Siasat Hemat BGN: Sulap Kantin Sekolah Jadi Sentral Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T

JAKARTA, SJP — Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat menyusun strategi demi memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utamanya kali ini adalah menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan pendekatan yang jauh lebih efisien.

Alih-alih menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur baru, BGN memilih mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, mulai dari kantin sekolah hingga dapur umum Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan swasta dan BUMN.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar program MBG tetap berjalan efektif di daerah terpencil yang jumlah siswanya relatif sedikit. Menurutnya, membangun dapur baru di lokasi seperti ini justru tidak efisien secara anggaran.

“Misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119 anak. Kan tidak mungkin kita dirikan dapur baru di sana. Tapi, di situ ada kantin sekolah yang bisa kita berdayakan. Jadi, kantin ini salah satu alternatif terbaik,” ujar Nanik seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6/2026).

Tidak hanya mengandalkan fasilitas sekolah, BGN juga membuka pintu kolaborasi lebar-lebar dengan sektor swasta. Wilayah dengan tantangan geografis berat akan dipetakan untuk melihat potensi fasilitas CSR yang bisa 'dilebur' ke dalam program ini.

Nanik mencontohkan pengalamannya saat meninjau wilayah Indonesia Timur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak korporasi yang sebenarnya sudah memiliki infrastruktur matang di pelosok.
 
Kasus di Raja Ampat, terdapat pulau dengan jumlah murid hanya 115 orang. Solusi Jitu:  Memanfaatkan dapur umum CSR milik Pertamina yang sudah beroperasi di sana.

Pendekatan fleksibel ini ditegaskan sebagai strategi utama pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Dengan memanfaatkan fasilitas yang siap pakai, ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan secara signifikan.

“Ini adalah bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya mutlak menggunakan APBN,” tegas Nanik.

Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T memang menjadi ujian berat bagi program nasional ini. Namun, dengan skema yang adaptif ini, BGN optimistis hak gizi anak-anak di pelosok nusantara tetap terpenuhi.

Melalui formula kolaboratif ini, pemerintah berharap manfaat program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh seluruh siswa Indonesia, tanpa harus membebani keuangan negara secara berlebihan. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu