Aliansi Peduli Demokrasi Geruduk Kantor Polres Jember

Kabupaten Jember SJP -  Kurang lebih 50 orang yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Demokrasi gelar aksi unjuk rasa di depan Mako Polres Jember Jalan Kartini, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, Kamis (21/3).

Aksi tersebut bertujuan pertanyakan netralitas Polri dalam proses Pemilu 2024.

Hal ini terkait dengan unggahan pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie yang sempat memberikan pernyataan lewat postingan akun Instagram miliknya, @connierahakundinibakrie.

Ia sebutkan Jendral Oegroseno, mantan Wakapolri, memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024, dalam sebuah pertemuan bukber. 

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa, 'Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres-Polres'.

Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi, menegaskan tudingan yang ditujukan pada instansi Polri itu tidak benar.

"Terkait viralnya di media sosial, dimana ada dua orang yang menyampaikan informasi (menuding) adanya keberpihakan dan isu tidak netralnya Polri dalam Pemilu 2024. Kami tegaskan Polres Jember netral dalam Pilpres maupun Pileg 2024," ujar Bayu saat dikonfirmasi usai menemui massa aksi dari Aliansi Peduli Demokrasi di depan Mapolres Jember.

"Kami bertugas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, juga tetap menjaga keutuhan demokrasi. Selain daripada itu, tugas kami juga menjaga Kamtibmas di Jember. Kami meyakini dan menjamin, Polres Jember tidak terlibatan dalam hal-hal demikian (tudingan) tidak netral," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut menurut Bayu, adanya tudingan soal netralitas Polri dalam Pemilu 2024 dan informasi tentang Polri bisa memiliki akses terhadap Sirekap, bisa mengisi formulir pada C1. Dinilai sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

"Hal ini bisa dikonfirmasi atau dikroscek ke panitia penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU ataupun Bawaslu," tegasnya. "Namun demikian jika ada tindak pidana pelanggaran Pemilu, kami siap menerima laporan dan nantinya akan dikaji kembali, apakah memang ada unsur pidana atau masuk ranah kewenangan Polres Jember. Nanti akan kami tindak lanjuti."

Korlap Aksi Jumadi Made berkata bahwa yang dapat menginput data C1 ataupun rekapitulasi suara hanya KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

"Sehingga dari hal itu. Kami dari Aliansi Peduli Demokrasi melakukan aksi ini di depan Kantor Polres dan KPU Jember. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu ini. Kami tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Oegroseno dan Connie (di Medsos Instagram). Bahwasanya Polres di seluruh Indonesia ini bisa menginput rekapitulasi di KPU, itu kita tdak terima,"  kata Korlap Aksi Jumadi Made saat dikonfirmasi di depan Mapolres Jember.

"Tapi kenapa kemudian ada tudingan itu (negatif) ke Polri. Sehingga dari hal itu, kami dari Aliansi Peduli Demokrasi ini tidak terima, dan meminta klarifikasi dari Polres lewat aksi ini," sambungnya.

Lewat aksi yang dilakukan, lanjut Jumadi, pihaknya juga akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada Kapolres Jember dan ditembuskan ke KPU setempat. 

"Untuk menindaklanjuti oknum yang menyatakan Polres seIndonesia, bisa mengakses aplikasi KPU itu. Tapi jika tidak ada tindakan tegas dari Kapolres Jember ataupun KPU, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," ancamnya.

Perlu diketahui, terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Peduli Demokrasi. Puluhan massa aksi itu melanjutkan aksi serupa ke Kantor KPU di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember. 

Mereka melakukan konvoi menggunakan motor dari depan Mapolres Jember menuju Kantor KPU setempat.(*)

Editor: Tri Sukma