Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Antara Kontroversi dan Sikap Mikul Duwur Mendhem Jero

SURABAYA, SJP–Penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. 

Pengamat politik asal Surabaya, Iksan Rosidi, menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu dicermati terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kontroversi Adalah Keniscayaan Sejarah

Iksan Rosidi menyatakan bahwa perdebatan mengenai layak atau tidaknya gelar tersebut dianugerahkan kepada Soeharto adalah hal yang wajar dan niscaya. Pro dan kontra yang muncul di masyarakat merupakan konsekuensi logis.

"Mengingat Soeharto adalah salah satu tokoh besar yang lahir bukan hanya untuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia, namun lebih dari itu, juga sosok yang mewarnai dan mengarahkan jalannya sejarah Indonesia sebagai bangsa dan sebuah negara," ujar Iksan Rosidi dalam keterangan tertulis yang diterima suarajatimpost.com, Rabu (12/11/2025). 

Menurut dia, setiap tokoh besar lahir bersama kontroversi besar yang menyertainya. Soeharto memiliki peran yang tidak terbantahkan, seperti dalam revolusi fisik untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta perannya dalam menumpas Pemberontakan PKI dan membasmi cengkeraman ideologi komunis pada masanya.

Jejak Pembangunan dan Sisi Kelam Pemerintahan

Iksan juga menekankan bahwa visi pembangunan yang diusung Soeharto selama memimpin telah meninggalkan banyak legacy. Prestasi ini, terutama dalam hal pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan perlindungan bagi rakyat miskin pedesaan, diakui tidak hanya oleh bangsa Indonesia tetapi juga oleh dunia internasional.

Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa masa jabatan Soeharto berakhir akibat gejolak ekonomi dan ketidakpuasan rakyat karena maraknya kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

"Bahwa pada akhir masa jabatannya Soeharto harus turun karena gejolak ekonomi dan ketidakpuasan rakyat karena maraknya kasus KKN, hal itu adalah sisi lain yang tidak serta-merta menghapus peran Soeharto bagi Indonesia," tegasnya.

Apresiasi dan Bahasa Politik Presiden Prabowo

Dalam konteks inilah, Iksan menilai keputusan Presiden Prabowo layak diapresiasi. Pemberian gelar pahlawan ini, lanjut Rosidi, dapat diartikan sebagai bahasa politik Prabowo sebagai Kepala Negara.

"Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto lebih jauh dapat diartikan sebagai bahasa politik beliau sebagai Kepala Negara untuk mengajarkan kepada bangsa Indonesia agar selalu berlaku Mikul Duwur Mendhem Jero kepada para pendahulu," jelasnya.

Falsafah Jawa Mikul Duwur Mendhem Jero (menjunjung tinggi yang baik, mengubur dalam-dalam yang buruk) diartikan bahwa kesalahan-kesalahan Soeharto yang tidak layak dicontoh harus dicatat sebagai pelajaran, tetapi darma bakti dan jasa besarnya untuk bangsa dan negara harus dihargai dan diangkat setinggi-tingginya.

Legacy Memaafkan dan Kebesaran Hati

Lebih lanjut, Iksan Rosidi melihat adanya dimensi personal dan politik yang ingin dicatatkan oleh Presiden Prabowo bagi bangsa Indonesia.

"Prabowo juga ingin mencatatkan legacy dirinya bagi bangsa Indonesia. Suatu saat nanti ingin dikenang sebagai presiden yang memilih pendekatan memaafkan dan kebesaran hati kepada pendahulu-pendahulunya," ujarnya.

Keputusan ini menjadi sorotan mengingat pada akhir masa hidupnya, Soeharto pernah menganggap Prabowo sebagai musuh politik, yang berujung pada hilangnya kewarganegaraan dan status pelarian politik Prabowo selama beberapa tahun di luar negeri. Namun, alih-alih menyimpan dendam, Prabowo justru memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. (**) 

Editor: Syaiful Aries