Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Program KEJAR dan RABU Kabupaten Malang Tahun 2026 bertema "Pelajar Makmur Cerdas Finansial" yang dibuka secara resmi oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (30/6).

Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bekal penting yang harus ditanamkan sejak usia dini. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk semakin mudahnya akses terhadap berbagai layanan keuangan dan transaksi elektronik.

Di sisi lain, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Generasi muda harus memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak perilaku konsumtif maupun praktik keuangan ilegal akibat rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan.

"Di era digital saat ini, anak-anak dan remaja semakin dekat dengan berbagai layanan keuangan dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan sejak dini agar mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan menabung sebagai bagian dari perencanaan masa depan," ujar Sanusi.

Menurut Bupati, pendidikan finansial tidak hanya mengajarkan bagaimana memperoleh uang, tetapi juga bagaimana mengelola, menggunakan, dan merencanakan keuangan secara bijaksana. Karena itu, Program KEJAR dan RABU menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, serta kemandirian finansial bagi para pelajar.

Ia menambahkan, keberadaan rekening pelajar bukan sekadar sarana menabung, melainkan media edukasi agar siswa terbiasa mengelola keuangan secara terencana sejak usia sekolah.

"Sinergi antara pemerintah daerah, regulator sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, serta satuan pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang cerdas finansial," tegasnya.

Sanusi juga mengajak seluruh jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA/SMK, madrasah hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), menjadikan budaya menabung sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus tumbuh menjadi karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Bupati Malang turut memotivasi para pelajar agar mulai menyisihkan uang secara rutin, meski dalam jumlah kecil.

"Tidak perlu menunggu memiliki uang dalam jumlah besar untuk mulai menabung. Kebiasaan menyisihkan sedikit demi sedikit secara rutin akan membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan menjadi bekal penting bagi masa depan. Kesuksesan selalu diawali dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten," pesannya.

Sementara itu, Kepala OJK Malang Farid Faletehan menegaskan bahwa Program KEJAR bukan hanya mendorong kepemilikan rekening pelajar, tetapi juga membangun perilaku keuangan yang sehat sejak dini.

"Melalui Program KEJAR, OJK mendorong semakin banyak pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak. Budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan," ujar Farid.

Ia menjelaskan, hingga 31 Mei 2026, Program KEJAR di Kabupaten Malang telah mencatat 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal sekaligus menjadi indikator keberhasilan perluasan inklusi keuangan di lingkungan pendidikan.

Menurut Farid, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Malang, Bank Indonesia, dunia pendidikan, serta industri jasa keuangan yang terus memperluas akses literasi dan inklusi keuangan bagi peserta didik.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci membangun budaya menabung sejak dini. Harapannya, semakin banyak pelajar yang tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga memahami pentingnya mengelola keuangan secara disiplin, bertanggung jawab, dan terencana," katanya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen pelaksanaan Program KEJAR dan RABU di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Malang. Selain itu, dilakukan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dari BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruhan kepada siswa SD serta SMP/MTs negeri maupun swasta. 

OJK bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga menghadirkan layanan edukasi keuangan, konsultasi produk dan jasa keuangan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembukaan rekening, hingga akses pembiayaan bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Malang bersama OJK, Bank Indonesia, dunia pendidikan, dan industri jasa keuangan berharap budaya menabung dapat menjadi bagian dari karakter generasi muda. Dengan demikian, pelajar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan finansial, mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, dan memiliki daya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Farid Faletehan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Direktur Utama BPR Artha Kanjuruhan, para kepala sekolah, ketua komite, tenaga pendidik, serta pelajar SD, SMP, dan MTs negeri maupun swasta se-Kabupaten Malang yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring. 

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus menanamkan budaya menabung sejak dini sebagai fondasi lahirnya generasi Kabupaten Malang yang cerdas finansial. (**)

Editor: Syaiful Aries

Keputusan ini diambil setelah inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi menemukan masih adanya ASN yang tidak responsif saat dihubungi pada jam kerja. Tiga OPD yang tak lagi menerapkan sistem WFH adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA).

"Keputusan itu berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan bersama. Mulai 1 Juli nanti seluruh ASN, baik pejabat struktural maupun fungsional di ketiga OPD tersebut, wajib kembali masuk kantor," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, Selasa (30/6/2026).

Evaluasi dilakukan usai Pemkab Jombang menggelar sidak di sejumlah OPD, antara lain Disdikbud, DPMD, Sekretariat DPRD, dan DPPKB PPPA. Dalam sidak tersebut, Sekda meminta daftar pegawai yang sedang menjalankan WFH untuk kemudian diverifikasi melalui panggilan video secara acak. Langkah ini bertujuan memastikan pegawai benar-benar bekerja dari rumah dan tetap siaga menjalankan tugas.

"Seluruh ASN yang WFH kami minta dihubungi melalui video call satu per satu untuk memastikan mereka tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan," jelas Agus.

Dari hasil pengecekan, masih ditemukan beberapa ASN yang tidak mengangkat panggilan video maupun tidak memberikan respons. Padahal, selama menjalankan WFH, mereka tetap diwajibkan siaga dan dapat dihubungi sewaktu-waktu.

Selain aspek kedisiplinan, Pemkab Jombang juga mengevaluasi dampak kebijakan WFH terhadap efisiensi operasional. Salah satu indikatornya adalah penurunan biaya listrik di sejumlah kantor. Di Sekretariat DPRD Jombang, misalnya, pengeluaran listrik berkurang sekitar Rp1 juta per bulan, dari sebelumnya Rp23 juta menjadi Rp22 juta. Sementara di DPPKB PPPA, biaya listrik turun dari sekitar Rp6 juta menjadi Rp5 juta, bahkan sempat menyentuh angka Rp4 juta pada Mei lalu.

Meskipun kebijakan WFH dinilai mampu memberikan efisiensi anggaran, Pemkab Jombang menegaskan bahwa kedisiplinan ASN tetap menjadi prioritas utama. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar penghentian WFH di tiga OPD yang menjadi perhatian khusus selama sidak berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap transaksi perdagangan berlangsung secara jujur, adil, serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

Pelayanan tera ulang yang dipusatkan di Balai Desa Wangkal tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ. 

Dalam peninjauan ini, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Efendi serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto bersama Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Probolinggo Pudji Perdana Putra beserta jajaran.

Di lokasi acara, Wakil Bupati meninjau langsung proses pemeriksaan berbagai alat timbang milik pedagang. Petugas dari UPT Metrologi Legal memeriksa satu per satu timbangan yang dibawa oleh masyarakat.

Saat ditemukan beberapa alat ukur yang mengalami penurunan tingkat akurasi, petugas langsung melakukan penyetelan dan kalibrasi di tempat. Setelah kembali memenuhi standar yang berlaku, alat timbang tersebut langsung dikembalikan kepada pemiliknya.

Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, menegaskan bahwa layanan tera ulang ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan transparan.

"Kami datang ke Desa Wangkal untuk memastikan pelaksanaan tera ulang timbangan berjalan dengan baik. Memang ada beberapa timbangan yang sudah tidak presisi, namun langsung diperbaiki oleh tim DKUPP. Setelah selesai dikalibrasi, alat tersebut segera dikembalikan sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penggunaan timbangan yang kurang akurat," ujarnya.

Menurut Fahmi, keakuratan alat ukur memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, kegiatan tera ulang harus terus dilakukan secara berkala agar seluruh transaksi memiliki kepastian hukum dan berlangsung adil bagi semua pihak.

"Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh haknya secara penuh dalam setiap transaksi. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap alat ukur dan timbangan akan terus dilakukan agar aktivitas perdagangan di Kabupaten Probolinggo berlangsung tertib, adil, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, program tera ulang bukan hanya sekadar memastikan alat ukur sesuai dengan standar metrologi legal. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan bagi para pelaku usaha agar selalu mengedepankan kejujuran dalam berdagang.

"Melalui program Ngantor di Kecamatan, kami bisa melihat secara langsung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat, termasuk memastikan perlindungan konsumen melalui pelayanan metrologi legal," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan tera ulang ini secara berkala di berbagai kecamatan lainnya.

Langkah strategis tersebut dilakukan agar seluruh UTTP yang digunakan dalam kegiatan perdagangan tetap memenuhi standar baku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas jual beli di wilayah Probolinggo dapat terus terjaga.

"Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perdagangan dapat terus meningkat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Rumah mereka di Jalan Argopuro Gang I Nomor 9, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, hangus dilalap api. Namun, di tengah puing-puing sisa kebakaran, harapan baru kini tumbuh.

Pada Senin (29/6/2026), suasana haru dan lega menyelimuti kediaman keluarga Nukan. Kehadiran Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang datang langsung untuk membesuk dan menyerahkan bantuan, menjadi pelipur lara yang sangat berarti bagi mereka.

Bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, bantuan bukan sekadar angka. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto, pemerintah kota menyalurkan bantuan senilai Rp15 juta.

Bantuan ini tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai, melainkan diwujudkan dalam bentuk barang-barang pengisi rumah yang bisa langsung mereka gunakan untuk menata hidup baru. 

Mulai dari kasur yang nyaman, dipan, lemari plastik, lemari kayu dua pintu, hingga satu set meja dan kursi kayu untuk menyambut tamu.

Kompor dua tungku, tabung LPG 3 kg, magic com, serta peralatan makan dan memasak agar keluarga bisa kembali menikmati masakan rumah.

Tak luput juga paket sembako serta pakaian layak untuk keperluan sehari-hari.

Di tengah perbincangan hangat dengan keluarga korban, Wali Kota Ika Puspitasari menyampaikan pesan mendalam. 

Baginya, pemerintah harus menjadi pihak pertama yang merangkul warga saat mereka terjatuh.

"Pemerintah hadir bukan hanya ketika menjalankan program pembangunan, tetapi juga saat masyarakat mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban," tutur wali kota yang karib disapa Ning Ita tersebut.

Pemulihan rumah Pak Nukan kini tidak digarap sendirian. Semangat gotong royong langsung menyala di Kelurahan Wates. 

Pemerintah Kota bersama Gerakan Bangkit Wates Peduli (Gerbang Wali), sebuah wadah swadaya masyarakat setempat bahu-bahu membahu merencanakan perbaikan rumah agar layak huni kembali.

Rasa syukur yang mendalam tidak bisa disembunyikan oleh Yuda, anak dari Nukan. Matanya berkaca-kaca saat menerima bantuan yang begitu detail memikirkan kebutuhan keluarganya dari hulu ke hilir.

Bagi Yuda dan Nukan, bantuan ini bukan hanya soal materi. Ini adalah bukti nyata bahwa di saat tersulit pun, mereka tidak pernah berjalan sendirian.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili keluarga. Kami mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Kota Mojokerto, terutama dari Ibu Wali Kota," ungkap Yuda. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Tak hanya mencatat surplus anggaran, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut merupakan raihan WTP yang ke-12 secara berturut-turut.

Bupati Abdul Hamid Wahid mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan motivasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD. Saya berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Abdul Hamid Wahid dalam nota penjelasannya di hadapan DPRD Bondowoso.

Dalam nota penjelasannya, Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra Hamid ini menjelaskan realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,98 triliun atau 98,68 persen dari target sebesar Rp2 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp302 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,64 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp35,25 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,62 triliun atau 91,18 persen dari total anggaran sebesar Rp1,77 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,48 triliun, belanja modal Rp138,9 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp959,5 juta.

Di sisi lain, transfer ke pemerintah desa dan pihak terkait terealisasi sebesar Rp310,8 miliar atau sekitar 95,39 persen dari alokasi yang telah ditetapkan.

Dari selisih antara realisasi pendapatan dan total belanja beserta transfer, Pemerintah Kabupaten Bondowoso membukukan surplus anggaran sebesar Rp48,4 miliar.

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp96,69 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada. Dengan demikian, pemerintah daerah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp145,11 miliar yang akan dimanfaatkan sebagai penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Abdul Hamid Wahid menjelaskan, penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat berlangsung efektif sehingga segera disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan agenda pembangunan daerah berikutnya.

"Kami berharap proses pembahasan Raperda ini dapat berjalan efektif dan lancar sehingga dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah, mengingat masih banyak agenda pembangunan yang harus segera dilaksanakan," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Pekerjaan saluran air ini sengaja diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas pembuangan air sekaligus menjaga kekuatan konstruksi jalan. Terlebih, Jalan Sumedang selama ini dikenal memiliki mobilitas kendaraan yang sangat tinggi karena menjadi akses utama yang menghubungkan berbagai kantor pelayanan publik dan perkantoran.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khoirul Isnaidi Kusuma, menjelaskan bahwa pembangunan ini mengacu pada hasil kajian teknis. Dari hasil evaluasi, saluran air yang lama dinilai sudah tidak mampu lagi menampung debit air secara optimal.

"Pembangunan drainase ini merupakan langkah antisipatif untuk memperlancar aliran air permukaan sehingga genangan yang selama ini muncul di ruas Jalan Sumedang dapat diminimalisasi," ujar Khoirul belum lama ini.

Ia menjelaskan, proyek ini meliputi pemasangan saluran beton pracetak atau Reinforced Concrete Pipe (RCP) berukuran 80 x 80 sentimeter dengan panjang sekitar 134 meter. 

Menariknya, di atas saluran beton tersebut juga dibangun trotoar dan ampyang (lantai batu alam). Fasilitas ini disediakan agar pejalan kaki tetap bisa melintas dengan nyaman tanpa mengganggu fungsi utama drainase.

Menurut Oong, sapaan akrab Khoiru, peningkatan kapasitas drainase sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan kawasan dan meningkatnya volume air yang mengalir.

"Ketika debit aliran meningkat, saluran yang ada tidak lagi mampu menampung seluruh aliran sehingga memunculkan genangan di badan jalan. Dengan drainase baru ini diharapkan aliran air menjadi lebih lancar dan risiko genangan dapat ditekan," katanya.

Selain mengatasi genangan, proyek ini juga diproyeksikan mampu membuat aspal jalan bertahan lebih lama. Pasalnya, air yang menggenang dalam waktu lama menjadi pemicu utama cepatnya kerusakan jalan, yang berujung pada membengkaknya biaya pemeliharaan.

Oong menambahkan bahwa peningkatan kualitas saluran air seperti ini akan terus menjadi fokus pemerintah daerah demi memperkuat infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kabupaten Malang.

"Harapannya, setelah pekerjaan ini selesai, masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui kondisi jalan yang lebih nyaman, aman, serta didukung sistem drainase yang berfungsi optimal," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

​Berbeda dari biasanya, menyambut Hari Bhayangkara ke-80, agenda penguatan mental spiritual kali ini dirangkai dengan sebuah aksi kemanusiaan yang menyentuh hati saat penyaluran santunan kepada puluhan anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (27/6/2026).

