Suara Jatim Post & : Politik

Perkuat Internal Organisasi, Gerindra Kabupaten Pasuruan Kirim 100 Kader Ikuti Diklat di Pujon

Isbianto Hari Utomo — Fri, 26 Jun 2026 12:55:40 +0700

PASURUAN, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan resmi memberangkatkan 100 kader terbaiknya untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Laskar Gerindra.

Kegiatan penggemblengan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 26–28 Juni 2026, bertempat di Pujon, Malang.

Prosesi pemberangkatan berpusat di Kantor DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan, Jalan Kancil Mas, Kalirejo, Kecamatan Bangil. Suasana pelepasan di titik kumpul utama tersebut berlangsung penuh semangat, khidmat, dan tertib sebelum rombongan bertolak menuju lokasi diklat di wilayah Malang Raya.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Gerindra, Febri Irawan Darwis, menyatakan bahwa diklat ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi organisasi. Menurutnya, kader masa kini tidak hanya dituntut memahami ideologi partai, tetapi juga wajib memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap persoalan di masyarakat.

"Diklat ini sangat krusial bagi kami yang ingin melahirkan kader-kader disiplin, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian yang kuat. Kader Gerindra harus hadir di tengah masyarakat, mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan, dan siap mengawal program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat," ujar Febri.

Ia menambahkan, seluruh materi yang akan didapatkan selama di Pujon bakal menjadi bekal berharga bagi para kader saat bergerak di akar rumput.

"Kami berharap, setelah menyelesaikan diklat ini, seluruh peserta pulang membawa semangat baru dan strategi yang lebih matang untuk membesarkan partai," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Koordinator Diklat Kader, Zainul, menegaskan bahwa pengiriman 100 kader ini merupakan bukti nyata komitmen DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan dalam penguatan internal. Program ini dirancang khusus untuk mencetak kader yang berkarakter disiplin, loyal, serta memahami ideologi perjuangan Partai Gerindra secara mendalam.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membangun militansi, menyatukan langkah perjuangan, sekaligus mempersiapkan kader di daerah agar semakin solid dalam mengabdi kepada masyarakat," pungkas Zainul. (*)

Editor: Syaiful Aries

PDIP Kabupaten Kediri Ajak GenZ & Ojol Refleksikan Perjuangan Bung Karno

Putra Antama — Sun, 21 Jun 2026 22:02:10 +0700

KEDIRI, SJP - Sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Proklamator Ir Soekarno, PDI Perjuangan Kabupaten Kediri mengajak Gen Z hingga paguyuban ojek online (Ojol) untuk merefleksikan perjuangan para pahlawan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramana melalui sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Kediri Dodi Purwanto menekankan pentingnya generasi muda untuk memahami bagaimana perjalanan hidup pendiri bangsa.

Menurutnya, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, GenZ harus memahami setiap gagasan, jerih payah, hingga sumbangsih Ir. Soekarno untuk memerdekakan Indonesia hingga tercetusnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

"Perlu kita tanamkan adalah terkait api perjuangan Bung Karno, agar anak-anak kita mengetahui sejarah bagaimana perjalanan sebuah bangsa ini," ujar Dodi, Minggu, (21/06/2026).

Refleksi itu salah satunya melalui doa lintas agama di malam Haul Bung Karno. Doa bersama dipimpin oleh pemuka agama lintas iman dan diikuti oleh struktur partai baik DPC maupun Pengurus Anak Cabang (PAC) di Kabupaten Kediri. Kemudian juga dihadiri oleh setidaknya 60 GenZ dan Gen alpa serta 15 pengemudi ojek online dari Garda Aksi Roda Dua Kabupaten Kediri. Doa bersama digelar Sabtu, (20/06/2026).

Sebagai partainya wong cilik, lanjut Dodi, Peringatan Bulan Bung Karno setiap Juni menjadi momentum penting dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satunya dengan mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar yang juga menjadi konsen Mas Dhito yang sekaligus Bupati Kediri tersebut.

Pihaknya berharap seluruh kader PDI Perjuangan bisa konsisten terjun ke akar rumput untuk mendukung program-program yang dilakukan Mas Dhito dalam mensejahterakan rakyat.

"Kita sebagai kader perjuangan harus terjun ke akar rumput, karena rakyatlah yang memegang kekuasaan," tandasnya.

Sementera, Ketua Garda Aksi Roda Dua Kabupaten Kediri, Kurniadi mengapresiasi langkah PDI Perjuangan dengan menggelar doa lintas agama ini. Menurutnya, sosok Bung Karno memiliki andil besar dalam berdirinya Bangsa Indonesia.

Pria yang mengidolakan Presiden Pertama RI ini berharap agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri bisa terus menggandeng rakyat dalam setiap kegiatan dan program yang dijalankan.

"Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dan memajukan PDI Perjuangan, lebih solid kompak dan maju," jelasnya. (*)

Editor: Danu

Dari Rumah Masa Kecil Bung Karno, PDI Perjuangan Sebut Aksi Mahasiswa Bagian dari Demokrasi

Ninda Kinanti — Mon, 15 Jun 2026 18:59:47 +0700

KOTA BLITAR, SJP - PDI Perjuangan menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah ditengah kondisi saat ini merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihargai.

Pesan itu disampaikan usai peresmian wajah baru Istana Gebang, rumah masa kecil Proklamator RI Ir Soekarno, di Kota Blitar, pada Senin (15/6/2026).

Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang masih peduli terhadap kondisi bangsa dan negara. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam menyampaikan aspirasi menunjukkan demokrasi masih berjalan dengan baik.

"Tentu kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang masih peduli terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Kalau anak-anak muda sudah tidak mau turun ke jalan, tidak mau berdiskusi, dan tidak mau memberikan masukan kepada pemerintah, justru itu menjadi alarm berbahaya bagi demokrasi kita," kata Aryo, Senin (15/6/2026).

Ia menilai, sikap kritis mahasiswa penting untuk memastikan pemerintah tidak kehilangan masukan dari masyarakat. Sebab, tanpa kontrol publik, berbagai persoalan yang terjadi berpotensi tidak mendapatkan perhatian dan perbaikan yang memadai.

Menurut Aryo, mahasiswa yang turun ke jalan juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Hak tersebut dijamin oleh undang-undang dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

Aryo menyebut, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga kerap mengingatkan bahwa setiap warga negara harus berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pandangan dan kritik demi perbaikan bangsa.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan kritik yang tidak diterima dengan baik oleh pemerintah dapat memicu krisis yang lebih panjang. Penolakan terhadap aspirasi publik, menurutnya, justru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Kritik yang tidak diterima dengan baik dan tidak direspons dengan baik oleh pemerintah bisa menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan memperbesar ketidakpercayaan publik," ujarnya.

Karena itu, Aryo berharap pemerintah dapat memandang aksi mahasiswa secara positif. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan generasi muda seharusnya menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan.

"Saat mahasiswa turun ke jalan, terimalah dengan positif, respons dengan baik, jangan denial terhadap apa yang menjadi kritik teman-teman muda. Saya kira itu pesan yang penting," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota DPR RI Meitri Citra Wardani Bicara Program Kampung Proklim di Jombang

Achmad Fredi — Mon, 15 Jun 2026 14:58:14 +0700

JOMBANG, SJP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Meitri Citra Wardani, menilai pentingnya upaya menciptakan energi baru dan terbarukan di tengah tantangan iklim saat ini melalui pengelolaan sampah yang tepat.

Suara kritis wakil rakyat dari Komisi XII DPR RI ini terlontar di sela-sela kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Azana Style Hotel, Kabupaten Jombang, Senin (15/6/2026).

Politisi yang akrab disapa Ibu Meitri ini menilai isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, perlu terus digaungkan, mengingat semangat untuk menciptakan Kampung Proklim.

"Sampah sendiri tidak hanya sebagai sesuatu yang kotor, tapi kalau dikelola dan difungsikan dengan baik, akan menjadi energi baru dan terbarukan," ungkap Meitri kepada suarajatimpost.com.

Selain itu, Meitri turut mendorong terbentuknya Kampung Proklim yang memiliki upaya adaptasi, mitigasi, dan inovasi pengelolaan sampah. Sebuah kampung yang indah, memiliki ruang terbuka hijau, *go green*, serta ekosistem air, udara, dan lingkungannya bisa menjadi sumber perekonomian.

"Sampah dimanfaatkan untuk dikaryakan menjadi produk UMKM guna memenuhi kebutuhan perekonomian," beber wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII itu.

Langkah pengelolaan sampah di Jombang, menurut Meitri, sudah cukup baik. Dukungan pemerintah daerah (Pemda) terlihat dari banyaknya ruang terbuka hijau, tempat pemilahan sampah, serta sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah baik, termasuk penganggaran yang digelontorkan oleh Pemda.

"Anggaran sebesar 3 persen dari seluruh penganggaran yang dimiliki kabupaten dialokasikan untuk kebutuhan khusus pengelolaan sampah," tandasnya.

Acara sosialisasi Proklim dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang bersama sejumlah komunitas yang peduli pada isu-isu berkaitan dengan lingkungan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Janji PBB Gratis Bupati Bondowoso Ditagih, Mahasiswa Geruduk Kantor Pemkab

Rizqi Ardian — Fri, 12 Jun 2026 17:59:44 +0700

BONDOWOSO, SJP – Janji politik yang pernah dilontarkan saat kontestasi Pilkada Bondowoso 2024 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) PMII Raden Bagoes Asra (RBA) Universitas At-Taqwa Bondowoso turun ke jalan untuk menagih kejelasan realisasi program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang pernah dijanjikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i.

Aksi demonstrasi yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026), menjadi pengingat bahwa komitmen politik tidak berhenti setelah pemilihan usai. Bagi mahasiswa, janji penggratisan PBB bukan sekadar narasi kampanye, melainkan harapan yang telah dititipkan kepada ribuan keluarga miskin ekstrem di Bondowoso.

Sorotan juga diarahkan kepada Ady Kriesna, politikus Partai Golkar, yang saat masa kampanye Pilkada 2024 bertindak sebagai juru bicara tim pemenangan pasangan RAHMAD dan kini menjabat Wakil Ketua DPRD Bondowoso. Saat itu, program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin disebut sebagai salah satu prioritas yang akan diperjuangkan jika pasangan tersebut memenangkan pemilihan.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih membebani kelompok rentan, mahasiswa menilai masyarakat berhak memperoleh kepastian atas janji yang telah disampaikan kepada publik. Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan komitmen tersebut menggantung tanpa penjelasan yang jelas mengenai status maupun progres pelaksanaannya.

Koordinator aksi PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso, Rifky Gimnastiar, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian akademik yang dilakukan organisasinya terkait kebijakan pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat perbedaan informasi mengenai bentuk dan arah realisasi program tersebut. Sejumlah pihak menyebut kebijakan itu akan dilaksanakan secara bertahap, sementara pihak lain menyatakan program tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertentu. Namun, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif kepada masyarakat.

"Kami tidak sedang meminta sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Kami hanya meminta kejelasan dan kesungguhan pemerintah dalam menjelaskan sejauh mana komitmen yang pernah disampaikan kepada rakyat telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata," tegas Rifky dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi.

PMII juga mengacu pada data Dinas Sosial P3AKB Bondowoso yang menunjukkan jumlah masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1 per 3 Juni 2026 mencapai 46.277 kepala keluarga atau sekitar 104.368 jiwa. Menurut mereka, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembebasan PBB tidak sekadar menyangkut kebijakan perpajakan daerah, tetapi menyangkut kepentingan puluhan ribu keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan paling rendah.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di antaranya meminta Bupati Bondowoso memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait status serta progres realisasi program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah menyampaikan secara transparan skema kebijakan yang akan digunakan, menyusun regulasi dan roadmap pelaksanaan program, melakukan verifikasi serta validasi data penerima manfaat secara terbuka, serta memastikan seluruh komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

PMII menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat sipil terhadap akuntabilitas kebijakan publik, bukan upaya menyerang pribadi maupun mendelegitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.

"Kami meyakini bahwa kritik yang berbasis data dan kajian merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena masyarakat akan lebih memahami keterbatasan yang dijelaskan daripada keterbatasan yang disembunyikan," ujar Rifky.

Melalui aksi tersebut, PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan jawaban dan sikap resmi secara tertulis agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah serta progres realisasi komitmen pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Nahkoda Baru DPC PKB Jombang, Anas Burhani Siap Perkuat Soliditas Anggota

Achmad Fredi — Thu, 11 Jun 2026 21:29:29 +0700

JOMBANG, SJP – Anas Burhani resmi menjadi nahkoda baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang. Terpilihnya Anas Burhani menyusul pengumuman resmi Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai dalam agenda sosialisasi ketetapan Tim DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Jawa Timur yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (11/6/2026).

Anas Burhani akan memimpin roda organisasi dalam kurun waktu 5 tahun, dari periode 2026 hingga 2031. Ia menggantikan sosok Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang sebelumnya, yakni Hadi Atmaji.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Jombang, Anas Burhani menyampaikan ucapan terima kasih atas amanah yang telah diberikan.

“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ucap Anas Burhani dalam pesan diterima wartawan.

Ia berkomitmen untuk memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput. Seluruh kader harus bergerak bersama mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian politik partai di Kabupaten Jombang.

"Kami akan memperkuat soliditas organisasi, memperluas basis dukungan masyarakat, serta bekerja lebih keras untuk melipatgandakan kemenangan PKB Jombang pada agenda-agenda politik mendatang," ungkapnya.

Baginya kepengurusan DPC PKB Jombang nantinya mesti memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan organisasi partai.

“Kami ingin menghadirkan semangat baru di tubuh PKB Jombang. Anak-anak muda yang memiliki kapasitas, loyalitas, kreativitas, dan semangat pengabdian akan kami libatkan pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan yang baru," bebernya.

Regenerasi dan kolaborasi antara kader senior dan generasi muda menurtnya menjadi kunci untuk melipatgandakan kemenangan PKB di Jombang.

"Peran generasi muda atau Gen Z sangat penting untuk menjawab tantangan zaman dalam dinamika sosial dan politik daerah," ujar politikus sekaligus legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang itu.

Sesuai ketentuan organisasi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun susunan kepengurusan lengkap DPC PKB Jombang untuk kemudian diajukan kepada DPP PKB guna mendapatkan pengesahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PDI Perjuangan Jombang Sulap Lahan Jadi Sumber Pangan dan Gizi Warga

Achmad Fredi — Thu, 11 Jun 2026 10:30:52 +0700

JOMBANG, SJP–Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan melonjaknya harga bahan pokok, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menghadirkan gerakan gotong royong dengan menyulap Posko Pangan menjadi lahan produktif. Hasil panennya dibagikan secara gratis kepada warga sekitar.

Berlokasi di Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Posko Pangan yang dibangun sebulan lalu itu kini memasuki masa panen dan langsung diserbu warga yang membutuhkan. Aksi ini menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan mulai dari tingkat desa.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang, Donny Anggun, mengatakan pendirian Posko Pangan merupakan tindak lanjut instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader menciptakan kantong-kantong pangan mandiri.

"Satu bulan lalu kami mendirikan Posko Pangan di Kecamatan Tembelang sebagai proyek percontohan. Hari ini, hasil panennya langsung kami bagikan kepada masyarakat. Kami memahami situasi ekonomi sedang sulit, harga pangan melonjak, dan nilai tukar rupiah berfluktuasi tajam. Ini wujud kepedulian nyata untuk meringankan beban dapur warga," ujar Donny saat diwawancarai di lokasi panen.

Wakil Ketua DPRD Jombang itu menambahkan, gerakan ini juga mengusung misi edukasi. Masyarakat diajak tidak semata bergantung pada beras, melainkan mulai melirik tanaman pangan alternatif.

"Kami mengampanyekan penanaman tanaman pengganti beras. Kita harus kreatif dan mandiri agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi tanpa bergantung pada satu komoditas," imbuhnya.

Keberhasilan Posko Pangan di Tampingmojo tak lepas dari semangat gotong royong yang melibatkan pengurus partai, warga, dan para ahli pertanian.

Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Moh. Naim, menjelaskan lahan percontohan itu ditanami beragam sayuran organik cepat panen dan bernutrisi tinggi, seperti kangkung, sawi, terung, dan tomat.

"Semua dikerjakan secara gotong royong. Kami tidak asal menanam; ada bimbingan teknis langsung dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang menerjunkan ahli pertanian terampil. Hasilnya, kualitas sayuran sangat baik dan layak konsumsi," kata Naim.

Melihat antusiasme warga, DPC PDI Perjuangan Jombang menargetkan gerakan ini dapat direplikasi di seluruh kecamatan. Naim menyebut, Ketua DPC akan menginstruksikan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) di 21 kecamatan untuk bergerak. Luas lahan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi geografis setempat.

"Prinsipnya tetap sama: dikelola bersama, didampingi ahli, dan seluruh hasilnya 100 persen diberikan cuma-cuma untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan," pungkas Naim. (*)

Editor: Syaiful Aries

Bidik 14 Kursi Legislatif, DPC PDI Perjuangan Jombang Perkuat Konsolidasi Basis

Achmad Fredi — Mon, 01 Jun 2026 20:45:58 +0700

JOMBANG, SJP – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang bergerak serius mewujudkan target perolehan 14 kursi di DPRD pada Pemilu 2029. Untuk mencapai bidikan tersebut, partai berlambang banteng moncong putih ini langsung tancap gas memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput.

Langkah awal dimulai dengan melantik 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) periode 2026-2031 pada Sabtu (30/5/2026). Usai pelantikan, konsolidasi masif langsung didorong hingga ke tingkat ranting.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, menyatakan target ini disusun berdasarkan evaluasi hasil Pemilu 2024, di mana partainya meraih 10 kursi. Ia menilai masih ada peluang besar untuk menambah kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya belum maksimal.

"Target 14 kursi bukan sekadar angka. Kami ingin mengembalikan posisi partai sebagai kekuatan utama di DPRD Jombang," tegas Sumrambah dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Sumrambah menjelaskan, meski Pemilu 2024 menghasilkan tambahan kursi di beberapa dapil, namun terjadi penurunan di wilayah lain. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting. Ia pun meminta seluruh pengurus PAC yang baru dilantik untuk segera bergerak melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting, dengan menekankan kesamaan visi dan gerak organisasi dari tingkat cabang hingga akar rumput.

Tak hanya memperkuat struktur, PDI Perjuangan Jombang juga menggencarkan program berbasis masyarakat. Salah satunya, mengubah fungsi Posko Perjuangan menjadi Posko Pangan yang difokuskan untuk kegiatan sosial dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

"Politik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, posko yang ada kami dorong menjadi ruang produktif yang bisa dimanfaatkan bersama," ujar Sumrambah.

Senada, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang, Donny Anggun, menyebut pelantikan 21 PAC ini sebagai langkah awal menyongsong Pemilu 2029. Fokus utama lainnya adalah meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan.

Instruksi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, komposisi pengurus setidaknya diisi 20 hingga 30 persen oleh kader berusia maksimal 35 tahun. Kebijakan ini untuk menyesuaikan perubahan demografi pemilih yang pada 2029 diperkirakan didominasi kaum milenial dan Generasi Z.

"Anak-anak muda harus diberi ruang lebih besar. Mereka bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dari proses kaderisasi dan perjuangan partai," kata Donny.

Ia menambahkan, adaptasi terhadap teknologi dan pola komunikasi politik juga menjadi perhatian. Seluruh kader, termasuk pengurus senior, didorong untuk aktif memanfaatkan media sosial guna menjangkau masyarakat.

Usai pelantikan PAC, DPC PDI Perjuangan Jombang menargetkan pembentukan dan penguatan kepengurusan ranting di seluruh desa selesai pada tahun ini. Konsolidasi berlapis ini diharapkan memperkuat jaringan organisasi dan menjadi modal utama menghadapi kontestasi politik lima tahun mendatang.

"Kami ingin tahun ini pembentukan ranting di desa-desa tuntas. Setelahnya, fokus kami memperkuat soliditas organisasi hingga ke tingkat paling bawah," pungkas Donny Anggun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bidik Pemilih Muda, PDI&P Gresik Rombak Pengurus PAC Demi Pemilu 2029

Anis Firmansah — Sat, 23 May 2026 21:34:05 +0700

GRESIK, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mulai membidik suara generasi muda demi memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Strategi ini ditunjukkan dengan merombak kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) yang kini 20 persennya diisi oleh kader berusia di bawah 35 tahun.

"Kita bisa lihat restruktur DPC PDI Perjuangan Gresik hampir anak muda banyak sekali. Tujuannya tentu agar bisa memenangkan Pemilu 2029," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik, Fandi Akhmad Yani, seusai melantik kepengurusan PAC baru di Gedung GNI Gresik, Sabtu (23/5/2026).

Fandi mengatakan, PDI Perjuangan akan berupaya mendapat kepercayaan terhadap masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Anak muda ini menjadi sebuah tantangan bagi semua partai politik. Bagaimana partai politik seperti PDI Perjuangan ini bisa mendapatkan perhatian, simpati dari generasi muda harus menyentuh apa yang menjadi hobi mereka.

Menurut dia, generasi muda memiliki kegemaran terkait dengan event-event seperti musik dan olahraga. Melalui hal seperti itu, PDI Perjuangan memberikan ruang peran partai politik untuk mengelola kekuasaan yang berpihak kepada masyarakat.

"Di sinilah yang menjadi transisi bagaimana kita masuk melalui hobi, kemudian mengedukasi bahwasanya anak muda melihat partai politik sebagai wadah untuk dekat dengan masyarakat," paparnya.

Sementara itu, turut hadir Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan tantangan besar Pemilu 2029 di depan mata. Ia menyebut, Pemilu 2029 akan jauh lebih berat ketimbang persaingan Pemilu 2024 lalu.

PDI Perjuangan pusat telah memerintahkan seluruh rekrutmen kengurus DPC sebanyak 20 persennya wajib anak muda usia 35 tahun kebawah.

"Ini yang harus kita persiapkan. Tidak boleh hanya mempersiapkan secara individu. Masyarakat sekarang lebih pintar dan cerdas khususnya sebanyak 58 persen jumlah pemilih besok adalah anak muda, golongan milenial dan gen Z," tutup dia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

1.300 Pengurus PAC PDI Perjuangan Bojonegoro Dilantik, Regenerasi Anak Muda Jadi Sorotan

Abrori — Tue, 19 May 2026 17:00:13 +0700

BOJONEGORO – Pelantikan 1.300 pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kabupaten Bojonegoro di GOR Utama Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Selasa (19/5/2026), tak sekadar menjadi agenda konsolidasi partai. Komposisi kepengurusan yang didominasi kalangan muda justru menjadi perhatian utama dalam momentum tersebut.

Dari total kepengurusan PAC yang dilantik, sebanyak 33 persen berasal dari kalangan anak muda, sementara keterwakilan perempuan mencapai 39 persen. Formasi itu dinilai menjadi sinyal kuat regenerasi politik di tubuh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro Bambang Sutriyono mengatakan, setiap PAC diisi 11 pengurus dengan komposisi yang sengaja diarahkan untuk memberi ruang lebih besar kepada generasi muda dan perempuan.

“Anak muda kita libatkan lebih banyak karena mereka nanti yang akan berhadapan langsung dengan tantangan politik ke depan,” ujarnya.

Menurut Bambang, keberadaan kader muda di struktur partai diharapkan mampu memperkuat komunikasi politik sekaligus memperluas jangkauan aspirasi masyarakat, terutama kalangan milenial dan generasi Z.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono. Ia menyebut keterlibatan anak muda di Bojonegoro lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang rata-rata hanya sekitar 20 persen.

“Di Bojonegoro mencapai 33 persen. Ini menunjukkan semangat anak muda untuk masuk dalam ruang politik cukup tinggi,” kata Deni.

Ia menilai regenerasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari partai politik, terlebih menghadapi Pemilu 2029 yang mayoritas pemilihnya diprediksi berasal dari generasi muda.

Menurutnya, pola komunikasi politik akan lebih efektif jika dijalankan oleh kader dengan latar generasi yang sama dengan pemilih dominan nantinya.

“Ke depan partai tidak cukup hanya hadir saat pemilu. Kader harus aktif di tengah masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial, dan peka terhadap persoalan warga,” tegasnya.

Pelantikan pengurus PAC tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran KPU dan Bawaslu Bojonegoro, serta sejumlah tokoh senior PDI Perjuangan Bojonegoro. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PDI Perjuangan Siapkan Mesin Politik, Gotong Royong Jadi Kunci Kemenangan di Bondowoso

Rizqi Ardian — Sat, 16 May 2026 19:19:29 +0700

BONDOWOSO, SJP – PDI Perjuangan mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu dan Pemilukada 2029 melalui konsolidasi besar-besaran hingga tingkat akar rumput. Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan kemenangan hanya dapat diraih melalui kerja kolektif, gotong royong, serta penguatan kaderisasi yang terstruktur dan disiplin.

Di tengah perubahan peta politik nasional yang didominasi pemilih muda, PDI Perjuangan Jawa Timur juga mulai menyesuaikan strategi perjuangan dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Kader partai didorong tidak hanya kuat secara ideologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan pola komunikasi politik digital yang kini menjadi rujukan utama generasi muda dalam menentukan pilihan politik.

Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara kader senior yang telah memahami sejarah panjang perjuangan partai dengan kader-kader muda progresif yang dinilai memiliki energi baru untuk menghadapi kontestasi politik mendatang. Seluruh elemen partai diminta bergerak secara kolektif dengan semangat gotong royong demi mencapai target kemenangan pada 2029.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Wicaksono, usai pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Rapat Kerja DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso di ballroom salah satu hotel di Bondowoso, Sabtu (16/5/2026).

Agus menegaskan, DPC PDI Perjuangan Bondowoso memiliki target besar pada Pemilu mendatang, yakni meraih minimal delapan kursi DPRD sekaligus memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Bondowoso.

“Kita punya cita-cita bersama bagaimana DPC Bondowoso ini meraih minimal delapan kursi. Kalau bisa ya harus menjadi pemenang di Bondowoso,” ujarnya.

Tak hanya di legislatif, partai juga menargetkan kader terbaiknya mampu masuk ke jajaran eksekutif pada Pemilukada mendatang. Menurut Agus, keterlibatan kader di pemerintahan menjadi bagian penting dalam memperkuat perjuangan politik partai.

“Yang kedua, kader terbaik di Bondowoso harus menjadi wakil bupati. Artinya harus masuk di eksekutif,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ditemani Sinung Sudrajad, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso.

Ia menyebut pelantikan pengurus PAC dan rapat kerja tersebut menjadi awal konsolidasi lima tahunan partai di Kabupaten Bondowoso. Kolaborasi antara pengurus lama dan kader muda dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas kepartaian secara maksimal.

“Pengurus lama yang sudah paham perjuangan panjang partai dikolaborasikan dengan kader-kader muda yang progresif. Ini harus dijalankan penuh tanggung jawab, penuh kedisiplinan, penuh semangat, dan dilakukan secara kolektif serta gotong royong,” tegasnya.

Menurut Agus, tantangan politik pada 2029 tidak bisa dihadapi dengan pola lama. Seluruh pengurus partai dituntut aktif membangun komunikasi sosial sekaligus memperkuat jaringan hingga tingkat desa.

Ia bahkan meminta pengurus yang baru dilantik segera melakukan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat untuk memastikan struktur partai di desa benar-benar diisi kader yang mampu menjalankan tugas partai secara aktif.

“Kita ingin memastikan tujuh orang di desa-desa yang tersebar di 209 desa dan 23 kecamatan itu bukan hanya direkrut sebagai pengurus, tetapi benar-benar menjadi kader yang mampu menjalankan tugas partai dengan baik,” ungkapnya.

Selain penguatan struktur organisasi, Agus juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dan media sosial bagi seluruh kader partai. Sebab, mayoritas pemilih pada Pemilu 2029 diperkirakan berasal dari kalangan anak muda.

“Pemilih di tahun 2029 itu 62 persen adalah anak muda. Dan rujukan mereka memilih pemimpin itu dari media sosial. Maka hari ini kader partai harus familiar dengan media sosial,” katanya.

Untuk itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur disebut akan terus melakukan kaderisasi berjenjang guna mencetak kader militan yang mampu menghadapi tantangan politik modern tanpa meninggalkan ideologi kerakyatan partai.

Agus menegaskan seluruh target politik partai hanya dapat dicapai melalui semangat gotong royong seluruh elemen partai, mulai dari legislatif hingga struktur organisasi partai.

“Ini kerja kolektif. Ideologi kita Pancasila. Kalau diperas, semangatnya adalah gotong royong. Itulah semangat perjuangan kita,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Gen Z Dominasi Struktur PAC, PDI Perjuangan Bondowoso Targetkan 8 Kursi di Pemilu 2029

Rizqi Ardian — Sat, 16 May 2026 18:40:07 +0700

BONDOWOSO, SJP – Upaya memenangkan Pemilu dan Pemilukada 2029 mulai dipersiapkan sejak dini oleh PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu kini menitikberatkan strategi regenerasi kader dengan memberi ruang besar kepada Generasi Z untuk masuk dalam struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan politik jangka panjang di Kabupaten Bondowoso. Di tengah perubahan pola komunikasi politik dan dominasi pemilih muda pada pemilu mendatang, keterlibatan kader berusia di bawah 35 tahun dianggap mampu menjadi energi baru bagi mesin partai.

Tak hanya mengandalkan kader senior, PDI Perjuangan Bondowoso juga menegaskan pentingnya kolaborasi, gotong royong, dan penguatan kultur masyarakat sebagai fondasi perjuangan politik. Pendekatan itu dipadukan dengan pengkaderan ideologis untuk menciptakan kader partai yang militan sekaligus dekat dengan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajad, usai pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Rapat Kerja DPC PDI Perjuangan di ballroom salah satu hotel di Bondowoso, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Sinung, lebih dari 50 persen kepengurusan PAC yang dilantik berasal dari kalangan Generasi Z. Mayoritas merupakan anak muda berusia di bawah 35 tahun, termasuk lulusan baru yang dinilai memiliki semangat tinggi untuk bergerak bersama partai.

“Sesuai instruksi DPD Partai, dari 23 kecamatan yang ada, total lebih dari 50 persen pengurus berasal dari usia Gen Z. Ini menjadi sumber regenerasi untuk pengkaderan PD Perjuangan di Kabupaten Bondowoso,” ujarnya.

Ia mengatakan, para kader muda tersebut nantinya akan dibekali melalui pengkaderan formal serta dilibatkan dalam berbagai kegiatan partai. Salah satu agenda terdekat adalah rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno pada Juni 2026.

“Nanti akan kita isi dengan pengkaderan-pengkaderan formil. Kemudian event-event kegiatan partai, khususnya Bulan Bung Karno pada Juni 2026 yang juga melibatkan seluruh pengurus PAC yang dilantik malam ini,” katanya.

Sinung menegaskan, perpaduan antara kader senior dan Generasi Z diharapkan menjadi kekuatan baru bagi partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. Menurutnya, semangat muda perlu dipadukan dengan pengalaman kader lama agar gerak organisasi lebih solid dan adaptif.

“Ini kolaborasi antara generasi kader senior dengan kader-kader Genzi. Kami berharap menjadi ramuan terbaik bagi partai untuk melangkah lebih baik lagi,” imbuhnya.

Selain fokus pada regenerasi, DPC PDI Perjuangan Bondowoso juga menekankan pentingnya pendekatan kultur masyarakat. Dukungan para tokoh agama, masyayikh, dan kiai disebut menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan partai di tingkat akar rumput.

“Alhamdulillah para masyayikh, para lora, dan para kiai sangat mendukung pergerakan PD Perjuangan di Kabupaten Bondowoso,” ucap politisi Banteng Moncong Putih yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bondowoso ini.

Di sisi lain, keterwakilan perempuan juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan kepengurusan. Sinung menyebut kuota 30 persen perempuan telah terpenuhi baik di tingkat DPC maupun PAC.

“Pengurus PAC pun 30 persen perempuan. Ini menjadi evaluasi bagi kita untuk bergerak lebih baik ke depan,” tegasnya.

Saat ini struktur kepengurusan partai telah terbentuk di 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Meski beberapa PAC sebelumnya sempat tidak aktif, seluruh struktur disebut mulai diaktifkan kembali hingga tingkat anak ranting.

Dengan komposisi kepengurusan yang didominasi anak muda dan penguatan soliditas kader, PDI Perjuangan Bondowoso optimistis mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu mendatang.

“Target kami Insya Allah delapan kursi,” pungkas Sinung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komisi IV DPRD Bondowoso Soroti Mangkraknya Revitalisasi Puskesmas Tegalampel Senilai Rp744 Juta

Rizqi Ardian — Tue, 28 Apr 2026 12:08:25 +0700

BONDOWOSO, SJP – Revitalisasi Puskesmas Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan tahun anggaran 2025, kini menjadi sorotan. Pasalnya, proyek tersebut saat ini mangkrak dan terbengkalai, meski sebelumnya masuk dalam prioritas peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menyatakan bahwa mangkraknya proyek ini menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengawasan.

“Pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekadar meloloskan pihak ketiga sebagai pemenang tender. Meski sudah ada konsultan dan RAB, seharusnya tetap diuji apakah anggaran itu masuk akal dan pelaksana siap atau tidak,” ujar Abdul Majid saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, persoalan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tahap verifikasi awal. Ia menilai, pihak ketiga sebagai pelaku usaha tentu mempertimbangkan aspek keuntungan, sehingga jika sejak awal perhitungan tidak realistis, maka pekerjaan berpotensi tidak berjalan maksimal.

“Tidak mungkin pelaksana mau bekerja keras jika secara perhitungan mereka sudah merugi. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegas, politisi Partai Gerindra ini.

Komisi IV, lanjutnya, merekomendasikan agar proyek tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara administratif sesuai tanggung jawab masing-masing pihak. Ia menegaskan, selama persoalan belum tuntas, proyek sebaiknya tidak dilanjutkan dan dijadikan sebagai temuan untuk perbaikan ke depan.

“Kami minta diselesaikan dulu secara administratif. Kalau belum selesai, jangan dilanjutkan. Ini harus jadi temuan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa proyek tersebut sebelumnya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan melalui APBD perubahan, dan direncanakan baru bisa dianggarkan kembali pada tahun 2027, lantaran masih menunggu hasil audit.

“Setelah audit selesai, pihak yang bertanggung jawab sudah kami hentikan. Itu menjadi risiko karena dinilai tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Komisi IV menegaskan, meski proses penyelesaian harus mengikuti mekanisme, namun tidak boleh berlarut-larut agar tidak menghambat pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.

Seperti diketahui, berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp930.540.380 itu dimenangkan oleh CV Fajar Mulya, perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Dusun Ploso, Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp744.424.800 atau sekitar 20 persen lebih rendah dari nilai HPS. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peringati Hari Bumi, DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan Bersihkan Tempat Ibadah di Bromo

Isbianto Hari Utomo — Sun, 26 Apr 2026 15:16:38 +0700

PASURUAN, SJP — Dalam rangka memperingati Hari Bumi, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan sosial dengan membersihkan tempat ibadah di gunung Bromo, Minggu (26/4/2026). Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyalurkan bantuan ke tempat ibadah.

Sasarannya; pura dan masjid yang terletak di lautan pasir Bromo. Bantuan diserahkan Wakil anggota DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan Adinda Denisa serta 4 anggota DPRD.

Adinda Denisa mengatakan, bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian dan pengabdian terhadap masyarakat sekaligus upaya menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di tempat-tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

"Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembersihan area dalam dan luar tempat ibadah, meliputi penyapuan, pengepelan, pembersihan halaman, saluran air, serta penataan lingkungan sekitar. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan," katanya.

Sementara, Agus Setiya Wardana menambahkan, tidak hanya membersihkan masjid dan pura Partai Gerindra juga memberikan bantuan berupa bibit pohon cemara dan juga bahan bangunan.

"Kita memberikan bantuan sebanyak 2000 bibit pohon cemara, dan 200 karung semen untuk pelebaran bangunan pura yang ada di lautan pasir Gunung Bromo," imbuhnya. (**)

Editor: Danu

Musancab PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Mas Dhito Tekankan Pentingnya Regenerasi

Putra Antama — Sat, 25 Apr 2026 17:31:03 +0700

KEDIRI, SJP - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pentingnya regenerasi dalam tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Kediri. Hal tersebut ditekankan agar para kader muda PDI Perjuangan bisa merasakan bagaimana berjuang untuk membesarkan partai.

Hal tersebut diungkapkan tokoh yang sering disapa Mas Dhito itu, di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Kehadiran mereka untuk mengikuti Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini menjadi puncak pembentukan kepengurusan baru di tingkat anak cabang se-Kabupaten Kediri untuk lima tahun ke depan. Setiap PAC rata-rata diisi 11 orang pengurus dan wajib ada keterwakillan 20 persen kalangan Gen Z serta 30 persen perempuan.

"Regenerasi dalam PDI Perjuangan menjadi sangat penting sekali. Biar yang usia 35 tahun ini bisa merasakan bagaimana perjuangan dalam sebuah partai politik," kata Mas Dhito.

Selain pembentukan pengurus PAC baru, Musancab ini sekaligus momentum konsolidasi partai untuk membangun kekuatan memenangkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2029 dan mengembalikan kursi legislatif yang hilang.

Pasalnya, di Pemilu 2024 meski tetap sebagai partai pemenang, untuk pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Kediri PDI Perjuangan mendapatkan 13 kursi atau kehilangan 2 kursi dari Pemilu sebelumnya.

Mas Dhito meyakini masuknya kalangan muda dalam kepengurusan PAC ini memberikan semangat baru bagi PDI Perjuangan Kabupaten Kediri untuk memenangkan Pemilu 2029 dan mengembalikan kursi yang hilang tersebut.

"Besar harapan saya selaku ketua DPC usia 35 tahun ini bisa punya daya gedor," ungkapnya.

Musancab yang digelar di Convention Hall tersebut selain dihadiri pengurus DPC, juga dihadiri pengurus tingkat DPD, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Kediri.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Agus Wicaksono mengingatkan kepada pengurus baru hasil Musancab tetap harus berkonsultasi dengan para senior yang telah terbukti memiliki banyak pengalaman panjang.

"Dengan kerja kolaborasi antara senior dengan yunior saya yakin impian untuk mewujudkan kursi 15 (legislatif) di Kabupaten Kediri itu bukan sekedar impian tapi akan membuahkan kenyataan," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPP PDIP Tunjuk Syaifuddin Zuhri Pimpin DPRD Surabaya

Ryan Ramadhan — Thu, 23 Apr 2026 22:29:13 +0700

SURABAYA, SJP - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menunjuk Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Ia akan mengisi kursi pimpinan dewan yang ditinggalkan almarhum Adi Sutarwijono atau yang akrab disapa Cak Awi itu.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Adi Sutarwijono meninggal dunia pada 10 Februari 2026. Politisi PDI Perjuangan itu wafat akibat kanker hati setelah menjalani perawatan di Jakarta.

Penunjukan Syaifuddin Zuhri merupakan hasil mekanisme internal partai, yang diawali dari usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surabaya kepada DPP. Ketua DPC PDIP Surabaya, Armuji, menjelaskan bahwa proses tersebut berjalan sesuai pola yang sudah lazim di internal partai.

"Diusulkan, sekretaris kan otomatis mendapat prioritas (menggantikan ketua)," ujar Armuji, Kamis (23/4/2026).

Syaifuddin, yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya, memang menjadi kandidat utama dalam skema pergantian ini. Setelah penetapan oleh DPP, proses selanjutnya akan memasuki tahapan administratif sebelum pelantikan resmi dilakukan.

Armuji mengatakan, DPC akan segera mengirimkan surat ke Sekretariat DPRD Surabaya. Setelah itu, dokumen akan diteruskan ke KPU Kota Surabaya dan kemudian ke Gubernur Jawa Timur untuk penerbitan Surat Keputusan (SK).

"Dilantik masih belum (tahu kapan), menunggu SK gubernur," kata politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya itu.

Ia menambahkan, kepemimpinan baru di DPRD Surabaya diharapkan mampu mengayomi seluruh anggota dewan dan menjaga kinerja lembaga tetap optimal.

"Harus responsif terhadap aturan-aturan masyarakat dan juga bisa menjadi suatu solusi dari 50 anggota tersebut," ujarnya.

Armuji juga menekankan bahwa Syaifuddin memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan kepemimpinan Adi Sutarwijono, termasuk menuntaskan berbagai agenda yang belum selesai.

"Harapannya lebih akomodatif terhadap seluruh anggota yang ada di Yos Sudarso," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi partai yang berjalan sesuai ketentuan.

"Keputusan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Didik menilai jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat.

"Ketua DPRD harus mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi utama DPRD, mulai dari pengawasan hingga penganggaran, agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

Sejalan dengan keputusan itu, DPP PDIP meminta seluruh kader untuk tetap solid dan mendukung proses pengesahan hingga pelantikan resmi dilakukan.

"Ini bagian dari disiplin organisasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Syaifuddin Zuhri sendiri bukan sosok baru di DPRD Surabaya. Selain menjabat sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya, ia juga merupakan sekretaris Komisi A DPRD. Pada Pemilu 2024, ia meraih lebih dari 13 ribu suara dari daerah pemilihan Surabaya V, yang meliputi sejumlah wilayah di Surabaya Barat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kader NasDem Kota Kediri Usung Aksi Damai, Tegaskan Hal Berikut

Putra Antama — Wed, 15 Apr 2026 20:29:25 +0700

KOTA KEDIRI, SJP - Puluhan kader partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Kediri melakukan aksi damai, sebagai sikap tegas terkait pemberitaan Majalah Tempo yang dianggap mencoreng marwah serta kehormatan Partai Nasdem dan Ketua Umum Surya Paloh.

Ketua DPD NasDem Kota Kediri Khusnul Arif mengungkapkan, munculnya narasi yang dinilai merugikan telah menggugah para kader untuk menyatakan sikap. Aksi ini turut diikuti sejumlah pengurus DPD NasDem Kota Kediri.

Meski tidak semua kader hadir dalam aksi tersebut, namun hal itu tidak menghalangi para kader untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Aspirasi yang diungkapkan terutama terkait kekecewaan yang sangat dalam atas pemberitaan, narasi, visualisasi dalam majalah maupun di media sosial.

"Terhadap ketua umum kami, terhadap partai kami, ini kami nilai sangat tidak baik," ujar Khusnul Arif, Rabu (15/4/2026)

Pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu, menegaskan informasi adanya merger, akuisisi d. penggabungan partai tidak bersumber dari internal partai dan tidak bersumber dari informasi yang pasti.

"Jadi kami menilai ada sebuah opini," tegasnya.

Khusnul Arif menuturkan, meski aksi serupa juga digelar di sejumlah Kota dan Kabupaten lain, namun pihaknya tetap akan membawa aspirasi dari Kota Kediri ke pusat.

"Aspirasi yang dititipkan akan kami sampaikan ke DPP," tambahnya.

Terkait tuntutan, Khusnul Arif mengungkapkan akan memastikan jika Tempo dalam menulis pemberitaan mengedepankan kode etik jurnalistik, tidak berbasis opini, tidak mendiskreditkan tanpa dasar yang kuat

"Tetapi ini overall adalah sebuah keputusan yang akan diambil oleh DPW maupun DPP. Karena kami bagian dari rangkaian yang merasa kena imbasnya dampak psikologis yang dirasakan oleh kader-kader ini sangat besar," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Kediri Choirudin Mustofa menegaskan bahwa di level bawah, kader masih sangat solid. Para kader tak mau Ketua Umum Nasdem diciderai dengan pemberitaan, yang menurutnya, tidak jelas asal-usulnya.

"Harapan kami dengan adanya tuntutan ataupun keluhan dari kader-kader nasional ini bisa menjadi atensi. Khususnya majalah Tempo untuk lebih memperhatikan pemberitaan atau etika journalistik yang baik.Dan harapannya bukan sekedar itu, tapi tidak akan mengulang lagi. Yang jelas berita itu sangat mencederai kami," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kiai Ponpes Denanyar Jombang Ikhtiar Maju Calon Ketum PBNU

Achmad Fredi — Tue, 14 Apr 2026 16:00:44 +0700

JOMBANG, SJP — Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), KH Abdussalam Shohib atau yang karib disapa Gus Salam, gencar melakukan konsolidasi dan kunjungan silaturahmi ke sejumlah kiai sepuh serta jajaran struktur organisasi NU.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur ini menegaskan bahwa gerilya silaturahmi yang ia lakukan merupakan bagian dari ikhtiar mencari kepercayaan dan restu, bukan semata-mata sebagai agenda pencalonan formal.

Langkah tersebut semakin menguatkan kabar yang beredar luas di publik bahwa cucu salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri, itu siap untuk maju sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ditemui di Ndalem Kesepuhan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar pada Selasa (14/4/2026), Gus Salam mengaku kurang nyaman dengan diksi 'mencalonkan' atau 'dicalonkan' dalam konteks organisasi NU.

Menurutnya, dinamika di tubuh NU lebih menekankan pada aspek pengabdian (khidmah), bukan kontestasi layaknya partai politik atau birokrasi pemerintahan.

"Di NU itu perspektifnya adalah pengabdian. Karena itu, saya lebih memilih menyebutnya sebagai ikhtiar mencari kepercayaan," ujar Gus Salam kepada awak media.

Dalam kurun waktu terakhir, Gus Salam mengaku telah bertemu dan bersilaturahmi dengan banyak kiai sepuh serta pengasuh pondok pesantren di berbagai wilayah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kunjungan tersebut ia lakukan semata-mata untuk memohon doa serta restu sebagai bekal utama dalam perjalanan pengabdiannya di NU.

Tak hanya kepada para masyayikh, komunikasi intens juga ia bangun dengan jajaran Pengurus Wilayah (PW) hingga Pengurus Cabang (PC) NU.

Ia menargetkan mampu menjangkau 80 hingga 90 persen struktur organisasi sebelum muktamar resmi digelar.

Mengenai teknis pelaksanaan Muktamar, Gus Salam menyuarakan harapannya agar segera ada kepastian waktu dan tempat. Ia menilai kejelasan jadwal tersebut krusial untuk memastikan roda organisasi kembali berjalan normal, mengingat masih banyaknya kepengurusan di tingkat daerah yang statusnya belum definitif.

"Banyak SK di tingkat cabang yang sudah tidak aktif, ada yang masih berstatus karateker, bahkan ada yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ini tentu mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan," jelasnya.

Selain itu, Gus Salam menekankan pentingnya rekonsiliasi internal sebagai fondasi utama dalam memperkuat NU ke depan. Ia berpandangan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam organisasi besar, namun jangan sampai berujung pada perpecahan yang melemahkan.

"Yang paling prinsip adalah rekonsiliasi total. NU ini organisasi besar dengan kepercayaan umat yang tinggi, sehingga persatuan dan kebersamaan harus dijaga," tegasnya.

Dukungan terhadap figur Gus Salam turut mengalir dari kalangan alumni Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar.

Pembina Ikatan Keluarga Alumni pondok tersebut, Sholahudin Fathurohman, menyatakan bahwa pihaknya bersama dzuriah (keturunan) KH Bisri Syansuri telah menggelar musyawarah dan bersepakat untuk mendorong Gus Salam maju dalam kontestasi muktamar.

Menurut Sholahudin, keputusan bulat itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kedalaman keilmuan, kapasitas berorganisasi, hingga legitimasi dzuriah yang kuat di lingkungan pesantren.

"Kami sepakat meminta beliau untuk maju. Secara keilmuan dan kapabilitas, kami tidak meragukan," ungkap Sholahudin di lokasi yang sama.

Meski memberikan dukungan penuh, Sholahudin menyadari bahwa kalangan alumni tidak memiliki hak suara langsung dalam muktamar. Dukungan yang diberikan lebih bersifat moral melalui doa serta ikhtiar yang sesuai dengan kapasitas mereka.

"Kalau kami hanya bisa berdoa, maka itu yang kami lakukan. Harapannya, ikhtiar ini bisa membawa kebaikan bagi NU ke depan," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Projo Canangkan Program 100 Hari di Malang, Perkuat Struktur hingga Level Terbawah

Ashril Hafid — Sun, 12 Apr 2026 21:45:46 +0700

KOTA MALANG, SJP – Konsolidasi nasional relawan Pro Jokowi (Projo) Jawa Timur resmi dimulai dari Kota Malang. Kegiatan yang berlangsung di The 1O1 Malang OJ Hotel itu menjadi langkah awal penguatan organisasi melalui program 100 hari kerja.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan memperkuat struktur organisasi sekaligus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di sela agenda Konferensi Daerah (Konferda) Projo Jatim dengan tema "Konsolidasi Total Menuju Organisasi Solid".

Program 100 hari tersebut dirancang menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur, mulai dari 38 kabupaten dan kota hingga level terbawah organisasi. Targetnya membangun struktur yang solid, terorganisir, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.

Menurut Budi Arie, Jawa Timur dipilih sebagai titik awal karena memiliki basis relawan yang kuat dan dinilai mampu menjadi model konsolidasi nasional.

“Projo lahir dari semangat rakyat. Karena itu kita harus terus bertransformasi agar tetap relevan dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa Projo tidak hanya hadir saat momentum pemilu, tetapi berkembang sebagai gerakan sosial yang aktif dalam mendukung program pembangunan nasional.

Dalam hal pengawalan pemerintahan, Projo menyatakan komitmennya mendukung penuh pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan. Organisasi tersebut juga menargetkan keterlibatan aktif di tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata.

“Kita punya tanggung jawab memastikan pemerintahan ini berhasil. Semua program strategis harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Budi Arie.

Konsolidasi ini diharapkan menjadi model yang nantinya direplikasi di berbagai provinsi lain. Dengan demikian, Projo berupaya memperkuat peran sebagai kekuatan sosial yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor: Danu

Kota Malang Jadi Arena Uji Kelayakan Ketua DPC PKB se&Jatim

Ashril Hafid — Thu, 09 Apr 2026 20:45:30 +0700

KOTA MALANG, SJP – Kota Malang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) calon Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Jawa Timur, menyusul rampungnya Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh daerah. Agenda ini menjadi tahap penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai lima tahun ke depan.

Pelaksanaan UKK yang dipusatkan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dijadwalkan berlangsung pada 10–11 April 2026. Para kandidat dari berbagai kabupaten/kota akan mengikuti serangkaian uji, mulai dari psikotes hingga pendalaman kapasitas kepemimpinan.

“Pelaksanaan di Kota Malang ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan proses seleksi yang lebih terukur dan profesional,” ujar Ketua DPC PKB Kota Malang, Fatchullah, (9/4/2026).

Ia menambahkan, sebagai tuan rumah, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan teknis guna memastikan pelaksanaan UKK berjalan lancar. Selain itu, momentum ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para kandidat untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan memimpin struktur partai di tingkat daerah.

Di Malang sendiri, dinamika bursa calon Ketua DPC cukup menghangat. Tercatat sembilan nama masuk dalam penjaringan, yakni Saniman Wafi, Ike Kesnawati, Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto, Arief Wahyudi, Fathol Arifin, Muhammad Anas Muttaqin, Fatchullah, Ahmad Farih Sulaiman, serta Hikmah Bafaqih.

Fatchullah menegaskan, proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk menghadirkan kepemimpinan yang solid dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan proses ini melahirkan pemimpin yang benar-benar siap bekerja dan membawa partai lebih kuat ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Khusnul Arif Pimpin Partai Nasdem Kota Kediri, Gantikan Adi Suwono

Putra Antama — Wed, 08 Apr 2026 20:30:19 +0700

KEDIRI, SJP - Pucuk pimpinan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Kediri berganti. Posisi yang sebelumnya dipegang oleh Adi Suwono, kini ditempati oleh Khusnul Arif, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi D.

Khusnul Arif mengungkapkan, surat keputusan (SK) terkait penunjukan dirinya sebagai ketua definitif DPD Nasdem Kota Kediri yang baru telah diterima dari DPP.

"Saya sudah terima SK-nya, baru saya terima kemarin," ungkap Khusnul Arif, Rabu (8/4/2026).

Tokoh yang biasa disapa Mas Pipin itu menegaskan optimismenya terhadap masa depan Partai Nasdem Kota Kediri. Ia meyakini, Nasdem akan terus berkembang secara kondusif dengan memperkuat komunikasi di seluruh tingkatan kepengurusan, mulai dari DPD, DPC hingga DPRt.

Penguatan komunikasi secara internal akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Mas Pipin menegaskan konsolidasi internal secara masif bersama seluruh jajaran pengurus partai, dilakukan untuk memperkuat soliditas organisasi ke depan.

“Saya yakin Nasdem Kota Kediri akan terus bertumbuh secara kondusif. Komunikasi dengan jajaran DPD, DPC dan DPRt akan terus kami jaga agar tetap berjalan seiring,” ujarnya.

Selain itu, komunikasi tidak hanya akan dilakukan secara internal. Komunikasi dengan pihak eksternal, seperti partai lain dan juga pemerintah kota Kediri akan dijalin.

"Dalam waktu dekat kami juga akan berkomunikasi, silaturahmi kepada pimpinan partai yang ada di kota Kediri. Dan tentunya kami juga akan silaturahmi dan membangun komunikasi jauh lebih dalam dengan eksekutif," tambahnya lagi.

Sementara itu terkait pengunduran diri Adi Suwono dari posisi Ketua DPD Nasdem Kota Kediri, Mas Pipin mengaku belum mengetahui secara detail alasan di balik keputusan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa surat pengunduran diri telah diterima oleh DPW dan sudah mendapatkan respons.

“Kami menghargai apapun yang menjadi keputusan Pak Adi Suwono. Secara pribadi dan atas nama DPD Partai Nasdem Kota Kediri, kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan atas dedikasi beliau,” tegasnya.

Mas Pipin juga memberikan apresiasi atas kinerja Adi Suwono selama memimpin Nasdem Kota Kediri, termasuk keberhasilannya dalam meningkatkan perolehan kursi pada Pileg 2024 lalu.

Kedepan, Mas Pipin berharap, Partai Nasdem dan Adi Suwono tetap bisa sejalan dan seiring.

"Beliau telah memberikan upaya maksimal dalam rangka memimpin Partai Nasdem di Kota Kediri, membesarkan Partai Nasdem, bahkan mampu menambah kursi di Pileg 2024 lalu. Upaya-upaya beliau kami apresiasi dengan sepenuh hati," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Gus Fahmi Berharap Muktamar NU Bebas Politik Uang dan Terbuka bagi Kalangan Pengusaha

Achmad Fredi — Tue, 07 Apr 2026 14:00:11 +0700

JOMBANG, SJP — Menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diperkirakan berlangsung di Jawa Timur, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau yang akrab disapa Gus Fahmi, menyampaikan harapannya agar proses pemilihan pimpinan PBNU benar-benar bebas dari praktik suap dan politik uang.

"Kita berharap agar muktamar yang akan datang ini benar-benar bisa memilih pengurus yang bersih. Menurut saya, miqat-nya (kriteria) itu tanpa uang. Artinya, proses berangkatnya tanpa menggunakan uang dalam arti suap-menyuap dan sebagainya," ujar Gus Fahmi kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia mengakui bahwa Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah menetapkan sejumlah usulan terkait kriteria calon pimpinan PBNU mendatang.

Meski demikian, Gus Fahmi secara pribadi berharap calon Ketua Umum PBNU tidak hanya berasal dari kalangan pesantren.

"Saya pribadi ingin agar kepengurusan yang akan datang seperti zaman pertama berdiri. Artinya, calon ketua umum itu tidak harus dari kalangan pesantren, tidak harus dari kalangan Gus, kiai, dan sebagainya. Dulu pengurus pertama PBNU itu Haji Hasan Gipo, ketua umumnya saudagar, pengusaha. Beliau rela menjual asetnya untuk menghidupi NU," kenangnya.

Menjelang Muktamar ke-35, setidaknya telah muncul 13 nama calon.

Namun, menurut Gus Fahmi, jika nantinya Ketua Umum PBNU berasal dari kalangan pengusaha atau konglomerat, NU diharapkan bisa lebih mandiri dalam menjalankan roda organisasi.

"Sopo ngerti ono pengusaha konglomerat sing gelem nguripi NU, (siapa tahu ada pengusaha konglomerat yang mau menghidupi NU). Misalnya, walaupun mungkin tidak begitu alim, tidak begitu bisa mengaji, tetapi yang penting bisa menghidupi NU. Ini bagi saya tentu menarik, punya modal agar NU mandiri. Jadi tidak hanya bermodal proposal nantinya," tegas Gus Fahmi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Bursa Pemilihan Ketua DPC PKB Jombang Sengit, 7 Nama Dijagokan

Achmad Fredi — Mon, 06 Apr 2026 16:00:55 +0700

JOMBANG, SJP - Bursa calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang semakin sengit. Sebanyak tujuh nama politisi dijagokan untuk mengikuti sejumlah tahapan seleksi kepemimpinan usai pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) pada Ahad (5/4/2026) kemarin.

Kelima dari tujuh nama tersebut merupakan hasil pemetaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, sementara dua nama lainnya muncul dalam forum Muscab DPC PKB Jombang.

Ketujuh kandidat Ketua DPC PKB Jombang yang dijagokan antara lain: Hadi Atmaji (Ketua DPC PKB Jombang periode sebelumnya sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Jombang), Anas Burhani (Sekretaris DPC PKB Jombang), Walyul Hakim, Kartiyono (anggota Fraksi PKB Jombang di DPRD Jombang), Fauzan (anggota Fraksi PKB Jombang di DPRD Jombang), Erna Kuswati, serta KH Salmanuddin Yazid (Wakil Bupati Jombang).

Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Subaidi Muchtar, menjelaskan bahwa seluruh kandidat akan menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dalam dua tahap. Tahap pertama berupa psikotes bekerja sama dengan Lembaga Psikologi Universitas Negeri Malang, dijadwalkan pada 10-11 April 2026 di Malang.

"Hasil psikotes akan menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yakni wawancara oleh DPP. Dari situ akan terlihat kompetensi, kapasitas kepemimpinan, hingga kesiapan para calon," ungkap Subaidi, Senin (6/4/2026).

Seluruh berkas hasil Muscab langsung dibawa ke DPW di Surabaya dan diteruskan ke DPP pada hari yang sama untuk diproses lebih lanjut.

Selain pemilihan ketua, Muscab juga merumuskan sejumlah strategi organisasi. Penguatan kaderisasi menjadi fokus utama karena dinilai sebagai fondasi kekuatan partai. Penyusunan program kerja diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat, seperti tantangan petani, nelayan, hingga kesejahteraan santri.

PKB juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program-program strategis di daerah. Di tengah dinamika global, partai diminta lebih kreatif dan responsif menghadapi potensi krisis pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta penurunan daya beli masyarakat.

Subaidi menambahkan, mekanisme seleksi berbasis UKK merupakan upaya PKB melahirkan pemimpin berkualitas dan menghindari pola pemilihan yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Pendekatan ini berbasis kompetensi dan kapasitas, bukan sekadar popularitas," bebernya.

PKB juga membuka ruang bagi generasi muda dan perempuan dalam struktur kepengurusan. Bahkan, terdapat kebijakan bahwa minimal 30 persen posisi ketua DPAC diisi oleh perempuan dengan usia di bawah 35 tahun.

Sementara itu, DPP PKB, Daniel Johan, menyampaikan bahwa forum Muscab telah menerima laporan pertanggungjawaban DPC PKB Jombang dengan baik.

"Laporan pertanggungjawaban DPC diterima dengan baik. Kemudian muncul sejumlah nama calon ketua yang akan mengikuti proses lanjutan," ujarnya.

Dengan total tujuh kandidat yang akan mengikuti seleksi lanjutan, bursa pemilihan Ketua DPC PKB Jombang dipastikan berlangsung sengit dan menarik untuk dinantikan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Muscab DPC PKB Kota Kediri: Muncul Tiga Kandidat Ketua

Putra Antama — Sun, 05 Apr 2026 22:05:30 +0700

KEDIRI, SJP- DPC PKB Kota Kediri baru saja melangsungkan Musyawarah Cabang (Muscab). Dalam muscab yang dilaksanakan, Sabtu,(05/04/2026) malam tersebut, disetujui tiga tokoh sebagai calon ketua DPC.

Ketiga tokoh yang disetujui sebagai calon ketua DPC PKB Kota Kediri adalah KH Oeing Abdul Muid Shohib atau yang biasa disapa Gus Muid ( Ketua DPC PKB Kota Kediri Periode 2021-2026) lalu Afif Fachrudin Wijaya ( anggota DPRD Kota Kediri Fraksi PKB) dan Siti Aminah.

Ketiga nama tersebut, merupakan hasil penjaringan dari DPW dan nantinya akan diusulkan ke DPP. Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur KH An’im Falachuddin Mahrus mengungkapkan ketiga tokoh tersebut sama-sama baik.

Siapapun pemimpinnya nanti, pria yang akrab disapa Gus An'im ini menegakan, siap untuk melangkah bersama. "Semuanya baik, nanti tinggal DPP siapa yang ditentukan. Kita siap bekerja, siap pun yang menjadi komandannya, terutama dalam bagaimana kekompakan pengurusan ini yang menjadi kunci kesuksesan," ungkap anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PKB tersebut, Minggu, (05/04/2026).

Melalui pelaksanaan muscab ini, Gus An’im berharap DPC PKB Kota Kediri bisa terus bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan partai.

"Di samping kerja keras dari pengurus DPC PKB Kota Kediri, kita juga berharap kesadaran para warga Nahdliyin utamanya, menyalurkan aspirasi politiknya. Sekaligus makin menyadari bahwa partai politik yang mewakili warga Nahdliyin adalah PKB, itu paling penting," tutur Gus An’im.

Sementara itu, Gus Muid menuturkan ketiga tokoh tadi, termasuk dirinya akan mengikuti UKK atau uji kelayakan dan kepatutan di DPP PKB. Kemudian salah satu akan ditetapkan sebagai ketua DPC oleh DPP.

Gus Muid juga mengungkapkan muscab kali ini berbeda dari sebelumnya, karena peserta pada muscab kali ini hanya PAC atau pengurus tingkat cabang, tidak sampai ranting.

"(Penetapan ketua baru oleh DPP) persisnya saya kurang tahu, kita hanya menunggu saja. Tapi yang jelas tentu tidak akan lama, paling sebulan," tambah Gus Muid.

Untuk pengurus baru nanti, Gus Muid menegaskan sejumlah tantangan sudah menanti. Salah satunya, bahwa pada pemilu 2029, pemilih muda lebih dari 60 persen. Karena itu diperlukan cara-cara yang berbeda daripada sebelumnya.

"Tantangannya tentu secara elektoral, kita harus ada peningkatan dan itu kerja yang butuh energi yang kuat. Untuk menggaet pemilih muda ini, tidak bisa dengan cara-cara seperti yang lalu karena mereka adalah generasi yang baru," pungkas Gus Muid. (*)

Editor: Danu

Bawaslu Kota Probolinggo Kantongi Kantor Baru, Target Tempati Akhir Tahun

Rizky Putra — Sat, 04 Apr 2026 19:00:56 +0700

PROBOLINGGO, SJP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo kini selangkah lebih maju dalam penguatan kelembagaan setelah akhirnya memperoleh kantor baru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dengan status pinjam pakai.

Sebelumnya, lembaga pengawas pemilu ini sempat mengembalikan gedung lama yang digunakan karena diajukan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengungkapkan bahwa kantor baru yang akan ditempati merupakan bangunan eks Banger Telecenter yang berlokasi di Kecamatan Wonoasih. Ia menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh Pemkot Probolinggo terhadap kebutuhan fasilitas lembaganya.

“Alhamdulillah, kami telah mendapat kantor baru dengan status pinjam pakai, dimana gedung Eks Banger Telecenter ini lokasinya berada di belakang kantor Kecamatan Wonoasih,” ujarnya.

Menurut Johan, meskipun gedung tersebut sudah bisa dimanfaatkan, masih diperlukan sejumlah penyesuaian, terutama dalam hal penambahan ruang kerja agar sesuai dengan kebutuhan operasional Bawaslu.

Namun demikian, pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan perubahan sebelum berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Johan menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan kantor baru tersebut sudah dapat ditempati secara penuh pada akhir tahun ini. Meski demikian, proses pemindahan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap yang rencananya akan dimulai sejak bulan Agustus mendatang.

Sebelum akhirnya diputuskan untuk digunakan oleh Bawaslu, gedung eks Banger Telecenter tersebut sempat direncanakan menjadi kantor bersama bagi sejumlah organisasi keagamaan di Kota Probolinggo, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Pinjam pakai gedung ini perjanjiannya selama 5 tahun, dan nanti pada akhir tahun, harapannya gedung sudah bisa di renovasi entah sebelum atau sesudah pindah, karena pada tahun depan, sudah masuk tahapan pemilu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Probolinggo juga sempat memperoleh gedung lain, yakni eks kantor cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Kademangan. Namun rencana penggunaan gedung tersebut tidak dapat direalisasikan karena bangunan itu diajukan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Probolinggo. Akibatnya, Bawaslu memutuskan untuk mengembalikan gedung tersebut.

Dengan adanya kantor baru ini, diharapkan kinerja Bawaslu Kota Probolinggo semakin optimal, terutama dalam menghadapi tahapan pemilu yang akan datang. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang fungsi pengawasan agar berjalan efektif dan profesional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPW Petakan Tiga Nama Calon Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir, Tohari dan Ubaidillah Bersaing

Rizqi Ardian — Sat, 04 Apr 2026 17:10:27 +0700

BONDOWOSO, SJP - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur mulai memetakan calon kepengurusan baru untuk periode 2026–2031 dengan pola yang berbeda dari sebelumnya. Penentuan kepemimpinan kali ini tidak lagi berbasis figur semata, melainkan berlandaskan periodisasi organisasi yang lebih sistematis dan terstruktur.

Ketua DPW PKB Jawa Timur, Baddrut Tamam menegaskan, proses penjaringan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemetaan internal DPW serta usulan dari tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui forum musyawarah cabang (Muscab). Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP).

“Periodisasi ini bukan soal orang per orang, tetapi tentang masa kepengurusan 2026–2031. DPW hanya melakukan pemetaan kader yang berpotensi, sementara DPC diberi ruang untuk mengusulkan nama tambahan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2026).

Dalam proses tersebut, DPW PKB Jatim telah memetakan tiga nama yang dinilai layak masuk bursa calon ketua DPC, yakni Ahmad Dhafir, Tohari, dan Ubaidillah. Ketiga nama ini selanjutnya akan mengikuti tahapan fit and proper test yang diselenggarakan oleh DPP PKB.

Menurut Bupati Pamekasan periode 2018-2023 ini, seluruh peserta Muscab telah diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama tambahan di luar hasil pemetaan DPW. Namun, hingga forum berakhir, tidak ada usulan baru yang diajukan.

Tahapan fit and proper test sendiri akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah assessment yang mencakup uji kemampuan kepemimpinan, keadilan, dan konsistensi. Selanjutnya, para kandidat akan menjalani sesi wawancara mendalam.

“Hasil dari dua tahapan itu akan menjadi dasar bagi DPP untuk menetapkan dan menerbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan periode 2026–2031,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh kandidat yang masuk dalam pemetaan telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari kepengurusan, termasuk kesiapan untuk menjabat sebagai ketua apabila ditetapkan oleh DPP.

"Meski demikian, kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua tetap berada di DPP PKB. DPW hanya bertugas melakukan pemetaan awal dan memfasilitasi proses penjaringan aspirasi dari tingkat bawah," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Muscab PKB Bondowoso Kunci Tiga Nama, DPP Jadi Penentu

Rizqi Ardian — Sat, 04 Apr 2026 16:51:47 +0700

BONDOWOSO, SJP - Dinamika pemilihan Ketua DPC PKB Kabupaten Bondowoso dalam Musyawarah Cabang (Muscab) mulai menemukan titik terang. Forum pleno yang digelar di Hotel Ijen View, Sabtu (4/4/2026), resmi mengerucutkan nama-nama kandidat menjadi tiga figur yang dinilai layak memimpin partai yang akan datang.

Penetapan tiga nama tersebut bukan tanpa proses. Mekanisme internal partai melalui evaluasi kinerja oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menjadi dasar utama dalam menjaring kandidat, sebelum akhirnya diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diputuskan.

Meski belum ada penentuan siapa pimpinan DPC PKB Bondowoso, panitia memastikan roda organisasi tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan. Proses transisi kini tinggal menunggu keputusan final dari DPP yang diperkirakan tidak akan memakan waktu lama dan berkisar dalam satu pekan yang akan datang.

Ketua Panitia Muscab PKB Bondowoso, Sutriono, menjelaskan, ahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dalam forum pleno, rekomendasi DPW yang berbasis pada penilaian kinerja pengurus inti telah dibacakan dan disepakati.

“Dari mekanisme yang ada, DPW melakukan evaluasi kinerja di lapangan, termasuk menyerap masukan dari tokoh masyarakat dan kiai. Hasilnya kemudian dihimpun dan diusulkan ke DPP, lalu DPP menetapkan tiga nama,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Adapun tiga kandidat yang muncul dalam forum tersebut adalah Ahmad Dafir, Tohari, dan Ubaidillah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB Jawa Timur. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas berdasarkan rekam jejak dan hasil evaluasi internal partai.

Sutriono menegaskan, forum pleno juga telah memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan tambahan nama. Namun hingga forum ditutup, tidak ada usulan lain yang masuk, sehingga jumlah kandidat tetap tiga orang.

“Sudah dibuka kesempatan di forum pleno, tetapi tidak ada tambahan. Artinya forum sudah mencukupkan tiga nama ini untuk diusulkan,” jelasnya.

Selanjutnya, ketiga nama tersebut akan diproses di tingkat DPW sebelum disahkan oleh DPP menjadi satu nama ketua definitif. Menurut Sutriono, keputusan final sepenuhnya menjadi kewenangan DPP sebagai bagian dari mekanisme nasional partai.

“Kita tunggu saja, kemungkinan tidak lama lagi karena ini proses nasional dan biasanya dilakukan serentak,” imbuhnya.

Terkait kondisi kepemimpinan saat ini, ia memastikan tidak ada kekosongan. Menurutnya, partai telah menyiapkan mekanisme transisi agar organisasi tetap berjalan.

“Yang jelas tidak akan ada kekosongan kepemimpinan. Mekanismenya sudah diatur dalam AD/ART dan disiapkan oleh DPP,” tegasnya.

Ia menambahkan, meski berbeda dari pola sebelumnya, proses kali ini tetap menjamin kesinambungan kepemimpinan hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) dari DPP. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Nama Ali Murtadlo Mencuat di Bursa Ketua DPC PKB Kabupaten Malang

Ashril Hafid — Mon, 30 Mar 2026 10:00:30 +0700

MALANG, SJP – Bursa pemilihan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang semakin menghangat menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung harin ini, Minggu (29/3/2026) di Kepanjen.

Dinamika internal partai mulai terlihat dengan munculnya dukungan dari sejumlah struktur di tingkat kecamatan atau Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).

Ketua DPAC PKB Bululawang, M. Shodiq, mengungkapkan bahwa sebagian DPAC telah menyatakan sikap dalam proses penjaringan calon ketua.

“Jumlah DPAC PKB di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan. Sekitar 22 DPAC PKB sudah menyatakan dukungan,” ujar Shodiq, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan, DPAC sebagai struktur partai di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam menentukan arah dukungan pada forum Muscab.

“DPAC ini menjadi ujung tombak partai di tingkat bawah. Aspirasi dari DPAC tentu menjadi pertimbangan dalam menentukan calon ketua,” imbuhnya.

Menurutnya, dinamika yang berkembang saat ini menunjukkan adanya sejumlah nama yang mulai mengemuka dalam bursa calon ketua.

“Sejauh ini sudah ada sekitar lima kandidat yang muncul dalam penjaringan,” katanya.

Salah satu nama yang turut mencuat dalam dinamika tersebut adalah Bendahara DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Murtadlo.

“Beberapa DPAC memang mengarah pada sosok yang sudah berproses dari bawah dan memahami kondisi struktur partai,” lanjutnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses penjaringan masih terbuka dan sangat dinamis hingga pelaksanaan Muscab berlangsung.

“Semua masih bisa berkembang. Komunikasi politik antar kader dan DPAC masih terus berjalan,” tegas Shodiq.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, Kuncoro, menjelaskan agenda Muscab yang akan digelar pada Minggu malam.

“Muscab rencananya dimulai pukul 19.00 WIB. Forum ini juga menjadi ajang penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025,” ujar Kuncoro, belum lama ini.

Ia menambahkan, dalam forum tersebut juga akan digelar sidang pemilihan pengurus baru yang diawali dengan pembacaan tata tertib oleh panitia.

“Nanti dalam sidang pembacaan tata tertib muscab, juga dibacakan daftar nama calon pengurus DPC PKB dari DPP, yang bisa saja diwakilkan DPW PKB Jatim yang hadir,” jelasnya.

Meski demikian, peserta Muscab tetap diberi ruang untuk mengusulkan nama lain di luar daftar yang telah disiapkan.

“Setiap peserta muscab juga dipersilakan mengusulkan nama calon pengurus DPC. Tanpa surat dukungan, karena dalam PKB tidak ada mekanisme dukung-mendukung,” tegas Kuncoro.

Ia menyebut, sejumlah nama yang telah beredar, termasuk petahana dan kader lainnya, merupakan bagian dari dinamika internal yang wajar.

“Itu dinamika saja dan sah-sah saja. Bahkan bisa saja nanti muncul nama-nama kejutan dalam forum,” katanya.

Dengan total 33 DPAC yang memiliki hak suara dalam forum tersebut, konfigurasi dukungan masih sangat mungkin berubah.

“Dinamika seperti ini hal yang biasa dalam Muscab. Yang terpenting tetap menjaga soliditas dan kebersamaan di internal partai,” pungkasnya.

Muscab sendiri menjadi momentum penting bagi PKB Kabupaten Malang untuk menentukan arah kepemimpinan partai dalam lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat konsolidasi internal di tingkat daerah. (**)

Editor: Syaiful Aries

PKB Batu Dorong Regenerasi dan Adaptasi Politik di Muscab 2026

Choirul Anwar — Sun, 29 Mar 2026 20:12:41 +0700

KOTA BATU, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu menegaskan arah baru politik berbasis regenerasi dan adaptasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Hall Arjuna, Selecta, Sabtu (28/3/2026) malam. Forum ini dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi internal sekaligus penajaman strategi menghadapi perubahan karakter pemilih ke depan.

Diwawancarai pada Minggu dini hari (29/6/2026), Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur, M. Subaidi menekankan bahwa kekuatan partai ke depan sangat ditentukan oleh keberhasilan membaca pergeseran demografi pemilih, khususnya generasi milenial dan Gen Z.

"Pola komunikasi politik konvensional tidak lagi cukup untuk menjangkau kelompok muda yang semakin kritis dan dinamis. Karena itu, seluruh struktur partai diminta mulai melakukan penyesuaian, baik dalam pendekatan, isu yang diangkat, maupun metode kerja politik di lapangan. Perubahan itu tidak bisa ditunda. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Subaidi juga menegaskan bahwa kepemimpinan PKB ke depan harus mampu keluar dari pola lama yang reaktif. Ia mendorong lahirnya pemimpin yang lebih progresif, berani mengambil inisiatif, serta memiliki sensitivitas sosial terhadap persoalan warga, mulai dari kemiskinan hingga ketimpangan.

Senada dengan itu, Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa langkah adaptasi politik yang mulai dirancang saat ini akan menjadi penentu pada kontestasi mendatang. Ia menyebut, kesiapan partai dalam membaca perubahan perilaku pemilih akan berdampak langsung pada hasil Pemilu 2029.

“Adaptasi politik ini bukan sekadar wacana. Ini langkah strategis yang akan berimbas pada bagaimana kita menghadapi dan memenangkan Pemilu 2029,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batu tersebut.

Selain soal regenerasi, Muscab ini juga menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi sebagai fondasi utama partai. PKB menilai, kemenangan politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga oleh soliditas internal dan kesiapan kader dalam merespons persoalan riil masyarakat. (*)

Editor: Danu

Muscab PKB Kota Batu Hasilkan Empat Kandidat Ketua DPC 2026–2031

Choirul Anwar — Sun, 29 Mar 2026 15:17:29 +0700

KOTA BATU, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batu resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus penjaringan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031.

Sekretaris DPC PKB Kota Batu Asep Ghozy menegaskan bahwa agenda ini menjadi penentu arah kepemimpinan partai di tingkat lokal dalam lima tahun ke depan, sekaligus bagian dari strategi jangka panjang menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

"Dari forum tersebut, muncul empat nama kandidat calon Ketua DPC yang akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Penjaringan dilakukan secara internal melalui mekanisme Muscab yang melibatkan seluruh unsur partai, mulai dari pengurus cabang, anak cabang, hingga ranting," urainya pada Minggu (29/3/2026).

Adapun empat kandidat yang diusulkan yakni Nurochman (incumbent), M. Didik Subianto, Hj. Dewi Kartika, serta M. Hasan Abdillah. Keempat nama ini dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin partai ke depan.

Ia juga memaparkan empat nama calon Ketua DPC nantinya akan dibawa bawa ke DPP untuk mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dimana proses seleksi tidak berhenti di tingkat cabang. Sesuai mekanisme partai, seluruh kandidat akan menjalani UKK di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yang akan menguji aspek kepemimpinan, visi politik, hingga kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi.

"Dari hasil UKK tersebut, DPP akan menetapkan satu nama yang resmi menjadi Ketua DPC PKB Kota Batu periode 2026–2031. Muscab ini juga mencerminkan upaya PKB dalam menjaga proses demokrasi internal tetap berjalan terbuka dan kompetitif," imbuhnya.

Munculnya lebih dari satu kandidat menunjukkan adanya dinamika yang sehat di tubuh partai, sekaligus memberi ruang bagi kader-kader potensial untuk tampil dalam kontestasi kepemimpinan.

Di sisi lain, momentum ini tidak hanya soal pergantian figur, tetapi juga penegasan arah politik PKB di tingkat daerah. Kepemimpinan baru nantinya diharapkan mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput, meningkatkan soliditas kader, serta memperluas basis dukungan masyarakat. (*)

Editor: Danu

PKB Jombang Tekankan Inklusifitas Jelang Muscab 2026

Achmad Fredi — Mon, 16 Mar 2026 15:00:52 +0700

JOMBANG, SJP – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) 2026, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang menggelar konferensi pers di Graha Gus Dur, Kantor DPC PKB Jombang, Minggu (15/3/2026).

Acara ini menjadi ajang deklarasi komitmen partai dalam membuka diri seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat.

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Muscab, Mochammad Fauzan, yang juga menjabat sebagai Komandan DKC Panji Bangsa Jombang. Ia didampingi jajaran pimpinan badan partai yang didominasi wajah-wajah muda, antara lain dari Garda Bangsa, Gemasaba, dan Perempuan Bangsa.

Rumah Besar untuk Semua Golongan

Mochammad Fauzan menegaskan bahwa inklusivitas menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Muscab mendatang. PKB Jombang, menurutnya, ingin menghapus stigma eksklusivitas dan membuka diri bagi siapa pun yang memiliki komitmen membangun Jombang, tanpa memandang latar belakang.

"PKB adalah partai yang terbuka, bukan hanya untuk kalangan Islam saja. Kami mengundang siapa pun yang memiliki visi membangun Jombang untuk bergabung. Kami ingin menghapus sekat eksklusivitas agar kebijakan partai benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh warga Jombang," ujar Fauzan di hadapan awak media.

Gen Z Masuk Ring Utama Kepengurusan

Penekanan pada keterbukaan juga diwujudkan dalam bentuk regenerasi kepengurusan. Kehadiran badan partai seperti Garda Bangsa, Gemasaba, dan Perempuan Bangsa dalam konferensi pers menjadi simbol bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, akan mendapatkan porsi strategis dalam struktur DPC PKB Jombang ke depan.

"Kami tidak ingin Gen Z hanya menjadi pemanis di pinggiran. Hasil kesepakatan dengan badan-badan partai, kami akan mendorong anak-anak muda ini masuk ke ring utama kepengurusan DPC. Ide segar mereka sangat dibutuhkan agar partai tetap relevan dengan tantangan zaman," tegas Fauzan.

Usung Konsep Green Party dan Taubat Ekologis

Sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan, PKB Jombang secara resmi mengusung konsep Green Party dalam pelaksanaan Muscab nanti. Konsep yang disebut "Taubat Ekologis" ini akan diterapkan secara teknis melalui dua kebijakan utama:

1. Zero Plastic Waste: Larangan penggunaan botol minum plastik sekali pakai di seluruh area Muscab.

2. Local Sourcing: Konsumsi peserta akan menggunakan bahan pangan lokal non-kemasan plastik untuk meminimalisir limbah.

"PKB Jombang ingin mempelopori politik hijau. Muscab tanpa plastik adalah pesan kuat bagi kader dan masyarakat bahwa kepedulian pada lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab politik kami," tambah anggota Fraksi PKB DPRD Jombang tersebut.

Menutup konferensi pers, panitia menyatakan optimisme bahwa konsolidasi yang sudah dilakukan hingga tingkat akar rumput akan berbuah manis pada Muscab mendatang. Mengenai waktu pasti pelaksanaan, Fauzan memberikan keterangan singkat.

"Pelaksanaan Muscab akan diselenggarakan setelah Hari Raya. Tentang detail pelaksanaannya, tunggu informasi selanjutnya," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

PSI Kota Kediri Kenalkan Kantor Baru Lewat Aksi Berbagi Takjil

Putra Antama — Sun, 15 Mar 2026 22:07:48 +0700

KEDIRI, SJP - Momentum Ramadan dimanfaatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kediri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Bersamaan dengan kepindahan kantor baru di kawasan Bandar Lor, Kota Kediri, jajaran pengurus PSI yang dipimpin Ketua DPD Reza Darmawan menggelar aksi berbagi takjil kepada warga, Minggu (15/03/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Reza Darmawan menyampaikan bahwa keberadaan kantor baru PSI Kota Kediri diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas partai, tetapi juga ruang komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.

Menurutnya, momentum berbagi takjil ini sekaligus menjadi cara untuk memperkenalkan keberadaan kantor baru kepada warga sekitar serta mempererat kedekatan dengan masyarakat.

Reza juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat struktur partai sekaligus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak di Kota Kediri. Ia diketahui memimpin PSI Kota Kediri sejak Juli 2025.

“Target secara umum kami ingin memasukkan beberapa kader ke lembaga legislatif agar bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Kota Kediri,” kata Reza usai kegiatan berbagi takjil di depan kantor baru PSI Kota Kediri.

Reza menilai potensi PSI di Kota Kediri cukup baik karena kepengurusan sebelumnya telah meletakkan fondasi organisasi yang kuat. Selain itu, peluang PSI secara nasional maupun di tingkat provinsi juga dinilai cukup positif.

Karena itu, pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan partai lain maupun pemerintah daerah, guna memberikan pemikiran positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Kediri.

Terkait target pada Pemilu 2029, Reza menyebut pihaknya tidak memasang target yang terlalu tinggi. Meski demikian, PSI Kota Kediri optimistis dapat membentuk satu fraksi di DPRD Kota Kediri.

“Target pasti ada. Kami tidak muluk-muluk, tapi insya Allah targetnya bisa membentuk satu fraksi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PSI Jawa Timur Ronny Siswanto menyebut Reza Darmawan memiliki potensi untuk membawa PSI Kota Kediri meraih hasil yang lebih baik pada Pemilu 2029.

“Saya sebagai Wakil Ketua DPW membantu Ketua DPW untuk merapikan seluruh struktur DPD di Jawa Timur. Saya mengandalkan Bro Reza ini untuk PSI Kota Kediri bisa menang di 2029,” kata Ronny.

Di sisi lain, Reza menambahkan bahwa kepindahan ke kantor baru ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi tahapan politik ke depan, termasuk proses verifikasi partai.

“Harapan pertama kami adalah bisa melewati tahapan verifikasi. Setelah itu baru kita pikirkan tahapan-tahapan berikutnya,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Dihadiri Dewanti dan Made, Silaturahmi Ramadan Satukan 33 PAC PDIP Kabupaten Malang

Ashril Hafid — Thu, 12 Mar 2026 08:00:49 +0700

MALANG, SJP – Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan jajaran Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mempererat konsolidasi internal.

Hal itu terlihat dalam kegiatan silaturahmi dan buka bersama yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang di Kantor DPC, Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yakni Dewanti Rumpoko dan I Made Riandiana Kartika, bersama jajaran pengurus DPC serta kader partai dari berbagai tingkatan.

Dewanti Rumpoko menyampaikan kegiatan silaturahmi Ramadan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antar kader sekaligus memberikan apresiasi kepada pengurus partai di tingkat kecamatan yang selama ini aktif bekerja bersama partai.

“Bersama silaturahmi dan memberikan bingkisan kepada PAC yang sudah bekerja. Dari 33 PAC, sekitar 90 sampai 95 persen hadir, semuanya masih aktif dan itu saya sangat menghargai serta mengapresiasi DPC Kabupaten Malang,” ujar Dewanti.

Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi ini, kebersamaan antar kader menjadi kekuatan utama partai dalam menjaga soliditas organisasi serta terus bergerak bersama masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Bidang Politik, I Made Riandiana Kartika, menekankan pentingnya menjaga kekompakan kader di seluruh tingkatan struktur partai.

“Intinya kami berharap jajaran partai tetap solid bergerak untuk rakyat Kabupaten Malang khususnya. Kita tetap dalam satu rampak barisan PDI Perjuangan, satu komando dalam demokrasi terpimpin yang selama ini terus kita suarakan,” ujar Made sapaan karibnya.

Made yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Kota Malang itu menambahkan bahwa kekuatan partai terletak pada kebersamaan dan kerja kolektif seluruh struktur organisasi.

“Artinya kita tidak bergerak sendiri-sendiri, tapi kita bergerak secara satu barisan PDI Perjuangan. Itu saja intinya,” terangnya.

Senada, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar kader selama bulan Ramadan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembagian bingkisan Ramadan bagi kader partai yang berasal dari dukungan pengurus DPD PDIP Jawa Timur serta gotong royong kader di berbagai tingkatan.

“Dari DPD PDIP Jawa Timur disalurkan sebanyak 363 parsel yang diberikan kepada jajaran PAC di Kabupaten Malang,” kata Didik.

Selain itu, DPC PDIP Kabupaten Malang juga menyalurkan bantuan yang dihimpun melalui gotong royong kader, mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur hingga DPRD Kabupaten Malang.

“Dari DPC sendiri kita membagikan hampir 10 ribu paket lebih, mulai dari tingkat anak ranting, ranting, PAC hingga DPC serta badan dan sayap partai,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar kader selama bulan Ramadan serta memperkuat konsolidasi organisasi partai di tingkat akar rumput di wilayah Kabupaten Malang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Dampak Konflik Timur Tengah, 85 Persen Kapal Internasional Terlambat Tiba di Tanjung Perak Surabaya

Redaksi Plus — Sun, 08 Mar 2026 11:47:04 +0700

SURABAYA, SJP - Konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, termasuk pelayaran internasional. Gangguan ini disebabkan penutupan Seliran dan ancaman keamanan, sehingga kapal harus ambil rute lebih panjang dan biaya logistik naik.

Dampaknya terasa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di mana sekitar 85 persen kapal internasional mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan penumpukan kontainer, biaya logistik meningkat, dan dampak pada industri lokal yang bergantung pada impor-ekspor.

Berdasarkan data empiris, sekitar 85 persen kapal internasional mengalami deviasi jadwal (delay) signifikan. Durasi keterlambatan dapat mencapai 7 hari, dengan kapal yang seharusnya tiba pada hari Senin pagi, baru bersandar pada hari Selasa.

"Jalur Suez adalah jalur pintas utama kapal internasional, memutar meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang waktu pengiriman, Dampaknya ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sangat signifikan, kapal-kapal mengalami keterlambatan, aktivitas bongkar muat terkendala, sehingga mengganggu kegiatan impor dan ekspor," ujar David Pandapotan Sirait.

Menurut David Pandapotan Sirait, Direktur Utama Terminal Teluk Lamong Surabaya, fasilitas tersebut memiliki dua rute pelayaran langsung ke India dan Timur Tengah, dengan proporsi muatan yang didominasi oleh komoditas ekspor.

Tahun lalu, satu layanan pelayaran menangani 20.000 kontainer Twenty-foot Equivalent Unit, (TEUs). Baru-baru ini, ada tambahan layanan, termasuk perusahaan pelayaran Evergreen Marine membuka rute ke Timur Tengah.

Ada tiga perusahaan pelayaran Asia yang layani rute langsung ke Timur Tengah dan India Subcontinent, target pengiriman tahun ini melonjak dari 30.000 TEUs jadi 75.000 TEUs, dengan pengiriman mingguan sekitar 1.000-1.500 TEUs langsung tanpa transit di Singapura atau Malaysia.

Operator Pelabuhan menuturkan, keterlambatan operasional pelabuhan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur terminal, melainkan merupakan konsekuensi dari gangguan pada jaringan rute pelayaran global. Akibatnya, terjadi kongesti kapal di pelabuhan sehingga kapal-kapal harus menunggu giliran sandar sesuai dengan antrean yang terbentuk.

Selain itu, fenomena omission atau pembatalan singgah juga terjadi di beberapa pelabuhan. Hal ini seringkali dipicu oleh volume muatan yang relatif kecil, sehingga perusahaan pelayaran mempertimbangkan untuk melewati pelabuhan tersebut demi efisiensi operasional. Keputusan ini dapat mempengaruhi dinamika logistik dan distribusi barang di wilayah yang bersangkutan. (**)

Penulis: Paskalis Arakat, Mahasiswa Magang Unitri

Editor: Danu

11 Anggota Fraksi PDIP Diusulkan Jadi Ketua DPRD Surabaya, Wawali Sebut Semua Penuhi Kriteria

Ryan Ramadhan — Wed, 18 Feb 2026 18:59:52 +0700

SURABAYA, SJP — Sebanyak 11 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya masuk dalam bursa kandidat Ketua DPRD Surabaya melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Seluruhnya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai pengganti pimpinan dewan yang kosong.

Langkah itu dilakukan setelah Ketua DPRD Surabaya sebelumnya, Adi Sutarwijono atau Cak Awi, meninggal dunia. Kekosongan posisi tersebut kini harus diisi melalui mekanisme internal partai, mengingat kursi Ketua DPRD merupakan jatah PDI Perjuangan sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Surabaya.

Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya memiliki peluang yang sama untuk diusulkan. Ia menekankan, DPC hanya bertugas mengajukan nama, sedangkan keputusan akhir berada di tingkat pusat partai.

"Anggota yang ada, semuanya layak dari 11 orang itu. DPC hanya mengusulkan, kewenangan sepenuhnya ada di DPP," ungkap Wawali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji itu, Rabu (18/2/2026).

Armuji menjelaskan, proses PAW tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta mekanisme internal partai yang berjenjang.

Pengusulan dimulai dari tingkat DPC, kemudian diteruskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sebelum akhirnya diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ia mengatakan, hingga kini surat resmi pengusulan belum dikirim karena masih menunggu hasil rapat internal partai di tingkat kota.

"Belum, masih proses. Nanti mekanismenya dikirim ke DPD, lalu ditindaklanjuti ke DPP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Armuji memastikan tidak ada syarat khusus yang mengharuskan calon Ketua DPRD berasal dari anggota dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu legislatif sebelumnya. Menurutnya, seluruh anggota fraksi memiliki peluang yang setara tanpa melihat jumlah suara yang diperoleh.

"Bukan suara terbanyak. DPP punya kebijakan sendiri. Semua anggota fraksi punya peluang yang sama," ucapnya.

Ia juga membantah adanya aturan baku lain seperti masa kepengurusan minimal untuk bisa menduduki jabatan Ketua DPRD. Penentuan kandidat sepenuhnya merupakan kewenangan internal partai berdasarkan berbagai pertimbangan strategis.

Di sisi lain, Armuji optimistis proses penetapan Ketua DPRD Surabaya definitif tidak akan berlangsung lama. Ia memastikan, setelah keputusan resmi dari DPP turun, proses administrasi dan pengisian jabatan akan segera dilaksanakan.

"Insyaallah tidak terlalu lama. Kalau DPP sudah menurunkan keputusan, langsung kami proses," pungkas Armuji.

Saat ini, proses masih berada pada tahap pembahasan internal di tingkat DPC PDIP Surabaya. Nama Ketua DPRD Surabaya yang baru akan ditentukan setelah melalui seluruh tahapan pengusulan dan keputusan resmi dari DPP partai. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Bidik Pemilu 2029, Golkar Malang Perkuat Basis di Singosari

Ashril Hafid — Thu, 12 Feb 2026 11:00:17 +0700

MALANG, SJP — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Malang menetapkan Kecamatan Singosari sebagai wilayah strategis dalam penguatan struktur dan konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. Penajaman peran kader di tingkat kecamatan dinilai penting untuk mengoptimalkan perolehan suara secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar Singosari yang digelar di Kafe Arjuna, Rabu (11/2/2026).

Dalam forum yang berlangsung hingga petang tersebut, Abdul Rozaq kembali ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Singosari secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Sudarman, menyatakan bahwa Muscam merupakan instrumen penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas kerja politik di tingkat wilayah.

“Ini adalah bagian dari konsolidasi struktural partai. Penetapan ketua dilakukan secara aklamasi melalui musyawarah mufakat, dan Bapak Abdul Rozaq kembali dipercaya memimpin PK Golkar Singosari,” ujar Sudarman, Rabu (11/2/2026).

Sudarman menjelaskan, Kecamatan Singosari memiliki karakteristik wilayah strategis dengan 17 desa dan jumlah pemilih sekitar 130 ribu orang. Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar mencatat perolehan sekitar 15 ribu suara, atau mengalami kenaikan sebesar 6.000 suara dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan suara tersebut mencerminkan efektivitas konsolidasi di tingkat kecamatan. Secara elektoral, Singosari masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Sudarman, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kerja organisasi di tingkat akar rumput berpengaruh langsung terhadap peningkatan elektabilitas partai. Meski belum mencapai target maksimal, tren kenaikan ini menunjukkan bahwa pendekatan struktural dan komunikasi kader berjalan efektif.

Ia menilai, dengan potensi 130 ribu pemilih, target peningkatan hingga 30 persen perolehan suara merupakan hal yang realistis jika konsolidasi dilakukan secara sistematis.

“Wilayah ini memiliki potensi elektoral besar. Dengan penguatan struktur dan kerja politik konsisten, peluang peningkatan suara sangat terbuka lebar,” tegas dia.

Sudarman turut menekankan bahwa kerja politik harus dipahami sebagai proses jangka menengah hingga panjang, bukan sekadar aktivitas temporer menjelang pemilu. Penguatan struktur dan kaderisasi harus berjalan kontinu demi mencapai hasil optimal pada 2029.

Selain Singosari, Sudarman menyebut sejumlah kecamatan lain yang menjadi basis kuat Golkar di Kabupaten Malang, seperti Lawang, Pakis, Gedangan, Pujon, dan Wajak. Wilayah-wilayah tersebut akan terus diperkuat bersamaan dengan pembenahan di kecamatan lain melalui agenda Muscam.

Hingga saat ini, Muscam telah dilaksanakan di 13 dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang. DPD Golkar menargetkan seluruh rangkaian Muscam tuntas sebelum Idulfitri.

“Setelah seluruh Muscam selesai, kami akan menyusun agenda kerja yang lebih terukur berbasis pemetaan wilayah,” imbuhnya.

Di sisi lain, Abdul Rozaq menyatakan komitmennya untuk memperkuat organisasi di tingkat kecamatan. Ia akan mengevaluasi dan memperkuat perangkat organisasi agar mampu menjalankan fungsi konsolidasi sesuai arah kebijakan partai di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Target kami adalah meningkatkan representasi kursi dari Kecamatan Singosari pada Pemilu 2029 mendatang,” kata Abdul Rozaq.

Dengan struktur wilayah luas dan tren kenaikan suara, Singosari dipandang sebagai kawasan kunci dalam peta politik Kabupaten Malang. Penetapan kepemimpinan secara aklamasi ini dinilai sebagai langkah menjaga stabilitas organisasi guna optimalisasi kinerja elektoral Partai Golkar menuju 2029. (*)

Editor: Syaiful Aries

BK DPRD Probolinggo Cari Sutradara Prank Viral, PMII Siapkan Aksi Susulan

Rizky Putra — Wed, 11 Feb 2026 20:10:03 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (11/2/2026) usai melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD pada saat demo yang berkangsung di kantor dewan pada Senin (2/2/2026) lalu.

Adapun laporan yang dilayangkan yakni terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dikaitkan dengan peristiwa prank perayaan ulang tahun di lingkungan kantor DPRD.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar PMII di kantor DPRD setempat, sekaligus untuk mendengarkan hasil klarifikasi dan investigasi yang telah dilakukan BK.

Kedatangan perwakilan PMII ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo diterima langsung oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Wakil Ketua DPRD II HM Zubaidi, serta Ketua Badan Kehormatan DPRD, M. Basyir Nawawi.

Dalam forum tersebut, BK menyampaikan perkembangan hasil penanganan laporan dugaan pelanggaran etik yang ramai menjadi sorotan publik Probolinggo.

Di hadapan anggota PMII, Gus Nawa sapaan ketua BK, menyampaikan bahwa BK telah mengarah pada kesimpulan akhir atas hasil klarifikasi yang dilakukan.

Gus Nawa menegaskan, BK menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut di lingkungan kantor DPRD.

“Yang pertama, BK itu menyayangkan kejadian tersebut. Yang kemudian yang kedua, berharap untuk tidak terjadi hal seperti itu lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Nawa menjelaskan bahwa BK telah bekerja sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Probolinggo, khususnya Pasal 53 sampai 55 yang mengatur tugas dan fungsi Badan Kehormatan. Klarifikasi dan investigasi dilakukan terhadap seluruh pihak yang disebut terkait, termasuk pimpinan DPRD.

“Kami sudah melakukan klarifikasi, investigasi kepada semua yang bersangkutan (Oka) sudah kami klarifikasi, kemudian kami mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan bahwa tidak ada sedikit pun rencana ataupun niatan dari pribadinya,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, BK menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD dalam peristiwa prank ulang tahun yang viral tersebut.

“Kami berkesimpulan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini ketika ada prank perayaan ultah Mas Oka,” tegas Gus Nawa.

Meski demikian, BK tetap menyoroti penggunaan fasilitas kantor yang merupakan aset negara untuk kegiatan yang bersifat pribadi. Ia menyebut pihak-pihak yang terlibat telah mendapat teguran.

“Yang mana kejadiannya ini dilakukan di kantor, yang mana kantor ini adalah menjadi fasilitas negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan hal-hal yang sifatnya pribadi, maka kami sudah melakukan peneguran kepada pihak-pihak yang di situ terlibat dalam kejadian ini,” ungkapnya.

Terkait isu siapa pihak yang mengonsep prank tersebut, termasuk dugaan keterlibatan OB dan pamdal, BK menyatakan masih akan melakukan pendalaman.

“Kami juga ingin terus mendalami hal ini. Sebenarnya di balik ini siapa yang menjadi mohon maaf kalau dengan bahasa kata menjadi otaknya itu akan kami selidiki,” ujar Gus Nawa.

Ia menegaskan, kewenangan BK terbatas pada anggota DPRD. Jika pelaku bukan anggota dewan, maka langkah yang bisa diambil hanya sebatas peringatan atau teguran.

BK juga membuka kemungkinan pelaporan resmi dalam sidang paripurna apabila di kemudian hari ditemukan indikasi keterlibatan anggota DPRD.

“Kalau memang ditemukan dan itu termasuk dari anggota kami maka kami akan melakukan rapat, maka laporan BK itu nanti di Paripurna seperti yang ada di dalam Tatib,” jelasnya.

Dari klarifikasi yang telah disampaikan oleh BK, pihak PMII merasa kurang puas sebab perwakilan dari Pamdal dan OB tidak dihadirkan dalam RDP saat itu.

"Kami akan kembali ke lagi ke sini dan minta agar pihak terkait seperti OB, Pamdal dan pihak ketiga yang menaunginya untuk hadir di pertemuan berikutnya agar bisa diketahui siapa yang mengkonsep di balik ini semua agar lekas tuntas," ujar ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perayaan HUT Ke&18 Partai Gerindra, Bupati Pasuruan Targetkan Menang Mutlak dalam Pemilu 2029

Isbianto Hari Utomo — Wed, 11 Feb 2026 18:17:25 +0700

PASURUAN, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan, menggelar Tasyakuran HUT ke-18 dengan sederhana. Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan memilih berbagi kebahagiaan dengan anak yatim serta doa bersama pada Rabu (11/2/2026) di kantor DPC Partai Gerindra di Kecamatan Bangil.

"Kita gelar secara sederhana, hari ini rangkaian kita gelar tasyakuran di kantor DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan dengan berbagi bersama anak yatim serta potong tumpeng,” kata Ketua DPC Partai Gerindra, H. Rusdi Sutejo.

Mas Rusdi panggilan akrabnya juga menyebut momen ini menjadi ajang konsolidasi Gerindra untuk terus mensukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto serta mematangkan struktur partai.

"Di usia ke-18 ini bukanlah waktu yang singkat. Banyak hal telah kita lalui, dan hari ini Pak Prabowo memimpin bangsa ini, komitmen kita semua jelas bekerja keras mensukseskan program Pak Presiden di daerah-daerah terutama Kabupaten Pasuruan,” lanjutnya.

Ia juga meminta semua Pengurus Anak Cabang (PAC) ikut mensolidkan serta kekompakan untuk memenangkan pemilu 2029 yang akan datang.

"Bagi kami pemilu kemarin itu merupakan kemenangan yang mutlak dalam pemilihan anggota DPRD dan DPR RI. Karena kita di pemilu kemarin Partai Gerindra mendapatkan 12 kursi, jadi untuk pemilu akan datang Partai Gerindra bisa menang mutlak dari partai lainnya dengan suara terbanyak di DPRD Kabupaten Pasuruan," jelasnya.

Tidak hanya itu, Mas Rusdi juga menargetkan untuk kader Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan bisa duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Timur.

"Semoga untuk pemilu 2029 nanti kader asli Kabupaten Pasuruan bisa maju dan mendapatkan suara terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Timur juga semua pengurus baik di DPC maupun PAC bisa tetap solid untuk memenangkannya," pungkas Mas Rusdi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Datang di Detik Terakhir, Ketua IPSI Kirim Sinyal Konsolidasi ke Bursa Ketua KONI Malang

Ashril Hafid — Sat, 07 Feb 2026 21:29:07 +0700

MALANG, SJP - Momen penutupan pendaftaran calon Ketua KONI Kabupaten Malang dimanfaatkan betul oleh Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Malang, Zia’ulhaq. Ia memilih masuk bursa di hari terakhir, Sabtu (7/2/2026), dengan membawa dukungan lintas cabang olahraga.

Langkah tersebut dinilai bukan sekadar pendaftaran administratif, melainkan sinyal konsolidasi kekuatan olahraga yang telah disiapkan sebelumnya. Delapan cabang olahraga tampak hadir mendampingi Zia’ulhaq saat menyerahkan berkas pencalonan di Kantor KONI Kabupaten Malang.

Cabor yang memberikan dukungan tersebut terdiri dari IPSI, Perbasi, IMMI, PSSI, Persatuan Senam Indonesia, Kurash, Floorball, serta Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kehadiran mereka mempertegas posisi Zia’ulhaq sebagai salah satu figur yang diperhitungkan dalam kontestasi KONI Kabupaten Malang.

Meski yang hadir secara resmi berjumlah delapan cabor, Zia’ulhaq mengungkapkan dukungan yang masuk sebenarnya lebih luas.

“Sebenarnya yang mendukung lebih dari delapan cabor. Tapi memang sengaja hanya delapan yang kami bawa, karena angka delapan ini identik dengan angka keberuntungan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Di hadapan awak media, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pencalonannya bukan untuk mengejar posisi semata, melainkan untuk memperkuat fondasi prestasi olahraga Kabupaten Malang.

“Saya rasa tidak ada target lain yang lebih utama selain prestasi di bidang olahraga. Itu yang menjadi tujuan utama,” kata Zia’ulhaq.

Ia menilai, tantangan yang akan datang bukan hanya soal target medali, tetapi juga konsistensi pembinaan yang harus ditopang manajemen organisasi KONI yang kuat dan selaras.

“Pembinaan olahraga dan manajemen organisasi KONI harus selaras. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, tetapi jika bisa dibuat lebih baik, kenapa tidak,” jelasnya.

Zia’ulhaq juga menyinggung capaian Kabupaten Malang pada Porprov Jawa Timur 2025 yang berada di posisi keempat dengan total 61 medali emas, 54 perak, 84 perunggu, dan 436 poin. Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar untuk melangkah lebih kompetitif di ajang berikutnya.

“Saya kira siapapun yang maju sebagai calon Ketua KONI Kabupaten Malang pasti memiliki tekad yang sama, yakni membawa prestasi di berbagai ajang,” tuturnya.

Hingga pendaftaran resmi ditutup, tercatat tiga nama masuk dalam bursa calon Ketua KONI Kabupaten Malang, yakni Zia’ulhaq, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, serta Wakil Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Jawa Timur, Hendra Prastiyawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Terbentur Status Cagar Budaya, Rencana Kantor Bawaslu Kota Probolinggo Terancam Gagal

Rizky Putra — Tue, 03 Feb 2026 22:05:10 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo untuk menempati gedung permanen baru kini menemui jalan buntu.

Harapan untuk menggunakan eks Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kademangan sebagai markas baru terancam kandas setelah diketahui bahwa bangunan tersebut memiliki status sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Kondisi ini menciptakan dilema administratif bagi Bawaslu yang tengah berupaya memenuhi syarat menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri.

Gedung yang berlokasi di Jalan Brantas tersebut sebenarnya telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Namun, karena status ODCB yang melekat, setiap jengkal perubahan fisik bangunan harus tunduk pada aturan pelestarian yang ketat. Renovasi tidak bisa dilakukan secara masif untuk menyesuaikan kebutuhan ruang perkantoran lembaga pengawas pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengungkapkan kebingungannya terhadap situasi yang berlarut-larut ini. Padahal, koordinasi dengan pemerintah daerah sudah berlangsung cukup lama.

“Kami sebenarnya juga bingung harus bagaimana. Kami sudah berjuang cukup lama, tetapi hasilnya selalu sama, hanya berhenti di rapat koordinasi,” ungkap Johan, Selasa (3/2/2026).

Status cagar budaya ini membawa konsekuensi logis pada mekanisme penganggaran. Johan menjelaskan bahwa sebelumnya ada janji renovasi melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Namun, kerumitan prosedur renovasi bangunan bersejarah membuat rencana tersebut sulit dieksekusi.

Di sisi lain, Bawaslu RI mendorong seluruh Bawaslu daerah bertransformasi menjadi lembaga permanen yang memiliki aset sendiri, baik melalui hibah tanah maupun bangunan.

Kebutuhan akan kantor tetap menjadi kian mendesak mengingat tahapan Pemilu 2027 akan segera dimulai. Ketergantungan pada anggaran sewa kantor menjadi beban tersendiri, apalagi anggaran tersebut hanya diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun ini.

“Kami menekankan pentingnya adanya kepastian sejak awal tahun, mengingat tahapan Pemilu 2027 sudah mulai berjalan. Sementara anggaran sewa kantor diharapkan hanya mencukupi hingga tahun ini sesuai arahan pimpinan di tingkat atas,” ujar Johan Dwi Angga menegaskan urgensi fasilitas kantor.

Kesulitan teknis juga muncul dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan dari anggaran sewa menjadi biaya pemeliharaan atau renovasi gedung hibah harus direncanakan jauh sebelum APBN 2027 ditetapkan. Tanpa kepastian gedung, perencanaan anggaran ini mustahil dilakukan secara akurat.

Hingga saat ini, Bawaslu Kota Probolinggo memilih untuk mengembalikan aset tersebut kepada Dinas Pendidikan karena belum adanya titik temu terkait pemanfaatan gedung.

“Hingga saat ini belum ada keputusan final. Bahkan sejak Oktober lalu, gedung yang sebelumnya dihibahkan sudah kami kembalikan ke Dinas Pendidikan,” pungkas Johan.

Persoalan ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencari aset alternatif yang tidak berbenturan dengan aturan cagar budaya, demi mendukung kelancaran pesta demokrasi mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPC PDI Perjuangan Jombang Buka Ruang Dialog Kebangsaan Lewat Diskusi “Melihat Indonesia”

Achmad Fredi — Sat, 31 Jan 2026 22:14:05 +0700

JOMBANG, SJP – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menyelenggarakan forum diskusi bertajuk ‘Melihat Indonesia’ untuk memperluas ruang dialog kebangsaan, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan yang digelar di aula kantor DPC tersebut menghadirkan tokoh hukum nasional Prof. Dr. Hardjono, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Forum ini diikuti ratusan kader partai serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jombang. Diskusi juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, yang mendampingi narasumber utama. Melalui paparan Prof. Hardjono, peserta diajak mencermati kondisi penegakan hukum, demokrasi, dan tantangan kebangsaan terkini.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, menegaskan forum ini menjadi ruang refleksi bersama untuk menyelaraskan perspektif dalam membaca situasi nasional.

"Pemikiran kritis dan objektif sangat dibutuhkan agar perjuangan kebangsaan tetap berada pada rel ideologi Pancasila," ujar Politikus yang karib disapa mas Rambah itu.

Mas Rambah menyoroti pentingnya rekam jejak Prof. Hardjono yang luas, termasuk sebagai mantan Dewan Pengawas KPK dan akademisi FH Universitas Airlangga.

"Kita tidak bisa melihat Indonesia hari ini dengan kacamata sempit. Fakta harus dibedah secara jujur untuk menentukan langkah strategis ke depan demi terwujudnya keadilan sosial," tegasnya.

Ia menilai perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menghadapi tantangan serius dari kelompok-kelompok yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Konsistensi mengamalkan Pancasila adalah kunci menghadapi tekanan global yang kompleks. Ke depan, nasionalis tidak boleh terkotak-kotak. Persatuan adalah syarat utama menjaga Indonesia tetap kokoh," tambah Mas Rambah.

Dalam pemaparannya, Prof. Hardjono menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang tidak lahir secara tiba-tiba.

"Awalnya dimulai dari dialog para 'founding fathers' yang mengkristal menjadi kesadaran kolektif. Pemuda masa itu, yang usianya lebih muda dari generasi sekarang, memikul beban sejarah yang besar," papar Prof Hardjono.

Ia menyebut inspirasi perjuangan kebangsaan salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang mengandung semangat persatuan luar biasa.

"Persoalan di Indonesia bukanlah persoalan suku, agama, atau ras, melainkan persoalan kebangsaan. Kesadaran inilah fondasi utama gerakan nasional," jelasnya.

Prof. Hardjono melanjutkan, perjuangan kebangsaan kemudian berkembang melalui pembentukan organisasi sekitar dua dekade setelah momentum awal.

"Perjuangan memerlukan struktur, strategi, dan kesadaran kolektif," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran konteks global seperti Perang Dunia II yang membuka ruang bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan.

"Berbeda dengan negara lain yang kemerdekaannya ‘diberikan’, Indonesia merebut kemerdekaan dengan perjuangan sendiri. Inilah kebanggaan nasional yang tidak ternilai," bebernya.

Mengenai identitas nasional, Prof. Hardjono menyebut bahasa Indonesia sebagai kekuatan pemersatu dari Sabang sampai Merauke.

"Indonesia dibangun sebagai negara kebangsaan dengan dasar Pancasila yang bukan sekadar teks hafalan, melainkan pedoman hidup bernegara," tegasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan negara masih menghadapi tantangan.

"Membangun karakter nasional bukan perkara mudah. Hingga kini, kita masih berhadapan dengan tantangan tata kelola pemerintahan, hubungan pusat-daerah, hingga persoalan integrasi wilayah," ujarnya.

Pada sesi interaktif dengan mahasiswa, sejumlah isu strategis seperti integritas lembaga negara, penguatan demokrasi, serta peran aktif masyarakat menjadi topik utama. Prof. Hardjono menutup dialog dengan pesan,

"Sejarah bukan untuk disakralkan secara seremonial, melainkan untuk dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Tantangan ke depan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berempati, dan berkeadilan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menang Mutlak dalam Musda XI, Nick Sugiarti Pimpin DPD Partai Golkar Pasuruan

Isbianto Hari Utomo — Thu, 29 Jan 2026 21:29:39 +0700

PASURUAN, SJP - Tongkat estafet kepemimpinan Partai Golkar di Kabupaten Pasuruan kini resmi berpindah tangan melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) ke XI. Nick Sugiarti ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah mendapatkan dukungan luas dari para pemilik suara dalam forum yang digelar di Prigen tersebut.

Meski sempat terlihat canggung saat menghadapi sorotan media pasca terpilih, sosok yang akrab disapa Mbak Ninik ini menegaskan kesiapannya mengemban amanah. Ia terpilih secara aklamasi dan bertekad untuk segera merapatkan barisan internal guna memperkuat struktur partai di tingkat daerah.

"Saya berharap kepada seluruh kader Golkar Kabupaten Pasuruan untuk bisa kembali ke rumah Partai Golkar dan bersama-sama membangun partai," ujar Nick Sugiarti, Kamis (29/1/2026).

Langkah awal yang akan diambil oleh kepemimpinan baru ini adalah menyusun komposisi kepengurusan yang solid untuk periode 2026-2031. Setelah struktur terbentuk, Nick berencana melakukan safari politik ke tingkat kecamatan guna memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput.

Target besar telah dicanangkan untuk menghadapi kontestasi politik di masa mendatang, terutama dalam meningkatkan perolehan suara di parlemen. Nick optimistis dengan mesin partai yang bergerak maksimal, perolehan kursi legislatif dapat melampaui capaian sebelumnya.

"Kami menargetkan untuk kursi di parlemen ke depan sebanyak delapan kursi," tegas Nick saat memaparkan ambisi politik jangka pendeknya.

Mengenai adanya dinamika internal atau pihak yang sempat berseberangan, ia memilih pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka. Semboyan "Wani Kolaborasi" menjadi landasan utama bagi Nick untuk merangkul kembali seluruh elemen kader yang sempat berbeda pandangan.

"Di Partai Golkar dinamika adalah hal yang biasa dan itu kami hormati, kami akan mengajak semuanya kembali ke rumah besarnya," pungkas Nick. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Harlah ke&53 PPP Situbondo Jadi Momentum Bidik Gen Z dan Target Ketua DPRD di Pemilu 2029

Sugeng Mariyanto — Thu, 29 Jan 2026 20:59:05 +0700

SITUBONDO, SJP - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Situbondo memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-53 tahun 2026. Momen ini dijadikan sebagai penyemangat penguatan di masa depan dan melaksanakan strategi menghadapi Pemilu 2029.

Acara yang digelar di gedung serba guna kawasan wisata Pasir Putih Kecamatan Bungatan pada Kamis (29/1/2026), berjalan lancar dan dihadiri Pengurus DPC PPP Situbondo, para ulama dan Wakil Ketua DPP PPP serta para kader partai.

Ketua DPC PPP Situbondo, Zeiniye mengungkapkan, peringatan Harlah ke-53 menjadi momentum refleksi perjalanan partai dan melakukan komitmen bersama dalam menggaet generasi muda sebagai strategi pemilu yang akan datang.

"Kita sepakat mengembangkan sayap ke Gen Z dan milineal, karena bonus demografi ini harus dimaksimalkan," ucap Mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ini.

Upaya yang telah dilakukan PPP dalam membesarkan partainya salah satunya dengan menggelar kegiatan latihan kepemimpinan kader dasar, untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan partisipasi politik di kalangan muda yang memiliki hak pilih cukup besar.

Saat ditanya tentang target yang ingin dicapai dalam pemilu mendatang, Zeny sapaan karib Ketua DPC PPP Situbondo mengatakan, target pada Pemilu 2029 adalah meningkatkan perolehan kursi di DPRD Situbondo, sehingga mampu mengembalikan posisi Ketua DPRD.

"Untuk target yang ingin kita capai dalam pemilu mendatang, politisi dari PPP menjadi Ketua DPRD Situbondo," tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Nick Sugiarti Jadi Calon Tunggal Ketua DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Periode 2026–2031

Isbianto Hari Utomo — Wed, 28 Jan 2026 19:32:30 +0700

PASURUAN, SJP - Nick Sugiarti berpeluang menduduki kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan masa bakti 2026-2031 setelah menjadi calon tunggal.

Kepastian itu diperoleh setelah Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Parta Golkar Kabupaten Pasuruan menutup penjaringan dan memverifikasi dokumen bakal calon ketua yang masuk pada Rabu (28/1/2026) sekira pukul 17.00 WIB.

Ketua Steering Commitee, Tri Laksono Adi Priyanto menjelaskan, panitia pengarah sudah melaksanakan tahapan sesuai aturan Partai Golkar. Termasuk melakukan penjaringan dan verifikasi.

"Sampai pukul 17:00 pendaftaran bakal calon ditutup dan sampai waktu pendaftaran ditutup bakal calon ketua DPD Partai Golkar DPD kabupaten Pasuruan hanya satu, yakni atas nama Nick Sugiarti," jelasnya.

Tri Laksono panggilan akrabnya juga menambahkan musyawarah daerah tetap dilaksanakan walaupun pendaftar bakal calon ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan hanya satu orang.

"Musyawarah Daerah penetapan serta mekanisme tetap berjalan meskipun pendaftar bakal calon sesuai ketentuan organisasi," imbuhnya.

Sementara, Ahmad Suprayoga yang diberi kuasa sekaligus dewan pertimbangan partai menyampaikan, dirinya hanya diberi kuasa untuk mendaftarkan Nick Sugiarti sebagai calon ketua DPD partai Golkar Kabupaten Pasuruan dalam Musda XI DPD partai Golkar.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan dukungan untuk Nick Sugiarti sudah mencapai 27 utusan yang memiliki hak suara, sudah lebih dari syarat 30 persen suara, ini bahkan 95 persen lebih.

"Alhamdulillah, sampai hari ini dukungan yang masuk sudah mencapai 95 persen. Terdiri dari 24 Pengurus Kecamatan (PK) dan sayap partai Golkar," ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Gerindra Bondowoso Dorong Keberlanjutan dan Fasilitas Pendukung Becak Listrik Presiden

Rizqi Ardian — Sun, 25 Jan 2026 18:44:56 +0700

BONDOWOSO, SJP – Keberlanjutan program bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian serius dari DPC Partai Gerindra Bondowoso. Ketua DPC Gerindra Bondowoso, Setyo Budi, menegaskan pihaknya siap mengawal agar manfaat bantuan tersebut benar-benar dirasakan oleh para pengemudi becak, khususnya kalangan lanjut usia.

Menurut Setyo Budi, bantuan becak listrik merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari kepedulian terhadap pengemudi becak sebagai kelompok pekerja informal yang rentan. Program ini, kata dia, diharapkan mampu meringankan beban kerja sekaligus meningkatkan perekonomian para pengemudi becak.

“Intinya bantuan ini untuk membantu pengemudi becak, terutama yang sudah lansia. Harapan kami, dengan adanya becak listrik ini, mereka bisa bekerja lebih ringan dan penghasilannya meningkat,” ujar Setyo Budi, menyikapi pendistribusian becak listrik di Bondowoso.

Ia menambahkan, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada penyaluran unit becak listrik, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung, terutama fasilitas pengisian daya atau charger.

Setyo Budi menyebut, sebagaimana arahan dari Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan titik-titik charger di berbagai lokasi.

“Becak listrik ini tentu membutuhkan charger. Saat ini fasilitas pengisian daya memang masih banyak tersedia di wilayah perkotaan. Nantinya, daerah pedesaan dan kecamatan juga harus mulai diperhatikan,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso ini juga mengakui belum seluruh wilayah memiliki fasilitas pengisian daya yang memadai. Namun hal tersebut menjadi catatan penting untuk pengembangan program lanjutan agar manfaat becak listrik bisa dirasakan lebih luas.

"Fasilitas pendukung tetap akan mengikuti kebijakan dan program pemerintah. Partai Gerindra, siap berkoordinasi dan mendukung ketika ada arahan lanjutan terkait penyediaan infrastruktur penunjang becak listrik di Bondowoso," tukasnya.

Selain itu, Setyo Budi juga berpesan kepada para penerima bantuan agar becak listrik dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Perawatan yang optimal dinilai penting agar becak listrik dapat digunakan dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan kendala teknis di kemudian hari.

“Kalau dirawat dengan baik, tentu pengemudi becak tidak akan kesulitan ketika terjadi kerusakan. Harapan kami, becak listrik ini benar-benar menjadi solusi ekonomi bagi para pengemudi becak,” harapnya.

Sementara itu, Cung Slamet (76), warga Dusun Bunder RT 11 RW 4 Desa Pancoran mengaku sangat senang mendapat bantuan becak listrik dari presiden. Usianya yang tidak lagi muda, membuatnya sadar, jika mengayuh becak menjadi beban yang semakin berat.

Bahkan, tak jarang becak tuanya yang berkarat sering kali tak mampu ia kayuh saat di jalan yang menanjak. Ia harus turun dan mendorongnya dengan sekuat tenaga, demi mencari nafkah dan mengais rupiah.

"Awalnya becak saya sering ditabrak motor, sudah sering diperbaiki dan tetap saya gunakan untuk mengangkut orang, barang dan mencari rumput untuk pakan ternak. Dengan bantuan becak listrik ini, tentunya beban mengayuh becak tidak lagi berat," ungkapnya.

Dirinya pun memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah tersentuh hatinya, dengan menggunakan uang pribadinya memberikan bantuan kepada warga miskin dan pengayuh becak lanjut usia di seluruh Indonesia, khususnya di Bumi Ki Ronggo.

"Terima kasih pak Presiden. Ini sangat membantu kami dalam mencari nafkah," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kado PDI Perjuangan Malang untuk Bu Mega, Tanam Ribuan Pohon Lawan Krisis Ekologi

Ashril Hafid — Sat, 24 Jan 2026 11:30:50 +0700

MALANG, SJP — Di tengah gempuran anomali cuaca dan ancaman bencana ekologi, DPC PDI Perjuangan Kota Malang memilih cara reflektif sekaligus aksi nyata dalam memperingati HUT ke-79 Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Tidak ada pesta pora, yang ada hanyalah penanaman ribuan pohon dan untaian doa lintas dimensi pada Jumat (23/1/2026).

Mengawali rangkaian kegiatan pada siang hari, jajaran pengurus dan kader bergerak ke Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang.

Lokasi ini tidak dipilih secara acak. Penanaman ribuan pohon sukun difokuskan di lingkungan RW 03, 04, dan 05 yang berdekatan dengan situs makam tokoh legendaris babat alas Malang, Ki Ageng Gribig.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa aksi ini adalah respons terhadap kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan alam.

"Anomali cuaca yang kita rasakan saat ini adalah dampak nyata dari pengabaian terhadap lingkungan. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini," ujar Amithya.

Penanaman pohon di bantaran sungai dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah degradasi lahan.

Amithya secara lugas mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim bisa memicu banjir bandang sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS).

Ia pun melempar kritik konstruktif agar Pemerintah Kota Malang tidak tinggal diam.

"Kami mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera mewujudkan normalisasi sungai. Mitigasi bencana harus menjadi prioritas sebelum potensi bencana benar-benar terjadi," tegasnya.

Rangkaian kegiatan tersebut kemudian ditutup pada malam hari dengan tasyakuran dan doa bersama di kantor DPC.

Selain mendoakan kesehatan dan keberkahan bagi Megawati Soekarnoputri, agenda ini menjadi simbol kesetiaan kader di daerah terhadap instruksi partai dalam menjaga kelestarian bumi.

Secara nasional, perayaan ulang tahun ke-79 Megawati berlangsung sederhana di Istana Batu Tulis, Bogor.

Sejalan dengan itu, instruksi pusat untuk memberikan kado berupa gerakan merawat pertiwi diterjemahkan oleh kader di Malang melalui aksi ekologi yang berkelanjutan.

"Semoga beliau (Megawati) senantiasa diberikan bimbingan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memimpin partai demi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkas Amithya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Mahasiswa Tulungagung Datangi Kantor PDIP: Kawal Hak Rakyat

Beni Setiawan — Fri, 23 Jan 2026 16:20:17 +0700

TULUNGAGUNG, SJP — Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian menguat.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis di Kabupaten Tulungagung mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) guna menagih komitmen politik partai dalam menjaga marwah demokrasi langsung.

Aksi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Muhammad Isanuddin, ini bertujuan untuk memastikan bahwa sikap pengurus partai di tingkat daerah selaras dengan instruksi pusat dalam menolak wacana Pilkada tidak langsung.

Isanuddin menegaskan, peralihan mekanisme Pilkada dari langsung menjadi keterwakilan melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan upaya pembungkaman kedaulatan rakyat.

"Kami menolak secara tegas. Ada upaya penindasan yang ingin mengungkung suara rakyat. Pilkada harus tetap dilakukan secara langsung agar rakyat memiliki hak penuh menentukan pemimpinnya," ujar Isanuddin di hadapan pengurus partai.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih oleh pendukung Pilkada via DPRD, Isanuddin menilai argumentasi tersebut sangat dangkal.

Menurutnya, biaya politik yang tinggi bukan merupakan kesalahan masyarakat, melainkan konsekuensi sistemik yang harus diperbaiki tanpa mengorbankan hak konstitusional.

"Jika regulasi ini tetap dipaksakan, kami siap menempuh jalur hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," cetusnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten pada garis perjuangan pro-demokrasi.

Ia menyatakan bahwa PDIP secara nasional telah memutuskan untuk menolak keras mekanisme pemilihan oleh DPRD.

"Pemilihan langsung adalah buah dari reformasi yang diperjuangkan dengan nyawa dan darah. Jika dikembalikan ke DPRD, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada segelintir elite partai di parlemen," tegas Erma.

Erma juga menepis anggapan bahwa mahar politik menjadi pemicu tingginya biaya Pilkada langsung. Ia mengklaim bahwa di internal PDIP, rekomendasi calon kepala daerah diberikan tanpa pungutan biaya.

"Di PDI Perjuangan tidak ada mahar politik. Persoalan money politics atau mahar politik itu masalah sistem pengawasan dan penegakan hukum, bukan alasan untuk merampas hak pilih rakyat," imbuhnya.

Pertemuan di kantor DPC PDIP ini merupakan langkah awal dari rangkaian audiensi yang direncanakan mahasiswa Tulungagung.

Di sisi lain, Erma Susanti memastikan bahwa seluruh kader PDIP di tingkat daerah akan terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat mengenai risiko besar yang mengintai jika hak pilih langsung dicabut.

"Kami berdiri bersama mayoritas rakyat. Jika 80 persen rakyat menolak Pilkada via DPRD, maka PDIP akan menjadi garda terdepan untuk menjaga amanat tersebut," tutup Erma. (*)

Editor: Syaiful Aries

Komisi I DPRD Bondowoso Soroti Penyusutan Pelanggan PDAM Jelang Transisi Perumda

Rizqi Ardian — Thu, 22 Jan 2026 18:40:32 +0700

BONDOWOSO, SJP – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso mulai mematangkan evaluasi pengelolaan manajemen PDAM Bondowoso tahun 2025, sekaligus menyusun proyeksi kebijakan untuk tahun 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja DPRD ke PDAM dalam rangka memastikan keberlanjutan layanan air bersih di Bumi Ki Ronggo.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari, mengatakan, pembahasan evaluasi kinerja PDAM tahun 2025 akan dijadwalkan secara khusus. Sementara itu, memasuki awal tahun 2026, sejumlah langkah strategis perlu segera dilakukan seiring telah ditetapkannya APBD dan dimulainya pelaksanaan program kerja.

“Anggaran sudah ditetapkan, kegiatan sudah mulai berjalan. Sekarang yang kita ikuti adalah langkah awal apa yang dilakukan PDAM untuk start tahun ini dan proyeksinya ke depan,” ujar Tohari saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).

Salah satu perhatian utama Komisi I adalah penyusutan jumlah pelanggan PDAM. Menurut Tohari, fenomena pelanggan yang mengundurkan diri menjadi bahan evaluasi serius karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan daerah.

“Kenapa ada pelanggan yang mengundurkan diri, ini yang kita dalami. Ternyata sebagian karena adanya layanan air bersih di luar PDAM,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, layanan air alternatif tersebut dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari pengusaha, kelompok masyarakat, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah layanan PDAM. Kondisi ini dinilai perlu ditata ulang agar tidak mematikan eksistensi PDAM.

“Nantinya, perlu ada penataan dan literasi yang jelas, agar PDAM tidak terus ditinggalkan pelanggannya,” tegas Tohari.

Selain faktor persaingan layanan, Komisi I juga menyoroti persoalan tarif PDAM. Beban tarif yang dinilai cukup berat oleh sebagian pelanggan turut menjadi penyebab berkurangnya jumlah pengguna layanan.

“Tarif juga sempat kita diskusikan. Ada beban yang dirasakan pelanggan, ini tentu harus dievaluasi,” katanya.

Tohari mengingatkan, jika jumlah pelanggan terus menyusut tanpa diimbangi perbaikan manajemen dan penambahan pelanggan baru, maka PDAM berpotensi mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

“Kalau pelanggan menyusut dan manajemennya berjalan biasa-biasa saja, ya tinggal menunggu PDAM ini habis,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tohari juga menyinggung proses perubahan status PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Peraturan Daerah (Perda) perubahan status tersebut telah disepakati DPRD dan saat ini tengah difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

“Insyaallah proses fasilitasi sudah hampir selesai. Kita masih menunggu satu Perda lagi, yakni tentang penyertaan modal,” jelas politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini.

Rancangan Perda (Raperda) penyertaan modal tersebut direncanakan mulai dibahas pada Februari 2026. Komisi I berharap pembahasannya dapat berjalan cepat agar penguatan modal dan manajemen Perumda Air Minum Bondowoso segera terealisasi.

“Mudah-mudahan bulan depan sudah masuk dan tidak lama dibahas, sehingga penguatan Perumda bisa segera dijalankan,” pungkas Tohari. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wabup Jember Ajukan Gugatan Biaya Pilkada Rp 24,5 M, Pengacara Bupati Nilai Tak Lazim

Redaksi — Wed, 21 Jan 2026 09:02:27 +0700

JEMBER, SJP – Gugatan perdata yang diajukan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto terhadap Bupati Jember Muhammad Fawait kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, Djoko menggugat ganti rugi materiil senilai Rp 24,5 miliar serta ganti rugi immateriil Rp 1 miliar yang diklaim berkaitan dengan biaya operasional Pilkada dan dampak terhadap nama baiknya.

Gugatan itu diajukan sebagai rekonvensi atau gugatan balik, menyusul perkara yang lebih dulu masuk ke PN Jember atas gugatan seorang warga bernama Mashudi Agus MM, yang menyoal disharmoni hubungan antara bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Djoko Susanto menilai, dalam perkara tersebut dirinya justru berada pada posisi yang dirugikan. Ia mempertanyakan konstruksi hukum yang menempatkannya sebagai pihak tergugat, padahal menurutnya kewenangan pemerintahan berada di tangan bupati.

“Konstruksi ini aneh. Yang punya kewenangan penuh itu bupati, kok saya yang tergugat. Menurut keyakinan saya ini aneh dan ada sesuatu, dan itulah yang melatarbelakangi saya melakukan gugatan balik,” ujar Djoko Susanto kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Dalam gugatannya, Djoko merinci sejumlah biaya yang diklaim sebagai pengeluaran operasional Pilkada, mulai dari transportasi, akomodasi, biaya hotel, hingga jasa penasihat hukum. Selain itu, ia juga mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil dengan alasan rusaknya nama baik, kehormatan, dan martabatnya sebagai Wakil Bupati Jember.

Menanggapi gugatan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait melalui kuasa hukumnya, Muhammad Husni Thamrin, menyatakan bahwa gugatan balik yang diajukan wakil bupati merupakan langkah yang tidak lazim dalam konteks perkara yang sedang berjalan.

Menurut Thamrin, Djoko Susanto telah menikmati jabatan sebagai wakil bupati hasil Pilkada, sehingga permintaan penggantian seluruh biaya Pilkada dinilai tidak berdasar.

“Ibarat saya makan, makan sendiri, lalu tagihannya diklaimkan ke orang. Saya berkeyakinan gugatan ini akan ditolak,” ujar Thamrin saat dikonfirmasi.

Selain menggugat bupati, Djoko Susanto juga mengajukan gugatan balik terhadap Mashudi Agus MM dengan nilai Rp 1,5 miliar. Gugatan tersebut diajukan dengan dalih adanya dugaan manipulasi serta upaya marjinalisasi politik yang dinilai dilakukan secara sistematis terhadap dirinya.

Hingga kini, seluruh gugatan tersebut masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jember. Kedua belah pihak menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan, sementara putusan pengadilan akan menjadi penentu atas rangkaian sengketa yang melibatkan pimpinan daerah Jember tersebut. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDI Perjuangan Kota Mojokerto: Jangan Rampas Hak Rakyat!

Syaiful Aries — Tue, 20 Jan 2026 07:00:42 +0700

MOJOKERTO, SJP–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mojokerto melontarkan kritik keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Langkah tersebut dinilai bukan sekadar kemunduran demokrasi, melainkan upaya sistematis untuk menghidupkan kembali praktik oligarki dan politik transaksional di ruang-ruang tertutup.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo, menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap ideologis partai yang tegak lurus pada semangat reformasi.

Menurutnya, mengalihkan mandat suara rakyat kepada segelintir elite di parlemen adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

"Mengalihkan Pilkada kepada DPRD berarti merampas hak politik rakyat. Ini membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional dan penguatan oligarki kekuasaan. Pemimpin yang kuat dan legitimatif hanya bisa lahir dari kepercayaan langsung rakyat, bukan hasil lobi-lobi di ruang gelap," tegas Santoso, Selasa (20/1/2026).

Senada dengan Santoso, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyoroti bahwa Pilkada langsung adalah capaian krusial pasca-1998 yang tidak boleh diganggu gugat.

Ia menilai alasan efisiensi atau teknis yang sering digaungkan pendukung Pilkada tidak langsung hanyalah dalih untuk menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

"Demokrasi kita tidak boleh mundur. Pilkada langsung adalah kedaulatan rakyat yang utuh. Masyarakat memiliki hak mutlak untuk menilai dan memilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik," ujar politisi wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto itu.

PDI Perjuangan Kota Mojokerto menekankan bahwa jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, solusi yang diambil seharusnya adalah pembenahan sistem, bukan penghapusan hak pilih.

Ia mendesak pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk fokus pada penguatan integritas, yakni eningkatkan kualitas pengawasan dan integritas penyelenggara.

Kedua rransparansi pendanaan, yakni memperbaiki sistem pendanaan kampanye untuk menekan biaya politik dan yang terakhir adalah edukasi politik, yakni mendorong partisipasi masyarakat yang lebih subtansial.

Ia menandaskan bahwa demokrasi itu harus diperkuat dan diperbaiki kualitasnya, bukan justru dipangkas. PDI Perjuangan disebutnya akan tetap konsisten berdiri bersama rakyat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dari ancaman kemunduran demokrasi. (*)

Editor: Syaiful Aries

HMI Jombang Tolak Tegas Wacana Pilkada di Tangan DPRD

Achmad Fredi — Tue, 13 Jan 2026 22:18:07 +0700

JOMBANG, SJP – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana yang kembali digulirkan sejumlah partai politik ini ditentang keras oleh organisasi mahasiswa tersebut.

Muhammad Daud Al Furqan, Pjs Ketua Umum HMI Jombang, menyatakan, meski isu ini belum dibahas secara formal di internal organisasi, telah terjadi diskusi informal bersama mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Dari diskusi itu, tercapai satu sikap bulat.

“Dari berbagai diskusi itu, kami sampai pada satu sikap yang jelas, yakni menolak keras Pilkada yang dipilih oleh DPRD,” tegas Furqan, Selasa (13/1/2026).

Ia mengakui alasan-alasan pendukung wacana, seperti mahalnya biaya Pilkada langsung, kelelahan demokrasi, dan potensi konflik sosial, terdengar rasional. Namun, solusi yang ditawarkan dinilai keliru.

“Pertanyaannya, apakah untuk memperbaiki demokrasi kita harus mengurangi demokrasi itu sendiri?” ujarnya.

Furqan menegaskan bahwa Pilkada langsung, meski belum sempurna, telah memberi hak fundamental rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pengalihan kewenangan ke DPRD justru memindahkan proses politik dari ruang publik ke ruang elite.

“Ketika kewenangan itu dialihkan ke DPRD, maka proses politik berpindah dari ruang publik ke ruang elite,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD mendapatkan mandat untuk fungsi legislasi dan pengawasan, bukan untuk memilih kepala daerah. Realitas politik lokal juga menunjukkan bahwa DPRD rentan terhadap kepentingan partai, transaksi politik, dan pengaruh pemodal.

“Jika Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada DPRD, ruang kompromi tertutup yang minim pengawasan publik akan semakin terbuka,” jelas Furqan.

Menurutnya, jika masalah utamanya adalah tingginya biaya politik, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme dan regulasinya. Misalnya, dengan membatasi biaya kampanye, menegakkan hukum pemilu secara tegas, dan memperkuat pendidikan politik masyarakat.

“Demokrasi memang tidak murah dan sering kali merepotkan. Tetapi sejarah membuktikan, demokrasi justru menjadi lebih berbahaya ketika disederhanakan atas nama efisiensi dan stabilitas,” katanya.

Furqan juga memperingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi menimbulkan krisis legitimasi. HMI Jombang menegaskan sikap penolakan ini tidak akan berubah.

“Kalau elite partai tetap memaksakan wacana ini, sekalian saja ubah sistem politik kita menjadi parlementer,” tandasnya.

Penolakan serupa disampaikan oleh Aan Anshori, Dosen Department Humanities and Interdisciplinary Universitas Ciputra Surabaya, yang juga Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK). Ia menilai pemilu adalah bentuk kontrol terakhir masyarakat dalam demokrasi.

“Pemilu adalah satu-satunya ruang bagi masyarakat untuk memastikan aspirasi politiknya tidak dibajak,” kata Aan.

Menurutnya, mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Wacana ini lebih didorong kepentingan elite politik untuk menekan biaya elektoral.

“Yang perlu dikritik bukan sistem pemilihan langsungnya, melainkan praktik politisi yang selama ini membangun ketergantungan masyarakat pada politik uang,” ujarnya.

Aan menegaskan, Pilkada langsung adalah akses paling mendasar bagi rakyat menentukan pemimpinnya. Pencabutan kewenangan itu sama dengan penghilangan hak politik warga.

“Banyak negara demokrasi maju justru memberi ruang langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah hingga presiden,” tegasnya.

Ia pun secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

“Gagasan ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia,” pungkas Aan Anshori. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komisi III DPRD Bondowoso Soroti Sampah, Jogging Track, hingga Wajah Kota

Rizqi Ardian — Tue, 13 Jan 2026 18:45:19 +0700

BONDOWOSO, SJP - Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurutnya, keterbatasan anggaran selama ini tidak sebanding dengan besarnya persoalan yang dihadapi, terutama terkait perubahan sistem pengelolaan sampah.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk mengubah pola penanganan sampah dari sistem open dumping menuju sanitary landfill. Perubahan tersebut membutuhkan biaya besar, namun tetap harus dijalankan.

“Anggaran kita kemarin sangat minim, sementara tantangannya besar. Tapi proses sudah berjalan dan mulai 2026 Bondowoso siap melaksanakan mandat pusat, tidak lagi menggunakan skema open dumping,” ujar Sutriyono, saat meninjau Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo, Selasa (13/1/2026).

Selain persoalan sampah, Komisi III juga menyoroti kondisi lingkungan, tata kota, dan ruang terbuka hijau (RTH). Beberapa taman kota dinilai tidak terawat secara maksimal akibat keterbatasan anggaran pada tahun 2025.

Untuk mengatasi hal itu, Sutriyono menyebut Kepala DLH tengah menyiapkan sejumlah skema alternatif, termasuk menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pak Kadis akan mencari skema, apakah melalui CSR pihak-pihak yang berkenan ikut membangun Bondowoso, khususnya wajah kota, atau dengan skema lain di tengah keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, terkait percepatan pembangunan jogging track pada 2026, Sutriyono memastikan seluruh persiapan teknis telah matang. Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut telah rampung sejak Desember 2025.

“Tinggal menyiapkan panitia pengadaan, mekanisme lelang, dan proses teknis lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, anggaran jogging track telah dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar dalam APBD 2026, yang mencakup seluruh kebutuhan, termasuk pembelian listrik untuk satu tahun operasional.

Komisi III juga menyoroti kondisi hutan kota yang dinilai kerap terlihat kumuh setiap tahun akibat krisis anggaran. Menurut Sutriyono, hal tersebut menjadi dilema yang harus disikapi dengan solusi realistis.

“Supaya tidak terkesan kumuh, nanti di APBD Perubahan bisa direncanakan, apakah air yang tergenang diserap atau permukaannya ditinggikan, misalnya dipaving. Secara teknis nanti dinas yang mendesain,” ujarnya.

Ia mengakui, hutan kota dan alun-alun sejatinya memberi kenyamanan dan kesejukan bagi masyarakat. Namun dari sisi estetika, kondisi kumuh masih sulit dihindari.

“Dengan keterbatasan, tetap akan dilakukan upaya dan ikhtiar. Semoga nanti bisa direalisasikan di P-APBD 2026,” pungkas Sutriyono. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PKB dan PPP Probolinggo Gelar Pertemuan Strategis, Tegaskan Koalisi untuk Stabilitas dan Pembangunan Daerah

Rizky Putra — Sat, 10 Jan 2026 19:44:43 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Awal tahun 2026 menjadi penanda penting bagi arah dan dinamika politik Kabupaten Probolinggo. Dua partai politik berbasis massa Nahdliyyin, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Probolinggo, menggelar pertemuan strategis di kawasan wisata Pekalen Rafting, Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Sabtu (10/1/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Fahmi AHZ, dan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, Mahdi, bersama jajaran pengurus struktural masing-masing partai serta anggota Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo dari PKB dan PPP.

Lengkapnya unsur struktural dan legislatif yang hadir menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar silaturahmi. Forum tersebut dibaca sebagai langkah konsolidasi politik jangka panjang, seiring mulai menghangatnya dinamika politik daerah pasca Pemilu dan menjelang fase-fase politik strategis berikutnya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Fahmi AHZ, menegaskan, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas politik dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan daerah.

“PKB dan PPP memiliki sejarah perjuangan serta basis ideologis yang sama. Di awal 2026 ini, kami menegaskan kembali komitmen bersama agar arah kebijakan di Kabupaten Probolinggo tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Fahmi.

Wakil Bupati Probolinggo tersebut juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang intens dan berkelanjutan. Menurutnya, koalisi politik tidak boleh berhenti pada kepentingan elektoral semata, melainkan harus bertransformasi menjadi kekuatan strategis dalam mengawal kebijakan publik.

“Koalisi yang kuat adalah koalisi yang mampu bekerja sama dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi perbedaan pandangan dan tekanan politik,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, Mahdi. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya merawat harmoni koalisi yang selama ini telah terbangun.

“Ini adalah ruang kebersamaan. Koalisi tidak boleh bersifat musiman, tetapi harus dirawat secara konsisten demi keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik Kabupaten Probolinggo,” ujar Mahdi.

Usai diskusi panjang terkait arah konsolidasi dan penguatan kerja politik, kegiatan dilanjutkan dengan olahraga bersama arung jeram di Pekalen Rafting. Lokasi yang dikenal memiliki arus deras dan menantang itu dinilai sarat makna simbolik.

Kebersamaan di tengah derasnya arus menjadi refleksi kekompakan serta kemampuan mengendalikan arah di tengah dinamika politik yang kian kompleks.

Melalui pertemuan ini, PKB dan PPP menegaskan bahwa koalisi politik bukan sekadar kalkulasi kursi, melainkan kerja bersama untuk menjaga stabilitas pemerintahan, konsistensi kebijakan, serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Probolinggo di tengah tantangan politik tahun-tahun mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polemik Pilkada Tak Langsung, PDI Perjuangan Bondowoso Tegak Lurus Jaga Hak Pilih Rakyat

Rizqi Ardian — Fri, 09 Jan 2026 18:33:11 +0700

BONDOWOSO, SJP – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mencuat di tingkat nasional terus menuai pro dan kontra di kalangan elit politik tanah air.

Di tengah polemik tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso menyatakan sikap tegas menolak gagasan tersebut dan menegaskan komitmen mempertahankan Pilkada langsung.

Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan, penolakan itu merupakan sikap ideologis partai yang sejalan dan tegak lurus dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Menurutnya, Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditarik kembali oleh kepentingan elit.

“Kalau kami di daerah, sikapnya jelas. Tegak lurus dengan DPP PDI Perjuangan. Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Sinung, saat dikonfirmasi pada Jumat (9/1/2026).

Sinung menilai, wacana Pilkada melalui DPRD yang diusulkan sejumlah elite partai politik nasional bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah mundur bagi demokrasi. Ia menegaskan, pemilihan langsung bukan hanya mekanisme administratif, tetapi hak fundamental rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

“Kalau hak itu diambil kembali, masyarakat akan merasa dijauhkan dari proses demokrasi. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik,” ujar Wakil Ketua III DPRD Bondowoso ini.

Ia mengakui, perdebatan Pilkada langsung versus tidak langsung saat ini menjadi isu nasional yang sensitif dan sarat kepentingan. Namun, PDI Perjuangan Bondowoso menilai bahwa menyerahkan kembali pemilihan kepala daerah kepada DPRD, justru membuka ruang transaksi politik dan mempersempit partisipasi publik.

Sikap tersebut, lanjut Sinung, sejalan dengan pernyataan sejumlah elite PDI Perjuangan di tingkat pusat yang secara terbuka menolak Pilkada melalui DPRD.

Bahkan, PDI Perjuangan menilai skema tersebut berpotensi memicu kemarahan publik karena hak memilih rakyat dikhawatirkan ditarik kembali dan dimonopoli elit politik.

“Bagi kami, Pilkada langsung adalah hak konstitusional rakyat. Tidak ada ruang kompromi untuk kebijakan yang melemahkan demokrasi lokal,” tegasnya.

PDI Perjuangan Bondowoso berharap, setiap wacana perubahan sistem Pilkada nantinya tidak hanya dilihat dari kepentingan efisiensi atau elit semata, melainkan benar-benar berpijak pada aspirasi rakyat.

"Di tengah menguatnya tarik-menarik kepentingan politik nasional, PDI Perjuangan Bondowoso menegaskan akan tetap berada di barisan penjaga demokrasi dan kedaulatan suara rakyat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPC PDI Perjuangan Probolinggo Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Ini Pengkhianatan terhadap Kedaulatan Rakyat

Rizky Putra — Thu, 08 Jan 2026 19:09:11 +0700

PROBOLINGGO, SJP – Wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tengah menjadi perdebatan, hingga kini mendapatkan penolakan keras dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo. Menurut partai, wacana tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan kemunduran serius bagi demokrasi di Indonesia.

"Kami dengan tegas menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD, karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan kemunduran serius bagi demokrasi di Indonesia," tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam, saat dikonfirmasi, Kamis (7/1/2026) sore.

Khairul Anam, berpendapat bahwa Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang reformasi yang bertujuan memastikan rakyat berdaulat atas kepemimpinannya sendiri.

Menurutnya, mengalihkan hak memilih pemimpin daerah dari rakyat kepada segelintir elit di DPRD sama saja dengan merampas hak politik warga negara dan menutup ruang partisipasi publik dalam menentukan masa depan daerahnya.

"Demokrasi bukan sekadar prosedur kekuasaan, tetapi perwujudan kehendak rakyat. Ketika hak memilih dicabut, maka yang tersisa hanyalah transaksi kekuasaan, bukan legitimasi rakyat," ungkap legislator muda di Kabupaten Probolinggo itu.

Ia juga menegaskan, kebijakan yang diusulkan bukan merupakan solusi untuk permasalahan yang ada, melainkan langkah mundur menuju oligarki politik yang menjauhkan pemimpin dari rakyatnya.

"Kami menegaskan, pemimpin daerah harus lahir dari suara rakyat, bukan dari ruang-ruang tertutup kepentingan politik. Menolak Pilkada langsung berarti menolak semangat reformasi, menolak konstitusi, dan mengkhianati amanat demokrasi," tegasnya.

Baginya, rakyat memiliki hak mutlak untuk memilih pemimpinnya sendiri dan demokrasi tidak boleh dinegosiasikan. Meskipun kualitas kepala daerah tidak ditentukan oleh mekanisme pemilihan semata, namun proses yang ditempuh haruslah demokratis dan memiliki dasar legitimasi dari rakyat.

"DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo selalu mendukung munculnya pemimpin daerah yang berkualitas, memiliki integritas, dan mampu membawa kemajuan bagi daerahnya. Namun, hal itu harus diperoleh melalui proses yang demokratis dan langsung oleh rakyat," pungkas Khairul Anam. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Restrukturisasi PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Tegaskan Posisi Mitra Strategis dengan Catatan Kritis

Rizky Putra — Wed, 07 Jan 2026 11:50:07 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP — Pasca restrukturisasi kepengurusan untuk periode 2025–2030, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Probolinggo mulai menunjukkan manuver politiknya.

Di bawah nakhoda baru, partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang ketat terhadap jalannya pemerintahan.

Langkah perdana pengurus baru ini ditandai dengan safari politik ke Balai Kota Probolinggo untuk beraudiensi dengan wali kota pada Selasa (6/1/2026) siang.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Tommy Wahyu Prakoso, didampingi Sekretaris Sukardi Mito, Bendahara Sahri Trigiantoro, serta jajaran anggota fraksi di DPRD.

Dalam audiensi tersebut, Tommy menegaskan bahwa PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa dukungan partai tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada keberpihakan kebijakan terhadap rakyat.

"Kami berkomitmen mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo sejauh hal itu berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, dengan kekuatan lima kursi di DPRD, kami tidak akan segan mengambil posisi kritis dan mengingatkan eksekutif jika ditemukan kebijakan yang justru merugikan masyarakat," tegas dia.

Selain membahas relasi dengan eksekutif, kepengurusan baru ini membawa misi besar untuk menghapus sekat eksklusivitas partai.

Tommy menekankan pentingnya politik konstitusional yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Partai politik tidak boleh menjauh dari rakyat. Kami ingin berbaur dengan seluruh strata sosial. Tidak hanya kelompok mayoritas, aspirasi kelompok minoritas pun akan menjadi prioritas kami untuk ditampung dan diperjuangkan," ungkapnya.

Agenda silaturahmi ini merupakan awal dari rangkaian aksi jemput bola yang akan dilakukan secara masif.

Pengurus DPC PDI Perjuangan berencana melakukan penyisiran wilayah secara sistematis, dimulai dari lingkungan sekitar kantor DPC hingga menjangkau level Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Strategi akar rumput ini diambil guna memastikan bahwa setiap langkah politik dan kebijakan yang diambil oleh partai di parlemen benar-benar berdasarkan fakta dan aspirasi riil yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan wajah-wajah baru di tampuk kepemimpinan, PDI Perjuangan Kota Probolinggo berupaya merevitalisasi peran partai sebagai penyambung lidah rakyat yang efektif dan transparan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hanya Delapan Parpol di Blitar yang Perbarui Data Kepengurusan di SIPOL

Ninda Kinanti — Mon, 05 Jan 2026 19:15:03 +0700

BLITAR, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar mencatat hanya ada delapan partai politik (parpol) yang melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada semester II tahun 2025.

Hasil tersebut ditetapkan dalam rapat pleno verifikasi pemutakhiran data partai politik pada semester II tahun 2025.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar Sugino mengatakan, pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan kewajiban parpol agar informasi kepartaian selalu akurat dan dapat diakses publik.

"Pemutakhiran data ini penting untuk memastikan informasi partai politik tetap valid, baik terkait struktur kepengurusan, jumlah anggota maupun alamat kantor. Data yang termutakhir akan sangat membantu dalam tahapan pemilu yang akan datang," kata dia, Senin (5/1/2026).

Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dilaksanakan mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 658 Tahun 2024.

Dalam ketentuan itu, pemutakhiran data dilakukan dua kali dalam kurun waktu satu tahun. Yakni Semester I pada bulan Januari - Juni dan Semester II pada Juli - Desember, dengan batas akhir penyampaian data paling lambat tiga hari kerja sebelum akhir bulan pada masing-masing semester.

"Pada pemutakhiran data Semester II tahun 2025 hanya ada delapan Parpol yang telah melakukan pembaharuan data di SIPOL. Yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," jelasnya.

Lanjut Sugino, diharapkan kedepan seluruh parpol di Kabupaten Blitar dapat lebih aktif melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Menurutnya, keterbukaan informasi kepartaian menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola partai yang transparan, akuntabel, dan profesional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Harlah ke&53, Ketua DPC PPP Bondowoso Harap Partai Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat

Rizqi Ardian — Mon, 05 Jan 2026 18:21:02 +0700

BONDOWOSO, SJP – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bondowoso, KH Salwa Arifin, berharap PPP nantinya mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan KH. Salwa Arifin dalam acara tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-53 PPP yang digelar di Kantor DPC PPP Bondowoso, di Kelurahan Kademangan, Senin (5/1/2026).

KH Salwa Arifin menekankan, momentum Harlah ke-53 ini harus menjadi penyemangat sekaligus penguat spirit seluruh kader untuk membesarkan PPP di masa mendatang.

“Momen Harlah ini harus menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk terus menguatkan dan membesarkan PPP. Lakukan langkah-langkah yang menarik dan membumi agar masyarakat semakin tertarik bergabung dengan PPP,” pesannya di hadapan jajaran pengurus.

Mantan Bupati Bondowoso periode 2018–2023 itu juga menegaskan pentingnya peran PPP dalam menghadirkan manfaat nyata bagi umat. Menurutnya, keberadaan partai tidak hanya sebatas aktivitas politik, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya berharap PPP benar-benar bisa memberi manfaat seluas-luasnya bagi kemaslahatan umat. Dampak positif itu harus terlihat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian Kegiatan Harlah ke-53 PPP

Sementara itu, Ketua Panitia Harlah PPP Bondowoso, Ali Wafa, menjelaskan, tasyakuran tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Harlah PPP tahun ini.

Ia menyebut, sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan ziarah napak tilas ke sejumlah makam ulama yang menjadi inisiator dan deklarator PPP di masa lalu. Selain itu, rangkaian kegiatan juga diisi dengan khotmil Al-Qur’an.

“Puncaknya hari ini kami melaksanakan tasyakuran yang dihadiri seluruh pengurus DPC serta pimpinan PAC PPP se-Kabupaten Bondowoso,” jelasnya.

Ali Wafa berharap seluruh rangkaian kegiatan Harlah ke-53 PPP tersebut mampu menjadi energi positif bagi kebangkitan PPP nantinya, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius dalam perjuangan partai.

“Semoga kegiatan religi ini semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT dan menjadi spirit bagi seluruh kader PPP untuk terus memberikan kemaslahatan umat secara luas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PDI Perjuangan Jombang Tergetkan Kemenangan Pilkada, Tetap Kritisi Kebijakan Tak Pro Rakyat

Achmad Fredi — Sat, 03 Jan 2026 14:17:00 +0700

JOMBANG, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang secara resmi memulai masa bakti kepengurusan periode 2025–2030.

