Konflik Dualisme Internal, PGRI Jember Tolak SK Pembekuan Organisasi Oleh PB PGRI

Kabupaten Jember, SJP - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Jember lakukan aksi sampaikan pernyataan sikap menolak adanya SK Pembekuan Organisasi oleh Pengurus Besar (PB) PGRI. 

Karena dengan munculnya SK Pembekuan Organisasi itu, dinilai menjadi upaya memecah belah guru yang notabene anggota PGRI di wilayah maupun daerah.

Aksi penyampaian pernyataan sikap itu juga dilakukan oleh seluruh pengurus PGRI di tiap-tiap kecamatan Jember, pengurus Asosiasi Guru Honorer, pengurus Asosiasi Tenaga Pegawai Honorer, dan juga pengurus Asosiasi P3K se Kabupaten Jember.

Ketua PGRI Jember Supriyono katakan aksi ini adalah upaya untuk menjaga situasi kondusifitas di daerah para anggota yang notabene para guru. 

"Juga saya selaku Ketua PGRI Jember ingin situasi kondusif, tetap bersatu, tetap kompak, tetap solid untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Anggaran Dasar. Karena sejak muncul SK Pembekuan yang diterbitkan oleh PB PGRI itu, menyebabkan persoalan. Dikhawatirkan terjadi perpecahan antar anggota yang notabene para guru di Jember," kata Supriyono, Selasa (30/4).

Terkait munculnya SK Pembekuan terhadap organisasi PGRI cabang Jember, Supriyono sebut berawal dari adanya persoalan konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di PB PGRI.

Persoalan konflik di PB PGRI itu terjadi sekitar tahun 2023 lalu, dan hingga tahun 2024 ini konflik internal itu sudah ditahap persidangan PTUN dan belum muncul hasilnya.

"Jadi di Jakarta itu ada dua kelompok PB Pimpinan Bu Unifah (Rosyidi) sementara juga ada kelompok PB Pimpinan Pak Teguh Sumarno, yang situasinya saat ini sedang bersengketa di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Jakarta," ungkapnya.

"Nah sikap PGRI Jember terhadap hal ini bagaimana? Kita netral, menunggu siapa yang dinyatakan pengadilan nanti. Siapa yang berhak mengendalikan PB PGRI. Barulah nantinya PGRI Jember, akan mengikuti siapapun yang oleh pengadilan, diputus berwenang mengendalikan Pengurus Besar," sambungnya.

Adanya dualisme kepemimpinan itu, diakui Supriyono, terjadi banyak perpecahan di pengurus PGRI daerah, yang hal itu tidak hanya terjadi di Jember.

Karena selain muncul SK Pembekuan Organisasi, setelah ditelusuri, Supriyono katakan diduga ada unsur kepentingan salah satu pimpinan PB PGRI dan juga terjadi pemecatan sejumlah pengurus akibat adanya konflik internal di PB PGRI.

"Sehingga dengan itu maka PGRI Jember mengambil sikap, mengabaikan apapun yang namanya pembekuan. Terlebih kemudian berdampak pada pemecahbelahan para guru (anggota PGRI). Terus terang saya sangat bersedih dan sangat prihatin, kemudian para guru ini terpecah belah," ujarnya.

Lebih lanjut Supriyono katakan pernyataannya juga diamini anggota PGRI cabang Jember.

Munculnya SK Pembekuan Organisasi, disinyalir juga sebagai upaya salah satu pengurus yang bersengketa, untuk merebut kekuasaan di tubuh PB PGRI.

"Sehingga SK Pembekuan ini berdampak pada pemecah belahan guru di Kabupaten Jember. Hal ini pun, saya yakin pemerintah daerah juga tidak menginginkan ini terjadi," katanya.

"Dari pernyataan sikap ini, kami berupaya menjaga situasi tetap kondusif dan aman. Dengan tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi. Intinya kita menolak semua bentuk pecah belah, semua bentuk provokasi, yang terjadi pada guru. Apalagi hal memecah belah itu, dilakukan oleh oknum yang tidak sayang kepada guru," jelasnya.

Terkait adanya pernyataan sikap yang dilakukan oleh Pengurus PGRI cabang Jember itu diharapkan sampai di telinga Pengurus PB PGRI.

Isi dari pernyataan sikap yang disampaikan adalah sebagai berikut

Kami Pengurus PGRI Kabupaten Jember menyatakan:

Menolak upaya memecah belah guru dibalik SK Pembekuan Organisasi, yang semuanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok yang berambisi, untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan persatuan guru di Indonesia umumnya, dan khususnya di Kabupaten Jember.

Kami semua bertekad untuk tetap mempertahankan keutuhan dan solidaritas guru di Kabupaten Jember, tanpa kompromi dengan siapapun. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hidayah pada oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi untuk memporakporandakan kesolidan PGRI demi ambisi pribadi atau kelompok, Amin.(*)

Editor: Tri Sukma