Hadir di kegiatan tersebut, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan bersama pejabat utama, anggota Polri, ASN, Bhayangkari Cabang Nganjuk, serta menghadirkan penceramah Kyai M. Robani, Ulama Kamtibmas Polsek Berbek, dengan mengangkat tema Fadilah Menyantuni Anak Yatim Piatu.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan, kegiatan Binrohtal yang disertai santunan kepada anak yatim merupakan bagian dari pembinaan spiritual sekaligus bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. 

Menurutnya, semangat Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga dengan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan empati terhadap sesama.

"Melalui Binrohtal ini kami ingin memperkuat mental dan spiritual seluruh personel agar semakin profesional, humanis, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Santunan kepada anak yatim menjadi pengingat bagi kami bahwa kehadiran Polri harus selalu membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Dalam tausiyahnya, Kyai M. Robani menyampaikan bahwa menyantuni anak yatim merupakan amalan yang memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam. Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan kepedulian terhadap anak yatim sebagai bagian dari kebiasaan hidup, bukan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu.

"Anak yatim adalah amanah yang harus kita muliakan. Rasulullah SAW menjanjikan kedekatan di surga bagi orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim. Karena itu, mari kita jadikan kepedulian kepada mereka sebagai amal yang terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari," tutur Kyai M. Robani.

Suasana kegiatan berlangsung khidmat sejak pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tausiyah keagamaan, doa bersama, hingga penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Kehangatan dan kebersamaan tampak mewarnai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Nganjuk.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nganjuk berharap nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi terus tumbuh di lingkungan kepolisian sehingga mampu mempererat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat, sekaligus mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 1.080 peserta berpartisipasi dalam parade ini, menampilkan atraksi seni dan teatrikal yang menghidupkan kembali kejayaan peradaban Majapahit.

Kirab dimulai dari Alun-alun Wiraraja, menyusuri Jalan Majapahit dan Jalan Bhayangkara, hingga berakhir di Balai Kota Mojokerto. Sepanjang rute, antusiasme masyarakat tampak sangat tinggi. Warga berjejer di sisi jalan untuk melihat langsung defile budaya yang dikemas apik.

Tahun ini, kirab mengusung tema "Banjaran Majapahit". Tema tersebut merepresentasikan perjalanan sejarah tiga era besar Kerajaan Majapahit, mulai dari masa kepemimpinan Dyah Wijaya, era Tribuana Tunggadewi, hingga puncak kejayaan di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menjelaskan bahwa Mojo Bangkit bukan sekadar perayaan, melainkan refleksi filosofis atas kebangkitan Kota Mojokerto.

"Mojo Bangkit mengandung makna kebangkitan Kota Mojokerto di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Spirit of Majapahit yang terus kita gelorakan," ujar wali kota perempuan yang karib disapa Ning Ita tersebut.

Menurutnya, rangkaian kirab ini dirancang untuk menanamkan nilai moral dan sejarah kepada masyarakat. 

Ia berharap sejarah tidak hanya dipandang sebagai masa lalu, melainkan sebagai fondasi kuat dalam membangun masa depan Kota Mojokerto.

Kemegahan kirab semakin terasa dengan pertunjukan sendratasik yang mengisahkan berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain itu, ditampilkan pula teatrikal yang menggambarkan semangat generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Suasana semakin semarak saat Marching Band Gita Jala Taruna dari Akademi Angkatan Laut (AAL) tampil. Paduan irama perkusi yang dinamis dan formasi barisan yang presisi berhasil memukau penonton.

Perayaan ini juga menjadi panggung bagi keberagaman seni tradisional. Berbagai elemen budaya tampil membaur, mulai dari Reog, Barongsai, hingga Bantengan. Dentuman petasan di langit Kota Mojokerto menjadi penutup yang menyempurnakan perayaan tersebut.

Bagi Pemerintah Kota Mojokerto, kirab ini bertujuan untuk memperkuat identitas kota sebagai Bumi Majapahit sekaligus mempererat persatuan masyarakat.

"Saya memiliki harapan besar agar Kirab Budaya Mojo Bangkit ini dapat menjadi ikon seni budaya tahunan bagi Kota Mojokerto, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara langsung dan berkelanjutan," tutup Ning Ita. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggalkan kesan formal sejenak, jajaran kepolisian turun langsung ke lapangan untuk menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di berbagai fasilitas umum dan tempat ibadah.

​Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi Polri yang presisi dan humanis terus bergerak maju, menempatkan pengabdian kepada masyarakat di atas segalanya, Sabtu (27/6/2026).

Salah satu aksi nyata yang menarik perhatian publik adalah kegiatan kerja bakti membersihkan tempat ibadah yang melibatkan sinergi erat antarpersonel di lima lokasi berbeda, yakni Rayon I di Klenteng Hok Yoe Kiong Sukomoro, Rayon II di Masjid LDII Tanjunganom, Rayon III di Gereja ST. Hubertus Kertosono, Rayon IV di Monumen Ngadiboyo Rejoso, dan Rayon V di Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, Kecamatan Loceret. Seluruh personel bergotong royong membersihkan lingkungan tempat ibadah bersama pengurus dan masyarakat setempat.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kegiatan Bakti Religi merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

"Bakti Religi ini bukan sekadar membersihkan tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai toleransi. Polri hadir untuk semua golongan, serta terus berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi persatuan bangsa," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nganjuk ingin menumbuhkan semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan harmonis antara Polri dengan tokoh agama, pengurus tempat ibadah, dan masyarakat. Kehadiran personel di berbagai rumah ibadah diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Para personel tampak antusias membersihkan halaman, ruang ibadah, saluran air, hingga fasilitas umum di masing-masing lokasi. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan melibatkan pengurus tempat ibadah dan warga sekitar yang turut bergotong royong.

Pengurus tempat ibadah di masing-masing rayon menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polres Nganjuk dan jajaran Polsek yang telah menjadikan momentum Hari Bhayangkara sebagai sarana mempererat persaudaraan lintas agama serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan di Kabupaten Nganjuk.

Melalui Bakti Religi ini, Polres Nganjuk berharap semangat Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkokoh persatuan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Nganjuk. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagai bentuk nyata kepedulian sosial, Polres Nganjuk menggelar kegiatan penyaluran bantuan sosial saat menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan, Sabtu (27/6/2026).

Bantuan diserahkan secara langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah di Aula Tantya Sudhirajati Polres Nganjuk.

Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polres Nganjuk kepada masyarakat sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ratusan penyandang disabilitas dari Paguyuban Disabilitas Nganjuk dan para siswa SLB menerima bantuan dengan penuh antusias dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Ditemui usai kegiatan, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan, Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan melalui aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Polri hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi wujud kepedulian kami kepada saudara-saudara penyandang disabilitas. Semoga semangat kebersamaan ini terus terjalin dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah menyampaikan, Bhayangkari akan terus mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

"Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi adik-adik di SLB maupun seluruh anggota Paguyuban Disabilitas Nganjuk. Semoga mereka terus bersemangat dalam belajar, berkarya, dan meraih cita-cita, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi," tutur Ny. Raisha Suria Miftah.

Sementara itu, perwakilan Paguyuban Disabilitas Nganjuk menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polres Nganjuk dan Bhayangkari yang telah memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas melalui kegiatan bakti sosial tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres beserta Ibu Ketua Bhayangkari atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kepedulian seperti ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat," ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nganjuk berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus meneguhkan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk.(**)

Editor : Rizqi Ardian

Mengusung tema "Alun-Alun Kepanjen, untuk siapa?", forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum guna membedah arah pembangunan ruang publik yang diharapkan menjadi wajah baru Ibu Kota Kabupaten Malang. 

Diskusi menghadirkan praktisi hukum Peradi Kabupaten Malang Agus Subiyantoro, Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy., serta Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto.

Dalam paparannya, Agus Subiyantoro menilai pembangunan Alun-Alun Kepanjen tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang kuat sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, sinkronisasi terhadap dokumen tata ruang, kepatuhan pada mekanisme pengadaan tanah, hingga perlindungan terhadap lahan pertanian menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan.

Ia mengingatkan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan lahan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di tengah masyarakat.

"Prosesnya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy. mengajak seluruh pemangku kepentingan memandang pembangunan Alun-Alun Kepanjen sebagai investasi peradaban, bukan sekadar proyek pembangunan ruang terbuka.

Menurut dia, ibu kota Kabupaten Malang memerlukan ruang publik yang mampu menjadi pusat interaksi sosial, budaya, sekaligus identitas daerah untuk puluhan tahun mendatang.

Ia menawarkan konsep Smart Green Public Space yang mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi kreatif, hingga menjadi etalase potensi dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Alun-alun harus menjadi ruang yang menghadirkan rasa memiliki bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas Kabupaten Malang sebagai ibu kota pemerintahan," teranngnya.

Menanggapi berbagai gagasan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan kalangan akademisi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan.

Ia menjelaskan pembangunan Alun-Alun Kepanjen telah masuk dalam dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Malang dengan target realisasi sekitar tahun 2028 hingga 2029.

Menurut Tomie, pemerintah saat ini mengkaji tiga alternatif kawasan yang dinilai strategis, yakni sisi barat Stadion Kanjuruhan, kawasan belakang Stadion Kanjuruhan, serta area Islamic Center hingga lahan di bagian belakang yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang. Pemanfaatan aset daerah tersebut dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan pembebasan lahan baru.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar memastikan pembangunan Alun-Alun Kepanjen tidak akan mengganggu keberadaan Lahan Sawah Dilindungi atau lahan hijau.

Pemerintah daerah telah menyiapkan skema perlindungan lahan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga keseimbangan tata ruang tetap terjaga.

Melalui Sarasehan Publik Malang Outlook Series II, Paguyuban Amartya Bhumi Kepanjian berharap berbagai rekomendasi yang lahir dari forum tersebut dapat menjadi referensi dalam mewujudkan Alun-Alun Kepanjen sebagai ruang publik yang inklusif, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pada Jumat (26/6/2026) orang nomor satu di Kota Batu tersebut menegaskan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang akurat hanya dapat diperoleh apabila masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih tepat sasaran.

Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian, Kota Batu membutuhkan basis data yang valid untuk memetakan potensi sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

"Dari informasi yang kami himpun melalui Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah pusat, tetapi juga akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," imbuhnya.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar menerima petugas sensus yang bertugas di lapangan dan memberikan jawaban secara jujur, lengkap, serta sesuai kondisi riil.

Nurochman juga menilai keterbukaan masyarakat dalam memberikan data merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin baik kualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hergiar Yuli Pramanto, Ketua Panitia Penyelenggara Festival Muharram 2026, yang juga Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama Bank Indonesia melalui program Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang (SAMARA).

Menurutnya, Festival Muharram telah berkembang menjadi agenda strategis daerah yang mampu menggerakkan sektor ekonomi syariah sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.

"Festival ini tidak hanya menjadi ruang syiar keagamaan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan literasi keuangan syariah, hingga pengembangan industri halal," ujar saat penutupan Festival Muharram di Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo, Kamis (25/6/2026) malam.

Selama penyelenggaraan, Bank Indonesia menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, mulai dari pelatihan digitalisasi pesantren, showcase UMKM dan industri halal, seminar ekonomi pesantren, Sharia Innovation for Youth, hingga Samara Run yang diikuti lebih dari 1.000 peserta.

"Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar beragam kegiatan, di antaranya bazar UMKM dan pameran produk unggulan, sosialisasi sertifikasi halal, festival budaya, fashion show busana muslim, kontes ternak, hingga berbagai kegiatan sosial dan keagamaan," ungkap Hergiar.

Salah satu momentum yang dinilai berpotensi membuka akses pasar internasional kata Hergiar, adalah kehadiran Mursyid Mostafa Atef. Kunjungan tokoh asal Mesir tersebut disebut membuka peluang promosi dan ekspor produk unggulan Bondowoso ke pasar Mesir melalui jejaring yang terbangun selama festival.

"Kami menilai keberhasilan Festival Muharram 2026 tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, pondok pesantren, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM Bondowoso," tandanya.

Dengan capaian transaksi sekitar Rp3 miliar selama festival, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis Festival Muharram akan terus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor UMKM, industri halal, dan ekonomi berbasis syariah. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Stasiun Besar Blitar, Totok Kushindarto mengatakan lonjakan penumpang mulai terjadi sejak 20 Juni 2026, bersamaan dengan dimulainya musim liburan sekolah.

"Selama periode libur sekolah ini ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 500 orang per hari. Jika biasanya rata-rata sekitar 2.000 penumpang, sekarang bisa mencapai 2.500 penumpang setiap hari," kata Totok, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, peningkatan terjadi pada layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Penumpang kereta jarak jauh yang pada hari normal berkisar 500 orang per hari kini meningkat menjadi sekitar 700 orang per hari.

Sementara itu, jumlah penumpang kereta lokal juga mengalami kenaikan dari rata-rata 1.500 orang menjadi sekitar 1.800 orang per hari.

Totok menjelaskan, destinasi favorit untuk perjalanan jarak jauh masih didominasi kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. 

Sedangkan untuk perjalanan lokal, Surabaya menjadi tujuan yang paling banyak dipilih masyarakat selama masa liburan.

"Peningkatan ini menunjukkan masyarakat masih menjadikan kereta api sebagai pilihan utama untuk bepergian saat liburan karena dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu," ujarnya.

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, PT KAI Daop 7 Madiun juga terus mendorong sektor pariwisata melalui program Rail Tour Jawa Timur yang menawarkan konsep wisata terpadu menggunakan moda transportasi kereta api.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkenalkan destinasi wisata unggulan yang berada di wilayah operasional Daop 7.

"Melalui program ini, masyarakat tidak hanya menikmati perjalanan menggunakan kereta api, tetapi juga mendapatkan pengalaman wisata yang edukatif dan menyenangkan," katanya.

Salah satu paket yang saat ini ditawarkan adalah Jelajah Bumi Bung Karno Blitar. Program open trip tersebut masih dibuka hingga 16 Juli 2026 dengan tarif mulai Rp385 ribu per orang.

Paket wisata itu mencakup tiket kereta api pulang-pergi, transportasi lanjutan, pemandu wisata, hingga tiket masuk destinasi yang dikunjungi.

Beberapa lokasi yang menjadi tujuan dalam paket wisata tersebut antara lain Makam Bung Karno, Pantai Tambakrejo, dan Kampung Cokelat.

KAI berharap meningkatnya jumlah penumpang selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata daerah, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung perekonomian lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-457 ini sukses membawa atmosfer nostalgia bagi ribuan warga yang memadati lokasi.