Dimulainya era baru kepemimpinan ini ditandai dengan prosesi tasyakuran dan doa bersama yang digelar sebagai konsolidasi awal untuk mengembalikan kejayaan partai di Kota Santri, Sabtu (3/1/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Sumrambah, menegaskan bahwa momentum ini merupakan pijakan strategis untuk memperkuat soliditas internal.

Ia menginstruksikan seluruh jajaran pengurus hingga tingkat akar rumput untuk segera merapatkan barisan.

"Ini adalah tasyakuran awal kepengurusan. Kami menghimpun pengurus tingkat kecamatan (PAC) dan para senior partai untuk memohon doa restu agar kepengurusan baru ini mampu membawa kebaikan dan mengembalikan supremasi PDI Perjuangan di Kabupaten Jombang," ujar Sumrambah.

Menatap kontestasi politik 2029, Sumrambah mematok target signifikan guna memperkuat posisi tawar partai di parlemen daerah.

Ia menargetkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya.

"Target perolehan kursi kami berada pada rentang 13 hingga 15 kursi. Untuk mencapainya, kami akan segera melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat PAC hingga ranting, sebagai fondasi persiapan dini," tegas mantan Wakil Bupati Jombang tersebut.

Terkait arah kebijakan partai terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang, Sumrambah menyatakan akan tetap tegak lurus pada instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

PDI Perjuangan Jombang akan memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah daerah yang mengedepankan kepentingan rakyat.

"Sesuai arahan DPP, kami akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika program pemerintah jelas berpihak pada rakyat dan membawa kemaslahatan, kami pastikan PDI Perjuangan akan memberikan dukungan penuh," imbuhnya.

Sebagai penutup, Sumrambah menekankan pentingnya ideologi partai yang membumi. Ia mewajibkan seluruh kader untuk proaktif turun ke desa-desa guna menyerap aspirasi dan mencarikan solusi atas problematika yang dihadapi warga.

"PDI Perjuangan harus besar dan tumbuh bersama rakyat. Kami akan terus melakukan gerakan ke bawah untuk menggali permasalahan di masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kontribusi pemikiran yang nyata demi kesejahteraan masyarakat Jombang," pungkasnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDI Perjuangan Jombang, Muhammad Masrur, menilai target tersebut sangat rasional.

Ia menegaskan bahwa persiapan matang sejak dini menjadi kunci kemenangan pada Pileg maupun Pilkada mendatang.

"Target 15 kursi adalah angka yang rasional. Kami masih memiliki waktu yang cukup untuk evaluasi dan penguatan basis massa. Fokus kami adalah memenangkan kursi legislatif terlebih dahulu, kemudian menyiapkan kader terbaik untuk memenangkan Pilkada," kata politisi Banteng yang akrab disapa Gus Masrur itu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Koalisi Masyarakat Sipil: Teror Aktivis Adalah Wajah Totalitarianisme Rezim

Redaksi — Thu, 01 Jan 2026 12:30:33 +0700

JAKARTA, SJP – Menjelang pergantian tahun 2026, situasi demokrasi di Indonesia berada dalam titik nadir. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 91 lembaga dan 51 individu mengeluarkan pernyataan sikap keras bertajuk "Warga Jaga Warga" sebagai respons atas maraknya aksi teror dan intimidasi yang menimpa warga negara kritis.

Dalam pernyataan resminya pada 31 Desember 2025, koalisi tersebut menegaskan bahwa serangan sistematis terhadap aktivis dan pemengaruh (influencer) media sosial merupakan bukti nyata bangkitnya wajah totalitarianisme dan otoritarianisme di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah nama tokoh publik dan aktivis dilaporkan menjadi sasaran intimidasi, di antaranya Iqbal Damanik (Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, hingga akun @pitengz_oposipit. Mereka adalah individu yang selama ini vokal mengkritik lambannya penanganan bencana di Sumatera oleh pemerintah.

Bentuk teror yang dialami mencakup: Pembuntutan dan pemantauan kantor, blokade kendaraan di jalan raya dan ancaman melalui telepon dan pesan WhatsApp, ntimidasi fisik dengan mendatangi rumah tinggal korban.

Koalisi menilai negara telah gagal dalam dua hal fundamental: membiarkan teror terjadi tanpa penegakan hukum yang tegas, serta gagal menyerap aspirasi kritis warga terkait isu publik dan bencana.

Laporan tersebut juga menyoroti peran para pendengung (buzzer) di media sosial yang diduga sengaja memutarbalikkan fakta. Serangan para pendengung ini dianggap sebagai upaya untuk melabeli teror yang dialami korban sebagai sebuah kebohongan, guna mengaburkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

"Pemerintah terlalu jumawa dan anti-kritik," tulis pernyataan tersebut, sembari menekankan bahwa intimidasi ini bertujuan membungkam partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan.

Solidaritas "Warga Jaga Warga"
Mengingat sikap pemerintah yang dinilai pongah, koalisi masyarakat sipil menyatakan tidak akan lagi mengajukan tuntutan formal kepada penguasa. Sebaliknya, mereka menyerukan gerakan solidaritas antarwarga untuk saling melindungi.

"Solidaritas antarwarga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini," tegas koalisi tersebut.

Pernyataan ini didukung oleh berbagai organisasi ternama seperti YLBHI, Greenpeace, KontraS, ICW, hingga BEM UGM. Sejumlah tokoh intelektual dan seniman seperti Bivitri Susanti, Feri Amsari, Usman Hamid, dan Cholil Mahmud juga turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman ruang demokrasi.

Koalisi menegaskan akan terus menyuarakan kebenaran terkait buruknya penanganan bencana di Sumatera dan mendesak penetapan status bencana nasional. (**)

Mengawal Program Pusat dari Daerah, Berikut Catatan Gerindra Malang Tahun 2025

Ashril Hafid — Wed, 31 Dec 2025 21:00:27 +0700

MALANG, SJP — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025, khususnya dalam mengawal implementasi program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto di tingkat daerah.

Tiga program utama yang menjadi fokus pengawalan Fraksi Gerindra meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyampaikan bahwa program MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Kabupaten Malang.

“Dari jumlah tersebut, 123 SPPG sudah aktif beroperasi, sementara 31 lainnya masih dalam tahap persiapan. Penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang saat ini telah melampaui 250 ribu orang,” ujar Zia, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan, Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat, mengingat program ini memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Kami memastikan seluruh SPPG, termasuk yang masih dalam tahap persiapan, nantinya beroperasi sesuai ketentuan,” katanya.

Zia juga menegaskan tidak akan ragu melakukan evaluasi hingga teguran apabila ditemukan SPPG yang tidak menjalankan operasional secara optimal. Hal ini menyusul adanya insiden keracunan makanan di salah satu sekolah di wilayah Kepanjen beberapa waktu lalu.

“Kami datangi langsung, kami telusuri, dan kami evaluasi. Ini menjadi catatan penting karena program MBG masih di tahun pertama pelaksanaan,” tegasnya.

Selain MBG, Fraksi Gerindra turut menyoroti capaian Kabupaten Malang dalam penguatan ketahanan pangan. Berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Kabupaten Malang telah mencapai status tahan pangan sejak akhir 2024.

Sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan kini tercatat berstatus tahan pangan, tanpa adanya desa yang masuk kategori rentan pangan tingkat rendah maupun sedang.

“Capaian ini harus terus dijaga, mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur,” ujar Zia.

Program prioritas nasional lainnya yang turut dikawal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP). Hingga akhir 2025, sebanyak 390 Koperasi Merah Putih telah diaktivasi di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Malang.

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen penting penggerak ekonomi kerakyatan. Unit usaha yang dikembangkan harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah,” imbuhnya.

Fraksi Gerindra berharap seluruh program prioritas tersebut dapat semakin berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Malang, khususnya pada tahun 2026 mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PKB Bondowoso Ikut Arus Nasional, Setuju Pilkada Dipilih DPRD

Rizqi Ardian — Tue, 30 Dec 2025 16:00:21 +0700

BONDOWOSO, SJP – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyatakan dukungannya terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih rasional, efisien, dan sejalan dengan sistem negara kesatuan.

Ahmad Dhafir menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen politik PKB yang telah disampaikan oleh Ketua Umum di tingkat nasional. Ia menyebut, PKB berpandangan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memang semestinya ditunjuk oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

“PKB sudah menyampaikan komitmen ini. Pada hakikatnya, gubernur itu adalah pelaksana tugas perbantuan dari pusat, sementara bupati dan wali kota lebih tepat jika dipilih oleh DPRD,” ujar Ahmad Dhafir, Selasa (30/12/2025) di Kantor DPC PKB, Jalan Santawi Kelurahan Tamansari.

Menurutnya, alasan utama wacana ini bukan semata-mata efisiensi anggaran, tetapi juga untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan. Ia menilai, pemilihan langsung justru berpotensi memicu konflik kewenangan karena semua pihak merasa memiliki legitimasi yang sama.

“Negara kita bukan negara bagian. Jangan sampai karena sama-sama dipilih oleh rakyat, lalu muncul pembangkangan atau tarik-menarik kewenangan,” tegas Dhafir yang juga Ketua DPRD BOndowoso ini.

Dhafir juga menyinggung aspek hukum, di mana pemerintah daerah tetap terikat pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Lebih jauh, ia menepis anggapan bahwa pemilihan melalui DPRD tidak demokratis. Menurutnya, demokrasi Indonesia justru berlandaskan pada prinsip musyawarah dan perwakilan sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila.

“Kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dipilih DPRD tidak berarti menghilangkan demokrasi,” katanya, usai menggelar Haul Gus Dur.

Dari sisi anggaran, Ahmad Dhafir menilai Pilkada langsung membebani keuangan negara dan daerah. Ia mencontohkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso yang menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar.

“Bayangkan, Bondowoso yang relatif kecil saja menghabiskan lebih dari Rp100 miliar. Kalau anggaran itu dipakai untuk membangun jalan, bisa lebih dari 100 kilometer,” ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah berpotensi mendorong praktik korupsi. Dengan modal politik yang besar, kepala daerah terpilih kerap terbebani untuk mengembalikan biaya kampanye selama masa jabatan.

“Kalau calon habis Rp25 miliar untuk lima tahun, tiap tahun harus balik Rp5 miliar. Dari mana kalau bukan korupsi? Akhirnya rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

Ia menyebut, sejumlah kasus korupsi kepala daerah yang terjadi selama ini kerap berawal dari upaya menutup utang politik saat Pilkada. Karena itu, PKB memandang pemilihan melalui DPRD sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir praktik tersebut.

Menjawab kekhawatiran adanya transaksi politik di DPRD, Ahmad Dhafir menegaskan PKB akan bersikap tegas terhadap kadernya. Ia memastikan sanksi akan diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar komitmen partai.

“Siapa pun yang coba-coba bermain dan tidak tunduk pada keputusan partai, pasti akan ada sanksi. Komitmen ini harus dijaga,” katanya.

Menurut Dhafir, jika ditimbang dari sisi positif dan negatif, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki lebih banyak keuntungan. Selain menekan biaya politik, kepala daerah juga dapat lebih fokus melayani masyarakat tanpa terbebani urusan pengembalian modal.

“Pada akhirnya sumpah jabatan tetap sama, melaksanakan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Yang penting adalah bagaimana kepala daerah bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPC PKB Bondowoso Gelar Haul Gus Dur, Teguhkan Kembali Arah Perjuangan Partai

Rizqi Ardian — Tue, 30 Dec 2025 15:20:44 +0700

BONDOWOSO, SJP – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menggelar haul untuk mengenang 16 tahun wafatnya Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kantor Dewan Pimpinan Cabang, (DPC) PKB Jalan Santawi, Kelurahan Tamansari, pada Selasa (30/12/2025).

Kegiatan ini tak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, untuk mengenang wafatnya Gus Dur pada 30 Desember 2009 lalu, tetapi juga momentum refleksi ideologis bagi kader PKB untuk kembali meneguhkan jati diri perjuangan politik yang diwariskan pendiri partai tersebut.

Haul Gus Dur yang digelar dengan khidmat itu dihadiri jajaran pengurus DPC, anggota fraksi PKB, badan otonom, hingga simpatisan.

Doa bersama dan tahlil mengalir sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Gus Dur, sosok ulama sekaligus negarawan yang baru saja ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan dikenal konsisten memperjuangkan kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi.

Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan, haul ini memiliki makna strategis bagi konsolidasi kader. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana “meng-upgrade” kembali kesadaran sejarah kader PKB tentang asal-usul lahirnya partai.

“Yang memprakarsai lahirnya PKB itu adalah Gus Dur. Pada awal Reformasi 1998, beliau sebagai Ketua Umum PBNU menangkap aspirasi warga NU agar NU melahirkan partai politik. Dari situlah, bersama para ulama, dibentuk Tim 5, Tim 9, hingga akhirnya lahir PKB,” ujar Ahmad Dhafir.

Politisi senior yang juga Ketua DPRD BOndowoso ini juga menjelaskan, secara filosofis, NU dan PKB memiliki makna yang saling melengkapi. Jika Nahdlatul Ulama dimaknai sebagai kebangkitan ulama, maka PKB adalah kebangkitan bangsa. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling menguatkan.

“NU fokus pada persoalan keagamaan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sementara PKB menjadi alat perjuangan NU di ranah pemerintahan. Ini sah dan historis, karena NU punya andil besar dalam lahirnya NKRI,” tegasnya.

Ahmad Dhafir juga menekankan bahwa komitmen PKB terhadap Pancasila dan NKRI merupakan warisan langsung dari nilai-nilai perjuangan NU dan Gus Dur. Bahkan, lanjutnya, kader terbaik NU tercatat sebagai bagian penting dalam perumusan dasar negara.

“Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Itu bukan sekadar jargon, tapi tanggung jawab historis NU dan PKB dalam menjaga Indonesia,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai warisan terbesar Gus Dur bukan hanya pada aspek politik, tetapi pada nilai-nilai kemanusiaan. Gus Dur dikenal sebagai pelopor pluralisme dan persaudaraan lintas identitas, yang hingga kini relevan untuk dijadikan pijakan dalam pembangunan, termasuk di daerah seperti Bondowoso.

“Gus Dur mengajarkan kebersamaan dan persaudaraan. Hadir untuk semua, tanpa pandang bulu. Persaudaraan itu bukan hanya soal agama, tapi juga sebangsa dan kemanusiaan. Itu yang harus terus kita jaga,” ungkapnya.

Melalui haul ini, DPC PKB Bondowoso berharap kader, khususnya anggota fraksi, semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai representasi perjuangan politik NU di pemerintahan. Sebuah perjuangan yang, sebagaimana pesan Gus Dur, harus selalu berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan.

“Sejalan dengan jargon PKB, kita harus maju tak gentar membela yang benar,” pungkas Ahmad Dhafir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bedah Buku #ResetIndonesia di Jombang: Ungkap Ketimpangan Kebijakan hingga Krisis Lingkungan

Achmad Fredi — Sun, 28 Dec 2025 17:24:57 +0700

JOMBANG, SJP – Diskusi dan Bedah Buku #ResetIndonesia yang digelar Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Jombang, Jumat (26/12/2025), mengungkap serangkaian fakta kritis mulai dari ketimpangan kebijakan hingga krisis lingkungan yang mengancam. Kegiatan ini menegaskan bahwa masalah-masalah struktural masih membelit arah pembangunan nasional.

Acara yang berlangsung di Rumah Merdeka (Rudeka) Indonesia, Kelurahan Jombatan, diikuti ratusan peserta dari berbagai lapisan. Forum ini menjadi ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia dan mencari formula masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Fakta Ketimpangan dan Kegagalan Reforma Agraria

Penulis utama buku #ResetIndonesia, Farid Gaban, mengungkap fakta bahwa ketimpangan penguasaan lahan dan lemahnya perlindungan bagi masyarakat kecil masih menjadi persoalan akut di berbagai daerah. Hasil Ekspedisi Indonesia Baru yang dilakukannya menunjukkan, reforma agraria belum menunjukkan perbaikan signifikan.

"Penguasaan lahan masih didominasi korporasi skala besar, sementara akses masyarakat untuk bertani dan tempat tinggal sangat terbatas. Inilah akar dari banyak masalah sosial-ekonomi di pedesaan," papar Farid dalam keterangan diterima wartawan, Ahad (28/12/2025).

Ia juga mengkritik model pembangunan ekonomi yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang mengabaikan potensi keanekaragaman hayati sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.

Fakta Krisis Lingkungan dan Pencemaran Sungai yang Masif

Fakta lain yang terungkap adalah krisis lingkungan yang akut, khususnya pencemaran sungai. Amirudin, aktivis Ecoton, memaparkan temuan mengkhawatirkan dari Ekspedisi Sungai Nusantara. Pencemaran di sungai-sungai besar seperti Brantas, Bengawan Solo, dan Citarum terjadi secara merata dari hulu ke hilir.

"Penelitian bio-monitoring di Sungai Brantas menunjukkan, dari sekitar 14 jenis serangga air sensitif di hulu, hanya tersisa 2 jenis yang tahan polusi dalam jarak 2 kilometer ke hilir. Ini bukti pencemaran yang sangat cepat dan masif," jelas Amirudin.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ia mengungkapkan fakta bahwa 68 sungai strategis nasional telah tercemar mikroplastik, dengan Sungai Brantas sebagai yang tertinggi. Meski protes dan rekomendasi telah berkali-kali disampaikan, langkah konkret penanganan dinilai belum signifikan.

Fakta Kelemahan Sistemik: Koperasi, Pendidikan, dan Otonomi Daerah

Farid Gaban juga mengungkap fakta kelemahan di berbagai sektor lainnya. Fungsi koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dinilai mandul karena digerakkan secara top-down dan penuh intervensi.

Di bidang pendidikan, sistem yang ada dinilai kurang kontekstual. Pendidikan dasar dianggap gagal menumbuhkan rasa ingin tahu, terutama terhadap alam, sementara pendidikan tinggi kurang menjawab persoalan riil masyarakat melalui riset berbasis alam.

"Alam adalah gudang ilmu pengetahuan. Tapi kita justru merusaknya," tegas Farid.

Fakta lain yang disoroti adalah otonomi daerah yang lemah. Kepala daerah dianggap tidak memiliki kewenangan nyata karena sentralisasi kebijakan strategis di pusat, sehingga menghambat inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Harapan ke Depan

Penyelenggara acara, Luqman Hakim (Ketua FTBM Jombang), menyatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang refleksi bersama, termasuk bagi pemerintah daerah. FTBM sengaja mengundang perwakilan pemerintah seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bunda Literasi, dan kelurahan untuk menghindari kesalahpahaman.

Perwakilan pemerintah daerah yang hadir menyambut baik diskusi semacam ini. Prince Dindah (Plt. Kabid Perpustakaan) berharap kegiatan serupa dapat berkelanjutan untuk meningkatkan minat baca generasi muda. Sementara Sri Kusumaningati Saleh (Bunda Literasi) menegaskan peran FTBM sebagai ujung tombak gerakan literasi dasar.

Kesimpulannya, buku #ResetIndonesia dan diskusi ini dihadirkan sebagai ajakan berhenti sejenak untuk bercermin dan mengoreksi arah bangsa. Jika tidak dilakukan dari sekarang, ancaman kerusakan struktural dan ekologis akan menjadi beban berat bagi generasi mendatang. (*)

Editor:

Kiai Miftach & Gus Yahya Islah di Ponpes Lirboyo Kediri, Sepakat Gelar Muktamar NU Secepatnya

Redaksi — Thu, 25 Dec 2025 19:38:29 +0700

KEDIRI, SJP – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya berakhir. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sepakat berdamai setelah bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu turut dihadiri sejumlah mustasyar PBNU, kiai sepuh, serta Wakil Presiden ke-9 RI KH Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan PBNU sepakat untuk segera menggelar Muktamar NU sebagai jalan keluar dari konflik yang sempat mencuat sejak November lalu.

Dalam video yang dirilis pihak Pesantren Lirboyo, terlihat Yahya Cholil Staquf mencium tangan KH Miftachul Akhyar sebagai simbol islah atau perdamaian. Usai itu, Yahya juga menyalami KH Ma’ruf Amin yang hadir dalam pertemuan tertutup tersebut.

Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Muid Abdul Shohib, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, terutama terkait penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

“Hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan bahwa Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU,” ujar Muid kepada wartawan.

Ia menjelaskan, mandat pelaksanaan muktamar berada di tangan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan unsur mustasyar, sesepuh NU, serta para pengasuh pondok pesantren.

“Pelibatan mustasyar, sesepuh NU, dan pengasuh pesantren ini penting untuk menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaan, agar kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap terjaga,” jelasnya.

Seperti diketahui, konflik internal PBNU bermula pada 20 November 2025, ketika rapat harian Syuriah PBNU memutuskan pemberhentian Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Tanfidziyah. Sejak saat itu, sejumlah mustasyar dan kiai sepuh NU intens melakukan musyawarah guna mendorong rekonsiliasi.

Dengan tercapainya kesepakatan islah di Lirboyo, PBNU berharap dinamika internal organisasi dapat kembali kondusif dan fokus pada persiapan Muktamar NU ke-35 sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi. (**)

Editor : Danu

Nakhodai PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Jelaskan Arah Politik 5M di Periode 2025–2030

Rizqi Ardian — Wed, 24 Dec 2025 22:07:36 +0700

BONDOWOSO, SJP - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya dalam memperkuat arah politik partai melalui konsep 5M memasuki era kepmimpinan baru di periode 2025–2030.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, yang baru saja ditetapkan, Sinung Sudrajad. Arah politik ini merupakan implementasi dari bentuk ketaatan terhadap keputusan Kongres VI PDI Perjuangan, sekaligus upaya konsolidasi kekuatan partai di daerah.

Lima pilar 5M tersebut meliputi Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Program, Mantap Kader, dan Mantap Sumber Daya. Menurut Sinung, kelima prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda organisasi dan perjuangan politik partai di masa yang akan datang.

Sebagai langkah awal, DPC PDI Perjuangan Bondowoso melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh di seluruh struktur partai. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat soliditas kader serta memastikan arah perjuangan partai berjalan seirama dengan kebijakan pusat.

“Penguatan internal menjadi kunci agar partai mampu menjalankan peran strategisnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Sinung, Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan, PDI Perjuangan Bondowoso siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk menjadi mitra sandingan pemerintah daerah. Sinergi ini penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat Bondowoso,” katanya.

Sinung juga menyoroti posisi strategis Bondowoso yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Ijen UNESCO Global Geopark. Menurutnya, status tersebut tidak hanya membuka peluang di sektor pariwisata, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

“Geopark bukan semata soal pariwisata, tetapi juga komitmen menjaga lingkungan dan memastikan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” jelasnya.

Di bidang politik, PDI Perjuangan Bondowoso menegaskan komitmen untuk memperkuat kedaulatan rakyat serta menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan.

"Partai juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui pendekatan digital serta penguatan kapasitas dan kualitas kader," urainya di kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Ahmad Yani Bondowoso.

Sementara di sektor ekonomi, fokus perjuangan diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kopi Bondowoso sebagai komoditas unggulan daerah.

"Selain itu, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan pelestarian lingkungan turut menjadi perhatian utama," imbuh Wakil Ketua DPRD Bondowoso ini.

Di bidang kebudayaan, Sinung menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi lokal. Ia juga mendorong penguatan peran Bondowoso sebagai Kota Megalitikum, serta pelestarian budaya pesantren sebagai bagian dari jati diri dan kekayaan budaya bangsa.

“Seluruh langkah ini sejalan dengan ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Resmi Dilantik, PWI Bojonegoro Komitmen Jaga Integritas dan Perangi Oknum Wartawan Tak Berkompeten

Abrori — Tue, 23 Dec 2025 18:40:57 +0700

BOJONEGORO, SJP - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2028 resmi dilantik di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro. Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan sikap PWI Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas jurnalisme serta memerangi praktik oknum wartawan tak berkompeten yang merusak marwah pers.

Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menegaskan, tantangan dunia jurnalistik saat ini tidak berhenti pada kecepatan menyajikan informasi, melainkan pada kualitas, akurasi, dan kepatuhan terhadap etika profesi.

“Di era digital, semua orang bisa menyebarkan informasi. Tapi wartawan dituntut lebih dari sekadar cepat. Harus akurat, berimbang, dan beretika. Kartu pers saja tidak cukup tanpa kompetensi yang jelas,” tegas Sasmito.

Ia menyebut derasnya arus informasi digital membuat profesi wartawan berada pada posisi strategis, sekaligus rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengaku jurnalis tanpa dasar kompetensi. Karena itu, PWI Bojonegoro berkomitmen mendorong anggotanya mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang diakui Dewan Pers serta memperkuat pemahaman kode etik jurnalistik.

“Kami ingin wartawan di Bojonegoro benar-benar profesional dan mampu menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Sikap tegas juga disampaikan PWI Bojonegoro terkait maraknya oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk menekan aparat desa maupun pihak tertentu. Sasmito mengungkapkan, PWI menerima banyak keluhan dari kepala desa terkait praktik tersebut.

“Kalau tidak punya kompetensi, tidak terdaftar, dan tidak patuh kode etik, itu bukan wartawan. Praktik seperti ini jelas mencederai profesi dan harus dilawan bersama,” katanya.

Sebagai langkah konkret, PWI Bojonegoro akan menggencarkan literasi jurnalistik gratis bagi pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat umum agar mampu membedakan wartawan profesional dan oknum.

Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menegaskan bahwa PWI harus menjadi rumah besar yang menjaga marwah dan integritas pers. Ia menekankan independensi dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas jurnalis.

“PWI harus berada di garda terdepan menjaga integritas pers. Kritik itu wajib, selama dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Lutfil, Bojonegoro dengan potensi besar di sektor migas dan pertanian membutuhkan peran pers yang kuat dan profesional agar proses pembangunan berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan publik.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyampaikan apresiasi dan harapannya agar PWI Bojonegoro menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

“Pemerintah tidak anti kritik. Pers yang profesional justru membantu kami bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PWI dalam menekan praktik oknum wartawan yang menyalahgunakan profesi.

“Kalau bekerja sesuai aturan, silakan kritik. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan wartawan untuk menekan atau mencari keuntungan pribadi, itu harus dilawan bersama,” pungkas Bupati.

Pelantikan pengurus PWI Bojonegoro ini menandai dimulainya langkah organisasi untuk memperkuat kualitas jurnalisme, menegakkan etika pers, serta menciptakan iklim informasi yang sehat dan bertanggung jawab di tingkat daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PDIP Kota Batu Tegaskan Regenerasi Kader, Saifuddin Zuhri Resmi Pimpin DPC

Choirul Anwar — Mon, 22 Dec 2025 20:51:11 +0700

KOTA BATU, SJP – DPP PDI Perjuangan resmi menetapkan Saifuddin Zuhri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu periode 2025–2030. Penunjukan ini menegaskan komitmen partai terhadap regenerasi kader melalui mekanisme organisasi yang berjenjang dan terukur.

Saifuddin menggantikan Punjul Santoso, yang sebelumnya menjabat ketua dan kini dipercaya mengemban posisi Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai.

Diwawancarai pada Senin (22/12/2025), dirinya menegaskan penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 15.04/KPTS-KP/DPP/12/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, ditetapkan di Jakarta pada 5 Desember 2025.

Selain posisi ketua, DPP juga menetapkan Khamim Tohari sebagai Sekretaris dan Ganisa Pratiwi Rumpoko sebagai Bendahara DPC.

“Ini amanah besar. Fokus kami ke depan adalah konsolidasi menyeluruh hingga tingkat anak ranting dan memastikan kerja-kerja partai benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.

Saifuddin menyebut keputusan DPP merupakan hasil dari proses panjang penjaringan internal yang berlangsung sejak September 2025. Seluruh tahapan, mulai dari penjaringan di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC), rekapitulasi dukungan, hingga uji kelayakan dan kepatutan serta psikotes menjadi dasar pertimbangan DPP sebelum menetapkan kepengurusan definitif.

Sementara itu, Punjul Santoso menyampaikan apresiasi atas keputusan DPP dan menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru. Menurutnya, penetapan Saifuddin mencerminkan kaderisasi yang sehat dan berkelanjutan di tubuh PDIP Kota Batu.

“Saya mengapresiasi keputusan DPP. Ini bagian dari regenerasi yang harus dihormati bersama. Saya yakin di bawah kepemimpinan Mas Saifuddin, PDIP Kota Batu akan semakin solid dan progresif,” ujar Punjul.

Punjul juga menegaskan dirinya tetap siap berkontribusi menjaga marwah dan kehormatan partai sesuai amanah baru yang diberikan. Ia juga mengajak seluruh kader untuk merapatkan barisan dan mengakhiri dinamika internal pascapenetapan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Santoso Kembali Nahkodai PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Wakil Wali Kota Jabat Sekretaris

Syaiful Aries — Mon, 22 Dec 2025 08:00:00 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP — Estafet kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mojokerto resmi kembali dipercayakan kepada Santoso Bekti Wibowo.

Keputusan ini ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Surabaya, Sabtu (20/12/2025) hingga Ahad (21/12/2025).

Dalam struktur kepengurusan periode 2025–2030 tersebut, DPP PDI Perjuangan juga menunjuk figur strategis untuk mendampingi Santoso.

Dia adalah Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, ditetapkan sebagai Sekretaris DPC, sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Silvia Elya.

Santoso menilai, mandat yang kembali diberikan kepadanya merupakan bentuk apresiasi DPP atas capaian positif partai di Kota Mojokerto pada periode sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa kemenangan dalam kontestasi politik lokal menjadi parameter utama penilaian kinerja pengurus.

"Terpilihnya kembali kami untuk periode 2025–2030 menunjukkan bahwa DPP menilai kami berhasil melaksanakan tugas pada periode sebelumnya. Indikator utamanya adalah kemenangan PDI Perjuangan dalam momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Kota Mojokerto," ujar Santoso, Senin (22/12/2025).

Pasca-pengukuhan ini, Santoso langsung menetapkan arah kebijakan partai ke depan. Fokus utama kepengurusan baru ini adalah memperkuat struktur internal dan meningkatkan loyalitas kader guna menghadapi dinamika politik mendatang.

Penetapan pengurus baru ini diharapkan mampu mempertegas dominasi partai berlogo banteng tersebut di Kota Onde-Onde, sekaligus mensinergikan kebijakan partai dengan pemerintahan daerah melalui keterwakilan wakil wali kota di struktur inti DPC.

"Langkah strategis kami ke depan adalah membangun soliditas kader partai secara menyeluruh. Hal ini krusial sebagai persiapan menghadapi konstelasi politik yang akan datang agar mesin partai tetap optimal," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

PKB Kota Batu Fokuskan Gerakan Tanam Pohon di TPA dan Kawasan Rawan Lingkungan

Choirul Anwar — Sun, 21 Dec 2025 16:00:20 +0700

KOTA BATU, SJP – Gerakan Nusantara Menanam Ribuan Pohon Serempak se-Jawa Timur yang digagas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Batu diarahkan pada lokasi-lokasi dengan tingkat kerentanan lingkungan tinggi. Salah satunya kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung, Kecamatan Junrejo, yang menjadi titik awal penanaman ratusan pohon pada Minggu (21/12/2025).

Ketua DPC PKB Kota Batu sekaligus Wali Kota Batu Nurochma mengatakan, pemilihan TPA Tlekung bukan tanpa alasan. Area ini dinilai membutuhkan penguatan vegetasi untuk menekan risiko degradasi lingkungan, bau, serta potensi gangguan ekosistem di sekitarnya.

"Penanaman pohon di kawasan TPA dan wilayah rawan lainnya merupakan langkah strategis, bukan sekadar simbolik. Sehingga pendekatan lingkungan harus menyentuh titik-titik krusial yang selama ini kurang mendapat perhatian," urainya.

Lebih lanjut, menanam pohon di lokasi seperti TPA juga adalah upaya memperbaiki fungsi lingkungan. Kalau kita serius ingin mencegah bencana sehingga perbaikan harus dimulai dari area yang paling rentan.

Dari total 500 bibit yang diterima Kota Batu, PKB tidak hanya menanam di satu lokasi. Sejumlah kawasan lain telah dipetakan untuk tahap lanjutan, seperti Arboretum Sumberbrantas, lereng Gunung Panderman, Dusun Brau, Gunung Banyak, hingga Bukit Jengkoang. Kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya air.

"Penanaman ini sekaligus diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber mata air yang menjadi penopang utama sektor pertanian dan pariwisata Kota Batu," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Cak Nur ini juga membeberkan gerakan ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah wilayah DPW PKB Jawa Timur, yang mendorong seluruh DPC berkontribusi nyata melalui pengadaan dan penanaman bibit pohon. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya pemulihan bumi akibat kerusakan oleh manusia juga menjadi landasan utama gerakan ini.

"Selain sebagai agenda partai, penanaman pohon ini dinilai sejalan dengan program Pemerintah Kota Batu terkait perawatan lingkungan berkelanjutan. Fokusnya bukan hanya pada penghijauan, tetapi juga pencegahan bencana dan perlindungan ruang hidup masyarakat," tandasnya. (*)

Demo Buruh di Jombang Tuntut Pencopotan Kadisnaker hingga Desak Kenaikan UMK 2026

Achmad Fredi — Mon, 15 Dec 2025 21:58:45 +0700

JOMBANG, SJP - Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kabupaten Jombang, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Senin (15/12/2025).

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Luthfi Mulyono itu menyuarakan sejumlah tuntutan. Tuntutan utama adalah evaluasi dan pencopotan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang. Selain itu, mereka mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 sebesar 8–10 persen dari UMK 2025.

Dalam orasinya, Luthfi menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret melindungi hak buruh. Ia menyoroti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan serta banyaknya perusahaan yang diduga membayar upah di bawah UMK.

“Kami melihat banyak pelanggaran ketenagakerjaan di lapangan. Namun seolah-olah pemerintah tutup mata. Buruh merasa tertindas, sementara pengusaha dibiarkan bertindak sewenang-wenang,” tegas Luthfi.

Ia menyatakan, jawaban pemerintah selama ini hanya formalitas tanpa implementasi nyata. Luthfi juga menilai Undang-Undang Cipta Kerja berdampak buruk bagi pekerja.

“Kami menuntut evaluasi total kinerja Disnaker Jombang. Negara seharusnya hadir menjamin kesejahteraan buruh. Kenaikan UMK 2026 sebesar 8 sampai 10 persen adalah hal yang fundamental,” ujarnya.

Luthfi turut menyoroti kondisi pekerja sektor aplikasi, seperti kurir, yang dinilai belum mendapat perlindungan dan jaminan kerja layak.

Selain tuntutan utama tersebut, aksi juga menuntut evaluasi tunjangan perumahan dan operasional DPRD, serta pembekuan dan evaluasi Lembaga Depekab, LKS Tripartit, dan Deteksi Dini.

Usai berorasi, perwakilan massa diterima dalam audiensi bersama anggota DPRD dan Disnaker Jombang. Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Rusdiyanto, menyatakan pihaknya mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.

“Seluruh aspirasi teman-teman SARBUMUSI sudah kami rangkum. Kami akan menindaklanjuti sesuai tahapan dan kewenangan yang ada,” kata Isawan.

Ia menjelaskan, pengawasan ketenagakerjaan sebagian merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, Disnaker Jombang tetap melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar.

“Kami bekerja sesuai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbaikan di lapangan memang membutuhkan proses dan dukungan semua pihak,” jelasnya.

Terkait isu pekerja aplikasi dan lembaga ketenagakerjaan, Isawan menegaskan pihaknya terbuka terhadap evaluasi.

“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keharmonisan hubungan industrial melalui pembinaan, dialog, dan mediasi. Kami juga siap memfasilitasi aspirasi pekerja sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Perkuat Sinergi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Sambangi PWI Bojonegoro

Abrori — Mon, 15 Dec 2025 13:00:07 +0700

BOJONEGORO, SJP — Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Budiono, menyambangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro, Senin (15/12/2025).

Kunjungan ini merupakan wujud dukungan nyata dari legislatif terhadap organisasi pers sekaligus upaya mempererat komunikasi strategis.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban tersebut diterima langsung oleh Ketua PWI Bojonegoro terpilih periode 2025-2028, Sasmito, beserta jajaran pengurus baru.

Budiono, yang dikenal aktif menjalin kemitraan dengan insan pers, menyatakan bahwa kehadirannya bertujuan utama untuk memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan PWI yang baru.

Ia menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"Kami datang ke sini pertama tentu untuk menjalin komunikasi yang lebih erat lagi. Kedua, memberikan support penuh kepada PWI Bojonegoro di bawah kepemimpinan Mas Sasmito yang baru terpilih," ujar Budiono.

Ia berharap sinergi antara DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum, dengan PWI Bojonegoro dapat terus terjalin secara konstruktif.

"Pers adalah mitra strategis. Saya yakin, dengan kepengurusan yang baru ini, PWI Bojonegoro akan semakin profesional dan konstruktif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWI Bojonegoro terpilih, Sasmito, mengapresiasi tinggi kunjungan dari perwakilan rakyat di tingkat provinsi ini. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan energi positif bagi organisasinya.

Ia menegaskan komitmen PWI Bojonegoro untuk senantiasa meningkatkan kapasitas anggotanya, menjaga profesionalitas, dan berfungsi sebagai jembatan informasi yang akurat serta berimbang bagi publik.

Kunjungan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini ditutup dengan diskusi ringan mengenai isu-isu terkini di wilayah Bojonegoro, memperkuat janji kemitraan yang berkelanjutan.

"Terima kasih atas kunjungan dan dukungan dari Bapak Budiono selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim. Ini adalah energi positif bagi kami untuk menjalankan amanah organisasi," tandas Sasmito. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hadiri Tradisi Wiwit Panen Raya, Anggota DPRD Jombang Terima Aspirasi Pompanisasi dan Perbaikan Jalan

Achmad Fredi — Sun, 14 Dec 2025 15:06:24 +0700

JOMBANG, SJP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Andik Basuki Rahmat, menghadiri dan menerima langsung aspirasi dari petani dalam acara tradisi 'Wiwit Panen Raya Padi' di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, pada Ahad (14/12/2025).

Dalam kesempatan itu, petani menyampaikan dua pokok permintaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Pertama, terkait jaminan ketersediaan air melalui pembangunan sumur bor atau sistem pompanisasi. Kedua, mengenai perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak untuk kelancaran transportasi hasil pertanian.

"Dua hal utama yang disampaikan, pengadaan air melalui pompanisasi dan perbaikan Jalan Usaha Tani," ujar Andik yang akrab disapa Pakde Andik kepada awak media.

Politikus Partai Golkar ini menilai acara adat panen tersebut menjadi ruang dialog yang efektif bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan yang kerap kurang mendapat perhatian.

"Mereka meminta saya untuk turut memperjuangkan aspirasi ini dan membangun kemandirian desa di sektor pertanian," imbuhnya.

Andik menegaskan bahwa aspirasi tersebut sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan, sehingga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui proses anggaran.

"Kami berkomitmen, insya Allah akan dibantu melalui perubahan anggaran 2026 dan APBD 2027," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cangkringrandu, Wisnu Widodo, menyatakan bahwa undangan kepada anggota dewan sengaja dilakukan agar ada perhatian serius terhadap kendala yang dihadapi petani.

"Kami mengundang Pak Andik untuk bersama-sama memikirkan solusi guna meningkatkan hasil produksi petani," kata Wisnu.

Acara tradisi wiwit panen raya tersebut tidak hanya menjadi pelestarian budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat pertanian kepada pemangku kebijakan. (*)

Editor : Danu

Lima Kali Pemilihan Ketua DPD, Golkar Nganjuk Evaluasi Dinamika Internal

Kuswanto — Sun, 07 Dec 2025 23:33:52 +0700

NGANJUK, SJP – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Adi Wibowo, mengonfirmasi bahwa selama rangkaian penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar ke-11, telah tercatat lima kali proses pemilihan Ketua DPD Golkar Nganjuk berlangsung.

"Sejauh ini, dalam rentang penyelenggaraan Musda ke-11 yang dimulai beberapa bulan lalu, kita telah merekam lima kali proses pemilihan Ketua DPD yang telah dilaksanakan di Nganjuk yang telah menyelesaikan ajang internalnya," ujar Adi Wibowo, Ahad (7/12/2025).

Ia menjelaskan, dalam setiap proses tersebut, dinamika kompetisi berjalan keras dan menghasilkan eliminasi alami terhadap kandidat yang kalah.

"Setiap proses pemilihan ini, lima kali bertanding, kenyataannya dari pengalaman itu, setiap bertanding, yang kalah pasti out, kenyataannya turun satu persatu terus selama lima kali ini, dengan pengalaman itu, kita terus mengkaji biar tidak terulang lagi," jelasnya.

Adi menegaskan, seluruh proses pemilihan berjalan sesuai prosedur dan pihaknya berharap tidak terjadi lagi situasi serupa.

"Semua lima kali pemilihan berjalan dengan sesuai prosedur, kita tidak mau terulang kasus serupa seperti ini," tambahnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar itu juga berharap pengurus yang terpilih dapat segera bergerak memperkuat konsolidasi internal dan mempererat kekompakan kader.

"Kita berharap pengurus DPD yang terpilih itu bisa segera bergerak untuk memperkuat basis partai dan menjalankan program kerja yang selaras dengan arahan pusat," ungkapnya.

Terkait konflik di tubuh Golkar Nganjuk, Adi Wibowo tidak menampik bahwa perbedaan pendapat kerap terjadi. Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi soliditas eksternal partai.

"Kalau konflik di Golkar banyak. Karena disana banyak perbedaan, contohnya pendapat dan visi berbeda. Namun Adi menjelaskan, meskipun di Golkar ada masalah internal tapi kalau di luar kita satu, itulah ciri khas partai Golkar di Nganjuk," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Maria Tungga Dewi Mundur dari Pencalonan Ketua DPD Golkar Nganjuk, Begini Penjelasannya

Kuswanto — Sun, 07 Dec 2025 23:02:58 +0700

NGANJUK, SJP – Eks Ketua DPD Golkar Nganjuk, Maria Tungga Dewi, resmi mengundurkan diri dari pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk. Keputusan tersebut diambil satu minggu sebelum pelaksanaan pencalonan, setelah adanya kompromi politik serta kesepakatan dengan calon lain yang juga merupakan sekretaris DPD Partai Golkar.

"Satu minggu sebelum pencalonan waktu ini, memang ada pertarungan keras, yang artinya ada dua calon, di mana sekertaris mencalonkan ketua dan Ketua DPD juga mencalonkan, dan keduanya sama-sama mengklaim dapat dukungan, itupun sampai satu minggu pelaksanaan Musda ini mereka siap. Namun ada komunikasi khusus, Maria mengundurkan diri," kata Ketua Ormas MGR yang juga pendiri awal Golkar, Firman Adi, kepada Suarajatimpost, Ahad (7/12/2025).

Dengan mundurnya Maria, Firman menjelaskan, kini hanya tersisa satu calon Ketua DPD Golkar, yaitu Moch. Safi'i yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar. Karena hanya ada satu kandidat, maka penetapan ketua dilakukan secara aklamasi.

"Dengan hanya satu calon, maka dengan sendirinya Musda akan musyawarah mufakat dan Moch Safi'i akan terpilih secara aklamasi," ujar Firman.

Terkait pertanyaan apakah Maria memiliki ambisi untuk tetap maju, Firman menyebut dinamika politik internal sempat memanas. Ia menjelaskan, dukungan kepada Maria mulai melemah menjelang pencalonan.

"Yang namanya pertarungan awalnya ya fight, karena mendekati situasi ini banyak pendukungnya yang lari, dan itu melihat situasi, kalau tidak memungkinkan akan kalah, jalan satu satunya ya mengundurkan diri," katanya.

"Tidak tanggung-tanggung penyataan mundur Maria sebelum pencalonan, dikarenakan pendukungnya banyak yang lari," imbuh Firman.

Firman menambahkan, pihaknya kini menunggu pembentukan tim formatur oleh ketua terpilih dalam sidang paripurna nanti. Ia juga membenarkan, sebelum pencalonan terjadi gesekan internal terkait klaim dukungan.

"Konflik klaim antar pendukungnya memang ada, ditunggu nanti ada tim formatur yang mengatur," papar Firman Adi.

Sementara itu, mantan Ketua DPD Golkar Nganjuk, Maria Tungga Dewi, menyampaikan, keputusan mundurnya telah dilakukan sesuai prosedur.

Ia mengaku legawa tidak mencalonkan kembali demi memberi ruang regenerasi dan semangat baru di tubuh Golkar Nganjuk.

"Jujur, saya tidak mencalonkan lagi, supaya ada regenerasi baru dengan harapan baru," singkat Maria sambil tersenyum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Data Pemilih Bermasalah, Bawaslu Layangkan Saran Perbaikan ke KPU Blitar

Ninda Kinanti — Thu, 04 Dec 2025 21:32:42 +0700

BLITAR, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar resmi melayangkan saran perbaikan kepada KPU terkait sejumlah temuan data pemilih yang dinilai bermasalah.

Saran perbaikan itu diberikan kepada KPU, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

Di mana, saran perbaikan itu dikeluarkan menjelang pelaksanaan rapat pleno PDPB Triwulan IV. Setelah sebelumnya, pada 30 Oktober 2025 Bawaslu telah memberikan surat imbauan. Namun, karena belum mendapatkan respon, Bawaslu menindaklanjuti dengan melayangkan saran perbaikan.

"Dalam surat saran perbaikan itu, kami turut melampirkan ratusan data pemilih hasil pengawasan dan uji petik yang mencangkup berbagai dinamika. Antara lain, adanya pemilih baru sejumlah 240, pensiun Polri terdapat 2, pensiun TNI ada 4, pemilih pindah keluar sebanyak 25, pemilih pindah masuk ada 13, dan pemilih meninggal dunia sejumlah 73," terang Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Jaka Wandira, Kamis (4/12/2025).

Menurut Jaka, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pencegahan untuk menjaga akurasi daftar pemilih sejak masa non-pemilihan.

Dia meminta KPU segera berkoordinasi dengan Dispendukcapil dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Model A-Daftar Perubahan Pemilih PDPB untuk memastikan ketepatan data.

"KPU juga perlu mempedomani ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Terutama terkait prosedur pembaruan data pemilih yang bersifat rutin, wajib, dan disertai mekanisme pencocokan serta klarifikasi berdasarkan bukti kependudukan yang sah. Karena integritas data pemilih adalah pondasi demokrasi yang sehat, dan setiap dinamika data haru dilakukan secara tepat, akurat dan transparan," tegasnya.

Dengan penyampaian saran perbaikan ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal daftar pemilih agar tetap valid, mutakhir, dan akuntabel sebagai bagian dari pengawasan pemilu yang profesional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Coktas di Bakung Blitar Disorot Bawaslu, Kasus Data Ganda Jadi Temuan Penting

Ninda Kinanti — Wed, 26 Nov 2025 19:41:32 +0700

BLITAR, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar di Desa Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung.

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih berlangsung akurat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Jaka Wandira bersama staf turun langsung mendampingi proses coktas yang dilakukan KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Fokus pengawasan diarahkan pada data pemilih yang terindikasi memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan satu kasus data ganda atas nama Sukini yang tercatat dua kali dalam daftar pemilih.

"Setelah dilakukan verifikasi lapangan, dipastikan bahwa pemilih tersebut adalah satu orang yang belum pernah melakukan perekaman administrasi kependudukan," ujar Jaka, Rabu (26/11/2025).

Jaka menyebut mengingat pemilih itu berusia 83 tahun, petugas Dispendukcapil langsung melakukan perekaman biometrik. Ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan yang bersangkutan tercatat secara sah, sekaligus mencegah adanya duplikasi data di kemudian hari.

"Tahapan coktas ini merupakan kegiatan yang penting dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih yang valid menjadi pondasi pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil," tegas Jaka.

Lebih lanjut Jaka menambahkan pihaknya juga menekankan bahwa pengawasan terhadap proses coktas akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Langkah ini diharapkan dapat menjamin setiap warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih secara sah dan dianggap menjaga integritas pemilihan di Kabupaten Blitar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Desa Bukor Wringin Bondowoso Launching Aplikasi BULAT, Wujud Transformasi Menuju Desa Digital

Rizqi Ardian — Mon, 24 Nov 2025 10:07:00 +0700

BONDOWOSO, SJP – Desa Bukor, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, resmi meluncurkan aplikasi layanan desa berbasis digital bernama BULAT (Bukor Layanan Tepat) dalam acara Selamatan Desa yang digelar pada Ahad (23/11/2025) malam.

Langkah ini menjadi pijakan penting bagi Bukor sebagai desa harapan presiden sekaligus desa yang tengah mempercepat transformasi menuju digitalisasi pelayanan publik.

Kepala Desa Bukor, Mathari, menjelaskan, peluncuran aplikasi BULAT merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

Digitalisasi, kata dia, bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi desa untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman.

“Sekarang sudah dituntut desa digital, bukan kepentingan tapi kebutuhan. Kita butuh ini, makanya kita buat aplikasi BULAT,” ujarnya, saat dikonfirmasi pada Senin (24/11/2025).

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Mulai dari pengajuan surat, akses data sosial seperti tingkat kemiskinan, hingga membuka lapak usaha secara digital dapat dilakukan hanya melalui gawai masing-masing warga.

Mathari yang juga sebagai ketua SKAK ini menegaskan, seluruh perangkat desa sudah mendapatkan pelatihan untuk mengelola sistem digital tersebut.

“Kita sudah ajari semua perangkat desa. Alhamdulillah perangkat saya sudah bisa di situ,” katanya.

Selain mengedepankan transformasi digital, kegiatan selamatan desa atau yang dikenal dengan istilah Kadisah, juga tetap memegang nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat Bukor. Ia menegaskan bahwa digitalisasi tidak akan menghapus identitas budaya desa.

“Kadisah ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Harapan saya kepada generasi muda, adat ini tetap dijaga, sementara digitalisasi dikembangkan. Ke depan pasti kebutuhan kita adalah digital,” ujarnya.

Dengan perpaduan antara pelestarian adat dan inovasi digital, Mathari berharap Desa Bukor dapat menjadi contoh desa modern yang tetap memegang akar tradisinya sekaligus mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik di era teknologi.

"Ini adalah harapan besar kami untuk mewujudkan desa digital, sesuai dengan harapan dari Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Golkar Masih Solid Dukung Visi Misi Bupati Bondowoso

Rizqi Ardian — Mon, 24 Nov 2025 08:30:33 +0700

BONDOWOSO, SJP – Peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Kabupaten Bondowoso berlangsung meriah di Lapangan Koncer, Ahad (23/11/2025). Pada momentum itu, Ketua DPD Golkar Bondowoso, Ady Kriesna, menegaskan, jika seluruh kader Golkar dari tingkat bawah hingga atas solid mendukung kesuksesan visi “Bondowoso Berkah”.

Ady Kriesna menyampaikan, tema peringatan tahun ini, “Golkar Solid Indonesia Maju, Golkar Solid Bondowoso Berkah”, menggambarkan komitmen penuh partai untuk mendukung kepemimpinan Bupati Bondowoso.

Menurutnya, bupati saat ini, Abdul Hamid Wahid, adalah figur yang bekerja sunyi, tanpa sensasi, dan fokus menjalankan pembangunan dengan hati.

“Bupati kita bukan pemimpin yang mengejar pencitraan. Beliau bekerja sungguh-sungguh untuk menata Bondowoso Berkah,” ujarnya.

Kriesna menilai, di tahun pertama kepemimpinan, sejumlah fondasi pembangunan telah terlihat hasilnya. Ia menyebut perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah, bantuan pupuk bagi petani tembakau, asuransi pertanian, hingga program "Bondowoso Menyala" sebagai bukti langkah konkret pemerintah daerah meski di tengah tekanan fiskal.

“Kalau fondasi tidak dibangun, itu seperti rumah di atas padang pasir. Meskipun fiskal kita terbatas, bupati tetap mampu menjalankan visi-misinya,” tambah wakil Ketua DPRD ini.

Terkait posisi Golkar dalam pemerintahan, Kriesna tegas katakan, partainya merupakan the idea of party, partai yang memberi masukan dan kritik konstruktif.

“Kalau bisa diselesaikan dengan tersenyum, untuk apa marah-marah?” katanya menirukan wejangan senior Golkar.

Acara HUT kali ini juga melibatkan banyak pihak. Golkar Bondowoso menggandeng Rumah Sakit Mitra Medika untuk layanan cek kesehatan, PMI untuk donor darah, serta UMKM lokal termasuk Kopi Kepi yang menyediakan seribu gelas kopi gratis. Selain itu, tersedia pasar UMKM dan layanan potong rambut gratis untuk masyarakat.

Peringatan HUT ke-61 Golkar di Bondowoso tersebut bukan hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga upaya memperkuat sinergi antara partai, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Bondowoso Berkah. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Dukung Gerakan Ekonomi Perempuan, Ubaidillah Beri Mobil ke Fatayat NU Bondowoso

Rizqi Ardian — Sat, 22 Nov 2025 17:04:14 +0700

BONDOWOSO, SJP - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ubaidillah, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan penguatan organisasi keagamaan di Kabupaten Bondowoso.

Di Pendopo Raden Bagus Assra, ia menyerahkan satu unit mobil operasional kepada Pengurus Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Bondowoso sebagai bentuk dukungan nyata terhadap gerakan sosial dan ekonomi yang dijalankan organisasi tersebut.

Ubaidillah yang juga merupakan putra daerah Bondowoso mengatakan, bantuannya bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk memperkuat peran Fatayat dalam masyarakat.

“Sebagai putra daerah dan anggota DPRD Jawa Timur, saya ingin berkhidmat kepada NU. Entah disebut Bapak Angkat atau apa pun, yang penting saya ingin mendukung kegiatan Fatayat. Saya berjanji memberikan program setiap bulan agar kegiatan sosial, pelatihan, dan pemberdayaan bisa terus berjalan,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia menilai Fatayat NU merupakan salah satu organisasi perempuan yang aktif memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari pendampingan sosial, pelatihan ekonomi, hingga edukasi di tingkat kecamatan dan desa.

Lebih jauh, Ubaidillah berharap mobil operasional tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan kegiatan Fatayat, terutama dalam program-program penguatan ekonomi perempuan.

“Saya ingin kegiatan Fatayat bukan hanya seremoni. Harus bergerak ke pelatihan ekonomi seperti memasak, catering, dan keterampilan lain yang bisa meningkatkan skill dan membantu ekonomi keluarga,” tambahnya.

Selain mobil operasional, Ubaidillah menyatakan akan memberikan dukungan lain kepada Fatayat NU, termasuk bantuan program, peningkatan kapasitas, dan kerja sama berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pesantren, hingga instansi pemerintah.

Ia berharap Fatayat dapat terus berinovasi dan hadir sebagai garda depan pemberdayaan perempuan dan keluarga di Bondowoso.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Bondowoso, Liniatul Ma’lufah menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, kendaraan operasional ini akan sangat membantu untuk memperlancar mobilitas kader dalam menjalankan program terutama di wilayah kecamatan dan desa.

“Mobil ini membantu teman-teman yang kesulitan menghadiri kegiatan di Bondowoso, termasuk turba ke PAC dan kegiatan parenting,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Fatayat NU Bondowoso tengah memperkuat berbagai program pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan, parenting, hingga pembentukan pesantren ramah anak.

“Dengan adanya dukungan sarana operasional, kami optimistis jangkauan dan dampak program bisa semakin besar,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fraksi PKB Nganjuk Gelar Tasyakuran Penganugerahan Pahlawan Nasional

Kuswanto — Sat, 15 Nov 2025 16:30:18 +0700

NGANJUK, SJP – Suasana khidmat dan penuh kebersamaan mewarnai acara tasyakuran yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 kepada tiga tokoh bangsa: K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syaikhona Kholil Bangkalan, dan aktivis buruh Marsinah, Sabtu (14/11/2025), di ruang rapat Fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk.

Acara tasyakuran dipimpin langsung oleh H. Ulum Basthomi, Ketua DPRD Nganjuk yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Nganjuk. Kehadiran lintas fraksi menjadi sorotan utama, dengan turut hadirnya para wakil ketua DPRD, ketua komisi, anggota Fraksi PKB, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi lainnya.

Partisipasi lintas fraksi ini menunjukkan dukungan dan penghargaan kolektif terhadap penganugerahan gelar pahlawan, sekaligus memperlihatkan bahwa keteladanan dari ketiga tokoh tersebut melampaui batas-batas politik.

Dalam sambutannya, H. Ulum Basthomi menyampaikan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional bagi ketiga tokoh besar ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya, dan seluruh Indonesia.

“Gus Dur mengajarkan kita nilai kemanusiaan dan pluralisme, Syaikhona Kholil memberikan teladan keilmuan dan perjuangan pesantren, sementara Marsinah menjadi simbol keberanian dan hak-hak kaum buruh. Mereka adalah inspirasi yang relevan untuk lintas generasi,” tegas H. Ulum Basthomi.

Sebagai simbol syukur dan kekompakan, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh K.H. Asrori Arif didampingi H. Ulum Basthomi, Pimpinan Fraksi PKB DPRD Nganjuk, Mochamad Mashuri, Gus Nasikul Khoirul Abadi, segenap anggota fraksi, serta perwakilan buruh dan pekerja.

Momen pemotongan tumpeng ini mempererat kebersamaan para legislator dan menjadi penanda harapan agar semangat perjuangan para pahlawan terus diwariskan dalam pelaksanaan tugas-tugas parlemen.

Selain doa bersama dan ramah tamah, acara juga diisi dengan diskusi ringan mengenai nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan bagaimana semangat tersebut dapat diimplementasikan dalam agenda pembangunan daerah.

Di akhir kegiatan, Fraksi PKB Nganjuk menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keberanian, dan keadilan yang telah dicontohkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Syaikhona Kholil Bangkalan, dan Marsinah. (*)

Editor: Syaiful Aries

Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Golkar Jombang Gelar Tasyakuran

Achmad Fredi — Thu, 13 Nov 2025 15:00:39 +0700

JOMBANG, SJP– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Jombang menggelar acara tasyakuran sebagai wujud syukur atas penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar Soeharto.

Gelar kehormatan tersebut dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Acara yang dilangsungkan di kantor DPD Golkar Jombang ini dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, simpatisan, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, dan refleksi mengenai kiprah panjang Jenderal Soeharto dalam membangun fondasi bangsa.

Ketua DPD Golkar Jombang, Andik Basuki Rahmat, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keputusan Presiden Prabowo tersebut.

Ia mengatakan bahwa pendiri Partai Golkar itu, terlepas dari pro dan kontra, kini secara resmi telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

"Perintah dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) kita diwajibkan kepada semua DPD Partai Golkar, baik kota, kabupaten, maupun provinsi, supaya melakukan satu kegiatan tasyakuran," ucap Andik kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Menurut dia, gelar ini merupakan bentuk penghormatan negara atas sumbangsih Presiden RI kedua tersebut dalam menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

"Bagi kami, Pak Harto bukan hanya tokoh besar Golkar, tapi juga simbol pembangunan, kedisiplinan, dan pengabdian kepada negara. Gelar ini sangat layak diberikan," tegasnya.

Ia turut mengutip pernyataan Profesor Mahfud MD, yang menyebutkan bahwa penetapan gelar pahlawan untuk Soeharto telah memenuhi 13 kriteria persyaratan. Salah satunya adalah pengakuan dunia kepada Soeharto sebagai Bapak Pembangunan.

"Termasuk pada masanya, Indonesia mengalami swasembada pangan," imbuhnya.

Selain Soeharto, Andik juga menyampaikan rasa bangga dan syukur atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan tokoh nasional kelahiran Kabupaten Jombang.

Andik mengajak kepada seluruh kader dan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dalam membangun bangsa.

"Perjuangan membangun bangsa harus terus dilanjutkan oleh generasi sekarang, termasuk kader-kader Golkar di Jombang," tutupnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Golkar Mojokerto Sambut Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Syaiful Aries — Wed, 12 Nov 2025 10:30:08 +0700

MOJOKERTO, SJP– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Mojokerto menyambut hangat dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Sebagai wujud syukur, DPD Golkar Kabupaten Mojokerto menggelar tasyakuran, doa bersama, dan pemotongan tumpeng yang didedikasikan untuk kemajuan serta kesejahteraan bangsa.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Mojokerto, Winajat, menekankan bahwa sosok Soeharto merupakan inisiator utama pembangunan Indonesia yang jasanya tercatat membawa Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

"Terima kasih kepada Pemerintahan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto atau Pak Harto," ujar Winajat kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Winajat berpandangan bahwa Soeharto adalah Bapak Pembangunan yang berhasil mengubah kondisi Indonesia dari ketertinggalan menjadi negara yang diakui dunia sebagai Macan Asia pada masanya.

Menurutnya, penganugerahan gelar pahlawan ini bukan sekadar bentuk penghargaan semata, melainkan merupakan pengakuan resmi atas legasi pembangunan yang ditinggalkan Soeharto dan hingga kini masih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Momentum penganugerahan ini disebut Winajat sebagai pengingat dan refleksi bagi seluruh kader Golkar di Kabupaten Mojokerto untuk terus meneladani etos kerja yang diwariskan Soeharto.

Secara khusus, ia menyoroti semangat pengabdian dan kedisiplinan tinggi yang ditunjukkan oleh Soeharto selama masa kepemimpinannya.

"Kami akan terus meneladani semangat kerja keras, disiplin, serta komitmen beliau terhadap pembangunan bangsa. Golkar Mojokerto siap melanjutkan cita-cita dan semangat perjuangan beliau dalam membangun Indonesia yang adil dan makmur," tegasnya.

Winajat juga mengajak seluruh jajaran kader untuk menjadikan semangat kepemimpinan dan pengabdian Soeharto sebagai teladan yang patut dicontoh.

"Penganugerahan ini menjadi momentum refleksi dan teladan. Kami mendoakan agar jasa dan pengabdian almarhum menjadi amal ibadah serta dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia," pungkasnya. (**)

Editor: Syaiful Aries

Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Antara Kontroversi dan Sikap Mikul Duwur Mendhem Jero

Redaksi — Wed, 12 Nov 2025 07:02:13 +0700

SURABAYA, SJP–Penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat.

Pengamat politik asal Surabaya, Iksan Rosidi, menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu dicermati terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kontroversi Adalah Keniscayaan Sejarah

Iksan Rosidi menyatakan bahwa perdebatan mengenai layak atau tidaknya gelar tersebut dianugerahkan kepada Soeharto adalah hal yang wajar dan niscaya. Pro dan kontra yang muncul di masyarakat merupakan konsekuensi logis.

"Mengingat Soeharto adalah salah satu tokoh besar yang lahir bukan hanya untuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia, namun lebih dari itu, juga sosok yang mewarnai dan mengarahkan jalannya sejarah Indonesia sebagai bangsa dan sebuah negara," ujar Iksan Rosidi dalam keterangan tertulis yang diterima suarajatimpost.com, Rabu (12/11/2025).

Menurut dia, setiap tokoh besar lahir bersama kontroversi besar yang menyertainya. Soeharto memiliki peran yang tidak terbantahkan, seperti dalam revolusi fisik untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta perannya dalam menumpas Pemberontakan PKI dan membasmi cengkeraman ideologi komunis pada masanya.

Jejak Pembangunan dan Sisi Kelam Pemerintahan

Iksan juga menekankan bahwa visi pembangunan yang diusung Soeharto selama memimpin telah meninggalkan banyak legacy. Prestasi ini, terutama dalam hal pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan perlindungan bagi rakyat miskin pedesaan, diakui tidak hanya oleh bangsa Indonesia tetapi juga oleh dunia internasional.

Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa masa jabatan Soeharto berakhir akibat gejolak ekonomi dan ketidakpuasan rakyat karena maraknya kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

"Bahwa pada akhir masa jabatannya Soeharto harus turun karena gejolak ekonomi dan ketidakpuasan rakyat karena maraknya kasus KKN, hal itu adalah sisi lain yang tidak serta-merta menghapus peran Soeharto bagi Indonesia," tegasnya.

Apresiasi dan Bahasa Politik Presiden Prabowo

Dalam konteks inilah, Iksan menilai keputusan Presiden Prabowo layak diapresiasi. Pemberian gelar pahlawan ini, lanjut Rosidi, dapat diartikan sebagai bahasa politik Prabowo sebagai Kepala Negara.

"Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto lebih jauh dapat diartikan sebagai bahasa politik beliau sebagai Kepala Negara untuk mengajarkan kepada bangsa Indonesia agar selalu berlaku Mikul Duwur Mendhem Jero kepada para pendahulu," jelasnya.

Falsafah Jawa Mikul Duwur Mendhem Jero (menjunjung tinggi yang baik, mengubur dalam-dalam yang buruk) diartikan bahwa kesalahan-kesalahan Soeharto yang tidak layak dicontoh harus dicatat sebagai pelajaran, tetapi darma bakti dan jasa besarnya untuk bangsa dan negara harus dihargai dan diangkat setinggi-tingginya.

Legacy Memaafkan dan Kebesaran Hati

Lebih lanjut, Iksan Rosidi melihat adanya dimensi personal dan politik yang ingin dicatatkan oleh Presiden Prabowo bagi bangsa Indonesia.

"Prabowo juga ingin mencatatkan legacy dirinya bagi bangsa Indonesia. Suatu saat nanti ingin dikenang sebagai presiden yang memilih pendekatan memaafkan dan kebesaran hati kepada pendahulu-pendahulunya," ujarnya.

Keputusan ini menjadi sorotan mengingat pada akhir masa hidupnya, Soeharto pernah menganggap Prabowo sebagai musuh politik, yang berujung pada hilangnya kewarganegaraan dan status pelarian politik Prabowo selama beberapa tahun di luar negeri. Namun, alih-alih menyimpan dendam, Prabowo justru memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. (**)

Editor: Syaiful Aries

HUT ke&14, Nasdem Malang Targetkan Seluruh Dapil Terisi di Pemilu 2029

Ashril Hafid — Tue, 11 Nov 2025 22:47:44 +0700

MALANG, SJP – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai Nasdem menjadi momentum penting bagi DPD Nasdem Kabupaten Malang untuk memperkuat konsolidasi hingga akar rumput.

Partai bentukan Surya Paloh ini menegaskan tekad menghadapi Pemilu 2029 dengan target besar bahkan semangat terasa hingga ke daerah.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang, Jajuk Sulistyawati, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-14 ini menjadi ajang refleksi sekaligus peneguhan arah perjuangan partai.

“Tahun 2029 semua dapil di Malang Raya, baik RI, Provinsi, Kabupaten, Kota ini harus ada minimal satu. Satu dapil, satu DPR, satu kursi. Target saya itu,” ujar Jajuk, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, keberhasilan partai tidak diukur dari banyaknya kursi semata, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

“Kursi kita besar, kalau kita nggak manfaat juga buat apa. Artinya dua-duanya harus terjawab. Kalau membesarkan partai itu hukumnya wajib, tapi manfaat untuk masyarakat juga wajib,” katanya.

Menurut Jajuk, DPD Nasdem Kabupaten Malang akan terus memperkuat konsolidasi dan kaderisasi di semua tingkatan. Upaya ini dilakukan agar kursi di Dapil 6 (Singosari, Pakis, Lawang) yang sempat hilang dapat kembali diraih pada 2029.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Fraksi Nasdem, Amarta Faza, menyebut peringatan HUT ke-14 Nasdem menjadi simbol konsistensi partai sebagai pelopor gerakan perubahan.

“Nasdem konsisten mengusung gerakan perubahan, bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapannya, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” ujar Faza sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, peringatan HUT tahun ini digelar secara nasional melalui Zoom Meeting bersama seluruh kader Partai Nasdem di Indonesia.

Kegiatan daring itu menjadi simbol bahwa Nasdem adalah partai modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Puncaknya hari ini, kita rayakan tasyakuran melalui Zoom Meeting nasional bersama seluruh anggota partai, sekaligus berbagi sembako bagi masyarakat sekitar. Ini bukti bahwa Nasdem hadir dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial,” tambahnya.

Sementara itu, dalam arahannya melalui zoom meeting nasional, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menekankan pentingnya keteladanan dan komitmen kader dalam menjaga semangat perubahan.

“Membawa misi besar gerakan perubahan tidak mudah. Diperlukan ketangguhan, dedikasi, dan kesadaran diri agar partai ini tetap konsisten menjadi pelopor politik kebangsaan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat,” tutur Surya Paloh dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan 14 tahun Partai Nasdem adalah hasil kerja keras dan keyakinan kolektif seluruh kader.

“Kita harus terus mensyukuri capaian ini, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan setiap langkah politik kita memberi arti bagi bangsa," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Soeharto Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, Golkar Jombang Apresiasi Presiden Prabowo

Achmad Fredi — Tue, 11 Nov 2025 11:14:59 +0700

JOMBANG, SJP– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jombang menyambut baik penetapan Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.

Gelar kehormatan ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2025.

Bagi kader Partai Golkar Jombang, sosok almarhum Soeharto dinilai sebagai cerminan pembangunan Indonesia. Soeharto, yang juga dikenal di kalangan anggota partai berlambang pohon beringin sebagai Bapak Pembangunan, diyakini telah meletakkan fondasi penting bagi kemajuan bangsa.

Ketua DPD Partai Golkar Jombang, Andik Basuki Rahmat, secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mengapresiasi pemberian gelar Pahlawan kepada Presiden Soeharto," ujar Andik Basuki Rahmat, Selasa (11/11/2025).

Ia berharap penetapan ini dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Ia mengajak masyarakat untuk meninjau kembali rekam jejak kepemimpinan Soeharto, terutama pada masa-masa transisi awal pembangunan negara.

"Semoga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, karena beliau sebagai Bapak Pembangunan, dan membawa negara pernah mengalami swasembada pangan," tambahnya.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto diresmikan melalui upacara kenegaraan yang digelar pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan resmi penobatan tersebut.

Soeharto, dengan bidang perjuangan Perjuangan Bersenjata dan Politik, tercatat dalam daftar 10 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025.

Berikut adalah daftar lengkap 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025:

1. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur (Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto – Jawa Tengah (Perjuangan Bersenjata dan Politik)

3. Marsinah – Jawa Timur (Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat (Perjuangan Hukum dan Politik)

5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat (Perjuangan Pendidikan Islam)

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah (Perjuangan Bersenjata)

7. Sultan Muhammad Salahuddin – NTB (Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur (Perjuangan Pendidikan Islam)

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara (Perjuangan Bersenjata)

10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara (Perjuangan Politik dan Diplomasi). (*)

Editor: Syaiful Aries

GUSDURian: Gelar Pahlawan untuk Soeharto adalah Pengkhianatan terhadap Reformasi

Redaksi — Tue, 11 Nov 2025 08:40:41 +0700

JAKARTA, SJP — Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai penolakan dari Jaringan GUSDURian. Organisasi yang didirikan untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan Gus Dur tersebut menilai kebijakan itu merupakan langkah yang mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi.

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sangat tidak tepat. Ia menegaskan, rekam jejak Soeharto selama berkuasa justru bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memimpin rezim yang penuh pelanggaran HAM, korupsi, represi politik, dan pembungkaman kebebasan sipil. Itu semua adalah dosa besar terhadap demokrasi. Memberinya gelar pahlawan berarti mengkhianati gerakan reformasi yang menumbangkan kekuasaan otoriter itu,” ujar Alissa Wahid dalam pernyataannya, Sabtu (9/11/2025).

Menurut Alissa, pemberian gelar tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak peka terhadap luka sejarah bangsa. Ia menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang dinilai tidak arif, karena lebih dipengaruhi oleh relasi keluarga dan politik dibandingkan penilaian moral dan historis.

Lebih lanjut, Jaringan GUSDURian mendesak agar pemerintah lebih selektif dalam menetapkan gelar Pahlawan Nasional di masa mendatang. Gelar tersebut, kata Alissa, seharusnya diberikan hanya kepada tokoh yang memiliki integritas moral tinggi, rela berkorban demi rakyat, serta menjunjung kemanusiaan dan keadilan.

“Yang membuat seseorang layak disebut pahlawan bukan jabatan atau kekuasaannya, melainkan karakter moral dan etisnya. Seorang pahlawan adalah mereka yang mengangkat martabat manusia, bukan yang mengorbankannya demi kekuasaan,” tegas Alissa.

Jaringan GUSDURian menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga preseden buruk bagi bangsa. Tindakan ini dianggap mengaburkan sejarah dan mengikis nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata rakyat Indonesia. (**)

Editor: Danu

Legislator Jatim Sri Wahyuni Raih DetikJatim Awards 2025 sebagai Pejuang Hak Kesehatan Masyarakat

Abrori — Fri, 07 Nov 2025 08:00:03 +0700

BOJONEGORO, SJP–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Wahyuni, meraih penghargaan bergengsi Anugerah Figur Akselerator Kemajuan dalam kategori Pejuang Hak Kesehatan Masyarakat pada ajang DetikJatim Awards 2025.

Legislator dari Partai Demokrat yang akrab disapa Mbak Yun ini secara khusus mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh pihak yang berada di garda terdepan sektor kesehatan di Jawa Timur.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat yang tak henti berjuang demi mewujudkan hak kesehatan bagi semua warga,” ujar Sri Wahyuni, membenarkan perolehan anugerah tersebut.

Latar belakang Sri Wahyuni sebagai seorang perawat profesional selama 25 tahun (1999–2024) menjadi modal utama saat ia memulai langkahnya di ranah legislatif DPRD Jatim sejak tahun 2024.

Setelah resmi menjabat sebagai wakil rakyat, perempuan yang juga mengemban amanah sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Politik Perempuan, LHKP PWMU Jatim ini langsung menunjukkan kinerja akseleratif.

Beberapa langkah konkret dan aktif yang telah ia dorong meliputi:

Mendorong Perbaikan Layanan Kesehatan: Berfokus pada pemangkasan antrean panjang di rumah sakit dan penataan ulang sistem rujukan yang kerap menimbulkan kendala bagi masyarakat.

Memperjuangkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes): Mengawal usulan peningkatan gaji dan tunjangan bagi perawat, termasuk yang berstatus honorer, seiring dengan rencana kenaikan gaji guru oleh pemerintah pusat.

Mengoptimalkan Akses Kesehatan di Perdesaan: Menggagas dan mendorong implementasi program inovatif “Satu Desa Satu Perawat” di 7.721 desa se-Jatim, sebagai solusi nyata untuk mengoptimalkan peran perawat di wilayah perdesaan.

Mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Melakukan evaluasi ketat untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah sesuai dengan standar dan benar-benar memberikan manfaat gizi bagi masyarakat Jawa Timur.

Selain fokus pada kebijakan, kepeduliannya juga tercermin melalui aksi langsung, seperti saat ia turun tangan mengawal proses operasi seorang balita penderita Atresia Ani (kelainan saluran cerna) asal Bojonegoro.

Ia memastikan koordinasi antar rumah sakit berjalan lancar demi penanganan terbaik hingga pasien dipulangkan.

"Penghargaan ini menjadi pelecut bagi saya untuk menjadi lebih baik dalam mengabdi kepada warga Jatim. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan manusiawi di Jawa Timur," pungkas Sri Wahyuni. (**)

Editor: Syaiful Aries

GMNI Mojokerto Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Sebut Pengkhianatan Konstitusi

Syaiful Aries — Wed, 05 Nov 2025 12:59:53 +0700

MOJOKERTO, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto secara lantang menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Penolakan keras ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima media ini, Rabu (5/11/2025).

Bukan tanpa alasan, aktivis GMNI Mojokerto berpandangan, penganugerahan gelar tersebut bukan hanya mengabaikan catatan kelam sejarah Orde Baru, namun juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai fundamental bangsa, yakni jiwa Sumpah Pemuda, Marhaenisme/Pancasila, serta mandat konstitusi UUD 1945.

"Pemberian gelar tersebut akan menjadi pengkhianatan terhadap jiwa Sumpah Pemuda, nilai inti Marhaenisme/Pancasila, mandat konstitusi UUD 1945, dan cita-cita luhur Revolusi 17 Agustus 1945," kata Ketua DPC GMNI Mojokerto, Mohammad Thohir.

Dalam analisisnya, GMNI memaparkan empat poin utama yang menjadi landasan penolakan. Yakni dianggap bertentangan dengan Semangat Sumpah Pemuda.

GMNI menyoroti bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 adalah persatuan dan keadilan. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto dinilai justru mempraktikkan Politik Divide et Impera yang memecah belah persatuan, melakukan penindasan hak berserikat dan berkumpul dengan membungkam pers kritis, dan menjalankan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sistemik.

"Menganugerahkan gelar pahlawan kepada aktor di balik luka sejarah ini sama saja dengan menginjak-injak pengorbanan para pemuda," tegasnya.

Menurutnya, Orde Baru telah memanipulasi Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan otoriter, bukan sebagai jiwa kerakyatan.

Secara praktik, Soeharto dinilai mengabaikan Keadilan Sosial bagi kaum Marhaen melalui kebijakan ekonomi pro-konglomerat.

Poin krusial lain adalah pelanggaran Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merujuk pada rentetan pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965, Talangsari 1989, Penembakan Misterius (Petrus), hingga Kerusuhan Mei 1998.

"Seorang pahlawan harusnya menjadi pelindung rakyat, bukan dianggap bertanggung jawab atas penderitaannya," ujarnya.

GMNI menikai bahwa rezim Orde Baru gagal memenuhi mandat konstitusional UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegagalan ini, sambung dia dibuktikan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas, kesejahteraan umum yang timpang, serta pengekangan kebebasan akademik dan berpikir.

Revolusi 1945 berjuang untuk kedaulatan rakyat dan anti-penindasan. Namun, GMNI melihat Orde Baru justru menegakkan kekuasaan yang otoriter dan represif, yang dianggap mirip sifat kekuasaan kolonial yang pernah dilawan.

Selain itu, praktik ekonomi yang timpang disebut sebagai Kolonialisme Baru Ekonomi yang menguasai kekayaan negara untuk segelintir konglomerat.

Atas berbagai pertimbangan itu, GMNI Mojokerto meminta pada pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan dan menolak segala bentuk wacana atau usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Ia juga mengajak masyarakat untuk belajar dari sejarah secara kritis dan menjaga semangat Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Revolusi 1945 yang murni.

Ia juga meminta kepada negara agar menyelesaikan secara serius pelanggaran HAM masa lalu sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan, bukan justru melukai rasa keadilan korban dengan pemberian gelar.

"Gelar pahlawan adalah penghargaan tertinggi bagi mereka yang memperjuangkan nilai-nilai luhur bangsa, bukan bagi mereka yang catatan kekuasaannya dipenuhi dengan kontroversi, pelanggaran, dan penderitaan rakyat," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wujudkan BUMD Unggul, DPRD Jatim Bentuk Pansus Evaluasi Total Pengelolaan BUMD dan Anak Usahanya

Redaksi — Mon, 03 Nov 2025 23:02:10 +0700

SURABAYA, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim beserta anak perusahaannya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dewan terhadap pengelolaan aset dan operasional BUMD di lingkungan provinsi.

Pembentukan pansus ini disetujui dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin, 3 November 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Suasana rapat yang terbuka untuk umum berjalan lancar tanpa interupsi, menunjukkan adanya kesepahaman dari seluruh fraksi di DPRD Jatim yang menyatakan satu suara dan sepakat untuk membentuk pansus.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan pansus ini bermula dari surat usulan yang diterima pimpinan DPRD Jatim pada 23 Oktober 2025 dari anggota dewan. "Pembentukan pansus tersebut dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan BUMD Provinsi Jawa Timur," tegas Sri Wahyuni.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari ketentuan peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Jatim, khususnya pada Pasal 63 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa panitia khusus dapat dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD untuk hal-hal tertentu setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah (Banmus). Oleh karena itu, Banmus telah menjadwalkan pembentukan Pansus Pembahas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur dalam rapat paripurna hari itu, dengan anggota yang akan diisi secara proporsional oleh perwakilan dari masing-masing fraksi.

"Melalui surat nomor 100.1/3688/050/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan permintaan nama anggota masing-masing fraksi untuk ditugaskan sebagai anggota pansus," tambah Yuni.

Ali Kuncoro, selaku Sekretaris DPRD Jatim, saat membacakan rancangan keputusan tersebut, merinci tugas-tugas yang diemban oleh pansus. Pansus ini akan melakukan pengawasan dan evaluasi mendalam terhadap kinerja seluruh BUMD, termasuk anak perusahaannya, dari berbagai aspek. "Pengawasan baik dari aspek keuangan, operasional, maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dengan mandat penuh dari masing-masing fraksinya," papar Ali.

Masa kerja pansus ini ditetapkan selama enam bulan. Setelah menuntaskan tugasnya, pansus akan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada DPRD Jatim dalam sebuah rapat paripurna.

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menyambut positif pembentukan pansus DPRD Jatim ini.

"Ya tentunya mudah-mudahan ini merupakan suatu upaya kami (pemprov) memperoleh masukan dari anggota dewan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BUMD. Tentunya kita siap bekerjasama dengan DPRD agar kita sama sama mendapatkan kinerja BUMD yang maksimal dan semakin baik ke depannya," pungkas Emil. (**/atk)

Editor: Danu

Kunjungi Mojokerto, Khofifah Kritik Keras Eksklusivitas Politik Alumni, Ajak PMII Kembali Independen

Syaiful Aries — Sun, 02 Nov 2025 22:36:23 +0700

MOJOKERTO, SJP – Tokoh senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekaligus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melontarkan kritik keras terhadap praktik eksklusivitas politik di kalangan alumni dan kader PMII.

Dalam acara kick-off Hari Lahir (Harlah) ke-58 Korps PMII Putri (KOPRI), Khofifah secara gamblang menuduh organisasi tersebut telah terkooptasi oleh kepentingan partai politik tertentu, menghilangkan independensi, dan mengabaikan para senior yang berbeda afiliasi.

Khofifah, yang juga merupakan mantan Menteri Sosial dan salah satu inisiator KOPRI, membuka pidatonya dengan penegasan akan perannya dalam pembentukan Korps PMII Putri.

"Saya yang membuat KOPRI. Melibatkan sangat banyak alumni dari Jogja," ujar Khofifah dalam sambutan pada acara Kick-off Hari Lahir (Harlah) ke-58 Korps PMII Putri (KOPRI), di Aula wilayah komplek Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Ahad (2/11/2025).

Mantan Ketua Umum KOPRI PMII Pusat ini kemudian menyoroti sejarah kelam organisasi perempuan di PMII. Ia mengkritik keras pembubaran KOPRI di masa lalu yang dinilai terjadi akibat adanya anggapan bahwa elemen perempuan tidak keren jika terasosiasi kuat.

"Tidak sembarangan, tiba-tiba berikutnya 'brek' dibuang karena kemudian dibubarkan. Sahabat menyiapkan kader, Sahabat membubarkan. Karena soal-soal, kalau Sahabat terasosiasi di dalam elemen perempuan merasa tidak keren. Sahabat sendiri yang menempatkan perempuan tidak keren," tegas Khofifah.

Puncak kritik Khofifah menyentuh isu independensi PMII. Ia merasa terpinggirkan dari Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) karena perbedaan afiliasi politik, meskipun dirinya pernah menjabat sebagai menteri. "Sangat mudah mencari saya saat itu, saya Menteri Sosial. Tapi kalau ada Ikatan Alumni PMII, kalau ada nama Khofifah, no way, karena tidak dianggap satu gerbong politik," ungkapnya.

Khofifah menantang klaim independensi organisasi tersebut, mempertanyakan apakah PMII saat ini benar-benar independen atau telah menjadi subsistem dari sistem partai politik tertentu.

"Ngomonglah independen di depan saya! Tidak! Sahabat tidak independen selama ini. Benar Sahabat independen? Atau Sahabat sudah terkooptasi oleh salah satu partai politik?" gugatnya.

Pidato tersebut sekaligus menjadi seruan untuk pembaruan. Khofifah mengajak seluruh kader dan alumni untuk mengumpulkan tulang-tulang yang sudah berserakan demi mengembalikan kekuatan organisasi. Acara Kick-off Harlah ke-58 KOPRI ini dijadikan momentum untuk melahirkan KOPRI Baru."Mari kita melahirkan PMII Putri yang baru dengan jiwa idealisme, komitmen, progresivitas, dengan pergerakan intelektualitas," serunya.

Khofifah menekankan bahwa KOPRI adalah wadah strategis untuk mencetak pemimpin masa depan bangsa. "Kalau mau cari pemimpin di Indonesia, carilah lewat KOPRI PMII Putri!" pungkas Khofifah. (*)

Refleksi 61 Tahun Partai Golkar Mojokerto

Syaiful Aries — Sun, 02 Nov 2025 13:49:29 +0700

MOJOKERTO, SJP – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Mojokerto tahun ini tak hanya sekadar seremoni.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mojokerto mengubah perayaan usia matang partai beringin menjadi panggung kebersamaan, ditandai dengan aksi bhakti sosial yang menyentuh dan hiburan rakyat yang merangkul.

Sejak Kamis pagi, (30/10/2025), kantor DPD Golkar Kabupaten Mojokerto sudah dipadati semangat berbagi.

Rangkaian kegiatan dibuka dengan aksi donor darah. Ruangan yang biasanya menjadi tempat diskusi politik, hari itu disulap menjadi sentra kemanusiaan. Kader, simpatisan, hingga masyarakat umum berbaris sukarela, mendonorkan darah sebagai wujud kepedulian nyata.

Aksi ini menjadi kontribusi penting dalam mendukung ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.

Memasuki tengah hari, vibra perayaan beralih ke Pasar Murah. Tepat pukul 14.00 WIB, suasana semakin hangat dengan kehadiran 1.000 paket sembako.

Masyarakat sekitar berbondong-bondong datang, menukarkan kupon dengan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dengan harga jauh lebih terjangkau.

Kegiatan ini bukan hanya tentang transaksi ekonomi, melainkan juga tentang kedekatan emosional. Raut wajah gembira terpancar dari para ibu dan bapak yang membawa pulang paket sembako, sebuah gambaran konkret dari kehadiran partai di tengah kesulitan masyarakat.

Perayaan kemudian memuncak dengan nuansa keakraban. Panggung hiburan diisi dengan Gebyar Kuis 61 Tahun Golkar, menguji pengetahuan peserta seputar partai dan daerah, dengan hadiah-hadiah menarik sebagai daya tarik. Suara tawa dan tepuk tangan bersahutan, meleburkan sekat antara politisi dan warga biasa.

Tak ketinggalan, musik electone mengiringi sore hari, menjadi hiburan rakyat yang meriah. Alunan musik ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai perekat, mempererat hubungan kekeluargaan antara seluruh elemen yang hadir.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Winajat, dalam sambutannya menegaskan filosofi di balik perayaan ini. Menurutnya, usia 61 tahun harus diwujudkan dengan karya nyata dan semangat gotong royong yang menjadi landasan bangsa.

"Di usia ke-61 ini, Partai Golkar terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat dengan karya nyata. Melalui bhakti sosial dan hiburan rakyat ini, kami ingin menunjukkan bahwa Golkar selalu dekat dengan rakyat dan berjuang bersama rakyat," tutur Winajat.

Ia juga menambahkan bahwa momentum ini sangat penting untuk memperkuat soliditas internal kader dan mempertegas janji Partai Golkar untuk terus bekerja membangun kesejahteraan masyarakat Mojokerto.

Dengan suksesnya rangkaian acara ini, semangat Suara Golkar, Suara Rakyat tidak hanya menjadi slogan, tetapi terbukti menjadi energi yang menggerakkan aksi nyata, meninggalkan kesan mendalam dan penuh makna bagi masyarakat di Kabupaten Mojokerto. (**)

Editor: Rizqi Ardian

PDI Perjuangan Ingatkan Soal Kehati&hatian Pemberian Gelar Pahlawan

Ninda Kinanti — Sat, 01 Nov 2025 20:19:10 +0700

KOTA BLITAR, SJP - Usai mendampingi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi keynote speaker pada kegiatan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, di Auditorium Perpustakaan Bung Karno dan berziarah di Makam Ir Soekarno, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui awak media.

Saat ditanya mengenai wacana pemberian gelar pahlawan nasional, Hasto menyampaikan pesan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan bahwa sosok pahlawan bukan hanya sekedar tokoh bersejarah. Namun, juga menjadi simbol ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun.

"Pahlawan itu harus memiliki terobosan, peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta perjuangan bagi nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Hasto, bagi Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno, pahlawan sejati merupakan figur yang menjadi suri tauladan bangsa.

Karena itulah, Megawati berpesan agar pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan dengan kehati-hatian. Artinya, dengan mempertimbangkan kepeloporannya, suara rakyat, serta keteladanan yang relevan bagi perjuangan generasi masa kini dan mendatang.

"Gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati," kata dia.

Terkait dengan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, Hasto menyampaikan bahwa PDI Perjuangan mendengar berbagai masukan dari masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat hak asasi manusia.

"Ada catatan-catatan pelanggaran HAM yang disampaikan, termasuk oleh Pak Mahfud MD. Itu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi sikap PDI Perjuangan. Seperti pesan Ibu Mega, jangan begitu mudah memberikan gelar pahlawan," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peringatan 70 Tahun KAA, Megawati Gaungkan Kemerdekaan Palestina Secara Hakiki

Ninda Kinanti — Sat, 01 Nov 2025 19:59:23 +0700

KOTA BLITAR, SJP - Saat menjadi keynote speaker pada kegiatan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Auditorium Perpustakaan Bung Karno, Kota Blitar, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggaungkan kemerdekaan negara Palestina secara hakiki.

Dalam pidatonya yang disampaikan dengan penuh semangat, Megawati menegakan bahwa semangat Dada Sila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955 belum sepenuhnya terwujud. Jika negara Palestina masih belum merdeka secara hakiki atau utuh.

Dukungan terhadap negara Palestina tidak hanya sekedar isu politis, tetapi moral dan kemanusiaan universal yang diwariskan langsung dari Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno.

"Pada setiap kesempatan, saya selalu bertanya kepada para pemimpin Asia-Afrika, apa yang telah dihasilkan dari Dasa Sila Bandung bagi negerimu? Banyak memang yang sudah merdeka, tetapi kemerdekaan hakiki seperti yang diinginkan Bung Karno, apakah betul telah terlaksana? Kalau saya ikuti kemarin di PBB, saya selalu mengatakan bahwa yang namanya Palestina Merdeka itu, menurut saya dan sesuai juga dengan keinginan ayah saya harus berdaulat, merdeka penuh. Jadi bukan harus ada tawar-menawar," terang Megawati Soekarnoputri, Sabtu (1/11/2025)

Gabungan yang ia sampaikan ini memperkuat posisi negara Indonesia yang konsisten membela negara Palestina di berbagai forum internasional. Seperti, di PBB dan Global Civilization Dialogue di Beijing yang turut ia hadiri pada Juli 2025 lalu.

Bagi Megawati, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika bukan hanya peristiwa diplomatik hostori, tetapi sebagai manifesto moral dunia yang masih relevan hingga kini. Khususnya, ditengah meningkatnya ketimpangan global, perang, dan krisis kemanusiaan.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan simbol yang paling kuat, dari visi internasional Bung Karno. Dunia harus kembali menghidupkan semangatnya untuk membangun tata dunia yang lebih adil dan berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno itu mengingatkan bahwa solidaritas Asia Afrika tak boleh berhenti pada wacana politik masa lalu.

Semangat yang sudah ada, harus diterjemahkan menjadi kerja sama konkret menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan neokolonialisme digital.

"Bagi saya, tolonglah, jika kita bisa membuat fikiran futuristik ke masa depan. Kita harus bersama-sama lagi untuk mewujudkannya. Karena jika tidak kita bersatu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari Blitar, Megawati Soekarnoputri Gagas Konferensi Asia Afrika Plus (KAA Plus), untuk Persatuan Global South

Ninda Kinanti — Sat, 01 Nov 2025 19:22:05 +0700

KOTA BLITAR, SJP - Pada Sabtu (1/11/2025) atau hari kedua berada di Blitar, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi keynote speaker pada kegiatan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Auditorium Perpustakaan Bung Karno, Kota Blitar.

Di hadapan 32 akademisi dan delegasi dari 32 negara, Megawati Soekarnoputri menggagas adanya Konferensi Asia Afrika Plus (KAA Plus) untuk persatuan Global South. KAA Plus merupakan sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencangkup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri mengatakan forum ini diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negata Global South untuk membangun masa depan bersama yang bebas dari ketimpangan, hegemoni dan ketidakadilan struktural global.

Gagasan KAA Plus ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Jika enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

"Jika pada tahun 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil," katanya, Sabtu (1/11/2025).

Gagasan yang diserukan Megawati Soekarnoputri ini dinilai sejalan dengan tren global yakni negara-negara Global South yang saat ini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival.

Tetapi, forum yang menyatukan Asia, Afrika dan Amerika Latin secara permanen belum ada dan gagasan KAA Plus menjadi langkah diplomasi untuk mengisi ruang tersebut.

Secara tegas, Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Berdasarkan data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75% populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37 persen PDB global. Selain itu, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15 persen investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

"Asia Afrika dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara," tegasnya.

Salah satu putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno ini juga menilai bahwa diplomasi internasional kedepan tidak bisa lagi berlandaskan pada kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata.

Artinya, dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World A New.

Melalui KAA Plus, Megawati menginginkan negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama. Mulai dari kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

"Dunia yang baru tidak boleh dibangun diatas kekuasan dan ketakutan, tapi diatas kesetaraan, solidaritas dan keamanan. Dari Blitar, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardia

Di Blitar, Megawati Soekarnoputri Bakal Jadi Pembicara di Seminar Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia Afrika

Ninda Kinanti — Fri, 31 Oct 2025 21:36:35 +0700

BLITAR, SJP - Presiden ke 5 RI sekaligus Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) akan menjadi pembicara pada kegiatan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang akan berlangsung di Perpustakaan Bung Karno, Sabtu (1/11/2025).

Ini dikatakan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (31/10/2025) usai menghadiri pertemuan dengan kepala daerah (kada) dan wakil kepala daerah (wakada) dari PDI Perjuangan se-Jatim di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.

Menurut Hasto, Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadi simbol kepemimpinan Indonesia di mata dunia yang digagas melalui visi internasional Presiden Pertama RI Ir Soekarno dalam membangun tata dunia baru.

"Konferensi ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, khususnya melalui visi Bung Karno. Gamal Abdul Nasir bahkan menyebut, pada abad ke-20 ada dua penemuan besar yakni teknologi atom dan Konferensi Asia Afrika," terangnya, Jumat (31/10/2025).

Dijelaskan Hasto, KAA menjadi tinggal dekolonialisasi pertama di dunia. Artinya, ketika bangsa-bangsa Asia dan Afrika bersatu melawan penjajahan tanpa campur tangan negara barat.

"Seorang sejarahwan David Van Reybrouck menyebut Bung Karno sebagai tokoh yang mengubah arah sejarah peradaban dunia yang digerakkan oleh nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan," jelasnya.

Pada kegiatan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno akan dihadiri 30 akademisi dari 30 negara. Mereka akan berziarah ke Makam Bung Karno terlebih dahulu dan dilanjutkan mengikuti seminar internasional.

Seminar tersebut, Menurut Hasto, bertujuan untuk menghidupkan kembali pemikiran Bung Karno dan para tokoh yang memperjuangkan dekolonialisasi dunia.

"Relevansinya sangat jelas. Saat ini kita menghadapi bentuk penjajahan baru teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, semangat 1955 harus kita angkat kembali. Dulu Bung Karno menunjukkan bahwa Indonesia mampu memimpin di antara bangsa-bangsa dunia," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah (kada) dan wakil kepala daerah (wakada) agar turun langsung ke masyarakat, mengabdi di tengah situasi yang tidak mudah.

"Kekuasaan harus hadir untuk membela kepentingan rakyat, khususnya wong cilik," imbuhnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Tiba di Blitar, Megawati Soekarnoputri Bertemu Kada dan Wakada, Tekankan Hal Ini

Ninda Kinanti — Fri, 31 Oct 2025 21:21:09 +0700

BLITAR, SJP - Selama dua hari mulai Jumat (31/10/2025) dan Sabtu (1/11/2025), Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) berada di Blitar.

Megawati Soekarnoputri bersama rombongan tiba di Blitar pada Jumat (31/10/2025) siang sekitar pukul 13.30 WIB di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar dan disambut kepala daerah (kada) dan wakil kepala daerah (wakada), hingga kader PDI Perjuangan dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Jatim yang terlihat hadir di lokasi, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan lainnya. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3 jam lebih.

Kedatangannya ke Blitar untuk memperkuat konsolidasi internal PDI Perjuangan di Jawa Timur, dan menegaskan sikap politik luar negeri PDIP di tingkat global melalui kegiatan Seminar Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno pada Sabtu (1/11/2025) dan Megawati Soekarnoputri menjadi pembicaranya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengatakan ada beberapa hal yang ditekankan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat bertemu dengan kada dan wakada dari PDI Perjuangan se-Jatim di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Kabupaten Blitar.

Pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar rakyat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

"Tadi ada pertemuan dengan para kepala daerah (kada) dan wakil kepala daerah (wakada) se-Jawa Timur yang turut didampingi oleh jajaran DPP dan DPD partai. Ibu menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan peningkatan pendidikan yang unggul," kata dia, Jumat (31/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan mengenai aspek kemandirian dan kedaulatan pangan.

Para kada dan wakada diminya untuk menjalin kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus bergantung dari negara lain.

Di mana, kedaulatan pangan menjadi satu-satunya jalan yang akan mengantar bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045.

"Contohnya begini, jika Surabaya membutuhkan semangka, jangan impor. Cari daerah lain di Jatim yang punya itu. Ibu yakin kedaulatan pangan adalah satu-satunya jalan yang akan mengantar bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045," ujar Said.

Saat ditanya tentang pelaksanaan Konferensi Cabang dan Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Timur, Said mengaku masih menunggu keputusan dari DPP.

Artinya, ia sudah siap jika sewaktu-waktu ada intruksi dari DPP. DPD Jatim dan seluruh DPC sudah siap, dimana proses penjaringan dan psikotes sudah selesai, tinggal menunggu rapat di DPP. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Jairi Irawan Terpilih Pimpin Golkar Tulungagung 2025–2030, Siap Padukan Generasi Lama dan Gen Alfa

Beni Setiawan — Thu, 30 Oct 2025 23:23:21 +0700

TULUNGAGUNG, SJP - Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Kabupaten Tulungagung yang digelar di Crown Victoria Hotel pada Rabu (29/10/2025) malam berlangsung meriah dan penuh semangat kekeluargaan.

Dalam forum yang dihadiri seluruh pengurus kecamatan, kader partai, dan tamu undangan itu, Jairi Irawan resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung untuk periode 2025–2030.

Musda kali ini mengusung tema “Golkar Bergerak, Tulungagung Maju”. Terpilihnya Jairi disambut antusias para kader, karena ia dianggap mampu menjembatani antara kekuatan generasi lama dengan semangat baru dari generasi muda.

Dalam sambutannya, Jairi menegaskan langkah pertamanya sebagai ketua terpilih adalah memperkuat struktur partai dengan melibatkan lebih banyak generasi Z dan generasi Alfa.

“Perintah dari DPP dan DPD Jatim jelas, kita harus menggandeng Gen Z dan Gen Alpha untuk memperkuat Partai Golkar di basis massa yang hari ini didominasi mereka,” ujar Jairi Irawan kepada wartawan usai penetapan dirinya sebagai ketua terpilih.

Ia menambahkan, porsi pengurus ke depan akan diisi 50 persen oleh kader di bawah usia 40 tahun.

“Kami terbuka bagi siapa pun masyarakat Tulungagung yang ingin bergabung menjadi pengurus Golkar. Generasi muda harus diberi ruang,” tegasnya.

Meski demikian, Jairi menegaskan tidak akan menyingkirkan pengurus lama yang sudah lama berkontribusi terhadap partai.

“Kita tidak akan meninggalkan generasi lama karena mereka juga kekuatan besar partai. Kita justru ingin memadukan semangat generasi muda dengan pengalaman generasi senior,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antar generasi adalah kunci agar Golkar tetap relevan menghadapi tantangan politik modern dan dinamika pemilih baru.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, H. Ali Mufti, menyampaikan apresiasinya atas suksesnya pelaksanaan Musda ke-11 di Tulungagung.

“Alhamdulillah, acaranya luar biasa meriah. Semua kader hadir, suasananya riang dan penuh kekeluargaan. Saya bangga dengan semangat kader Golkar Tulungagung,” ujarnya.

Ali Mufti juga menegaskan harapannya agar kepemimpinan Jairi mampu membawa Golkar semakin dekat dengan rakyat.

“Seperti yang saya sampaikan dalam pidato, Golkar harus berbenah. Suara rakyat adalah suara Golkar. Kalau semua kader mencintai rakyat sebagai teman perjuangan, insyaallah Golkar akan semakin baik,” ucapnya.

Musda tersebut turut dihadiri Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ahmad Bahrudin, anggota Komisi IX DPR RI Heru Cahyono, serta sejumlah tokoh politik dan perwakilan partai lain di Tulungagung.

Kehadiran ratusan kader Golkar di acara ini menjadi penanda solidnya dukungan terhadap kepemimpinan baru di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Dua Kader Daftar Nyaris Bersamaan, Perebutan Kursi Ketua DPD Golkar Tulungagung Makin Panas

Beni Setiawan — Wed, 29 Oct 2025 07:14:51 +0700

TULUNGAGUNG, SJP - Suasana kantor DPD Partai Golkar Tulungagung, Selasa (28/10/2025) siang mendadak ramai. Menjelang detik-detik penutupan masa pendaftaran calon Ketua DPD Golkar periode 2025-2030, dua kader partai berlambang pohon beringin datang hampir bersamaan untuk menyerahkan berkas pencalonan. Kedua kader tersebut adalah Jairi Irawan dan Muhammad Hamim Hidayatullah.

Berdasarkan catatan panitia, Jairi tiba pada pukul 13.34 WIB, disusul Hamim dua menit kemudian, yakni pukul 13.36 WIB. Keduanya kemudian secara bergantian menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia.

“Yang hari ini mendaftar yang pertama saudara Jairi Irawan, yang kedua Muhammad Hamim. Nah, ini hampir sama kedatangannya, pukul 13.34 sama 13.36 WIB,” jelas Mochamat Amarodin, Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Tulungagung.

Amarodin menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan proses verifikasi baik secara administrasi maupun faktual terhadap seluruh berkas calon. Langkah itu penting agar tahapan menuju Musyawarah Daerah (Musda) bisa segera dilanjutkan.

“Setelah menyerahkan berkas, nanti kita verifikasi secara administrasi maupun secara faktual. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, akan kita sampaikan kepada calon. Kami akan melakukan secepatnya karena kita juga harus segera melaksanakan Musda,” ujar Amarodin.

Menurutnya, jadwal Musda sendiri masih menunggu persetujuan dari DPD Partai Golkar Jawa Timur.

“Kita tinggal menunggu persetujuan dari provinsi. Secepatnya, biar cepat selesai juga,” tambahnya.

Sementara itu, baik Jairi maupun Hamim mengaku telah memenuhi syarat dukungan minimal untuk bisa maju sebagai calon ketua.

Sesuai ketentuan internal Partai Golkar, setiap calon harus mengantongi dukungan minimal 30 persen suara dari total 24 suara pemilik hak pilih, yang berasal dari pengurus kecamatan, dewan pertimbangan (Wantimbang), Hasta Karya, organisasi sayap partai seperti AMPG dan KPPG, serta unsur DPD tingkat provinsi dan kabupaten.

Jairi mengklaim telah mendapatkan dukungan yang jauh di atas batas minimal.

“Persyaratan minimal itu 30 persen suara, yang didapat dari pimpinan kecamatan, Wantimbang, Hasta Karya, AMPG, KPPG, DPRD provinsi dan DPRD Tulungagung. Insyaallah saya sudah mengantongi sekitar 75 persen dari total 24 suara,” ungkap Jairi Irawan.

Ia menilai munculnya lebih dari satu calon justru menunjukkan bahwa proses kaderisasi di tubuh Partai Golkar Tulungagung berjalan baik.

“Dengan banyaknya calon, berarti kaderisasi di bawah semakin berjalan. Jadi kami siap mengikuti proses sesuai mekanisme partai,” tambahnya.

Di pihak lain, Muhammad Hamim Hidayatullah juga mengklaim telah mengantongi dukungan yang cukup untuk melenggang ke tahap berikutnya.

“Syaratnya kan minimal 30 persen suara, insyaallah lebih. Saya siap bertarung,” tegas Hamim.

Hamim yang berlatar belakang konsultan birokrasi ini menuturkan bahwa motivasinya maju adalah untuk membawa Partai Golkar Tulungagung ke arah yang lebih baik.

“Motivasi saya jelas, karena lama di dunia konsultan pemerintahan, jadi ingin memberikan yang terbaik untuk perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya, menurut panitia, adalah verifikasi dan penetapan calon ketua yang berhak mengikuti Musda. Hasilnya akan disampaikan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur sebelum jadwal Musda ditetapkan secara resmi.

Dengan dua kader kuat yang sama-sama mengklaim dukungan mayoritas, Musda DPD Partai Golkar Tulungagung kali ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik untuk disimak. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Duta Golkar Bondowoso 2025, Cetak Generasi Muda Cerdas Berkarakter yang Tak Apatis Politik

Rizqi Ardian — Mon, 27 Oct 2025 08:09:24 +0700

BONDOWOSO, SJP - Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, melalui Asisten II Setdakab Bondowoso Abdurrahman, mengajak para finalis Duta Golkar Bondowoso 2025 untuk menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada Grand Final Duta Golkar Bondowoso 2025 yang digelar GOR Pelita, Minggu malam (26/10/2025).

Menurut Abdurrahman, menyampaikan pesan bupati, ajang pemilihan Duta Golkar bukan sekadar kontes kecantikan atau kepintaran, melainkan wadah untuk menampilkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menjadi motor penggerak daerah.

“Malam ini bukan sekadar panggung kontes kecantikan atau kepintaran biasa. Ini adalah panggung etalase harapan bahwa Bondowoso punya generasi muda yang lengkap, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi motor penggerak daerah,” ujar Abdurrahman membacakan sambutan Bupati.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa Bondowoso kini dikenal sebagai 'Kota Inovasi', berkat berbagai program unggulan seperti SIBUBA untuk menekan angka kematian ibu, serta pengembangan pertanian modern dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Ia menekankan agar para duta yang terpilih mampu menjadi “jembatan inovasi” dan garda terdepan dalam membawa semangat pembangunan daerah.

“Siapa pun yang terpilih malam ini, Anda bukan hanya Duta Partai, tapi Anda adalah Duta Pembangunan Bondowoso!,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bondowoso, Ady Kriesna, menjelaskan bahwa ajang Duta Golkar diadakan setiap dua tahun sekali sebagai wadah seleksi dan pengembangan potensi generasi muda Bondowoso.

“Setiap dua tahun sekali kami mengadakan ajang Duta Golkar sebagai media untuk mengasah potensi generasi muda Bondowoso agar mereka memiliki ruang menyalurkan minat dan bakatnya,” ujar Kriesna.

Ia menyebut, setelah ajang grand final, sebanyak 20 finalis yang terpilih akan menjadi Duta Golkar selama dua tahun. Mereka berhak mendapatkan berbagai fasilitas pembinaan dari partai, mulai dari pelatihan public speaking, grooming, hingga pendampingan karier sesuai minatnya.

“Selama dua tahun, para finalis boleh meminta fasilitas pengembangan diri, bukan uang saku, tapi pelatihan dan pendampingan. Kalau mereka ingin belajar public speaking atau pelatihan lainnya, Golkar akan memfasilitasi sepenuh tenaga,” tambahnya.

Selain itu, dua pemenang utama, kategori laki-laki dan perempuan, akan menerima beasiswa pendidikan selama masa jabatan mereka.

Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD ini juga menilai, kegiatan ini juga menjadi sarana pendidikan politik bagi generasi muda agar tidak apatis terhadap dunia politik.

“Kita ingin anak muda tahu bahwa politik itu baik. Politik adalah cara untuk mensejahterakan rakyat, yang tidak baik itu perilakunya. Dua puluh tahun mendatang, wajah Bondowoso akan ditentukan oleh anak muda,” jelasnya.

Kriesna berharap, melalui ajang Duta Golkar, generasi muda dapat berperan aktif dalam menentukan arah politik, sosial, dan ekonomi Bondowoso di masa depan.

“Kami berharap anak-anak muda tidak antipati terhadap politik, tetapi justru ikut menentukan laju politik itu sendiri,” pungkasnya.

Acara Grand Final Duta Golkar Bondowoso 2025 berlangsung meriah dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar, kader, serta masyarakat yang memenuhi lokasi kegiatan. Terpilih sebagai Duta Golkar 2025, yakni Aji Domas Darmawan dan Dilla Febriani BR Ginting. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Peringati HSN 2025, Ketua DPRD Bondowoso: Santri Adalah Penjaga Warisan Kemerdekaan

Rizqi Ardian — Wed, 22 Oct 2025 10:59:00 +0700

BONDOWOSO, SJP – Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 menjadi momen reflektif bagi masyarakat Bondowoso. Bagi Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas peran besar kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, semangat perjuangan para santri sudah tercatat dalam sejarah melalui resolusi jihad yang digelorakan oleh KH. Hasyim Asy’ari. Semangat itu, kata politisi PKB ini, menjadi pemantik bagi meletusnya pertempuran 10 November di Surabaya, yang menjadi salah satu babak heroik dalam perjalanan bangsa.

“Santri dengan semangat juang mempertahankan kemerdekaan telah menjadi bagian penting sejarah bangsa. Resolusi jihad itu adalah bentuk pembelaan terhadap negara yang sudah merdeka,” ujar Ahmad Dhafir, usai mengikuti aple peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Alun-alun RBA Ki Ronggo, Rabu (22/10/2025).

Kini, kata dia, tanggung jawab besar itu berpindah kepada generasi penerus, terutama para santri yang hidup di era kemerdekaan. Jika dulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, maka hari ini jihad dilakukan dengan mengisi kemerdekaan, berkontribusi untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kewajiban kita hari ini adalah mempertahankan dan mewarnai kemerdekaan dengan tindakan nyata, sesuai cita-cita para pejuang. Santri harus menjadi pondasi moral dan semangat kebangsaan,” tegas alumni Pondok Pesantren Sidogiri ini.

Dhafir juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap pondok pesantren sebagai benteng pendidikan dan moral bangsa. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah bersama kementerian terkait terus melakukan pendampingan dan pendataan pesantren, terutama setelah tragedi di salah satu ponpes beberapa waktu lalu.

“Kami sudah melaporkan data pondok-pondok pesantren besar di Bondowoso kepada pemerintah pusat. Ini agar pembangunan di pesantren berjalan sesuai standar konstruksi, dan bila perlu, ada bantuan untuk memperkuat fasilitasnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pondok pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga lembaga yang sejak dulu menjadi benteng pertahanan bangsa.

“Jangan lupa, pesantren adalah bagian dari sejarah kemerdekaan. Para ulama dan santri tak pernah menjadi antek penjajah. Mereka justru pelindung nilai-nilai kebangsaan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Gus Maksum Langitan Dukung Menkeu Purbaya: Profesional, Bukan Campuri Urusan Kementerian Lain

Atmo — Fri, 17 Oct 2025 17:17:47 +0700

LAMONGAN, SJP – Wasekjen PBNU sekaligus ulama karismatik Pengasuh Ponpes Langitan Tuban Jawa Timur, KH Maksum Faqih atau akrab disapa Gus Maksum Langitan, menanggapi pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menyinggung urusan kementerian lain.

Dalam pandangan Gus Maksum, tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menilai langkah Menkeu Purbaya justru menunjukkan profesionalisme sebagai pengelola keuangan negara.

“Saya tidak melihat Pak Purbaya mencampuri kebijakan kementerian lain. Justru manuvernya menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme sebagai Menteri Keuangan yang mengelola sirkulasi keuangan negara,” ujar Gus Maksum di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, sebagai bendahara negara, wajar bila Menkeu memiliki perhatian terhadap penggunaan anggaran di setiap kementerian. Hal itu, kata Gus Maksum, merupakan bagian dari fungsi kontrol agar pengelolaan keuangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Niatnya bukan ikut campur, tapi mendorong efektivitas pengelolaan keuangan agar program-program kementerian bisa maksimal. Beliau itu orang yang tulus dan apa adanya, melihat persoalan dari perspektif luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gus Maksum menilai Purbaya sebagai sosok berintegritas dan berkapasitas di bidang ekonomi. Ia menyebut bahwa negara membutuhkan pejabat yang memiliki kredibilitas dan keahlian sesuai bidangnya.

“Negara ini harus diurus oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Saya selalu mendoakan Pak Purbaya agar diberi perlindungan Allah dan keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara,” imbuhnya.

Meski banyak kritik yang diarahkan kepada Menkeu, Gus Maksum justru menilai kritik tersebut bisa menjadi motivasi. Ia yakin Menkue Purbaya akan tetap fokus menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Biarkan kritik datang dari mana saja. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Saya melihat beliau benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Gus Maksum mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Jangan buru-buru menilai negatif. Doakan saja, dukung, dan lihat hasilnya nanti. Insyaallah langkah beliau akan membawa manfaat besar bagi bangsa ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Legislator DPR RI dari PKS Turun ke Nganjuk Cari Solusi Kelangkaan Air Bersih dan Irigasi

Kuswanto — Sat, 11 Oct 2025 14:57:04 +0700

NGANJUK, SJP - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) XII Jawa Timur, Meitri Citra Wardani, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Nganjuk untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait masalah kelangkaan air yang semakin meresahkan.

Kegiatan ini berlangsung di Rumah Makan Brodin Desa Pandantuyo Kertosono dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pengurus DPD PKS, beberapa tokoh, serta masyarakat yang berkontribusi membantu kememenangan PKS.

Dalam kesempatan tersebut, Meitri Citra Wardani melalui staf ahlinya, Adytia menyampaikan, bahwa reses ini bertujuan untuk menjaring masukan langsung dari masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait ketersediaan air bersih dan irigasi.

"Kami hadir di sini untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat, khusnya Dapil Nganjuk. Kelangkaan air adalah isu krusial yang harus segera dicarikan solusinya," ujarnya. Sabtu (11/10/2025)

Menurut Adytia, Masyarakat yang hadir menyampaikan berbagai permasalahan terkait kelangkaan air, seperti kesulitan mendapatkan air bersih terutama di Desa Ngepung untuk kebutuhan sehari-hari, gagal panen akibat kekurangan air irigasi, serta dampak lingkungan yang semakin memburuk akibat eksploitasi sumber air yang berlebihan.

"Kegiatan hari ini memang di fokuskan di Nganjuk bagian timur, khususnya di Kertosono, selain menyerap aspirasi masyarakat, dalam waktu dekat. Kami juga rencana akan membangun embung atau waduk di wilayah terdampak," kata Aditya.

Disinggung kapan rencana pembangunan embung atau waduk yang rencana diagendakan di Nganjuk, Adtya menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian PU dan lintas Komisi, yakni dari Komisi V dan Komisi XII.

Terkait masalah Jembatan Lama Kertosono, Adytia menjelaskan, Kabupaten Nganjuk salah satu atensi juga dari pusat, karena kunjungan yang ia lakukan hari ini, merupakan kunjungan yang sering dilakukan di Nganjuk ini. Soal Jembatan Lama Kertosono, pihaknya baru mengetahui hari ini.

"Kami akan tinjau bersama, dan akan kita koordinasikan.Selain pembangunan infrastruktur, baik embung dan Jembatan Lama akan kami sampaikan di rapat Lintas Komisi, ditunggu ya mas, terima kasih atas usulannya," ucapnta saat diwawancarai Suarajatimpost.

Terpisah, Ketua DPD PKS Nganjuk, Moch Soberi mengapresiasi kedatangan Anggota DPR RI Komisi XII Meitri Citra Wardani. Dirinya berharap kedatangannya akan membawa berkah. Kata Soberi, aspirasi dari konstituen masyarakat Nganjuk bisa langsung disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kulo matur nuwun sanget, anggota DPR RI wes gelem teko nang Nganjuk. Iki bukti nek DPR RI PKS peduli lan siap mbantu wong Nganjuk, (Saya berterima kasih, kehadiran DPR RI PKS bisa terserap aspirasi masyarakat Nganjuk," tegas Soberi.

Dalam kesempatan ini juga, Soberi mengatakan bahwa ada kepercayaan dari para konstituen PKS yang ada di Nganjuk. Bahkan, dirinya optimistis, target di tahun 2029, PKS Nganjuk bisa ada tambahan kursi di DPRD, minimal jadi 5 kursi.

"Semoga tahun 2029 nanti, PKS Nganjuk bisa ada tambahan 5 kursi," pungkanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jogging Track di Alun&alun Bondowoso Gagal Dibangun, Ini Alasannya

Rizqi Ardian — Mon, 29 Sep 2025 10:05:01 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pembangunan sarana olahraga ‘Jogging Track’ bagi masyarakat di Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo, Kabupaten Bondowoso, gagal dibangun tahun ini.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir usai menggelar paripurna persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025, Ahad (28/9/2025) malam di Graha Paripura, Kecamatan Tenggarang.

Sejatinya, kata Ahmad Dhafir, pembangunan jogging track di pusat kota sudah masuk dalam P-APBD 2025. Namun, ada perubahan sekitar 40 persen dari APBD awal, karena alasan efisiensi dan penyesuaian kebutuhan prioritas masyarakat.

“Salah satu keputusan penting adalah penundaan rencana pembangunan jogging track di kawasan Alun-alun Bondowoso,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKP) ini, usai paripurna.

Ahmad Dhafir menjelaskan, DPRD sepakat menunda program tersebut karena mempertimbangkan dampak sosial bagi pedagang kaki lima (PKL) dan area parkir di sekitar Alun-alun.

“Tidak bisa sekadar membangun jogging track, tapi harus ada solusi bagi para pedagang kaki lima yang mencari nafkah di sana. Jangan sampai mereka dipindah ke tempat yang tidak representatif,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, anggaran yang semula dialokasikan untuk jogging track dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Karena, kata Dhafir, kebutuhan jalan layak masih menjadi tuntutan utama masyarakat Bondowoso.

“Teman-teman Badan Anggaran (Banggar), fraksi-fraksi, saya dengarkan tadi juga meminta ditunda. Dan anggarannya dialihkan pada pembangunan jalan,” imbuhnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Dari hasil evaluasi KPK, sejumlah pokir dinilai tidak sesuai regulasi dan tidak bisa dilaksanakan.

“Alhamdulillah, anggota DPRD memahami dan bersedia tidak melanjutkan pokir yang bermasalah,” tambahnya.

Keputusan tersebut diharapkan memperkuat arah kebijakan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran dan sesuai aturan. Fokus utama tetap pada efisiensi, prioritas pembangunan, serta kepentingan masyarakat luas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pimpin Golkar Kabupaten Malang, Sudarman: Kader Harus Turun Langsung ke Masyarakat

Ashril Hafid — Sun, 28 Sep 2025 23:30:16 +0700

MALANG, SJP – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Malang akhirnya menobatkan Sudarman sebagai Ketua DPD periode 2025-2030. Ia terpilih secara aklamasi setelah seluruh peserta sepakat menetapkan kader senior itu sebagai calon tunggal.

Keputusan bulat dalam Musda Golkar Kabupaten Malang yang digelar di Hotel BeSS Resort dan Waterpark, Lawang Sabtu (27/9/2025) ini ditandai ketukan palu pimpinan sidang sebanyak tiga kali dalam persetujuan oleh pimpinan sidang disaksikan oleh jajaran pengurus Golkar Jatim dan DPP, termasuk Yani Wijaya Baihaqi, Ketua DPD Partai Golkar Situbondo.

Usai terpilih, Sudarman mengatakan dirinya siap menunaikan amanah dengan kerja nyata di tengah masyarakat.

“Saya siap mengibarkan bendera Partai Golkar ke seluruh pelosok Kabupaten Malang, hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kader Golkar turun langsung ke masyarakat, terutama petani.

“Sebagian besar warga Kabupaten Malang adalah petani. Maka Golkar, terutama melalui fraksi yang ada di DPRD, akan kami gerakkan untuk turun ke bawah, berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan, melihat, dan mewujudkan apa yang diharapkan,” ungkapnya, Ahad (28/9/2025).

Sudarman maju dengan dukungan 32 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar. Sementara pesaingnya, Dofic Suroanggomo, gagal karena hanya menyodorkan enam surat dukungan, satu di antaranya dinyatakan ganda. Menurut Sudarman, kerja politik tidak bisa hanya bergantung pada laporan.

“Kita tidak boleh takut becek, tidak boleh takut lumpur, tidak boleh takut debu atau angin. Kita harus turun agar melihat langsung masalahnya. Kalau kita hanya menerima laporan, langkah kita bisa salah,” tegasnya. (*)

Editor: Danu S

Musdalub PPDI Bojonegoro Aklamasi Pilih Basuki sebagai Ketua

Abrori — Sun, 28 Sep 2025 17:16:50 +0700

BOJONEGORO, SJP – Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro menetapkan Basuki sebagai ketua terpilih periode 2025-2030. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi setelah adanya mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan ketua sebelumnya, Parno Suwanto.

Mosi tidak percaya itu dilatarbelakangi minimnya komunikasi antara Parno dengan jajaran pengurus PPDI Bojonegoro. Kondisi tersebut dinilai menghambat jalannya organisasi, hingga akhirnya forum Musdalub digelar sebagai langkah penyelamatan.

“Keputusan aklamasi ini merupakan suara bulat dari peserta Musdalub demi keberlangsungan organisasi ke depan,” ujar salah satu pengurus PPDI Bojonegoro usai forum berlangsung, Minggu (28/9/2025).

Dengan hasil itu, Basuki resmi ditetapkan sebagai Ketua PPDI Bojonegoro periode 2025-2030. Sementara Parno Suwanto sebelumnya menjabat sebagai ketua periode 2023-2027 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW), menggantikan Sujoko.

Basuki dalam pernyataannya menyampaikan komitmennya untuk membangun soliditas internal PPDI. “Kami akan memperkuat komunikasi dan kebersamaan, sebab tanpa itu organisasi tidak bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Musdalub kali ini diharapkan menjadi momentum baru bagi PPDI Bojonegoro dalam memperjuangkan aspirasi perangkat desa serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah. (*)

Editor: Danu S

Romy Soekarno Dorong Blitar Jadi “Living Laboratory” Demokrasi Digital Nasional

Ninda Kinanti — Fri, 26 Sep 2025 22:20:55 +0700

BLITAR, SJP - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mendorong Blitar menjadi "living laboratory" Demokrasi Digital Nasional.

Hal ini ia katakan saat menyampaikan materi pada kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema "Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis" yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar, pada Jumat (26/9/2025).

Romy menjelaskan bahwa Blitar memiliki potensi besar menjadi "living laboratory" Demokrasi Digital Nasional. Sehingga, ia menekankan pentingnya pendidikan pemilih agar warga semakin melek politik, mendorong ekosistem pengawasan yang transparan untuk memangkas praktik politik uang, serta mengusulkan e-voting berbasis blockchain agar setiap suara terhitung jujur dan tak bisa dimanipulasi.

"Blitar punya potensi untuk menjadi living laboratory demokrasi nasional. Penting sekali menekankan literasi demokrasi kepada masyarakat, artinya bukan hanya sekadar jargon, melainkan fondasi penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif," jelasnya, Jumat (27/9/2025).

Pada kesempatan tersebut, cucu Presiden Pertama RI Ir Soekarno juga mengingatkan mengenai adanya sinyal krisis legitimasi pada Pemilu 2024 lalu. Yakni berupa anomali seperti intimidasi, scam politik, 2.882 konten hoaks, hingga 4 juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum memiliki e-KTP.

Dia menilai hal ini, berimbas pada turunnya indeks kepercayaan publik dari 94 persen menjadi 76 persen.

"Dalam konteks inilah, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog, tetapi juga sebagai katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif. Blitar, dengan modal sosial dan semangat inovasinya, bisa jadi prototipe demokrasi masa depan," tandasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dewita Hayu Shinta menambahkan, kegiatan literasi demokrasi ini dilakukan secara masif oleh Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, sebagai bagian dari strategi membangun kesadaran politik warga.

Ia menegaskan, meskipun pesta demokrasi tahun 2024 sudah berlalu, pihaknya memastikan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penggerak literasi politik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengawal demokrasi.

"Kami hadir bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik publik agar demokrasi tumbuh sehat," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Viral Stop Sirine dan Strobo, Simbol Protes Publik ke Pejabat

Putri Diva — Wed, 24 Sep 2025 10:46:39 +0700

YOGYAKARTA, SJP – Fenomena gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk yang viral di media sosial dinilai sebagai bentuk protes wajar masyarakat terhadap perilaku sejumlah pejabat yang kerap meminta prioritas di jalan menggunakan sirine dan strobo.

Suara “tot-tot wuk-wuk” kini dianggap publik bukan lagi sekadar tanda kendaraan darurat, melainkan simbol ketidakadilan yang mereka rasakan sehari-hari.

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Zuly Qodir, M Ag, menegaskan keresahan publik ini tidak bisa dipandang remeh.

“Banyak orang miskin, banyak yang kesulitan mendapat pekerjaan, sementara elit politik sering kehilangan kepercayaan publik. Dalam situasi seperti itu, hal-hal kecil, seperti sirine bisa menjadi pemicu kemarahan,” ujarnya, Selasa (23/9).

Menurut Zuly, pejabat negara semestinya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut, pemberian prioritas wajar untuk presiden atau ambulans, tetapi menjadi masalah jika semua pejabat, dari anggota DPR hingga staf, merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus di jalan.

“Wajar masyarakat protes karena mereka juga sama-sama pembayar pajak,” tegasnya.

Zuly menilai istilah “tot-tot wuk-wuk” lahir dari kreativitas rakyat dalam menyampaikan kritik. Bahasa yang sederhana dan jenaka itu justru mengena, sekaligus menjadi tanda awal protes sosial yang lebih luas.

“Kalau tidak direspons, jangan kaget kalau bentuk protes ke depan akan lebih keras,” kata Zuly.

Ia mengingatkan, keresahan publik yang tak segera dijawab pemerintah berpotensi berkembang menjadi gejolak sosial.

“Secara sosiologis, ini tahap awal protes publik. Kalau dibiarkan, akumulasi kemarahan bisa berbahaya, bahkan berujung pada kerusuhan. Itu yang harus dicegah sejak dini,” jelasnya.

Zuly juga menekankan pentingnya regulasi tegas. Menurutnya, penggunaan sirine sebaiknya hanya untuk presiden, ambulans, pemadam kebakaran, atau polisi dalam kondisi darurat.

“Jangan semua pejabat merasa VVIP. Kalau memang ada agenda penting, ya atur waktu perjalanan lebih awal, jangan malah mengorbankan ketertiban publik,” tandasnya.

Lebih jauh, Zuly menyebut gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk berpotensi berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih terorganisasi jika pemerintah tidak merespons positif.

“Bedanya dengan demonstrasi, gerakan ini berkelanjutan dan bisa melahirkan perubahan nyata,” ujarnya.

Ia menutup dengan ajakan agar publik tetap kritis namun damai, sementara pemerintah diminta lebih mendengar aspirasi rakyat.

“Kalau semua pihak mau belajar dari fenomena ini, justru bisa menjadi momentum memperbaiki hubungan antara rakyat dan pejabat,” pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

Sidang Perdana Praperadilan Nadiem Makarim Digelar 3 Oktober 2025

Putri Diva — Wed, 24 Sep 2025 06:02:48 +0700

JAKARTA, SJP – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Permohonan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025). Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, klasifikasi perkara ini adalah terkait “sah atau tidaknya penetapan tersangka.”

Permohonan praperadilan Nadiem terdaftar dengan nomor perkara 119/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Pihak termohon dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung RI cq Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

“Jumat, 3 Oktober 2025. Agenda sidang pertama,” demikian keterangan resmi dari pihak pengadilan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menduga adanya kerugian negara senilai Rp 1,98 triliun dalam pengadaan laptop Chromebook. Meski demikian, nilai pasti kerugian masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung menyebut besaran keuntungan yang diduga diterima Nadiem bersama pihak lain masih dalam proses penyidikan. Saat ini, Nadiem ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

Bupati Bondowoso Ajak Golkar Jadi Mitra Strategis Pembangunan

Rizqi Ardian — Sat, 20 Sep 2025 19:44:18 +0700

BONDOWOSO, SJP – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengajak seluruh kader Golkar untuk terus berperan aktif mendukung pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Bondowos, pada Sabtu (20/9/2025).

Bupati yang karib disapa Ra Hamid ini berharap forum ini melahirkan gagasan cerdas yang dapat menjawab tantangan sekaligus menghadirkan peluang baru bagi kemajuan Bondowoso.

“Dengan menghadirkan program-program yang solutif, kolaboratif, dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat, saya yakin Golkar bisa terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso,” kata bupati.

Lebih jauh, bupati mendorong agar Golkar bersama pemerintah daerah bahu-membahu membangun Bondowoso yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

“Musda ini harus kita jadikan momentum untuk meneguhkan komitmen, merajut kebersamaan, dan berkarya nyata demi kemajuan Bondowoso,” tutupnya.

Dirinya juga menyampaikan selamat kepada Ady Kriesna yang kembali dipercaya menakhodai partai berlambang pohon beringin ini, untuk periode 5 tahun yang akan datang.

“Selamat dan kami berharap partai Golkar dengan kepemimpinan Ady Kriesna ini bisa terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Bondowoso Berkah,” tangasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ali Mufthi, Ketua DPD Golkar Jawa Timur juga menyampaikan, selain menambah kursi nantinya, Golkar harus hadir di tengah masyarakat dengan merangkul, merespons, serta memberikan solusi atas persoalan yang ada maupun yang akan datang.

“Kursinya harus naik dan Partai Golkar harus bersama masyarakat. Harus menemani masyarakat, merangkul, merespons, dan memberikan solusi terhadap apa yang saat ini dan yang akan datang dirasakan oleh masyarakat. Itulah fungsi partai,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sah! Ady Kriesna Kembali Pimpin Golkar Bondowoso

Rizqi Ardian — Sat, 20 Sep 2025 18:49:49 +0700

BONDOWOSO, SJP – Melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI, Ady Kriesna kembali terpilih memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Bondowoso periode 2025–2030.

Secara de facto, kursi ketua memang kembali jatuh kepada Kriesna, karena dalam Musda kali ini hanya dirinya yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua.

Usai Musda, Kriesna menegaskan arah program kerja partai ke depan akan ditentukan melalui hasil sidang komisi.

Ia menyebut, proyeksi kerja partai akan tetap dirumuskan secara kolektif dengan mengacu pada evaluasi dan arahan yang disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi.

“Fondasinya adalah hasil sidang komisi. Ada komisi rekomendasi dan komisi internal yang membahas program kerja. Jadi, fondasi program kerja Golkar akan ditentukan di sidang komisi,” katanya, Sabtu (20/9/2025).

Terkait target politik, Kriesna menyebut penambahan kursi legislatif merupakan keinginan semua partai. Namun, bagi Golkar, yang terpenting adalah memperkuat kecintaan masyarakat terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Semua partai pasti ingin menang. Tetapi bagi Golkar, yang paling penting adalah kita semakin dicintai rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Ali Mufthi memberikan apresiasi terhadap kiprah anak muda di tubuh Golkar Bondowoso. Menurutnya, generasi muda, khususnya Gen Z, harus dipersiapkan sejak dini untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

“Ini legacy luar biasa yang diciptakan Mas Kriesna dan teman-teman di Bondowoso,” ujarnya.

Ali menambahkan, Golkar harus hadir di tengah masyarakat dengan merangkul, merespons, serta memberikan solusi atas persoalan yang ada maupun yang akan datang.

Kepada Kriesna dan seluruh anggota legislatif, ia juga memberikan catatan penting di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parlemen.

“Seorang legislator harus membersamai dan melayani masyarakat. Itulah fungsi partai,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Buka Musda XI Golkar Bondowoso, Ali Mufthi Tekankan Regenerasi dan Evaluasi

Rizqi Ardian — Sat, 20 Sep 2025 17:47:45 +0700

BONDOWOSO, SJP – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan pentingnya proses regenerasi, evaluasi, dan introspeksi dalam kepengurusan partai di tingkat daerah.

Hal itu disampaikan usai membuka Musyawarah Daerah (Musda XI) DPD Golkar Kabupaten Bondowoso, pada Sabtu (20/9/2025).

Menurut Anggota Komisi V sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, regenerasi dimaknai sebagai upaya membangun struktur partai yang lebih solid, dengan melakukan pembenahan serta koreksi untuk penyempurnaan organisasi.

Sementara evaluasi, kata dia, berkaitan dengan menjaga hal-hal baik yang sudah berjalan dan menyempurnakan yang masih kurang.

“Partai Golkar Bondowoso harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap problem rakyat. Itu tema besar yang harus dijalankan di semua struktur partai di Jawa Timur,” ujarnya.

Ali menekankan, Golkar harus hadir di tengah masyarakat dengan merangkul, merespons, serta memberikan solusi atas persoalan yang ada maupun yang akan datang.

Kepada seluruh anggota legislatif dirinya juga memberikan catatan penting di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap legislatif. Di mana menurut Ali, seorang anggota legislatif harus membersamai dan melayani masyarakat.

“Partai Golkar harus bersama masyarakat. Harus menemani masyarakat, merangkul, merespons, dan memberikan solusi terhadap apa yang saat ini dan yang akan datang dirasakan oleh masyarakat. Itulah fungsi partai,” pesannya.

Ady Kriesna Layak Pimpin Golkar Bondowoso

Di atas kertas, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bondowoso, akan tetap jatuh kepada Ady Kriesna. Karena, dalam Musda XI kali ini, hanya dirinya saja yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua.

Kendati demikian, Ali Mufthi enggan ikut campur dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Bondowoso. Bahkan, kata dia, soal Musda, dirinya menyerahkan sepenuhnya sesuai mekanisme.

“Kita serahkan kepada pemilik suara, para PK dan stakeholder partai, untuk menentukan siapa yang dikehendaki memimpin Golkar Bondowoso lima tahun mendatang. Teknisnya akan diputuskan melalui forum resmi partai, mulai pleno pertama hingga pleno kelima,” jelasnya.

Ali juga mengapresiasi kiprah anak muda di tubuh Golkar Bondowoso. Menurutnya, generasi muda, khususnya Gen Z, harus dipersiapkan sejak dini untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

“Ini legacy luar biasa yang diciptakan Mas Krisna dan teman-teman di Bondowoso,” katanya.

Sementara itu, Ady Kriesna, calon tunggal Ketua DPD Golkar Kabupaten Bondowoso, menegaskan arah program kerja partai ke depan akan ditentukan melalui hasil sidang komisi Musda.

Meski dirinya calon tunggal, ia menekankan bahwa proyeksi kerja partai tetap akan dirumuskan secara kolektif.

“Fondasinya adalah hasil sidang komisi. Ada komisi rekomendasi dan komisi internal yang membahas program kerja. Sehingga siapa pun pemimpinnya, fondasi program kerjanya akan ditentukan di sidang komisi,” tegasnya.

“Semua partai pasti ingin menang. Tetapi bagi Golkar, yang paling penting adalah kita semakin dicintai rakyat,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

7 Faktor yang Membuat RUU Lama Disahkan Jadi Undang&Undang

Putri Diva — Sun, 14 Sep 2025 23:19:31 +0700

JAKARTA, SJP – Proses legislasi di Indonesia sering kali menuai sorotan. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengatur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan, kenyataannya banyak rancangan undang-undang (RUU) yang tersendat sebelum resmi berlaku.

Lambatnya proses ini tak sekadar persoalan teknis. Ada dinamika politik, administrasi, hingga resistensi publik yang kerap memperpanjang jalannya legislasi. Berikut tujuh faktor utama yang membuat pengesahan RUU sering memakan waktu panjang:

1. Perencanaan yang Kompleks

Setiap RUU harus lebih dulu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disepakati bersama DPR, presiden, dan DPD. Penentuan prioritas kerap menjadi batu sandungan, karena ada tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Ketidaksepakatan di tahap awal ini bisa membuat rancangan tertahan bahkan sebelum dibahas.

2. Penyusunan Naskah Akademik

RUU wajib disertai naskah akademik sebagai dasar kajian ilmiah. Proses ini melibatkan pakar, akademisi, hingga pemangku kepentingan untuk menilai urgensi dan dampaknya. Riset yang kurang matang atau perdebatan substansi dapat memperlambat penyusunan. Ditambah lagi, harmonisasi dengan aturan lain butuh koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

3. Dinamika Politik di DPR

Pembahasan di DPR adalah fase yang paling sering memakan waktu. Fraksi-fraksi membawa agenda dan ideologi berbeda, sehingga perdebatan panjang tak terhindarkan. Jadwal rapat bisa berkali-kali tertunda, bahkan RUU ditarik dari meja pembahasan. Kasus RUU KUHP menjadi contoh nyata bagaimana tarik-ulur politik membuat pengesahannya mundur berulang kali.

4. Minimnya Partisipasi Publik

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor krusial agar undang-undang bersifat aspiratif. Namun, kurangnya sosialisasi, waktu dengar pendapat yang mendadak, hingga keterbatasan ruang publik membuat konsultasi sering tak maksimal. Akibatnya, DPR dan pemerintah harus mengulang proses dialog, yang otomatis memperpanjang waktu.

5. Masalah Teknis dan Administratif

Selain politik, kendala administratif juga berpengaruh. Pergantian pejabat, rotasi anggota DPR, hingga reshuffle kabinet kerap membuat rancangan harus disesuaikan kembali. Perbedaan redaksi pasal atau keterlambatan dokumen juga memperlambat harmonisasi dan sinkronisasi antar-lembaga.

6. Kontroversi Substansi dan Uji Materi

RUU yang berdampak luas, seperti RUU Cipta Kerja atau RUU KUHP, biasanya menuai penolakan publik. Gelombang demonstrasi, masukan dari pakar, hingga ancaman uji materi ke Mahkamah Konstitusi membuat pengesahan ditunda untuk revisi. Kontroversi substansi inilah yang menjadi salah satu faktor utama lamanya proses legislasi.

7. Tahap Pengesahan dan Pengundangan

Meski sudah disetujui DPR dan pemerintah, RUU tetap menunggu pengesahan presiden. UU memberi waktu 30 hari bagi presiden untuk menandatangani. Jika tidak, RUU otomatis berlaku, tetapi tetap butuh waktu untuk penomoran dan pengundangan dalam Lembaran Negara.

Dampak Keterlambatan

Lambatnya pengesahan RUU berdampak langsung pada kepastian hukum dan program pembangunan. Kebijakan publik pun tersendat, sementara masyarakat dan investor menghadapi ketidakpastian regulasi.

Pemerintah dan DPR dituntut untuk menyusun Prolegnas prioritas yang lebih terukur, meningkatkan kualitas naskah akademik, memperluas partisipasi masyarakat sejak awal, serta mempublikasikan draf RUU dan jadwal sidang secara transparan agar konflik bisa diminimalisasi. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor : Danu S

Mengapa Atap Gedung DPR Melengkung? Ini Sejarah dan Filosofinya

Putri Diva — Tue, 09 Sep 2025 07:58:06 +0700

JAKARTA, SJP – Atap melengkung Gedung DPR di Senayan, Jakarta, sejak lama menjadi ikon arsitektur politik Indonesia. Bentuknya yang khas bukan sekadar pilihan desain, melainkan menyimpan jejak sejarah panjang sekaligus makna filosofis mendalam tentang keterbukaan dan perlindungan terhadap rakyat.

Gedung yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Nusantara ini pernah menjadi saksi sejumlah peristiwa penting bangsa, salah satunya momen bersejarah 1998 ketika ribuan mahasiswa menduduki atap gedung untuk menuntut mundurnya Presiden Soeharto.

Sejarah Panjang Pembangunan

Rencana pembangunan gedung digagas Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1965 tentang Proyek Political. Gedung ini awalnya disiapkan untuk menjadi lokasi penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces (Conefo) pada 1966, sebuah forum internasional yang dimaksudkan menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Arsitektur gedung dirancang oleh Soejoedi Wirjoatmodjo, arsitek Indonesia lulusan Technische Universität Berlin Barat. Tiang pertama berdiri pada 19 April 1965 dengan target rampung 17 Agustus 1966. Namun, pembangunan sempat terhenti akibat peristiwa G30S/PKI yang menggagalkan rencana Conefo.

Pekerjaan konstruksi kemudian dilanjutkan di era Presiden Soeharto melalui SK Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966. Setelah melalui perjalanan panjang, gedung ini akhirnya selesai pada 1 Februari 1983 dan dialihfungsikan menjadi kantor MPR, DPR, dan DPD.

Filosofi di Balik Atap Melengkung

Atap hijau berbentuk setengah lingkaran yang melengkung itu melambangkan kepakan sayap burung yang siap terbang tinggi. Dua kubah yang menyatu menyerupai sayap Garuda menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus kekuatan kolektif Indonesia.

Uniknya, bentuk atap tersebut disebut belum pernah diciptakan di negara lain, bahkan ditemukan secara tidak sengaja oleh sang arsitek.

Selain atap, tangga utama yang dirancang terbuka melambangkan keramahan bangsa. Area depan yang luas menjadi ruang penyambutan, mencerminkan kepribadian nasional yang ramah dan terbuka bagi siapa saja.

Ikon Demokrasi

Lebih dari sekadar bangunan fisik, Gedung DPR berdiri sebagai simbol aspirasi dan cita-cita bangsa. Bentuk arsitekturnya seakan menjadi janji abadi: keterbukaan, perlindungan, serta harapan agar demokrasi selalu hidup di dalamnya.

Kini, setiap kali menatap atap melengkung Gedung DPR, publik seakan diingatkan kembali pada sejarah, semangat kebangsaan, dan tugas menjaga demokrasi agar tetap berpihak pada rakyat. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

Mensesneg Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet

Putri Diva — Tue, 09 Sep 2025 07:01:41 +0700

JAKARTA, SJP – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pergantian jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa bukan karena pengunduran diri maupun pencopotan.

Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Prasetyo menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” ujar Prasetyo.

Saat disinggung mengenai kabar bahwa Sri Mulyani sempat mengajukan pengunduran diri, Prasetyo kembali menegaskan bahwa keputusan diambil setelah melalui pertimbangan matang Presiden.

“Pertimbangannya banyak,” katanya.

Prasetyo juga mengajak semua pihak menghormati langkah Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet.

“Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu membawa kebaikan bagi kita semua,” ucapnya.

Sebelumnya, isu pengunduran diri Sri Mulyani sempat mencuat pada akhir Agustus. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu disebut menemui Presiden di Istana maupun di Hambalang.

Isu tersebut berkembang di tengah sorotan publik pasca-penjarahan rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (31/8/2025) dini hari. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

Usung Visi Perjuangan Rakyat, Nahkoda Baru PKS Jombang Bidik 6 Kursi di Pemilu 2029

Achmad Fredi — Sun, 07 Sep 2025 23:06:17 +0700

JOMBANG, SJP – Terpilih sebagai Ketua DPD PKS Jombang periode 2025–2030, H. Muhamad Said langsung menegaskan arah kepemimpinannya. Ia menekankan pentingnya perjuangan bersama rakyat, kerja keras dalam keterbatasan, serta target politik yang lebih besar di masa mendatang.

“Dengan kondisi negeri seperti ini, kami berjuang bersama rakyat meski dengan segala keterbatasan. Seperti lari maraton, endingnya Insyaallah keberkahan untuk masyarakat,” ujar Haji Said dalam pesan yang diterima wartawan, Ahad (7/9/2025).

H. Muhamad Said terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI, di Sekretariat DPTD PKS, Sabtu, 6 September 2025. Setelah terpilih, Haji Said meminta seluruh kader segera menyiapkan diri menjalankan amanah kepemimpinan yang diemban. “Saya ibaratkan ini seperti berumah tangga,” tegasnya.

Dalam visi politiknya, Said menargetkan lompatan signifikan di Pemilu 2029. Jika pada Pemilu 2024 lalu PKS hanya meraih tiga kursi legislatif, ia berharap pada kontestasi mendatang bisa menggandakan perolehan hingga enam kursi. “Kami yakin PKS Jombang akan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Dukungan terhadap kepemimpinan baru PKS Jombang juga datang dari Bupati Jombang melalui pesan video. “Selamat untuk Ketua terpilih PKS di Periode 2025-2030. Semoga PKS semakin kuat dan konsisten bersama rakyat,” ucap Abah Bupati Jombang.

Dengan visi perjuangan rakyat, komitmen kesederhanaan, serta tekad meraih target elektoral lebih tinggi, kepemimpinan Muhamad Said menandai arah baru PKS Jombang dalam lima tahun ke depan. (*)

Editor : Danu S

Mahfud MD Sebut Demo Bersifat Organik tetapi Ada yang Menunggangi

Putri Diva — Thu, 04 Sep 2025 23:35:13 +0700

YOGYAKARTA, SJP – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal gelombang demonstrasi besar yang melanda sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, aksi tersebut merupakan gerakan organik, lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

“Saya sudah berkali-kali katakan munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah cuma kemudian ada yang menunggangi. Menunggangi dengan mendalangi itu berbeda, kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini enggak, masyarakat organik, makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya,” ujar Mahfud MD saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).

Mahfud menilai pemerintah bersama DPR selama ini kurang serius menanggapi keluhan masyarakat. Kondisi itulah yang kemudian memicu amarah hingga ledakan aksi massa di berbagai daerah.

“Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi, terkadang hanya diketawain, disindir, macam-macam, sehingga kemudian muncul gerakan itu,” katanya.

Meski menegaskan gerakan itu bersifat organik, Mahfud mengakui ada pihak-pihak yang menunggangi dinamika tersebut. Namun ia enggan menyebut siapa yang dimaksud.

“Saya tidak tahu siapa dan tidak ingin tahu siapa penunggangnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud menilai situasi sudah berangsur terkendali. Aparat disebut telah menangani para perusuh yang terlibat. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng persoalan publik.

“Ngurus negara ini tidak seperti ngurus warung kopi, bisa dibawa bergurau karena orangnya sedikit. Kalau ini ngurus banyak, tanggapannya terhadap berbagai persoalan itu tidak kurang berkualitas lah sehingga muncul gerakan-gerakan yang tadinya satu-satu ada di sana, lalu bergerak bersama di hari yang sama karena pemicu yang sama,” jelas Mahfud.

Menurut Mahfud, aksi yang berakhir ricuh ini seharusnya menjadi pelajaran penting. Pemerintah dan DPR dituntut untuk lebih responsif dan berkualitas dalam menanggapi aspirasi rakyat, agar kekecewaan publik tidak lagi menumpuk hingga meledak dalam bentuk protes besar-besaran. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Foto : Danu S

Korban Demo Dapat Bansos, Mensos Gus Ipul Janjikan Santunan Rp 15 Juta

Putri Diva — Thu, 04 Sep 2025 21:19:25 +0700

JAKARTA, SJP – Pemerintah memastikan para korban aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan, santunan diberikan melalui skema bansos adaptif yang juga berlaku bagi korban bencana alam maupun nonalam.

“Kalau wafat, santunan ahli waris sebesar Rp15 juta. Untuk luka berat Rp5 juta dan bisa ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen, termasuk untuk rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan,” kata Saifullah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Data terbaru Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat, terdapat tujuh korban meninggal dunia serta sembilan orang mengalami luka berat akibat kerusuhan. Dari pihak aparat, enam orang juga masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

“Kita tidak bisa membedakan mana masyarakat, mana petugas. Dua-duanya adalah korban,” ujar Saifullah.

Proses penyaluran bantuan telah dimulai sejak Rabu (3/9/2025) dengan menyerahkan langsung santunan kepada ahli waris korban meninggal dan kepada mereka yang mengalami luka berat. Program ini, kata Gus Ipul, akan dilanjutkan ke beberapa daerah lain.

“Nanti akan kita teruskan ke Makassar, Yogyakarta, dan beberapa titik lainnya. Insyaallah segera kita salurkan,” tambahnya.

Mensos menegaskan bahwa seluruh santunan bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial. Ia berharap masyarakat memahami bantuan ini sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya.

“Ia berharap masyarakat melihat santunan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah, bukan semata-mata dari besar kecilnya nilai uang,” tutupnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Beritasatu.com

DPP PKB Dukung Evaluasi Tunjangan Anggota DPR

Putri Diva — Thu, 04 Sep 2025 08:59:09 +0700

JAKARTA, SJP – Isu tunjangan fantastis DPR terus menuai gelombang kritik. Sorotan publik kini semakin tajam, apalagi setelah Gerakan 17+8 menempatkan evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi besar akhir Agustus lalu.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak tinggal diam. Partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama itu mendukung penuh langkah evaluasi, terutama terhadap fasilitas yang dianggap melukai rasa keadilan rakyat.

“Bagi kami di DPP-PKB, kami mendorong dan juga mendukung apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR untuk mengevaluasi tunjangan. Permasalahan mengenai tunjangan ini menimbulkan kecemburuan, yang akhirnya meledak dengan aksi kemarin,” tegas Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Salah satu fasilitas yang jadi sorotan adalah tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR. Bagi PKB, kritik publik ini bukan sekadar suara sumbang, melainkan wujud keresahan sosial atas ketimpangan ekonomi yang makin terasa.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan tunjangan perumahan yang menuai kontroversi itu telah resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.

“Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Dasco usai audiensi bersama mahasiswa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dasco juga menyampaikan permintaan maaf dan berjanji melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh DPR. Menurutnya, tunjangan rumah tersebut awalnya diberikan sejak Oktober 2024 dan hanya direncanakan berlaku satu tahun, sebagai fasilitas setelah pelantikan anggota DPR periode 2024–2029.

Bagi PKB, penghentian tunjangan hanyalah awal. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif. Partai menegaskan, fasilitas yang diterima wakil rakyat harus sepadan dengan kontribusi nyata mereka terhadap masyarakat.

“Evaluasi tunjangan tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas kerja DPR. Ini momentum untuk memperbaiki citra legislatif sekaligus menjawab tekanan publik,” ujar Riezal.

PKB menilai, jika DPR benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, pembenahan tidak boleh setengah hati. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

5 Anggota DPR Dinonaktifkan Imbas Demo, Gaji Tetap Mengalir?

Putri Diva — Thu, 04 Sep 2025 08:01:19 +0700

JAKARTA, SJP – Gelombang demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada 25–29 Agustus 2025 meninggalkan jejak panjang. Isu kenaikan tunjangan dewan bukan hanya memicu kemarahan publik dan bentrokan, tetapi juga menyeret nama sejumlah anggota DPR ke jurang sanksi partai.

Setidaknya lima anggota DPR dinonaktifkan karena ucapan maupun sikap mereka dianggap memperburuk situasi. Ironisnya, meski status politik goyah, hak gaji mereka ternyata tetap berjalan.

Siapa Saja yang Dinonaktifkan?

Nama pertama yang terseret adalah Ahmad Sahroni. Politisi flamboyan Partai NasDem ini langsung menuai sorotan setelah pernyataannya soal tunjangan DPR viral di tengah situasi ekonomi rakyat yang kian tertekan. Ucapannya dianggap tidak sensitif, membuat partai segera menonaktifkannya. Kursinya di DPR masih menunggu mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), namun untuk sementara ia kehilangan fasilitas dan kewenangan legislator.

Senada dengan Sahroni, artis sekaligus politisi Nafa Urbach juga terkena getahnya. Komentarnya yang dianggap meremehkan keresahan rakyat di momen panas demonstrasi membuat NasDem tak punya pilihan lain selain mencabut status aktifnya. Keputusan ini diambil bukan hanya untuk menjaga citra partai, tetapi juga meredam kemarahan publik terhadap selebriti politik yang dinilai abai pada sensitivitas rakyat.

Dari Partai Amanat Nasional (PAN), dua nama komedian-politisi ikut terseret. Eko Patrio menjadi bahan perbincangan luas setelah terekam berjoget dalam Sidang Tahunan MPR, saat suasana negara justru sedang bergolak. Tidak lama berselang, giliran Uya Kuya yang viral dengan aksi serupa. PAN mengambil langkah cepat: keduanya dinonaktifkan demi menjaga marwah lembaga legislatif yang seharusnya dijaga dengan keseriusan, bukan hiburan panggung.

Satu nama terakhir datang dari Partai Golkar, yakni Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI. Ucapannya mengenai tunjangan DPR langsung menyulut emosi publik. Meski sempat melakukan klarifikasi, kemarahan terlanjur membesar. Golkar akhirnya menjatuhkan sanksi tegas dengan menonaktifkannya. Sebagai pejabat senior, langkah ini dipandang perlu untuk mengembalikan wibawa partai.

Gaji Masih Tetap Mengalir

Pertanyaan besar pun muncul: apakah penonaktifan berarti lima anggota dewan ini berhenti menerima gaji? Jawabannya: tidak.

Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, penonaktifan oleh partai politik tidak otomatis mencabut status keanggotaan parlemen. Selama belum ada keputusan PAW atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mereka tetap tercatat sebagai anggota DPR aktif.

Artinya, semua hak keuangan masih mengalir. Mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Ditambah lagi, periode 2024–2029 juga memberikan fasilitas tunjangan rumah sebagai pengganti rumah jabatan.

Dengan kata lain, meski dinonaktifkan dan kehilangan peran politik di partai, status legislator mereka masih melekat dan begitu pula seluruh hak finansialnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

HMI Bojonegoro Teken Nota Kesepakatan dengan Pemkab dan DPRD, Suarakan Empat Tuntutan Publik

Abrori — Tue, 02 Sep 2025 21:47:24 +0700

BOJONEGORO, SJP – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro menyampaikan empat tuntutan publik melalui audiensi bersama Bupati Bojonegoro, Wahono, dan Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, Selasa (2/9/2025).

Pertemuan ini menjadi respons terhadap situasi nasional yang belakangan diwarnai maraknya aksi unjuk rasa dan benturan massa dengan aparat.

Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan aspirasi dengan cara damai, tanpa turun ke jalan, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan politik saat ini.

Ketua HMI Cabang Bojonegoro, Rony Sugiarto, mengungkapkan empat poin tuntutan yang dianggap mewakili suara mahasiswa dan masyarakat.

Di antaranya, pemangkasan tunjangan dan fasilitas DPR sebagai bentuk empati terhadap penderitaan rakyat, serta desakan agar Presiden mencopot Kapolri yang dinilai bertanggung jawab atas tindakan represif aparat saat aksi demonstrasi.

Tuntutan lainnya adalah desakan pengusutan tuntas kasus penabrakan pengemudi ojek online yang belakangan menuai sorotan publik, serta permintaan agar Bupati Bojonegoro menyatakan sikap resmi menolak segala bentuk kekerasan aparat terhadap warga.

“Empat aspirasi ini kami sampaikan sebagai bentuk kegelisahan kolektif atas kondisi bangsa. Kami percaya jalur dialog lebih konstruktif daripada aksi anarkis di jalan,” tegas Rony.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro, Wahono bersama Ketua DPRD Bojonegoro menyambut baik aspirasi yang disampaikan.

Keduanya menyatakan siap meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab, DPRD, dan HMI Bojonegoro.

