DPRD Kota Batu Terima LKPJ 2025, DPRD Soroti Kelemahan Perencanaan hingga SiLPA
Catatan dari DPRD menjadi penekanan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan langkah konkret, sehingga pelaksanaan program ke depan lebih tepat sasaran, efisien, serta benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat
KOTA BATU, SJP – DPRD Kota Batu resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (5/5/2026). Namun, penerimaan tersebut disertai catatan kritis dari pimpinan dewan dan anggota fraksi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso pada Selasa (5/5/2026) menegaskan bahwa secara kelembagaan DPRD menerima LKPj, tetapi sejumlah persoalan mendasar harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.
“Perencanaan pembangunan kita masih lemah dan belum berbasis data yang akurat. Ini terlihat dari ketidaksesuaian antara target dan realisasi, serta indikator kinerja yang tidak operasional. Kalau ini tidak dibenahi, kebijakan akan terus meleset dari tujuan,” ujar Punjul.
Ia juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Menurutnya, belanja daerah harus dikaitkan langsung dengan capaian kinerja agar penggunaan anggaran benar-benar memberi dampak.
“Prinsip value for money harus diterapkan. Jangan hanya habis anggaran, tapi hasilnya tidak jelas. Efisiensi dan efektivitas program harus jadi ukuran utama,” tegasnya.
Punjul turut menyinggung perlunya penguatan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi serta pendataan sektor usaha seperti villa dan homestay yang dinilai masih belum maksimal.
Tak hanya itu saja, DPRD menyoroti sektor ekonomi dan ketimpangan antara tingginya kunjungan wisata dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kunjungan wisata kita diklaim 8 sampai 10 juta orang, tapi dampaknya ke PAD belum signifikan. Ini harus dikaji serius, ada yang tidak sinkron antara potensi dan realisasi,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batu tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah daerah dengan mengutamakan produk lokal agar perputaran ekonomi masyarakat tetap terjaga. Selain itu, Khamim menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang dinilai belum tertangani optimal.
“Masalah sampah ini sudah mendesak. Harus ada langkah konkret, termasuk optimalisasi TPS3R di tingkat desa dan regulasi yang jelas supaya penanganannya tidak parsial,” imbuh Punjul.
Di sisi lain, DPRD juga mengkritisi belum dilaporkannya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam LKPj 2025. Ia meminta pemerintah segera melakukan audit internal dan menyusun strategi percepatan pemenuhan layanan dasar.
Sorotan tajam juga diarahkan pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 144 miliar. “SiLPA yang tinggi ini jadi indikator ada perencanaan atau pelaksanaan yang tidak optimal. Harus dianalisis, apakah karena kegiatan tidak selesai atau ada faktor lain,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya proyek pengadaan yang ditinggalkan pemenang tender, terutama di sektor pendidikan, yang berdampak langsung pada sekolah dan siswa.
Meski demikian, DPRD tetap menerima LKPj Wali Kota Batu Tahun 2025 dengan catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan. “Catatan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi memastikan ke depan tata kelola pemerintahan lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