Mengusung tema perjuangan, kebersamaan, dan gotong royong, pembukaan LTD 2026 disambut antusias oleh masyarakat. Warga berbondong-bondong datang untuk menikmati beragam sajian budaya, kuliner tradisional, hiburan jadul, hingga mengakses berbagai layanan publik yang disediakan.

Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes ini menyampaikan bahwa LTD bukan sekadar hiburan, melainkan sarana untuk mengenang kembali kehidupan masyarakat masa lampau yang rukun, damai, dan bermental baja.

"Melalui Lamongan Tempo Doeloe, kita diajak melihat kembali bagaimana masyarakat Lamongan tempo dulu hidup dalam kebersamaan dan semangat perjuangan. Nilai-nilai tersebut perlu terus kita teladani dalam kehidupan saat ini," ujar Pak Yes saat membuka acara.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Nalikan, menjelaskan bahwa LTD 2026 juga dirancang untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan budaya daerah.

Menurut Nalikan, ajang ini memiliki misi penting untuk mengenalkan sejarah lokal, mempromosikan produk unggulan daerah, sekaligus mempererat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

"Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal sejarah daerah sekaligus mendukung produk-produk unggulan Lamongan yang ditampilkan oleh berbagai peserta," kata Nalikan.

Gelaran LTD 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Rabu hingga Sabtu (24–27 Juni 2026). Sebanyak 88 stan bernuansa jadul dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, sekolah, dan BUMD turut memeriahkan acara. Selain itu, ada 50 stan UMKM yang menyajikan aneka jajanan pasar, makanan tradisional, hingga minuman khas Lamongan.

Tidak hanya bernostalgia, pengunjung juga bisa memanfaatkan berbagai layanan publik. Menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, pemeriksaan umum, hingga konsultasi kesehatan pada Dinas Kesehatan. 

Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dengan harga terjangkau.

Untuk menghibur pengunjung, panitia telah menyiapkan rangkaian acara menarik setiap harinya pertunjukan musik campursari pada hari pertama. 

Demo masak dari Asosiasi Chef Indonesia (ICA) dan penampilan Orkes Selecta pada hari kedua; pertunjukan musik keroncong pada hari ketiga dan Panggung "Nostalgia 90-an" sekaligus pengumuman pemenang stan terbaik pada hari terakhir. 

Melalui penyelenggaraan Lamongan Tempo Doeloe 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap dapat terus memelihara semangat gotong royong, meningkatkan kecintaan terhadap sejarah, mendongkrak ekonomi lokal melalui promosi produk UMKM, serta mendekatkan pelayanan publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diawali dengan apel kesiapan dan pengarahan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo (Kadis Kominfo) Kabupaten Nganjuk kepada tim gabungan, sebelum melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan perapian kabel di sejumlah ruas jalan protokol.

Apel kesiapan yang digelar di halaman kantor Dinas Kominfo ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas PUPR, Bagian Pemerintahan, hingga Dinas Perizinan. Tak hanya instansi pemerintah, agenda ini juga dihadiri oleh perwakilan dari 16 Provider atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (SP) yang beroperasi di wilayah Nganjuk.

Dalam arahannya, Kadis Kominfo Nganjuk, Subani, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menjaga estetika kota. Program penataan ini akan menyasar kawasan perkotaan terlebih dahulu sebagai langkah awal, sebelum nantinya merambah ke seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk secara bertahap.

"Tujuan kita bersama adalah mewujudkan Nganjuk yang bersih dan indah. Oleh karena itu, kita jadwalkan koordinasi dan evaluasi rutin setiap hari Senin, dan aksi nyata penataan di lapangan setiap hari Kamis," tegas Subani di hadapan para peserta apel, Kamis (25/6/2026).

Aq

"Terima kasih kepada teman-teman dari 16 SP yang sudah punya greget untuk hadir. Yang tidak hadir ada 3, nanti akan kita koordinasikan lagi biar semuanya bisa hadir. Kita ingin semuanya memiliki rasa memiliki. Pemerintah dan pihak swasta harus kuat kalau kita selalu bersama-sama," ungkap Subani.

Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Dinas Kominfo telah menyiapkan jurus taktis penataan yang akan berjalan secara konsisten dan bertahap. Kominfo menjadwalkan agenda koordinasi dan evaluasi rutin setiap hari Senin, sementara eksekusi atau aksi nyata di lapangan akan serentak dilaksanakan setiap hari Kamis.

"Prinsipnya kita akan lakukan koordinasi dan kolaborasi berkala. Setiap hari Senin kita evaluasi, dan hari Kamis kita langsung action di lapangan," jelas Subani.

Sebagai langkah awal, fokus penataan kali ini dimulai dari sepanjang Jalan Yos Sudarso hingga kawasan Perempatan Cangkringan. Kawasan tersebut dipilih karena merupakan salah satu titik padat arus lalu lintas sekaligus jalur padat jaringan kabel udara.

Dengan dukungan kendaraan operasional dari Telkom serta tim teknis dari masing-masing provider, jaringan kabel optik yang dinilai semrawut dan mengganggu pemandangan akan langsung dirapikan. Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan suasana kota yang kondusif, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Nganjuk. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sidak yang dikemas dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) ini sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi sasaran. Dalam sidak tersebut, Bupati Haris didampingi oleh Kepala DPUPR Hengki Cahjo Saputra, Kepala Perkim Agus Budianto, Kepala Pelaksana BPBD Oemar Sjarief, serta jajaran pejabat terkait.

Rombongan mengawali peninjauan pada proyek perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) sungai di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, yang sempat rusak akibat banjir.

Setelah itu, bupati dan tim bergeser ke Kantor Kecamatan Besuk untuk memantau pelayanan administrasi warga. Tak berhenti di situ, fasilitas kesehatan juga menjadi sasaran. Bupati Haris mendatangi Puskesmas Glagah di Kecamatan Pakuniran dan Puskesmas Kotaanyar.

Rangkaian sidak ditutup dengan meninjau pembangunan TPT dan box culvert di Desa Sumbercenteng pada ruas jalan Glagah–Talkandang, Kecamatan Paiton.

Bupati Haris menjelaskan, mengendarai sepeda motor menjadi pilihan agar rombongan bisa bergerak lincah dan merasakan langsung kondisi jalan kabupaten yang sering dikeluhkan warga.

"Kunjungan ini memang tidak kami informasikan lebih dulu kepada OPD terkait. Tujuannya agar kami bisa melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan, termasuk bagaimana pelayanan yang diterima masyarakat," ujar Bupati Haris.

"Kami menggunakan sepeda motor untuk memastikan secara langsung kondisi jalan yang telah diperbaiki maupun yang masih membutuhkan penanganan. Melalui layanan Halo SAE yang diluncurkan beberapa waktu lalu, sudah terdapat ratusan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, termasuk perbaikan akses jalan di berbagai wilayah," lanjutnya.

Selain mengecek fisik bangunan, Bupati Haris juga berdialog dengan pegawai kecamatan dan tenaga kesehatan (nakes). Dari diskusi ini, ia menerima banyak masukan mengenai kendala teknis pelayanan di tingkat bawah.

"Kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi petugas di lapangan. Dari berbagai masukan yang disampaikan, ada beberapa hal yang bisa segera diperbaiki dan akan kami pelajari lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," terangnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dan mutu pelayanan publik harus berjalan seimbang. Pemkab Probolinggo berkomitmen melakukan evaluasi berkala agar pelayanan ke depan semakin cepat, mudah, dan berkualitas.

Di sela-sela sidak, Bupati Haris juga meminta masyarakat untuk ikut merawat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah demi keselamatan dan pemanfaatan jangka panjang.

"Masyarakat perlu ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Misalnya jembatan di Sumbercenteng yang memiliki batas kapasitas beban tertentu dan harus dipatuhi demi keselamatan bersama," tegasnya.

Di akhir peninjauannya, ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kanal aduan resmi "Halo SAE" agar pemerintah bisa merespons masalah di lapangan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Kabupaten Probolinggo adalah milik kita bersama. Karena itu mari bersama-sama menjaga daerah ini dan memanfaatkan layanan Halo SAE untuk menyampaikan masukan maupun pengaduan, sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang SAE, yakni Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing dapat terwujud," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga Juni 2026, sebanyak 133 data SPPG telah masuk dalam proses verifikasi Dinkes Nganjuk. Namun, dari jumlah tersebut ditemukan satu berkas yang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga berpotensi ditangguhkan atau disuspend.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nganjuk, I Ketut Wijayadi, mengatakan mayoritas pengajuan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, tim verifikator menemukan adanya ketidaklengkapan dokumen pada salah satu pengajuan dari wilayah timur Kabupaten Nganjuk.

“Dari total 133 data SPPG yang masuk dan kami periksa, mayoritas telah memenuhi prosedur. Namun ada satu data dari wilayah timur yang didapati belum lengkap persyaratannya. Terhadap berkas tersebut sangat dimungkinkan diberikan sanksi berupa suspend atau penangguhan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Ketut, berdasarkan data yang diterima dari koordinator wilayah, hanya 132 berkas yang dinyatakan memenuhi syarat untuk masuk ke meja verifikasi. Satu berkas lainnya diduga tidak lolos pada tahap awal karena belum melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

“Kami menduga ada satu data dari wilayah timur yang tidak lolos persyaratan karena dokumennya tidak lengkap sehingga tidak sampai pada tahap verifikasi lanjutan,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinkes Nganjuk mencatat sebanyak 117 dari 133 SPPG atau sekitar 87,97 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG.

Ketut menjelaskan, proses penerbitan SLHS dilakukan melalui sejumlah tahapan ketat. Mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, hingga Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan langsung oleh petugas puskesmas.

“Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Setelah memenuhi syarat, puskesmas setempat melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan secara langsung,” terangnya.

Dalam proses tersebut, setiap SPPG harus memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Hasil inspeksi juga wajib mencapai nilai minimal 80 agar dapat dinyatakan layak.

“Formulir dan format inspeksinya sudah menggunakan standar nasional. Nilai minimal harus 80. Jika di bawah itu, proses tidak akan dilanjutkan karena dianggap belum memenuhi syarat kelayakan,” tegasnya.

Selain melakukan verifikasi sarana dan prasarana, Dinkes Nganjuk juga menggelar pelatihan keamanan pangan bagi para relawan pengelola makanan. Tingkat partisipasi relawan di Kabupaten Nganjuk disebut melampaui target nasional.

“Jika standar nasional minimal 50 persen relawan mengikuti pelatihan, di Nganjuk hampir 90 persen hadir. Ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban APBD setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP kedelapan secara berturut-turut.

"Capaian opini WTP ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wabup Sampang.

Target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp2,07 triliun dengan realisasi Rp2,03 triliun atau 98,51 persen. Sementara belanja dan transfer daerah yang dianggarkan Rp2,14 triliun terealisasi lebih dari Rp2 triliun atau mencapai 93,08 persen.

Selain itu, Silpa Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp116,98 miliar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Ahmad Mahfudz menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, kami berharap dukungan serta kerja sama yang harmonis dengan DPRD agar pembangunan di Kabupaten Sampang dapat terus berjalan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bahkan, semangat para peserta sudah terlihat sejak malam sebelum perlombaan dimulai. Sejumlah peternak rela bermalam di lokasi demi memastikan ternak terbaik mereka siap mengikuti penilaian. Pemandangan tersebut menjadi bukti bahwa Exponak bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum kebangkitan sektor peternakan Bondowoso.

Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengaku terkesan melihat besarnya antusiasme para peserta. Menurutnya, tingginya semangat peternak menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kualitas peternakan sekaligus memperkuat daya saing komoditas lokal hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Tak hanya mengejar prestasi, Wakil Bupati berharap Exponak menjadi ruang berbagi ilmu, mempererat silaturahmi antarpeternak, serta melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas genetika ternak dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso pun memastikan kegiatan tersebut akan terus dipertahankan sebagai agenda tahunan.

"Luar biasa sekali. Mereka sangat semangat. Informasinya sejak tadi malam sudah berada di sini. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi antusiasme para peternak," ujar Wabup usai mengunjungi stand peserta Exponak dan menyerahkan piala juara umum.

Ia berharap Exponak tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga menjadi wadah memperkuat jejaring dan transfer pengetahuan di kalangan peternak.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas perlombaan, tetapi juga menjadi jaring silaturahmi dan edukasi antarpeternak. Dengan begitu, penyelenggaraan tahun depan bisa lebih baik lagi," katanya.

Wakil Bupati yang karib disapa Ra As'ad ini menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetap berkomitmen melanjutkan penyelenggaraan Exponak meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Bismillah, kami tetap harus semangat. Ini bukti bahwa walaupun ada kondisi efisiensi, pemerintah dan masyarakat saling mendukung. Ini luar biasa sekali. Kami sangat bersyukur," tuturnya.

Ia juga mengajak para pemenang untuk tidak menyimpan pengetahuan yang dimiliki, melainkan membagikannya kepada peternak lain agar kualitas peternakan Bondowoso terus meningkat.

"Selamat kepada para pemenang. Jangan pelit berbagi ilmu dengan yang lain. Harapan kami, prestasi ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa membawa nama Bondowoso ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan, Exponak 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Muharram 2026 yang kembali digelar setelah lima tahun vakum.

Menurut Hendri, kegiatan tersebut bertujuan menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka.

"Peserta yang tampil hari ini merupakan hasil seleksi dari lima Puskeswan, yakni Cermee, Tapen, Pujer, Tamanan, dan Curahdami. Dari 127 ternak yang diseleksi, sebanyak 48 ternak lolos ke babak final dan dinilai oleh tiga orang juri," jelasnya.

Selain kontes ternak, Exponak 2026 juga melibatkan 59 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut meramaikan kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bondowoso, Nunung Setianingsih, menegaskan, Exponak merupakan bagian dari implementasi visi RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025–2029 menuju daerah yang tangguh, unggul, berdaya saing global, dan berbudaya.

Menurutnya, sektor peternakan memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

"Kegiatan ini bukan hanya ajang kontes atau pameran, tetapi strategi nyata untuk memotivasi peternak meningkatkan kualitas genetika sapi, produksi daging dan susu, serta mendorong praktik peternakan modern yang berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan, manajemen praktik dokter hewan, dan laboratorium. Kerja sama tersebut meliputi pendidikan, penelitian, magang, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada Exponak 2026, Puskeswan Tamanan berhasil meraih predikat Juara Umum. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu lahirnya peternak-peternak berprestasi sekaligus meningkatkan daya saing komoditas peternakan Bondowoso di pasar nasional hingga internasional. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Persoalan ini kembali memicu kritik terkait tata kelola sumber daya air yang dinilai belum memberikan asas keadilan dan manfaat yang seimbang bagi daerah penghasil.

Kondisi tersebut dinilai oleh kalangan akademisi sebagai cerminan nyata dari adanya ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA).