Wahono menegaskan bahwa ruang dialog terbuka lebar bagi siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi secara santun.

“Demonstrasi di jalanan sering disusupi oknum tak bertanggung jawab. Maka dari itu, penyampaian pendapat melalui audiensi jauh lebih efektif dan aman,” ujar Wahono.

Nota kesepakatan ini diharapkan menjadi simbol bahwa penyampaian aspirasi tidak harus menimbulkan gesekan, serta membuka ruang baru bagi komunikasi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan wakil rakyat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Regenerasi, Ali Mufthi Ingin 50 Persen Kepengurusan Golkar Gresik Diisi Anak Muda

Anis Firmansah — Tue, 02 Sep 2025 21:30:45 +0700

GRESIK, SJP - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Timur Ali Mufthi, menekankan kesolidan organisasi dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Kabupaten Gresik. Ia juga berpesan dalam agenda Musda XI tersebut akan ada regenerasi usia muda di dalam sebuah kepengurusan.

"Solid. Golkar harus solid. Golkar harus di isi oleh anak-anak muda minimal 50 persen," kata Ali, seusai turut membuka acara Musda XI Golkar Gresik di salah satu hotel di Kabupaten Gresik, Selasa (2/9/2025).

Ali mengatakan, komposisi kepengurusan yang berisi dari kalangan muda menjadi kunci bagi regenerasi Golkar di masa mendatang. Ia menyebut, kepengurusan DPD provinsi Jawa Timur sudah diisi anak-anak muda hampir 70 persen.

Menurut dia, regenerasi anak-anak muda dalam sebuah kepengurusan menjadi salah satu visi dai Partai.

"Golkar harus menatap masa depan Indonesia yang akan diisi anak-anak muda,” ujarnya.

Diketahui Musda XI Golkar Gresik dihadiri oleh sekitar 500 pengurus dan kader, serta dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi.

Musda XI Golkar Gresik sekaligus menjadi panggung konsolidasi. Partai beringin tingkat lokal itu memilih Wongso Negoro menjadi Ketua DPD Golkar Gresik. Wong terpilih secara aklamasi menggantikan Ketua DPD Golkar sebelumnya, yakni Ahmad Nurhamim. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Apakah Anggota DPR yang Dipecat Masih Dapat Uang Pensiun? Begini Aturannya

Putri Diva — Mon, 01 Sep 2025 23:58:12 +0700

JAKARTA, SJP– Isu mengenai gaji, tunjangan, hingga hak pensiun anggota DPR kembali menjadi sorotan publik di tengah gelombang aksi unjuk rasa yang marak belakangan ini. Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah anggota DPR yang dipecat tetap berhak atas uang pensiun?

Dasar Hukum Hak Pensiun

Hak pensiun bagi anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Pasal 12 ayat (1): pimpinan maupun anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun seumur hidup.
Pasal 13 ayat (2): besaran pensiun dihitung sebesar 1% dari gaji pokok untuk setiap bulan masa jabatan, dengan batas minimal 6% dan maksimal 75% dari gaji pokok.

Artinya, hanya mereka yang berhenti dengan hormat yang bisa menerima pensiun seumur hidup.

Jika Anggota DPR Dipecat

Bagi anggota DPR yang diberhentikan tidak dengan hormat, hak pensiun otomatis gugur. UU dengan jelas menyatakan, pensiun hanya diberikan jika status berhenti dilakukan dengan hormat.

Dengan demikian, anggota DPR yang dipecat karena pelanggaran kode etik, kasus pidana, atau alasan lainnya tidak bisa menikmati dana pensiun maupun tunjangan hari tua (THT).

Besaran Pensiun DPR

Mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, berikut rincian pensiun seumur hidup anggota DPR yang berhenti dengan hormat:

Ketua DPR: gaji pokok Rp 5.040.000, pensiun sekitar Rp 3.020.000 per bulan.
Wakil Ketua DPR: gaji pokok Rp 4.620.000, pensiun sekitar Rp 2.770.000 per bulan.
Anggota DPR: gaji pokok Rp 4.200.000, pensiun sekitar Rp 2.520.000 per bulan.

Selain itu, mereka juga berhak menerima Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp 15 juta sekali bayar. Jika penerima pensiun meninggal, pasangan sah berhak menerima 50 persen dari besaran pensiun terakhir, sementara anak yang belum menikah, berusia di bawah 25 tahun, dan belum memiliki pekerjaan tetap juga bisa menerima manfaat sesuai aturan.

Bedanya dengan Anggota DPR yang Dipecat

Berhenti dengan hormat: berhak atas pensiun seumur hidup + THT Rp 15 juta.
Dipecat tidak dengan hormat: tidak berhak atas pensiun maupun THT.

Dengan aturan ini, publik mendapat kejelasan bahwa wakil rakyat yang tidak menjaga amanah dan diberhentikan secara tidak terhormat, tidak bisa menikmati fasilitas pensiun dari negara. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

Lapas Bojonegoro Gelar Doa Bersama, Serukan Perdamaian di Tengah Ketegangan Nasional

Abrori — Mon, 01 Sep 2025 12:11:45 +0700

BOJONEGORO, SJP – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Bojonegoro menggelar doa bersama pada Senin (1/9/2025) pagi. Doa bersama ini dilakukan demi keselamatan dan kedamaian Indonesia di tengah kondisi nasional yang tengah memanas. Seperti aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah, hingga insiden pembakaran fasilitas umum, telah menyebabkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Acara doa bersama ini dihadiri oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP), petugas Lapas, serta tokoh agama dari Kementerian Agama Bojonegoro. Dalam suasana penuh khidmat, semua peserta bersama-sama memanjatkan doa agar Indonesia segera pulih dari segala bentuk kekacauan dan perpecahan yang tengah melanda.

Kepala Lapas Bojonegoro, Hari Winarva, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak Lapas terhadap situasi yang tengah berlangsung. "Kami ingin menunjukkan bahwa meski berada di balik tembok ini, kami tetap mencintai Indonesia. Kami berdoa agar negara ini segera damai dan masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa rasa takut," ujarnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, doa bersama lintas agama ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat toleransi, persatuan, dan solidaritas di tengah situasi yang penuh ketegangan. Para warga binaan diajak untuk merenung, memahami arti kebersamaan, serta pentingnya menjaga persatuan, meski dalam keterbatasan.

Lapas Bojonegoro berharap, melalui doa yang dipanjatkan dari dalam tembok penjara ini, bisa menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih mengedepankan dialog, menjaga kedamaian, dan bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*)

Editor : Danu S

Prabowo: DPR Cabut Tunjangan, Moratorium Kunker, dan Tindak Anggota yang Keliru

Putri Diva — Sun, 31 Aug 2025 23:05:57 +0700

JAKARTA, SJP – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah keputusan penting hasil kesepakatan bersama pimpinan DPR. Salah satunya adalah pencabutan beberapa tunjangan anggota DPR tertentu serta penerapan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Tak hanya soal tunjangan dan kunjungan kerja, Prabowo juga menyampaikan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil langkah korektif terhadap anggota DPR yang sebelumnya menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.

“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” bebernya.

Langkah korektif itu, lanjut Prabowo, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang dinilai melanggar.

Prabowo menekankan bahwa DPR dan partai politik harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Keputusan ini disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif, sekaligus menegaskan komitmen DPR dan partai politik dalam merespons aspirasi masyarakat secara serius. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

Janji Evaluasi Kinerja DPR, Puan Maharani Minta Semua Pihak Tahan Diri

Putri Diva — Sun, 31 Aug 2025 10:11:36 +0700

JAKARTA, SJP – Gelombang aksi demonstrasi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah direspons Ketua DPR Puan Maharani. Ia meminta semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memanas dan menimbulkan korban.

Dalam keterangannya, Puan menegaskan pentingnya saling menghormati di tengah perbedaan pandangan.“Semua harus menahan diri, jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati,” ujarnya.

Puan berharap ketegangan politik tidak berubah menjadi konflik sosial yang merugikan rakyat. Dia menampik anggapan bahwa DPR bersikap antikritik. Ia menegaskan lembaga yang dipimpinnya siap membuka ruang evaluasi.

“Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa,” tuturnya.

Ia berjanji masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja parlemen. Lebih jauh, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyelesaikan masalah dengan dialog. “Marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa,” imbuhnya.

Seruan Puan ini muncul di tengah kritik keras publik terhadap DPR, yang dinilai abai terhadap keresahan rakyat dan kurang transparan dalam menjalankan fungsinya. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor : Danu S

PDIP Minta Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta per Bulan Dihapus

Putri Diva — Sun, 31 Aug 2025 08:04:40 +0700

JAKARTA, SJP – Di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang menyorot gaya hidup elite politik, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap mengejutkan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan mendukung penghentian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan keputusan tersebut dilandasi empati terhadap kondisi rakyat yang masih hidup dalam kesulitan.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Said menilai, anggota dewan seharusnya menunjukkan solidaritas, bukan justru menikmati fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat.

Lebih jauh, Said menegaskan bahwa tunjangan semestinya sejalan dengan kinerja anggota DPR.

“Apabila setiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” tegasnya.

Menurutnya, bila kinerja anggota dewan buruk, maka tidak ada alasan untuk menerima tunjangan tinggi.

Said juga mengungkapkan bahwa pimpinan fraksi PDIP sudah memperingatkan kadernya agar memiliki sense of krisis dan menjaga etika publik.

“DPR adalah etalase rakyat. Maka bisa tepo seliro, terus mawas diri. Hak rakyat adalah mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” katanya.

Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya kritik publik terhadap DPR, terutama terkait transparansi, kinerja, dan berbagai fasilitas yang dianggap tidak wajar di saat ekonomi masyarakat masih sulit. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor : Danu S

Komisi II DPR: Demo di Senayan Adalah Hak Rakyat, Asal Tak Anarkis

Putri Diva — Mon, 25 Aug 2025 22:31:22 +0700

JAKARTA, SJP – Gelombang massa kembali memadati depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi demonstrasi dari gabungan berbagai elemen masyarakat itu ditanggapi langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, yang menilai unjuk rasa adalah bagian sah dari demokrasi.

“Enggak apa-apa, didemo enggak apa-apa itu biasa. Harus didemo kalau perlu,” kata Aria ke awak media di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, rakyat memang berhak menyuarakan pendapat, termasuk terhadap kebijakan yang dibuat oleh DPR.

“Ya, itu hak masyarakat. Demo enggak apa-apa,” imbuhnya.

Namun, Aria menekankan pentingnya menjaga ketertiban. Aspirasi rakyat harus disampaikan dengan damai, tanpa tindakan anarkis yang justru merusak makna perjuangan.

“Aspirasi sebaik apa pun itu perlu didengar, tetapi jangan anarkis. Aspirasi itu adalah rakyat berbicara, tetapi ingat sebaik apapun aspirasi, kalau anarki menjadi enggak menarik,” tegas Aria.

Meski begitu, situasi di lapangan sempat memanas. Pantauan di lokasi menunjukkan kericuhan terjadi setelah aparat kepolisian memukul mundur massa yang datang dari arah Slipi. Sejumlah demonstran melemparkan batu, botol, dan benda lainnya ke arah petugas.

Bahkan, sebagian massa tampak merusak separator bus Transjakarta yang berada di jalurnya. Kondisi yang semakin tak terkendali membuat aparat mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan, memaksa massa mundur hingga berlarian ke persimpangan Slipi.

Aksi ini menegaskan kembali dua wajah demonstrasi di ibu kota: di satu sisi menjadi sarana rakyat menyampaikan suara, di sisi lain berpotensi ricuh jika tidak dikendalikan. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber: Beritasatu.com

DPR Digeruduk Massa, Puan Maharani Tegaskan Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Putri Diva — Mon, 25 Aug 2025 21:47:55 +0700

JAKARTA, SJP – Suasana politik di Senayan kembali memanas. Ribuan massa memenuhi depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (25/8/2025), menyuarakan berbagai tuntutan.

Di tengah riuh aksi demonstrasi tersebut, Ketua DPR Puan Maharani memastikan lembaga legislatif tetap terbuka dan siap menampung suara rakyat.

“Kami akan tetap menampung semua aspirasi,” kata Puan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Puan menegaskan, DPR menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi, sekaligus menjadi ruang bagi rakyat untuk mengingatkan para wakilnya di parlemen.

Ia menambahkan, kritik maupun masukan dari masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan bahan untuk memperbaiki kinerja parlemen.

“Tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki,” ucap Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco memberikan penegasan senada. Ia menyampaikan bahwa DPR telah menyiapkan mekanisme untuk menerima tuntutan massa melalui jalur audiensi.

“Kami sudah delegasikan kepada kawan-kawan yang stand by di DPR pada hari ini,” jelas Dasco.

Meski begitu, Dasco mengingatkan agar aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib dan sesuai aturan hukum. Ia menekankan, penyampaian pendapat harus tetap menjaga ketertiban umum agar pesan utama demonstrasi tidak teredam oleh insiden yang tidak diinginkan.

Gelombang aksi di depan DPR kali ini menandai kembali kuatnya arus kritik masyarakat terhadap parlemen.

Namun, sikap terbuka yang ditunjukkan pimpinan DPR menjadi catatan penting: rakyat tidak boleh kehilangan ruang untuk menyampaikan suaranya, dan wakil rakyat wajib mendengarnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Sumber: Beritasatu.com

GMNI Probolinggo Gelar Upacara Bendera dan Orasi Kebangsaan di HUT ke&80 RI

Rahmad Soleh — Sun, 17 Aug 2025 11:29:44 +0700

PROBOLINGGO, SJP — Puluhan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo menggelar upacara bendera dan orasi kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Bundaran Kota Probolinggo, pada Ahad (17/8/2025).

Upacara diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh kader GMNI dan aparat kepolisian.

Suasana semakin semarak dengan lantunan lagu perjuangan seperti Indonesia Pusaka, Darah Juang, dan Mars Mahasiswa, yang memicu gelora nasionalisme di antara peserta.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan orasi kebangsaan yang menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kemiskinan, kualitas pendidikan, hingga praktik hukum yang dinilai kerap dijadikan alat politik.

GMNI Probolinggo menyampaikan empat poin aspirasi kepada pemerintah:

1. Pembangunan yang Berkeadilan – Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan ekonomi rakyat kecil.

2. Pelestarian Lingkungan – Diperlukan kebijakan serius untuk menjaga kelestarian alam.

3. Peningkatan Pelayanan Kepolisian – Aparat kepolisian harus meningkatkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Relokasi PKL yang Manusiawi – Proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-alun ke GOR Ahmad Yani Kota Probolinggo harus mempertimbangkan hak-hak pedagang agar tidak merugikan mereka.

Bima Ahmad Setiawan, Koordinator Lapangan kegiatan ini, menegaskan bahwa momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Refleksi kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya pada seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam implementasi hak-hak masyarakat, terutama dalam hal keadilan, kesejahteraan, dan penegakan hukum," ujarnya.

Kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari warga sekitar. GMNI Probolinggo berharap semangat nasionalisme dan persatuan yang terpupuk dalam acara ini dapat terus menginspirasi perjuangan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. (*)

Editor: Ali Wafa

Dewan Daerah Tani Merdeka Indonesia Probolinggo&Situbondo Resmi Dilantik, Fokus Dukung Petani Hadapi Tantangan

Rahmad Soleh — Mon, 11 Aug 2025 19:17:59 +0700

PROBOLINGGO, SJP — Dewan Daerah Tani Merdeka Indonesia (TMI) untuk Wilayah Kota/Kabupaten Probolinggo dan Situbondo periode 2025-2030, resmi dilantik.

Pelantikan ini dipimpin oleh Ketua DPW TMI Jawa Timur, Riki Septiadi, di Ruang Madakaripura Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Senin (11/08/2025).

Muhammad Saiz, Ketua TMI Kota Probolinggo, menegaskan komitmennya untuk mendukung petani menghadapi tantangan modern, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketersediaan pupuk.

"Kami berharap semua pihak bersatu membantu petani, terutama dalam mengatasi kesulitan akses pupuk subsidi yang sering tidak tepat sasaran," ujarnya.

Saiz menyoroti masalah administrasi seperti kartu tani dan sistem e-RDKK yang rumit, serta mahalnya harga pupuk non-subsidi.

"Ini menjadi penghambat produktivitas pertanian dan perlu solusi cepat," tegasnya.

Untuk itu, TMI akan mengevaluasi metode distribusi pupuk agar petani tidak kekurangan pasokan.

Sementara itu, Riki Septiadi menekankan peran TMI sebagai pelaksana program pertanian pemerintah.

"Kami bertugas memastikan kebijakan pertanian Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di tingkat lokal. Tanggung jawab ketua wilayah sangat besar dalam mewujudkan ini," jelasnya.

Organisasi TMI hadir sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan petani di daerah.

"Kami ingin memastikan sektor pertanian terus berkembang dengan dukungan semua pihak," tambah Riki.

Dengan pelantikan ini, Dewan Daerah TMI siap berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan pertanian Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Golkar Mojokerto Mantapkan Sinergi dengan Pemkab, Winajad Kembali Terpilih

Syaiful Aries — Thu, 07 Aug 2025 21:56:33 +0700

MOJOKERTO, SJP — Partai Golkar Kabupaten Mojokerto resmi menetapkan kembali Winajad sebagai ketua untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI yang digelar di Hotel Aston, Kamis (7/8/2025).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, hadir langsung memantau jalannya musda. Dia didampingi pengurus DPD yang juga anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi.

Ali menegaskan, pihaknya bangga dengan capaian Golkar Kabupaten Mojokerto yang sudah menduduki kursi pimpinan DPRD setempat. Dia optimistis jumlah kursi bisa terus bertambah pada pemilu mendatang.

"Tentu harus bertahan, sudah di pimpinan dewan, kita tambah lagi lah," kata Ali Mufthi saat diwawancarai bersama Sumardi dan Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra atau Gus Barra.

Dia menegaskan, arah politik Partai Golkar saat ini mendukung penuh kebijakan Bupati Gus Barra karena program dan terobosannya dianggap berpihak pada masyarakat kecil.

"Kita sami'na wa atho'na sama bupati lah, kita nderek, kita pasrahkan ke bupati bagaimana baiknya," imbuh dia.

Meski demikian, Ali mengingatkan pentingnya soliditas internal partai. Struktur partai harus memahami doktrin dan menjalankan kaderisasi untuk memperkuat organisasi hingga ke level bawah.

"Kita harus solid, partai harus menyiapkan regenerasi, partai harus memahami program kerjanya, struktur harus memahami doktrin Partai Golkar. Sehingga kalau seluruh pengurus memahami, tentu akan disebarkan ke seluruh wilayah kerjanya," jelasnya.

Ali menambahkan, kader Partai Golkar juga wajib peka terhadap persoalan masyarakat dan menyampaikannya ke dalam kebijakan eksekutif secara terstruktur dan terorganisasi.

"Konsolidasi, bangun struktur, bangun tim yang solid, dekati masyarakat, membersamai masyarakat, rekam apa yang menjadi persoalan masyarakat, sampaikan ke dalam kebijakan negara," kata dia.

Dia menegaskan, kader Golkar dari level kabupaten, provinsi, hingga pusat siap menjadi saluran penyampaian aspirasi masyarakat dalam ruang-ruang legislatif.

"Persoalan kabupaten didiskusikan dengan anggota DPRD daerah problem itu. Kalau di wilayah provinsi, didiskusikan dengan DPRD provinsi. Pak Sumardi ada di sini. Kalau di pemerintah pusat didiskusikan dengan kami, di Jakarta," pungkasnya.

Ketua terpilih, Winajad, menegaskan komitmennya untuk tetap lurus dan patuh pada instruksi partai, termasuk bersinergi penuh dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto di bawah kepemimpinan Gus Barra.

"Sesuai arahan Pak Ketua DPD, tadi kita harus bersinergi bisa mendukung sepenuhnya program-program pemerintah kabupaten," kata Winajad.

Dia menambahkan, musda kali ini juga menjadi langkah awal konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu 2029 dan Pilkada 2030 mendatang.

"Kita memprioritaskan untuk merangkul golongan anak muda, selalu mendukung kebijakan bupati," terangnya.

Bupati Mojokerto, Gus Barra, berharap Golkar bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Dia menyampaikan dukungannya agar jumlah kursi Golkar di DPRD bisa terus meningkat.

"Musda ke-XI Partai Golkar kami berharap, bisa menjadi mitra pemerintah yang bisa bersama-sama membangun Pemkab Mojokerto, dan kami berharap bukan hanya mempertahankan yang ada tapi menambah," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

DPC PDIP Mojokerto Terima Dana Banpol Rp626 Juta, Terseret Dugaan Korupsi

Syaiful Aries — Tue, 05 Aug 2025 14:04:08 +0700

MOJOKERTO, SJP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengucurkan dana bantuan politik (banpol) kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) senilai Rp626.296.000 pada tahun anggaran 2025.

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui dana alokasi umum (DAU) itu dialokasikan untuk dua kegiatan, yakni pendidikan politik dan operasional sekretariat.

Sebanyak 60 persen anggaran diprioritaskan untuk pendidikan politik, seperti pelatihan kader, sosialisasi program partai, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Sementara 40 persen lainnya digunakan untuk operasional sekretariat partai, termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan administratif lainnya.

Dasar hukum pencairan banpol mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 yang diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Regulasi itu mengatur tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banpol.

“Dari petunjuk teknis itu kami sampaikan ke partai politik. Bila segala syarat dipenuhi, kami proses dan salurkan serta disahkan lewat NPHD,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, Selasa (5/8/2025).

Total dana hibah banpol untuk 10 partai politik di Kabupaten Mojokerto pada APBD 2025 sebesar Rp5.294.681.901. Jumlah bantuan dihitung Rp8 ribu per suara sah hasil pemilu.

Sementara itu, DPC PDIP Kabupaten Mojokerto tengah diterpa isu tak sedap terkait dugaan korupsi dana banpol tahun anggaran 2024 yang dilaporkan ke kejaksaan oleh pengamat publik Rif’an Hanum.

Dia menuding sejumlah pengurus DPC PDIP telah melakukan pelanggaran serius dalam penggunaan dana hibah dari APBD, termasuk dugaan pemalsuan dokumen dan laporan fiktif.

“Kami sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara, telah secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pengurus DPC PDIP Kabupaten Mojokerto terkait penggunaan dana banpol dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2024,” ujar Rif’an.

Dia menyebut tiga nama pengurus DPC yang diduga terlibat, masing-masing berinisial AA (ketua DPC), A (bendahara), dan MR (kepala kesekretariatan).

Menurut Rif’an, pelanggaran yang dilakukan meliputi pemalsuan tanda terima penggunaan dana sebagai alat laporan anggaran fiktif dan tidak adanya rapat resmi dengan pengurus anak cabang (PAC).

Laporan pertanggungjawaban juga disebut tidak sesuai fakta. Beberapa kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan justru dicantumkan dalam laporan seolah telah terlaksana.

“Bukti-bukti telah dilampirkan dalam lampiran, berikut dengan saksi. Tindakan-tindakan tersebut melanggar asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta berpotensi kuat melanggar hukum positif di Indonesia,” jelasnya.

Laporan tersebut merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 juga dijadikan dasar pelaporan.

“Kami percaya bahwa kepercayaan rakyat terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi tidak boleh dikhianati oleh penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran. Dana banpol bersumber dari pajak rakyat. Maka ketika dana tersebut diselewengkan, yang dikhianati bukan hanya hukum, melainkan harapan dan amanah publik,” beber Rif’an.

Dia menandaskan, korupsi di Mojokerto harus dihentikan. Penegakan hukum wajib dilakukan secara terbuka, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun.

“Sebagai masyarakat Mojokerto, kami tidak ingin daerah ini tercemar oleh praktik korupsi yang merajalela dan merusak masa depan generasi muda. Kami ingin pejabat partai, siapa pun dia, diadili jika bersalah, dan dibersihkan jika memang tidak bersalah. Namun proses hukum harus ditegakkan secara terbuka dan profesional,” tandasnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Rizky Raditya Eka Putra membenarkan adanya laporan tersebut.

“Inggih (benar). Tapi tunggu disposisi Kajari ke bidang apa,” kata Rizky saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (*)

Editor: Ali Wafa

Perkuat Konsolidasi, DPD Golkar Jatim Siap Sukseskan Musda XI Tuban

Atmo — Fri, 01 Aug 2025 17:03:14 +0700

TUBAN, SJP — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menyukseskan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban yang akan digelar pada Agustus 2025.

Forum lima tahunan tersebut disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai agar pengurus dan kader makin solid menyongsong pemilu mendatang.

“Musda Tuban ini menjadi ajang untuk menyolidkan semua kader sampai tingkat bawah, dan bukan menjadi penyebab perpecahan,” tegas Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2025–2030, H. Eko Wahyudi, Jumat (1/8/2025).

Dia menambahkan, pelaksanaan musda sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar seluruh kader mengedepankan kebersamaan dan memperkuat konsolidasi demi kesiapan menghadapi pesta demokrasi.

Selain memperkuat barisan, musda juga dipandang sebagai wadah untuk menegaskan peran strategis Partai Golkar sebagai salah satu pilar demokrasi nasional.

“Insyaallah, Partai Golkar akan menjadi partai pemenang di pemilu berikutnya. Golkar solid, Indonesia maju, dan Golkar Jatim asyik menuju puncak,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Kabupaten Tuban–Bojonegoro itu.

Dia berharap agenda Musda XI berjalan sukses dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu melahirkan keputusan strategis dan kepengurusan terbaik.

“Semoga musda menghasilkan keputusan terbaik untuk partai. Kita siap bersama-sama menyukseskan agenda ini sekaligus memetakan langkah strategis ke depan untuk membesarkan partai menuju puncak kemenangan,” imbuh anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar tersebut.

Pengurus DPD Golkar Jawa Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang telah berkontribusi aktif. Menurut Eko, kerja keras seluruh elemen partai telah berbuah keberhasilan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif pada pemilu sebelumnya.

“Siapa pun yang nantinya terpilih, pihaknya akan menghormati dan menghargai. Kemudian, perolehan suara partai ini harus dijaga dan terus ditingkatkan secara bersama-sama. Kader Golkar harus hadir dalam kerja nyata untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Cak Udin Dorong Kader Penggerak Bangsa Jaga Komitmen Ideologis Berbasis Aswaja

Redaksi — Mon, 28 Jul 2025 09:02:34 +0700

MALANG, SJP — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, bersama Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB, menggelar Pelatihan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) bersama ratusan anak muda dari Tim Sahabat Cak Udin se-Malang Raya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu dan Ahad, 26–27 Juli 2025, di Rollaas Hotel and Resort, Kebun Teh Lawang, Kabupaten Malang.

PKPB merupakan bagian penting dari program kaderisasi nasional yang dilaksanakan oleh setiap anggota legislatif PKB. Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan ini, antara lain KH. Mun’im DZ, KH. Adnan Anwar, Dr. Zaini Rahman, Ustaz Yaqin, serta MF Nurhuda Yusro.

“Di sinilah kita berkumpul dan meneguhkan kembali landasan berpolitik PKB, yakni Aswaja. Kita cetak kader-kader partai yang ideologis, militan, loyal, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan serta keislaman yang moderat,” tegas Cak Udin, sapaan akrabnya.

Anggota Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya tersebut menyampaikan, pelatihan ini bertujuan membentuk tim kader yang ideologis dan berkhidmat demi perjuangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sepakat bahwa kader agar didorong menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai pengikut. Kader juga wajib punya komitmen kuat untuk berkhidmat bagi bangsa dan negara serta komitmen untuk meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan memperkuat NKRI,” bebernya.

Pria asal Kota Batu itu juga mengajak para kader untuk tetap berada di garis perjuangan rakyat, khususnya dalam membela kaum mustadh’afin (golongan lemah secara sosial dan ekonomi).

Dalam kesempatan tersebut, Cak Udin mendorong kader untuk terus mencari ruang ekspresi guna mengembangkan potensi diri. PKB sebagai partai yang menjunjung prinsip meritokrasi membuka kesempatan bagi kader untuk meningkatkan kapasitas dan tampil sebagai pemimpin.

“Di tengah sistem politik yang serba transaksional, PKB membentuk kader agar tidak terjebak pada sistem politik transaksional. Ini penting ditanamkan sejak sekarang, apalagi peserta pelatihan ini didominasi anak-anak muda,” ujarnya.

Cak Udin menegaskan bahwa dominasi peserta dari kalangan muda memperkuat posisi PKB sebagai partai yang memberi ruang bagi generasi muda untuk menjadi calon pemimpin masa depan. (**)

Editor: Ali Wafa

Anas Burhani Suara dari Jombang, PKB Jalan Hidup dan Perjuangan Saya

Achmad Fredi — Fri, 25 Jul 2025 13:44:59 +0700

JOMBANG, SJP - Memperingati Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-27 tahun 2025, Anas Burhani kepada suarajatimpost.com mencoba bertutur, bagaimana posisi dirinya sebagai salah satu kader partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang itu.

"Merenungkan kembali perjalanan panjang yang telah saya lalui bersama partai yang bagi saya bukan sekadar kendaraan politik, melainkan jalan hidup dan mati," ujar Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jumat (25/7/2025).

Sebagai kader PKB tulen, Anas mengawali langkah politik partai dari titik paling dasar yakni merangkak dari Pengurus Ranting. Lalu diberi amanah menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Kecamatan Plandaan.

Sempat juga diamanahi sebagai Ketua DKC Garda Bangsa Jombang. Hingga akhirnya, dipercaya menjadi Kepala Kantor DPC PKB Jombang.

"Tepat pada tahun 2021 lalu, saya dipercaya dan diamanahi untuk menjadi Sekretaris DPC PKB Jombang hingga saat ini," ungkap Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jombang itu.

Perjalanan demi perjalanan Anas lalui dengan hati ikhlas dan penuh keyakinan. Bahwa PKB mampu mengubah jalan hidup baginya.

Menurutnya, tidak ada yang instan dalam politik, apalagi jika kita benar-benar ingin menapaki jalan ini dengan idealisme dan komitmen.

Tiada hari tanpa belajar bagi Anas. Mendampingi para senior, memahami bagaimana PKB bergerak di tingkat lokal maupun nasional.

Dari langkah itu, Ia semakin yakin bahwa PKB bukan hanya soal perebutan kekuasaan, melainkan perjuangan membawa aspirasi rakyat, utamanya warga Nahdlatul Ulama (NU), yang selama ini menjadi ruh dari partai ini.

Mengenal Kehidupan Sebagai Aktivis dan Jalan Menuju Kursi Legislatif

Anas Burhani lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren tepatnya di Jombang, Jawa Timur. Layaknya sebagai seorang santri, alumnus dari Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang terpatri semangat untuk pengabdian bagi umat.

Perjalanan menjadi aktivis di dunia aktivisme juga dimulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Sunan Ampel Surabaya yang kini menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya.

"Dari PMII saya belajar berorganisasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, dan merawat semangat kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. PMII dan PKB bagi saya seperti satu mata rantai yang tak terpisahkan," akunya.

Namun, perjalanan menuju kursi legislatif tidak selalu mulus. Sudah tiga kali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jombang. Dua kali gagal di Pemilihan Legislatif tahun 2014 dan 2019. Anas tahu betul rasanya menghadapi kenyataan pahit, sudah bekerja keras, sudah turun ke bawah, sudah bertemu warga, tapi belum diberi amanah oleh Allah dan rakyat.

"Saya percaya, politik adalah soal kesabaran dan keikhlasan. Prinsip saya sederhana: kalah itu biasa, yang luar biasa adalah tetap berjuang meski berkali-kali jatuh. Alhamdulillah, di Pemilu 2024, takdir itu datang juga. Saya akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Jombang," terangnya.

Lebih dari itu, Ia dipercaya menjadi Ketua Komisi B, yang membidangi perekonomian dan pertanian. Ini adalah amanah besar sekaligus tantangan nyata. Membawa suara rakyat yang selama ini mempercayakan harapannya kepada PKB.

Di titik ini, dirinya semakin yakin bahwa PKB bukan sekadar partai politik baginya. PKB adalah jalan hidup, bahkan jalan mati. Jalan yang Ia pilih dengan penuh kesadaran, bukan sekadar untuk mencari jabatan atau kekuasaan, tetapi untuk menebarkan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai kader PKB yang juga mantan aktivis PMII, Anas selalu mengajak seluruh kader muda PKB dan NU di manapun berada agar jangan pernah lelah berjuang. Jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Politik bukan soal menang atau kalah semata, melainkan soal keberanian untuk terus mencoba, belajar, dan melayani umat.

PKB dan Perjuangan Meneguhkan Legalitas Pesantren Lewat Undang-Undang

Menurut Anas Burhani, PKB bukan hanya lahir dari rahim pesantren, tapi juga mewarisi semangat juang para kiai untuk perjuangkan hak-hak santri dan eksistensi pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa. Di tengah derasnya arus modernisasi, PKB teguh berdiri sebagai benteng nilai-nilai keislaman yang moderat, toleran, dan nasionalis.

"Karakter khas pesantren yang terus diperjuangkan agar mendapat pengakuan setara dalam sistem pendidikan nasional," ujarnya.

Salah satu tonggak penting dari perjuangan ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang merupakan inisiatif penuh dari Fraksi PKB DPR RI.

Undang-undang ini lahir dari kegelisahan panjang para kiai dan pengasuh pesantren yang selama ini merasa institusinya belum mendapat pengakuan hukum yang utuh.

Meski telah berkontribusi besar dalam mencetak tokoh-tokoh bangsa, pesantren masih diperlakukan sebagai entitas “alternatif” yang posisinya tidak sekuat lembaga pendidikan formal lainnya.

PKB hadir mengubah paradigma itu. Dengan kekuatan politiknya di parlemen, PKB tak hanya mengusulkan tetapi juga memperjuangkan agar pesantren mendapatkan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dari negara. Ketiga prinsip ini menjadi semangat utama dalam UU Pesantren.

Rekognisi berarti negara mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah dan setara.
Afirmasi artinya negara wajib memberikan perlakuan khusus agar pesantren mampu bersaing tanpa kehilangan kekhasannya.
Fasilitasi menegaskan bahwa pesantren berhak atas dukungan anggaran, infrastruktur, serta pengembangan SDM sebagaimana lembaga pendidikan lainnya.

Sebagai kader PKB dan putra daerah Jombang atau kota santri yang menjadi rumah bagi ratusan pesantren. Saya menyaksikan langsung bagaimana undang-undang ini membawa angin segar.

Banyak pesantren kini mulai dilibatkan dalam program strategis pemerintah, mulai dari pendidikan vokasi, pelatihan guru, penguatan manajemen kelembagaan, hingga akses dana BOS Pesantren dan bantuan infrastruktur.

Namun perjuangan ini belum selesai. Implementasi UU Pesantren masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk soal regulasi teknis, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemahaman para pemangku kepentingan.

Karena itu, PKB di semua tingkatan baik DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota terus mengawal agar semangat undang-undang ini tidak mandek di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan nyata di lapangan.

PKB percaya bahwa pesantren bukan hanya institusi pendidikan, tapi juga pusat pembinaan karakter bangsa. Di tengah krisis moral dan kegaduhan sosial, pesantren menjadi oase ketenangan. Di sana lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tawadhu’, nasionalis, dan berakhlak karimah.

Itulah sebabnya perjuangan PKB terhadap pesantren bukan sekadar agenda politik. Ini adalah amanat sejarah, fatwa nurani, dan ikhtiar ideologis untuk menempatkan pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari masa depan Indonesia.

Hingga akhirnya saya mengucapkan Selamat Hari Lahir PKB ke-27. Semoga PKB tetap menjadi rumah besar umat, tetap setia pada khittah Nahdliyyah, dan terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sri Wahyuni Dukung Penuh Program Koperasi Merah Putih: Dorong Ekonomi Kerakyatan hingga Tingkat Desa

Abrori — Fri, 18 Jul 2025 14:05:34 +0700

BOJONEGORO, SJP - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, kehadiran koperasi berbasis desa ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi dari bawah, khususnya di wilayah pedesaan.

"Program Koperasi Merah Putih ini adalah bentuk nyata dari komitmen negara dalam membangkitkan kembali semangat gotong royong dan ekonomi kolektif. Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan besar yang menyasar kesejahteraan masyarakat dari hulu ke hilir," ungkap Sri Wahyuni, Jumat (19/7/2025).

Legislator asal Bojonegoro tersebut menilai bahwa koperasi memiliki peran sentral dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, utamanya saat menghadapi situasi fluktuatif seperti pandemi atau tekanan ekonomi global.

Ia menyebutkan, jika dikelola dengan serius dan profesional, koperasi dapat menjadi poros baru perekonomian nasional.

Secara khusus, Sri Wahyuni menyoroti implementasi program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro yang telah menunjukkan progres signifikan.

Pemkab Bojonegoro tercatat telah berhasil mendirikan 430 koperasi di seluruh desa dan kelurahan, sebuah capaian yang menurutnya patut diapresiasi dan dijadikan contoh daerah lain.

“Bojonegoro termasuk daerah yang paling progresif dalam menyambut program ini. Pemerintah daerah, mulai dari bupati hingga kepala desa, sangat aktif mengawal pendirian koperasi. Saya berharap pendampingan dari sisi manajemen, permodalan, dan pelatihan sumber daya manusianya terus diperkuat,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan koperasi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat desa, seperti akses permodalan, penguatan usaha mikro, serta pemasaran produk lokal. Oleh karena itu, DPRD Jatim berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran dan regulasi yang mendukung penguatan koperasi tersebut.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta pelaku usaha dalam mengembangkan koperasi berbasis potensi lokal.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan koperasi di era modern.

“Anak-anak muda juga perlu dilibatkan dalam transformasi koperasi. Koperasi bukan lagi soal simpan pinjam semata, tapi bisa menjadi inkubator ekonomi kreatif dan UMKM digital jika dikembangkan secara adaptif,” tegasnya.

Dukungan dari tokoh politik sekelas Sri Wahyuni menjadi angin segar bagi perjalanan Koperasi Merah Putih ke depan. Ia berharap program ini tidak berhenti pada tahap pembentukan, namun mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan inklusif, terutama di wilayah Bojonegoro yang dikenal memiliki semangat kemandirian dan gotong royong yang kuat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Ketua Bawaslu Bojonegoro Diputus tak Bersalah, Pengadu Hormati Putusan DKPP meski Kecewa

Abrori — Wed, 16 Jul 2025 15:29:57 +0700

BOJONEGORO, SJP—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) telah memutuskan bahwa Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadiwijaya, tidak terbukti melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pihak pengadu menyatakan menghormati keputusan DKPP tersebut. Namun, rasa kecewa pengadu tidak bisa disembunyikan. Karena harapan atas tegaknya etik penyelenggara pemilu dianggap belum sepenuhnya terjawab.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar DKPP RI, aduan yang diajukan oleh Anwar Sholeh melalui kuasa hukumnya, Muhammad Hanafi, dinyatakan tidak terbukti.

Dengan demikian, Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadiwijaya, selaku teradu dinyatakan tidak bersalah dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana yang dilaporkan pengadu.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Hanafi, mewakili pengadu, memberikan pernyataan resmi usai pembacaan putusan DKPP. Dia menegaskan, pihaknya menghargai proses hukum yang telah berjalan di DKPP RI.

"Kami hargai putusan DKPP RI, meski kami merasakan kekecewaan atas putusan ini. Karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya," ujarnya kepada wartawan.

Namun, kekecewaan tersebut tak membuat semangat mereka surut untuk terus mengawal integritas pemilu. Hanafi menyerukan kepada masyarakat agar tetap aktif dalam mengawasi kinerja penyelenggara pemilu ke depan.

"Kami masih berharap kepada masyarakat agar tidak lelah mengawasi penyelenggara pemilu. Jika nantinya melihat ada yang tidak profesional dan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, maka jangan takut untuk mencari keadilan yang sebenarnya," imbuhnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa langkah hukum yang diambil sebelumnya merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas demokrasi, serta upaya agar penyelenggara pemilu tetap berada dalam koridor etik dan profesionalisme.

Sebagai informasi, laporan ini bermula dari dugaan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Bojonegoro dalam menangani sejumlah laporan pelanggaran pemilu pada masa Pilkada 2024. Namun akhirnya, DKPP RI menyatakan tidak menemukan pelanggaran pada tindakan teradu.

Dengan keluarnya putusan ini, Ketua Bawaslu Bojonegoro dinyatakan tetap dapat melanjutkan tugas dan fungsinya secara penuh. Sementara itu, pengadu mengaku akan tetap mengawal dan mengawasi setiap proses demokrasi sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan dan transparansi pemilu. (*)

Editor: Ali Wafa

Diduga Langgar Kode Etik, DKPP RI Putuskan Ketua Bawaslu Bojonegoro tak Bersalah

Abrori — Wed, 16 Jul 2025 14:00:09 +0700

BOJONEGORO, SJP—Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo dinyatakan tidak bersalah atas dugaan ketidaknetralan dan profesionalitasnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.

Putusan itu dibacakan oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resminya, Selasa (15/7/2025).

DKPP RI secara resmi menolak seluruh aduan pengadu, serta memutuskan merehabilitasi nama baik Handoko Sosro Hadi Wijoyo selaku ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut serta mengawasi pelaksanaannya paling lama tujuh hari sejak pembacaan putusan.

"Menolak aduan pengadu untuk seluruhnya," demikian bunyi salah satu poin putusan yang dibacakan Ketua DKPP RI, Heddy Lugito.

DKPP menegaskan pentingnya netralitas dan integritas lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah. Majelis DKPP menilai bahwa sejumlah poin aduan telah diperiksa dan dipertimbangkan secara objektif sesuai peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, Handoko yang lebih akrab disapa Hans itu mengaku lega karena persoalan yang menyangkut dirinya telah usai dan sudah diputuskan secara resmi oleh lembaga yang berkompeten.

"Alhamdulillah, putusan sudah keluar secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah," kata Hans.

Diketahui, dalam perkara ini, Hans merupakan pihak teradu. Pengadu dalam perkara ini yaitu Anwar Soleh. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak pengadu. Baik dari Anwar Soleh maupun dari kuasa hukumnya, Muhammad Hanafi.

Sebagai informasi, Anwar Sholeh melalui kuasa hukumnya, Muhammad Hanafi, mengadukan ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada DKPP perihal dugaan ketidaknetralan dan tindakan yang dianggap melanggar prinsip etik sebagai penyelenggara pemilu. (*)

Editor: Ali Wafa

DPC GMNI Mojokerto Raya Ajak Mahasiswa Pahami Bahaya Desoekarnoisasi

Syaiful Aries — Tue, 01 Jul 2025 07:03:17 +0700

MOJOKERTO, SJP—Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Mojokerto Raya mengajak mahasiswa memahami sejarah Bung Karno secara utuh. GMNI juga menyinggung bahaya desoekarnoisasi.

DPC GMNI Mojokerto Raya menilai, desoekarnoisasi memiliki dampak negatif terhadap keutuhan sejarah presiden pertama Republik Indonesia itu. Bahkan, dampak itu bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap Soekarno.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya, Mohammad Thohir, saat diwawancarai usai kegiatan seminar kebangsaan dalam peringatan Bulan Bung Karno. Kegiatan itu digelar di Aula Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Senin (30/6/2025).

Thohir menjelaskan, desoekarnoisasi merupakan upaya menghilangkan peran dan warisan sejarah Soekarno. Karena itu, memahami rentetan utuh tentang sejarah Bung Karno dinilai sangat penting.

Dalam kegiatan tersebut, DPC GMNI Mojokerto Raya tidak hanya mengundang mahasiswa dari kalangan aktivis GMNI saja, melainkan semua organisasi ekstra kampus juga diundang untuk berdiskusi tentang bahaya desoekarnoisasi.

"Desoekarnoisasi sangat perlu teman-teman mahasiswa pahami. Desoekarnoisasi ini adalah bagaimana penyelewengan peristiwa pada 1 Juni yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan bagi yang belum tahu," ucap Thohir.

DPC GMNI Mojokerto Raya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto karena telah membangun Galeri Soekarno Kecil di SDN Purwotengah yang telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon beberapa pekan lalu.

"Pemkot meresmikan Galeri Soekarno Kecil, mahasiswa, kami mengapresiasi," terangnya.

Meski demikian, DPC GMNI Mojokerto Raya berharap Pemkot Mojokerto melibatkan mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat hingga anak-anak. Sebab, ada sejarah dan hal nilai edukatif yang harus benar-benar sampai kepada masyarakat.

"Saya harapkan ketika pembentukan itu selanjutnya melibatkan teman-teman mahasiswa. Ini berkaitan dengan kalangan muda, sejarah ada di situ," ungkap Thohir.

Menurut Thohir, sejarah Soekarno semasa kecil butuh dibingkai lebih baik agar publik memahami secara utuh tentang sejarah Soekarno: baik perjalanannya maupun pemikirannya. Sehingga sejarah Bung Karno tidak kabur.

"Butuh ruang publik yang lebih luas untuk membingkai sejarah Soekarno agar tidak kabur," tandasnya.

Untuk diketahui, seminar bulan Bung Karno yang digelar oleh DPC GMNI Mojokerto Raya mengusung tema “Gerakan Pemuda melalui Pancasila sebagai Pedoman Membangun Bangsa”.

Tiga narasumber mengisi kegiatan tersebut. Yakni Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi; Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Mari Sudiastati; dan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal. (*)

Editor: Ali Wafa

Bulan Bung Karno, Seno Bagaskoro Bakar Semangat Kebangsaan Mahasiswa Probolinggo

Rahmad Soleh — Sun, 29 Jun 2025 20:39:59 +0700

PROBOLINGGO, SJP — Bulan Bung Karno menjadi momentum penting bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo untuk menggelar berbagai kegiatan bernuansa edukasi dan wawasan kebangsaan. Pada sarasehan di Kantor DPC setempat, Jalan Raya Dringu, pada Minggu siang (29/06/2025), PDIP Kabupaten Probolinggo menghadirkan Aryo Seno Bagaskoro, politisi muda PDI Perjuangan yang lagi hits.

Kehadiran Aryo Seno Bagaskoro atau yang akrab disapa Seno menarik minat besar dari kalangan mahasiswa. Mereka berbondong-bondong datang dari berbagai kampus di Probolinggo hingga Surabaya untuk menyimak sarasehan dengan tema "Bung Karno dan Pancasila: Inspirasi Abadi dari Generasi ke Generasi".

Tak hanya pengurus DPC, sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti GMNI, PMII, HMI, dan Taruna Merah Putih (TMP) juga turut hadir memadati ruangan.

Dalam kesempatan itu, Seno menyampaikan refleksi mendalam tentang kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945, yang merupakan hasil kontemplasi Bung Karno sebagai founding father bangsa.

"Bung Karno bukan sekadar sosok pemimpin berjiwa nasionalis belaka, namun juga pemikir terbuka yang imajinatif," tegas Seno.

Ia juga menjelaskan relevansi pemikiran Bung Karno dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

"Dalam perjuangannya, Bung Karno tidak pernah anti terhadap teknologi. Justru beliau memahami bahwa kemajuan bangsa harus sejalan dengan inovasi," ujarnya.

Seno mengimbau para mahasiswa untuk terus mewarisi semangat Bung Karno dengan berkontribusi nyata bagi bangsa, termasuk tidak anti terhadap politik.

"Ini lah momentum kita untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia, melanjutkan perjuangan dengan cara kita masing-masing," pesannya.

Acara semakin interaktif ketika dibuka sesi tanya jawab, berbagai pertanyaan kritis muncul dari peserta, mulai dari relevansi pemikiran Bung Karno di era modern, tantangan geopolitik global, hingga dampaknya bagi Indonesia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Edy Susanto, mengapresiasi kehadiran Seno yang berkesempatan hadir meski memiliki agenda padat keliling daerah.

"Alhamdulillah, beliau bisa hadir dan memberikan pencerahan, khususnya bagi mahasiswa yang hadir," ujar Edy.

Kegiatan ini dinilai sukses tidak hanya sebagai sarana edukasi, tetapi juga penguatan ideologi kebangsaan di kalangan generasi muda. (*)

Editor : Danu S

Gandeng Organisasi, Bawaslu Kota Probolinggo Ajak Mahasiswa Awasi Demokrasi

Rahmad Soleh — Fri, 20 Jun 2025 17:01:25 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo kembali memperkuat komitmennya dalam mengawal demokrasi dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama sejumlah organisasi kepemudaan pada Jumat (20/6/2025).

Acara yang digelar di Kantor Bawaslu Jalan dr. M. Saleh ini dihadiri oleh perwakilan dari PMII, GMNI, HMI, dan IMM.

Putut Gunawarman, Anggota Bawaslu Kota Probolinggo, menyatakan, kerja sama ini merupakan bukti sinergi antara Bawaslu dan ormas dalam mengawal proses demokrasi.

"Harapannya, kerja sama ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan ke depannya," ujar Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini.

Ia menekankan bahwa kolaborasi ini tidak sekadar formalitas tanda tangan, melainkan juga diikuti dengan aksi nyata.

Salah satunya adalah pembuatan konten podcast bersama untuk membahas isu-isu demokrasi dan pemilu.

"Kami berharap Bawaslu bisa memfasilitasi pembuatan podcast sebagai media edukasi yang lebih inklusif," ujar Ketua PMII Probolinggo Dedi Bayu Angga.

Sementara Ketua DPC GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda menegaskan bahwa kerja sama ini harus melampaui seremoni.

"Harus ada aksi nyata dan komitmen jangka panjang bukan sekadar seremoni saja," tegasnya.

Menanggapi berbagai masukan, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Ade, menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara luas, termasuk melalui surat ke berbagai instansi dan takmir masjid.

"Kerja sama kita tidak hanya podcast, tetapi juga dalam bentuk lain," jelasnya.

Ia mengakui keterbatasan anggaran, namun memastikan bahwa Bawaslu tetap berupaya maksimal menjalankan program.

"Contohnya, acara MoU ini tidak menggunakan anggaran Bawaslu, melainkan dari swadaya," ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Probolinggo Kampanyekan Pancasila lewat Fun Walk

Rahmad Soleh — Sun, 15 Jun 2025 13:00:32 +0700

PROBOLINGGO, SJP—Memanfaatkan momentum Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan fun walk atau jalan sehat yang diikuti ratusan warga pada Ahad (15/06/2025).

Acara yang dipusatkan di Lapangan Bayeman, Kecamatan Tongas, ini turut dihadiri oleh seluruh pengurus dan simpatisan partai.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Edi Susanto menjelaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif partai untuk memperingati Bulan Bung Karno.

"Bulan Juni adalah bulan yang sangat istimewa karena tidak hanya menjadi bulan kelahiran dan wafatnya Bung Karno, tetapi juga terdapat tanggal-tanggal penting seperti Hari Lahir Pancasila," ujarnya, Ahad (15/6/2025).

Edi berharap, melalui kegiatan ini, semangat perjuangan PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat semakin menguat.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk terus mengenang nilai-nilai perjuangan Bung Karno sekaligus menjaga kebersamaan dan kesehatan," tambahnya.

Selain jalan sehat, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik, seperti senam massal dan bazar produk UMKM lokal.

Tak kalah seru, panitia menyediakan undian berhadiah mulai dari sembako, sepeda, kulkas, hingga hadiah utama berupa 1 unit sepeda gunung.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas, salah satunya disampaikan oleh Nia, warga setempat.

"Saya sangat senang dengan adanya acara ini. Selain bisa berolahraga, kami juga punya kesempatan dapat hadiah dan bersosialisasi dengan warga lain. Acara seperti ini mempererat hubungan antarwarga," ucapnya.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga semangat nasionalisme sekaligus mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Dengan semangat Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan berharap nilai-nilai persatuan dan perjuangan terus hidup di hati rakyat. (*)

Editor: Ali Wafa

Ratusan Kader Penggerak Koperasi di Probolinggo Digembleng PDI Perjuangan Jatim

Rahmad Soleh — Sat, 14 Jun 2025 15:42:14 +0700

PROBOLINGGO, SJP — Potensi koperasi Merah Putih yang akan dibentuk di tiap daerah, rupanya menjadi perhatian khusus PDI Perjuangan.

Atas hal itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Kader Penggerak Koperasi pada Sabtu (14/06/2025) di Hotel Tampiarto, Kota Probolinggo.

Acara ini dihadiri oleh beberapa kader dari Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan dengan total 250 peserta.

Pelatihan ini tidak hanya dilaksanakan di Probolinggo-Pasuruan tetapi juga di Banyuwangi dan Jember.

Para kader yang menghadiri acara tersebut tampak antusias mendengarkan arahan, terutama ketika Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, memberikan motivasi melalui video lewat monitor.

"Kader penggerak koperasi, khususnya kader PDI Perjuangan, harus dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Koperasi desa adalah salah satu bentuk ekonomi demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Said Abdullah.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Eddy Paripurna, yang juga Pengampu Dapil.

Menurutnya, hadirnya koperasi di daerah-daerah memberikan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kader-kader Penggerak Koperasi di Jawa Timur, khususnya, diharapkan benar-benar dapat memanfaatkan potensi yang ada sehingga PDI Perjuangan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Secara rinci, pelatihan kader penggerak koperasi ini diikuti oleh 10 orang dari DPC Kota Probolinggo, 109 orang dari Kabupaten Probolinggo, 11 orang dari Kota Pasuruan, dan 120 orang dari Kabupaten Pasuruan.

Acara ini merupakan langkah positif yang dilakukan oleh Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kader-kader koperasi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sembelih 2 Ekor Sapi, PDIP Kota Probolinggo Bagikan Daging Kurban ke Masyarakat

Rahmad Soleh — Fri, 06 Jun 2025 23:33:05 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP—Momentum Iduladha 1446 Hijriah kembali menjadi ajang pembuktian semangat gotong royong dan solidaritas sosial PDI Perjuangan.

Sebagai partai yang mengusung prinsip keberpihakan kepada rakyat, DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo turut berpartisipasi dalam penyembelihan dan penyaluran hewan kurban pada Jumat (6/6/25).

Kali ini, sebanyak 2 ekor sapi yang berasal dari bantuan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen partai dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepekaan sosial di tengah masyarakat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Haris Nasution, menegaskan bahwa ibadah kurban tidak hanya sekadar ritual keagamaan, melainkan juga sarana memperkuat solidaritas.

“Kurban ini bukan hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga menjadi media untuk meningkatkan kesalehan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya di kantor DPC PDI Perjuangan Probolinggo, di Jalan Brantas, Kademangan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang secara konsisten mendukung program kurban tahunan ini.

“Tentunya ini bisa memberikan spirit bagi masyarakat, apalagi rutin dilakukan setiap tahunnya. Terima kasih kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Timur,” ungkap Nasution.

Daging hasil kurban tersebut kemudian dibagikan secara merata oleh kader-kader PDI Perjuangan kepada masyarakat.

Tidak hanya untuk kalangan struktural partai, distribusi juga menyasar masyarakat umum. Terutama warga kurang mampu di sekitar Kota Probolinggo.

Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara partai dan warga. (*)

Editor: Ali Wafa

Megawati Dapat Dukungan untuk Kembali Pimpin PDIP saat ke Kota Blitar

Ninda Kinanti — Fri, 06 Jun 2025 20:07:27 +0700

KOTA BLITAR, SJP—Saat di Kota Blitar, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan dari sejumlah kader untuk kembali memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sejumlah kader itu sengaja membentangkan banner yang bertuliskan dukungan kepada putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno, yakni "Ibu Hj Megawati Soekarnoputri Harga Mati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," pada Jumat (6/6/2025) siang.

Perwakilan kader PDIP Kota Blitar bernama Susilo mengatakan, kader di tingkat bawah seperti dirinya tetap menghendaki Presiden ke-5 RI sebagai ketua umum PDIP. Bagi dia, Megawati merupakan sosok yang selalu menjaga konstitusi, NKRI dan Pancasila.

"Kami mendukung Bu Megawati menjadi ketua umum PDIP dan sekarang ini tinggal menunggu pengesahannya," kata dia, Jumat (6/6/2025).

Dukungan yang dia sampaikan melalui banner tulisan ini mendapat respons dari Megawati Soekarnoputri saat meninggalkan kawasan Makam Bung Karno, usai berziarah di makam ayahanda.

Susilo juga sempat menyampaikan kepada Megawati Soekarnoputri bahwa dukungan ini tidak hanya dari kader Kota Blitar saja, melainkan dari daerah lain seperti Kediri dan sekitarnya.

"Bu Mega sempat berhenti dan menyapa kami, sambil mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Kami tetap kukuh mendukung," ujarnya.

Sementara itu, Aryo Seno Bagaskoro selaku juru bicara PDIP menyebut, pelaksanaan kongres PDIP masih belum ditentukan, karena masih mencari waktu dan momentum yang tepat.

Terkait sosok yang akan menjabat sebagai ketua umum partai berlogo banteng moncong putih itu, kata Aryo, aspirasi dari semua kader dalam pelaksanaan rakernas tahun lalu sudah dikristalkan dan tetap menginginkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

"Saat ini masih menyiapkan tanggal dan tempat terbaik untuk pelaksanaan kongres PDIP. Pastinya di tahun 2025 ini, akan ditetapkan dan muncul kado dari PDIP," terangnya, usai mendampingi Megawati Soekarnoputri berziarah di Makam Bung Karno Kota Blitar. (*)

Editor: Ali Wafa

Pilkades Serentak di Bondowoso Masih Belum Jelas, Ini Alasannya

Rizqi Ardian — Wed, 04 Jun 2025 17:01:26 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 21 desa dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) 5 desa di Kabupaten Bondowoso, sampai saat ini masih belum ada kepastian. Pasalnya, sampai hingga kini pelaksanaannya harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Hal itu dikatakan oleh Plt Asisten I Pemkab Bondowoso, Mohammad Imron, usai mengikuti rapat gabungan Komisi I dan IV di Graha Paripurna Gedung DPRD, di Kecamatan Tenggarang, pada Selasa (4/6/2025).

“PP nya sampai detik ini belum turun atau terbit. Padahal aturan itu yang menjadi pijakan kita dalam melaksanakan tahapan Pilkades serentak dan PAW di Bondowoso,” ujarnya kepada suarajatimpost.com.

Hal itu dikuatkan oleh Surat Edaran (SE) Nomor : 400.10.2/2990/112.2/2025

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, yang menegaskan, pelaksanaan Pilkades dan PAW, menunggu PP terbit.

“Pemkab bukan meniadakan Pilkades. Tetapi menunda sampai payung hukumnya turun. Jika melihat kesiapan anggaran dan tahapan Pilkades, kami harapkan PP itu bisa turun di bulan Juni,” harap mantan Kepala Dinkes ini.

Dirinya bersama Komisi 1 dan IV menginginkan PP itu turun sesegera mungkin. Karena, jika hal itu turun di bulan Juli mendatang, akan berimbas pada penundaan pelaksanan Pilkades di tahun 2025.

“Karena kalau sampai bulan Juli belum turun, maka sangat kecil kemungkinannya bagi kami untuk melaksanakan Pikades serentak. Karena tahapan awalnya akan kami laksanakan di awal bulan Juli 2025,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Ady Kriesna. Dirinya mengatakan, DPRD memiliki agenda Pansus Perda Pilkades untuk menerjemahkan secara teknis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, di sisi lain DPRD harus mengikuti aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur, untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkades sampai PP soal Pilkades diterbitkan.

“Sehingga kami sharing dengan Komisi I dan IV. Pointnya, kami menyepakati pelaksanaan Pilkades di Bondowoso menunggu sampai PP nya terbit. Entah kapan terbitnya,” terang Politisi Partai Golkar ini.

Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso ini juga mengantisipasi jika PP tersebut terbit di akhir tahun 2025. Karena, ada beberapa tahapan Pilkades yang harus dilaksanakan 6 bulan sebelum pelaksanaan.

“Jika sampai bulan Juli 2025 PP itu belum turun, kemungkinan besar Pilkadesnya tidak akan dilaksanakan di tahun 2025, tapi tahun depan (2026). Kami bukan menunda, tetapi kami ingin memberikan landasan hukum yang kuat kepada masyarakat desa, agar Pilkades sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Dirinya juga berpesan kepada masyarakat, agar mengerti kondisi yang terjadi sebenarnya. Karena, pelaksanaan Pilkades merupakan agenda politik dan siklus perubahan kepemimpinan di masyarakat desa. Dirinya juga berharap semua warga tenang menyikapi hal ini.

“Saya mengajak kepada semua masyarakat untuk tenang dan menanti perhelatan siklup perubahan kepemimpinan di desa dengan gembira, dan tetap menjaga keharmonisan sosial, ekdamaian, agar semuanya kondusif,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rakernas PCTA di Jombang Bahas Isu Kelahiran Presiden RI Pertama Soekarno di Ploso Jombang

Achmad Fredi — Sun, 01 Jun 2025 21:46:46 +0700

JOMBANG, SJP - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) di Hotel Yusro Kecamatan Peterongan Jombang, Sabtu (31/05/2025).

Acara menghadirkan Dewan Penyantun PCTA Indonesia, Romo Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah Ploso, Jombang berikut para romo dari berbagai lintas agama. Acara itu juga dihadiri Ketua DPP PCTA, I Dewa Nyoman S Hartana, pengurus DPD PCTA dan ratusan tamu undangan.

Sekretaris Jenderal PCTA Indonesia, Ismu Syamsuddin menyebut ada lima isu yang diangkat dalam rakernas. Termasuk isu kelahiran Presiden RI pertama, Ir. Soekarno (Bung Karno), pada 6 Juni 1920 di Gang Buntu Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Bahkan, terdapat berbagai bukti peninggalan sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia (RI) masih tersimpan di Gang Buntu, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Jombang seperti rumah dan tempat pusar ari-ari.

"Dari bukti-bukti artefak tersebut, Bung Karno memang dilahirkan di Rejoagung gang Buntu, Ploso Kabupaten Jombang tanggal 6 Juni 1902," ucap Ismu Syamsuddin dalam pesan diterima wartawan, Ahad (1/6/2025).

Selanjutnya, juga isu strategis nasional dan fasa kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut Ismu, berdasar fakta pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Itu juga sesuai dari teks proklamasi, bahwasanya NKRI baru lahir kemudian setelah proklamasi kemerdekaan," ujar Ismu.

Berdasar informasi Ketua DPP PCTA, I Dewa Nyoman S Hartana menyampaikan, ada tiga program dibahas dalam rakernas. Yakni, program nasional pembangunan Monumen Piramida PCTA Indonesia.

Selain itu Program Nasional Rumah Syukur Hari Pahlawan Tahun 2025 serta Program Nasional Gerakan Syukur Ketahanan Pangan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto melalui program Asta Cita.

Pada tahun sebelumnya, Program Nasional Rumah Syukur Hari Pahlawan telah membangun puluhan rumah layak huni. Sedangkan pada tahun 2025, sesuai kemampuan DPD dan DPC di seluruh Indonesia akan membangun sekira 30 unit.

"Di program ini rencananya akan membangun rumah syukur kurang lebih 30 an unit di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan," ungkap I Dewa Nyoman S Hartana.

"Jadi kalau ditotal keseluruhan rumah syukur pada tahun ini terlaksana ada sebanyak 70 unit rumah syukur," imbuhnya.

Pada Rakernas juga dibahas berkenaan dengan program ketahanan pangan. Pihaknya menyarankan program konkret ketahanan pangan dengan menanam uwi atau ubi ungu minimal 10 hektar setiap Kabupaten atau Kota dalam setahun, karena jarak panen 3 bulan.

"Penanaman umbi-umbian ini sebagai pangan alternatif yang kaya akan karbohidrat dan dapat diolah menjadi produk pangan," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Aktivis Mahasiswa Asal Jombang Maju Sebagai Calon Ketua Kopri PMII Jatim

Achmad Fredi — Wed, 28 May 2025 21:31:46 +0700

JOMBANG, SJP — Sosok perempuan yang aktif di dunia pergerakan mahasiswa di Jombang, Elza Nikma Yunita memantapkan diri meniti langkah percaturan politik mahasiswa di wilayah Jawa Timur. Ia mendaftarkan diri maju sebagai bakal calon Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PMII Jawa Timur.

Dihantarkan oleh Ketua Umum PC PMII Jombang serta Ketua Kopri PC PMII Jombang, perempuan kelahiran Jombang, 15 Juni 2001 ini resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur di Surabaya, Selasa (27/5/2025) kemarin.

Bagi Elza, pendidikan adalah ruang pertama perjuangan perempuan. Usai menyelesaikan pendidika Strata Satu (S1) di Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) Tebuireng, Jombang, Ia melanjutkan pendidikan Magister di UIN Syekh Wasil Kediri.

"Saya ingin membuktikan bahwa menjadi santri tidak membatasi kita untuk berpikir progresif dan melangkah jauh," kata alumnus Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang ini, Rabu (28/5/2025).

Tidak hanya sebagai mahasiswa, Elza memilih tempaan organisasi untuk membentuk karakter. Hasilnya, Elza ditunjuk sebagai Ketua Komisariat PMII Unhasy Tebuireng (2022–2023) dan berlanjut di tingkat cabang sebagai Sekretaris KOPRI PC PMII Jombang (2024–2025).

"Kaderisasi bukan sekadar struktur organisasi, tapi jalan hidup," ucap Elza.

Elza menyampaikan visi besar untuk Kopri Jawa Timur, yakni Kopri PKC PMII Jawa Timur sebagai ruang aman, inklusif, dan progresif bagi perempuan muda untuk tumbuh, memimpin, dan memberi dampak nyata dalam perubahan sosial di era digital.

"Visi itu ditopang oleh lima misi strategis yang menyentuh akar masalah gerakan perempuan, mulai dari penguatan kepemimpinan progresif, keadilan gender, kaderisasi adaptif, solidaritas strategis, hingga optimalisasi teknologi digital," terangnya.

Elza menegaskan bahwa arah perjuangan KOPRI ke depan harus bertumpu pada fondasi ideologis yang kokoh. Islam yang progresif, feminisme kritis, dan literasi digital taktis.

Perjuangan perempuan hari ini bukan lagi soal representasi semu, tapi penghapusan ketimpangan sistemik yang melanggengkan ketidakadilan struktural.

“Islam tidak pernah membungkam perempuan, Islam datang membebaskan,” tegasnya, merujuk pada pemikiran KH. Husein Muhammad.

Perempuan yang juga alumnus dari IPPNU Jombang ini banyak merujuk pada tokoh-tokoh pemikir feminis seperti Nancy Fraser, Musdah Mulia, dan Silvia Federici. Landasan untuk membangun narasi perlawanan terhadap kapitalisme patriarkal dan bias struktural yang mengakar dalam sistem sosial-politik.

“Teknologi harus kita rebut kembali, bukan sebagai sarana eksistensi personal, tapi sebagai alat perjuangan kolektif,” jelasnya sambil mengutip pemikiran Zeynep Tufekci.

Elza menyadari, perjuangan perempuan kini tidak lagi hanya berlangsung di panggung-panggung diskusi atau ruang kebijakan, tetapi juga di layar gawai, di antara tagar dan data.

Pendaftaran Elza menjadi bukti bahwa KOPRI bukan hanya organisasi, tapi ruang politik etis perempuan muda yang siap bertarung di medan sosial yang keras, tanpa kehilangan kelembutan, nilai, dan nurani.

Dari bumi Jombang, kota kecil yang sarat tradisi dan kebijaksanaan, Elza membawa semangat baru: semangat perempuan muda yang sadar diri, sadar zaman, dan siap memberi dampak.

Ia tidak menjanjikan mimpi-mimpi kosong. Ia membawa agenda ideologis yang konkret, berbasis pengalaman dan pengabdian.

“Perempuan tidak hanya butuh tempat untuk tumbuh, tapi juga ruang untuk memimpin. KOPRI harus jadi tempat itu,” ucapnya dengan penuh kepercayaan diri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Raperda Pertanggungjawaban APBD Lamongan 2024 Disetujui, Realisasi Pendapatan Capai 90.81 Persen

Atmo — Thu, 22 May 2025 07:05:00 +0700

LAMONGAN, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna keempat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan, Rabu, (21/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi hadir secara langsung dan menerima dokumen hasil pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Juru Bicara Banggar, Tulus Santoso, mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dalam menyampaikan Raperda, yang sesuai dengan ketentuan maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

“Pemerintah daerah telah menyusun Raperda sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” kata Tulus.

Dari laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.299.247.222.532,62 atau 90,81 persen.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp 3.207.611.153.293,61 atau 89,60 persen. Adapun penerimaan pembiayaan daerah mencapai realisasi 100 persen.

Menurut Tulus, keberhasilan ini turut ditopang oleh capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut, yang berhasil dipertahankan oleh Kabupaten Lamongan.

Banggar DPRD berharap agar pelaksanaan APBD tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, dengan penguatan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

“Sinergi yang kuat akan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Perda tersebut akan diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor registrasi resmi. (**)

Editor: Rizqi Ardian

DPRD Ngelus Dada, Banyak Kepala OPD di Bondowoso Tak Paham Penyusunan RPJMD

Rizqi Ardian — Wed, 14 May 2025 18:45:41 +0700

BONDOWOSO, SJP - Di tengah efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipaksa untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Bahkan, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengajak semua Kepala OPD tidak terjebak dengan efisiensi anggaran dan menerjemahkan Inpres Nomor 1 tahun 2025, bukan sebagai pemangkasan anggaran, tetapi refocusing anggaran.

Artinya, pemerintah pusat tidak melakukan pengurangan anggaran, tetapi memaksa seluruh OPD di daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang lebih penting, sesuai dengan peruntukannya dan tepat sasaran.

Namun, sebagian besar OPD di Bumi Ki Ronggo malah berspekulasi bahwa pasca refocusing anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru, bahkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan, merupakan 100 persen usulan dari DPRD melalui Pokok Pikiran (Pokir).

RPJMD Produk Musrenbang, Pokir dan OPD

Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan buah hasil usulan program dari Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kecamatan, pokok pikiran (pokir) DPRD dan usulan dari OPD.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso dari Fraksi PPP, Imam Khalid Andiwijaya, kala mewakili Ketua DPRD memberikan sambutan dalam acara Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 di Pendopo Raden Bagus Assra, pada Rabu (14/6/2025).

Di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, serta seluruh Kepala OPD yang hadir di acara tersebut, Andiwijaya terang-terangan mengatakan jika ada OPD di Bumi Ki Ronggo yang menganggap semua program di RPJMD hanya berasal dari pokir DPRD.

Padahal, kata politisi partai berlambang ka’bah ini, usulan program di RPJMD berasal dari tiga sumber yang memang secara aturan legal untuk dilaksanakan. Di antaranya, usulan dari hasil Musrenbang, pokok pikiran (pokir) dan dari OPD itu sendiri.

“Usulan kan ada 3, dari dinas-dinas, ada hasil Musrenbang dan pokir-pokir DPRD. Ada yang beranggapan semua program di dinas (OPD) adalah pokir semua. Itu salah dan yang jelas seimbang, porsinya sama,” kata Andiwijaya.

Bahkan, di tengah efisiensi anggaran, pokir anggota DPRD Bondowoso juga direfokusing. Meskipun tidak menyebut nominal dan persentase, Andiwijaya menegaskan jika pemangkasan usulan pokir DPRD porsinya setara dengan usulan dari Musrenbang dan usulan dari OPD.

“Pengurangan pokir itu tidak ada persentase, itu kan bagian dari aspirasi, yang harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semua sudah sesuai SOP,” ungkapnya.

OPD Tidak Paham Soal Penyusunan RPJMD

Wakil DPRD Bondowoso, Imam Khalid Andiwijaya hanya mampu ‘ngelus dada’ atas problematika yang ada di jajaran OPD di Kabupaten Bondowoso. Dirinya mengakui, jika hampir semua kepala OPD tidak paham soal penyusunan RPJMD.

Bahkan, soal adanya Kepala OPD yang menganggap jika saat ini program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029, adalah 100 persen berasal dari usulan pokir DPRD, Andiwijaya tidak akan memanggil Kepala OPD tersebut.

“Itu bukan bagian tupoksi dari DPRD,” begitu pernyataan Andiwijaya yang statusnya saat ini sebagai juru bicara Ketua DPRD Bondowoso, karena Ahmad Dhafir tengah menjalankan ibadah haji.

Soal tindak lanjutnya, Wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini beranggapan, jika masih banyak Kepala OPD di Bondowoso yang tidak paham soal bagaimana RPJMD dan APBD itu disusun dan titetapkan.

“Intinya kami ngelus dada. Berarti ketemu dengan dinas (OPD) yang tidak paham bagaimana RPJMD itu dibuat. Artinya, ada kepala OPD tidak mampu dan tidak tahu, proses RPJMD dan APBD itu seperti apa,” tandasnya sembari tersenyum dan enggan menyebut OPD mana saja.

Bupati Bondowoso: RPJMD Sudah Sesuai Proses

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini telah melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami berharap, masukan-masukan dari berbagai bidang telah terhimpun dan terakomodasi dalam naskah rancangan akhir RPJMD yang ditetapkan pada hari ini,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).

Lebih lanjut, Bupati Bondowoso menjelaskan, setelah proses di tingkat kabupaten selesai,rancangan RPJMD ini akan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Beliau menekankan bahwa RPJMD ini merupakan garis besar pembangunan selama lima tahun mendatang.

“Visi dan misi yang telah ditetapkan akan diterjemahkan ke dalam kerangka-kerangka dasar yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bakesbangpol Ajak IKA PMII Jombang Tidak Hanya Sekedar Jadi Pengamat

Achmad Fredi — Tue, 13 May 2025 21:45:08 +0700

JOMBANG, SJP - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jombang Anwar mengajak Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Jombang untuk menjadi bagian krusial dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Jombang.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat menghadiri acara 'Halal Bihalal dan Rapat Kerja' IKA PMII Cabang Jombang di Gedung Nyai Hj. Nur Khodijah Hasbulloh MTsN 4 Denanyar, Jombang, Selasa (13/5/2025).

"Saya mengajak seluruh alumni PMII untuk tidak hanya sekedar menjadi pengamat, namun turut aktif terjun mengatasi permasalahan di masyarakat, semangat kebersamaan harus terus berjalan," ucap Anwar yang mewakili Bupati Warsubi karena tidak dapat hadir pada acara.

Pihaknya mengajak alumni PMII Jombang untuk tidak hanya menjadi pengamat dalam pembangunan daerah, namun ikut merumuskan langkah strategis dalam peran sosial politik.

"Saya berharap melalui forum ini, dapat merumuskan langkah strategis dalam peran sosial politik, dan mendorong lahirnya kontribusi yang berdampak pada pembangunan daerah," bebernya.

Ketua PC IKA PMII Jombang, Amir Maliki Abi Thalhah, dalam keterangannya menekankan pentingnya acara ini sebagai ruang bersama untuk memperkuat komitmen sosial alumni terhadap pembangunan daerah.

"Halal bihalal ini bukan sekadar ajang reuni. Kita ingin meletakkan fondasi kolaborasi antar alumni agar bisa ikut hadir menyelesaikan persoalan-persoalan strategis di tengah masyarakat," beber Rektor Universitas Darul Ulum (Undar) Kabupaten Jombang ini.

Pria yang akrab sisapa Kiai Amir ini menambahkan, IKA PMII Jombang harus terus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat. Memiliki tanggung jawab besar dalam menyumbangkan ide, tenaga, dan jejaring untuk pembangunan daerah.

"Kami ingin mempertegas posisi IKA PMII sebagai kekuatan moral dan intelektual. Jangan sampai alumni hanya bersuara di media sosial, tetapi absen di lapangan. Kita butuh pergerakan kolektif untuk menghidupkan nilai-nilai Aswaja dalam ruang publik yang berkeadaban," terangnya.

Amir Maliki menyampaikan, bahwa sinergi antara alumni dan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam mendukung pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Hadirnya tokoh-tokoh penting seperti mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau Cak Thoriq yang juga menjabat sebagai Ketua IKA PMII Jawa Timur, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, Wakil Ketua DPRD Jombang KH. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot serta pejabat lain di Kabupaten Jombang.

Hadirnya para tokoh ini juga besar harapan agar IKA PMII dapat bersinergi dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

“Semoga dengan kegiatan dan pertemuan ini dapat menjadi pemantik semangat baru bagi alumni PMII Jombang agar lebih solid, inklusif, dan berdaya guna. Sebab di tengah berbagai tantangan, sinergi dan kebersamaan menjadi kunci keberhasilan gerakan alumni,” harapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ali Mufthi Resmi Nahkodai Golkar Jatim, Kader Berharap Bisa Torehkan Prestasi Seperti Sarmuji

Syaiful Aries — Sun, 11 May 2025 13:59:36 +0700

MOJOKERTO, SJP - Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur resmi menetapkan Ali Mufthi sebagai ketua baru.

Kader Golkar sekaligus Anggota DPRD Jatim Sumardi berharap besar pada kepemimpinan baru DPD Golkar Jatim bisa membawa perubahan dan tetap mentauladani karakter sosok Sarmuji.

"Kami ucapkan selamat kepada Pak Ali Mufthi sebagai nahkoda baru DPD Golkar Jatim," kata Sumardi saat diwawancarai di Mojokerto, Ahad (11/5/2025).

Legislator Jatim yang karib disapa Cak Sumardi itu berpandangan, pada era kepemimpinan Sarmuji, disebutnya Golkar Jatim melaju pesat.

Hal itu terbukti dengan banyaknya perolehan suara di tiap daerah pemilihan (dapil) dan kenyamanan kader di dalam partai berlogo pohon beringin itu.

Bahkan, kata dia banyak orang yang ingin bergabung di partai Golkar pada era kepemimpinan Sarmuji.

"Partai Golkar di Jawa Timur ada sebuah kenyamanan bagi semua orang untuk ikut bergabung. Itu adalah torehan prestasi dari pimpinan Pak Sarmuji," terang legislator Jatim yang menjabat sebagai anggota Komisi A itu.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Jatim itu menyebut, prestasi yang ditorehkan Sarmuji melalui trobosan dan programnya bisa diadopsi di wilayah lain.

"Itu cukup mengena, dan cukup banyak memberikan torehan suara kaderisasi di berbagai dapil, sehingga menjadi contoh yang diadopsi oleh kader Golkar di wilayah lain," sambungnya.

Sumardi berpandangan, sosok Sarmuji adalah pemimpin partai yang tauladan, kepemimpinannya dalam mengemban amanah di Golkar Jatim disebutnya mempunyai ciri khas dan karakter yang baik.

"Artinya beliau menanamkan leadership, kepemimpinan yang memberikan edukasi, memberikan atau mengkader kita melalui karakter bagaimana kita berdemokrasi dan berpolitik yang baik," urainya.

Pihaknya optimis, sosok Ali Mufthi bisa meneruskan perjuangan dan mentauladani sosok Sarmuji untuk membawa kemajuan Golkar Jatim.

"Kami sampaikan selamat kepada amanah baru, untuk pak Ali Mufthi, kita berharap akan memberikan warna bagi Golkar, sehingga Golkar semakin baik dan semakin maju," tandasnya.

Senada diungkapkan oleh Ketua Depidar Soksi Jatim Adi Wibowo. Politisi partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan itu berharap, Ketua DPD Golkar yang baru bisa meneruskan perjuangan dan mempertahankan prestasi Sarmuji.

Bahkan, kata dia, dengan semangat baru partai Golkar bisa semakin lebih maju dan jumlah kursi terus bertambah.

"Kami ucapkan selamat, semoga bisa memperjuangkan prestasi dan semakin lebih maju," ujarnya.

Sebelumnya, sidang Pleno VI Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Timur resmi menetapkan Ali Mufthi sebagai Ketua Golkar Jawa Timur periode 2025-2030.

Terpilihnya Ali Mufthi setelah mendapatkan 44 total suara Musda XI. Pimpinan sidang, Zulfikar mengatakan, Ali Mufthi menjadi satu-satunya kandidat yang diusulkan sekaligus didukung oleh seluruh peserta Musda.

Peserta Musda XI Golkar Jatim yang digelar di Shangri La Surabaya ini terdiri dari 38 DPD II, 1 Suara DPD PG Jatim, 1 Suara DPP, 1 Suara Dewan Pembina, 1 Suara Ormas Pendiri Golkar, 1 Organisasi Sayap dan 1 Suara Ormas yang didirikan Golkar.

"Kami pimpinan Sidang Musda XI Golkar menetapkan Saudara Ali Mufthi sebagai Ketua Golkar Jatim periode 2025-2030,” kata Zulfikar, Sabtu malam (10/5/2025) kemarin. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Mas Rusdi Dorong Mahasiswa Mengkaji Fenomena Secara Kritis Hukum Tata Negara

Isbianto Hari Utomo — Sun, 11 May 2025 10:59:25 +0700

PASURUAN, SJP — Kampus Universitas Wijaya Putra (UWP), yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, telah menggelar seminar dengan tema “Keputusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Dalam acara tersebut dihadiri berbagai kalangan narasumber dari akademisi dan pejabat daerah, yang memberikan pandangan mendalam tentang perubahan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Seperti disampaikan oleh salah satu narasumber utama, Dr. Suwarno Abadi, Ahli Hukum Tata Usaha Negara dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, menjelaskan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden, menjadi pintu masuk bagi perdebatan baru, yang kemudian disusul oleh putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2023 terkait penghapusan presidential threshold.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diuji sebanyak 33 kali, dan seluruhnya ditolak. Namun kali ini, pengujian dilakukan tanpa pendampingan kuasa hukum, yang bisa menimbulkan kesan bahwa ada pergeseran arah atau mungkin bagian dari disampling opinion,” ungkap Dr. Suwarno dalam paparannya.

Sementara, menyikapi adanya hal tersebut, Andri Wahyudi selaku Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai, pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya mengarah pada penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Ia menekankan bahwa apabila penghapusan ini diterapkan, dampaknya akan signifikan pada kontestasi Pemilu 2029 yang akan datang.

Andri Wahyudi menyampaikan, putusan MK itu final dan mengikat. Oleh sebab itu, pihaknya di PDI Perjuangan mendukung setiap keputusan hukum yang lahir dari MK, meskipun secara prosedural tentu perlu revisi terhadap undang-undangnya.

"Presidential threshold yang saat ini menetapkan ambang 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional, adalah sistem yang memberikan batas, apakah calon diusung partai politik atau gabungan partai,” jelasnya.

Dalam sesi yang sama, Dr. Kasiman, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, memaparkan bahwa presidential threshold adalah batas minimal perolehan suara partai politik atau gabungan partai untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu terkait aspek hukum dan konstitusi soal presidential threshold, Ia menjelaskan pengaturan ambang batas tersebut termuat dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, dengan dasar hukum utama merujuk pada UUD 1945, khususnya Pasal 6A dan Pasal 22E.

“Presidential threshold bertujuan untuk menyaring calon presiden agar tidak terlalu banyak, menghindari fragmentasi suara, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun jika dihapuskan, ini harus dikaji secara saksama karena berhubungan dengan sistem demokrasi dan peran legislatif sebagai pembuat kebijakan,” tegasnya.

Sedangkan, Bupati Pasuruan, H. Rusdi Sutedjo, yang hadir dalam acara seminar tersebut memberikan pandangan politis terhadap dinamika hukum ini.

Ia menyatakan bahwa pengalaman dalam dunia politik harus disertai dengan kemampuan membaca peluang secara strategis.

“Hukum tidak pernah lepas dari politik, karena hukum adalah produk politik antara DPR, Presiden, dan Pemerintah. MK sudah memutuskan threshold menjadi nol persen, artinya ini membuka peluang seluas-luasnya, bahkan bagi masyarakat desa untuk mencalonkan diri sebagai presiden,” ucapnya.

Lebih lanjut, mas Rusdi menambahkan bahwa meskipun putusan MK bersifat final, implementasinya masih perlu pembahasan lebih lanjut di DPR. Ia juga mendorong mahasiswa hukum untuk mengkaji fenomena ini secara kritis sebagai bahan pembelajaran penting dalam studi hukum tata negara

Seminar ini menjadi forum strategis dalam menanggapi dinamika ketatanegaraan Indonesia dan memberikan ruang refleksi bagi civitas akademika serta pemangku kepentingan dalam memandang masa depan sistem pemilu yang inklusif dan demokratis," imbuhnya. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Marhaen Gelar Reuni Relawan Pemenangan Pilkada di SMK Kusuma Negara, Begini Tanggapan Pakar Hukum

Kuswanto — Sun, 11 May 2025 09:30:40 +0700

NGANJUK, SJP — Kegiatan reuni relawan pemenangan Marhaen–Hendy (Rekamdy) yang digelar pada Sabtu (10/5/2025) di SMK Kusuma Negara, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kegiatan tersebut kebetulan bertepatan dengan peringatan dies natalis SMK Kusuma Negara yang juga dilaksanakan di lokasi yang sama. Yakni di aula SMK Kusuma Negara.

Acara reuni ini dihadiri para relawan, simpatisan, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai unsur. Meski bersamaan dengan kegiatan sekolah, panitia memastikan kedua acara berjalan dengan tertib, terkoordinasi, dan tidak saling mengganggu.

Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan trima kasih kepada para relawan kemenangan. Dia mengapresiasi dan menghargai kehadiran relawan yang pernah berjuang bersama dalam Pilkada 2024.

"Terima kasih kepada semuanya yang memberikan dukungan, usaha, doa yang diberikan kepada kami,” Kata Marhaen, Sabtu (10/5/2025).

Saat disinggung seusai acara reuni relawan, Marhaen menjelaskan bahwa acara tersebut tidak mengandung unsur politik. Dia juga membenarkan bahwa kegiatannya bersamaan dengan acara dies natalis SMK Kusuma Negara.

“Kegiatan reuni ini tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Ini murni silaturahmi dan refleksi perjuangan masa lalu. Kebetulan acara ini bersamaan dengan dies natalis SMK,” ucap pria yang akrab disapa Kang Marhaen itu.

Kepala SMK Kusuma Negara, Prof. Sumarji menegaskan bahwa kedua acara tersebut tidak berkaitan. Meski sama-sama acara reuni, namun dies natalis SMK Kusuma Negara tidak ada hubungannya dengan reuni relawan pemenangan Marhaen–Hendy.

"Tidak ada hubungannya, yang penting kita sukseskan acara Pak Marhaen," singkatnya.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Sholikhin Ruslie menegaskan, lembaga pendidikan dan aparatur sipil negara (ASN) harus steril dari politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Pandanagan saya terkait kejadian reuni di SMK Kusuma Negara Baron, secara tekstual, pada saat seperti ini selesai kampanye bukan berarti seenaknya sendiri. Karena dengan dalih apa pun syukuran itu juga salah satunya berpolitik, kan tidak mungkin yang diundang itu pendukungnya, tapi tidak dilarang kalau bisa dihindari," jelasnya, Ahad (11/5/2025).

Solikhin menambahkan, bupati adalah milik semua orang, justru dengan syukuran itu akan menodai dan menyakiti yang tidak memilih. Menurutnya, kegiatan tasyakuran itu tidak harus di gedung sekolah.

"Syukuran tidak apa-apa, tapi cari tempat yang lain, lebih netral, bukan tempat pendidikan dan bisa mencari cara yang lebih elegan," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Paus Leo XIV Terpilih sebagai Pengganti Paus Fransiskus

Karolina Bupu — Fri, 09 May 2025 09:07:21 +0700

SUARAJATIMPOST.COM - Pada 8 Mei 2025, Takhta Suci Vatikan mengumumkan terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV, menggantikan Paus Fransiskus yang wafat. Prevost mencetak sejarah sebagai paus pertama dari Amerika Serikat, lahir di Chicago pada 14 September 1955.

Prevost menyelesaikan pendidikan di seminari minor Ordo St. Augustine dan meraih gelar Sarjana Sains dalam bidang matematika di Universitas Villanova pada 1977.

Setelah menyadari panggilannya, ia bergabung dengan Ordo St. Augustine pada September 1977, mengucapkan kaul pertamanya pada 1978, dan kaul khidmatnya pada Agustus 1981. Ia kemudian mendapatkan gelar Magister Divinitas dari Catholic Theological Union di Chicago pada 1982.

Beberapa menit sebelum asap putih muncul, seekor anak burung camar kecil terlihat di dekat cerobong asap Kapel Sistina, ditemani dua burung camar yang lebih besar. Saat induknya memberi makan anak burung itu, cerobong asap mulai mengeluarkan asap putih, menandakan bahwa seorang paus baru telah terpilih.

Prevost berhasil meraih minimal 89 suara dari total 133 kardinal yang berpartisipasi dalam konklaf. Kerumunan di Lapangan Santo Petrus bersorak gembira saat menunggu pengumuman resmi.

Seorang kardinal senior akan mengumumkan nama paus baru dengan seruan "Habemus papam!" dari loggia Basilika Santo Petrus. Setelah itu, Paus Leo XIV diharapkan akan muncul di balkon untuk memberikan berkat kepada umat.

Para kardinal yang lebih tua, yang tidak berpartisipasi dalam konklaf, bergegas menuju Lapangan Santo Petrus, diiringi oleh band militer yang memainkan lagu kebangsaan Italia. Suasana meriah menyelimuti kerumunan, di mana banyak orang bersorak "Viva il Papa!" dan melambaikan bendera. Beberapa pendeta membuat tanda salib, sementara beberapa biarawati tampak terharu.

Di luar Italia, lonceng gereja di Spanyol, termasuk Basilika Sagrada Familia di Barcelona dan Katedral Almudena di Madrid, berdentang sebagai tanda bahwa paus baru telah terpilih. Dengan pemilihan ini, Gereja Katolik memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Paus Leo XIV, yang diharapkan dapat membawa harapan dan perubahan bagi umat di seluruh dunia. (**)

Sumber: Beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

Tingkat Partisipasi Tinggi, Pilkada Kota Probolinggo Catat Sejumlah Pencapaian dan Tantangan

Rahmad Soleh — Tue, 29 Apr 2025 19:45:30 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo berjalan lancar dan mencapai sejumlah capaian positif, salah satunya partisipasi pemilih yang mencapai 78,21 persen.

Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyukseskan proses demokrasi di wilayah tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Radfan Faisal, mengungkapkan, tingginya partisipasi pemilih merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, hingga calon kepala daerah.

"Kami mengapresiasi semua stakeholder yang telah berkontribusi dalam kesuksesan Pilkada 2024. Untuk itu, hari ini kami juga menggelar acara sebagai bentuk ucapan terima kasih," ujar Radfan dalam sosialisasi hasil Pilkada, Selasa (29/4/2025).

Meski partisipasi tinggi, pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo tidak lepas dari sejumlah catatan kritis.

Keterlambatan regulasi yang turun mendekati hari pemilihan serta strategi kampanye yang belum optimal menjangkau pemilih muda menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menemukan sejumlah potensi pelanggaran selama proses berlangsung.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KPU Kota Probolinggo meluncurkan dua buku hasil riset Pilkada 2024, yakni:

1. "Mosaik Demokrasi Lokal Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2024 dalam Angka"

Buku ini merangkum seluruh tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga rekapitulasi akhir.

2. "Manifestasi Suara Rakyat"

Buku ini mengulas dinamika sosial dan politik selama Pilkada berlangsung.

"Kami tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga memberikan refleksi akademis dan dokumentasi proses demokrasi yang telah berjalan," tambahnya.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota KPU Jawa Timur, Choirul Umam, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, perwakilan Bawaslu, serta unsur Forkopimda dan organisasi masyarakat.

Dengan ditutupnya tahapan Pilkada 2024, KPU Kota Probolinggo berharap proses demokrasi ini dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pemilihan di masa mendatang. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Barisan Penegak Nasionalisme Gelar Halalbihalal dan Sarasehan Bertajuk Rediscovery Our Movement

Donny Maulana — Sun, 27 Apr 2025 21:00:22 +0700

MALANG, SJP - Barisan Penegak Nasionalisme menggelar acara halalbihalal dan sarasehan bertema "Rediscovery Our Movement".

Kegiatan ini bertempat di Angkringan Pawon Joglo Simbah, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, pada Minggu, (27/4/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen perwakilan barisan nasionalis, yang mengirimkan tujuh orang perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Timur, kader GMNI se-Jawa Timur, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Deny Wicaksono), Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (A. Warits), akademisi, dan jurnalis.

Konsolidasi sekaligus halalbihalal dengan tajuk sarasehan ini, digagas untuk menemukan kembali esensi gerakan kaum nasionalis dan bertujuan untuk memperkuat gerakan tersebut dalam menghadapi tantangan bangsa.

Sebanyak empat pembicara kompeten tampil menyampaikan materi, di antaranya Ketua PA GMNI Kota Malang (dr. Subagyo), Prof. Sri Setyadji, Prof. Harjono, Ketua PA GMNI Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Deny Wicaksono), dan Bambang Budiono.

Berbagai materi tentang penguatan gerakan, isu-isu sosial, serta perumusan gerakan konkret disampaikan oleh para narasumber.

Dalam pemaparannya, dr. Subagyo mengibaratkan sistem negara seperti tubuh manusia. Ibarat tubuh manusia yang memiliki sistem organ yang tidak bisa bekerja secara baik, maka tubuh tersebut adalah tubuh yang sakit.

"Sama seperti sistem negara, bila organ negara tidak bekerja dengan baik, maka sudah sakit negara tersebut, maka diperlukan untuk menemukan obat dalam sebuah gerakan," ujarnya kepada suarajatimpost.com

Sementara itu, Sri Setyadji menyoroti pentingnya peran Barisan Penegak Nasionalisme mendatang dalam mendorong lahirnya Persatuan Nasional yang mampu menghadapi problematika Kebangsaan yang hari ini terjadi.

"Contohnya krisis global yang harus ditangani dengan Gerakan Perekonomian Kerakyatan di bidang perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan yang mengusahakan swasembada pangan nasional," tegasnya.

Sebagai informasi, acara dipandu dengan apik oleh Rangga Bisma Aditya, Mantan Ketua GMNI Jawa Timur periode 2011-2013. Menurutnya, dalam menghadapi krisis global dan transformasi teknologi terapan, kemauan anak-anak muda sangat dibutuhkan, serta transfer pengetahuan dari para founding parents diperlukan untuk mendongkrak posisi Indonesia di kancah global.

"Dengan demikian, sarahsehan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi revitalisasi gerakan nasionalis di Jawa Timur," simpulnya. (0)

Editor : Rizqi Ardian

Bertemu Wali Kota Malang, Kaesang Bahas Kursi dan Peran Pemuda

Fajar Izzul — Fri, 25 Apr 2025 19:16:28 +0700

KOTA MALANG, SJP - Dalam kunjungannya ke Malang Raya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Kunjungan tersebut, menurut Kaesang, merupakan agenda silaturahmi.

Ia menyangkal adanya agenda politik dalam kunjungan ini, begitu pula kunjungannya pada Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.

Dalam kunjungan ini, nampak Kaesang menyantap bakso bersama Wali Kota Malang. Seusai itu, Kaesang dijamu di ruang tamu rumah dinas.

Dalam jamuan itu, Kaesang menuturkan, tidak ada obrolan politik dengan wali kota. Pada awak media, ia mengungkapkan permbicaraannya difokuskan pada interior kursi rumah dinas wali kota.

"Tidak ada bahas politik sama sekali. Saya jujur, kan sudah tahu juga kursinya pernah viral juga," jawabnya, Jumat (25/4/2025.)

Sebagaimana Kaesang, Wahyu pun juga menyampaikan tidak adanya pembicaraan politik antara keduanya, dan hanya membicarakan interior kursi di rumah dinasnya.

"Ya cuman lihat-lihat kursi di ruang tamu, tidak ada makna simbolik atau pembicaraan khusus," jelas Wahyu.

Kaesang juga mengapresiasi kinerja Wahyu Hidayat sebagai wali Kota Malang, bahkan sejak ketika masih menjabat sebagai penanggung jawab (PJ) wali kota.

"Anggap lah setahun (beliau menjabat), saya berharap lebih pesat lagi," ujar adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut.

Kaesang berpesan pada wali Kota Malang untuk berfokus pada pengembangan anak muda, mengingat jumlah anak muda yang cukup banyak di Kota Malang.

"Pak waali kota harus bisa menjadi bapaknya anak muda di Kota Malang ini," ucap Kaesang.

Ditanya perannya dalam kepemudaan, Wahyu menyebut program 1000 event yang ia canangkan.

"Jumlah mahasiswa di Malang sama banyaknya dengan penduduk Kota Malang. Mereka adalah kekuatan besar," ucap Wahyu.

Selain itu, Wahyu menegaskan adanya kolaborasi yang kuat antara wali kota dengan wakil wali kota.

"Kita satu paket, tidak ada dua matahari. Wakil tentu mendukung penuh," ujar Wahyu.

Sebagai informasi, PSI merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin (Wali) pada kontestasi Pilkada Kota Malang tahun lalu.

Sebelumnya, Kaesang bersama rombongan telah berkunjung ke Pendopo Agung Kabupaten Malang dan ke Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kunjungi Malang Raya, Kaesang Pangarep Silaturahmi ke Semua Kepala Daerah

Fajar Izzul — Fri, 25 Apr 2025 17:03:08 +0700

MALANG, SJP — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menemui semua kepala daerah di wilayah Malang Raya pada Jumat (25/4/2025).

Putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Timur, F. Bagus Panuntun, dan Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Ali Mutohirin.

Agenda pertama, Kaesang menemui Bupati Malang HM Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Di dana Kaesang disambut hangat dan disuguhkan rawon sebagai menu sarapan pagi.

"Saya disuguhi apa namanya, Rawon, yang isinya kolesterol semua. Semoga nanti sampai Jakarta kolesterol saya tidak naik," selorohnya, Jumat (25/4/2025).

Setelah berbincang santai dan menyantap menu rawon, Kaesang menyapa ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang sedang berkegiatan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

"Kedatangan Mas Kaesang ini hanya bersilaturahmi. Ini kan momennya pas setelah lebaran," ucap Sanusi, Jumat (25/4/2025).Setelah itu, Kaesang bersama rombongan mengunjungi Rumah Dinas Wali Kota Malang. Kedatangannya disambut ramah oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Di sana dia tampak menikmati bakso.

Kaesang meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mendukung potensi anak muda. Baginya, seorang kepala daerah harus bisa menjadi orang tua bagi seluruh anak muda.

"Saya berharap perkembangan Kota Malang lebih pesat lagi. Karena di sini kan banyak anak muda. Jadi Pak Wali Kota harus bisa jadi orang tua bagi anak muda," ucapnya.

Setelah dari Kota Malang, Kaesang melanjutkan kunjungannya ke Balai Kota Among Tani Kota Batu. Di sana dia ditemui oleh Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.

"Ya beliau hari ini silaturahmi, halalbihalal. Saya ucapkan terima kasih, mencicipi bakso batu, cilok batu. Beliau terkesan ciloknya enak," kata Heli, Jumat (25/4/2025).

Usai menunaikan salat Jumat, Kaesang menyempatkan hadir ke pameran seni rupa yang digelar di Graha Pancasila. Kaesang juga mendapat bingkisan berupa lukisan dari seniman lokal.Kunjungan ke Kota Batu adalah kunjungan terakhirnya di wilayah Malang Raya. Selanjutnya, Kaesang bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

Selama berada di Malang Raya, Kaesang mengaku terkesan dengan tata kelola kotanya. Menurutnya, Malang adalah kota yang cukup rapi. Sehingga penataan kotanya perlu ditingkatkan.

"Sangat bagus. Rapi penataan kotanya. Cuma saya minta tolong untuk kepala daerah bisa ditata lebih baik lagi," ujarnya usai melihat-lihat lukisan.

Sebelumnya Kaesang menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Malang Raya yang digelar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada Kamis (24/4/2025) malam. (***)

Editor: Ali Wafa

DPC PSI se&Malang Raya Resmi Dilantik, Targetkan 12 Kursi di Pemilu 2029

Fajar Izzul — Fri, 25 Apr 2025 09:01:59 +0700

MALANG, SJP — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur, Bagus Panuntun, melantik seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Malang Raya pada Kamis (24/4/2025).

Wakil Wali Kota Madiun itu berpesan agar seluruh pengurus DPC PSI se-Malang Raya yang telah dilantik dapat memerhatikan dan melaksanakan sumpah janji yang telah diucapkan.

"Teman-teman DPC PSI harus menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mewujudkan visi-misi PSI," pesannya, Kamis (24/4/2025).

Menurut Bagus, perkembangan PSI di Malang Raya cukup pesat. Banyaknya kader PSI di Malang Raya, diharapkan dapat menambah lebih banyak kursi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

"Banyaknya anggota kader hari ini, harus dikonversi menjadi kursi," ujar Bagus.

Dia menuturkan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, PSI berhasil meraih dua kursi kepala daerah di Jawa Timur. Yakni dirinya sendiri dan Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin.

Lebih lanjut, Bagus menyampaikan sejumlah targetnya pada Pemilu 2029 mendatang. Dia menargetkan, PSI bisa mendapat lima kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Sementara untuk DPRD Kabupaten Malang yang saat ini belum ada perwakilan PSI, dia menargetkan mendapat empat kursi. Kemudian di Kota Batu dia menargetkan tiga kursi.

"Fokus dari DPW PSI Jawa Timur adalah kursi. Bagaimana kita berstrategi mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep menyampaikan pentingnya sebuah strategi untuk memajukan partai. Selain itu, solidaritas antaranggota juga menjadi hal yang krusial.

"Saya minta tolong pada teman-teman DPC. Kalian adalah ujung tombak PSI," ucapnya, Kamis (24/4/2025).

Menurut putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu, keberhasilan PSI pada Pemilu 2029 nanti, akan menjadi modal penting untuk menghadapi Pemilu 2034.

"Buat saya, yang penting pecah telur. Prosesnya nanti 2034 pasti menambahnya lebih gampang," ujarnya.

Lebih lanjut, Kaesang mengungkapkan bahwa partainya akan menyelenggarakan kongres. Kongres PSI yang pertama itu akan digelar di Kota Solo pada bulan Juli mendatang.

Pada kongres tersebut akan dilaksanakan pemilihan ketua umum DPP PSI. Seluruh anggota dapat memilih ketua umum secara voting setelah terverifikasi status keanggotaannya.

Kaesang menyampaikan, melalui kongres yang akan digelar tersebut, PSI harus bisa memulai transformasinya menjadi sebuah partai politik (parpol) yang modern.

"Supaya partai politik ini menjadi partai modern, otoritas tertinggi partai ini bukan pada dewan pembinanya, tapi ya teman-teman semua ini," tutupnya. (***)

Editor: Ali Wafa

Kaesang Pangarep Akan Nyaleg dari Dapil Malang Raya di Pemilu 2029

Fajar Izzul — Fri, 25 Apr 2025 08:30:07 +0700

MALANG, SJP — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengaku ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

Keinginannya itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI Malang Raya pada Kamis (24/4/2025). Kaesang tidak sungkan mengaku tertarik untuk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2029 mendatang.

"Pileg tahun depan saya akan nyaleg. Kayaknya Dapil Malang Raya ini menarik," ucapnya dalam sambutan, Kamis (24/4/2025).

Kepada wartawan, putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu kembali menegaskan niatnya untuk mewakili masyarakat Malang Raya di Senayan. Hal itu disambut baik oleh seluruh anggota DPC PSI Malang Raya dengan sorakan setuju.

"Ya insyaallah, insyaallah," kata Kaesang kepada awak media.

Lebih lanjut, adik Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu menekankan pentingnya PSI untuk bertransformasi menjadi partai modern. Yakni partai yang dimiliki oleh seluruh anggotanya. Bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang di dalamnya.

Kaesang menjelaskan, bila partai dimiliki oleh seluruh anggota, maka posisi ketua umum hanya menjalankan amanat untuk menjalakan operasional partai. Sehingga ketua umum harus mengutamakan kesepakatan anggota dalam menentukan kebijakan partai.

Ditambahkannya, transformasi PSI untuk menjadi partai modern akan dimulai dari kongres pertamanya yang rencananya akan digelar di Kota Solo pada Juli mendatang. Pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan cara voting oleh seluruh anggota partai.

Kaesang menegaskan, dalam kongres nanti, pemilihan ketua umum akan terbuka untuk seluruh anggota PSI. Sedangkan syarat untuk mencalonkan yakni mendapat rekomendasi dari lima dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dua puluh dewan pimpinan daerah (DPD).

"Partai Solidaritas Indonesia bukan punya elitis. Bukan punya seorang keluarga saja. Sudah tidak jaman partai dikuasai satu keluarga. Partai itu dikuasai anggotanya," tandasnya.

Untuk diketahui, acara pelantikan pengurus DPC PSI se-Malang Raya ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PSI Jawa Timur, Bagus Panuntun; Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Ali Muthohirin; dan seluruh anggota DPD dan DPC PSI se-Malang Raya. (***)

Editor: Ali Wafa

Sarbumusi Jombang Bakal Gelar Aksi Saat Hari Buruh, Sikapi Penahanan Ijazah

Achmad Fredi — Thu, 24 Apr 2025 23:30:28 +0700

JOMBANG, SJP - Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Jombang tetap mengagendakan turun ke jalan melayangkan protes atas kondisi buruh, pada perayaan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2025 nanti.

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Sarbumusi Jombang Lutfi Mulyono.

"Tetap aksi, suratnya sudah masuk ke Polres," ucap Lutfi dalam pesan kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Tututan pencabutan Omnibus Law tetap menjadi tuntutan utama, meskipun ada sejumlah tuntutan berkaitan dengan isu perburuhan di kota santri.

"Termasuk isu penahanan ijazah yang dirangkum dalam tuntutan pelanggaran perusahaan, pelanggaran hak normatif, outsourching, upah dibawah Upak Minimum Kabupaten (UMK)," ujarnya.

Selama ini, Sarbumusi bergerak melakukan pembelaan hak buruh berdasar adanya kasus yang dialami buruh. Sehingga belum tahu persis apa masih ada perusahaan yang membayar upah buruh di bawah UMK.

"Sarbumusi bergerak by kasus, sejauh ini kasus buruh yang ditangani Sarbumusi rata-rata di bawah UMK," bebernya.

Dari penanganan kasus perburuhan, sejak 2024 hingga awal 2025 saja, Sarbumusi harus berbenturan dengan 17 perusahaan yang melakukan pelanggaran.

"Kondisi perburuhan begitu saja, banyak kasus, penanganan kasus cenderung naik di tahun 2025 ini," akunya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Anggota DPR RI Misbakhun Serap Aspirasi Masyarakat Desa Randupitu Pasuruan

Isbianto Hari Utomo — Wed, 23 Apr 2025 16:30:47 +0700

PASURUAN, SJP — Guna mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Misbakhun menggelar kegiatan serap aspirasi di Balai Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Rabu (23/4/2025).

Kegiatan reses tersebut mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.” Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan pentingnya menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama pembangunan nasional.

“Kita ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Tapi merata dan berkeadilan. Agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ucapnya.

Misbakhun juga memaparkan empat pilar kebangsaan dengan lebih rinci. Yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Dalam pembangunan ekonomi juga dibutuhkan kerja sama yang serasi, agar dapat memainkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian yang ada di Desa Randupitu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Randupitu, Moch Fuad sangat berterima kasih atas kunjungan anggota DPR RI serta memberikan pengarahan untuk masyarakat Desa Randupitu.

"Semoga kegiatan kali ini bisa berkelanjutan untuk bersinergi demi pembangunan di segala bidang,” harapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Nik Sugiarti mengatakan, Desa Randupitu merupakan satu-satunya desa yang sudah menerapkan digitalisasi. Bahkan, pada tahun anggaran 2025, melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan telah menganggarkan program Desa Digitalisasi.

"Perlu diketahui bahwa Desa Randupitu merupakan satu-satunya desa yang sudah menerapkan desa digital atau digitalisasi,” tandasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap, penganggaran yang sudah dilakukan oleh Pemkab Pasuruan diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Pasuruan menuju desa digital.

“Kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung penuh pembangunan dan kemajuan yang ada di Desa Randupitu dan desa lain termasuk maju dan berkembangnya media Kim Gempar yang ada di Randupitu ini,” jelas Nik Sugiarti. (**)

Editor: Ali Wafa

Evaluasi Pemilu, Pengamat di Probolinggo Sebut Proporsional Tertutup Ampuh Tekan Politik Uang

Rahmad Soleh — Wed, 23 Apr 2025 08:31:55 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP – Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 usai, sejumlah persoalan masih belum terselesaikan. Termasuk isu politik uang dan praktik transaksional.

Salah satu faktor penyebabnya dinilai berasal dari kelemahan sistem proporsional terbuka. Akibatnya, wacana untuk menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2029 kembali mengemuka.

Hal itu dikemukakan Direktur Kedai Jambu Indonesia, Abdus Salam, saat menjadi narasumber dalam media gathering yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo bersama awak media di Barrel Cafe, Mayagan, Kota Probolinggo, Selasa (22/4/2025) malam.

“Saya kira saat ini begitu bar-bar. Sebab, antarteman saja saling makan. Termasuk peserta baru dari luar partai politik yang kecenderungannya sangat transaksional. Nah, ketika terjadi hal negatif, salah satu dampaknya adalah nama partai politik itu sendiri,” ucapnya.

Menurut dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, masalah ini muncul karena banyak peserta di luar partai politik (parpol) yang tidak melalui proses kaderisasi berjenjang.

Akibatnya, mereka cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dan transaksional dalam meraih suara rakyat.

Proporsional Terbuka vs Tertutup

Sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan, memungkinkan pemilih memilih langsung calon legislatif (caleg).

Namun, sistem ini dinilai memicu kompetisi tidak sehat. Termasuk politik uang dan persaingan antar-caleg dari partai yang sama.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup mengembalikan kendali penuh ke partai politik. Posisi caleg ditentukan berdasarkan nomor urut yang disusun oleh parpol.

Dengan sistem proporsional tertutup, diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang dan praktik transaksional serta memperkuat kaderisasi di internal partai.

Abdus Salam menegaskan, jika sistem proporsional tertutup diterapkan, parpol harus lebih serius dalam membangun dan membentuk kader yang berkualitas.

“Tanpa kaderisasi yang baik, sistem apa pun tidak akan efektif,” tegasnya.

Sementara itu, KPU Kota Probolinggo menyatakan akan menampung berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan terkait evaluasi sistem pemilu maupun pilkada.

“Kami terbuka terhadap segala masukan untuk perbaikan proses demokrasi ke depan. Makanya, kita juga mengundang awak media sebagai bentuk evaluasi serta masukan bagaimana format pemilihan ke depan. Baik pemilu maupun pilkada yang tentunya didukung oleh peraturan,” kata Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal. (*)

Editor: Ali Wafa

Hadiri Halalbihalal di Pasuruan, Anwar Sadad: Saya Bangga Kader Partai Gerindra yang Menjadi Kepala Daerah

Isbianto Hari Utomo — Tue, 22 Apr 2025 19:46:49 +0700

PASURUAN, SJP — Sebagai bentuk silaturahmi antar para kader Gerindra yang ada di Kabupaten Pasuruan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra setempat gelar halalbihalal, Selasa (22/4/2025).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur DR. H. Anwar Sadad dan Bupati Pasuruan H Rusdi Sutejo, sekaligus Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan serta Pengurus Anak Cabang PAC) dan Ranting se Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, H Anwar Sadad mengatakan, halalbihalal ini merupakan bentuk silaturahmi antar umat muslim dalam merayakan hari Raya Idulfitri 1446 Hijriyah.

"Kita tetap menyambung hubungan baik untuk mewujudkan keharmonisan secara berkelanjutan dan semoga Ibadah kita menjadi berkah. Semoga kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang," katanya di rumah makan Bunderan Gempol, Kecamatan Gempol.

Menurut Anwar Sadad yang sekaligus anggota DPR RI ini, dirinya sangat bangga dengan kader Partai Gerindra yang saat ini menjadi kepala daerah di Jawa Timur.

"Alhamdulillah dari 33 Paslon yang diusung, sebanyak 10 paslon di antaranya merupakan kader asli Gerindra, termasuk Bupati Pasuruan saat ini. Jadi, ada 10 kader asli Gerindra yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur hasil Pilkada Serentak 2024 kemarin," jelasnya.

Ia menambahkan, para kepala daerah dan anggota legislatif dari Gerindra, wajib menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan visi misi Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun mendatang.

"Program strategis seperti swasembada pangan, Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin ekstrem, makan bergizi gratis, dan Koperasi Merah Putih harus sampai ke masyarakat. Ini bentuk nyata keberpihakan pada rakyat kecil,” tutupnya.

Sementara, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan H. Rusdi Sutejo juga menjelaskan, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan dalam menghadirkan ruang kebersamaan dan kekompakkan untuk membangun Kabupaten Pasuruan.

"Semoga Kabupaten Pasuruan bisa menjadi lebih baik lagi, sejahtera dan berkeadilan," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Semua Tahapan Selesai, KPU Bondowoso Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada ke Kas Daerah

Rizqi Ardian — Mon, 21 Apr 2025 18:34:13 +0700

BONDOWOSO, SJP – Usai pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengembalikan dana hibah sebesar Rp 8 miliar kepada kas daerah.

Pengembalian itu dibenarkan oleh Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Sudaedi, dalam kegiatan laporan akhir Pilkada Bondowoso di pendopo Raden Bagus Assra, pada Senin (21/4/2025).

“Ada sisa anggaran sebesar 16 persen dari total anggaran hibah yang kami terima, dan kami kembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Kendati dirinya menjabat saat anggaran hibah Pilkada itu sudah berjalan, Sudaedi menegaskan jika tidak ada daur ulang penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pasca Pilkada di KPU Bondowoso.

“Kami laksanakan sesuai aturan dan kami tunduk patuh kepada undang-undang,” tegas Sudaedi dikonfirmasi usai acara laporan akhir Pilkada Bondowoso.

Dirinya juga menjelaskan jika jumlah anggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada di Bondowoso, mencapai Rp 53 miliar. Anggaran tersebut diterima oleh pendahulunya, sebelum Sudaedi menjabat sebagai Ketua Komisioner KPU.

“Meski ada pengembalian, secara substansi semuanya sudah tercukupi. Buktinya, beberapa tahapan sudah terlaksana,” tukasnya.

Seperti dikethaui, dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyerahkan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Serah terima tersebut ditandai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Peringgitan Pendopo Raden Bagus Assra Bondowoso, tanggal 8 November 2023 lalu.

NPHD tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu setempat.

Adapun besaran dana hibah untuk Bawaslu sebesar Rp 11.200.000.000. Sedangkan untuk KPU sebesar Rp 52.300.000.000. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Megawati dan Sukmawati Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

Ninda Kinanti — Fri, 04 Apr 2025 15:46:55 +0700

KOTA BLITAR, SJP – Pada hari ke-5 Idulfitri 2025, Megawati Soekarnoputri bersama adiknya, Sukmawati Soekarnoputri, berziarah ke makam sang ayah, Ir. Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jumat (4/4/2025).

Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) itu juga didampingi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rombongan tiba di kompleks Makam Bung Karno pukul 11.55 WIB.

Salah satu anggota DPR RI yang ikut mendampingi Megawati yakni Pulung Agustanto. Dia mengatakan, kegiatan ziarah ke Makam Bung Karno tersebut rutin dilakukan untuk mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal dunia.

"Hari ini nyekar di Makam Bung Karno. Ini kegiatan rutin setiap tahun," ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Pulung juga menyebut, kegiatan ziarah di Makam Bung Karno merupakan rangkaian kegiatan lanjutan Megawati setelah sebelumnya berziarah ke makam Fatmawati, sang ibunda, dan sang suami, Taufiq Kiemas.

Oleh karena itu, Pulung menegaskan, kegiatan ziarah ke makam Bung Karno ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan agenda kongres PDIP.

"Tidak ada kaitan soal itu (komngres). Memang rutin ziarah ke makam sang ayah: Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno," tegasnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ziarah tersebut tampak ikut ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat; Mantan Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan beberapa kader PDIP lainnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Anggota DPR RI Uraikan Imbas Efisiensi Anggaran pada Sektor Pariwisata di Mojokerto

Syaiful Aries — Sat, 22 Mar 2025 14:31:14 +0700

MOJOKERTO, SJP - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Banyu Biru Djarot meminta masyarakat bersabar terkait dampak efisiensi anggaran terhadap program-program yang telah diajukannya.

Pernyataan itu diungkapkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut saat berkunjung ke Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Jumat (21/3/2025) sore.

Menurut Banyu, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berdampak pada seluruh sektor di Indonesia. Meski PDIP mendukung kebijakan Presiden Prabowo soal efisiensi itu.

"Kalaupun ada program-program yang dinantikan, saya mohon kesabarannya. Karena efisiensi itu berimbas ke seluruh sektor," ucapnya, Jumat (21/3/2025).

Kebijakan tersebut juga berdampak pada sektor pariwisata. Dampaknya bisa dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Seperti di wilayah Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas yang memiliki banyak destinasi wisata. Tingkat kunjungan wisatawan relatif menurun.

Salah satu dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dirasakan secara langsung yaitu program bantuan hibah untuk rehabilitasi atau pembangunan wisata.

Banyu Biru menjelaskan, program tersebut bukan tidak ada, melainkan harus ditunda dan meminta masyarakat untuk bersabar. Sebab, efisiensi anggaran ini terjadi di seluruh Indonesia.

"Kayak di Trawas ini lebih banyak di pariwisatanya. Nanti bisa kita urusi program-programnya ada di kemudian hari. Namun sekarang kita minta kesabarannya dulu. Ini terjadi seluruh Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya terus berkomitmen untuk tetap turun ke masyarakat walau hanya sekedar diskusi dan kunjungan di berbagai sektor sesuai bidangnya di Komisi VII DPR RI.

"Di Komisi 7 itu ada empat mitra kementerian. Yakni perindustrian, ekonomi kreatif, UMKM dan Kementerian Pariwisata," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran rupanya berpotensi berdampak pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Meski potensi dampak itu tidak signifikan, tetap akan dilakukan kajian dan upaya antisipasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

“Soal tingkat hunian hotel ya, sama sektor wisata memang terdampak efisiensi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojoketo, Norman, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata di area Kabupaten Mojokerto masih belum bisa disimpulkan.

Meski demikian, Pemkab Mojokerto tetap berupaya mengambil langkah antisipasi berdasar pada data di lapangan.

Pihaknya mengaku masih perlu melakukan analisis data perihal potensi menurunnya kunjungan pariwisata. Terlebih bertepatan pada momen bulan Ramadan.

Kajian itu untuk mengurai benar tidaknya penurunan pengunjung disebabkan oleh efisiensi atau memang bertepatan pada momen bulan Ramadan.

“Kalau bulan Maret jumlah kunjungan lokal maupun asing memang mengalami penurunan sebagaimana bulan Ramadan tahun sebelumnya,” tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Gimmick Absurd Prabowo Soal Penjara Terpencil Bagi Koruptor

Syaiful Aries — Fri, 21 Mar 2025 21:02:07 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pengamat kebijakan publik dari Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) Aan Anshori menilai, gagasan Presiden Prabowo Subianto membangun penjara di kawasan terpencil khusus koruptor hanya gimick belaka.

Menurutnya, pernyataan Prabowo dibuat hanya untuk menyenangkan masyarakat yang kurang memiliki nalar kritis.

"Menurutku layak diapresiasi, tapi itu hanya gimick saja yang ingin menyenangkan beberapa orang yang tidak kritis," kata Dosen Universitas Ciputra Surabaya itu, Jumat (21/3/2025).

Bagi masyarakat Indonesia yang berfikir kritis, gagasan itu disebutnya sangat absurd. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang.

Pertama, jika koruptor dibuatkan penjara yang sulit dipantau publik akan berpotensi tinggi terjadi penyimpangan. Sebab, publik tidak bisa memantau atau jauh dari jangkauan publik.

"Kalau koruptor dibuatkan penjara yang jauh itu tidak dipantau, maka publik tidak bisa memantau, potensi adanya berbagai penyimpangan, tidak bisa terdeteksi, bisa ngapain saja," lontarnya.

Selain itu, Aan berspekulasi akan muncul potensi terjadi kongkalikong napi kasus korupsi dengan oknum pejabat penjara.

Justru, koruptor menurutnya lebih layak dibuatkan penjara di tempat umum. Artinya, masyarakat bisa melakukan pemantauan dan bisa membuat efek jera.

"Di mana masyarakat bisa setiap hari melihat mereka, penjara itu diletakkan di alun-alun, di perempatan besar, supaya ada efek jera, malu karena setiap hari akan ditonton oleh ratusan bahkan ribuan orang, itu baru bukan gimick," beber Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) itu.

Alasan lain, gagasan membuat penjara koruptor di tempat terpencil tidak ada urgensinya sama sekali. Aan menegaskan, tahanan kasus korupsi adalah mayoritas orang-orang berpendidikan.

Sejauh ini, menurut Aan, tidak ada napi kasus korupsi yang kabur dengan cara membobol dan berlari secara diam-diam. Justru strategi yang dimungkinkan adalah mereka melakukan kongkalikong dengan oknum pejabat Lembaga Pemasyarakatan untuk bisa pulang ke rumah dan kembali ke Lapas sesuka hati.

"Kalau di tempat terpencil, ya bagaimana, karena sejauh ini tidak ada napi koruptor yang kabur, gak ada, yang ada malah kongkalikong keluar penjara secara diam-diam," ungkapnya.

Menurut dia, tidak ada temuan napi kasus korupsi lari dengan cara membobol penjara. Ia menilai koruptor di Indonesia tidak senekat bahkan sebodoh itu.

Bagi dia, dirasa pantas penjara koruptor dibangun di tempat terbuka yang bisa dilihat masyarakat secara luas. Artinya, masyarakat bisa memantau tahanan napi kasus korupsi setiap waktu.

"Misalkan lari membobol penjara gak ada, mereka napi koruptor gak sebodoh itu, jadi harus seperti etalase, kolam ikan yang ditaruh di alun-alun, di perempatan besar dimana banyak orang bisa melihat seperti melihat baliho," jelas Ketua Gusdurian itu.

Kedua, pembuatan penjara khusus napi kasus korupsi ini dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk upaya agar dilihat masyarakat ada keseriusan melakukan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

Namun, bagi Aan, yang diminta masyarakat bukan hal itu. Masyarakat menginginkan pengesahan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal, hal itu dianggap kongkrit sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sebenarnya bisa dengan mudah meyakinkan publik dan terlihat serius melakukan pemberantasan korupsi seandainya undang-undang perampasan aset, pembatasan uang kartal itu segera disahkan tapi gak mau ada apa?, karena kita tahu yang akan terkena dampak itu adalah orang-orang yang selama ini di sekitar pemerintahan partai politik itu sendiri," tandasnya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mewacanakan akan membuat penjara di pulau terpencil khusus untuk napi kasus korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil," kata Prabowo, dalam keterangan video yang diterima wartawan media ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Reses di Bulan Ramadan, Anggota DPRD Probolinggo Dicurhati Soal Air Bersih dan Layanan PDAM

Rahmad Soleh — Thu, 13 Mar 2025 21:50:55 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Sejumlah warga di Dapil IV Kabupaten Probolinggo mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM dalam agenda reses anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kegiatan reses yang digelar pada Rabu di Kecamatan Tegalsiwalan dan Kamis di Kecamatan Banyuanyar, menjadi ajang aspirasi bagi warga yang mengalami berbagai kendala terkait distribusi air bersih.

Salah seorang warga, Hasanah dari Liprak Wetan, mengungkapkan bahwa PDAM lambat dalam menangani keluhan pelanggan.

"Setiap ada masalah sangat lambat penanganan, baru jika melapor melalui Lapor Kanda, lumayan cepat ditangani. Ini menunjukkan respon PDAM yang lambat atau tidak mempunyai mekanisme pelaporan kendala yang dihadapi pelanggan. Seharusnya ada mekanisme yang lebih cepat dan efektif," ujar Hasanah, Kamis (13/03/2025).

Masalah lainnya adalah kebocoran pipa yang lambat diperbaiki.

"Kebocoran dibiarkan berlarut-larut, air terbuang sia-sia, tetapi saat pelanggan membutuhkan air, justru suplai sering terputus," tambahnya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan tingginya tagihan air yang tidak sesuai dengan kualitas layanan.

Sistem penagihan yang tidak transparan membuat banyak pelanggan bingung dengan besaran tagihan yang harus mereka bayar setiap bulan.

Di Desa Tegalsono, warga menghadapi permasalahan lebih serius. Pasokan air hidup sehari, mati berhari-hari, bahkan, ada beberapa dusun yang tidak tersentuh layanan PDAM sama sekali. Hal ini disampaikan oleh Muhammad warga desa Tegalsono.

"Mohon ini bisa menjadi perhatian serius pak, kalau musim hujan kami tidak begitu bingung, karena bisa memanfaatkan Air Hujan, tapi jika musim kemarau kami kadang mengandalkan suplai air dari BPBD", Ujarnya.

Menanggapi keluhan ini, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan lebih lanjut.

"Kami akan mendorong perbaikan layanan PDAM, memastikan sistem pengaduan lebih responsif, dan mengevaluasi transparansi penagihan agar warga tidak merasa dirugikan," tegas pria yang biasa disapa Cak Dayat ini.

Dia juga menambahkan agar PDAM bisa menjadi penyumbang PAD, bukan menjadi BUMD yang selalu merugi.

Meskipun ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 690/477/SJ tanggal 18 Feb 2009, yang membebaskan dari kewajiban menyetorkan laba bersih pada PAD bagi PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk.

Surat Edaran ini untuk Kabupaten Probolinggo, perlu di sesuaikan karena tidak semua masyarakat Kabupaten Probolinggo bergantung kepada PDAM.

Dengan banyaknya keluhan dari berbagai desa, diharapkan pemerintah daerah yang baru segera mengambil langkah konkret agar hak masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi dengan baik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kiai Asep Tegaskan Timses Gus Barra Dilarang Minta Proyek dan Jadi Calo Jabatan

Syaiful Aries — Wed, 05 Mar 2025 12:30:46 +0700

MOJOKERTO, SJP - Tindak pidana penipuan dengan modus jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Mojokerto memantik reaksi tokoh agama di Bumi Majapahit KH. Asep Saifudin Chalim.

Ulama sekaligus ayah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra ini mewanti-wanti seluruh anggota tim pemenangan, tim sukses, hingga simpatisan untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dan memerangi segala bentuk praktik korupsi di Kabupaten Mojokerto.

"Siapa pun, baik tim sukses maupun simpatisan Gus Barra-Rizal tak boleh memanfaatkan kesempatan untuk jual beli jabatan, korupsi, dan minta fee proyek," ujar Kiai Asep, sesuai keterangan yang diterima, Rabu (5/3/2025).

Bukan hanya soal jual-beli jabatan. Kiai Asep meminta untuk memerangi segala bentuk praktik korupsi seperti meminta fee proyek atau jual beli proyek.

"Kita harus memerangi dan menghilangkan patologi birokrasi seperti jual beli jabatan, korupsi, fee proyek dan sebagainya," tandasnya.

Sebelumnya, empat orang diamankan di Mapolres Mojokerto Kota atas dugaan kasus penipuan dengan modus jual beli jabatan di lingkup Pemkab Mojokerto.

Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yakni AH alias Asrul (43) pensiunan TNI-AD asal Medan yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara tiga orang yang dibebaskan adalah KS (64) dan IZ (57), warga Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dan RF (34) warga Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. (*)

Editor: Ali Wafa

Dituntut Efisiensi Anggaran, KPU Kota Blitar Kembalikan Sisa Dana Pilkada Rp3 Miliar

Ninda Kinanti — Wed, 26 Feb 2025 17:01:11 +0700

BLITAR, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar akan mengembalikan dana ke Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar sebesar Rp3 miliar. Hal itu tindak lanjut dari instruksi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Pengembalian dana tersebut merupakan bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan KPU Kota Blitar saat menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada 2024 lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengatakan, setelah penetapan pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Blitar terpilih, pihaknya masih melaksanakan kegiatan selama tiga bulan.

"Setelah penetapan, kami masih ada kegiatan dan itu dalam rangkaian tahapan. Sehingga, kami prediksi dana yang dikembalikan sebesar Rp3 miliar," ucapnya, Rabu (26/2/2025).

Dalam hal ini, KPU Kota Blitar telah melakukan penghitungan anggaran untuk semua tahapan. Termasuk tahapan terakhir yakni post election. Rangga menyebut sisa dana yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar akan dikembalikan ke Pemkot Blitar.

"Kami sudah lakukan hitung hitungan. Untuk post election itu ada efisiensi dan efektivitas dana yang akan kita kembalikan ke pemerintah," ujarnya.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, KPU Kota Blitar menerima dana hibah dari Pemkot Blitar sebesar Rp19 miliar. (*)

Editor: Ali Wafa

KPU Kota Malang Sajikan Proses Demokrasi dalam Buku Dinamika Pilkada 2024

M. Farhan — Tue, 25 Feb 2025 17:46:45 +0700

KOTA MALANG, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang meluncurkan buku berjudul "Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024," pada Selasa (25/2/2025). Buku ini merupakan bagian dari proses akhir rangkaian Pilkada yang ada di Kota Malang.

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyib, menjelaskan bahwa peluncuran buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan keseluruhan tahapan Pilkada 2024, mulai dari pembentukan badan Ad-hoc hingga penghitungan suara.

“Buku ini diharapkan dapat menjadi catatan penting dalam sejarah pemilu Indonesia, dengan merekam tantangan yang dihadapi selama Pilkada serentak serta menyajikan proses lengkap dari awal hingga akhir,” ungkap Toyib pada Selasa (25/2/2025).

Selain berfungsi sebagai catatan administratif, buku setebal hampir 200 halaman ini juga memuat evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

Dalam hal ini, Toyib menyoroti dinamika eksternal yang mempengaruhi jalannya Pemilu, seperti berbagai hambatan yang dihadapi KPU selama proses Pilkada.

Buku ini juga diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi, khususnya dalam studi tentang kepemiluan.

“Kami berharap buku ini tidak hanya memberikan pelajaran bagi kami sebagai penyelenggara, tetapi juga menjadi referensi penting bagi masyarakat dan akademisi dalam pendidikan politik,” tambah Toyib.

Toyib juga menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan dari semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

“Jika semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku, Pilkada akan berjalan lancar tanpa kendala,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan 2024, KPU Kota Probolinggo Minta Masukan Berbagai Pihak Melalui FGD

Rahmad Soleh — Mon, 24 Feb 2025 21:31:32 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Senin (24/02/2025), dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menjelaskan, bahwa tujuan dari kegiatan FGD ini adalah untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai seluruh tahapan yang telah dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan pada tahun 2024.

"Kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi penyusunan instrumen evaluasi pemilihan tahun 2024. Hal ini dilakukan agar KPU dapat memperoleh masukan dan saran dari berbagai pihak terkait, seperti partai politik, lembaga pemantau, Bawaslu, dan insan pers," ujar Faisal di salah satu Ballroom, Jalan Dr. Sutomo.

Lanjut Faisal, evaluasi ini penting untuk menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi guna meningkatkan kualitas tahapan pemilihan berikutnya.

KPU Kota Probolinggo berharap agar setiap aspek penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

"Evaluasi ini dimulai dengan pembuatan instrumen evaluasi yang mencakup desain evaluasi, dimensi, indikator evaluasi, serta instrumen penggalian data," urainya.

Atas hal itu, Faisal mengajak semua peserta FGD, termasuk pimpinan partai politik, Bawaslu, para sesepuh, dan insan pers, untuk memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi evaluasi KPU pada tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya.

"Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada di masa depan, dengan menambahkan atau memperbaiki pola yang telah dilakukan pada Pilkada tahun 2024 menuju Pilkada tahun 2025," tambahnya.

Para peserta FGD yang hadir antara lain Komisioner KPU Kota Probolinggo, mantan Komisioner KPU, perwakilan partai politik, akademisi, lembaga pemantau, dan insan pers.

Semua pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di Kota Probolinggo.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman menegaskan, ada beberapa masukan dan catatan yang diberikan pada KPU Kota Probolinggo, baik sejak Pemilu maupun Pilkada.

"Catatan itu antara lain ketika pencalonan pada Pilkada, dimana beberapa persyaratan soal ijazah. Termasuk ketika coklit data pemilih, dimana ada keengganan masyarakat untuk mendaftarkan diri atau memberikan informasi bahwa dirinya sudah terdaftar apa belum," ujar Putut.

Termasuk, sistem zonasi pendidikan yang berdampak pada DPT. Sebab ketika dicoklit yang bersangkutan tidak berada di tempat karena hanya masuk KK Untuk sekolah. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Bondowoso Terkendala Perbup

Rizqi Ardian — Mon, 24 Feb 2025 20:01:55 +0700

BONDOWOSO, SJP – Era pemerintahan Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As’ad Yahya Syafii, diharapkan segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai persyaratan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad menilai, saat ini Perda tersebut masih belum bisa dilaksanakan dan diterapkan di Bumi Ki Ronggo, karena pembahasan Perbupnya selalu molor.

“Perda ini, tinggal menunggu persyaratan yang sampai saat ini belum dilengkapi. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) sebagai syarat pelaksanaannya. Sampai saat ini Raperbup ini belum tuntas dibahas di tingkat eksekutif,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bondowoso masih melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan belum bisa memastikan kapan Perbup itu rampung.

“Untuk usulan Perbup tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih dalam proses pembahasan antara Bakesbangpol dan Bagian Hukum, kami belum tahu kapan selesai, karena masih proses pembahasan,” ujar Plt Kepala Bakesbangpol, Mahfud Junaedi kepada suarajatimpost.

Perbup Molor Karena Terkendala Transisi Kepeminpinan

Belum rampungnya Perbup untuk pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bondowoso, ternyata terkendala masa transisi kepemimpinan.

Karena, sejak masa berakhirnya jabatan Bupati Salwa Arifin dan Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat pada 2023 silam, Kabupaten Bondowoso kemudian dipimpin oleh Pj Bupati Bambang Soekwanto dan dilanjutkan oleh Pj Bupati Muhammad Hadi Wawan Guntoro.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bagian Hukum, Wahyu Akbar Firdaus, yang mengatakan, selama masa kepemimpinan Pj Bupati Bondowoso, ada kewenangan fasilitasi Perbup yang mekanisme dan regulasinya berbeda dengan kepemimpinan bupati definitif.

“Di era Pj bupati kemarin, fasilitasi Perda Perbup, harus mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk penandatangan Pj bupati. Nah ini yang bikin lama. Bahkan ada fasilitasi Perbup sejak 2024 sampai sekarang belum turun dari provinsi,” ungkapnya, Senin (24/2/2025).

Kabag Hukum berjanji Perbup pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini segera rampung. Bahkan, dalam minggu ini, dirinya bersama Bakesbangpol akan melakukan pembahasan.

“Langsung kita bahas. Kalau sudah selesai dalam minggu ini, langsung kita fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.

Urgensi Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Perda ini merupakan inisiasi dari Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, yang memandang saat ini perlu ada upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, khususnya bagi generasi muda.

Menurut Sinung, seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman tentang Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda, mulai terkikis akibat terkontaminasi budaya dan paham asing yang kadang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa.

Menyadari hal tesebut, pihaknya berinisiatif mengajukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai tameng untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme tetap tertanam dalam sanubari para generasi muda Bondowoso.

“Kami berharap Perda ini menjadi langkah awal dalam menjaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila secara utuh di Kabupaten Bondowoso. Perda ini, dapat dilaksanakan dengan secara formal dari tingkatan PAUD sampai dengan SMP, dengan catatan mendapat rekomendasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tanam Pohon, Wakil Bupati Malang Hadiri HUT ke 52 PDI Perjuangan

Dedik achmad — Sun, 23 Feb 2025 19:03:38 +0700

MALANG, SJP - Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib menghadiri Penanaman Pohon dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 52 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kegiatan tersebut bertempat di Wisata Paralayang Pantai Modangan, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada Minggu (23/2/2025) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur Dr. Sri Untari Bisowarno, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, serta Camat dan Forkopimcam Donomulyo serta Jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib menyampaikan selamat memperingati HUT ke 52 kepada PDI Perjuangan.

Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang atas inisiatif dan komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan ini.

"Penanaman pohon ini bukan hanya simbol peringatan hari jadi partai. Namun bentuk kepedulian kelestarian alam di wilayah pesisir," ujar Wabup Malang.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malang memiliki garis pantai yang panjang dengan potensi besar di sektor pariwisata dan ekologi. Maka upaya pelestarian lingkungan melalui penghijauan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah abrasi, serta meningkatkan daya tarik wisata pantai di Kabupaten Malang.

Dalam hal ini, peran partai politik termasuk PDI Perjuangan, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sangatlah strategis.

Sebagai organisasi yang memiliki pengaruh yang signifikan, PDI Perjuangan dapat menggerakkan kader serta masyarakat dalam aksi nyata penanaman pohon.

Selain itu, keberadaan partai dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, mengadvokasi program penghijauan, serta mendorong pembangunan yang berbasis ekologi dan ramah lingkungan.

"Penanaman pohon hari ini semoga menjadi awal gerakan yang lebih besar dan berkelanjutan, demi masa depan yang lebih hijau dan sehat," ucapnya.

Selain itu, Wakil Bupati Malang juga berharap agar PDI Perjuangan dapat terus menjadi partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Malang.

Beliau pun mengajak para hadirin guna mensukseskan kegiatan ini dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. (0)

Editor: Rizqi Ardian

Diskusi Publik di Kota Malang, Anggota DPR RI Bongkar Isu Efisiensi Anggaran dan Rekrutmen ASN

M. Farhan — Fri, 21 Feb 2025 18:59:13 +0700

KOTA MALANG, SJP - Anggota DPR RI Dapil Malang Raya, Ahmad Irawan, menyoroti sejumlah isu strategis dalam diskusi bersama pemimpin media, organisasi jurnalis, dan akademisi di Kota Malang, Jumat (21/2/2025).

Dalam acara yang dikemas sebagai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rumah Makan Kertanegara itu, Irawan menekankan pentingnya transparansi rekrutmen ASN dan efisiensi anggaran negara.

Menurut politisi muda Partai Golkar yang kini duduk di Komisi II DPR RI tersebut, proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Timur berjalan dengan baik, meski ada tantangan di beberapa daerah.

“Di Kabupaten Malang, formasi sudah hampir terisi semua. Namun, Kota Malang masih ada yang kosong, sedangkan Kota Batu sudah masuk tahap finalisasi. Rekrutmen tahap kedua segera dibuka,” jelas Irawan, Jumat (21/2/2025).

Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi sorotan publik. Menurutnya, hal ini merupakan langkah transisi antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Setiap presiden pasti punya prioritas berbeda. Jika pemerintahan sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintahan mendatang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Salah satu bentuk efisiensi adalah pengumpulan Dana Abadi Nusantara sebesar Rp 300 triliun sebagai modal awal BUMN,” paparnya.

Di sisi lain, Irawan turut mengklarifikasi isu terkait Tata Tertib (Tatib) DPR yang sempat menuai kontroversi. Ia menegaskan bahwa Tatib hanya mengatur mekanisme pengawasan, bukan memberi kewenangan DPR untuk memberhentikan pejabat negara secara sepihak.

“DPR hanya mengusulkan dan menyeleksi. Untuk jabatan strategis seperti Kapolri dan pimpinan KPK, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden, sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Malang, Achmad Nur Abadi, yang turut menjadi pembicara, menyoroti menurunnya semangat diskusi di kalangan mahasiswa.

“Diskusi perlu digiatkan kembali, setidaknya setiap dua atau tiga bulan sekali. Tekanan tugas yang tinggi membuat mahasiswa kehilangan ruang untuk mengasah daya kritis mereka,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi Kamisan Malang ke 107, Tuntut Hentikan Kekerasan Aparat

M. Farhan — Thu, 20 Feb 2025 19:44:05 +0700

KOTA MALANG, SJP - Komite Aksi Kamisan Malang kembali menggelar aksi damai yang ke-107 di depan Balai Kota Malang, Kamis (20/2/25), dengan mengusung tema "Saatnya Kita Katakan Cukup: Kekerasan Aparat".

Para peserta aksi, yang mengenakan pakaian serba hitam dan membawa payung hitam, menuntut penghentian tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga.

Joko Susilo, fasilitator Komite Aksi Kamisan, menyampaikan bahwa kekerasan aparat telah mencapai titik kritis dan harus segera dihentikan.

“Aparat yang seharusnya melindungi, kini justru sering melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Aksi ini mengingatkan kita pada berbagai peristiwa kekerasan, seperti represivitas di Balai Kota Malang, penembakan di Papua, serta berbagai tindakan brutal aparat di Surabaya dan daerah lain," kata Joko, Kamis (20/2/2025).

Aksi Kamisan kali ini juga mengingatkan publik pada tragedi-tragedi besar, seperti Tragedi Kanjuruhan dan konflik agraria, yang menjadi bagian dari sejarah kekerasan aparat. Selain itu, aksi ini menjadi seruan agar kekerasan yang terjadi sejak era pra-reformasi tidak dilupakan.

Lebih jauh, aksi Kamisan juga mengkritik pembahasan RUU TNI-Polri yang sedang berlangsung. Banyak pihak khawatir bahwa jika disahkan, RUU tersebut akan memperburuk situasi dan memperkuat kekuasaan aparat.

"Kami menolak militerisme dan represivitas. Kami mendesak reformasi serius di tubuh TNI dan Polri," tegas Joko.

Aksi Kamisan yang berlangsung ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga hukum, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang.

Koordinator YLBHI LBH pos Malang, Daniel Siagian, menegaskan, meskipun sering terjadi represi terhadap aksi-aksi seperti Kamisan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan hukum untuk melindungi hak-hak peserta aksi.

"Ini adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Aksi Kamisan adalah bentuk ekspresi bebas yang dilindungi oleh undang-undang," ujar Daniel.

Ia juga menambahkan bahwa LBH pos Malang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak-hak warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, akan mendapatkan penegakan hukum.

Dengan terus berlangsungnya aksi ini, masyarakat sipil diharapkan tetap dapat bersuara menolak segala bentuk represivitas dan kekerasan aparat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Tunggu Hasil Uji Laboratorium, DPRD Bojonegoro Bakal Tindak Tegas Pertamina EP Sukowati

Abrori — Thu, 20 Feb 2025 16:59:18 +0700

BOJONEGORO, SJP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bakal memanggil Pertamina EP Sukowati Field jika hasil uji laboratorium sampel yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat sudah keluar.

Pemanggilan bakal dilakukan jika hasil uji laboratium menyatakan sampel yang telah diambil benar-benar tercemar limbah Pertamina EP Sukowati Field.

Lasuri, Wakil Ketua Komisi B mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium DLH Kabupaten Bojonegoro untuk melangkah lebih lanjut menanggapi dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Pertamina EP Sukowati Field.

"Masih menunggu hasil uji lab DLH Bojonegoro untuk kami melangkah," ucapnya, Kamis (20/2/2025).

Terlepas kabar dugaan pencemaran tersebut benar atau tidak, DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta Pertamina EP Sukowati Field agar menerapkan standar tinggi dalam kegiatan eksploitasi minyak, terutama harus memikirkan dampak pada lingkungan sekitar.

"Pertamina harus menerapkan standar tinggi dengan memperhatikan dampak pada sekitar," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, polisi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro telah mengambil sampel air di luar area pengeboran PAD B yang tercemar untuk dilakukan uji laboratorium.

Hal tersebut sebagai respons atas keluhan warga yang berulang kali melakukan protes ke Pertamina EP Sukoswati Field namun tak kunjung ditangani.

Selain petugas lokal Bojonegoro, kabar mengenai limbah milik Pertamina EP Sukowati Field yang dianggap mencemari lingkungan, memantik reaksi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim untuk turun langsung guna mengambil sampel cair dan padat, dari sekitar lokasi sumur pengeboran minyak PAD B milik Pertamina EP Sukowati Field. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Masih Banyak PR, Sinung Sudrajad: Bupati Bondowoso yang Baru Harus Sat Set

Rizqi Ardian — Tue, 18 Feb 2025 22:11:31 +0700

BONDOWOSO, SJP – Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, Ra Hamid - Ra As'ad (Rahmad), yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang, ternyata memiliki pekerjaan rumah yang penting untuk segera diselesaikan.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, dengan gamblang menyebut jika pemerintahan yang akan datang harus segera merampungkan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Perda ini, menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bondowoso ini, tinggal menunggu persyaratan yang sampai saat ini belum dilengkapi. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pelaksanaannya.

“Bagaimana bisa Perda itu dilaksanakan kalau kelengkapannya belum tuntas dibahas di tingkat eksekutif. Kami berharap bupati harus sat-set kerjanya, mengingat pentingnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu,” ujar Sinung, Selasa (18/2/2025).

Bukan bupati saja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), juga harus kerja cepat. Politisi banteng moncong putih ini, tidak ingin setelah bupati yang baru dilantik, Perbup tersebut masih dibahas dengan waktu yang relatif lama.

“Bondowoso hari ini butuh percepatan. Jadi, Raperbup yang sudah disusun segera kirim ke Bakesbangpol, dan segera diajukan ke Bagian Hukum agar waktunya tidak molor lagi,” tegas Sinung yang telah malang melintang di percaturan politik Bumi Ki Ronggo ini.

Dirinya merinci, selama ini Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah dibahas pada Desember 2024 lalu. Inisiatif Perda itu didasari kondisi pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam bermasyarakat.

Secara teknis, untuk Perda ini, dapat dilaksanakan dengan dua acara. Pertama memasukkan Pendidikan Pancasila secara formal dari tingkatan PAUD sampai dengan SMP, dengan catatan mendapat rekomendasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kedua, secara informal dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi sampai tingkatan pemerintahan RT/RW oleh petugas dari Bakesbangpol, dan beberapa OPD lain yang secara teknis ditunjuk bupati.

“Kami berharap, Bupati Bondowoso yang baru bersama OPD terkait segera melengkapi Perbup, agar Perda ini segera ditetapkan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kalangan Aktivis Buruh Gelar Kongres di Jombang, Punya Niat Bantu Sesama

Achmad Fredi — Sun, 16 Feb 2025 18:41:43 +0700

JOMBANG, SJP - Kalangan aktivis buruh yang terwadahi dalam aliansi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya.

Gagasan positif tersebut berangkat dari keresahan atas banyaknya kriminalisasi terhadap buruh, tidak terpenuhinya hak-hak normatif termasuk upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta problem perburuhan lainnya.

Bertempat di salah satu aula Hotel di wilayah Jombang kalangan aktivis menggelar Kongres pertama kali dengan tema 'Menjadikan Organisasi Sebagai Rumah Besar Bagi Masyarakat Jombang Secara Keseluruhan'. Ada 9 poin program kerja untuk masa kepemipinan 5 tahun mendatang dihasilkan, Minggu (16/2/2025).

"Membuat satu wadah yang sebenarnya tujuannya supaya lebih bisa menyeluruh, membantu masyarakat bukan hanya di landing sektor perburuan saja," kata Ketua DPP GAS JP, Lutfi Mulyono kepada jurnalis.

Wadah GAS JP sudah terbentuk sejak 2022 lalu.

Ada beberapa serikat tergabung, di antaranya SPN (Serikat Pekerja Nasional), SPBJ (Solidaritas Perjuangan Buruh Jombang), serta Sarbumusi (Serikat Buruh Muslimin Indonesia) dan beberapa serikat buruh yang lainnya di Jombang.

Ia menyampaikan, terlaksananya kongres pertama kali ini mereduksi struktural atau melengkapi struktural GAS JP pada posisi dalam akta pendirian, yang diawali dengan posisi dewan pengurus pusat dulu berdomisili di Jombang.

Kemudian baru cabang-cabangnya nanti ada beberapa lembaga yang dinaungi GAS JP, di sinilah semangatnya bukan hanya di sektor perburuan tapi ada 9 lembaga di aliansi tersebut.

Di antaranya adalah 5 lembaga Badan Otonom (Banom) seperti Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Indonesia (LBH GASPI), Himpunan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (H3PA), Gabungan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa (GAPESIMA).

Kemudian, ada Koperasi Masyarakat (KOPMAS) beserta Gabungan Serikat Pekerja Industri Umum (GASPERINDUM), dan 4 lainnya termasuk Badan Profesi, Badan Non Profesi, Yayasan serta Perumahan Buruh dan atau Rusunawa.

"Jadi 9 poin ini yang menjadi semangat kita nanti pelan-pelan atau step by step dalam periode 5 tahun. Kita akan progreskan, kita buat program kerjanya mudah-mudahan bisa terlaksana," ungkap Lutfi.

Usai Kongres, GAS JP segera menyusun struktur dalam waktu minimal triwulan dan maksimal 5 tahun. Adapun peogramnya seputar persoalan perburuhan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat menyeluruh, termasuk kesenjangan sosial terkait BPJS serta pangan.

"Habis itu persoalan yang saat ini cukup mencekam apalagi kriminalitas dan lain sebagainya. Ya ini yang harus perlu kita sikapi nanti untuk disampaikan ke pemerintah, mungkin supervisinya lemah atau bagaimana ya kita dorong, karena kita juga prihatin," terang Lutfi.

Sementara PR lainnya untuk GAS JP terkait perjuangan hak-hak normatif yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Paling tidak itu 70 persen sudah dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk UMK, BPJS karena semuanya itu satu kesatuan," bebernya.

Bahkan disebutnya, faktor-faktor yang terjadi itu yang mungkin karena ada kesenjangan sosial, lalu kesenjangan ekonomi. Terutama kesenjangan equality before the low, ada perbedaan dalam perlakuan di hadapan pemerintah dan lain sebagainya.

Hal ini yang membuat dampak krusial sehingga timbul kecemburuan sosial, kecemburuan yang sudah masif, sehingga menjadikan orang itu nekat, jadi berpotensi untuk berbuat yang tidak-tidak.

"Nah ini tugas kita yang paling akan kita prioritaskan supaya meminimalisasi, tumpang tindih gitu loh, soal hak dan lain sebagainya, ya dengan berbagai cara mungkin upaya, non letigasi maupun letigasi itu akan kita lakukan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPD PDI Perjuangan Jatim Akan Telusuri Kasus Irwan Bachtiar Sebelum Ambil Langkah

Ryan Ramadhan — Sun, 16 Feb 2025 18:21:12 +0700

SURABAYA, SJP - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur masih berhati-hati dalam menyikapi kasus yang menjerat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat.

Irwan, yang juga mantan Wakil Bupati Bondowoso, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pada 13 Februari 2025. Namun, DPD PDI Perjuangan Jatim menegaskan akan melakukan penelusuran lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait kepengurusan DPC PDI Perjuangan Bondowoso.

Wakil Kepala Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menegaskan bahwa partai tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kami tentu tidak bisa gegabah. Ada asas praduga tak bersalah yang harus dihormati. Kami akan menelusuri lebih dulu, termasuk melihat bagaimana kebenaran kasus ini dan sejauh mana dampaknya terhadap partai," kata Kanang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (16/2/2025).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa DPD PDI Perjuangan Jatim juga akan menelusuri berbagai aspek terkait Irwan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain atau pengaruh kasus ini terhadap struktur kepengurusan di Bondowoso.

"Kami juga akan melihat lebih dalam, termasuk bagaimana jaringan yang ada di sekitarnya. Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum kami mengambil keputusan lebih lanjut," ujarnya.

Cari Plt yang Paham Dinamika Bondowoso

Terkait kepemimpinan DPC PDI Perjuangan Bondowoso, DPD memastikan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan. Namun, Kanang menekankan bahwa kandidat yang dipilih harus memiliki pemahaman mendalam mengenai situasi politik lokal.

"Plt pasti akan kami siapkan, tapi tentu bukan sembarang orang. Harus yang paham benar dengan kondisi di Bondowoso dan DPC-nya, agar bisa langsung bekerja dan menjaga stabilitas partai di daerah," tambahnya.

Saat ditanya apakah sudah ada nama yang dipertimbangkan, Kanang mengatakan proses pencarian masih berlangsung.

Dengan sikap yang masih berhati-hati, PDI Perjuangan Jatim tampaknya ingin memastikan bahwa langkah yang diambil tidak hanya sesuai aturan internal partai, tetapi juga mempertimbangkan dampak politik yang lebih luas di Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPRD Bojonegoro Sindir Proyek Rp40 Miliar: "Pagar Laut dari Bambu Saja Susah Roboh, Ini Beton kok Mudah"

Abrori — Thu, 13 Feb 2025 19:03:31 +0700

BOJONEGORO, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyoroti ambruknya proyek tanggul senilai Rp 39,6 miliar.

Legislatif mencurigai adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Para wakil rakyat menaruh curiga akan adanya kesalahan perencanaan dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik proyek dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar mengatakan, rusaknya pelindung tebing atau tanggul yang belum berumur 2 bulan itu bukan karena faktor bencana alam.

"Proyek itu hanya bisa dicurigai karena salah perencanaan dan tidak sesuai spek," ucapnya, Kamis (13/2/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku sangat prihatin atas ambrolnya tanggul yang menelan biaya Rp 39,6 miliar dari APBD Kabupaten Bojonegoro itu.

Anehnya, Dinas PU SDA Bojonegoro sebelumnya menyebut proyek tersebut ambrol karena diterjang banjir. Alasan Dinas PU SDA Bojonegoro itu dinilai tidak masuk akal.

Sebab, pemerintah desa setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menerangkan, tidak pernah terjadi banjir di kawasan tersebut.

"Pagar laut dari bambu saja susah dirobohkan, lah ini pagar beton gak diapa-apakan kok roboh," sindirnya.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto. Menurutnya, patut diduga terjadi kesalahan dalam perencanaan proyek tersebut.

"Patut diduga ada kesalahan dalam proses perencanaan dan teknis," kata Sukur Priyanto.

Pihaknya menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, proyek dengan pagu anggaran sebesar itu seharusnya sudah matang mulai dari kajian teknis, perencanaan, hingga pengerjaannya.

"Harus sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan juga," tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Pakar: Efisiensi Anggaran Harus Lindungi Kebutuhan Rakyat seperti Kesehatan dan Pendidikan

M. Farhan — Wed, 12 Feb 2025 19:59:39 +0700

KOTA MALANG, SJP - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tengah menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, kebijakan ini mengundang pro dan kontra.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma) ahli legislative drafting, Fahrudin Andriyansyah, mengungkapkan bahwa Inpres memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, efisiensi anggaran menjadi langkah penting untuk meninjau kembali pengeluaran negara yang tidak langsung berdampak pada masyarakat.

"Penting untuk mengevaluasi belanja-belanja yang kurang prioritas. Namun, perlu diingat bahwa efisiensi ini jangan sampai mengurangi anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat," ujar Fahrudin pada Rabu (12/2/2025).

Fahrudin juga menekankan pentingnya sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, anggaran sektor-sektor tersebut tidak boleh terpengaruh oleh kebijakan efisiensi.

"Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, sama saja melanggar konstitusi," tegas Fahrudin.

Sementara itu, ada pandangan yang mendukung efisiensi belanja di sektor-sektor seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.

"Beberapa anggaran di sektor tersebut memang bisa dipangkas tanpa mengganggu kebutuhan dasar masyarakat," tambahnya.

Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah diharapkan tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga memastikan kualitas hidup rakyat tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Natasha Devianti Diminta Evaluasi Sekolah Negeri di Bojonegoro yang Masih Pungut Uang Gedung

Abrori — Wed, 12 Feb 2025 18:00:37 +0700

BOJONEGORO, SJP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Natasha Devianti mengaku menerima banyak aduan dari konstituennya.

Di antara semua aduan tersebut, yang paling menonjol yaitu perihal adanya pungutan yang masih kerap terjadi di sekolah-sekolah negeri.

