Kepala Dindik Pemprov Jatim Angkat Bicara Terkait Minimnya Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Kepala Dindik Pemprov Jatim tekankan program perluasan kepesertaan dalam jaminan sosial tersebut bisa diarahkan ke guru non ASN, guru tidak tetap, dan guru honorer
Kota Batu, SJP - Tercatatnya 30,9 persen pekerja yang tercover BPJS Ketenagakerjaan dari total 16 juta pekerja di Jatim membuat Kepala Dindik Pemprov Jatim Aries Agung Paewai bersuara.
Ia menekankan agar program perluasan kepesertaan dalam jaminan sosial tersebut bisa diarahkan ke guru non ASN, guru tidak tetap, dan guru honorer.
"Sebagian besar guru yang ASN sudah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sekitar 85 persen yang sudah, nah untuk yang non ASN ini bisa mulai disasar untuk menjadi peserta," katanya pada Rabu (20/12/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Pj Walikota Batu itu juga nilai saat ini lembaga pendidikan menengah atas, terutama swasta, dilanda kebimbangan alokasi anggaran untuk iuran perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik.
Sedangkan kendala itu dapat diatasi dengan gunakan anggaran yang diterima di satuan pendidikan, seperti bantuan operasional ataupun biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) yang juga disalurkan ke sekolah-sekolah swasta.
"Kalau memang butuh regulasi, kita kuatkan dengan regulasi. Apalagi program perlindungan ini memiliki manfaat besar. Makanya, saya tantang kepala cabang dinas pendidikan untuk segera melakukan intevensi di sekolah-sekolah swasta di wilayah masing-masing. Agar tenaga pendidiknya ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dimulai Januari 2024 nanti," tandasnya. (*)
What's Your Reaction?