Guru Besar bidang Ilmu Vulkanologi dan Geothermal Universitas Brawijaya, Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) kerap kali berada di posisi yang serba salah. Terutama, ketika muncul penolakan dari masyarakat setempat terhadap aktivitas pemanfaatan air bawah tanah oleh pihak swasta atau lembaga tertentu.

"Sebenarnya bukan hanya masalah air. Sektor pertambangan, kehutanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sumber daya alam itu kewenangannya memang lebih banyak ditarik ke pusat," ujar Sukir pada Rabu (24/6/2026).

Sukir kemudian menyoroti dua kasus pemanfaatan air di Kota Batu yang belakangan ini menyedot perhatian publik dan memicu reaksi keras dari warga sekitar, di antaranya polemik pemanfaatan air oleh lembaga Al-Hikmah di Desa Giripurno, dan royek greenhouse stroberi milik PT Esa Suwardhana Thani di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji.

Pada kasus di Desa Sumberbrantas, warga sempat menggelar aksi protes terhadap pengeboran sumur dalam karena khawatir aktivitas tersebut akan menguras dan menurunkan debit sumber air bersih yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari. Akibat penolakan tersebut, kegiatan pengeboran sempat dihentikan sementara waktu.

Lebih lanjut, Sukir menjelaskan bahwa pergeseran kewenangan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi selama beberapa tahun terakhir. Di masa lalu, saat PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah masih berlaku, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang kendali yang luas untuk mengatur sekaligus mengawasi pemanfaatan air di wilayahnya.

Namun, kendali tersebut menyusut setelah terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Aturan-aturan baru ini membuat proses perizinan dan pengelolaan menjadi sangat terpusat.

"Dampaknya, pemda sering kali hanya menjadi pihak yang menanggung 'getah' sosial dan politiknya saja saat konflik pecah di lapangan. Ketika warga mengeluh debit air mengecil atau khawatir lingkungan rusak, pemda yang pertama kali didatangi dan diamuk. Padahal, pemda tidak punya wewenang langsung atas izin yang sudah dikeluarkan oleh pusat," urai Sukir.

Saat ini, peran pemerintah daerah dibatasi hanya pada aspek tata ruang, penyusunan dokumen lingkungan (seperti AMDAL dan UKL-UPL), serta penanganan benturan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Sukir, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang tidak sehat antara beban tanggung jawab pemda dengan kewenangan hukum yang mereka miliki.

Melihat benang kusut ini, Sukir mendorong diadakannya evaluasi total terhadap tata kelola sumber daya air nasional. Evaluasi ini harus melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemda, akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait.

Ia mengingatkan bahwa air tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas bisnis yang bernilai ekonomi semata, melainkan wajib mengedepankan kelestarian alam dan fungsi sosialnya.

"Kepentingan dan hak masyarakat lokal wajib ditempatkan sebagai prioritas utama. Sebab, air adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nganjuk, I Ketut Wijayadi, mengatakan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan verifikasi yang ketat guna menjamin mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat program MBG.

"Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Setelah memenuhi syarat, Puskesmas setempat melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara langsung," ujar Ketut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, seluruh proses inspeksi menggunakan formulir dan standar penilaian nasional. SPPG harus memperoleh nilai minimal 80 untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

"Formulir dan format inspeksinya sudah standar nasional. Minimal nilainya harus 80. Jika di bawah itu, proses tidak akan dilanjutkan karena dianggap belum layak," tegasnya.

Selain verifikasi sarana, Dinkes juga menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan bagi para relawan pengelola makanan. Ketut mengungkapkan tingkat partisipasi relawan di Kabupaten Nganjuk tergolong sangat tinggi dan melampaui target nasional.

"Kalau standar nasional minimal 50 persen relawan harus mengikuti pelatihan, di Nganjuk hampir 90 persen hadir. Dari kuota minimal 50 orang, peserta yang datang bisa mencapai lebih dari 40 orang. Ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap keamanan pangan," katanya.

Melalui pelatihan tersebut, para relawan mendapatkan pembekalan materi dan simulasi berbasis modul yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan siap saji. Tujuannya antara lain mencegah penyakit bawaan pangan, meningkatkan kualitas makanan, membangun kepercayaan penerima manfaat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Uji Laboratorium dan Verifikasi Akhir

Setelah pelatihan, tahapan berikutnya adalah pengujian laboratorium terhadap sampel air, makanan, dan minuman yang diproduksi saat SPPG mulai beroperasi. Pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten, dengan biaya ditanggung masing-masing SPPG.

"Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh produk pangan yang disajikan aman dikonsumsi," jelas Ketut.

Apabila hasil uji laboratorium memenuhi syarat, Dinkes akan melakukan verifikasi lapangan akhir. Tim akan memeriksa kembali kesiapan sarana dan prasarana, penerapan SOP, serta tindak lanjut hasil IKL sebelumnya, seperti ketersediaan tempat sampah, alat pemadam api ringan (APAR), hingga kelayakan fasilitas sanitasi.

"Jika seluruh aspek telah memenuhi standar, barulah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diterbitkan," imbuhnya.

Sanksi Bertahap Hingga Pencabutan Izin

Terkait pengawasan pascapenerbitan sertifikat, Dinkes menegaskan akan menindak setiap pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Jika ditemukan ketidakpatuhan setelah dilakukan pembinaan, Dinkes terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) sebelum menjatuhkan sanksi administratif.

Tahapan sanksi dimulai dari Surat Peringatan Pertama (SP1), dilanjutkan SP2 apabila tidak ada perbaikan, hingga SP3 sebagai peringatan terakhir.

"SP1 diberikan sebagai teguran awal. Jika tidak diindahkan, akan diterbitkan SP2, kemudian SP3 sebagai peringatan terakhir," terang Ketut.

Ia menambahkan, apabila dalam waktu tiga bulan setelah SP3 diterbitkan tidak ada upaya perbaikan, Dinkes dapat mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional.

"Segala risiko setelah pencabutan izin, termasuk penghentian sementara maupun penutupan operasional, menjadi tanggung jawab penyelenggara. Mekanisme ini merupakan instruksi resmi kementerian dan berlaku secara nasional," ujarnya.

Meski demikian, Ketut menyebut kondisi di Kabupaten Nganjuk hingga saat ini relatif aman dan kondusif. Komunikasi antara Dinkes, yayasan, maupun mitra pelaksana program MBG berjalan baik dan kooperatif.

Di akhir keterangannya, Ketut menegaskan bahwa Dinkes berfokus pada pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan penerbitan sertifikat higiene sanitasi guna mendukung keberhasilan program MBG. Sementara koordinasi dan kebijakan lintas sektor berada di bawah kendali Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aktivis lingkungan asal Nganjuk, Sumarsono, menilai keberadaan sampah liar bukan semata-mata disebabkan rendahnya kepedulian masyarakat, melainkan juga karena belum tersedianya sistem pengelolaan yang jelas di tingkat desa.

Menurutnya, banyak warga sebenarnya bersedia membayar iuran pengelolaan sampah, namun tidak mengetahui mekanisme maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

"Sampah liar di pinggir jalan atau sungai itu menandakan perlunya edukasi yang ditingkatkan dari tingkat desa sampai RT. Sebetulnya, warga itu ada yang bingung mau membayar ke mana. Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya bisa menganggarkan terkait pengelolaan sampah ini," ujar Sumarsono.

Ia mencontohkan keberhasilan Bank Sampah di Kelurahan Mangundikaran sebagai bukti bahwa pengelolaan sampah yang didukung kader dan masyarakat dapat berjalan efektif. Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, pengelolaan sampah yang baik juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi warga.

Sumarsono berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk semakin intensif melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa agar lebih banyak wilayah yang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.

Sementara itu, Camat Sukomoro Wisnu Anang Prabowo mengakui bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks. Menurutnya, persoalan tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga penyediaan lokasi pembuangan akhir.

"Urusan sampah ini memang jlimet dari dulu sampai sekarang. Mulai dari urusan membuangnya, pemilahannya di tingkat rumah tangga, hingga sarana tempat pembuangan yang sering kali memicu gesekan di masyarakat. Kalau tidak diurai bersama lewat Pokja Desa Sehat ini, masalahnya akan terus berputar di situ-situ saja," kata Wisnu.

Dalam kesempatan itu, Wisnu juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem penanganan sampah, termasuk pemisahan yang lebih jelas antara sampah domestik dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Persoalan ini bukan cuma di tingkat warga saja, tapi di sistem penanganannya. Kami melihat perlu adanya pemilahan yang lebih jelas antara sampah plastik biasa dengan limbah B3 agar penanganannya tidak menimbulkan kerancuan di lapangan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Sujito, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat paling bawah.

"Dinas LH selalu memotivasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara masif. Fokus kami adalah mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang khusus melayani pengangkutan dan pengelolaan sampah di tingkat RT," ungkap Sujito.

Ia menambahkan, model pengelolaan berbasis kelompok swadaya masyarakat telah berjalan baik di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

"Di banyak desa dan kelurahan, sistem kelompok swadaya masyarakat ini sudah berjalan dengan sangat bagus. Kami berharap keberhasilan tersebut bisa menjadi contoh dan diterapkan di wilayah lain," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembinaan tersebut dinilai penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapan daerah menghadapi proses verifikasi tingkat provinsi. Keberhasilan pada tahapan ini menjadi penentu bagi Kabupaten Nganjuk untuk dapat melanjutkan langkah menuju penghargaan Kabupaten Sehat pada periode berikutnya.

Ketua Forum Kabupaten Sehat Nganjuk, Heni Rochtanti, menjelaskan bahwa selama ini berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan sehat sebenarnya telah berjalan di tingkat kecamatan. Namun, kegiatan tersebut masih perlu diintegrasikan agar sejalan dengan sembilan tatanan dalam program Kabupaten Sehat.

"Pembinaan hari ini bertujuan meningkatkan kelembagaan forum di tingkat kecamatan. Sebenarnya kegiatan yang ada sudah mencakup sembilan tatanan Kabupaten Sehat, mulai dari kehidupan masyarakat mandiri hingga penanggulangan bencana. Wilayah seperti Ngetos misalnya, memiliki kerawanan terhadap puting beliung dan banjir sehingga aspek kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian," ujar Heni, Selasa (23/6/2026).

Menurut Heni, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan sekaligus memfasilitasi pelaksanaan program tersebut. Pada tahun anggaran 2026, pembinaan intensif ditargetkan menjangkau lima kecamatan.

Ia mengakui tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran yang dialokasikan karena pengelolaannya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.

"Dinkes yang lebih mengetahui terkait anggarannya. Kalau untuk kegiatan di kecamatan biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional seperti honor dan konsumsi," katanya.

Heni juga menyebut para petugas pelaksana memperoleh honorarium berbasis kegiatan. Pemberian honor tidak dilakukan setiap bulan, melainkan menyesuaikan agenda yang telah dijadwalkan.

"Honor itu ada, tetapi tidak diberikan sepanjang tahun. Dalam setahun sekitar empat kali sesuai kegiatan yang dilaksanakan," ujarnya.

Program pembinaan Forum Kabupaten Sehat sendiri telah berjalan secara rutin sejak 2024. Untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran, pelaksanaannya dibagi ke dalam beberapa tim pendamping.

"Harapan kami koordinasi antar-tatanan di tingkat kecamatan semakin kuat sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana," tambah Heni.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, I Ketut Wijayadi, menjelaskan bahwa pembinaan intensif pada tahun genap memiliki arti penting dalam tahapan penilaian Kabupaten Sehat. Menurutnya, apabila verifikasi tingkat provinsi tidak dapat dilalui pada tahun pembinaan, maka peluang mengikuti penilaian pada tahun berikutnya otomatis tertutup.

"Pembinaan tahun genap ini menjadi fondasi utama. Jika tidak lolos verifikasi provinsi, maka Kabupaten Nganjuk tidak bisa melaju untuk meraih penghargaan Kabupaten Sehat pada tahun ganjil berikutnya," jelasnya.

Ia menambahkan, program nasional yang telah berjalan selama satu dekade di Kabupaten Nganjuk tersebut kini dipimpin oleh Heni Rochtanti sebagai ketua forum periode kedua.

Namun demikian, pelaksanaan program tahun ini harus menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran daerah. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya ketika seluruh 20 kecamatan dapat dikunjungi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, tahun ini pembinaan difokuskan pada lima kecamatan prioritas.

I Ketut mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Forum Nganjuk Sehat mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Sejak forum dibentuk pada 2016, anggaran sempat berada pada kisaran Rp25 juta, kemudian meningkat menjadi Rp50 juta, Rp75 juta, Rp100 juta, hingga mencapai puncak Rp300 juta pada 2023.

"Untuk tahun 2026 anggaran mengalami penyesuaian dan ditetapkan sebesar Rp150 juta untuk mendukung kegiatan Forum Nganjuk Sehat," katanya.

Dalam satu tahun, koordinasi dan evaluasi program dilaksanakan sedikitnya empat kali. Dinas Kesehatan juga mencatat pada tahun sebelumnya masih terdapat sisa anggaran akibat keterbatasan waktu pelaksanaan serta berkurangnya jumlah petugas lapangan yang melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah binaan.

Meski demikian, Dinas Kesehatan memastikan seluruh anggaran, termasuk dana operasional dan honorarium petugas yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati, akan dikelola secara optimal guna mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah melalui program Kabupaten Sehat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengatakan bahwa khitan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pendewasaan anak laki-laki, khususnya bagi umat Islam. Selain sebagai bagian dari ajaran agama, khitan juga memiliki manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Menurut Dirham, generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter menjadi modal utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan anak perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Khitan merupakan tahapan penting dalam proses pendewasaan anak sebagai seorang muslim. Semoga anak-anak yang mengikuti khitan massal hari ini tumbuh menjadi generasi yang sehat, berakhlak baik, dan kelak mampu menjadi pemimpin bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Dirham.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, menjelaskan bahwa seluruh peserta merupakan warga Kabupaten Lamongan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan berdomisili di wilayah setempat.

"Selain memperoleh layanan khitan secara gratis, para peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas pendukung berupa obat-obatan, uang saku, sertifikat, serta bingkisan pasca khitan," jelasnya.

Joko menambahkan, pelaksanaan khitan massal ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, RSUD dr. Soegiri Lamongan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan, Baznas Kabupaten Lamongan, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lamongan.

"Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi Lamongan yang sehat, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (22/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang karib disapa Pak Yes menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan dan saran yang diberikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Pak Yes, pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada pencapaian administrasi dan realisasi anggaran, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keberhasilan pengelolaan APBD harus mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Pada sektor pendapatan daerah, Pemkab Lamongan mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah strategis, seperti digitalisasi sistem penerimaan daerah, pemutakhiran data potensi pendapatan, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan roadmap peningkatan kapasitas fiskal guna memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kontribusi PAD secara bertahap.

