Dalam FGD, Universitas Negeri Malang Bersama BPIP Soroti Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara

Kota Malang, SJP - Universitas Negeri Malang (UM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara". Tema kali ini mengenai Etika Sosial dan Pendidikan.

Dalam sambutannya, Rektor UM Prof Dr Hariyono MPd menekankan diskusi ini tidak berhenti pada tataran wacana. Namun juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pandangannya, etika dalam penyelenggaraan negara kini menjadi sorotan utama.

"Maka penting untuk membangun etika dengan menanamkan nilai Pancasila kepada penyelenggara negara," ungkap Prof Hariyono, 

Acara FGD ini sendiri diselenggarakan Senin, 2 September 2024, bertempat di Aula lantai 9 Graha Rektorat UM. FGD ini sendiri diselenggarakan dalam tujuh sesi. Giliran Kota Malang sendiri khusus mengangkat tema mengenai Etika Sosial dan Pendidikan.

Nampak hadir sebagai narasumber Prof Mahfud MD, bersama sejumlah pakar, peneliti, guru besar, tokoh agama, budayawan dan ahli etika.

Ditambahkan oleh anggota Dewan Pengarah BPIP, Prof Dr Amin Abdullah, perlunya badan pembina ini untuk menampung aspirasi dari berbagai stakeholders. Terutama di tengah maraknya keterpurukan etika dan moral para penyelenggara negara. 

Sedangkan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI menekankan kerapuhan etika mempengaruhi berbagai sistem negara. Diantaranya sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola publik.

Terakhir Prof Mahfud MD yang menyoroti etika penyelenggara negara saat ini begitu parah jauh dari kecerdasan kehidupan berbangsa. 

Ia lalu mengambil contoh nilai moral dan etika Presiden BJ Habibi yang mengedepankan etika politik. Sebaliknya, Zimbabe Albert Mugabe merubah konstitusi untuk mempertahankan kursi presidennya.(0)

Editor: Tri Sukma