Forum Infobank: Bank Jatim Dorong Penguatan Tata Kelola BPD untuk Percepat Pembangunan Daerah

JAKARTA, SJP – Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Prof. M. Mas’ud Said, menjadi salah satu narasumber dalam One Day Workshop yang diselenggarakan Infobank Institute di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Forum yang mempertemukan regulator, praktisi, akademisi, dan pelaku industri jasa keuangan tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola perbankan serta optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam menghadapi dinamika industri yang semakin kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, Prof. Mas’ud Said berbagi pandangan bersama Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri, Komisaris Bank Jakarta Ryan Kiryanto, praktisi perbankan Kurnia Hadi, serta Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto. 

Workshop juga dihadiri jajaran komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD), anggota komite, dan sekretaris perusahaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Disebutkan melalui kegiatan forum diskusi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat implementasi good corporate governance (GCG) sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Prof. Mas’ud Said menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang efektif menjadi kebutuhan utama bagi BUMD perbankan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. 

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang menghadapi berbagai tekanan membuat peran BUMD, khususnya sektor perbankan, semakin penting dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD perbankan dituntut tetap mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja dan profitabilitas yang berkelanjutan.

Karena itu, tata kelola dan pengawasan menjadi aspek yang sangat krusial,” ujar Mas’ud.

Ia menjelaskan, keberhasilan sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan secara konsisten. 

Karena itu, disebut fungsi pengawasan harus mampu memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, regulasi, dan manajemen risiko yang baik.

Lebih lanjut, Mas’ud menilai kualitas sumber daya manusia pada level Komisaris dan Direksi menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan bank. 

"Pengurus perusahaan harus memiliki integritas, kredibilitas, kapasitas, serta kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara efektif," tegasnya.

Mas'ud mengungkapkan, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan regulasi, perkembangan teknologi digital, peningkatan risiko usaha, hingga tuntutan inovasi layanan. 

Oleh sebab itu, sebutnya peran Dewan Komisaris tidak lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga memberikan pandangan strategis yang mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

“Komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan arah perusahaan tetap berada pada koridor tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan kompetensi yang kuat agar fungsi pengawasan berjalan efektif sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” katanya.

Mas’ud menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan pemegang saham, regulator, dan masyarakat. 

"Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk memperluas bisnis sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah," ulasnya.

Karena itu, ia menilai forum diskusi seperti yang digelar Infobank Institute memiliki peran penting sebagai sarana bertukar pengalaman dan memperkaya perspektif antar pemangku kepentingan. 

Tak hanya itu, sambungnya adanya kinerja positif dan kolaborasi antara regulator, praktisi, akademisi, dan pelaku industri, implementasi prinsip-prinsip GCG di sektor perbankan dapat terus diperkuat sesuai perkembangan zaman.

Olehnya, partisipasi Bank Jatim dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan pengawasan internal. 

"Langkah tersebut sejalan dengan upaya Bank Jatim menjaga kinerja yang sehat, memperkuat daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," tuturnya.

Kendari demikian, lanjutnya tata kelola yang kuat, justru didapat optimal melakukan pengawasan yang efektif, dan sumber daya manusia yang kompeten, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga intermediasi keuangan sekaligus motor penggerak pembangunan daerah. 

Dengan demikian, tambahnya kontribusi perbankan daerah tidak hanya tercermin dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian regional. (***)

Editor : Rizqi Ardian