Komisi VIII DPR RI Kunker ke Kanwil Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji 2024

Komisi VIII DPR RI Kunker ke Kanwil Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji 2024

Kabupaten Sidoarjo, SJP - Komisi VIII DPR RI lakukan kunjungan kerja spesifik di Kantor wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/11).

Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik diikuti oleh 17 anggota Komisi VIII DPR RI tersebut bertujuan untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji di Jawa Timur. 

Pada kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI menyetujui besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp93.410.286.

"BPIH tahun 1445 H/ 2024 M sebesar Rp93.410.286. Biaya ini terdiri dari Bipih yang harus dibayar rata-rata per jemaah sebesar Rp56.046.172 atau 60%, dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp37.364.114 atau 40%," terang Mokhlas Sidik.

Sementara Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram dalam sambutannya menjelaskan untuk Jawa Timur dapat kuota 35.152 orang pada operasional haji tahun 1445 H/2024 M.

Adapun dengan rincian, 33.035 jemaah berdasarkan urut porsi, 1758 jemaah prioritas lansia, 237 petugas haji daerah, serta 122 pembimbing KBIHU.

Mas Maram, panggilan akrab Kakanwil Kemenag Jatim, menuturkan bagi jemaah haji tertua untuk kuota prioritas lansia berusia 110 tahun dan paling muda berusia 84 tahun.

"Untuk kuota proiritas lansia, insyaalloh jemaah tertua berusia 110 tahun, kelahiran 7 Februari 1914 atas nama Hardjo Mislan asal Kabupaten Ponorogo, dan usia paling muda 84 tahun," ungkap Kakanwil.

Berdasarkan data pada Siskohat, kata Kakanwil jumlah pendaftar haji di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.109.296 oranng dengan masa tunggu 34 tahun.

Jumlah tersebut, ungkap Kakanwil merupakan jumlah terbanyak di Indonesia, disusul dari Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 881.578 orang dan dari Provinsi Jawa Barat sebesar 774.597 orang.

Untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, ia mengatakan bahwa pihaknya dan embarkasi Surabaya sudah siap untuk mensukseskan kegiatan nasional dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.

Persiapan yang telah dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi data jemaah haji berhak lunas tahun 2024.

Selanjutnya, ulas Mas Maram terkait upaya pembinaan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), pemberian layanan kepada jemaah haji tentunya akan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot se-Jawa Timur terkait layanan transportasi jemaah dari daerah ke embarkasi sekaligus anggaran petugas haji daerah, serta proses pelimpahan porsi jemaah wafat yang diestimasikan berangkat tahun 2024.

Turut hadir di kegiatan tersebut, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI Ahmad Abdullah, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Senior Manajer airport Operation and Services, Imigrasi, Dinasi Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Kesra Pemprov. Jatim, UPT Asrama Haji. (*)

Editor: trisukma