Serapan APBD Batu Masih 8,5 Persen
Dinas dengan serapan belanja tertinggi adalah Bakesbangpol dengan 51 persen atau Rp 23 miliar dari total belanja Rp 45,1 miliar dan untuk yang terendah saat ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) jadi dinas dengan serapan yang paling minim dengan capaian 1,1 persen
Kota Batu, SJP – Realisasi belanja OPD dalam APBD Kota Batu 2024 sampai saat ini masih di angka 8,5 Persen atau Rp 105,4 miliar dari target Rp 1,2 triliun telah menjelang penutupan triwulan pertama.
Kadiskominfo Batu Onny Ardianto pada Sabtu (30/3/2024) mengatakan, Dinas dengan serapan belanja tertinggi adalah Bakesbangpol dengan 51 persen atau Rp 23 miliar dari total belanja Rp 45,1 miliar.
"Nah untuk yang terendah saat ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) jadi dinas dengan serapan yang paling minim dengan capaian 1,1 persen," urainya.
Lebih lanjut, realisasi belanja tersebut tercatat mulai periode 1 Januari – 22 Maret. Sedangkan capaian serapan yang hanya 8,5 persen dipenutupan triwulan I lantaran banyak program yang anggarannya digunakan untuk belanja gedung, bangunan, jalan hingga irigasi yang masih dalam proses lelang.
Lebih lanjut, realisasi belanja biasanya mulai terserap memasuki triwulan II mengingat di empat bulan anggaran berjalan beberapa OPD mulai mengerjakan program, khususnya untuk belanja fisik.
Seperti program prioritas yang akan berjalan mulai April seperti pembangunan tahap III SMPN 7 Dadaprejo, mengingat program tersebut harus segera dirampungkan karena di pertengahan 2024 sudah memasuki Pendaftaran Peserta Didik Baru.
Sementara itu Kepala DPKP Kota Batu Bangun Yulianto mengatakan, pihaknya bakal mengemban tugas berat karena merealisasikan 5 program prioritas yang masuk dalam Program Strategis Daerah (PSD) tahun 2024.
“Ada 5 program prioritas yang akan kami kerjakan tahun ini. Beberapa program tersebut meliputi pembangunan Gedung SMPN 7 Tahap III senilai Rp 8,5 miliar dan pembangunan gudang aset Pemerintah Kota Batu Rp 4,3 miliar,” paparnya.
Tak hanya itu saja, pembangunan rumah pembina LVRI tahap II Rp 9 miliar juga harus dikerjakan oleh DPKP, kemudian pembangunan kios unggas dan penggilingan daging tahap II Rp 2,9 miliar dan pembangunan rumah negara Rp 3,1 miliar.
Oleh sebab itu Bangun tidak terkejut apabila DPKP memiliki catatan terendah di triwulan I karena tidak semua program bisa selesai dalam tiga bulan pertama di 2024. Terlebih total anggaran yang harus dihabiskan dalam PSD yakni sekitar Rp 27 miliar. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
