Tujuh Kota Dideklarasikan Sebagai Kota/Kabupaten Lengkap, Kakanwil BPN Jatim Klaim Capaian PTSL Sangat Baik

SURABAYA, SJP - Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (8/10/2024) lalu menjadi momen penting bagi Provinsi Jawa Timur.

Beberapa pencapaian dalam sistem tata ruang wilayah dan pertanahan berhasil digapai oleh Provinsi Jawa Timur. Mulai dari capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga beberapa kota yang berhasil menyandang status Kabupaten/Kota Lengkap.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (BPN Jatim), Lampri menyebutkan, capaian PTSL Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 telah mencapai perolehan yang sangat baik.

"Capaian PTSL 2024 telah mencapai perolehan yang sangat baik 112,9% dari target 457.935 bidang, dan untuk PPT luas tercapai 110,6% dari target 387 juta 71 hektar," papar Lampri, Rabu (9/10/2024).

Lampri mengungkapkan, berdasarkan dashboard PTSL, per tanggal 10 Oktober 2024, seluruh kantor pertanahan di Kanwil Jatim telah menyelesaikan 781.923 bidang, sehingga pelaksanaan PTSL di Jatim dipastikan telah selesai 100% di bulan ini. Sedangkan untuk bidang tanah terdaftar di Jatim telah terpetakan sejumlah 17.218.270 bidang atau 86,39%.

Berkenaan dengan deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap oleh Menteri AHY kemarin, Lampri menyebut, ada tujuh kota di Jatim yang mendapatkan status sebagai Kota Lengkap.

"Yakni, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya 1, Kota Surabaya 2, Kota Kediri, dan Kota Blitar," sebut Lampri.

"Dengan arahan Menteri ATR/BPN kami juga telah mengajukan tujuh Kabupaten/Kota Lengkap lain yaitu, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pacitan," imbuhnya.

Lampri mengatakan, sejak 19 Juli 2024 lalu, seluruh Kantor Pertanahan di Jatim telah melakukan implementasi sistem pelayanan berbasis elektronik.

"Dari total 39 Kantor itu, retribusi tanah telah dilakukan di delapan kantor pertanahan yakni, di Banyuwangi, Jember, Lumajang, Kediri, Malang, Madiun Blitar dan Batu dengan realisasi capaian sebesar 96,78% dari target 14.129 bidang tanah," terang Lampri.

Kemudian ada empat Kantor Pertanahan yang lolos tahap desk evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB), yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo.

"Dengan semangat dan seluruh capaian tersebut, diharapkan dapat menjadi motivasi positif kantor pertanahan lain sehingga bisa mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) untuk seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Timur," pungkasnya. (**)

Editor: Ali Wafa