Fraksi PKS Ingatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pemkot Batu
Juru Bicara Fraksi PKS Budi Riyanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja modal agar berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dinilai harus lebih diarahkan pada wilayah yang kurang berkembang serta benar-benar menjawab kebutuhan warga.
KOTA BATU, SJP – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Batu memberikan sejumlah catatan penting dalam menjalankan roda pemerintahan kedepannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Juru Bicara Fraksi PKS Budi Riyanto pada Selasa (27/5/2025) menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja modal agar berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dinilai harus lebih diarahkan pada wilayah yang kurang berkembang serta benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Setiap rupiah belanja modal harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target serapan anggaran. Termasuk belanja pegawai yang dinilai cukup tinggi dan kami telah meminta adanya efisiensi tanpa mengabaikan kesejahteraan ASN serta mendorong agar belanja modal difokuskan pada proyek-proyek yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.
Meski begitu, DPRD juga mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 91,65 persen dari target Rp 281 miliar lebih, sebagai capaian positif, namun menilai masih ada ruang peningkatan. Pihaknya meminta pemkot lebih intensif dalam menggali potensi pajak dan retribusi, serta melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada wajib pajak.
Seperti realisasi pendapatan transfer yang hampir mencapai 100 persen dan pendapatan lain-lain yang melampaui target juga mendapat apresiasi. Dengan catatan kedepannya agar dana tersebut dimanfaatkan secara transparan dan tepat sasaran.
"Tak hanya itu saja, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM serta sektor pertanian, serta peningkatan akses layanan publik, terutama bagi wilayah pinggiran juga menjadi fokus kami agar Pemkot Batu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran guna mendorong transparansi dan akuntabilitas," imbuhnya.
Sehingga pengelolaan anggaran sebaiknya bukan hanya soal realisasi, tapi juga hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Hal ini dimaksudkan Budi agar terjadi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu secara menyeluruh. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