Di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemkab Lamongan terus melakukan evaluasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Penguatan kinerja BUMD dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 28 persen atau melebihi ketentuan mandatory spending nasional.

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, penanganan anak tidak sekolah melalui inovasi AKSI BIRU, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui pemetaan dan pengisian 637 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah terus menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penguatan inovasi Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) yang dilaksanakan oleh puskesmas dan rumah sakit daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkualitas.

Selain itu, Pemkab Lamongan juga meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pencapaian luas tambah tanam dan target panen, memperkuat dukungan sarana produksi pertanian, menjaga stabilitas harga komoditas, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraris.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Lamongan berharap pengelolaan APBD dapat semakin efektif dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (22/6/2026), tanda-tanda kerusakan pada tugu dan area taman di sekitarnya terlihat sangat jelas. Estetika fasilitas publik yang seharusnya mempercantik kawasan tersebut kini justru tampak memudar.

Aktivis sekaligus pemerhati lingkungan setempat, yang akrab disapa Mbah Gondrong, menyayangkan pembiaran yang terjadi pada fasilitas publik tersebut. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang menunjukkan bahwa tugu tersebut luput dari pemeliharaan rutin.

"Kalau dalam pengamatan keseharian saya, ini kurang perawatan. Pertama, kondisi cat pada tugu saat ini sudah mulai mengelupas. Kedua, hiasan atau ornamen lampu LED yang ada di taman ini sekarang posisinya juga sudah rusak semua," ujar Mbah Gondrong saat memberikan keterangan di lokasi, Senin (22/6/2026).

Tidak hanya struktur fisik tugu dan lampu hias yang rusak, kondisi vegetasi atau tanaman di sekeliling tugu pun tampak memprihatinkan. Mayoritas tanaman di area taman pembatas jalan tersebut terlihat mengering karena diduga proses penyiraman tidak berjalan optimal.

Mbah Gondrong berharap Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak tebang pilih dalam merawat fasilitas publik. Pemeliharaan keindahan kota seharusnya dilakukan secara merata, bukan hanya berfokus pada area yang dekat dengan pusat pemerintahan saja.

"Harapan saya, tugu-tugu yang sudah dibangun ini tolonglah diperhatikan dan dirawat. Jangan sampai merusak estetika lingkungan di tempat tugu itu berada," tegasnya.

Merespons keluhan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk angkat bicara. Pihak dinas mengakui adanya keterbatasan yang membuat perbaikan Tugu Asmaul Husna Tanjung Anom belum bisa dieksekusi dalam waktu dekat.

Kepala DLH Kabupaten Nganjuk, Sujito, menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi instansinya saat ini adalah masalah finansial.

"Kita masih belum punya dana untuk perawatan," ujar Sujito saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut.

Meskipun anggaran pemeliharaan taman dan tugu saat ini masih kosong, DLH memastikan tidak tinggal diam. Sujito menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya agar perbaikan estetika kota di wilayah Warujayeng ini bisa masuk dalam skala prioritas menggunakan sisa anggaran tahun ini.

Langkah konkret yang akan diambil oleh DLH adalah membidik momentum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD untuk mengajukan dana pemeliharaan tugu-tugu yang terbengkalai.

"Semoga nanti di PAK ada dananya ya," pungkas Sujito. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kebijakan strategis ini sengaja digulirkan untuk mendongkrak mobilitas masyarakat sekaligus memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan stabilitas harga selama periode liburan high season.

Menariknya, bonus bagi para pelancong tidak berhenti di sini. Program serupa juga dijadwalkan akan kembali diterapkan pada masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mendatang. 

"Pemberian insentif tarif transportasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Dudy dikutip dari Antara, Minggu (21/6/2026).

Menhub berharap masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini secara maksimal agar roda perekonomian di sektor pariwisata dan daerah-daerah tujuan wisata bisa bergerak lebih cepat.

Sebagai payung hukum, kebijakan ini diatur melalui Keputusan Bersama tiga instansi sekaligus, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rincian Diskon Tarif Transportasi yang Bisa Anda Nikmati

Bagi Anda yang sudah merencanakan liburan, berikut adalah detail potongan harga yang disiapkan pemerintah:

Kereta Api Komersial
   Diskon sebesar 30% untuk seluruh layanan kereta api komersial kelas ekonomi. Promo ini berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. 

Kapal Laut Penumpang
   Diskon sebesar 30% untuk seluruh trayek kapal laut penumpang kelas ekonomi dengan periode yang lebih panjang, yaitu dari 20 Juni sampai 15 Agustus 2026.

Angkutan Penyeberangan
Diskon hingga 100% (Gratis!) untuk tarif jasa kepelabuhanan bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan golongan II, dan kendaraan golongan IVA. Fasilitas ini berlaku di 14 pelabuhan pada 7 lintasan penyeberangan utama dari 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Tiket Pesawat Terbang
Insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat berjadwal kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku mulai 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Daftar Lintasan Penyeberangan yang Mendapat Diskon
Khusus untuk angkutan penyeberangan laut, potongan tarif berlaku pada 7 rute gemuk berikut ini:
 1. Merak - Bakauheni
 2. Ketapang - Gilimanuk
 3. Lembar - Padangbai
 4. Kayangan - Pototano
 5. Tanjung Uban - Telaga Punggur
 6. Ajibata - Ambarita
 7. Sape - Labuan Bajo

Menhub menegaskan bahwa meskipun pemerintah mengobral insentif tarif, aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan ketat akan terus dilakukan di lapangan agar seluruh moda transportasi beroperasi sesuai standar pelayanan terbaik.(**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Menurut Emil, program MBG merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden. Karena itu, Pemprov Jatim memilih fokus membantu pelaksanaan program di daerah daripada terlibat dalam polemik yang berkembang.

“Kami melihat manfaat yang muncul dari pelaksanaan MBG. Bahkan BGN sendiri tidak mengingkari bahwa masih ada ruang-ruang penyempurnaan,” kata Emil, Ahad (21/06/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemadanan data antara Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dan Dapodik, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK negeri maupun swasta.

Data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Harapannya, kebijakan tersebut dapat membuka ruang lebih besar bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang menjadi sasaran penting dalam percepatan penanganan stunting.

Emil juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pembukaan pendaftaran maupun status operasional dapur MBG, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, peran pemerintah daerah lebih difokuskan pada sinkronisasi data, dukungan perizinan lingkungan, sanitasi, kesehatan, hingga penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan makanan.

“Kami tidak berpendapat pribadi dan tidak mengomentari pendapat pribadi. Posisi Pemda sekarang adalah menyukseskan apa yang menjadi kebijakan pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim akan terus mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh daerah.

“Yang jelas kami siap untuk menyukseskan kebijakan Bapak Presiden di Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Dalam kegiatan pelayanan KB serentak yang digelar di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, Sabtu (20/6/2026), sebanyak 82 akseptor MOW berhasil dilayani. Capaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang diperingati pada 29 Juni mendatang.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, mengatakan, target awal pelayanan MOW di Bondowoso sebanyak 70 akseptor. Namun berkat tambahan kuota, jumlah peserta meningkat menjadi 82 orang dan seluruhnya berhasil terpenuhi.

"Alhamdulillah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan pelayanan KB serentak, khususnya MOW. Target awal 70 peserta kemudian bertambah menjadi 82 peserta dan seluruhnya tercapai 100 persen," kata Sadikin.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kuatnya dukungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

Ia mengapresiasi kehadiran langsung jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut, mulai dari Wakil Bupati Bondowoso, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua TP PKK, hingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) bersama tim medis.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung pelayanan KB kepada masyarakat," ujarnya.

Shodiqin menjelaskan, jumlah kuota MOW tahun ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi secara nasional akibat penyesuaian anggaran pemerintah pusat.

"Secara nasional anggaran APBN untuk program ini mengalami pengurangan sekitar 50 persen. Kalau sebelumnya bisa mencapai lebih dari seratus peserta, tahun ini Bondowoso mendapatkan kuota 82 peserta dan seluruhnya berhasil terserap," jelasnya.

Meski demikian, tingginya minat masyarakat Bondowoso terhadap program KB jangka panjang dinilai menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran keluarga dalam merencanakan kehidupan rumah tangga yang lebih berkualitas.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, jumlah warga yang berminat mengikuti program MOW bahkan mencapai sekitar 300 orang, jauh melebihi kuota yang tersedia.

"Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk ikut program KB semakin baik. Harapan kami pemerintah daerah tetap bisa memfasilitasi masyarakat yang belum terlayani melalui program-program daerah maupun layanan kontrasepsi jangka panjang lainnya," katanya.

Sebagai alternatif, Shodiqin menyebut masyarakat dapat memanfaatkan metode kontrasepsi jangka panjang seperti Intra Uterine Device (IUD) yang masa pakainya bisa mencapai delapan tahun atau implan yang efektif hingga tiga tahun.

Menurutnya, MOW merupakan pilihan bagi pasangan yang telah mantap untuk tidak memiliki anak lagi. Karena itu, peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya telah memiliki anak, mendapatkan persetujuan pasangan, serta mempertimbangkan kondisi keluarga secara matang.

"Yang paling penting ada kesepakatan suami dan istri bahwa mereka memang sudah mantap tidak ingin menambah anak lagi. Itu menjadi dasar utama sebelum mengikuti MOW," tegasnya.

Terkait keamanan prosedur, Shodiqin memastikan MOW merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif dan telah lama diterapkan dalam program KB nasional. Berdasarkan pengalaman dan kajian medis, tingkat keberhasilannya sangat tinggi dengan risiko yang relatif rendah apabila dilakukan sesuai prosedur oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

Ia berharap ke depan kuota pelayanan MOW di Bondowoso dapat kembali ditingkatkan mengingat tingginya animo masyarakat serta kebutuhan pengendalian pertumbuhan penduduk yang terus berkembang.

"Tadi juga menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar kuota pelayanan MOW bisa ditingkatkan lagi, minimal setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Aspirasi ini tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksanaan pelayanan MOW yang dipusatkan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, Sabtu (20/6/2026), menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga melalui program KB jangka panjang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr. Moh. Imron, mengatakan, pihaknya sebenarnya hanya mendapat target 70 peserta pada tahun ini. Namun berkat dukungan pemerintah provinsi, kuota tersebut bertambah hingga mencapai 82 akseptor.

"Target awal kita sebenarnya 70 peserta. Alhamdulillah ada tambahan kuota dari provinsi sehingga total yang bisa kita layani tahun ini mencapai 82 akseptor," kata dr. Imron usai meninjau proses pelayanan MOW di RSUD dr. H. Koesnadi.

Menurutnya, seluruh peserta berasal dari Kabupaten Bondowoso dan telah melalui proses seleksi serta pemeriksaan kesehatan secara ketat di 25 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan.

"Kami melakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Peserta dipastikan tidak memiliki penyakit penyerta dan memenuhi syarat medis untuk menjalani tindakan MOW," ujarnya.

Dr. Imron menegaskan, tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang jauh melebihi kuota yang tersedia. Bahkan, calon peserta yang berminat tercatat mencapai sekitar 300 orang.

"Jadi bukan karena animonya berkurang. Justru peminatnya sangat banyak. Namun kuota yang tersedia tahun ini hanya 82 peserta sehingga yang belum terlayani akan tetap kami fasilitasi melalui program pemerintah daerah," jelasnya.

Ia menambahkan, pembiayaan program berasal dari kolaborasi anggaran pemerintah pusat melalui APBN yang telah dikoordinasikan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Perwakilan BKKBN Jawa Timur, serta dukungan APBD Kabupaten Bondowoso.

Program MOW sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam membangun keluarga yang lebih berkualitas. Selain untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, program ini diharapkan dapat membantu keluarga merencanakan masa depan anak secara lebih optimal.

"Kita ingin keluarga di Bondowoso menjadi lebih berkualitas. Anak-anak yang dilahirkan juga bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan perhatian yang maksimal dari orang tuanya," tutur dr. Imron.

Ia menjelaskan, peserta MOW umumnya berasal dari pasangan usia subur yang masih berada pada masa reproduktif dan telah memiliki jumlah anak sesuai perencanaan keluarga. Karena itu, program ini tidak diperuntukkan bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause.

Selain MOW, Dinsos P3AKB Bondowoso juga terus mendorong partisipasi pria dalam program KB melalui Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Pada tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 10 akseptor MOP.

"Untuk MOP tahun ini ada target 10 peserta. Pelaksanaannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah disiapkan," katanya.

Sementara itu, pelayanan MOW yang dilakukan saat ini menggunakan teknik laparoskopi yang dinilai lebih aman dan minim risiko. Metode tersebut hanya memerlukan sayatan kecil sekitar satu sentimeter sehingga proses pemulihan pasien menjadi lebih cepat.

Namun demikian, dr. Imron menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dan telah mendapatkan pelatihan laparoskopi sesuai standar pelayanan kesehatan.

"Teknik laparoskopi membutuhkan dokter yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus. Karena itu pelaksanaannya harus dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar terlatih," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Pengurus Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Kabupaten Bondowoso dalam rangkaian Festival Muharram 1448 Hijriah x Road to Fesyar SAMARA (Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas ekosistem ekonomi syariah yang selama ini tumbuh dari lingkungan pesantren.

Kehadiran HEBITREN dinilai penting karena pesantren tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan pusat dakwah, melainkan juga sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian, membuka lapangan usaha, serta menggerakkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bank Indonesia Jember, kalangan pesantren, pelaku UMKM, dan sektor keuangan syariah, penguatan ekonomi berbasis pesantren diharapkan menjadi salah satu fondasi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, sekaligus pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kehadiran HEBITREN diharapkan mampu menjadi wadah penguatan jaringan ekonomi antar pesantren dan pelaku usaha berbasis syariah.

Menurutnya, Festival Muharram yang dipadukan dengan Road to Fesyar SAMARA bukan sekadar seremoni pergantian tahun dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar perayaan Tahun Baru Islam, melainkan ikhtiar bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan,” kata Abdul Hamid Wahid.

Selain pengukuhan HEBITREN, kegiatan tersebut juga diwarnai dengan penyerahan mock-up business matching pembiayaan syariah, penyerahan sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH).

Program-program tersebut menjadi wujud nyata penguatan ekosistem ekonomi syariah di Bondowoso. Melalui akses pembiayaan yang lebih luas dan kepastian legalitas usaha, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso meyakini bahwa sertifikasi halal dan dukungan pembiayaan syariah akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Bupati menambahkan, penguatan ekonomi syariah harus dibangun melalui tiga pilar utama, yakni akses pembiayaan yang mudah, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta kepastian legalitas usaha. Dengan dukungan tersebut, UMKM di Bondowoso diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan kompetitif.

