Ketua Dewan : HUT-ke 110 Kota Malang Jangan Sekadar Seremoni, Masih Ada Sejumlah PR
I Made Riandiana Kartika mengingatkan supaya momentum peringatan HUT ke-110 Kota Malang ini tidak hanya dijadikan sebagai moment seremonial saja, karena ada sejumlah catatan yang masih harus jadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Kota Malang, SJP - Rapat Paripurna sebagai momentum istimewa karena digelar dalam rangka peringatan HUT ke 110 Kota Malang yang jatuh pada Senin (1/4/2024) besok.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengingatkan supaya momentum peringatan HUT ke-110 Kota Malang ini tidak hanya dijadikan sebagai moment seremonial saja, karena ada sejumlah catatan yang masih harus jadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
"Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang masih belum terlaksana. Seperti permasalahan jacking, kemacetan, pengelolaan parkir, banjir dan polemik 3 pasar yakni Pasar Besar, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing. Semuanya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat," pinta Made.
Menurut Made, dalam peringatan HUT ke-110 Kota Malang ini diharapkan semuanya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi, semua kami kembalikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, bukan seremoni. Bahwa peringatan HUT Kota Malang harus di awali dengan paripurna istimewa. Artinya ada anggaran atau APBD disini untuk rangkaian kegiatan ini yang sudah kita bahas pada tahun 2023 untuk tahun 2024," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Made, diharapkan dalam peringatan HUT ke-110 Kota Malang bisa berjalan lebih khidmat dan nikmat, mengingat waktunya bertepatan dengan berlangsungnya bulan Ramadan. Terlebih juga masih dalam masa berlangsungya pesta demokrasi.
"Kemudian menjelang tahun politik sudah mulai pendaftaran calon independen Pilkada, sehingga kita harapkan tidak ada euforia di situ," tegasnya.
Sedangkan dari segi pelayanan, dirinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa mengutanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan primer masyarakat. Di mana dalan hal ini, pelayanan kebutuhan primer harus diberikan yang terbaik secara berkelanjutan.
"Pelayanan primer masyarakat yang terbaik untuk kita semua. Kita berharap ada pelayanan yang sifatnya continue. Tapi jangan juga lupakan yang sifatnya isidentil," terangnya.
Sejumlah hal yang menurutnya isidentil namun tak boleh luput dari perhatian adalah upaya pengendalian inflasi. Sebab, hal itu memiliki keterkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan juga keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
"Yaitu turunkan harga secepatnya terkait dengan (mengendalikan) inflasi. Saya harapkan dalam menurunkan harga ada intervensi dari Pemkot," jelasnya.
Dalam hal ini, Pemkot Malang juga memiliki keleluasaan untuk berkolaborasi bersama berbagai pihak. Seperti badan urusan logistik (Bulog), hingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas).
"Pergunakan anggaran isidentil untuk memberikan modal kepada tunas, agar tunas bisa belanja. Kemudian bagaiman kita mengoperasikan pasar agar beras banyak dan harga menjadi turun," pungkasnya. (**)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