Perempuan yang karib dipanggil Sasa itu diminta untuk memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap praktik pungutan berbalut iuran sukarela yang dinilai memberatkan wali murid.

YS, warga Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro mengadu bahwa SMPN terpadu, tempat anaknya sekolah, menarik uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang gedung.

"SPP anak saya Rp150 ribu per bulan, dan ada uang gedung sebesar Rp1,5 juta," ucapnya saat berkeluh kesah pada Sasa, Rabu (12/2/2025).

Fenomena itu dianggap memberatkan bagi para orang tua siswa yang rata-rata berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

YS pun meminta kepada Sasa sebagai anggota Komisi C DPRD Bojonegoro yang membidangi pendidikan, agar mengevaluasi praktik pungutan yang masih ada di lingkungan sekolah.

"Saya menyekolahkan anak di sekolah negeri, agar ringan biayanya. Mohon tarikan di sekolah negeri untuk dievaluasi," harap YS.

Sementara itu Natasha Devianti, atau Sasa mengaku kaget bahwa masih ada sekolah negeri yang menarik uang gedung dan SPP.

Sebab, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012, semua sekolah negeri tidak ada pungutan biaya apa pun.

Sasa berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Pihaknya akan mengonfirmasi Dinas Pendidikan agar segera menindaklanjuti temuan tersebut kepada sekolah yang bersangkutan.

"Nanti segera saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait," tutup anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. (*)

Editor: Ali Wafa

HUT ke&17 Gerindra, Legislator Probolinggo Ini Gelar MBG Mandiri ke Pelajar SD

Rahmad Soleh — Sat, 08 Feb 2025 18:32:36 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, secara mandiri mengadakan program makanan bergizi gratis (MBG) di SDN Tamansari 3 dan SDN Sekarkare, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo Sabtu, (8/2/2025).

Program MBG secara mandiri tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi siswa sekolah dasar agar pertumbuhan dan perkembangan mereka semakin optimal.

Reno Handoyo menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari kepeduliannya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

"Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, kita sedang berinvestasi untuk kemajuan bangsa ke depan," ujar pria yang berdomisili di Dringu ini.

Para siswa terlihat antusias menikmati hidangan bergizi yang disajikan.

Guru dan orang tua murid juga menyambut baik kegiatan ini, mengingat pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan semangat kebersamaan, Reno Handoyo berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan mencakup lebih banyak sekolah di Kabupaten Probolinggo.

"Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia," pungkasnya.

Hingga kini di Kabupaten Probolinggo pelaksanaan MBG masih menunggu juknis. Sedangkan Pemkab Probolinggo sendiri, harus menyiapkan anggaran Rp 10 miliar untuk mendukung program Prabowo Gibran tersebut. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Tetapkan Pemenang Pilkada 2024, KPU Sampang Harap Masyarakat Bersatu Kembali

Fadil — Fri, 07 Feb 2025 21:11:55 +0700

SAMPANG, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menggelar penyampaian usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang terpilih 2024. Jumat (7/2/2025).

Ketua KPU Sampang, Aliyanto mengungkapkan bahwa penetapan itu merupakan tindak lanjut dari ketentuan hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Penetapan tersebut berdasarkan surat dari KPU RI per tanggal 6 Februari 2025. Dan dalam surat tersebut merupakan hasil dari rapat pleno KPU RI, DPR RI komisi II bersama Kemendagri RI.

”Dan keputusan ini juga didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2025," jelasnya, Jumat (7/2/2025).

Dalam kegiatan itu, KPU Sampang secara resmi menetapkan pasangan H. Slamet Junaidi dan KH. Ahmad Mahfudz sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sampang terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2024.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga kondusifitas selama proses Pilkada berlangsung.

Menurut Aliyanto, suksesnya gelaran pilkada di Sampang tidak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan.

“Pilkada telah usai, saatnya kita semua bersatu kembali untuk membangun Kabupaten Sampang lebih baik di masa yang akan datang,” ucapnya.

Sementara itu, juru bicara (Jubir) Jimad Sakteh Amin Arif Tirtana mengungkapkan, dengan selesainya penyelenggaraan Pilkada Sampang, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk kembali bersatu membangun daerah dan menghilangkan sekat-sekat.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan seluruh masyarakat Sampang. Dan meminta masyarakat untuk ikut memberikan sumbangsih dalam pembangunan Sampang yang lebih baik pada 5 tahun mendatang.

”Nantinya, tidak ada lagi kubu 02 dan 01, Pilkada telah usai, saatnya kita semua bersatu kembali untuk membangun Kabupaten Sampang lebih baik lagi,” pungkasnya

Diketahui, dalam penyampaian usulan pengesahan Paslon terpilih pilkada Sampang 2024 itu, turut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Partai Politik, Tim Pendukung, serta pihak terkait lainnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Akademisi Soroti Aksi Vandalisme ‘Adili Jokowi!’ di Malang: Simbol Ketidakpuasan Rakyat

Ashril Hafid — Fri, 07 Feb 2025 19:45:21 +0700

MALANG, SJP — Aksi vandalisme bertuliskan "Adili Jokowi!" yang muncul di berbagai kota, termasuk Malang, Yogyakarta, Solo, Medan, dan Jakarta, menjadi perhatian publik. Tulisan bernada politik tersebut dinilai sebagai wujud ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Wahyudi Winarjo menilai, tindakan vandalisme ini tidak dapat dilihat sebatas kerusakan fasilitas umum, tetapi juga harus dimaknai sebagai simbol ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya.

"Masyarakat Indonesia itu jujur dan apa adanya. Ketika mereka merasa tidak didengar, mereka memilih cara-cara sederhana untuk menyampaikan kekecewaan, meskipun itu sering dianggap melanggar aturan," ujar Wahyudi, kepada SuaraJatimPost.com, Jumat (7/2/2025).

Wahyudi menjelaskan, salah satu pemicu kekecewaan masyarakat adalah persepsi adanya abuse of power selama masa kepemimpinan Jokowi.

Kebijakan seperti percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan dugaan kaitannya dengan konsesi ‘pagar laut’ di sekitar Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 menjadi sorotan masyarakat.

"Masyarakat melihat bahwa ada kecenderungan kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir pihak dibandingkan rakyat banyak. Ini yang membuat mereka merasa bahwa perjuangan pemerintah lebih untuk kelompok tertentu daripada rakyat luas," jelas Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini

Menurutnya, segala upaya hukum yang telah dilakukan masyarakat melalui lembaga-lembaga resmi tidak memberikan hasil yang konkret. Hal ini mendorong sebagian masyarakat memilih aksi seperti vandalisme untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Wahyudi menekankan, pemerintahan Prabowo harus segera merespons situasi ini dengan langkah-langkah transparan dan berkeadilan.

Sikap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat akan menjadi ujian besar dalam membangun kepercayaan publik.

"Pemerintahan Prabowo harus melihat ini sebagai sinyal untuk bertindak cepat. Transparansi dalam mengusut dugaan-dugaan yang ada, termasuk kebijakan masa lalu, akan sangat penting untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aksi vandalisme, meskipun melanggar hukum, merupakan cerminan dari keresahan sosial yang mendalam.

Oleh karena itu, langkah represif terhadap pelaku saja tidak cukup tanpa memperhatikan akar masalah yang memicu tindakan tersebut.

Wahyudi mengimbau pemerintah dan aparat untuk mengambil langkah bijak dalam menangani kasus ini. Sementara pelaku vandalisme perlu ditindak sesuai hukum, pemerintah juga harus mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat yang menjadi dasar munculnya aksi tersebut.

"Ini bukan hanya soal coretan di dinding, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika ini dibiarkan, keresahan sosial bisa meningkat dan berdampak lebih luas," pungkasnya.

Aksi vandalisme "Adili Jokowi!" kini telah menjadi perhatian besar di berbagai daerah. Polisi di beberapa kota, termasuk Malang, Yogyakarta, dan Solo, sedang melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku, sementara publik menunggu langkah konkret dari pemerintah terkait isu-isu yang menjadi sorotan masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ini Harapan DPRD Jatim Dapil XII kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Terpilih

Abrori — Fri, 07 Feb 2025 16:29:59 +0700

BOJONEGORO, SJP - Pelantikan bupati dan wakil bupati Bojonegoro terpilih dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Wahyuni menyampaikan pesan dan harapannya kepada kepala daerah terpilih itu.

Politisi wanita dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII Bojonegoro-Tuban itu berpesan agar bupati dan wakil bupati Bojonegoro terpilih berpihak kepada rakyat.

Selain itu, bupati dan wakil bupati Bojonegoro nantinya juga diharapkan dapat segera membangun sinergi dengan legislatif.

Sri Wahyuni meminta agar mempercepat pembangunan fasilitas publik yang merata, dengan memegang prinsip profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Legislator pendatang baru di level Provinsi Jawa Timur itu menekankan, bupati dan wakil bupati Bojonegoro harus mampu menghadirkan inovasi yang dapat mendorong kesejahteraan rakyat.

"Sebagai Legislator yang mewakili warga Bojonegoro khususnya, dan Jatim pada umumnya, kami berharap Mas Wahono dan Mbak Nurul (bupati dan wakil bupati terpilih) dapat benar-benar berpihak pada masyarakat dan berinovasi untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya, Jumat (7/2/2025).

Dia menambahkan, pemimpin terpilih bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan pemimpin bagi seluruh warga Bojonegoro. Sehingga, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.

"Pemimpin terpilih adalah pemimpin semua rakyat, mari hilangkan sekat perbedaan dalam pemilihan, demi persatuan serta terjaganya toleransi," imbuh Sri Wahyuni.

Dia berharap terjalin sinergi dalam segala lini, baik dalam pemerintahan, legislatif setempat, hingga tataran sipil, demi memastikan kebijakan yang kelak diambil benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen yang ada di Bojonegoro agar dapat bersinergi dengan pemimpin baru, agar dapat memastikan kebijakan yang kelak diambil memang pro rakyat," lanjutnya.

Kabupaten Bojonegoro membutuhkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, figur pemimpin yang bersih, yang mengutamakan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan prioritas pada pelayanan publik.

“Saya yakin itu ada pada Bupati-Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik 20 Februari esok," pungkas Sri Wahyuni. (*)

Editor: Ali Wafa

Dana Transfer Kabupaten Malang Dipangkas, Sanusi Yakin PAD Tembus Rp1 Triliun

Ashril Hafid — Fri, 07 Feb 2025 08:03:50 +0700

MALANG, SJP — Setelah ditetapkan sebagai bupati Malang terpilih, Sanusi tak menunggu lama untuk menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat.

Dia memastikan kesiapannya memimpin Kabupaten Malang bersama wakilnya, Lathifah Shohib. Meski begitu dia sadar ada tantangan besar yang menanti.

Salah satu tantangan yang akan dihadapinya yaitu termasuk pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat Instruksi Presiden (Inpres) tantang penghematan anggaran.

“Kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Memang ada pengurangan sekitar Rp 100 miliar. Tapi saya pastikan program-program prioritas tidak terganggu,” ucapnya usai menghadiri rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Kamis (6/2/2025).

Sanusi mengaku tetap optimistis meski akan terjadi pengurangan dana transfer. Sebab dia yakin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang bisa tembus hingga Rp 1 triliun.

Menurutnya, Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh. Ditambah dengan banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang bisa mengangkat potensi lokal.

Konsep seperti one village one product, dan one village, one destination sudah mulai berjalan. Konsep itu menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Pembangunan Kabupaten Malang akan kami mulai dari desa. Dengan 378 desa dan 12 kelurahan yang ada, semua pihak bisa bergotong royong membangun wilayah masing-masing," tuturnya.

“Gotong royong adalah kunci. Saya ingin kita semua bersatu untuk membawa perubahan nyata di Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Meski tantangan pengurangan anggaran membayangi, Sanusi memastikan fokus pemerintahannya tidak akan berubah.

Empat hal menjadi prioritas utamanya. Yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan pariwisata dan investasi.

Meski demikian, dirinya juga menyadari, bahwa realisasi program tersebut tidak akan berjalan mudah tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

“Ini bukan hanya kerja pemerintah. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Malang ikut terlibat. Karena kita semua yang akan merasakan manfaatnya,” ujar Sanusi.

Sanusi berharap pelantikannya sebagai bupati dan wakil bupati Malang periode 2025-2030 dapat segera terlaksana. Sebab dirinya sudah tidak sabar ingin langsung bekerja dan mengabdi.

Dengan visi dan misi yang sudah jelas, dia berjanji akan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan memastikan Kabupaten Malang bergerak ke arah yang lebih makmur.

“Kita tunggu perintah pusat. Mudah-mudahan segera dilantik, supaya kami bisa langsung bekerja dan merealisasikan apa yang sudah direncanakan,” tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Pasangan RAHMAD Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso

yudistira — Thu, 06 Feb 2025 22:45:39 +0700

BONDOWOSO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon (paslon) Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i (RAHMAD) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bondowoso terpilih periode 2025-2030, Kamis (6/2/3025) malam, di Ballroom Hotel Ijen View.

Keputusan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan dari paslon Bambang Soekwanto dan Mohamad Baqir atau yang biasa disebut BAGUS.

Pantauan di lokasi, sidang pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, turut dihadiri oleh Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ahmad Dhafir.

Setelah dilaksanakan rapat pleno terbuka serta menandatangani berita acara, KPU Kabupaten Bondowoso menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada paslon RAHMAD.

Selain itu, salinan SK penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih juga diserahkan kepada DPRD untuk segera dilaksanakan sidang paripurna.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso terpilih, Abdul Hamid Wahid menyampaikan, kontestasi politik telah dilaksanakan dan telah usai. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh pendukung paslon baik 01 dan 02 agar kembali bergandeng tangan.

"Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bondowoso," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sah, KPU Tetapkan dr. Aminuddin & Ina Buchori Resmi Jadi Wali Kota dan Wawali Kota Probolinggo Terpilih

Rahmad Soleh — Thu, 06 Feb 2025 19:31:18 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - KPU Kota Probolinggo telah resmi menetapkan dokter Aminuddin - Ina Buchori (Amanah) sebagai pasangan wali kota - wakil wali Kota Probolinggo terpilih.

Penetapan ini dilakukan setelah proses gugatan Pilkada Kota Probolinggo 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Acara penetapan paslon terpilih pada Kamis, (6/2/2025) ini berlangsung di gedung Paseban Sena Kota Probolinggo dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, partai politik, dan organisasi lainnya.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menjelaskan bahwa penetapan ini dilakukan setelah proses gugatan Pilkada di MK selesai.

"Hari ini kira gelar rapat pleno terbuka dilakukan untuk menetapkan dokter Aminuddin - Ina Buchori (Amanah) sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Hal ini sesuai mekanisme yang harus dilakukan pasca putusan MK," ujar Radfan.

Surat keputusan juga diserahkan kepada pasangan calon tersebut.

Radfan Faisal menyampaikan rasa syukurnya atas penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Setelah rapat pleno, surat usulan pengesahan akan diserahkan pada DPRD Kota Probolinggo sebagai langkah persiapan sebelum pelantikan.

"Nantinya, pelantikan akan dilakukan pada 20 Februari 2024 secara serentak di Istana Negara," tambahnya.

Pada awak media, dr. Aminuddin juga mengucapkan terima kasih atas suksesnya penetapan mereka sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Mereka siap untuk dilantik dan memulai program serta pembangunan yang telah direncanakan.

"Tentu ini bagian dari proses ya, sebelum nanti benar-benar dilantik. Harapannya ini berjalan dengan baik untuk melayani masyarakat, khususnya Kota Probolinggo," kata Aminuddin yang didampingi wakilnya, Ina Buchori.

Dengan penuh semangat, pasangan calon terpilih ini memastikan siap untuk memimpin Kota Probolinggo ke arah yang lebih baik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

MK Tolak Gugatan Paslon Mandat, Jubir Jimad Sakteh: Kami Sangat Bersyukur

Fadil — Thu, 06 Feb 2025 09:59:16 +0700

SAMPANG, SJP - Gugatan hasil Pilkada Kabupaten Sampang yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ra Mamak–H. Abdullah Hidayat (Mandat) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak memenuhi unsur dan pembuktian untuk diterima.

Putusan tersebut hasil kesepakatan sembilan hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/2/ 2025) malam.

“Permohonan gugatan Pilkada yang diajukan pasangan Mandat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur dan bukti yang kuat,” kata Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo.

Sembilan hakim yang memutuskan menolak gugatan hasil Pilkada Sampang terdiri dari Suhartoyo sebagai ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel P Foekh, M Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Hakim MK lainnya, Daniel P Foekh menyebutkan, dalil yang berkaitan dengan dugaan terstruktur Smsistematis dan masif (TSM) yang disampaikan tim hukum Mandat tidak memiliki bukti kuat.

“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan, MK tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon,” jelasnya.

Dengan begitu, tidak ada relevansi untuk meneruskan permohonan pada pemeriksaan persidangan lanjutan untuk pembuktikan.

Sebab, mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Pilkada di Kabupaten Sampang pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

“Mahkamah telah meyakini kalau pilkada di Sampang dilaksanakan sesuai ketentuan,” pungkasnya

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Paslon Nomor Urut 2, H. Slamet Junaidi dan Ra Mahfudz (Jimad Sakteh), Amin Arif Tirtana mengaku bersyukur setelah menyaksikan hasil putusan MK. Sebab semua gugatan yang disampaikan oleh Pasangan Mandat ditolak.

"Kami bersyukur kepada Allah SWT dan kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada masyarakat Sampang, tim dan relawan yang ikut hadir nonton bareng di sekitar gedung MK," tutupnya (6/2/2025)

Editor: Ali Wafa

MK Tolak Permohonan PHPU Kota Malang, Wahyu&Ali Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2025&2030

M. Farhan — Wed, 05 Feb 2025 18:32:33 +0700

KOTA MALANG, SJP — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan yang diajukan oleh Budhy Pakarti, seorang warga negara Indonesia, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2024.

Permohonan tersebut dianggap tidak dapat diterima setelah melewati tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (5/2/2025) oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan putusan PHPU 2024.

Suhartoyo menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan mengenai tenggat waktu permohonan telah diterima, sementara eksepsi lain serta materi permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak relevan.

“Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2024 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Sebelumnya, pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 atas dugaan pelanggaran rotasi pejabat oleh pasangan calon Wahyu Hidayat, yang dianggap melanggar UU 10/2016 dan Surat Edaran Bawaslu 96/2024. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ini lebih lanjut karena alasan teknis terkait tenggat waktu pengajuan permohonan.

Berdasarkan Keputusan ini Maka Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sah terpilih dan bakal dilantik sebagai Wali Kota Malang periode 2025-2030. (**)

Editor : RIzqi Ardian

Gugur Sudah Gugatan Pilkada Bondowoso, Penetapan Bupati Terpilih Tinggal Tunggu Waktu

Rizqi Ardian — Tue, 04 Feb 2025 20:01:42 +0700

BONDOWOSO, SJP – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Bupati Bondowoso yang dilayangkan oleh Bambang Soekwanto - Gus Moh Baqir (Bagus), pada Selasa (4/2/2025).

Putusan bernomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo, bersama 8 hakim konstitusi lainnya.

Putusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui surat putusan MK yang akan dikirimkan kepada KPU RI, provinsi, kabupaten dan kota.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso tengah menunggu surat putusan dari MK. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU, Divisi Teknis Penyelenggara, Abu Sofyan.

“Kemungkinan surat dari MK turun tanggal 6 Februari yang ditembuskan ke KPU RI, kemudian ke provinsi dan kabupaten atau kota," ucapnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (4/2/2025).

Kendati gugatan tersebut sudah gugur, untuk penetapan pemenang Pilkada 2024, saat ini KPU Bondowoso tetap menunggu keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi.

“Meski Bondowoso telah dismis, namun penetapan Paslon terpilih ini tetap harus menunggu keputusan dari MK, sesuai dengan surat edaran (SE) nomor : 232/PL.02.7-SE/06/2025 dari KPU RI,” tambahnya.

Sementara itu, ketua tim pemenangan pasangan Ra Hamid-Ra As'ad (Rahmad), Ahmad Dhafir mengaku tetap menghormati keputusan dari MK yang bersifat final dan mengikat.

"Jika selama ini ada yang mengatakan suara rakyat yang dicuri. Sekarang sudah terjawab dengan keputusan MK ini," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam PHPU Pilkada Bondowoso dengan nomor register 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, pasangan calon (Paslon) Bagus meminta agar MK memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS di Kabupaten Bondowoso.

Adapun, dugaan perolehan suara TPS yang bermasalah di antaranya, TPS 1 hingga 9 di Desa Mengok Kecamatan Pujer, TPS 1 dan 2 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.

Selanjutnya, TPS 1 di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan. TPS 3 di Desa Cermee, TPS 4 di Desa Suling Kulon dan TPS 7 di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee. Terakhir, TPS 2 di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari. (*)

Editor : Rizqi Ardian

MK Kabulkan Pencabutan Gugatan, KPU Kota Probolinggo dan Wali Kota Terpilih Tunggu Penetapan

Rahmad Soleh — Tue, 04 Feb 2025 18:16:47 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan mengabulkan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kota Probolinggo 2024.

Atas hal itu, pemohon yaitu Perhimpunan Pemilihan Indonesia (PPI) tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan serupa kepada MK.

Sehingga, secara otomatis proses gugatan PHPU pada Pilkada atau Pilwali Kota Probolinggo selesai.

Termasuk pula, pasangan cawali dan cawawali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari dipastikan calon terpilih.

Menanggapi keputusan MK tersebut, Wali Kota Probolinggo terpilih dr. Aminuddin mengaku lega. Sebab putusan tersebut, membuatnya memacu program 100 hari kerja nanti.

"Tentunya rasa ucap syukur Alhamdulillah ya, sebab putusan ini tidak hanya ditunggu oleh tim pemenangan Amanah, melainkan ditunggu oleh masyarakat Kota Probolinggo," ujarnya pada Selasa (4/1/2025).

Pihaknya saat ini tinggal menunggu penetapan dari KPU Kota Probolinggo. Selama proses tunggu, ia terus melakukan sinkronisasi dengan OPD guna menyukseskan program 100 hari kerja.

"Tentunya kami terus menghormati mekanisme dan proses ini. Sehingga nanti insyaallah sesuai aturan juga tanggal 20 Februari pelantikan berjalan dengan baik," tutupnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal mengatakan, sebagaimana putusan sela (dismissal) oleh MK terkait PHPU Pilkada Kota Probolinggo, pihaknya menunggu salinan putusan.

"Salinan putusan dari MK itu jadi dasar untuk melakukan penetapan. Berdasarkan regulasi, penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan," ulasnya.

Rencananya, pihaknya akan melakukan penetapan pada Kamis, 6 Februari 2025.

"Usai KPU lakukan penetapan, maka langkah selanjutnya bukan ranah KPU lagi," tutupnya.

Sehingga, saat ini baik dr. Aminuddin, Wali Kota terpilih maupun KPU sama-sama menunggu.

Pelantikan kepala daerah sendiri, nantinya direncanakan akan digabungkan baik yang tidak bersengketa maupun bersengketa di MK yaitu antara tanggal 18-20 Februari 2025.

Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sebanyak 296 daerah yang non sengketa dan sebanyak 249 daerah terdapat gugatan sengketa berdasarkan data rekapitulasi gugatan Pilkada serentak tahun 2024. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sengketa Pilkada Kota Probolinggo, MK Kabulkan Pencabutan Pemohon

Rahmad Soleh — Tue, 04 Feb 2025 12:45:40 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kota Probolinggo 2024.

Keputusan ini diumumkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Pengucapan Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (4/2/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025," ujar Suhartoyo, Selasa (4/2/2025).

Keputusan ini merupakan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

Dengan keputusan ini, Pemohon, yaitu Pemantau Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo 2024, Saparuddin, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan serupa kepada MK.

Selanjutnya, MK akan mengembalikan salinan permohonan kepada pemohon melalui kepaniteraan MK.

Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan pada Kamis (9/1/2025), pemohon mengemukakan beberapa hal terkait pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Namun kemudian, pemohon memutuskan untuk mencabut perkara tersebut dengan mengajukan surat permohonan pencabutan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemohon tidak hadir dalam sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti pada Senin (20/1/2025).

Hal ini menunjukkan, bahwa pemohon setuju dengan pencabutan perkara yang diajukan sebelumnya.

MK memberikan keputusan ini dengan tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam proses hukum yang berlangsung.

Dengan demikian, penetapan MK terkait penarikan kembali permohonan ini telah menjadi keputusan final yang harus dihormati oleh semua pihak terkait.

Perlu diketahui ada sembilan gugatan yang ditetapkan untuk ditarik kembali termasuk Kota Probolinggo, di antaranya:

Perkara Nomor 10, terkait Pemilihan Bupati Pangandaran, pemohon Ujang Ending Indrawan dan Dadang Sholihat.
Perkara Nomor 22, terkait Pemilihan Bupati Klaten, pemohon Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan.
Perkara Nomor 50, terkait Pemilihan Wali Kota Sawahlunto, pemohon Desi Asta dan Desni Seswinari.
Perkara Nomor 186, terkait Pemilihan Bupati Kapuas, pemohon M Alfian Mawawardi dan Agati Suri.
Perkara Nomor 199, terkait Pemilihan Wali Kota Semarang, pemohon Perhimpunan Pemilih Indonesia.
Perkara Nomor 204, terkait Pemilihan Wali Kota Probolinggo, pemohon Perhimpunan Pemilih Indonesia.
Perkara Nomor 261, terkait Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara, pemohon Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw.
Perkara Nomor 263, terkait Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pemohon Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi.
Perkara Nomor 271, terkait pemilihan Bupati Kepulauan Yapen, Welliam R Manderi dan Yohanes G Raubaba. (*)

Editor: Ali Wafa

Gelar Doa Bersama di 20 Kecamatan, Relawan Muhibbin&Aushaf Kawal Putusan MK

Kuswanto — Tue, 04 Feb 2025 11:36:47 +0700

NGANJUK, SJP - Puluhan koordinator relawan Nganjuk Digdaya menggelar doa bersama secara serentak di halaman Masjid An Nur, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Senin (3/2/2025).

Para relawan dan masyarakat memanjatkan doa ikhtiar dan bermunajat kepada Allah agar diberikan hasil terbaik saat putusan hasil sengketa Pilkada 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, (4/2/2025).

Koordinator Relawan Nganjuk Digdaya, Putut Agus Kardika mengatakan, kegiatan doa bersama itu menjadi bukti bahwa relawan dan masyarakat tetap solid dan mengawal kemenangan pasangan Muhibbin-Aushaf.

“Kesiapan saksi yang akan bersidang di MK, serta dokumen bukti kecurangan telah kami kirimkan. Hal ini sesuai amanah konstitusi dan kami meminta para relawan untuk tetap solid dan menunggu semua keputusan MK,” ujar putut, Selasa (4/2/2025)

Putut menambahkan, acara doa bersama ini merupakan inisiatif relawan dan masyarakat yang selama ini menjadi pendukung militan pasangan Muhibbin dan Aushaf.

Untuk diketahui, sidang Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nganjuk 2024 di Mahkamah Konstitusi akan digelar Selasa (4/2/2025).

Melansir laman mkri.id, sidang digelar di Gedung MKRI 1 lantai 2 memuat agenda pengucapan putusan dan ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Selain di Rejoso, doa bersama juga dilakukan secara serentak di 42 lokasi yang tersebar di 20 kecamatan.

“Hal ini menjadi bukti bahwa semua relawan Nganjuk Digdaya tetap solid. Kami terus mendoakan Gus Ibin dan Mas Aushaf terus diberikan kesehatan. Semoga dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Nganjuk 2025-2029,” tutupnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Bupati dan Wabup Jombang Terpilih akan Dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara

Achmad Fredi — Tue, 28 Jan 2025 16:32:48 +0700

JOMBANG, SJP - Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih, H Warsubi dan Salmanuddin Yazid atau Gus Salman akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Pelantikan keduanya akan berlangsung di Jakarta di hadapan langsung Presiden Republik Indonesia Pravowo Subianto.

Kabar rencana pelantikan tersebut dibenarkan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji.

"Dari surat edaran yang kami terima, untuk pelantikan bupati dan waktu bupati yang nihil sengketa akan dilakukan pada 6 Februari 2025 di Jakarta, oleh presiden," kata Hadi Atmaji dalam pesan diterima wartawan, Selasa (28/1/2025).

Surat edaran tersebut merupakan hasil rapat kerja yang sudah ditandatangani bersama oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umuk (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

"Masih menunggu adanya undangan resmi perihal teknis pelaksanaan pelantikan," ungkapnya.

Merujuk pada surat edaran (SE) tersebut, pelantikan gubernur maupun bupati atau wali kota yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilakukan usai putusan MK. Sementara Kabupaten Jombang tidak ada gugatan sengketa pilkada.

"Jombang tidak ada gugatan," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo menyebut, pelantikan bupati dan wakil bupati Jombang terpilih akan digelar pada 6 Februari nanti.

"Benar, sesuai dengan keputusan Mendagri, KPU, Bawaslu, DPR dan DKPP. Kami sendiri masih menunggu undangan pelantikan resmi," sebutnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang itu menjelaskan, persiapan pelantikan Warsubi dan Gus Salman sudah siap. Pakaian untuk pelantikan sudah disiapkan. Mulai pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan sudah selesai proses penjahitan.

"Jadi semua sudah siap. Sekarang tinggal menunggu undangan pelantikan resmi saja," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Jejak Sejarah: Lahirnya Sarekat Islam Sampang dan Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial

Fadil — Sun, 26 Jan 2025 12:37:03 +0700

SAMPANG, SJP - Sejak era kolonialisme, Kabupaten Sampang tidak pernah dianggap sebagai wilayah sentral, karena ia merupakan bagian dari kerajaan Madura Barat yang pusatnya terletak di Bangkalan. Dengan kedatangan kekuasaan kolonial, otoritas kerajaan mengalami pembatasan yang signifikan, salah satunya dengan memisahkan Sampang dari kekuasaan Bangkalan.

"Secara administratif, pada akhir abad ke-19, Sampang sempat dijadikan kawedanan, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Kabupaten," ungkap Umar Faruk, Tim Ahli Cagar Budaya Sampang, dalam wawancara pada Senin (21/01/2025).

Pemerintah kolonial di Sampang tidak hanya meninggalkan jejak memori kolektif tentang penjajahan. Dampak modernisasi dan industrialisasi juga terlihat dengan berdirinya Pabrik Garam di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah tersebut.

Masuknya awal abad ke-20 menandai penerapan pemerintahan kolonial secara resmi di Madura. Wilayah-wilayah penting mulai dihuni oleh populasi Eropa dalam jumlah besar, yang mengakibatkan eksploitasi hasil bumi Madura secara masif. Masyarakat lokal pun menolak sistem monopoli yang diterapkan oleh pihak kolonial.

"Ketidakpuasan ini menjadi latar belakang lahirnya organisasi keagamaan modern pertama di Madura, yakni Sarekat Islam (SI)," jelas Faruk.

Sementara Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada tahun 1926, SI Sampang sudah terbentuk lebih awal, tepatnya pada tahun 1913. Kemunculannya tidak terlepas dari kemajuan media cetak, seperti koran, yang kian marak di masanya.

Menurut Faruk, keberadaan SI tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga para tokoh terpelajar, seperti Mas Gondosasmito, yang merupakan seorang guru. Ia tergugah dengan ide dan semangat SI yang kritis terhadap kolonialisasi, yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Setelah terlibat langsung dan mengenal tujuan serta ruang lingkup gerakan SI, pelopor SI Sampang, Haji Achmad Syadzili, resmi bergabung.

"Setelah kembali ke Sampang, ia mengajak sekitar 64 anggota untuk bergabung, melampaui syarat minimal pendirian cabang yang hanya memerlukan 25 anggota," jelas Faruk, yang lahir di Sampang pada 4 Februari 1996.

Di saat pendirian SI di Sampang, tiga utusan pusat dipimpin oleh Kyai Mansur mengambil sumpah janji pengurus cabang. Pada kongres SI di Yogyakarta tahun 1914, Haji Syadzili diangkat sebagai komisaris SI Madura dengan pusat di Sampang, bersama Sayid Hasan bin Semit dari Bangkalan.

Lahirnya SI Cabang Sampang disambut dengan antusias oleh masyarakat luas, sehingga mendorong terbentuknya cabang-cabang SI di berbagai daerah, termasuk Pamekasan, Sumenep, dan kepulauan Sapudi.

Perkembangan SI di Madura pada tahun 1914 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gerakan yang berfokus pada nilai-nilai Islam, perekonomian, dan politik tersebut membuat pihak pemerintah Belanda merasa terancam.

"Kami memiliki catatan mengenai pegawai rendahan di Bangkalan yang dipecat karena hubungan mereka dengan SI. Bahkan, ada penolakan terhadap pengesahan SI di Talango, Sumenep," tambah Faruk, yang berasal dari Kedungdung, Sampang.

Anggota SI Sampang berasal dari berbagai kalangan, termasuk petani, pedagang, guru, haji, kiai, hingga kalangan bangsawan yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah Belanda.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, pada bulan Desember 1917, SI Sampang mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memperbaiki layanan transportasi dan menghapus pajak 20 sen bagi carik desa. Selain itu, mereka juga memperjuangkan pendirian koperasi untuk para pedagang dan layanan kesehatan di berbagai daerah, serta peningkatan pendidikan dari Sekolah Tingkat Dua menjadi sekolah kejuruan yang terhubung dengan Pabrik Garam Kalianget Sumenep dan Krampon Sampang serta bengkel Stroomtram Madoera di Kamal, Bangkalan.

SI Madura dapat dikatakan sebagai organisasi keagamaan modern pertama di Madura karena memiliki sistem yang terorganisir dengan baik dan kegiatan yang sistematis.

Meskipun SI Madura tidak bertahan lama dan resmi dibubarkan pada tahun 1922, organisasi ini telah memberikan warisan berharga dalam cara gerakan keagamaan dijalankan dan mempengaruhi banyak permasalahan keumatan di wilayah itu.

"Dalam konteks tersebut, SI Madura telah memulai perlawanan terhadap otoritas pemerintah Belanda dengan pendekatan yang profesional dan elegan," pungkas Faruk, yang lulusan studi S2 Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (*)

Editor : Danu S

Tak Ada Sengketa, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Definitif Dilantik Awal Februari

Choirul Anwar — Thu, 23 Jan 2025 20:02:33 +0700

KOTA BATU, SJP – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu terpilih periode 2024-2029, Nurochman dan Heli Suyanto, dipastikan dilantik pada gelombang pertama pelantikan kepala daerah serentak. Karena tidak ada sengketa hasil Pilkada Kota Batu di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan keduanya akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 mendatang.

Ketua KPU Kota Batu Heru Yulianto pada Kamis (23/1/2025) mengungkapkan, pelantikan gelombang pertama ini adalah untuk kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak terlibat perselisihan hasil di MK.

“Dari hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan pihak terkait lainnya, disepakati pelantikan serentak bagi daerah tanpa sengketa akan digelar pada 6 Februari 2025,” jelasnya.

Ia menjelaskan, keputusan ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan daerah terus berjalan tanpa gangguan. Jika pelantikan ditunda hingga Maret atau April, maka akan berdampak pada pergeserqan dinas dan pelaksanaan anggaran daerah sehingga pelantikan perlu dilakukan secepatnya.

Pelantikan kepala daerah serentak juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Sehingga dengan dilantiknya Nurochman dan Heli Suyanto, diharapkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Batu dapat berjalan optimal.

“Keputusan pelantikan serentak ini menjadi solusi bagi daerah tanpa sengketa. Bagi daerah yang masih menghadapi perselisihan di MK, pelantikan akan dilakukan setelah adanya putusan hukum tetap,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan untuk mekanisme pelantikan bukan lagi menjadi kewenangan KPU Kota Batu karena hanya memiliki kewenangan hingga tahap penetapan pasangan calon terpilih dan menyerahkan SK-nya ke pemerintah daerah.

"Dengan pelantikan serentak ini, Kota Batu diharapkan dapat segera melanjutkan agenda-agenda strategis yang telah direncanakan, sehingga pemerintahan baru dapat bekerja untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pasangan Rijanto&Beky akan Dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara

Rayhan — Thu, 23 Jan 2025 13:01:48 +0700

BLITAR, SJP - Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa dengan rivalnya menemui kepastian. Sesuai surat keputusan terbaru, akan dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 6 Februari 2025.

Keputusan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Komisi 11 DPR-RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sementara yang masih bersengketa menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi membenarkan adanya surat keputusan tersebut. Sehingga Rijanto dan Beky akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Blitar terpilih di Istana Negara Jakarta pada pekan pertama bulan Februari 2025.

Pasangan Rijanto-Beky diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem. Mereka berhasil menggulingkan rivalnya yakni pasangan Mak Rini-Ghoni yang diusung koalisi gemuk yang terdiri dari PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PSI, Demokrat dan PKS.

Alhasil, pasangan nomor urut 1: Babe Rijanto dan Kaji Beky menang dengan perolehan 504.655 suara. Sedangkan nomor urut 2: Mak Rini dan Mas Ghoni mendapat 137.706 suara. Tim pasangan nomor urut 1 mengklaim kemenangannya di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. (*)

Editor: Ali Wafa

Sengketa Pilkada Nganjuk, Dugaan Pelanggaran TSM Dinilai Jadi Alasan Kuat Diskualifikasi

Kuswanto — Wed, 22 Jan 2025 21:46:09 +0700

NGANJUK, SJP – Persoalan status Trihandy dan dugaan pelanggaran yang diduga terstruktur sistematis dan masif (TSM) kembali mencuat sebagai topik penting dalam sengketa Pilkada 2024 Nganjuk.

Beberapa pihak menilai, indikasi pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat menjadi alasan yang cukup kuat bagi pihak berwenang, untuk mendiskualifikasi Trihandy dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Nganjuk di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (17/1/2025) lalu.

Kasus ini bermula, Trihandy diduga melakukan pelanggaran terkait statusnya yang masih aktif sebagai Anggota DPRD Nganjuk, saat mendaftar sebagai paslon di Pilkada Nganjuk 2024. Di mana, ia berpasangan dengan cabup Marhaen Djumadi.

Dugaan pelanggaran perkara tersebut menjadi salah satu materi gugatan yang diajukan cabup-cawabup nomor urut 01, Muhammad Muhibbin-Aushaf Fajr Herdiansyah.

Sejumlah pihak yang terlibat dalam proses seleksi dan pemeriksaan saat di persidangan Jumat (17/1/2025), KPU Nganjuk sebagai pihak termohon menyampaikan pembelaan, bahwa Trihandy telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil rakyat.

Dalam hal ini, beberapa pihak menduga bahwa ada kekeliruan atau bahkan upaya manipulasi yang dilakukan oleh Trihandy dalam rangka memenuhi persyaratan yang ada.

Sementara itu, kuasa hukum KPU, Slamet Santoso, menyebut telah menerima surat pengunduran diri Trihandy tertanggal 25 September 2024, atau sebelum pendaftaran paslon. Surat tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara penerimaan berkas nomor 154.

Di tempat terpisah, pihak Marhaen-Handy melalui kuasa hukumnya, Mursid Murdiantoro turut membantah tuduhan pelanggaran tersebut. Demikian pula Bawaslu Nganjuk, yang menyebut tidak menemukan pelanggaran pemilu dalam perkara administrasi Pilkada ini.

Menanggapi hal itu, mantan Anggota DPRD Nganjuk sekaligus pengamat politik Basori, berpendapat, bahwa perkara status cawabup Trihandy ini menjadi alasan kuat bagi hakim MK untuk menjatuhkan putusan diskualifikasi.

Dikatakan Basori, celahnya antara lain ada di Keputusan KPU Nganjuk yang meloloskan Trihandy sebagai cawabup, di saat pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD diduga belum tuntas.

"Apalagi KPU tidak melakukan cek and ricek terhadap kebenaran surat pengunduran diri tersebut, itu sebuah tindakan melawan hukum," kata Basori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2025). (**)

Editor: Rizqi Ardian

Pasca Pilkada 2024, KPU Bondowoso Evaluasi Kekurangan dalam Sosdiklih

Rizqi Ardian — Wed, 22 Jan 2025 21:01:40 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pasca pelaksanaan Pilkada serentak yagn digelar pada 27 November 2024 silam, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mulai mengevaluasi sosialisasi dan pendidiikan pemilih.

Kegiatan yang digelar pada Rabu (22/1/2025) di Aula Inpari Hotel Grand Padis itu, bertujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dan pendidikan politik yang sudah dilakukan dan titik mana saja kekurangan yang harus diperbaiki oleh KPU.

Divisi Sosial Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bondowoso, Mohammad Makhsun, mengatakan, KPU membutuhkan koreksi dari berbagai pihak dalam setiap tahapan pelaksanaan pesta demokrasi.

“Butuh keterlibatan semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pilkada kemarin. Mulai dari perencanaan sampai menjelang hari H," katanya.

Menurut mantan komisioner Bawaslu ini, KPU Bondowoso hanya memiliki jangkauan jangka pendek dalam memberikan pendidikan politik di kalangan pelajar dan pemilih pemula.

“Selama ini KPU di bagian Sosdiklih, Parmas, hanya melakukan beberapa kegiatan pendidikan politik, baik di lembaga formal maupun non formal,” jelasnya dikonfirmasi usai acara.

Salah satu cara untuk melakukan sosialisasi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kata Makhsum, dengan menyisipkan kegiatan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar melalui program projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5)

“Di dalam program P5 kan ada tema suara demokrasi, di momen itulah KPU menyisipkan pendidikan politik kepada pelajar,” ungkapnya

Berkaitan dengan itu, KPU nantinya ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah belalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), agar bisa berkolaborasi dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Gugatan Pilkada Kota Probolinggo Dicabut, Aminuddin Kebut Sinkronisasi dengan Sejumlah OPD

Rahmad Soleh — Mon, 20 Jan 2025 21:39:14 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Wali Kota terpilih pada Pilkada Kota Probolinggo, dr. Aminuddin menyambut baik dengan dicabutnya permohonan oleh pemohon pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.

Kepada Suarajatimpost, Aminuddin mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut dan sedikit lega meski sesuai mekanisme, putusan akan dibacakan MK pada 11-13 Februari mendatang.

"Sebagai wali kota yang dihasilkan pada Pilkada kemarin, tentu saya mengucap syukur. Alhamdulillah, hasilnya bisa diketahui lebih cepat," ujarnya pada Senin (20/1/2025).

Aminuddin juga menilai, pencabutan gugatan oleh pemohon memandang tidak ada hal yang benar-benar krusial dan mendasar.

"Artinya juga dengan dicabutnya gugatan menguatkan tidak adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya terus menunggu kepastian putusan oleh MK. Termasuk, melaksanakan sinkronisasi dengan Pemkot Probolinggo yakni bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Tentu hal ini makin memfokuskan saya dan Mbak Ina untuk terus melakukan sinkronisasi dengan Pemkot Probolinggo beserta OPD," tambahnya.

Dengan begitu, bisa mempercepat proses pembangunan dan 100 hari pertama nantinya jika sudah dilantik.

Seperti diketahui, Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI), memutuskan untuk mencabut permohonan gugatan dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.

Permohonan dengan nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 itu, sudah digelar dua kali di Jakarta. Namun, pada Senin (20/1/2025) pemohon yakni PPI tidak hadir.

Bahkan, PPI sendiri telah mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan permohonan pada tanggal 10 Januari 2025 atau dua hari setelah sidang pertama pada tanggal 8 Januari 2025.

"Kami, majelis, tidak bisa mengonfirmasi, dan ketidakhadiran (pemohon) bisa kita anggap membenarkan penarikan ini ataukah memang sudah tidak sungguh-sungguh lagi mengajukan permohonan itu," ujar Ketua MK, Suhartoyo, Senin (20/1/2025).

Oleh karena itu, persidangan mengenai PHPU Probolinggo tidak dilanjutkan lagi.

"Untuk (perkara nomor) 204 kami anggap tidak melanjutkan permohonan ini," jelas Suhartoyo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

MK Terima Pencabutan Gugatan oleh PPI pada Pilkada Kota Probolinggo

Rahmad Soleh — Mon, 20 Jan 2025 15:01:24 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menyatakan, majelis hakim telah menerima permohonan pencabutan gugatan dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) wali kota dan wakil wali kota Probolinggo.

Pencabutan permohonan tersebut dilakukan pada Senin (20/1/2025) dalam persidangan kedua yang beragenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak.

Pemohon yang merupakan pemantau pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo 2024, diwakili oleh Saparuddin yang merupakan koordinator nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI), memutuskan untuk mencabut permohonan tersebut dalam persidangan di Gedung II MK.

Persidangan ini dipimpin oleh majelis panel hakim 1 yang terdiri dari Ketua MK, Suhartoyo; Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh; dan Hakim Konstitusi, M. Guntur Hamzah. Termohon dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo.

Dalam persidangan tersebut, pemohon tidak hadir. Sehingga surat pencabutan permohonan yang sebelumnya diajukan dianggap sah. Namun, pihak termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo hadir dalam persidangan.

Oleh karena itu, persidangan mengenai PHPU Probolinggo tidak dilanjutkan lagi. "Untuk (perkara nomor) 204 kami anggap tidak melanjutkan permohonan ini," tambahnya.

PPI sendiri telah mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan permohonan pada tanggal 10 Januari 2024: dua hari setelah sidang pertama pada tanggal 8 Januari 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal.

"Pada sidang kedua ini, majelis hakim mengagendakan konfirmasi atas pencabutan permohonan tersebut pada pemohon. Tapi ternyata, pemohon tidak hadir. Sehingga tidak dapat dikonfirmasi. Majelis berpendapat, pokok perkara 204 tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan," jelas Radfan, Senin (20/1/2025).

Menanggapi kelanjutan perkara tersebut, Radfan mengaku akan menunggu petunjuk selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi maupun KPU RI.

"Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih ada sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan putusan atau ketetapan. Yakni tanggal 11-13 Februari 2024," jelasnya.

Sebelumnya, PPI telah melakukan gugatan terkait PHPU wali kota dan wakil wali kota Probolinggo di MK. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut yaitu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melaksanakan pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota. (*)

Editor: Ali Wafa

Pendaftaran Anggota Dewan Pers Periode 2025&2028 Dibuka, Ini Syarat dan Ketentuannya

Redaksi — Mon, 20 Jan 2025 13:31:57 +0700

SUARAJATIMPOST.COM - Masa bakti anggota Dewan Pers periode 2022-2025 akan berakhir pada bulan Mei 2025 mendatang.

Karena itu, Dewan Pers telah membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA), yang akan melakukan seleksi dan memilih 9 anggota Dewan Pers periode 2025-2028.

Anggota yang akan diseleksi berasal dari tiga unsur: unsur wartawan, unsur pimpinan perusahaan pers, dan unsur tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPA dibantu oleh panitia pelaksana pemilihan.

BPPA Dewan Pers membuka pendaftaran calon anggota Dewan Pers periode 2025–2028. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 Januari 2025, hingga 11 Februari 2025.

Berikut ini beberapa persyaratan menjadi calon anggota Dewan Pers:

A. Syarat Umum:

Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Memiliki integritas pribadi.
Memiliki sense of objectivity dan sense of fairness.
Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
Calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan.
Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers.
Calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers, komunikasi, dan/atau bidang lainnya.

B. Syarat Administrasi:

Surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers.
Bersedia menandatangani dan mematuhi pakta integritas.
Melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, bahwa tidak sedang menjadi terdakwa, terpidana atau mantan terpidana, kecuali terkait kasus pidana memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.
Menyertakan surat rekomendasi dari salah satu organisasi konstituen Dewan Pers.
Menyertakan fotokopi KTP yang masih berlaku.
Menyertakan surat keterangan sehat jasmani dari Dokter.
Menyertakan riwayat hidup (CV).
Menyertakan pas foto berwarna terbaru.
Calon dari unsur wartawan:
a. Berstatus Wartawan Utama berdasarkan data Dewan Pers.
b. Masih menjalankan kerja jurnalistik di perusahaan pers yang memenuhi Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan sudah terdata di Dewan Pers, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penanggung jawab media bersangkutan;
Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari perusahaan pers bersangkutan yang memenuhi Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
Calon dari unsur tokoh masyarakat, membuat surat pernyataan tidak sedang bekerja sebagai wartawan, tidak sedang menjadi pimpinan perusahaan pers, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan bukan pejabat publik.

Format Dokumen:

Pakta integritas dapat diunduh dari laman www.dewanpers.or.id;
Surat keterangan untuk calon dari unsur wartawan atau pimpinan perusahaan pers dapat diunduh dari laman www.dewanpers.or.id;
Surat pernyataan untuk calon dari unsur Tokoh masyarakat bahwa tidak sedang bekerja sebagai wartawan, tidak sedang menjadi pimpinan perusahaan pers, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan bukan pejabat publik, dapat diunduh dari laman www.dewanpers.or.id;
Berkas pendaftaran diterima mulai 20 Januari 2025 hingga 11 Februari 2025 pukul 24.00 WIB melalui email sekretariat@dewanpers.or.id. atau secara fisik pada jam kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB ke alamat: Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504877-75.

BPPA Dewan Pers Periode 2025-2028
Ketua : Bambang Santoso (ATVLI)
Sekretaris : Wienda Parwitasari (PFI)

Anggota:

Bayu Wardhana (AJI)
Gilang Iskandar (ATVSI)
Suwarjono (AMSI)
Herik Kurniawan (IJTI)
M Rafiq (PRSSNI)
Purwanto (SPS)
Makali Kumar(SMSI)
Wayan Sudane (JMSI)
M. Agung Dharmajaya (Anggota Dewan Pers)
Asep Setiawan (Anggota Dewan Pers)
Arif Zulkifli (Anggota Dewan Pers). (**)

Editor: Ali Wafa

Sidang Sengketa Pilkada Nganjuk, Hakim MK : Perolehan Suara Tipis Kemungkinan PSU

Kuswanto — Sun, 19 Jan 2025 19:01:54 +0700

NGANJUK, SJP - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Nganjuk di Mahkamah Konstitusi (MK) Yang berlangsung pada Jumat (17/1/2025) pagi, kembali menarik perhatian.

Pada sidang Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, mengagendakan penyampaikan jawaban dan eksepsi dari pihak termohon (KPU Nganjuk), pihak terkait (paslon Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro) dan Bawaslu Nganjuk.

Saat di persidangan Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra sempat menyinggung soal selisih perolehan suara antara pihak pemohon (Paslon nomor urut 01 Muhammad Muhibbin-Aushaf Fajr) dan pihak terkait (Paslon nomor urut 03 Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro) yang dinilai cukup tipis.

Sehingga, akan berpengaruh signifikan seandainya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Nganjuk.

"Walaupun selisihnya relatif sedikit. Karena ini tidak sedikit-sedikit amat ya. Di luar ambang batas juga. Tapi masih dalam jangkauan yang wajar lah. Kalau misalnya diulang (PSU) di beberapa TPS, itu kemungkinan akan bisa signifikan pengaruhnya," papar Saldi Isra.

Menurut Saldi saat sesi mendengar jawaban dari Bawaslu Nganjuk. Namun ia juga menggarisbawahi, bahwa hal itu bukan berarti pihaknya tidak menilai perkara-perkara yang lain.

Untuk diketahui, Paslon Gus Ibin-Aushaf selaku pemohon pada sidang sebelumnya, menyampaikan pokok perkara gugatan yang dibagi menjadi tiga klaster.

Pertama terkait dugaan pelanggaran administrasi Cawabup nomor urut 03, Trihandy Cahyo Saputro.

Kedua terkait dugaan pelanggaran Paslon nomor urut 03 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan pejabat, ASN hingga para kepala desa.

Ketiga, terkait kejanggalan data kehadiran pemilih di TPS, kotak suara tak bersegel, hingga dugaan penggelembungan suara.

Sementara itu, Ketua KPU Nganjuk Arfi Musthofa melalui kuasa hukumnya, Slamet Santoso menyinggung soal legal standing pemohon.

Slamet menyebut bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, ambang batas permohonan sengketa pilkada adalah 0,5 persen dari total suara sah Pilkada Nganjuk 2024, yakni 636.626 suara dari total 1.148.611 jiwa pemilih.

"0,5 persen dari total suara sah itu adalah 3.193 suara. Sedangkan selisih suara terbanyak dengan suara pemohon itu adalah 12.183 jiwa, Yang Mulia. Sehingga melebihi ambang batas," terang Slamet.

Adapun dalam pokok perkara gugatan, Slamet juga menjawab soal dugaan pelanggaran Cawabup nomor urut 03 Trihandy Cahyo Saputro, yang disebut masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

Slamet menyebut bahwa KPU Nganjuk telah mendapatkan dokumen pernyataan pengunduran diri Trihandy sebagai anggota DPRD Nganjuk. Menurutnya, surat pengunduran diri tertanggal 25 September 2024 tersebut dituangkan ke dalam berita acara penerimaan berkas nomor 154.

Kasus ini mencuat setelah salah satu pasangan calon mengajukan gugatan terkait dugaan adanya pelanggaran dan ketidakberesan dalam proses pemilu, termasuk masalah distribusi surat suara dan daftar pemilih tetap yang dinilai tidak valid.

Pihak penggugat merasa bahwa meskipun selisih suara yang terhitung sangat tipis, namun potensi kecurangan atau kesalahan teknis dapat memberikan dampak yang besar terhadap hasil pemilihan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jelang Sidang Lanjutan, KPU Kota Probolinggo Minta MK Tolak Permohonan Pemohon

Rahmad Soleh — Fri, 17 Jan 2025 18:16:39 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo tahun 2024 pada Senin (20/01/2025) nanti.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo sudah menyiapkan jawaban mereka dengan mengajukan eksepsi.

Dalam eksepsi tersebut, KPU mengajukan permohonan kepada MK untuk menolak permintaan dari pihak pemohon. Yaitu Perhimpunan Pemilihan Indonesia (PPI).

Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal mengaku sudah menyiapkan jawaban. Termasuk menyiapkan pernyataan eksepsi atau keberatan terhadap klaim yang diajukan oleh PPI.

Jawaban dari KPU Kota Probolinggo disusun bersama dengan kuasa hukum mereka, serta daftar alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan pemohon.

"Semua dokumen yang diperlukan, baik jawaban maupun alat bukti, sudah disiapkan dengan matang," ujar Radfan Faisal, Jumat (17/01/2025).

Jawaban tersebut telah diserahkan kepada MK sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat 1 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa jawaban harus diserahkan paling lambat satu hari kerja sebelum persidangan.

"Dikarenakan sidang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025, maka jawaban beserta alat bukti sudah diserahkan pada tanggal 17 Januari 2025," tambah Faisal.

Pihaknya menegaskan, jawaban yang sudah disiapkan KPU Kota Probolinggo terdiri dari 18 halaman dilengkapi dengan daftar alat bukti yang relevan.

"Belum termasuk dokumen-dokumen alat bukti. Daftar alat bukti dan alat bukti tersebut tidak disampaikan dalam satu dokumen yang sama," urainya.

Selain menjawab pokok permohonan, KPU juga menyertakan petitum sebagai penegasan terhadap jawaban yang disampaikan.

"Dalam eksepsi kami, kami berharap agar majelis hakim dapat mengabulkan eksepsi yang kami ajukan," tambahnya.

Adapun pokok permohonan yang diajukan: pertama, menolak seluruh permohonan dari pemohon.

Kedua, menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 366 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024 adalah sah.

Sebelumnya, PPI telah mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada Kota Problinggo tahun 2024 ke MK.

Terdapat 10 pokok perkara yang diajukan oleh PPI. Termasuk pembatalan Keputusan KPU Kota Probolinggo mengenai penetapan hasil suara calon wali kota dan wakil wali Kota Probolinggo tahun 2024. (*)

Editor: Ali Wafa

Vinanda–Gus Qowim Gelar Tasyakuran usai Ditetapkan sebagai Pemenang Pilwalkot Kediri

Wawan One — Mon, 13 Jan 2025 09:31:07 +0700

KOTA KEDIRI, SJP – Vinanda Prameswati menggelar tasyakuran atas terpilihnya sebagai wali kota Kediri periode 2025-2030. Acara itu digelar di Perumahan Jenggolo Indah 1, Kelurahan Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Ahad (12/1/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat, tokoh masyarakat, hingga tetangga sekitar. Pejabat yang hadir di antaranya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, Firdaus; Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Sudjono Teguh Wijaya beserta anggota dewan lainya.

Sementara dari perwakilan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri yang hadir yakni Seketaris Daerah (Sekda) Kota Kediri, Bagus Alit. Dia hadir bersama sejumlah kepala dinas serta piranti perangkat kelurahan dan kecamatan.

Vinanda Prameswati mengatakan, acara pengajian dan tasyakuran itu digelar sebagai wujud rasa syukur dirinya bersama Gus Qowimmudin atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk memimpin Kota Kediri selama 5 tahun ke depan.

“Ada banyak tamu undangan yang hadir di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota dewan, ketua partai serta beberapa elemen masyarakat lainya,” ucapnya, Ahad (12/1/2025).

Vinanda berharap, acara pengajian sekaligus tasyakuran itu dapat mempererat tali silaturahmi dan ikatan persaudaraan, serta memperkuat rasa ukuwah islamiyah. Dia juga memohon doa restu dan mengajak semua pihak bersinergi.

“Mari kita bersama sama bersinergi mewujudkan Kota Kediri lebih mapan. Kalau kompak, saya percaya Kota Kediri bisa lebih maju lagi,” harapnya.

Wakil Wali Kota Kediri terpilih, Gus Qowimmudin juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Kota Kediri.

“Semoga dengan rasa syukur ini dapat menambah kenikmatan kita untuk lebih taat lagi kepada Allah,” ujarnya, Ahad (12/1/2025).

Sementara itu Dony Kurniawan, selaku ketua tim pemenangan menjelaskan, acara ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Vinanda untuk menyampaikan rasa hormat dan rasa syukur usai ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Kediri terpilih periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri.

“Semoga melalui kegiatan pengajian malam ini mbak Vinanda Prameswati dan Gus Qowim nantinya diberikan kelancaran saat menjabat selama periode 2025-2030,” kata Dony, Ahad (12/1/2025).

Sekda Kota Kediri, Bagus Alit turut memberikan sambutan dalam acara tersebut. Dia atas nama Pemkot Kediri mengucapkan selamat atas terpilihnya Vinanda Prameswati dan Gus Qowimmudin sebagai wali kota dan wakil wali kota Kediri.

“Semoga Kota Kediri dengan kepemimpinan mbak Vinanda dan Gus Qowimmudin dapat menjadikan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dengan kepemimpinan beliau berdua, dapat menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Kota Kediri,” ucapnya, Ahad (12/1/1015).

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan tausiah dari KH Abdul Hamid Abdul Qadir. Kemudian dilanjut pembacaan selawat. Lalu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri, KH Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab. (**)

Editor: Ali Wafa

Pengamat Politik Sebut Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Ganggu Pemerintahan

Syaiful Aries — Sat, 11 Jan 2025 22:33:42 +0700

MOJOKERTO, SJP – Pengamat politik dari lembaga Surabaya Survey Center (SSC), Iksan Rosidi berpandangan penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 hingga bulan Maret 2025 mendatang, tak pelak membawa beberapa konsekuensi pada jalannya roda pemerintahan di daerah.

Secara administratif penundaan ini tidak terlalu signifikan berpengaruh, sebab terdapat peraturan presiden (Perpres) yang menaunginya. Artinya, operasional pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung seperti biasa, di bawah kendali penjabat (Pj) kepala daerah, sebelum kepala daerah terpilih dilantik.

Kendati demikian, Iksan menyebut, secara substantif penundaan pelantikan kepala daerah membawa pengaruh kurang baik yang cukup signifikan.

“Secara substansi, tujuan adanya pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penundaan pelantikan ini tentu saja membawa pengaruh signifikan,” katanya kepada suarajatimpost.com, Sabtu (11/1/2025).

Menurutnya, Pj kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan-keputusan strategis dalam hal penataan anggaran daerah, penataan SDM pejabat daerah serta hal lain yang berkaitan dengan nomenklatur pembangunan di daerah.

“Sebelum kepala daerah terpilih dilantik, proses pembangunan di daerah tersebut tidak dapat optimal. Keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diambil,” ujarnya.

Dirinya berpandangan, penundaan pelantikan lebih dari 2 bulan ini juga berimbas pada tertundanya realisasi janji-janji politik kepala daerah yang sebelumnya dijanjikan saat kampanye.

“Secara substansi ada hak-hak masyarakat yang terganggu akibat penundaan ini demi mengejar asas formalitas Pilkada serentak,” ungkapnya.

“Belum lagi, masalah yang akan timbul jika dalam proses sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), pihak penggugat yang menang, bukankah akan ada proses administratif susulan oleh KPUD yang tentu akan memakan waktu, apakah ini sudah diantisipasi, untuk menghindari adanya penundaan pelantikan lagi?,” sambung dia.

Berdasar pada prinsip itu, ia menilai seharusnya kepala daerah yang tidak bersengketa tidak perlu menunggu keputusan MK untuk dilantik. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat ada hak masyarakat dan ada kepentingan masyarakat yang lebih luas daipada sekedar formalitas.

“Sebaiknya pelantiian kepala daerah di daerah-daerah yang tidak terdapat sengketa hasil pilkada tidak perlu menunggu keputusan MK, dan segera dilantik demi kepentingan pembangunan yang lebih luas,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pelantikan Kepala Daerah di Mojokerto Tertunda Meski Tanpa Gugatan MK

Syaiful Aries — Sat, 11 Jan 2025 19:44:28 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pelantikan Kepala Daerah di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto diundur meski tanpa ada peradilan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pelantikan bupati dan wali kota digelar pada 10 Februari 2025.

Namun harus dibatalkan pada bulan Maret 2025, karena masih ada sejumlah daerah yang masih dalam peradilan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), hal tersebut berdampak pada daerah lain meskipun pilkada di daerah tersebut berjalan tanpa gugatan.

“Selesainya penyelesaian di MK selesainya sekitar pertengahan Maret, sehingga pelantikan juga dilaksanakan pada bulan tersebut,” kata Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Abshar, Sabtu (11/1/2025).

Senada dengan KPU Kabupaten Mojokerto, pelantikan akan digelar serentak setelah berlangsungnya pilkada di MK rampung.

Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhari mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pilkada yang dilakukan KPU hanya sampai penetapan calon pasangan terpilih.

Setelah itu, sambung dia, KPU akan mengirimkan berita acara dan surat keputusan ke DPRD Kabupaten Mojokerto untuk diteruskan ke Gubernur Jawa Timur untuk proses pelantikan.

Diakui olehnya, pelantikan digelar serentak diperkirakan pada bulan Maret 2025 ini, namun belum mengetahui ketetapan tanggal yang pasti, karena masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

“Menunggu perubahan Perpres,” tandasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Mirip Janji Khofifah, Gus Barra akan Fokus Atasi Banjir di 100 Hari Kerjanya

Syaiful Aries — Sat, 11 Jan 2025 16:02:45 +0700

MOJOKERTO, SJP – Setelah ditetapkan sebagai bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto pada Kamis (9/1/2025) lalu, Muhammad Albarra atau Gus Barra berjanji akan fokus pada penanganan banjir.

Penanganan banjir disebut sebagai program prioritas dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai bupati Mojokerto. Tim khusus akan dibentuk. Karena untuk saat ini, penanganan banjir dianggap sebagai persoalan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.

“Kami akan berdiskusi dengan tim untuk menentukan langkah seratus hari ke depan. Fokusnya banyak. Baik di bidang pendidikan, maupun kesehatan. Yang paling mendesak adalah masalah banjir,” ucap Gus Barra, Sabtu (11/1/2025).

Dia akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan beberapa pihak, agar persoalan banjir segera teratasi. Pihaknya tak menginginkan banjir di Kabupaten Mojokerto terus menjadi momok tahunan bagi warga.

Selain penanganan banjir, Gus Barra juga berjanji akan mengaktifkan kembali program jaminan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dinonaktifkan pada tahun 2023 lalu.

“Pengaktifan kembali 92 ribu warga penerima BPJS Kesehatan gratis melalui program KIS,” tandasnya.

Janji Gus Barra Mirip dengan Janji Khofifah

Tidak hanya Gus Barra, sebelumnya Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih, Khofifah Indar Parawansa juga berjanji akan lebih serius menangani banjir. Terutama di wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto yang setiap tahun menjadi langganan banjir.

Langkah pertama yang akan dilakukannya, yaitu mitigasi bencana. Pihaknya akan berupaya mengantisipasi datangnya bencana dan segera melakukan penanganan, baik saat maupun setelah bencana banjir terjadi.

Khofifah mengatakan, sebelum musim hujan tiba, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak pengampu penanggulangan bencana secara intens. Koordinasi itu dimaksudkan untuk memutuskan skema mitigasi perubahan musim.

“Setiap sebelum musim hujan, selalu dilakukan apel mitigasi oleh kabupaten kota, oleh TNI-Polri. Kita melakukan mitigasi terjadinya perubahan musim,” ucapnya saat menghadiri sebuah acara pertemuan relawan di Kabupaten Jombang, Sabtu (28/12/2024) lalu.

Namun demikian, dalam implementasi program mitigasi bencana, pihaknya juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tetap bergotong-royong. Mulai dari menjaga kebersihan sungai dari sampah, hingga mencegah pendangkalan sungai.

Untuk memaksimalkannya, Khofifah berjanji akan menginstruksikan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) untuk melakukan pencegahan. Seperti membersihkan sungai dari sampah dan eceng gondok yang tumbuh subur di bantaran sungai.

“Intensitas hujan dengan debit tinggi yang menyebabkan banjir bahkan longsor. Kita punya tradisi gotong-royong kerja bakti. Biar tidak terjadi pendangkalan sungai,” ujar ketua Pimpinan Pusat (PP) Muslimat itu.

Saat pemkab dan pemkot tidak bisa melakukan normalisasi sungai secara manual, Khofifah berjanji akan menurunkan ekskavator di titik sungai yang dinilai rawan dan membutuhkan penanganan dengan cepat menggunakan alat berat.

“Saya turun saya bawa ekskavator, misal tidak bisa dilakukan. Makanya harus ada normalisasi. Apa yang terjadi pada pendangkalan ini, harus kita lakukan evaluasi bersama," kelakarnya.

Tidak hanya normalisasi sungai, Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) itu juga berjanji akan memperbaiki pintu air, bila diperlukan. Seperti Dam Sipon yang berlokasi di Desa Ngingasrembyong.

Khofifah menjelaskan, persoalan banjir yang terjadi di Desa Tempuran dan Desa Ngingasrembyong beberapa waktu yang lalu, disebabkan oleh tersumbatnya pintu air dan pendangkalan sungai.

Selain itu, banjir itu terjadi hingga sepekan, lantaran eskavator tidak bekerja secara maksimal. Eskavator yang menormalisasi sungai dan mengangkat eceng gondok hanya beroperasi selama 4 jam.

“Itu katanya ada eskavator yang bekerja hanya 4 jam sehari. Mestinya dimaksimalkan 24 jam. Biar lebih cepat. Problemnya seperti itu,” tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Resmi Jadi Wali Kota Terpilih, Cak Nur Ajak Dua Rivalnya Bersatu Bangun Kota Batu

Choirul Anwar — Fri, 10 Jan 2025 15:01:22 +0700

KOTA BATU, SJP - Setelah resmi terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Batu periode 2024-2029, pasangan Nurochman dan Heli Suyanto (NH) mengajak dua rival politiknya bersatu membangun Kota Batu.

Nurochman mengaku akan segera bersilaturahmi dengan pasangan Firhando Gumelar dan H. Rudi (GURU), serta Krisdayanti dan Kresna Dewanata Prosakh (KriDa). Ide dan gagasan dari kedua pasangan calon (paslon) itu dinilai sangat penting untuk membangun Kota Batu.

“Kami akan berkomunikasi lebih lanjut untuk menyatukan konsep pemikiran yang dapat diaplikasikan bersama. Tujuannya jelas: demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu," ucap pria yang karib dipanggil Cak Nur itu, Jumat (10/1/2025).

Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurutnya, kontestasi politik sudah selesai. Kini saatnya semua pihak bersatu demi menciptakan Kota Batu yang lebih baik.

“Kami mengajak semua pihak menjaga kondusifitas wilayah. Mari tinggalkan perbedaan politik dan fokus membangun kota tercinta ini bersama-sama,” tambahnya.

Cak Nur dan Heli Suyanto memaparkan program prioritas mereka. Salah satunya yaitu Sembilan Nawa Bhakti Utama. Program ini meliputi kenaikan insentif untuk pekerja sosial, perangkat pemerintahan nonstruktural, serta guru tidak tetap (GTT).

Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dia memiliki program 1.000 sarjana dari desa. Kemudian mengoptimalkan laboratorium pertanian untuk membantu petani. Program lainnya yaitu menurunkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 30 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun 2025.

“Kami ingin program-program ini menjadi solusi nyata bagi masyarakat Kota Batu. Dengan dukungan semua pihak, insyaallah kita bisa mewujudkannya,” tutup Cak Nur. (*)

Editor: Ali Wafa

Ribuan Warga Pasuruan Antusias Hadiri Tasyakuran Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Isbianto Hari Utomo — Fri, 10 Jan 2025 13:19:23 +0700

PASURUAN, SJP — Ribuan masyarakat Pasuruan menghadiri acara tasyakuran penetapan Rusdi Sutejo dan Shobih Asrori sebagai bupati dan wakil bupati Pasuruan terpilih, Kamis (9/1/2025) malam.

Tasyakuran ini digelar di Cafe Kopi Langit, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji. Tasyakuran kali ini dimeriahkan oleh penampilan Tasya Rosmala dan Laila Ayu KDI, serta MS Padhang Howo.

Rusdi Sutejo menyampaikan rasa syukurnya karena perjalanannya bersama Gus Shobih diberikan kelancaran hingga tahap akhir pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Allhamdulilah, hari ini saya dan Gus Shobih ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang hadir dalam acara malam ini,” ucap pria yang karib dipanggil Mas Rusdi itu, Kamis (9/1/2025).

Mas Rusdi berjanji akan membawa Kabupaten Pasuruan lebih maju, sejahtera dan berkeadilan. Dia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Pasuruan.

"Mari bersama-sama membawa Pasuruan ini tidak kalah dengan daerah tetangga dalam segala aspek,” ujarnya.

Suryono Pane, penyelenggara acara menuturkan, acara tasyakuran tersebut bentuk rasa syukur dan doa agar Mas Rusdi dan Gus Shobih bisa mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan.

"Anggota DPRD Fraksi Gerindra dan semua masyarakat yang hadir di acara tasyakuran berharap bisa membawa aspirasi dan amanah pada pasangan bupati Pasuruan terpilih" tambahnya. (**)

Editor: Ali Wafa

100 Hari Kerja, Vinanda & Gus Qowim Bakal Realisasikan Program 7 Sapta Cita

Novira Kharisma — Thu, 09 Jan 2025 21:41:56 +0700

KEDIRI, SJP - Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri periode 2024-2029 oleh KPU Kota Kediri.

Dalam 100 hari kerjanya, Vinanda dan Gus Qowim memastikan akan langsung merealisasikan program 7 Sapta Cita secara bertahap. Menyesuaikan dengan APBD yang telah disusun pemerintah saat ini.

“100 hari tentunya kita akan langsung merealisasikan program Sapta Cita kami. Pastinya akan disesuaikan dengan APBD yang sudah ditetapkan saat ini dan itu juga poin per poin, tidak bisa langsung,” kata Vinanda, Kamis (9/1/2025).

Sapta Cita tersebut di antaranya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Lalu, ada program produktif, kreatif dan inovatif yang mencakup dunia pendidikan dan pengembangan usaha dan UMKM.

Mereka juga memastikan akan mewujudkan pemerintah yang cepat dan tepat melalui beberapa program, serta peningkatan infrastruktur.

Saat ini, alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga tersebut, bersama Gus Qowim masih terus menyapa masyarakat. Dia juga ingin mengetahui perkembangan terkini di Kota Kediri. Semua dilakukan pasangan muda dan tokoh agama ini demi kemajuan Kota Kediri.

“Tentunya kami akan terus mendatangi undangan masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tujuannya untuk menjaring aspirasi yang nantinya untuk kemajuan Kota Kediri,” tandas Vinanda. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ini Jadwal dan Tahapan Pelantikan Bupati Jombang Terpilih

Achmad Fredi — Thu, 09 Jan 2025 19:46:29 +0700

JOMBANG, SJP - Usai mendapat penetapan bupati dan wakil bupati terpilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang tahun 2024, pasangan Warsubi - Salmanuddin Yazid atau Gus Salman tinggal menunggu jadwal pelantikan.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji menyampaikan, rencana pelantikan bupati terpilih dimungkinkan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

"Jadwal pelantikan awalnya itu 20 Februari 2025, tapi sepertinya mundur jadi 23 Maret 2025," kata Hadi Atmaji kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).

Berdasar informasi yang disampaikan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pelantikan bupati terpilih Jombang, akan dilaksanakan usai pelantikan Gubernur Jawa Timur terpilih.

"Dimungkinkan pelantikan gubernur terlebih dahulu, pada tanggal 13 Maret, baru untuk pelantikan bupati tanggal 23 Maret," terang Ketua DPC PKB Jombang itu.

Alumnus Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang itu menyebut, pihak DPRD Jombang juga akan menjadwalkan sidang paripurna penetapan, baru mengajukan pelantikan.

"Melalui paripurna penetapan, bulan ini, cuma di Banmus kemarin belum teragendakan. Karena, kita tidak tahu tanggal berapa ditetapkan. Paripurna penetapan dahulu baru mengajukan untuk dilantik," terang Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menetapkan pasangan H Warsubi dan Salmanuddin Yazid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kamis (9/1/2025).

Acara penetapan itu berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Jombang di Jalan KH. Romli Tamim, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Kegiatan itu dihadiri oleh Warsubi dan Salman berikut pimpinan partai koalisi pendukungnya.

Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur mengatakan, kegiatan penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih, merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian tahapan Pilkada Jombang 2024.

Hasilnya, menetapkan Paslon nomor urut 2, Warsubi dan Salman, sebagai pemenang dalam Pilkada Jombang 2024 dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen. KPU Jombang memastikan tidak ada keberatan dari masing-masing pihak prinsipal.

Selanjutnya, KPU Jombang akan meneruskan hasil penetapan bupati dan wakil bupati Jombang terpilih kepada pemerintah untuk kemudian diagendakan kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan.

"Mekanismenya kami masih menunggu. Termasuk penjdwalan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Kota Kediri Resmi Tetapkan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Novira Kharisma — Thu, 09 Jan 2025 19:30:16 +0700

KEDIRI, SJP - KPU Kota Kediri resmi menetapkan pasangan Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri terpilih periode 2024-2029, Kamis (9/1/2025).

Rapat Pleno Terbuka yang berlangsung di Grand Surya Hotel Kediri hari ini sekaligus mengakhiri rangkaian proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu.

"Alhamdulillah, seluruh tahapan rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah sukses digelar dengan lancar, sukses dan damai," kata Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian.

Proses selanjutnya adalah pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih yang menurut Reza menjadi kewenangan dari Mendagri, melalui Pemerintah Kota Kediri. Yang pasti, Penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini dapat digelar setelah tidak ada sengketa.

"Untuk register dari MK juga sudah ada, maka kami bisa melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri tahun 2024-2029," tandasnya.

Sementara itu, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan kepercayaan untuk mereka, hingga menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Dalam pidatonya Vinanda menyebut, kepercayaan kepercayaan masyarakat itu merupakan amanah yang mereka emban dengan penuh tanggung jawab.

“Kami berkomitmen untuk membawa Kota Kediri menuju masa depan yang lebih baik, dengan visi mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN, bermartabat, dan mampu bersaing sejajar dengan daerah terbaik lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Tanpa dukungan dan partisipatif aktif dari seluruh masyarakat, lanjut Vinanda, maka Kota Kediri yang lebih baik tidak akan terwujud.

“Kami tidak dapat melakukannya sendiri. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, kita bisa mewujudkan Kota Kediri yang lebih baik,” imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Petahana Tumbang, Fawait&Djos Ditetapkan Jadi Bupati Jember

M Rochul Ulum — Thu, 09 Jan 2025 18:32:08 +0700

JEMBER, SJP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember telah menggelar rapat pleno penetapan Bupati -Wakil Bupati Jember. Pasangan Fawait-Djoko, resmi ditetapkan sebagai bupati usai menumbangkan calon petahana Hendy-Firjaun.

Dari data yang diumumkan sebelumnya pada Kamis (5/12/2024), Paslon nomor urut 2 Fawait-Djoko meraup suara sebesar 588.761 atau 54,30 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 01, Hendy-Gus Firjaun mendapatkan suara sebanyak 495.499 atau 45,70 persen.

Jarak waktu penetapan bupati dari rapat pleno rekapitulasi cukup lama. Ketua KPU Jember, Dessi Anggraeni menyatakan, penetapan kepala daerah terpilih memang dilaksanakan secara serentak di tanggal 9 Januari 2025.

“Penetapan untuk kepala daerah terpilih Pilkada serentak 2024 memang dilaksanakan serentak. Terkhusus untuk Kabupaten dan Kota yang tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), termasuk Jember,” katanya, Kamis (9/1/2025).

Dessi menguraikan, di Jember tidak ada PHP, sehingga harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara, untuk kota lain yang terjadi PHP, maka akan melakukan penetapan bupati terpilih pada Maret 2025 nanti.

“Jember mengikuti mekanisme itu, yang memang dilaksanakan setelah 3 hari kami mendapatkan surat dinas dari KPU RI. Untuk Kabupaten Kota lain yang masih ada PHP, penetapannya masih bulan Maret 2025 nanti,” ujarnya.

Pihaknya sudah menyelenggarakan Pilkada sesuai ketentuan. Semuanya telah disampaikan secara terbuka dalam rapat pleno yang diselenggarakan hari ini.

“Semua sudah kami tuangkan dalam SK yang dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan hari ini,” ucapnya.

Penetapan ini menjadi akhir dari perhelatan yang dimulai dari pertengahan 2022. Jadi, KPU sebagai penyelenggara teknis, kegiatan ini merupakan rangkaian perhelatan terakhir.

"Bisa dikatakan penetapan ini sebagai penutup tahapan yang sudah kita mulai dari pertengahan 2022 dan berakhir di awal tahun 2025,” terangnya.

Untuk pelantikan bupati yang akan dilaksanakan pada Maret 2025 nanti, kata Dessi, hal itu sudah di luar wewenangnya.

“Untuk selanjutnya pelantikan sudah di luar kewenangan kami,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ditetapkan sebagai Bupati Terpilih, Warsubi Mulai Sinkronkan Visi Misinya dengan Program Pemkab Jombang

Achmad Fredi — Thu, 09 Jan 2025 14:03:09 +0700

JOMBANG, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menetapkan pasangan H Warsubi dan Salmanuddin Yazid sebagai bupati dan wakil bupati Jombang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kamis (9/1/2025).

Sementara itu, pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Yang hadir hanya perwakilan partai koalisi pendukungnya. Yakni ketua Partai Demokrat Jombang dan dua orang liaison officer (LO) pemenangan Mundjidah-Sumrambah.

Hasilnya, menetapkan paslon nomor urut 2, Warsubi dan Salman, sebagai pemenang dalam Pilkada Jombang 2024 dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen. KPU Jombang memastikan tidak ada keberatan dari masing-masing pihak prinsipal.

KPU Jombang telah menyampaikan surat undangan kepada Mundjidah dan Sumrambah secara patut. Termasuk kepada masing-masing partai pendukungnya. Namun, paslon nomor urut 1 itu tetap tidak hadir.

"Kami sudah melayangkan undangan secara patut dengan segala hormat. Tapi tadi dari masing-masing partai politik hadir," ucap pria yang akrab dipanggil Udi itu, Kamis (9/1/2025).

Walaupun tidak dihadiri oleh paslon nomor urut 1, KPU Jombang tetap melanjutkan penetapan hasil Pilkada 2024. Karena secara prinsip, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jombang, partai politik dan paslon nomor urut 2 telah hadir.

Selanjutnya, KPU Jombang akan meneruskan hasil penetapan bupati dan wakil bupati Jombang terpilih kepada pemerintah untuk kemudian diagendakan kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan.

"Mekanismenya kami masih menunggu. Termasuk penjdwalan," pungkasnya.

Sementara itu, Warsubi bersyukur atas penetapan dirinya dan Salman sebagai bupati dan wakil bupati Jombang terpilih. Setelah ini, pihaknya hanya tinggal menunggu jadwal pelantikan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Mantan ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jombang itu mengaku telah melakukan sinkronisasi visi dan misinya dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Terkait itu, dia telah berkoordinasi dengan sekretaris daerah (sekda) Jombang.

Sinkronisasi itu diperlukan agar visi misinya dapat dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang untuk lima tahun mendatang.

Namun untuk tahun 2025, Warsubi hanya dapat memasukkan sebagian dari visi misinya ke dalam program kerja tahun 2025. Sebab, segala program pemerintah di tahun 2025 telah disusun dan disahkan pada tahun 2024.

"Di tahun 2025, hanya sebagian program yang masuk. Karena sudah ditetapkan pada tahun 2024. Yakni program seragam gratis dalam bentuk kain. Di tahun 2025, dibuat dalam bentuk baju jadi," tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Kuasa Hukum Paslon di Pilkada Bondowoso Minta MK Gelar PSU

yudistira — Wed, 08 Jan 2025 22:31:05 +0700

BONDOWOSO, SJP - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) gelar sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah 2024, Rabu (8/1/2025), di Gedung MK.

Terdapat 46 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang mengajukan gugatan PHPU kepala daerah. Artinya, ada 47 perkara PHPU yang disengketakan kepada MK.

Salah satu sengketa yang disidangkan di MK adalah PHPU kepala daerah Kabupaten Bondowoso dengan nomor register 184/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam sidang yang bisa ditonton live di YouTube itu, tampak gugatan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Muhammad Baqir (Bagus) menjalani sidang perdana.

Sidang gugatan PHPU Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut, dipimpin oleh tiga hakim, yakni, Arif Hidayat, Enny Nurbaningsih dan Ridwan Mansyur.

Sedangkan, pihak penggugat dari paslon nomor urut 02, dihadiri langsung oleh calon bupati Bambang Soekwanto dan kuasa hukumnya, Mohammad Hasby As Shiddiqi.

Dalam tuntutannya, Hasby meminta, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso tentang hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024, dibatalkan. Meskipun, tidak memenuhi ambang batas sebagaimana termaktub pada pasal 185.

Karena dari jumlah penduduk, selisih yang bisa digugat adalah 1 persen dari total suara sah, hasil penghitungan akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi ataupun kabupaten/kota.

Dikatakannya, selisih perolehan suara antara paslon 01 dan 02 adalah 11.612.

"Maka ambang batasnya sebanyak 4.362 suara," jelas Hasby.

Saat membacakan petitum di hadapan majelis hakim, Hasby menyebut, terdapat pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, terdaftar dalam daftar hadir saat pemungutan suara. Selain itu, terdapat pula pemilih ganda di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Pemilih 156 dan 157 diduga ganda mencoblos. Sedangkan, pemilih 169 atas nama Hatami sudah menjadi TKI dan tidak berada di wilayah tersebut. Namun, tetap tercatat hadir bahkan memberiksn suara," jelasnya.

"Maka analisa kami, pemilih yang sudah meninggal dan yang tidak lagi berada di wilayah pemilihan seharusnya dicoret dari DPT. Hal tersebut dapat menyebabkan manipulasi suara hingga mempengaruhi hasil pilkada," imbuh Hasby.

Untuk itu, Hasby meminta agar MK memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilbup tahun 2024 dibeberapa TPS di Kabupaten Bondowoso.

Adapun, dugaan perolehan suara TPS yang bermasalah di antaranya, TPS 1 hingga 9 di Desa Mengok Kecamatan Pujer, TPS 1 dan 2 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem.

Sementara, Hakim Arif Hidayat menyatakan, untuk perkara 184 (Kabupaten Bondowoso), sidang lanjutan akan diberikan pemberitahuan secara resmi oleh MK.

"Namun Belum ditentukan karena masih ada pergeseran-pergeseran hakim yang menangani perkara ini," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bambang Soekwanto tidak banyak berkomentar. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi jadwal sidang selanjutnya.

"Kita tunggu jadwal sidang berikutnya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Mojokerto Pastikan Penetapan Pemenang Pilkada Dilaksanakan 9 Januari 2025

Syaiful Aries — Wed, 08 Jan 2025 19:29:02 +0700

MOJOKERTO, SJP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2025 besok.

Jadwal penetapan itu didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Dilakukan serentak oleh daerah yang tidak mempunyai sengketa di Mahkamah Konstitusi. Baik sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati maupun Wali Kota. Sudah kami terima surat dari KPU RI untuk penetapan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat, Rabu (8/1/2025).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni pun demikian, Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto juga tanpa gugatan. Sehingga penetapan dilakukan pada pada Kamis, 9 Januari 2025.

“Iya, Kamis besok penetapan pasangan calon terpilih,” kata dia saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Albarra (Gus Barra) dan Muhammad Rizal Octavian atau disingkat Mubarok ini, unggul dengan perolehan 372.537 suara atau 53, 37 persen, sementara untuk pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi memperoleh 325.369 atau 46,63 persen.

"Selisih antara keduanya 6 koma sekian persen, atau selisih 47.141 suara Mubarok unggul," kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat, Kamis (5/12/2024) lalu.

Sementara untuk hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto pada Minggu (1/12/2024) lalu, pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi mengantongi 40.091 suara atau 53,43 persen, sementara untuk paslon penantang Junaedi Malik dan Chusnun Malik memperoleh 34.913 suara atau 46,54 persen.

Berdasarkan data itu, paslon petahana unggul 5.178 suara dari paslon penantang. Suara sah tercatat 75.004, sementara suara tidak sah sebanyak 4.844. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anwar Usman Absen, MK Tetap Gelar Sidang PHPU Pilkada Kota Probolinggo

Rahmad Soleh — Wed, 08 Jan 2025 14:12:29 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau hari ini, Rabu (8/1/2025).

Dilansir dari laman MK, mkri.id, sidang perdana sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Pemohon atas nama Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI).

Sidang atas perkara nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan acara pemeriksaan pendahuluan ini akan dilaksanakan di gedung MK lantai 2.

Sidang itu dimulai pukul 13.00 WIB itu. Kota Probolinggo masuk dalam panel 1 yang dipimpin oleh 3 hakim. Yakni, Prof M. Guntur Hamzah, Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Dr. Suhartoyo.

Meski salah satu hakim MK dikabarkan sakit, yaitu Anwar Usman, hal itu tidak memengaruhi jadwal sidang untuk Kota Probolinggo. Sebab, Anwar Usman merupakan hakim konstitusi yang menangani panel 3.

"Kalau dari panelnya, tidak mempengaruhi jadwal bagi Kota Probolinggo yang berada di panel satu. Sehingga akan berjalan sesuai jadwal pukul 13.00 WIB," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Radfan Faisal, Rabu (08/01/2025).

Dia mengatakan, KPU Kota Probolinggo sudah menunjuk kuasa hukum. Yaitu Robiyan Arifin dari Surabaya.

Sebelumnya, KPU Kota Probolinggo telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Probolinggo 2024.

Keputusan ini diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) KPU Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024, yang disampaikan dalam rapat pleno terbuka di Paseban Sena pada Selasa (3/12/2024) lalu.

Dari hasil rekapitulasi tingkat kota, pasangan calon (paslon) dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari berhasil memperoleh suara terbanyak dengan total 53.520 suara: mengungguli pasangan petahana, Habib Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin yang meraih 50.897 suara.

Rincian lengkap perolehan suara keempat paslon adalah sebagai berikut:

Sri Setyo Pertiwi – Muhammad Rahman: 1.650 suara
Fernanda Zulkarnain – Abdullah Zabut: 30.643 suara
Dokter Aminuddin – Ina Dwi Lestari: 53.520 suara
Habib Hadi Zainal Abidin – Zainal Arifin: 50.897 suara.

Adapun total suara sah dalam Pilkada 2024 Kota Probolinggo mencapai 136.710 suara. Sementara suara tidak sah sebanyak 4.042 suara.

Jumlah total surat suara yang digunakan adalah sebanyak 140.752 suara dari total distribusi surat suara. Termasuk cadangan, sebanyak 184.390 lembar. (*)

Editor: Ali Wafa

KPU Kota Batu Pastikan Penetapan Wali Kota Definitif Tak Mundur dari Jadwal

Choirul Anwar — Tue, 07 Jan 2025 18:16:22 +0700

KOTA BATU, SJP - KPU Kota Batu memastikan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Karena, hingga saat ini tidak ada pengajuan sengketa terkait hasil Pilkada Kota Batu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto pada Selasa (7/1/2025) menyebutkan, penetapan kepala daerah definitif nantinya akan dijadwalkan pada Kamis (9/1/2025) di Hotel Singhasari pada pukul 10.00 WIB.

"Kota Batu tidak ada pengajuan sengketa, jadi tetap dilaksanakan sesuai Perpres yang ada. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, penetapan pasangan calon terpilih akan dilaksanakan pada Kamis besok," urainya.

Berdasarkan rekapitulasi suara tingkat Kota Batu pada 2 Desember 2024 lalu menunjukkan pasangan nomor urut 1, Nurochman-Heli Suyanto, unggul dengan perolehan 65.684 suara.

Pasangan nomor urut 2, Firhando Gumelar-Rudi, memperoleh 38.610 suara, sementara pasangan nomor urut 3, Krisdayanti-Kresna Dewanata Phrosakh, mendapatkan 26.234 suara. Total suara sah mencapai 130.528, sementara suara tidak sah sebanyak 5.878 suara.

Dengan hasil tersebut, pasangan Nurochman-Heli dipastikan menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Heru menambahkan, seluruh proses berjalan lancar tanpa adanya gugatan, sehingga penetapan dapat dilakukan sesuai jadwal.

Disinggung terkait jadwal pelantikan, Heru menegaskan apabila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka pelantikan dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

"Tapi itu urusan Kemendagri, jadi untuk jadwal pastinya kami masih belum tahu, apabila sesuai dengan jadwal maka kemungkinan pelantikan juga tidak akan mundur, namun apabila terdapat sengeketa maka pelantikan mundur hingga Maret mendatang," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Lolos Sengketa Pilkada, KPU Jombang Segera Tetapkan Bupati Terpilih

Achmad Fredi — Tue, 07 Jan 2025 17:01:15 +0700

JOMBANG, SJP – Setelah lolos dari gugatan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang akan segera menetapkan bupati dan wakil bupati Jombang terpilih, H Warsubi dan Salmanuddin Yazin atau Gus Salman.

Surat dari MK disampaikan ke KPU Kabupaten Jombang melalui KPU RI. Surat tersebut memuat perihal penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Jombang terpilih.

Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur membenarkan kabar tentang lolosnya KPU Jombang dari gugatan sengketa Pilkada 2024. Selanjutnya, pasangan H Warsubi dan Salmanuddin Yazid akan segera ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Jombang terpilih.

"Pada pokoknya, Jombang tidak ada perselisihan hasil pemilihan bupati," kata Udi Masjkur kepada wartawan, Selasa (7/1/2024).

Selain itu, Komisioner KPU Jombang Divisi Teknis, Nuriadi mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari MK Nomor 24/PL.02.7-sd/06/2025 terkait hasil Pilkada Jombang 2024. Surat tersebut diterima pihaknya sejak kemarin, Senin (6/1/2025).

Surat tersebut, memuat beberapa poin. Di antaranya, sesuai ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Yakni tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama tiga hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU RI memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Selain itu, bagi KPU provinsi atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU atau KIP Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya tidak mencakup daerah yang masih terdapat permohonan PHP di MK, agar melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih tiga hari setelah surat itu diterbitkan.

Nuriadi melanjutkan, usai lolos dari gugatan sengketa Pilkada Jombang 2024, pihaknya akan segera menjalankan rapat pleno yang membahas tentang penetapan bupati dan wakil bupati Jombang terpilih periode 2025-2030.

"Rapat penetapan akan kita laksanakan pada tanggal 9 Januari 2025 mendatang," ungkapnya.

Dia menambahkan, saat pelaksanaan rapat pleno penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih, kedua paslon harus hadir. Partai politik (parpol) pengusung pun juga harus hadir.

Hal Itu sesuai aturan di PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 60 yang menjelaskan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Adapun pleno penetapan pasangan calon terpilih dihadiri pasangan calon, Bawaslu, parpol pengusung paslon.

Untuk memastikan kehadiran kedua paslon, KPU Jombang akan mengirimkan undangan kepada kedua paslon untuk hadir dalam rapat pleno penetapan paslon terpilih.

"Dalam regulasi itu kedua paslon harus hadir," pungkas Nuriadi. (*)

Editor: Ali Wafa

KPU RI Tunggu Revisi UU Pemilu usai Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Redaksi — Fri, 03 Jan 2025 14:01:51 +0700

SUARAJATIMPOST.COM - Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunggu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sesuai prinsip berkepastian hukum, KPU adalah pelaksana Undang-Undang Pemilu. Informasinya di 2025 akan ada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu" ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada Beritasatu.com, Kamis (2/1/2025).

Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011, putusan MK bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Dengan demikian, maka tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.

Sifat final dalam putusan MK dalam UU ini juga memiliki kekuatan hukum mengikat atau final and binding. Saat ini, KPU menunggu tindak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden terkait putusan MK yang telah menghapus presidential threshold 20 persen.

Menurut Idham, tindak lanjut tentang putusan MK sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. "Tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPR atau presiden," ucapnya.

Sebelumnya, MK memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan yang bersifat final dan mengikat ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar pada Kamis (2/1/2025). Dalam amar putusannya, Ketua MK, Suhartoyo menyatakan, norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, DPR bersama pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menyusun norma baru yang sesuai dengan undang-undang terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Saya kira ini babak baru bagi demokrasi kita. Peluang untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kini lebih terbuka. Diikuti oleh lebih banyak pasangan calon dengan ketentuan yang lebih inklusif," ujar Rifqi. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

DPRD Jombang Belum Ada Agenda Khusus Bahas Kenaikan PPN 12 Persen

Achmad Fredi — Mon, 30 Dec 2024 21:30:17 +0700

JOMBANG, SJP - Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menjumpai langsung massa pendemo penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Ia juga mengajak mahasiswa untuk berdialog di dalam ruang sidang Paripurna DPRD Jombang.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang itu pun dengan terbuka menerima aspirasi mahasiswa untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat.

"Aspirasi mahasiswa itu, besok tanggal tiga saya bawa ke Jakarta, sesuai dengan prosedurnya toh, saya antarkan ke sana, saya konsultasikan itu," kata Ketua DPC PKB Jombang itu, Senin (30/12/2024).

Kenaikan PPN bagi DPRD Kabupaten Jombang barangkali bisa ditunda terlebih dahulu. Karena masyarakat baru selesai dari pandemi Covid 19, ekonomi masyarakat masih belum pulih betul. Sehingga kalau dibebani lagi dengan kenaikan PPN itu akan ada efek domino.

Hadi mencontohkan jika dulu Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik saja harga - harga ikut naik, begitu juga kalau PPN naik, pasti harga - harga akan naik dengan sendirinya.

"Sesuatu yang barangkali bisa ditunda terlebih dahulu. Kita tentu akan melakukan koordinasi dengan berbagi pihak untuk mengkaji lebih lanjut kenaikan PPN 12 persen itu," ujar Alumnus Kampus Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) 1997 itu.

Ketika disinggung secara kelembagaan, apa DPRD Kabupaten Jombang menolak kenaikan PPN 12 persen, Hadi Atmaji menjelaskan, mekanisme pengambilan sikap tersebut harus dilakukan secara musyawarah.

"Kita dalam posisi memfasilitasi teman - teman mahasiswa," jelasnya.

Termasuk pihak DPRD Kabupaten Jombang belum mengagendakan secara khusus menyikapi kenaikan PPN 12 persen.

"Belum, sampai saat ini belum, belum ada," ucapnya.

"Ya pasti akan jadi kajian bersama karena tidak bisa melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat posisinya saat ini terus dibebani dengan PPN 12 persen," tambah anggota DPRD Jombang periode 2024 - 2029 itu.

Sebelumnya, Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Senin (30/12/2024).

Mereka membawa pengeras suara dan sejumlah poster bertuliskan kalimat tuntutan. Mahasiswa menilai, kenaikan PPN 12 persen merupakan kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Sehingga perlu ditinjau ulang.

Dalam orasinya, mahasiswa menyebut, rencana pemerintah untuk menaikkan PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat. Terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bawaslu Surabaya Catat Ada 9 Laporan Pilkada 2024

Jefri yulianto — Mon, 30 Dec 2024 20:16:27 +0700

SURABAYA, SJP - Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernardo Tyssen dalam laporannya terkait dengan pelanggaran selama masa pemilu 2024, terdapat sejumlah laporan dan temuan yang telah ditangani.

Novli menyampaikan, tercatat ada sembilan laporan yang diterima, dengan satu temuan utama yang berfokus pada penempatan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari sembilan laporan tersebut, sebut Novli, ada empat di antaranya tidak terdaftar, sementara lima laporan lainnya tercatat.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima laporan. Beberapa faktor menjadi alasan mengapa laporan tidak terdaftar, termasuk ketidaksesuaian secara formal dan material.

“Kami sangat berhati-hati dalam menerima laporan dan menindaklanjutinya, karena terkait dengan profesionalisme dan integritas kami,” ujar Novli, Senin (30/12/2024).

Hal ini dikarenakan tidak hanya bukti administratif yang diperlukan, tetapi juga hubungan antara bukti dengan perbuatan yang diduga dilanggar.

Dikemas rapat evaluasi peran Gakkumdu dan pokja pemilihan pada pilkada 2024, Bawaslu turut melibatkan media dan mitra kerja dari Sentra Gakkumdu yang terdiri dari perwakilan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak, serta Kejaksaan Negeri Surabaya dan Tanjung Perak dalam kegiatan Minggu malam, 29 Desember 2024.

Tujuan kolaborasi ini, urai Novli adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Dalam menerima laporan, kami sangat cermat dan berhati-hati, karena kami memiliki waktu kajian hanya dua hari. Jika kami tidak berhati-hati, bisa jadi kami akan menindak dengan cara yang tidak profesional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Novli menjelaskan tentang pentingnya verifikasi bukti dan keterkaitannya dengan tindakan yang diduga melanggar.

Bawaslu tidak hanya memeriksa apakah bukti-bukti administratif lengkap, tetapi juga memastikan bahwa bukti tersebut berhubungan langsung dengan pelanggaran yang dilaporkan.

Dalam beberapa kasus, ada pelapor yang mencoba mendesain skenario pelanggaran, padahal tidak ada pelanggaran yang terjadi. Bawaslu, menurutnya, harus mampu mendeteksi hal-hal seperti ini dengan cermat.

Selain itu, terdapat beberapa tahapan kampanye yang juga mengalami masalah, seperti ketidakcocokan waktu pendaftaran, yang membuat laporan tidak bisa dilanjutkan.

Jaga Profesionalisme dalam Penanganan Pelanggaran

Novli juga mengungkapkan bahwa Bawaslu Surabaya tidak menemukan temuan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu dalam sembilan laporan yang diterima.

Ia menegaskan pelanggaran yang ditemukan lebih banyak bersifat administratif dan etik. Salah satunya adalah kesalahan dalam penulisan hasil penghitungan suara oleh petugas KPPS yang dianggap sebagai kelalaian.

Selama enam bulan terakhir, Bawaslu Surabaya juga rutin melakukan rapat dan patroli pengawasan bersama pihak kepolisian dan kejaksaan, terutama selama masa tenang pemilu.

Dari kegiatan inspeksi, lanjutnya, dilakukan sidak langsung ke beberapa TPS dan lokasi logistik di Surabaya untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

“Alhamdulillah, hingga saat ini, Surabaya dalam kondisi yang kondusif dan aman. Kami berharap seluruh proses pemilu berjalan sukses tanpa adanya gangguan,” ujar Novli menutup laporannya.

Selanjutnya dalam upaya menjaga ketertiban pemilu di Kota Surabaya, Bawaslu Surabaya telah melaksanakan berbagai tindakan preventif terkait temuan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Safiuddin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya menjelaskan bahwa selama enam bulan terakhir, pihaknya aktif menindaklanjuti temuan-temuan terkait pemasangan APK yang melanggar ketentuan.

"Fokus temuan yang disampaikan Ketua Bawaslu adalah pelanggaran terkait APK," kata Safiuddin dalam wawancara.

Menurutnya, temuan pelanggaran ini banyak ditemukan di berbagai kecamatan di Surabaya, termasuk di Bulak. Di kawasan ini, ditemukan APK yang dipasang di tanah milik TNI.

"Berkat laporan dari warga dan pihak terkait, APK tersebut segera dipindahkan dan diperbaiki melalui surat rekomendasi dari Panwas," bebernya.

Safiuddin menambahkan bahwa meskipun banyak pelanggaran terkait pemasangan APK, langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu Surabaya bersama pihak pemerintah kota dan kecamatan berhasil mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi pelanggaran lebih lanjut.

"Kami koordinasi dengan pihak terkait, dan sebelum temuan tersebut menjadi pelanggaran, masalah sudah terselesaikan," ujarnya.

Olehnya, Bawaslu juga memberikan tenggat waktu yang fleksibel bagi kecamatan untuk melakukan perbaikan, mulai dari satu hingga tiga hari, tergantung pada situasi di lapangan.

Safiuddin menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan mempengaruhi status kepesertaan calon dalam pemilu, karena tujuan utamanya adalah memastikan semua APK terpasang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Dengan langkah pencegahan yang terkoordinasi, Bawaslu berharap seluruh pihak dapat mematuhi aturan yang berlaku, baik untuk Pemilihan Wali Kota maupun Pemilihan Gubernur, demi terciptanya pemilu yang bersih dan tertib di Surabaya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mahasiswa di Jombang Kepung Kantor DPRD Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Achmad Fredi — Mon, 30 Dec 2024 14:07:32 +0700

JOMBANG, SJP - Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Senin (30/12/2024).

Dalam orasinya, mahasiswa menyebut, rencana pemerintah untuk menaikkan PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat. Terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Poster yang dibawa mahasiswa pun berisi ungkapan-ungkapan yang unik dan menarik. "zaat saja 2,5 persen; masak PPN 12 persen," demikian salah sutu tulisan yang terpampang di poster demonstran.

"PPN dinaikkan, koruptor diistimewakan," demikian pula tulisan yang dapat dibaca di poster mahasiswa. "PPN 12 persen kembali ke rakyat atau masuk ke perut pejabat," kalimat itu pula yang cukup menohok pada poster yang dibawa mahasiswa.

Massa aksi bersitegang dengan aparat kepolisian yang menjaga pintu gerbang gedung DPRD. Aksi saling dorong pun terjadi. Namun akhirnya mereda setelah mereka dibolehkan masuk ke ruang sidang DPRD Jombang.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jombang, Asroruddin mengatakan, mekanisme pembatalan kebijakan kenaikan PPN sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

"Kita minta anggota Dewan Kabupaten Jombang menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino kenaikan PPN 12 persen. Efek domino sampai ke masyarakat di bawah," tegasnya, Senin (30/12/2024).

Dia menyebut, kajian tentang penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah dilakukan dengan matang oleh mahasiswa. Pihaknya tinggal menanti respons dan tindak lanjut dari DPRD Jombang untuk membantu mengawal aspirasi tersebut.

"Mekanisme pembatalan sudah diatur, kalau semua rakyat di Indonesia menuntut PPN 12 persen dibatalkan, kekuatan kolektif bisa melakukan, kenapa tidak," ujarnya.

Pihaknya mendesak, agar Presiden Prabowo Subianto mengurungkan niatnya untuk menaikkan PPN. DPRD Kabupaten Jombang pun juga ikut didesak untuk menyuarakan aspirasi itu kepada pemerintah pusat.

"Kebijakan fiskal ini akan berdampak kepada semua kalangan. Terutama terhadap barang-barang mahal dan biaya pendidikan," bebernya.

Ketu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jombang, Dafa Raihan Ananta menyebut, kenaikan PPN 12 persen tidak tepat. Sebab kondisi ekokomi masyarakat masih belum membaik usai pandemi Covid 19.

"Efek kenaikan akan memicu kesengsaraan bagi masyarakat," ucap Dafa, Senin (30/12/2024).

Untuk diketahui, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN akan dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi, atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). (*)

Editor: Ali Wafa

Bantu Kebutuhan Darurat Warga, Anggota Dewan Kabupaten Kediri Pinjamkan Mobil Pribadi

Novira Kharisma — Sat, 28 Dec 2024 20:46:07 +0700

KEDIRI, SJP - Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Ria Purbiati rela meminjamkan mobil pribadinya kepada warga untuk kebutuhan kedaruratan. Seperti yang dilakukannya terhadap warga di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung.

Peminjaman mobil pribadi secara suka rela itu merupakan bentuk kepedulian Ria. Sebelumnya, dalam agenda jaring aspirasi di Dapil 3, warga Kebonrejo sempat mengeluhkan kebutuhan kendaraan darurat, khususnya ambulans.

"Kapan hari itu saya melakukan serap aspirasi. Dengan kita berkumpul, saya tahu warga Kebonrejo membutuhkan ambulans," kata Ria, usai menyerahkan mobil pribadinya kepada warga Desa Kebonrejo, Sabtu (28/12/2024).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, ambulans sangat dibutuhkan untuk transportasi bagi warga yang sakit. Menurutnya, belum lama ini, ada warga yang sakit namun tidak ada kendaraan untuk membawa ke rumah sakit.

"Mengingat urgensinya, jadi saya pinjamkan dulu (mobil pribadinya) sampai nanti bantuan ambulansnya turun. Ini masih proses saya ajukan," terangnya.

Tidak hanya bagi warga yang sakit, lanjut Ria, mobil pribadi tersebut juga dapat digunakan warga untuk acara penting lainnya.

"Siapapun yang membutuhkan boleh memakainya. Mungkin ada yang sakit, kapan hari ada keluhan ada yang sakit urgent tapi tidak ada kendaraan. Juga untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Mau dipakai untuk acara-acara penting monggo," tandasnya.

Menerima pinjaman mobil secara gratis tersebut, Lugito, salah seorang warga Desa Kebonrejo mengucapkan rasa terima kasihnya. Dia menilai, sebagai wakil rakyat, Ria Purbiati cukup tanggap dan peduli atas keluhan warganya.

Menurutnya, keluhan terkait kebutuhan kendaraan darurat tersebut disampaikan warga saat kegiatan jaring aspirasi dilakukan pada Selasa, (24/12/2024) dan hari ini mereka sudah mendapatkan solusinya.

"Saya kira responnya sangat cepat dan tanggap. Tidak butuh waktu lama, beliau (Ria Purbiati) merespon keluhan kami dengan meminjamkan mobil pribadinya," ujar Lugito.

"Kendaraan memang menjadi kebutuhan warga Kebonrejo saat ini, karena lokasi Kebonrejo dengan layanan kesehatan atau rumah sakit terbilang cukup jauh," tambahnya.

Sementara itu, Deny Widyanarko mengaku sangat mendukung langkah Ria, sang istri untuk membantu konstituennya. Apalagi warga sangat membutuhkan fasilitas mobil ambulans, yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat.

"Ini sebagai contoh seorang dewan yang ngladeni. Saya rasa hal ini sangat positif untuk dapat membantu pemenuhan warga. Semoga mobil ini bisa menjawab keluhan warga dan benar-benar bisa bermanfaat," singkat Deny yang ikut mendampingi Ria saat menyerahkan mobil pribadinya kepada warga Desa Kebonrejo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PWI Mojokerto Periode 2024&2027 Dilantik, Ini Susunan Pengurusnya

Syaiful Aries — Fri, 27 Dec 2024 18:01:01 +0700

MOJOKERTO, SJP – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim), secara resmi melantik pengurus PWI Mojokerto Raya periode 2024-2027, di Pendopo Pemkab Mojokerto, Jumat (27/12/2024).

Ketua PWI Jatim yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim, Mahmud Suhermono berharap, kepengurusan baru ini bisa membawa perubahan positif bagi dunia jurnalistik di Bumi Majapahit.

Dia berpandangan, Aminuddin Ilham sebagai sosok ketua dinilai mempunyai dedikasi tinggi dalam dunia jurnalistik. Sehingga mampu mengemban amanah dan membawa manfaat positif bagi masyarakat.

"Aminuddin Ilham adalah sosok yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam dunia jurnalistik. Kami percaya, di bawah kepemimpinannya, PWI Mojokerto Raya akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ucapnya, Jumat (27/12/2024).

Masa kepemimpinan Amin diharapkan dapat menghadirkan program-program inovatif yang mendukung pengembangan kompetensi wartawan, memperkuat hubungan antara media dan masyarakat, serta menjaga marwah jurnalistik sebagai pilar demokrasi.

"PWI Mojokerto Raya kini bersiap menyongsong tantangan baru di tengah dinamika dunia pers yang semakin kompleks, dengan semangat perubahan dan kerja sama di bawah kepemimpinannya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham berjanji akan lebih meningkatkan profesionalisme dan integritas jurnalistik di Mojokerto Raya.

Bagi dia, amanah ini akan dijalankan secara bersama-sama. Karena dianggap sebagai amanah besar yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

"Ini adalah amanah besar yang harus saya emban dengan penuh tanggung jawab. Bersama seluruh anggota PWI Mojokerto Raya, kami berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas jurnalistik di Mojokerto Raya," tegas Amin.

Berikut Susunan Pengurus PWI Mojokerto Masa Bakti 2024-2027

Dewan Penasehat

Ketua: M. Diak Eko Purwoto (Indosiar-SCTV)

Wakil: Triyanto Herry Sulistiyono (SKH Pojok Kiri) Hasan Amin.

Anggota: Sayidul Mala Muzakki (Radio Maja FM), Andung A Kurniawan (mojokerto.diswasy.id), Prayogi Waluyo (inilahmojokerto.com), Sholahudin (MNC Grup)

Badan Pengurus Harian

Ketua: Aminuddin (JTV)

Sekretaris: Arif Rahman (Hr. Duta Masyarakat)

Wakil Sekretaris: Achmad Supriyadi (Berita Satu)

Bendahara: Dwy Agus Susanti (Hr. Surabaya Pagi)

Wakil Bendahara: Misti Prihatini (Beritajatim.com)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: Siswanto (lenterainspiratif.com)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan: Yudi Eko Purnomo (Hr. Bangsa)

Wakil Ketua Bidang Advokasi: Moch. Chariris (Radar Mojokerto)

Wakil Ketua Bidang Media Siber: Muhammad Anwar (Memorandum)

Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjsama antar Lembaga: Rochamat Syaiful Aris (Hr. Bangsa)

Seksi Organisasi: M. Yunan Muzakki (Majalahnurani.com)

Anggota: Farisma Romawan (Radar Mojokerto)

Seksi Pendidikan: Rulif Taufik Lubis (inilahmojokerto.com)

Anggota: Muhammad Lutfi Hermansyah (viva.co.id)

Seksi Media Siber: Susilo (beritatrends.co.id)

Anggota: Deni Lukmantara (Ngopibareng.id)

Seksi Program: Rizal Amrullah (Radar Mojokerto)

Anggota: Karina Norhadini (Mili.id)

Seksi Advokasi: Nyoto Wibowo (Sekilasmedia.com)

Anggota: Eko Budianto (Detik.com)

Seksi Pengelolaan Aset: Hari Pringgo Widakdo (Transvesal Media)

Anggota: Abdul Hasyim (indexberita.com). (**)

Editor: Ali Wafa

Ada Belasan Permohonan, Bawaslu Jatim Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

Ryan Ramadhan — Thu, 19 Dec 2024 21:40:41 +0700

SURABAYA, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menegaskan kesiapannya menghadapi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran buku bertajuk "Sekali Berarti Sesudah Itu Abadi" yang digelar di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini, mengungkapkan bahwa mitigasi awal telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan.

“Kami sudah melakukan mitigasi awal, meskipun sampai saat ini pokok permohonan dari para pemohon belum kami terima. Namun, data-data yang diperlukan sudah kami siapkan,” ujar Elya.

Melanjutkan, Nur Elya juga membeberkan bahwa sengketa tidak hanya mencakup tingkat kabupaten/kota, tetapi juga Pilgub Jawa Timur.

“Ada 16 kabupaten/kota plus 1 provinsi yang terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Data-data yang dipersiapkan Bawaslu meliputi berbagai aspek seperti pencegahan, sosialisasi, penanganan pelanggaran, imbauan, hingga penyelesaian sengketa. Semua dokumen ini akan menjadi bagian dari keterangan resmi Bawaslu di MK.

Bawaslu Jawa Timur menekankan pentingnya transparansi dan kesiapan dalam menghadapi setiap potensi sengketa. Menurut Nur Elya, mitigasi awal yang dilakukan bertujuan untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap permohonan sengketa.

“Kami memahami bahwa setiap sengketa harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Persiapan data yang kami lakukan adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas Pilkada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 12 Desember 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mencatat ada 15 kabupaten/kota yang telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke MK.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam, menyebut daftar wilayah tersebut meliputi Kabupaten Magetan, Ponorogo, Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Malang, Nganjuk, Pamekasan, Bondowoso, Lamongan, Tulungagung, Sampang, Sumenep, Kota Blitar, dan Kota Probolinggo.

"Untuk daerah terakhir yang mengajukan sengketa adalah Kabupaten Sumenep," ungkap Umam. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perkara Uang Rp500 Perak, Hasil Audit Dana Kampanye Gus Barra Sempat Dinyatakan Tidak Patuh

Syaiful Aries — Thu, 19 Dec 2024 16:32:42 +0700

MOJOKERTO, SJP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto telah menerima hasil audit dana kampanye dari kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mojokerto.

Hasilnya, pasangan Ikfina Fahmawati dan Sa’dulloh Syarofi, serta pasangan Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian dinyatakan patuh.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori menjelaskan, sebelumnya, pasangan Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian sempat disebut tidak patuh.

Namun, hal itu diklarifikasi oleh KPU dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Mereka meralatnya, lantaran ada kesalahan unggah pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Siskadeka).

“Tidak terdapat surat permohonan pembukaan RKDK (rekening khusus dana kampanye, red). Tapi di data kami, semua dokumen sudah ter-upload,” ucapnya, Kamis (19/12/2024).

Alasan lainnya, kata Muslim, paslon berjuluk MUBAROK itu dianggap tidak patuh karena tidak melampirkan surat keterangan sumbangan dari calon.

Padahal, di sistem tidak perlu adanya surat keterangan dari pihak calon. Surat keterangan hanya dibuat oleh penyumbang pihak lain atau lembaga swasta yang berbadan hukum.

“Tidak terdapat surat sumbangan kampanye dari pasangan calon. Itu memang di sistemnya. Kalau pasangan calon itu tidak perlu muncul surat keterangan penyumbang. Jadi, surat itu hanya muncul dari penyumbang pihak lain dan badan hukum swasta,” jelas Muslim.

Kemudian kesalahan administrasi lainnya, yaitu adanya selisih dana sebesar Rp500. Selisih itu diakui timbul karena kesalahan input oleh pihak KPU.

Namun, KPU sudah melakukan perbaikan secara manual. Sehingga pasangan Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian kini dinyatakan patuh.

“Untuk poin tiga, ada selisih 500 perak. Memang pada saat saya input, ada kesalahan. Dan kita sudah memperbaiki secara manual di KAP, sesuai dengan surat edaran yang ada,” tandasnya.

Diketahui, KPU Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan “KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan” untuk mengaudit dana kampanye peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto.

Anggota KAP tersebut, Izzaty Choirina Mudjiumami mengaku sudah melakukan perbaikan. Namun, pihaknya tidak bisa mengakses Siskadeka. Karena sistem itu kewenangan KPU.

“Pada tanggal 12, kita bisa memperbaiki. Tapi kalau urusan Siskadeka, kami tidak bisa ikut campur. Karena adalah KPU RI by sistem. Itu sudah di luar kiriman kita,” ucap Izzaty.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil audit dana kampanye, pasangan Ikfina Fahmawati dan Sa’dulloh Syarofi menerima dana kampanye sebesar Rp 3.610.846.016.

Selama masa kampanye, pasangan ini menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 3.610.356.404. Sehingga saldo dana kampanye mereka tersisa Rp 489.612.

Sementara, Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian, melaporkan dana kampanye sebesar Rp 440.001.710. Pengeluarannya Rp 439.600.500. Sehingga saldonya tersisa Rp 401.210. (*)

Editor: Ali Wafa

Pengamat Ungkap Alasan Paslon Abaikan Pelaporan Dana Kampanye, Dimungkinkan karena Ada Kamuflase

Syaiful Aries — Thu, 19 Dec 2024 15:29:25 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Pengamat politik dari lembaga Surabaya Survey Center (SSC), Ikhsan Rosidi mengungkap salah satu faktor pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak patuh dalam laporan dana kampanye.

"Dalam praktiknya, paslon akan sangat kesulitan melakukan pencatatan terhadap dana kampanye yang digunakan dalam masa pilkada. Mengingat tim pemenangan biasanya sangat sulit melakukan tertib administrasi," ucap Iksan Rosidi kepada Suarajatimpost.com, Kamis (19/12/2024).

Di samping itu, begitu banyaknya sumber dana serta besarnya jumlah dana kampanye, sering kali melebihi batas yang ditentukan juga menjadikan paslon kesulitan membuat laporan administrasi. Sebab, mereka harus melakukan kamuflase.

"Pelaporan yang betul-betul transparan akan sulit didapat. Ketidakpatuhan ini berakibat pada proses audit yang terhambat," ujarnya.

Iksan mengatakan, audit dana kampanye dalam Pilkada 2024 adalah bagian dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur dan berintegritas. Bahkan, audit dilakukan oleh pihak independen. Dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP).

Secara aturan, setiap paslon wajib melaporkan dana kampanye dan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah. Baik sebelum atau pun sesudah masa kampanye berakhir.

"Laporan tertulis dari paslon inilah yang dijadikan materi untuk melakukan audit," ujar Iksan.

Dia menyebut, aturan memungkinkan KPU memberikan sanksi terhadap paslon yang tidak melaporkan dana kampanye. Mulai dari pelarangan kampanye, hingga tidak ditetapkan sebagai calon terpilih jika paslon itu menang. Bahkan bisa direkomendasi untuk tidak dilantik.

"Lalu bagaimana calon yang kalah? Relevankah laporan dana kampanye? Masalahnya adalah beranikah KPU menerapkan sanksi-sanksi tersebut? Ataukah pada akhirnya dicari jalan tengah. Pelaporan dilakukan sebagai syarat formal saja. Supaya audit tetap berlangsung dan seluruh tahapan pilkada tetap dilalui?," paparnya.

Sementara itu, KPU Kota Mojokerto sudah merilis hasil audit dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) 2024. Hasilnya, pasangan Junaedi Malik dan Khusnun Amin dinyatakan tidak patuh.

Komisioner KPU Kota Mojokerto, Ulil Abshor menyebut, sanksi bagi paslon yang tidak patuh dalam laporan dana kampanye sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024.

Meski demikian, dia tidak membeberkan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada paslon yang tidak patuh terhadap instruksi laporan dana kampanye.

“Sesuai PKPU 14, itu pedomannya,” singkatnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2024). (*)

Editor: Ali Wafa

Bawaslu Kota Batu Tunggu Putusan BKN atas Kasus Netralitas ASN

Choirul Anwar — Tue, 17 Dec 2024 20:02:54 +0700

KOTA BATU, SJP – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Batu menyisakan sejumlah catatan. Terutama dalam hal pelanggaran pemilu.

Sepanjang perjalanan pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu menerima sejumlah laporan tentang pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara (ASN).

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid Farobi mengatakan, atas pelanggaran tersebut, pihaknya menunggu keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Pelanggaran netralitas ASN ini ditemukan berdasarkan adanya foto ASN dan THL (tenaga harian lepas, red) berpose bersama salah satu pasangan calon. Tercatat ada sembilan orang yang terlibat," ungkapnya, Selasa (17/12/2024).

Dari 9 orang yang terlibat, 8 di antaranya telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Selanjutnya, Bawaslu akan membawa perkara tersebut ke rapat pleno untuk diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Yogi menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari BKN terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN yang terlibat.

Karena itu, Bawaslu Kota Batu belum bisa memastikan kapan hasilnya akan diumumkan. Sebab, BKN juga belum mengeluarkan keputusan atas kasus serupa yang terjadi di daerah lain.

Kendati begitu, Yogi menyebut, sebagian besar temuan dan pengaduan tentang pelanggaran pemilu gagal memenuhi syarat formil dan materiel. Sehingga laporan itu tidak dapat diregister.

"Kami sudah memanggil semua pihak terkait. Baik tim paslon maupun tim kampanye. Namun, banyak yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan sebagai pelanggaran," terangnya.

Meski begitu, pihaknya memastikan, Bawaslu akan tetap menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan sesuai prosedur.

Melalui konsep cegah, awasi, tindak (CAT), Bawaslu mengimbau pihak-pihak terkait. Termasuk kepada peserta pilkada, KPU, dan masyarakat. Tujuannya, agar setiap tahapan berlangsung sesuai aturan. (*)

Editor: Ali Wafa

Dipecat PDIP, Gibran Hormati Keputusan Partai

M. Farhan — Tue, 17 Dec 2024 19:00:47 +0700

Suarajatimpost.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons terkait pemecatan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gibran menyatakan bahwa dirinya menghargai dan menghormati keputusan yang diambil oleh partai banteng tersebut.

"Kami menghargai dan menghormati keputusan partai," ujar Gibran saat ditemui di Lanud Halim, Selasa (17/12/2024).

Gibran menjelaskan bahwa keputusan untuk keluar dari PDIP merupakan keputusan pribadinya, karena ia ingin fokus untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. “Keputusan ini saya pribadi fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan partai lain, Gibran mengatakan bahwa ia tidak terburu-buru. “Tunggu saja,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, PDIP secara resmi memecat tiga kader utamanya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pemecatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, mengumumkan pemecatan tersebut dalam sebuah video yang beredar pada Senin (16/12/2024). Pemecatan Jokowi dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan pemecatan Gibran tercantum dalam SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan Bobby Nasution berdasarkan SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

Ketiganya dipecat bersama 27 kader PDIP lainnya. Komaruddin menjelaskan, "DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan.” (**)

sumber: beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

Melalui Konfercab, Reporter JTV Nakhoda Baru PWI Mojokerto

Syaiful Aries — Tue, 17 Dec 2024 15:31:19 +0700

MOJOKERTO, SJP - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto telah sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-V di Gedung Maja Bharama Wastra, Sentra IKM Batik Kota Mojokerto, Selasa (17/12/2024).

Ada dua kandidat yang maju sebagai calon ketua PWI Mojokerto, dua wartawan senior itu adalah Amiruddin yang sehari-hari mencari dan menyajikan berita sebagai reporter JTV dan Moch. Chariris wartawan yang sehari-hari konsisten memberikan informasi melalui media cetak Jawa Pos Radar Mojokerto.

Pemilihan ketua PWI Mojokerto dilakukan secara voting, hasilnya Aminuddin unggul dengan perolehan 16 suara, sementara Moch. Chariris memperoleh 11 suara. Keduanya hanya selisih 5 suara.

Artinya, amanah para wartawan profesional di Bumi Majapahit ini diberikan kepada Aminuddin yang akan memimpin PWI Mojokerto Raya pada periode 2024-2027.

Bang Amin, sapaan akrabnya menegaskan bahwa Konfercab bukanlah untuk mencari menang dan kalah, tidak ada yang menang dan yang kalah namun hal ini merupakan kemenangan bersama menuju wartawan profesional dan berintegritas.

"Saya akan berupaya menjaga integritas, mendukung rekan-rekan dalam berkarya dan memajukan PWI Mojokerto sesuai dengan kode etik jurnalistik," kata Aminuddin ketua terpilih PWI Mojokerto periode 2024-2027.

Sementata, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim yang saat itu hadir dalam Konfercab PWI Mojokerto ke-V, mengatakan, pemilihan ketua adalah hal yang lumrah atau memang harus dilakukan.

Sebagai organisasi profesional, dirinya mewanti-wanti tetap menjaga persatuan. Dia menyebut dalam dinamika apapun hendaknya tetap berpegang pada ‘nama’ yang digunakan dalam PWI.

Bagi dia, huruf P pada awalan PWI bermakna persatuan, artinya persatuan harus yang dijadikan hal utama.

“PWI itu kan huruf P maknanya persatuan. Jadi bersatu dalam keadaan apapun. Jangan sampai huruf P itu malah bermakna persekutuan, persekongkolan, bahkan jangan sampai pertengkaran. Huruf P itu sekali lagi artinya persatuan,” tandas Lutfi Hakim.

Untuk diketahui, pelantikan pengurus PWI periode 2024-2027 akan digelar pada tanggal 23 Desember 2024 mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Audit KPU Kota Mojokerto, Junaidi Malik dan Khusnun Amin Dinyatakan Tidak Patuh

Syaiful Aries — Tue, 17 Dec 2024 11:32:15 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menyatakan hasil audit dana kampanye pasangan calon Junaedi Malik dan Khusnun Amin, tidak patuh dalam aturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil laporan audit dana kampanye yang diterima oleh suarajatimpost.com dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni, pasangan calon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Khusnun Amin disebut tidak patuh dalam hasil audit, sementara pasangan calon nomor urut 2 Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi dinyatakan patuh.

Dikonfirmasi hal itu, KPU Kota Mojokerto melalui Devisi Teknis Penyelenggaraan, Ulil Abshor menjelaskan, ada 6 point berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga paslon Junaedi Malik dan Khusnun Amin dinyatakan tidak patuh.

"Iya. Pemeriksaan yang dilakukan (oleh KAP) menemukan ketidak patuhan terhadap kriteria perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye, selama 27 Agustus hingga 25 November 2024," terang Ulil dikonfirmasi mengenai hal itu, Selasa (17/12/2024).

Dia membeberkan, pada point pertama paslon nomor urut 1 tidak terdapat surat permohonan pembukaan RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) dan dokumen hukum terkait.

Yang kedua, tidak terdapat tanda terima untuk LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) sebelum perbaikan. Ketiga tidak terdapat tanda terima perbaikan.

Selanjutnya, terdapat selisih pembayaran hutang yang belum tercatat sebesar Rp 75 jura, tidak ada bukti mengenai hal tersebut.

Kemudian, tidak ada konfirmasi penerimaan sumbangan dari penyumbang dana kampanye.

Yang terakhir, tidak adanya bukti pendukung untuk pengeluaran dana kampanye sesuai dengan catatan dan tidak dapat dilakukan tracking pada RKDK.

"Sehingga menurut opini pihak akuntan hal tersebut tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Laporan Dana Kampanye Pilwali Mojokerto, Petahana Rp 1,2 Miliar, Penantang Hanya Rp 161 juta

Syaiful Aries — Tue, 17 Dec 2024 09:30:37 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Hasil audit yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan dana kampanye pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto telah usai digarap.

Berdasarkan data yang diterima suarajatimpost.com dari KPU Kota Mojokerto, hasil audit pasangan calon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Khusnun Amin atau Paslon penantang pengeluaran kampanye sebanyak Rp 161.305.000, sementara pasangan nomor urut 2 Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi atau petahana sebesar Rp 1.373.832.560.

Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Mojokerto Ulil Abshor menyebut, hasil itu sudah disampaikan kepada masing-masing Paslon dan khalayak umum. Mulai dari penerimaan, pengeluaran hingga saldo yang tersisa.

"Iya sudah kami sampaikan, baik kepada masing-masing pasangan calon dan masyarakat umum," kata Ulil, dikonfirmasi, Selasa (17/12/2024).

Dia mengatakan, audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU.

Paslon nomor urut 1 penerimaan dana kampanye sebesar Rp 165.575.000,00, pengeluarannya sebesar Rp 161.305.000,00, dan sisa saldonya Rp 4.270.000,00.

Sementara paslon nomor urut 2 penerimaan dana kampanye sebesar Rp 1.274.025.000,00, pengeluaran sebesar Rp 1.273.832.560,00, dan sisa saldo sebesar Rp 192.440,00. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Penetapan Warsubi Sebagai Bupati Jombang Masih Dalam Penantian

Achmad Fredi — Mon, 16 Dec 2024 21:20:39 +0700

JOMBANG, SJP - Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jombang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024, masih menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisa ditegaskan, penetapan Warsubi dan Salmanudin Yazid atau Gus Salman masih dalam penantian. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang sendiri belum bisa mengeluarkan jadwal kapan penetapan akan dilakukan.

"Saat ini untuk tahapan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih belum kita lakukan, karena kami masih menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI," kata Ahmad Udi Masjkur saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/12/2024).

Menurut Udi, pihaknya sendiri sampai hari Minggu (15/12/2024) belum menerima pemberitahuan dari KPU Republik Indonesia atau KPU RI perihal kapan rencana pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan.

Mengingat sejumlah daerah di Jawa Timur masih menunggu permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 ke MK. Terkecuali, Jombang saat dilakukan pemeriksaan di halaman resmi ada atau tidaknya sengketa Pilkada, ternyata tidak ada.

"Jombang tidak ada kalau kami pantau. Tapi kami akan memastikan lagi ada atau tidaknya," ujar Udi.

Di Jawa Timur sendiri, dari data yang dirinya pantau tercacat ada 16 kabupaten atau kota yang mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada.

"Yakni Kabupaten Gresik, Bangkalan, Magetan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Banyuwangi, Pamekasan, Kota Blitar, Nganjuk, Bondowoso, Lamongan, Tulungagung, Sumenep, Kota Probolinggo, Ponorogo, Sampang," ungkapnya.

Perlu diketahui, KPU Kabupaten Jombang telah merampungkan pleno rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Warsubi - Salmanuddin Yazid atau Gus Salman unggul atas kompetitornya, yakni pasangan Mundjidah Wahab - Sumrambah.

Merujuk hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Jombang mengumumkan perolehan suara paslon 01 Mundjidah Wahab – Sumrambah sebanyak 173.098 suara dan paslon 02 Warsubi – Salmanudin Yazid atau Gus Salman sebanyak 515.880 suara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Daftar Bupati di Madura yang Pernah Tersandung Kasus Korupsi

Redaksi — Sun, 15 Dec 2024 18:33:59 +0700

MADURA, SJP – Pulau Madura merupakan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Pulau ini memuat empat kabupaten. Yakni Kabupaten Bangkalan di ujung barat Pulau Madura, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep di ujung timur Pulau Madura.

Sepanjang perjalanan pemerintahan di Pulau Madura, terdapat catatan buruk dari sejumlah tokoh politiknya. Bahkan, hampir semua kabupaten di Madura pernah mengantarkan bupatinya ke jeruji besi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

1. RKH Fuad Amin Imron (Bupati Bangkalan Periode 2003-2013)

Fuad Amin adalah besan dari Wakil Presiden Indonesia ke-9, Hamzah Haz. Fuad merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004. Belum habis masa baktinya di Senayan, dia menjadi bupati Bangkalan dua periode: mulai 2003 hingga 2013.

Setelah tak menjabat bupati, Fuad Amin menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bangkalan, yang mengantarkannya menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan periode 2014-2019.

Fuad Amin terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia disangka menerima hadiah terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gresik, Jawa Timur, dan di Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Fuad Amin juga melakukan korupsi dan pencucian uang ratusan miliar rupiah. Selain itu, Fuad Amin diketahui melakukan jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN). Tarifnya mulai dari Rp15 juta, hingga Rp50 jutaan, tergantung posisi.

Kepada para pengusaha migas, Fuad meminta “jatah preman” setiap bulan. Mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Jatah preman inilah yang mengantarkannya ke bui. Fuad akhirnya dihukum 13 tahun penjara di tingkat kasasi. Seluruh asetnya dirampas untuk negara.

Setelah tercatat korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan hingga Rp414 miliar, Fuad masih berulah di penjara. Bahkan, saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, dia tak ditemukan di selnya.

Fuad Amin diketahui kerap keluar dari sel tahanan. Dia juga diketahui kerap singgah di rumah mewahnya yang berada di Jalan Ir H Djuanda No 175, Bandung. Fuad Amin disebut pernah pulang dari rumah sakit ke sel tahanan mengendarai mobil Alphard.

Beberapa harta hasil korupsi Fuad Amin dilelang. Ada beberapa rumah mewah, apartemen, hingga mobil yang disebut nilainya mencapai Rp414 miliar. Namun Fuad Amin mengaku mendapatkan warisan sekitar Rp 14 miliar.

Dia juga mengaku memiliki bisnis besi bekas, bisnis kayu sengon, hingga bisnis umrah. Namun, Fuad Amin tidak bisa membuktikan secara sah seluruh asal-usul hartanya. Sehingga Mahkamah Agung (MA) merampas seluruh aset Fuad Amin.

2. Noer Tjahja (Bupati Sampang Periode 2008-2013)

Noer Tjahja merupakan adik kandung mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Mohammad Noer. Dia divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan gas di PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP). Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (4/6/2015).

Vonis majelis hakim dinilai sangat ringan. Karena berkurang separuh dari tuntutan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menuntut 10 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta.

Pada tahun 2008, Noer Tjahja menjalin kerja sama suplai migas dengan PT Asa Perkasa. Didirikanlah PT SMP dengan komposisi saham PT Asa Perkasa 60 persen dan 40 persen saham milik PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Setelah rampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengajukan pasokan gas ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pengajuan ini ditolak karena syarat mendapat pasokan gas harus BUMD.

PT SMP tidak dikategorikan BUMD lantaran mayoritas sahamnya dipegang PT ASA. Karena itu, Noer Tjahja menerbitkan peraturan daerah (perda) pendirian PT SMP. Komposisi sahamnya juga diubah. PT GSM memegang 51 persen saham dan PT ASA 49 persen.

Dengan perubahan tersebut PT SMP masuk dalam kategori BUMD dan permohonan pasokan gas dari SKK Migas disetujui. Namun dalam pengelolaannya, keuntungan dari penjualan migas ada yang bocor hingga Rp16 miliar.

Disebutkan dalam dakwaan, sebagian dana tersebut mengalir ke kantong pribadi Noer Tjahja. Selain kebocoran keuangan BUMD, penjualan harga gas dinilai tidak wajar.

3. Achmad Syafii Yasin (Bupati Pamekasan Periode 2003-2008 dan 2013-2018)

Achmad Syafii Yasin merupakan bupati Pamekasan periode 2003-2008 dan 2013-2018. Jabatannya diakhiri pada tahun 2017, karena terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) suap dana desa (DD) dengan nilai Rp250 juta.

Politisi Partai Demokrat ini pernah menjabat anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014. Syafii divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Dia menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Syafii dinyatakan terbukti bersalah melakukan gratifikasi pada kasus pengamanan penyelewengan DD di Desa Dasok kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan saat itu, Rudi Indra Prasetya, sebesar Rp250 juta.

Syafii terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A dan B Undang-Undang tentang Tipikor. Selain memvonis hukuman penjara 2 tahun 8 bulan, majelis hakim juga meminta terdakwa Achmad Syafii untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan 1 bulan.

Kasus ini berawal saat Kepala Desa Dasok, Agus Mulyadi dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kejari Pamekasan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di Desa Dasok, yang menggunakan DD senilai Rp100 juta.

Namun Agus Mulyadi, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto justru menyuap Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Uang suap diberikan Rp250 juta dengan maksud agar laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Mereka terkena OTT oleh KPK. Agus diduga sebagai pemberi suap, sedangkan Sutjipto diduga sebagai perantara suap. Adapun Rudy sebagai penerima suap. Peran Achmad Syafii dalam kasus ini sebagai pihak yang menganjurkan untuk memberikan suap.

4. R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan Periode 2018-2023)

R. Abdul Latif Amin Imron, lahir pada 5 Mei 1982. Dia adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat sebagai bupati Bangkalan periode 2018–2023. Dia menjabat bupati sejak 24 September 2018.

Penangkapan Abdul Latif berawal dari laporan masyarakat yang kemudian dilakukan pengumpulan informasi. KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari bukti-bukti.

KPK menangkap Abdul Latif pada 7 Desember 2022. Dia diduga terlibat dalam kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Oktober 2022.

Abdul Latif diduga menerima uang suap sebesar Rp5,3 miliar. Uang itu berasal dari komitmen fee lelang jabatan pimpinan tinggi dari setiap aparatur sipil negara (ASN) yang lolos seleksi promosi jabatan eselon 3 dan 4, periode 2019-2022.

Selain suap, Abdul Latif juga diduga menerima fee sebesar 10 persen dari anggaran setiap proyek di seluruh dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. KPK memanggil Abdul Latif ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk diperiksa sebagai tersangka.

Awalnya, Abdul Latif membuka formasi seleksi jabatan di sejumlah posisi untuk tingkat pimpinan tinggi. Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif meminta komisi fee kepada setiap ASN yang ingin dinyatakan lulus dalam seleksi jabatan.

Besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta. Teknis penyerahannya dilakukan secara tunai melalui orang kepercayaan Abdul Latif. Dia divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Abdul Latif juga mendapat tambahan hukuman lain. Dia diharuskan membayar ganti rugi Rp9,7 miliar. Jika tidak dibayar, hukumannya ditambah 3 tahun penjara. Dia juga didenda Rp300 juta subsider empat bulan. (**)

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber
Editor: Ali Wafa

Pilbup Mojokerto Berakhir tanpa Gugatan ke MK, Ini Catatan Bawaslu selama Pilkada

Syaiful Aries — Fri, 13 Dec 2024 16:00:09 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mojokerto telah usai. Pada laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ada permohonan gugatan oleh pasangan calon (paslon) yang kalah.

Dengan demikian, Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto tahun 2024 telah berakhir dan hanya tinggal menunggu penetapan dan pelantikan paslon terpilih. Yakni, Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mencatat, sedikitnya ada 17 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Mojokerto yang masuk dan diproses.

"Catatan kita, ada 17 laporan yang diterima Bawaslu. Namun, 13 laporan diregistrasi, 4 lainnya tidak. Karena tidak memenuhi syarat formal maupun material," ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Kamis (13/12/2024).

Dari 13 laporan yang telah diregistrasi, salah satunya yaitu laporan terkait seorang kepala desa (kades) kini telah dijebloskan ke penjara, karena terbukti tidak netral.

"Kades Randuharjo dengan pasal 71 Ayat 1 Jo 188 dengan hukuman 1 bulan dan denda Rp5 juta. Ada juga temuan kita, satu pelanggaran administrasi dan telah direkomendasi kepada KPU," terangnya.

Dody menilai, munculnya laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Karena laporan dengan bukti, merupakan jalur yang benar tanpa adanya tindakan yang bersifat anarkis.

Bawaslu mengklaim, indeks kerawanan Pilkada di Kabupaten Mojokerto tergolong sedang dengan kategori skor 34,62. (*)

Editor: Ali Wafa

Komisioner KPU Mojokerto yang Diberhentikan DKPP Mengaku Sudah Mundur dari Gerindra sejak 2022

Syaiful Aries — Fri, 13 Dec 2024 13:15:57 +0700

MOJOKERTO, SJP – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto berinisial ROS yang diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merasa janggal atas perkara yang menimpanya.

ROS diberhentikan karena namanya tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kecamatan Ngoro.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto yang mengampu divisi teknis penyelenggaraan itu menyebut, seharusnya permasalahan yang menimpa dirinya tersebut telah selesai sejak tahun 2022 lalu.

Anggapan itu bukan tanpa alasan. Dia mengaku sudah mengajukan pengunduran diri secara administratif dari kepengurusan Partai Gerindra pada tahun 2022 lalu. Hal itu dilakukan karena syarat untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Bahkan dia mengatakan, pada tahun 2022 lalu, yang mengurus penghapusan namanya di Sipol adalah pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Tercatut mas. KPU dan Bawaslu saat itu yang nguruskan ke partai untuk menghapus Sipol di tahun 2022," ucapnya saat dikonfirmasi suaranatimpost.com pada Jumat (13/12/2024).

Dua tahun berlalu, ROS sebelumnya merasa tenang dan menganggap aman karena sudah bisa lolos menjadi komisioner KPU. Namun fakta mencengangkan ditemui setelah dia dilaporkan lantaran namanya masih tercantum di Sipol.

Padahal, sebelum menjadi komisioner KPU, dirinya telah menjadi penyelenggara pemilu sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan anggota Bawaslu. Dia menyebut, pada tahun 2022, namanya sudah dihapus dari Sipol.

“Karena saya sudah dihapus Sipolnya di tahun 2022 itu. Kemudian saya bisa jadi panwas dan daftar penyelenggara lainnya,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu anggota KPU Kabupaten Mojokerto dipecat oleh DKPP karena terbukti melanggar kode etik.

Pria berinisial ROS itu diberhentikan dari jabatannya sebagai komisioner KPU Kabupaten Mojokerto karena namanya terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik (parlpol).

ROS yang sebelumnya mengampu divisi teknis penyelenggaraan di KPU Kabupaten Mojokerto itu dilaporkan ke DKPP lantaran dinilai tidak mengindahkan prinsip profesional dan akuntabel.

Dia terbukti melanggar Pasal 15 Huruf G dan Pasal 16 Huruf E Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam laporan itu, ROS diduga masih menjabat sebagai pengurus Partai Gerindra. Bahkan, namanya masih tercatat di Sipol.

Karena itu, ROS terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. DKPP sepakat memberhentikan dia selama 30 hari, hingga namanya bersih dari kepengurusan parpol.

"Sudah dilaksanakan putusan tersebut, tujuh hari setelah putusan dibacakan di sidang DKPP," ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Kamis (12/12/2024) kemarin.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini, ROS sebelumnya menjadi teradu dalam perkara Nomor 227-PKE-DKPP/IX/2024.

Namanya tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto Nomor: JR-29/07-0016/Kpts/DPC-GERINDRA/2022.

SK DPC Gerindra Kabupaten Mojokerto itu memuat susunan personalia PAC Partai Gerindra Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Dalam perkara tersebut, ROS dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP. Selain itu, dia dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selaku anggota KPU Kabupaten Mojokerto.

Namun, pemberhentian itu berlaku selama 30 hari kerja, sampai dengan terbit surat keterangan dari Partai Gerindra, bahwa teradu bukan merupakan pengurus PAC Kecamatan Ngoro.

Selanjutnya, sampai terbitnya SK DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto tentang susunan personalia PAC Kecamatan Ngoro yang tidak mencantumkan nama teradu. (*)

Editor: Ali Wafa

Donald Trump Tolak Gaji Presiden, Jaga Marwah sebagai Orang Kaya

M. Farhan — Thu, 12 Dec 2024 21:00:36 +0700

Suarajatimpost.com - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa ia tidak akan menerima gaji presiden selama masa jabatan keduanya yang dimulai pada Januari 2025. Menurut Trump, keputusan ini bukan untuk mencari pujian, melainkan karena ia percaya ini adalah langkah yang tepat.

"Presiden AS dibayar sekitar US$ 400.000 (sekitar Rp 6,2 miliar) per tahun, tetapi saya tidak akan menerima apa pun. Ini adalah langkah yang menurut saya baik untuk dilakukan," kata Trump dalam wawancara dengan Kristen Welker dari NBC News pada 9 Desember 2024.

Saat ditanya alasan di balik penolakan gaji presiden, Trump menjelaskan bahwa keputusannya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Namun, langkah ini mengingatkan pada beberapa presiden sebelumnya yang juga memilih untuk menolak atau menyumbangkan gaji mereka.

Dalam sejarah AS, beberapa presiden yang kaya, seperti Theodore Roosevelt dan John F. Kennedy, memilih untuk menyumbangkan seluruh gaji mereka untuk amal. Presiden pertama AS, George Washington, juga sempat menolak gaji ketika menjabat pada 1789, meskipun kemudian ia menerima gaji untuk memastikan bahwa presiden di masa depan tetap mendapatkan bayaran, terlepas dari status kekayaan pribadi mereka.

Pada masa jabatannya sebelumnya, antara 2017 hingga 2021, Trump memenuhi janji kampanyenya dengan menyumbangkan seluruh gajinya. Berdasarkan laporan Forbes, Trump telah menyumbangkan sekitar US$ 1,4 juta dari gajinya kepada berbagai lembaga pemerintah, termasuk Departemen Urusan Veteran dan Layanan Taman Nasional.

"Tidak banyak presiden yang melakukan hal ini. Mungkin Theodore Roosevelt, John F Kennedy, atau George Washington. Tetapi, saya tidak yakin sepenuhnya terkait detail sejarah ini," tambah Trump.

Keputusan Trump untuk kembali menolak gaji presiden pada masa jabatan berikutnya memperlihatkan komitmennya terhadap tradisi tersebut. Hal ini juga menunjukkan fokusnya pada isu-isu yang lebih besar yang ingin ia tangani dalam masa jabatannya, seperti kebijakan ekonomi dan keamanan nasional. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Ini Alasan Ilmiah kenapa Kita Bisa Bertengkar dengan Pasangan Gara&Gara Politik

M. Farhan — Thu, 12 Dec 2024 19:01:29 +0700

Suarajatimpost.com - Perbedaan politik sering kali memicu ketegangan, terutama dalam lingkungan keluarga atau pasangan. Sering kali, perdebatan tentang pilihan politik bisa merusak hubungan, meskipun itu seharusnya menjadi hak pribadi masing-masing untuk memilih. Namun, ada alasan ilmiah mengapa perbedaan pandangan politik bisa memicu konflik ini.

Mengapa Pandangan Politik Bisa Menjadi Sumber Perselisihan?

Setiap orang memiliki hak untuk memilih pandangan politiknya, namun tak jarang pandangan ini bisa bertentangan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika perbedaan politik terjadi, terutama di kalangan keluarga atau pasangan, sering kali menjadi ajang perdebatan yang bisa menimbulkan ketegangan. Tetapi, apakah ada penjelasan ilmiah di balik perbedaan pandangan ini?

Otak dan Cara Kita Memahami Politik

Perbedaan pandangan politik yang menyebabkan ketegangan, ternyata berakar pada bagaimana otak kita merespons situasi yang penting. Menurut ilmuwan yang mempelajari politik dan otak manusia, perbedaan ini bisa dijelaskan dalam bidang baru yang disebut "neuropolitik." Dalam penelitian ini, ilmuwan mengamati aktivitas otak orang-orang dengan pandangan politik yang berbeda.

Melalui pemindaian otak, mereka menemukan bahwa orang dengan pandangan politik konservatif dan liberal ternyata memproses risiko dan ancaman dengan cara yang berbeda. Misalnya, orang konservatif cenderung menggunakan bagian otak yang berbeda saat menilai risiko dibandingkan dengan mereka yang berpandangan liberal. Ini menjelaskan mengapa orang dengan pandangan politik yang berbeda bisa sangat berbeda dalam cara mereka merespons situasi yang dianggap berisiko.

Perbedaan dalam Struktur Otak

Penelitian yang dilakukan oleh psikolog Diamantis Petropoulos Petalas di Athena menunjukkan bahwa orang dengan pandangan konservatif memiliki amigdala—bagian otak yang berperan dalam pengendalian emosi dan pendeteksian ancaman—yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpandangan liberal.

Hal ini mengindikasikan bahwa mereka lebih sensitif terhadap ancaman dan risiko. Selain itu, area otak lain yang dikenal dengan girus fusiformis, yang berfungsi untuk mengenali wajah dan menilai emosi sosial, juga lebih besar pada orang konservatif.

Ini menunjukkan bahwa orang dengan pandangan konservatif cenderung lebih fokus pada pengelompokan orang ke dalam kategori, seperti "terpercaya" atau "berbahaya," yang membantu mereka membuat keputusan sosial dan politik.

Pandangan Politik yang Berbeda Tidak Selalu Mengarah pada Konflik

Menurut Matt Qvortrup, seorang peneliti ilmu politik di Universitas Coventry, perbedaan pandangan politik tidak harus menjadi penyebab perpecahan. Meskipun terkadang perdebatan politik bisa memanas, ini adalah bagian dari kemampuan manusia untuk berdiskusi dan berdebat.

Qvortrup mengingatkan bahwa kita sering kali dipengaruhi oleh otak primitif yang dipandu oleh rasa takut dan kebutuhan untuk bertahan hidup, yang dapat memperburuk perbedaan pandangan.

Mempelajari dan memahami asal-usul perbedaan pendapat ini dapat membantu kita untuk lebih menerima pandangan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk berdialog lebih terbuka, bahkan mengenai topik-topik sulit seperti politik.

Menghargai Perbedaan Politik dengan Bijak

Kunci untuk tetap menjaga hubungan meski memiliki pandangan politik yang berbeda adalah dengan memahami bahwa pandangan tersebut bukanlah penilaian terhadap karakter seseorang. Perbedaan politik adalah hal yang manusiawi dan bahkan sudah ada sejak zaman purba.

Mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana otak merespons pandangan politik kita dapat membantu kita menjadi pemilih yang lebih terinformasi dan lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks politik.

Jadi, meskipun kamu dan orang lain mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda, jangan anggap itu sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Terimalah perbedaan tersebut sebagai bagian dari keragaman manusia yang wajar, dan belajarlah untuk berdialog dengan cara yang sehat dan konstruktif. (**)

sumber: cxomedia.id

Editor: Ali Wafa

Catatan Hitam Pilkada Mojokerto, Kader Gerindra Jabat Komisioner KPU hingga Kades Dibui

Syaiful Aries — Thu, 12 Dec 2024 15:37:35 +0700

MOJOKERTO, SJP – Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mojokerto telah usai, namun pesta demokrasi itu masih meninggalkan beberapa bercak hitam di Bumi Majapahit.

Sebelumnya, oknum kepala desa (kades) dibui karena terbukti tidak netral dengan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mojokerto.

Kades Randuharjo, Kecamatan Punggung berinisial EYA (45) itu divonis 1 bulan penjara dan denda Rp5 juta setelah terbukti mengampanyekan paslon Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi.

"Sudah kita antar ke Lapas. Diantar menggunakan mobil tahanan Kejaksaan," ucap Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Fachri Dohan Mulyana, Rabu (11/12/2024).

Catatan hitam lainnya, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar kode etik.

Pria berinisial ROS itu diberhentikan dari jabatannya sebagai komisioner KPU Kabupaten Mojokerto karena namanya terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik (parlpol).

ROS yang sebelumnya mengampu divisi teknis penyelenggaraan di KPU Kabupaten Mojokerto itu dilaporkan ke DKPP lantaran dinilai tidak mengindahkan prinsip profesional dan akuntabel.

Dia terbukti melanggar Pasal 15 Huruf G dan Pasal 16 Huruf E Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam laporan itu, ROS diduga masih menjabat sebagai pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Bahkan, namanya masih tercatat di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Karena itu, ROS terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. DKPP sepakat memberhentikan dia selama 30 hari, hingga namanya bersih dari kepengurusan parpol.

"Sudah dilaksanakan putusan tersebut, tujuh hari setelah putusan dibacakan di sidang DKPP," ucap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun suarajatimpost.com, ROS sebelumnya menjadi teradu dalam perkara Nomor 227-PKE-DKPP/IX/2024.

Namanya tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto Nomor: JR-29/07-0016/Kpts/DPC-GERINDRA/2022.

SK DPC Gerindra Kabupaten Mojokerto itu memuat susunan personalia Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Dalam perkara tersebut, ROS dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP. Selain itu, dia dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selaku anggota KPU Kabupaten Mojokerto.

Namun, pemberhentian itu berlaku selama 30 hari kerja: sampai dengan terbit surat keterangan dari Partai Gerindra, bahwa teradu bukan merupakan pengurus PAC Kecamatan Ngoro.

Selanjutnya, sampai terbitnya SK DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto tentang susunan personalia PAC Kecamatan Ngoro yang tidak mencantumkan nama teradu. (*)

Editor: Ali Wafa

Dituding Bermain di Sengketa Pilkada Bondowoso, Bawaslu Tegaskan Tegak Lurus pada Aturan

Rizqi Ardian — Wed, 11 Dec 2024 19:44:53 +0700

BONDOWOSO, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menyatakan dengan tegas, bahwa tuduhan tentang, pihaknya memberikan surat keterangan berisi data seseorang yang masih hidup tetapi tertulis meninggal dunia adalah informasi hoaks.

Tuduhan itu ramai di berbagai platform grup WhatApp di Kabupaten Bondowoso, yang terkesan mengintervensi kinerja Bawaslu. Bahkan, ramai diperbincangkan jika Bawaslu sebagai pengawas demokrasi berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon).

Sebenarnya, data yang termuat dalam surat Bawaslu pada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tersebut, adalah mandat pelaksanaan proses klarifikasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina, kejadian tersebut berawal sejak ada laporan dugaan pelanggaran pada 30 November 2024 lalu.

"Laporan tersebut tentang dugaan pelanggaran adanya orang yang meninggal dunia dan orang yang tidak sedang berada di Bondowoso pada 27 November 2024, namun dalam daftar hadirnya tertanda tangani," ungkapnya, Rabu (11/12/2024).

Dengan tegas, dikatakan Nani sapaan akrabnya, laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran yang masih harus melalui tahap klarifikasi. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 20/2020 pasal 29 ayat 5.

"Dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut, kami membuat surat mandat untuk Panwascam agar melakukan klarifikasi. Supaya diketahui data yang disampaikan oleh pelapor itu, benar atau salah," paparnya.

Sementara, komisioner Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP Datin), Ismaili, Bawaslu wajib melakukan klarifikasi dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan.

Dirinya tegaskan, Bawaslu tidak akan membenarkan yang salah dan tidak akan menyalahkan yang benar. Sehingga, Ismaili meminta supaya masyarakat bisa sabar menunggu.

"Memang, mekanisme penanganan pelanggaran tidak bisa selesai cepat, masih butuh proses. Mari seluruh pihak bersabar dan menghormati proses hukum ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengintervensi proses penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu akan tegak lurus kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Bawaslu memberikan rekomandasi kepada KPU Bondowoso untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03 Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang.

Alasannya, Bawaslu melalui Panwascam setempat, menemukan kecurangan, dimana ada orang yang telah meninggal, namun masih mencoblos dan ada pemilih yang sedang tidak ditempat, tetapi menandatangani daftar hadir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua Calon Ketua PWI Mojokerto Raya Siap Bertarung di Konfercab ke&5

Syaiful Aries — Wed, 11 Dec 2024 19:31:30 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Konferensi Cabang (Konfercab) ke-V Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya tinggal selangkah lagi.

Bakal calon ketua PWI Mojokerto periode 2024-2027 berjumlah dua orang. Yakni Aminuddin, wartawan JTV, dan Moch. Chariris, wartawan Radar Mojokerto.

Surat pengumuman itu mengacu pada Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pasal 27 Ayat 2 tentang Syarat Calon Ketua PWI.

Panitia konfercab telah menggelar rapat penelitian berkas bakal calon ketua PWI Mojokerto hari ini, Rabu (04/12/2024). Sedangkan rapat pengundian nomor urut dilakukan pada Senin (09/12/2024) lalu.

Calon ketua PWI Mojokerto periode 2024-2027 akan disahkan dalam sidang ketiga Konfercab ke-V dengan agenda pemilihan ketua PWI Mojokerto periode 2024-2027 yang akan digelar pada tanggal 17 Desember 2024.

