Okupansi Menurun, Ancaman PHK dan Multi Tasking Mengintai Karyawan Hotel di Batu
Tanpa pemulihan daya beli, sektor pariwisata tidak hanya menghadapi risiko perlambatan, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas tenaga kerja yang selama ini bergantung pada geliat wisata di Kota Batu
KOTA BATU, SJP - Tekanan sektor pariwisata Kota Batu pada 2026 tak hanya berbicara soal okupansi dan daya beli, tetapi mulai mengarah pada isu ketenagakerjaan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, mengingatkan bahwa kondisi ekonomi yang melemah berpotensi menyeret dampak serius bagi pekerja hotel.
Menurut Sujud, penurunan okupansi hotel di Kota Batu yang berkisar 20 - 30 persen secara year over year menjadi alarm utama. Ketika pendapatan turun sementara biaya operasional tetap berjalan normal, ruang gerak manajemen semakin sempit.
"Di sisi lain, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tetap harus dipenuhi, sehingga tekanan biaya semakin besar. Sehingga skenario efisiensi tenaga kerja menjadi risiko yang sulit dihindari apabila kondisi terus memburuk," paparnya.
Sujud melanjutkan pola yang paling umum diterapkan adalah pengurangan jumlah karyawan atau penerapan sistem multi tasking. Pekerjaan yang sebelumnya ditangani lima orang, kini bisa dibebankan kepada empat orang atau bahkan lebih sedikit.
Ia menilai, situasi ini jauh berbeda dengan masa pandemi COVID-19. Saat itu, pelaku usaha masih memperoleh stimulus pajak dan berbagai bantuan dari pemerintah. Kini, beban operasional berjalan normal, sementara pendapatan tidak sepenuhnya pulih dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat justru memperlambat perputaran ekonomi.
"Efisiensi belanja APBN 2026 yang direncanakan mencapai 15 persen disebut ikut memperparah tekanan sektor jasa. Ketika belanja negara melambat, efeknya merembet pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Wisata dan menginap di hotel menjadi kebutuhan yang paling mudah dikurangi," imbuhnya.
Sujud menegaskan, strategi banting harga bukan lagi solusi realistis. Setiap hotel memiliki batas tarif minimum atau bottom rate yang harus dijaga agar tidak merugi. Dengan biaya listrik, bahan baku, dan gaji yang terus naik, ruang untuk perang harga semakin terbatas. (*)
Editor: Danu
What's Your Reaction?
