Desak Pembangunan Alun-Alun Kediri Dituntaskan, Gus War: Berdampak pada Aspek Sosial Ekonomi

KEDIRI, SJP - Tokoh masyarakat berharap agar pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kediri segera dilanjutkan. Selain menjadi ikon Kota Kediri, keberadaan alun-alun sangat penting untuk menopang aspek sosial dan ekonomi masyarakat pelaku UMKM. 

Demikian diutarakan oleh KH Muhammad Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, dalam diskusi antara Pemkot Kediri dengan tokoh masyarakat pada Minggu (26/4/2026).

"Dulu sebelum dibangun itu kan tempat masyarakat berjualan mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, setelah dibangun masyarakat berhenti. Setelah selesai akan memberi kesempatan kepada masyarakat yang sempat terhenti usahanya untuk menjalankan kehidupan jualannya sehari-hari aktif lagi," jelas kyai yang akrab disapa Gus War ini.

Menurutnya, kebersihan serta kerapian RTH alun-alun dapat menjadi cerminan warga Kota Kediri yang bersih, tertib, dan tertata. Apabila kondisi seperti saat ini terus berlanjut maka akan mengurangi nilai bahwa masyarakat Kota Kediri seakan-akan tidak peduli dengan kebersihan dan ketertiban. Gus War juga berharap kepada semua pihak, baik Pemerintah Kota Kediri maupun pihak rekanan agar aspek-aspek yang lain bisa diselesaikan dengan baik secara legowo. 

"Jangan semuanya hanya dihitung berdasarkan angka-angka yang bersifat material tapi aspek-aspek sosial, aspek-aspek yang bersifat humaniti juga perlu untuk diperhatikan. semoga bisa segera clear dan terwujud secepatnya," tutupnya. 

Selain itu, alun-alun sebagai ruang terbuka hijau, juga merupakan wadah rekreasi bagi masyarakat sekitar, baik untuk berolahraga santai maupun sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Menurut Gus War, apabila proyek segera diselesaikan dan dibangun dengan baik tentu dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Kediri. "Pertama, akan kelihatan wajah dan etalase Kota Kediri yang rapi, bersih, dan baik. Kedua, bisa menghidupkan UMKM. Ketiga, bisa menjadi tempat rekreasi kecil bermain keluarga," sebutnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Kediri Ashari juga sempat melontarkan pernyataan yang senada. Ia menilai mangkraknya proyek tersebut berdampak langsung pada masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kawasan alun-alun diharapkan menjadi pusat aktivitas publik sekaligus penggerak ekonomi warga.

“Masyarakat yang semestinya sudah bisa melakukan kegiatan di sekitar alun-alun dalam rangka menunjang kesejahteraan mereka. Jadi tidak bisa, jadi terhambat. Itu kan menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, masyarakat masih harus menunggu untuk melihat alun-alun Kota Kediri kembali dibangun sampai tuntas. Saat ini kelanjutan pembangunan masih terkendala karena belum tercapai kesepakatan bersama terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. 

Perbedaan masih terjadi pada nilai pembayaran progres pekerjaan. Berdasarkan hasil asesmen teknis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai pembayaran ditetapkan sekitar Rp 6,6 miliar. Sementara dari pihak kontraktor mengajukan nilai sebesar Rp 16,2 miliar.

Pemerintah Kota Kediri sendiri berkomitmen penuh untuk melanjutkan pembangunan alun-alun yang telah lama dinantikan masyarakat sebagai ruang publik yang representatif dan bermanfaat.  

Berbagai tahapan penting telah dilalui dalam proses penyelesaian pembangunan, mulai dari proses administrasi di Mahkamah Agung, asesmen teknis oleh Tim Ahli dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur hingga review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Dinas PUPR, Endang Kartika Sari menambahkan, seluruh proses dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas mengingat proyek ini menggunakan uang negara.  "Karena itu, lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit adalah BPKP dan ini menjadi acuan untuk menghindari potensi kerugian negara," ujar Endang beberapa waktu lalu. (*)

Editor: Danu