"Alhamdulillah semua tahapan persiapan Konfercab ke-V PWI Mojokerto sudah kami lalui. Tinggal selangkah lagi akan muncul ketua yang baru. Yakni tahap konfercab itu sendiri pada 17 Desember nanti," ungkap Ketua Panitia Konfercab, Enggran Eko Budianto, saat diwawancarai di Sekretariat PWI Mojokerto Raya, Jl. Pekayon, Kota Mojokerto,Rabu (11/12/2024).

Enggran menuturkan, siapa pun ketua terpilih nanti diharapkan bisa membawa manfaat bagi organisasi maupun masyarakat di Bumi Majapahit.

"Kami selaku panitia sekaligus kader PWI Mojokerto berharap, siapa pun yang terpilih menjadi ketua, mampu membawa organisasi profesi ini ke arah yang lebih profesional, solid dan memberi manfaat besar untuk masyarakat Kabupaten maupun Kota Mojokerto," tandas wartawan detik.com tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan rapat pengundian nomor urut pada Senin (09/12/2024) lalu, Aminuddin mendapat nomor urut 1. Sementara Moch. Chariris mendapat undian nomor urut 2. (*)

Editor: Ali Wafa

Hasil Pilwalkot Probolinggo Digugat ke MK, KPU&Bawaslu Baru Tahu

Armandsyah — Wed, 11 Dec 2024 10:22:52 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Probolinggo digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara itu, terdaftar di laman resmi MK, sejak Senin, 9 Desember 2024 lalu.

Dari laman https://testing.mkri.id/, diketahui pihak penggugat yakni Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI): Ir. Saparuddin, dan Judianto Simanjuntak sebagai pemohon dan kuasa pemohon. Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai termohon.

Gugatan itu tayang di laman MK dengan nomor registrasi: APP206/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Namun demikian, tidak ada keterangan perkara yang dimohonkan telah teregistrasi atau belum.

Pada lembar bukti gugatan, tertulis perkara diajukan pada Selasa 10 Desember 2024, pukul 06:55 WIB. Dengan pokok permohonan: perselisihan hasil Pemilihan Umum Wali Kota Probolinggo Tahun 2024.

Sejauh ini, belum ada peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang mengklaim gugatan tersebut mewakili kubu mereka. Dari tiga pasangan calon (paslon) yang kalah pada 27 November 2024 lalu, hanya Zainal Arifin, yang bisa dihubungi.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya gugatan tersebut. Namun, pihaknya belum bisa memastikan, apakah sengketa pilkada itu telah diregistrasi atau belum.

“Kami tidak tahu. Memang belum ada surat tembusan ke kami. Tapi meski belum diregister, MK kan tidak boleh menolak permohonan gugatan sengketa pemilu,” ucapnya melalui telepon, Rabu (11/12/2024).

Kata Johan, merujuk pada aturan pilkada, seharusnya gugatan dilayangkan sehari setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU. Batas waktu diberikan untuk mengajukan sengketa ke MK selama tiga hari.

“Setelah tiga hari tidak ada gugatan. KPU menunggu surat dari MK, ada sengketa atau tidak. Setelah itu, baru penetapan pemenang pilkada, jika tidak ada sengketa,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Johan, bila hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditetapkan pada 3 Desember 2024, maka permohonan gugatan disampaikan sejak tanggal 4 sampai 6 Desember 2024.

“Kalau permohonan sengketa pilkada disampaikan pada tanggal 10 Desember 2024, artinya melampaui batas waktu,” terangnya.

Kendati demikian, Johan tidak mau berspekulasi. Apakah gugatan tetap disidangkan atau tidak. Namun, dia mengaku siap menyampaikan data pelaksanaan pilkada jika diminta oleh MK.

“Kami menunggu surat tembusan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) soal itu,” katanya.

Hal senada disampaikan, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal. Dirinya baru mengetahui hal itu pada Selasa 10 Desember 2024 pagi. Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang melayangkan gugatan tersebut.

“Biasanya, jika paslon menggugat, kami pasti dihubungi kuasa hukumnya,” singkat Faisal. (*)

Editor: Ali Wafa

Bawaslu Surabaya Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Jefri yulianto — Wed, 11 Dec 2024 07:36:31 +0700

SURABAYA, SJP – Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, mengungkapkan, dalam kegiatan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu, terdapat enam laporan yang diterima oleh Bawaslu.

Dari jumlah tersebut, empat laporan tidak memenuhi syarat formal dan material, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, serta Pemilihan Gubernur di Pemilukada 2024.

"Dua laporan lainnya memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti dengan hasil yang sudah ada," tambah Novli saat rakor selasa malam (10/12) di hotel Grand Mercure Surabaya.

Evaluasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang telah ditangani kepada masyarakat. Sebagai badan publik, Bawaslu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait proses dan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

"Sebagai badan publik, kami wajib menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditangani, serta evaluasi atas penanganan tersebut," ujar Novli.

Dalam kegiatan ini, Bawaslu turut melibatkan media dan mitra kerja dari Sentra Gakkumdu yang terdiri dari perwakilan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak, serta Kejaksaan Negeri Surabaya dan Tanjung Perak.

Tujuan kolaborasi ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik, sebutnya.

“Dari enam laporan yang masuk ke Bawaslu Surabaya, sebagian besar berasal dari masyarakat, pemantau Pemilu, dan pihak terkait lainnya,” ungkap Novli.

"Namun, empat laporan tidak memenuhi syarat formal dan material, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Dua laporan yang memenuhi syarat," lanjut Novli terkait dengan pelanggaran kampanye dan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu, sambungnya terkait laporan mengenai pelanggaran kampanye tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan oleh regulasi. Sementara itu, pelanggaran etik penyelenggara Pemilu, khususnya di tingkat KPPS, telah ditindaklanjuti.

"Dalam kasus ini, KPPS yang tidak memberikan salinan formulir C kepada saksi pasangan calon diminta untuk memberikan salinan tersebut oleh Panwascam," jelasnya.

Selain itu, ada juga laporan mengenai kesalahan prosedural di salah satu TPS di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, yang diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelanggaran etik Pemilu.

Novli mengakhiri pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengawasan ini, termasuk pemantau dan masyarakat yang aktif melaporkan temuan pelanggaran kepada Bawaslu Surabaya.

Bawaslu juga memberikan apresiasi tinggi kepada para pemantau yang memberikan masukan dan kritik konstruktif, yang sangat membantu kerja pengawasan mereka.

“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut dan memberi warna positif pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Kota Surabaya, baik Pilpres, Pileg, Pilwali, maupun Pilgub,” pungkas Novli.

Sementara itu, sebagai narasumber dalam kegiatan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu, Iptu Moch. Shokib, SH selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, menjelaskan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kompetisi di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa ada empat pelanggaran yang dilaporkan, namun tidak semuanya dapat ditindaklanjuti.

"Pertama, ada laporan mengenai kampanye di lingkungan pendidikan. Namun, setelah dilakukan pendalaman oleh komisioner Bawaslu, laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur delik pelanggaran," ujar Shokib.

Ia juga menjelaskan pelanggaran kedua, yang melibatkan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), yang diduga melakukan kampanye terselubung. Tiga laporan terkait hal ini juga tidak dapat diproses lebih lanjut setelah dilakukan penyelidikan bersama Gakkumdu.

"Setelah didalami oleh komisioner dan didiskusikan beberapa kali dengan Gakkumdu, laporan ini tidak bisa dilanjutkan," jelasnya.

Meskipun ada beberapa peristiwa yang diduga pelanggaran, Shokib menegaskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menganggapnya sebagai pelanggaran yang bisa diproses lebih lanjut.

"Ini lebih karena ketidaktahuan dan bukan kesengajaan. Dalam sebuah kompetisi politik, pelanggaran kecil seperti ini memang wajar, apalagi jika ada lebih dari satu kompetitor yang terlibat," ujarnya.

Terkait dengan pemungutan suara, Sokib menyatakan tidak ada pelanggaran yang ditemukan.

"Pada tahap pemungutan suara, mulai dari pergeseran kotak suara hingga pelaksanaan di TPS, masyarakat sangat tertib. Kerja sama antara petugas dan masyarakat berjalan baik, sehingga tidak ada kecurigaan mengenai proses pemungutan suara," tuturnya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap peran pengawas Bawaslu yang hadir di TPS.

"Saya sendiri terlibat dalam pengamanan di TPS dan merasakan pentingnya pengawasan Bawaslu. Kehadiran mereka membuat proses pemungutan suara berjalan tertib dan mengurangi potensi pelanggaran," ujarnya.

Dalam proses penghitungan suara, Sokib mencatat lima pelanggaran yang ditemukan.

"Tiga pelanggaran masih dalam proses di Bawaslu Provinsi, sementara dua pelanggaran lainnya sudah diputuskan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perincian lebih lanjut terkait pelanggaran ini harus disampaikan oleh Bawaslu, karena itu menjadi kewenangan mereka.

Shokib juga memberikan contoh pelanggaran yang ditemukan, seperti ketidakberesan dalam pemberian formulir C1, pembukaan rekapitulasi suara yang tidak sah, dan kesalahan penulisan dalam formulir C Plano yang sudah diperbaiki di tingkat PPK.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa pelanggaran kecil, situasi pemilu di Pelabuhan Tanjung Perak berjalan relatif tertib berkat kerja sama yang baik antara masyarakat, petugas, dan pengawas pemilu.

Berdasarkan data KPU, jumlah TPS di Kota Surabaya mencapai 3.964, dengan total 7.928 petugas ketertiban Satlinmas yang dikerahkan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Temukan Dugaan Kecurangan di Pilkada Bondowoso, Paslon Bagus Ajukan Gugatan ke MK

Rizqi Ardian — Tue, 10 Dec 2024 17:15:05 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pilkada Bondowoso ternyata belum sepenuhnya selesai, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sudah melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten pada 4 Desember 2024 lalu.

Pasalnya, saat ini pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Mohammad Baqir (Bagus) mengajukan gugatan sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, tanggal 9 Desember 2024 kemarin.

Informasi yang diterima oleh suarajatimpost, beredar nomor register tanda terima pengajuan permohonan online, bernomor : 93/PHP.BUP/PAN.ONLINR/2024, dengan kop surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Dalam surat tersebut, tertera jika pokok perkaranya adalah perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024, dengan pemohon Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir.

Di sana juga tertulis kuasa pemohon, yakni, Mohammad Hasby As Shiddiqy dan Shipghotullah Mujaddidi, tertanggal 9 Desember 2024, pukul 14.54 WIB dan ditandatangani oleh Plt Panitera Muhidin.

Gugatan itu juga dilengkapi dengan surat permohonan, dalam format pdf dan doc/docx, daftar alat bukti dalam format pdf dan doc/docx, alat bukti, SK penetapan perolehan suara KPU dan surat kuasa.

Permohonan itu dibenarkan oleh Junaedi, kuasa hukum Paslon Bagus, saat dikonfirmasi pada Selasa (10/12/2024). Bahkan, dirinya mengakui jika telah menerima registrasi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Permohonan itu diajukan dengan tuntutan perselisihan hasil pemilihan, beserta dugaan terjadinya kecurangan-kecurangan dan beberapa kejadian yang saya sampaikan,” ungkapnya.

Meskipun selisih perolehan suara Paslon 01, Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Safi'i (Rahmad) berkisar 2 persen lebih, atau sekira 11 ribuan suara, Palson 02, tetap mengajukan gugatan, karena menilai ada dugaan kecurangan.

“Laporan kami ke MK ini bukan hanya soal perselisihan. Tetapi, mungkin ada kecurangan - kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” jelasnya.

Dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), semakin menguat dengan data dugaan kecurangan yang ada di 78 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di beberapa wilayah di Bondowoso.

Salah satunya adalah kecurangan yang terbongkar di TPS 03, di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, hingga dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Kasusnya, kata Junaedi, ditemukan orang sudah meninggal namun mencoblos.

"Kecurangan itu hampir sama modusnya, dan ada beberapa hal yang memang secara teknis. Kami juga ini kan mencari keadilan," terang mantan Komisioner KPU Bondowoso periode 2014-2023 ini.

Seperti diketahui, KPU Bondowoso telah memutuskan jika Paslon 01, Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Safi'i (Rahmad), menang dalam Pilkada Bondowoso, dengan memperoleh 223.907 suara.

Jumlah suara tersebut lebih banyak 11.612 suara, dari perolehan suara Paslon Bambang Soekwanto dan Gus Muhammad Baqir (Bagus) yang mendapatkan 212.295 suara. (*)

Editor : Ali Wafa

Golput di Pilkada Kota Batu Capai 18,29 Persen

Choirul Anwar — Mon, 09 Dec 2024 19:16:03 +0700

KOTA BATU, SJP - Angka golongan putih (golput) pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Batu tercatat mencapai 18,29 persen, karena dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 166.942 jiwa, sebanyak 30.536 warga tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya pada 27 November lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Heru Joko Purwanto pada Senin (9/12/2024), juga mencatat terdapat 5.878 surat suara yang dinyatakan tidak sah. Sehingga jumlah warga yang tidak berkontribusi pada hasil akhir Pilkada ini semakin meningkat, mengindikasikan perlunya langkah strategis untuk mengurangi angka golput di masa mendatang.

KPU mengakui bahwa tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah berkurangnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) hingga 50 persen dibanding Pemilu Februari 2024.

"Kami sadar ini membutuhkan evaluasi mendalam, baik dari sistem, badan penyelenggara, hingga strategi sosialisasi," ujarnya.

Meskipun demikian, ia tetap optimistis dengan hasil partisipasi yang tercapai. Heru menegaskan bahwa KPU telah berupaya maksimal, termasuk melakukan kajian dan sosialisasi secara masif. Namun, ia juga menyadari bahwa angka golput yang signifikan ini membutuhkan perhatian khusus untuk Pilkada di masa depan.

Adapun angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 Kota Batu tercatat sebesar 81,7 persen, naik dari Pilkada 2017 yang mencapai 80,1 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan Pemilu 2024 yang berada di angka 89,06 persen.

Disinggung terkait pengumuman penetapan angka perolehan tingkat kota, Heru menguraikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jatim meskipun rekomendasi telah dikeluarkan.

"Untuk hasil resmi rekapitulasi tingkat kota dijadwalkan akan diumumkan pada 15 Desember 2024 nanti berdasarkan rekomendasi dari KPU Provinsi. Namun karena tidak ada sengketa, kami masih akan berkoordinasi untuk segera melakukan penetapan hasil Pilkada Batu," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Temui Gus Haris, Ratusan Pendamping Desa Siap Sinergi Bangun Probolinggo

Rahmad Soleh — Sat, 07 Dec 2024 22:15:00 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Probolinggo berkumpul di rumah Bupati terpilih, dr. Muhammad Haris (Gus Haris) di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan Sabtu, (7/12/2024).

Kedatangan 7 tim Tenaga Ahli (TA), 66 Pendamping Desa (PD), dan 87 Pendamping Lokal Desa (PLD) bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk memberikan dukungan penuh terhadap semua program yang akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang baru terpilih.

Mistria Harmonis, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Probolinggo, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi secara intensif selama 24 jam, demi mewujudkan program-program yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Mistria juga mengusulkan dua hal kepada Gus Haris.

Pertama, diadakannya audiensi rutin minimal sekali setahun, antara TPP dengan pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Probolinggo.

Kedua, pelaksanaan program "Sapa Desa" di mana Bupati dan Wakil Bupati akan turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat, termasuk petani, UMKM, nelayan, dan pedagang, didampingi oleh TPP.

Menanggapi usulan tersebut, Gus Haris menjelaskan, pihaknya juga memiliki program serupa, yaitu Ngantor di Kantor Kecamatan sebulan dua kali.

"Itu kita hitung ada 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, kita hitung dalam setahun insyaallah selesai. Progam ini juga sebagai upaya kita kontroling terhadap kinerja birokrasi dan ini yang kita pakai untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat nantinya," ungkap Gus Haris.

Program ini diharapkan dapat memperkuat kontrol terhadap kinerja birokrasi serta memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat.

Gus Haris juga menegaskan, dirinya dan Wakil Bupati terpilih, Lora Fahmi, tidak akan hanya duduk diam di kantor, melainkan akan aktif berkeliling dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain itu, Gus Haris menekankan komitmen mereka untuk membangun dari tingkat desa, serta mengontrol dana afirmasi yang telah dijanjikan kepada desa-desa.

Hal ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperhatikan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat kecil di Kabupaten Probolinggo.

Dalam merespons usulan TPP, Gus Haris menyambut baik kolaborasi dan partisipasi aktif dari para tenaga pendamping tersebut.

Ia meyakinkan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan program-program pembangunan yang lebih inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pilkada Nganjuk, Saksi Muhibbin Aushaf Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi, Ini Alasannya

Kuswanto — Sat, 07 Dec 2024 20:46:58 +0700

NGANJUK, SJP - Proses rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi.

Salah satu momen penting terjadi ketika saksi dari pasangan calon (Paslon) Muhibbin-Aushaf memutuskan untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara.

Keputusan ini diambil dengan alasan adanya klaim penemuan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang diduga terjadi selama proses pemilihan berlangsung.

Di mana pihak 01 menduga dilakukan oleh Paslon lain maupun penyelenggara pemilu, selama kurun sebelum dan saat pelaksanaan masa kampanye, hingga saat pemungutan suara.

"Hasil rekapitulasi perhitungan dalam tanda kutip kami menerima. Angkanya tidak kami permasalahkan. Namun yang membuat kami tidak tandatangan adalah, kami merasa ada pengerahan dari Paslon lain untuk mencederai demokrasi," ucap Ali, saksi paslon 01 Muhibbin-Aushaf, usai rekapitulasi di Hotel Front One, Kamis malam (5/12/2024) lalu

Dalam konferensi pers yang digelar setelah sidang pleno KPU, Ali salah seorang tim saksi Muhibbin-Aushaf memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran yang mereka klaim ditemukan.

Di antaranya ada dugaan keterlibatan ASN dan kepala desa untuk mengarahkan dukungan kepada paslon tertentu. Dimulai sejak sebelum masa kampanye hingga di hari pemungutan suara.

Saat dikonfirmasi suarajatimpost, Ali menjelaskan soal transparansi data dari penyelenggara pemilu. Di mana menurutnya, saksi 01 secara keseluruhan hanya menerima copy atau salinan C1, bukan dokumen asli bertandatangan basah.

"Kami juga tidak menerima salinan daftar hadir, sehingga tidak ada data pembanding. Lalu jumlah daftar hadir yang tidak sesuai dengan jumlah suara," kilanya

Menurut Ali, memberi contoh beberapa temuan kasus dugaan kecurangan yang telah dikumpulkan timnya di lapangan. Antara lain ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi namanya tercantum di daftar hadir.

"Ada juga orangnya pergi ke luar negeri, tapi namanya tercatat di daftar hadir di TPS," urainya.

Adapun beberapa bukti dari berbagai pelanggaran yang disebutkannya itu, diakui Ali sudah dilaporkan ke Bawaslu Nganjuk.

Disinggung apakah ada rencana pihak 01 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya menyebut bukan kewenangannya karena itu akan ada tim tersendiri.

Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Nganjuk, Yusuf, mengatakan, pihaknya menghormati keputusan saksi Paslon 01. I

a menjelaskan bahwa sesuai dengan regulasi, tidak ada kewajiban bagi saksi untuk menandatangani berita acara, namun mereka tetap diminta untuk memberikan alasan atas keputusan tersebut.

"Kami tetap menghargai keputusan ini. Regulasi tidak mewajibkan tanda tangan, tetapi alasan dari keberatan tersebut tetap harus disampaikan,” ujar Yusuf.

Meski demikian, situasi ini mencerminkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan proses pemilu.

Dalam pernyataan penolakan tanda tangan ini menambah ketegangan dalam proses Pilkada Nganjuk 2024, yang kini akan dilanjutkan dengan pengisian lembar kejadian khusus sebagai dokumentasi dari keberatan pihak Paslon 01. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Unggul Telak, Haji Idi Harapkan Masukan dari Pasangan Mandat dalam Memimpin Sampang

Fadil — Sat, 07 Dec 2024 13:30:30 +0700

SAMPANG, SJP – Pasangan calon (paslon) bupati Sampang dan wakil bupati Sampang nomor urut 2, H. Slamet Junaidi dan H. Ahmad Mahfudz disambut ribuan warga di Alun-Alun Trunojoyo, Kamis (5/12/2024) malam.

Euforia itu mengalir setelah pasangan berjuluk Jimad Sakteh itu diumumkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang 2024 melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilkada.

Dalam hasil rekapitulasinya, pasangan Jimad Sakteh memperoleh sebanyak 338.482 suara. Sementara paslon nomor urut 1, KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat atau yang dikenal dengan julukan Mandat mendapat 294.605 suara.

Di hadapan ribuan pendukungnya, calon bupati nomor urut 2, H. Slamet Junaidi atau yang lebih akrab dipanggil Haji Idi itu menyampaikan, kemenangan yang diraihnya merupakan kemenangan seluruh masyarakat Sampang. Amanah itu akan diemban dengan baik.

"Ini adalah salah satu amanah yang sangat luar biasa. Kemenangan saya selaku calon bupati dan wakil bupati 2024. Ini adalah kemenangan warga Kabupaten Sampang," ucapnya, Kamis (05/12/2024) malam.

Karena itu, pasangan Jimad Sakteh mengajak seluruh lapisan masyarakat saling menjaga kondusifitas. Tidak boleh ada lagi saling hujat menghujat dan saling menjatuhkan. Sebab, semua paslon punya tujuan yang sama: saling bahu-membahu mewujudkan Sampang yang lebih baik.

"Maka ketika kontestasi sudah ditetapkan pemenangnya, mari kita sudahi segala suasana persaingan," tegasnya.

Selanjutnya, Haji Idi meminta doa dari seluruh pihak agar dirinya dan H. Ahmad Mahfudz menjadi pemimpin yang adil, yang bisa mewujudkan cita-cita masyarakat Sampang tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Dia menegaskan, setelah pilkada usai, tidak ada pendukung 01 dan 02. Semua pihak harus bersama-sama membangun Kabupaten Sampang yang lebih hebat dan bermartabat. Bahkan dia berharap, pasangan Mandat juga ikut memberi masukan dalam kepemimpinannya ke depan.

Atas hasil akhir dari pilkada itu, Haji Idi berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sampang, serta semua pihak yang telah berusaha keras menyukseskan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sampang.

"Saya ucapkan terima kasih kepada tim sukses Jimad Sakteh. Baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, dan tingkat dusun. Karena telah senantiasa mendampingi kami hingga di titik ini," pungkas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu. (**)

Editor: Ali Wafa

KPU Jombang Segera Tetapkan Paslon Terpilih, Ini Perolehan Suara Pemenang

Achmad Fredi — Fri, 06 Dec 2024 22:30:51 +0700

JOMBANG, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang segera menetapkan Pasangan Calon (Paslon) pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal itu dilakukan usai merampungkan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, Selasa (3/12/2024) lalu.

KPU Jombang mengumumkan perolehan suara paslon 01 Mundjidah Wahab – Sumrambah sebanyak 173.098 suara dan paslon 02 Warsubi – Salmanudin Yazid atau Gus Salman sebanyak 515.880 suara.

Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur melalui divisi teknis penyelenggaraan Nuriadi mengatakan, tahapan penetapan sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pilgub, Pilbup dan Pilwali, penetapan pasangan calon terpilih memperhatikan dua hal.

”Ya, kita mengacu PKPU 18 Tahun 2024,’’ kata nuriadi dalam pesan diterima wartawan, Jumat (6/12/2024).

Menurut Nuriadi, dua hal tersebut tertuang dalam pasal 57 PKPU 18 Tahun 2024, yakni penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Di antaranya, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama tiga hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengena registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Kemudian, terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

”Jadi kita menunggu berita registrasi perkara konstitusi (BRPK) di Mahkamah Konstitusi," ujar Nuriadi.

KPU, lanjut dia, belum bisa memastikan jadwal penetapan paslon terpilih. Itu karena KPU tidak bisa intervensi kapan pemberitahuan dari MK akan diturunkan.

”Dan kita tidak bisa memastikan, yang jelas jadwalnya 3 hari setelah BPRK keluar bisa ditetapkan dalam rapat pleno pasangan bupati/wakil bupati terpilih,’’ tukasnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jombang Jagat Putradona mengatakan selama jalannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten sampai saat ini tidak ada upaya keberatan dari Paslon yang kalah.

"Selama rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada gugatan yang di maksud mas, karena gugatan di tujukan kepada MK," kata Jagat.

Semua tahapan diakuinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam proses pleno memang ada perdebatan - perdebatan dalam forum yang diikuti oleh tim pemenangan Paslon.

"Proses rekapitulasi sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu pkpu no 18 tahun 2024," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Vonis Satu Bulan Kades Randuharjo, Bawaslu dan Gakumdu Mojokerto Tidak Ajukan Banding

Syaiful Aries — Fri, 06 Dec 2024 17:45:15 +0700

MOJOKERTO, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Mojokerto, sepakat tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim memvonis Kepala Desa (Kades) Randuharjo EYA yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas Pilkada Kabupaten Mojokerto.

Sebelumnya Bawaslu bersama Gakumdu Kabupaten Mojokerto sudah melakukan pembahasan sesuai dengan Peraturan Bersama (Perber) Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Di sana disebutkan bahwa pembahasan dilakukan 1x24 jam sejak putusan dibacakan.

Dalam pembahasan itu, pihaknya menyepakati apakah ada upaya hukum baik dari unsur sentra Gakumdu maupun dari unsur terpidananya.

"Ternyata dari sisi sentra Gakumdu, tidak melakukan upaya hukum atau banding," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal kepada Suarajatimpost.com, Jumat (6/12/2024).

Pihaknya berpandangan, dari tuntutan dua bulan penjara dan denda Rp 5 juta yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya dinilai wajar dengan vonis 1 bulan penjara dan denda Rp 5 juta.

"Itu saya fikir putusan satu bulan penjara menjadi hal yang wajar, justru kita mengapresiasi ini masuk, dalam arti pidana penjaranya masuk," lanjutnya.

Dody menyebut, kasus serupa di tempat lain yang melibatkan netralitas kepala desa dinilai tidak bisa dipidana penjara.

Dalam kata lain hanya hukuman percobaan, berbeda dengan di Kabupaten Mojokerto pelaku yang melanggar mendapat hukuman penjara.

Menurut Dody, pihak terpidana juga tidak melakukan banding atas vonis hakim.

"Dari sisi terpidananya, Kades Randuharjo ini juga tidak melakukan upaya hukum atau banding," ujarnya.

Dia menandaskan, Kades Randuharjo akan dijebloskan ke penjara diperkirakan pada hari Senin 9 Desember 2024 atau paling maksimal di hari Selasa 10 Desember 2024.

"Insyaallah eksekusi terhadap Kades Randuharjo kita lakukan kalau tidak hari senin ya selasa maksimal," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Pleno KPU Kabupaten Mojokerto, Gus Barra dan Khofifah Unggul

Syaiful Aries — Fri, 06 Dec 2024 06:00:57 +0700

MOJOKERTO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat pleno terbuka tentang hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di Gedung KPU Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/12/2024) malam.

Pada hasil rekapitulasi itu, pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Albarra (Gus Barra) dan Muhammad Rizal Octavian atau disingkat Mubarok ini, unggul dengan perolehan 372.537 suara atau 53, 37 persen, sementara untuk pasangan calon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi memperoleh 325.369 atau 46,63 persen.

"Selisih antara keduanya 6 koma sekian persen, atau selisih 47.141 suara Mubarok unggul," kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat.

Walau tidak ada protes dari paslon maupun saksi dan semua saksi sepakat menandatangani hasil dari rekapitulasi hari ini, disebut olehnya rekapitulasi ini adalah bukan penetapan pemenang melainkan penetapan hasil.

Untuk penetapan pemenang sambung dia, menunggu keputusan dari Makamah Konstitusi (MK).

"Pemenangnya kita tunggu dari MK, pelantikan perkiraan 7 Februari 2025," tandasnya.

Sementara, untuk perolehan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) pasangan nomor urut 2, Khofifah-Emil unggul di Kabupaten Mojokerto.

Paslin petahana ini meraup 421.934 atau 62,87 persen suara. Disusul paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mendapatkan 199.943 atau 29,79 persen suara selanjutnya paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim memeperoleh 49.199 atau 7,33 persen suara. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Parlemen Korsel Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Yoon Pasca Deklarasi Darurat Militer

M. Farhan — Thu, 05 Dec 2024 22:00:00 +0700

Suarajatimpost.com - Pada Kamis (5/12/2024), parlemen Korea Selatan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah pengumuman darurat militer yang kontroversial.

Tindakan ini dianggap sebagai respons atas keputusan Presiden Yoon yang dinilai melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Namun, partai yang berkuasa di Korea Selatan dengan tegas menolak mosi tersebut, yang membuat keberhasilannya diragukan.

Pemungutan suara untuk mosi pemakzulan ini diperkirakan bisa dilaksanakan paling cepat pada Jumat (6/12/2024). Partai Demokrat, yang menguasai mayoritas suara di parlemen, membutuhkan dukungan dari setidaknya delapan anggota partai yang berkuasa untuk memuluskan mosi tersebut.

"Darurat militer yang diumumkan rezim Yoon Suk Yeol menimbulkan kebingungan dan ketakutan besar di masyarakat," ujar Kim Seung-won, anggota parlemen dari Partai Demokrat, dalam sidang Majelis Nasional.

Pada Selasa (3/12/2024), Presiden Yoon mengumumkan darurat militer yang bertujuan untuk membatasi aktivitas politik dan menyensor media. Keputusan ini memicu perpecahan di kabinet dan menciptakan kekacauan selama lebih dari enam jam.

Sebagai reaksi cepat, parlemen meloloskan mosi untuk mencabut darurat militer dengan suara bulat dari 190 anggota yang hadir.

Krisis ini juga memicu protes, termasuk upaya pasukan bersenjata untuk memasuki gedung parlemen, yang akhirnya berhasil dihalau oleh staf parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran.

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, mengkritik keputusan Presiden Yoon sebagai langkah yang keliru. Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat tidak diberi pemberitahuan sebelumnya mengenai pengumuman tersebut.

Keputusan darurat militer ini mengguncang pasar keuangan Korea Selatan, dengan Indeks Kospi turun 1,4%. Pemerintah setempat juga melaporkan dugaan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar won.

Jika mosi pemakzulan disetujui, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan keabsahannya dalam proses yang bisa memakan waktu hingga enam bulan.

Selama periode tersebut, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih sementara kepemimpinan. Jika pemakzulan disahkan, pemilu presiden baru harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Rizqi Ardian

Sah! KPU Nganjuk Umumkan Marhaen Djumadi dan Tri Handi sebagai Pemenang

Kuswanto — Thu, 05 Dec 2024 21:16:15 +0700

NGANJUK, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk secara resmi menetapkan pasangan calon Marhaen Djumadi dan Tri Handi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nganjuk 2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Front One Jalan Begadung, Kamis (5/12/2024) pagi pukul 09.00 hingga malam ini

Ketua KPU Nganjuk, Arfie Mustofa mengumumkan bahwa pasangan Marhaen Djumadi dan Tri Handi berhasil meraih suara terbanyak dengan memperoleh suara 259.179 suara dari total suara sah yang dihitung. Hasil ini mengungguli pasangan calon lainnya dan dinyatakan sah tanpa adanya keberatan yang signifikan dari pihak manapun.

"Kami telah menyelesaikan seluruh tahapan rekapitulasi suara, dan hari ini KPU secara resmi menetapkan pasangan Marhaen Djumadi dan Tri Handi sebagai pemenang Pilkada Nganjuk 2024," ujar Arfie

Menurut hasil yang dibacakan KPU Nganjuk, total jumlah pemilih tercatat sebanyak 658.112 suara. Sementara jumlah suara tidak sah sebanyak 21.486 suara. Paslon Marhaen-Handy memperoleh 259.179 suara.

Sementara dua pasangan lainnya, yakni Gus Ibin-Aushaf memperoleh 246.993 suara dan Ita-Zuli dengan perolehan 130.454 suara.

Informasi yang dihimpun Suarajatimpost, setelah membacakan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Nganjuk menetapkan hasil tersebut.

"Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024," ucap Arfi Musthofa saat membacakan hasil pleno tersebut.

"Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 5 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Arfi Musthofa ditandatanganani," terangnya dalam pernyataannya usai mengetok palu.

KPU Nganjuk mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses pemilu, termasuk masyarakat, aparat keamanan, serta para saksi dari masing-masing pasangan calon.

Dengan ditetapkannya pasangan Marhaen Djumadi dan Tri Handi sebagai pemimpin baru Kabupaten Nganjuk, masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap program-program kerja yang akan diusung keduanya selama masa jabatan lima tahun mendatang.

Adapun dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nganjuk yang dimulai sekira pukul 08.40 WIB, diikuti oleh jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Gus Ibin-Aushaf, paslon nomor urut 2 Ita-Zuli, dan paslon nomor urut 3 Marhaen-Handy. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rusdi&Gus Shobih Resmi Ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak Pilbup Pasuruan 2024

Isbianto Hari Utomo — Thu, 05 Dec 2024 19:00:45 +0700

PASURUAN, SJP — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berlangsung di salah satu hotel yang ada di Kecamatan Prigen, Kamis (5/12/2024).

Hasilnya, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pasuruan nomor urut 2, H. M Rusdi Sutejo dan H. Shobih Asrori ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak.

Pasangan ini meraih 542.876 suara. Sementara paslon nomor urut 1, KH. Mujib Imron dan Hj. Wardah Nafisah memperoleh 327.126 suara.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yakin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 dengan aman, damai, dan lancar.

Dia bersyukur rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang merupakan tahap akhir penyelenggaraan Pilkada 2024, juga berjalan dengan lancar.

“Rekapitulasi penghitungan suara kali ini merupakan tahapan terakhir dalam pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan,” ucapnya, Kamis (5/12/2024).

Pihaknya menegaskan, pasangan H. M Rusdi Sutejo dan H. Shobih Asrori memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Pasuruan tahun 2024.

Yaqin menyebut, secara umum, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan mulai tanggal 4-5 Desember itu berjalan dengan lancar.

“Telah ditetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilbup Pasuruan. Yakni pasangan H. M Rusdi Sutejo dan H. Shobih Asrori memperoleh suara terbanyak," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Pilkada Surabaya 2024: Kemenangan Eri&Armuji di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Ryan Ramadhan — Thu, 05 Dec 2024 07:30:00 +0700

SURABAYA, SJP - Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kota untuk Pilkada 2024 di Surabaya, akhirnya rampung pada Kamis, 4 Desember 2024 kemarin. Proses yang berlangsung selama tiga hari sejak 2 Desember ini menjadi puncak dari rangkaian pesta demokrasi di Kota Pahlawan.

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mencatat total suara masuk mencapai 1.252.973 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.229.244. Dari jumlah tersebut, 980.380 suara dinyatakan sah untuk pasangan Eri Cahyadi-Armudji yang merupakan calon tunggal, sementara kotak kosong memperoleh 224.340 suara sah. Sisanya, 48.253 suara dinyatakan tidak sah.

Namun, di balik tuntasnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Surabaya, muncul perhatian besar terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang hanya di angka 58-60 persen. Angka ini menunjukkan KPU Surabaya lagi-lagi gagal mencapai target tingkat Partisipasi Pemilih (Parpas) yang mereka targetkan, yakni sebesar 75 persen untuk Pilkada 2024.

Sebelumnya, Anggota KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bakron Hadi mengatakan bahwa kegagalan pencapaian target tersebut diakibatkan beberapa faktor seperti Kota Surabaya yang sudah mulai diguyur hujan, hingga pengurangan jumlah TPS.

"Karena hujan, dan jumlah TPS juga lebih sedikit dari saat Pileg dan Pilpres," ujar Bakron, Sabtu (30/12/2024) lalu.

Menyelisik Tren Partisipasi Pemilih Pilkada Surabaya dari 2015 hingga 2024

Rendahnya partisipasi pemilih sebenarnya bukan fenomena baru di Surabaya. Jika dilihat pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2015 yang dimenangkan oleh pasangan Risma-Whisnu, menurut Keputusan KPU Kota Surabaya No: 67/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, menunjukkan DPT sebesar 2.034.307 pemilih, tercatat 1.052.041 suara yang masuk.

Dari angka tersebut, 1.034.411 suara sah, sementara 17.630 suara tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 59 persen, angka yang juga gagal memenuhi target kala itu.

Lima tahun kemudian, Pilwali 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Eri-Armuji, dalam Keputusan KPU Kota Surabaya No: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 mencatat peningkatan jumlah DPT menjadi 2.089.027, namun hanya 1.098.469 suara yang masuk.

Dari jumlah tersebut, 1.049.334 suara sah, sementara 49.135 suara tidak sah. Tingkat partisipasi justru anjlok ke angka 52,35 persen.

Melihat angka-angka ini, Pilwali 2024 memang menunjukkan tren positif karena terjadi peningkatan partisipasi dibandingkan tahun 2015 maupun 2020, kendati demikian, masih gagal mencapai target yang ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.

Pandangan Pengamat: Refleksi Skeptisisme Publik

Menurut pengamat politik Universitas Airlangga (UNAIR), Irfa’i Afham, rendahnya partisipasi pemilih mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap mekanisme elektoral. Irfa'i marasa hal utama yang masyarakat saat ini menilai politik tidak begitu berdampak pada kehidupan mereka.

"Karena itu banyak masyarakat yang mungkin malah melakukan hal lain di hari H pencoblosan," ungkap Irfa'i, Kamis (5/12/2024).

Selain itu, Irfa'i menyebut bahwa masalah-masalah yang tidak terselesaikan dari setiap Walikota, maupun Bupati ataupun Presiden sebelumnya juga menurunkan minat masyarakat untuk memberi hak suaranya ke calon pemimpin berikutnya.

"Misal kemiskinan, pemerataan pendapatan, biaya hidup yang terus naik, transportasi modern yang tidak terencana dan terintegrasi dengan baik, masalah sosial misalnya keamanan kota, banjir dan parkir liar, dsb. membuat masyarakat yang semakin rasional justru melihat kepemimpinan silih berganti tidak memberikan manfaat besar," beber Irfa'i.

Generasi muda, sebagai mayoritas pemilih di Pilkada 2024, dinilai memiliki peran besar dalam membentuk wajah demokrasi Indonesia. Namun, Irfa'i menyebut bahwa mereka juga menjadi kelompok yang sulit dijangkau oleh pendekatan politik tradisional.

"Generasi muda butuh rasa keterlibatan yang nyata dalam isu-isu politik yang relevan bagi mereka. Tanpa itu, sulit membangkitkan antusiasme mereka untuk berpartisipasi," jelas Irfa’i.

Secara keseluruhan, Irfa'i menyoroti bahwa rendahnya parpas ini dapat berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih. Calon yang menang tidak hanya harus menghadapi tantangan kebijakan, tetapi juga skeptisisme publik terhadap keabsahan proses demokrasi itu sendiri.

"Ketika tingkat kepercayaan publik rendah, kebijakan yang dihasilkan pun rentan tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat," imbuhnya.

Hal tersebut tercermin dalam hasil Pilwali Surabaya 2024, pasangan Eri-Armuji yang kembali terpilih dengan perolehan suara 980.380 (83,98%). Meski terlihat menang telak, kotak kosong yang meraih 224.340 suara (16,02%) menunjukkan perolehan suara yang signifikan, terlebih jika total suara tersebut ditambahkan dengan hak suara yang tidak digunakan alias golongan putih (golput).

Dengan catatan ini, demokrasi Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem elektoral. Mulai dari transparansi dalam proses pemilihan, pendidikan politik yang inklusif, hingga reformasi di internal partai politik.

"Sama halnya dengan negara-negara maju yang demokrasinya lebih mapan, rasionalitas masyarakat akan mendorong ketidakpercayaan mereka pada proses kontestasi dan hasilnya kepada kemutusan golput. Kondisi ini tidak membuat mereka tidak paham politik, justru karena mereka paham politik yang melahirkan keraguan yang bisa saja terus naik," tegas Irfa'i.

Atas fenomena ini, Irfa'i berharap untuk politik yang lebih demokratis di masa depan. Baginya, perlu ada mekanisme atau strategi politik yang membuat aparat, khususnya Kepolisian untuk terus independen dan tidak mengintervensi politik praktis sampai ke akar rumput untuk kepentingan jangka pendek.

Di sisi lain, KPU dan Bawaslu perlu terus berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan elemen masyarakat sipil perlu terlibat dalam mekanisme demokratis yang aktif.

"Demokrasi harus dimulai dari partai-partai politik dan mereka harus berfokus pada kaderisasi politik, sehingga tidak ada lagi kandidat-kandidat kepala daerah di Indonesia yang terpilih karena kepentingan transaksional ataupun rasa terima kasih elite yang lebih tinggi, khususnya dari pusat," pungkas Irfa'i.

Pilkada Surabaya 2024 menjadi refleksi penting bagi semua pihak. Angka partisipasi yang stagnan menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Tanpa upaya serius untuk mereformasi sistem dan memberikan hasil nyata bagi rakyat, skeptisisme publik akan terus menjadi bayang-bayang gelap bagi proses demokrasi Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penghitungan Suara Pilkada Bondowoso, Saksi Paslon Bagus Tolak Tandatangani Berita Acara Rapat Pleno

Rizqi Ardian — Thu, 05 Dec 2024 06:31:28 +0700

BONDOWOSO, SJP - Saksi pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Muhammad Bakir (Bagus), menolak menandatangani berita acara rapat pleno penghitungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bondowoso 2024.

Junaedi mengatakan, pihaknya menolak menandatangani berita acara tersebut lantaran dirinya menduga adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pelaksanaan Pilkada Bondowoso 2024.

"Dugaan kecurangannya di TPS 03 Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang yang sempat dilaksanakan pemilihan suara ulang (PSU), kemarin. Kemudian di TPS 02 Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari," papar Junaedi yang juga ditunjuk sebagai kuasa hukum Paslon Bagus, usai penghitungan tingkat kabupaten Pilkada Bondowoso 2024,di Hotel Palm, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengaku jika pihaknya juga menemukan kecurangan di beberapa TPS yang diduga gerakannya hampir sama secara TSM. Bahkan, Junaedi katakan memiliki bukti seperti, orang yang sudah meninggal dan orang yang tidak dirumahnya atau sedang berada di luar daerah ikut mencoblos.

"Kami akan berkoordinasi dengan tim Paslon untuk mencari keadilan. Entah itu nanti langkahnya ke MK," jelas mantan Ketua KPU Kabupaten Bondowoso ini.

Meskipun ada penolakan penandatanganan berita acara dari tim Paslon Bagus, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Sudaedi menghormati akan keputusan tersebut.

"Negara ini negara hukum, yang jelas kami sudah melakukan yang terbaik," pungkasnya.

Untuk diketahui, dari hasil penghitungan suara Pilkada tersebut dihasilkan, paslon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak memperoleh suara sebanyak 294.701.

Lalu Paslon Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim memperoleh suara sebanyak 68.631. Lalu Paslon Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans mendapatkan 66.374 suara.

Untuk Pilbup Bondowoso, Paslon nomor urut 01,KH Abdul Wahid Hamid dan Kyai As'ad Yahya Safi'i (Rahmad) memperoleh suara tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 223.907. Sedangkan

Sedangkan Paslon Bagus memperoleh suara sebanyak 212.295. Perolehan kedua Paslon memiliki selisih sebanyak 11.295 suara. (**)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Kabupaten Pasuruan Gagal Capai Target Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

Isbianto Hari Utomo — Wed, 04 Dec 2024 22:45:08 +0700

PASURUAN, SJP — Setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan beberkan tingkat partisipasi masyarakat.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yaqin mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pasuruan pada Pilkada 2024 berbeda untuk pemilihan gubernur Jawa Timur dengan pemilihan bupati Pasuruan.

Dalam pemilihan gubernur, tingkat partisipasi masyarakat sebesar 75,18 persen. Sedangkan pada pemilihan bupati, partisipasi masyarakat hanya 75,11 persen. Padahal secara umum, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 sebesar 87 persen.

"Sebelumnya, kami menargetkan 87 persen. Saat ini, tingkat partisipasi 75,18 persen untuk pemilih gubernur. Dan 75,11 persen untuk pemilihan bupati. Pada pilbup sebelumnya hanya 67 persen," jelas Yaqin, Rabu (4/12/2024).

Yaqin menjelaskan, salah satu faktor tidak tercapainya target partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini yaitu karena cuaca. Sehingga banyak masyarakat yang enggan berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS) karena hujan.

Kendati begitu, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Parmas Sosdiklih, Moh Rois mengaku sudah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan sosialisasi yang sebelumnya belum tuntas, berhasil dituntaskan hingga sehari sebelum pemungutan suara.

"Kami sudah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan kami bekerja sama dengan KPPS untuk mengumumkan di speaker masjid. Namun untuk selebihnya kami serahkan ke masyarakat sendiri," ungkapnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Inilah Sosok Warsubi dan Gus Salman, Penjegal Petahana di Pilkada Jombang 2024

Achmad Fredi — Wed, 04 Dec 2024 20:45:56 +0700

JOMBANG, SJP – Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2024 telah usai. Usai merampungkan pemungutan suara, gelagat kemenangan tertuju pasangan calon (paslon) Warsubi dan Salmanuddin Yazid atau Gus Salman.

Keduanya mengantongi suara sekitar 70 persen dari total suara pemilih dalam Pilkada Jombang. Tidak mudah bagi keduanya untuk mengungguli suara pasangan petahana, Mundjidah Wahab-Sumrambah. Tapi nyatanya, Warsubi dan Gus Salman bisa.

Selama perhelatan Pilkada 2024, pasangan Warsubi-Gus Salaman sejak awal memiliki ambisi besar untuk menang. Bahkan untuk menggapai kemenangan tersebut, taktik politik gencar dilakukan untuk mendominasi pilihan warga Jombang.

Siapakah Warsubi dan Gus Salaman? berikut profil keduanya yang akan memimpin Kabupaten Jombang.

Warsubi merupakan pria kelahiran Jombang. Tepatnya pada 19 Juli 1968 lalu. Tidak banyak catatan perjalanan hidupnya. Namun pengusaha yang terkenal royal itu menamatkan pendidikan D3 jurusan perkebunan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada 1991.

Warsubi lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Wisnuwardhana, Malang, pada tahun 1999. Kemudian dia meraih gelar magister dari Universitas Wijaya Putra, Surabaya, pada tahun 2022.

Karir Usaha

Di sela-sela kesibukannya menempuh pendidikan, Warsubi meniti bisnis dimulai dari usaha kecil. Saat itu, dia bermodal pinjaman dana koperasi sebesar Rp75 ribu. Dengan uang itu, dia menjual pupuk cair organik untuk kebutuhan petani.

Tidak hanya usaha pupuk, Warsubi juga pernah menjual menir, bekatul, beras, kacang tanah hingga menjadi penebas hasil panen buah semangka milik petani. Antara tahun 1991-1993, Warsubi sempat berdagang buah durian dan manggis.

Geliat usaha yang berkembang membuat Warsubi mendirikan UD Phalosari. Bergerak di bidang usaha pemasaran kemitraan ayam dan pemotongan ayam.

Kini, perusahaan itu menjadi PT Phalosari Unggul Jaya. Sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perunggasan. Memproduksi pembesaran ayam hidup secara internal atau own farm-closed house dan rumah potong ayam (RPA).

Perusahaan dengan kapasitas potong ayam hidup mencapai ±8.000 ekor / jam (±90.000 kg / hari), fasilitas penyimpanan beku atau cold storage, dengan kapasitas ±1.000 ton, 16 ruang air blast freezer (ABF), serta ruang penyimpanan sementara atau chilling room.

Selain di PT Phalosari Unggul Jaya, Warsubi juga menjabat komisaris di sejumlah perusahaan. Antara lain, PT Wako Callenge, PT Multi Farm Indo Jaya, PT Paku Permata Land, dan Samsubi Anugerah Jaya Transportasi.

Jabat kades hingga maju Pilkada 2024

Warsubi pernah menjabat kepala desa (kades) selama 3 periode. Dia dilantik untuk pertama kalinya pada 5 Agustus 2007. Sampai akhirnya mundur dari posisi kades pada 9 Agustus 2024. Artinya, 17 tahun dia menjabat sebagai kades Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang.

Kiprah organisasi Warsubi semakin mentereng usai dirinya didapuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang periode 2020-2025.

Kedekatan Warsubi dengan kalangan pedagang kaki lima (PKL), membuat dirinya juga didapuk menjadi penasihat Serikat Pedagang Kaki Lima (Sepekal) Kabupaten Jombang.

Sampai pada akhirnya, Warsubi menyatakan diri maju menjadi calon bupati Jombang pada Pilkada 2024. Sederet rekomendasi dari beberapa partai politik mampu ia kantongi. Mulai dari Partai Gerindra, PKB, Golkar, PKS, Nasdem, PAN, PSI, dan Partai Gelora.

Jika merujuk pada hasil pemilihan legislatif sebelumnya, Warsubi mampu mengantongi rekomendasi 30 kursi dari total 50 kursi DPRD Kabupaten Jombang periode 2024-2029. Dengan dukungan perolehan suara mencapai sekitar 500.000.

Warsubi akhirnya maju di Pilkada Jombang 2024. Dia berpasangan dengan KH. Salmanuddin Yazid atau Gus Salman. Keduanya lantas menyematkan singkatan pada pasangan cabup dan cawabup ini dengan pasangan WaRsa.

Sosok Gus Salman

Gus Salman sendiri adalah mantan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang periode 2017-2022. Kiai kelahiran Jombang, 5 Oktober 1967 itu cukup dikenal aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan.

Alumni Pondok Pesantren Madrasatul Quran Jombang angkatan tahun 1994 itu juga pernah menjabat ketua Pimpinan Cabang (PC) LP. Ma’arif NU Jombang pada periode 2010-2018.

Pengabdiannya untuk warga Nahdliyin tak perlu diragukan lagi. Saat ini, Gus Salman diamanahi sebagai komisaris di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang sejak tahun 2019.

Di dunia pendidikan, Gus Salman menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Babussalam Kalibening, Desa Tanggalrejo, Mojoagung. Dia juga memiliki kontribusi besar sebagai anggota senat di STIES Babussalam Kalibening Mojoagung, Jombang. (*)

Editor: Ali Wafa

Penghitungan Suara Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten di Sampang Dijaga Ketat

Fadil — Wed, 04 Dec 2024 14:30:08 +0700

SAMPANG, SJP - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan serentak Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Sampang, Madura dimulai, Rabu (4/12/2024).

Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di gedung GOR Indoor, Jalan KH. Wahid Hasyim dengan pengamanan yang sangat ekstra. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya konflik dan demi lancarnya penghitungan suara.

Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Fadli mengatakan, bahwa mengenai keamanan tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Perlu diketahui, bahwa pada saat ini ada ratusan personil disiagakan untuk mengamankan jalannya rekapitulasi tingkat Kabupaten.

"Personel pengamanan sudah dibagi di beberapa titik. Mulai ring 1 hingga 3, termasuk di belakang gedung juga terdapat personil keamanan," terangnya.

Demi keamanan dan kondusifitas rekapitulasi, tidak semua orang dapat masuk, melainkan hanya Bawaslu, saksi dari masing-masing pasangan calon (Paslon) dan badan Adhoc PPK serta Panwacam.

"Untuk jalannya rekapitulasi ini ditargetkan berjalan selama dua hari, mulai tanggal 4-5 selesai," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Korea Selatan Darurat Militer, Politik Panas Menerjang di Dalam Tubuh Pemerintahan

M. Farhan — Wed, 04 Dec 2024 11:01:35 +0700

Suarajatimpost.com - Pada Selasa malam (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan mengumumkan status darurat militer di Korea Selatan melalui pidato yang disiarkan langsung di televisi nasional. Dalam pidatonya, Yoon menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga ketertiban konstitusional di tengah krisis politik dan ketegangan dengan partai oposisi.

Yoon menyatakan, "Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang mencemari kebebasan rakyat."

Keputusan darurat militer ini diambil setelah Presiden Yoon menuduh Partai Demokrat, partai oposisi yang memiliki mayoritas di parlemen, terlibat dalam kegiatan anti-negara. Ia mengkritik mereka karena mengusulkan pemakzulan terhadap beberapa jaksa agung dan menolak RUU anggaran pemerintah.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, langkah darurat ini mencakup berbagai tindakan, seperti kontrol media yang ketat, penerbitan oleh pemerintah, penangkapan pelanggar darurat militer tanpa surat perintah, serta kewajiban bagi seluruh tenaga medis untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam.

Langkah tersebut menuai kritik keras dari oposisi. Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-Myung, menyebut keputusan darurat militer ini sebagai tindakan yang melanggar konstitusi. "Parlemen akan mencoba mencabut darurat militer ini, tetapi ada ancaman bahwa militer akan menangkap anggota parlemen," ujar Lee dalam siaran langsung.

Ia juga memperingatkan bahwa krisis ini dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi Korea Selatan dan mengajak masyarakat untuk bergabung dengan Majelis Nasional untuk melawan kebijakan ini.

Pengumuman darurat militer ini juga berdampak pada pasar keuangan, dengan mata uang won Korea mengalami penurunan tajam terhadap dolar AS. Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait situasi ini.

Korea Selatan memiliki sejarah pemerintahan otoriter, namun sejak 1980-an negara ini telah berkembang menjadi salah satu demokrasi terkemuka. Deklarasi darurat militer oleh Yoon menimbulkan kekhawatiran bahwa negara ini akan kembali ke gaya pemerintahan otoriter.

Konstitusi Korea Selatan memungkinkan presiden untuk mengumumkan darurat militer dalam situasi darurat nasional atau saat ketertiban umum terancam. Namun, dengan dominasi Partai Demokrat yang menguasai 170 kursi di Majelis Nasional, mereka memiliki kekuatan untuk mencabut keputusan darurat militer tersebut melalui pemungutan suara mayoritas.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memerintahkan pertemuan para komandan utama untuk menanggapi situasi ini, sementara Menteri Keuangan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas dampak ekonomi dari deklarasi darurat militer tersebut. (**)

sumber: beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

Pasca Dilantik, Gus Barra Rencanakan Pemindahan Kantor Pemkab Mojokerto

Syaiful Aries — Wed, 04 Dec 2024 10:34:03 +0700

MOJOKERTO, SJP - Suwandy Firdaus Ketua tim kemenangan pasangan calon Muhammad Albarraa (Gus Barra) dan Muhammad Rizal Octavian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 menyebut, pasca pelantikan nanti, pasangan Gus Barra-Rizal segera melakukan perencanaan pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Walau belum ada pengumuman resmi dari KPU, pihaknya yakin pasangan Gus Barra-Rizal yang akan mempimpin Kabupaten Mojokerto berdasarkan data perolehan suara.

Pemindahan kantor Pemkab dinilai penting lantaran saat ini kantor Pemkab berada di wilayah kota bukan di wilayah kabupaten dan merupakan salah satu visi-misi pasangan Mubarok dalam salah satu upaya membangun Mojokerto adil dan makmur.

"Insyaallah kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto akan kami pindah di wilayah Mojokerto, dengan visi misi yang telah disampaikan oleh Gus Barra," kata Suwandy saat diwawancarai dalam acara silaturahim dengan para Kiai dan partai Koalisi yang mengusung paslon Mubarok, Rabu (4/12/2024).

Suwandy mengatakan, partai Koalisi akan mengawal penuh realisasi program yang dilaksanakan hingga di akhir masa jabatan.

"Partai koalisi yang berjumlah 25 kursi itu, tentunya dalam kebijakan yang diambil oleh bupati kita terpilih, kedua akan koordinasi terus untuk membangun Mojokerto adil dan makmur," terangnya.

Menurut dia, kemenangan pasangan Mubarok dinilai menjadi sorotan di Jawa Timur karena pertarungan politik di Mojokerto ini bisa mengalahkan inkumben 3 periode.

Menurut Suwandy pemerintahan sebelumnya banyak hal yang harus dievaluasi, khususnya tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

"Ada beberapa hal yang harus dievaluasi, selama tiga tahun ini kurang bisa memikirkan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan masih tinggi, ini menjadikan kita evaluasi," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Rekapitulasi Pilwali Kota Probolinggo : Aminuddin & Ina Tumbangkan Petahana

Rahmad Soleh — Wed, 04 Dec 2024 08:31:35 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Pasangan calon nomor urut 03, dr. Aminuddin – Ina Buchori, secara resmi diumumkan sebagai pemenang dengan perolehan 53.520 suara atau 39,14 persen.

Hal itu, berdasarkan rekapitulasi hasil Pilwali 2024 pada Selasa, (03/11/2024) yang dibacakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kota Probolinggo.

Pasangan ini, yang dikenal sebagai pasangan "Amanah", berhasil mengungguli pesaing terdekat mereka, yaitu pasangan nomor urut 04, Hadi Zainal Abidin – Zainal Arifin, yang meraih 50.897 suara atau 37,22 persen.

Sementara pasangan nomor urut 02, Fernanda Zulkarnain – Abdullah Zabut, berada di posisi ketiga dengan 30.643 suara (22,41 persen).

Di posisi keempat, pasangan nomor urut 01, Sri Setyo Pertiwi – M. Rahman, mendapatkan 1.650 suara atau 1,20 persen.

Proses rekapitulasi tingkat kota hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pilwali Kota Probolinggo tersebut dilaksanakan di gedung Paseban Sena di Jalan Suroyo Kota Probolinggo.

Proses rekapitulasi dimulai sekitar pukul 10.30 hingga 18.30, dengan dua kali jeda dalam acara tersebut.

Proses rekapitulasi tingkat kota ini dihadiri oleh jajaran KPU Kota Probolinggo, Bawaslu, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 5 kecamatan, serta para saksi pasangan calon untuk Pilgub Jatim maupun Pilwali Kota Probolinggo.

Proses rekapitulasi dimulai dari Pilgub Jatim, di mana lima PPK bergantian membacakan rekapitulasi suara masing-masing.

Setelah itu, dilakukan rekapitulasi suara pilwali dengan lima PPK kembali bergantian.

Selama proses tersebut hingga proses rekapitulasi suara tingkat kota berakhir, tidak ada sanggahan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Kota Probolinggo berjalan lancar.

Hingga tahapan pembacaan perolehan suara tingkat kota, semua proses berjalan aman, lancar, kondusif, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, KPU akan menunggu selama tiga hari jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nantinya jika tidak ada, MK akan bersurat ke KPU RI, misalkan Kota Probolinggo tidak ada gugatan," ujarnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Jumlah Pemilih Tak Sesuai Target, Ini Kata KPU Kota Malang

Ashril Hafid — Tue, 03 Dec 2024 20:31:49 +0700

KOTA MALANG, SJP — Jumlah pemilih atau partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilih di Pilkada 2024 di Kota Malang Jawa Timur, menurun dan tidak sesuai target.

Hal itu disampaikan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Muhammad Toyib di sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Malang 2024, di hotel Harris jalan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Toyib mengungkapkan, tingkat partisipasi warga Kota Malang dalam Pilkada Serentak 2024 ini tercatat hanya 63 persen.

"Turun jauh dibanding saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Tidak mendekati target yang diharapkan KPU yakni 83 persen," ucapnya, Selasa (3/12/2024).

Menurutnya, faktor kejenuhan para pemilih pasca Pemilu 2024 yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya juga menjadi pemicu rendahnya pemilih dalam Pilkada kali ini, meskipun menurutnya hal itu dipandang aman.

"Sosialisasi juga sudah digencarkan dan menargetkan 83 persen partisipan, namun masyarakat yang menggunakan hak suaranya hanya sekitar 60 hingga 70 persen, angka ini masih relatif bagus," pungkasnya.

Hingga berita ini tayang, rapat pleno rekapitulasi suara yang merupakan langkah penting dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2024 belum usai. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Mengenal Istilah Partai Coklat yang Banyak Diperbincangkan dan Diucapkan Politikus

M. Farhan — Tue, 03 Dec 2024 19:00:08 +0700

Suarajatimpost.com - Istilah "partai cokelat" mendadak menjadi sorotan menjelang Pilkada 2024, yang telah dimulai persiapannya pada (27/11/24). Istilah ini banyak mendapat perhatian dari berbagai tokoh politik, yang menilai sebagai indikasi adanya penyimpangan dalam demokrasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi hasil pemilu.

Penggunaan pertama kali istilah "partai cokelat" disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam wawancara pada (22/11/24). Hasto menggambarkan istilah tersebut sebagai upaya mantan Presiden Jokowi yang diduga membangun sebuah "kerajaan politik" dengan menempatkan orang-orang dekatnya pada posisi-posisi strategis dalam Pilkada 2024.

Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses Pilkada telah memiliki mekanisme yang jelas dan transparan. Ia juga menekankan bahwa jika terdapat indikasi intervensi atau kecurangan, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui jalur hukum yang tersedia. Jokowi mengingatkan agar setiap dugaan pelanggaran dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan keadilan.

Istilah "partai cokelat" kembali muncul dalam rapat kerja Komisi I DPR pada (25/11/24). Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo, menyinggung istilah ini sebagai bentuk kritik terhadap netralitas institusi negara, termasuk kepolisian. Yoyok menganggap fenomena ini sebagai hal baru dalam Pilkada 2024, yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan berpotensi mengarah pada pembentukan kekuasaan otoriter.

Secara keseluruhan, istilah "partai cokelat" merujuk pada dugaan adanya kelompok atau individu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu dalam Pilkada. Istilah ini juga menjadi simbol kritik terhadap sistem demokrasi yang dianggap bermasalah, khususnya dalam proses pemilihan pemimpin daerah. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Suara Khofifah&Emil di Kota Batu Tak Terkejar oleh Dua Rivalnya

Choirul Anwar — Tue, 03 Dec 2024 16:02:11 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak berhasil unggul atas dua pasangan lainnya di Kota Batu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, pasangan Khofifah-Emil meraih 70.898 suara. Mengungguli pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, yang hanya memperoleh 9.947 suara.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, memperoleh 48.721 suara. Total suara sah sebanyak 129.570. Dengan hasil itu, pasnagan Khofifah dan Emil mencatatkan kemenangan signifikan di Kota Batu.

Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto menjelaskan, proses rekapitulasi ini merupakan tahapan penting untuk memastikan akurasi perolehan suara di pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.

“Proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang. Mulai dari TPS, PPS, PPK, hingga KPU tingkat kota. Seluruh tahapan berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi maupun masyarakat,” ucapnya, Selasa (3/12/2024).

Meski terdapat kendala administratif berupa kekurangan surat suara di beberapa TPS, Heru memastikan, hal itu tidak memengaruhi hasil akhir. Dari total 166.942 daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Batu, jumlah suara tidak sah tercatat sebanyak 6.969 suara.

Hasil rekapitulasi tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing paslon. Selanjutnya akan dikirimkan ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan rekapitulasi terakhir.

“Jika tidak ada gugatan dalam tiga hari ke depan, hasil ini akan dinyatakan sah secara resmi,” tambah Heru.

Unggulnya Khofifah-Emil di Kota Batu, menjadi modal penting untuk merebut kursi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Meski begitu, hasil akhir Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur akan ditentukan setelah penghitungan di seluruh daerah selesai. (*)

Editor: Ali Wafa

Melek Politik, Partisipasi Pemilih Kota Batu di Pilkada 2024 Meningkat Dibandingkan Pilkada 2017

Choirul Anwar — Tue, 03 Dec 2024 15:31:21 +0700

KOTA BATU, SJP – Tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 meningkat dibanding pilkada sebelumnya.

Berdasar data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mencapai 85 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Meningkat 5 persen dari Pilkada 2017 yang hanya 80 persen.

Karena peningkatan itu, Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Thomi Rusy Diantoro mengapresiasi antusiasme warga Kota Batu dalam menggunakan hak pilihnya.

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Angka partisipasi yang mencapai 85 persen tidak hanya melampaui target. Tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat Kota Batu akan pentingnya memilih pemimpin daerah,” ucapnya, Selasa (3/12/2024).

Thomi menjelaskan, KPU menargetkan tingkat partisipasi masyarakat di kisaran 82 hingga 85 persen pada pilkada tahun ini. Baginya, tingkat partisipasi pemilih hasil yang melampaui target itu menjadi pencapaian tersendiri.

“Kami bersyukur. Semua tahapan pilkada berjalan lancar dan aman. Berkat sinergi dari berbagai pihak. Seperti KPU, Bawaslu, APH, serta elemen masyarakat lainnya,” imbuhnya.

Thomi menyebut, tingginya partisipasi masyarakat ini merupakan hadiah luar biasa. Hal itu sekaligus menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat Kota Batu terhadap pentingnya terlibat dalam pembangunan demokrasi.

KPU Kota Batu mengaitkan keberhasilan ini dengan sejumlah langkah strategis yang mereka terapkan. Antara lain, masifnya sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Seperti komunitas pemuda, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Selain menggelar sosialisasi, pihaknya juga fokus menyediakan fasilitas pemungutan suara yang ramah bagi para penyandang disabilitas dan pemilih lanjut usia (lansia). Serta menjalankan program edukasi politik untuk pemilih pemula di lembaga pendidikan.

Pihaknya berharap, tren positif ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Hal itu sebagai bentuk penguatan demokrasi yang bersifat partisipatif dan berkualitas.

“Dengan angka partisipasi yang terus meningkat, kami yakin demokrasi di Kota Batu akan semakin kuat dan inklusif,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Rekaman Suara Diduga Mirip Jokowi terkait Pilkada Jateng Dinilai Hoaks

M. Farhan — Tue, 03 Dec 2024 14:02:24 +0700

Suarajatimpost.com - Media sosial sempat heboh dengan beredarnya rekaman suara yang diduga mirip mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rekaman tersebut, terdengar pembicaraan mengenai pertemuan dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

Rekaman itu menyebutkan bahwa jika Ahmad Luthfi memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2024, ia akan diundang untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, disebutkan pula bahwa posisi gubernur Jawa Tengah akan diberikan kepada Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, menegaskan bahwa rekaman suara yang beredar tersebut adalah hoaks. "Saya pastikan itu bukan suara Bapak (Jokowi)," ungkap Syarif dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (3/12/2024), yang dilansir Antara.

Syarif juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. "Kita harus waspada terhadap penyebaran hoaks yang berpotensi menyesatkan dan memicu kesalahpahaman publik," tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil sementara penghitungan suara atau real count dari KPU, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin sementara unggul atas pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Rekaman suara yang diklaim mirip Jokowi itu beredar saat hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei menunjukkan keunggulan konsisten Ahmad Luthfi-Taj Yasin di posisi teratas. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada 2024 Tingkat Kota Malang Dimulai

Ashril Hafid — Tue, 03 Dec 2024 13:32:07 +0700

KOTA MALANG, SJP — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tingkat kota. Meliputi hasil pemilihan gubernur Jawa Timur dan pemilihan wali kota Malang.

Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Harris Blimbing Malang pada Senin (3/12/2024). Pada pembukaan rapat pleno terbuka tingkat kota tersebut dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang.

Jajaran anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang dan perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari seluruh kecamatan beserta para saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2024 turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyib mengatakan, tahapan rekapitulasi penghitungan suara kali ini merupakan hasil dari kekompakan, kesatuan serta kerukunan. Sehingga KPU dapat melaksanakan Pilkada 2024 hingga tahapan kali ini.

"Semoga ini bukan tingkat akhir di pemungutan suara. Tetapi ini merupakan awal yang baik bagi kita semua untuk menjaga kebersamaan. Menjaga kesatuan. Menjaga kerukunan. Khususnya untuk seluruh masyarakat kota Malang," ucap Toyib, Selasa (3/12/2024).

Meski terdapat beberapa permasalahan, pihaknya memandang Pilkada 2024 di Kota Malang berjalan dengan lancar. Pencapaian itu diakuinya sebagai buah dari dukungan dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Kendati begitu, dia tidak menampik bahwa ada kekurangan.

"Kita sudah sampai di tahapan rekapitulasi tingkat kota ini sudah sangat bersyukur. Ini bukan hanya kesuksesan yang dilakukan oleh penyelenggara, tetapi wujud dari kolaborasi dari semua pihak,” jelasnya.

Sebagai penyelenggara pemilu, dia memastikan, bahwa penyelenggaraan pilkada dilaksanakan dengan prinsip transparansi secara terbuka di hadapan para saksi, Bawaslu dan masyarakat. Pada pilkada ini, pihaknya memegang teguh asas keadilan.

“Artinya setiap langkah yang kami ambil akan dicatat dan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara publik," paparnya.

Dia menambahkan, rapat kali ini sebagai forum dialogis demokratis. Karena itu, pihaknya berharap, rapat kali ini dapat menjadikan Kota Malang lebih baik. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan telah ikut menyukseskan pilkada.

Peran semua pihak dinilai sangat membantu. Mulali dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan media massa yang turut menjaga jalannya Pilkada Kota Malang yang aman, damai, dan lancar.

Diketahui, rapat pleno tersebut merupakan akumulasi dari penghitungan suara di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Mulai dari Kecamatan Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru dan Kecamatan Sukun. Semuanya memuat 57 kelurahan, 544 RW, dan 4.081 RT. (*)

Editor: Ali Wafa

Dikenal Dekat dengan Gus Barra, Wartawan Senior Ini Maju Calonkan Ketua PWI Mojokerto

Syaiful Aries — Tue, 03 Dec 2024 12:31:29 +0700

MOJOKERTO, SJP - Rahmat Syaiful Aris, wartawan senior Harian Bangsa mengambil formulir pendaftaran untuk maju sebagai calon ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya, Selasa (3/12/2024), tepat pukul 12.00 WIB.

Pria yang karib dipanggil Aris itu dikenal akrab dengan Muhammad Albarraa, calon bupati Mojokerto yang sementara ini unggul dalam hitung cepat Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

Sebelum berangkat ke kantor PWI Mojokerto, Aris sowan dan pamit terlebih dahulu ke salah satu tokoh ulama yang ada di Mojokerto.

"Sebelum berangkat ke kantor PWI, saya mampir dulu ke teman dekat, senior dan ulama. Untuk pamit maju menjadi calon ketua PWI. Menang kalah itu urusan Allah," ucapnya, Selasa (3/12/2024).

Dia mengambil formulir tepat pukul 12.00 WIB bukan tanpa alasan. Menurutnya, pukul 12.00 adalah waktu keramat dalam melakukan langkah positif. Selain waktu istirahat, juga waktu usai menunaikan ibadah salat zuhur.

"Beribadah dulu, sekaligus melaksanakan misi suci mendaftar Ketua PWI Mojokerto Raya," ujarnya.

Di hadapan sejumlah wartawan, Aris memaparkan visi dan misi singkatnya jika terpilih sebagai ketua PWI Mojokerto Raya. Dia memastikan, visi misinya selaras dengan jargon Muhammad Albarraa atau Gus Barra. Yakni menjadikan Mojokerto maju, adil dan makmur.

Kedekatannya dengan Gus Barra, terjalin sejak lama. Bahkan Aris kerap diundang ke kediaman Gus Barra untuk sekadar diskusi dan membahas hal-hal informatif yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Tentunya untuk kepentingan masyarakat kecil.

"Bila amanah diberikan kepada saya, saya akan berusaha lebih merukunkan dan kompakkan anggota PWI. Walaupun sebenarnya sudah kompak," tandasnya.

Koordinator Divisi Bidang Kesekretariatan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-V PWI Mojokerto Raya, Hanif Nanda Zakaria mengatakan, sampai hari ini sudah dua orang mengambil formulir pendaftaran calon ketua PWI Mojokerto Raya.

"Mas Aminuddin Ilham, reporter JTV, sudah mengambil formulir, kemarin. Sekarang, Mas Aris, wartawan Harian Bangsa," ungkapnya, Selasa (3/12/2024).

Hanif menyebut, waktu pengambilan formulir itu dilaksanakan selama tiga hari. Yakni mulai dari tanggal 2 Desember, hingga 4 Desember 2024.

"Sementara, ini hari kedua, ada dua orang yang mendaftar. Terakhir besok," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

KPU dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto belum Terima Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Pilkada 2024

Syaiful Aries — Tue, 03 Dec 2024 11:31:38 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto telah usai. Namun masih ada tahapan yang harus dilalui oleh masing-masing pasangan calon (paslon).

Tahapan itu adalah audit dana kampanye masing-masing paslon yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengaku masih menunggu hasil audit dana kampanye kedua paslon dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto.

"Masih menunggu hasilnya. Belum ada pemberitahuan ke kita," ucap Dody, Selasa (3/12/2025).

Dalam pengawasan dana kampanye ini, kata Dody, Bawaslu fokus pada batas watu pelaporan. Selanjutnya, Bawaslu memastikan audit berjalan secara benar dan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Menurut Dody, yang berhak untuk menyatakan sesuai atau tidak sesuai dalam hasil audit dana kampanye itu adalah KAP yang sudah ditunjuk oleh KPU.

"Kita yang memastikan KAP itu melakukan kinerja itu secara benar," ujarnya.

Dijelaskan Dody, berdasar aturan yang berlaku, dana kampanye tidak boleh lebih dari nominal yang telah ditentukan. Selanjutnya, sumber dananya harus jelas dan tidak boleh bersumber dari warga negara asing.

"Misalnya noname itu tidak boleh. Misalnya sumbangan dari orang asing. WNA itu tidak boleh. Dan itu masih tupoksi kita. Selebihnya KAP. Kita hanya memastikan itu dilakukan dengan benar gitu saja," tandasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Bidang Divisi Teknis, Rendy Oky Saputra mengaku masih menunggu hasil audit dari KAP.

"Masih diaudit oleh KAP. Masih proses. Kita juga masih menunggu," singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terkonfirmasi nominal dana kampanye yang telah dilaporkan oleh masing-masing paslon pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun ini.

Namun demikian, publik dapat mengakses harta kekayaan masing-masing paslon Pilkada Kabupaten Mojokerto melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasar LHKPN KPK yang dilaporkan pada Januari 2024 lalu, kekayaan calon bupati Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fatmawati, tercatat sebesar Rp 11.743.767.647.

Sedangkan kekayaan calon bupati Mojokerto nomor urut 2, Muhammad Albarraa atau Gus Barra, pada LHKPN KPK tahun 2023, tercatat sebesar Rp 60.601.849.762. (*)

Editor: Ali Wafa

Pemungutan Suara Ulang di Bondowoso Tambah Pundi Suara Khofifah & Emil

Rizqi Ardian — Tue, 03 Dec 2024 09:59:24 +0700

BONDOWOSO, SJP - Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tempat pemungutan suara (TPS) 03 Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang ternyata menambah pundi-pundi perolehan suara bagi pasangan calon (Paslon) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Listianto Dardak.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diterima suarajatimpost.com dari salah seorang tim pemenangan Paslon nomor urut 02 ini, ada tambahan sekira 13 persen, dari penghitungan awal.

Rinciannya, perolehan suara Paslon Pilgub nomer 01, yakni 66 atau 16,62 persen, kemudian Paslon 02 mendapat 255 suara atau 64,23 persen, sedangkan Paslon 03 yakni 76, atau 19,14 persen. Dengan total suara 397 di TPS 03 di Desa Kesemek.

Pasca pelaksanaan PSU, suara Paslon 02 bertambah meningkat. Rinciannya, Paslon 01 dapat suara 25 (6.94%), Paslon 2 mendapat suara 281(78,05%), dan Paslon 03 mendapat suara 54 (15%). Dengan total suara 360 di TPS 03 Desa Kesemek.

"Dari hasil pemilihan ulang terjadi kenaikan pada suara khofifah naik 13,82 persen," ungkap Abdul Khalik, sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil di Bondowoso, Senin (2/12/2024) malam.

Diberitakan sebelumnya, hasil hitung cepat tim pemenangan Khofifah-Emil menyebut pasangan (Paslon) ini memperoleh suara tertinggi di Bumi Ki Ronggo.

Sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil di Bondowoso, Abdul Khalik, mengatakan, Paslon Pilgub 02 ini memperoleh hampir 69 persen suara di Bumi Ki Ronggo atau 294.318 suara.

Kemudian, untuk Paslon nomer urut 01 hanya memperoleh 16 persen atau 69.018 dan Paslon nomer urut 03 mendapatkan 15 persen atau 66.563 suara.

Seperti diketahui Mohamad Makhsun, Komisioner KPU Bondowoso, divisi SDM dan Parmas, menjelaskan, PSU di TPS 03 merupakan rekomendasi dari Bawaslu.

Karena, Bawaslu menemukan kecurangan saat pencoblosan. Yakni, ada orang yang tidak berhak memilih, namun datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Bahkan, ada warga yang sudah meninggal, tetapi diwakili oleh orang lain.

“PSU ini kami laksanakan atas rekomendasi dari Panwascam dalam hal ini Bawaslu," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Usai Pilkada Kabupaten Pasuruan, Dua Paslon Bertemu Penuh Kehangatan

Isbianto Hari Utomo — Tue, 03 Dec 2024 08:02:36 +0700

PASURUAN, SJP — Pasca kontestasi Pilkada serentak 2024, akhirnya kedua pasangan calon (Paslon) bertemu dalam suasana yang penuh kehangatan. Pertemuan itu digelar kediaman Gus Mujib Imron di Desa Ngabar, Kraton. Pada Senin (2/12/2024) malam.

Pertemuan penuh hangat itu diinisiasi oleh paslon Rusdi Sutejo-Shobih Asrori yang memang untuk bersilaturahmi, setelah sebelumnya sempat menjadi rival di Pilkada 2024.

Pertemuan penuh hangat Rusdi Sutejo-Gus Shobih Asrori bersama rombongan, datang sekira pukul 19.40 WIB. Rombongan itu berisikan orang dekat dan tim sukses. Di antaranya Saifullah Damanhuri yang menjadi ketua tim pemenangan, Rohani Siswanto yang menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan paslon Rubih, Suryono Pane yang menjadi tim hukum.

Sementara dari pihak Gus Mujib, ada Gus Tabah dan Faidillah Nasor yang menjadi bagian dari paslon Mujib-Wardah (MUDAH).

Saat dikonfirmasi, Gus Mujib berharap keduanya mampu memegang amanah masyarakat Kabupaten Pasuruan.

"Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang kami cintai, Alhamdulillah pemilihan kepala daerah telah usai. Kami Mujib Imron dan Neng Wardah mengucapkan terima kasih kepada masyayih, habaib, partai pengusung, tim pemenangan, alumni, wali santri dan simpatisan atas dukungan yang sangat luar biasa," kata Gus Mujib

Sementara, dirinya sekarang ingin fokus dalam mengajarkan ilmu agama bagi santri dan masyarakat Pasuruan dan sekitarnya.

"Mari kita semua kembali beraktifitas, bekerja lagi, dengan tetap mengedepankan kerukunan demi terciptanya kedamaian masyarakat Kabupaten Pasuruan," ujar Gus Mujib.

Ditemui seusai pertemuan itu, H.M Rusdi Sutejo menyampaikan jika silaturahmi antar Paslon itu dikemas dengan acara santai dan penuh keakraban.

"Silaturahmi ini untuk mencairkan hubungan keduanya usai kontestasi Pilkada pekan lalu. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan masyarakat Pasuruan kembali bersatu. Baik simpatisan atau pendukung paslon satu maupun dua harus bergandengan tangan demi kemajuan dan persatuan Pasuruan," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim Risma&Gus Hans Tuding Ada Kecurangan di Pilgub Jatim, Ini Tanggapan Bawaslu dan KPU

M. Farhan — Mon, 02 Dec 2024 23:02:19 +0700

SURABAYA, SJP - Bawaslu dan KPU Jawa Timur memberikan klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 3, Risma-Gus Hans, mengenai dugaan kejanggalan di ribuan TPS selama Pilgub Jatim 2024.

Bawaslu menegaskan bahwa hingga kini, belum ada laporan resmi yang diterima, sementara KPU menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilgub telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tuduhan kejanggalan tersebut mencuat setelah tim Risma-Gus Hans mengklaim menemukan 2.801 TPS dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 90 hingga 100 persen, yang mayoritas berada di kawasan Madura. Hal ini dianggap tidak mungkin terjadi, sehingga menimbulkan dugaan adanya manipulasi atau kejanggalan dalam proses pemungutan suara.

Namun, hingga saat ini, laporan terkait tudingan tersebut belum diterima oleh Bawaslu Jatim. Komisioner Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan kejanggalan tersebut.

"Belum ada laporan seperti itu yang kami terima di Provinsi," ujar Rusmi, saat dikonfirmasi Senin (2/12/2024).

Rusmi juga menyarankan agar tudingan tersebut dapat ditanyakan saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi yang akan segera dilaksanakan.

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim, Nur Salam, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak, termasuk Pilgub Jatim 2024. Menurut Salam, KPU selalu berpedoman pada prinsip pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Sejauh ini KPU sudah melaksanakan sesuai regulasi yakni pemungutan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kami tetap mempedomani itu untuk diturunkan ke tingkat adhoc kami di KPPS," ujar Salam saat dihubungi, Senin sore.

Mengenai tudingan tingkat partisipasi yang mencapai 100 persen, Salam menyatakan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi, karena setiap pemilih yang terdaftar di DPT atau DPTb memiliki hak pilih.

Sepanjang semua warga menggunakan hak pilih, maka tingkat partisipasi 100 persen bisa saja terjadi.

"Untuk membuktikan kan bisa dilihat absensinya, ada saksinya, PKDnya, ada pemantau. Kan kita bisa lihat di lapangan," kata Salam.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Paslon Risma-Gus Hans, melalui Ketua Tim KH Imam Bukhori, menyampaikan adanya kejanggalan terkait temuan di 2.801 TPS, terutama di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, Madura.

Di antaranya adalah tingginya tingkat partisipasi hingga 100 persen di beberapa desa, serta perolehan suara pasangan Risma-Gus Hans yang tercatat nol di ribuan TPS.

"Pilgub Jatim ini kami anggap banyak anomali dan patut dipertanyakan. Justru data itu kami lihat dari Sirekap KPU," kata Imam saat konferensi pers di Surabaya.

Imam juga menyoroti sejumlah TPS yang menunjukkan hasil yang tidak wajar, seperti kurang dari 30 suara bahkan ada yang mencatatkan angka nol untuk pasangan Risma-Gus Hans.

"Temuan ini menurut kami ini aneh dan anomali. Karena saksinya saja kan tidak memilih berarti. Ini mustahil," tegas Imam.

Tim Pemenangan Risma-Gus Hans mencatat bahwa terdapat selisih suara yang signifikan antara paslon mereka dan paslon petahana, Khofifah-Emil, dengan selisih mencapai 637.176 suara di ribuan TPS yang terindikasi kejanggalan. Sebagian besar temuan tersebut terjadi di Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Pamekasan. (**)

sumber: Dari Berbagai Sumber
Editor : Rizqi Ardian

Pasca PSU, Kuasa Hukum Paslon 02 Desak Bawaslu Usut Pelanggaran Pilkada Bondowoso

Rizqi Ardian — Mon, 02 Dec 2024 22:00:05 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pasca pemungutan suaran ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, membuat tim kuasa hukum salah satu pasangan calon mendesak Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas.

Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, pada Pilkada Bondowoso, Bambang Soekwanto dan Gus Mohammad Baqir (Bagus) berharap Bawaslu segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana.

Junaedi, kuasa hukum Paslon 02, mengungkap jika dugaan kecurangan ini merupakan temuan dari Bawaslu. Artinya, secara administrasi temuan telah dilanjutkan dengan rekomendasi PSU.

“Selanjutnya, temuan ini hendaknya ditindak lanjut dari sisi pidana atas dugaan pelanggaran. Pidana itu kepada siapa? yang jelas kepada orang yang melakukan kecurangan itu. Siapa? Ya anggota KPPS," tegasnya, Senin (2/12/2024) malam.

Mantan Ketua KPU Bondowoso ini menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan pasal 181 UU Nomer 1 tahun 2015, yang diperbarui UU 10 tahun 2016, yakni yang sengaja mengetahui surat tidak sah dan dipalsukan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suara-suara sah.

“Ini kan temuan. Bawaslu memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan dan temuan. Jika laporan itu harus ada syarat formil. Nah ini temuan Bawaslu bahwa disana terjadi kecurangan, pelanggaran. Pelanggaran sudah dilaksanakan rekomendasi. Pelanggaran pidananya bagaimana?," pungkasnya.

Seperti diketahui, Bawaslu melayangkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) atas temuan dugaan pelanggaran pidana di TPS 03, Desa Kasemek.

Di TPS tersebut berdasarkan hasil identifikasi diduga ada sembilan surat suara yang tidak sah. Penggunaan tidak sahnya itu karena mereka tidak memenuhi syarat pemilih.

Seperti diketahui, untuk jumlah DPT di TPS 03 Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang, ada 491 orang, yang terdiri dari 238 pemilih laki-laki, dan 253 pemilih perempuan.

Untuk hasil penghitungan suara hingga pukul 17.00 WIB, tercatat suara Paslon nomor urut 01 Ra Hamid – Ra As’ad (Rahmad) memperoleh 132 suara. Kemudian, untuk Paslon nomor urut 02, Bambang - Gus Baqir (Bagus) mendapat 239 suara.

Angka ini meningkat jika dibandingkan saat pencoblosan pada 27 November lalu, di mana Paslon 01 memperoleh 186 suara dan Paslon nomor urut 02 mendapatkan 233 suara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pilkada Usai, Bawaslu Kota Mojokerto Sebut Ada Pelanggaran yang Dilakukan KPU

Syaiful Aries — Mon, 02 Dec 2024 21:10:38 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menyebut lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pada debat publik ketiga yang digelar oleh KPU pada Sabtu (16/11/2024) lalu.

Hal itu menyusul adanya laporan yang dilayangkan salah satu tim kemenangan Paslon ke Bawaslu Kota Mojokerto atas dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pencantuman tata tertib yang melarang pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto membawa catatan pada saat debat publik ketiga.

Terlebih, aturan itu tidak tercantum dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada dan dinilai merugikan salah satu pasangan calon.

Laporan yang dilayangkan oleh tim pasangan calon Ika Puspitasari (Ning Ita) dan Rachman Sidharta Arisandi (Cak Sandi) tersebut telah diregister oleh Bawaslu Kota Mojokerto dengan nomor 004/REG/LP/PW/Kota/16.07/XI/2024.

"Hasil kajian dan rapat pleno Bawaslu Kota Mojokerto, kasus yang dilaporkan merupakan pelanggaran administrasi," kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati saat dikonfirmasi suarajatimpost.com, Senin (2/12/2024).

Dian menyebut, setelah meregistrasi, pihaknya menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut dan tidak terbatas pada melakukan klarifikasi ke beberapa pihak, di antaranya KPU Kota Mojokerto dan LO dari masing-masing pasangan calon.

Selanjutnya, dia menegaskan, Bawaslu Kota Mojokerto meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada saat pelaksanaan debat publik ketiga untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Mojokerto.

Hal itu Sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 28 November 2024.

Selain meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu Kota Mojokerto juga mengingatkan agar KPU lebih berhati-hati dalam melakukan musyawarah dengan cara menuangkan persetujuan peserta dalam berita acara, agar dapat dijadikan sebagai pegangan di kemudian hari.

“Agar KPU lebih berhati-hati dalam melakukan musyawarah dengan cara menuangkan persetujuan dalam berita acara,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, KPU Kota Mojokerto belum berhasil dikonfirmasi.

Devisi teknis KPU Kota Mojokerto Ulil Anshor saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler tidak berani membeber keterangan.

“Langsung ketua mas,” singkatnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Targetkan 3 Hari Selesai, Rekapitulasi Suara di Surabaya Dimulai

Ryan Ramadhan — Mon, 02 Dec 2024 21:00:37 +0700

SURABAYA, SJP - Proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada Sabtu (29/11/2024) lalu kini memasuki tahap krusial. Setelah masyarakat menyalurkan hak pilihnya, kini giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah memulai rapat pleno rekapitulasi suara untuk memastikan hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan.

Di Surabaya, KPU Kota Surabaya resmi membuka rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota pada Senin (2/12/2024). Rapat yang berlangsung di Hotel Harris, Gubeng ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno.

Menurut Bakron Hadi, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya, rekapitulasi suara tingkat kota direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (4/12/2024), dua hari lebih cepat dari target KPU. Pada hari pertama, 15 hingga 18 kecamatan dijadwalkan untuk menyerahkan hasil pleno mereka.

“Kecamatan yang sudah selesai rekapitulasi tingkat kecamatan antara lain Tambaksari, Pabean Cantikan, dan Benowo,” jelas Bakron, (4/12/2024).

Ia menambahkan, rekapitulasi tingkat kota diharapkan selesai tepat waktu agar hari terakhir dapat difokuskan pada pencermatan data.

Bakron menegaskan pentingnya ketelitian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan rekapitulasi berjenjang, untuk mencegah pemborosan waktu di tingkat kota.

“Kita memberikan perhatian yang sama pada setiap proses rekapitulasi sejak awal. Harapannya, semua selesai sebelum target, sehingga pada 4 Desember kita tinggal melakukan pencermatan akhir,” tambahnya.

KPU Surabaya juga telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024, rekapitulasi suara dari tingkat TPS ke kecamatan berlangsung hingga Sabtu (30/11/2024). Rekapitulasi di tingkat kecamatan kemudian dilakukan hingga Selasa (3/12/2024), sebelum hasilnya diteruskan ke tingkat kota.

Proses rekapitulasi tingkat kota wajib selesai paling tidak pada Jumat (6/12/2024), sementara pengumuman resmi tingkat kota dijadwalkan pada Kamis (12/12/2024). (**)

Editor : Rizqi Ardian

Mengenal Anak Petani yang Kini Menjadi Pemimpin Kota Batu

Choirul Anwar — Mon, 02 Dec 2024 20:46:07 +0700

KOTA BATU, SJP - Di balik kemegahan terpilihnya Nurochman sebagai Wali Kota Batu dalam Pilkada yang digelar pada 27 November kemarin, terdapat ada kisah inspiratif dibalik hal tersebut. Yakni berangkat dari seorang anak petani dari Desa Sumberejo Kecamatan Batu bernama Nurochman dan lahir serta besar di tengah kehidupan sederhana dimana perjalanan tersebut adalah cerminan dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah.

Sejak kecil, pria yang akrab disapa Cak Nur sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Masa kanak-kanaknya dihabiskan membantu orang tuanya bertani seledri, salah satu komoditas andalan desanya. Kesulitan ekonomi membuatnya hanya mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA. Namun, ia tak menyerah pada keadaan.

“Saya sadar kemampuan orang tua saya terbatas. Lulus SMA saja sudah pencapaian luar biasa. Jadi, saya tidak memaksakan diri kuliah. Saya memilih membantu orang tua di ladang,” ujar Cak Nur mengenang masa mudanya pada Senin (1/12/2024).

Meski tak melanjutkan pendidikan formal, semangat belajar Cak Nur tak pernah padam. Dari menjadi tenaga honorer di Pemkot Batu hingga tukang sapu di Hotel Victory, ia menjalani semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Tak hanya itu, ia juga aktif berorganisasi, seperti menjadi ketua serikat pekerja di hotel tempatnya bekerja.

Pada tahun 2004, ia memutuskan berwirausaha dengan mengelola sayuran organik dan budidaya jamur tiram. Di sela-sela kesibukan, ia tetap aktif di berbagai organisasi masyarakat dan sempat menjadi Pj Kepala Desa Sumberejo pada 2006-2007.

Karier politiknya dimulai dari keterlibatan dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tahun 2010, ia menjabat Ketua DPC PKB Kota Batu. Saat itu, PKB sedang terpuruk tanpa kursi di DPRD. Namun, berkat tangan dingin Cak Nur, partai ini bangkit dan meraih kemenangan besar.

Perjuangan Cak Nur berbuah manis. Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Batu selama tiga periode berturut-turut (2014-2029). Namun, ambisinya untuk berkontribusi lebih besar membawanya maju dalam Pilkada Kota Batu 2024. Bersama pasangannya, Heli Suyanto, ia berhasil memenangkan pemilihan dan kini menjadi Wali Kota Batu.

Cak Nur menegaskan bahwa kesuksesannya tidak terlepas dari nilai-nilai yang dia pelajari sejak kecil. “Roda kehidupan terus berputar. Kita tidak tahu apa yang terjadi lima atau sepuluh tahun mendatang. Karena itu, sesama manusia harus saling menghargai,” tuturnya.

Perjalanan panjang dari anak petani hingga menjadi pemimpin Kota Batu membuktikan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah mampu mengubah takdir seseorang. Cak Nur adalah simbol inspirasi bagi banyak orang bahwa keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal untuk mencapai puncak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Batu Beber Perhitungan Data Pilkada Tingkat Kecamatan

Choirul Anwar — Mon, 02 Dec 2024 20:16:07 +0700

KOTA BATU, SJP - Rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan di Kota Batu dipaparkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, di mana pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Nurochman - Heli Suyanto (NH) mendapatkan suara tertinggi.

Hal ini tercatat berdasarkan data dari Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo dimana mereka berhasil meraih suara terbanyak, menempatkan mereka sebagai pemimpin perolehan suara di tingkat kota.

Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto pada Senin (1/12/2024) menerangkan, dari total 130.528 suara sah, pasangan NH meraih 65.684 suara atau lebih dari 50 persen.

Angka ini jauh melampaui dua pesaingnya, yaitu Paslon nomor urut 02 Firhando Gumelar - H. Rudi dengan 38.610 suara, dan Paslon nomor urut 03 Krisdayanti-Kresna Dewanata Prosakh (Krida) dengan 26.234 suara.

"Di Kecamatan Batu, yang memiliki jumlah suara terbanyak, Paslon 01 memperoleh 30.555 suara. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Paslon 02 yang meraih 16.464 suara dan Paslon 03 dengan 10.899 suara. Jumlah suara sah di kecamatan ini mencapai 57.918, dan jumlah suara tidak sah berjumlah 2.820," urainya.

Sementara itu, di Kecamatan Bumiaji, Paslon 01 kembali unggul dengan 21.224 suara, disusul oleh Paslon 02 dengan 10.261 suara dan Paslon 03 yang memperoleh 8.546 suara. Jumlah suara sah di kecamatan ini tercatat sebanyak 40.031, dengan suara tidak sah sebanyak 1.923.

Terakhir di Kecamatan Junrejo, Paslon 01 juga berhasil mengungguli pesaingnya dengan perolehan 13.905 suara. Paslon 02 memperoleh 11.885 suara, sedangkan Paslon 03 hanya mengumpulkan 6.789 suara. Jumlah suara sah di kecamatan ini tercatat sebanyak 32.579, dengan suara tidak sah sebanyak 1.135.

"Selain itu, jumlah suara tidak sah di Kota Batu tercatat sebanyak 5.878 suara. Alhamdulillah jalannya Pilkada di Kota Batu yang telah kita lalui sampai saat ini berlangsung dengan kondusif dan damai," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Bondowoso Gelar PSU di Satu TPS, Ini Kronologi dan Hasilnya

Rizqi Ardian — Mon, 02 Dec 2024 19:45:59 +0700

BONDOWOSO, SJP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso melaksanakan pemungutan suara ulang, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Senin (2/12/2024).

Sebagai bentuk netralitas dan menjaga agar suasana pelaksanaan PSU tetap kondusif, lokasi TPS dipindah 300 meter dari lokasi awal dan kelompok panitia pemungutan suara (PPS) diganti oleh orang lain, karena mengundurkan diri.

Bahkan, di lokasi sedikitnya ada 370 personel aparat gabungan, terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, petugas medis, dan beberapa unsur lainnya yang hadir untuk mengamankan jalannya PSU ini.

Di sela-sela proses pemungutan suara, Mohamad Makhsun, Komisioner KPU Bondowoso, divisi SDM dan Parmas, menjelaskan, PSU di TPS 03 merupakan rekomendasi dari Bawaslu.

“PSU ini kami laksanakan atas rekomendasi dari Panwascam dalam hal ini Bawaslu," ujarnya.

Dikonfirmasi perihal lokasi TPS yang dipindah dan petugas KPPS yang diganti, Makhsun menerangkan, jika TPS yang lama tak bersedia ditempati lagi. Sedangkan KPPS nya mengundurkan diri.

"Dia (petugas KPPS, red) shock, kemudian sakit, ketika kami panggil kita sampaikan mau ada PSU. Mereka angkat tangan," ungkapnya.

“Untuk surat suara lengkap sesuai DPT ditambah 2,5 persen surat suara tambahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Solikhul Huda, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Bawaslu Kabupaten Bondowoso, menyampaikan alasan dilaksanakannya PSU.

“Hasil analisa ada pemilih yang tidak terdaftar dan ada pemilih yang diduga memberikan hak pilih lebih dari satu kali. Bahkan, ada pemilih yang meninggal dunia, namun ternyata ada yang menggunakan haknya," jelasnya.

Pelanggaran itu, kata Huda, jelas melanggar PKPU 17 pasal 50, (3). Hal inilah yang menjadi dasar Bawaslu untuk merekomendasikan KPU melakukan pemungutan suara ulang.

Seperti diketahui, untuk jumlah DPT di TPS 03 Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang, ada 491 orang, yang terdiri dari 238 pemilih laki-laki, dan 253 pemilih perempuan.

Editor : Rizqi Ardian

KPU Bojonegoro Serahkan Hadiah Lomba Foto

Abrori — Mon, 02 Dec 2024 19:16:04 +0700

BOJONEGORO, SJP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menyerahkan hadiah lomba foto 'Bojonegoro Memilih' yang diselenggarakan pada saat hari H pencoblosan calon Gunernur - Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati - Wakil Bupati Bojonegoro pada 27 November lalu.

Terdapat 12 orang terpilih sebagai pemenang yang terbagi dalam dua kategori lomba, yakni, kategori selfie (perorangan) enam pemenang terpilih, dan kategori groufie (kelompok) enam pemenang terpilih.

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perwira mengatakan, dalam lomba foto bertajuk 'Bojonegoro Memilih' itu terdapat ribuan peserta yang turut meramaikan. Setelah melalui serangkaian penjurian, akhirnya terpilihlah 12 pemenang.

"Ada dua kategori, yakni selfie dan groufie. Masing-masing kategori kita ambil 6 pemenang," ucapnya.

Di antara tujuan diadakanya lomba foto tersebut yakni untuk memotivasi warga Bojonegoro untuk turut berpartisipasi serta menekan angka golput dalam Pilkada serentak 2024 ini.

Hadiah yang diberikan berupa uang tunai, untuk kategori selfie mulai Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta. Sedangkan hadiah uang tunai kategori groufie mulai Rp 250 ribu hingga Rp 1,5 juta.

"Para pemenang lomba foto terpilih kami undang ke kantor KPU untuk menerima hadiah secara langsung," lanjut Robby, sapaan akrabnya.

KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah turut meramaikan lomba foto 'Bojonegoro Memilih', sebab, kegiatan lomba foto itu merupakan cerminan atau implementasi jargon 'Seneng Bareng' yang digaungkan oleh KPU Jawa Timur.

"Kami berterima kasih atas partisipasi warga Bojonegoro dalam lomba foto ini," ungkapnya.

Gebi Devina, juara 1 lomba foto lategori selfie menuturkan, lomba foto yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro tersebut menjadi tambahan semangat bagi dirinya untuk berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Saya itu tetap semangat menggunakan hak pilih, tapi adanya lomba foto ini menjadi penambah semangat untuk berangkat ke TPS," tuturnya.

Gebi menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Mojokampung, ia mengaku mendapatkan informasi lomba foto tersebut pada saat hendak berangkat menuju TPS.

"Dapat info dari tetangga saat mau berangkat ke TPS," pungkasnya.

Adapun pemenang terpilih lomba foto yakni :

Kategori foto selfie

Juara pertama akun instagram @gabbydevina, dengan total nilai 237,71

Juara kedua akun instagram @esanoers_08, dengan total nilai 232,01

Juara ketiga akun instagram @muna.anggita, dengan total nilai 230,07

Juara harapan pertama akun instagram @adishjessicaa, dengan total nilai 211,01

Juara harapan kedua akun instagram @tiaraipr, dengan total nilai 209,82

Juara harapan ketiga akun instagram @rikhaakbar, dengan total nilai 201,81

Kategori foto groufie

Juara pertama akun instagram @nvlona, dengan total nilai 267,71

Juara kedua akun instagram @nadilatna_, dengan total nilai 251,71

Juara ketiga akun instagram @christantynovi, dengan total nilai 249,9

Juara harapan pertama akun instagram @cookalava, dengan total nilai 237,71

Juara harapan kedua akun instagram @biantkciv, dengan total nilai 212,8

Juara harapan ketiga akun instagram @isna_nursholihin, dengan total nilai 210,74. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Kota Mojokerto Menurun

Syaiful Aries — Mon, 02 Dec 2024 18:15:16 +0700

MOJOKERTO, SJP - Partisipasi masyarakat Kota Mojokerto dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

Pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi masyarakat Kota Mojokerto hanya 75 persen. Sedangkan pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi masyarakat Kota Mojokerto sebanyak 76 persen.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas), Yahya Syahrul Wahyu mengaku sudah maksimal dalam berupaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Meski demikian, pihaknya mengklaim, pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar. Baik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, maupun Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Mojokerto. Dalam pelaksanaannya disebut tidak ada kendala berarti.

"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun kami tidak bisa menghindari dinamika di lapangan. Meski secara keseluruhan kami pandang berjalan lancar," ujar Yahya, Senin (2/12/2024).

Menurut Yahya, tingkat partisipasi masyarakat Kota Mojokerto pada pilkada tahun ini tidak jauh berbeda dari pilkada sebelumnya. Asumsinya, karena pada Pilwalkot tahun 2018 terdapat banyak calon yang mengikuti pilwalkot.

"Mungkin 2018 ada banyak calon. Tahun ini hanya dua calon saja. Tapi itu hanya asumsi kami saya," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Fakta di Balik Kalahnya Ikfina di Pilbup Mojokerto, Ada Kades yang Rela Terjerat Hukum

Syaiful Aries — Mon, 02 Dec 2024 14:31:36 +0700

MOJOKERTO, SJP - Kepala Desa (Kades) Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, EYA (35) rela berurusan dengan hukum demi memenangkan jagoannya dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

EYA terjerat kasus pelanggaran netralitas. Dia kedapatan mengunggah video di aplikasi TikTok. Video itu berisi ungkapan dukungan terhadap pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi.

Peristiwa itu terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Atas munculnya video yang kemudian viral itu, warga melaporkan EYA ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto. Dia diduga melanggar netralitas sebagai seorang kepala desa.

Kasus itu ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto. EYA pun ditetapkan sebagai tersangka. Kini, kasusnya terus bergulir hingga ke meja hijau. Pada Jumat (29/11/2024) lalu, EYA telah menjalani sidang pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi untuk meringankannya.

Dalam persidangan, EYA mengakui, bahwa video bermuatan kampanye politik itu memang sengaja dibuatnya lalu diunggah ke aplikasi TikTok. Hari ini, Senin (2/12/2024), Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mojokerto mengagendakan sidang pembacaan tuntutan.

Namun demikian, pengorbanan EYA itu tidak sebanding dengan hasil quick count. Paslon yang dijagokannya dalam Pilbup Mojokerto gagal meraih suara tertinggi. Pasangan Ikfina-Sa'dulloh (Idola) tertinggal dari pasangan Gus Barra-Rizal (Mubarok).

Data menunjukkan, paslon nomor urut 2, Muhammad Albarraa dan Rizal Octavian unggul dengan perolehan suara sebanyak 372.537 suara atau 53,4 persen. Sedangkan paslon petahana, Ikfina Fahmawati dan Sa’dulloh Syarofi meraih 325.396 suara atau 46,6 persen.

Dengan demikian, pasangan Ikfina-Sa'dulloh tertinggal sebanyak 47.141 suara atau sekitar 7 persen dari pasangan Gus Barra-Rizal. Data itu berdasarkan D Hasil rekap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 kecamatan.

Meski begitu, perjuangan dan pengorbanan EYA tidak terlalu sia-sia. Sebab, data menunjukkan, perolehan suara Ikfina-Sa'dulloh di Desa Randuharjo lebih unggul dari pasangan Gus Barra-Rizal. Di Desa Randuharjo, Ikfina dan Sa'dulloh memperoleh 1.285 suara.

Sedangkan Gus Barra dan Rizal di Desa Randuharjo memperoleh 1.184 suara. Dengan demikian, Ikfina dan Sa'dulloh unggul 101 suara di atas Gus Barra dan Rizal. Namun sayangnya, hal itu tidak mengubah status EYA sebagai terdakwa dalam kasus pelanggaran netralitas di PN Mojokerto.

Untuk diketahui, di Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging terdapat 5 tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS 1, pasangan Ikfina-Sa'dulloh memperoleh 310 suara. Sedangkan pasangan Gus Barra-Rizal memperoleh 204 suara.

Kemudian di TPS 2, pasangan Ikfina-Sa'dulloh memperoleh 247 suara. Sementara pasangan Gus Barra-Rizal memperoleh 237 suara. Selanjutnya, di TPS 3, Ikfina dan Sa'dulloh memperoleh 211 suara. Sedangkan Gus Barra dan Rizal memperoleh 302 suara.

Di TPS 4, pasangan Ikfina-Sa'dulloh memperoleh 291 suara. Sedangkan pasangan Gus Barra dan Rizal memperoleh 210 suara. Kemudian di TPS 5, Ikfina dan Sa'dulloh memperoleh 226 suara. Sementara Gus Barra dan Rizal memperoleh 231 suara.

Hingga berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan di PN Kabupaten Mojokerto belum dimulai. Padahal, sidang tersebut diagendakan pukul 09.00 WIB. Selain itu, belum diketahui adanya upaya bantuan hukum dari tim pasangan Ikfina-Sa'dulloh untuk terdakwa EYA. (*)

Editor: Ali Wafa

Unggul di Pilbup Jombang, Ini Pesan Warsubi untuk Seluruh Warganya

Achmad Fredi — Mon, 02 Dec 2024 12:31:41 +0700

JOMBANG, SJP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang telah usai. Pasangan Warsubi dan Salman sementara ini unggul versi hitung cepat lembaga survei. Sebagai pendatang baru, mereka mampu menumbangkan pasangan petahana, Mundjidah dan Sumrambah.

Menurut Warsubi, kemenangannya d Pilkada 2024 sesungguhnya merupakan amanah yang berat. Hasil akhir Pilkada Jombang adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dipegang teguh. Misi utamanya yaitu memastikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

"Karena itu, hadirnya birokrasi yang bersih dan mengabdi untuk kepentingan rakyat adalah kewajiban politik yang harus kami jalankan,” ucapnya, Senin (2/12/2024).

Warsubi menyoroti praktik jual beli jabatan di masa lalu adalah masa gelap yang harus ditinggalkan. Pengelolan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang harus didasarkan pada kapabilitas dan kompetensi berbasis kinerja.

Untuk menciptakan semangat pemerintah bersih, Warsubi tidak hanya menyoroti soal reformasi birokrasi. Dia juga ingin memastikan setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal itu demi kualitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang.

"Pemerataan layanan pemerintahan akan diusahakan sekuatnya, seadilnya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk masyarakat Jombang,” ujarnya.

Mantan kepala Desa Mojokrapak tiga periode itu juga berterima kasih kepada tim pemenangan Warsubi-Salman, koalisi partai politik (parpol) pendukung, dan kepada seluruh masyarakat Jombang yang telah berada di barisan pasangan Warsubi-Salman.

"Kami juga menyampaikan terima kasih pada pasangan calon nomor urut satu, Ibu Nyai Mundjidah Wahab dan Mas Sumrambah atas semua peran baiknya dalam kompetisi Pilkada Jombang yang jujur dan demokratis ini," ungkap Warsubi.

Dirinya juga mengapresiasi kinerja para penyelenggara pilkada. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang atas jerih payahnya menyelenggarakan pilkada yang damai dan jujur tanpa ada gejolak berarti.

“Saya dan Gus Salman ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, kemenangan kita adalah kemenangan sementara sambil menunggu penghitungan resmi dari KPU Jombang. Yang kedua, kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat Jombang,” tegasnya.

Warsubi mengatakan, seluruh masyarakat Jombang berhak merayakan suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024. Perbedaan pilihan sudah berakhir di bilik suara. Ketika masyarakat meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS), maka saat itulah Pilkada Jombang berikut seluruh hiruk pikuknya telah usai.

“Saat penghitungan hasil diketahui, tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada tinggal kehendak bersama seluruh warga untuk mewujudkan Jombang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Hasil Pleno KPU Kota Mojokerto, Ning Ita dan Risma Menang

Syaiful Aries — Mon, 02 Dec 2024 06:17:14 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Mojokerto pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Tahun 2024 di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Minggu (1/12/2024).

Hasilnya, Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi mengantongi 40.091 suara atau 53,43 persen pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 sementara untuk paslon penantang Junaedi Malik dan Chusnun Malik memperoleh 34.913 suara atau 46,54 persen.

Berdasarkan data itu, paslon petahana unggul 5.178 suara dari paslon penantang.

Suara sah tercatat 75.004, sementara suara tidak sah sebanyak 4.844. Di tiga kecamatan yang ada di Kota Mojokerto.

Sementara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024, pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Ashar Asumta (Gus Hans) unggul di Kota Mojokerto.

Pasangan nomor urut 3 Risma-Gus Hans memperoleh suara sebanyak 37.072 suara, disusul pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, mendapatkan 35.646 suara, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 3.572 suara.

Pada Pilgub Jatim ini suara sah sebanyak 76.290, sedangkan suara tidak sah tercatat sebanyak 4.404.

Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Absor saat diwawancarai mengatakan, hasilnya, untuk Pilgub Jatim, paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta unggul, sedangkan untuk Pilwali Kota Mojokerto paslon 02, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi unggul.

“Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, para pasangan calon memiliki waktu tiga hari sejak penetapan hasil untuk melakukan gugatan hasil perhitungan suara. Jika tidak ada gugatan, KPU Kota Mojokerto akan melanjutkan proses penetapan calon,” ujarnya.

Dia menyebut, pada UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait perselisihan hasil pemilihan ada waktu tiga hari sejak ditetapkan atau sampai tanggal 4 Desember 2024.

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan Wali Kota Mojokerto terpilih bisa dilakukan pada 10 Februari 2025, Gubernur tanggal 7 Februari 2025," tutupnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pilwali Kota Kediri, KPK Gelar Tasyakuran Kemenangan Vinanda&Gus Qowim

Novira Kharisma — Sun, 01 Dec 2024 20:32:41 +0700

KEDIRI, SJP – Puluhan koordinator Koalisi Pemuda Kota Kediri (KPK) menggelar acara tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur atas terpilihnya Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai wali kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024, Minggu (1/12/2024).

Bertempat di Kantor Sekretariat 2 KPK, Jalan Semampir Tengah Kota Kediri, acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, dihadiri oleh 60 koordinator KPK dan berbagai elemen pemuda dari seluruh Kota Kediri.

Dalam suasana yang penuh rasa syukur, peserta menyampaikan harapan besar untuk kepemimpinan Vinanda-Gus Qowim yang membawa perubahan positif bagi Kota Kediri.

"Kami, Koalisi Pemuda Kota Kediri, mengucapkan selamat atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada Vinanda dan Gus Qowim. Semoga kepemimpinan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa Kota Kediri menuju kemajuan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Ketua KPK, Ibnu Malik dalam sambutannya.

Acara ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan pemuda dalam pembangunan Kota Kediri. Ketua KPK menegaskan komitmen organisasi untuk mendukung program-program kerja Vinanda-Gus Qowim yang berorientasi pada kemajuan masyarakat.

Rangkaian acara dimulai dengan doa bersama untuk keberkahan kepemimpinan pasangan terpilih. Dilanjutkan dengan orasi kebangsaan yang menginspirasi semangat pemuda, pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, dan deklarasi dukungan penuh dari Koalisi Pemuda Kota Kediri.

“Kami percaya bahwa Vinanda dan Gus Qowim memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk menjadikan Kota Kediri lebih Mapan, maju, harmonis, dan berdaya saing tinggi. Mari kita bersama-sama mewujudkan impian ini demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” harap Ibnu Malik.

Tidak lupa, Ketua KPK menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh koordinator dan anggota KPK atas dedikasi, kerja keras, dan konsistensi mereka dalam memperjuangkan kemenangan Vinanda-Gus Qowim.

“Terima kasih atas kerjasamanya. Namun, perjuangan kita tidak berhenti di sini. Kita akan terus bergandeng tangan untuk mendukung Mbak Vinanda dan Gus Qowim dalam mewujudkan Kota Kediri yang lebih Mapan,” imbuhnya.

Acara tasyakuran ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen pemuda dalam membangun masa depan Kota Kediri yang cerah, harmonis, dan berdaya saing.

Dengan semangat kolaborasi, Koalisi Pemuda Kota Kediri siap mendukung penuh kepemimpinan Vinanda-Gus Qowim untuk merealisasikan program-program kerja yang berdampak positif bagi masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kades Randuharjo di Pilkada Mojokerto Masuki Masa Sidang, 4 Lainnya Dihentikan

Syaiful Aries — Sun, 01 Dec 2024 11:30:20 +0700

MOJOKERTO, SJP - Adanya laporan dugaan netralitas kepala desa (Kades) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto tercatat ada 5 kasus.

Dari 5 laporan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menyebut 1 kasus sudah dalam tahapan sidang, 4 lainnya dihentikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana.

4 laporan dugaan netralitas kades dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana tersebut, berdasar pada kajian mendalam yang melibatkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) pada Kamis 28 November 2024 lalu.

Data yang dihimpun media ini, 1 kades yang sudah berproses sidang adalah Kades Randuharjo, Kecamatan Pungging.

Sementara untuk 4 kades yang laporannya dihentikan oleh Bawaslu adalah Kades Sooko, Kecamatan Sooko. Kedua adalah Kades Baureno, Kecamatan Jatirejo. Selanjutnya Kades Kembang Belor, Kecamatan Pacet dan Kades Medali, Kecamatan Puri.

“Sepakat dihentikan karena tidak ada unsur pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Dody Faizal dihubungi Minggu (1/12/2024).

Sebelumnya, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jombang Nala Arjhunto menyebut, untuk Kades Randuharjo pasal dakwaannya yakni pasal 188 UURI nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (UU) nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Jo pasal 71 ayat 1 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014, tentang Penilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Ancamannya hukumannya maksimal 6 bulan penjara,” kata dia .

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kades Randuharjo tidak ditahan.

“Tidak bisa dilakukan penahanan menurut KUHAP,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Nazar Penjual Jamu di Mojokerto, Dagangan Dibagikan Gratis Usai Paslon yang Dipilih Menang

Syaiful Aries — Sun, 01 Dec 2024 10:31:34 +0700

MOJOKERTO, SJP - Kemenangan pasangan Muhammad Albarra (Gus Barra) dan Muhammad Rizal Octavian ternyata membawa reaksi bagi masyarakat kecil di Kabupaten Mojokerto.

Walau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto belum merilis pengumuman resmi, warga Mojokerto menilai berdasarkan hasil quick count deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Gus Barra-Rizal (Mubarok) menang dalam kontestasi pesta demokrasi tersebut.

Seperti yang dilakukan Rukanah (53) penjual jamu asal Dusun Gembongan, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari ini, Ia memiliki nazar membagikan jamu dagangannya secara gratis kepada masyarakat jika pasangan Mubarok menang.

"Aku nazar ya Allah, Gus Barra dadi yo. Nek Gus Barra dadi, jamu ku sak ronjot tak kek-kekno wong sak ronjot-ronjot e (Saya nazar ya Allah, Gus Barra jadi ya. Kalau Gus Barra jadi, jamu saya beserta tas kurir saya bagi-bagikan ke masyarakat sama rombong dagangannya)," ucapnya, Minggu (1/12/2024).

Lantas pedagang jamu itu diundang di kediaman Gus Barra, Pacet Mojokerto.

Saat bertemu dengan calon bupati, Rukanah mengaku senang dan tak terpikirkan sebelumnya bisa bertemu dengan orang hebat.

“Alhamdulilah disambut baik dengan keluarga Gus Barra. Orangnya ramah, merakyat, tidak sombong dan Ning Hana sangat merangkul. Dijamu sangat istimewa padahal kita bukan apa-apa," tandasnya.

Calon Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau yang akrab disapa Gus Barra ini berpandangan hal tersebut merupakan bukti kecintaan masyarakat kepada pasangan Mubarok.

Bahkan, Gus Barra juga mengabadikan momen bertemu dengan penjual jamu itu di media sosial pribadinya.

“Saking cintanya dengan pasangan Mubarok,” tandasnya.

Untuk diketahui, hasil quick count Desk Pilkada Pemkab Mojokerto, Pasangan Mubarok ini unggul dengan perolehan 372.289 suara atau 53,4 persen.

Sementara, pasangan Calon Bupati-Wakil Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi dengan 46,6 persen atau 325.170 suara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Buntut PSU di Pilkada Bondowoso, Tim Pemenangan Paslon 02 Bakal Layangkan Gugatan ke DKPP

Rizqi Ardian — Sat, 30 Nov 2024 21:32:10 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pasca adanya pelanggaran pada Pilkada Bondowoso, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) 03 Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang, ternyata berbuntut pada pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu dikatakan oleh ketua tim pemenangan pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Bambang Soekwanto – Gus Baqir (Bagus), Imam Thahir kepada sejumlah awak media, Sabtu (30/11/2024) petang.

Rencana laporan tersebut, menurut Imam Thahir, berawal dari masukan para relawan. Bahkan, katanya, para relawan, simpatisan dan pendukung, akan menggelar aksi demo ke KPU dan Bawaslu Bondowoso.

“Mereka akan demo atas dugaan ketidaknetralan KPU, tujuannya agar meminta pada tim untuk melaporkan KPU pada DKPP," tegasnya, di kantor DPC PPP Kecamatan Tenggarang.

Saat ini, tim pemenangan Bagus, sudah berkoordinasi dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pilkada. Sehingga, banyak temuan dugaan pelanggaran dari relawan dan tim.

“Tim pemenangan akan menginvetarisasi dulu apakah pelanggaran ini bisa diangkat ke pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ungkapnya.

Dirinya menyebut, salah satu dugaan pelanggaran yang bahkan berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) yakni di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang.

Namun begitu, Thahir mengimbau pada masyarakat pendukung khususnya, untuk bersabar karena proses masih berlanjut. Sehingga, belum bisa menentukan yang kalah atau pun yang menang.

"Pada akhirnya akan ada keputusan dari KPU yang perlu diperhatikan dengan seksama," pesannya.

Bahkan, dirinya juga mengingatkan agar para pendukung dan pengusung Paslon Bagus, agar bersabar mengendalikan emosi dan jangan terpancing dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok.

"Tak penting kita melayani hal itu, yang penting kita fokus," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Suryono Pane Nilai Laporan Paslon MUDAH Dianggap Kedaluwarsa

Isbianto Hari Utomo — Sat, 30 Nov 2024 19:16:47 +0700

PASURUAN, SJP - Dugaan bagi-bagi beras dan uang di lapangan Sambirejo-Rejoso yang dilaporkan oleh Tim Relawan Paslon MUDAH pada tanggal 20 November 2024 lalu ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan, mulai memasuki babak baru.

Kali ini, H. M Rusdi Sutejo dengan didampingi oleh dua kuasa hukumnya serta tim relawan, mendatangi Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, pada Sabtu (30/11/2024) sore.

Melalui tim kuasa hukumnya, Suryono Pane mengatakan, laporan yang dilontarkan oleh relawan dianggap kedaluwarsa.

"Bagi kami, laporan yang disampaikan oleh relawan paslon MUDAH saya anggap kedaluwarsa, pasalnya pada tanggal 14 November kemarin relawan sudah melaporkan persoalan tersebut pada Bawaslu," ujarnya.

"Namun anehnya pada tanggal 26 November dia melaporkan kembali ke Bawaslu terkait persoalan bagi-bagi beras dan melihat langsung pada tanggal 26 kemarin. Bagi kami itu Bawaslu sudah tidak mempunyai hak dalam penanganan kasus tersebut," ucapnya.

Tidak sampai disitu, Suryono Pane menilai bahwa kedatangan Rusdi Sutejo sangat buang-buang waktu. Banyak masyarakat yang sangat membutuhkan dirinya untuk saat ini.

"Bagi kami ini pemanggilan sangat buang-buang waktu, dan pelaporan yang disampaikan oleh relawan bisa berbalik pada dirinya dan bisa dipidanakan," ucapnya.

Sementara H. M Rusdi Sutejo menambahkan bahwa kedatangan dirinya ingin menghormati undangan dari Bawaslu.

"Kedatangan kami ingin menghormati dari pihak Bawaslu hanya sebagai saksi, saya sebagai warga negara sangat mengikuti proses pemanggilan terhadap saya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Akui Kemenangan Pasangan NH di Pilkada Batu, Firhando Gumelar Ucapkan Selamat

Choirul Anwar — Sat, 30 Nov 2024 18:45:12 +0700

KOTA BATU, SJP - Calon Wali Kota Batu, Firhando Gumelar, secara terbuka menerima hasil hitung cepat (quick count) Pilkada Kota Batu 2024. Dalam hasil sementara itu, pasangan Nurochman-Heli Suyanto (NH) unggul jauh dibanding dua pasangan calon lainnya.

Dengan sikap penuh kebesaran hati, pria yang akrab disapa Mas Gum ini mengucapkan selamat kepada pasangan nomor urut satu tersebut.

“Tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Nurochman dan Bapak Heli yang telah unggul dalam hasil quick count sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2024-2029,” ujar Mas Gum, Sabtu (30/11/2024).

Mas Gum juga menyampaikan harapan besar kepada pasangan NH yang dikenal sebagai putra daerah. Ia berharap keduanya mampu memenuhi janji kampanye serta merealisasikan visi dan misi untuk pembangunan Kota Batu yang lebih baik.

“Kami berharap pasangan Nurochman dan Heli dapat menjalankan pemerintahan sesuai harapan masyarakat. Mari kita semua warga Kota Batu mendukung kepemimpinan mereka sambil menunggu hasil penghitungan resmi tingkat kota,” imbuhnya.

Meskipun tidak berhasil unggul dalam hitung cepat, Mas Gum menegaskan dirinya menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Ia juga menyerukan pentingnya menjaga persatuan demi kemajuan Kota Batu.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting, kita semua harus menjaga keamanan dan ketertiban. Saya berdoa agar Kota Batu semakin maju di berbagai sektor,” tutupnya.

Pernyataan Mas Gum ini menunjukkan sikap legawa dan kedewasaan dalam berpolitik, sekaligus menjadi teladan dalam mendukung proses demokrasi yang sehat di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Beberkan Data, Tim Gus Barra Makin Keukeuh Klaim Kemenangan di Pilbup Mojokerto

Syaiful Aries — Sat, 30 Nov 2024 14:32:34 +0700

MOJOKERTO, SJP – Tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Muhammad Albarraa dan Muhammad Rizal Octavian semakin percaya diri untuk mengklaim kemenangannya dalam Pemilihan Bupati (pilbup) Mojokerto 2024.

Suwandy Firdaus, ketua tim pemenangan paslon berjuluk Mubarok itu mengklaim, pihaknya menang di semua daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Mojokerto. “Lima dapil semuanya menang,” ucapnya, Sabtu (30/11/2024).

Pihaknya tidak segan mengklaim, bahkan mendeklarasikan kemenangan meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto belum mengumumkan secara resmi rekapitulasi hasil penghitungan suara pilbup.

Kepada Suara Jatim Post, Suwandy membeberkan data perolehan suara untuk masing-masing paslon Pilbup Mojokerto. Data itu ia dapatkan dari hasil rekapitulasi perhitungan cepat atau quick count.

Di dapil 1: Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Pungging, paslon nomor urut 1, Ikfina dan Sa’dulloh hanya memperoleh 65.594 suara. Sementara paslon nomor urut 2, Gus Barra dan Rizal unggul dengan perolehan 82.409 suara.

Di dapil 2, yang terdiri dari Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas, pasangan Ikfina-Sa’dulloh hanya memperoleh 48.022 suara. Sedangkan pasangan Gus Barra-Rizal unggul dengan perolehan 64.238 suara.

Sementara di dapil 3, meliputi Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan, pasangan Ikfina-Sa’dulloh hanya memperoleh 65.479 suara. Sedangkan pasangan Gus Barra-Rizal mengungguli dengan perolehan 70.714 suara.

Kemudian di dapil 4, meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Gedeg, Ikfina dan Sa’dulloh mendapat 78.171 suara. Sementara Gus Barra dan Rizal tetap unggul dengan perolehan 82.883 suara.

Terakhir, di dapil 5, meliputi Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar, Ikfina dan Sa’dulloh hanya memperoleh 68.206 suara. Sedangkan pasangan Gus Barra-Rizal tetap memimpin dengan perolehan 72.097 suara.

Berdasarkan data itu, Suwandy yakin pasangan Gus Barra dan Rizal menang mutlak pada Pilbup Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, data yang mereka miliki tidak akan mungkin terbantahkan. Sebab data itu didapat dari para saksi yang bertugas di masing-masing TPS.

“Kan data suara sudah masuk 100 persen. Artinya Paslon Mubarok menang telak,” tandasnya.

Untuk diketahui, pasangan Ikfina dan Sa’dulloh diusung oleh 4 partai politik. Yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, Pasangan Ikfina dan Sa’dulloh juga didukung oleh dua partai nonparlemen. Yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh.

Sementara pasangan Gus Barra dan Rizal, diusung oleh 6 partai parlemen dan 6 partai nonparlemen. Partai parlemen yang mendukung pasangan ini yaitu, Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara enam partai non parlemen mendukung Gus Barra-Rizal yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat dan Partai Garuda. (*)

Editor: Ali Wafa

Pengamat Ungkap Rahasia Partai Banteng Mampu Duduki Kota Mojokerto

Syaiful Aries — Sat, 30 Nov 2024 10:29:10 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Pengamat politik dari lembaga Surabaya Survey Center (SSC), Ikhsan Rosidi mengungkap rahasia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Mojokerto tetap digdaya di tengah tergerusnya suara PDI-P di beberapa daerah.

Terbukti, dalam hasil hitung cepat atau quick count, pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Mojokerto yang diusung PDI-P unggul dari paslon lain. Tidak hanya itu, calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh partai berlogo banteng itu juga unggul di Kota Mojokerto.

Dalam data hitung cepat yang dihimpun oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Mojokerto, pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan gubernur Jawa Timur di Kota Mojokerto.

“Meski kalah di banyak daerah, di Pilgub Jawa Timur Risma menang di Kota Mojokerto,” kata Ikhsan Rosidi kepada suarajatimpost.com, Sabtu (30/11/2024).

Menurut Ikhsan, kemenangan PDI-P di Kota Mojokerto mengonfirmasi bahwa Kota Mojokerto adalah salah satu wilayah sub kultur arek yang selama ini menjadi basis suara kaum nasionalis dan menjadi lumbung suara utama bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Kata Ikhsan, pemilih PDI-P adalah pemilih setia. Hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa PDI-P merupakan partai dengan pemilih paling loyal dibanding partai-partai besar lain di Indonesia. Organisasi dan struktur di bawahnya akan tegak lurus terhadap keputusan partai.

Kedigdayaan di Kota Mojokerto mengonfirmasi bahwa PDI-P mampu mempertahankan suara Pemilu 2024. Itu artinya, mesin partai tetap berjalan. Buktinya, PDI-P meraih kursi terbanyak pada Pemilu 2024. Rahasianya, karena kader PDI-P konsisten melakukan canvassing.

“Seperti kita tahu. PDIP Kota Mojokerto memperoleh suara terbanyak pada Pileg 2024 lalu. Sebanyak lima kursi di DPRD Kota Mojokerto. Sehingga tak heran jika Risma memenangi mayoritas suara di sini,” tandasnya.

Untuk diketahui, paslon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Risma-Gus Hans unggul di Kota Mojokerto dengan perolehan 37.107 suara atau 49 persen. Sementara paslon nomor urut 2, Khofifah-Emil memperoleh 35.417 suara atau 46,55 persen.

Selanjutnya, pasangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Mojokerto memperoleh 3.563 suara atau 4,68 persen. (*)

Editor: Ali Wafa

Hasil Quick Count, Suara Khofifah&Emil di Bondowoso Hampir 70 Persen

Rizqi Ardian — Fri, 29 Nov 2024 20:45:01 +0700

BONDOWOSO, SJP – Usai pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pada 27 November 2024, bisa dipastikan pasangan calon (Paslon) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak meraup suara tertinggi di Kabupaten Bondowoso.

Angka itu berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon nomor urut 02, yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Muhammad Abdul Kholik, selaku Sekretaris tim pemenangan Paslon petahana di Bondowoso menerangkan, Khofifa-Emil meraup suara hampir 69 persen, atau sebanyak 294.318 suara.

“Itu hasil hitung cepat internal,” ungkapnya, Jumat (29/11/2024).

Dirinya juga menyebut perolehan Paslon nomer urut 01 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim hanya memperoleh 16 persen atau 69.018 dan Paslon nomor urut 03, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, memperoleh 15 persen atau 66.563 suara.

“Hasil hitung cepat mengacu pada C1 para saksi yang ada di 1.202 tempat pemungutan suara (TPS) se kabupaten Bondowoso. Sekarang masih penghitungan di kecamatan," bebernya.

Kendati merasa yakin menang, dirinya meminta seluruh simpatisan dan pendukung agar tetap bersabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU.

“Meski angkanya hampir 70 persen, Tetap hasil keputusan resmi menunggu pengumuman KPU," ucapnya.

Perolehan suara pada Pilkada 2024 ini, ternyata tak terlalu jauh dari target perolehan suara sejak awal.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pendukung, simpatisan, dan masyarakat yang mendukung Paslon nomor urut 02,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Bondowoso ada 601.133 pemilih, yang terdiri dari 290.862 pemilih laki-laki dan 310.271 pemilih perempuan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di Bojonegoro, Saksi Enggan Tandatangan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Redaksi — Fri, 29 Nov 2024 19:15:25 +0700

BOJONEGORO, SJP- Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Jumat (29/11/2024).

Namun terdapat saksi yang tidak mau membubuhkan tandatanganya pada form D Hasil tingkat kecamatan saat proses rekapitulasi telah selesai dilaksanakan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Sukosewu, saksi yang tidak berkenan menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kecamatan itu dari pasangan calon (Paslon) gubernur-wakil gubernur dan Paslon bupati-wakil bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Abrori, Divisi Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukosewu mengatakan, guna menyikapi kejadian tersebut pihaknya telah mencatat pada form D catatan kejadian khusus dan, atau keberatan saksi hasil rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara.

"Sesuai regulasi kami telah mencatat kejadian tersebut di form kejadian khusus untuk menjadi laporan di tingkat selanjutnya," ucapnya.

Rapat pleno tidak tepat waktu penjadwalan menjadi alasan saksi Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, tidak mau membubuhkan tandatangan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.

"Saksi dari Paslon lain sudah tandatangan semua," lanjutnya.

Sedangkan saksi dari paslon Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 1 tidak memberikan alasan kenapa tidak mau mbubuhkan tandatanganya pada form D hasil kecamatan, yang telah selesai dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

"Saksi dari paslon Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 1 tidak memberikan alasan pada form kejadian khusus," tambah Abrori.

PPK Sukosewu memulai proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada pukul 09.00 WIB, dan selesai pada sore hari sekira waktu ashar.

Selanjutnya dokumen hasil rekapitulasi tingkat kecamatan akan dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro.

"Seluruh dokumen hasil rekapitulasi tingkat kecamatan segera kami kirimkan ke tingkat labupaten hari ini juga," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pilwali Usai, Kadin Optimistis dr Aminuddin Mampu Ciptakan Iklim Investasi Ideal di Kota Probolinggo

Rahmad Soleh — Fri, 29 Nov 2024 17:45:31 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Kontestasi Pilkada atau Pilwali di Kota Probolinggo usai, kini sisakan proses rekapitulasi di tangan KPU.

Berdasarkan asil hitung cepat, Paslon 03 dr Aminuddin - Ina Dwi Lestari sementara unggul paling tinggi dari ketiga paslon lainnya.

Seruan untuk bersatu guna Kota Probolinggo yang lebih baik, muncul dari berbagai pihak mulai ormas agama, tokoh agama dan masyarakat termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Ketua Kadin Kota Probolinggo, Roy Rianto Gunadi secara khusus mengucapkan selamat atas terpilihnya Paslon 03, bahwa kemenangan dr Aminudin-Ina adalah kemenangan masyarakat Kota Probolinggo yang mayoritas menginginkan adanya perubahan lebih baik.

"Yang pertama selamat kepada Paslon 03 atas hasil yang dicapai, namun tentunya setelah pesta demokrasi Pilwali 2024 usai dan untuk sementara hasil quick count memenangkan Paslon 03 maka seyogyanya masyarakat Kota Probolinggo kembali bersatu membangun kota tercinta dengan pemimpin baru," ujarnya pada Jumat (29/11/2024).

Bagi Kadin Kota Probolinggo, sosok dr Aminuddin bukan sosok yang asing bagi Kadin. Sebab, dr Aminuddin merupakan sosok sebagai Ketua Dewan Pembina Kadin untuk periode 2024-2029.

"Bagi kami, dr Aminudin adalah sosok pengusaha sukses, sehingga kami yakin mampu mengantarkan Kota Probolinggo maju dengan menciptakan iklim investasi ideal dan tentunya ini akan sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Probolinggo secara keseluruhan," ungkap pengusaha pernak-pernik anak-anak ini.

Selain itu kata Roy, Kadin Kota Probolinggo memiliki optimisme bahwa bersama dr Aminudin dan Ina akan mampu membangun iklim wirausaha yang baik, adil dan berkelanjutan.

"Nantinya, kami menginginkan sinergitas dengan Pemerintah kota Probolinggo untuk menciptakan iklim investasi demi stabilitas pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif dan jauh dari konflik SARA. Hal ini sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kerukunan dan persatuan bangsa di atas segala perbedaan yang ada," pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil perhitungan cepat, pasangan dr Aminuddin dan Ina Dwi Lestari dari Amanah memperoleh 39,51 persen atau 36.750 suara dukungan.

Sedangkan pasangan petahana, Habib Hadi - Zainal Arifin, dari Handal Bersinar, mendapat 37,34 persen atau 34.726 suara dukungan.

Sementara itu, pasangan Fernanda Zulkarnain - Abdullah Zabut (Faaza) dan Sri Setyo Pertiwi - Muhammad Rahman (Setiamu) harus puas berada di posisi ketiga dan keempat.

Pasangan Faaza meraih 21,89 persen atau 20.358 suara, sementara pasangan Setiamu hanya mendapatkan 1,26 persen atau 1.176 suara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Teladan, Paslon MuRah Ucapkan Selamat ke Paslon WarSa usai Kalah Telak dalam Pilkada Jombang

Achmad Fredi — Fri, 29 Nov 2024 15:45:10 +0700

JOMBANG, SJP – Suasana damai tergambar usai Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang. Kedua kandidat mempertontonkan kedewasaannya dengan saling support atas usai munculnya hasil hitung cepat Pilbup Jombang.

Lewat pesan videonya, pasangan petahana, Mundjidah Wahab dan Sumrambah (MuRah) mengucapkan selamat kepada pasangan Warsubi dan Salman (WarSa) yang sejauh ini unggul di Pilbup Jombang berdasar hasil hitung cepat atau quick count.

Berdasar survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, setelah penghitungan perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), pasangan WaRsa unggul dengan perolehan 74,49 persen. Sedangkan pasangan MuRah berada di angka 25,51 persen.

"Mengucapkan selamat kepada pak Warsubi dan Gus Salman sebagai bupati dan wakil bupati Jombang," ucap Mundjidah melalui sebuah rekaman video, Jumat (29/11/2024).

Putri KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Jombang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang.

"Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang karena sudah berpartisipasi dan mendukung Pilkada 2024 dengan damai," ujar bupati Jombang periode 2018-2023 itu.

Hal senada diungkapkan Sumrambah. Dia turut mengucapkan selamat atas pencapaian Warsubi dan Salman yang telah memungkasi gelaran Pilkada 2024 Jombang dengan kemenangan.

”Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya bapak Warsubi dan Gus Salman sebagai bupati dan wakil bupati Jombang periode 2025-2030," ucap wakil bupati Jombang periode 2018-2023 itu.

Politikus muda Jombang tersebut juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan usaha keras para relawan MuRah dalam mengarungi dinamika percaturan Pilkada 2024.

”Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh relawan dan pendukung ibu Nyai Mundjidah Wahab dan saya Sumrambah dalam kontestasi pilkada di 27 November 2024 kemarin,’’ tandasnya.

Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang tentang hasil akhir Pilkada 2024. Namun, merujuk pada hasil hitung cepat lembaga survei, keunggulan mutlak diraih oleh pasangan WaRsa.

Kini, KPU Kabupaten Jombang kini tengah menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dimulai sejak Jumat (29/11/2024). Pada tanggal 3 Desember 2024 nanti, KPU Jombang akan menggelar rekapitulasi di tingkat Kabupaten. (*)

Editor: Ali Wafa

Hanya Menang 7 Persen, Tim Ning Ita tidak Puas dengan Hasil Pilwalkot Mojokerto

Syaiful Aries — Fri, 29 Nov 2024 15:29:25 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Santoso Bekti Wibowo, ketua tim pemenangan pasangan calon (paslon) Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi, menyebut wajar bila paslon nomor urut 2 itu menang dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Mojokerto.

Pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Mojokerto itu bukan tanpa alasan. Sebab, pasangan Ning Ita dan Cak Sandi itu diusung oleh banyak partai politik (parpol) dalam Pilwalkot Kota Mojokerto tahun 2024 ini.

Namun meski begitu, pihaknya masih belum merasa puas atas kemenangan tersebut. Sebab selisih angka kemenangannya sangat tipis.

"Kami tidak puas. Karena kemenangannya sangat tipis. Cuma memang dari tim relawan itu kan yang penting menang," ucap ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Mojokerto itu, Jumat (29/11/2024).

Santoso mengatakan, perjuangan para relawan dan partai pengusung di Kota Mojokerto amat tinggi. Hal itu dibuktikan dalam sepekan terakhir sebelum pemungutan suara, pihaknya totalitas melakukan canvassing dari pintu ke pintu.

Diungkapkannya, berdasar data hitung cepat, kemenangan pasangan Ning Ita-Cak Sandi berada di angka 53,64 persen dengan perolehan 40.182 suara. Sementara calon nomor urut 1, Junaedi Malik dan Chusnun Amin (JaMin) berada di angka 46,36 persen dengan perolehan 34.723 suara.

Dalam Pilkada Kota Mojokerto tahun 2024 ini, pasangan Ning Ita dan Cak Sandi diusung oleh PDI-Perjuangan, Partai Demoktat, Gerindra, PKS, PPP, PAN, Golkar dan NasDem. Sementara Paslon JaMin hanya diusung oleh PKB. (*)

Editor: Ali Wafa

Macron Akui Pembantaian Tentara Afrika Barat oleh Prancis Tahun 1944

M. Farhan — Fri, 29 Nov 2024 14:02:33 +0700

Suarajatimpost.com - Pada hari Kamis (28/11/2024), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengirimkan surat kepada otoritas Senegal, yang untuk pertama kalinya mengakui pembantaian tentara Afrika Barat oleh pasukan Angkatan Darat Prancis pada tahun 1944. Tindakan Macron ini terjadi pada malam peringatan 80 tahun pembunuhan yang terjadi selama Perang Dunia II di Thiaroye, sebuah desa nelayan di pinggiran ibu kota Senegal, Dakar. Pengakuan ini muncul di tengah menurunnya pengaruh Prancis di wilayah Afrika Barat, di mana Prancis kini kehilangan pengaruhnya di bekas koloninya.

Pada tahun 1940, sekitar 400 tentara Afrika Barat bertempur di bawah komando pasukan Angkatan Darat Prancis dalam Perang Dunia II. Namun, pada tanggal 1 Desember 1944, pasukan Prancis membantai tentara-tentara Afrika Barat tersebut. Prancis menggambarkan pembantaian ini sebagai pemberontakan terkait tuntutan upah yang belum dibayar. Tentara Afrika Barat tersebut adalah anggota dari unit yang dikenal dengan nama Tirailleurs Sénégalais, sebuah korps infanteri kolonial dalam Angkatan Darat Prancis.

Menurut sejarawan, pembantaian ini dipicu oleh ketegangan terkait upah yang belum dibayar beberapa hari sebelum peristiwa tersebut. Pada 1 Desember 1944, pasukan Prancis mengumpulkan tentara Afrika Barat, sebagian besar di antaranya tidak bersenjata, dan menembaki mereka hingga tewas.

Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, menyatakan bahwa dia telah menerima surat tersebut, yang juga dilihat oleh The Associated Press. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis malam, Faye menyebutkan bahwa pengakuan Macron mengenai pembantaian tersebut seharusnya membuka jalan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai peristiwa menyakitkan di Thiaroye. Faye menambahkan, "Kami telah lama mencari penyelesaian atas cerita ini dan kami berharap, kali ini, komitmen Prancis akan bersifat penuh, jujur, dan kolaboratif."

Dalam suratnya, Macron menyebutkan, "Prancis harus mengakui bahwa pada hari itu, konfrontasi antara tentara dan penembak yang menuntut upah sah mereka dibayar penuh, memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada pembantaian." Ia juga menekankan pentingnya untuk mengungkapkan penyebab dan fakta yang mengarah pada tragedi tersebut, sejauh mungkin. Macron melanjutkan, "Saya telah meminta tim saya untuk memberi saya laporan tentang kemajuan komite pemulihan fakta yang telah dibentuk oleh pemerintah Anda, di bawah arahan Profesor Mamadou Diouf, yang kualitas dan keunggulannya diakui secara luas."

Saat ditanya mengenai kehadiran pasukan Prancis yang masih berada di bekas koloni tersebut, Faye menyatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Senegal. Ia mengatakan, "Secara historis, Prancis memperbudak, menjajah, dan tinggal di sini. Tentunya, saya rasa jika posisi dibalik, akan sulit dibayangkan bahwa negara seperti China, Rusia, Senegal, atau negara lain dapat memiliki pangkalan militer di Prancis," sambil menyinggung pembantaian terhadap tentara Afrika Barat. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Meski Kalah di Banyak Daerah, Risma Unggul di Kota Mojokerto

Syaiful Aries — Fri, 29 Nov 2024 13:44:13 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP – Meski Tri Rismaharini dan Zahrul Ashar Asumta gagal meraih suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, namun pasangan ini memperoleh suara unggul di Kota Mojokerto.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh media ini, perolehan suara pasangan Risma-Gus Hans unggul di Kota Mojokerto dengan perolehan sebanyak 37.107 suara atau 49 persen.

Disusul pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dengan perolehan 35.417 suara atau 46,55 persen.

Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim di urutan ketiga dengan perolehan 3.563 suara atau 4,68 persen.

Di Kota Mojokerto, pasangan Risma-Gus Hans unggul di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan.

Di Kecamatan Magersari, Risma dan Gus Hans memperoleh 15.903 suara. Disusul pasangan Khofifah-Emil sebanyak 14.559 suara. Pasangan Luluk-Lukman memperoleh 1.432 suara.

Di Kecamatan Kranggan, Risma-Gus Hans memperoleh 10.783 suara. Diikuti pasangan Khofifah-Emil sebanyak 9.911 suara. Kemudian Luluk-Lukman hanya mendapat 1.007 suara.

Sementara di Kecamatan Prajurit Kulon, Khofifah dan Emil unggul dengan perolehan 10.947 suara. Risma dan Gus Hans memperoleh 10.421 suara. Sedangkan Luluk dan Lukman meraih 1.124 suara.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo membenarkan angka kemenangan pasangan Risma dan Gus Hans di Kota Mojokerto.

"Ya, pasangan calon Risma-Gus Hans menang di Kota Mojokerto," ujar Santoso saat diwawancarai Suarajatimpost.com, Jumat (29/11/2024).

Dia mengakui, kemenangan itu diperoleh dari kerja keras kader Banteng dan para relawan Risma-Gus Hans di Kota Mojokerto yang terus melakukan canvassing.

Bahkan dia menyebut, dalam sepekan terakhir, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, canvassing dilakukan dari pintu ke pintu.

Di samping mengampanyekan calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, pihaknya juga totalitas mengampanyekan calon wali kota yang diusung oleh partai berlogo banteng ini.

Santoso menyebut, pasangan Risma dan Gus Hans hanya menang di dua kota. Salah satunya Kota Mojokerto.

"Kita di Kota Mojokerto menang di angka 49 persen. Di Jawa Timur yang menang di Kota Surabaya dan Mojokerto," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Unggul di Pilkada, Ra Fahmi Imbau Masyarakat tidak Berlebihan Luapkan Kegembiraan

Rahmad Soleh — Fri, 29 Nov 2024 13:36:06 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Banyak masyarakat Kabupaten Probolinggo yang merayakan kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gus Haris dan Ra Fahmi (SAE). Bahkan, para pendukungnya berselebrasi dengan melakukan aksi turun jalan.

Karena hal itu, Ra Fahmi mengimbau para pendukungnya agar tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan. Dalam pernyataannya di akun TikTok @fahmi.ahz.official, Ra Fahmi menegaskan pentingnya tetap tenang dan tertib dalam menyikapi situasi saat ini.

Calon wakil bupati yang sementara ini perolehan suaranya unggul dalam hitung cepat menekankan agar tidak ada intimidasi atau tekanan terhadap pihak mana pun.

"Kami juga ingin mengimbau terutama pada seluruh tim dan relawan kami agar tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi kondisi yang ada saat ini. Kalau pun ingin merayakan dan melakukan selebrasi, mohon tetap tertib berhati-hati, memperhatikan keselamatan," ujarnya.

Ra Fahmi menjelaskan, semangat yang mereka usung adalah semangat kebersamaan dan cita-cita untuk membuat Kabupaten Probolinggo menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua pihak.

"Semangat yang kita usung adalah semangat kebersamaan dan semangat bagaimana ke depan kita ingin rumah besar kita Kabupaten Probolinggo menjadi tempat yang nyaman, aman, sehingga semua kemudian bisa lebih sae," tambahnya.

Pihaknya berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemenangan Gus Haris dan Ra Fahmi tentu membawa harapan baru bagi masyarakat Probolinggo.

Diketahui, dari hasil quick count Avemedia Survey, perolehan suara paslon nomor urut 2 dengan slogan “Probolinggo Sae” itu mencapai 80,19 persen. Sedangkan paslon nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani dan Abdul Rasit memperoleh 19,81 persen. (*)

Editor: Ali Wafa

Kiai Asep Beberkan Rahasia Tumbangkan Dinasti Politik di Kabupaten Mojokerto

Syaiful Aries — Fri, 29 Nov 2024 12:30:33 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Mojokerto, KH Asep Saifuddin Chalim membeberkan rahasia di balik kemenangan pasangan Muhammad Albarraa dan Muhammad Rizal Octavian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto.

Menurut dia, tidak mudah bagi pasangan ini untuk menumbangkan pasangan Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi. Mengingat Ikfina merupakan istri dari Mustofa Kamal, yang telah menjabat bupati Mojokerto selama dua periode. Tentu kekuatan politiknya sudah terbangun sejak lama.

Kiai Asep berpandangan, kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada pasangan Muhammad Albarraa dan Muhammad Rizal Octavian (Mubarok) adalah sebuah jawaban atas keinginan keras mayoritas masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menciptakan sebuah perubahan.

"Ini karena keinginan keras dari masyarakat. Bisa dilihat, bahwa kita sangat diminati ketika kita menyelenggarakan kampanye," tuturnya, Kamis (28/11/2024).

Bagi Kiai Asep, kemenangan yang diraih pasangan Mubarok ini bukan kemenangan kelompok tertentu. Melainkan kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Tentu dengan tujuan positif, yaitu untuk membangun Kabupaten Mojokerto menjadi lebih baik.

"Untuk apa menang kalau bukan untuk tujuan yang mulia," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Mubarok, Suwandy Firdaus mengatakan, saat ini data suara masuk dari tempat pemungutan suara sudah 100 persen. Pihaknya mengklaim dan memastikan kemenangan untuk Paslon Mubarok.

"Kemarin waktu kita konferensi pers itu, masih sekitar 80 persen suara masuk. Sekarang ini sudah 100 persen," ucapnya, Jumat (29/11/2024).

Menurut Suwandy, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto belum secara resmi mengumumkan hasil pilkada, namun kemenangan untuk Paslon Mubarok sudah bisa dipastikan. Data yang diperoleh sudah dianggap lengkap dan akurat sebagai bukti kemenangan.

Bagi Suwandy, data yang masuk sudah dianggap valid dan mempunyai kekuatan hukum. Alasannya, karena data itu diperoleh dari tim saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dan telah ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi.

Suwandi menambahkan, rahasia utama dalam mengalahkan calon petahana, atau bahkan mengalahkan dinasti politik, adalah semangat dan ketulusan masyarakat dalam membangun komitmen untuk mewujudkan sebuah perubahan yang diiringi rida Allah.

"Pertama, adalah semangat tulus ikhlas kita untuk mewujudkan perubahan. Yang kedua, adalah rida Allah," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

REI Komisariat Malang Apresiasi Pilkada Damai, Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah Terpilih

Redaksi — Fri, 29 Nov 2024 11:31:31 +0700

KOTA MALANG, SJP – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Ketua Realestat Indonesia (REI) Komisariat Malang, Suwoko mengapresiasi lancarnya pelaksanaan pilkada di wilayah Malang Raya.

Menurut Suwoko, wilayah Malang Raya dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia. Bahwa pesta politik seyogyanya digelar dengan tanpa perlu adanya konflik berkepanjangan. Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu telah mencontohkannya.

Dari proses pilkada yang damai, kepala daerah yang terpilih di Malang Raya dapat fokus merealisasikan visi, misi dan segala programnya yang selama kampanye diperkenalkan dan ditawarkan kepada masyarakat Malang Raya.

“Karena kepala daerah yang terpilih tidak perlu sibuk mengurusi konflik pasca-pilkada yang itu hanya akan mengganggu fokus mereka,” ucap ketua asosiasi pengusaha properti di Malang Raya itu, Jumat (29/11/2024).

Menurut Suwoko, Pilkada Malang Raya yang damai akan melahirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki rakyat. Karena itu, pihaknya menyambut baik tiga kepala daerah yang unggul di Malang Raya. Namun dia juga mengapresiasi para calon yang keberhasilannya masih tertunda.

Sebagaimana hasil real count sementara, Pilkada Kabupaten Malang diungguli oleh pasangan Sanusi dan Hj. Lathifah Shohib dengan perolehan suara 66,20 persen. Sementara Kota Malang diungguli oleh pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dengan perolehan 49,55 persen.

Untuk Kota Batu, pasangan Nurochman dan Heli Suyanto mengungguli dua rivalnya dengan perolehan suara 50,32 persen. Meski belum secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun hasil hitung cepat itu cukup menjadi gambaran hasil pilkada.

Suwoko meyakini, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu akan memasuki babak baru. Tiga daerah ini akan mengalami banyak perubahan. Sebab tiga kepala daerah yang terpilih memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan terobosan baru untuk kemajuan Malang Raya.

Bahkan dia menyebut, REI Komisariat Malang sudah tidak sabar menunggu gebrakan baru yang akan diciptakan oleh para pemimpin terpilih di tiga daerah tersebut. Terutama terobosan baru di sektor properti. Khususnya di bidang penyediaan perumahan dan permukiman warga.

“REI Komisariat Malang siap mendukung dan ikut berjibaku mewujudkan Malang Raya lebih majut. Terutama di bidang penyediaan perumahan dan permukiman warga,” tandasnya.

Dia menegaskan, REI Komisariat Malang siap mendukung segala program pemerintah di tiga daerah tersebut. Bahkan, pihaknya siap berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi, dan program pemerintah yang telah direncanakan.

Suwoko sendiri mengaku tidak asing dengan tiga kepala daerah yang sementara ini unggul dalam hitung cepat itu. Baik kepada Sanusi, Wahyu Hidayat, dan Nurochman. Tiga tokoh itu dinilai layak memimpin Malang Raya. Karena ketiganya memiliki sepak terjang yang mumpuni.

Menurut dia, Sanusi telah berhasil memimpin Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir. Banyak kemajuan yang dialami Kabupaten Malang di bawah kepemimpinannya. Karena itu, Suwoko tidak heran jika Sanusi terpilih kembali dengan perolehan suara yang menakjubkan.

Perolehan suara Sanusi yang menyentuh angka 60 persen mengonfirmasi bahwa masyarakat Kabupaten Malang masih membutuhkan kehadirannya. Kabupaten Malang memerlukan sebuah kesinambungan. Banyak program yang keberlanjutannya dinilai sangat penting.

Di Kota Malang, Suwoko mengenal sosok Wahyu Hidayat sebagai tokoh birokrat yang memiliki pandangan kompetitif dalam hal tata kelola kota. Pengalamannya di birokrasi selama 30 tahun membuat dirinya memiliki nilai tawar tinggi bagi masyarakat Kota Malang.

Selama ini, Wahyu telah berkontribusi banyak terhadap pembangunan Kota Malang. Sebab, dia memiliki peran vital selama berada di pemerintahan Kota Malang sebagai penjabat (Pj) wali kota. Dia telah merumuskan banyak kebijakan yang membuat warga ingin dirinya kembali dengan status wali kota definitif.

Di Kota Batu, REI Komisariat Jatim menyambut baik kehadiran Nurochman sebagai putra daerah yang berhasil menjadi pemimpin di kotanya sendiri. Unggulnya Nurochman pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Batu bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab dia sudah dikenal luas di Kota Wisata itu.

Menurut Suwoko, Nurochman adalah sosok yang tepat untuk memimpin Kota Batu. Sebab politisi yang telah berpengalaman sebagai legislator itu dinilai memiliki komitmen kuat untuk memajukan Kota Batu. Tokoh visioner yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

“Kami percaya, ketiga tokoh ini memanglah yang terbaik di antara yang baik. Bahkan, REI Komisariat Malang melihat akan tiba masa yang cerah yang bisa kita lihat dari tiga daerah ini,” pungkas Suwoko. (**)

Editor: Ali Wafa

Pilkada Usai, Lima Kades di Mojokerto Jalani Proses Penanganan Pelanggaraan Netralitas

Syaiful Aries — Fri, 29 Nov 2024 09:29:39 +0700

MOJOKERTO, SJP – Warga Kabupaten Mojokerto telah menyalurkan hak pilihnya pada 27 November lalu. Dengan begitu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah usai. Namun, bukan berarti penanganan pelanggaran pilkada juga ikut usai.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal menyebut, pihaknya telah menerima lima laporan tentang kepala desa (kades) yang diduga melakukan pelanggaran netralitas.

Proses penanganan terhadap lima laporan itu masih berlangsung hingga sekarang. Dari lima laporan itu, satu kades telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mojokerto. Yakni kades Randuharjo, berinisial EYA.

Sementara penanganan dugaan pelanggaran terhadap empat kades lainnya masih diproses. Dua di antaranya telah dilakukan klarifikasi. Sedangkan dua kades lainnya masih dalam tahap proses pemanggilan saksi-saksi.

Namun demikian, Dody belum mau membeberkan identitas empat kades yang masih dalam proses penanganan itu. Dia beralasan, perkara itu belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto.

"Satu sudah sidang. Dua sudah selesai proses klarifikasi. Dan dua lainnya masih tahap pemanggilan saksi," ucapnya, Jumat (29/11/2024).

Dody mengatakan, terhadap lima kades yang diduga melakukan pelanggaran netralitas itu disangka melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dijelaskannya, aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kades atau lurah dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala daerah.

