Jelang Pendaftaran Pasangan Calon di Pilkada Nganjuk, Golkar Pindah Haluan

Nganjuk, SJP - Menjelang pendaftaran pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Nganjuk, Partai Golkar ternyata mengalihkan dukungannya kepada pasangan Muhammad Muhibbin Nur (Gus Ibin) dan Aushaf Fajr Herdiansyah.

Padahal sebelumnya, partai berlambang pohon beringin ini, sangat dekat dengan pasangan Ita Triwibawati dan Zuli Rantauwati. Namun, hubungan manis tersebut akhirnya kandas karena DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada Paslon lain.

Manuver partai yang identik dengan warna kuning ini, terkesan membuat kekecewaan bagi dua Srikandi yang bakal maju dalam bursa Pilkada Kabupaten Nganjuk. 

Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Nganjuk, Maria Tunda Dewi, memilih bungkam. Dirinya tak membalas konfirmasi dari wartawan suarajatimpost.com, baik via pesan singkat maupun sambungan telepon, sehingga terkesan Maria tak merespon.

Manuver Partai Golkar ini mendapat atensi dari eks Ketua KPU Nganjuk dan jurnalis senior, Juwahir. Saat dihubungi suarajatimpost.com, dirinya menyampaikan, Pilkada Nganjuk sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi semestinya dilakukan dengan mengedepankan etika dan moral.

"Dalam demokrasi, untuk dukung mendukung merupakan hal yang biasa dan wajar, agar demokrasi ini bisa berjalan sehat, harus diimbangi dengan perilaku politik yang mengedepankan etika dan moral, kejadian berpindahnya rekom Partai Golkar secara tiba-tiba ini, jauh dari nilai-nilai etika dan moral," kata Juwahir, Senin (26/8/2024).

Dirinya mengungkapkan, publik dikejutkan dengan berubahnya surat rekomendasi DPP Partai Golkar. Di mana sebelumnya Partai Golkar mendukung pasangan Bunda Ita-Mbak Zuli.

Bahkan, pasangan ini telah menerima langsung surat rekomendasi di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur pada Minggu (4/8/2024) malam. 

Kendati demikian, jelang pendaftaran calon ke KPU pada 27-29 Agustus 2024, Partai Golkar memilih pindah haluan dengan mengusung pasangan Gus Ibin-Aushaf Fajr yang sudah terlebih dahulu diusung PKB, PPP, dan Gerindra.

Juwahir mengatakan, surat rekomendasi partai untuk mengusung cabup-cawabup adalah keputusan organisasi, bukan keputusan perorangan.

"Partai politik sebagai pemain utama dalan demokrasi tentunya juga mendepankan etika, ketika sebuah keputusan yang sudah diputuskan secara organisasi, kemudian tiba-tiba dicabut, ini kan akhirnya membuat orang tidak percaya. Masyarakat nantinya akan sulit percaya dari setiap keputusan yang dibuat," ungkap Juwahir.

"Jadi kembalinya kepada etika, moral dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Ketua ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Nganjuk yang juga mantan Ketua KPU Nganjuk ini menegaskan, dari sisi calon yang merebut surat rekomendasi Partai Golkar, dinilai sebagai tindakan arogan. Seolah-olah gagah dan hebat karena bisa menjegal dari atas.

"Saya kira ini ada etika yg diabaikan, Tapi jangan lupa, pihak yang arogan biasanya tidak disukai. Masyarakat yang di bawah justru semakin bersimpati dengan Bu Ita dan Mbak Zuli yang menjadi korban. Yang terzalimi," cecarnya.

Ketika seorang sudah mendapatkan surat rekomenadsi, lanjut Juwahir, kemudian di waktu injury time, rekomendasi berganti dan berlabuh ke orang lain, pasti akan menjadi bumerang. Baik itu yang dilakukan oleh capres, calon gubernur, atau calon bupati/wali kota.

"Yang mempunyai hak pilih adalah rakyat. Partai hanya berhak mengajukan calon. Tetapi yg memutuskan kemenangan akhir adalah rakyat, biasanya mendapat simpati masyarakat, dan akhirnya justru yang menang," terang Juwahir. (*)

Editor: Rizqi Ardian