Buher: Anggota Polisi Tidak Netral Dalam Pemilu 2024, Laporkan Kepada Saya!
Kapolresta Malang bakal tindak tegas apabila ada anggota yang tidak melaksanakan netralitas dalam pesta demokrasi.
Kota Malang, SJP — Pentingnya netralitas anggota kepolisian dalam menyongsong pesta demokrasi 57 hari mendatang masih terus disosialisasikan.
Hal tersebut disampaikan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto kala membuka Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) angkatan ke 11 di Ballroom Sanika Satyawada, Senin 18/12/2023.
Dalam agenda yang diinisiasi Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang tersebut ia mengatakan bahwa atas pesan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo Msi, pihaknya bakal tindak tegas apabila ada anggota yang tidak melaksanakan netralitas dalam pesta demokrasi.
"Silahkan teman-teman laporkan kepada saya terkait hal ini," ucapnya kala membuka agenda OKK itu.
Peringatan tersebut ia sampaikan dihadapan para wartawan dan jurnalis agar media pers juga turut serta dalam kontrol netralitas ASN, khususnya anggota kepolisian di Malang Raya.
Ia juga berpesan kepada wartawan dan jurnalis yang hadir secara aktif sampaikan informasi tentang pemilu, utamanya kepada pemilih pemula dalam memberikan hak suara.
"Saya berpesan kepada rekan-rekan wartawan profesi wartawan khususnya, untuk bisa memberikan informasi, edukasi kepada pemilih-pemilih pemula, (saat memberikan hak suara) pada hari H," tukas pria yang akrab dipanggil Buher tersebut.
Artinya, lanjut Buher, bahwa pada hari pencoblosan yang pastinya hari libur nasional tersebut, Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar semaksimal mungkin dapat memberikan hak suaranya.
"Hal-hal ini yang kita harapkan, teman-teman dari jurnalis dari wartawan, untuk bisa membantu memberikan berita-berita positif dan mengajak bersama-sama khususnya pemilih pemula, bisa memberikan hak suaranya," pungkasnya.
Senada dikatakan Ketua PWI Malang Ir Cahyono bahwa jurnalis atau wartawan harus independen dalam menyampaikan informasi berita di ruang lingkup pemilu.
"Wartawan harus menghindari kampanye hitam, kalau itu diikuti, otomatis terkena undang-undang pers dan kode etik jurnalistik, juga diharapkan para wartawan tidak mencari kesalahan para calon serta menghindari pemberitaan yang dapat menciderai organisasi (PWI)," ucapnya kepada Suarajatimpost.com usai membuka agenda OKK bersama Buher. (*)
editor: trisukma
What's Your Reaction?