Dalam pasal tersebut, ancaman hukumannya minimal satu tahun penjara dan maksimal enam bulan penjara, dengan denda maksimal Rp 6 juta.

Hingga kini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto masih terus melanjutkan proses penanganan terhadap empat kades yang diduga melakukan pelanggaran netralitas. Pihaknya masih mendalami potensi pemenuhan unsur pidana. (*)

Editor: Ali Wafa

LP3 Kota Kediri Beberkan Hasil Pemantauan Pilkada 2024, Paslon 01 Unggul Telak

Novira Kharisma — Fri, 29 Nov 2024 05:05:50 +0700

KEDIRI, SJP – Lembaga Pemantau Pemilu dan Pilkada (LP3) Kota Kediri menggelar konferensi pers, menyampaikan hasil pantauan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri 2024.

Berdasarkan data rekapitulasi formulir C1 yang dikumpulkan dari 407 Tempat Pemungutan Suara (TPS), pasangan calon nomor urut 1, Vinanda Prameswati - KH Qowimmudin Thoha (Gus Qowim) unggul telak dengan 55,45 persen suara.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono (FREN) memperoleh 41,50 persen suara, serta suara yang tidak sah mencapai angka 3,05 persen.

Ketua LP3 Kota Kediri, Agus Setiawan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung anggota LP3 yang tersebar di seluruh TPS di Kota Kediri.

“Kami memastikan bahwa data ini berasal dari sumber yang kredibel dan merupakan hasil pantauan lapangan yang telah kami lakukan secara profesional,” ujar Iwan, sapaan Agus Setiawan di Kantor KNPI Kota Kediri, Kamis (28/11/2024) malam.

Selain mengumumkan hasil pemantauan hitung suara, LP3 Kota Kediri juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran di beberapa TPS. Mencakup prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, hingga indikasi intimidasi terhadap pemilih.

“Kami masih mengkaji lebih lanjut temuan ini untuk memastikan keabsahannya sebelum menyampaikan laporan resmi kepada KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri,” jelas Iwan.

Meski demikian, Iwan mengapresiasi semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, masyarakat Kota Kediri dan aparat keamanan yang telah berperan serta, bekerja keras menjaga kelancaran proses Pilkada Kota Kediri 2024.

"Partisipasi aktif masyarakat adalah bukti nyata komitmen terhadap demokrasi yang sehat. Kami mengajak semua pihak untuk menghormati hasil yang ada dan menunggu pengumuman resmi dari KPU Kota Kediri dengan sikap yang dewasa dan bijak,” tegasnya.

Laporan ini merupakan wujud komitmen LP3 dalam mendukung proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan dengan harapan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Unggul 57 Persen, Vinanda & Gus Qowim Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Kota Kediri

Novira Kharisma — Thu, 28 Nov 2024 23:59:43 +0700

KEDIRI, SJP - Pasangan Vinanda Prameswati - KH Qowimmudin Thoha (Gus Qowim) unggul melalui penghitungan nyata data center mereka berdasarkan formulir C1 hasil saksi di setiap TPS dalam Pilkada Kota Kediri 2024.

Ketua Tim Pemenangan Vinanda-Gus Qowim, Donny Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan tim internal, mereka memperoleh sekitar 57 persen suara masyarakat Kota Kediri.

"Dari hasil perhitungan data center kami pasangan Vinanda-Gus Qowim menang di seluruh kecamatan Kota Kediri. Kemudian hasil rekapitulasi seluruh TPS se-Kota Kediri unggul dengan persentase sekitar 57 persen sekian," kata Donny dalam konferensi pers di Posko Bolone Vinanda, Kamis (28/11/2024) malam.

Meski unggul dari pesaingnya, pasangan Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono (FREN) dalam quick count, Donny mengungkapkan pihaknya akan tetap menghormati proses perhitungan suara oleh KPU Kota Kediri.

"Dimana besok akan dilakukan perhitungan di kecamatan dan dilanjutkan perhitungan pleno di tingkat Kota. Setelah itu KPU akan menetapkan angka pastinya," tambahnya.

Terkait keunggulan tersebut, Vinanda Prameswati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung selama ini. Baik itu masyarakat Kota Kediri, relawan serta seluruh partai pengusung.

"Terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan dukungan kepada kami. Alhamdulillah kita semua bisa mendapatkan memperoleh suara unggul," ucap Vinanda.

Vinanda juga menyampaikan apresiasi kepada pasangan nomor urut 2 Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono yang menurutnya telah menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di Kota Kediri.

Lebih lanjut, perempuan yang juga Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu mengajak masyarakat Kota Kediri untuk bergandengan tangan dan kembali bersatu untuk menciptakan Kota Kediri yang lebih baik.

"Saya juga ingin mengajak kepada seluruh masyarakat mari kita bersatu sama-sama membangun Kota Kediri menjadi kota yang lebih maju lagi menjadi kota yang lebih baik lagi," ajak Vinanda.

Pada kesempatan yang sama, Gus Qowim meminta doa restu dari masyarakat Kota Kediri agar selalu amanah mengemban tugas setelah proses Pilkada Kota Kediri secara keseluruhan telah selesai.

"Semoga kami berdua nanti bisa menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon doa restunya, agar kami berdua bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik," ujar Gus Qowim menambahkan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

WaRsa Menang Hasil Quick Count, Ketua Golkar Jombang : Tunggu Hasil Pengumuman KPU

Achmad Fredi — Thu, 28 Nov 2024 20:17:33 +0700

JOMBANG, SJP - Tren kemenangan pasangan Warsubi - Salman secara hitung cepat atau quick count, mendapat respon positif dari Ketua DPD Partai Golkar Jombang, Andik Basuki Rahmat, yang mengingatkan untuk tetap menunggu hasil putusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Andik, hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei SIGI LSI Denny JA, memang menempatkan pasangan Warsubi - Salman atau WaRsa yang didukung partai berlambang pohon beringin itu unggul.

Namun, tren keunggulan mutlak dari pesaing yakni pasangan Mundjidah Wahab - Sumrambah atau MuRah tidak lantas membuat uforia kemenangan yang berlebihan. Sejauh ini belum ada putusan resmi dari KPU Jombang.

"Itu semua tetap mengacu pada pengumuman yang resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU. Sebaiknya kita tetap harus menunggu pengumuman yang akan dikeluarkan KPU," kata Andik kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

"Baru kita meraih kemenangan yang sempurna," imbuhnya.

Andik mengapresiasi semua kalangan yang telah berusaha memenangkan pasangan WaRsa dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024. Usaha keras pengurus partai dari tingkatan Kabupaten, Kecamatan, maupun tingkat Desa.

"Semua Kader serta simpatisan kami ucapkan banyak Terima kasih atas upaya, jerih payah, dukungan secara moril maupun materiil yang sudah dicurahkan untuk kemenangan WaRsa," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Karir Moncer Ketua Umum RGS Tak Lepas dari Didikan dan Cita&cita Sang Ayah

Rifki Ahmad — Thu, 28 Nov 2024 19:45:15 +0700

GRESIK, SJP – Menginjak usia 25 tahun pada Kamis 28 November 2024, Ketua umum (Ketum) relawan gerakan sosial (RGS) Indonesia, Taufiq Muhammad terus menunjukkan dedikasi dan kontribusi nyata untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Karir moncer pemuda milenial itu tidak lepas dari didikan serta cita-cita sang ayah, Moh Khozin yang sekaligus sebagai Ketua Umum RGS Indonesia, yaitu organisasi relawan yang berdiri sejak tahun 2015 di Kabupaten Gresik.

"Sejak berdiri, RGS telah bergerak dengan misi sosial untuk membantu masyarakat dan mewarnai perpolitikan dalam pesta demokrasi, baik di level daerah maupun .nasional," ucap Taufiq, Kamis (28/11/2024).

RGS menurut Taufiq, pada Pilkada Gresik 2015 lalu mendukung pasangan Cabup dan Cawabup Sambari Halim Radianto dan Moh Qosim, dan mengantarkan keduanya menjadi Bupati dan Wabup Gresik periode 2016-2021.

Kemudian pada Pilgub Jatim 2018 mendukung pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, dan sukses mengantarkan keduanya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024.

Selanjutnya pada Pilpres 2019 sukses mengantarkan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan KH Ma'rif Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Lalu Pilpres 2024 sebagai pendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Disampaikan Taufiq, sejak tahun 2021 ia memimpin RGS Indonesia dengan penuh semangat dan dedikasi bergerak dalam kegiatan sosial dan ikut mewarnai dalam pesta demokrasi di semua tingkatan. Pilbup, Pilgub hingga Pilpres.

"Apa yang saya lakukan ini mendapatkan apresiasi sehingga saya berhasil mendapatkan sertifikat penghargaan peran partisipasi dan dedikasi luar biasa dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024," ungkapnya.

Dikatakan Taufiq, dalam memimpin RGS Indonesia tentu sepak terjangnya tidak terlepas dari bimbingan orangtuanya Moh Khozin yang juga pendiri RGS.

"Dalam membawa visi besar saya selalu terinspirasi dari pesan ayah yaitu agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat luas," tuturnya.

Taufiq lantas menceritakan, dari kecil ayahnya selalu mengingatkan dan berpesan bahwa hidup ini harus berarti, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain.

"Begitu juga soal pendidikan, ayah selalu berpesan bahwa pendidikan nomor satu, sehingga saya harus terus melanjutkan sekolah dan terus bermanfaat untuk orang banyak," tuturnya.

Taufiq bertekad agar terus dapat memberikan manfaat bagi rakyat baik melalui pemikiran ilmu yang didapatkan baik dari pendidikan ataupun pembelajaran konsep-konsep yang dirancang oleh ayahnya selama ini untuk kemajuan dan solusi bagi daerah ataupun nasional.

Juga melalui kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini kerap dilakukan oleh RGS Indonesia dengan biaya pribadi semampunya.

"Saya lulus S1 cumlaude ilmu politik ditempuh 3,3 tahun. Sekarang saya sedang menempuh Magister Manajemen (MM) di Unair, dan insyaallah saya juga memiliki semangat untuk terus melanjutkan pendidikan hingga S3 agar terus mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi orang banyak," kata Taufiq.

Selama ini, kata Taufiq dirinya juga kerap kali membimbing dan menerima mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian dan tesis sosial politik di Gresik, terutama kajian mengenai permasalahan-permasalahan daerah dan juga mengenai wawasan teknis organisasi. Karena, mereka juga membutuhkan pemikiran dan temuan dari pendiri RGS untuk dijadikan sebagai narasumber.

"Saya juga bersyukur atas pemerintahan Presiden Prabowo saat ini karena sudah mulai terasa dampaknya pada rakyat seperti ketersediaan pupuk bagi petani yang mulai lancar, sistem pendidikan mulai dibenahi, penghapusan utang petani dan UMKM, hingga investasi yang diperoleh Bapak Presiden dari hasil kunjungan luar negeri yang tentu akan sangat bermanfaat bagi negara," pungkasnya.

Sementara itu, Pendiri RGS Indonesia Moh Khozin sangat bersyukur dan mendoakan agar pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh yang maha kuasa, Allah SWT.

"Karena RGS ini dalam setiap kegiatannya adalah selalu bersama buruh, petani, petambak, UMKM, kuli bangunan, tukang bakso, dan lainnya," katanya.

Selain itu tambah Abah Khozin, dirinya sebagai pendiri RGS turut babat alas dalam mendorong perkembangan kawasan di daerah GELANGBAN sejak era Presiden Soeharto, termasuk perintis awal kawasan java integrated industril and ports estate (JIIPE) di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

"Sehingga sangat mendukung langkah Presiden Prabowo dalam memperoleh investasi-investasi dan juga program-program hilirisasi Indonesia, dan akan mendorong peningkatan ekonomi. Semoga dengan adanya kawasan JIIPE bisa dapat berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat berdampak bagi masyarakat bisa mengurangi angka pengangguran," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Kota Batu Tegaskan Perhitungan Real Count Masih Berlangsung

Choirul Anwar — Thu, 28 Nov 2024 19:32:52 +0700

KOTA BATU, SJP - Real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, hingga kini tengah berlangsung dan setidaknya ditargetkan pada awal Desember, penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat diumumkan.

Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto pada Kamis (28/11/2024) memaparkan, proses rekap perhitungan tingkat kecamatan akan dilakukan pada Jumat besok (29/11/2024) selama tiga hari ke depan.

"Setidaknya proses butuh tiga hari, kemudian dilanjutkan ke tingkat kota dan menuju proses pleno hingga adanya penetapan. Setidaknya pada 2 Desember besok sudah rampung," urainya.

Disinggung terkait hasil quick count yang mencatatkan kemenangan paslon Nurochman-Heli Suyanto (NH), Heru secara gamblang tidak dapat memberikan statement untuk saat ini.

"Meskipun secara kasat mata dalam perhitungan sudah jelas, namun kami baru bisa menyatakan Paslon yang menang setelah adanya penetapan. Yang pasti kami lakukan transparansi data dari sirekap yang dapat diakses oleh masyarakat," pungkasnya.

Perlu diketahui, hasil penghitungan seluruh desa telah terakumulasi melalui Sirekap, sedangkan hal tersebut selaras dengan versi hitung cepat menunjukkan Nurochman-Heli unggul di angka 50,3 persen dengan perolehan 65.838 suara.

Di bawahnya, paslon nomor urut 2, Firhando Gumelar-Rudi berada di posisi kedua dengan perolehan 38.763 suara atau 29,6 persen dan paslon nomor urut 3, Krisdayanti-Dewa di posisi buncit dengan perolehan 26.335 suara atau 20,1 persen.

Berdasarkan data KPU Kota Batu, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Batu sebanyak 166.942 orang. Dari Jumlah DPT yang telah ditetapkan tersebut, tersebar di 3 kecamatan sebanyak 76.539 di Kecamatan Batu, 48.720 Keecamatan Bumiaji, dan 41.783 dari Kecamatan Junrejo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pasangan Nurochman&Heli Suyanto Rayakan Kemenangan dengan Sujud Syukur

Choirul Anwar — Thu, 28 Nov 2024 19:16:34 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman-Heli Suyanto, merayakan kemenangan mereka di Pilkada Kota Batu 2024 dengan penuh rasa syukur. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan sujud syukur yang dilakukan di Masjid Nuur Kota Batu.

Nurochman pada Kamis (28/11/2024) menegaskan bahwa kemenangan ini bukanlah semata-mata milik mereka, tetapi milik seluruh masyarakat Kota Batu. Ia berjanji akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk mewujudkan cita-cita bersama demi kemajuan Kota Batu.

“Nantinya, jika kami telah ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota, mohon kami jangan ditinggal. Kami membutuhkan saran, masukan, dan kritik demi totalitas pengabdian untuk Kota Batu,” tegasnya.

Nurochman juga menyampaikan penghargaan khusus kepada para kiai yang telah menjadi pembimbing spiritual dalam perjalanan mereka. Ia berkomitmen untuk selalu terbuka terhadap kritik demi memastikan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dalam membangun Kota Batu yang lebih baik. Secara gamblang ia memaparkan Nurochman dan Heli bukan milik partai koalisi, tapi milik masyarakat Kota Batu.

"Jadi mari kita rayakan kemenangan Nurochman-Heli menjadi awal baru bagi Kota Batu untuk bergerak maju dengan semangat kebersamaan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Krisdayanti Legowo Kalah dalam Pilkada Kota Batu 2024

Choirul Anwar — Thu, 28 Nov 2024 18:46:56 +0700

KOTA BATU, SJP - Diva pop indonesia dan tercatat sebagai calon Wali Kota Batu nomor urut 3, Krisdayanti dengan penuh kebesaran hati menerima hasil Pilkada Kota Batu 2024 yang dimenangi oleh pasangan Nurochman-Heli Suyanto berdasarkan hasil hitung cepat.

Perempuan yang akrab disapa KD tersebut, pada Kamis (28/11/2024) secara langsung mengucapkan selamat kepada pasangan pemenang dan mengajak masyarakat untuk mendukung kepemimpinan mereka.

"Selamat kepada Pak Nurochman dan Pak Heli. Saya harap program-program sesuai visi dan misi yang telah disampaikan dapat dijalankan dengan baik. Mari kita semua bergandengan tangan untuk mendukung kepemimpinan beliau berdua," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kekalahan ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan hidupnya. Ia juga berharap kepemimpinan baru mampu merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memberikan dukungan kepadanya.

"Saya menerima hasil ini dengan lapang dada. Ketidakberhasilan ini adalah pelajaran berharga. Semoga kita semua dapat bersama-sama membangun Kota Batu ke arah yang lebih baik," ungkapnya.

KD juga mendorong masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak terlarut dalam kekecewaan.

"Kita harus terus berpikir positif. Saya menikmati seluruh proses ini dan bersyukur atas dukungan yang saya terima," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung jalannya Pilkada, termasuk KPU dan tim pendukungnya.

"Saya berterima kasih kepada Mas Dewa yang profesional mendampingi saya, serta kepada warga Desa Sidomulyo yang menerima saya dengan hangat selama masa kampanye," imbuhnya.

Kini, setelah proses Pilkada usai, ia memilih kembali fokus pada dunia musik. Ia berencana melanjutkan persiapan konser yang sempat tertunda karena kesibukan politik.

"Musik adalah bagian besar dari hidup saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik bagi para penggemar. Saya akan kembali fokus pada konser yang sebelumnya tertunda," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pilwali Kota Probolinggo: Raih Urutan Ketiga, Paslon Faaza Ucapkan Selamat kepada Amanah

Rahmad Soleh — Thu, 28 Nov 2024 18:31:32 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Meski perhitungan secara manual oleh KPU Kota Probolinggo terus berjalan, seperti yang diketahui hasil hitung cepat membuat paslon dr Aminuddin dan Ina Dwi Lestari unggul pada Pilwali.

Hal itu membuat banjir ucapan, salah satunya dari paslon nomor urut 2, Fernanda Zulkarnain - Abdullah Zabut yang dengan tulus mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang berhasil.

Ucapan selamat tersebut direkam dalam sebuah video, di mana Fernanda berdiri bersama Abdullah Zabut, atau Gus Zabut.

Pasangan calon Faaza ini mengakui kemenangan sementara pasangan Amanah berdasarkan quick count internal tim pemenangan.

Menurut perincian quick count, pasangan Faaza meraih 30.641 suara atau 22,41 persen, menempati posisi ketiga.

Pasangan Amanah memimpin dengan 53.520 suara atau 39,15 persen, diikuti oleh pasangan Habib Hadi Zainal Abidin - Zainal Arifin dengan 50.895 suara atau 37,23 persen.

Pasangan Setiamu atau Sri Setyo Pertiwi berada di posisi keempat dengan 1.650 suara atau 1,21 persen.

Fernanda menyatakan, pada tanggal 27 November 2024, masyarakat Kota Probolinggo telah melaksanakan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota.

Berdasarkan perhitungan cepat internal Faaza, pasangan Amanah berhasil meraih suara terbanyak, dan Fernanda pun mengucapkan selamat atas kemenangan tersebut.

"Kita semua tahu bahwa kemarin, seluruh masyarakat Kota Probolinggo telah selesai melakukan pemilihan kepala daerah. Kami dari pasangan nomor 2 ingin mengucapkan selamat kepada pasangan nomor 3 yang berhasil menang berdasarkan hasil quick count kami," ujarnya Kamis, (28/11/2024).

Selanjutnya, Fernanda dan Gus Zabut berharap pasangan nomor urut 3 dapat merangkul seluruh elemen masyarakat Kota Probolinggo untuk membangun kota menjadi lebih baik.

"Terima kasih pula kepada para pendukung, tim pemenangan, dan relawan Faaza yang telah mendukung kami sepanjang proses Pilkada Kota Probolinggo," tambahnya.

Fernanda juga menyampaikan terima kasih kepada KPU Kota Probolinggo, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara pemilu atas pelaksanaan pemilu yang baik.

Politisi Partai Golkar ini juga mengajak semua pihak untuk menjaga kondusifitas hingga tahapan pemilu selesai.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil perhitungan cepat, pasangan dr Aminuddin dan Ina Dwi Lestari dari Amanah memperoleh 39,51 persen atau 36.750 suara dukungan, sedangkan pasangan petahana, Habib Hadi - Zainal Arifin, dari Handal Bersinar, mendapat 37,34 persen atau 34.726 suara dukungan.

Sementara itu, pasangan Fernanda Zulkarnain - Abdullah Zabut (Faaza) dan Sri Setyo Pertiwi - Muhammad Rahman (Setiamu) harus puas berada di posisi ketiga dan keempat.

Pasangan Faaza meraih 21,89 persen atau 20.358 suara, sementara pasangan Setiamu hanya mendapatkan 1,26 persen atau 1.176 suara. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Ada Kecurangan di Pilkada Bondowoso, TPS 03 Desa Kesemek Dinyatakan PSU

Rizqi Ardian — Thu, 28 Nov 2024 18:16:26 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, terpaksa diulang, atau dinyatakan pemungutan suara ulang (PSU).

Keputusan itu ditegaskan oleh Bawaslu Bondowoso, yang menilai ada pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati, pada Rabu (27/11/2024) kemarin.

Bawaslu setempat melalui Koordinator Divisi Data Humas dan Parmas, Sholikhul Huda, menegaskan, keputusan itu berdasar hasil identifikasi ada sembilan surat suara yang tidak sah.

Dirinya mengungkap, ada pemilih yang saat ini berada di Bali dan Malaysia, namun ada pihak yang menggunakan hak suaranya. Hal itu yang menjadi alasan bagi Bawaslu untuk memutuskan PSU.

“Secara hukum, jika ada kejadian ini. Bawaslu merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang," jelasnya saat dikonfirmasi suarajatimpost, di ruang kerjanya, Kamis (28/11/2024).

Pria yang akrab dipanggil Huda ini mejelaskan, berdasar PKPU 17, PSU akan dilaksanakan maksimal 10 hari setelah hari pemungutan suara. Bawaslu melalui Panwascam Tenggarang merekomendasikan PSU pada PPK dan KPU.

“Yang memutuskan kapan PSU itu akan digelar adalah KPU. Kami sudah membuat rekomendasi dan dikirimkan hari ini, Kamis 28 November 2024," ungkapnya.

Ditanya soal ancaman pidana bagi oknum yang melakukan hak pilih lebih dari satu kali, Huda menerangkan, jika hal itu telah diatur dalam UU Pilkada.

"Ancaman pidananya itu tiga tahun," katanya.

Kendati demikian, Bawaslu sampai detik ini masih mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai pihak, untuk menentukan subjek hukum yang melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan suarat suara.

"Kita masih melakukan Pulbaket. Tidak bisa langsung mengarah kepada siapa yang melawan hukum. Kita setarakan semuanya dalam hukum," terangnya.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh suarajatimpost, sempat terjadi kericuhan di TPS 03 Desa Kesemek, sesaat setelah penghitungan suara selesai dilakukan.

Seorang saksi Paslon nomor urut 02, mempertanyakan keabsahan daftar pemilih tambahan yang mencoblos menggunakan kartu keluarga (KK).

Setelah diperiksa, alhasil diduga terdapat 3 warga Desa Kesemek yang sudah meninggal dunia namun ada tanda tangan di daftar hadir. Selain itu, diduga ada 6 warga sekitar yang kerja di Bali, Malaysia juga mengisi daftar hadir.

Seperti yang dikatakan oleh Karim, saksi Paslon 02 Pilkada Bondowoso, menyebutkan, dirinya menemukan kejanggalan adanya beberapa nama yang diduga telah meninggal dunia dan bekerja.

Suasana TPS pun semakin ramai pada pukul 19.00 WIB. Tak hanya pemilih warga Desa Kasemek, namun ratusan massa berdatangan. Mereka menuntut agar mereka yang melanggar dipenjarakan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Quick Count SIGI LSI Denny JA Pilkada Jombang, Warsubi & Salman Unggul di Semua Dapil

Achmad Fredi — Thu, 28 Nov 2024 17:47:15 +0700

JOMBANG, SJP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024 untuk sementara menempatkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Warsubi - Salmanuddin Yazid atau Gus Salman unggul di semua Daerah Pemilihan (Dapil), dari pesaingnya Paslon nomor urut 01 Mundjidah Wahab - Sumrambah.

Keunggulan sementara merujuk pada hasil hitung cepat atau Quick Count yang dilakukan lembaga Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Rabu (27/11/2024) malam. Hasil keunggulan pasangan Warsubi - Salman baru akan final usai hasil putusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Imam Fauzi Surahmat Koordinator wilayah LSI Denny JA mengatakan berdasarkan data Quick Count keunggulan pasangan Warsubi - Salman atau WaRsa terjadi di semua Dapil.

Di Dapil 1 meliputi wilayah Kecamatan Jombang dan Peterongan Pasangan WaRsa peroleh keunggulan 76,67 persen; Di Dapil 2 meliputi wilayah Kecamatan Diwek, Jogoroto, dan Sumobito pasangan WaRsa peroleh suara 77,60 persen.

Berikutnya di Dapil 3 meliputi wilayah Kecamatan Bareng, Mojoagung, Mojowarno dan Wonosalam perolehan suara WaRsa mencapai 68,40 persen, di Dapil 4 meliputi wilayah Kecamatan Gudo, Ngoro, dan Bandarkedungmulyo pasangan WaRsa unggul perolehan suara 73,65 persen.

Untuk Dapil 5 meliputi wilayah Kecamatan Kudu, Ngusikan, Kabuh, Ploso dan Plandaan perolehan suara pasangan WaRsa mencapai 73,78 persen, serta di Dapil 6 meliputi wilayah Megaluh, Tembelang dan Kesamben pasangan WaRsa peroleh suara 78,01 persen.

“Hasil ini menunjukan kepercayaan warga Jombang terhadap paslon Warsubi-Salman sangat tinggi,” ungkap Imam Fauzi Surahmat dalam pesan diperoleh wartawan, Kamis (28/11/2024).

Sebelumnya, Hasil hitung cepat atau Quick Count Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024 menempatkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Warsubi - Salmanuddin Yazid atau Gus Salman unggul 74,49 persen suara.

Sementara, Paslon nomor urut 01 Mundjidah Wahab - Sumrambah sebagai calon petahana harus rela mendapat perolehan suara sebanyak 25,51 persen. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Kabupaten Kediri Ajak Semua Pihak Hormati Proses dan Hasil Hitung Suara

Novira Kharisma — Thu, 28 Nov 2024 17:32:22 +0700

KEDIRI, SJP - KPU Kabupaten Kediri mengajak semua pihak untuk menghormati hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim dengan menggelar konferensi pers terkait update atau perkembangan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kediri, Rabu (27/11/2024) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Kami mengajak semua pihak tetap mengikuti proses penghitungan, rekap berjenjang sampai nanti ada hasil resmi. Karena sesuai PKPU 17 tahun 2024 tentang pemungutan suara bahwa hasil resmi adalah hitung manual," kata Nanang di Kantor KPU Kabupaten Kediri Rabu malam.

"Kami menginformasikan bahwa secara umum Pilkada 2024 berjalan lancar dan kita sangat bersyukur atas hal ini. Melalui teman-teman media, kami juga mengajak masyarakat untuk menghormati hasil Pilkada dan tetap menjaga situasi yang kondusif," sambungnya.

Lebih lanjut, Nanang turut mengapresiasi adanya kejadian khusus dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Seperti didirikannya Tempat Pemungutan Suara (TPS) unik di sejumlah desa dengan berbagai kreativitas yang ditonjolkan.

"Seperti di TPS 01 Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Ada juga di TPS Purwoasri yang menggunakan background kuda lumping dan lain-lain," sebutnya.

KPU Kabupaten Kediri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemilih, semua warga kabupaten Kediri, pasangan calon bupati nomor urut 1 dan 2 beserta seluruh tim pemenangan.

"Tentu juga kepada pihak parpol, TNI, Polri, Satpol PP, semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jajaran penyelenggara semua tingkatan KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja keras menyelenggarakan Pilkada ini," tandas Nanang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saifuddin Zuhri yang turut hadir dalam konferensi pers juga ikut mengajak masyarakat untuk mengawal hasil pemungutan suara. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tanggung jawab bersama.

"Mari kita jaga semuanya suara rakyat, itu menjadi pengawasan bersama, tidak hanya Bawaslu saja. Kita berharap masyarakat ikut mengawal jalanya proses demokrasi di Kabupaten Kediri. Nantinya, siapa pun yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat," tegas Saifuddin menambahkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon Petahana Pilkada Kota Mojokerto Ungguli Penantang

Syaiful Aries — Thu, 28 Nov 2024 17:17:10 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Pasangan Calon (Paslon) petahana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto Ika Puspitasari (Ning Ita) dan Rachman Sindharta Arisandi sementara unggul atas Paslon penantang Junaedi Malik dan Chusnun Amin.

Berdasan data Sirekap sementara yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto, palson petahana memperoleh 36.136 suara atau 52,9 persen. Sementata, paslon penantang meraih 32.169 suara atau 47,1 persen.

Angka perolehan suara itu bersumber dari 155 dari total 192 Tempat Pemutan Suara (TPS) atau di angka 91,14 persen.

Petahana unggul di Kecamatan Kranggan dan Prajuritkulon. Namun, kalah tipis dari penantang di Kecamatan Magersari dengan selisih 14.411 suara saja.

Petahana memperoleh 9.749 suara sah di Kecamatan Kranggan. Sementara penantang hanya memperoleh 7.088 suara.

Di Kecamatan Prajurit Kulon, petahana perolehan suara sebanyak 11.956 dari data 55 TPS yang sudah menggungah foto formulir model C Hasil-KWK. Sedangkan penantang meraih 10.391 suara.

Meski unggul dalam perolehan suara, Paslon petahana belum nampak melakukan deklarasi kemenangan, bahkan saat hasil survey unggul pihaknya juga enggan melakukan klaim kemenangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kalah dalam Hitung Cepat Pilkada Probolinggo, Zulmi Tetap Tunggu Hasil KPU

Rahmad Soleh — Thu, 28 Nov 2024 16:39:52 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Probolinggo nomor urut 1, Mas Zulmi dan Haji Rasit belum berhasil meraih mimpinya. Karena kalah unggul dari rivalnya.

Meski demikian, perjuangan dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh tim dan masyarakat pendukung, patut diapresiasi secara maksimal.

Zulmi menyampaikan rasa hormatnya terhadap hasil sementara ini. Hal itu sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

"Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo atas kepercayaan, doa, dan dukungannya selama proses ini berlangsung,” ungkap Mas Zulmi dalam siaran tertulisnya, Kamis (28/11/2024).

Meski begitu, Mas Zulmi mengatakan, pihaknya akan tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Proses demokrasi ini adalah milik kita semua. Apa pun hasilnya, Kabupaten Probolinggo harus tetap bersatu. Mari kita jaga persaudaraan dan kondusifitas,” tambahnya.

Selain itu, Zulmi menegaskan akan terus berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo melalui berbagai jalur dan inisiatif yang ada.

Diketahui, berdasarkan hasil real count sementara, pasangan nomor urut 2, Mohammad Haris dan Fahmi AHZ unggul jauh dengan perolehan suara 487.364 suara atau 80,56 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani - H. Abd Rasit hanya memperoleh
117,643 suara atau 19,44 persen. (*)

Editor: Ali Wafa

Gus Barra Menang Mutlak di Semua Dapil Kabupaten Mojokerto, Tinggal Tunggu Keputusan KPU

Syaiful Aries — Thu, 28 Nov 2024 16:15:58 +0700

MOJOKERTO, SJP - Ketua tim pemenangan pasangan calon (paslon) Muhammad Albarraa dan Muhammad Rizal Octavian (Mubarok), Suwandy Firdaus mengklaim pihaknya menang di semua daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Mojokerto.

“Alhamdulillah unggul di lima dapil Kabupaten Mojokerto,” ucap Suwandy kepada suarajatimpost.com, Kamis (28/11/2024).

Bahkan dia menyebut, perolehan suara unggul terjadi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

“Saya tidak melihat keunggulan secara rinci. Tapi hampir di semua kecamatan unggul,” sambung ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Mojokerto.

Kendati begitu, dia mengakui, bahwa ada beberapa kecamatan yang Paslon Mubarok mengalami kekalahan. Namun angkanya terbilang kecil.

“Kalau tidak salah Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Dawar dan Kecamatan Dlanggu,” lanjutnya.

Suwandy menerangkan, pada saat suara masuk sekitar 80 persen, pihaknya sudah menggelar jumpa pers untuk menerangkan kemenangannya. Kini data suara masuk sudah mencapai 100 persen dan pihaknya kembali menyatakan menang.

“Tentunya, kemenangan ini untuk Mubarok sudah bisa dipastikan. Karena kami juga tahu bahwa ini adalah kemenangan mutlak data kami sudah lengkap,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur itu.

Dia mengatakan, hari ini tim pemenangan koordinator desa (kordes) dan koordinator kecamatan (korcam) berkumpul untuk menyerahkan data perolehan suara di masing-masing desa.

“dikumpulkan kordes dan korcam untuk mengumpulkan C Hasil,” katanya.

Dia menilai, data kemenangan itu sudah valid dan mempunyai kekuatan hukum. Sebab, data C Hasil itu diperoleh dari para saksi dan telah ditandatangani oleh semua pihak terkait.

“Itu adalah data valid yang mempunyai kekuatan hukum. Karena saksi menandatangani itu. Dan itu adalah alat bukti yang kuat,” ungkapnya.

Menurut dia, kemenangan Paslon Mubarok bukan hanya kemenangan untuk orang tertentu saja. Melainkan kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

“Dari tahun ke tahun, masyarakat Mojokerto ingin menjadi masyarakat yang adil dan makmur,” tuturnya.

Hal itu merupakan visi-misi yang diusung Paslon Mubarok pada Pilkada 2024. Pihaknya berjanji akan terus berkomitmen mengawal Paslon Mubarok sampai dilantik. Bahkan akan dikawal sampai menjalankan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.

“Dalam menjalankan tugasnya sebagai bupati dan wakil bupati untuk mengingatkan tugas kita menyejahterakan masyarakat Mojokerto. Atas rida Allah pasti bisa. Harapan kita dan harapan Romo Kiai Asep untuk Mojokerto lebih baik,” kata dia.

Diungkapkannya, kunci kemenangan pasangan ada pada semangat masyarakat dalam melakukan perubahan.

“Rahasianya bisa mengalahkan petahana bahkan dinasti yang pertama adalah semangat tulus ikhlas kita ingin perubahan. Yang kedua adalah rida Allah,” tandasnya.

KH Saifudin Chalim menambahkan, kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat. Dirinya berpandangan kemenangan Paslon Mubarok berangkat dari keinginan masyarakat.

Hal itu terbukti sejak awal, saat Paslon Mubarok melaksanakan kampanye minat masyarakat begitu tinggi.

“Ini karena keinginan keras dari masyarakat bisa dilihat, bahwa kita sangat diminati saat kita menyelenggarakan kampanye,” tuturnya.

Menurutnya, ketika keinginan masyarakat sudah bergemuruh, maka tidak akan bisa dikalahkan. Namun baginya, tidak ada artinya menang dalam pilkada jika bukan untuk tujuan yang mulia.

Dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur dibutuhkan keyakinan, usaha dan doa.

Data yang dihimpun media ini, pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian mendapat suara sebanyak 53,4 persen atau 372.389 suara.

Sementara untuk pasangan calon nomor urut 1, Ikfina Fahmawati dan Sa’dulloh Syarofi mendapat suara 46,4 persen atau 325.170 suara.

Meski demikian, KPU Kabupaten Mojokerto belum merilis hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon. Saat ini KPU masih melakukan persiapan rekapitulasi tingkat kecamatan yang akan digelar pada Jumat 29 November 2024. (*)

Editor: Ali Wafa

Usai Pilkada, PCNU dan Ansor Kota Probolinggo Ajak Semua Masyarakat Bersatu Kembali

Rahmad Soleh — Thu, 28 Nov 2024 15:36:47 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP – Usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Probolinggo mengajak seluruh masyarakat kembali kepada aktivitas biasanya.

Ketua PCNU Kota Probolinggo, H. Arba’i Hasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan warga Kota Probolinggo. Khususnya warga Nahdliyin yang telah berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2024.

Pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat kepada calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo yang sementara ini unggul dalam hitung cepat atau real count, dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari.

"Pilkada telah usai. Kini saatnya kita melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Dalam setiap perbedaan, ada peluang untuk saling melengkapi," ujarnya, Kamis (28/11/2024).

PCNU Kota Probolinggo mengajak seluruh masyarakat meninggalkan perselisihan dan fokus menyambut era baru sebagai wujud cinta kepada Kota Probolinggo.

"Persatuan adalah kekuatan kita. Tidak ada lagi ‘kamu’ atau ‘saya,’ yang ada hanyalah ‘kita’ sebagai saudara sebangsa," tambahnya.

Pihaknya berpesan agar hasil pilkada dijadikan sebagai titik awal untuk membangun Kota Probolinggo yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

"Mari eratkan kembali silaturahmi, perkokoh toleransi, dan wujudkan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Masa depan cerah menanti. Dan itu dimulai dari kita, dari hati yang saling memahami dan tangan yang saling menggenggam," pungkasnya.

Hal senada disampaikan, Ketua Piminan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda. Dia berterima kasih kepada masyarakat. Sebab, Pilkada Kota Probolinggo berjalan lancar dan kondusif.

"Dengan terpilihnya dari hasil hitung cepat, Aminuddin dan Ina Buchori mendapatkan suara terbanyak. Kami dari Ansor sebagai banom NU berharap, pemimpin yang baru bisa menjadikan Kota Probolinggo lebih baik ke depanya. Sebagaimana visi dan misi dalam kampanye," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasar hasil hitung cepat melalui real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada Kota Probolinggo hingga Kamis 28 November 2024 pukul 15.27, yaitu sebagai berikut.

Pasangan nomor urut 1, Sri Setyo Pertiwi - Moh. Rachman Sawaludin memperoleh 1.640 suara atau 1,20 persen.
Pasangan nomor urut 2, Fernanda Zulkarnain - Abdullah Zabut memperoleh 30.519 suara atau 22,39 persen.
Pasangan nomor urut 3, H. Aminuddin - Ina Dwi Lestari memperoleh 53.390 suara atau 39,17 persen.
Pasangan nomor urut 4, Hadi Zainal Abidin - Zainal Arifin memperoleh 50.770 suara atau 37,24 persen. (*)

Editor: Ali Wafa

Nyaris Kalah Lawan Suara Kosong, Ini Hasil Real Count Calon Tunggal Pilkada 5 Daerah di Jatim

M. Farhan — Thu, 28 Nov 2024 15:01:19 +0700

JAWA TIMUR, SJP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Jawa Timur menyisakan sejarah politik yang menarik. Bahwa di 5 dari 38 kabupaten dan kota hanya terdapat satu pasangan calon (paslon). Para calon tunggal itu bersaing dengan suara kosong.

Meskipun semua paslon di 5 daerah di Jawa Timur ini berhasil unggul dalam quick count atau hitung cepat, fenomena suara kosong yang signifikan tetap menjadi perhatian. Berikut adalah rekapitulasi suara real count oleh https://data-pemilu.pages.dev/ di 5 daerah yang diikuti calon tunggal melawan kotak kosong:

1. Trenggalek:

Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhamad Nata Negara meraih kemenangan mutlak di Kabupaten Trenggalek. Pasangan ini memperoleh 282.338 suara atau 80,79 persen dari total suara yang masuk.

Namun, meski kemenangan ini cukup besar, suara kosong yang tercatat mencapai 67.113 suara atau 19,21 persen. Sedangkan data yang masuk dari 1.115 TPS telah mencapai 99,91 persen.

Fenomena suara kosong ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang cukup besar di kalangan pemilih yang merasa tidak terwakili oleh calon yang ada. Ini menjadi tantangan bagi calon untuk lebih memahami aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintahan di masa depan.

2. Ngawi:

Di Kabupaten Ngawi, pasangan Ony Anwar Harsono dan Dr. Dwi Rianto Jatmiko memperoleh 409.499 suara atau 94,08 persen. Dengan progres penghitungan suara mencapai 100 persen dari 1.374 TPS.

Kemenangan pasangan ini terbilang luar biasa. Namun, ada 25.756 suara kosong atau 5,92 persen. Meskipun kecil, tetap mencerminkan adanya sebagian pemilih yang memilih tidak memberikan suara kepada pasangan calon tunggal tersebut.

3. Gresik:

Kabupaten Gresik menjadi daerah yang paling menarik perhatian dalam Pilkada 2024. Paslon H. Fandi Akhmad Yani dan Dr. H. Asluchul Alif hanya unggul tipis dari suara kosong. Pasangan ini memperoleh 365.714 suara atau 59,73 persen.

Sedangkan suara kosong mencapai 246.530 suara atau 40,27 persen. Sebuah angka yang mencerminkan ketidakpuasan yang luar biasa. Dengan progres penghitungan mencapai 99,95 persen dari 1.868 TPS.

Meski pasangan ini unggul, namun jumlah suara kosong mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam dari warga Kabupaten Gresik. Hal ini menjadi peringatan keras bahwa masih sangat banyak masyarakat yang tidak menghendaki pasangan ini menjadi bupati.

4. Kota Pasuruan:

Di Kota Pasuruan, pasangan Adi Wibowo dan H. Mokhamad Nawawi memperoleh 79.814 suara atau 80,59 persen. Data penghitungan suara masuk 100 persen dari 280 TPS. Meski angka kemenangan cukup besar, ada 19.228 suara kosong atau 19,41 persen yang menjadi catatan penting.

Suara kosong ini menggambarkan adanya sebagian pemilih yang merasa tidak puas atau tidak percaya dengan pasangan calon tunggal yang ada. Pemilih yang merasa tidak terwakili harus menjadi perhatian serius bagi pasangan calon di Kota Pasuruan ke depan.

5. Kota Surabaya:

Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji meraih 931.123 suara atau 81,38 persen di Kota Surabaya. Progres penghitungan suara telah mencapai 97,96 persen dari 3.964 TPS. Meski meraih kemenangan mayoritas, suara kosong juga cukup signifikan. Yakni mencapai 213.104 suara atau 18,62 persen.

Meskipun menang besar, suara kosong di Kota Pahlawan itu mengindikasikan adanya ketidakpuasan dari sebagian pemilih yang merasa tidak terwakili oleh calon tunggal besutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Berdasarkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika memperoleh lebih dari 50 persen suara sah.

Namun, jika suara kosong lebih banyak dari suara sah, maka calon tunggal dianggap kalah. Dalam hal ini, "kotak kosong" akan memenangkan pilkada. Jika terjadi kekosongan kepemimpinan, pemerintah akan menunjuk penjabat (Pj) untuk memimpin sementara waktu hingga pilkada berikutnya digelar.

Fenomena suara kosong di lima daerah dengan calon tunggal ini menjadi isu yang menarik perhatian. Meskipun satu pasangan calon meraih kemenangan besar, suara kosong yang tercatat cukup tinggi menunjukkan ketidakpuasan yang besar di kalangan pemilih.

Masyarakat tampaknya merasa bahwa calon tunggal yang ada belum mampu memenuhi harapan mereka. Fenomena ini memberikan sinyal, bahwa para calon kepala daerah perlu meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik. (**)

sumber: dari berbagai sumber

Editor: Ali Wafa

Menangi Hasil Quick Count, Mas Dhito Fokus Kawal Suara sampai Penetapan KPU

Novira Kharisma — Thu, 28 Nov 2024 14:29:08 +0700

KEDIRI, SJP - Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kediri nomor urut 2, Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa mendeklarasikan kemenangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri 2024, Rabu (27/11/2024) malam.

Kemenangan tersebut berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang menunjukkan paslon petahana itu unggul di atas pesaingnya, paslon nomor urut 2, Deny Widyanarko dan Mudawamah.

"Persentase quick count dengan margin of eror 0,9. Kalau saya tidak salah 56,94 dengan 43,06. Jadi saya dan Mbak Dewi memperoleh 56,94 persen suara," ucap Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, Rabu (27/11/2024) malam.

"Tapi quick count hanyalah quick count. Kita tetap menunggu penetapan KPU. Kita fokus mengawal suara sampai dengan waktu yang ditetapkan," sambungnya saat menggelar konferensi pers di rumahnya, Perumahan Budaya Cipta, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem.

Meskipun tetap menunggu hasil penetapan KPU, Mas Dhito mengaku telah menghubungi Deny Widyanarko untuk menjalin komunikasi. Karena persaingan kandidat calon bupati dengan visi misi dan program masing-masing, kini sudah berakhir.

"Saya mengucapkan permohonan maaf selaku pribadi dan mewakili Mbak Dewi, jika selama kontestasi pilkada ada hal yang kurang berkenan. Baik itu secara tutur kata, atau pun mungkin di tingkat tim pemenangan. Dan Pak Deny menyampaikan itu pula," ungkap Mas Dhito.

Dalam komunikasi itu, Mas Dhito menyebut, bahwa Deny Widyanarko juga sepakat untuk berkolaborasi setelah seluruh tahapan pilkada selesai. Dalam hal ini, pihaknya mengaku akan menyamakan visi, misi dan program untuk direalisasikan di Kabupaten Kediri.

“Jika memang di penetapan KPU yang terpilih adalah saya dan Mbak Dewi, maka beliau siap untuk berkolaborasi membangun Kabupaten Kediri,” tambahnya.

Lebih lanjut Mas Dhito menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada dirinya dan Mbak Dewi untuk kembali memimpin Kabupaten Kediri. Semua pihak diminta menghormati hasil pilkada, serta menjunjung tinggi kerukunan dan keharmonisan.

“Kami patut bersyukur dengan hasil quick count itu. Tapi yang paling mahal adalah bahwa demokrasi di Kabupaten kediri hari ini berjalan dengan baik. Pesta demokrasi sudah selesai. Sekarang semua pendukung kembali menjadi masyarakat Kabupaten Kediri," tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Gencatan Senjata Lebanon Perang Berakhir, Warga Kembali ke Rumah tapi Hizbullah Tetap Awasi Israel

M. Farhan — Thu, 28 Nov 2024 13:02:34 +0700

Suarajatimpost.com - Gencatan senjata antara Israel dan milisi Hizbullah di Lebanon dimulai pada Rabu (27/11/2024), sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 14 bulan. Kesepakatan gencatan senjata ini, yang difasilitasi oleh Amerika Serikat dan Prancis, memberikan kesempatan bagi warga Lebanon yang sebelumnya mengungsi untuk kembali ke rumah mereka yang hancur akibat pertempuran.

Sejak gencatan senjata diberlakukan, iring-iringan mobil yang penuh dengan kasur, koper, dan perabotan lainnya mulai memasuki kota pelabuhan Tirus, menandakan kembalinya sekitar 1,4 juta orang yang sebelumnya mengungsi akibat konflik ini. Meskipun gencatan senjata dihormati, Hizbullah mengungkapkan bahwa para pejuangnya tetap bersenjata lengkap untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Gencatan senjata ini bertujuan untuk menghentikan konflik di perbatasan kedua negara yang telah merenggut lebih dari 3.700 nyawa. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebutnya sebagai titik harapan baru dalam konflik Timur Tengah yang telah berlangsung lama. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyambut baik gencatan senjata ini dan berharap akan berlanjut secara permanen.

Di Lebanon, beberapa mobil mengibarkan bendera nasional dan warga yang kembali ke rumah mereka terlihat berbagi tanda kemenangan, seperti yang terlihat pada Asya Atwi yang kembali ke rumahnya yang hancur di Desa Zibqin bersama suami dan anaknya.

"Yang penting adalah kami kembali, melawan keinginan Israel dan melawan keinginan semua musuh," ungkapnya.

Di sisi lain, Zahi Hijazi, seorang warga Lebanon yang berusia 67 tahun, kembali ke apartemennya di pinggiran selatan Beirut dan merasa hancur melihat tabungannya yang terbuang begitu saja. Sementara itu, warga Israel yang tinggal di perbatasan dengan Lebanon, seperti Asor Gal'it yang kembali ke kota Metula setelah 14 bulan, merasa cemas meski tetap mempercayakan keselamatan mereka pada tentara Israel. Amichay Biton, warga Israel lainnya, melihat kehancuran rumah orang tuanya di perbatasan dan menyebutnya sebagai "kehancuran total."

"Tidak ada apa-apa. Kehancuran total, itulah yang ada di sana," katanya.

Tentara Lebanon yang bertanggung jawab memastikan gencatan senjata tetap terjaga, mulai mengerahkan pasukan tambahan di selatan Sungai Litani, wilayah yang paling parah terkena serangan Israel. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Paguyuban PKL di Jombang Rayakan Kemenangan Warsubi dengan Gelar Tumpengan

Achmad Fredi — Thu, 28 Nov 2024 12:30:26 +0700

JOMBANG, SJP - Paguyuban pedagang kaki lima (PKL) menggelar tasyakuran sebagai bentuk keyakinan atas kemenangan pasangan Warsubi-Salman dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang 2024, Kamis (28/11/2024).

Dua porsi tumpeng dihidangkan sebagai wujud syukur atas usaha keras mereka selama ini dalam memenangkan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Jombang nomor urut 2 itu.

Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Sepekal) Jombang, Joko Fattah Rochim menyampaikan keyakinannya, bahwa Warsubi dan Salman bisa dipastikan menang pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang.

"Intinya sudah percaya. Biarpun masih penghitungan quick count, kami percaya. Karena pak Warsubi selama ini selalu berdekatan dengan wong cilik," ucap Fattah, Kamis (28/11/2024).

Dia menilai, Warsubi dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap semua kalangan. Termasuk kepada para PKL di Kabupaten Jombang. Karena itulah, Warsubi dipercaya sebagai penasihat Sepekal.

Oleh karena karakter dan kepribadiannya itulah, Fattah mengaku tidak heran jika perolehan suara Warsubi mendominasi di Kabupaten Jombang.

"Tidak membeda-bedakan, tidak membanding-bandingkan siapa saja, itu kelompok A, B, C," beber Fattah.

Sementara itu, Ketua PKL Jombang Kuliner (Jokul), Agus dari awal sudah yakin, bahwa Warsubi akan menjadi bupati Jombang. Sebagai anggota Sepekal, paguyuban PKL Jokul sejak awal mendukung kemenangan Warsubi-Salman.

"Sepekal sudah percaya pasangan Warsubi-Salman menang," ujar Agus, Kamis (28/11/2024).

Acara syukuran yang digelar Sepekal itu dilaksanakan di Jalan Dokter Sutomo, Jombang. Kegiatan itu diikuti oleh koordinator perwakilan paguyuban PKL di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Komunitas Sepekal ini menamai dua tumpeng yang dihidangkan pada acara tasyakuran itu sebagai “Tumpeng 02” yang memiliki makna rasa syukur atas kemenangan Paslon 02. (*)

Editor: Ali Wafa

Paslon Yes&Dirham Deklarasikan Kemenangan di Lamongan

Atmo — Thu, 28 Nov 2024 11:30:32 +0700

LAMONGAN, SJP - Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Lamongan nomor urut 2, Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) unggul dengan perolehan suara 55,12 persen.

Hasil quick count itu pun disambut baik oleh pasangan Yes Dirham. Mereka tidak segan untuk mendeklarasikan kemenangannya. Deklarasi itu dilakukan di posko utama pemenangan Yes Dirham di Jalan Achmad Yani, Lamongan, Rabu (27/11/2024) malam.

Meski begitu, dalam pidatonya, pasangan Yes-Dirham lebih memilih untuk mengedepankan ketenangan dan kondusifitas. Namun yang terpenting, hasil penghitungan sementara melalui quick count tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Yuhronur Efendi yang akrab dipanggil Pak Yes itu menyampaikan pesan kepada ribuan pendukungnya. Dia mengimbau agar kemenangan itu dirayakan dengan penuh rasa syukur tanpa harus berlebihan. Sehingga tidak ada kesan negatif dalam euforia kemenangan tersebut.

"Soliditas ni harus terus dijaga, karena perjuangan kita belum selesai. Mari kita kawal hasil ini agar menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Lamongan," tegasnya.

Sikap serupa juga ditunjukkan Dirham Akbar Aksara. Dalam pidatonya, dia mengingatkan tentang pentingnya soliditas tim Yes-Dirham. Sebab, soliditas itu merupakan fondasi kuat yang membawa mereka unggul di 22 dari 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan.

"Keunggulan ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Namun perjuangan belum selesai. Mari kita kawal kemenangan ini hingga penetapan resmi oleh KPU dan menjaga ketertiban di masyarakat," ujar Pak Yes.

Pendekatan penuh kehati-hatian itu mencerminkan kedewasaan politik pasangan Yes-Dirham dan tim pendukungnya. Alih-alih terjebak dalam euforia kemenangan sementara, mereka memilih untuk memperkuat komitmen menjaga stabilitas daerah.

Hal ini menjadi pesan penting untuk semua pihak. Bahwa kemenangan politik harus dirayakan dengan penuh tanggung jawab. Menjaga persatuan dan fokus pada masa depan Kabupaten Lamongan selama 5 tahun ke depan.

“Dengan ajakan untuk merayakan kemenangan dengan cara-cara baik, Yes-Dirham menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diusungnya bukan hanya soal menang di angka. Tetapi juga menang di hati masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Hasil Quick Count Pilkada Jombang, SIGI LSI Denny JA, Warsubi&Salman Unggul 74,49 Persen

Achmad Fredi — Thu, 28 Nov 2024 09:00:25 +0700

JOMBANG, SJP – Hasil hitung cepat atau Quick Count Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024 menempatkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Warsubi - Salmanuddin Yazid atau Gus Salman unggul 74,49 persen suara.

Sementara, Paslon nomor urut 01 Mundjidah Wahab - Sumrambah sebagai calon petahana harus rela mendapat perolehan suara sebanyak 25,51 persen.

Hasil quick count disampaikan oleh Imam Fauzi Surahmat Koordinator wilayah LSI Denny JA saat menggelar konferensi pers di Hotel Fatma Jombang, Rabu (27/11/2024) malam.

’’Sesuai hasil quick count, Warsubi-Salman meraih 74,49 persen dan Mundjidah-Sumrambah 25,51 persen,’’ kata Koordinator wilayah LSI Denny JA untuk Jawa Timur, Imam Fauzi Surahmat, saat konferensi pers, Rabu (27/11/2024)

Quick count SIGI LSI Denny JA menggunakan metode sampling, multistage random sampling dengan jumlah Responden dari 225 TPS.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan aplikasi berbasis Android dan SMS (alternatif), dimana margin of error kurang lebih 1 persen.

Dari jumlah 1.942 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah pemilih sebanyak 1.012.800, SIGI LSI Denny JA mengambil sampel 225 TPS, yang tersebar secara proporsional dan dipilih secara acak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

’’Sampel tersebar secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih dan dipilih secara acak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang,” tandasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Menang Mutlak pada Hitung Cepat, Gus Haris – Ra Fahmi Deklarasi Kemenangan

Rahmad Soleh — Thu, 28 Nov 2024 08:31:25 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo nomor urut 2, dr. Moh. Haris dan Fahmi AHZ, secara resmi mengumumkan kemenangan mereka dalam Pilbup Probolinggo 2024 pada Rabu (27/11/2024) malam.

Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Avemedia Survey, pasangan ini berhasil meraih suara mutlak hingga 80,19 persen.

Meskipun bersyukur dengan hasil tersebut, Gus Haris tetap menegaskan bahwa mereka akan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

"Insyaallah, hasil quick count ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil real count KPU," ujarnya.

Gus Haris juga menekankan pentingnya menyikapi kemenangan ini dengan bijaksana dan menganggapnya sebagai kemenangan bersama seluruh rakyat Kabupaten Probolinggo.

"Kemenangan ini mencerminkan keinginan besar rakyat untuk membawa perubahan di Probolinggo. Bahkan, keinginan ini tidak bisa dipatahkan dengan politik uang," ungkapnya.

Data dari Avemedia Survey menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani dan Abd Rasit, hanya memperoleh dukungan sebesar 19,81 persen suara.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Probolinggo mencapai 73,39 persen, dengan data yang sudah tercatat 100 persen pada pukul 19.19 WIB.

Habib Mahdi, Ketua Tim Pemenangan pasangan dengan tagline Sae Berbenah, menyatakan bahwa hasil ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sejak awal.

"Dalam quick count, kami berhasil meraih kemenangan mutlak dengan 80 persen suara. Ini sejalan dengan laporan tim kami di lapangan dan hasil survei sebelum masa pencoblosan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebelum pemilihan, sejumlah survei menunjukkan pasangan Gus Haris – Ra Fahmi akan unggul dengan perolehan sekitar 75 persen suara. Namun, hasil akhir ternyata melampaui prediksi tersebut.

"Alhamdulillah, berdasarkan laporan tim dan data survei, kami berhasil memperoleh sekitar 80 persen suara," tutupnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Raih Suara 39,18 Persen pada Hitung Cepat, Paslon Aminuddin & Ina Unggul di Pilwali Kota Probolinggo

Rahmad Soleh — Thu, 28 Nov 2024 08:01:12 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Pada Pilkada atau Pilwali Kota Probolinggo 2024, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dr. Aminuddin - Ina Dwi Lestari, berhasil unggul tipis 2.17 persen dari pasangan lawan terberatnya, yaitu pasangan petahana.

Dalam hasil hitungan cepat, pasangan dengan akronim Amanah ini memperoleh 39.51 persen atau 36.750 suara dukungan.

Sedangkan pasangan petahana, Habib Hadi - Zainal Arifin, yang memiliki akronim Handal Bersinar, mendapat 37.34 persen atau 34.726 suara dukungan.

Sementara itu, dua pasangan calon lainnya, yaitu pasangan Fernanda Zulkarnain - Abdullah Zabut (Faza) dan Sri Setyo Pertiwi - Muhammad Rahman (Setiamu), harus puas berada di posisi ketiga dan keempat.

Pasangan Faza meraih 21.89 persen atau 20.358 suara, sementara pasangan Setiamu hanya mendapatkan 1.26 persen atau 1.176 suara.

Meskipun dinyatakan sebagai pemenang dalam hitungan cepat Pilkada, dr. Aminuddin tetap rendah hati.

Menurut dokter spesialis kandungan tersebut, semua hasil yang didapat tidak lepas dari kerja sama tim selama tahapan berlangsung.

"Dengan ini saya mengajak seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk bersama-sama menyatukan komitmen dalam membangun Kota Probolinggo. Saatnya kita bergandengan tangan untuk memajukan Kota Probolinggo," ujarnya pada Rabu (27/11/2024) malam.

Aminuddin juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan bukanlah alasan untuk berpisah.

Ia mengajak semua pihak untuk menutup lembaran persaingan dan bersatu demi masa depan Kota Probolinggo yang lebih baik.

Perlu diketahui, hasil Pilkada 2024 melalui hitungan cepat baru dapat diakses pada Rabu, 27 November 2024, sekitar pukul 23:00 WIB di Kantor Bakesbangpol Kota Probolinggo.

Dari total suara yang masuk sebesar 100 persen, jumlah pemilih keseluruhan mencapai 93.010 orang, atau hanya 53.35 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Probolinggo yang mencapai 179.416 orang. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Menang Telak Dalam Pilbup Malang versi Quick Count, Sanusi&Lathifah Buka Suara

Ashril Hafid — Thu, 28 Nov 2024 07:31:14 +0700

MALANG, SJP — Quick count yang dipublikasikan lembaga survei SeMart Politica mendapat respon dari Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang nomor 1 Sanusi-Lathifah (SaLaf).

Hasil Quick count atau hasil cepat perhitungan suara di Kabupaten Malang itu cukup menggembirakan bagi SaLaf, sebab perolehan berbanding jauh dari lawannya.

Hasil cepat perolehan suara dari SeMart politica menyebut bahwa Paslon SaLaf mendapatkan 66,84 persen, sedangkan Paslon Gunawan-Usman disingkat Gus memperoleh 33,15 persen suara.

"Sudah bisa dipastikan Paslon Nomor 01 Sanusi-Lathifah memenangkan Pilkada Kabupaten Malang," kata founder SeMart politica Dito Arief semalam, 27/11/2024.

Mendapati hasil tersebut SaLaf tak jumawa, Sanusi mengatakan jika memang menang, kemenangan itu sejatinya milik warga Kabupaten Malang.

"Kami calon Bupati nomor satu mengucapkan terimakasih kepada warga masyarakat Kabupaten Malang yang dari hasil Quick count telah mempercayakan kepada saya dan Bu Lathifah, dan kemenangan ini adalah kemenangan rakyat kabupaten Malang," terang Sanusi di depan awak media.

Calon Bupati Petahana ini juga berterimakasih kepada partai pengusung yakni Partai PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Nasdem, PPP, Perindo juga semua partai yang mendukungnya.

"Saya sampaikan juga terima kasih untuk tim pemenangan yang bekerja keras siang malem yang telah mendukung pasangan SaLaf sehingga mendapatkan hasil Quick count mendapat angka 67 persen, mudah-mudahan kemenangan ini mendapatkan ridho Allah SWT," imbuhnya.

Sementara itu calon wakilnya Lathifah Shohib katakan, jika dirinya tetap menunggu hasil real count Desember 2024 mendatang.

Tak lupa ia berterima kasih kepada seluruh media massa yang turut membantu dalam meningkatkan elektabilitas disetiap tahapan kampanye.

"Mudah-mudahan dengan ini kami bisa menjalankan amanah dengan baik, karena ini masih quick count, mudah-mudahan juga real count nya sama dengan hasil quick count dan terimakasih kepada seluruh teman-teman media yang telah membesarkan kami," tutup Bu Nyai sapaan akrabnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Quick Count Internal, Paslon Rahmad Klaim Menang di Pilkada Bondowoso

Rizqi Ardian — Thu, 28 Nov 2024 07:05:55 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pasangan calon nomor urut 01, Pilkada Bondowoso, Abdul Hamid-As’Ad Yahya Syafi’i atau yang dikenal dengan sebutan (Rahmad), mengklaim dan mendeklarasikan kemenangan melalui quick count maupun real count yang dilakukan internal timnya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh tim pemenangannya, Paslon Rahmad merilis data yang telah masuk 97 persen. Bahkan, meskipun masih tersisa 3 persen suara yang belum masuk, pasangan ini mengklaim telah memenangkan Pilkada Bondowoso 2024.

Deklarasi kemenangan Paslon nomor urut 01 ini digelar di Hotel Palm, Jalan Ahmad Yani sekira pukul 19.50, pada Rabu (27/11/2024). Deklarasi itu dihadiri seluruh tim pemenangan, yakni Ahmad Dhafir, Tohari, Ady Kriesna dan anggota DPRD lainnya.

Rilis yang disampaikan oleh Paslon Rahmad, pasangan ini meraih suara 51,52 persen, sedangkan Paslon 02 Bambang Soekwanto-Mohamad Baqir (Bagus) mendapat suara 48,48 persen.

"Hasil itu berdasarkan metode quick count, real count yang dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu tim resmi RAHMAD, PKB, dan Golkar," kata Ketua DPD Golkar Bondowoso, Ady Krisna kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Wakil Ketua DPRD ini, juga menegaskan, sampai pukul 19.50 WIB surat suara yang masuk ke tim internal timnya sudah 97 persen. Sisanya sekitar 3 persen belum masuk.

Selain itu, jumlah suara yang diperoleh pasangan Rahmad, juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Dhafir. Ketua DPRD ini menyatakan bahwa hasil penghitungan berdasar data formulir C1 dari C Plano di semua TPS.

"InsyaAllah paslon nomor urut 01 yaitu Abdul Hamid-As'ad Yahya Syafi'i sebagai bupati dan wakil bupati Bondowoso 2025-2030," kata ketua tim pemenangan 01 yang juga Ketua DPRD Bondowoso.

Kendati telah mendeklrasikan kemenangnan, Politikus yang 5 periode menjadi wakil rakyat ini, berpesan kepada semua pendukung Paslon Rahmad, agar tidak menggelar tasyakuran.

"Ini kemenangan bersama, kemenangan masyarakat Bondowoso. Kontestasi telah selesai. Sudah waktunya bergandeng tangan bagaimana Bondowoso bisa lebih maju dan berkah," pungkas Ketua DPC PKB Bondowoso ini. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Deklarasi Kemenangan, Gus Barra : Ini Kemenangan Semua Warga Mojokerto

Syaiful Aries — Thu, 28 Nov 2024 06:05:39 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Kabupaten Mojokerto nomor urut 2 Muhammad Albarraa (Gus Barra) dan Muhammad Rizal Octavian telah mendeklarasikan kemenangan di Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet pada Rabu (27/11/2024) malam.

“Kita sudah mengadakan Real Count dan Quick Count, juga ada penghitungan cepat diluar kita dan semuanya hasilnya sama kita menang di angka 53,14 persen,” kata Gus Barra kepada sejumlah wartawan usai deklarasi kemenangan.

Dia menyebut, pihaknya melakukan dekralasi ini berdasar pada data yang sudah masuk sebanyak 85 persen, artinya suara akan tetap hingga data masuk 100 persen.

“Sehingga kita mendeklarasikan kemenangan pada hari ini,” lanjutnya.

Didampingi calon wakil bupati Rizal Octavian, Gus Barra mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan andil dalam kemenangan Mubarok Paslon 02 pada Pilkada 2024 ini.

Termasuk pada seluruh relawan, pendukung partai politik, seluruh tokoh masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Gus Barra menegaskan, kemenangan yang telah dideklarasikan ini bukan kemenangan secara pribadi, melainkan adalah kemenangan untuk seluruh masyarakat Mojokerto.

“Ini bukan kemenangan kami secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

“Kita akan merangkul semuanya, baik yang mendukung atau tidak,” pungkas Gus Barra.

Calon wakil bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian menambahkan, hasil ini bukan sekedar menang atau kalah tapi perjuangan relawan partai maupun masyarakat.

“Sehingga dengan kemenangan ini harus kita lakukan secara positif dan kita harus memaknai dengan hal baik kedepan,” tambahnya.

Diungkapkan olehnya, beberapa kali Paslon Mubarok datang di 18 Kecamatan di desa-desa pihaknya mengaku banyak sekali masukan bahkan jeritan masyarakat.

“Bukan hanya sekedar memberikan sumbangsih ide mentah tapi suara jeritan masyarakat,” ungkapnya.

Nantinya, pihaknya ingin membuat dan menghidupkan beberapa sekmen yang selama ini tertidur, contohnya bidang olahraga di Kabupaten Mojokerto, bahkan di bidang kesehatan juga harus dijadikan prioritas.

“Banyak masukan di bawah ke kami semua,” katanya.

Menurut Rizal, tujuan kampanye yang telah ia lakukan sebelumnya bukan hanya bertujuan mempromosikan Mubarok, tapi pihaknya ingin mendengar secara langsung setiap desa yang mempunyai permasalahan beda dan butuh solusi berbeda pula.

“Sehingga kami ingin menyerap sebanyak mungkin apa yang diinginkan masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon 2 Suwandy Firdaus mengatakan, berdasarkan data perhitungan yang ada pihaknya mengklaim Paslon Mubarok telah menang di Pilkada Mojokerto 2024 ini.

“Pada malam hari ini alhamdulillah atas ridho Allah Mubarok telah menang menjadi Bupati di Pilkada Mojokerto,” kata Suwandi saat diwawancarai.

Kemenangan ini, lanjut dia berkat kerja keras tim mulai dari bawah hingga atas ini kerja keras sehingga menjadi kemenangan yang mutlak.

Ditegaskan olehnya, kemenangan Mubarok adalah kemenangan bersama.

“Kami merasa percaya diri Mubarok bisa merubah Mojokerto menjadi Mojokerto maju adil makmur,” ujar dia.

Dia menyebut, kemenangan ini harus benar-benar dilakukan pengawalan sampai keputusan KPU.

“Harapan kami masyarakat Mojokerto waspada dan tenang karena kemenangan Mubarok ini adalah wujud kemenangan dari ridho Allah sehingga bisa menjadikan pemimpin amanah dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Quick Count Pilkada Batu, Paslon NH Kalahkan Paslon GURU dan KriDa

Choirul Anwar — Wed, 27 Nov 2024 21:16:39 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Nurochman-Heli Suyanto (NH) klaim memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu 2024.

Dengan raihan suara dominan, Paslon yang diusung PKB, Partai Gerindra, dan PSI ini mengungguli dua pesaingnya, Firhando Gumelar-H. Rudi (GURU) dan Kris Dayanti-Kresna Dewananta Prosakh (KriDa).

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) pada Rabu (27/11/2024) malam lembaga survei Avemedia Research, Paslon NH memperoleh 50,16 persen suara. Paslon GURU yang diusung Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan PKS, berada di posisi kedua dengan 29,53 persen suara.

Sementara paslon KriDa harus puas di urutan terakhir dengan perolehan 20,31 persen suara.

Peneliti utama Avemedia Research Dr. Nasrun Annahar menjelaskan, kemenangan NH sudah diprediksi sejak awal. Elektabilitas pasangan ini konsisten berada di puncak survei berbagai lembaga dalam tiga bulan terakhir.

“Ini juga menunjukkan keberhasilan tim sukses dan partai pengusung dalam menjaga basis suara hingga hari pemungutan,” katanya.

Dari data yang dihimpun, Paslon NH menang di seluruh kecamatan di Kota Batu. Kecamatan Bumiaji menjadi wilayah dengan perolehan tertinggi, yakni 52,15 persen suara.

Di Kecamatan Batu, NH meraih 51,32 persen, sementara di Kecamatan Junrejo, pasangan ini mencatat kemenangan terendah dengan 45,61 persen suara.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini mencapai 82,39 persen, angka yang sangat tinggi untuk ukuran pemilihan kepala daerah. Hal ini juga membuktikan bahwa warga Kota Batu benar-benar menikmati pesta demokrasi.

"Avemedia Research melaksanakan quick count di 74 tempat pemungutan suara (TPS) yang dipilih secara acak melalui metode multistage random sampling. Dengan margin of error sekitar 1,1 persen, hasil ini memberikan gambaran akurat meski bukan hasil resmi," imbuh Nasrun.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh quick count media NH Center. Paslon NH mencatatkan 63.190 suara atau 48,18 persen. Firhando-Gumelar berada di urutan kedua dengan 37.015 suara (28,22 persen), sementara Krida meraih 35.293 suara (19,29 persen).

Dari total 131.144 suara masuk, partisipasi pemilih mencapai 78,57 persen dengan surat suara tidak sah sebanyak 4,29 persen (5.629 suara).

Kemenangan NH ini tidak hanya menunjukkan kekuatan koalisi politik mereka, tetapi juga dukungan masyarakat terhadap visi dan misi yang mereka tawarkan. Pasangan ini sukses menaklukkan Paslon GURU dan KriDa dalam kontestasi demokrasi Kota Batu tahun ini. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Quick Count Lembaga Survei Avemedia Pilwalkot Malang 2024, Wahyu&Ali Unggul

Ashril Hafid — Wed, 27 Nov 2024 20:30:47 +0700

KOTA MALANG, SJP — Lembaga survei Avemedia Research publis hasil cepat atau quick count para Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Malang.

Dari data yang masuk, pasangan nomor satu Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin itu memimpin dengan perolehan angka yang cukup signifikan yakni 49,27 persen.

Paslon yang diusung 10 partai yakni Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PSI, PPP, Perindo, Garuda, PBB, dan Partai Buruh itu unggul 10 persen dari pasangan nomor tiga, H. Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah.

Kemudian Anton-Dimyati yang diusung PKB, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Ummat itu menempati posisi kedua dengan perolehan angka 33 persen.

Lalu untuk Paslon Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko menempati posisi terakhir. Calon yang diusung PDI-P tersebut mencatat 17,73 persen suara.

L. Riansyah selaku Direktur Avemedia Research mengatakan bahwa hasil ini tidak terlalu mengejutkan.

Menurutnya, progres kenaikan elektabilitas WaLi sejak akhir Oktober terus meningkat secara signifikan.

"Tren elektabilitas Anton-Dimyati cenderung stagnan bahkan menurun. Sedangkan untuk catatan dari angka Heri-Ganis, dari survei sebelum Oktober ada di kisaran 18 sampai 20 persen, namun cenderung stagnan. Jadi hasil ini bagi kami dianggap tidak terlalu mengejutkan," katanya, Rabu (27/11/2024).

Dari data quick count yang masuk, WaLi unggul di lima kecamatan alias semua kecamatan dengan angka tertinggi di Kecamatan Blimbing dengan angka 52,9 persen.

Sementara itu, di Kecamatan Klojen WaLi juga berjaya dengan angka 51,43 persen, di Kedungkandang, 51,35 persen dan Sukun 46,83 persen.

Sedangkan di Lowokwaru menjadi kecamatan dengan catatan kemenangan terendah yakni 43,34 persen.

"Ini adalah angka yang tidak terlalu tinggi untuk sebuah pemilihan kepala daerah, terlebih partisipasi di Kota Malang tercatat 65,43 persen," ujarnya.

Perhitungan cepat oleh Avemedia Research ini dilakukan di 109 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar secara proporsional di lima kecamatan seluruh kota Malang.

Margin of error dalam perhitungan cepat ini kurang lebih 1,3 persen, Avemedia Research memilih TPS melalui metode multistage random. Artinya, pemilihan kelurahan dan TPS dilakukan secara acak dan proporsional.

Ia menegaskan bahwa hasil quick count ini bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang selama 19 hari setelah pemungutan suara. Artinya, hasil resmi pemilihan Wali Kota Malang 2024-2029 akan muncul pada 19 Desember 2024.

Diketahui Pilkada serentak 2024 termasuk di Malang, digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wabup Abdul Rouf Sidak TPS Pastikan Pilkada Lamongan 2024 Kondusif

Atmo — Wed, 27 Nov 2024 20:17:16 +0700

LAMONGAN,SJP - Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan melakukan sidak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Rabu (27/11) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) Kabupaten Lamongan.

Tiga TPS tersebut adalah TPS Lapas IIB Lamongan, TPS 5 Dusun Joto Desa Jotosanur Kecamatan Tikung, dan TPS 1 Dusun Banjaranyar Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu.

Dituturkan oleh Abdul Rouf, peninjauan secara langsung pada pagi ini bertujuan untuk memastikan kondusifitas dan partisipasi masyarakat dalam melangsungkan pesta demokrasi.

"Pagi ini kami melakukan sidak ke tiga TPS, dengan tujuan untuk memastikan kondusifitas dan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya," tutur Pak Rouf sapaan akrabnya.

Pada pelaksanaan pilkada tahun ini tercatat ada 1.035.507 daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Soto. Pada kunjungan pertamanya di Tiga TPS tersebut adalah TPS Lapas IIB Lamongan terdapat 708 DPT di TPS 901 dan di TPS 902.

Selanjutnya di TPS 5 Dusun Joto Desa Jotosanur Kecamatan Tikung terdapat 573 DPT. Disampaikan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Dusun Joto Ferry Irwanto, hingga siang pelaksanaan pemilihan suara terpantau tertib, tidak ada kerumunan, dan lancar.

"Sampai siang ini Alhmdulillah semuanya lancar dan yang paling penting adalah tertib. Sehingga dengan tertibnya pemilih tidak menimbulkan keributan dan kerumunan yang diluar batas," kata Ferry Irwanto.

Pada peninjauan terakhir berlangsung di TPS 1 Dusun Banjaranyar Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu. Pada TPS tersebut tercatat ada 550 DPT. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Golkar Optimis Menang 60% dalam Pilkada Serentak 2024

M. Farhan — Wed, 27 Nov 2024 20:00:57 +0700

Suarajatimpost.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan keyakinannya bahwa partainya bisa meraih kemenangan hingga 60% dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Target tersebut bertujuan untuk mempertahankan keberhasilan Golkar pada Pilkada sebelumnya.

“Kita sangat berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan memberikan doa bahwa Golkar akan menang sesuai dengan target partai yaitu 60%,” ungkap Idrus di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Idrus menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah membentuk posko pemantauan yang terdiri dari kelompok kerja (pokja) pemenangan untuk memastikan tercapainya target tersebut. Posko ini juga berfungsi untuk memantau pelaksanaan Pilkada, terutama untuk menangani potensi masalah hukum yang mungkin timbul. Jika ada laporan terkait, posko akan memberikan bantuan hukum secara langsung.

“Pengawalan untuk memastikan kemenangan 60% sesuai arahan Ketua Umum itu sudah dilakukan, dan dalam rangka untuk mengawal kemenangan, itu sudah keluar SK Ketua Umum membentuk Posko, itu ya pokja-pokja ini,” tegas Idrus.

Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar, Syahmud Basrin Ngabalin, menambahkan bahwa posko pemantauan terletak di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Pemantauan akan dimulai pada sore hari untuk memastikan Golkar mencapai target kemenangan 60%.

Meskipun menghadapi dinamika politik yang luar biasa, Syahmud optimis kesiapan partai sudah matang. Ia juga mengungkapkan bahwa pemantauan Pilkada tidak akan serumit pemantauan Pilpres, karena yang dipantau adalah jumlah kemenangan dari setiap daerah.

Syahmud menambahkan, Partai Golkar memiliki pengalaman sukses dalam Pilkada Serentak 2020 dengan meraih kemenangan 61,1%, melebihi target 60%.

“Hanya satu saja untuk DKI Jakarta aja yang harus 50% plus 1, kalau yang lain siapa suara terbanyak maka dia pasti pemenang, dan insyaallah situasi politik Pilkada ini akan berjalan secara baik,” ujar Syahmud optimis. (**)

sumber: investor.id
Editor : Rizqi Ardian

Hasil Quick Count SeMar't Politica SaLaf Ungguli GUS Dalam Pilbup Malang

Ashril Hafid — Wed, 27 Nov 2024 19:45:13 +0700

MALANG, SJP — Lembaga Survei SeMart Politica sebut Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang nomor urut 1 Salaf (Sanusi-Lathifah) menang Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang atas Paslon nomor urut 2 Gunawan-Usman (Gus).

Hal itu berdasarkan hasil quick count dengan perolehan 66,84 persen bagi Salaf sedangkan Paslon Gus memperoleh 33,15 persen.

Sudah bisa dipastikan Paslon Nomor 01 Sanusi-Lathifah memenangkan Pilkada Kabupaten Malang.

"Kami sudah bisa menyatakan Pasangan Calon Sanusi-Lathifah sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang 2025-2030. Karena data yang sudah masuk, sudah 88,9 persen," kata Dito Arief selaku founder SeMart Politica, melalui konferensi pers yang berlangsung di Hotel Grand Kanjuruhan, Kepanjen Malang, Rabu 27/11/2024.

Menurutnya tren positif dialami SaLaf selama pihaknya melangsungkan survei dengan kenaikan di setiap survei.

"Paslon nomor 01 ini disukai masyarakat. Karena layak dipilih dan layak untuk menang, kami memastikan data yang masuk sudah mencapai angka 92,8 persen, bahkan bisa dikatakan Salaf menang di 7 dapil," tegasnya.

Dito juga menyebut untuk hasil Quick count di Pilkada Kabupaten Malang dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, Dito akui akan tetap menunggu hasil dari KPU Kabupaten Malang namun ia kembali tekankan jika hasilnya nanti tidak jauh beda dengan KPU dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terlebih SeMart politica telah tergabung dengan Persepsi dan terdaftar akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.

"Lembaga kami tergabung dalam Persepsi dan sudah mendapatkan akreditasi serta terdaftar di KPU Kabupaten Malang," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Quick Count di Atas Angin, Khofifah Minta Relawan Fokus Kawal Suara Hingga Tuntas

Ryan Ramadhan — Wed, 27 Nov 2024 19:30:52 +0700

SURABAYA, SJP - Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, menegaskan agar seluruh tim dan relawan tetap mengawal proses penghitungan suara secara berjenjang. Pernyataan ini disampaikan Khofifah saat ditemui di Posko Data Center di Jalan Pagesangan, Surabaya.

“Apa yang sudah kita lihat dari hasil quick count adalah bagian dari kerja keras panjenengan semua yang patut kita syukuri bersama," ujar Khofifah, Rabu (27/11/2024).

"Tapi jangan ada euforia, tetap kawal suara rakyat melalui pengumpulan C1 final, PPK, KPU kabupaten/kota final, hingga KPU Provinsi final,” tegasnya.

Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas dengan suara masuk sebesar 98,75 persen, pasangan Khofifah-Emil Elestianto Dardak berhasil meraih 58,43 persen suara.

Sedangkan pesaingnya, yakni pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans berada di posisi kedua dengan 33,06 persen suara, dan pasangan Luluk Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 8,51 persen suara.

Khofifah mengapresiasi kerja keras seluruh elemen pendukung yang telah berjuang selama masa kampanye. Namun, ia menekankan bahwa hasil hitung cepat belum bersifat final hingga diumumkan oleh KPU.

“Kemenangan ini, jika memang resmi diumumkan, adalah milik rakyat Jawa Timur. Tugas kita sekarang adalah menjaga amanah suara tersebut hingga selesai,” tambahnya.

Sebagai informasi, pasangan Khofifah-Emil diusung oleh 15 partai politik, termasuk PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, pasangan Risma-Gus Hans diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Adapun pasangan Luluk-Lukman diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hasil quick count ini menempatkan Khofifah dalam posisi kuat untuk kembali memimpin Jawa Timur, namun komitmen menjaga integritas suara tetap menjadi prioritas utama dalam proses Pilkada kali ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Warga Binaan di Lapas Bondowoso Ikut Nyoblos, Ini Hasilnya

Rizqi Ardian — Wed, 27 Nov 2024 19:16:36 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pemungutan suara Pilkada Bondowoso dan Jawa Timur, juga berlangsung di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bondowoso, yang menjadi satu-satunya Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Bumi Ki Ronggo.

Kepala Lapas Kelas II B Bondowoso, Nunus Ananto, mengatakan, tercatat ada 390 daftar pemilih tetap (DPT) di Lapas. Dirinya merinci, ada 122 orang merupakan pemilih yang sudah bebas dan memilih di TPS tempat tinggalnya.

“Untuk DPTb ada 56 orang, dan data pemilih khusus 52. Dari 390 dikurangi 122 orang, maka jumlah DPTb dan daftar pemilih khusus sebanyak 376,” jelasnya, Rabu (27/11/2024).

Dari ratusan warga binaan itu, tercatat 235 orang hanya mencoblos surat suara Pilgub. Karena mereka bukan warga Bondowoso. Sedangkan yang mencoblos dua surat suara, Pilgub dan Pilbup sebanyak 141 orang.

“Semuanya sudah mencoblos dengan lancar dan aman,” ucapnya.

Setelah proses pemungutan suara, penghitungan hasil pemungutan suara di TPS Lokus 901, Lapas Bondowoso, dimulai sejak pukul 13.00 WIB, di aula Lapas setempat.

Nunus Ananto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar di lingkungan lapas. Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap hak pilih warga binaan.

"Kami memastikan semua tahapan, dari pencoblosan hingga penghitungan suara, dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur," ujarnya.

KPU Bondowoso juga memuji pelaksanaan pemilu di Lapas Bondowoso yang berjalan sesuai aturan.

Mereka menegaskan bahwa partisipasi warga binaan adalah bagian penting dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, sekaligus menunjukkan komitmen demokrasi yang inklusif.

Para saksi dari masing-masing peserta pemilu turut hadir untuk memastikan proses berjalan adil dan akuntabel.

Hasil akhir penghitungan suara di TPS 901 ini akan langsung diserahkan ke KPU Kabupaten Bondowoso untuk direkapitulasi bersama hasil dari TPS lainnya.

Dengan selesainya penghitungan ini, Lapas Bondowoso menunjukkan dukungannya terhadap proses demokrasi di Indonesia, serta memberikan ruang bagi warga binaan untuk turut ambil bagian dalam pemilihan umum.

Di TPS Lokus ini, tercatat pasangan calon nomor urut 01, H Abdul Hamid Wahid - As'ad Yahya Syafi'i (Rahmad) mendapatkan 125 suara. Sedangkan, pasangan nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Baqir (Bagus) memperoleh 58 suara.

Sementara untuk Pemilihan Gubernur Jatim, pasangan nomor urut 01 memperoleh 44 suara, untuk Paslon 02 sebanyak 19 suara dan Paslon nomor urut 3 sebanyak 159 suara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Junaedi Malik Optimistis Menang Tantang Petahana di Pilwali Mojokerto

Syaiful Aries — Wed, 27 Nov 2024 17:31:40 +0700

MOJOKERTO, SJP - Calon Wali Kota Mojokerto nomor urut 1 Junaedi Malik atau Gus Juned gunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari.

Pantuan dilokasi, Junaedi tiba di TPS sekitar pukul 10.00 WIB.

Dihadapan sejumlah wartawan, Junaedi berharap masyarakat Mojokerto memilih calon wali kota berdasarkan hati nurani.

Bagi dia, memilih berdasarkan hati nurani dinilai bisa melahirkan pemimpin yang baik, bisa menjadikan Kota Mojokerto semakin lebih baik.

“Hari ini warga Kota Mojokerto menyalurkan hak suaranya, semoga semua bisa memilih berdasarkan hati nurani sehingga melahirkan pemimpin yang menjadikan Kota Mojokerto menjadi lebih baik,” kata Junaidi Malik, Rabu (27/11/2024).

Meski melawan paslon petahana, dirinya tetap optimistis bisa mendapatkan suara terbanyak pada pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota Mojokerto Tahun 2024 ini.

Meski demikian, dirinya tetap berpegang teguh pada ketetapan Allah dalam hasil akhirnya.

“Sebagai manusia ya wajib optimis, tapi semua tergantung takdir Allah,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengenal Quick Count dan Real Count di Perhitungan Suara Pilkada 2024

M. Farhan — Wed, 27 Nov 2024 17:00:00 +0700

Suarajatimpost.com - Pilkada 2024 di Indonesia hari ini resmi dimulai, dengan dua metode penghitungan untuk memantau perolehan suara pasangan calon (paslon), yakni quick count dan real count. Meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan informasi hasil suara, kedua metode ini memiliki perbedaan dalam cara pengumpulan data dan sumber informasi yang digunakan.

Apa Itu Quick Count?

Quick count atau hitung cepat adalah metode yang digunakan oleh lembaga independen di luar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengestimasi hasil pemilu. Metode ini menggunakan sampel data dari formulir C1 yang diambil di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hasil quick count biasanya tersedia segera setelah proses pemungutan suara selesai. Namun, perlu diingat bahwa quick count hanya bersifat prediksi dan bukan hasil resmi, sehingga akurasinya tidak dapat dijamin sepenuhnya.

Perbedaan dengan Real Count

Sementara itu, real count adalah penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh KPU dengan menggunakan data langsung dari formulir C1 yang diperoleh dari setiap TPS. Proses perhitungan real count membutuhkan waktu lebih lama karena dilakukan secara bertahap. Hasil sementara dari real count biasanya baru dapat dilihat beberapa hari setelah pemungutan suara, dan hasil final akan diumumkan pada 16 Desember 2024.

Memantau Hasil Real Count

Untuk melihat hasil real count Pilkada 2024, masyarakat bisa mengakses situs resmi KPU di pilkada2024.kpu.go.id. Di sana, akan tersedia data terkini mengenai perolehan suara sembari menunggu pengumuman hasil akhir.

Memahami perbedaan antara quick count dan real count sangat penting agar masyarakat dapat lebih bijak menyikapi perolehan suara. Meskipun quick count memberikan gambaran awal, hanya hasil real count yang akan menjadi hasil resmi yang diumumkan oleh KPU. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Quick Count Pilkada Jatim 2024 Khofifah&Emil Sementara Unggul, Risma Pasrah

M. Farhan — Wed, 27 Nov 2024 16:49:15 +0700

JAWA TIMUR, SJP - Hasil hitung cepat (quick count) Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024 menunjukkan pasangan calon (paslon) Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak unggul, berdasarkan data dari tiga lembaga survei.

Quick count Poltracking Indonesia yang dirilis pada Rabu (27/11/2024) pukul 16.00 WIB menunjukkan paslon Khofifah-Emil meraih 59,76% suara dengan 79,6% suara masuk. Mereka mengalahkan paslon Tri Rismaharini-Gus Hans yang memperoleh 31,07% dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim dengan 9,17%.

Sementara itu, Litbang Kompas melaporkan dengan 81,75% suara yang masuk, Khofifah-Emil meraih 58,34%, Tri Rismaharini-Gus Hans 32,99%, dan Luluk-Lukmanul 8,66%. Charta Politika mencatat 77% suara sudah masuk, dengan hasil serupa, yaitu Khofifah-Emil unggul 57,86%, Tri Rismaharini-Gus Hans 33,82%, dan Luluk-Lukmanul 8,32%.

Hasil ini masih sementara dan dapat berubah hingga perhitungan suara selesai di seluruh TPS di Jawa Timur.

Pada hari pencoblosan, Luluk Nur Hamidah mencoblos di TPS 3, Dusun Delik, Desa Brodot, Jombang. Khofifah Indar Parawansa memilih di TPS 19, SDN Margorejo IV, Surabaya, dan Tri Rismaharini di TPS 16, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya. (**)

sumber: kabar24.bisnis.com

Editor: Ali Wafa

Ika Puspitasari Enggan Klaim Menang meski Unggul di Survei Pilwalkot Mojokerto

Syaiful Aries — Wed, 27 Nov 2024 16:39:56 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Calon Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari menunaikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 02 Suronatan, Desa/Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Rabu (27/11/2024).

Sebelum berangkat ke TPS, calon wali kota petahana ini mengaku telah sungkem meminta doa restu kepada kedua orang tuanya.

Ika menyebut, dirinya selalu melibatkan doa kedua orang tuanya dalam setiap hal penting yang akan dilaluinya. Termasuk dalam pencalonannya sebagai wali kota Mojokerto.

“Sungkem terus-terusan ya. Karena kedua orang tua saya masih ada dua-duanya. Beliau ini adalah bagian dari yang senantiasa terlibat dalam hal penting,” ucapnya, Rabu (27/11/2024).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Deny JA, elektabilitas Ika mencapai 64 persen dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto.

Meski demikian, dirinya enggan mengklaim kemenangannya. Dia lebih memilih untuk menunggu hasil akhir perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto.

“Kita jangan dulu mendahului yang menjadi prerogatif Allah. Tapi ikhtiar maksimal sudah dilakukan. Tinggal nunggu qodarNya,” pungkas Ika. (*)

Editor: Ali Wafa

Optimistis Menang, Mas Dhito Serahkan Hasil Pilbup Kediri kepada Masyarakat

Novira Kharisma — Wed, 27 Nov 2024 16:15:09 +0700

KEDIRI, SJP – Calon Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana yang akrab disapa Mas Dhito bersama istri dikerumuni warga dan pendukung untuk berswafoto. Kejadian itu usai Mas Dhito nyoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 10, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Rabu (27/11/2024).

Penyambutan warga dan pendukung menguatkan potensi Mas Dhito untuk memenangkan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2024. Selain itu, Mas Dhito bersama Mbak Dewi, wakilnya, juga telah menunjukkan kemampuannya memimpin Kabupaten Kediri.

“Sekarang sudah masa pencoblosan. Maka harapan saya, semoga hasil yang keluar nanti siapa pun yang terpilih adalah bupati yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” ucapnya, Rabu (27/11/2024).

Calon bupati pentahana itu mengaku menyerahkan hasil Pilkada 2024 kepada pilihan masyarakat. Meski optimistis memenangkan Pilkada Kabupaten Kediri, pihaknya enggan menyebutkan target kemenangan secara spesifik.

“Target suara nanti Gusti Allah yang menentukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mas Dhito mengungkapkan, Pilkada 2024 merupakan yang pertama kali dilakukan secara serentak di Indonesia. Mulai dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Menurutnya, proses pilkada harus berjalan adil dan jujur. Sehingga kondusifitas antarelemen masyarakat Kabupaten Kediri tetap terjaga meski berbeda pilihan.

“Kita doakan khususnya di Kabupaten Kediri semoga tetap guyub rukun,” harap calon bupati Kediri nomor urut 2 itu.

Untuk itu, Mas Dhito mengimbau kepada tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 supaya ikut menjaga kondusifitas selama proses pemungutan suara berlangsung di TPS.

“Saya juga mengimbau tim pemenangan tim paslon 2 untuk tidak reaktif, tidak terpancing, tidak emosi,” tegasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Paslon Bagus Nyoblos di Bondowoso, Bambang Soekwanto: Jaga Tali Silaturahmi usai Pilkada

Rizqi Ardian — Wed, 27 Nov 2024 16:01:46 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bondowoso nomor urut 2, Bambang Soekwanto dan Mohammad Gus Baqir mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) terdekat dengan kediamannya, Rabu (27/11/2024).

Calon Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto mencoblos di TPS 05 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso. Kehadirannya ke TPS disambut oleh warga sekitar. Bahkan mereka meminta mantan Pj Bupati ini, untuk berfoto.

Pria yang karib dipanggil Wawan oleh tetangganya itu datang ke TPS bersama istri dan anak-anaknya. Mereka sempat sibuk karena melayani warga yang ingin berfoto bersama calon bupati nomor urut 2 itu.

Usai mencoblos, Bambang meminta seluruh masyarakat Bondowoso, simpatisan dan para pendukungnya untuk tetap menjaga tali silaturahmi, meskipun berbeda pilihan dalam Pilkada Bondowoso dan Pilkada Jawa Timur.

“Jangan putus silaturahmi meskipun berbeda dukungan dan pilihan,” pesannya usai mencoblos di TPS 05 yang tepat berada di terminal bongkar muat Kelurahan Kademangan.

Mantan sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Bondowoso itu enggan mengungkap angka persentase target perolehan suaranya di pilkada tahun ini. Sebab, dirinya tidak ingin mendahului takdir dari Sang Khalik.

“Kalau di TPS ini, insyaallah. Tapi kalau 100 persen tidak mungkin. Karena ada saksi dari paslon lain yang tidak mencoblos kami,” ungkapnya sembari tersenyum.

Sementara itu, cawabup paslon nomor urut 2, Gus Moh Baqir mencoblos di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Tepatnya di TPS 10 bersama keluarganya.

TPS ini tampak ramai dihadiri oleh warga yang akan mencoblos. Sebab, lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal dan pondok pesantrennya.

Sebelum mencoblos, Gus Baqir meminta doa kepada kedua orang tua dan keluarganya. Dia bersama keluarga pun menggelar doa bersama.

“Saya optimistis perolehan suara di TPS ini bisa mendapatkan nilai mendekati 100 persen. Saya pakai baju warna biru muda, sebagai tanda bahwa kita dalam keadaan cerah untuk mencoblos," pungkasnya. (*)

Editor : Ali Wafa

Gus Barra Yakin Menang di Atas 65 Persen, Usai Nyoblos di TPS 02 Desa Kembangbelor Mojokerto

Syaiful Aries — Wed, 27 Nov 2024 15:59:26 +0700

MOJOKERTO, SJP - Calon Bupati Mojokerto Nomor Urut 2, Muhammad Albarraa atau Gus Barra, menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 02 Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Rabu (27/11/2024).

Dia mengaku optimistis memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto tahun ini.

Bahkan dia mengklaim, perolehan suaranya bisa lebih dari hasil survei yang telah dilakukan oleh The Republic Institute.

Sebelumnya, The Republic Institute merilis hasil survei, Gus Barra meraih elektabilitas sebanyak 62 persen. Kini, Gus Barra optimistis bisa memperoleh suara di atas angka 65 persen. Bahkan untuk mencapai 70 persen sangat mungkin.

“Insyallah tidak jauh dari survei kemarin. Bahkan bisa lebih. Antara 65 sampai 70 persen,” ujarnya, saat diwawancarai di TPS, Rabu (27/11/2024).

Optimismenya itu bukan tanpa alasan. Sebab dia menilai, pergerakan timnya selama ini cukup masif. Selama masa kampanye, timnya telah bekerja keras selama kurang lebih dua bulan.

“Optimis itu ya dari tim kami. Sehingga kami tahu kantong-kantong suara kami. Semoga saja sesuai prediksi,” tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Coblosan di Bondowoso, Cawabup Nomor Urut 01 Pasrah soal Target Suara

Rizqi Ardian — Wed, 27 Nov 2024 15:36:15 +0700

BONDOWOSO, SJP – Semua kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bondowoso menyalurkan hak demokrasinya di tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing daerahnya, Rabu (27/11/2024).

Hanya saja calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 1, Abdul Hamid Wahid diketahui tidak mencoblos di Kabupaten Bondowoso, tempat dirinya mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Dia mencoblos di tanah kelahirannya, di Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan cawabup Bondowoso nomor urut 1, As'ad Yahya Safi'i mencoblos di TPS 07, Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, pada pukul 09.00 WIB.

Cawabup yang dikenal dengan panggilan Ra As’ad itu datang ke TPS berboncengan dengan istrinya. Mereka berdua dikawal oleh para simpatisan dan pendukungnya hingga ke TPS.

Tak banyak yang ia sampaikan kepada awak media. Namun pria kelahiran 11 Oktober 1987 itu memberikan pesan yang menyejukkan. Agar jangan sampai ada perbedaan usai Pilkada serentak tahun 2024.

“Bersatu untuk Bondowoso lebih berkah,” ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya target kemenangan, khodimul Majelis Sholawat Qoof itu mengaku pasrah kepada Sang Pencipta. Namun, dirinya optimistis menang dalam Pilkada Bondowoso.

"Target pemenangan tidak ada. Saya pasrahkan pada Allah. Optimis menang," pungkasnya. (*)

Editor : Ali Wafa

Jalan Kaki ke TPS, Ikhfina Menilai Pilkada Mojokerto 2024 yang Paling Spesial

Syaiful Aries — Wed, 27 Nov 2024 15:26:10 +0700

MOJOKERTO, SJP - Calon Bupati Mojokerto Nomor Urut 1, Ikhfina Fahmawati menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Rabu (27/11/2024).

Dia berangkat ke TPS dengan berjalan kaki, agar bisa menyapa masyarakat sekitar sambil merasakan bagaimana aura semangat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebelum ke TPS, Ikhfina meminta doa restu kepada orang tuanya.

"Kita sebelum berangkat minta restu orang tua agar dilancarkan. Setelah itu kita berangkat," ucap Ikfina saat diwawancarai usai menggunakan hak pilihnya, Rabu (27/11/2024).

Dia menyebut, berbagai upaya sudah dilakukan selama masa kampanye selama dua bulan. Pada hari ini merupakan penghujung ikhtiar panjangnya. Baik ikhtiar yang dilakukan oleh tim, maupun oleh masyarakat pendukungnya.

"Sejak masa tenang, kita lebih banyak ikhtiar langit mohon doa restu," ujarnya.

Ikhfina berharap Pilkada Kabupaten Mojokerto berjalan kondusif. Dia menilai, pilkada kali ini merupakan pilkada spesial. Sebab, yang maju adalah pasangan yang sebelumnya menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Mojokerto.

"Semoga tetap kondusif. Kita sudah mempersiapkan diri untuk legowo apa pun hasilnya. Insyallah apa pun hasilnya itu yang terbaik," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Cerita Sungkem Ibu sebelum Nyoblos, Cabup Jombang Warsubi Meneteskan Air Mata

Achmad Fredi — Wed, 27 Nov 2024 15:20:51 +0700

JOMBANG, SJP - Calon Bupati (Cabup) Jombang Warsubi menangis usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu (27/11/2024). Calon bupati nomor urut 02 ini meneteskan air mata ketika sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan terkait kegiatan sebelum pencoblosan.

Warsubi tampak meneteskan air mata ketika menyebut aktivitas sungkem ibu serta sosok dirinya yang 'hanya' kepala desa dan berupaya menggapai kursi orang nomor satu di Jombang.

"Tadi sungkem ke ibu kami, kami hanya ingin berjuang bersama masyarakat Jombang, Kami hanya seorang depala desa, dan Gus Salman hanya seorang santri," kata Warsubi diiringi isak tangis.

Warsubi mencoblos bersama keluarga, istri dan anak - anak di TPS 02 Desa Mojokrapak. Tidak ada ritual apapun sebelum melakukan coblosan, hanya sungkem kepada adik dan ibu yang masih hidup.

"Memberikan hak suara untuk kami, target kami menang. Kami biasa saja, tidak ada ritual apapun kepada kami, Allah yang punya takdir kami hanya berusaha," ungkap Warsubi.

Menurut dia, segala daya upaya sudah dilakukan. Jalur darat kita sudah bergerak bersama masyarakat, jalur langit dia berdoa kepada Allah SWT

"Mudah - mudahan cita - cita kami dikabulkan oleh Allah SWT," ujarnya.

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mojokrapak, Chusnul Aqlak mengatakan di Desa setempat ada 5.454 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan total ada 10 TPS.

"Di TPS 02, ada 545 DPT di mana ada calon bupati nomor urut 02: Warsubi sekeluarga, termasuk Della, Farid dan Agung," bebernya. (*)

Editor : Danu S

Ditemani Anak dan Menantu, Cabup Mundjidah Wahab Nyoblos di TPS 003 Tambakrejo Jombang

Achmad Fredi — Wed, 27 Nov 2024 15:00:58 +0700

JOMBANG, SJP - Calon Bupati (Cabup) Jombang 2024, Mundjidah Wahab menggunakan hak suara atau mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Tambakrejo, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Rabu (27/11/2024). Cabup nomor urut 1 ini berharap hasil Pilkada membawa kebaikan bagi masyarakat Jombang.

Saat mendatangi TPS sekitar pukul 10.30 WIB, Mundjidah ditemani putrinya Lailatul Nikmah dan menantunya Farid Alfarisi. Ketiganya mengenakan pakaian berwarna putih disambut oleh petugas pemungutan suara.

Sebelum melakukan pencoblosan, Mundjidah Wahab menyempatkan diri menyapa warga setempat lalu melanjutkan proses pencoblosan."Proses pencoblosan berjalan singkat dan lancar. "Di bilik suara, hanya butuh waktu sekitar satu menit," kata Farid Alfarisi yang akrab disapa Gus Farid ini.

Usai melakukan pencoblosan, Mundjidah menyapa masyarakat dan berbincang - bincang ringan sebelum meninggalkan lokasi TPS yang tidak jauh dari Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Mundjidah menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses demokrasi Pilkada Jombang 2024. “Mudah-mudahan hasil Pilkada ini membawa kebaikan untuk masyarakat Jombang,” kata Bupati Jombang periode 2018-2023 ini.

Putri pendiri NU KH Abdul Wahab Hasbullah ini juga menyampaikan harapan agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

"Pemimpin ke depan supaya membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat," tandasnya.

Diketahui Pilkada Jombang 2024 diikuti dua Paslon yang hari ini sama-sama mencoblos di Jombang. Calon bupati (cabup) nomor urut 01, Mundjidah Wahab, menggunakan hak pilihnya di TPS 03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Sedangkan cawabup nomor urut 01, Sumrambah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang. (*)

Editor : Danu S

Beda dari yang Lain, Petugas TPS di Probolinggo Ini Kompak Kenakan Seragam Anak SD

Rahmad Soleh — Wed, 27 Nov 2024 13:19:10 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, menarik perhatian para pemilih dengan aksi kreatif dari para petugasnya.

Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kebanyakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu memutuskan untuk mengenakan kostum pelajar SD lengkap dengan atribut sekolah.

Penampakan unik ini terjadi di TPS 03 yang terletak di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo pada Rabu (27/11/2024).

Aksi unik ini berhasil mencuri perhatian pemilih yang datang ke TPS tersebut. Mulai dari penerima pemilih, petugas pendaftaran, hingga petugas yang membantu memasukkan surat suara ke kotak suara. Semuanya berpakaian seperti anak-anak SD.

Hal ini membuat suasana di TPS menjadi lebih ceria dan mengundang senyum dari para pemilih yang datang.

Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Kedunggaleng, Ahmad Fauzi mengatakan, aksi itu sengaja dilakukan agar berbeda dari TPS lain. Sehingga memberikan kesan unik dan menarik.

"Biar beda dengan yang lain. Soalnya banyak cara kan. Akhirnya kita sepakat baju anak SD. Termasuk biar menjadi perhatian masyarakat," ujarnya pada Suara Jatim Post, Rabu (27/11/2024).

Pihaknya berharap dengan menggunakan baju pelajar SD, banyak masyarakat lebih antusias untuk datang dan menunaikan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Alhamdulillah, sejauh ini juga lancar tak ada kendala. Semoga berjalan dengan baik hingga proses hitung suara selesai," pungkasnya.

Sementara itu, Dwi salah satu warga sekitar mengaku sempat kaget dengan kostum pelajar SD oleh KPPS. Dia pun setelah tahu, akhirnya tertawa.

"Saya kira ada apa kok pakai pelajar SD ternyata petugas KPPS. Bagus sih unik juga. Mungkin biar banyak yang datang ke TPS," singkatnya.

Diketahui di TPS 03 Kelurahan Kedunggaleng ini, terdapat 524 daftar pemilih tetap (DPT). Semuanya terdiri dari 273 laki-laki dan 251 perempuan. (*)

Editor: Ali Wafa

Firhando Gumelar sudah Pindah, Krisdayanti Gagal Nyoblos karena Belum Domisili Batu

Choirul Anwar — Wed, 27 Nov 2024 13:15:28 +0700

KOTA BATU, SJP – Calon Wali Kota Batu, Firhando Gumelar menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Batu. Dia berpindah domisili dari Jakarta ke Kota Batu, agar bisa menyoblos di Kota Wisata itu.

Langkah ini diambil sebagai wujud komitmennya untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Batu. Dia telah mengurus perpindahannya sebelum dirinya ditetapkan sebagai calon wali kota Batu. Dengan demikian, dia berhak menyalurkan suaranya di Kota Batu.

"Saya sudah pindah KTP dari lama. Karena memang itu syarat utama. Sebagai calon wali kota, harus punya KTP domisili di sini. Keluarga saya, termasuk istri, juga mendukung penuh keputusan ini," ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Pria yang akrab dipanggil Mas Gum itu pun menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 11 Kelurahan Sisir. Dia menegaskan, bila terpilih, dia akan membawa perubahan melalui dua program prioritas. Yakni Kartu Prioritas Sehat dan Mobil Guru BK.

"Saya ingin memastikan data kesehatan masyarakat lebih spesifik dan nyata. Program ini akan menjadi langkah awal untuk pembangunan yang lebih baik. Menang atau kalah, saya tetap bersyukur. Semua ini adalah takdir dari Allah. Saya hanya ingin bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Batu," pungkasnya.

Di lain pihak, pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 3, Krisdayanti dan Kresna Dewanata Prosakh tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di Kota Batu. Hal itu lantaran mereka belum resmi berdomisili di Kota Batu.

Informasi itu dibenarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Batu, Punjul Santoso.

"Walaupun mereka tidak bisa mencoblos. Keduanya tetap mendukung penuh proses demokrasi di Kota Batu," tegasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Janggal, TPS di Bondowoso Kekurangan 100 Surat Suara, Warga Menumpuk Hampir Ricuh

Rizqi Ardian — Wed, 27 Nov 2024 13:08:51 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pemungutan suara di TPS 09, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso nyaris ricuh. Hal itu lantaran warga setempat yang sudah masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) tidak bisa mencoblos.

Kejadian itu karena TPS 09 kekurangan 100 lembar surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bondowoso. Warga yang akan memilih akhirnya menumpuk di TPS 09. Mereka menunggu surat suara yang dikabarkan telah habis. Padahal masih ada ratusan pemilih belum mencoblos.

"Di sini kurang 100 surat suara," ungkap Hosnan, salah seorang pemilih di TPS 09, Rabu (27/11/2024).

Hosnan menanyakan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) bagaimana bisa di TPS tempatnya mencoblos kekurangan surat suara. Dirinya pun merasa aneh dan menilai ada sesuatu yang janggal.

Karena itu, dia mengaku mengadukan kejadian itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso. Sebab, banyak masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Bahkan dia mengancam akan menggelar aksi demonstrasi ke KPU.

"Untuk koordinator lapangan nanti ada demo ke KPU," tegasnya.

Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso Divisi Teknis dan Penyelenggara, Abu Sofyan membenarkan kejadian tersebut. Dia menerangkan, TPS 09 di Desa Desa Jambesari memang mengalami kekurangan surat suara.

"Memang kondisinya di TPS 09 kurang surat suaranya," ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Sesuai regulasi, kata Abu Sofyan, KPU telah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS untuk menyisir surat suara lebih yang ada di Desa Jambesari. Kelebihan surat suara di tempat lain akan dipindahkan ke TPS yang kekurangan surat suara.

"Sudah proses dan beberapa TPS itu memang ada yang lebih. Sambil lalu mencari ke desa-desa yang lain di Kecamatan Jambesari," imbuhnya.

Menurut informasi yang didapatnya, kekurangan surat suara sebanyak 100 lembar. Namun, saat disinggung soal kesalahan teknis, Abu Sofyan malah mengatakan bahwa KPU telah memiliki video pelaksanaan penghitungan sortir dan lipat saat memasukkan ke kotak suara.

"Urusan begitu saya tak paham. Karena itu logistik. Sampean konfirmasi saja ke Pak Ketua. Saya kan urusan di lapangan," kilahnya.

Untuk diketahui, pada Selasa (26/11/2024), usai pemusnahan surat suara lebih dan rusak di gudang logistik KPU, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso, Sudaedi menjelaskan, proses pendistribusian logistik sudah sesuai prosedur.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, Sudaedi belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa yang terjadi di TPS 09 Desa Jambesari. Sehingga belum diketahui secara pasti nasib warga yang belum bisa menyalurkan hak pilihnya.

Hingga saat ini, PPK Kecamatan Jambesari Darus Sholah dan PPS Jambesari tengah menyisir TPS lain yang surat suaranya lebih. Namun, Sudaedi belum menjawab upaya konfirmasi dari suarajatimpost.com. (*)

Editor : Ali Wafa

Kedekatan Risma dengan Warga Warnai Momen Pencoblosan di TPS 16 Jajar Tunggal Surabaya

Ryan Ramadhan — Wed, 27 Nov 2024 12:57:15 +0700

SURABAYA, SJP - Tri Rismaharini, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, memberikan warna tersendiri saat melangsungkan pencoblosan di TPS 16, Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya, Rabu (27/11/2024). Kedekatannya dengan warga setempat menjadi sorotan. Menciptakan suasana akrab sepanjang proses pencoblosan.

Risma tiba di TPS dengan berjalan kaki bersama keluarganya. Di sepanjang jalan, ia tampak menyapa warga yang berpapasan. Termasuk petugas kebersihan yang tengah bekerja di tepi jalan. Tidak hanya sekadar menyapa, Risma juga menyempatkan berbincang singkat dengan mereka.

“Jadi itu tadi teman-temanku. Saya dulu pernah jadi kepala Dinas Kebersihan dan wali kota. Jadi itu partner kerja saya,” ungkap Risma pada awak media, Rabu (27/11/2024).

Kehangatan itu seolah menjadi cerminan perjalanan panjang Risma di Wiyung. Selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, alih-alih menempati rumah dinas, ia memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya di kawasan tersebut.

"Saya lama di sini, di Wiyung ini. Jadi, saya akrab dengan warga di sini semua,” ujarnya.

Setelah sampai di TPS, Risma bergabung bersama warga yang sedang menunggu giliran mencoblos. Ia terlihat santai dan beberapa kali menyapa warga yang dikenalnya. Usai mencoblos, Risma kembali menyapa warga di sekitar TPS, termasuk di warung dekat lokasi.

Berbeda dari kebanyakan kandidat yang memantau hasil quick count atau penghitungan suara di hari pencoblosan, Risma memilih kegiatan lain. Ia berencana melakukan ziarah ke makam keluarganya di Kediri.

“Saudara saya pengen saya ke sana, ke Kediri,” tuturnya singkat.

Sementara itu, pasangan Risma dalam pencalonan, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, melakukan pencoblosan di daerah Peterongan, Jombang. (*)

Editor: Ali Wafa

Khofifah Ajak Dua Putranya Nyoblos di TPS 19 Kelurahan Jemur Wonosari, Surabaya

Ryan Ramadhan — Wed, 27 Nov 2024 12:56:06 +0700

SURABAYA, SJP - Calon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2, Khofifah Indar Parawansa menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 19 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Rabu (27/11/2024).

Dia mendatangi TPS dengan ditemani dua putranya, Jalaluddin Mannagalli dan Ali Parawansa. Suasana penuh kehangatan tercipta saat mereka tiba di TPS yang hanya berjarak 40 meter dari kediamannya di Surabaya.

Khofifah dan kedua putranya tampil serasi dengan setelan baju putih. Menciptakan kesan sederhana namun harmonis. Sesampainya di TPS, mereka langsung menuju meja registrasi dan menunggu giliran mencoblos.

Tidak butuh waktu lama, Khofifah bersama kedua putranya dipanggil untuk menerima surat suara dan menuju bilik pencoblosan.

Momen menarik terjadi usai pencoblosan. Ketika Khofifah memasukkan surat suara ke kotak suara. Ia dan kedua putranya secara spontan berpose dengan simbol dua jari. Tanpa dipandu, awak media pun langsung mengabadikannya.

Setelah menyalurkan hak pilihnya, Khofifah menyebut, agenda selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan tim data center di Posko Pemenangan di Jalan Diponegoro dan Pagesangan. Dia memastikan, seluruh saksi, baik dalam maupun luar, sudah terkoordinasi dengan baik.

“Kami memastikan bahwa semua saksi sudah terpenuhi. Baik dari relawan, maupun tim di lapangan. Semua terkonfirmasi melalui data center kami,” ujarnya.

Khofifah juga menyampaikan keyakinannya terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 ini. Dirinya optimistis pilkada tahun ini akan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk dirinya dan Emil Dardak. Hal itu berkat usaha dan sinergi dari berbagai pihak.

“Bismillah, semua ikhtiar sudah dilakukan. Insyaallah hasilnya maksimal dengan dukungan luar biasa dari masyarakat,” tuturnya penuh optimisme.

Untuk diketahui, di TPS 19 Kelurahan Jemur Wonosari, tempat Khofifah mencoblos, terdapat 551 daftar pemilih tetap (DPT). Semuanya terdiri dari 272 laki-laki dan 279 perempuan. Suasana Pilkada di Jemur Wonosari berjalan lancar dan penuh antusiasme. (*)

Editor: Ali Wafa

Mas Rusdi Apresiasi KPPS yang Membuat Dia dan Keluarganya Antre di TPS 01 Kalianyar Pasuruan

Isbianto Hari Utomo — Wed, 27 Nov 2024 12:45:34 +0700

PASURUAN, SJP — Calon Bupati Pasuruan Nomor Urut 2, H.M Rusdi Sutejo menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Rabu (27/11/2024).

Pria yang karib dipanggil Mas Rusdi itu tiba di TPS sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan balutan kemeja warna krem, dia mendatangi TPS bersama sang istri dan keluarga besarnya. Kedua orang tuan berserta kedua adiknya juga ikut mendampingi.

Setelah menunggu giliran selama beberapa menit, nama Rusdi Sutejo pun akhirnya dipanggil oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dirinya dipanggil berurutan dengan istri dan dua orang tuanya yang juga menggunakan hak pilih di TPS yang sama.

"Saya sangat mengapresiasikan petugas KPPS yang menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa memandang siapa yang datang. Kami sekeluarga mengikuti alur dengan menunggu untuk dipanggil oleh petugas KPPS," ucapnya, Rabu (27/11/2024).

Usai menyoblos, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu melakukan foto bersama dengan keluarga besarnya. Mereka kompak berfoto sembari mengacungkan dua jari, sebagai simbol calon bupati Pasuruan nomor urut 2.

Setelah melalui proses kampanye yang cukup panjang selama dua bulan terakhir, Mas Rusdi mengaku pasrah dan bertawakal kepada Allah atas seperti apa pun hasil akhir dari pilkada tahun ini. Namun dia meyakini, hasil tidak akan mengkhianati usaha.

"Apa pun hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Tapi kita meyakini, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Semoga masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Pasuruan selama lima tahun ke depan," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Nyoblos di TPS 01 Desa Wonorejo, Gus Shobih Yakin Menang Mutlak di Pasuruan

Isbianto Hari Utomo — Wed, 27 Nov 2024 12:43:27 +0700

PASURUAN, SJP — Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02, Shobih Asrori, menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Rabu (27/11/2024).

Dia mendatangi TPS ditemani anaknya. Mereka tiba di TPS sekitar pukul 09.00 WIB untuk menyalurkan hak pilihnya.

Dia optimistis, hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) akan sesuai dengan yang diharapkannya. Dirinya siap menerima amanah untuk memimpin Kabupaten Pasuruan bersama H. M Rusdi Sutejo.

"Setelah ini, kita menunggu hasil hitung cepat. Semoga kita diamanahkan oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Pasuruan lima tahun ke depan," ujarnya.

"Minimal, di TPS saya menang mutlak. Lebih besar lagi di tingkat kecamatan. Saya yakin mutlak. Itu selalu terjadi tiap pileg. Kami juga berharap kemenangan dapat diraih di seluruh Kabupaten Pasuruan. " tutur Gus Shobih.

Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah datang ke TPS memberikan hak suaranya pada pilkada tahun ini.

"Bagi masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing," ujarnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Usai Nyoblos di TPS 01 Desa Ngabar Pasuruan, Gus Mujib Memilih Tidur Siang

Isbianto Hari Utomo — Wed, 27 Nov 2024 12:15:28 +0700

PASURUAN, SJP — Calon Bupati Pasuruan Nomor Urut 1, KH Mujib Imron menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 01, Dusun Krajan, Desa Ngabar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Rabu (27/11/2024) pagi.

Pria yang akrab dipanggil Gus Mujib itu tiba di TPS sekitar pukul 08.25 WIB. Kedatangannya didampingi sang istri dan anggota keluarga beserta cucunya. Sebelum ke TPS, Gus Mujib terlebih dahulu berziarah ke makam leluhurnya.

"Saya sungkem dulu kepada leluhur. Pertama ke yang sudah meninggal. Lalu ke yang masih hidup. Setelah itu, berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf, dan bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan sampai hari ini," ujar Gus Mujib.

Wakil Bupati Pasuruan periode 2018-2023 itu berharap, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan tahun ini berjalan lancar dan membawa hasil terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

"Mudah-mudahan menang dan dapat menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

"Semuanya saya serahkan kepada tim. Setelah ini, saya akan tidur sebentar untuk persiapan nanti," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Cabup Kediri Deny Nyoblos Bareng Keluarga Besar, Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih untuk Kediri Hebat

Novira Kharisma — Wed, 27 Nov 2024 12:09:27 +0700

KEDIRI, SJP - Calon Bupati Kediri Nomor Urut 1, Deny Widyanarko menyalurkan hak pilihnya di kampung halamannya di Dusun Dermo Banjarjo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Rabu (27/11/2024).

Calon bupati Kediri yang identik dengan blangkon hijau itu datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 11 Desa Pranggang dengan didampingi ibunda dan istri tercinta, Ria Purbiati, beserta keluarga besarnya.

Ditemui usai memberikan hal pilihnya, Deny mengatakan bahwa penggunaan hak suara dalam Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan menentukan masa depan dalam lima tahun ke depan.

Dia menilai, masyarakat bisa menentukan nasib daerahnya termasuk di Kabupaten Kediri dengan ikut memilih calon bupati dan wakil bupati Kediri.

"Dengan hak pilih yang diberikan, kita ingin ke depan Kabupaten Kediri bisa menjadi kabupaten yang tumbuh maju, kuat dan hebat," ujarnya.

Dia mengatakan, ini adalah kali pertamanya maju sebagai calon bupati Kediri. Sebagai calon bupati memiliki program pembangunan dusun senilai Rp300-500 Juta per dusun per tahun.

Hal itu tak lepas sebagai upayanya dalam menjaga marwah demokrasi di Kabupaten Kediri agar dapat berjalan dengan tegak dan sehat.

"Dengan marwah demokrasi yang terjaga ini, kami berharap Kabupaten Kediri dapat menghasilkan figur pemimpin kepala daerah yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat dan tentunya bisa bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang maju, kuat dan hebat," harap Deny. (*)

Editor: Ali Wafa

Pilkada Jatim 2024, Nyoblos di Beda Tempat Tiga Perempuan Kuat Bertarung Merebut Kursi Gubernur

M. Farhan — Wed, 27 Nov 2024 12:04:07 +0700

JAWA TIMUR, SJP - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada hari ini, Rabu (27/11/2024).

Tiga pasangan calon perempuan akan bersaing dalam pemilihan ini, dan masing-masing calon akan memberikan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, akan mencoblos di tempat kelahiran mereka. Luluk, yang berasal dari Jombang, akan memilih di TPS 3 SDN Brodot I, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Sementara Lukmanul Khakim akan menggunakan hak pilihnya di Kaliotik, Lamongan, tempat asalnya.

“Bu Luluk akan mencoblos di Jombang, sedangkan Pak Lukman di Lamongan,” ujar Fauzan Fuadi, Ketua Tim Pemenangan pasangan Luluk-Lukman, pada Selasa (26/11/2024).

Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, memilih untuk mencoblos di Surabaya, tempat mereka tinggal saat ini. Khofifah akan memilih di Jemursari, sementara Emil akan memberikan suara di rumah dinasnya di Margorejo, Surabaya.

“Nyoblos di sekitar tempat tinggal beliau di Surabaya,” jelas Boedi Prijo Soeprajitno, Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil.

Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), juga memilih lokasi berbeda. Risma, mantan Wali Kota Surabaya, akan mencoblos di dekat rumahnya di Wiyung, Surabaya. Sedangkan Gus Hans akan memberikan suaranya di Desa Peterongan, Jombang, pada pukul 10.00 WIB.

Pilkada tahun ini menarik perhatian karena melibatkan tiga tokoh perempuan kuat yang bersaing untuk memimpin Jawa Timur. Dengan dukungan yang tersebar di berbagai wilayah, setiap pasangan optimis meraih hasil terbaik.

“Semua paslon memiliki basis yang solid. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat Jawa Timur,” tambah Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. (**)

sumber: Dari Berbagai Sumber

Editor: Ali Wafa

Nyoblos di TPS 8 Sumberejo, Calon Wali Kota Batu Nurrochman Dapat Kejutan dari Tetangga

Choirul Anwar — Wed, 27 Nov 2024 10:32:57 +0700

KOTA BATU, SJP - Calon Wali Kota Batu, Nurrochman mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Sumberejo, Rabu (27/11/2024). Dia datang ke TPS diiringi puluhan warga setempat. Dia pun berterima kasih atas dukungan dan kejutan dari tetangga sekitar.

"Alhamdulillah, tadi dapat surprise dari tetangga. Kami nyoblos bareng-bareng dengan iringan ramai-ramai. Saya tidak tahu sebelumnya. Tapi Alhamdulillah mereka memberikan dukungan dan doa. Ini menjadi spirit bagi saya," ungkapnya, Rabu (27/11/2024).

Nurrochman menyampaikan, bahwa selama masa kampanye hingga memasuki masa tenang, dia telah menjalani seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan santai dan penuh kebahagiaan.

"Kami tetap santai, riang gembira, dan menikmati setiap proses yang ada. Alhamdulillah, tidak menemukan kendala. Berkat rahmat Allah, semuanya berjalan nyaman dan lancar," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurrochman menyampaikan harapannya agar Pilkada Kota Batu membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dia juga mengapresiasi lembaga survei yang telah menunjukkan hasil positif atas pencapaiannya selama proses pilkada.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu itu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena dengan tingginya dukungan warga Kota Batu, dia termotivasi untuk memberikan yang terbaik bila mendapatkan mandat sebagai wali kota Batu.

"Terima kasih kepada lembaga survei yang profesional dan kredibel dalam menjalankan riset di lapangan. Hasil yang menempatkan kami di posisi teratas, tentu menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Batu," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Biden Umumkan Gencatan Senjata Permanen, Konflik Israel&Lebanon Akhirnya Berakhir

M. Farhan — Wed, 27 Nov 2024 10:01:49 +0700

Suarajatimpost.com - Konflik Israel-Hizbullah di Lebanon akhirnya menemui titik terang. Pada Selasa (26/11/2024), kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan melalui kesepakatan gencatan senjata permanen yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Kesepakatan ini difasilitasi oleh AS dan Prancis.

Dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih, Biden mengumumkan bahwa pertempuran di perbatasan Israel-Lebanon akan berakhir mulai pukul 04.00 waktu setempat, dikutip dari CNBC internasional, Rabu (27/11/2024). pada hari Rabu (27/11/2024).

“Berdasarkan kesepakatan yang dicapai hari ini, pertempuran di perbatasan Israel-Lebanon akan berakhir mulai pukul 04.00 waktu setempat besok,” ujar Biden. Ia menegaskan bahwa Hizbullah dan organisasi teroris lainnya tidak akan diperbolehkan untuk mengancam keamanan Israel lagi.

Biden juga mengungkapkan bahwa selama 60 hari mendatang, tentara Lebanon dan pasukan keamanan akan mengambil alih kendali wilayah mereka, sementara Israel akan menarik pasukannya secara bertahap. Selain itu, Biden mengajak warga sipil di kedua belah pihak untuk kembali ke rumah mereka dengan aman dan memulai kembali kehidupan mereka.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyambut baik gencatan senjata ini. Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia mengatakan bahwa gencatan senjata ini akan memungkinkan Israel untuk fokus menghadapi ancaman dari Iran, serta menyelesaikan eliminasi Hamas dan memastikan kembalinya sandera.

Konflik antara Israel dan Hizbullah meningkat sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza sebagai tanggapan atas serangan teroris Hamas. Hizbullah menyatakan bahwa serangan mereka merupakan bentuk solidaritas dengan Palestina, sementara Israel mempertahankan haknya untuk membela diri. Ketegangan lintas perbatasan semakin meningkat pada musim panas 2024, setelah serangan udara Israel menewaskan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, yang diikuti oleh invasi darat.

Pada Selasa, meski upaya diplomasi terus berlangsung, pertempuran masih berlangsung. Juru bicara militer Israel mengumumkan serangan besar-besaran terhadap target Hizbullah di Beirut, sementara Hizbullah meluncurkan serangan rudal ke wilayah utara Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Israel akan terus bertindak melawan ancaman dari Hizbullah dan menyatakan bahwa setiap rumah di Lebanon selatan yang digunakan sebagai markas teroris akan dihancurkan.

Kesepakatan gencatan senjata ini disambut positif oleh komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, yang telah lama mendesak penghentian konflik untuk mencegah krisis kemanusiaan yang semakin buruk di kawasan tersebut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menegaskan bahwa gencatan senjata ini harus segera diterapkan untuk menghindari kehancuran lebih lanjut di Lebanon. (**)

sumber: investor.id

Editor: Ali Wafa

Sarapan Sebelum Nyoblos di Pilkada 2024 Kenapa Penting? Kunci Fokus dan Energi Maksimal agar Tidak Salah Pilih

M. Farhan — Wed, 27 Nov 2024 05:05:22 +0700

Suarajatimpost.com - Saat kamu bersiap pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara di Pilkada 2024, jangan lupakan sarapan! Sarapan pagi bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga membawa berbagai manfaat yang bisa mendukung aktivitasmu seharian, termasuk saat mencoblos. Yuk, simak beberapa alasan kenapa sarapan sebelum nyoblos sangat penting!

Mencegah Nafsu Jajan yang Berlebihan
Di sekitar TPS, seringkali ada pedagang yang menjual berbagai makanan enak seperti siomay, bakso, atau cilok. Tanpa sarapan, perut yang kosong bisa membuatmu tergoda untuk membeli makanan-makanan tersebut, meskipun tidak benar-benar lapar. Dengan sarapan yang tinggi protein, seperti telur, kamu bisa merasa kenyang lebih lama dan terhindar dari nafsu makan berlebih.
Bantu Fokus Saat Mencoblos
Sarapan sangat penting untuk menjaga fokus, terutama saat menunggu giliran mencoblos di TPS. Tanpa sarapan, rasa lapar bisa membuat kamu kurang konsentrasi, yang bisa berisiko membuatmu keliru memilih pasangan calon.
Mencegah Kelelahan di TPS
Lemah dan lemas saat menunggu di TPS? Itu bisa terjadi jika kamu melewatkan sarapan. Pakar gizi Karishma Chawla menjelaskan bahwa mengabaikan sarapan bisa menurunkan metabolisme tubuh, membuatmu merasa lesu, dan mengganggu konsentrasi. Dengan sarapan, kamu memberi tubuh energi yang cukup untuk bertahan hingga makan siang tanpa merasa lelah.

Jadi, sebelum pergi ke TPS, pastikan kamu sarapan dengan menu yang bergizi dan seimbang. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memastikan kamu bisa mengikuti proses Pilkada dengan penuh energi dan fokus! (**)

sumber: health.detik.com
Editor : Rizqi Ardian

Dugaan Politik Uang, Bawaslu Kota Batu Bergerak Cepat

Choirul Anwar — Tue, 26 Nov 2024 19:31:52 +0700

KOTA BATU, SJP - Menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024 diwarnai dengan temuan mengejutkan dugaan praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu menerima laporan masyarakat terkait praktik ini, yang langsung ditindaklanjuti dengan cepat.

Pada Senin (25/11/2024) malam, Bawaslu bersama pihak kepolisian mengamankan seorang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti, seperti uang pecahan ratusan ribu rupiah dan stiker bergambar salah satu pasangan calon (Paslon). Penangkapan tersebut dilakukan di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono, menyatakan bahwa pihaknya langsung bergerak untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi terhadap laporan tersebut.

“Saat ini kami telah melakukan kajian awal, pengumpulan alat bukti, dan klarifikasi. Setelah itu, kami akan membahas lebih dalam lagi untuk menentukan langkah selanjutnya,” ungkapnya pada Selasa (26/11/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku berinisial DL diduga merupakan bagian dari tim sukses salah satu paslon Pilkada Kota Batu. DL saat ini telah dibawa oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Ketua Bawaslu Kota Batu, Supriyanto, membenarkan adanya penangkapan terkait dugaan praktik politik uang tersebut. Pihaknya segera mengadakan rapat koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk menentukan apakah perbuatan DL memenuhi unsur pelanggaran politik uang.

“Rapat ini bertujuan untuk memutuskan apakah tindakan terduga pelaku dapat dikenakan status tersangka atau tidak. Jika dinyatakan sebagai tersangka, maka kami akan melanjutkan proses hukum, termasuk memanggil saksi-saksi,” tegas Supriyanto.

Bawaslu Kota Batu juga menyerukan kepada masyarakat untuk terus melaporkan dugaan pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung. Hal ini dilakukan demi menciptakan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.

“Kami berkomitmen agar Pilkada di Kota Batu berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan, tanpa tercemar oleh praktik politik uang. Temuan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Batu," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Kota Batu Pastikan Sirekap Berjalan Saat Pilkada

Choirul Anwar — Tue, 26 Nov 2024 19:15:39 +0700

KOTA BATU, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu memastikan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) akan berfungsi optimal selama pelaksanaan Pilkada 2024.

Komisioner KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Marlina pada Selasa (26/11/2024) menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara, peserta, dan masyarakat pemilih.

“Fokus utama kami adalah memastikan semua pihak memahami proses pemungutan dan perhitungan suara, termasuk penggunaan Sirekap. Bahkan Sirekap telah melalui uji beban sebanyak tiga kali tanpa kendala signifikan," urainya.

Satu-satunya masalah yang ditemukan adalah kesalahan teknis saat petugas TPS memfoto hasil C plano, terutama jika marker di empat sudut dokumen tidak sesuai. Meski begitu, kesalahan ini bukan berasal dari aplikasi Sirekap itu sendiri.

Selain itu pihaknya juga telah membekali KPPS untuk memahami teknis penggunaan Sirekap, termasuk cara memfoto yang benar. Karena dengan adanya pelatihan tersebut ia yakin proses berjalan lancar

Untuk mengantisipasi kendala seperti gangguan sinyal atau internet down, Sirekap kini hadir dalam dua mode, yaitu online dan offline.

Marlina menjelaskan bahwa dalam mode offline, petugas dapat memfoto hasil perhitungan suara yang langsung tersimpan di perangkat. Hasil tersebut kemudian bisa ditransfer ke perangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan Bluetooth untuk mengeluarkan C hasil salinan.

“Ketika internet normal, PPK akan mengunggah hasil tersebut ke Sirekap online. Dengan adanya metode ini, tidak ada alasan bagi KPPS untuk tidak menggunakan Sirekap,” tegas Marlina

Selain itu, ia menambahkan bahwa Sirekap telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada). Integrasi ini memastikan seluruh data mulai dari paslon hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan masing-masing daerah.

“DPT kami sudah terkunci di Sirekap. Jika ada data lebih, berarti ada kesalahan yang harus segera diperbaiki. KPU Kota Batu optimistis dengan penggunaan Sirekap versi terbaru yang lebih canggih ini, proses rekapitulasi hasil Pilkada akan lebih cepat, akurat, dan transparan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Logistik KPU Kota Batu Mulai Didistribusikan Hari Ini

Choirul Anwar — Tue, 26 Nov 2024 19:01:15 +0700

KOTA BATU, SJP – Distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 di Kota Batu resmi dimulai hari ini Selasa (26/11/2024). Pengiriman dikawal ketat oleh pihak TNI dan Polri guna memastikan kelancaran dan keamanan hingga tiba di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menegaskan, hal tersebut merupakan kesiapan penuh logistik Pilkada dimana saat ini kebutuha untuk seluruh TPS di Kota Batu telah terpenuhi 100 persen.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Batu dan logistik mulai didistribusikan nanti malam sampai Kamis pagi. Semua kebutuhan logistik, seperti kotak suara, bilik suara, hingga tinta, sudah lengkap dan siap digunakan. Kami berharap proses Pilkada di Kota Batu berjalan aman, lancar, dan tertib,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto menyebut logistik yang akan didistribusikan mencakup 604 kotak suara dan 1.208 bilik suara yang disiapkan untuk 302 TPS di seluruh Kota Batu.

Selain itu, 166.942 surat suara, ditambah cadangan 2,5 persen, juga telah disiapkan. Perlengkapan tambahan seperti kabel tis dan tinta juga telah tersedia sesuai kebutuhan.

“Proses distribusi dimulai tengah malam hingga dini hari agar akses ke TPS lebih mudah dijangkau tanpa hambatan. Karena sengan logistik yang telah siap dan kondisi Pilkada yang terpantau kondusif, kami optimis pemilu serentak di Kota Batu akan berlangsung sukses. Hal ini tak lepas dari sinergi antara KPU, TNI, Polri, relawan pasangan calon, dan berbagai elemen lainnya," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim Hukum Cabup Kediri Deny & Mudawamah Laporkan Dugaan Money Politic

Novira Kharisma — Tue, 26 Nov 2024 18:01:18 +0700

KEDIRI, SJP - Tim hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kediri nomor urut 1, Deny Widyanarko - Mudawamah, melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon nomor urut 2, Hanindhito Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa.

Tim hukum pasangan calon nomor urut 1 mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, Selasa (26/11/2024) dengan melampirkan sejumlah barang bukti sebagai dasar pelaporan.

"Kami melaporkan dugaan pelanggaran proses Pilkada Kabupaten Kediri. Kami melaporkan Paslon nomor urut 2 Mas Dhito dan Mbak Dewi tentang pembagian beras gratis secara masif yang dibungkus dalam satu acara pasar murah," kata Danan Prabandaru, perwakilan tim hukum di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri, Selasa siang.

Menurutnya, kegiatan bagi-bagi beras gratis kepada warga tersebut disertai dengan pencantuman identitas diri pencalonan (stiker) di momen pemilihan kepala daerah. Mekanismenya, warga telah diberikan kupon senilai Rp 20 ribu yang kemudian ditukarkan dengan beras 3 kilogram.

"Namun setelah kami konfirmasi kepada penerima beras ini, faktanya beras tersebut tidaklah dibeli senilai 20 ribu sesuai dengan kupon yang diterima oleh warga, melainkan dibagikan secara gratis," lanjut Danan.

Danan sendiri menyesalkan sikap Bawaslu Kabupaten Kediri yang dinilainya pasif. Seperti ketika ada pembagian beras gratis, pihaknya telah melapor melalui telepon maupun WhatsApp, namun tidak ada tindakan langsung dari Bawaslu.

"Padahal saya sudah telepon, WA ketua Bawaslu secara langsung. Kita berharap sebelum pembagian beras gratis ini dilakukan, sudah ada tindakan dari Bawaslu.Tapi tampaknya, ketika pembagian beras ini terjadi, tidak ada pihak Bawaslu maupun Panwascam yang ada di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kediri, Abdul Rozaq mengonfirmasi telah menerima laporan dari tim hukum Paslon bupati nomor urut 1 dan akan memproses laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Hari ini kami menerima laporan terkait dugaan adannya money politic di kegiatan kampanye pasar murah. Laporan sudah kami terima berikut barang bukti yang disertakan," kata Abdul Rozaq.

Disebutkannya, barang bukti yang dimaksud berupa print out kupon basar murah, salinan pemberitahuan kegiatan kampanye, dan satu keping CD berisi sekitar 10 video statement tentang kegiatan pasar murah tersebut.

Menurut Abdul Rozak, pihaknya akan melakukan pengkajian terkait syarat formil dan materil selama dua hari mendatang. Jika kemudian syarat tersebut terpenuhi, Bawaslu Kabupaten Kediri akan menentukan apakah laporan tersebut bisa diregistrasi atau tidak.

“Nanti baru kita akan tentukan apakah laporan ini diregister atau tidak atau ada kekurangan terkait perihal yang disampaikan, nanti kita akan beritahukan kepada pihak pelapor,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Relawan Putri Pendiri NU Gelar Khatmil Qur'an di 1.942 Majelis, Doakan Pilkada Damai

Achmad Fredi — Tue, 26 Nov 2024 17:30:57 +0700

JOMBANG, SJP - Relawan putri pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Hasbullah, Hj Mundjidah Wahab menggelar acara khatmil qur'an dan doa bersama untuk kedamaian dan kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024.

Sebanyak 1.942 majelis khatmil qur'an di tiap desa dan beberapa dusun diadakan secara serentak sejak masa hari tenang Pilkada.

"Kegiatannya sudah sejak kemarin sewaktu masa tenang dimulai, ya sejak tanggal 25 November kemarin sampai nanti setelah pemungutan suara," kata Mundjidah Wahab dalam pesan kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

Mundjidah mengaku kegiatan ini dilakukan untuk kebaikan Jombang secara khusus dan untuk Jawa Timur lebih umum. Pada tanggal 27 November nanti merupakan pemungutan suara pilkada serentak tanpa ada halangan apapun.

"Ya harapannya semoga Pilkada lancar, berjalan dengan damai serta kondusif, dan apa yang menjadi harapan dari relawan bisa diridhoi Allah SWT," ungkapnya.

Lebih lanjut putri pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Wahab Hasbullah ini menjelaskan, khatmil qur'an ini dilakukan secara serentak dan menyebar di seluruh dusun yang ada di Jombang.

Perlu diketahui, Pilkada Jombang diikuti dua pasangan, yakni pasangan nomor urut 1 Mundjidah Wahab - Sumrambah, serta pasangan nomor urut 02 Warsubi - Salmanudin.

Adapun Pilkada Jatim, diikuti Paslon nomor urut 1 Luluk Hamidah - Lukman, pasangan nomor urut 02 Khofifah Indar parawansa - Emil Dardak, serta pasangan nomor urut 03 Tri Rismaharini - Zahrul Azhar Asumta. (*)

Survei Pilgub Jatim Menjelang Hari Pemilihan 27 November Ini

M. Farhan — Tue, 26 Nov 2024 14:02:35 +0700

JAWA TIMUR, SJP - Pencoblosan Pilgub Jatim 2024 semakin dekat, dan hasil survei terbaru semakin menunjukkan gambaran persaingan ketat antara tiga pasangan calon (paslon) yang berlomba memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Di tengah masa kampanye yang semakin memanas, hasil survei dari lima lembaga menunjukkan bahwa Paslon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak tetap memimpin elektabilitas, diikuti oleh Paslon Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN).

Berikut rangkuman hasil survei terbaru menjelang pemilihan pada 27 November 2024:

1. Poltracking: Khofifah-Emil Terus Melesat
Menurut survei dari Poltracking yang dilakukan pada 13-19 November 2024, elektabilitas pasangan Khofifah-Emil terus mengalami tren positif. Hasil survei menunjukkan bahwa mereka memperoleh 68,4% dukungan, jauh meninggalkan Tri Rismaharini-Gus Hans yang mendapatkan 24,2% dan Luluk-Lukmanul dengan 3,8%. Terdapat 3,6% responden yang masih belum menentukan pilihan.

Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda AR, memprediksi bahwa Khofifah-Emil akan memenangkan Pilgub Jatim 2024 dengan kisaran perolehan suara antara 66,2% hingga 70,6%, jika tidak ada perubahan signifikan dalam dinamika politik menjelang hari pemilihan. Margin of error survei ini adalah 2,2%, dengan tingkat kepercayaan 95%.

2. Litbang Kompas: Khofifah-Emil Jauh Unggul
Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 2-7 November 2024 menunjukkan hasil serupa. Dengan 52,5% dukungan, Khofifah-Emil unggul jauh dari Paslon Tri Rismaharini-Gus Hans yang hanya meraih 20,9%, sementara Luluk-Lukmanul memperoleh 3,8%. Litbang Kompas menggunakan metode wawancara tatap muka dengan 800 responden dan margin of error sebesar 3,46%.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyebutkan bahwa ketokohan menjadi faktor penting dalam menentukan elektabilitas paslon. Khofifah-Emil, yang sudah dikenal luas sebagai petahana, memiliki keunggulan dibandingkan dengan Luluk yang relatif kurang dikenal publik.

3. Polbrain: Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans Berebut Pemilih
Survei Polbrain yang dilakukan pada 18-23 Oktober 2024 menunjukkan bahwa Khofifah-Emil memperoleh 49,3% dukungan, sementara Paslon Risma-Gus Hans berada di angka 35,2%. Luluk-Lukmanul tercatat memperoleh 5,3%, dan 10,2% responden masih belum menentukan pilihan.

Direktur Polbrain, Airlangga Pribadi Kusman, menilai bahwa meskipun Khofifah-Emil unggul, Pilgub Jatim masih akan berlangsung dinamis hingga hari pencoblosan. Ia menekankan bahwa faktor undecided voters dan pemilih yang masih bisa berubah pilihan menjadi kunci dalam menentukan hasil akhir.

4. LSI Denny JA: Khofifah-Emil Tak Terkejar
Hasil survei LSI Denny JA yang dilaksanakan pada 27 Oktober-3 November 2024 memperlihatkan dominasi Khofifah-Emil dengan 67% elektabilitas. Paslon Risma-Gus Hans hanya meraih 19,1%, sementara Luluk-Lukmanul memperoleh 2,1%. LSI Denny JA menggunakan metodologi wawancara tatap muka dengan 1.000 responden dan margin of error 3,1%.

5. Katadata Insight Center: Khofifah-Emil Konsisten Unggul
Survei terakhir yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) pada 18-19 Oktober 2024 menunjukkan angka yang serupa, dengan Khofifah-Emil memperoleh 55,5%, sementara Risma-Gus Hans berada di angka 33,4%. Luluk-Lukmanul tercatat hanya memperoleh 6%. Survei ini dilakukan dengan metode online dan margin of error sebesar 4%.

Kesimpulan
Secara keseluruhan, Khofifah-Emil masih memimpin dalam hampir seluruh survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Meskipun demikian, dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, persaingan antara Khofifah-Emil, Risma-Gus Hans, dan Luluk-Lukmanul diprediksi akan terus berlangsung sengit. Keputusan pemilih yang masih bisa berubah dan partisipasi pemilih yang tinggi akan menjadi faktor penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang Pilgub Jatim 2024. (**)

sumber: Dari Berbagai Sumber

Editor: Ali Wafa

Usai Insiden Ketapang, Polda Jatim Turunkan Tim Khusus Amankan Pilkada Sampang 2024

M. Farhan — Tue, 26 Nov 2024 12:02:13 +0700

SAMPANG, SJP - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengerahkan tim khusus untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang 2024, setelah insiden di Ketapang yang menewaskan seorang pendukung calon bupati akibat serangan sekelompok orang bersenjata tajam.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sampang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hendro Sukmono, mengatakan tim khusus dari Polda Jatim telah tiba di Sampang dan bergabung dengan pasukan lainnya.

“Saat ini tim khusus Polda Jatim telah tiba di Sampang dan telah bergabung dengan personel lainnya,” kata AKBP Hendro Sukmono Kapolres Sampang dilansir dari Antara. Selasa (26/11/2024).

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya insiden serupa. Pasalnya, Sampang dikenal sebagai salah satu kabupaten yang rawan di Jawa Timur.

Tim pengamanan Pilkada Sampang 2024 tersebut terdiri dari lima satuan setingkat kompi (SSK), dengan rincian dua SSK dari Brigade Mobil (Brimob), dua SSK dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dan satu SSK dari marinir.

AKBP Hendro juga menjelaskan bahwa terdapat 1.344 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan di 14 kecamatan. Dari jumlah TPS tersebut, 939 TPS dinilai kurang rawan, 349 TPS kategori rawan, dan 56 TPS lainnya tergolong sangat rawan.

“Personel khusus Polda Jatim ini saat pencoblosan kita kerahkan ke TPS rawan ini,” ujar AKBP Hendro. (**)

sumber: suarasurabaya.net

Ribuan Surat Suara Pilkada Kabupaten Malang Dimusnahkan

Ashril Hafid — Tue, 26 Nov 2024 11:30:14 +0700

MALANG, SJP — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang melakukan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di gudang Bulog, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Selasa (26/11/2024).

Pemusnahan itu merupakan amanat Bab III Huruf H PKPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemusnahan dilakukan sebab adanya kerusakan pada surat suara. Seperti salah cetak, sobek dan surat suara yang gambar serta tulisannya kurang terang.

"Rusaknya seperti yang kita lihat tadi, karena memang ada sobek. Kemudian ada yang kotor. Itu termasuk kategori surat-surat yang rusak. Sehingga harus dimusnahkan," ucap Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Malang, Askari, Selasa (26/11/2024).

Namun dia memastikan tidak ada surat suara yang tercoblos. Surat suara yang mengalami kerusakan untuk pemilihan gubernur Jawa Timur sebanyak 716 lembar. Kemudian surat suara untuk pemilihan bupati Malang berjumlah 1.020 lembar.

Askari menuturkan, persiapan pelaksanaan pemungutan suara sudah mencapai 99 persen. Seluruh logistik pilkada sudah didistribusikan ke masing-masing kecamatan.

"Untuk logistik sudah diantar semua. Kesiapan 99 persen. Sisanya hari H besok mungkin ya. Kalau yang dekat TPS seperti yang sudah kami distribusikan ya sesuai dengan kebutuhan sejumlah 2.060.576 DPT. Kemudian ditambah 2 persen. Alhamdulillah semuanya sudah clear," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Persaingan Ketat 3 Srikandi di Pilkada Jatim 2024, Ini Profil Lengkapnya

M. Farhan — Tue, 26 Nov 2024 11:04:55 +0700

JAWA TIMUR, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) untuk Pilkada Jatim 2024. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Pilkada Jatim 2024 akan semakin menarik dengan persaingan sengit antara para kandidat, termasuk para perempuan kuat yang bersaing untuk mengisi kursi Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

KPU Jatim telah menetapkan nomor urut pasangan calon (paslon) cagub-cawagub, yaitu: Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim pada nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada nomor urut 2, dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans pada nomor urut 3. Berikut adalah profil lengkap calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur:

Luluk Nur Hamidah
Luluk Nur Hamidah adalah politisi PKB yang diusung sebagai cagub Jatim. Lahir di Jombang pada 25 Juni 1971, Luluk aktif di politik meski baru pertama kali maju dalam Pilkada. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI dan terlibat dalam berbagai organisasi seperti PP RMI-PBNU dan KNPI. Luluk memiliki latar belakang pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Malang, serta S2 di Universitas Indonesia dan Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.
Lukmanul Khakim
Lukmanul Khakim, politisi muda asal Lamongan yang lahir pada 8 Januari 1983, adalah wakil dari Luluk dalam Pilkada Jatim. Sebagai anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019, Lukmanul juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB dan Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian PKB. Lukmanul menyelesaikan S2 di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan aktif dalam berbagai posisi di NU.
Khofifah Indar Parawansa
Khofifah, yang lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965, adalah sosok yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia politik Indonesia. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, dan Gubernur Jawa Timur. Kali ini, Khofifah kembali maju di Pilkada 2024 dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 15 partai politik. Ia menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga dan telah berkarier di DPR sejak 1990-an.
Emil Elestianto Dardak
Emil Dardak, yang lahir di Jakarta pada 20 Mei 1984, saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah. Emil memiliki pengalaman pemerintahan yang cukup luas, termasuk menjadi Bupati Trenggalek (2016-2019). Sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil juga dikenal sebagai cucu dari H. Mochamad Dardak, seorang kyai NU. Emil meraih gelar Ph.D. pada usia 22 tahun dari Jepang dan memiliki berbagai pengalaman di bidang pemerintahan dan pembangunan infrastruktur.
Tri Rismaharini
Tri Rismaharini, yang lahir di Kediri pada 20 November 1961, dikenal sebagai Wali Kota Surabaya pertama yang memiliki pengaruh besar. Sebelum maju di Pilkada 2024, Risma menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju. Politisi PDI Perjuangan ini juga pernah memimpin Surabaya sebagai wali kota selama dua periode dan aktif dalam organisasi internasional. Selain itu, ia menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans)
Gus Hans, yang lahir di Jombang pada 23 Maret 1976, adalah calon wakil gubernur yang diusung PDIP mendampingi Tri Rismaharini. Gus Hans memiliki latar belakang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum dan aktif di organisasi santri. Ia sebelumnya merupakan juru bicara tim kampanye Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 dan kini bersaing dengan mereka sebagai rival dalam Pilkada 2024. Gus Hans juga memiliki pendidikan di bidang Hubungan Internasional dan Kedokteran. (**)

sumber: Dari Berbagai Sumber

Editor: Ali Wafa

Silaturahmi Cucu Soekarno, Didi Mahardhika Bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan

M. Farhan — Mon, 25 Nov 2024 23:10:51 +0700

Suarajatimpost.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Muhammad Mahardhika Putra, yang juga merupakan cucu Presiden Soekarno, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore (25/11/24).

Didi Mahardhika, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut semata-mata untuk silaturahmi. "Mau silaturahim saja. Sudah lama enggak ketemu," ungkap Didi kepada wartawan.

Didi tiba di Istana sekitar pukul 16.50 WIB dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mengenakan pakaian serba hitam. Momen ini cukup menarik perhatian karena Didi adalah cucu dari Presiden Soekarno dan memiliki latar belakang politik yang dekat dengan sejumlah partai.

Meski ibunya merupakan figur penting di Partai Pelopor, Didi tetap menunjukkan kesetiaan kepada Gerindra dan Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari generasi muda Gerindra, Didi Mahardhika berperan penting dalam mendukung kebijakan partai, sekaligus mempertegas keterlibatan keluarga besar Soekarno dalam dunia politik Indonesia.

Dengan statusnya sebagai kader Gerindra, pertemuan Didi Mahardhika dengan Presiden Prabowo Subianto pun bukanlah hal yang mengejutkan. (**)

sumber: beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

Dugaan Politik Uang, Bawaslu Kota Probolinggo Periksa 6 Orang

Rahmad Soleh — Mon, 25 Nov 2024 22:15:39 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Dugaan adanya politik uang menjelang Pilwali di Kota Probolinggo, membuat Bawaslu setempat langsung melakukan tindakan. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga.

Pihaknya sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan permintaan klarifikasi terkait kasus ini dan belum dapat memberikan kesimpulan.

Bahkan, sudah melakukan pemeriksaan pada pihak-pihak yang diduga melakukan politik uang. Termasuk pelapor dan juga saksi, sehingga total ada 6 orang diperiksa.

"Ada sebanyak 30 amplop yang berisi uang Rp 100 ribu beserta stiker paslon nomor urut 3 telah diamankan sebagai barang bukti," ujarnya pada awak media di Mapolres Probolinggo Kota Jl Dr. M. Saleh, Senin (25/11/2024).

Selain itu, juga ada 4 buah handphone, stiker dan kaos yang disita sebagai barang bukti. Barang bukti tersebut, oleh Bawaslu sementara diamankan untuk menentukan hasil penyelidikan.

Sedangkan identitas dan kronologi kedua pemuda tersebut juga masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat diumumkan.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga meminta semua pihak untuk sama-sama menjaga kondusifitas. Khususnya di hari tenang jelang pencoblosan.

Dugaan kejadian ini terjadi pada malam Minggu (24/11/2024) ketika dua warga tertangkap sedang melakukan aksi bagi-bagi uang.

Kedua pria tersebut dicegat saat sedang membagikan amplop dan stiker kepada seorang wanita dan rekaman video dari kejadian tersebut kemudian menyebar.

Dua pria ini terlihat mengenakan baju paslon 04 calon wali kota dan wakil wali kota Habib Hadi Zainal Abidin - Zainal Arifin, namun mereka justru membagikan amplop dan stiker paslon 03 calon wali kota dan wakil wali kota Dokter Aminuddin - Ina Buchori.

Kedua pria tersebut kemudian dibawa ke Sekretariat Panwascam Wonoasih di Kantor Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo untuk dimintai keterangan hingga kemudian ditangani oleh Bawaslu Kota Probolinggo. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Cara Mudah Cek DPT Pilkada 2024 secara Online

M. Farhan — Mon, 25 Nov 2024 17:02:42 +0700

Suarajatimpost.com - Jelang Pilkada 2024, masyarakat kini dapat mengecek apakah nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, dan kini pemilih bisa memastikan apakah mereka sudah terdaftar.

Penting bagi calon pemilih untuk melindungi hak pilihnya dengan mengecek DPT, karena ada beberapa orang yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Untuk itu, KPU mengimbau masyarakat untuk memeriksa status pemilihnya melalui situs resmi yang disediakan.

Cara Cek DPT Online:

Kunjungi Situs KPU
Akses laman resmi KPU di cekdptonline.kpu.go.id atau langsung ke infopemilu.kpu.go.id.
Pilih Opsi ‘Cek DPT Online’
Pilih menu "Cek DPT Online" pada halaman yang muncul.
Masukkan Data Diri
Anda bisa memasukkan data seperti:

- Kabupaten/Kota sesuai KTP
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit
- Atau bisa juga memilih untuk memasukkan nama lengkap dan tanggal lahir.

Periksa Keakuratan Data
Pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan klik tombol “Pencarian”.
Hasil Pencarian
Jika Anda sudah terdaftar, nama dan tempat pemungutan suara (TPS) akan muncul. Jika tidak terdaftar, akan muncul peringatan yang mengatakan, "Data yang Anda masukkan keliru/belum terdaftar!"

Jika nama Anda belum terdaftar, segera hubungi kantor KPU setempat untuk memastikan dan meminta agar nama Anda dicantumkan dalam DPT jika memenuhi syarat sebagai pemilih.

Dengan memeriksa status DPT secara online, diharapkan masyarakat dapat memastikan hak pilih mereka di Pemilu 2024 terlindungi. (**)

sumber: kabar24.bisnis.com

Editor: Ali Wafa

Jelang Pilkada Mojokerto, Pengamat: Money Politic Embrio Perilaku Pemimpin Korup

Syaiful Aries — Mon, 25 Nov 2024 15:30:19 +0700

MOJOKERTO, SJP - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Namun, isu politik uang terus menjadi momok yang membayang-bayangi catatan demokrasi Kota Majapahit itu.

Money politic telah lama menjadi isu krusial dalam setiap momentum pesta demokrasi di Indonesia. Termasuk pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto yang akan berlangsung serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Ikhsan Rosidi mengungkapkan, praktik kotor itu bukan hanya mencederai prinsip-prinsip dan nilai demokrasi, tapi juga gerbang awal menuju rusaknya tata kelola pemerintahan. Money politic juga disebut sebagai embrio dari perilaku korupsi.

“Bukan hanya merusak nilai demokrasi, tapi juga sebagai pintu masuk rusaknya praktik tata kelola pemerintahan, serta embrio tumbuhnya perilaku korup pada jajaran pemimpin yang terpilih nantinya,” ucapnya kepada suarajatimpost.com, Senin (25/11/2024).

Ikhsan menyebut, politik uang merupakan pembodohan yang dilakukan para elite politik terhadap masyarakat. Jika hal itu terus dilakukan, maka akan membentuk karakter pemilih yang pragmatis dan oportunis. Yakni mengambil keuntungan tanpa melihat aspek praktik demokrasi sesuai amanat undang-undang.

“Politik uang adalah pembodohan sistemik yang dilakukan oleh elite politik terhadap masyarakat. Jika terus menerus dilakukan pada setiap edisi pemilu atau pilkada, akan mengakibatkan masyarakat makin pragmatis dan oportunis,” ungkapnya.

Dijelaskan Ikhsan, larangan politik uang secara eksplisit telah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Klausul itu tertuang dalam Pasal 187 Ayat 1 dan Ayat 2.

Dalam Pasal 73 Ayat 4 disebutkan, bahwa siapa saja yang melakukan praktik politik uang bisa dipidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar.

Ikhsan menegaskan, masyarakat harus tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan asas pemilihan umum (pemilu). Masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin. Yakni dengan memilih calon pemimpin secara objektif. Bukan karena uang ataupun barang.

“Pemimpin korup lahir dari praktik money politic. Masyarakat jangan mau dibodohi,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Masuki Masa Tenang, Ini Aturan Kampanye Pilkada 2024 dan Tahapan Pemilu

M. Farhan — Mon, 25 Nov 2024 14:00:23 +0700

Suarajatimpost.com - Tahapan Pemilu 2024 kini memasuki masa tenang, yaitu periode di mana segala bentuk kegiatan kampanye dilarang. Masa tenang berlangsung dari Minggu, 24 November hingga Selasa, 26 November 2024, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Selama masa tenang, peserta Pilkada dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Menurut Peraturan KPU, berikut ini adalah sejumlah aturan selama masa tenang Pilkada 2024 berlangsung:

Pada masa tenang, peserta Pilkada dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun
Selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pilkada, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

Sementara itu untuk penertiban alat peraga kampanye diatur dalam pasal 28 ayat (5) dan (6) peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2024 yang berisi:

ayat (5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
ayat (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
1. Pasangan Calon;
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. pemerintah daerah.

Berikut adalah tahapan Pemilu 2024 yang lebih rinci:

Periode Kampanye: 25 September - 23 November 2024
Masa Tenang: 24 - 26 November 2024
Pemungutan Suara: 27 November 2024
Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: 27 November - 16 Desember 2024
Penetapan Calon Terpilih: Paling lambat 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menginformasikan keputusan registrasi perkara kepada KPU
Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa: Paling lambat 5 hari setelah salinan putusan dari MK diterima oleh KPU
Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih: Paling lambat 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih (**)

sumber: Dari Berbagai Sumber

Editor: Ali Wafa

Dosen UB Menganalisis Potensi Politik Uang di Masa Tenang, Timses Tingkat RT Perlu Diwaspadai

Dedik achmad — Mon, 25 Nov 2024 09:02:28 +0700

KOTA MALANG, SJP - Dosen Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari mengungkapkan hasil analisisnya tentang potensi praktik politik uang di masa tenang menjelang pemungutan suara.

Menurut dia, tim sukses (timses) masing-masing calon kepala daerah adalah pihak yang paling perlu diwaspadai. Karena timses adalah pihak yang kerap kali dimanfaatkan untuk berperan dalam praktik politik uang. Terutama timses di tingkat RT/RW.

Dalam uraian analisisnya, Wawan membeberkan modus praktik politik uang yang berpotensi muncul saat masa tenang. Biasanya pemberian langsung dalam jumlah kecil. Ini dilakukan untuk menghindari deteksi pelanggaran dan memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Praktik penyalurannya acap kali melalui jejaring informal. Seperti relawan, tokoh masyarakat, atau kepala desa (kades). Mereka cenderung digerakkan untuk mendistribusikan uang atau barang secara masif kepada calon pemilih.

"Biasanya timses tingkat RT/RW sering dimanfaatkan untuk memperluas distribusi. Bantuan berupa sembako atau kebutuhan sehari-hari disalurkan melalui tokoh lokal, atau acara komunitas," ungkap Wawan, Ahad (24/11/2024).

Analisis ini didasarkan pada 23 jurnal mengenai politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan laporan hasil survei berjudul "Peta Elektoral Pilkada Kota Malang dari Lembaga Survei Indonesia".

Dalam beberapa kasus, kandidat memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) pemerintah sebagai sarana untuk menyisipkan agenda politik. Kegiatan simbolis seperti doa bersama atau pemberian sumbangan amal, sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari maksud sebenarnya.

"Modus-modus ini menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah beradaptasi dengan sistem pengawasan pemilu," ucap Wawan.

Dia menuturkan, pola ini merefleksikan tingginya kebutuhan akan strategi pencegahan berbasis intelijen. Pola ini juga dapat mengidentifikasi jaringan distribusi dan memutus mata rantainya sebelum pelaksanaan.

Menurut Wawan, deteksi anomali dalam distribusi sumber daya atau komunikasi politik bisa menjadi pendekatan inovatif sebagai solusi penanggulangan praktik politik uang di masa tenang. Selain itu, transparansi dana kampanye harus diintegrasikan dengan audit ketat untuk menghindari penggunaan dana ilegal. (0)

Editor: Ali Wafa

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Tuban Beri Pesan Persatuan

Atmo — Mon, 25 Nov 2024 06:05:07 +0700

TUBAN, SJP - Anggota DPR RI, Eko Wahyudi menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, bertempat di Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Minggu (24/11/2024).

Empat pilar tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.

Agenda sosialisasi ini dihadiri kurang lebih 150 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta perwakilan masyarakat dari 20 kecamatan se-kabupaten Tuban. Di akhir acara, diisi dengan diskusi interaktif.

Dalam pemaparannya, Eko Wahyudi menjelaskan, sosialisasi ini sesuai amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2014, yang bertujuan mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa untuk mengamalkan empat pilar ini dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar ini pondasi utama yang harus difahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Dapil IX Tuban-Bojonegoro itu, empat pilar ini memegang peranan sentral dan menentukan. Seperti halnya bangunan, jika salah satu pilar rapuh, tentu bangunan akan mudah roboh.

"Oleh sebab itu, empat pilar ini harus benar-benar dijaga dan dipegang teguh, sehingga kita tidak mudah dipecah belah," tegasnya.

Indonesia merupakan negara besar dan majemuk yang kaya akan suku, budaya dan agama. Karenanya, kata Eko, dibutuhkan kesadaran segenap anak-anak bangsa untuk saling menghargai, sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

"Mari kita saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi demi keutuhan bangsa," serunya.

Tak lupa, politisi Golkar itu menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan, sehingga dirinya berhasil melenggang ke Senayan sebagai penyambung lidah guna mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat, khususnya Dapil Tuban-Bojonegoro.

"Kami berharap masyarakat memberikan waktu kepada kami untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan," tuturnya.

Selaku pemateri, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Pantura Jatim, Khusni Mubarok menambahkan, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta, disatukan dalam satu wadah, yaitu NKRI.

Atas dasar itu, MPR RI memprakarsai sosialiasi Empat Pilar ini sebagai landasan dasar untuk memperkuat semangat gotong royong serta menghormati keberagaman di tengah tantangan zaman, termasuk arus globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini.

"Empat pilar yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini final, dan tentunya penting untuk disosialisasikan dalam rangka meneguhkan nilai-nilai luhur berbangsa dan negara," ujarnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Memasuki Masa Tenang, APK di Kabupaten Malang Mulai Dibersihkan sejak Dini Hari

Ashril Hafid — Sun, 24 Nov 2024 14:30:29 +0700

MALANG, SJP – Dimulai sejak Sabtu (23/11/2024) dini hari, sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang sebelumnya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mulai dibersihkan.

APK yang terpasang di pertigaan Jalan Ir Soekarno atau akses Jalur Lintas Barat (Jalibar) Kepanjen menjadi sasaran awal pembersihan.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan, penertiban APK harus dilakukan ketika sudah memasuki masa tenang.

"Kami memulai pembersihan APK saat tepat memasuki masa tenang tanggal 24 November tengah malam," ucap Dika, Ahad (24/11/2024).

Dalam menertibkan PK, KPU Kabupaten Malang melibatkan sejumlah pihak. Salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pembersihan akan dirampungkan selama masa tenang di 33 kecamatan.

"Pembersihan APK selama masa tenang, KPU Kabupaten Malang bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polres Malang, Kodim 0818, dan Bawaslu. Semua terlibat dalam mengondisikan APK," tutupnya.

Untuk diketahui, ketentuan tentang masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 63.

Klausul dalam aturan itu berbunyi, dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara.

Semua pasangan calon (paslon) peserta pilkada telah diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye selama 59 hari. Dimulai sejak Rabu (25/10/2024) hingga Sabtu (23/11/ 2024).

Sebelum masa tenang, KPU mengizinkan masing-masing paslon menggunakan beberapa metode pendekatan untuk meyakinkan calon pemilih.

Metode pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara pertemuan terbatas, pemasangan APK, pertemuan tatap muka, dialog, debat publik, serta penayangan iklan di media massa selama 14 hari.

Sebanyak 545 daerah di Indonesia menggelar pilkada pada 27 November 2024 secara serentak. Terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU di masing-masing daerah akan melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.

Oleh karena itu, hari pemungutan suara pada 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal itu berpedoman pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024. (*)

Editor: Ali Wafa

Hampir Gaduh, Debat Ketiga Pilkada Jember Berakhir Permintaan Maaf dari Kedua Paslon

M Rochul Ulum — Sun, 24 Nov 2024 11:30:46 +0700

JEMBER, SJP - Debat publik ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember berlangsung pada Sabtu (23/11/2024) malam di Edelweiss Ballroom Cempaka Hotel.

Debat terakhir itu berlangsung seru karena menjadi penutup rangkaian masa kampanye. Debat kali ini dipandu oleh dua orang moderator, yakni Shinta Noza dan Angga Wisudawan.

Dalam debat kali ini, pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Hendy-Firjaun mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya.

Namun sebelum penyampaian visi-misi dimulai, sempat terjadi insiden kecil. Paslon 1 mendapat teguran dari moderator, Shinta Noza, lantaran membawa atribut alat peraga kampanye (APK) berupa foto paslon.

“Dalam tata tertib telah disampaikan. Pasangan calon tidak diperkenankan menggunakan atribut apa pun. Termasuk dari HuCard, Bapak. Jadi hanya kertasnya saja, mohon izin,” tegur Shinta kepada paslon nomor urut 1.

Teguran itu membuat penonton menyoraki paslon 1. Melihat reaksi penonton yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, kedua moderator langsung meminta mereka untuk tetap tenang, agar tetap kondusif.

“Mohon tenang, bapak, ibu. Mohon tenang. Bapak, Ibu, harap tertib. Kembali ke tempat masing-masing. Baik, terima kasih kerja samanya. Paslon 1 hanya menggunakan kertas sudah dilaksanakan. Terima kasih banyak,” ujar Shinta.

Angga juga menegaskan, bahwa atribut kampanye yang dimaksud Shinta adalah sesuatu yang terdapat foto, nomor urut, maupun tagline paslon tertentu.

“Jadi silakan Anda kembali ke tempat Anda masing-masing. Segera kita akan ikuti bersama visi dan misi yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut satu,” ucap Angga mengingatkan penonton.

Tidak terima calonnya ditegur, beberapa pendukung paslon 1 sempat melayangkan protes kepada moderator. Mereka meminta agar paslon 2 juga ditegur. Sebab, pasangan Fawait-Djoko juga menggunakan atribut kampanye berupa syal.

Shinta kemudian mengambil langkah bijak dengan menerima protes tersebut. Shinta langsung berkonsultasi dan meminta keterangan dari komisioner KPU Jember.

Salah satu komisioner KPU pun langsung menghampiri Shinta dan menyampaikan pandangannya terkait syal yang dikenakan paslon 2.

“Untuk paslon 2 hanya menggunakan batik. Tidak ada logo atau pun nomor atau pun foto. Aman ya, Bapak, Ibu,” ungkap Shinta menjawab protes pendukung paslon 1.

Setelah semuanya dipastikan kondusif, kedua moderator melanjutkan acara dengan mempersilakan paslon 1 membacakan visi dan misinya. Mereka diberi waktu maksimal 2 menit dimulai saat paslon berbicara.

Debat publik pamungkas itu pun berlangsung kondusif hingga ke sesi tanya jawab. Uniknya, ketika debat usai, paslon 1 maupun paslon 2 menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Jember.

"Kami meminta maaf kepada publik Jember. Jika ada salah kata dan tindakan apa pun yang kami sengaja atau tidak," ucap kedua paslon secara bergantian yang kemudian disambut tepuk tangan meriah dari kedua pendukung. (*)

Editor: Ali Wafa

Jelang Coblosan, Panwascam Glagah Lamongan Gelar Pelatihan Saksi

Atmo — Sun, 24 Nov 2024 07:05:38 +0700

LAMONGAN, SJP - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Glagah. menggelar pelatihan saksi bagi Peserta Pemilu pada Pilkada 2024 dengan tema "Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan" yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Pemdes Dukuhtunggal, Kecamatan Glagah, Lamongan. Sabtu (23/11/2024)

Ach. Muzaky Fanani Ketua Panwascam Glagah mengatakan, Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah saksi di tingkatan TPS dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, nomor urut 01 serta 02 dan Jajaran Muspika Kecamatan Glagah. Pelatihan saksi peserta pemilihan merupakan bagian dari tanggung jawab Panwascam, meskipun peserta pemilihan juga memiliki metode pelatihan sendiri bagi saksi.

"Tugas saksi itu punya sisi kesamaan dengan Bawaslu, yakni mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2024. Bedanya, hanya mereka mewakili pasangan calon agar pemilu berjalan fair dan adil jadi semacam mitra pengawasan juga," katanya.

Muzaky menambahkan, pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti, saksi TPS dapat bersinergi dengan PTPS dalam mengawasi jalannya pemilu serta dapat lebih kolaboratif dengan petugas KPPS saat menjalankan tugasnya secara bersama-sama.

"Demi terciptanya pemilu yang kondusif, diharapkan pihak penyelenggara, pengawas dan saksi agar selalu besinergi dan berkolaborasi saat menjalankan tugasnya secara bersamaan," tegas Muzaky.

Muzaky juga mengimbau kepada saksi bahwa tahapan masa tenang akan dimulai tanggal 24-26 November 2024, diharapkan agar di masa tenang saksi atau tim masing-masing dari pasangan calon untuk menertibkan APK dan BK di desanya masing-masing.

"Kami juga mengimbau para saksi parpol untuk menertibkan APK yg terpesang di masa tenang kampanye. Kami juga berharap agar Pilkada ini bisa terlaksana dengan aman, nyaman, adil dan jujur," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Jelang Akhir Masa Kampanye Pilkada Nganjuk, Bunda Ita&Mbak Zuli Banjir Dukungan

Kuswanto — Sat, 23 Nov 2024 22:01:29 +0700

NGANJUK, SJP - Pasangan calon (Paslon) Cabup-Cawabup Nganjuk nomor urut 2, Ita Triwibawati-Zuli Rantauwati, semakin gencar melakukan kampanye di hari-hari terakhir menjelang masa tenang Pilkada 2024.

Menjelang Hari terakhir masa kampanye Pilkada Nganjuk 2024 menjadi harinya Cabup-Cawabup Nganjuk nomor urut 02, Rabu (23/11/2024),

Dalam kampanye hari ini, ada ribuan armada ledang atau kendaraan berpengeras suara keliling, hingga pasukan becak motor turun ke jalan, untuk mengkampanyekan Bunda Ita-Mbak Zuli, sebutan akrab Paslon duo srikandi ini.

Mereka serentak turun berkeliling di 284 desa/kelurahan dan 20 kecamatan. Di mana, setiap armada yang terdiri dari roda tiga dan roda empat memiliki rute jelajah 2 hingga 3 desa/kelurahan.

"Alhamdulillah, sejak pagi kami berkeliling memakai kendaraan Tossa (motor bak roda 3) dengan sound system, mengajak masyarakat Nganjuk bareng-bareng nyoblos dan menangkan Bunda Ita-Mbak Zuli," Kata Suyanto, relawan asal Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk.

Hal yang sama, ada sekitar 500 tukang becak lengkap dengan atribut Bunda Ita-Mbak Zuli juga berkeliling mengkampanyekan paslon yang diusung Partai NasDem dan Hanura tersebut.

Terbukti, titik kumpul Pasukan becak berkumpul di Posko Pemenangan Bunda Ita-Mbak Zuli di Jalan Kartini, Nganjuk, untuk bersilaturahmi dan mendengarkan orasi langsung dari Bunda Ita-Mbak Zuli.

Dengan semangat kebersamaan, para tukang becak dan bentor yang tergabung dalam komunitas transportasi tradisional dan modern ini, menyampaikan aspirasi mereka untuk mendukung Paslon yang dinilai mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat kecil di Nganjuk.

Tanpa ragu, perwakilan tukang becak, Lamidi, mengungkapkan alasan dukungannya.

“Kami percaya Bunda Ita dan Mbak Zuli akan memperhatikan nasib kami, para tukang becak dan bentor," ujarnya.

"Bunda Ita dan Mbk yuli punya visi yang jelas untuk mendukung perekonomian rakyat kecil, termasuk kami yang mengandalkan transportasi tradisional ini untuk menghidupi keluarga,” sambungnya kepada suarajatimpost.

Sementara itu, Cabup Bunda Ita dalam orasinya menyampaikan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan transportasi tradisional dan modern, serta memberikan akses lebih mudah terhadap program bantuan sosial dan pelatihan bagi pengemudi.

“Waktu kita tinggal 4 hari lagi. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang setiap hari bekerja keras sebagai tukang becak dan bentor tidak terpinggirkan. Kami akan memperjuangkan program-program yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk subsidi perawatan kendaraan dan pelatihan keterampilan,” terang perempuan yang akrab Bunda Ita.

Senada disampaikan, Cawabup Mbak Zuli menambahkan bahwa kehadiran tukang becak dan bentor menjadi bagian penting dari identitas lokal Kabupaten Nganjuk.

“Kami akan memperharikan, seperti tukang becak sebagai pekerja, tetapi juga sebagai penjaga tradisi yang menjadi bagian dari wajah Nganjuk. Bersama, kita akan melangkah untuk Nganjuk yang lebih baik,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pilkada Pasuruan, Paslon MUDAH Akan Beri Hadiah Bagi Desa yang Menang 70 Persen

Isbianto Hari Utomo — Sat, 23 Nov 2024 21:45:21 +0700

PASURUAN, SJP — Pasangan calon (Paslon) Mujib Imron-Wardah Nafisah (MUDAH) menggelar kampanye akbar di lapangan Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (23/11/2024). Kampanye tersebut merupakan agenda terakhir sebelum memasuki hari tenang besok.

Kampanye akbar ini dihadiri ribuan pendukung pasangan MUDAH dengan suguhan hiburan sound horeg “Riswanda” dari Malang. Acara semakin meriah dengan hiburan kesenian tradisional bantengan dan tari balijanggur warga Suku Tengger.

Tarian tersebut menjadi pembuka yang memukau, menambah semarak suasana pesta rakyat yang digelar untuk menyambut kampanye Paslon yang diusung oleh PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem dan PPP.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan, Rias Yudikari Drastika, dalam orasi politiknya mengungkapkan keyakinannya, bahwa Paslon MUDAH adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

"Baru kali ini di Kabupaten Pasuruan ada calon perempuan. Milenial, cantik, pintar, rugi kalau tidak dipilih. Kami yakin pasangan Mudah akan mendapat dukungan lebih dari 70 persen dari masyarakat," ujar Rias.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Mujib, calon bupati dari Paslon MUDAH, sekaligus mantan Wakil Bupati Pasuruan sudah menyiapkan hadiah khusus untuk merayakan kemenangan bila perolehan suara menembus 70 persen.

"Bila ada yang menang 70 persen, saya akan sumbang seekor sapi. Saya siapkan sapi yang besar-besar. Bahkan Ning Wardah juga akan menyumbang seekor sapi untuk desa-desa dan kelurahan yang berkontribusi 70 persen suara untuk paslon MUDAH. Bila 365 desa kelurahan menang semua, sumbangan sapi ini akan menjangkau seluruh desa kelurahan yang mendukung kami," ujar Gus Mujib. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Survei Internal, Paslon NH Unggul dengan Dukungan 42,50 Persen

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 21:32:19 +0700

KOTA BATU, SJP – Divisi survei pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Nurrochman-Heli Suyanto (NH) semakin percaya diri menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu, lantaran hasil survei internal terbaru, Paslon ini berhasil memperoleh tingkat dukungan sebesar 42,50 persen, unggul atas dua paslon lainnya.

Dalam survei tersebut, pasangan nomor urut 02 Firhando Gumelar-Haji Rudi (GURU) meraih 33,25 persen suara, sementara pasangan nomor urut 03 Krisdayanti-Kresna Dewanata Prosakh (Krida) hanya mendapatkan 11,75 persen.

Sisanya, sebesar 12,50 persen, masih berada di kategori massa mengambang yang belum menentukan pilihan.

“Capaian ini menjadi suntikan semangat bagi kami untuk terus bekerja keras. Namun, kami juga tidak boleh terlalu percaya diri dan harus tetap fokus pada tujuan kami. Kami berharap hasil ini semakin meningkat hingga hari pencoblosan,” ujar Asep Gozali, Divisi Survei Tim Pemenangan paslon NH pada Sabtu (23/11/2024) malam.

Hasil survei ini sekaligus menjadi pembuktian bagi tim Paslon 01 atas kepercayaan masyarakat terhadap putra daerah untuk memimpin Kota Batu dan mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa pemimpin lokal mampu membawa perubahan positif bagi kotanya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada survei resmi lain yang dirilis oleh lembaga independen atau media arus utama terkait elektabilitas ketiga Paslon.

"Tim pemenangan Paslon 01 berharap masa tenang ini memberi masyarakat kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan terbaik demi masa depan Kota Batu yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat," pungkasnya. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Marhaen&Handy Disambut Meriah oleh Ribuan Pekerja Pabrik Sepatu PT SAI Nganjuk

Kuswanto — Sat, 23 Nov 2024 21:16:30 +0700

NGANJUK, SJP – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk nomor urut 3, Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro (Marhaen-Handy), mendapat sambutan hangat dari ribuan pekerja pabrik sepatu PT Sukses Abadi Indonesia (SAI) di Jalan Gondang-Lengkong, Desa/Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dalam kunjungan mereka, Sabtu (23/11/2024) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Marhaen-Handy menyampaikan visi dan misi mereka untuk memajukan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di Nganjuk.

Mereka menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan industri serta memperhatikan hak-hak para buruh.

"Kesejahteraan pekerja adalah salah satu prioritas utama kami. Kami ingin memastikan setiap tenaga kerja di Nganjuk mendapatkan perlindungan, fasilitas, dan hak yang layak," ujar Marhaen Djumadi di hadapan ribuan buruh yang antusias menyambut kehadiran mereka.

Senada disampaikan calon wakil bupati (cawabup) Handy juga mengapresiasi para pekerja pabrik yang mayoritas adalah perempuan dan warga lokal. Ia bersama Marhaen berkomitmen untuk terus mengupayakan perlindungan dan penyejahteraan pekerja di Kabupaten Nganjuk.

"Kami juga akan menggalakkan pelatihan kerja, sehingga secara sumber daya manusia dan mentalnya siap terjun di dunia industri," terang Handy.

Handy menyampaikan harapannya melalui program pelatihan kerja yang dapat membantu mereka dalam membangun mental yang tangguh, tidak gampang mengeluh, dan kerasan dalam bekerja.

"Selain pelatihan kerja ditujukan untuk menciptakan karyawan yang mumpuni dan profesional, hal ini juga untuk mengantisipasi banyaknya pekerja yang keluar masuk perusahaan," beber Handy.

Trihandy Cahyo Saputro menambahkan, pihaknya akan mendorong investasi yang lebih ramah pekerja dan memberdayakan sektor UMKM sebagai langkah nyata untuk memperkuat ekonomi daerah.

Para pekerja yang hadir tampak antusias dan bertepuk tangan menyambut pidato pasangan calon ini. Beberapa di antaranya mengungkapkan harapan besar terhadap kesinambungan di Kabupaten Nganjuk. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mas Rusdi Janji Akan Bangkitkan Persekabpas dalam Kampanye Terakhirnya

Isbianto Hari Utomo — Sat, 23 Nov 2024 21:15:56 +0700

PASURUAN, SJP — Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasuruan, H. M Rusdi Sutedjo-H. Shobih Asrori mengakhiri kampanyenya lewat kampanye akbar di Stadion R Soedrasono, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, pada Sabtu (23/11/2024).

Di hadapan pendukungnya, pasangan calon (Paslon) nomor urut dua dengan akronim Rubih itu menjanjikan perubahan yang lebih baik jika terpilih sebagai bupati.

Massa yang terdiri dari warga dan simpatisan, memadati stadion kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasuruan itu sejak siang.

Dengan hiburan sound horeg dan OM Monata, mereka begitu antusias untuk memeriahkan kampanye di hari terakhir, serta ingin mendengarkan pidato kampanye yang disampaikan oleh Paslon nomor urut dua itu.

"Apa para Sakeramania ingin Persekabpas bangkit lagi, apa ingin Stadion Pogar ramai lagi seperti dulu, mari kita berdoa bersama menjemput perubahan di tanggal 27 nanti, jangan lupa coblos nomor 2 di TPS nanti," ucap Mas Rusdi dalam deklarasinya.

Tidak hanya Mas Rusdi, calon Wakil Bupati Pasuruan H. Shobih Asrori juga mendeklarasikan untuk lapangan kerja baru untuk warga Kabupaten Pasuruan.

"Mari sama-sama tanggal 27 nanti kita coblos 02 untuk menjemput perubahan, agar masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa mendapatkan lapangan kerja utamanya warga Kabupaten Pasuruan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon GURU Rangkul Anak Muda Kota Batu untuk Berani Bersuara

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 20:16:33 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Firhando Gumelar dan H. Rudi (GURU), menaruh perhatian besar pada peran generasi muda dalam pembangunan Kota Batu. Dengan menggandeng semangat anak muda, pasangan ini berkomitmen menciptakan ruang dialog dan peluang agar ide-ide segar mereka bisa terealisasi demi kemajuan daerah.

Kegelisahan sekaligus harapan generasi muda Kota Batu terungkap dalam kegiatan bertajuk "Gruduk Gumbira, Suarakan Suaramu" yang digagas oleh Cakra Negara, seorang pebisnis muda lokal.

Dalam sesi diskusi yang digelar santai namun penuh makna pada Sabtu malam (23/11/2024) puluhan anak muda Kota Batu berkumpul untuk berbagi gagasan, kritik, dan harapan mereka terhadap masa depan kota.

“Kita butuh ruang seperti ini agar anak muda tidak takut bersuara. Selama ini, ide-ide kami sering kali dianggap sepele. Padahal, anak muda adalah kunci untuk membawa Kota Batu menjadi lebih baik,” ujar Cakra.

Menurut Cakra, kegiatan ini muncul dari keresahan anak muda yang merasa tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Melalui forum ini, anak muda Kota Batu diberi ruang untuk berdiskusi tanpa sekat formalitas, yang diharapkan dapat menjadi langkah awal lahirnya pemimpin-pemimpin muda berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Firhando Gumelar, calon Wali Kota Batu, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan. Ia percaya bahwa semangat dan kreativitas anak muda merupakan aset besar yang perlu diberdayakan dengan serius.

“Anak muda adalah tulang punggung masa depan. Kalau Kota Batu dibangun oleh mereka, hasilnya pasti akan luar biasa. Saya juga bagian dari generasi muda, jadi saya tahu persis apa yang mereka rasakan,” ungkap Mas Gum, sapaan akrab Firhando.

Mas Gum juga menyoroti besarnya potensi Kota Batu, baik dari segi topografi, panorama alam, maupun sumber daya manusia. Menurutnya, bonus demografi yang tengah dialami Indonesia, termasuk di Kota Batu, harus dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM, hingga pelestarian budaya dan lingkungan.

“Saya ingin anak-anak muda Kota Batu berani bermimpi besar dan tidak takut bersuara. Jika kami terpilih, Paslon GURU akan memastikan mereka punya tempat untuk berkontribusi,” tegasnya.

Selain itu ia juga berbagi visinya untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Batu. Salah satunya adalah mendorong konsep sport tourism yang terintegrasi dengan pusat olahraga modern, serta memberikan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif muda agar produk mereka bisa bersaing di pasar internasional.

“Anak muda di Kota Batu ini kreatif sekali, tapi kadang mereka ragu untuk mengeksplorasi ide mereka. Kami hadir untuk mendampingi mereka hingga impian mereka menjadi nyata,” tambah Firhando.

Di akhir sesi, Firhando menekankan bahwa kepemimpinan Paslon GURU tidak hanya akan fokus pada program-program pembangunan, tetapi juga mendengar dan melibatkan masyarakat secara aktif, terutama generasi muda.

“Kami tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya dilayani. Justru kami yang akan melayani dan bekerja bersama rakyat. Masukan dan kritik dari masyarakat adalah bahan bakar kami untuk terus berinovasi,” tutupnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Perpaduan Sejarah, Budaya dan Religi Tersaji dalam Kampanye Akbar Paslon Bagus di Bondowoso

Rizqi Ardian — Sat, 23 Nov 2024 20:01:26 +0700

BONDOWOSO, SJP – Tahapan kampanye pada Pilkada Bondowoso diakhiri dengan manis oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Baqir (Bagus), pada Sabtu (23/11/2024) sore.

Ada berbagai sajian istimewa dalam kampanye akbar Paslon yang identik dengan warna biru muda ini. Salah satunya perpaduan pagelaran kesenian budaya dan religi yang tersaji tepat pada peringatan Tragedi Gerbong Maut.

Ribuan warga yang hadir memadati Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo ini, bisa mengingat sejarah, menyaksikan kolaborasi seni musik, budaya asli Bondowoso dan nuansa religi yang dikemas selawatan, dzikir serta doa bersama.

Mengenang Sejarah Tragedi Gerbong Maut

Paslon Bagus dalam kampanye akbarnya ini mengajak masyarakat untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang gugur dalam tragedi Gerbong Maut.

Hal itu dilakukan dalam tampilan epic tragedi Gerbong Maut. Yakni dengan narasi dan doa bersama untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang tewas dalam perjalanan menuju penjara Surabaya pada 23 November 1947.

Calon Bupati Bambang Soekwanto, menjabarkan, pihaknya tak hanya ingin berbicara tentang Pilkada saja. Namun yang lebih utama, yakni mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sekali-kali melupakan jasa para pahlawan. Kita ada karena perjuangan mereka," katanya.

Ia melanjutkan mewujudkan mimpi para pejuang di masa kini bisa dilakukan dengan berkontribusi nyata dalam berbagai lini pembangunan di Bondowoso.

"Mari kita memberikan sumbangsih nyata untuk Bondowoso Bagus," tandasnya.

Lestarikan Budaya Asli Bondowoso

Tak hanya orasi dan ajakan untuk mendukung Paslon Bagus, dalam kampanye akbar juga disajikan atraksi Singo Ulung dan Topeng Kona yang merupakan kebudayaan asli Bondowoso.

Barongan putih menari dengan lincah di hadapan belasan ribu pendukung dan simpatisan Paslon Bagus. Sementara, musik saronen terdengar nyaring mengiringi tarian asli Bondowoso ini.

Musik Daul yang terdengar nyaring membawakan lagu-lagu berisi dukungan dan beberapa lagu daerah, menjadi hiburan yang sekaligus menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal.

Menurut anggota tim pemenangan Paslon Bagus, Lutfi Khoiron, tarian tradisional ini langsung dari Desa Blimbing, Kecamatan Bondowoso. Pihaknya sengaja memang mengundang dan mengajak kesenian lokal untuk tampil di kampanye akbar.

Karena, sebagaimana sejak awal Paslon Bagus berkomitmen akan mengangkat budaya lokal agar kian lestari.

"Kami merawat dan melestarikan. Kami ingin mengatakan pada publik, bahwa kita putra lokal yang bisa menjaga tradisi-tradisi lokal itu," jelasnya.

Sementara itu, Calon Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, mengatakan kampanye besar-besaran ini tak hanya menjadi ajang ajakan untuk masyarakat mencoblos nomer 02.

Namun sekaligus jadi penguat komitmen Paslon Bagus dalam mendukung budaya dan kesenian lokal Bumi Ki Ronggo.

"Saat kampanye saya selalu menegaskan budaya lokal harus dilestarikan. Saya juga dalam berbagai kesempatan mengenakan baju produk lokal. Saat debat 1,2, hingga 3," ungkapnya.

Padukan Seni Musik Pop dan Selawat

Sejak awal acara, lantunan selawat dan doa-doa sudah diperdengarkan di jantung kota Bondowoso, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu berjudul ‘Rumah Kita, bersama-sama.

Saat lagu yang hits tahun 70'an ini berkumandang, suasana kampanye akbar di Alun-alun Raden Bagus Assra kian bergelora dan membakar semangat warga yang hadir.

Salah seorang anggota tim pemenangan Paslon Bagus, Lutfi Khoiron, lagu ‘Rumah Kita’ ini juga menjadi doa bagi seluruh simpatisan, dan pendukung Bagus. Agar harapan yang menjadi pemimpin Bondowoso adalah orang Bondowoso sendiri.

"Ini rumah kita," jelasnya menyampaikan sepatah lirik lagu yang dinyanyikan God Bless ini.

Ia menjabarkan, setelah menyanyikan lagu ‘Rumah Kita, selanjutnya diikuti dengan Selawat dan Mahallul Qiyam.

"Ini artinya apa, doa kita diperkuat dengan doa bersama selawat rakyat Bondowoso untuk kemenangan Paslon Bagus," pungkasnya.

Pantauan di lapangan, sempat terjadi riuh karena larangan adanya sound horeg di kampanye akbar.

Namun, semua bisa diredam saat Cabup Bambang Soekwanto turun langsung menenangkan para pendukung agar mengikuti aturan dari Polres Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kampanye Akbar, Ribuan Pendukung Paslon Rahmad Kompak Padati ALun&alun Bondowoso

Rizqi Ardian — Sat, 23 Nov 2024 19:46:52 +0700

BONDOWOSO, SJP – Tahapan kampanye pada Pilkada Bondowoso diakhiri dengan kampanye akbar dari masing-masing pasangan calon (Paslon). Pada Jumat (22/11/2024) kemarin, giliran Paslon nomor urut 01, H Abdul Hamid Wahid - As'ad Yahya Syafi'i (Rahmad).

Kampanye akbar Paslon Rahmad ini, bertajuk menuju Bondowoso Berkah yang dihadiri sekira belasan ribu masyarakat, hingga memadatai Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo.

Dalam kampanye akbar tersebut, tampak hadir sekira 150 tokoh agama, dan 100 Bu Nyai dari berbagai pondok pesantren di Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo.

Derasnya hujan yang mengguyur Bumi Ki Ronggo di awal acara kampanye, ternyata tidak menyurutkan niat warga untuk berbondong-bondong memadati sisi selatan jantung kota Bondowoso ini.

Mereka tetap setia hadir dan berselawat bersama majelis taklim dan selawat Syubbanul Muslimin. Bahkan, orasi dari ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir membakar semangat para warga yang hadir.

Salah seorang warga, Ana (42) warga Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, datang bersama warga lain, atas inisiatif sendiri. Ia memberikan dukungan karena menilai paslon Rahmad adalah pilihan tepat untuk kemajuan Bondowoso.

“Meski bukan santri, dirinya juga ingin mengikuti jejak para ulama yang punya peran penting dalam kehidupan masyarakat,” ujar wanita berkerudun sembari merekam kampanye akbar dengan kamera ponselnya.

Sementara, Ahmad Dhafir yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Rahmad, menjelaskan, yang meminta Ra Hamid maju Pilkada Bondowoso adalah pengasuh Popes Walisongo Situbondo, KHR Kholil As'ad Syamsul Arifin.

“Kemudian Ra Hamid mendapatkan restu dari Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, KH Moh Zuhri Zaini,” tegas Ahmad Dhafir yang juga sebagai Ketua DPRD Bondowoso ini.

Politikus senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga mengenalkan sosok Ra As'ad. Dhafir menerangkan, Ra As’ad sudah mendapatkan restu Pengasuh Ponpes Slalafiyah Syafi'iyah Sukorejo KHR Ahmad Azaim Ibrahimy.

“Saya yang mendengar langsung dhebu (pernyataan) dari para kiai,” kata Ketua DPC PKB Bondowoso ini dengan lantang.

“Saya sebagai ketua DPRD Bondowoso siap mengawal kepemimpinan Rahmad. Kalau selera bupati dan ketua DPRD sama, maka pembangunan di Bondowoso akan cepat tercapai,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, tampak hadir Hadir dalam kesempatan tersebut Pengasuh POnpes Walisongo Situbondo, KH Kholil As'ad Syamsul Arifin, Pengasuh Ponpes Darul Falah Cermee, KH Abd Qodir Syam, mantan bupati dua periode 2008-2018 Amin Said Husni, serta sejumlah ulama.

Hadir juga pimpinan partai pengasung 01, Ketua DPD Golkar Ady Kriesna dan Sekjen Golkar, Ketua DPC PKB Bondowoso Ahmad Dhafir, Sekjen Gerindra Ilham Wahyudi dan sejumlah pimpinan parpol yang lain.

Sementara, Paslon bupati nomor 01 Ra Hamid dan Ra As’ad mengenakan jas batik dan odheng khas Bondowoso berwarna hitam. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon Krida Bakal Bangun Alun&alun di Tiga Kecamatan Kota Batu

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 19:15:24 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 03, Kris Dayanti-Kresna Dewanata Prosakh (Krida) memiliki visi besar untuk menjadikan Kota Batu, sebagai destinasi yang mendunia. Salah satu langkah konkret yang mereka janjikan adalah pembangunan alun-alun di tiga kecamatan, yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji.

Calon Wakil Wali kota Batu, Kresna Dewanata Prosakh menegaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi kota. Tujuannya adalah mendistribusikan pusat wisata ke seluruh wilayah Kota Batu, sehingga wisatawan tidak hanya terpaku pada kawasan pusat kota.

"Kami ingin wisatawan bisa lebih mengenal setiap sudut Kota Batu, Tiga alun-alun ini akan dirancang dengan tema yang berbeda, mencerminkan keunikan masing-masing wilayah," urainya.

Lebih lanjut, rencananya Alun-alun Junrejo akan mengusung tema 'Harmony in Nature', kemudian Alun-alun Batu dengan 'Art and Culture Walk', dan Alun-alun Bumiaji sebagai 'Community Hub'.

Ia menjelaskan bahwa konsep utama yang diusung adalah Liveable, Loveable, Aesthetic City. Hal tersebut merupakan konsep perencanaan kota yang bertujuan menciptakan ruang yang nyaman untuk ditinggali (liveable), menyenangkan untuk dijalani (loveable), dan estetis (aesthetic).

"Paslon Krida yakin konsep ini akan meningkatkan daya tarik Kota Batu bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya. Selain itu kami berencana membangun 24 taman tematik di seluruh desa dan kelurahan Kota Batu. Setiap taman akan memiliki tema yang terhubung namun tetap mempertahankan karakter unik masing-masing wilayah," imbuhnya.

Dewa mencontohkan terdapat beberapa tema, seperti Taman ‘Inspirasi Alam’, Taman ‘Kearifan Lokal’, Taman ‘Cerdas Sehat’, dan Taman ‘Jejak Tradisi’. Ia menekankan pentingnya aksesibilitas yang ramah warga. Untuk itu, pengelolaan parkir di area taman akan dibatasi hanya untuk kendaraan roda dua, sementara akses jalan kaki dan sepeda akan diutamakan.

"Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi warga lokal, sekaligus mendukung mobilitas yang ramah lingkungan. Dengan konsep-konsep tersebut, Paslon Krida optimis pembangunan alun-alun dan taman tematik ini akan menjadi motor penggerak untuk memajukan Kota Batu sekaligus menciptakan ruang publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Logistik Pilkada Mojokerto Didistribusikan Dua Tahap di 18 Kecamatan

Syaiful Aries — Sat, 23 Nov 2024 18:45:51 +0700

MOJOKERTO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto distribusikan logistik Pilkada 2024 melalui dua tahap.

Pendistribusian tahap pertama dilakukan di 9 Kecamatan, yakni Ngoro, Pungging, Pacet, Mojosari, Trawas, Dlanggu, Gondang, Jatirejo dan Kutorejo pada Sabtu 23 November 2024.

Sementara untuk tahap kedua juga dilakukan di 9 Kecamatan, yakni Dawarblandong, Kemlagi, Trowulan, Sooko, Jetis, Puri, Bangsal, Mojoanyar dan Gedeg pada Minggu 24 November 2034.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat menyebut, pada pendistribusian tahap pertama tercatat ada 1.584 kotak suara dan 3.268 bilik suara, sementara di tahap kedua sebanyak 1.652 kotak suara dan 3.304 bilik suara.

Sementara untuk total surat suara yang didistribusikan tercatat sebanyak 869.583 lembar di 1.628 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Logistik yang distribusikan ini lengkap, mulai kotak suara, bilik dan surat suara,” kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat, saat diwawancarai usai pendistribusian logistik Pilkada di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mojokerto bersama Forkopimda, Sabtu (23/11/2024) pagi.

Sebelum pendistribusian pihaknya memastikan lokasi di tiap Kecamatan yang dijadikan tempat penyimpanan logistik aman.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Mojokerto juga menggandeng beberapa pihak, seperti TNI, Polri, Pemkab dan Bawaslu.

Afnan menandaskan logistik Pilkada salurkan di masing-masing TPS pada tanggal 25 hingga 26 November 2024.

“Logistik dijaga ketat oleh Polsek, Koramil dan Panwascam selama 24 jam saat berada di gudang tiap Kecamatan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon NH Siapkan Beberapa Program untuk Tekan Angka Pengangguran di Kota Batu

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 18:31:34 +0700

KOTA BATU, SJP – Angka pengangguran di Kota Batu yang mencapai 4,56 persen atau setara 6.151 orang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), membuat pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu nomor urut 1, Nurochman dan Heli Suyanto (NH), memaparkan sejumlah program strategis yang dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut, menegaskan pentingnya peningkatan akses pendidikan sebagai langkah awal untuk menurunkan angka pengangguran. Salah satunya dengan program unggulan 50 Sarjana di Tiap Desa. Program ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu di setiap desa.

“Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan siap bersaing. Dengan mempermudah akses pendidikan tinggi, kita dapat memberdayakan masyarakat dan memperluas peluang kerja,” jelas Cak Nur.

Selain itu, paslon NH juga berencana membangun fasilitas Batu Artpreneur. Fasilitas ini dirancang sebagai wadah kreativitas anak-anak muda Kota Batu, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas peluang usaha di bidang seni dan kreatif.

“Kami ingin menjadikan Kota Batu sebagai pusat kreativitas yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal,” tambahnya.

Tak hanya itu, paslon NH juga mencanangkan pembangunan Mall UMKM sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Batu.

Mall ini akan menjadi etalase produk lokal, yang memungkinkan UMKM naik kelas dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi daerah.

Lebih lanjut, sektor pariwisata juga menjadi fokus utama pasangan NH dalam upaya menekan angka pengangguran. Cak Nur memaparkan rencana pengembangan destinasi wisata yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja asli Kota Batu.

Beberapa program di antaranya adalah pembangunan Sport Center, Health Tourism, Wellness Tourism, dan Spiritual Botanical Garden.

“Melalui pengembangan pariwisata ini, kami ingin memastikan masyarakat lokal mendapatkan prioritas untuk bekerja di sektor ini. Pariwisata Kota Batu harus memberikan manfaat langsung bagi warganya,” tegas Cak Nur.

Dengan berbagai program yang terencana, pasangan NH optimis mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi angka pengangguran di Kota Batu.

“Kami ingin memastikan setiap warga Kota Batu memiliki kesempatan untuk berkembang, berdaya, dan berkontribusi dalam membangun kota ini,” pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Permintaan Maaf Paslon GURU di Akhir Debat Pamungkas, Sekjen RMI NU Apresiasi Kerendahan Hati Calon Pemimpin

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 18:15:51 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu nomor urut 2, Firhando Gumelar dan Haji Rudi (GURU), menjadi sorotan publik dalam debat terakhir Pilkada Kota Batu 2024 yang berlangsung pada Kamis lalu (21/11/2024) di Hotel Golden Tulip Batu.

Salah satu momen yang menuai apresiasi luas adalah permintaan maaf Firhando Gumelar atau akrab disapa Mas Gum dalam pidato penutupnya.

Mas Gum secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan maupun tindakan yang mungkin tidak sengaja terjadi selama masa kampanye.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Batu atas penerimaan dan dukungan mereka selama dirinya bersilaturahmi ke berbagai wilayah.

Sikap ini menuai pujian dari Sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kota Batu, Gus Andhika Sultan. Menurutnya, kerendahan hati yang ditunjukkan Mas Gum mencerminkan jiwa kenegarawanan sejati, sekaligus selaras dengan ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW.

"Dalam debat ini, Mas Gum menunjukkan kebesaran jiwa seorang pemimpin bangsa. Dengan tulus, ia meminta maaf kepada Paslon lain dan seluruh masyarakat. Ini adalah teladan akhlak yang harus ditiru oleh semua pihak," ujarnya pada Sabtu (23/11/2024).

Gus Andhika menilai sikap Mas Gum sebagai langkah simbolis yang memperkuat semangat persatuan di Kota Batu pasca Pilkada. Ia juga mengapresiasi konsistensi Mas Gum yang selama debat tidak pernah menyerang atau menjelekkan paslon lain.

“Dari awal hingga akhir, Mas Gum konsisten menunjukkan kelasnya sebagai negarawan. Tidak ada serangan kepada lawan, hanya gagasan yang disampaikan dengan elegan. Dan tadi malam, ia memungkasi debat dengan permintaan maaf. Ini sederhana, tapi berkesan dan penuh makna,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gus Andhika juga memuji penghormatan Mas Gum kepada para Wali Kota Batu terdahulu atas kontribusi mereka. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan penghargaan terhadap sejarah dan kerja keras pendahulu, termasuk mereka yang belum mendukungnya.

“Mas Gum menyampaikan terima kasih kepada para wali kota sebelumnya, sekaligus menegaskan komitmennya untuk memimpin seluruh masyarakat Kota Batu secara adil, termasuk mereka yang mungkin tidak memilihnya. Sikap seperti inilah yang kita butuhkan dari seorang pemimpin,” jelas Gus Andhika.

Ia pun mengajak masyarakat Kota Batu untuk meneladani sikap bijaksana yang diperlihatkan Mas Gum. Menurutnya, semangat memaafkan, menghargai, dan merangkul semua pihak adalah kunci untuk membangun Kota Batu yang lebih baik.

“Kerendahan hati, komitmen persatuan, dan semangat memimpin untuk semua adalah teladan sempurna yang ditunjukkan oleh Mas Gum. Mari kita jadikan ini inspirasi dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan penuh persaudaraan,” tutupnya.

Dengan sikap yang ditunjukkan di akhir debat, pasangan GURU semakin mempertegas posisinya sebagai calon pemimpin yang rendah hati dan visioner, siap membawa Kota Batu menuju masa depan yang lebih bersatu dan harmonis. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Akademisi Nilai Visi Misi Paslon GURU Paling Realistis untuk Kota Batu

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 18:03:33 +0700

KOTA BATU, SJP - Menyoroti jalannya debat pamungkas pada Kamis lalu (21/11/2024) Akademisi UMM Rahmad K. Dwi Susilo sebagai ahli kebijakan publik dan sosial, memberikan apresiasi terhadap masing-masing paslon.

Namun, ia menilai pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Firhando Gumelar dan Haji Rudi (GURU) memiliki visi dan misi yang paling realistis sekaligus inovatif.

“Paslon GURU memiliki pendekatan yang menjejak bumi. Program-programnya tidak hanya menarik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan Kota Batu saat ini dan lima tahun mendatang,” ujarnya pada Sabtu (23/11/2024).

Salah satu program unggulan yang disorot Rahmad adalah konsep clean government berbasis teknologi dan hal tersebut memungkinkan masyarakat Kota Batu mengakses informasi pemerintahan secara transparan dan real-time melalui platform online.

Hal ini, menurutnya, merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selain itu, program “1 Desa 1 Pariwisata” juga dianggap sangat sesuai dengan karakteristik Kota Batu. Sehingga ketika setiap desa di Kota Batu memiliki kekhasan dan kearifan lokal masing-masing maka potensi tiap desa dapat dioptimalkan sesuai keunggulan mereka, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Rahmad menambahkan bahwa pasangan Firhando dan Haji Rudi merupakan perpaduan yang saling melengkapi. Firhando dinilai progresif, profesional, dan inovatif dengan pengalaman di bidang bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia.

Sementara itu, Haji Rudi, yang akrab dengan kearifan lokal dan masyarakat Kota Batu, membawa pendekatan yang lebih dekat dengan akar budaya setempat.

“Paslon ini tidak hanya berfokus pada kebijakan populis yang enak didengar tetapi sulit diwujudkan. Firhando dan Rudi terlihat matang dengan program yang realistis, tanpa janji berlebihan,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti keunggulan Firhando yang dianggap lebih segar dan bebas dari beban politik masa lalu. Karena sebagai figur muda, Firhando memiliki stamina kerja yang baik, progresif, dan tidak terjebak dalam keriuhan politik sehingga memberikan harapan baru bagi Kota Batu.

"Paslon GURU kini menjadi salah satu pasangan yang dianggap mampu membawa perubahan konkret bagi Kota Batu, dengan visi dan misi yang membumi dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Bila Terpilih, Paslon NH Siap Lakukan Sambang Desa untuk Serap Aspirasi Masyarakat

Choirul Anwar — Sat, 23 Nov 2024 17:47:52 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Nurochman-Heli Suyanto (NH) berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan program Cak Wali Mas Wawali Sambang Desa.

Melalui program ini, Paslon yang diusung oleh PKB, Gerindra, dan PSI ini berencana turun langsung ke 24 desa/kelurahan di Kota Batu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara mendalam.

“Sambang desa bukan hanya tentang menyapa warga, tetapi menggali apa yang benar-benar mereka butuhkan. Program ini menjadi kelanjutan dari kebiasaan Nurochman selama menjabat di DPRD Kota Batu, di mana ia kerap mendengar langsung keluhan warga," urai Calon Wali Kota Batu Nurrochman

Sehingga jika terpilih, pria yang akrab disapa Cak Nur ini tiidak hanya akan mendata aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga menjelaskan bahwa setiap OPD akan ditugaskan sesuai bidang masing-masing untuk mengembangkan potensi di setiap desa.

Sebagai contoh, jika sebuah kampung memiliki potensi pariwisata atau UMKM, maka OPD terkait akan turun tangan untuk membantu mengoptimalkannya sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Blusukan ini bukan sekadar simbolis, tetapi bagian dari strategi pembangunan berbasis wilayah. Kami ingin memastikan bahwa setiap desa dapat memaksimalkan potensi lokalnya, baik itu dalam sektor ekonomi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada daerah yang boleh tertinggal dalam pembangunan. Setiap wilayah harus memiliki daya saing agar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

“Sebagai putra asli Kota Batu, kami ingin pembangunan lahir dari aspirasi akar rumput. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat bawah, yang menjadi pondasi keberlanjutan,” pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Demi Sukseskan Pilkada 2024, KPU Kota Mojokerto Warning Pihak Quick Count

Syaiful Aries — Sat, 23 Nov 2024 17:00:21 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menegaskan pihaknya tidak melakukan Quick Count melainkan melakukan Real Count saat perhitungan suara nanti. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 dan 18.

Pihaknya tidak melarang pihak-pihak yang akan melakukan Quick Count, dengan catatan tidak menggangu jalannya perhitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Kami tidak melarang lembaga manapun untuk melakukan Quick Count asal tidak mengganggu jalannya perhitungan suara oleh PPS," kata Ulil Abshor, Devisi Teknis KPU Kota Mojokerto, saat media gathering di Ayolla Sunrise, Kota Mojokerto, Jumat (22/11/2024) malam.

Disisi lain, KPU Kota Mojokerto terus melakukan upaya dalam tingkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 ini.

Salah satunya bersinergi dengan insan pers untuk melakukan sosialisasi tahapan Pilkada kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tanggal 27 November 2024 nanti.

Selain dalam hal mendongkrak partisipasi pemilih, KPU Kota Mojokerto juga mengajak untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi dengan kondusif.

"Kami berharap partisipasi masyarakat meningkat lebih meningkat dari Pilwali sebelumnya," kata Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Mojokerto, Moh. Oky, menambahkan.

Dia menyebut pada Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin partisipsi masyarakat tembus 80,65 persen sementara pada Pilwali sebelumnya partisipasi masyarakat capai 70,25 persen.

"Saat ini kami berharap lebih meningkat lagi," tandasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Logistik Pilkada Jombang Mulai Didistribusikan ke Setiap Kecamatan

Achmad Fredi — Sat, 23 Nov 2024 15:35:46 +0700

JOMBANG, SJP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) ke kecamatan secara berjenjang. Rencananya, logistik akan didistribusikan dalam tiga tahap.

Secara simbolik, pendistribusian logistik dilepas oleh Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur. Kegiatan pelepasan itu dilaksanakan di depan Gedung Tenis Indoor, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Sabtu (23/11/2024).

"Pendistribusian ini dari KPU menuju masing-masing kecamatan. Tahap pertama difokuskan langsung di lima kecamatan utara brantas," ucapnya, Sabtu (23/11/2024).

Pria yang akrab dipanggil Udi itu merinci, tahap pertama meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan. Dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dari kabupaten ke kecamatan akan ada tiga tahap.

"Tahap pertama lima kecamatan, tahap kedua ada delapan kecamatan, dan ketiga ada tujuh kecamatan," ungkap Udi.

Untuk mengantisipasi terjadinya hujan, KPU Jombang menyediakan armada berupa mobil boks untuk menjamin keamanan logistik pemungutan suara agar terhindar dari air hujan.

"Distribusi pakai armada boks untuk antisipasi musim hujan," ujar Udi.

Semua surat suara akan tersimpan di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan. Sarana dan prasarana di kecamatan sudah memadai. Setelah dari kecamatan, logistik akan didistribusikan ke masing-masing desa.

"Dari kecamatan ke Desa akan dilakukan tanggal 26 November 2024, untuk wilayah terluar, terdepan dan terpencil akan menggunakan metode khusus, seperti menggunakan kendaraan mobil dobel gardan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Jombang, Kompol Hari Kurniawan memastikan semua personelnya siap untuk mengawal KPU maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Termasuk pengamanan logistik pemungutan suara sampai ke desa-desa.

"Kita back up penuh KPU Jombang dan Bawaslu prioritas daerah rawan. Alhamdulillah sudah teratasi. Kami terjunkan tiap polsek sebanyak delapan orang," tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Gelar Kampanye Akbar di Alun&Alun Jombang, Paslon MuRah: Sementara Ini hanya Bisa Beri Janji

Achmad Fredi — Sat, 23 Nov 2024 15:16:56 +0700

JOMBANG, SJP - Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Jombang, Mundjidah-Sumrambah (MuRah) menggelar kampanye akbar di Alun-Alun Kabupaten Jombang, Sabtu (23/11/2024). Ribuan massa dan simpatisan dihibur dengan pementasan sound horeg.

Pasangan ini berangkat dari kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Jombang. Mereka menuju alun-alun diiringi ribuan pendukung dan pawai budaya. Mundjidah dan Sumrambah kompak mengenakan pakaian putih.

Pantauan di lapangan, Paslon MuRah mengendarai delman sembari menyapa warga di sepanjang jalan. Warga tampak antusias menyapa Paslon MuRah sembari melihat langsung iring-iringan paguyuban jaranan dan kesenian khas Jombang lainnya.

Sekitar pukul 09.30 WIB, Mundjidah dan Sumrambah disambut para pendukung yang sudah menunggu sejak pagi. Keduanya naik ke atas panggung di dampingi para petinggi partai politik (parpol) pendukung.

Dalam orasinya, Mundjidah mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 1 pada tanggal 27 November nanti. Dia juga memaparkan sejumlah keberhasilannya saat memimpin Kabupaten Jombang bersama Sumrambah di periode 2018-2023.

"Kami pastikan akan melanjutkan program pembangunan yang belum tuntas. Yang belum selesai akan disempurnakan. Mohon doa restu dan jangan lupa mencoblos nomor satu pada 27 November nanti," ucapnya, Sabtu (23/11/2024).

Hal senada diungkapkan Sumrambah. Calon wakil bupati nomor urut 1 itu mengaku siap mendarmabaktikan dirinya untuk kepentingan Kabupaten Jombang. Dia pun mengajak masyarakat untuk selalu bersama-sama membangun Kabupaten Jombang.

"Di mana-mana kita di-bully. Mundjidah-Sumrambah tidak punya apa-apa. Tapi kita punya hati untuk Kabupaten Jombang. Saya tidak punya hal apa pun yang bisa diberikan kepada rekan-rekan, kecuali janji,” ucapnya disambut teriakan para pendukung.

Tidak hanya di Alun-Alun Jombang, kampanye pasangan MuRah juga digelar di beberapa wilayah. Mereka berkeliling menggunakan alat pengeras suara. Massa pasangan ini dari kalangan hijau atau kelompok agamawan. Kelompok petani dan pekerja juga ikut bergabung.

Kampanye akbar tersebut merupakan kegiatan kampanye terakhir sebelum memasuki masa tenang dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang. Puncak pesta demokrasi itu akan berakhir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 27 November 2024. (*)

Editor: Ali Wafa

Pasangan WaRsa Akhiri Masa Kampanye dengan Kunjungi Pedagang Pasar Ploso Jombang

Achmad Fredi — Sat, 23 Nov 2024 13:15:17 +0700

JOMBANG, SJP - Hari terakhir kampanye dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Jombang nomor urut 2, Warsubi-Salman (WaRsa). Mereka mengunjungi para pedagang di Pasar Ploso, Jombang, Jumat (12/11/2024).

Didampingi sang istri, Warsubi menjumpai para pedagang dan mendengarkan keluh kesah mereka mengenai rencana revitalisasi Pasar Ploso yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Pedagang menghendaki adanya renovasi. Bukan pembongkaran untuk bangunan baru. Renovasi itu diminta untuk diprioritaskan karena kondisi pasar yang cukup memprihatinkan. Lapak-lapak pedagang banyak yang bocor. Jalan bergelombang dan saluran air kerap pampat.

Menanggapi hal tersebut, Warsubi mengatakan, seharusnya Pemkab Jombang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan revitalisasi pasar. Termasuk melibatkan Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

"Jika melibatkan semua pihak, rencana pembangunan pasar akan lebih terarah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuan revitalisasi pasar itu agar perekonomian daerah bisa bergerak aktif," ungkapnya, Sabtu (23/11/2024).

Menurut calon bupati Jombang nomor urut 2 itu, revitalisasi pasar harus berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang. Lingkungan pasar harus menggambarkan pasar tradisional yang bersih, sehat dan aman bagi konsumen. Serta nyaman untuk kegiatan berbelanja.

"Jika revitalisasi pasar justru membuat kemunduran, ya sama saja menyalahi undang-unang. Habis direvitalisasi, pedagang tidak bisa berjualan dengan nyaman. Konsumen juga jadi malas berbelanja. Itu namanya kemunduran. Itu tidak boleh terjadi," tegasnya.

Lebih lanjut, Warsubi meyakinkan para pedagang, bahwa revitalisasi atau perencanaan pembangunan pasar pasti akan melibatkan seluruh pihak. Tujuannya agar berjalan maksimal dalam pengerjaannya.

"Kita bisa bangun pasar tradisional seperti Pasar Turi di Surabaya. Kios bisa berukuran 5x4 meter. Jadi bisa lebih nyaman berjualan. Pasar juga harus dibangun dengan tempat parkir yang luas. Jadi jalanan tidak semrawut karena parkir sembarangan," tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Paslon 01 Gelar Kampanye Akbar di Alun&Alun Jombang, Ini Pesan Mundjidah

Achmad Fredi — Sat, 23 Nov 2024 12:45:29 +0700

JOMBANG, SJP - Calon bupati (cabup) Jombang nomor urut 1, Mundjidah Wahab meminta masyarakat untuk tertib saat hadir dalam acara puncak kampanye akbar di Alun-Alun Jombang pada Sabtu (23/11/2024).

Putri salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu berharap acara kampanye bisa berjalan lancar dan aman. Kampanye akbar dengan menggunakan sound horeg berkapasitas besar diyakini akan menarik perhatian banyak orang.

"Semoga massanya ramai, penuh, dan yang paling penting tertib. Tidak ada gangguan apa pun," ucapnya saat diwawancara di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada Jumat (22/11/2024) lalu.

Mundjidah meminta para pendukungnya yang hadir pada kampanye akbar itu tidak melibatkan anak-anak di bawah umur. Dia berharap, semua peserta menaati aturan penyelenggaraan pemilu dan mematuhi aturan pihak keamanan.

"Saya harapkan tetap sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai ada gesekan-gesekan. Karena ini adalah eranya pilkada, era politik. Jangan sampai ada susupan-susupan dengan niat tidak benar untuk mengacaukan situasi," ujar bupati Jombang periode 2018-2023 itu.

Mundjidah berharap, pihak keamanan dari unsur kepolisian dan instansi lain turut membantu menjaga kondusifitas suasana kampanye, mulai awal hingga berakhirnya kampanye.

"Saya harapkan kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kejadian seperti tawuran tetap kita waspadai. Karena sangat memungkinkan itu ada susupan-susupan orang yang niatnya tidak baik, dengan merusak citra kita. Kami sampaikan minta maaf kepada masyarakat jika hal-hal yang tidak membuat nyaman," ujarnya.

Sejak awal, pasangan ini mengusung tagline “Jombang Melaju.” Mereka mengusung jargon “riang gembira” dalam menjalankan strategi pemenangannya. Pasangan ini juga menegaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muda, bahwa dirinya tidak anti hiburan musik.

Menurut Mundjidah, pada era kepemimpinannya bersama Sumrambah, berbagai acara hiburan termasuk konser musik memang terpaksa ditiadakan dengan berbagai alasan. Terutama karena Covid-19. Namun sebagai jawaban dari kebutuhan pecinta konser, disiapkan dalam puncak akbar kampanye.

"Silakan datang untuk menikmati kebahagiaan dan kegembiraan dengan tertib dan aman," ujarnya.

Tim pemenangan paslon 1 Mundjidah - Sumrambah, Farid Alfarisi memastikan, kampanye akbar Pilkada Jombang hari ini tidak akan menimbulkan problem sosial. Khususnya terkait tumpukan sampah di sekitar venue.

Menurutnya, tim pemenangan menyadari risiko itu. Sehingga, pasukan khusus untuk menangani sektor persampahan sudah disiapkannya. "Kita sudah siapkan tim yang akan bekerja selepas acara untuk menyisir," tandasnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Jelang Pilkada, Sejumlah Ulama Desak Polresta Malang Kota Bersikap Netral

Dedik achmad — Sat, 23 Nov 2024 12:30:56 +0700

KOTA MALANG, SJP – Para ulama dari unsur kiai dan habaib di Kota Malang mendesak aparat kepolisian bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. Lebih spesifik seruan itu ditujukan untuk jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota.

Maklumat para ulama Kota Malang itu ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Maklumat ini dibacakan oleh KH. Nur Salim, Kebonsari. Dalam maklumatnya dia mengatakan, tensi politik Pilkada Kota Malang semakin meningkat. Ujaran kebencian dan premanisme politik kerap terjadi. Salah satu bentuknya berupa perusakan alat peraga kampanye (APK).

Tidak hanya itu, yang paling disayangkan adalah adanya dugaan ketidaknetralan aparat penegak hukum (APH) dan pengerahan jajaran birokrasi untuk terlibat dalam agenda suksesi salah satu pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Kota Malang.

"Dalam pilkada ini kami meminta jajaran Polresta Malang Kota harus netral. Tampak netral dan benar-benar netral," tegas Kiai Nur Salim, Sabtu (23/11/2024).

Sedikitnya, terdapat 25 orang ulama dari unsur kiai dan habaib hadir di Mapolresta Malang kota. Mereka berasal dari berbagai majelis dan pondok pesantren di Kota Malang. Meski begitu, mereka enggan disebut mewakili ulama Kota Malang.

Dalam kesempatan itu, para kiai meminta jajaran Polresta Malang Kota untuk tidak melakukan intervensi terhadap penyelenggara pilkada di Kota Malang. Mereka juga meminta agar aparat tidak melakukan upaya intervensi terhadap birokrasi untuk kepentingan Pilkada Kota Malang.

Desakan itu bertujuan agar penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Serta diharapkan pilkada berjalan aman, kondusif, dan bebas intervensi sebagaimana kehendak rakyat.

Kehadiran para tokoh agama itu diterima oleh Kepala Satuan (Kasat) Intelijen Kemanan (Intelkam) Polresta Malang Kota, Kompol Ferry Dharmawan. Dia menegaskan, netralitas aparat selalu ditekankan oleh kapolresta setiap apel pagi.

Pihaknya pun selama ini telah berupaya menjaga kondusifitas dan keamanan menjelang pelaksanaan pilkada. Sebab, hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri. Sehingga maklumat dari para ulama itu telah sejalan dengan semangat Polri.

"Mengenai surat maklumat tersebut, nanti kami sampaikan ke Bapak Kapolres," ucap Kompol Ferry Dharmawan, Sabtu (23/11/2024). (0)

Editor: Ali Wafa

Jelang Coblosan, DPC PKB Kabupaten Pasuruan Rilis Hasil Survei Elektabilitas Paslon MUDAH

Isbianto Hari Utomo — Fri, 22 Nov 2024 20:31:28 +0700

PASURUAN, SJP — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan menggelar konferensi pers di Graha Addakhil pada 6 November 2024 lalu, dipimpin oleh Plh Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, H.M. Sudiono Fauzan.

Melalui sambungan telepon mas Dion sapaan akrab H.M. Sudiono Fauzan menyampaikan, hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober, mencakup 800 responden dengan margin of error kurang lebih 3,5 persen.

Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka dengan kuesioner tertutup, menyoroti nama-nama yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati.

"Hasil survei pasangan nomor urut 01, KH. Mujib Imron dan Hj. Wardah Naisah (MUDAH) 49,9 persen, pasangan nomor urut 02, H. M Rusdi Sutejo dan H. Shobih Asrori (RUBIH) 22,4 persen, dan 27,7 persen belum menentukan pilihan," kata Plh Ketua PKB Kabupaten Pasuruan M Sudiono Fauzan, Jumat (22/11/2024).

Menurut Sudiono, tim pemenangan MUDAH tidak akan berpangku tangan. Mereka akan memanfaatkan waktu yang ada untuk menarik pemilih yang masih mengambang.

"PKB dan seluruh partai pengusung beserta tim pemenangan Paslon MUDAH akan bekerja keras merebut separuh dari 27,7 persen. Kami punya data di desa dan kecamatan mana yang lemah. Itu yang akan kita rebut dan kita sudah siapkan strategi. Target kita elektabilitas MUDAH mencapai 65 persen," tandasnya.

Dion, panggilan akrab Sudiono Fauzan mengatakan, elektabilitas MUDAH cukup merata di hampir semua kecamatan. Meskipun dirinya mengakui jika ada beberapa kecamatan dengan signifikansi elektabilitas keduanya yang masih lemah.

”Itu jadi catatan kami untuk melakukan strategi khusus, sehingga bisa mengubah preferensi pemilih di beberapa wilayah yang masih lemah agar turut berkontribusi terhadap kemenangan pasangan MUDAH," kata Dion. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mas Dhito Komitmen Wujudkan Kemandirian Usaha dan Cegah Aksi Bullying Anak Difabel

Novira Kharisma — Fri, 22 Nov 2024 19:17:36 +0700

KEDIRI, SJP - Calon Bupati Kediri nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana, menekankan dua hal yang akan menjadi komitmennya terhadap kelompok difabel. Nantinya, mereka akan didorong untuk kemandirian secara berusaha.

Calon bupati petahana yang akrab disapa Mas Dhito itu mengungkapkan, upaya menggerakkan kelompok difabel untuk bisa berusaha itu telah dimulai di periode pertama. Secara keseluruhan, terdapat 678 difabel yang telah mendapatkan sasaran program bantuan pelatihan dan usaha.

Mas Dhito mencontohkan, salah satu bentuk program pelatihan yang diberikan yakni kelompok difabel dari tuna rungu maupun tuna netra, mendapatkan pelatihan pijat sebagaimana bidang yang diminta.

"Yang kedua masih ada beberapa kasus bullying yang dialami adik-adik kita yang difabel ini yang akan menjadi konsen pemerintah yang akan datang," ungkap Mas Dhito, Jumat (22/11/2024).

Sebagai salah satu sektor pelayanan dasar, Mas Dhito menekankan aksi bullying di dunia pendidikan tidak lagi boleh terjadi. Untuk memitigasi hal itu, dia akan meningkatkan guru yang memiliki kemampuan mendampingi anak-anak difabel.

"Sejauh ini, untuk mendampingi anak-anak difabel kita telah memberikan layanan inklusi di 153 lembaga dengan guru pendamping 208 guru dan sudah melayani 244 anak," ucapnya.

Selain sektor pendidikan dan pelatihan usaha tersebut, sepanjang periode pertama Mas Dhito juga menyalurkan peralatan mobilitas bagi 246 orang difabel. Kemudian, dukungan kepada para atlet paralympic untuk mengikuti berbagai kejuaraan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

KPU Batu Tegaskan Tak Sediakan TPS Khusus untuk Pilkada Batu

Choirul Anwar — Fri, 22 Nov 2024 19:01:35 +0700

KOTA BATU, SJP - KPU Kota Batu memastikan tidak akan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Batu, Marlina, pada Jumat (22/11/2024) mengatakan, keputusan ini sejalan dengan aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih.

"Ketiadaan TPS khusus berarti pemilih dalam situasi khusus, seperti pasien rumah sakit, harus mengurus surat pindah memilih. Sedangkan kita memang tidak punya TPS khusus untuk Pilkada mendatang," urainya.

Menurut Marlina, TPS khusus biasanya disediakan untuk mempermudah pemilih yang berada di lokasi tertentu seperti rumah tahanan, panti sosial, relokasi bencana, atau daerah konflik. Namun di Kota Batu hal ini tidak berlaku.

Untuk pasien rumah sakit, ia menjelaskan pasien harus mengonfirmasi pemilihannya sejak tujuh hari sebelum hari pencoblosan.

"Pasien yang dirawat saat Pilkada dapat mengurus pindah memilih ke kantor PPS terdekat atau PPK hingga H-7. Mereka nantinya akan ditempatkan di TPS terdekat dengan rumah sakit," jelasnya.

Dengan tidak adanya TPS khusus, KPU Batu meminta seluruh pihak untuk lebih aktif memastikan hak pilih tetap tersalurkan dengan prosedur yang telah ditentukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berbekal Survei Internal, Deny Widyanarko Yakin Menangi Pilbup Kediri

Novira Kharisma — Fri, 22 Nov 2024 18:31:13 +0700

KEDIRI, SJP - Calon Bupati Kediri nomor urut 1 Deny Widyanarko-Mudawamah yakin memenangi Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2024. Berdasarkan survei internal mereka yang melibatkan kader-kader muslimat, Deny menyebut telah mengungguli pasangan petahana Hanindhito Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa.

“Dari survei internal alhamdulillah kita sudah di atas angin. Jadi dari hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan kita menang di 27 November. Kita menggunakan survei-survei sendiri, internal kita,” kata Deny, dalam agenda sambang dusun terakhir di Pagu, Kamis (21/11/2024) malam.

Di satu sisi, saat disinggung soal hasil survei yang sebelumnya beredar di media sosial (medsos), Deny menanggapinya dengan santai, atau sekadar menganggapnya sebagai hiburan gratis karena selalu disuguhkan dengan lelucon-lelucon yang tidak mendasar, mengingat hasil Pilkada nanti masih akan ditentukan pada 27 November 2024 nanti.

Namun, di sisi lain dia khawatir ketika tiba-tiba kemenangan ada di tangannya bersama Mudawamah, pihaknya justru malah dituduh curang.

"Khawatirnya gini aja, kalau suatu saat tiba-tiba yang menang paslon 1, saya khawatir paslon 1 dituduh curang, dituduh TSM (terstruktur sistematis masif) dan lain-lain. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Biarlah masyarakat memilih alami dengan sendirinya apapun pilihan masyarakat tanggal 27 (November),” paparnya.

Sejauh ini, Deny mengaku telah menyambangi hampir 1000 dusun di Kediri. Tak hanya memperkenalkan diri sebagai calon bupati asli Pranggang Plosoklaten, Deny juga banyak mendengar aspirasi warga. Terutama dari petani yang mengeluhkan sulitnya mencari pupuk.

Ia pun mengaku telah menyiapkan 9 program prioritas. Di antaranya program pembangunan dusun Rp 300-500 juta per dusun per tahun.

“Kita sudah sampaikan kita punya program, listrik masuk sawah, pompanisasi sawah atau ladang dan program pertanian yang lain, yang nantinya saya yakin akan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” terang Deny.

“Alhamdulillah selama sambang dusun masyarakat sangat antusias dalam perubahan kepemimpinan di Kabupaten Kediri. Saya yakin insyaallah di tanggal 27 November, pemilihan mendatang paslon 1 akan menang,” tambahnya.

Bukan hanya petani, banyak keluhan lain disampaikan masyarakat. Termasuk jalan rusak di dusun-dusun.

“Kita ketahui bersama, kalau di luar bagus ternyata di dalam jalannya lubang-lubang. Kita akan buat bagus di luar maupun dalam,” tegas figur yang identik dengan blangkon hijaunya itu.

Deny juga akan merangkul Gen Z dan anak-anak muda. Dia akan mendukung dengan menyiapkan bekal keterampilan untuk mereka bisa memiliki keahlian.

“Gen Z juga banyak menyambut, jadi kapan hari dari seniman seniman mereka dari kawula muda, Gen Z juga dari olahragawan baik itu sepak bola, pencak silat dan pelajar yang waktunya nyoblos itu juga berkomunikasi dengan kita memberikan dukungan,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Lembaga Survei Pilkada Pasuruan, Elektabilitas Paslon RUBIH Menguat

Isbianto Hari Utomo — Fri, 22 Nov 2024 18:15:45 +0700

PASURUAN, SJP — Jelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan, lembaga survei memaparkan hasil survei elektabilitas kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Pasuruan.

Lembaga survei The Republic Institute merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas paslon yang bakal bertarung di Pilbup Pasuruan.

Hasilnya, pasangan nomor urut 02, H. M Rusdi Sutejo dan H. Shobih Asrori (RUBIH) mengungguli rivalnya, yakni nomor urut 01, KH. Mujib Imron dan Hj. Wardah Naisah (MUDAH)

Dalam survei tersebut, elektabilitas RUBIH berada di angka 53,6 persen, unggul sekitar 10.6 persen atas MUDAH yang memiliki elektabilitas 43 persen.

Peneliti utama The Republic Institute, Sufyanto saat dihubungi pada Jumat (22/11/2024) mengungkapkan, grafik tren elektabilitas menunjukkan peningkatan pada pasangan calon.

"Melihat trend grafik elektabilitas calon bupati dan wakil bupati, tampaknya pasangan RUBIH sementara unggul, dengan margin keunggulan sebesar 10,6 persen, dengan angka 53,6 persen. Sementara pasangan MUDAH elektabilitasnya 43 persen," jelasnya.

Menurut Sufyanto, ekstabilitas Paslon tersebut masih ada kemungkinan bagi pasangan Gus Mujib – Ning Wardah untuk mengejar ketertinggalan.

Tetapi peristiwa seperti itu sangat jarang terjadi karena posisi Gus Mujib – Ning Wardah sebagai incumbent, ada kecenderungan jika elektabilitas incumbent biasanya semakin menurun menjelang diselenggarakannya pemilu.

"Hasil survei yang disejajarkan di atas merupakan contoh dari penurunan angka elektabilitas dari incumbent. Meskipun tidak ada penurunan signifikan, tetapi ada kecenderungan stagnansi dari incumbent, dan jika hal tersebut dibiarkan, maka bukan tidak mungkin incumbent akan tumbang," ujarnya.

Sementara menyinggung debat dan kampanye, Sufyanto menambahkan, bagi masyarakat Pasuruan, debat dan kampanye itu sangat berpengaruh. Dirinya menyatakan, yang berpengaruh sebesar 51,3 persen, tidak berpengaruh 25,7 persen dan yang tidak menjawab 21 persen.

Kemudian, model kampanye yang paling efektif menurut masyarakat Pasuruan, lembaga survei ini merilis jika pasangan RUBIH dinilai paling efektif sebesar 44 persen, disusul pasangan MUDAH sebesar 35,6 persen dan yang belum menentukan 20,4 persen.

"Maka sekalipun programnya bagus, tidak menjadi perhatian dianggap kurang mengena langsung ke Masyarakat," ujarnya.

Hasil survei dari aspek debat publik, masyarakat Pasuruan juga memberi penilaian kepada Paslon RUBIH sebesar 29 persen dan Paslon MUDAH sebesar 21 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 50 persen.

"Mas Rusdi dan Gus Shobih dinilai paling aktraktif dalam debat publik, karena mampu memanfaatkan panggung sebagai pertunjukan politik, sehingga show-shownya mengena masyarakat dengan penyampaian bahasa yang sederhana dan diterima oleh masyarakat," jelasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Empat Paslon Adu Gagasan, KPU Kota Probolinggo Klaim Debat Publik Terakhir Berjalan Lancar

Rahmad Soleh — Fri, 22 Nov 2024 14:15:17 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo 2024 digelar di gedung Widya Harja pada Kamis (21/11/2024) malam.

Dari pantauan di lokasi, pendukung pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Probolinggo mulai datang ke lokasi pada pukul 19.00 WIB.

Pendukung paslon nomor urut nomor 1, Sri Setyo Pertiwi dan M. Rachman (Setiamu) mengenakan seragam yang didominasi dengan warna merah.

Sedangkan, pendukung paslon nomor urut nomor 2, Fernanda Zulkarnain dan Gus Zabur (Faaza) mengenakan seragam berwarna kuning.

Sedangkan paslon nomor 3, Aminuddin dan Ina Buchori (Amanah) para pendukungnya menggunakan baju biru langit.

Sementara pendukung paslon nomor urut 4, Habib Hadi dan Zainal Arifin (Handal Bersinar) mengenakan kostum didominasi warna putih.

Sambil menanti debat dimulai, pendukung kedua paslon heboh beradu yel-yel. Mereka juga tak segan untuk menyanyi beradu suara dengan semangat hingga ruangan debat bergemuruh meriah.

Selama debat, keempat paslon memaparkan program unggulan yang akan dijalankan jika terpilih sebagai pemimpin Kota Probolinggo.

Beberapa kali kesempatan, masing-masing calon saling adu gagasan sebelum memasuki segmen terakhir, yaitu pernyataan penutup dari tiap paslon.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Radfan Faisal mengklaim seluruh rangkaian debat publik Pilkada Kota Probolinggo 2024 telah berjalan lancar.

"Kami mengingatkan para pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang yang berlangsung 24 November mendatang," ucapnya.

Debat itu menjadi momentum penyampaian ide, gagasan, dan program maupun bagaimana paslon mencari solusi atas isu strategis serta persoalan yang ada di Kota Probolinggo.

‘’Debat kali ini lebih bisa jauh mengupas pertanyaan panelis maupun paslon. Dengan begitu, ide, gagasan, dan program jadi bisa tersampaikan ke masyarakat,’’ tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Debat Pamungkas Pilwalkot Batu, Tiga Paslon Saling Tawar Program Unggulan

Choirul Anwar — Fri, 22 Nov 2024 13:30:19 +0700

KOTA BATU, SJP - Debat publik ketiga Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Batu 2024 berlangsung di Hotel Golden Tulip, Kamis (21/11/2024) malam. Momentum itu menjadi ajang adu ide dan program strategis dari tiga pasangan calon (paslon).

Debat pamungkas itu mengusung tema tentang sosial, hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Ketiga paslon tampil percaya diri dengan memaparkan visi dan misi mereka di hadapan para pendukung yang penuh semangat.

Ketiga paslon memaparkan program yang menjanjikan masa depan lebih baik bagi Kota Batu. Mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penguatan sektor agribisnis. Debat ini menjadi bukti keseriusan mereka untuk membawa perubahan nyata.

Dengan sorak-sorai pendukung yang terus membahana, panggung debat menjadi arena perjuangan ide yang akan menentukan masa depan Kota Batu.

Paslon Krisdayanti dan Kresna Dewanata Prosakh (Krida) membawa visi Batu Hebat. Pasangan ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan serta birokrasi yang melayani masyarakat.

“Untuk mendukung ekonomi wong cilik, kami akan mendirikan Bank Masyarakat Batu yang menyediakan kredit lunak dengan bunga rendah. Kami menilai pentingnya kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama pembangunan," ucap ibu dari Aurel Hermansyah itu, Kamis (21/11/2024).

Tidak hanya itu, Krisdayanti juga memperkenalkan program yang cukup unik. Yaitu program Klinik Hukum Gratis (Kumis). Melalui program ini, dia ingin menghadirkan akses hukum yang berkeadilan bagi semua masyarakat Kota Batu.

Sementara itu, paslon Nurochman-Heli Suyanto (NH) menyoroti isu sosial. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan potensi konflik sosial yang erat kaitannya dengan persoalan hukum. Nurochman berkomitmen mendirikan klinik hukum di setiap desa sebagai upaya mendekatkan solusi hukum kepada masyarakat.

Di bidang ekonomi, pasangan ini menargetkan perbaikan produktivitas lahan pertanian, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, serta pengurangan ketimpangan pendapatan.

“Visi kami adalah membangun dan mengembangkan IKM di bidang pertanian, perdagangan, pariwisata, infrastruktur, dan pendidikan,” tegasnya.

Program unggulan lain dari NH meliputi pembangunan Professional Training Center, pemeriksaan kesehatan gratis, subsidi air bersih untuk usaha mikro dan masyarakat prasejahtera, hingga pembangunan mall UMKM dan sport center.

Di lain pihak, paslon Firhando Gumelar-Haji Rudi (GURU) hadir dengan visi Sejahtera, Ekologis, Jujur, Bulat, dan Kreatif (Sejuk). Pasangan ini menawarkan program unggulan berupa satu keluarga satu sarjana. Program itu sebagai langkah konkret memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Kami ingin memastikan, setiap anak di Kota Batu memiliki masa depan cerah yang juga akan mendukung perekonomian keluarga,” ujarnya.

Di bidang pelayanan publik, paslon GURU menekankan transparansi serta pembangunan Batu Agribisnis Center untuk mendukung petani dan pelaku usaha lokal agar dapat berkembang lebih optimal. (*)

Editor: Ali Wafa

Paslon Krida Tekankan Good Goverment melalui Program “Omah Mbak Yu”

Choirul Anwar — Fri, 22 Nov 2024 12:30:01 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 3, Krisdayanti dan Kresna Dewanata Prosakh (Krida) menegaskan pentingnya penerapan prinsip good goverment atau pemerintahan yang baik.

Untuk meuwjudkannya, pasangan ini menawarkan sebuah program bernama Onok Masalah, Lapor Mbak Yu (Omah Mbak Yu). Gagasan itu disampaikan saat debat publik terakhir yang digelar di Hotel Golden Tulip, pada Kamis (21/11/2024) malam.

Krisdayanti pada panggungnya menegaskan program Omah Mbak Yu akan fokus pada keterbukaan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

"Jadi memang dirancang sebagai ruang partisipatif bagi warga untuk melaporkan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi,” ucapnya saat debat, Kamis (21/11/2024) malam.

Krisdayanti menekankan, partisipasi masyarakat harus menjadi jiwa dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pihaknya ingin masyarakat merasa memiliki pemerintahnya. Melalui Omah Mbak Yu, pemerintah dapat menyediakan akses untuk semua orang menyampaikan aspirasinya secara terbuka.

Selain itu, kata Krisdayanti, dia akan mempererat kerja sama dengan perangkat hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan perangkat hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.

“Wisata mendunia harus dibarengi dengan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. Good goverment menjadi kompas kami untuk memastikan keberlanjutan dan keberpihakan itu,” tutup mantan istri Anang Hermansyah itu. (*)

Editor: Ali Wafa

Tingkatkan Ekonomi Kota Batu, Paslon NH akan Luncurkan Kredit Subsidi Bunga untuk UMKM

Choirul Anwar — Fri, 22 Nov 2024 12:15:06 +0700

KOTA BATU, SJP - Dalam publik terakhir, pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 1, Nurochman-Heli Suyanto (NH) memaparkan gagasannya tentang penguatan ekonomi di Kota Batu.

Pasangan ini menawarkan gagasannya dengan kredit murah dengan sistem subsidi bunga untuk pemodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program itu bertujuan memudahkan akses pinjaman untuk masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Gagasan itu dipaparkan dengan amat percaya diri oleh calon wali kota Batu nomor urut 1, Nurrochman. Pria yang akrab dipanggil Cak Nur itu mempresentasikannya dengan sangat rinci. Idenya itu semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Batu.

"Yang jelas akan ada peningkatan aksesibilitas di sana. Sehingga membantu masyarakat yang mungkin tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik untuk mendapatkan pinjaman," ucapnya, Kamis (21/11/2024) malam.

Selain itu, program tersebut dinilai dapat mendorong perekonomian di Kota Batu. Karena dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah, maka dapat mendorong investasi dan tingkat konsumsi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah memberikan subsidi kepada bank atau lembaga keuangan untuk menurunkan suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Sehingga suku bunga yang dikenakan kepada peminjam lebih rendah daripada suku bunga pasar dan lebih terjangkau," imbuh Cak Nur.

Sumber dananya, kata Cak Nur, dapat berasal dari dua sumber. Bisa dari anggaran pemerintah yang subsidinya dialokasikan untuk program-program sosial dam pembangunan. Atau melalui kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit.

"Kami berharap ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena ada akses kredit yang lebih baik. Masyarakat dapat menjalankan usaha, membeli rumah, atau memenuhi kebutuhan lainnya. Ini akan membantu masyarakat keluar dari keterpurukan ekonomi," pungkasnya. (***)

Editor: Ali Wafa

Sidak Kesiapan Logistik Pilkada, Ketua DPRD Kota Mojokerto: Jangan Ada Kecurangan!

Syaiful Aries — Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0700

KOTA MOJOKERTO, SJP - Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota di Kelurahan Tropodo, Kecamatan Magersari, Jumat (22/11/2024).

Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menyebut, sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di tanggal 27 November 2024 mendatang.

"Dari yang kami lihat tadi, persiapannya sudah sangat maksimal dan mereka juga menyatakan kesiapannya," kata Ery saat diwawancarai awak media, Jumat (22/11/2024).

DPRD Kota Mojokerto berharap, KPU beserta pihak-pihak terkait dipastikan siap untuk menggelar pesta demokrasi ini.

Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menegaskan, pihaknya mewanti-wanti jangan sampai ada kesalahan atau bahkan kecurangan pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak nanti.

"Monggo, ayo diawasi bareng-bareng. Karena ini hajatan bersama, pastinya untuk masyarakat Kota Mojokerto khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya," jelasnya.

Dalam hal ini, semua pihak berkeinginan Pilkada berjalan aman, tertib, lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Ery Purwanti menandaskan untuk dipastikannya keamanan logistik Pilkada, pengiriman logistik di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan pada tanggal 26 November 2024.

"Pengirimannya nanti tanggal 26 November 2024, malam hari H, untuk saving karena itu kan dokumen rahasia dan harus dipastikan keamanannya," tandasnya. (*)

Editor : Danu S

Gus Maksum Instruksikan Alumni Langitan Menangkan Paslon 02 untuk Jatim, Lamongan dan Bojonegoro

Atmo — Fri, 22 Nov 2024 11:30:13 +0700

LAMONGAN, SJP – Pengasuh Pondok Pesantren (ponpes) Langitan Tuban, KH. Muhammad Maksum menginstruksikan semua santri dan alumninya untuk memenangkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2, Khofifah-Emil.

Tidak hanya untuk calon gubernur (cagub) Jatim, kiai yang akrab dipanggil Gus Maksum itu juga menginstruksikan santri dan alumninya untuk memenangkan paslon bupati dan wakil bupati Lamongan nomor urut 2, Yuhronur-Dirham.

Dalam acara deklarasi itu, Gus Maksum juga menegaskan dukungannya untuk paslon bupati dan wakil bupati Bojonegoro nomor urut 2, Setyo Wahono-Nurul Azizah. Secara kebetulan semua calon kepala daerah yang didukung Gus Maksum berada memiliki nomor urut 2.

Para calon kepala daerah itu pun hadir dalam acara deklarasi itu. Cagub Jatim, diwakili oleh Emil Elestianto Dardak. Calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lamongan, Yuhronur dan Dirham kompak hadir. Sementara cabup Bojonegoro diwakili oleh cawabupnya, Nurul Azizah.

Forum silaturahmi dan konsolidasi Gus Maksum Faqih (GMF) itu digelar di Pendopo Ponpes Langitan Tuban. Gus Maksum memastikan dirinya dan seluruh santri dan alumninya akan memilih paslon nomor urut 2: Khofifah-Emil, Yuhronur-Dirham, dan Wahono-Nurul.

Dalam kesempatan itu, Gus Maksum mengatakan, setelah pertemuan silaturahmi dan konsolidasi GMF itu, dia berharap para alumni berada dalam satu komando untuk mendukung pasangan calon gubernur dan bupati yang didukungnya.

Gus Maksum optimistis, calon kepala daerah yang didukungnya akan meraih kemenangan. Sebab, alumni Ponpes Langitan tersebar luas di beberapa daerah seperti, Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Bahkan jumlah alumninya hampir mendominasi di tiga daerah itu.

Bahkan kata Gus Maksum, 32 persen dari total penduduk Kabupaten Lamongan merupakan alumni Ponpes Langitan. Kemudian 24 persen dari total penduduk Kabupaten Bojonegoro juga merupakan alumni Ponpes Langitan. Karena itulah optimisme itu terbangun.

"Berkumpulnya calon pemimpin Lamongan, Bojonegoro dan gubernur Jatim ini untuk lebih menggerakkan agar larinya lebih cepat," ujarnya di hadapan para santri dan alumninya, Kamis (21/11/2024).

Gus Maksum mengatakan, tidak mungkin dirinya tidak mendukung para calon nomor urut 2 itu. Baik untuk Jatim maupun Lamongan dan Bojonegoro. Sebab dirinya dengan ketiga calon kepala daerah itu memiliki ikatan keluarga.

"Emil sama saya, bersambung di kakek nenek. Jadi masih keluarga saya," ungkapnya, Kamis (22/11/2024).

Sedangkan Khofifah, kata Gus Maksum, memiliki perhatian cukup besar kepada Ponpes Langitan. Selain itu, Jawa Timur terbukti lebih maju saat dipimpin oleh Khofifah dan Emil. Cawabup Lamongan juga disebut masih anggota keluarganya.

"Jadi Dirham ini kerabat saya. Masih cucu saya," teranya.

Sedangkan cabup Lamongan, Yuhronur Efendi disebut memiliki hubungan baik dengan Ponpes Langitan. Pria yang akrab dipanggil Pak Yes itu memiliki ikatan silaturahmi yang sangat erat dengan Ponpes Langgitan. Ketika diundang Langitan, Pak Yes pasti datang.

Fakta tentang Pak Yes itu sebelumnya pernah diungkap oleh KH. Ubaidillah Faqih (Gus Ubaid), kakak dari Gus Maksum. Pak Yes berhubungan baik dengan Ponpes langitan sejak dia menjabat sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Lamongan hingga sekarang.

Gus Maksum menyebut, pertemuan yang digelarnya itu sebagai langkah awal untuk memenangkan calon nomor 2 di tingkat provinsi dan Lamongan serta Bojonegoro. Dia menekan, seluruh alumni harus menyebarluaskan dukungan itu kepada masyarakat sepulangnya dari kegiatan tersebut.

"Bahwa sudah berkomitmen manut ke kiai. Sekarang waktunya kontribusi. Hari ini yang akan dinikmati anak cucuk sebagai jariah dengan memajukan daerah masing-masing," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Capai 82 Persen, Hadapi Tantangan Kejenuhan Politik

M. Farhan — Thu, 21 Nov 2024 23:59:38 +0700

Suarajatimpost.com - Idham Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengharapkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dapat mencapai 82 persen.

Ia menyadari bahwa hal ini merupakan tantangan besar, mengingat adanya fenomena kelelahan politik (political fatigue) yang mempengaruhi pemilih pada Pilkada tahun depan.

"Fenomena kejenuhan politik ini menandai partisipasi pemilih mulai menurun. Mudah-mudahan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya itu bisa di angka rata-rata 82 persen,” ungkap Idham dalam acara diskusi kelompok terfokus (FGD) yang digelar di Jakarta Pusat pada Kamis (21/11/24).

Untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih, KPU telah merancang Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 dengan pendekatan yang komprehensif. Melalui peraturan ini, KPU bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan integritas elektoral dalam penyelenggaraan pemilu.

Dari sisi implementasi, KPU menekankan profesionalisme sebagai salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan Pilkada.

“Mudah-mudahan dengan regulasi yang ada bisa merespons tuntutan publik tentang harapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang lebih baik. Mudah-mudahan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024,” tutupnya. (**)

sumber: beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

Survei Republic Research : Elektabilitas Zulmi&Rasyit di Pilbup Probolinggo Capai 48 Persen

Rahmad Soleh — Thu, 21 Nov 2024 20:33:05 +0700

PROBOLINGGO, SJP - Pilkada serentak akan segera digelar tanggal 27 November 2024. Persaingan antar calon bupati (Cabup) untuk merebut hati masyarakat, semakin gencar dilakukan salah satunya seperti di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Survei Republic Research, menunjukkan bahwa elektabilitas kedua pasangan calon yakni pasangan Zulmi Noor Hasany dan Abd Rasyit (ZR) 48 persen dan pasangan Muhammad Haris Damanhuri Romly dan Fahmi AHZ 40 persen cukup dinamis.

Survei Republic Research digelar dalam kurun waktu 7 hari sejak tanggal 12 November 2024 dengan metode Multi stage random sampling melibatkan 1.000 responden.

Margin of error survei ini sebesar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Direktur Analisis Republic Research, Galang Geraldy, menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan Zulmi Noor Hasany dan Rasyit saat ini mencapai 48 persen, sedangkan pasangan Muhammad haris damanhuri romly dan Fahmi AHZ mencapai 40 persen dan cukup dinamis.

"Dalam temuan survei ini secara elektabilitas pasangan Zulmi noor hasani dan Rasyit 48 persen sedangkan pasangan Muhammad haris damanhuri romly dan Fahmi AHZ 40 persen dan yang belum menentukan pilihan 12 persen. Dari hasil temuan ini masyarakat Kabupaten Probolinggo masih memungkinkan mengubah pilihan 2 hari sebelum coblosan," kata Galang, Kamis ( 21/11/2024).

Menurut Galang, potensi masyarakat Probolinggo untuk mengubah pilihannya masih mungkin terjadi.

Hal itu tergambar dari jawaban responden ketika diberi pertanyaan apakah sudah mantap dengan pilihannya saat ini, 65 persen menjawab ya.

Sedangkan, sebanyak 35 persen menjawab pilihannya masih bisa berubah.

Menurut Galang, keberhasilan keberhasilan masing-masing paslon dalam mengamankan suara yang masih mengambang ini akan menjadi salah satu kunci memenangkan Pilkada.

Sebab, menurutnya masyarakat Probolinggo yang belum yakin dengan pilihannya masih cukup besar.

Mayoritas masyarakat Probolinggo yang belum yakin dengan pilihannya dan baru akan menentukan pilihan dua hari sebelum pencoblosan.

"Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah kepada generasi milenial yang jumlahnya sangat banyak, sementara gen Z juga demikian perlu treatment tersendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Paslon Muhammad Haris-Fahmi AHZ unggul telak dengan elektabilitas sebesar 73,5 persen, diikuti Paslon Zulmi Noor Hasani-Abd. Rasit sebesar 11,0 persen berdasarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI). (*)

Editor: Rizqi Ardian

Paslon KriDa Siapkan Beberapa Program Andalan dalam Hadapi Debat Ketiga

Choirul Anwar — Thu, 21 Nov 2024 19:05:43 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Krisdayanti dan Kresna Dewanata Prosakh (KriDa), terus mengukuhkan posisinya sebagai kandidat unggulan dalam Pilkada Kota Batu 2024.

Menjelang debat ketiga yang mengusung tema sosial, hukum, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi, pasangan nomor urut 3 ini memaparkan sejumlah program strategis yang telah dirintis dan direncanakan untuk menjawab tantangan pembangunan Kota Batu mendatang.

Calon Wakil Wali Kota Batu Kresna Dewanata Prosakh pada Kamis (21/11/2024) menyampaikan bahwa KriDa tidak hanya berbicara visi, tetapi juga telah membuktikan komitmennya melalui berbagai langkah konkret.

Salah satu program unggulan yang akan menjadi sorotan adalah Teras KriDa, sebuah inisiatif yang menghadirkan ruang kolaborasi dan pemasaran produk UMKM di 24 desa di Kota Batu.

“Lewat Teras KriDa, kami ingin menjadikan setiap desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Tidak hanya sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan branding produk lokal untuk memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional,” ujarnya.

Selain itu, Dewa juga menegaskan pasangan KriDa juga akan memanfaatkan program Parkir Komunal untuk mengatasi persoalan kemacetan akibat tingginya kunjungan wisatawan.

Program ini tak hanya berfungsi sebagai solusi infrastruktur, tetapi juga memberdayakan pelaku jasa transportasi lokal, baik konvensional maupun digital.

“Kami ingin menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih inklusif. Dengan parkir komunal, wisatawan akan menggunakan transportasi lokal, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak warga,” jelasnya

Dalam aspek tata kelola pemerintahan dan hukum, KriDa berkomitmen untuk menyelesaikan polemik kepemilikan aset strategis di Kota Batu, seperti Candi Songgoriti dan pemandian air panas.

“Kami akan memperjuangkan pengelolaan penuh dua aset ini agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan dan dikelola dengan lebih baik tanpa mengurangi nilai sejarahnya,” tegas Dewa.

Tidak ketinggalan, potensi Dusun Brau sebagai sentra susu sapi perah juga menjadi perhatian. Paslon KriDa berencana memperkuat sektor peternakan dengan pengembangan teknologi modern dan penyediaan infrastruktur, termasuk internet gratis untuk mempermudah pemasaran produk unggulan secara global.

“Produk seperti keju mozzarella dari Brau sudah menembus pasar internasional. Kami ingin mendukung penuh potensi ini melalui langkah konkret, seperti penyediaan akses teknologi dan fasilitas pendukung lainnya,” imbuhnya.

Dengan berbagai program yang telah dirumuskan, pasangan KriDa optimistis dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Batu di berbagai sektor.

“Debat ketiga ini akan menjadi panggung bagi kami untuk menunjukkan bahwa program-program yang kami siapkan adalah jawaban atas tantangan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dihadapi Kota Batu,” tandasnya.

Paslon KriDa berharap visi besar mereka dapat semakin meyakinkan masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh dalam Pilkada Kota Batu 2024. Dengan langkah nyata yang telah mereka mulai, pasangan ini ingin memastikan bahwa Kota Batu tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Jelang Debat Ketiga, KriDa Ajak Semua Paslon Bertukar Gagasan bukan Bertukar Emosi

Choirul Anwar — Thu, 21 Nov 2024 17:59:46 +0700

KOTA BATU, SJP - Debat publik terakhir untuk kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Batu akan digelar pada Kamis (21/11/2024) malam. Tema yang diusung yaitu seputar sosial, hukum, keterbukaan tata kelola pemerintahan, dan ekonomi.

Debat pamungkas ini menjadi momentum penting bagi setiap pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan program-program unggulannya. Termasuk bagi paslon nomor urut 3, Krisdayanti dan Kresna Dewanata Prosakh (Krida).

Namun demikian, calon wakil walikota batu dari paslon nomor urut 3, Kresna Dewanata Prosakh mengaku tidak melakukan persiapan khusus jelang debat terakhir. Hal itu karena dirinya cukup percaya diri oleh hasil debat publik sebelumnya.

Ketimbang mempersiapkan materi debat, dia lebih ingin mengajak semua pihak untuk saling menghargai. Pihaknya ingin debat publik menjadi ajang bertukar gagasan untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap permasalahan yang dialami Kota Batu.

“Debat adalah ajang berdiskusi, membuat imajinasi, dan memberikan solusi untuk Kota Batu. Bukan ajang saling menjatuhkan. Jadi debat ini lebih dari sekadar adu argumen, melainkan kesempatan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik demi kemajuan Kota Batu," ujarnya, Kamis (21/11/2024).

Menurut pria yang akrab dipanggil Dewa itu, visi dan misi setiap paslon sangat baik. Yang paling bisa dirasionalkan dan diterapkan di Kota Batu akan menjadi pilihan masyarakat. Karena itu dia berharap, masyarakat dapat memahami setiap program yang diusung KriDa.

Menurutnya, segala program yang ditawarkan pasangan KriDa bersifat konkret dan terukur. Bukan sekadar janji politik. Salah satu program unggulannya yaitu menjadikan Kota Batu lebih dikenal di mata dunia.

Dewa menyebut, latar belakang Krisdayanti (KD) sebagai seorang diva internasional akan mampu mengatrol nama Kota Batu ke kancah yang lebih tinggi. Apalagi ditambah pengalaman KD sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kota Batu akan menjadi sister city dari kota-kota besar di dunia.

“Mbak KD punya jaringan internasional yang luas. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan Kota Batu dan menjalin kerja sama dengan kota besar di berbagai negara,” ujarnya.

Dewa yakin, impian tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Dia ingin menunjukkan, bahwa programnya benar-benar bisa direalisasikan. Pihaknya siap langsung merealisasikan semua programnya bila terpilih memimpin Kota Batu.

Namun demikian, Dewa menekankan pentingnya menjaga persatuan selama debat berlangsung. Dia tidak ingin debat publik justru memicu perpecahan. Sebab menurutnya, setelah pilkada selesai, masyarakat tetap menjadi warga Kota Batu yang harus bersatu.

"Dalam debat pamungkas ini diharapkan menjadi momen produktif bagi semua paslon untuk menunjukkan visi misi mereka. Sekaligus memupuk semangat persatuan dan kerja sama demi Kota Batu yang lebih maju," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Cabup Kediri, Deny Tegaskan Anggaran Program Pembangunan Dusun Terplotting Setiap Tahun

Novira Kharisma — Thu, 21 Nov 2024 17:44:27 +0700

KEDIRI, SJP - Pasangan calon bupati dan wakil Bupati Kediri Deny Widyanarko - Mudawamah terus melakukan sosialisasi program andalan mereka yakni program pembangunan dusun senilai Rp 300-500 juta per dusun per tahun.

Program pemerataan pembangunan hingga di lingkup terkecil itu, diharapkan dapat menjadi terobosan positif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya bagi warga Kabupaten Kediri.

Program pembangunan dusun diyakini lebih pro rakyat. Di mana terdapat pos anggaran yang sudah terplotting untuk keseluruhan dusun yang tersebar luas di Kabupaten Kediri dalam setiap tahunnya senilai Rp 300-500 juta.

Melalui pos anggaran yang sudah terplotting pada setiap tahunnya itu, maka masyarakat dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi urgensi di masing-masing dusun, melalui usulan yang menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah forum rembuk dusun yang nantinya akan mereka lakukan.

"Jadi program pembangunan dusun ini anggarannya sudah terplotting senilai Rp 300-500 juta pada setiap tahunnya. Secara otomatis, setiap dusun-dusun nanti akan mendapatkan plotting program anggaran pembangunan dusun dengan besaran tersebut yang diharapkan dapat membawa keadilan dan pemerataan dalam pembangunan di masing-masing dusun," kata Deny, Kamis (21/11/2024).

Bentuk penyerapan program inipun cukup fleksibel. Di mana dalam realisasinya bermuara sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat. Mulai dari kebutuhan di bidang ekonomi seperti pengadaan alat-alat penunjang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selanjutnya di bidang infrastruktur dapat dipergunakan untuk program pengembangan dan perbaikan drainase, pengaspalan jalan dan lain sebagainya. Lalu di bidang pertanian dapat dipergunakan untuk pengadaan alat-alat pendukung pertanian di dusun sekitar.

Kemudian di bidang peternakan, dapat dipergunakan untuk membangun sebuah kandang ternak dan pengadaan hewan ternak, hingga mencakup kebutuhan di berbagai bidang lainnya seperti perikanan, kebudayaan, sosial, pendidikan, olahraga serta kepemudaan.

"Melalui program pembangunan dusun ini diharapkan nantinya dusun-dusun yang tersebar luas di Kabupaten Kediri dapat berkembang dan maju. Dengan disokong dusun-dusun yang berkembang dan maju, maka hal ini akan mendorong terciptanya sebuah desa yang kuat dan mewujudkan Kabupaten Kediri hebat sesuai dengan tagline yang kami usung," ujar figur calon Bupati Kediri yang identik dengan blangkon hijaunya itu.

Menurutnya, program pembangunan dusun ini dinilai dapat menciptakan sebuah pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Kediri. Mengingat semua dusun nantinya dapat berperan aktif dan memiliki kesempatan yang sama, dalam mengakses serta menyerap pos anggaran yang telah terplotting melalui program pembangunan dusun.

Bagi Deny, program pembangunan dusun disebutnya memiliki keistimewaan tersendiri, terutama dalam membantu menyelesaikan persoalan yang muncul di masing-masing dusun. Mengingat dalam mekanismenya program pembangunan dusun lebih menerapkan aspek bottom up, atau diawali dari sebuah perencanaan usulan berdasarkan aspirasi dari tingkat bawah, yang kemudian wujud dari aspirasi itu kemudian direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Jadi mekanismenya sangat berbeda bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang selama ini berjalan di Kabupaten Kediri yang lebih menerapkan ke aspek top down. Di mana bantuan-bantuan atau program yang selama ini diberikan kepada pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, Deny menambahkan, selama ini musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dinilai tidak maksimal dalam menampung dan merealisasikan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Terlihat dalam realisasinya, di mana terdapat ratusan atau bahkan ribuan usulan yang masuk dan tercatat ke dalam musrenbang, namun finalisasinya hanya terdapat belasan usulan saja yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.

"Dengan kata lain, banyaknya usulan dari masyarakat yang masuk, seolah usulan itu hilang diterpa angin pada saat usulan itu mulai naik di tahap pembahasan yang lebih tinggi, mulai dari pembahasan di tingkat kecamatan dan naik lagi hingga pembahasan di tingkat Kabupaten Kediri.

"Berbeda dengan program pembangunan dusun. Di mana masyarakat dapat memutuskan sendiri apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka di dusun, melalui anggaran program pembangunan dusun yang sudah terplotting pada setiap tahun," tandas Deny. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon GURU Siapkan Jurus Ultimate Hadapi Debat Ketiga Pilkada Kota Batu

Choirul Anwar — Thu, 21 Nov 2024 17:37:10 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 2, Firhando Gumelar dan Haji Rudi (GURU) telah mempersiapkan strategi dan materi terbaik untuk menghadapi debat publik ketiga pada Kamis (21/11/2024) malam.

Firhando Gumelar memastikan materi yang akan sampaikannya dalam debat merupakan solusi konkret atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Kota Batu. Semua poin yang disiapkan merupakan turunan dari visi, misi, serta program kerja GURU yang sengaja dirancang untuk menjawab kebutuhan warga.

“Alhamdulillah, kami di koalisi GURU telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Apa yang akan saya sampaikan dalam debat nanti adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat Kota Batu. Bismillah, mari kita bersama-sama membangun Batu,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Gum tersebut, Kamis (21/11/2024),

Dia berharap, masyarakat Kota Batu dapat menyimak debat ini dengan saksama. Sehingga memahami solusi yang ditawarkan oleh pasangan GURU. Menurutnya, debat ini menjadi momen penting untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota.

Selain fokus pada persiapan materi debat, Firhando konsisten turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan memahami permasalahan di lapangan. Dia yakin, dengan begitu dapat memberikan jawaban yang lebih konkret dan relevan dalam debat maupun saat menjalankan tugas nantinya.

“Kami terus berkeliling. Menyentuh langsung tangan warga dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Tujuannya jelas, agar kami tahu apa yang mereka inginkan untuk Kota Batu. Jika terpilih nanti, saya dan Haji Rudi akan bekerja berdasarkan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (***)

Editor: Ali Wafa

Kosolidasi Akbar Jelang Pencoblosan, Bukti Kesiapan KPU Bondowoso Gelar Pilkada 2024

Rizqi Ardian — Thu, 21 Nov 2024 17:31:16 +0700

BONDOWOSO, SJP – Demi memastikan proses pelaksanaan Pilkada Bondowoso dan Jawa Timur yang bakal digelar 6 hari lagi, PPK dan PPS harus benar-benar siap dan memahami semua tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk memastikan kesiapan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar kosolidasi akbar yang mengundang 722 PPK dan PPS se Kabupaten Bondowoso, di Ballroom Hotel Ijen View, Kamis (21/11/2024).

Mereka digembleng untuk memahami dan memitigasi kerawanan di masing-masing wilayah, mulai dari proses pengiriman logistik, hingga pencoblosan pada 27 November mendatang.

Hal itu, kata Sudaedi, Ketua Komisioner KPU Bondowoso, merupakan tindak lanjut pasca digelarnya simulasi putungsura di beberapa tempat, untuk menghitung waktu pencoblosan mencukupi dengan durasi waktu yang diberikan oleh KPU.

“Setelah simulasi, kami menghitung rata-rata hasil waktu cukup, karena sekarang surat suara hanya dua dan jenis surat suara juga tidak besar," jelasnya saat dikonfirmasi di sela-sela konsolidasi.

Sudaedi juga memastikan jika saat ini KPU Bondowoso sangat siap menyalurkan logistik ke semua kecamatan yang akan dimulai tanggal 23 November 2024 mendatang.

“Kami semua siap untuk mendistribusikan, sampai ke wilayah-wilayah yang sulit,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bondowoso, Moh. Andri Yulianto. Dirinya menjelaskan, dalam konsolidasi ini KPU juga melakukan mitigasi sejumlah kerawanan.

“Seperti bencana alam karena saat ini musim hujan. Tenda untuk TPS harus terpasang dengan baik. Kemudian tentang netralitas dan integritas PPK dan PPS semuanya agar dijaga, agar pemungutan suara berjalan kondusif,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Vinanda & Gus Qowim Tampil Memukau di Debat Publik Kedua, Semua Pertanyaan dan Tanggapan Dilalap Habis

Novira Kharisma — Thu, 21 Nov 2024 16:31:16 +0700

KEDIRI, SJP - Padangan calon wali kota dan wakil wali Kota Kediri Vinanda Prameswati - KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) tampil memukau dalam debat publik kedua Pilkada 2024, Rabu (20/11/2024) malam.

Berlangsung di Insumo Kediri Convention Centre (IKCC), pasangan calon nomor urut 1 itu berhasil melalap semua pertanyaan dan tanggapan dari panelis serta pasangan calon nomor urut 2 Ferry Silviana Feronica - Regina Nadya Suwono.

Dalam debat pamungkas ini, Vinanda dan Gus Qowim tampil elegan. Memakai busana batik karya Nunung Wiwin Ariyanto, rumah produksi Numansa Batik Kelurahan Dermo, Mojoroto, Kota Kediri, keduanya tampak tenang dan percaya diri.

Outfit of The Day (OOTD) mereka sesuai dengan tema debat, yakni 'Pembangunan Manusia Berbasis Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemerintahan Daerah yang Bersih Menuju Indonesia Emas 2045'.

Baik Vinanda maupun Gus Qowim kompak memakai busana putih dengan aksen batik tulis biru aksara Jawa MAPAN, produk kreatif pembatik lokal.

Dalam penyampaian visi misi dan program kerjanya, Vinanda berbicara tentang Kediri dengan segala potensi yang dimiliki, sejarah, budaya serta sumber daya manusianya, terutama kaum muda.

Dia pun membakar semangat untuk bangkit dan membawa Kota Kediri ke arah yang lebih gemilang dengan memerangi segala bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kita berkumpul di IKCC bukan hanya berbicaya untuk masa kini, tetapi juga untuk merancang masa depan Kota Kediri yang lebih maju, lebih agamis, lebih produktif, lebih aman dan lebih ngangeni," ajak Vinanda berapi-api.

Perempuan pegiat sosial kemasyarakatan ini mengajak semua, terutama kaum muda untuk menyadari perubahan zaman yang sangat cepat. Maka perlu segera beradaptasi, agar tidak tertinggal. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membawa perubahan yang positif.

"Saat ini kita berada di titik perubahan. Titik dimana kaum muda jumlahnya makin meningkat dan tumbuh berkembang di tengah kemajuan teknologi. Mereka adalah generasi yang memiliki potensi luar biasa untuk membawa Kediri ke arah yang lebih gemilang," ujarnya.

"Mereka adalah masa depan kita. Mereka memiliki kekuatan dan ide - ide kreatif yang harus kita dukung. Inilah saatnya Kediri bangkit. Saatnya menjadi kota yang lebih kreatif, kota yang lebih berdaya saing, lebih berkebudaan, dan yang terpenting Kota Kediri bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," papar tokoh muda yang aktif di bidang pergerakan sosial kemasyarakatan itu.

Ada empat sub tema yang digunakan dalam debat publik kedua ini. Baik sub tema ekonomi kreatif, kebudayaan, Indonesia emas hingga sub tema 'Mewujudkan Good Governance' sukses dilahap dengan jawaban yang konstruktif berdasarkan 7 program prioritas mereka (SAPTA CITA).

Sub Tema Ekonomi Kreatif

Vinanda dan Gus Qowim bertekad untuk mewujudkan Kediri mendatang sebagai pusat ekonomi kreatif. Dimana seni budaya dan teknologi tidak hanya dipelihara, tetapi berkembang dan memberi manfaat untuk seluruh warganya.

"Bayangkan Alun-alun Kota Kediri menjadi pusat kreasi bagi karya masyarakat. Tempat dimana seni dan teknologi bersinergi. Menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi kita semua. Bayangkan pula Selomangleng akan ramai karena ditata lebih bagus," kata Vinanda.

"Namun untuk mencapai itu, kita perlu pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif. Oleh karenanya, kita butuh pemerintahan yang mengutamakan rakyat, bukan untuk segelintir orang," lanjut lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya itu.

Sub Tema Kebudayaan

Vinanda berkomitmen dalam pelestarian seni budaya Kota Kediri melalui program Kediri City Tourism (D'CITO). Menurutnya, pemerintah harus menginventarisasi seluruh kebudayaan dan pengembangan kebudayaan.

"Kita bisa menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui komunitas kebudaya. lalu memanfaatkan kebudayaan melalui even kebudayaan, dimana bukan hanya masyarakat kota kediri yang akan kengetahui, tetapi masyarakat di luar kediri juga akan tahu," terang calon kepala daerah yang diusung oleh mayoritas partai politik tersebut.

Sub Tema Indonesia Emas

Vinanda memaparkan tentang 7 SAPTA CITA dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Kediri. Mereka bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan di Kota Kediri di atas 5 persen dan menurunkan tingkat kemiskinan yang kini tertinggi kedua antar kota di Jawa Timur.

Caranya dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sesuai dengan program MERATA. Mereka akan mengalokasikan RT RW per kelurahan dengan dana maksimal Rp 5 miliar, salah satu tujuannya untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

"Kami juga memiliki program Produktif Kreatif dan Inovatif. Dimana salah satu tujuannyauntuk memberi pelatihan perluasan pasar dan bagi UMKM. Program Infrastruktur, nanti Kota Kediri harus memiliki fasilitas yang dapat memberikan fasilitas pengembang ekonomi kreatrif yaitu, Kediri Kreative Network. Sebanyak 17 sub sektor ekonomi kreatif berkumpul dan berbagi pengalaman," terang tokoh muda berusia 26 tahun tersebut.

Sub Tema Mewujudkan Good Governance

Menurut Vinanda dan Gus Qowim, banyak kisah tertaik dengan tata kelola pemerintahan Kota Kediri yang perlu dijadikan catatan untuk pemerintahan mendatang. Catatan yang memerlukan perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

"Mendatang, hal tersebut tidak aakan terjadi lagi, karena sesuai dengan program SAPTA CITA kami. Pemerintahan yang cepat, tepat, maka tidak ada lagi perencanaan dan pembangunan yang tidak tepat. Sehingga, komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah perencanaan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab," tegas Vinanda.

Vinanda dan Gus Qowim menjadi Paslon dengan komposisi yang ideal memimpin Kota Kediri ke depan. Perpaduan antara tokoh pemuda berkecimpung dalam dunia pergerakan sosial kemasyarakatan dengan tokoh ulama yang sudah lama berkiprah pada pendidikan berbasis pesantren. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bawaslu Kota Batu Tegaskan Kampanye dengan Bazar Sembako Murah bukan Pelanggaran

Choirul Anwar — Thu, 21 Nov 2024 13:15:05 +0700

KOTA BATU, SJP – Menggelar kegiatan sembako murah sebagai kemasan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon (paslon) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan merupakan kegiatan ilegal, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu, Suprianto. Dia menegaskan, kegiatan seperti bazar sembako murah tidak melanggar aturan kampanye. Asalkan tidak diberikan secara gratis.

"Pada prinsipnya, aturan tentang kampanye dengan menyediakan bazar sembako murah tidak melanggar regulasi. Selama sembako tidak diberikan gratis. Itu bukan termasuk money politics," ujarnya, Kamis (21/11/2024).

Suprianto menjelaskan, kegiatan bazar sembako murah yang digelar paslon harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, kegiatan tersebut harus berlangsung di satu titik tertentu. Bukan dilakukan secara door to door. Kedua, harga sembako yang dijual harus tetap rasional.

"Misalnya, sembako yang dijual dengan harga Rp20 ribu atau lebih, masih dianggap wajar. Namun jika dijual dengan harga yang sangat murah, seperti Rp1.000, dapat dianggap melanggar," jelasnya.

Sehingga, kata Suprianto, apabila terdapat kampanye berbentuk bazar tebus murah masih bisa ditoleransi. Sebab, masyarakat tetap membayar dengan harga yang masih masuk akal. (*)

Editor: Ali Wafa

Muhibbin dan Aushaf Berjanji Ciptakan Pemerintahan Nganjuk yang Bersih dan Transparan

Kuswanto — Thu, 21 Nov 2024 12:30:06 +0700

NGANJUK, SJP - Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Nganjuk, Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah, menawarkan program “Digdaya” dalam debat publik ketiga yang digelar di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (20/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, paslon nomor urut 1 itu memaparkan visi dan misinya untuk membangun Kabupaten Nganjuk. Fokus mereka yaitu pada peningkatan akuntabilitas dan keadilan dalam birokrasi pemerintahan.

Pasangan ini berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Nganjuk. Pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” ucap pria yang akrab dipanggil Muhibbin itu, Rabu (20/11/2024).

Dia memastikan pemerintahan di Nganjuk akan berjalan dengan prinsip transparan dan akuntabel. Mereka akan mendengarkan suara rakyat, dan bekerja untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat Nganjuk.

Debat kali ini juga mengangkat topik tentang hak asasi manusia (HAM). Pasangan ini menekankan pentingnya perlindungan HAM dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Terutama dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak dasar masyarakat Nganjuk.

Sementara itu, menurut Aushaf Fajr Herdiansyah, keadilan dalam birokrasi menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, dia ingin memastikan setiap pelayanan publik berjalan secara adil. Tanpa diskriminasi dan menciptakan birokrasi yang berkeadilan.

“Kami akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas,” kata Aushaf, Rabu (20/11/2024).

Calon wakil bupati itu berkomitmen memperjuangkan birokrasi yang adil dan berkeadilan. Setiap warga Nganjuk berhak mendapatkan pelayanan yang setara tanpa ada hambatan. Dia ingin Nganjuk menjadi daerah yang bisa patut dicontoh sebagai pemerintahan yang bersih

Untuk diketahui, dalam publik terakhir ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk mengusung tema: mengelola birokrasi yang akuntabel dan berkeadilan sebagai komitmen pemerintah hadir untuk bermasyarakat. (*)

Editor: Ali Wafa

Tiga Cabup Nganjuk Saling Tawar Solusi Atasi Konflik Perguruan Silat pada Debat Publik Terakhir

Kuswanto — Thu, 21 Nov 2024 09:29:39 +0700

SURABAYA, SJP - Debat terakhir calon bupati (cabub) Nganjuk yang digelar di Hotel Mercure Surabaya menjadi perhatian besar masyarakat. Terutama karena isu konflik antar-perguruan silat menjadi salah satu topik yang diangkat.

Konflik ini telah lama menjadi tantangan sosial di Kabupaten Nganjuk. Banyak pihak menantikan bagaimana para kandidat cabup menawarkan solusi konkret untuk masalah ini. Dalam debat itu, para kandidat memberikan pandangan dan rencana mereka.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah menawarkan solusi untuk mengatasi konflik antar-perguruan silat di Kabupaten Nganjuk. Menurut pasangan ini, tidak harus membenturkannya dengan aparat penegak hukum (APH).

Di hadapan panelis, Aushaf Fajr Herdiansyah mengatakan, perguruan silat merupakan kekayaan budaya yang harus terus dilestarikan. Sehingga untuk meminimalisir munculnya konflik, maka setiap perguruan silat perlu dirangkul dan diberikan wadah komunikasi bersama.

“Saya tidak setuju kalau ini dibenturkan dengan APH. Itu adalah kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Nganjuk. Yang dibutuhkan para pemuda dan pemudi ini harus kita rangkul,” ucapnya, dalam debat ketiga di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (20/11/24) malam.

Pengusaha muda itu mengatakan, terjadinya konflik antar-perguruan itu karena kurangnya kesepahaman antarkelompok. Sehingga untuk mengatasi hal itu, dia akan mencanangkan sebuah program yang turut melibatkan komunikasi aktif antar-perguruan silat di Nganjuk.

“Harusnya mereka dibekali pelatihan dan komunikasi yang aktif antar-perguruan silat. Kami di sini memiliki program. Kita akan bikin event, yang mempersatukan perguruan silat. Khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk," sambungnya.

Aushaf mengatakan, bila dirinya terpilih sebagai bupati Nganjuk, dia akan membina dan melatih serta meningkatkan rasa toleransi anak-anak muda dengan tidak perlu menghilangkan identitas masing-masing perguruan silat.

“Ini langkah yang lebih efektif dan efisien. Tidak perlu menghilangkan identitasnya,” ucap dia.

Di lain pihak, cabub Nganjuk nomor urut 3, Marhaen Djumadi berpandangan, agar perguruan silat terhindar dari konflik, perlu berkoordinasi dengan APH dan memberikan pemahaman terkait kurikulum yang bersifat universal untuk diterapkan di masing-masing perguruan silat.

“Menurut kami, lebih melakukan komunikasi dengan APH. Yang intinya kita harus adil. Siapa pun yang melanggar, berhak terkena pasal hukum,” ujarnya saat debat publik kemarin, Rabu (20/11/2024).

Lebih lanjut Marhaen berpendapat, kurikulum perguruan silat perlu ditinjau ulang. Hal itu untuk mengurangi fanatisme di lingkungan perguruan silat. Menurutnya, kurikulum yang diterapkan harus bersifat universal dan tidak hanya untuk kelompoknya sendiri.

Marhaen juga menyinggung soal aturan batas usia bagi anggota perguruan silat. Sebab menurut hemat dia, konflik antar-perguruan silat yang selama ini terjadi lebih banyak ditimbulkan oleh anggota yang masih berusia 15 tahun ke bawah.

"Jika kami terpilih, kami akan membatasi usia anggota yang ikut dalam perguruan silat. Banyak sekali yang usianya di bawah 15 tahun dan kemudian banyak menimbulkan masalah,” jelasnya.

Gagasan lain datang dari paslon nomor urut 2, Ita Triwibawati. Dia menyodorkan program khusus sebagai solusi penyelesaian konflik antar-perguruan silat. Yakni program Sentra Jaya Merta. Nantinya, setiap perguruan silat bisa unjuk gigi menampilkan kesenian–kesenian mereka.

“Kami memiliki program Sentra Jaya Merta. Program ini bisa dipakai untuk menampilkan budaya dari silat tersebut,” tutur perempuan yang akrab dipanggil Bunda Ita itu, Rabu (20/11/2024).

Dinamisnya atmosfer debat itu mendapat respons positif dari masyarakat Nganjuk. Banyak yang mengapresiasi ide-ide segar yang ditawarkan para cabup. Tetapi ada juga yang meragukan kemungkinan terwujudnya janji-janji tersebut.

Salah seorang warga Kertosono, Udin (37) menyatakan harapannya agar solusi yang diajukan tidak hanya berhenti di panggung debat. Dia mengaku sudah lelah dengan konflik itu. Siapa pun yang terpilih, diharapkan benar-benar bisa membawa kedamaian.

Menurut Udin, konflik perguruan silat di Nganjuk merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Debat itu memberikan gambaran tentang visi para cabub dalam menangani permasalahan tersebut.

“Siapakah yang akan membawa perubahan? Hasil pilkada mendatang akan menjadi penentu arah masa depan Nganjuk,” ucapnya, Kamis (21/11/2024).

Untuk diketahui, debat ketiga Pemilihan Bupati (Pilbup) Nganjuk ketiga ini mengusung tema: mengelola birokrasi yang akuntabel dan berkeadilan sebagai komitmen pemerintah hadir untuk masyarakat.

Debat terakhir itu diikuti oleh ketiga paslon bupati dan wakil bupati Nganjuk. Paslon nomor urut 1, Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah. Paslon 2, Ita Triwibawati dan Zuli Rantauwati. Paslon 3, Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro. (*)

Editor: Ali Wafa

Empat Pasukan UNIFIL Terluka dalam Serangan di Lebanon, Prancis Kecam Aksi Teror Itu

M. Farhan — Thu, 21 Nov 2024 09:03:13 +0700

Suarajatimpost.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Prancis mengonfirmasi bahwa empat personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) terluka dalam serangkaian serangan yang terjadi dalam konflik antara Israel dan Lebanon.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip pada (21/11/24), Kemenlu Prancis mengutuk serangan roket yang diduga diluncurkan oleh Hizbullah, yang menghantam dua posisi pasukan UNIFIL di wilayah selatan Lebanon. Akibat serangan tersebut, empat anggota pasukan penjaga perdamaian asal Ghana mengalami luka-luka, dengan tiga di antaranya harus dirawat di rumah sakit.

Kemenlu Prancis juga mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya pasukan UNIFIL menjadi sasaran serangan dalam beberapa pekan terakhir. Pada hari yang sama, patroli UNIFIL yang melibatkan pasukan Prancis juga diserang roket, meskipun dalam insiden tersebut tidak ada korban yang terluka.

Selain itu, UNIFIL melaporkan bahwa pasukan Israel beberapa kali menyerang lokasi-lokasi mereka, termasuk pos-pos terdepan dan markas utama pasukan penjaga perdamaian. Serangan tersebut juga mencakup dua pangkalan militer Italia dan beberapa instalasi lainnya yang diduga melanggar garis biru (blue line). Pihak militer Italia secara tegas mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap aturan yang ada.

Konflik di Lebanon sendiri semakin intens sejak Israel meluncurkan operasi darat terhadap Hizbullah di selatan Lebanon pada 1 Oktober 2024. Operasi ini seiring dengan serangan udara dan roket yang berlangsung sejak eskalasi di Jalur Gaza. Hingga kini, jumlah korban jiwa di Lebanon akibat serangan Israel telah mencapai lebih dari 2.500 orang.

PBB juga mencatat bahwa pasukan UNIFIL di Lebanon telah menjadi sasaran serangan berulang oleh militer Israel selama konfrontasi dengan Hizbullah. Sementara itu, Israel menyatakan bahwa tujuan dari operasi militer mereka adalah menciptakan kondisi yang aman untuk memungkinkan pemulangan sekitar 60.000 penduduk yang mengungsi dari wilayah perbatasan utara akibat krisis keamanan yang berlangsung. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Debat Pamungkas Cawalkot Malang Para Paslon Percaya Diri Sampaikan Gagasan

Ashril Hafid — Wed, 20 Nov 2024 22:05:43 +0700

KOTA MALANG, SJP - Peran Pemerintah Kota Malang dalam menyerasikan pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam rangka memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan NKRI, menjadi tema debat pamungkas Pilkada 2024 di Kota Malang.

Agenda debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, digelar di Harris Hotel and Convention, pada Rabu (20/11/2024).

Para pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota menyampaikan program yang tertuang dalam visi dan misi yang selaras dengan tema tersebut, dengan memakai pakaian khas daerah dengan penuh percaya diri.

Paslon nomor urut 2, Heri Cahyono dan wakilnya, Ganisa Rumpoko Pratiwi, mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasan terkait tema dan visi misi.

Heri Cahyono atau akrab disapa Sam HC ini menyebut jika dirinya akan meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Malang dengan gagasan serta misi pemerintah pusat.

“Malang tetap menjadi Malang, tidak menjadi lainnya. Ekologi, ekonomi dan budaya harus berselaras dengan provinsi dan pusat. Kita dukung 8 misi presiden," ucapnya.

Giliran Paslon nomor urut 3, Mochammad Anton dan wakilnya, Dimyati Ayatullah, menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki banyak potensi dan kekayaan meski masih banyak kendala.

“Masih banyak kita jumpai masalah di Kota Malang. Hal itu harus diselesaikan termasuk banjir, kemacetan dan pengangguran,” terang Abah Anton sapaan akrabnya.

Tak ketinggalan, Paslon nomor urut 1, Wahyu Hidayat dan wakilnya Ali Muthohirin menyampaikan, kolaborasi bersama baik pemerintah provinsi juga pemerintah pusat harus diupayakan untuk kemajuan Kota Malang.

“Membangun Kota Malang seperti halnya membangun Indonesia. Kami WALI akan mewujudkan Kota Malang yang 'Mbois Berkelas' dengan sinergi dan kolaborasi komunikasi yang efektif dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Wahyu Hidayat.

Ali Muthohirin selaku wakilnya tambahkan, pihaknya bakal terus bertekad dalam menjalankan lima program prioritas paslon WALI.

Terlebih belasan fraksi pendukung, terus setia mendukung program WALI yang terdiri dari 1000 event, 1000 beasiswa dan seragam gratis, bantuan tiap RT Rp 50 juta hingga permasalahan tata kota.

“Dukungan 14 partai politik yang mengusung kami tentunya akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejumlah TPS di Kota Probolinggo Berada di Lokasi Rawan, Bawaslu Rekomendasikan Temuannya ke KPU

Rahmad Soleh — Wed, 20 Nov 2024 19:30:25 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Menjelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo mulai melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemetaan itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berjalan lancar dan demokratis.

Anggota Bawaslu Kota Probolinggo Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Putut Gunawarman Fitrianta mengatakan, pemetaan itu dilakukan dengan menganalisis 29 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Probolinggo.

“Kami mengumpulkan data terkait kerawanan TPS di wilayah Kota Probolinggo. Hal itu kami lakukan selama enam hari. Mulai 10 hingga 15 November 2024,” ucapnya, Rabu (20/11/2024).

Putut menjelaskan, dalam melakukan pemetaan, pihaknya menggunakan 8 variabel dan 26 indikator kerawanan yang menjadi perhatian utama. Hasil pemetaan menunjukkan, terdapat beberapa indikator kerawanan yang perlu diwaspadai.

Dijelaskannya, pemetaan itu mengidentifikasi adanya 26 indikator kerawanan terhadap TPS yang paling sering terjadi, 4 indikator yang banyak terjadi, serta 9 indikator yang meski tidak terjadi tetap memerlukan perhatian dan antisipasi.

Salah satu temuan dalam pemetaan yang dilakukan, yakni adanya TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik. Jumlahnya sebanyak 12 TPS di Kecamatan Mayangan. Kecamatan itu memiliki riwayat kurang baik pada pilkada tahun 2013. Pernah terjadi kisruh hingga kebakaran.

"Hasil pemetaan kerawanan ini, khususnya TPS, menjadi perhatian penting Bawaslu Kota Probolinggo. Oleh karena itu upaya pencegahan terus kita lakukan termasuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait," tambah Putut.

Kerawanan lainnya, kata Putut, adanya beberapa TPS yang di dalamnya terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Seperti karena meninggal dunia, alih status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan lainnya.

Selain itu, beberapa TPS yang berada di daerah rawan bencana juga menjadi atensi Bawaslu Kota Probolinggo. Sehingga perlu segera dilakukan upaya antisipasi. Karena itu, Bawaslu merekomendasikan situasi itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo.

"Upaya-upaya itu antara lain patroli pengawasan di TPS rawan, koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, kolaborasi dengan pemantau pemilihan, hingga posko pengaduan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Bawaslu Kota Batu Identifikasi Potensi TPS Rawan Pelanggaran dalam Pemilu 2024

Choirul Anwar — Wed, 20 Nov 2024 16:32:53 +0700

KOTA BATU, SJP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu memetakan potensi pelanggaran di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang Pemilu 2024.

Dari hasil pemetaan, ditemukan 117 TPS dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat, menjadi salah satu indikator utama kerawanan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Yogi Chalid Farobi menegaskan proses pemetaan melibatkan analisis terhadap 8 variabel dan 26 indikator di 24 kelurahan/desa.

Pengambilan data dilakukan pada 10-15 November 2024, dengan fokus utama pada kerawanan penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, dan netralitas penyelenggara.

"Pemetaan ini kami lakukan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 14 indikator kerawanan yang terjadi dan 12 indikator lain yang perlu diantisipasi," jelasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan indikator utama kerawanan TPS yang teridentifikasi oleh Bawaslu meliputi DPT tidak memenuhi syarat, yakni sebanyak 117 TPS, memiliki pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, kemudian pemilih disabilitas terdapat 116 TPS dengan pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.

Selain itu, kerawanan terhadap penyelenggara lintas domisili sebanyak 55 TPS, di mana mereka memiliki anggota KPPS yang bertugas di luar domisili. Kemudian kerawanan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di 44 TPS, serta kerawanan daftar pemilih khusus (DPK) dengan potensi ditemukan di 31 TPS.

"Ada juga variabel lain yang menjadi perhatian adalah keterlambatan distribusi logistik, lokasi TPS yang sulit dijangkau atau rawan konflik, serta gangguan jaringan listrik dan internet," imbuhnya.

Yogi menegaskan bahwa hasil pemetaan ini akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan PPS dan KPPS agar memperhatikan dan mengantisipasi potensi kerawanan di TPS.

Selain itu pihaknya juga berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan, politisasi, kampanye ilegal, serta gangguan logistik dan infrastruktur.

"Ditambah dengan langkah preventif melalui patroli pengawasan, sosialisasi politik, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan pembukaan posko pengaduan di semua tingkatan. Pencegahan adalah kunci utama agar proses pemungutan suara berlangsung lancar, adil, dan demokratis. Bawaslu mengimbau seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kelancaran dan integritas Pemilu 2024," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

KPU Sukses Gelar Debat Publik, Gambaran Pilkada Bondowoso Berjalan Kondusif

Rizqi Ardian — Wed, 20 Nov 2024 16:02:33 +0700

BONDOWOSO, SJP - Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menjadi tahapan kampanye Pilkada Bondowoso, sukses digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Dari serangkaian debat publik pertama yang digelar pada tanggal 28 Oktober, kemudian yang kedua pada 8 November dan debat ketiga yang digelar pada 19 November kemarin, di Hotel Palm, semuanya berjalan dengan kondusif.

Dalam setiap debat, ada 6 segmen yang terbagi dalam waktu sekira 180 menit. Masing-masing pasangan calon (Paslon) menyampaikan visi dan misi, menjawab pertanyaan panelis, hingga saling tanya jawab antar Paslon.

Terkait pelaksanaan debat pertama, kedua dan terakhir, kata Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Sudaedi menjelaskan, semua berjalan sesuai dengan rencana. Itu semua berkat sinergi dan koordinasi secara masif dengan semua pihak.

“Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada evaluasi mendasar dari segi konsep. Kami berupaya agar debat publik ini berjalan dengan baik, semua berkat koordinasi dengan pihak terkait dan Frokopimda,” katanya, Rabu (20/11/2024).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Bondowoso yang menggelar debat publik di wilayah sendiri, mampu berjalan kondusif. Kondisi ini diharapkan bisa berlangsung hingga proses Pilkada selesai hingga tuntas.

“Semoga begitu (kondusif). Sampai hari ini, Bondowoso masih kondusif, dibangdingkan beberapa kabupaten/kota lain. Semoga terus seperti ini sampai selesai pelaksanaan nanti,” harap Sudaedi.

Selanjutnya, KPU Bondowoso akan mendistribusikan logistik Pilkada Jawa Timur dan Bondowoso, mulai tanggal 23 November mendatang, ke masing-masing kecamatan.

“Setelah ini kita akan mengirimkan logistik ke kecamatan-kecamatan sejak tanggal 23 November, sampai jelang tanggal 27 November nanti,” terang Sudaedi.

Sekadar informasi, dalam debat publik pertama KPU Bondowoso mengambil tema mengangkat tema pendidikan, kesehatan, kependudukan, pangan, agraria, dan kesejahteraan sosial.

Untuk debat kedua, KPU mengangkat tema ketenagakerjaan, invenstasi dan perdagangan, serta pembangaunan infrastrukur dan desa. Tema ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat Bondowoso untuk mencari solusinya.

Sedangkan, untuk debat pamungkas KPU Bondowoso mengambil tema pajak, pengelolaan APBD, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pariwisata.

Untuk diketahui bersama, dalam Pilkada Bondowoso, KPU telah menetapkan pasangan calon KH Abdul Hamid Wahid dan KH As'ad Yahya Syafi'i, atau disebut pasangan Rahmad, mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir, atau yang dikenal sebagai pasangan Bagus, mendapat nomor urut 2. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Atlet Sepeda Nasional Hildan Afos Katana Dukung Paslon NH di Pilkada Kota Batu 2024

Choirul Anwar — Wed, 20 Nov 2024 14:31:05 +0700

KOTA BATU, SJP - Kota Batu semakin semarak jelang Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu nomor urut 1, Nurochman-Heli Suyanto (NH), mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu dukungan datang dari atlet sepeda downhill nasional asal Kota Batu, Hildan Afos Katana.

Afos secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Paslon NH karena keduanya dinilai memiliki visi dan misi yang jelas dalam memajukan dunia olahraga, khususnya sepeda. Sebagai putra daerah, ia percaya pasangan ini mampu membawa perubahan positif bagi olahraga dan komunitas sepeda di Kota Batu.

“Saya dan komunitas sepeda sangat bangga dengan majunya Nurochman-Heli Suyanto. Sebagai wong asli Kota Batu, mereka memahami potensi daerah dan kebutuhan masyarakat, termasuk dunia olahraga,” ujar Afos pada Rabu (20/11/2024)

Ia juga mengungkapkan bahwa visi pasangan ini sejalan dengan profesinya sebagai atlet sepeda. Nurochman, menurutnya, berkomitmen untuk memajukan olahraga, termasuk mengembangkan komunitas sepeda dan ekosistem downhill di Kota Batu.

“Beliau ingin memajukan olahraga, khususnya sepeda. Saya melihat komitmen ini sebagai peluang besar untuk menjadikan downhill sebagai bagian dari sport tourism, yang tentunya bisa berdampak positif pada perekonomian daerah,” tambahnya.

Tak hanya itu, Afos menilai sosok Nurochman-Heli Suyanto sebagai pemimpin yang ramah, bersahabat, dan peduli terhadap komunitas olahraga. Pengalaman mereka menggelar acara-acara olahraga seperti gowes bareng menunjukkan dukungan nyata terhadap para pecinta olahraga di Kota Batu.

“Saya yakin jika mereka terpilih, olahraga akan semakin berkembang di Kota Batu. Apalagi mereka sering berinteraksi langsung dengan komunitas, termasuk komunitas sepeda. Ini memberikan harapan besar bagi kami sebagai atlet dan pecinta olahraga,” tegasnya

Afos juga berharap pasangan NH dapat mengembangkan olahraga sebagai budaya di Kota Batu, sekaligus memaksimalkan potensi sport tourism. Dengan perhatian dan komitmen yang dimiliki, ia yakin Nurochman dan Heli Suyanto mampu membawa perubahan besar bagi dunia olahraga Kota Batu.

“Saya percaya pada visi dan kemampuan mereka. Semoga Cak Nur dan tim bisa membawa perubahan nyata bagi Kota Batu tercinta,” pungkasnya. (***)

Editor: Rizqi Ardian

KriDa Tawarkan Program Parkir Komunal untuk Atasi Kemacetan di Kota Batu

Choirul Anwar — Wed, 20 Nov 2024 11:45:25 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Batu, Krisdayanti-Kresna Dewanata Prosakh (KriDa), memperkenalkan program unggulan mereka. Parkir Komunal, menjadi salah satu dari 12 program unggulan KriDa.

Program ini dirancang untuk memperkuat sektor ekonomi dari sisi jasa transportasi. Selain itu juga dirancang untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi efek samping dari tingginya kunjungan wisatawan.

Kresna Dewanata Prosakh menilai, Kota Batu adalah pusat magnet wisatawan di Malang Raya. Terutama saat masa libur panjang. Parkir komunal dianggap efektif untuk mengatasi persoalan yang diakibatkan dari tingginya kunjungan wisatawan yang per harinya bisa tembus 30 ribu.

Selain itu, kata Dewa, program parkir komunal dinilai mampu mendistribusikan manfaat ekonomi menjadi lebih merata. Khususnya bagi pelaku jasa transportasi. Baik transportasi konvensional, maupun transportasi online.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Batu itu, selama ini berkah pariwisata hanya dirasakan oleh segelintir kelompok. Sedangkan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satunya yang paling utama yaitu kemacetan.

“Dengan parkir komunal, kendaraan wisatawan akan dititipkan di lokasi khusus. Lalu, mereka bisa memanfaatkan jasa transportasi lokal untuk mobilitas. Seperti ojek online, taksi online, atau angkutan umum,” jelasnya, Rabu (20/11/2024).

Program itu juga menjadi bagian dari misi Batu Tandang. Yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pengembangan angkutan publik dan parkir komunal dapat menjadi solusi sinergis untuk meningkatkan perekonomian jasa transportasi lokal.

"Dengan kendaraan pribadi, wisatawan ditempatkan di parkir komunal. Ada peluang besar bagi pelaku jasa transportasi lokal untuk mengambil peran lebih besar dalam industri pariwisata,” ujar Dewa.

Dengan demikian, kata Dewa, parkir komunal akan mampu menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih inklusif. Pelaku jasa transportasi, baik konvensional maupun digital, dapat mengambil bagian dari lonjakan kunjungan wisatawan.

Sehingga, dampak positif industri pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak. Tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Selain meningkatkan pendapatan pelaku jasa transportasi, juga membantu mengurangi beban lalu lintas Kota Batu.

"Kami ingin memastikan, bahwa ekonomi pariwisata tidak hanya tumbuh. Tetapi juga adil dan merata,” pungkas Dewa. (*)

Editor: Ali Wafa

Banyak Program Pro Petani dan Nelayan, Warga Minta Mak Rini Lanjutkan Kepemimpinan di Kabupaten Blitar

Rayhan — Tue, 19 Nov 2024 19:33:24 +0700

KABUPATEN BLITAR, SJP - Semenjak Mak Rini dilantik menjadi Bupati Blitar pada tahun 2021 lalu, banyak program yang diluncurkan demi kemajuan masyarakat Kabupaten Blitar. Di antaranya adalah, mendorong penyelesaian kepengurusan sertifikat tanah.

Karena, saat itu banyak masyarakat yang mengeluh soal kepemilikan sertifikat tanah kurang mendapat perhatian serius dari bupati sebelumnya, sehingga berbekal permasalahan ini, Mak Rini langsung tancap gas membantu menyelesaikannya. Dengan cara, intens memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Mak Rini menyebut, apabila Pemerintah Daerah dalam hal ini bupati tidak sering melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, maka capaian program tersebut tak akan maksimal. Namun, berkat komitmen dan kepedulian antar sesama, akhirnya masalah mereka dapat terurai.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada panjenengan khususnya dari Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar, yang sudah jauh-jauh hadir dan memberikan hadiah berupa bouquet bunga dan lain sebagainya. Semoga, kita terus bisa menebar kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Blitar," ujarnya.

Dijelaskan Mak Rini, selama memimpin Kabupaten Blitar 3,5 tahun, pihaknya telah berhasil mempercepat reforma agraria yang ditunjukkan dengan pembagian ratusan ribu sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tanpa pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

"Berdasarkan dengan data, kami sudah membagikan 160 ribu sertifikat PTSL kepada masyarakat dan semuanya bebas BPHTB. Ini merupakan bukti nyata bahwa kami hadir untuk masyarakat dan membantu mewujudkan harapan mereka yang sudah ditunggu puluhan tahun," imbuhnya.

Perlu diketahui, mulai tahun 2021 hingga 2024, Mak Rini telah berhasil memperjuangkan 157.192 sertifikat tanah untuk masyarakat diantaranya program PPTPKH 4.566 bidang, program PTSL 144.686 bidang, redistribusi tanah 7.940 bidang, 6.905 penerima dan 766,78 hektare. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Bawaslu Kota Malang Identifikasi Pelanggaran Kampanye, Panggil Paslon Wali Kota Malang

Ashril Hafid — Tue, 19 Nov 2024 19:15:01 +0700

KOTA MALANG, SJP - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang terus identifikasi aduan, serta laporan tindakan politik uang atau pelanggaran banner bernada sara, dalam tahapan kampanye jelang pemungutan suara serentak Pilkada 2024.

Kooordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Hubungan Masyarakat, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy katakan, jika pihaknya masih belum memberikan sanksi, sebab masih terus menggali informasi serta melalui tahapan dan kajian.

Pihaknya memastikan, apakah laporan, aduan telah memenuhi unsur pelanggaran dengan memanggil terduga pelanggar melalui Gakkumdu.

Pemanggilan atas pelanggaran kampanye juga telah dilakukan kepada terduga Pasangan Calon Wali Kota tersebut.

"Untuk aduan memang ada terhadap pasangan calon itu dan memang yang masuk ada 6 laporan," Kata Hasbi, Selasa (19/11/2024) melalui pesan singkat.

Pihaknya akui salah satu Paslon sudah dipanggil, yakni Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) untuk dimintai keterangan terkait laporan.

Perihal masalah pelanggaran dalam kampanye, pihaknya merinci bukan hanya aduan yang masuk, tetapi juga ada laporan. Namun Bawaslu belum menjatuhkan sanksi.

"Belum ada sanksi, sampai hari ini masih tindak lanjut bersama Gakkumdu, untuk dilakukan pendalaman informasi dan rekomendasi kajian terlebih dahulu," ucapnya.

Tak hanya itu, Hasbi menyebut aduan yang ramai adalah masalah alat peraga yang bukan APK tapi alat banner.

"Pelanggaran banner ada di kawasan Blimbing, Kedungkandang, dan Lowokwaru," pungkasnya.

Hasbi juga menyebut saat menghadiri simulasi pemungutan suara bersama KPU Kota Malang Sabtu 16 November 2024. Apabila para pasangan calon (paslon) tersebut terbukti memenuhi unsur pelanggaran, maka sanksi terberat yakni diskualifikasi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon 01 Bakal Optimalkan Peran dan Hak Masyarakat atas Pengelolaan Geothermal di Bondowoso

Rizqi Ardian — Tue, 19 Nov 2024 18:32:41 +0700

BONDOWOSO, SJP – Dalam Debat Publik pamungkas pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bondowoso tahun 2024, KPU Bondowoso mengambil tema Pajak Pengelolaan APBD, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pariwisata.

Dalam debat ketiga kali ini, pasangan nomor urut 01, H Abdul Hamid Wahid - As'ad Yahya Syafi'i (Rahmad) menyatakan komitmen dan kebijakannya dalam mengoptimalkan peran dan hak masyarakat terhadap pengelolaan geothermal atau panas bumi di Kabupaten Bondowoso.

“Kita tentu berharap masyarakat Bondowoso dapat diafirmasi untuk penyerapan sumber daya manusia,” jelas Ra Hamid dalam Debat Publik ketiga yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso, di Ballroom Hotel Palm, pada Selasa (19/11/2024).

Menanggapi dampak lingkungan yang bakal ditimbulkan dari proyek Geothermal, Ra Hamid juga berencana akan menanam tumbuhan yang bisa menyerap gas metan yang dihasilkan dari proyek panas bumi di Kecamatan Ijen.

“Aspek lingkungan juga diperhatikan. Dengan melakukan penanaman komuditas-komuditas. Nanti kita akan ceritakan komuditasnya,” ujarnya.

Untuk strategi dana bagi hasil proyek panas bumi, pasangan Rahmad ini memiliki strategi yang diawali dengan menelusuri kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah yang sebelumnya pernah terjalin.

“Saya beberapa waktu lalu mencoba menelusuri kesepakatan-kesepakatan dan komitmen perusahaan serta aturan yang berlaku. Ini kan wilayah kerja pemerintah pusat untuk bagi hasil,” jelasnya.

“Kita sebagai pelaksana, akan memberikan masukan kepada yang memegang kebijakan ini untuk memikirkan lebih jauh, perimbangan yang lebih memperhatikan aspek daerah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keren! Ini Langkah Strategis Paslon Bagus Tingkatkan PAD Sektor Pajak di Bondowoso

Rizqi Ardian — Tue, 19 Nov 2024 18:15:59 +0700

BONDOWOSO, SJP - Debat Publik pamungkas pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bondowoso tahun 2024, mengambil tema Pajak Pengelolaan APBD, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pariwisata.

Masih digelar di Ballroom Hotel Palm, pada Selasa (19/11/2024) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso, Debat Publik ini merupakan bagian dari tahapan kampanye Pilkada Bondowoso, untuk menyebarluaskan visi dan misi masing-masing Paslon.

Dalam debat pamungkas kali ini, pasangan nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Baqir (Bagus) berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Pasangan yang selalu kompak dalam setiap debat publik ini akan melakukan digitalisasi pembayaran pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta memberikan reward kepada petugas pemungut pajak dan wajib pajak.

"Melalui digitalisasi pembayaran pajak, wajib pajak yang ada di luar Kabupaten Bondowoso bisa membayar melalui beberapa platform pembayaran berbasis digital. Ini sangat memudahkan mereka dalam membayar pajak," kata Bambang Soekwanto.

Digitalisasi pembayaran pajak ini, lanjut mantan PJ Bupati Bondowoso ini, menjadi sebuah transparansi penerimaan pajak. Bahkan, selama dirinya memimpin Bondowoso, pemerintah sudah bekerja sama dengan beberapa platform pembayaran digital.

"Wajib pajak yang objek pajaknya di luar Bondowoso bisa membayar melalui kantor post, Indomaret, Bank Jatim, dan Tokopedia. Selain kemudahan, ini juga bentuk transparansi dalam penerimaan pajak," ungkap Bambang.

Ditambahkan oleh Gus Baqir, Paslon Bagus juga akan melakukan ekstensifikasi pajak, dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

"Kita akan data kembali lalu awasi semua wajib pajak dan objek pajak. Setelah ekstensifikasi selesai, baru kita lakukan optimalisasi penggalian penerimaan pajak, terhadap objek serta subjek pajak," terang Gus Baqir.

Selain memperbagus sistem melalui digitalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pasangan calon ini juga akan memberikan reward kepada pemungut pajak yang menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak.

Reward itu, kata Gus Baqir juga akan diberikan kepada subjek pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Sehingga, ada simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan masyarakat.

"Mereka harus mendapatkan reward. Baik wajib pajak maupun pemungut pajak, sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah. Kami juga akan bersinergi dengan instansi vertikal agar pendapatan sektor pajak bisa memenuhi target dan maksimal," tegasnya.

Seperti diketahui, hingga Oktober 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merilis progres Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bondowoso, yang mencapai 65,64 persen, untuk retribusi daerah sebesar 86,83 persen dan PAD yang bersumber dari lain-lain mencapai 84,36 persen. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pergerakan Logistik Pilkada Kota Batu Dapat Dipantau melalui Silog

Choirul Anwar — Tue, 19 Nov 2024 16:24:12 +0700

KOTA BATU, SJP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengoptimalkan pengelolaan logistik untuk Pilkada 2024 melalui Sistem Informasi Logistik (Silog). Aplikasi berbasis web itu dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan logistik.

Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto menjelaskan, Silog menjadi penting sebagai alat bantu dalam memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Aplikasi itu dirancang untuk memberikan data yang cepat, akurat, dan real-time.

Dalam pengoperasiannya, Silog memuat berbagai fungsi. Mulai dari pencatatan tanda terima logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga laporan terkait jumlah surat suara yang diterima, digunakan, rusak, atau kekurangan logistik lainnya.

“Silog memungkinkan kami memantau pergerakan logistik secara digital. Dengan adanya jejak digital ini, pengawasan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga administratif,” ucapnya, Selasa (19/11/2024).

Heru menegaskan, anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) wajib segera mengunggah data ke Silog setelah menerima logistik. Dengan begitu, data dari TPS dapat dipantau langsung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU.

Dengan Silog, memungkinkan KPU mengambil langkah cepat apabila ditemukan kekurangan logistik. Misalnya, jika surat suara yang seharusnya diterima sebanyak 100, namun ternyata hanya diterima 80, maka KPU bisa segera melakukan tindakan.

Salah satu tindakannya, kata Heru, bila terdapat kekurangan pada logistik selain surat suara, KPU masih bisa memenuhinya dengan mengirimkan tambahan. Namun jika kekurangan terjadi pada surat suara, KPU akan memindahkan pemilih ke TPS lain.

Agar sistem ini berjalan optimal, KPU Kota Batu terus melakukan sosialisasi kepada petugas TPS dan pihak terkait lainnya. Silog saat ini dapat diakses oleh satuan kerja KPU provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki hak akses.

Namun demikian, masyarakat umum juga dapat memantau informasi terkait pengelolaan logistik pilkada. Khusus Kota Batu, pendistribusian logistik dijadwalkan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Selain membantu pengawasan, Silog juga berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi apabila muncul kendala hukum atau gugatan di kemudian hari. Rekam jejak di Silog akan menjadi bukti kronologis yang jelas apabila ada kekeliruan.

Sehingga, lanjut Heru, semua langkah yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Silog, diharapkan dapat memaksimalkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan logistik pilkada.

“Dengan hanya tiga kecamatan, kami optimistis proses distribusi logistik akan berjalan lancar,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Relawan Sahabat ER Siap Menangkan Paslon Krida di Pilkada Kota Batu 2024

Choirul Anwar — Tue, 19 Nov 2024 15:15:06 +0700

KOTA BATU, SJP – Ratusan Sahabat Eddy Rumpoko (ER) yang dipimpin oleh Dewanti Rumpoko mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 03, Krisdayanti dan Kresna Dewanata Phrosakh (Krida).

Dewanti Rumpoko mengatakan, konsolidasi itu untuk mempertajam potensi kemenangan Paslon Krida. Sebab menurutnya, visi dari pasangan Krisdayanti dan Kresna Dewanata Phrosakh mampu membawa Kota Batu ke tingkat nasional, bahkan internasional.

"Kami berharap Sahabat ER bisa menyampaikan kepada masyarakat, jika Kota Batu dipimpin oleh orang yang tepat seperti Krisdayanti dan Mas Kresna, maka akan menjadi kota hebat dan mendunia," ucap istri mendiang Eddy Rumpoko tersebut, Selasa (19/11/2024).

Dia menilai, Krisdayanti merupakan figur nasional yang dikenal luas sebagai selebriti ternama. Sehingga, mantan istri Anang Hermansyah itu memiliki magnet kuat untuk menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya di Kota Batu, tetapi juga di kancah nasional.

Selain itu, Kresna Dewanata Phrosakh dinilai sebagai pasangan yang pas bagi Krisdayanti. Dia dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan profesional. Kombinasi itu diyakini dapat mempercepat perkembangan Kota Batu.

"Kami ingin semua Sahabat ER bersatu mendukung dan memenangkan Krida pada hari pemilihan nanti. Karena inilah kesempatan kita untuk membawa Kota Batu ke level yang lebih tinggi," pungkas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kresna Dewanata Phrosakh mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Sahabat ER. Dia merasa terhormat karena telah mendapat dukungan dari Sahabat ER.

Sebab menurutnya, Sahabat ER merupakan kelompok yang selama ini dikenal sebagai penggerak utama dalam memenangkan kader-kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Kota Batu.

Dewa mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memenangkan pasangan Krida pada 27 November mendatang. Baginya, dukungan dari semua bukan hanya kekuatan untuk meraih kemenangan, tetapi juga jalan bagi perubahan besar di Kota Batu.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bunda Dewanti Rumpoko dan Sahabat ER yang telah memercayakan dukungannya kepada kami. Kami berkomitmen untuk mendorong program-program yang akan membawa kemajuan bagi Kota Batu," kata Dewa. (*)

Editor: Ali Wafa

Jelang Pemungutan Suara, Ratusan Personel Polres Malang Jalani Tes Kesehatan

Ashril Hafid — Tue, 19 Nov 2024 14:31:23 +0700

MALANG, SJP — Ratusan personel Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Malang yang akan bertugas mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengikuti pemeriksaan kesehatan (rikkes).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Klinik Pratama FKTP Polres Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada Selasa (19/11/2024).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasihumas) Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini merupakan langkah preventif, guna memastikan kesiapan fisik dan mental personel sebelum mereka diterjunkan ke lapangan.

Pemeriksaan kesehatan itu melibatkan sejumlah anggota tim kedokteran Polres Malang yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, Kota Batu.

"Pemeriksaan ini penting untuk menjamin seluruh personel dalam kondisi prima saat menjalankan tugas pengamanan TPS. Hal ini sangat esensial demi kelancaran proses pemungutan suara," ujar AKP Dadang di Mapolres Malang, Selasa (19/11/2024).

Sedikitnya ada 379 personel menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan jantung, kesehatan fisik secara umum, serta serangkaian tes lain yang diperlukan.

“Kesiapan personel tidak hanya soal fisik, tapi juga mental. Dengan pemeriksaan ini, kami ingin memastikan semua personel berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tugas berat di lapangan,” imbuhnya.

AKP Dadang menyebut, pihaknya bersama unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah, akan terus bekerja keras untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif selama tahapan pilkada berlangsung.

Dengan kesiapan personel yang optimal, Polres Malang berharap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah hukumnya dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan seluruh pihak.

“Kami harap masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan nyaman tanpa ada gangguan. Polri bersama TNI dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Sebanyak 885 Pemilih Tunanetra di Kabupaten Malang Butuh ABTN dan Pendamping

Ashril Hafid — Tue, 19 Nov 2024 13:30:02 +0700

MALANG, SJP — Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mencatat, terdapat 8.096 penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilhi tetap (DPT).

Dari jumlah itu, 885 di antarnya merupakan penyandang tunanetra. Hal itu diungkapkan anggota KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Marhaendra Pramudya Mahardika.

Pihaknya mengaku telah mempersiapkan segala kebutuhan para pemilih difabel pada pelaksanaan pemungutan suara nanti. KPU Kabupaten Malang mempersilakan para difabel untuk memilih seorang pendamping saat akan melakukan pencoblosan surat suara.

“Bisa menunjuk dari keluarganya sendiri. Nanti pendamping akan menandatangani surat pernyataan pendamping. Ketentuannya tidak boleh membocorkan pilihan pemilih tersebut,” ucap pria yang akrab dipanggil Dika itu, Selasa (19/11/2024).

Namun demikian, Dika menyebut, pemilih difabel diperbolehkan menunjuk pendamping dari salah satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPU sendiri telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk pemilih difabel saat pemungutan suara nanti.

Pihaknya merinci, dalam DPT Pilkada Kabupaten Malang tahun ini, terdapat 4.108 pemilih penyandang disabilitas fisik, 538 penyandang disabilitas intelektual, 1.294 penyandang disabilitas mental, 965 penyandang tunawicara, dan 306 penyandang tunarungu.

KPU Kabupaten Malang telah menyiapkan alat bantu tuna netra (ABTN) sebanyak 4.041 item yang akan didistribusikan ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seluruh TPS itu tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

“Ada atau tidak ada disabilitas, itu wajib dipenuhi di setiap TPS. Kami siapkan huruf braille. Ada dua ABTN setiap TPS. Satu ABTN untuk pemilihan gubernur dan satu untuk pemilihan bupati Malang,” urainya.

Dika menjelaskan, ABTN yang disiapkan berupa lempengan yang di dalamnya terdapat huruf dan angka braille. Alat itu akan memudahkan difabel. Selain berbentuk teks, ada juga tempat khusus untuk mencoblos pasangan calon (paslon) peserta pilkada.

“Untuk pemilihan gubernur akan ada ABTN untuk memilih nomor satu, dua, atau tiga. Sedangkan untuk pemilihan bupati ada dua angka, yakni nomor satu dan dua,” jelasnya.

Untuk memudahkan pemilih difabel, KPU mengatur standarisasi TPS, disesuaikan dengan kebutuhan pemilih difabel. Yakni tidak diperbolehkan ada tangga yang berundak. Serta tidak diperkenankan TPS didirikan di atas kawasan berumput tebal.

“Untuk pengguna kursi roda, kami larang untuk mendirikan TPS di lapangan dengan rumput tebal. Untuk akses di dalamnya harus bisa dilalui kursi roda. Atau lebih lebar dari ukuran kita lalu lalang,” pungkas Dika.

Diketahui, total DPT Kabupaten Malang pada pilkada 2024 ini sebanyak 2.060.576. Sesuai aturan, ukuran surat suara bervariasi mulai dari ukuran 18x23 sentimeter, hingga 36x34,5 sentimeter. Berbentuk vertikal atau horizontal, menyesuaikan jumlah pasangan calon.

Hal itu diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1337/2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (*)

Editor: Ali Wafa

Tangkap Potensi Besar Petani di Bagor, Sambang Desa Jadi Prioritas Gus Ibin

Kuswanto — Mon, 18 Nov 2024 21:31:34 +0700

NGANJUK, SJP – Potensi besar sektor pertanian di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menjadi sorotan dalam kunjungan salah satu bakal calon bupati Muhammad Muhibbin pada kegiatan Sambang Desa di Desa Balongrejo Dusun Gawok Kecamatan Bagor Nganjuk. Senin 18 November 2024 malam pukul 19.30 WIB

Dalam dialog interaktif bersama warga, pria yang akrab disapa Gus Ibin tersebut berkomitmen untuk menjadikan pengembangan sektor pertanian, sebagai prioritas utama jika terpilih memimpin Nganjuk.

"Kecamatan Bagor memiliki tanah yang subur dan masyarakat yang sudah terampil dalam bertani. Namun, tantangan utama saat ini adalah akses terhadap teknologi pertanian modern, permodalan, dan pemasaran hasil panen. Jika saya dipercaya menjadi bupati, ini akan menjadi program unggulan yang harus kita tangani bersama," ujar di hadapan puluhan petani di salah satuGudang pari milik salah satu warga.

Dalam kegiatan tersebut, petani menyampaikan keluhan mereka, mulai dari mahalnya harga pupuk, minimnya alat mesin pertanian, hingga terkait PLN yang menjadi hingga kesulitan menjual hasil panen ke pasar yang lebih luas.

Gus Ibin, Bbkal calon bupati ini menanggapi dengan mengusulkan solusi konkret, seperti pembentukan koperasi petani berbasis digital, subsidi pupuk, serta mengadopsi petani milenial di tingkat kecamatan.

“Kita harus mulai dari langkah kecil yang berdampak besar, salah satunya mendekatkan teknologi dan pelatihan kepada petani. Saya yakin, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani Bagor dan seluruh Nganjuk,” lanjutnya.

Dalam rangkaian Sambang Desa tersebut, Gus Ibin juga menyampaikan pentingnya diversifikasi hasil pertanian agar petani tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas saja.

Program seperti pelatihan budidaya hortikultura dan pengembangan produk olahan hasil panen dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Para petani dan warga yang hadir menyambut baik gagasan tersebut. Mereka berharap agar komitmen yang disampaikan tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar diwujudkan ketika yang bersangkutan terpilih memimpin Nganjuk.

Dengan visi yang jelas dan program pro-petani, Kecamatan Bagor memiliki peluang besar untuk menjadi sentra pertanian unggulan di Kabupaten Nganjuk.

Aspirasi warga pun semakin menguatkan tekad bahwa sektor pertanian harus menjadi tulang punggung pembangunan daerah. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Jemaah Wanita Al Irsyad Kota Batu Nyatakan Dukungan untuk Paslon GURU di Pilkada 2024

Choirul Anwar — Mon, 18 Nov 2024 21:16:31 +0700

KOTA BATU, SJP - Jemaah Wanita Pimpinan Cabang Al Irsyad Kota Batu, resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan calon (paslon) Firhando Gumelar – H. Rudi (GURU) dalam Pilkada Kota Batu 2024.

Dukungan ini diberikan secara terbuka dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Gajah Mada Gg VIII, RT 3 RW 9, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Senin (18/11/2024).

Sebanyak 175 anggota jemaah hadir dalam acara tersebut, yang berlangsung hangat dan akrab. Ketua Pengurus Cabang Wanita Al Irsyad Kota Batu, Khadijah Badar, mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari agenda rutin bulanan pengajian, yang kebetulan digelar pada tanggal 17 setiap bulannya.

“Kami mengundang Mas Gum untuk hadir dalam pengajian kami karena ingin mendengar langsung pemaparan visi misinya. Awalnya, kami tidak mengenal siapa Mas Gum. Saya bahkan sempat berpikir, anak muda seperti ini kok berani mencalonkan diri jadi walikota. Tapi setelah mendengar visi misinya, saya sangat terkesan,” ujar Khadijah.

Khadijah menilai visi misi yang disampaikan oleh paslon GURU sangat relevan dan realistis, sehingga meyakinkan jemaah untuk memberikan dukungan penuh.

“Visinya sangat luar biasa, tidak mengada-ada, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu. Lebih lagi, Mas Gum datang tanpa embel-embel sponsor, yang menunjukkan keseriusannya,” imbuhnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Firhando Gumelar atau yang akrab disapa Mas Gum, menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia menegaskan bahwa visi misi dan program yang diusungnya bersama H. Rudi lahir dari aspirasi masyarakat.

“Kami merancang program berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat. Dukungan dari Jemaah Wanita Al Irsyad ini menjadi bukti bahwa apa yang kami tawarkan sesuai dengan harapan warga Kota Batu,” kata Mas Gum.

Dukungan dari Jemaah Wanita Al Irsyad menjadi tambahan kekuatan bagi paslon GURU menjelang Pilkada Kota Batu 2024. Koalisi Batu Sejuk yang diusungnya semakin optimis untuk memenangkan hati masyarakat dan mewujudkan visi perubahan di Kota Batu. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Paguyuban PKL dan Jaranan Jombang Binaan Cak Fattah, Siap Menangkan Paslon WaRsa

Achmad Fredi — Mon, 18 Nov 2024 20:45:52 +0700

JOMBANG, SJP - Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan Pekerja Seni Jaranan di bawah pembinaan Joko Fattah Rochim, siap memenangkan pasangan Warsubi - Salmanudin Yazid (Gus Salman) atau WaRsa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024.

Hal tersebut terungkap saat kegiatan pasar sembako WaRsa yang dihadiri ratusan orang PKL yang tergabung dalam Serikat Pedagang Kaki Lima (Sepekal) dan Pekerja Kesenian Jaranan di Desa Pulo Lor, Kecamatan atau Kabupaten Jombang, Senin (18/11/2024).

Selaku ketua, Joko Fattah Rochim mengatakan, kehadiran para PKL di Pasar WaRsa bukan semata untuk menembus sembako saja, tapi para PKL di bawah binaannya juga ingin bertatap muka langsung dengan Calon Bupati (Cabup) Warsubi.

"Sudah lama kami tidak bertemu dengan Abah, jadi mereka ke sini bukan sekedar ingin menebus sembako murah, tapi ingin sharing dan bertemu dengan Abah," ungkap pentolan LSM yang akrab disapa Cak Fattah itu.

Menurutnya, sebelum Warsubi mencalonkan diri sebagai bupati, sosoknya sudah akrab dengan PKL dan kesenian jaranan. Warsubi supel dan sangat membaur dengan masyarakat.

"Hubungan baik para PKL dengan Abah sudah berlangsung sejak lama. Kami juga selalu menyimak setiap kampanye Abah selalu menyebutkan akan memperjuangkan hak-hak pedagang kecil. Itu yang membuat kami semakin cinta," jelas Cak Fattah.

Cak Fattah mewakili suara PKL dan pelaku kesenian Jaranan berharap, ketika Warsubi jadi Bupati, sosoknya tetap mempedulikan hak-hak para PKL.

Ia mencontohkan, para pedagang kaki lima di kawasan stadion dan Universitas Darul Ulum disuruh hengkang oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) baru - baru ini, karena ada pembangunan trotoar dan lampu jalan.

"Padahal pedagang es degan lecy disitu kan sudah cukup iconic. Sekarang harus terlunta-lunta mencari tempat untuk berjualan lagi. Maksud saya jika memang harus dipindah, harusnya bisa diberikan relokasi yang layak," terangnya.

Selama mengurus organisasi PKL, Cak Fattah melihat keinginan para PKL tidak terlalu muluk - muluk, mereka ingin disediakan tempat layak dan tidak lagi kerap kejar - kejaran dengan Satpol PP.

"Kami juga ingin dilibatkan dalam sharing bersama pemerintah Kabupaten. Jadi kebijakan yang dikeluarkan bisa saling menguntungkan dua belah pihak," tegasnya.

Ia mewakili teman-teman Sepekal sepakat memperjuangkan dan memenangkan Warsubi-Salman untuk menjadi calon Bupati dan wakil Bupati karena dianggap merakyat dan selalu melakukan kerja nyata.

Sementara itu, Warsubi merasa bersyukur atas dukungan penuh para PKL dan komunitas kesenian. Dari awal dirinya sudah menjadi pembina Sepekal. Saya mendukung pedagang kecil ini karena saya selalu yakin bahwa menggiatkan usaha-usaha kecil ini akan membawa manfaat untuk perekonomian Jombang.

"Kalau nanti saya jadi Bupati, berarti Pembinanya Sepekal adalah Bupati Jombang langsung. Wakil pembinanya adalah wakil Bupati Jombang," ungkapnya.

Dalam acara tersebut Warsubi juga memaparkan program unggulan WarSa. Utamanya bidang ekonomi yang terikat erat dengan para PKL tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Petani Bunga di Jombang Berjumpa Tim Paslon 01, Titipan Programnya Menarik!

Achmad Fredi — Mon, 18 Nov 2024 20:31:32 +0700

JOMBANG, SJP - Para petani bunga mendapat kunjungan dari Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01 Mundjidah Wahab - Sumrambah di area penanaman bunga Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Senin (18/11/2024).

Saat berjumpa, para petani menyebut sejumlah hal yang menjadi keluhan dan kendala saat menjalankan kerja - kerja pertanian. Sejurus, tim pemenangan Paslon petahana bakal memfasilitasi keluhan petani tersebut.

Sutikno petani bunga pacar air di Desa Dukuhklopo mengatakan, sudah menyampaikan berbagai keluhan kepada tim pemenangan yang diwakili Mujtahidur Ridho atau Gus Edo.

"Ya tadi bertemu dengan teman-teman dari Paslon 01, ada yang disampaikan teman-teman petani, soal permasalahan pupuk, semoga dipermudah lagi pupuk bersubsidi," kata Sutikno.

Menurut Sutikno, tidak hanya petani bunga, pada pertemuan tersebut petani padi juga sempat menyampaikan aspirasinya. Petani padi ingin agar harga gabah maupun beras bisa stabil.

"Yang selanjutnya masalah hasil padi, kalau pas panen kadang harganya itu kurang maksimal. Setelah itu petani jagung itu, di sini kalau panen harganya menurun," bebernya.

Nah, untuk petani bunga mawar dan pacar air kendalanya ada pada permodalan. Sutikno mengharap nanti Paslon petahana bisa membantu permodalan. Lebih jauh saat ini kebutuhan bunga memiliki pangsa pasar lokal sampai luar negeri.

"Untuk itu ya difasilitasi, terutama untuk tanaman mawar dan bunga pacar air, nantinya difasilitasi agar bisa kirim ke luar daerah, atau minimal ke luar pulau Jawa lah, sama keluar negeri," harapnya.

Selama menjalankan usaha tanaman bunga, Sutikno dan sejumlah petani hanya bisa memenuhi kebutuhan bunga di Jombang, Mojokerto dan Surabaya.

"Ya bentuknya nanti dibuatkan perizinan dan dukungan modal untuk mengembangkan usaha para petani ini," tuturnya.

Ia pun menjelaskan bahwa para petani di wilayahnya berharap agar nantinya pasangan Mundjidah - Sumrambah bisa terpilih lagi, sehingga bisa mengatasi persoalan tersebut.

"Ya harapannya kalau jadi nanti bisa komunikasi ke para pejabat di pusat, sana," ujarnya.

Sementara itu, tim pemenangan paslon nomor 01, Mujtahidur Ridho atau Gus Edo, mengaku akan menampung semua masukan dari masyarakat termasuk dari kalangan petani di Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan.

"Ya memang potensi jombang sangat luar biasa, termasuk potensi tanaman bunga pacar air dan mawar. Itu potensi yang kita miliki," ujarnya.

"Dan nantinya, bila Bu Mundjidah dan Mas Rambah diberikan amanah oleh masyarakat untuk kembali memimpin Jombang, kita punya komitmen untuk membantu petani mengembangkan produksi bunga pacar air untuk di ekspor ke manca negara," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Tangkap Potensi Besar, Paslon KriDa Janji Perkuat Fasilitas Dusun Brau

Choirul Anwar — Mon, 18 Nov 2024 19:46:15 +0700

KOTA BATU, SJP – Dusun Brau yang terletak sekitar 7,5 kilometer dari pusat Kota Batu, menjadi bukti bahwa wilayah terpencil pun bisa memiliki potensi besar. Terletak di kaki Gunung Banyak dan dikelilingi perbukitan, dusun ini menyuguhkan keindahan alam yang berpadu dengan udara segar.

Hal ini ditangkap oleh Paslon Krisdayanti - Kresna Dewanata Prosakh (Krida) yang menyatakan bahwa daya tarik Brau, bukan hanya keindahan alamnya, melainkan juga keberhasilannya sebagai sentra penghasil susu sapi perah berkualitas.

Di mana setiap hari ribuan liter susu sapi diproduksi oleh masyarakat Brau, sebagian besar diolah menjadi produk seperti keju mozzarella yang telah menembus pasar nasional hingga internasional. Dengan populasi sapi perah yang bahkan lebih banyak daripada jumlah penduduknya, sektor peternakan menjadi tulang punggung perekonomian Brau.

Calon Wakil Wali Kota Batu, Kresna Dewanata Prosakh menegaskan pada Senin (18/11/2024), saat berkunjung ke KUD Margo Makmur Mandiri di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat sektor peternakan di Brau jika terpilih dalam Pilkada Batu 2024.

“Dusun Brau memiliki keunggulan luar biasa sebagai sentra susu sapi perah. Produk olahan susunya, seperti keju mozzarella, menunjukkan kualitas tinggi hasil dari kerja keras masyarakat. Ini potensi besar yang harus terus didukung,” ujar Dewa.

Dewa menegaskan perlunya pengembangan teknologi peternakan modern untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk susu Brau di pasar global. Lingkungan yang segar serta perawatan sapi yang optimal telah menghasilkan susu dengan rasa kental dan alami, menjadikannya diminati di pasar lokal maupun internasional.

Tak hanya fokus pada peternakan, paslon KriDa juga berjanji memperkuat infrastruktur di Brau, termasuk penyediaan internet gratis. Menurut Dewa, fasilitas ini akan membantu masyarakat memasarkan produk secara online, sehingga produk lokal Kota Batu lebih mudah dikenal.

“Kami ingin memastikan produk unggulan Kota Batu, khususnya dari Brau, dapat menjadi pemasok utama di tingkat nasional bahkan internasional. Internet gratis akan membantu masyarakat memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM ke pasar global,” tegasnya.

Dengan program-program yang diusung, paslon KriDa bertekad mengangkat Dusun Brau dan Kota Batu sebagai pusat produk unggulan yang semakin dikenal dunia.

"Potensi besar ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus membawa Kota Batu ke panggung internasional," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon NH Berkomitmen Naikkan Insentif GTT dan PTT Jika Jadi Pemimpin Kota Batu

Choirul Anwar — Mon, 18 Nov 2024 19:31:30 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan Calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman-Heli Suyanto (NH).menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Batu.

Pasalnya, hal tersebut juga menjadi salah satu program prioritas yang diusung adalah kenaikan insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dinilai masih jauh dari layak.

Calon Wali Kota Batu, Nurochman mengungkapkan, pada Senin (18/11/2024), tenaga pendidik adalah ujung tombak dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Sebagai bagian dari visi besar Mbatu SAE (Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis), perhatian pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi prioritas utama.

"Perlindungan dan perhatian kepada GTT dan PTT harus dilakukan. Saat ini insentif mereka sangat minim, hanya Rp 450 ribu untuk masa kerja di bawah lima tahun, Rp 650 ribu untuk masa kerja di atas lima tahun, dan Rp 750 ribu bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun. Itu tidak layak untuk pengabdian mereka," ujar pria yang akrab disapa Cak Nur.

Untuk itu, selanjutnya, Paslon NH berencana meningkatkan insentif GTT dan PTT menjadi Rp 1 juta per bulan, lantaran anggaran untuk program ini sudah dikalkulasi dan memungkinkan untuk diakomodasi dalam postur APBD Kota Batu.

"Kami telah menghitung kebutuhan anggaran ini dan berkonsultasi dengan Pemkot Batu. Kenaikan insentif ini sangat memungkinkan jika dikelola dengan optimal," tegas pria yang pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu.

Selain menaikkan insentif, Cak Nur juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Ia mendorong optimalisasi peran paguyuban guru sebagai wadah pengembangan profesionalisme. Paslon NH juga berencana menyediakan program beasiswa dan sertifikasi untuk guru yang ingin meningkatkan kualitas mereka.

"Peningkatan kompetensi tidak harus selalu melalui jenjang pendidikan formal seperti S2, tapi bisa dilakukan lewat program sertifikasi atau pelatihan profesional yang relevan," tambahnya.

Paslon NH meyakini, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik merupakan langkah strategis dalam membangun SDM unggul. Dengan tenaga pendidik yang lebih sejahtera dan kompeten, Kota Batu dapat mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Program 'Menyapa Warga' Paslon NH, Pantik Pemuda Berkontribusi untuk Kota Batu

Choirul Anwar — Mon, 18 Nov 2024 19:15:20 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Nurochman-Heli Suyanto (NH) terus memperkuat komitmen mereka untuk melayani masyarakat melalui program 'Menyapa Warga'.

Program ini tidak hanya menjadi wadah bagi Paslon NH untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, tetapi juga memantik semangat generasi muda agar aktif berkontribusi dalam pembangunan Kota Batu.

Calon Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Senin (18/11/2024) menjelaskan, generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan visi besar "MBATU SAE", yang bertujuan menjadikan Kota Batu sebagai kota berdaya saing pada tahun 2045.

Dalam program tersebut, Paslon NH menekankan pengembangan fasilitas publik, seperti infrastruktur olahraga, untuk mendukung kreativitas dan prestasi pemuda.

"Sarana olahraga seperti lapangan futsal, basket, dan tenis akan kami prioritaskan. Kami berharap fasilitas ini tidak hanya meningkatkan prestasi pemuda, tetapi juga mendorong pertumbuhan sport tourism di Kota Batu," ujar Heli.

Menurutnya, potensi sport tourism bisa menjadi salah satu pilar ekonomi lokal yang melibatkan pemuda, sekaligus memperkuat sektor pariwisata. Selain itu, Paslon NH juga menyoroti sektor pertanian yang berkelanjutan, dikolaborasikan dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata.

"Kami, yang berasal dari keluarga petani, ingin membuka peluang usaha baru bagi generasi muda di sektor agrowisata. Langkah ini sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Batu," tambahnya.

Heli menyebut, jika terpilih, pihaknya akan meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian guna memfasilitasi inovasi berbasis hasil pertanian lokal. Langkah ini diharapkan dapat menarik perhatian pemuda untuk terlibat aktif dalam usaha yang mendukung ekonomi kreatif dan keberlanjutan.

Melalui 'Menyapa Warga', Paslon NH juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang mereka gagas berakar dari aspirasi masyarakat. Program ini menjadi sarana penting untuk menjalin komunikasi langsung dengan warga, terutama generasi muda sebagai pilar masa depan Kota Batu.

"Kami ingin kebijakan kami lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Generasi muda harus menjadi motor penggerak perubahan, sehingga Kota Batu dapat berkembang menjadi kota yang inklusif, inovatif, dan kompetitif," pungkas Heli.

Dengan program yang inklusif dan mendukung berbagai sektor, Paslon NH optimis mampu menciptakan Kota Batu yang lebih sejahtera dan berdaya saing, dengan pemuda sebagai penggerak utama. (***)

Editor : Rizqi Ardian

GRIB Jaya Jatim Deklarasikan Dukung Penuh Paslon GURU

Choirul Anwar — Mon, 18 Nov 2024 19:02:54 +0700

KOTA BATU, SJP – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Jawa Timur, resmi mendeklarasikan dukungan penuh untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Firhando Gumelar-H. Rudi (GURU).

Deklarasi ini dihadiri ratusan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kota Batu, hingga tingkat kecamatan. Mereka menegaskan komitmen organisasi tersebut dalam memenangkan pasangan GURU pada Pilkada Batu 2024.

Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Ahmad Miftahul Ulum, menegaskan, dukungan ini mencerminkan restu dari Presiden RI sekaligus Pembina GRIB Jaya, Prabowo Subianto. Hal ini diperkuat dengan pelaporan resmi kegiatan deklarasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya.

“Dukungan ini juga merupakan sinyal jelas dari Pak Prabowo, bahwa beliau mendukung pasangan Mas Gum dan Pak Rudi. Kegiatan ini sudah diketahui oleh pembina kami, Presiden RI,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Ulum.

Menurut Cak Ulum, GRIB Jaya Kota Batu memiliki 2.000 anggota aktif. Ia menginstruksikan seluruh anggota untuk menggalang dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar untuk memilih pasangan GURU yang diusung oleh koalisi empat partai, Demokrat, PAN, Golkar, dan PKS, atau dikenal dengan Koalisi Batu Sejuk.

Selain itu, GRIB Jaya memberikan dukungan penuh, karena melihat Firhando Gumelar atau Mas Gum sebagai figur generasi muda dengan visi yang segar dan gagasan inovatif. Sebagai pengusaha sukses, Mas Gum dinilai memiliki kapabilitas untuk memimpin Kota Batu ke arah yang lebih maju.

“Mas Gum adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau memiliki latar belakang yang kuat sebagai pengusaha dan pemimpin visioner. Kami yakin ia mampu membawa Kota Batu menjadi lebih baik di segala bidang,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan netral. Ia mengingatkan aparat penegak hukum (APH) dan penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas dan demokrasi.

Menanggapi dukungan GRIB Jaya, Firhando Gumelar menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menegaskan komitmennya untuk memimpin Kota Batu dengan semangat melayani, bukan dilayani.

“Kami hadir untuk bekerja bersama rakyat. Komitmen kami adalah melayani masyarakat, membangun Kota Batu dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Mas Gum.

Pasangan GURU mengusung visi Batu Sejuk, singkatan dari Sejahtera, Ekologis, Jujur, Ulet, dan Kreatif. Visi ini menjadi dasar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata, menjaga lingkungan, serta mengembangkan sumber daya manusia berkualitas.

Sebagai pemimpin muda, Mas Gum berkomitmen untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, yang dianggap sebagai tulang punggung pariwisata Kota Batu. Ia juga berencana mengembangkan konsep sport tourism untuk memperluas daya tarik wisata Kota Batu.

“Industri kreatif di Kota Batu memiliki potensi besar. Saya ingin membantu anak-anak muda Kota Batu agar lebih percaya diri dan mampu membawa kreativitas mereka ke panggung dunia,” pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Terbentang Banner Berisi Sindiran untuk KPU Jember, Akademisi: Bentuk Kekhawatiran Publik

M Rochul Ulum — Mon, 18 Nov 2024 14:01:00 +0700

JEMBER, SJP – Sebuah banner berukuran 2x1 meter terbentang di depan Pasar Baru Kencong, Kabupaten Jember, Senin (18/11/2024). Spanduk itu berisi ungkapan peringatan bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Jember.

Banner dengan latar warna hitam dan tulisan berwarna merah itu menyita perhatian masyarakat yang lalu lalang di area Pasar Baru Kencong. Bagaimana tidak, spanduk itu berisi peringatan bagi penyelenggara dan pengawas pilkada.

"PILKADA JEMBER 2024 PENYELENGARA DAN PENGAWAS PEMILU HARUS NETRAL..! WASIT JANGAN JADI PEMAIN..! INGAT, ANDA DIBAYAR NEGARA BUKAN PASLON..!,” demikian isi tulisan dalam spanduk tersebut.

Salah seorang pedagang Pasar Baru Kencong, Ima mengaku baru melihat spanduk tersebut. Dia mengira-ngira, spanduk itu sengaja dipasang saat malam hari. Sebab sehari sebelumnya, spanduk itu belum terlihat di area tersebut.

"Saya juga baru tahu pak. Ini mungkin dipasang malam hari dan pedagang lain juga melontarkan kata-kata yang sama. Siapa yang pasang pada tidak tahu," ucap pedagang es di Pasar Baru Kencong itu, Senin (18/11/2024).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Dessi Anggraeni melalui Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Teknis, Hendra Wahyudi menilai, spanduk tersebut sifatnya baik karena berisi imbauan untuk penyelenggara pilkada.

"Bagi kami ini adalah saran yang baik. Kami sebagai KPU bersifat netral. Hal itu jangan dikhawatirkan. Kami sesuai regulasi yang ada. Untuk banner itu menurut pandangan kami manusiawi. Kondisi politik Kabupaten Jember saat ini memang agak memanas," ungkapnya, Senin (18/11/2024).

Menurut Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Jember, Itok Wicaksono, kehadiran spanduk tersebut didorong oleh kekhawatiran masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Jember.

Fenomena itu, kata Itok, mengonfirmasi bahwa Pilkada Jember sedang menghadapi tantangan berliku. Terlebih lagi, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengontrol pelaksanaan Pilkada Jember.

"Saya melihat, ada kekhawatiran masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Kita bisa melihat dari munculnya beberapa gejala. Seperti pansus dan banner ini. Untuk menyikapinya, penyelenggara harus benar-benar memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Agar hal-hal seperti itu tidak muncul," jelasnya, Senin (18/11/2024). (*)

Editor: Ali Wafa

Ibu&ibu Muslimat NU Kota Kediri Doakan Vinanda&Gus Qowim jadi Wali Kota Kediri

Novira Kharisma — Mon, 18 Nov 2024 06:00:06 +0700

KEDIRI, SJP - Muslimat NU Kota Kediri menggelar acara istighosah, mencari ridho dan pertolongan Allah SWT untuk pemenangan Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) pada Pemilihan Wali Kota Kediri 2024.

Selain calon Wali Kota Kediri, Gus Qowim, istighosah juga turut dihadiri Dewan Penasehat Muslimat NU Kota Kediri Dra Siti Khasanah, jajaran pengurus serta anggota Muslimat NU Kota Kediri.

"Istighosah ini dilakukan ibu-ibu muslimat, meminta ridho, petunjuk, pertolongan Allah SWT atas niatan baik saya dan Mbak Vinanda untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan, membawa Kota Kediri mapan," ucap Gus Qowim pada acara yang berlangsung di Gedung Yayasan Zahrotul Iman Kota Kediri, Minggu (17/11/2024),

Dukungan dari ibu-ibu muslimat, menurut Gus Qowim merupakan tanggung jawab yang luar biasa baginya dan juga Vinanda. Ia pun berharap semoga hubungan baik yang selama ini terjalin bisa terus berjalan.

"Semoga kami mampu dan sanggup mengemban amanah yang diberikan ibu-ibu muslimat. Semoga kedepan selalu terjalin hubungan yang erat, hubungan yang baik dan bisa membawa Kota Kediri khususnya untuk ibu-ibu muslimat," tandasnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat Muslimat NU Kota Kediri, Drs.Siti Khasanah mengaku telah mengetahui secara langsung kualitas dari Vinanda dan Gus Qowim. Sehingga dirinya bersama ibu-ibu muslimat yang lain sudah tidak ragu lagi untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 itu.

"Kami tahu kualitas Vinanda-Gus Qowim. Apalagi beliau Gus Qowim sebagai penggerak dari kegiatan sholawat nariah baik di kota dan kabupaten. Jadi tidak bisa diragukan lagi kualitas mereka berdua," ujar Dra Hj Siti Hasanah.

Dra Hj Siti Hasanah menegaskan jika ibu-ibu muslimat telah berkomitmen untuk mendukung pasangan Vinanda-Gus Qowim, dengan harapan bisa mewujudkan adanya perubahan yang lebih baik di Kota Kediri.

"Mudah-mudahan pasangan Mapan ini mendapat ridho serta pitulungan dari Allah SWT. Semoga mereka bisa menang dan nanti ketika terpilih, mudah-mudahan menjadi pejabat yang amanah yang bisa membawa kebaikan untuk Kota Kediri, terutama untuk warga Kota Kediri," tegasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Besti Pak Ram Deklarasi Dukung Paslon RUBIH, Mas Rusdi : Tambahan Vitamin Buat Kami

Isbianto Hari Utomo — Sun, 17 Nov 2024 16:30:17 +0700

PASURUAN, SJP — Barisan Setia (Besti) Pak Ram mendeklarasikan dukungan untuk menyikapi dinamika pesta demokrasi, Pilkada Pasuruan dengan mendukung pasangan Mas Rusdi - Gus Shobih (RUBIH).

Karena banyaknya dinamika dan suasana politik yang berkembang, Ramdhanu gagal mendapat tiket maju untuk Pilkada. Namun barisannya tetap setia dan akhirnya memilih serta mendukung pasangan RUBIH.

Deklarasi digelar di sebuah rumah makan di Warungdowo, Minggu (17/11/2024). Dalam deklarasi itu, Besti Pak Ram sudah siap satu komando untuk mencoblos pasangan calon 02 Mas Rusdi - Gus Shobih.

Khoiron, Ketua Tim Aspirasi Rumah Pak Ram mengatakan, Besti Pak Ram adalah kumpulan komunitas yang selama ini mendukung Ramdhanu Dwiyantoro, mantan Kajari Kabupaten Pasuruan untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Pasuruan.

"Tidak ada intervensi atau perintah khusus dari Ramdhanu Dwiyantoro untuk memilih dan menentukan salah satu paslon dalam Pilkada Pasuruan," katanya.

Ia menilai dinamika yang terjadi dari beberapa kali debat, pasangan RUBIH yang paling layak meminpin Kabupaten Pasuruan.

"Oleh Karena itu, debat terakhir, kami merapatkan barisan dan mendukung RUBIH dengan membawa jumlah tim lengkap, mulai dari dusun, desa, dan kecamatan. Total ada 683 orang yang tergabung dari lintas komunitas. Insyallah targetnya, kami bisa menyumbang 20 persen suara dari total DPT yang ada,” imbuhnya.

Sementara, calon Bupati Pasuruan, H. M Rusdi Suteji yang turut hadir dalam deklarasi tersebut mengucapkan terima kasih pada tim aspirasi Besti Pak Ram yang sudah menyumbangkan suara pada pasangannya.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Besti Pak Ram. Dukungan dari teman - teman semua ini menjadi suntikan semangat dan vitamin bagi saya dan Gus Shobih,” kata Mas Rusdi usai kegiatan.

Mas Rusdi juga berjanji akan merangkul dan melibatkan semua pihak untuk membangun Pasuruan.

“Kami akan bersama - sama membangun Pasuruan. Jika ada ide, gagasan, masukan sampaikan saja. Itu menambah amunisi dan semangat kami membangun Pasuruan. Insyallah kemenangan sudah dalam genggaman,” urainya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Lavrov Tantang Trump, Rusia Tagih Janji Penyelesaian Konflik Ukraina dan Timur Tengah

M. Farhan — Sun, 17 Nov 2024 14:00:14 +0700

Suarajatimpost.com - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan bahwa Moskwa masih menunggu realisasi janji yang pernah disampaikan oleh Presiden AS terpilih, Donald Trump, mengenai komitmennya untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan Timur Tengah.

"Kami akan menunggu usulan mereka (Trump akhiri konflik di Ukraina). Kami selalu menegaskan bahwa politisi yang menyuarakan dukungan terhadap perdamaian, bukan perang, patut mendapat perhatian. Namun, hingga kini kami belum tahu apa yang akan mereka tawarkan," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh Antara pada Minggu (17/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lavrov dalam konferensi pers setelah menghadiri Forum Internasional Sir Bani Yas ke-15 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Jumat (15/11/2024), menanggapi komentar Trump yang menyatakan niatnya untuk mengakhiri konflik di Ukraina.

Selain itu, Lavrov juga mengomentari percakapan telepon antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz.

Ia mempertanyakan sikap Jerman, Uni Eropa, dan NATO yang berkomitmen untuk terus mendukung Ukraina "Diperlukan oleh siapa? Tentu bukan oleh rakyat Ukraina," tegas Lavrov, menyoroti ketidakjelasan tujuan di balik dukungan tersebut.

Terkait dengan laporan media yang menyebutkan bahwa China merasa kurang puas dengan hubungan antara Rusia dan Korea Utara, Lavrov menegaskan bahwa kemitraan Rusia dengan China tidak akan terpengaruh.
"Tidak ada yang bisa memecah belah Rusia dan China. Kami juga belum menerima pesan mengenai hubungan kami dengan Republik Rakyat Demokratik Korea," ujarnya, mengacu pada nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Meskipun Trump berencana untuk mengakhiri konflik di Ukraina, Lavrov menambahkan bahwa Rusia dan China terus melakukan konsultasi rutin untuk mengoordinasikan respons terhadap masalah yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Semenanjung Korea. (**)

sumber: beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

KPU Bondowoso Gelar Simulasi Putungsura, Semua TPS Wajib Sediakan Ruang Laktasi

Rizqi Ardian — Sun, 17 Nov 2024 12:32:46 +0700

BONDOWOSO, SJP – Pelaksanaan Pilkada Jatim dan Bondowoso, bakal digelar 10 hari lagi. Untuk memastikan semua berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara (putungsura) di TPS 10, yang digelar di GOR Pelita, Minggu (17/11/2024)

Simulasi ini dilaksanakan semirip mungkin dengan pelaksanaan putungsura. Warga yang mayoritas dari Kelurahan Kota Kulon, melakukan pencoblosan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.

Di TPS 10, disediakan 3 bilik suara dan 1 bilik suara khusus untuk pemilih berkebutuhan khusus, yang didesain lebih rendah dibandingkan bilik suara lainnya. Kemudian, surat suara dimasukkan ke dalam dua kotak suara Pilgub dan Pilbup.

Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro usai meninjau simulasi bersama Plh Sekda, Haeriah Yuliati, menjelaskan, simulasi ini sangat ideal dan harus dilaksanakan sebelum 27 November 2024 mendatang.

“Simulai ini satu tahapan, yang harus dilakukan untuk memastikan proses menuju pemilihan berjalan lancar. Ini betul-betul sebuah simulasi yang tidak didramakan, agar masyarakat bisa merasakan langsung proses pencoblosan,” katanya.

Simulasi ini juga lengkap dengan proses penghitungan suara. Kata Hadi Wawan, yang menjadi panitia simulasi ini adalah PPK dan dihadiri oleh seluruh PPK. Bahkan, ada saksi dari masing-masing pasangan calon.

“Ini kondisi yang ideal. Setidaknya semua PPK bisa membayangkan alur pencoblosan, apakah ada perubahan atau tidak. Sehingga bisa melaksanakan putungsura dengan lancar,” ungkapnya.

Menariknya, kata Pj Bupati, semua TPS di Kabupaten Bondowoso, disediakan ruang laktasi bagi ibu-ibu yang menyusui.

“Ruang laktasi ini menjadi kearifan lokal yang disediakan oleh penyelenggara pemilu di setiap TPS,” terang Hadi Wawan.

Sementara itu, Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Sudaedi menjelaskan, proses simulasi putungsura, menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman bagi PPK dan PPS saat pelaksanaan di tanggal 27 November mendatang.

“Untuk pemilih, kami hadirkan dari Kota Kulon, karena berdekatan dengan lokasi simulasi. Kami hadirkan seluruh PPK sebagai panitia dengan jumlah pemilih sebanyak 566 orang, dengan rincian, 307 pemilih perempuan dan 259 laki-laki,” jelasnya.

Untuk TPS yang menyediakan bilik suara bagi pemilih disabilitas, kata Sudaedi, sudah dipetakan. Bahkan, KPU menyediakan surat suara khusus bagi pemilih tuna netra. Sedangkan untuk ruang laktasi, itu sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh penyelenggara.

“Aksesibilitas itu harus. Nanti pemilih tuna netra ada surat khusus, yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan data pemilih yang ada di masing-masing TPS. Sementara untuk ruang laktasi, itu wajib, agar ibu menyusui merasa tenang dalam menyalurkan hak pilihnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Bondowoso ada 4.492 pemilih disabilitas. Jumlah pemilih disabilitas terbagi 6 kriteria. Sementara, pemilih disabilitas fisik paling banyak, dengan 2.112 pemilih.

Jumlah pemilih disabilitas intelektual tercatat 440 orang, disabilitas mental 679 orang, disabilitas wicara 691orang, disabilitas rungu 221orang, dan disabilitas netra tercatat ada 394 orang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Debat Terakhir Pilkada Jombang, Paslon Petahana Tepis Argumen Paslon Penantang

Achmad Fredi — Sun, 17 Nov 2024 10:31:23 +0700

JOMBANG, SJP - Debat terakhir Pilkada Jombang 2024, Pasangan Calon petahana Mundjidah Wahab dan Sumrambah atau MuRah beberkan pemaparan data capaian program selama menjabat pada periode sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan untuk menepis pernyataan yang terkesan menyerang dari Paslon penantang Warsubi dan Salmanudin Yazid atau WaRsa saat berjalannya sesi pertanyaan di Hotel Yusro Jombang, Sabtu (16/11/2024) malam.

Berawal dari argumen Calon Bupati (Cabup) nomor urut 2 Warsubi yang menyebut jumlah pengangguran di Jombang tembus 36 ribu orang di Tahun 2023.

Bahkan di akhir masa jabatan Mundjidah - Sumrambah Tahun 2023, angka pengangguran turun hanya seribu, artinya lebih dari 35 ribu orang di Jombang masih menjadi pengangguran.

Menanggapi hal tersebut, Cabup Petahana Mundjidah Wahab membeberkan data bahwa pengangguran terbuka di Tahun 2022 dari 5,47 persen turun menjadi 4,66 persen di tahun 2023.

“Dan bukti nyata selama 5 tahun menjabat telah mengangkat 80.000 lapangan semua bisa kita penuhi, sesuai dengan janji politik,” ungkap Mundjidah dalam pernyataan saat Debat, Sabtu (16/11/2024).

Termasuk juga dengan keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijalankan secara mandiri dianggap mampu membuka lapangan kerja.

“Juga dengan tenaga kerja mandiri UMKM sangat menampung di home industri,” sambung putri pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Chasbullah itu.

Sementara, Calon wakil Bupati (Cawabup) Petahana Sumrambah turut memberikan jawaban. Tidak dapat dipungkiri angka pengangguran yang masih mencapai puluhan ribu orang itu salah satunya imbas dari pandemi Covid-19.

Namun, masa susah itu telah terlewati dan dibandingkan kabupaten lain, Kabupaten Jombang masih lebih baik.

“Kita tahu persis mengalami masa susah angka PHK luar biasa, itu terjadi di Jombang, disaat Covid angka pengangguran dan kemiskinan meningat, daripada kabupaten lain kita bisa lebih baik, kemiskinan mengalami penurunan, kita lihat industri berkembang di Jombang," tandasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Debat Terakhir Pilkada Jombang, Pasangan WaRsa Dianggap Lebih Santai oleh Akademisi

Achmad Fredi — Sun, 17 Nov 2024 07:36:56 +0700

JOMBANG, SJP - Debat terakhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024 Pasangan Calon (Paslon) Nomor urut 02 Warsubi - Salman atau WaRsa dianggap lebih santai saat mengikuti sesi debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Yusro, Sabtu (16/11/2024) Malam.

Pantauan terhadap pasangan WaRsa disampaikan oleh Dr. Nur Ulwiyah, Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Rejoso Jombang. Ia mengatakan, Warsubi-Salman terlihat lebih santai dan menguasai materi dibanding debat sebelumnya.

Dalam debat terakhir kali ini, lanjut dia, Warsubi memaparkan program kesehatan utamanya soal cara dia selama menjadi Kepala Desa Mojokrapak, terbukti mampu mengatasi persoalan kesehatan tak cuma dengan bantuan, tapi juga dengan edukasi menyeluruh pada Ibu, calon ibu dan balita sebagai langkah pencegahan kematian ibu dan bayi, serta pencegahan stunting.

"Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir (2019-2023), bahkan di tahun 2023 angkanya meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2022, yaitu dari 88,4 menjadi 134,51. Data yang diungkap Dinas Kesehatan ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintahan sebelumnya tidak mampu mengatasi selama menjabat," jelasnya.

Sementara, lanjut Nur, Warsubi ketika menjadi Kepala Desa Mojokrapak justru menerima penghargaan untuk ketahanan pangan dari kabupaten, provinsi hingga Presiden RI. Warsubi juga terbukti mampu menurunkan angka stunting hingga 50 persen dalam waktu singkat.

Warsubi juga menyebut, program inovasi desa yang digalakkan dengan merangkul beberapa perusahaan sebagai pihak ketiga, salah satunya PT Phalosari, untuk memberikan bantuan langsung berupa makanan bergizi saat pemerintah pusat dan Kabupaten belum memiliki program tersebut.

Jawaban-jawaban lugas itu membuktikan Warsubi telah berpengalaman dalam mengatasi problem mendasar di masyarakat, sekaligus membuktikan ia mampu gerak cepat dan tepat sasaran.

"Ini sangat berbanding terbalik dengan program paslon petahana yang lebih abstrak dan kurang tepat sasaran. Seperti pembangunan 19 ribu MCK untuk mengatasi stunting. Itu kurang memberikan efek langsunh dalam mengatasi stunting," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kim Jong Un Perintahkan Produksi Massal Drone Serang, Kekhawatiran Kerja Sama Militer Korut&Rusia Meningkat

M. Farhan — Sun, 17 Nov 2024 07:00:44 +0700

Suarajatimpost.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah memerintahkan produksi massal pesawat nirawak serang (drone), menurut laporan media pemerintah pada Jumat (15/11/2024). Langkah ini memperburuk kekhawatiran mengenai kedekatan hubungan militer Korut dengan Rusia.

Korut pertama kali meluncurkan drone serang pada Agustus 2024, menurut laporan AFP, Sabtu (16/11/2024). yang diyakini dipengaruhi oleh aliansinya yang berkembang dengan Rusia.

Negara bersenjata nuklir itu juga telah meratifikasi pakta pertahanan dengan Rusia dan dituduh mengirim ribuan pasukan untuk mendukung perang Rusia di Ukraina.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengingatkan potensi transfer teknologi militer sensitif dari Rusia ke Korut.

Pada Kamis (14/11/2024), Kim Jong Un mengawasi uji coba drone yang dirancang untuk menyerang target darat dan laut. Drone ini diproduksi oleh Kompleks Teknologi Udara Tak Berawak Korea Utara (KCNA).

Media pemerintah Korut melaporkan, Kim menekankan pentingnya memulai produksi massal dalam skala besar secepat mungkin.

Pesawat nirawak ini dirancang untuk membawa bahan peledak dan menabrakkan diri ke target, berfungsi layaknya rudal berpemandu. Uji coba terbaru menunjukkan drone tersebut dapat menyerang target dengan akurat setelah terbang di sepanjang jalur yang telah ditentukan.

Kim Jong Un menyatakan bahwa drone ini merupakan bagian dari kekuatan serang yang efektif dan murah, dengan aplikasi yang luas. Ia menambahkan bahwa pengembangan sistem perangkat keras nirawak kini menjadi prioritas dalam strategi militer Korut.

Beberapa ahli mencatat bahwa drone Korut menyerupai model buatan Israel dan Rusia, seperti HAROP dan Lancet-3. Ada dugaan bahwa Korut memperoleh teknologi ini dari Rusia, yang mungkin mendapatkannya melalui Iran.

Pada 2022, Korut juga mengirimkan drone ke perbatasan yang tidak bisa dihentikan oleh militer Korsel karena ukurannya yang kecil.

Selain itu, tahun ini Korut meluncurkan balon pembawa sampah ke Korsel sebagai aksi balasan terhadap aktivis yang menyebarkan propaganda antirezim. Mereka juga menuduh Korsel melanggar kedaulatan dengan menerbangkan drone di atas Pyongyang untuk menyebarkan selebaran propaganda.

Korut menyebutkan "produksi dan penyebaran praktis pesawat nirawak", yang kemungkinan mengindikasikan penggunaan balon atau drone untuk menyebarkan selebaran ke Korsel, kata Presiden Universitas Studi Korea Utara, Yang Moo-jin.

Menurutnya, mengingat efektivitas drone dalam perang Ukraina, pesawat nirawak ini bisa digunakan dalam konflik tersebut.

Korea Selatan, untuk menghadapi ancaman ini, telah membentuk komando operasi pesawat nirawak pada tahun lalu. Pada Oktober 2024, Korut mengubah konstitusinya untuk menyebut Korsel sebagai negara "bermusuhan", menunjukkan kemerosotan tajam hubungan antara kedua negara.

Korut terus melakukan uji coba rudal balistik dan bulan lalu meledakkan jalur kereta api yang menghubungkan kedua negara. (**)

sumber: investor.id

Editor: Rizqi Ardian

Pastikan Pilkada Bondowoso Kondusif, Pj Bupati 'Sambang Deso' di 5 Dapil

Rizqi Ardian — Sat, 16 Nov 2024 22:15:56 +0700

BONDOWOSO, SJP – Guna memastikan kesiapan penyelenggara pemilu dalam kontestasi Pilkada yang bakal digelar 11 hari lagi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendatangi beberapa kecamatan di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Diketahui, di Kabupaten Bondowoso terdapat 5 dapil yang memiliki tingkat kerawanan berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah hadir dan melakukan ‘Sambang Deso’ untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.

Dalam sepekan, Pj Bupati Bondowoso bersama jajaran Forkopimda telah mendatangi beberapa wilayah. Bahkan, hari ini, Sabtu (16/11/2024), rombongan bupati mendatangi dua tempat sekaligus.

Lokasi pertama di balai Kecamatan Pakem yang termasuk wilayah dapil 5 pada pukul 16.00 WIB. Sedangkan, untuk lokasi kedua di Kecamatan Pujer yang masuk dapil 3, pada pukul 20.00 WIB.

Sambang deso ini, kata Pj Bupati Bondowoso, Muhamamd Hadi Wawan Guntoro, menjadi sarana evaluasi untuk memastikan apakah desa-desa yang ada di setiap dapil sudah siap melaksanakan pemungutan suara.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari untuk melihat kesiapan wilayah dalam menghadapi pemilihan yang sudah kurang 11 hari lagi,” kata Pj Bupati Bondowoso kepada suarajatimpost.

Orang nomor satu di Bumi Ki Ronggo ini memetakan kerawanan, mendeteksi dan mengevaluasi pelaksana pemilu. Bahkan, Hadi Wawan juga memastikan proses pendistribusian logistik Pilkada.

“Kita cek tahapan-tahapan di wilayah, fasilitasi pendistribusian logistik, potensi keluhan dan kasus menonjol, serta atensi TPS yang akses jalannya sulit. Semua kita tampung dan kumpulkan,” ungkapnya.

Kepada para camat yang ada di dapil 3 dan 5, bersama jajaran Forkopincam, Hadi Wawan meminta untuk menyaring informasi, apakah di wilayahnya ada potensi munculnya kasus menonjol.

“Kami minta Forkopimca untuk cek TPS-TPS yang sulit aksesnya. Krosscek ke KPU, Panwascam dan PPS. Termasuk simulasi menghadapi terjadinya hujan saat pemungutan dan penghitungan suara," pesannya.

“Secara prinsip tahapan Pilkada berlangsung kondusif. Tidak ada kejadian menonjol, pelanggaran netralitas masih nihil. Saya terus monitor perkembangan Pilkada Bondowoso,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, untuk kelengkapan logistik, Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Sudaedi, mengatakan, pihaknya telah menerima 1.300 lembar surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024, pada Kamis (14/11/2024) kemarin.

“Surat suara itu pengganti surat suara yang rusak, sebanyak 33 lembar setelah proses sortir beberapa waktu lalu. Kemudian, 1.267 sisanya, merupakan surat suara pemenuhan dari kekurangan sebelumnya,” terangnya.

Menurutnya, semua logistik telah diterima. Tinggal menunggu sejumlah formulir saja. Sedangkan untuk pendistribusian logistik akan dimulai tanggal 23 November 2024.

"Nanti kita mulai tanggal 23 November untuk mendistribusiakan logistik ke kecamatan-kecamatan," pungkasnya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Bondowoso tercatat ada 5 dapil. Untuk dapil 1, termasuk di dalamnya, Kecamatan Bondowoso, Tenggarang dan Wonosari. Untuk dapil 2 meliputi Kecamatan Tapen, Klabang, Prajekan, Cermee dan Botolinggo.

Dapil 3 termasuk di dalamnya, Kecamatan Tologosari, Sukosari, Pujer, Sumber Wringin dan Sempol. Kemudian untuk dapil 4 terdiri dari Kecamatan Maesan, Tamanan, Grujugan dan Jambesari Darus Sholah.

Sedangkan untuk dapil 5, termasuk di dalamnya Kecamatan Curahdami, Tegalampel, Taman Krocok, Binakal, Wringin dan Kecamatan Pakem. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Debat Kedua Pilkada Jombang, Mundjidah Sumrambah Pakai Setelan 'Ijo Abang' Pancarkan Aura Kemenangan

Achmad Fredi — Sat, 16 Nov 2024 21:51:58 +0700

JOMBANG, SJP - Dalam debat kedua Pilkada Jombang 2024, pasangan calon (Paslon) nomor urut 01, Mundjidah Wahab - Sumrambah, memilih tampil berbeda dari debat sebelumnya. Kali ini pasangan petahana itu kompak mengenakan setelan pakaian 'Ijo Abang', pada Sabtu (16/11/2024).

Pakaian 'Ijo Abang' bisa padanan kata hijau dan merah dalam bahasa Indonesia yang identik dengan simbol Kabupaten Jombang. Terlihat di lokasi debat, Paslon Mundjidah - Sumrambah tampak serasi mengenakan pakaian kebanggaan Kabupaten Jombang.

Aura memancar pada tampilan pasangan yang diusung Partai Demokrat, PPP dan PDI Perjuangan serta sejumlah partai koalisi lainnya ini. Pakaian 'ijo abang' itu selaras mereka pakai menandakan identitas kemenangan yang segera datang.

Begitu memasuki ruangan Ballroom Hotel Yusro yang menjadi lokasi debat kedua, keduanya disambut ratusan pendukung yang sudah berada di dalam. Para pendukung juga mengenakan jaket serupa.

"Nomor satu lanjutkan, Jombang melaju, Mundjidah Sumrambah Menang," teriak ratusan pendukung di lokasi debat ruang aula pertemuan, Hotel Yusro, Jombang.

Pada debat publik pertama, 19 Oktober 2024 lalu, keduanya mengenakan baju Jombang Deles. Penggunaan busana khas Jombang tersebut bukti pasangan bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 itu cinta produk lokal.

Tim pemenangan Paslon Mundjidah - Sumrambah, Farid Alfarisi mengungkapkan, kedua pasangan yang selalu kompak, termasuk penggunaan pakaian pada debat kedua malam ini.

"Kalau ijo abang ini sebagai karakter Jombang dan semangat sportifitas," kata pria yang akrab dipanggil Gus Farid ini saat ditemui di lokasi acara debat publik.

Ia menjelaskan, kostum ijo abang yang dipakai Mundjidah dan Sumrambah, memiliki makna sportif dalam pesta demokrasi di Pilkada dan energik dalam perjuangan menuju kemenangan.

Pantauan di lokasi, acara debat publik kedua Paslon bupati dan wakil bupati Jombang yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berlangsung lebih meriah dengan pengawalan ketat aparat gabungan.

Ada 200 lebih personel gabungan dari Polri, TNI dan instansi terkait yang diterjunkan melakukan pengamanan. Pendukung maupun tamu undangan yang masuk lokasi diwajibkan memakai id card resmi dan diperiksa oleh petugas.

Perlu diketahui, debat kedua Pilkada Jombang 2024 diikuti dua Paslon Bupati dan wakil bupati. Yakni Paslon Mundjidah-sumrambah dan Paslon Warsubi-Salman.

Pasangan Warsubi - Salman atau Paslon 02 tetap sama mengenakan pakaian pada debat perdana. Yakni pakain biru langit yang diklaim identik dengan warna pakaian yang dikenakan pasangan Prabowo - Gibran pada Pilpres 2024 lalu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil Lembaga Survei Elektabilitas Cawalkot Malang Perlu Dipertanyakan, Ini Kata Pakar dan KPU

Ashril Hafid — Sat, 16 Nov 2024 20:45:42 +0700

KOTA MALANG, SJP— Eksistensi lembaga survei dalam melakukan survei kontestasi di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memang perlu diketahui publik. Namun praktik publikasi dari hasil lembaga survei tersebut membuat saling klaim antar pasangan calon terlebih dalam hal Elektabilitas.

Maka dari itu diperlukan cek dan ricek lembaga survei terkait agar publik mengetahui sejauh mana tingkat kredibilitas lembaga survei, agar tidak menimbulkan penggiringan publik.

Beberapa waktu lalu, ramai pemberitaan tentang publikasi di beberapa media massa bahwa salah satu Lembaga Survei bernama terUKUR tengah mendalami seberapa jauh masyarakat Kota Malang, mengetahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang.

Dari hasil tersebut ada salah satu Paslon yang memiliki tren kenaikan angka elektabilitas cukup signifikan, dalam survei bulan September dan November 2024. Paslon 1 mengalami tren kenaikan, sementara paslon 2 stagnan. Kemudian paslon 3 trennya justru turun.

Menanggapi hal tersebut, pakar sosial politik, Prof Dr Wahyudi Winarjo, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) katakan, publik perlu melihat dulu lembaga survei tersebut secara detail.

"Pertama dilihat dulu penyelenggara surveinya, kedua coba lakukan cek dan cross cek ke lapangan, apakah benar trend sebagaimana di published oleh lembaga survei tersebut koheren dengan realitanya, dan yang ketiga adalah yang benar itu hasil lembaga survei yang kredibel yang arahnya sama, walaupun berbeda besar angkanya," terangnya.

Namun , jika melihat dari masa tahapan kampanye Pilkada 2024, tentu para Paslon Wali Kota Malang berupaya untuk meningkatkan popularitas masing-masing.

"Perubahan elektabikitas suatu Paslon itu bisa jadi mengalami perubahan, bahkan juga bisa drastis perubahannya, jika ada Paslon yang mampu merubah keyakinan politik calon pemilih melalui kerja keras, serta pendekatan kampanye yang efektif," pungkasnya.

Perihal Lembaga Survei terkait juga ditanggapi Ketua KPU Kota Malang M Toyib menyatakan belum melihat data tentang lembaga survei yang masuk di KPU Kota Malang.

"Saya belum cek, itu ada di Divisi Teknis, apakah lemabag-lembaga survei yang mengumumkan dan mengindikasi hasil surveinya, nanti kita cek," jawabnya singkat.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan Ali Akbar mengatakan, bahwa pihaknya hanya sekadar memantau sejauh tahapan Pilkada berjalan.

Terkait dengan Lembaga Survei, ia akui tidak mengetahui secara detail bagaimana lembaga tersebut melaksanakan survei dan tidak ada laporan hingga saat ini.

"Kalau lembaga survei hingga saat ini cuma pemantau Pemilihan kalau untuk lembaga survei yang terdaftar belum ada," ucapnya.

Menurutnya, hingga hari ini tidak ada kaitannya dari hasil lembaga survei tersebut kepada pihak KPU Kota Malang.

"Lembaga survei itu tidak ada kaitannya dengan KPU sendiri, yang ada keterkaitan ya itu tadi pemantau pemilihan," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

KPU Kota Batu Berikan Pendamping Khusus bagi Penyandang Disabilitas Saat Pencoblosan

Choirul Anwar — Sat, 16 Nov 2024 20:33:41 +0700

KOTA BATU, SJP - KPU Kota Batu terus meningkatkan upaya untuk memastikan pemilu inklusif bagi semua warga termasuk penyandang disabilitas, menjelang Pilkada Serentak 2024. Salah satunya dengan diberikannya pendamping khusus di saat masa pencoblosan di bilik suara.

Ketua Forum Inklusi Kota Batu Mardi Setia Ningsih pada Sabtu (16/11/2024) menegaskan, pentingnya peran aktif penyandang disabilitas dalam Pilkada Serentak 2024.

“Kami berharap penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara setara. Untuk itu, kami mengapresiasi KPU yang terus melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas pendukung,” ungkapnya.

Dari hal tersebut, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batu Tenty Yuana memastikan berbagai fasilitas telah disiapkan, seperti huruf braille untuk tuna netra dan kursi roda di TPS yang membutuhkan.

“Kami akan menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas hingga di bilik suara, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan aman,” ujar Tenty.

Pendamping ini nantinya akan membantu penyandang disabilitas sesuai kebutuhan mereka, mulai dari proses registrasi hingga pencoblosan. KPU juga akan melibatkan peraga bahasa isyarat untuk membantu peserta tuna rungu.

Tenty menambahkan bahwa data penyandang disabilitas telah tercatat dalam proses pendataan pemilih, dan pihaknya akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

"Dengan berbagai langkah ini, KPU Kota Batu berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan setara dalam Pilkada Serentak 2024," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Paslon KriDa Bakal Beri Insentif pada Ibu Hamil Jika Terpilih Jadi Wali Kota Batu

Choirul Anwar — Sat, 16 Nov 2024 20:16:39 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Krisdayanti-Kresna Dewanata Prosakh (KriDa) menjanjikan program insentif senilai Rp 300 ribu per bulan, bagi ibu hamil selama enam bulan.

Program ini menjadi salah satu strategi andalan mereka untuk menekan angka stunting dan kematian bayi di Kota Batu.

Calon Wali Kota Batu Krisdayanti pada Sabtu (16/11/2024) mengungkapkan, pemberian insentif tersebut dirancang untuk mendukung asupan gizi yang lebih baik bagi ibu hamil dan calon bayi.

Ia menegaskan, gizi yang cukup sejak masa kehamilan sangat berperan dalam mencegah stunting, yang saat ini prevalensinya mencapai 10,65 persen per September 2024 di Kota Batu.

“Kesehatan anak adalah fondasi masa depan yang lebih baik. KriDa menargetkan 0 persen stunting di Kota Batu dengan memperbaiki akses layanan kesehatan dan memberikan dukungan kepada ibu hamil,” ujarnya.

Selain insentif, ia menegaskan Paslon KriDa juga berencana memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya nutrisi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Langkah ini akan menjadi bagian dari pendekatan holistik yang mereka usung untuk menekan angka stunting dan mengurangi kasus kematian bayi.

Terlebih hal tersebut juga berdasarkan data angka kematian bayi di Kota Batu menunjukkan tren peningkatan, dari 22 kasus pada 2021 menjadi 25 kasus pada 2023, dan 16 kasus hingga pertengahan 2024.

Sehingga optimalisasi mutu layanan kesehatan dan pemerataan aksesnya akan menjadi prioritas utama untuk mengatasi permasalahan ini.

“Pemberian insentif ini hanyalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu hamil. Namun, yang tak kalah penting adalah meningkatkan edukasi dan layanan kesehatan yang menyeluruh,” imbuhnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Mantan Pemain Arema, Arif Suyono Dukung Paslon NH Jadi Wali Kota Batu

Choirul Anwar — Sat, 16 Nov 2024 19:46:56 +0700

KOTA BATU, SJP - Mantan pemain Arema dan Timnas Indonesia, Arif Suyono menyatakan dukungannya kepada pasangan calon (paslon). Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu nomor urut 1, Nurochman-Heli Suyanto (NH).

Ketika diwawancarai pada Sabtu (16/11/2024), ia menilai pasangan ini memiliki visi misi yang selaras dengan perkembangan olahraga, khususnya sepak bola, di Kota Batu.

“Saya mendukung Nurochman-Heli Suyanto, karena visi mereka jelas untuk memajukan olahraga, terutama sepak bola, yang sangat dekat dengan profesi saya. Mereka memiliki gagasan besar untuk membangun ekosistem olahraga yang lebih baik di Kota Batu,” ungkapnya.

Pemain sepak bola profesional tersebut berharap jika terpilih, Nurochman dapat merealisasikan visi tersebut dengan menciptakan fasilitas olahraga yang memadai dan mendukung pengembangan bakat-bakat muda.

“Saya melihat sosok Nurochman sebagai pemimpin yang ramah, bersahabat, dan sangat paham kebutuhan masyarakat Kota Batu. Apalagi dia putra asli daerah yang memahami seluk-beluk potensi dan tantangan yang ada,” tambah mantan gelandang Arema ini.

Dukungan ini juga diperkuat oleh pelaku sepak bola Kota Batu lainnya, seperti Wijaya Suhut, pelatih SSB Palapa sejak 1999. Ia menilai Nurochman memiliki perhatian besar terhadap dunia sepak bola, mulai dari renovasi lapangan hingga wacana membangun fasilitas olahraga di setiap desa.

“Nurochman adalah satu-satunya tokoh yang secara nyata mendukung sepak bola di Kota Batu. Saya yakin dia mampu mengembalikan kejayaan sepak bola di kota ini, terutama dengan membangun sport tourism yang berdampak pada perekonomian daerah,” ujar Wijaya.

Nurochman sendiri dikenal aktif dalam dunia sepak bola Kota Batu, mulai dari menjadi pengurus PS Angsa Putih pada era 1990-an hingga menjabat sebagai Manager Tim Liga Santri Nasional 2022. Komitmennya terhadap sepak bola membuat banyak insan olahraga di Kota Batu yakin bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin.

Dengan semakin banyaknya dukungan, baik dari kalangan atlet maupun masyarakat umum, pasangan Nurochman-Heli Suyanto optimis dapat membawa perubahan positif bagi Kota Batu, khususnya di sektor olahraga dan pembangunan daerah. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Paslon NH Janji Gratiskan Pajak untuk Veteran Kota Batu

Choirul Anwar — Sat, 16 Nov 2024 19:32:19 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Nurochman-Heli Suyanto (NH), menawarkan kebijakan menarik bagi para veteran dan janda veteran, yakni penghapusan pajak bagi mereka jika terpilih memimpin Kota Batu.

Calon Wali Kota, Batu Nurrochman pada Sabtu (16/11/2024) menguraikan, penghapusan pajak tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi atas jasa besar mereka kepada bangsa ini.

"Karena bagaimanapun juga, kita bisa menikmati kemerdekaan karena jasa-jasa mereka. Sehingga penghapusan pajak untuk veteran dan janda veteran merupakan langkah yang kongkrit," tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga memaparkan Paslon NH juga berkomitmen memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kesejahteraan para veteran, dengan melakukan perbaikan gedung LVRI yang saat ini membutuhkan perawatan.

Sementara itu, Ketua LVRI Kota Batu, Handri Isriawan, menyambut positif rencana Paslon NH ini dan berharap kebijakan tersebut benar-benar terealisasi.

“Sudah selayaknya Pemkot Batu memberikan perhatian lebih pada kondisi veteran dan janda veteran. Kami mengapresiasi komitmen Paslon NH,” tandasnya. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Paslon GURU Tegaskan Kaum Muda Jadi Tulang Punggung Pembangunan Bangsa

Choirul Anwar — Sat, 16 Nov 2024 19:15:48 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Firhando Gumelar dan H. Rudi memiliki pandangan generasi muda adalah aset berharga, sekaligus tulang punggung pembangunan bangsa.

Calon Wali Kota Batu Firhando Gumelar, pada Sabtu (16/11/2024) menegaskan, visinya untuk memberikan ruang lebih luas kepada kaum muda guna menuangkan ide, gagasan, dan aksi nyata.

"Jika terpilih, saya akan menghadirkan program yang inklusif untuk mendukung generasi muda di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pengelolaan sampah, ekonomi kreatif, UMKM, hingga pengembangan pesantren," ujarnya.

"Saya percaya, kota yang dibangun oleh anak muda akan mengalami kemajuan signifikan. Saya sendiri juga masih muda, dan saya paham keresahan serta harapan mereka. Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Batu yang sejuk dan penuh kesejahteraan,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang pebisnis sektor wisata Cakra Negara berpandangan saat ini kurangnya ruang bagi generasi muda Kota Batu, untuk menyampaikan ide-ide mereka karena kerap dianggap tidak berpengalaman dan dinomorduakan, meski memiliki potensi besar dalam membangun kota.

“Selama ini, mereka hanya dianggap anak kemarin sore. Padahal, mereka punya peran penting untuk kemajuan Kota Batu. Dengan wadah seperti ini, ide-ide mereka bisa diwujudkan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dengan kehadiran Firhando Gumelar diantara mereka diharapkan dapat memicu peran aktif pemuda di kemudian hari dengan catatan pemberian ruang dan dukungan yang besar untuk ikut berkontribusi. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Senam Bersama WarSa, Ketua Golkar Jombang Wajibkan Kader Menangkan Warsubi&Salman

Achmad Fredi — Sat, 16 Nov 2024 12:30:40 +0700

JOMBANG, SJP – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Jombang, Andik Basuki mewajibkan seluruh kadernya memenangkan pasangan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid sebagai bupati dan wakil bupati Jombang.

Seruan itu disampaikan Andik dalam kegiatan senam di halaman kantor DPD Golkar Jombang, Sabtu (16/11/2024). Kegiatan itu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar. Senam itu diikuti dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Andik mengatakan, sejak tanggal 20 November 2023, Partai Golkar dengan niat tulus dan ikhlas mengusung serta mendukung Abah Warsubi dan Gus Salman untuk menjadi bupati dan wakil bupati Jombang periode 2024-2029.

"Wajib hukumnya seluruh kader dan pengurus Golkar memenangkan WarSa. Ajak semua saudara-saudari kita, suami, istri dan tetangga kita. Haram hukumnya jika tidak memenangkan WarSa," tegas Andik, Sabtu (16/11/2024).

Menurut dia, Warsubi sebagai kepala desa tiga periode, sekaligus ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang, pasti memahami semua problem masyarakat Jombang. Utamanya problem yang ada di setiap desa di Kabupaten Jombang.

"Beliau ini pernah menjadi ketua Asosiasi Kepala Desa se- Kabupaten Jombang. Secara otomatis beliau menjadi pimpinan semua kepala desa yang ada di Jombang. Semua yang dikeluhkan masyarakat desa beliau paham," jelasnya.

Andik mengatakan, sebagai ketua AKD, Warsubi lebih mengerti keinginan masyarakat desa. Slogan membangun desa, menata kota ini sudah tepat. Hal itu juga diwujudkan melalui program Warsubi-Salman yang fokus pada pemerataan pembangunan.

"Untuk itulah Golkar dengan tekad bulat dan pemikiran jernih memilih WarSa. Sekali lagi, saya wajibkan segenap pengurus, pimpinan desa dan kecamatan memenangkan WarSa nomor urut dua," tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut, H Warsubi dan Gus Salman disambut riuh oleh seluruh kader partai Golkar. Warsubi memaparkan gagasannya tentang bagaimana membangun Kabupaten Jombang agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera.

Dia menambahkan, untuk membangun Kabupaten Jombang lebih maju dan sejahtera, pihaknya akan memberikan anggaran mulai Rp800 juga hingga Rp1 miliar untuk setiap desa setiap tahunnya. Kemudian Rp5 juta untuk setiap RT, dan Rp1 juta untuk setiap Dasawisma.

"Mengapa Dasawisma diberikan dana juga? Karena Dasawisma yang mayoritas ibu-ibu ini bisa menggunakan dana tersebut secara langsung untuk program pendidikan dan kesehatan anak di masing-masing Dasawisma. Al ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak," tambahnya.

Tidak hanya itu, untuk sektor pendidikan, pasangan Warsubi dan Salman juga berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan gratis bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi. Beasiswa juga akan diberikan kepada siswa yatim dan atau yatim piatu.

"Sekolah gratis SD, MI, SMP, MTs ini sesuai dengan program pemerintah pusat. Dan untuk SMA/SMK sederajat akan dikaver oleh pemerintah provinsi. Presiden RI Prabowo Subianto telah mencanangkan wajib belajar 13 tahun. Program kami selaras dengan pemerintah pusat," tegas Warsubi.

Pembangunan desa dan kabupaten, lanjut Warsubi, akan ditingkatkan hingga 80 sampai 100 persen. Dalam kepemimpinan Warsubi-Salman nantinya, masyarakat Jombang tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk berobat.

"UMKM harus diberdayakan dan dinaikkan kelasnya. Agar bisa menjual produk dengan lancar. Investasi dalam dan luar negeri juga harus ditingkatkan untuk pembangunan Jombang. Mohon dukungan semua untuk coblos nomor dua pada 27 November nanti," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Italia Protes ke Israel setelah Peluru Artileri Hantam Pos UNIFIL di Lebanon

M. Farhan — Sat, 16 Nov 2024 12:01:25 +0700

Suarajatimpost.com - Pada Jumat (15/11/2024), Italia mengajukan protes resmi kepada Israel setelah sebuah peluru artileri yang tidak meledak menghantam pos pasukan penjaga perdamaian PBB dari Italia di Lebanon. Israel berjanji untuk melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, untuk menyampaikan protes terkait serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap personel dan infrastruktur Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB (UNIFIL) yang ditempatkan di Lebanon.

Tajani menegaskan pentingnya menjaga keselamatan para prajurit yang tergabung dalam misi UNIFIL, dan menyatakan bahwa serangan tersebut tidak dapat diterima. Ia juga menyampaikan bahwa Saar telah berjanji untuk segera melakukan penyelidikan.

UNIFIL, yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada 2006, adalah misi PBB yang terdiri dari 10.000 personel yang ditempatkan di selatan Lebanon untuk memantau situasi di sepanjang garis biru yang memisahkan Lebanon dan Israel.

Sejak Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon melawan pejuang Hizbullah pada akhir September 2024, UNIFIL telah melaporkan serangkaian serangan yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF), termasuk penembakan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan penghancuran menara pengawas mereka. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Bawaslu Kota Pasuruan Bimbing Anggota KPPS di TPS Khusus Lapas

Isbianto Hari Utomo — Sat, 16 Nov 2024 11:30:35 +0700

KOTA PASURUAN, SJP — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan menggelar sosialisasi kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan, Sabtu (16/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pemungutan suara di lingkungan Lapas dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran. Hal itu mengingat tantangan dan kebutuhan khusus dalam pemungutan suara bagi warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasuruan, Ma'ruf Prasetyo Hadianto mengatakan, Bawaslu Kota Pasuruan memberikan arahan kepada anggota KPPS mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus Lapas. Agar warga binaan yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan suaranya dengan tepat.

"Kami ingin memastikan, bahwa hak pilih seluruh masyarakat, termasuk warga binaan, terpenuhi dengan aman dan sesuai prosedur," ujarnya, Sabtu (16/11/2024).

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu menuturkan, pembekalan ini meliputi berbagai aspek. Mulai dari tata cara pemungutan suara, hingga langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara berlangsung.

"Anggota KPPS mendapat bimbingan dalam menangani potensi kendala yang mungkin muncul. Seperti pemenuhan prosedur kesehatan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi gangguan teknis,” jelasnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, Bawaslu juga memberikan simulasi pemungutan suara di TPS Khusus Lapas. Sehingga anggota KPPS dapat memahami tantangan yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara di lingkungan Lapas.

Dengan pembekalan ini, diharapkan anggota KPPS dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan membantu mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan tahun 2024 yang sukses dan inklusif.

Salah satu anggota KPPS TPS Khusus Lapas, Devinda merasa beruntung karena telah mendapat arahan dan pembekalan langsung dari Bawaslu Kota Pasuruan. Hal itu dapat menambah pengetahuan dan wawasannya seputar teknis pemungutan suara.

"Kami siap mendukung pelaksanaan pilkada yang aman dan tertib di Lapas Pasuruan," ujar Devinda, Sabtu (16/11/2024). (*)

Editor: Ali Wafa

Empat Cawalkot Probolinggo Adu Pesona di Debat ke&2 Semalam

Rahmad Soleh — Sat, 16 Nov 2024 09:30:09 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo akhirnya rampung pada Jumat (15/11/2024) malam.

Debat kedua ini masih digelar di tempat yang sama. Yakni di gedung Widya Harja, Jalan Panjaitan, Kota Probolinggo.

Namun, debat yang diikuti oleh empat kandidat pasangan calon (paslon) itu lebih meriah dibanding debat pertama.

Pada debat kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo mengusung tema: pemuda, ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sejak keempat paslon memasuki ruang debat bersama masing-masing pendukungnya, suasana langsung riuh. Mereka kompak menyanyikan yel-yel masing-masing.

Pasangan nomor urut 1, Sri Setyo Pertiwi dan M. Rahman alias Paslon Setiamu, mengenakan busana batik berwarna merah merona yang menarik.

Paslon nomor urut 2, Fernanda Zulkarnain dan Abdullah Zabut alias Paslon Fazaa, tampil pertama kali dengan mengenakan kostum Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari alias Paslon Amanah, mengenakan batik dengan motif khas Probolinggo.

Kemudian pasangan nomor urut 4, Habib Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin alias Paslon Handal Bersinar, memilih kemeja putih lengan panjang sebagai kostum mereka.

Debat kali ini menghadirkan lima orang panelis. Mereka dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing, sesuai tema yang diusung.

Segmen debat kali ini tidak berbeda dengan debat sebelumnya. Dimulai dengan pemaparan visi-misi dan program masing-masing paslon, tanya jawab antarpaslon, dan penyampaian pernyataan penutup.

Salah satu panelis, Moh. Anas mengatakan, pada debat kedua ini, semua paslon telah memenuhi kriteria dalam menjawab pertanyaan dari masing-masing tema.

"Kalau kita lihat, semua pertanyaan dijawab oleh semua paslon. Dari 10 soal misalnya, semua terjawab meski ada 2 pertanyaan tidak terpakai karena itu bagian dari alternatif," ucapnya, Jumat (15/11/2024) malam.

Usai debat, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal menjelaskan, debat ini bukan sekadar ajang pertarungan ide. Namun juga sebagai wadah bagi paslon untuk mengedukasi masyarakat tentang visi, misi, dan program-program yang mereka tawarkan.

Ada beberapa hal yang menurutnya sudah ada peningkatan dibanding debat pertama. Yakni tentang teknis pelaksanaan dan kondusifitas masing-masing paslon.

Tidak hanya itu, soal substansi debat, menurutnya sudah disesuaikan dengan kewenangan dan kebijakan kepala daerah yang disesuaikan dengan isu-isu terkini.

"Usai para paslon menyampaikan paparan sesuai tema, para pemilih diharapkan dapat membuat keputusan yang cerdas saat pilkada nanti," ujarnya, Jumat (15/11/2024) malam.

Salah satu tema yang diangkat yaitu tentang pemuda. Berdasarkan catatan KPU, dari 179.416 daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Probolinggo, 56 persennya adalah pemuda.

"Atas hal itu, isu-isu ini menjadi fokus utama dalam debat kali ini. Sebagai upaya mendengar aspirasi dan kebutuhan generasi muda di Kota Probolinggo," tambah pria yang akrab dipanggil Faisal itu.

Untuk diketahui, debat ketiga akan digelar pada 18 November 2024. Pada debat terakhir itu, diharapkan para paslon dapat menyempurnakan sejumlah soal pada tema yang sudah ditentukan. (*)

Editor: Ali Wafa

Nobar Timnas Indonesia, Deny Widyanarko Siapkan Konsep Majukan Sepak Bola Kediri

Novira Kharisma — Fri, 15 Nov 2024 22:30:01 +0700

KEDIRI, SJP - Calon Bupati Kediri Deny Widyanarko nonton bareng (nobar) pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, di Sumber Paron, Kabupaten Kediri, Jumat (15/11/2024) malam.

Bagi Deny, nobar ini menjadi bentuk dukungannya terhadap sepak bola, khususnya di Kabupaten Kediri. Supaya kelak lahir pemain-pemain berkelas dari Bumi Panjalu, yang bisa memperkuat Garuda di ajang-ajang bergengsi.

“Kemajuan persepakbolaan di Kabupaten Kediri, akan turut menjadi bagian dari fokus kinerja kami ke depan,” kata Deny di lokasi nobar, Kamis malam.

Unruk merealisasikannya, Deny telah merencanakan sejumlah program. Pertama, mengembalikan kejayaan Persedikab Kediri melalui berbagai upaya dukungan.

“Semua kebutuhan, terkait dengan kemajuan persepakbolaan di Kabupaten Kediri, maka kami akan senantiasa mensuport dan memfasilltasi,” sebutnya.

“Termasuk dalam mengembalikan kejayaan tim kebanggaan Kabupaten Kediri, yaitu Persedikab Kediri, untuk dapat bersaing dan menjadi barometer di kancah persepakbolaan kompetisi Liga Indonesia kita perlu mensuport dan memfasilitasi anggaran untuk kebutuhan Persedikab dalam mengarungi kompetisi liga” papar pria asli Kediri itu.

Kedua, pembinaan sepak bola di tingkat bawah, juga akan menjadi prioritasnya. Dia pun bertekad mendukung penuh Sekolah Sepak Bola (SSB), sebagai Kawah Candradimuka, bibit-bibit atlet di Bumi Panjalu.

Dukungan tersebut berupa pemenuhan kebutuhan latihan bagi masing-masing SSB melalui anggaran APBD yang diterima oleh PSSI Kabupaten Kediri. Seperti bola, kaos tim maupun rompi latihan.

Deny juga bakal menggelar kompetisi sepak bola di berbagai kelompok usia dengan tajuk memperebutkan Piala Bupati Kediri, mulai dari usia dini, remaja hingga senior.

“Pembinaan sepak bola di tingkat bawah saya kira juga perlu nantinya kita akomodir. Kita tahu, pembinaan yang dipersiapkan dengan baik sangat perlu dilakukan untuk terus memunculkan regenerasi pemain, baik itu untuk kepentingan tim Persedikab Kediri, syukur-syukur dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangsih pemain kita terhadap Timnas Indonesia,” terangnya.

Terkait program-program ini, Deny sudah banyak berbicara dengan pihak yang berkompeten di bidangnya. Termasuk pemain Timnas Indonesia, Budi Sudarsono dan juga eks kapten Persik Kediri Harianto.

Yang tak kalah penting menurutnya, adalah kursus kepelatihan bagi pelatih-pelatih SSB di Kabupaten Kediri.

Kursus kepelatihan ini dinilai cukup penting, untuk menambah kemampuan maupun keilmuan dari para pelatih, agar memiliki metode kepelatihan yang sesuai dengan kurikulum yang seharusnya dilakukan.

“Dalam rancangan konsep tersebut memang salah satunya perlu adanya peningkatan sdm para pelatih-pelatih yang tersebar luas di Kabupaten Kediri untuk mengikuti kursus kepelatihan,” ujar Deny.

“Kita akan memfasilitasi para pelatih-pelatih di Kabupaten Kediri ini untuk mengikuti kursus kepelatihan secara gratis,” tambah calon bupati yang identik dengan blangkon hijau itu.

Terakhir, perlunya lapangan sepak bola yang menunjang. Untuk hal ini, menurut Deny bisa diakomodir melaui program pembangunan dusun senilai Rp 300-500 juta per dusun per tahun, yang sudah ia gagas bersama Mudawamah. Ini bisa digunakan untuk melakukan perawatan lapangan dusun atau desa sehingga dapat digunakan secara maksimal.

“Mudahan-mudahan dengan sejumlah konsep yang sudah kami tata ini, bisa membawa kemajuan bagi persepakbolaan di Kabupaten Kediri,” harapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapok dengan Panelis Partisan, KPU Nganjuk Siap Hadapi DKPP

Kuswanto — Fri, 15 Nov 2024 21:16:35 +0700

NGANJUK, SJP – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Roni Sya'roni tidak menampik bahwa dirinya adalah seorang partisan. Dia tidak segan mengakui bahwa dirinya adalah pendukung salah satu calon bupati Nganjuk.

Roni pun seolah tidak peduli meski beberapa minggu lalu dirinya menjadi panelis dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Nganjuk. Menurutnya, setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai panelis, dia tidak lagi memiliki ikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk.

Oleh karena itu, dia merasa bebas untuk menjadi seorang partisan dan terlibat aktif dalam kegiatan kampanye politik. Dia menilai, keterlibatannya dalam kampanye politik merupakan hak pribadinya sebagai warga negara Indonesia.

"Saya sudah tidak ada hubungan apa pun dengan KPU. Posisi saya sekarang adalah sebagai ketua Dewan Pendidikan. Apa yang saya lakukan adalah bagian dari hak saya sebagai warga negara," ujarnya, Jumat (15/11/2024).

Meski menurut sebagian pihak tindakannya itu tidak etis, namun bagi Roni, menjadi partisan dan mengikuti kegiatan kampanye politik bukanlah sebuah pelanggaran. Baik dari sisi kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pendidikan, maupun sebagai mantan panelis debat pilkada.

"Saya hadir dalam kapasitas pribadi. Bukan sebagai representasi lembaga. Apa yang saya lakukan tidak ada kaitannya dengan tugas atau jabatan saya di Dewan Pendidikan. Jangan kaitkan semuanya dengan politik praktis," ucap ketua Dewan Pendidikan Nganjuk periode 2023-2028 itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu panelis yang dihadirkan dalam debat publik perdana Pilkada Nganjuk diketahui adalah seorang partisan. Panelis yang dimaksud yaitu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Roni Sya’roni.

Dia hadir dalam sebuah kampanye akbar pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Nganjuk nomor urut 1, Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah. Roni bergabung dan ikut meramaikan suasana kampanye.

Kampanye itu digelar di Gelanggang Olahraga (Gor) Bung Karno, Kabupaten Nganjuk pada 10 November 2024, atau sekitar tiga minggu setelah dirinya menjadi panelis debat publik perdana yang digelar KPU Nganjuk pada Rabu, 16 Oktober 2024 lalu.

Tidak hanya hadir dalam kampanye tersebut, Roni bahkan mengacungkan jari telunjuk bersama beberapa rekannya. Gestur itu sebagai ekspresi dukungan terhadap paslon nomor urut 1. Foto dirinya saat mengacungkan jari telunjuk dalam kegiatan kampanye itu pun viral.

Tim Paslon Nomor Urut 3 Resmi Laporkan KPU dan Bawaslu Nganjuk ke DKPP

Tim hukum dari paslon nomor urut 3, Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro resmi melaporkan peristiwa ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (15/11/2024). Sebagai terlapor yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Nganjuk.

Ahmad Rofiq, selaku anggota tim paslon nomor urut 3 mengatakan, Bawaslu dan KPU Nganjuk dilaporkan karena terindikasi tidak netral. Setidaknya, Bawaslu dan KPU telah lalai dalam mengawasi dan memilih panelis yang netral dalam debat publik peserta pilkada.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu disampaikan ke DKPP melalui platform online yang telah disediakan. Lalainya KPU dan Bawaslu dinilai merugikan paslon lain. Menurut dia, seharusnya KPU lebih selektif dalam menyeleksi calon panelis.

“KPU dan Bawaslu seharusnya bekerja secara profesional dan netral. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini melanggar prinsip demokrasi dan keadilan,” ujar Ahmad Rofiq yang juga ketua DPD Partai Ummat Nganjuk, Jumat (15/11/2024).

Peristiwa ini menuai reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk Gus Musa sebagai pengamat politik. Dia menilai, keterlibatan panelis dalam politik praktis bisa mencoreng kredibilitas penyelenggaraan pilkada dan merusak kepercayaan publik.

“Ini preseden buruk. Panelis seharusnya menjadi pihak yang netral. Jika mereka terlibat politik praktis, kepercayaan publik terhadap proses pemilu bisa terancam,” ujar Gus Musa, Jumat (15/11/2024).

KPU Nganjuk Siap Berikan Klarifikasi kepada DKPP

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Arfie Mustofa mengaku menyesal atas keterlibatan Roni dalam kegiatan kampanye politik. Padahal sebelum ditunjuk sebagai panelis, Roni terlebih dahulu diminta menandatangani pakta integritas bahwa dirinya netral.

“Kami menekankan untuk menandatangani pakta integritas bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk panelis, wajib menjaga netralitas. Di luar itu kami tidak bertanggung jawab” ujarnya, Jumat (15/11/2024).

Arfie mengatakan, akibat dari kejadian ini, pihaknya tidak akan menunjuk Roni kembali sebagai panelis dalam debat publik Pilkada Nganjuk berikutnya. Hal itu sebagai bentuk ketegasan KPU sekaligus sebagai sanksi sosial bagi Roni karena telah menjadi seorang partisan.

"Sanksi yang terberatnya, kita sudah tidak akan memakai panelis tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Arfie mengaku siap melalui proses hukum mengingat pihaknya telah dilaporkan ke DKPP. Sebab pihaknya merasa telah bekerja sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dia menegaskan, KPU bersifat independen dan tidak berpihak kepada pihak mana pun.

“Kami akan menghormati proses hukum Namun kami pastikan semua tahapan pemilu sudah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Jika ada laporan ke DKPP, kami siap untuk memberikan klarifikasi dan bukti-bukti yang diperlukan,” tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Pakai Sepatu Lokal Kediri saat Debat Publik, Bentuk Dukungan Mas Dhito untuk UMKM

Novira Kharisma — Fri, 15 Nov 2024 20:46:32 +0700

KEDIRI, SJP - Ada yang spesial dengan penampilan calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat debat publik kedua yang digelar KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul Kediri, Kamis (14/11/2024).

Malam kemarin, calon bupati pentahana itu mengenakan sepatu lokal yang merupakan produk UMKM Kabupaten Kediri. Hal itu menunjukkan bentuk dukungannya terhadap UMKM Kabupaten Kediri.

"Iya ini sepatu sejak debat pertama itu sudah saya pakai, ini produk UMKM dari Zeru Wates," kata Mas Dhito, sapaan akrab calon Bupati Kediri nomor urut 2 itu.

Mas Dhito di pemerintahannya periode pertama, komitmen untuk memajukan UMKM. Terbukti pertumbuhan UMKM terus melonjak, dari yang sebelumnya hanya terdapat sekitar 8000 kini sudah terdapat 25.000 produk UMKM Kabupaten Kediri tersebar di pasaran.

Di periode keduanya Mas Dhito akan melakukan penguatan UMKM mulai dari pendampingan perizinan termasuk membantu dalam pemasaran. Penguatan UMKM ini bentuk komitmen Mas Dhito dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

"Memang kita harus mendukung bagi perkembangan UMKM lokal," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam debat kedua mengusung tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. (**)

Editor : RIzqi Ardian

Paslon NH Siap Realisasikan Perda Pemajuan Kebudayaan Jika Terpilih Jadi Wali Kota Batu

Choirul Anwar — Fri, 15 Nov 2024 20:02:49 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan Calon Nurochman - Heli Suyanto (NH) menegaskan komitmennya untuk merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan apabila pihaknya dipercaya memimpin Kota Batu pada periode mendatang.

Hal ini merupakan salah satu program strategis demi melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas Kota Batu meskipun sebenarnya telah diusulkan sejak Kongres Kebudayaan II pada tahun 2023.

"Namun hingga kini belum terealisasi, padahal egulasi ini sangat penting sebagai instrumen pelestarian kebudayaan di Kota Batu. Karena juga dapat menjadi fondasi utama untuk melestarikan budaya lokal. Salah satu komponen yang kami dorong adalah program 'satu desa satu sanggar' yang dikelola oleh lembaga adat agar budaya tetap terjaga sesuai pakemnya," ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur.

Terlebih pihaknya juga berkomitmen untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan ke dalam muatan lokal di kurikulum pendidikan, sekaligus menggencarkan pelaksanaan festival budaya sebagai agenda tahunan. Sehingga festival tersebut diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan eksistensi budaya lokal.

"Sehingga nantinya festival budaya akan menjadi prioritas kami. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu pasti menantikan momen ini, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan secara berkelanjutan," tegasnya.

Cak Nur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Perda Pemajuan Kebudayaan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya. Ia menilai, Kota Batu yang kaya akan situs cagar budaya memerlukan perlindungan lebih intensif melalui kebijakan yang jelas.

Lebih lanjut, ia juga berencana meningkatkan insentif bagi komunitas adat dan pegiat budaya sebagai upaya mendukung perlindungan dan pelestarian budaya. Bahkan, mereka berencana membangun Batu Art Preuner, sebuah ruang multidisiplin untuk pengembangan kebudayaan di Kota Batu.

"Perda ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyalurkan insentif, menggelar festival budaya, dan melindungi kekayaan budaya. Kami pastikan kebijakan teknisnya juga terwujud melalui perwali," pungkas Cak Nur. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon NH Jadi Sorotan Akademisi, Sebut Visi&Misi Miliki Unsur Holistik

Choirul Anwar — Fri, 15 Nov 2024 19:46:38 +0700

KOTA BATU, SJP – Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman dan Heli Suyanto (NH), menjadi sorotan akademisi atas visi dan misi yang dianggap holistik.

Pengamat politik Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Nuruddin Hady, menyebut program dan gagasan yang diusung pasangan putra daerah ini mampu menjawab tantangan utama Kota Batu.

Nuruddin saat dikonfirmasi pada Jumat (15/11/2024) menilai visi MBATU SAE mencerminkan kebutuhan Kota Batu yang mendesak, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi pariwisata dan pelestarian ekologi.

"Ini adalah pendekatan yang menyeluruh. Mereka tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup," tegasnya.

Salah satu poin penting dalam visi NH adalah komitmen terhadap tata ruang dan perlindungan sumber daya air, yang dituangkan dalam program "Nawa Bhakti".

Nuruddin menilai langkah ini relevan dengan situasi Kota Batu saat ini, di mana alih fungsi lahan dan krisis air bersih menjadi isu krusial selama satu dekade terakhir.

"Permasalahan lingkungan di Batu bukan hal yang sederhana. Ini membutuhkan pemimpin yang paham akar permasalahan dan memiliki visi jangka panjang," ujar Nuruddin.

Menurutnya, latar belakang dan pengalaman Nurochman dan Heli yang tumbuh dan berkiprah di Kota Batu memberikan mereka keunggulan dalam memahami dinamika masyarakat setempat. Hal ini menjadi nilai tambah dibanding kandidat lain yang mayoritas memiliki kiprah di luar daerah.

Selain perhatian pada isu lingkungan visi misi Paslon NH juga tidak meninggalkan sektor pariwisata. Mereka justru berupaya mengintegrasikan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat melalui hasil pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif.

"Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka tidak anti pariwisata, melainkan ingin membangun pariwisata yang inklusif. Artinya, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Nuruddin.

Komitmen Paslon NH terhadap pembangunan berkelanjutan juga terlihat dari dukungan mereka terhadap Sinergitas Malang Raya yang digagas dalam forum di Universitas Brawijaya. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan kawasan Malang Raya.

Nuruddin menambahkan, Pilkada Kota Batu 2024 ini menjadi momentum penting bagi putra daerah untuk mengambil peran dalam pembangunan.

"Masyarakat Kota Batu perlu menyongsong harapan baru dengan pemimpin yang benar-benar peduli pada permasalahan nyata," imbuhnya.

Ia berharap, visi-misi holistik seperti yang diusung Nurochman-Heli dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi Kota Batu, khususnya untuk menciptakan kesejahteraan dan daya saing di masa depan.

"Ini adalah momen bagi Wong mBatu untuk memperjuangkan aspirasi mereka melalui pemimpin yang lahir dan tumbuh di tanah mereka sendiri," tandasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Ratusan Kader Nasdem Pindah Haluan, Ketua DPD Nasdem Kota Batu Berterima Kasih

Choirul Anwar — Fri, 15 Nov 2024 19:31:38 +0700

KOTA BATU, SJP - Isu perpecahan di tubuh Partai Nasdem Kota Batu mencuat setelah muncul klaim adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai kader Nasdem, namun mendukung pasangan calon (paslon) lain dalam Pilwali Batu 2024 membuat Ketua DPD Nasdem Kota Batu Kresna Dewanata Prosakh Berterima Kasih.

Kelompok tersebut menyebut diri sebagai Relawan Restorasi Firhando Gumelar-Haji Rudi (GURU) yang beralih dukungan dari pasangan Krisdayanti-Kresna Dewanata Phrosakh (KriDa). Namun, isu ini dibantah keras oleh Sekretaris DPD Nasdem Kota Batu Faris Antoni pada Jumat (15/11/2024).

"Tak ada keretakan apa pun di partai kami. Seluruh struktur partai, mulai dari 24 ranting, tiga DPC, hingga DPD, tetap solid mendukung paslon nomor urut 3, KriDa. Mereka yang pindah haluan bukan lagi kader aktif Nasdem. Usut punya usut, mereka itu mantan kader. Kalau sudah berbeda pandangan, itu hak mereka. Tapi, mereka tidak lagi bagian dari Nasdem," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPD Nasdem Kota Batu Kresna Dewanata Phrosakh, turut menanggapi kabar tersebut dengan santai. Ia justru menyampaikan apresiasinya kepada paslon lain yang menerima mantan kader partainya.

"Saya berterima kasih kepada paslon lain yang sudah menampung mereka. Itu berarti mereka yang pindah haluan memang tidak sejalan dan tidak loyal dengan garis perjuangan partai Nasdem," ujarnya

Dewa juga mengingatkan bahwa keputusan partai sudah final, dengan terbitnya formulir model B1 KWK dari DPP Nasdem yang menetapkan dirinya bersama Krisdayanti sebagai pasangan calon yang diusung.

"Kader sejati Nasdem adalah mereka yang mematuhi keputusan partai. Jika sudah tidak sejalan, berarti mereka memang bukan lagi bagian dari kami. Alhamdulillah, Insyaallah kader Nasdem solid memenangkan KriDa," pungkas mantan anggota DPR RI dua periode ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Debat Publik Pilbup Kediri 2024, Deny&Mudawamah Pertegas Komitmen Program Pemerataan Pembangunan

Novira Kharisma — Fri, 15 Nov 2024 18:01:47 +0700

KEDIRI, SJP - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Deny Widyanarko - Mudawamah memanfaatkan debat publik terakhir untuk mempertegas komitmen dalam hal pemerataan pembangunan hingga lingkup terkecil di tingkat dusun.

Komitmen dari pasangan calon nomor urut 2 tersebut bakal diwujudkan dengan program pembangunan dusun, senilai Rp 300-500 juta per dusun per tahun, yang menjadi salah satu program andalan mereka di Pilbup Kediri 2024.

Dengan jumlah anggaran tersebut, diharapkan dusun-dusun bisa semakin maju dan berkembang, sehingga mampu mendorong terciptanya Kabupaten Kediri hebat, dengan ditopang dusun-dusun yang kuat dan mandiri.

"Jadi, dengan adanya program pembangunan dusun senilai Rp 300-500 juta per tahun, semua dusun itu akan menerima. Dengan begitu, artinya dari sisi pembangunan itu akan adil dan merata," kata Deny usai debat publik terakhir di Convention Hall Simpang Lima Gumul Kediri, Kamis malam (14/11/2024).

Menurutnya, pembangunan tidak akan hanya di daerah-daerah tertentu saja, melainkan juga di pelosok maupun dusun-dusun yang selama ini belum tersentuh. Sehingga benar-benar bisa memberikan keadilan dan pemerataan bagi mereka.

Terkait mekanismenya, Deny mengatakan, program pembangunan dusun tersebut nantinya akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kediri.

Figur calon pemimpin asal Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten itu pun memastikan program ini realistis, sebab hanya membutuhkan 10 persen dari jumlah APBD yang dimiliki Kabupaten Kediri senilai Rp 3,6 triliun.

"Kalau Rp 300 juta dikali jumlah dusun di Kabupaten Kediri, kurang lebih sebanyak 1.176 dusun, kira-kira besaran anggaran yang dikeluarkan untuk seluruh dusun di Kabupaten Kediri sebesar Rp 352 miliar sekian. Sedangkan APBD kita Rp 3,6 triliun, itu sangat masuk akal dan realistis. Sedangkan sisa dari APBD yang ada bisa dipergunakan untuk mencover keperluan maupun program-program lainnya," papar calon bupati yang identik dengan blangkon hijaunya itu.

Nantinya penyerapan anggaran program pembangunan dusun diawali dengan rembuk dusun. Kemudian apa yang menjadi kebutuhannya, semua berdasarkan usulan yang disepakati dalam forum tersebut. Pria asli Kediri itu meyakini, jika masyarakatlah yang dalam hal ini mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan untuk kemajuan lingkungannya.

"Jadi program pembangunan dusun ini masyarakatlah yang berperan. Apa yang mau direalisasikan itu tergantung keputusan mereka bersama yang diwadahi melalui rembuk dusun," jelas Deny.

"Program pembangunan dusun sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dipergunakan untuk kepentingan infrastruktur, ekonomi seperti bantuan peralatan bagi pelaku UMKM, pertanian, perikanan, pertemanan, kesenian bahkan bisa dipergunakan untuk kepentingan kegiatan kepemudaan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ahmad Basarah Bakar Semangat Kader PDIP untuk Menangkan Sam HC&Ganis di Kota Malang dan Risma&Gus Hans di Jatim

Dedik achmad — Fri, 15 Nov 2024 15:45:35 +0700

KOTA MALANG, SJP - Ahmad Basarah membakar semangat kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Malang. Dalam orasinya, dia mendorong seluruh kader untuk bergotong royong memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

PDI Perjuangan siap bertarung, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kota. Pasangan calon (paslon) gubernur Jawa Timur, Risma-Gus Hans harus menang dalam pilkada nanti. Begitu pun dengan paslon wali kota dan wakil wali kota Malang, Heri Cahyono-Ganis Rumpoko.

Orasi yang disampaikan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang itu disimak secara saksama oleh ratusan kader. Mereka mendapatkan arahan dan motivasi langsung dari ketua Fraksi PDI Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Menurut Ahmad Basarah, calon pemimpin Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang sama-sama merupakan seorang tokoh nasionalis. Paslon Heri Cahyono-Ganis Rumpoko diharapkan membawa aura kepemimpinan yang baru (ono sing anyar) di Kota Malang.

Begitu pun dengan Jawa Timur, Risma dan Gus Hans memiliki integritas yang teruji. Dengan pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi, kolaborasi Risma dan Gus Hans diyakini mampu membangun Jawa Timur secara berkelanjutan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, kehadiran langsung Bung AB, sapaan akrab Ahmad Basarah, pada kegiatan rapat internal itu merupakan suntikan moral dan suntikan semangat yang sangat berarti.

"Kami semakin mantap dalam perjuangan pemenangan Heri Cahyono-Ganis di Kota Malang dan Risma-Gus Hans di Jawa Timur. Arahan beliau pada rapat internal ini pasti kami laksanakan," ujarnya, Kamis (14/11/2024) malam.

Kendati kegiatan itu tertutup untuk media massa, namun I Made memastikan, inti dari rapat konsolidasi internal tersebut lebih menekankan pada cara dan upaya memenangkan semua calon pada pilkada tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Setelah agenda rapat konsolidasi di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Ahmad Basarah bertemu dengan tim pemenangan calon legislatif (caleg) Kota Malang untuk menggalang suara.

Bahkan sebelumnya, Ahmad Basarah juga membakar semangat ratusan relawan tim pemenangan Heri Cahyono di posko pemenangan paslon nomor urut 2 itu. Tepatnya di Jalan Danau Kerinci, Kota Malang. (0)

Editor: Ali Wafa

Presiden Prabowo Tiba di Peru, Siap Hadiri KTT APEC dan Pertemuan Bilateral

M. Farhan — Thu, 14 Nov 2024 22:00:11 +0700

Suarajatimpost.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar, Bandara Internasional Jorge Chavez, Lima, Peru, pada Rabu malam (13/11/2024) sekitra pukul 22.35 waktu setempat.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh sejumlah pejabat Peru, termasuk Menteri Pertanian Peru, Angel Manuel Manero Campos, Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar, Komandan Jenderal Ala Aerea Mayjen Julio Cesar Gutierrez Gonzales, serta Wakil Kepala Protokol Negara Peru, Minestera Sandra Pinto La Fuente.

Menurut informasi dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024) siang WIB, Presiden Prabowo disambut dengan prosesi militer jajar kehormatan yang mengiringinya menuju kendaraan resmi. Setelah acara penyambutan, Presiden dan rombongan langsung menuju hotel tempat mereka menginap selama kunjungan di Peru.

Kunjungan kenegaraan kali ini merupakan bagian dari agenda Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Selain itu, Presiden juga dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat di sela-sela acara resmi tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu siang waktu setempat, Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan Militer Andrews di Washington DC, Amerika Serikat, setelah menyelesaikan serangkaian pertemuan penting, termasuk pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Gedung Putih.

Dalam kunjungan ke Peru, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Sesampainya di hotel, beberapa pejabat Indonesia turut menyambut kedatangan Presiden, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal Dudung Abdurachman. (**)

sumber: beritasatu.com
Editor : Rizqi Ardian

Presiden Prabowo Subianto Terima Kunjungan Menhan AS Lloyd Austin, Bahas Palestina

M. Farhan — Thu, 14 Nov 2024 21:03:22 +0700

Suarajatimpost.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd James Austin, dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Prabowo di AS.

Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (13/11/2024) siang waktu setempat tersebut juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk konflik di Gaza.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya mencari solusi perdamaian bagi Palestina.

Prabowo menyambut Austin dengan hangat, dan keduanya berbicara mengenai berbagai topik terkait hubungan bilateral Indonesia-AS, yang telah terjalin selama lebih dari 75 tahun.

“Saya sama beliau sudah bekerja sama lama. Ya kita bicara masalah-masalah yang aktual, kerja sama di antara kedua negara. Tukar menukar informasi dan pandangan. Saya kira itu intinya,” kata Prabowo mengenai inti pertemuan tersebut.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti peluang-peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Pembahasan tidak hanya terbatas pada isu-isu bilateral, tetapi juga mencakup ketegangan di Gaza dan Laut China Selatan.

Mengenai konflik di Gaza, Prabowo menegaskan pentingnya mencari solusi perdamaian yang adil, dengan tetap mendukung two-state solution (solusi dua negara) untuk Palestina.

“Ya kita bahas itu, saya tetap menyarankan two state solution (di Palestina) sebenarnya mereka juga setuju,” ujar Prabowo.

Terkait dengan Laut China Selatan, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mengutamakan kerja sama dengan semua pihak.

“Kita bekerja kita berharap untuk bisa gencatan sejata segera. Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa meskipun Indonesia menghormati semua kekuatan global, negara ini tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

“Kita menghormati semua kekuatan tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Tetapi kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama,” tutup Prabowo. (**)

sumber : Berbagai sumber
Editor : Rizqi Ardian

200 Anggota Partai Nasdem Putar Haluan ke Paslon GURU

Choirul Anwar — Thu, 14 Nov 2024 20:15:48 +0700

KOTA BATU, SJP - Dua pekan menjelang Pilkada serentak, arus politik di Kota Batu semakin memanas di antara internal Paslon. Hal ini dibuktikan dengan beralihnya 200 anggota partai Nasdem Kota Batu yang seharusnya mendukung paslon Krisdayanti - Kresna Dewanata Prosakh (Krida) namun putar haluan kepada paslon Firhando Gumelar - Haji Rudi (GURU).

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Nasdem Kota Batu Budianto pada Kamis (14/11/2024) mengatakan, deklarasi restorasi untuk mendukung Paslon GURU dilakukan karena banyak anggota DPD Nasdem Kota Batu yang tidak diindahkan partainya.

"Kami bersepuluh mengumpulkan anggota dan simpatisan dari partai lama dan melakukan deklarasi restorasi untuk mendukung Paslon GURU. Pilihan kami ke paslon 02 di karenakan visi misi mereka searah dengan keinginan kami," urainya.

Tak hanya itu saja, ia juga menegaskan pihaknya tidak mau terkungkung dengan istilah putra daerah karena upaya membuka tangan selebar-lebarnya kepada siapapun yang peduli kepada Kota Batu.

Terlebih apabila terlalu fokus dengan pemimpin dari Kota Batu dikhawatirkan tidak memiliki respek tinggi kepada masyarakat lokal.

Senada, salah seorang pendiri Nasdem Kota Batu Eko Mulyono menegaskan bahwa peralihan ini dikarenakan komunikasi Nasdem di Kota Batu saat memunculkan calon sebagai wakil wali kota dan tidak ada komunikasi dengan DPD Nasdem.

"Bahkan proses Muscab, pengantaran calon, dan lain sebagainya juga tidak ada kabar ke kami. Yang pasti kami seolah tidak memiliki eksistensi di mata mereka sampai saat ini," imbuhnya.

Oleh sebab itu upaya dalam menunjukkan eksistensi dilakukan dengan mendukung Paslon GURU. Namun secara tegas pihaknya juga masih sangat mencintai Partai Nasdem meskipun langkah yang diambil telah berbeda. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Panelis Debat Diduga Ikut Kampanye, KPU Nganjuk akan Dilaporkan ke DKPP

Kuswanto — Thu, 14 Nov 2024 19:30:31 +0700

NGANJUK, SJP – Keresahan publik terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Nganjuk mengemuka. Pasalnya, salah satu panelis yang dihadirkan dalam debat publik perdana Pilkada Nganjuk diduga seorang partisan.

Panelis yang dimaksud yaitu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Roni Sya’roni. Dia diduga hadir dalam sebuah kampanye akbar pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Nganjuk nomor urut 1, Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah.

Roni tampak bergabung dan ikut meramaikan suasana kampanye. Kampanye itu digelar di Gelanggang Olahraga (Gor) Bung Karo, Kabupaten Nganjuk pada 10 November 2024, atau sekitar tiga minggu setelah digelarnya debat publik perdana.

Tidak hanya hadir dalam kampanye tersebut, Roni bahkan mengacungkan jari telunjuk bersama beberapa rekannya. Gestur itu diyakini sebagai ekspresi dukungan terhadap paslon nomor urut 1. Foto itu kemudian beredar luas dan menjadi perbincangan publik.

Isu tersebut praktis menimbulkan keresahan. Karena dianggap berpotensi mengganggu prinsip netralitas dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilu. Beberapa tokoh masyarakat dan pengamat politik menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini.

Gus Musa, seorang pengamat politik menyayangkan peristiwa tersebut. Menurutnya, keterlibatan panelis dalam debat publik seharusnya bebas dari pengaruh politik. Dia khawatir kejadian ini akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Dengan kejadian ini, netralitas seorang panelis dipertanyakan publik. Bahkan, situasi ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai objektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk dalam memilih panelis yang seharusnya bebas dari kepentingan politik.

KPU Nganjuk dan Bawaslu Nganjuk akan Dilaporkan ke DKPP

Kejadian ini akhirnya menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak terhadap penyelenggara pemilu. Terutama dari pihak paslon lain yang merasa dirugikan. Bahkan, tim hukum paslon nomor urut 3, Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro menuding KPU tidak netral.

Kuasa hukum paslon 3, Ahmad Rofiq mengaku akan mengambil langkah tegas. Pihaknya akan melaporkan KPU Nganjuk dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nganjuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, kedua lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap lalai dan tidak menjalankan tugasnya secara independen dan adil. Karena peristiwa itu, KPU Nganjuk dan Bawaslu Nganjuk diduga telah melakukan pelanggaran kode etik atas indikasi keberpihakan terhadap salah satu paslon.

"Dugaan keberpihakan ini melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Seharusnya KPU wajib independen dan tidak berpihak pada kepentingan pihak mana pun," ujar Ahmad Rofiq yang juga Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Nganjuk, Kamis (14/11/2024).

Tudingannya itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa KPU harus menjunjung tinggi asas netralitas, transparansi, dan profesionalisme.

Rofiq menambahkan, UU melarang anggota KPU melakukan tindakan yang bisa menimbulkan persepsi keberpihakan. Penunjukan panelis yang memiliki keterkaitan dengan salah satu paslon merupakan pelanggaran etika yang serius.

Bahkan dia menyebut, penunjukan panelis yang tidak netral berpotensi mencederai asas keadilan dalam pemilihan dan dapat digolongkan sebagai kecurangan terstruktur. Laporannya ke DKPP disebut sebagai upaya menciptakan pilkada yang jujur, adil, dan transparan.

KPU Nganjuk Berjanji akan Tindak Tegas Panelis yang tidak Netral

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Arfie Mustofa akhirnya angkat bicara terkait isu yang beredar mengenai salah satu panelis yang diduga terlibat dalam kampanye salah satu paslon. Pihaknya sedang melakukan penyelidikan mendalam mengenai keterlibatan panelis tersebut.

“Kami sangat menghargai profesionalitas dan independensi setiap panelis yang kami pilih. Jika terbukti ada keterlibatan dalam kegiatan kampanye salah satu paslon, maka tindakan tegas akan kami ambil,” ujarnya, Kamis (14/11/2024).

Arfie mengatakan, panelis debat dipilih berdasarkan rekam jejak profesionalismenya. Pihaknya pun berharap semua panelis dapat bersikap objektif dan menghindari segala bentuk keberpihakan yang dapat mencederai proses demokrasi.

Lebih lanjut, Arfie menjelaskan proses penunjukan panelis. KPU terdiri dari lima orang komisioner. Masing-masing komisioner mengusulkan satu orang panelis untuk setiap tema yang diusung dalam debat. Panelis diseleksi dari berbagai profesi dan latar belakang.

Pada saat debat publik pertama, lima komisioner mengusulkan satu orang panelis untuk setiap tema. Sehingga untuk tema pendidikan muncul lima opsi panelis. Salah satu di antaranya yaitu ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang kemudian disepakati.

Kendati begitu, KPU Nganjuk berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam proses pemilu, termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bersikap netral. Sebab, netralitas adalah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu.

“Dan setiap pihak yang terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Arfie. (*)

Editor: Ali Wafa

Pasar Murah Terus Digalakkan oleh Paslon GURU untuk Ringankan Beban Warga

Choirul Anwar — Thu, 14 Nov 2024 19:01:50 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon Firhando Gumelar dan H. Rudi (GURU) kembali mengadakan pasar murah sebagai bagian dari program mereka. Pasar murah kali ini berlangsung di Dusun Ngujung, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dimulai pukul 14.00 WIB, Kamis (14/11/2024).

Koordinator relawan sembako murah Paslon GURU lwilayah Kecamatan Bumiaji, Hendri Handoko menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Paslon GURU untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Di pasar murah ini, Paslon GURU menyiapkan sebanyak 1.000 paket sembako dengan harga yang sangat terjangkau.

“Pasar murah ini kami gelar serentak di Kecamatan Bumiaji, khususnya di Dusun Ngujung. Sebanyak 1.000 paket sembako kami bagikan kepada masyarakat,” ujar Hendri.

Masyarakat sangat antusias mengikuti pasar murah ini. Menurut Yadi, harga yang diberikan oleh Paslon GURU memang sangat membantu. Dengan hanya Rp 22.000, warga bisa mendapatkan beras 5 kilogram dan satu kotak teh celup, yang bila dibeli di pasaran bisa mencapai Rp 85.000.

“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat Kota Batu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kami berharap mereka memilih Paslon GURU pada pemilu 27 November mendatang, agar pembangunan Kota Batu dapat berjalan dengan pesat,” tambah Yadi.

Terpisah, salah seorang warga Dusun Ngujung, Khusnil, mengaku senang dengan adanya pasar murah ini.

“Dengan hanya Rp 22 ribu, kami sudah mendapat paket sembako dengan beras premium dan teh celup. Ini jelas sangat membantu ekonomi kami,” ungkapnya.

Pasar murah yang digelar Paslon GURU menjadi bukti komitmen mereka dalam membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan warga Kota Batu menjelang pemilu mendatang. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Begini Kata Mantan Kades di Jombang Soal Kepemimpinan Pasangan Mundjidah & Sumrambah

Achmad Fredi — Thu, 14 Nov 2024 16:30:01 +0700

JOMBANG, SJP - Sejumlah mantan kepala desa (Kades) memberikan penilain positif pada pemerintahan lima tahun pasangan Mundjidah - Sumrambah saat memimpin Kabupaten Jombang periode 2018 - 2023.

Para mantan Kades melihat sosok pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah memiliki pengalaman mumpuni pada bidang politik dan pemerintahan. Maka tak bisa diragukan kedua pasangan politikus Jombang ini, jika memimpin kembali di kota santri pada periode 2024 - 2029.

Mereka sekarang kompak maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024. Pasangan yang dikenal dengan singkatan MuRah, mendapat nomor urut 01 diusung partai koalisi, diantaranya PDI Perjuangan, PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Garuda.

Para mantan kepala desa, sebagai pihak yang pernah bersentuhan dalam hal pelaksanaan pembangunan hingga ke tingkat desa, menilai sosok Mundjidah - Sumrambah merupakan pasangan kepala daerah yang telah mampu membuktikan kinerjanya.

Menurut Adi Purwanto, mantan Kades Carangrejo, Kecamatan Kesamben, mengulas soal pembangunan infrastruktur yang berdampak positif bagi pergerakan ekonomi di desanya.

Adi mengungkap keberhasilan pembangunan yang dirasakan masyarakat Desa Carangrejo dan sekitarnya, yakni terkait pembangunan jalan antara Desa Carangrejo sampai ke Desa Kendalsari.

“Dulunya jalan makadam yang rusak, alhamdulillah selama kepemimpinan Bu Mundjidah dicor. Jadi tidak ada kendala dan sirkulasi ekonomi,” kata Kades Adi kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Menurut Adi, biasanya dari Kendalsari ke Sumobito itu terhambat, alhamdulillah, sekarang sudah lancar.

"Jalan-jalan di kampung, alhamdulillah sekarang sudah di hotmix dan sebagian besar sudah dicor. Penerangan jalan umum juga hampir merata,” tambah Adi.

Sementara itu, Muhammad Fathoni, mantan Kades Bandung, Kecamatan Diwek, menceritakan pembuktian keberhasilan pembangunan dari pasangan Mundjidah - Sumrambah. Ia menyebut antara lain pembangunan jalan poros Selorejo - Ceweng yang kini kondisinya dirasakan kian membaik.

Kondisi baik tersebut tidak hanya soal kondisi jalan yang makin nyaman, serta makin lebar, tetapi juga soal kondisi penerangan jalan.

“Itu dulunya hanya 8 meter, tapi sekarang lebih lebar menjadi 12 meter. Sama penerangan jalan, penerangan jalan itu sudah sampai Jogoroto. Sekarang sudah terang semua, jadi kalau malam sudah tidak rawan lagi," beber Fathoni.

Pembuktian lain diungkapkan oleh Syamsi, mantan Kepala Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Semasa dipimpin Mundjidah - Sumrambah, desanya mendapatkan bantuan untuk pengembangan pertanian.

“Pertanian yang maju dan baik. Kami dibantu alat-alat pertanian, jelas itu sangat membantu. Kami dibantu mesin tanam, traktor, dan sekarang ini kegunaan mesin tanam sudah meluas, sampai saat ini manfaatnya masih dirasakan petani karena sangat membantu,” tandas Syamsi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jelang Pilkada Lamongan, Dua Lembaga Survei Sebut Pasangan Yes Dirham Unggul Tipis

Atmo — Thu, 14 Nov 2024 13:30:56 +0700

LAMONGAN, SJP - Dua kandidat pasangan calon (paslon) bersaing ketat untuk menduduki kursi empuk bupati dan wakil bupati Lamongan. Persaingan antara pasangan Abdul Ghofur-Firosya Shalati dan Yuhronur Effendi-Dirham Akbar Aksara semakin ketat.

Dari hasil survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, dinamika pertarungan politik di Kabupaten Lamongan memberikan gambaran menarik tentang peluang dan tantangan kedua paslon.

Dalam hasil survei LSI Network Denny JA, pasangan Yuhronur dan Dirham unggul tipis dari pasangan Ghofur dan Firosya. Kekuatan kedua paslon hanya berjarak sekitar 3 persen. Elektabilitas Yuhronur berada di angka 41,1 persen. Sementara Ghofur, 38,3 persen.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, Ghofur menghadapi tantangan tingkat pengenalan yang lebih rendah, yaitu 75,1 persen dibanding Yuhronur yang mencapai 88,5 persen.

Jika Ghofur bisa meningkatkan popularitasnya, peluang untuk menyalip masih terbuka. LSI Network Denny JA juga menyoroti pentingnya meraih suara dari soft supporter yang di Lamongan mencapai 41,2 persen.

Sementara itu, Accurate Research and Consulting Indonesia (Arci) menunjukkan gambaran berbeda. Hasil survei Arci mengungkap bahwa Yuhronur memimpin dengan elektabilitas 61,7 persen, jauh di atas Ghofur yang hanya memperoleh 34,2 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober 2024 hingga 7 November 2024. Keunggulan ini diperkuat oleh jumlah pemilih setia (strong voters) Yuhronur-Dirham yang mencapai 81 persen. Sementara Ghofur-Firosya hanya 39,1 persen.

Meski begitu, mayoritas pemilih kedua paslon masih tergolong swing voters. Namun demikian, meski elektabilitas Ghofur-Firosya terus meningkat sejak Juli, kenaikannya mulai melambat. Sementara Yuhronur-Dirham menunjukkan tren yang stabil.

Menurut Direktur Arci, Denny Fahrian, pertempuran ini tidak hanya tentang popularitas. Tetapi juga soal bagaimana masing-masing kandidat mampu memanfaatkan sisa waktu dengan optimal untuk meyakinkan para pemilih yang masih bimbang.

"Dengan sisa waktu 16 hari sebelum pilkada pada 27 November 2024 nanti, Ghofur-Firosya harus mengubah strategi dan fokus langsung ke pendekatan lapangan untuk menggaet swing voters,” ungkapnya, Kamis (14/11/2024). (*)

Editor: Ali Wafa

Debat Terakhir Pilkada Kabupaten Pasuruan antara Perubahan dan Keberlanjutan

Isbianto Hari Utomo — Thu, 14 Nov 2024 12:36:06 +0700

PASURUAN, SJP — Kandidat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pasuruan kembali beradu visi, misi dan gagasan dalam agenda debat publik yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan, Rabu (13/11/2024) malam.

Debat publik terakhir itu dilaksanakan di Hotel Samator, Surabaya. Tema yang diangkat dalam debat kali ini yaitu tentang penyelarasan pembangunan daerah, memperkokoh Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

Debat ketiga ini diikuti oleh semua calon dari kedua paslon. Berbeda dengan debat pertama yang hanya diikuti oleh calon bupati (cabup) dan debat kedua yang hanya diikuti oleh calon wakil bupati (cawabup) saja.

Paslon nomor urut 2, Rusdi Sutejo-Shobih Asrori (Rubih) mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pasuruan bersama-sama menjemput perubahan. Semangat perubahan itu diusung untuk membawa perbaikan di Kabupaten Pasuruan.

“Jika ingin Pasuruan maju, sejahtera, berkeadilan, mari bersama kami coblos nomor dua untuk menjemput perubahan,” ucap calon bupati yang akrab dipanggil Mas Rusdi itu.

Menurut calon bupati yang diusung oleh Partai Gerindra itu, perubahan di Kabupaten Pasuruan harus segera diwujudkan. Tujuannya agar tidak kalah dengan daerah lain. Pihaknya tidak ingin Kabupaten Pasuruan tertinggal dari kabupaten dan kota tetangga.

Beberapa sektor yang perlu ditingkatkan yakni infrastruktur, dukungan terhadap dunia usaha, dan percepatan pembangunan. Paslon Rubih menuangkan semua gagasannya ke dalam 33 program prioritas yang telah dicanangkan.

Sementara itu, calon wakil dari Mas Rusdi, Gus Shobih mengaku lega setelah menyelesaikan tiga kali debat publik dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, dia fokus pada pemungutan suara yang kurang 14 hari lagi.

“Mudah-mudahan semua tim tetap kompak untuk menjemput perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, calon bupati Pasuruan nomor urut 1, KH Mujib Imron menuturkan, pilkada tahun ini bisa menjadi momentum untuk menjalin silaturahmi lebih dekat dengan masyarakat. Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

"Mari kita bersinergi untuk membangun Pasuruan yang penuh kemaslahatan," ucapnya.

Sedangkan calon wakil bupati Pasuruan nomor urut 1, Wardah Nafisah menyampaikan kalimat penutup dengan motto Kabupaten Pasuruan Lebih Mudah. Usai memaparkan gagasannya dalam debat, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pilkada mendatang.

"Seluruh masyarakat merupakan sumber energi untuk berkomitmen lebih maju dengan kearifan lokalnya," ujarnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Loyalitas Relawan Cawali Kota Probolinggo, Ada yang Rela Keluarkan Dana Pribadi

Rahmad Soleh — Thu, 14 Nov 2024 09:45:57 +0700

KOTA PROBOLINGGO, SJP – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo tinggal menghitung hari. Deklarasi dukungan dari para relawan kepada masing-masing pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota mulai berdatangan.

Paslon nomor urut 3, dr. Aminudin-Ina Buchori (Amanah) mendapat dukungan dari relawan Brigade Amanah. Relawan yang didominasi oleh para pemuda dan tokoh masyarakat itu dengan tegas berkomitmen memenangkan paslon tersebut.

Demi terciptanya sebuah perubahan di Kota Probolinggo, para relawan itu bersedia memberikan segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk memastikan kemenangan dr. Aminudin dan Ina Dwi Lestari pada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Relawan Brigade Amanah, Salamul Huda mengatakan, pihaknya memiliki cita-cita yang tinggi untuk Kota Probolinggo. Oleh sebab itu, mereka menggantungkan harapan besar kepada Paslon Amanah. Mereka yakin, pasangan itu dapat mewujudkan cita-cita perubahan tersebut.

"Ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Demi terwujudnya perubahan yang diinginkan," ucapnya, Rabu (13/11/2024) malam.

Pria yang yang aktif di berbagai organisasi itu menegaskan, pihaknya bergerak dan berkampanye untuk kemenangan Paslon Amanah menggunakan dana pribadi. Mereka tidak bergantung pada dana kampanye dari paslon. Hal itu bagian dari wujud komitmennya.

Samsul menambahkan, pihaknya mengandalkan sumber daya pribadi dalam mengampanyekan visi, misi dan program Paslon Amanah. Mereka siap sedia mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan bahkan dana pribadi mereka.

"Kami memahami bahwa perubahan memerlukan pengorbanan. Kami siap untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perubahan yang Kota Probolinggo butuhkan," tambahnya.

Tak hanya Paslon 3, paslon lain juga memiliki relawan yang tidak kalah loyal. Masing-masing relawan telah mendeklarasikan dukungannya untuk paslon kebanggaan mereka. Diketahui, ada empat paslon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo.

Paslon nomor urut 1, yakni Sri Setyo Pertiwi dan Moh Rachman Sawaludin (Setiamu). Pasangan ini didukung oleh relawan yang berasal dari unsur mak-mak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para pelaku seni dan budaya.

Sedangkan dari pihak paslon nomor urut 2, yakni Fernanda Zulkarnain dan Gus Zabut (Faza). Pasangan ini juga memiliki relawan yang cukup loyal dari kalangan santri muda, pelaku UMKM hingga pekerja transportasi, seperti tukang ojek dan sopir angkot.

Sementara Paslon nomor urut 4, Habib Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin (Handal Bersinar) beberapa hari yang lalu mendapat dukungan dari serikat buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Probolinggo. Pasangan ini juga didukung oleh pelaku UMKM, lembaga swadaya masyarakat dan sekelompok pemuda generasi Z.

Keempat calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo itu akan memperebutkan kepercayaan masyarakat melalui pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Masing-masing relawan meyakini, jagoannya mampu membawa kemajuan untuk Kota Probolinggo. (*)

Editor: Ali Wafa

Temui Joe Biden, Donald Trump Kunjungi Gedung Putih setelah 4 Tahun

M. Farhan — Thu, 14 Nov 2024 09:08:47 +0700

Suarajatimpost.com - Pada Rabu (13/11/2024) waktu setempat, Presiden terpilih AS, Donald Trump, kembali ke Gedung Putih setelah hampir empat tahun meninggalkan tempat tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden, yang saat itu juga menjabat sebagai Presiden AS.

Kunjungan Trump terjadi di tengah kemenangan Partai Republik, yang baru saja memperoleh mayoritas di kedua kamar Kongres AS, yaitu DPR dan Senat, memberikan mereka kendali penuh atas legislatif negara tersebut.

Dalam momen bersejarah ini, Joe Biden (81 tahun) menyambut kedatangan Trump (78 tahun) dengan berjabat tangan di depan api unggun di Ruang Oval. Dengan mengundang Trump, Biden berusaha mengembalikan tradisi yang sempat dilanggar oleh Trump empat tahun lalu, ketika ia menolak mengakui kekalahannya pada Pemilu 2020.

"Selamat datang kembali," ucap Biden, yang juga memberi selamat kepada Trump dalam kesempatan itu. Biden, yang sebelumnya mengumumkan mundur dari pencalonan pada Pilpres AS Juli 2024 lalu, menyatakan akan melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk memastikan Trump diterima dengan baik dalam kunjungan ini.

Ketika kedua pemimpin yang usianya mencapai total 159 tahun itu berjabat tangan, terlihat Biden sedikit menunduk sementara Trump cenderung condong ke depan, menatap mata Biden dengan fokus. Trump tampaknya berusaha bersikap sopan selama kunjungannya kembali ke Gedung Putih.

"Politik itu sulit, dan dalam banyak kasus, dunia ini tidak begitu menyenangkan. Dunia ini menyenangkan saat ini dan saya sangat menghargainya," ungkap Trump, yang akan segera menjabat kembali sebagai Presiden ke-47 AS setelah sebelumnya menjadi Presiden ke-45. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Pengamat Politik Nilai Paslon Nurrochman&Heli Pantas Jadi Pemimpin Kota Batu

Choirul Anwar — Wed, 13 Nov 2024 21:01:31 +0700

KOTA BATU, SJP - Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurrochman-Heli Suyanto (NH), semakin mendapat sorotan publik karena program unggulannya yang dinilai relevan dengan kebutuhan Kota Batu.

Sorotan positif juga hadir dari pengamat politik, Dr. Nurbani Yusuf, M.Si, yang menyatakan bahwa visi-misi Paslon ini sangat layak dipertimbangkan sebagai pilihan utama masyarakat.

Menurutnya, sebagai Paslon nomor urut 01 dan putra daerah Kota Batu, Paslon NH telah menyusun sejumlah program prioritas termasuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemberdayaan petani dan UMKM, serta peningkatan infrastruktur digital.

"Program-program ini sangat sesuai dengan potensi Kota Batu sebagai destinasi wisata dan sentra pertanian, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada dukungan penuh masyarakat dan komitmen tim paslon," tegasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (13/11/2024).

Selain visi yang sangat jelas dan relevan dengan kebutuhan Kota Batu, sebagai putra daerah mereka memahami kultur masyarakat lokal dan memiliki komitmen untuk mewujudkan program-program strategis tersebut.

Sehingga pentingnya memilih pemimpin yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang Kota Batu, menjadi salah satu faktor penting. Mengingat Nurrochman yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu, dinilai memiliki modal pengalaman yang kuat untuk memimpin kota tersebut.

Selain fokus pada sektor ekonomi, Paslon ini juga berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan. Mereka merencanakan pembangunan sistem layanan kesehatan berbasis digital serta revitalisasi sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Batu.

"Dengan berbagai program inovatif ini, paslon NH pantas memimpin Kota Batu dan mampu membawa perubahan yang nyata serta berkelanjutan. Masyarakat diharapkan mencermati visi dan misi yang diusung dan memberikan dukungan kepada pemimpin yang memahami kebutuhan riil kota mereka," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Bantu Pelajar dan Pelaku UMKM, Deny & Mudawamah Siapkan Program WiFi Gratis

Novira Kharisma — Wed, 13 Nov 2024 20:32:24 +0700

KEDIRI, SJP - Tidak hanya program pembangunan dusun senilai Rp 300-500 juta per dusun per tahun, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Deny Widyanarko - Mudawamah juga memiliki program strategis lainnya.

Program tersebut adalah WiFi gratis di masing-masing dusun, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya dalam menunjang sarana ekonomi dan pendidikan.

Deny Widyanarko mengatakan, rancangan program WiFi gratis tersebut tidak lepas dari hasil pengamatannya di lapangan pada saat melakukan sambang dusun. Diketahui, WiFi gratis, terutama dapat membantu masyarakat menekan biaya pengeluaran pembelian kuota internet.

Calon Bupati Kediri nomor urut 1 itu memaparkan, keberadaan program WiFi gratis dapat memfasilitasi para pelaku UMKM di masing-masing dusun untuk memasarkan maupun memposting produknya melalui media sosial. WiFi gratis juga dapat memfasilitasi para pelajar dalam mengaskses internet untuk kepentingan tugas sekolah maupun mengeksplorasi hobi dan informasi.

"Seperti ibu rumah tangga pelaku UMKM yang saya temui di Kandat dalam beberapa waktu lalu. Waktu itu saya berpikir, dengan terdapat wifi gratis yang disediakan oleh pemerintah, maka hal ini dapat menekan pengeluaran biaya internet bagi mereka, dan memberikan ruang anggaran yang lebih luas untuk kebutuhan lainnya," ungkap Deny, Rabu (13/11/2024).

Dengan program-program strategis yang telah disusun dan dipersiapkan tersebut, lanjut calon Bupati Kediri yang populer dengan blangkon hijaunya itu, diharapkan dapat menciptakan Kabupaten Kediri yang hebat dengan disokong dusun-dusun yang kuat dan mandiri.

Diketahui, selain dua program andalan di atas, pasangan Calon Bupati Deny Widyanarko – Mudawamah juga memiliki beberapa program prioritas. Ada pendidikan pendidikan gratis SD/MI, SMP/MTs, bantuan SPP bagi SMA/MA/SMK, Beasiswa para santri dan mahasiswa berprestasi.

Pelayanan kesehatan gratis, tambahan makanan bergizi untuk yatim piatu, lansia, balita dan ibu hamil/menyusui. Kemudian pembebasan PBB bagi masyarakat yang kurang mampu, pembangunan jalan poros desa dan jalan poros kecamatan berstandar hotmix.

Pasangan calon yang merupakan putra putri daerah itu pun memprioritaskan peningkatan dan pemerataan bisyaroh guru non formal, guru honorer serta tunjangan ta’mir masjid dan operasional pesantren.

Ada pula program pertanian dan peternakan terintegrasi, pengembangan kawasan organik dengan bantuan sarana produksi, bibit, pupuk dan obat-obatan. Juga membentuk One Village one product (OVOP), bantuan UMKM di dusun, pelatihan, modal, alat produksi serta pendampingan usaha. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paslon NH Pastikan Perusda Kota Batu Bakal Diisi oleh Putra Daerah

Choirul Anwar — Wed, 13 Nov 2024 20:17:51 +0700

KOTA BATU, SJP - Wacana Paslon Nurrochman - Heli Suyanto (NH) yang akan membuat beberapa Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengatasi sampah, perbaikan teknologi pertanian, dan lain sebagainya, ketika mendapatkan mandat dari masyarakat untuk memimpin Kota Batu, memastikan bahwa tenaga kerja yang dipakai akan diambilkan dari warga lokal itu sendiri.

Calon Wali kota Batu Nurrochman pada Rabu (13/11/2024) menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil integrasi dari visi misi nawa bhakti 1000 mahasiswa, yang artinya pihaknya juga berkewajiban memikirkan nasib setelah menjadi sarjana.

"Nantinya mereka akan bekerja di dalam perusda yang sudah ada, sehingga perusahaan milik daerah ini akan menyerap angka pengangguran bagi masyarakat lokal," tegasnya.

Tak hanya itu saja, ketika sumber daya manusia (SDM) Kota Batu sudah diperkuat integritasnya dan memiliki daya saing. Menurut politisi PKB tersebut lulusan dari 1000 mahasiswa tersebut juga dapat ditempatkan di desa-desa yang ada di Kota Batu.

"Karena untuk beberapa desa sempat menyampaikan kekurangan SDM yang mumpuni dalam bidangnya. Sehingga dengan adanya program 1000 mahasiswa yang maka pemuda Kota Batu bisa benar-benar membantu dan membuat kota kelahirannya semakin berkembang hingga dari sisi desa," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Debat Pamungkas, KPU Batu Bawakan Empat Tema Epik

Choirul Anwar — Wed, 13 Nov 2024 18:46:36 +0700

KOTA BATU, SJP - Debat ketiga yang akan mempertandingkan gagasan dari tiga kontestan dalam Pilkada yang akan digelar pada akhir November nanti, membuat KPU Kota Batu mempersiapkan empat tema yang cukup epik.

Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto pada Rabu (13/11/2024), menegaskan, empat tema tersebut diantaranya ekonomi, hukum, agro industri, dan tata kelola pemerintahan.

"Kami jadwalkan pada 20 November atau sepekan sebelum pemilihan, untuk tempat sementara akan dilaksanakan di Golden Tulip sama seperti debat pertama. Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan pada pukul berapa masih kami rundingkan," urainya.

Disinggung terkai regulasi baru, Heru mengaku bahwa pihaknya tidak akan merubah peraturan karena pelaksanaan yang dilakukan pada debat kedua sebelumnya berjalan cukup lancar.

Sehingga pemaparan gagasan awal akan dilakukan dengan durasi waktu 4 menit, dan untuk sesi tanya jawab antar paslon akan dilakukan dengan durasi sekitar 1-2 menit.

"Untuk jumlah audiens kemungkinan juga tidak berubah dan kita samakan seperti di debat kedua yakni dengan 70 orang pendukung dari masing-masing paslon. Nanti untuk finalnya akan segera kami kabarkan kembali," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pilwali Kota Kediri, Keluarga Besar Bawean Siap Menangkan Vinanda & Gus Qowim

Novira Kharisma — Wed, 13 Nov 2024 18:32:45 +0700

KOTA KEDIRI, SJP - Kelompok pengusaha pribumi Jalan Dhoho Kota Kediri yang tergabung dalam Keluarga Besar Bawean, secara resmi memberikan dukungan kepada Calon Wali Kota Kediri nomor urut 01 Vinanda Prameswati dan wakilnya KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim).

Dukungan Keluarga Besar Bawean itu digerakkan langsung oleh Dahlia Ishaq, istri mantan Wali Kota Kediri (alm) Samsul Ashar. Selain itu juga H Ubaidillah, seorang pengusaha pertokoan ternama di Jalan Dhoho, Kota Kediri.

Dahlia Ishaq mengatakan, Keluarga Besar Bawean mendukung Vinanda dan Gus Qowim di Pilkada Kota Kediri 2024 karena cocok dengan visi misi keluarga. Tokoh muda dan ulama itu juga memiliki program yang pro terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta perekonomian.

"Ya tentunya pengen merubah Kota Kediri lebih baik dan lebih maju, karena visinya Mbak Vinanda dan Gus Qowim kok kayaknya cocok," ujar Dahlia usai acara deklarasi dukungan di Jalan Raden Patah No. 3, Kota Kediri, Rabu (13/11/2024).

Keluarga Besar Bawean, tegas Dahlia, bertekad untuk memenangkan paslon nomor urut 01 sebagai wujud ikhtiar bersama menciptakan perubahan positif di Kota Kediri. Keluarga Bawean ini dikenal memiliki basis massa besar dan pernah mengantarkan Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri periode 2009-2014.

"Ya harapan saya nomor satu menang dan Mapan Kota Kediri. Kiat-kiatnya mari kita dukung calon nomor satu yang sudah jelas visi dan misinya," ajaknya.

Diketahui, Keluarga Bawean merupakan kelompok pengusaha pribumi yang selama ini menjalankan bisnis di kawasan Jalan Dhoho Kota Kediri. Para pengusaha ini dari generasi ke generasi dan rata-rata meneruskan usaha keluarga sejak zaman kolonial Belanda.

Baik Vinanda maupun Gus Qowim merasa bersyukur mendapat dukungan dari Keluarga Besar Bawean. Mereka akan menjaga amanah tersebut dengan tekad bersama-sama memenangkan Pilkada yang hanya tinggal hitungan hari.

Punya tujuan dan niat sama, Calon Wali Kota Kediri yang diusung oleh mayoritas partai politik ini mengajak Keluarga Besar Bawean untuk bersama-sama serta berkolaborasi demi masa depan Kota Kediri menjadi Kota MAPAN (maju, agamis, produktif, aman, ngangeni).

Dalam kesempatan bertemu Keluarga Besar Bawean, alumnus S2 Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya itu sempat menyinggung persentase penduduk miskin Kota Kediri yang berada di peringkat kedua tertinggi antar kota di Jawa Timur. Padahal, selama ini Kediri mendapat julukan sebagai kota terkaya dan paling bahagia.

Bila ke depan diamanahi memimpin Kota Kediri bersama Gus Qowim, Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu akan berupaya menurunkan dan menekan tingkat kemiskinan itu. Sehingga Kota Kediri bisa menjadi kota yang lebih sejahtera dan betul-betul menjadi kota bahagia.

Vinanda juga membeberakan program program strategis yang termaktub dalam SAPTA CITA. Salah satunya, Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan atau yang lebih dikenal dengan program Merata. Program itu bertujuan untuk perlindungan dan pembangunan sosial dengan mengalokasikan anggaran maksimal Rp 5 miliar per kelurahan.

"Dengan adanya program merata ini nantinya pemerintah bisa menyiapkan dana maksimal Rp 5 miliar. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan baik itu Ketua RT, Ketua RW, kader lingkungan, kader kesehatan dan lain sebagainya," kata Vinanda.

Lalu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Vinanda juga mengenalkan program padat karya yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi warga Kota Kediri yang miskin dan belum memiliki pekerjaan.

"Sehingga warga kita ini bisa memiliki kompetensi dan juga kemampuan. Ketika memang beliau beliaunya ini melamar kerja bisa diterima karena sudah memiliki kemampuan," tambahnya menandaskan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Elon Musk Ditunjuk Donald Trump Pimpin Reformasi Birokrasi AS

M. Farhan — Wed, 13 Nov 2024 18:02:43 +0700

Suarajatimpost.com - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, telah menunjuk Chief Executive Officer (CEO) Tesla sekaligus pemilik Platform X, Elon Musk, untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk.

Departemen ini bertugas untuk mereformasi birokrasi pemerintahan, mengurangi regulasi yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, serta merombak struktur badan federal. Musk akan memimpin inisiatif ini bersama Vivek Ramaswamy, mantan kandidat presiden.

Peran Musk dalam departemen ini masih belum sepenuhnya dijelaskan. Berdasarkan laporan dari Engadget pada Rabu (13/11/2024), Trump menjelaskan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah akan memberikan panduan dan saran eksternal, bekerja sama dengan Gedung Putih serta kantor manajemen dan anggaran, untuk mendorong reformasi struktural yang signifikan.

Selain itu, departemen ini juga bertujuan menciptakan pendekatan kewirausahaan yang inovatif dalam pengelolaan pemerintahan. Tugas Musk diharapkan dapat selesai paling lambat pada 4 Juli 2026.

Musk mengumumkan penunjukan ini melalui X, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana perannya tersebut akan memengaruhi kewajibannya di perusahaan-perusahaan lain yang dia pimpin.

Sebelumnya, Musk juga telah menyumbangkan dana besar untuk Super Political Action Committee (PAC) yang mendukung kampanye Trump dan menyatakan minatnya untuk berkolaborasi dalam pengurangan pengeluaran pemerintah. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Ali Wafa

Vinanda Dinobatkan sebagai Kakak Asuh Keluarga Disabilitas Gema Nurani Kota Kediri

Wawan One — Wed, 13 Nov 2024 15:15:59 +0700

KOTA KEDIRI, SJP – Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), Vinanda Prameswati dinobatkan menjadi kakak asuh bagi kelompok penyandang disabilitas di Gema Nurani Kota Kediri.

Perhatian Vinanda dinilai sebagai harapan baru untuk perjuangan para difabel dalam wadah komunitas tersebut.

Vinanda hadir di rumah Gema Nurani di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tempat ini menjadi pusat perjuangan hidup mereka melalui berbagai usaha. Mulai dari warung, hingga jasa jahit.

Ketua Gema Nurani Kota Kediri, Gatut Sungkowono sangat bersyukur dengan perhatian Vinanda selama ini. Menurutnya, kepedulian itu sudah terpupuk sejak lama, melalui RSTN.

“Kalau dulu istilahnya bapak asuh. Ibu asuh. Karena ini masih muda, namanya kakak asuh. Jadi kita punya kakak asuh untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membuat hati kita paling tidak bisa tersenyum sejenak,” ucapnya, Rabu (13/11/2024).

Vinanda pun mengaku senang berada dalam keluarga besar Gema Nurani. Menurut calon wali kota Kediri itu, difabel memiliki hak hidup yang sama. Mereka juga bisa berprestasi dan berkontribusi untuk Kota Kediri di segala lini.

“Difabel juga punya hak yang sama untuk berprestasi, berkontribusi di lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Semoga dengan acara hari ini, bisa lebih banyak membuka mata, pikiran dan hati banyak orang bahwa kita semua sama,” ucapnya, Rabu (13/11/2024).

Kader Golkar itu berkomitmen menciptakan Kota Kediri yang ramah difabel tanpa diskriminasi. Komitmen itu dituangkan dalam salah satu dari tujuh program Sapta Cita, yakni Smart Living.

Vinanda dan calon wakil wali kotanya, Gus Qowim, mengajak para difabel untuk bersama-sama mewujudkan Kota Kediri yang lebih mapan dan sejahtera.

“Saya bersama Gus Qowim berkomitmen, ke depan Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah disabilitas,” ujar alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya itu.

“Semoga kita bisa terus berkolaborasi, bersama-sama mewujudkan Kota Kediri menjadi kota yang lebih sejahtera, tidak ada diskriminasi dan seluruh masyarakatnya makmur,” tutup perempuan 26 tahun itu. (*)

Editor: Ali Wafa

Sengketa Lahan antara Warga&TNI AL Disentil dalam Diskusi Cabup Pasuruan di ITB Yadika

Isbianto Hari Utomo — Wed, 13 Nov 2024 10:45:53 +0700

PASURUAN, SJP — Diskusi diseminasi Pilkada Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Yadika Pasuruan pada Selasa (12/11/2024) malam menghadirkan pembahasan yang menarik. Salah satu yang dibahas adalah isu sengketa lahan di Pasuruan.

Seorang mahasiswa bernama Wisnu yang hadir sebagai audiens mempertanyakan komitmen calon bupati dalam menangani sengketa lahan antara warga dengan TNI AL di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling. Dia bertanya pada Calon Bupati (Cabup) Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo, karena dalam diskusi memang hanya satu calon yang hadir.

"Kalau mas Rusdi menjadi bupati apakah bisa menyelesaikan masalah sengketa lahan antara warga dengan pihak TNI AL yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Jika mas Rusdi tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, saya menilai mas Rusdi belum layak menjadi bupati Pasuruan," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan Wisnu, Rusdi Sutejo menyatakan, dirinya memahami substansi persoalan sengketa lahan antara warga dan TNI AL, karena menjabat pimpinan legislatif di DPRD Kabupaten Pasuruan. Upaya penyelesaian dilakukan legislatif dengan pembentukan panitia khusus yang ketuanya Eko Suryono dari Fraksi Nasdem.

Dari 4 pimpinan DPRD, lanjut Rusdi, hanya dirinya yang berani menandatangani pembentukan pansus untuk memperjuangan warga Kecamatan Lekok dan Nguling.

“Insya Allah jika nanti kami terpilih kami menerima aspirasi masyarakat langsung saya bawa ke bapak Presiden sebagai panglima tertinggi di Indonesia," jelasnya.

Mas Rusdi juga menanggapi pertanyaan berkaitan nelayan dan kesejahteraan guru dan nelayan. Dalam 33 program prioritas, dia menyatakan komitmen untuk membangun tambatan perahu, agar para nelayan bisa menurunkan hasil tangkapannya secara langsung tidak menunggu air pasang.

“Kami juga akan memperjuangkan seluruh guru agama Madin TPQ, Madrasah, RT dan RW semuanya punya peran yang sangat penting dan saya tidak akan tebang pilih," ujar Mas Rusdi. (*)

Editor : Danu S

Hanya Dihadiri Satu Cabup Pasuruan, Diskusi Diseminasi BEM ITB Yadika Berjalan Timpang

Isbianto Hari Utomo — Wed, 13 Nov 2024 07:30:40 +0700

PASURUAN, SJP — Diskusi Diseminasi Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Yadika pada Selasa (12/11/2024) malam berjalan timpang.

Sebab, diskusi hanya dihadiri oleh satu calon bupati, Muhammad Rusdi Sutejo. Sementara, calon bupati KH. Mujib Imron dan wakilnya Wardah Nafisah tidak hadir, meski sebelumnya sudah menyatakan kehadirannya pada panitia.

Diskusi yang bertema "Pantaskah Mereka Memimpin Pasuruan" membedah visi misi kedua calon serta berbagai persoalan yang di Kabupaten Pasuruan. Karena Gus Mujib tidak hadir, audiens hanya mendengar pemaparan visi dan berdialog dengan Muhammad Rusdi Sutejo.

Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Mas Rusdi ini memaparkan 33 visi misi yang menjadi prioritasnya dalam membangun Pasuruan. Di antaranya, kesejahteraan nelayan.

Rusdi membeberkan kendala nelayan yang kesulitan dalam menurunkan hasil tangkapan ikan, karena harus menunggu air pasang.

“Kami akan membangun tambatan perahu sebagai solusinya, jadi para nelayan tidak perlu menunggu air pasang,” kata Rusdi.

Selain itu, Mas Rusdi menjanjikan kenaikan kesejahteraan bagi guru honorer guru, guru Madrasah Diniyah dan guru TPQ. Dia juga akan menaikkan tunjangan bagi ketua RT dan RW.

BEM ITB Yadika Terima Konfirmasi Jika Gus Mujib Sakit

Tim pemenangan pasangan Mudah (KH. Mujib Imron dan Wardah Nafisah) telah mengonfirmasi ketidakhadiran paslon dalam diskusi tersebut.

Ketua Panitia sekaligus Ketua BEM ITB Yadika, M. Najmi Falah menyampaikan, ada beberapa alasan yang disampaikan sekretaris tim kemenangan Mudah.

"Awalnya pasangan calon Mudah sudah menandatangani pernyataan kehadirannya didalam diskusi tersebut, Namun secara tiba-tiba salah satu perwakilan tim kemenangan memberikan kabar bahwa Gus Mujib tidak bisa hadir karena pihak dokter melarang untuk hadir karena kesehatan," ujarnya.

Panitia juga mendapatkan kabar dari rektor kampus bahwa calon wakil bupati Ning Wardah juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Surabaya. (*)

Editor : Danu S

Bantu Perekonomian Masyarakat, Paslon GURU Gelar Pasar Murah

Choirul Anwar — Tue, 12 Nov 2024 20:32:52 +0700

KOTA BATU, SJP - Dalam upaya membantu perekonomian masyarakat Kota Batu di tengah meningkatnya harga bahan pokok, Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu nomor urut 2, Firhando Gumelar -Rudi (GURU) kembali mengadakan pasar murah.

Yadi Repul, koordinator relawan sembako murah Paslon GURU, menerangkan, kegiatan ini diadakan secara serentak dan sebanyak 3.000 paket sembako dibagikan di posko-posko pemenangan di setiap kecamatan, dengan alokasi 1.000 paket per kecamatan.

"Di Kecamatan Batu, kami menggelar pasar murah di Posko Jalan Imam Bonjol. Sedangkan di Kecamatan Junrejo dan Bumiaji, kami buka di posko-posko kami lainnya," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa program pasar murah ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Di Posko Imam Bonjol, warga mulai mengantre sejak pukul 10.00 WIB dan antrean terus mengular hingga sore hari pukul 16.00 WIB.

Harga yang sangat terjangkau menjadi salah satu alasan masyarakat begitu tertarik mengikuti pasar murah ini. Hanya dengan Rp 22.000, warga bisa mendapatkan 5 kilogram beras dan satu kotak teh celup.

“Kami berharap pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka,” tambah Yadi.

Ia juga berharap agar program ini memberi manfaat nyata bagi perekonomian warga Kota Batu.

Yadi menambahkan bahwa Paslon GURU berkomitmen membantu masyarakat Kota Batu melalui berbagai program yang pro-rakyat. Ia pun mengajak masyarakat untuk memilih Paslon GURU pada pemilihan tanggal 27 November 2024 mendatang, dengan harapan bersama-sama membangun Kota Batu yang lebih baik.

“Niat kami tulus untuk membantu masyarakat. Mari dukung Paslon GURU nomor urut 2, Gumelar-Rudi, di TPS nanti,” serunya. (***)

Editor : Rizqi Ardian