Isu Penyegelan Mikutopia Mencuat, Pengelola Sebut Operasional Tetap Berjalan

KOTA BATU, SJP — Isu penutupan dan penyegelan objek wisata Mikutopia di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, sempat ramai beredar di tengah masyarakat. 

Kabar tersebut mencuat seiring adanya sorotan dari Pemerintah Kota Batu terkait kelengkapan perizinan dan operasional wisata yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Satpol PP Kota Batu telah melayangkan surat larangan operasional sementara kepada pengelola. Hal ini disebabkan sejumlah dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) masih dalam proses. Selain itu, hasil evaluasi lapangan menyoroti kesiapan akses jalan, kapasitas parkir, hingga kesesuaian pembangunan dengan izin yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul spekulasi di masyarakat bahwa wisata Mikutopia akan segera ditutup bahkan disegel. Isu ini menguat setelah adanya desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah bertindak tegas terhadap operasional wisata yang dianggap belum memenuhi syarat.

Kuasa hukum Mikutopia, Haitsam Nuril Brantas Anarki, pada Kamis (9/4/2026) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada tindakan penyegelan oleh Satpol PP Kota Batu, sehingga peristiwa yang ditudingkan tersebut tidak pernah terjadi.

"Tidak ada penyegelan. Informasi itu tidak berdasar dan sangat merugikan, di mana isu tersebut berawal dari kesalahpahaman publik terhadap proses pembinaan dan pengawasan yang memang tengah dilakukan pemerintah daerah. Namun langkah yang diambil Pemkot Batu masih sebatas evaluasi dan penguatan kepatuhan, bukan penindakan berupa penutupan," urainya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses perizinan Mikutopia masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sejumlah dokumen telah dipenuhi, sementara sisanya tengah dalam tahap penyelesaian.

Pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan Satpol PP Kota Batu untuk memastikan kabar yang beredar. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, tidak ditemukan adanya agenda penyegelan maupun penutupan operasional seperti yang ramai diperbincangkan.

Di sisi lain, dampak dari isu ini mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha di sekitar kawasan wisata. Penurunan jumlah kunjungan akibat kabar yang belum terverifikasi membuat pedagang kecil hingga pelaku UMKM ikut terdampak.

"Untuk izin, sebagian besar sudah rampung dan beberapa memang masih berproses. Tidak benar jika disebut tidak memiliki izin sama sekali. Berita yang beredar ini tentu berdampak bukan hanya bagi pengelola, tetapi masyarakat kecil juga," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries