LMND Kota Malang Soroti Mahalnya Pendidikan Perguruan Tinggi

Kota Malang, SJP — Eksekutif Wilayah LMND Jawa Timur adakan Dialog Publik serta laksanakan Deklarasi Manifesto Pendidikan Indonesia dalam upaya tingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat guna mendukung pendidikan emansipatoris.

Acara yang bertajuk "Mewujudkan Pendidikan Indonesia yang emansipatoris" kali ini berkolaborasi dengan dua organisasi Permata dan Persmadar.

Selain bahas terkait pendidikan di Indonesia, fokus diskusi juga concern soroti persoalan pendidikan, khususnya di Kota Malang.

Juga mengenai problematika mahalnya biaya pendidikan serta mahalnya tempat tinggal bagi mahasiswa yang tentunya masih menjadi kendala sebagian besar Mahasiswa khususnya yang beradal dari luar Kota.

Ketua Wilayah LMND Jawa Timur Rikardus (Riki) Asa sebut dalam forum, bahwa program pendidikan gratis harus sudah berjalan.

"Pendidikan harus gratis dan menjadi tanggung jawab negara, namun sampai saat ini, akses pendidikan masih sulit dijangkau sebab mahalnya biaya pendidikan," ucapnya, Kamis 28/12/2024.

Ia beberkan data, bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang di sepanjang tahun 2022 angka putus sekolah telah mencapai 40 ribu jiwa.

"Artinya, anggaran 20 persen APBD Kota Malang dikemanakan, sehingga angka putus sekolah masih saja banyak, lalu, bagaimana tidak mahal, sedangkan pemerintah saja membiarkan terjadinya komersialisasi di lingkungan pendidikan," tegas Riki menjelaskan.

Deklarasi Manifesto Pendidikan ini, lanjut Riki, sebagai gerakan kritis LMND di berbagai daerah terhadap sistem pendidikan yang masih saja tidak berpihak pada rakyat kecil. 

"Pendidikan dengan sistem kapitalistik ini bahkan melanggar amanat konstitusi UUD alinea keempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas ! Manifesto pendidikan ini sebagai peta jalan pendidikan Emansiptoris harus dijalankan," tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Riki Asa bacakan deklarasi manifesto yang membuahkan beberapa poin strategis, diantaranya :

‌Perombakan terhadap kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan emansipatoris.

‌Meluaskan otonomi pendidikan dalam batas fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan serta tetap dibiayai oleh negara, 

‌Mendorong terbentuknya koperasi-koperasi semesta pada level pendidikan dasar, menengah dan tinggi, menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan anggaran.

‌Mencanangkan wajib belajar 16 tahun serta peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui pembangunan asrama-asrama mahasiswa yang terintegrasi dengan lingkungan sosial sekitar.

‌Mendukung peningkatan kualitas pendidik melalui program pengembangan dan pelatihan, mengorganisasikan suatu dewan pendidikan yang mengartikulasikan tri pusat pendidikan, dan meningkatkan kuota beasiswa luar negeri sebanyak 150.000 mahasiswa.

Berakhirnya agenda hingga malam hari itu Riki dan rekan-rekan LMND berharap, kegiatan Deklarasi Manifesto dapat sambutan positif dari masyarakat. 

Acara ini diharap dapat jadi pedoman kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat dari berbagai latar belakang.(*)

editor: trisukma