Sementara itu, Ketua HEBITREN Jawa Timur KH Faiz AHZ menyebut pengukuhan HEBITREN sebagai langkah strategis untuk menjadikan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi umat.

"Pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan umat. Pesantren harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Melalui HEBITREN, kami berharap terbangun jaringan usaha yang kuat antar pesantren dan lahir pelaku-pelaku usaha syariah yang memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan umat,” tegasnya.

Tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi, Festival Muharram 1448 Hijriah juga menjadi ruang mempererat ukhuwah Islamiyah melalui rangkaian Tabligh Akbar yang dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan. Semangat hijrah yang menjadi makna utama Tahun Baru Islam diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Dengan dibukanya Festival Muharram 1448 Hijriah x Road to Fesyar SAMARA, Bondowoso kembali menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Di saat yang sama, pengukuhan HEBITREN menjadi tonggak penting untuk memperkuat peran pesantren dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil lantaran mereka menilai proses pemberhentian yang dialaminya cacat prosedural dan tidak sesuai dengan legalitas masa jabatan saat awal mereka diangkat.

​Untuk mematangkan langkah hukum tersebut, ketiga perangkat desa menyambangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jombang pada Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 13.00 WIB guna menandatangani kuasa pendampingan hukum. 

​Ketiga perangkat desa yang mencari keadilan tersebut, ​Mujito, Kepala Dusun (Kasun) Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, ​Suparmin, Kaur Perencanaan Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang serta Sunari, Modin Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom.

​Persoalan Batas Usia Pensiun

​Ketiganya mengaku merasa dirugikan dan menganggap jajaran pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak memberikan keadilan serta kepastian hukum.

Sengketa ini bermula dari perbedaan tafsir regulasi mengenai Batas Usia Pensiun (BUP). Saat pertama kali diangkat menjadi abdi desa, masa jabatan mereka masih mengacu pada aturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Berdasarkan regulasi tersebut, mereka meyakini hak masa tugasnya berlaku hingga usia 64 tahun.

​Namun di tengah jalan, kebijakan berubah. Ketiganya dipaksa meletakkan jabatan dan diberhentikan saat memasuki usia 60 tahun dengan dasar regulasi yang lebih baru.

​Kuasa hukum ketiga perangkat desa, Indra Nur Azies, membenarkan bahwa pihaknya telah resmi menerima mandat untuk mengawal sengketa tata usaha negara ini ke PTUN Surabaya.

​“Benar, hari ini kami menerima kedatangan tiga perangkat desa dari Kabupaten Nganjuk yang memberikan kuasa kepada kami untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Saat ini kami sedang mempelajari dokumen dan menyiapkan materi gugatan yang akan diajukan ke PTUN Surabaya,” ujar Indra Nur Azies saat dikonfirmasi.

​Indra menambahkan, dalam waktu dekat tim hukum akan melengkapi seluruh berkas administrasi dan bukti-bukti otentik guna memperkuat dalil gugatan di persidangan nanti.

​Perjuangan ketiga perangkat desa ini tidak main-main. Dalam pendaftaran kuasa tersebut, mereka didampingi langsung oleh Ketua Forum Komunikasi Aparatur Perangkat Desa (FKAPD) Kabupaten Nganjuk, Iwan Setiawan bersama jajaran pengurus teras FKAPD lainnya.

​Iwan menegaskan, FKAPD Nganjuk berkomitmen penuh pasang badan dan mengawal ketat seluruh proses hukum yang sedang ditempuh anggotanya.

​"FKAPD Kabupaten Nganjuk akan mengawal proses hukum ini sampai selesai. Kami berharap ada kepastian hukum dan keadilan bagi perangkat desa yang merasa hak-haknya belum terpenuhi. Kami juga melihat adanya putusan serupa yang pernah terjadi di Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sehingga menjadi salah satu referensi dalam perjuangan ini," tegas Iwan kepada Suarajatimpost saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (19/6/2026).

​Kasus ini kini menjadi sorotan hangat di kalangan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk. Perkara ini dinilai akan menjadi preseden penting terkait kepastian hukum masa jabatan dan batas usia pensiun perangkat desa. Kini, harapan besar digantungkan pada ketukan palu hakim PTUN Surabaya demi mendapat kejelasan status dan hak-hak konstitusional mereka. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Dari total penduduk sebanyak 1.142.607 jiwa, peserta JKN di Tulungagung tercatat sebanyak 965.760 jiwa atau setara 84,52 persen. Angka tersebut menempatkan Tulungagung di peringkat ke-36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dari sisi cakupan kepesertaan.

Tak hanya itu, dari sisi keaktifan peserta, Tulungagung juga berada di posisi ke-36 se-Jawa Timur. Dari total peserta yang terdaftar, hanya 689.150 peserta yang berstatus aktif, sementara 276.610 peserta lainnya tidak aktif. Tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka 60,31 persen.

Padahal, untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC), kepesertaan JKN minimal harus mencapai 98 persen dari jumlah penduduk. Artinya, Tulungagung masih membutuhkan tambahan sekitar 153.995 peserta untuk mencapai target UHC sebesar 1.119.755 jiwa.

Sementara untuk memenuhi target keaktifan peserta sebesar 80 persen, jumlah peserta aktif yang dibutuhkan mencapai 914.086 jiwa. Dengan kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan sekitar 224.936 peserta aktif.

Segmen Mandiri Masih Menjadi Tantangan

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN masih mendominasi kepesertaan JKN di Tulungagung dengan total 394.747 peserta. Dari jumlah tersebut, 313.666 peserta aktif dan 81.081 peserta tidak aktif.

Sementara itu, peserta yang iurannya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Tulungagung atau segmen PBPU BP Pemda tercatat sebanyak 172.617 peserta, terdiri atas 99.643 peserta aktif dan 72.974 peserta nonaktif.

Pada segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, jumlah peserta mencapai 194.550 jiwa. Namun hampir separuhnya, yakni 92.285 peserta, tercatat tidak aktif.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, mengakui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi tantangan utama.

"Kalau untuk yang mandiri memang masih rendah. Masyarakat kebanyakan membayar iuran ketika membutuhkan layanan kesehatan. Ketika tidak membutuhkan, semangat gotong royongnya masih perlu kita tingkatkan lagi," ujar Fitriyah, Jumat (19/6/2026).

Menurut Fitriyah, prinsip JKN adalah gotong royong, sehingga keberlangsungan program sangat bergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran secara rutin, bukan hanya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

BPJS Keliling Hingga Pengawasan Perusahaan

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui program BPJS Keliling yang menyasar desa-desa.

"Kami turun langsung ke desa-desa melalui JKN Keliling atau BPJS Keliling untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar maupun yang membutuhkan informasi terkait JKN," kata Fitriyah.

Selain menyasar masyarakat umum, BPJS Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program JKN.

Menurut Fitriyah, setiap minggu pihaknya memanggil sekitar 120 badan usaha untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.

"Untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha, kami melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan setiap minggu. Sebanyak 120 badan usaha kami panggil untuk memastikan seluruh karyawannya terdaftar dalam program JKN," jelasnya.

Data menunjukkan, segmen pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU) memiliki total 109.996 peserta, dengan 85.087 peserta aktif dan 24.909 peserta tidak aktif.

Di tengah masih rendahnya capaian kepesertaan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung disebut mulai mengambil langkah percepatan. Berdasarkan informasi yang diterima BPJS Kesehatan, Pemkab menargetkan peningkatan kepesertaan JKN hingga mencapai 90 persen pada akhir tahun 2026.

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Pak Sekda, Pemda menargetkan akhir tahun nanti kepesertaan JKN di Tulungagung meningkat dari sekitar 85 persen menjadi 90 persen," ungkap Fitriyah.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah telah mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan membentuk Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC).

"Nanti seluruh OPD akan bergerak bersama. Tim percepatan UHC sudah dibentuk dan saat ini juga sedang dihitung kecukupan anggarannya," katanya.

Fitriyah menegaskan bahwa UHC tidak hanya berbicara mengenai jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, selain meningkatkan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan juga berupaya memperkuat layanan kesehatan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas.

"UHC itu tidak hanya terkait kepesertaan, tetapi juga pemerataan akses layanan. Karena itu kami menambah dua klinik lagi di wilayah yang masih membutuhkan fasilitas kesehatan," jelasnya.

Selain penambahan fasilitas kesehatan, evaluasi dan monitoring pelayanan juga terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), serta Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

"Kami memastikan seluruh pelayanan di fasilitas kesehatan memenuhi standar dan tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026) malam hingga Jumat (19/6/2026) dini hari tersebut berjalan aman dan tertib berkat sinergi berbagai unsur pengamanan yang terlibat.

Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman melalui Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid mengatakan keberhasilan pengamanan merupakan hasil kerja sama seluruh personel gabungan yang bertugas di lapangan.

"Pelaksanaan pengamanan berjalan dengan baik dan situasi tetap kondusif. Hal ini berkat kerja keras, dedikasi, serta sinergitas seluruh personel yang terlibat, ditambah dukungan masyarakat Kabupaten Lamongan," kata Ipda Hamzaid, Jumat (19/6/2026).

Dalam pengamanan tersebut, Polres Lamongan mendapat bantuan personel dari Direktorat Samapta Polda Jawa Timur, Sat Brimob Polda Jatim, Kodim 0812 Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kompi Zeni, pengamanan internal PSHT, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain melakukan pengamanan kegiatan, petugas gabungan juga melakukan penyekatan dan penertiban terhadap rombongan penggembira yang hendak memasuki wilayah Kabupaten Lamongan dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 74 orang yang diduga hendak mengikuti kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, aparat juga menindak 66 unit sepeda motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dinilai berpotensi mengganggu keselamatan serta ketertiban lalu lintas.

"Saat ini terhadap 74 orang yang diamankan masih dilakukan proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Lamongan," ujar Ipda Hamzaid.

Sementara itu, puluhan kendaraan yang diamankan telah diberikan tindakan berupa tilang oleh Satlantas Polres Lamongan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Ipda Hamzaid, keberhasilan pengamanan ini menjadi bukti komitmen Polres Lamongan bersama seluruh unsur terkait dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai selama rangkaian kegiatan pengesahan warga baru PSHT berlangsung.

Dengan mengusung semangat "Jogo Lamongan", seluruh rangkaian kegiatan pengesahan warga baru PSHT Cabang Lamongan Tahun 2026 dapat berlangsung lancar tanpa gangguan keamanan yang berarti, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan nyaman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tradisi tahunan yang digelar di salah satu situs bersejarah tersebut tidak hanya menjadi momentum spiritual untuk memanjatkan doa dan rasa syukur, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan sejarah leluhur Nusantara.

Ratusan warga, tokoh adat, pegiat budaya, hingga komunitas lintas daerah tampak memadati area petilasan. Mereka mengikuti rangkaian prosesi dengan khidmat, menciptakan suasana yang sarat nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap warisan sejarah yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sosok Mahapatih Gajah Mada.

Kehadiran berbagai komunitas lintas agama dan budaya dalam peringatan Grebeg Suro tersebut menjadi simbol kuat harmonisasi sosial di tengah keberagaman. Semangat gotong royong dan pelestarian tradisi menjadi pesan utama yang terus dijaga dari tahun ke tahun.

Sebelum prosesi inti dimulai, suasana di sekitar petilasan tampak semarak dengan suguhan seni budaya tradisional. Acara diawali dengan Tari Gambyong sebagai tarian penyambutan yang dibawakan secara apik oleh para penari. Alunan gamelan yang mengiringi pertunjukan menambah kesan khidmat sekaligus memperkuat nuansa budaya Jawa yang kental.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta duduk bersila di atas hamparan terpal di depan gerbang petilasan bernuansa kuning keemasan. Mereka mengikuti doa bersama dan rangkaian ritual yang berlangsung hingga malam hari.

Mangku Ajie Sulistiono, salah satu tokoh yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mengatakan Grebeg Suro tahun ini dikemas secara sederhana tanpa mengurangi nilai sakral yang menjadi inti perayaan.

"Yang terpenting adalah kita memperingati Tahun Baru Suro ini dengan mengirim doa kepada para leluhur serta memohon agar segala sesuatu ke depan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ajie, Grebeg Suro di Petilasan Mahapatih Gajah Mada telah rutin dilaksanakan selama tujuh tahun terakhir. Tradisi tersebut terus berkembang dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

"Acara ini turut diikuti oleh rekan-rekan dari wihara, Komunitas Mojopahit, serta Trah Mpu Sindok. Kehadiran berbagai kelompok ini, termasuk komunitas lintas agama dan umat Islam yang tetap menjaga adat, menunjukkan kuatnya kebersamaan dalam merawat tradisi dan budaya," katanya.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi Grebeg Tumpeng yang dipandu cucuk lampah sebagai pembuka jalan. Selanjutnya, peserta disuguhi berbagai pertunjukan tari tradisional yang menjadi bagian dari ritual budaya tersebut.

Selain Tari Gambyong, penonton juga disuguhi Tari Puja Maheswara, tarian bedoyo khas Nganjuk yang secara khusus dipentaskan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan dalam ritual adat.

Melalui kegiatan tersebut, Ajie berharap masyarakat, khususnya warga Desa Lambangkuning, semakin antusias terlibat dalam penyelenggaraan Grebeg Suro sehingga tradisi budaya yang diwariskan leluhur tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Sementara itu, Kepala Desa Lambangkuning, Yusuf yang diwakili Kepala Dusun Lambangkuning, Dani, menyampaikan apresiasi atas kekompakan warga dan para pegiat budaya yang telah berperan aktif menyukseskan kegiatan tersebut.

"Kami dari pihak desa sangat mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam menyukseskan Grebeg Suro ini. Kegiatan positif seperti ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjaga identitas budaya kita. Kami berharap tradisi ini terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang agar mereka tidak melupakan akar sejarahnya," pungkas Dani. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur digital yang lebih tertib seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Selain memperbaiki wajah kota, penertiban jaringan kabel juga ditujukan untuk menciptakan standar pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang aman, teratur, dan sesuai regulasi.

Aksi gotong royong yang dipimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk itu menyasar tiga titik utama, yakni Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Jaksa Agung Suprapto. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para penyedia layanan telekomunikasi yang sebelumnya menyoroti kondisi kabel udara yang semakin semrawut.

Di tengah pesatnya pertumbuhan penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP), pemerintah daerah menilai penataan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar perkembangan layanan digital tetap berjalan seiring dengan tertibnya tata ruang perkotaan.

Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Subani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak swasta untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan nyaman.

"Kegiatan ini didasari pentingnya menjaga tata kota agar tetap rapi, indah, dan yang paling utama adalah menjamin keselamatan pengguna jalan dari ancaman kabel yang menjuntai atau melorot," ujar Subani.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP.

Selain itu, sebanyak 16 perusahaan penyedia jasa internet dan infrastruktur jaringan turut mengerahkan tim teknisnya untuk melakukan penataan kabel di lapangan. Mereka bersama-sama membenahi, mengikat, dan menertibkan jalur kabel yang dinilai mengganggu estetika kota.

Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian DPRD Kabupaten Nganjuk. Perwakilan Komisi I dan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD turun langsung ke lokasi untuk memantau proses penataan sekaligus mengevaluasi implementasi regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang publik oleh provider.

Di sisi lain, sejumlah penyedia layanan internet menyampaikan beberapa catatan terkait kebijakan penataan jaringan yang sedang disusun pemerintah daerah.

Supervisor GreeNet, Gus Alif Zain, mengungkapkan pihaknya berharap ada kejelasan regulasi mengenai pembagian titik lokasi jaringan serta mekanisme pembayaran retribusi daerah agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mempertanyakan, kalau semisal disepakati satu titik lokasi itu hanya untuk beberapa provider, apakah itu tidak malah mengganggu?" ujarnya.

Menurut Gus Alif, pihaknya juga masih menghadapi kendala administratif terkait penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahunan yang menjadi dasar pembayaran retribusi atas penggunaan ruas jalan untuk jaringan kabel.

"Kami dari GreeNet kemarin meminta SKRD untuk pembayaran retribusi tahunan. Namun, informasi dari PU kemarin menyatakan masih belum bisa dikeluarkan, dan kami belum tahu alasannya apa," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah ISP harus diimbangi dengan penataan dan pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Kebutuhan internet semakin hari semakin banyak, begitu juga dengan jumlah ISP. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perapihan. Kalau tidak diatur dari sekarang, kondisi perkabelan akan semakin semrawut," ujarnya.

Selain persoalan estetika kota, DPRD juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan sejumlah provider yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Menanggapi hal tersebut, Puguh memastikan DPRD akan melakukan penelusuran bersama dinas terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terkait isu adanya provider yang tidak membayar itu, nanti akan kita cek bersama. Kita cari tahu apa penyebabnya, dan pastinya akan segera kita tindak lanjuti," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handy juga terlihat hadir melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau langsung proses penataan jaringan kabel.

Namun hingga kegiatan berakhir, Wakil Bupati belum memberikan keterangan kepada awak media terkait evaluasi penataan infrastruktur telekomunikasi maupun kebijakan yang akan diterapkan ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Apel yang berlangsung pukul 15.50 hingga 16.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan daerah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, serta pengurus PSHT.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman, Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, Wakapolres Lamongan Kompol Jodi Indrawan, pejabat utama Polres Lamongan, Forkopimcam se-Kabupaten Lamongan, Ketua PSHT Cabang Lamongan, serta jajaran Pamter PSHT.

Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menegaskan bahwa pengesahan warga baru merupakan agenda penting dan sakral bagi organisasi PSHT. Namun, seluruh rangkaian kegiatan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

AKBP Arif Fazlurrahman menegaskan, aparat keamanan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Tidak ada pengecualian dan tidak ada negosiasi bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. Seluruh tindakan akan diproses sesuai aturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan dalam Maklumat Suro Aman dan Damai,” tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan bahwa kegiatan konvoi maupun arak-arakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum tidak diperbolehkan. Aparat akan bertindak profesional dan netral dalam menjalankan tugas pengamanan.

Selain itu, massa dari luar Kabupaten Lamongan tidak diperkenankan menghadiri kegiatan pengesahan. Petugas akan melakukan penyekatan di sejumlah titik perbatasan untuk mencegah masuknya rombongan dari luar daerah.

Kepada pengurus PSHT, Pamter, dan para koordinator lapangan, Kapolres meminta agar turut aktif mengendalikan anggota serta menjaga nama baik organisasi dengan mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati.

Sebanyak 2.057 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan kegiatan tersebut. Personel berasal dari Polres Lamongan, BKO Sat Brimob Polda Jawa Timur, Dit Samapta Polda Jawa Timur, Kodim 0812 Lamongan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pamter PSHT, serta unsur pendukung lainnya.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polres Lamongan Kompol Budi Santoso sebagai bentuk pemantapan strategi pengamanan dan kesiapsiagaan personel di lapangan.

Melalui sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan organisasi PSHT, pelaksanaan pengesahan warga baru tahun 2026 diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan nilai persaudaraan dan kedisiplinan yang dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala DPUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal, mengatakan anggaran yang diajukan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dua jalan sirip yang akan memperkuat konektivitas menuju JLS di wilayah Kabupaten Blitar.

"Saat ini kami sedang mengajukan ke Kementerian PU melalui aplikasi SITIA milik Ditjen Bina Marga. Kami usulkan Rp94 miliar," kata Agus, Kamis (18/6/2026).

Menurut Agus, terdapat dua ruas yang menjadi prioritas pembangunan. Ruas pertama merupakan jalur Binangun-Wates yang akan menerus hingga perbatasan Kabupaten Malang. Akses menuju JLS nantinya melewati wilayah Ringinrejo dan Tulungrejo.

Sementara ruas kedua berada di wilayah Besole, Kecamatan Wonotirto, yang akan langsung terhubung dengan Jalur Lintas Selatan.

Total panjang kedua ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai 18 hingga 19 kilometer. Jika usulan anggaran disetujui pemerintah pusat, pembangunan akan menggunakan konstruksi beton agar memiliki ketahanan lebih baik dan mampu melayani arus lalu lintas dalam jangka panjang.

"Kalau usulan anggaran disetujui pusat, kami bisa segera melakukan pembangunan di lokasi," jelasnya.

Selain mengusulkan pembangunan jalan, DPUPR Kabupaten Blitar juga mengajukan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk pengembangan sistem pengairan.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer maupun sekunder di sejumlah wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Kami juga mengusulkan anggaran untuk sektor pengairan ke pemerintah pusat. Infrastruktur irigasi ini penting untuk mendukung kebutuhan pertanian masyarakat," pungkas Agus. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Mugito, mengatakan hingga pertengahan Juni 2026 pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 940,18 hektare kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan bantuan Program Bongkar Ratoon Tebu.

Menurutnya, masih tersedia sekitar 444 hektare kuota yang dapat dimanfaatkan oleh petani tebu di Lamongan yang memenuhi persyaratan program.

"Kabupaten Lamongan tahun ini mendapatkan alokasi Program Bongkar Ratoon Tebu seluas 1.385 hektare. Hingga saat ini telah kami usulkan 940,18 hektare dan masih tersedia sekitar 444 hektare. Petani yang berminat masih dapat mengajukan lahannya untuk diusulkan," ujar Mugito saat kegiatan panen tebu serentak.

Dalam program tersebut, petani penerima bantuan memperoleh dukungan berupa bibit tebu sekitar 60 ribu mata tunas per hektare. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan biaya tenaga kerja (HOK) sekitar Rp4 juta per hektare, dengan batas maksimal bantuan untuk lahan seluas lima hektare per petani.

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan bahwa produksi tebu Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 mencapai sekitar 23.318 ton. Meski demikian, sejumlah petani menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, antara lain harga jual tebu yang dinilai kurang kompetitif dibandingkan komoditas lain, seperti jagung.

Selain persoalan harga, petani juga berharap adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana pertanian, termasuk alat dan mesin pertanian modern guna menjaga kualitas rendemen tebu serta ketersediaan pupuk bersubsidi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memfasilitasi kebutuhan petani dan mendukung keberhasilan program swasembada gula nasional.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tebu sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus mendorong dan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan program swasembada gula. Diperlukan komitmen bersama agar target produksi dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Yuhronur.

Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu melalui peremajaan lahan, sehingga diharapkan mampu mendukung target swasembada gula nasional dalam beberapa tahun mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bondowoso dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, cepat, aman, dan efisien. Ketersediaan jaringan yang andal dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung berbagai layanan digital, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pelayanan masyarakat di tingkat wilayah.

Hingga tahun 2026, cakupan Jaringan Intra Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan signifikan. Infrastruktur berbasis Fiber Optik (FO) yang dibangun secara mandiri oleh Diskominfo kini telah menghubungkan puluhan instansi pemerintahan, sekaligus memperkuat sistem pertukaran data dan komunikasi antarperangkat daerah.

Selain penguatan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan, transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai perluasan jaringan internet, melainkan juga kesiapan aparatur sipil negara dalam memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Yang penting adalah peningkatan kapasitas teman-teman ASN. Kita harus memastikan perluasan akses jaringan internet benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan publik. Fasilitas yang diberikan pemerintah harus mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Fathur Rozi, Kamis (18/6/2026) saat membuka Bimtek Sosialisasi dan Bimtek Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah di Aula Ijen Raung.

Menurutnya, keberadaan internet di lingkungan pemerintahan harus menjadi instrumen untuk mempercepat proses administrasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, mengatakan pembangunan jaringan intra merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan pemerintahan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Transformasi digital bukan hanya soal penyediaan internet, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem yang aman dan mampu mendukung pelayanan publik secara optimal. Karena itu, penguatan jaringan intra terus menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Berdasarkan laporan perkembangan Jaringan Intra tahun 2026, sebanyak 93 titik OPD telah terhubung dalam jaringan intra Kabupaten Bondowoso. Infrastruktur tersebut ditopang oleh 91 titik jaringan Fiber Optik yang dibangun secara mandiri oleh Diskominfo.

"Dari jumlah tersebut, jaringan FO telah menjangkau 35 OPD, 22 kecamatan, 10 kelurahan, dan 24 puskesmas. Sementara dua titik lainnya masih menggunakan sistem sewa melalui layanan Metronet untuk mendukung konektivitas di lokasi tertentu," ungkapnya

Pada tahun 2026, lanjut Dwi, Diskominfo juga melakukan ekspansi jaringan dengan menambah kabel FO pada dua kecamatan dan dua puskesmas di wilayah Sukosari dan Sumberwringin. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas akses data di wilayah yang membutuhkan penguatan konektivitas.

"Selain pengembangan backbone jaringan utama, perluasan Local Area Network (LAN) turut dilakukan di 65 instansi pemerintah. Program tersebut meliputi 15 OPD, 18 kecamatan, 22 puskesmas, dan 10 kelurahan," jelas mantan Camat Maesan ini.

Dirinya juga mengimbau seluruh pihak agar lebih berhati-hati dan meningkatkan koordinasi sebelum melakukan pekerjaan yang berpotensi bersinggungan dengan infrastruktur telekomunikasi milik pemerintah daerah.

“Kami berharap seluruh pihak turut menjaga jaringan yang telah dibangun bersama. Infrastruktur digital ini merupakan aset penting yang mendukung pelayanan publik sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Bondowoso, Eka Kusuma Astuti, menjelaskan pengembangan LAN dilakukan melalui penarikan kabel baru serta penambahan titik akses WiFi di berbagai ruang pelayanan dan ruang kerja.

“Perluasan LAN ini bertujuan meningkatkan kualitas koneksi internet di lingkungan kerja. Selain mendukung aktivitas administrasi, jaringan yang lebih merata juga membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kapasitas bandwidth internet dedicated yang dikelola Diskominfo saat ini telah mencapai 1,5 Gbps. Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk mendukung berbagai aplikasi pemerintahan, sistem informasi daerah, hingga kebutuhan pertukaran data antarinstansi secara real time.

Eka menambahkan, jaringan intra Pemkab Bondowoso juga dilengkapi sistem keamanan berlapis yang terdiri dari Router BGP, Router Distribusi, serta perangkat Firewall di pusat data. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas sekaligus keamanan lalu lintas data pemerintahan.

"Dalam penggunaannya, akses jaringan dapat dilakukan melalui LAN maupun WiFi resmi pemerintah daerah. Pengguna yang terhubung melalui LAN cukup mengakses halaman login dan melanjutkan koneksi tanpa memasukkan kata sandi, sedangkan akses WiFi menggunakan akun yang telah didistribusikan oleh Diskominfo," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Eka, Diskominfo masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas jaringan. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah putusnya kabel Fiber Optik (FO Cut) akibat aktivitas penebangan pohon di sekitar jalur jaringan.

Selain gangguan fisik, Diskominfo juga menemukan sejumlah kendala teknis berupa IP address crash atau jaringan tidak teridentifikasi yang umumnya dipicu pemasangan perangkat Access Point baru tanpa koordinasi dengan tim teknis.

"Karena itu, setiap OPD diminta melaporkan rencana penambahan perangkat jaringan agar konfigurasi dapat dilakukan sesuai standar dan tidak mengganggu distribusi jaringan utama. Melalui penguatan infrastruktur digital yang terus berlanjut, Pemkab Bondowoso optimistis pelayanan publik berbasis teknologi akan semakin cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Panen Tebu Program Bongkar Ratoon Tahun 2026 yang digelar di Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kamis (18/6/2026). Kegiatan itu menjadi simbol keberhasilan upaya peremajaan tanaman tebu yang selama ini mengalami penurunan produktivitas akibat faktor usia tanaman.

Di tengah meningkatnya kebutuhan gula nasional, langkah percepatan bongkar ratoon dinilai menjadi solusi penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus memperbaiki kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ekonomi pedesaan yang selama ini bertumpu pada sektor perkebunan tebu.

Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i menegaskan sektor pertanian, khususnya komoditas tebu, memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah dan menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, berbagai upaya peningkatan produktivitas terus didorong melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan industri gula.

"Aspek pertanian, khususnya komoditas tebu, memegang peranan krusial dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Tantangan berupa penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang sudah tua harus dijawab melalui langkah-langkah strategis seperti program bongkar ratoon ini," kata As'ad dalam sambutannya.

Menurutnya, program bongkar ratoon merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk meremajakan tanaman tebu rakyat yang sudah tidak lagi produktif. Melalui pembongkaran tanaman keprasan lama dan penggantian dengan bibit unggul, produktivitas lahan diharapkan meningkat secara signifikan.

"Program ini bertujuan memutus siklus tanaman yang kurang produktif dan menggantinya dengan bibit baru yang lebih unggul. Langkah ini penting untuk meningkatkan rendemen maupun tonase hasil panen tebu di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Kecamatan Tapen," ujarnya.

Wakil Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra As'ad ini berharap, momentum panen tebu tersebut dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus menerapkan pola budidaya yang baik dan sesuai anjuran teknis. Menurutnya, keberhasilan sektor pergulaan tidak bisa dilepaskan dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kelompok tani, penyuluh pertanian, serta PG Pradjekan dalam mendukung peningkatan produksi tebu di Bondowoso. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada petani.

"Saya berharap para petani semakin termotivasi untuk menerapkan pola tanam yang baik, teratur, dan sesuai anjuran teknis. Sinergi antara kelompok tani, penyuluh pertanian, dan PG Pradjekan harus terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor perkebunan kita," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, As'ad juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, Forkopimcam Tapen, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah mengawal pelaksanaan Program Bongkar Ratoon Tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa petani merupakan ujung tombak pembangunan sektor pertanian. Karena itu, pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar produktivitas perkebunan tebu terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Kepada para petani, teruslah bersemangat. Dedikasi dan kerja keras panjenengan semua adalah pilar utama yang menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak. Mari bersama-sama menyongsong produktivitas pertanian yang lebih gemilang demi terwujudnya Bondowoso yang maju dan sejahtera," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut ditandai dengan kegiatan panen tebu bongkar ratoon yang digelar di Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kamis (18/6/2026).

Program yang menjadi bagian dari strategi nasional sektor pergulaan ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas lahan tebu rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain mendukung kebutuhan bahan baku industri gula, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil panen yang lebih optimal.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, mengatakan kegiatan bongkar ratoon merupakan salah satu upaya strategis untuk mengembalikan produktivitas tanaman tebu yang mengalami penurunan akibat usia tanaman yang sudah tua.

"Program bongkar ratoon ini bukan hanya soal peningkatan produksi gula, tetapi juga upaya meningkatkan kesejahteraan petani tebu Bondowoso. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, kami berharap pendapatan petani meningkat dan sektor perkebunan tebu semakin menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Menurut Mulyadi, gula merupakan salah satu komoditas strategis yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional, stabilitas harga pangan, serta kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan program peremajaan tanaman tebu di berbagai daerah sentra produksi.

Ia menjelaskan, tanaman ratoon yang telah mengalami penurunan produktivitas perlu diremajakan melalui kegiatan bongkar ratoon. Berdasarkan berbagai kajian teknis, langkah tersebut mampu meningkatkan produktivitas tebu antara 15 hingga 30 persen apabila didukung penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang, serta penerapan budidaya yang baik.

Kabupaten Bondowoso sendiri menjadi salah satu wilayah pengembangan tebu yang memiliki peran penting dalam memasok kebutuhan bahan baku industri gula, khususnya bagi PG Prajekan. Pada tahun 2026, Bondowoso mendapatkan target pelaksanaan bongkar ratoon dan perluasan areal tebu seluas 2.352 hektare.

"Hingga pertengahan Juni 2026, progres bongkar ratoon dan perluasan areal tebu di Bondowoso telah mencapai 797,789 hektare atau sekitar 33,92 persen dari target 2.352 hektare. Capaian ini akan terus kami percepat melalui pendampingan intensif kepada petani dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan," kata Mulyadi.

Meski menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya masih terdapat petani yang mempertahankan tanaman ratoon tua karena keterbatasan modal usaha, kebutuhan percepatan penyediaan benih varietas unggul, penyesuaian jadwal tanam dengan kondisi iklim, hingga penguatan kelembagaan petani.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso terus melakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian, verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), memperkuat koordinasi dengan PG Prajekan, mendorong penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien, serta memperkuat kelompok tani dan kemitraan usaha.

Di sisi lain, sektor pergulaan Bondowoso pada musim giling 2026 menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan. PG Prajekan menargetkan produksi gula mencapai 5,5 juta kuintal dengan rendemen rata-rata sebesar 7,62 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian rendemen tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 7,01 persen. Peningkatan rendemen menjadi indikator membaiknya kualitas bahan baku tebu sekaligus hasil dari sinergi antara petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan industri gula.

"Kami optimistis target program ini dapat tercapai. Apalagi musim giling tahun 2026 menunjukkan prospek yang cukup baik dengan target produksi gula PG Prajekan mencapai 5,5 juta kuintal dan rendemen yang meningkat menjadi 7,62 persen. Ini menjadi indikator bahwa kualitas budidaya tebu di Bondowoso terus membaik," pungkas Mulyadi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Massa yang diperkirakan hampir mencapai 1.000 orang tersebut mulai memadati titik kumpul di depan Alun-alun Nganjuk. Mereka kemudian melakukan longmarch menuju depan Kantor Bupati Nganjuk yang menjadi lokasi akhir penyampaian orasi.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Rizki Sugik, menyampaikan lima poin tuntutan dan agenda utama pergerakan mereka. 

Pertama adalah mendukung penuh seluruh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua, mendorong Pemkab Nganjuk untuk terus bersinergi dan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat agar program MBG berjalan lancar di daerah.

Ketiga, Mlmenuntut aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pelaku korupsi tanpa tebang pilih.

Menyuarakan jargon "Koruptor Tangkap! Hukum Tegakkan!" di sepanjang rute aksi dan mengajak seluruh elemen masyarakat Nganjuk untuk tetap menjaga persatuan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

"Aksi ini merupakan gerakan moral dari masyarakat Nganjuk yang menginginkan Indonesia maju dan sejahtera. Kami mendukung program yang baik untuk rakyat, namun kami juga mengharamkan korupsi tumbuh subur," ujar Rizki.

Aksi yang berjalan tertib ini ditemui langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Nganjuk, Nafan Thohari, yang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. Nafan hadir di tengah massa untuk menerima berkas tuntutan serta memberikan pernyataan resmi.

Nafan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kedisiplinan para peserta aksi yang mampu menjaga ketertiban, kesopanan, dan fasilitas publik di sepanjang Jalan A. Yani hingga kawasan Alun-alun.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyambut baik aspirasi dari rekan-rekan Aliansi Wong Nganjuk Bersatu. Poin-poin dukungan dan evaluasi program MBG serta komitmen penegakan hukum ini akan segera kami sampaikan ke Bapak Bupati agar bisa ditandatangani dan diteruskan ke tingkat pusat sesuai mekanisme yang ada," tegas Nafan di hadapan massa.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Nganjuk terbuka terhadap setiap masukan, baik berupa kritik konstruktif maupun aduan hukum, sebagai bahan evaluasi demi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.

Menjawab pertanyaan mengenai ketidakhadiran Bupati Nganjuk di lokasi aksi, Nafan menjelaskan bahwa Bupati sedang menghadiri agenda kedinasan lain yang sifatnya mendesak dan tidak dapat diwakilkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk pada saat yang sama sedang memimpin langsung agenda penertiban kabel Fiber Optic (FO) di lapangan yang menjadi fokus perhatian serius pemerintah daerah.

"Tadi ada penertiban juga yang langsung harus dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, penertiban kabel FO. Jadi kami tadi juga mengikuti beliau, saya minta izin untuk menemui masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ini, sehingga mewakilkan kepada kami," pungkas Nafan kepada awak media.

Meski pimpinan daerah berhalangan hadir secara fisik karena benturan jadwal, Pemkab Nganjuk memastikan seluruh tuntutan dan nota kesepahaman dari Aliansi Wong Nganjuk Bersatu telah ditampung secara resmi untuk segera diproses lebih lanjut. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan aman dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ratusan warga penerima manfaat ini tersebar di tiga kecamatan se-Kota Mojokerto. Melalui program yang akrab disebut bedah rumah ini, masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan dana sebesar Rp21 juta.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, atau yang karib disapa Ning Ita, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk membantu masyarakat kecil agar memiliki hunian yang layak.

"Pemerintah ingin membantu warga yang rumahnya belum layak huni agar memiliki tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman. Lingkungan rumah yang sehat akan berpengaruh langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga," ujar Ning Ita saat memberikan sosialisasi di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Rabu (17/6/2026).

Untuk menjaga transparansi dan mencegah potongan, uang bantuan sebesar Rp21 juta tersebut akan dikirim langsung ke rekening masing-masing warga penerima. Namun, penggunaannya sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ketat. 

Nilai nominal Rp17,5 juta wajib digunakan untuk membeli material atau bahan bangunan. Sementara Rp3,5 juta sisanya digunakan untuk membayar upah tukang atau tenaga kerja.

Karena program ini berbasis swadaya atau gotong royong, warga diharapkan ikut berpartisipasi. Jika biaya perbaikan rumah ternyata melebihi dana bantuan, warga diperbolehkan menambah kekurangan biaya tersebut secara mandiri, sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tingkat kerusakan rumah masing-masing.

Agar warga tidak bingung dalam mengelola dana dan melakukan perbaikan, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan Tenaga Fasilitator Lapangan. 

Petugas ini akan mendampingi para penerima bantuan di lapangan mulai dari awal hingga proses renovasi rumah selesai.

Ning Ita memastikan program kebaikan ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah berjanji akan terus mengadakan program bedah rumah setiap tahun selama masih ada warga miskin di Kota Mojokerto yang membutuhkan.

Selain mengandalkan dana APBD kota, Pemerintah Kota Mojokerto juga tengah memperjuangkan bantuan tambahan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar semakin banyak warga miskin yang terbantu.

"Bantuan bedah rumah ini akan terus ada setiap tahun selama masih ada warga yang rumahnya belum layak dan belum sehat. Bahkan untuk tahun depan, kami berharap jumlah warga yang dibantu bisa lebih banyak karena kami sedang mengusulkan tambahan dana dari pemerintah pusat," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi berbagai aspirasi dan desakan yang muncul dalam RDP tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, memaparkan perkembangan pembangunan gerai KDKMP sekaligus menjelaskan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan, terutama terkait ketersediaan lahan.

Menurut Fathur Rozi, hingga saat ini terdapat 112 unit pembangunan gerai KDKMP yang telah berjalan di berbagai wilayah Bondowoso. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit telah rampung 100 persen, sementara 15 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Sebanyak 97 unit sudah selesai seratus persen dan 15 unit masih dalam proses pembangunan," kata Fathur Rozi.

Ia menjelaskan, pembangunan gerai yang sudah berjalan tersebut sebagian besar memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD). Dari total 112 unit, sebanyak 107 unit berdiri di atas lahan kas desa dan lima unit lainnya menggunakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Meski demikian, upaya pengembangan gerai KDKMP masih menghadapi tantangan. Saat ini terdapat 107 lokasi yang masih dalam tahap penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dapat dilakukan.

Lahan-lahan yang diusulkan untuk pembangunan tersebut berasal dari berbagai aset milik pemerintah maupun badan usaha negara.

Rinciannya meliputi sembilan aset Pemkab Bondowoso, satu aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 12 aset Perhutani, 14 aset PTP, satu aset KAI, satu aset KPPN, serta kemungkinan 12 lokasi melalui mekanisme tukar guling Tanah Kas Desa.

Selain itu, masih terdapat 53 desa yang hingga kini belum memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan gerai KDKMP.

"Masih ada 53 yang belum memiliki lahan," ujarnya.

Sekda menegaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung penuh percepatan pembangunan gerai KDKMP karena merupakan bagian dari program strategis nasional yang mendapat instruksi langsung dari pemerintah pusat.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan pembangunan gerai tetap harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurutnya, setiap aset berupa tanah maupun bangunan yang akan dimanfaatkan harus melalui proses penilaian dan mekanisme pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kita mendukung program ini karena merupakan instruksi presiden. Tetapi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah harus tetap mengikuti regulasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setidaknya terdapat lima destinasi wisata pantai yang terdampak kebijakan tersebut, yakni Pantai Molang, Pantai Lumbung, Pantai Pacar, Pantai Kedungtumpang di Kecamatan Pucanglaban, serta Pantai Gemah di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, Yuli Murniingsih, menjelaskan bahwa perubahan aturan tersebut berawal dari terbitnya SK Menteri Kehutanan No 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), yang mengatur perpindahan kewenangan pengelolaan sebagian kawasan hutan di Jawa dan Bali dari Perhutani kembali ke Kementerian Kehutanan.

“Untuk pengelolaan destinasi wisata itu ada regulasi yang baru. Regulasi baru itu tentang kewenangan pengelolaan hutan. Jadi yang dulu dikelola oleh Perhutani, ada sebagian di Jawa dan Bali yang dikembalikan kewenangannya ke Kementerian Kehutanan,” ujar Yuli, Rabu (17/6/2026).

Meski keputusan menteri telah diterbitkan, hingga kini petunjuk teknis pelaksanaannya belum ditetapkan. Akibatnya, pengelolaan destinasi wisata yang berada di kawasan tersebut masih menggantung dan belum memiliki payung hukum yang jelas untuk melakukan penarikan retribusi.

“SK-nya sudah ditetapkan, tapi untuk juknisnya masih belum ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Juknis itu yang disebut RPKHDPK, Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus,” katanya.

Menurut Yuli, persoalan ini tidak hanya dialami Tulungagung. Sejumlah kawasan hutan di Jawa dan Bali, khususnya wilayah pesisir selatan yang pengelolaannya dikembalikan ke kementerian, juga menghadapi kondisi serupa.

Menindaklanjuti perubahan regulasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung telah mengirimkan surat kepada seluruh pengelola destinasi yang terdampak agar menghentikan sementara penarikan retribusi maupun pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita sudah mengirim surat dan melakukan pembinaan kepada pengelola destinasi untuk menghentikan kegiatan penarikan retribusi dan penarikan PAD di semua destinasi itu,” jelasnya.

Surat tersebut dikirim setelah pihak Disbudpar melakukan koordinasi ke Kementerian Kehutanan menjelang Hari Raya Idulfitri lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan petunjuk teknis maupun skema kerja sama baru akan diterbitkan.

“Sekitar dua minggu lalu kita juga sudah bertemu lagi dan belum ada kepastian,” tambah Yuli.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola wisata. Di satu sisi mereka tetap harus menanggung biaya operasional, mulai dari kebersihan, perawatan fasilitas, hingga jasa petugas di lapangan. Namun di sisi lain mereka tidak diperbolehkan memungut tiket masuk dari wisatawan.

“Memang kita tahu bagaimana susahnya mereka karena mengelola destinasi itu ada biayanya, biaya jasa mereka, biaya kebersihan dan lain-lain. Tapi kita menekankan untuk benar-benar tidak menarik retribusi,” tegas Yuli.

Sebagai solusi sementara, pengelola diperbolehkan mengelola tempat penitipan kendaraan, atau menerima sumbangan sukarela dari pengunjung tanpa unsur paksaan. Bahkan, pemberian uang tersebut tidak boleh disertai karcis resmi karena belum memiliki dasar hukum yang sah.

“Kalau bisa ya sukarela, seikhlasnya. Kalau bisa penitipan kendaraan pakai keplek, jangan karcis,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas dan transparansi program pembangunan yang telah berjalan sepanjang tahun lalu.

Sinergi yang kuat antarinstansi ini kembali membuahkan hasil positif. Pemkab Pasuruan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Penghargaan ini merupakan WTP yang ke-13 kali berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat saat membuka jalannya persidangan, Rabu (17/6/2026).

Samsul berharap apresiasi tertinggi dari BPK tersebut mampu memotivasi seluruh pemangku kebijakan untuk bekerja lebih optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di masa mendatang.

Penyampaian draf Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban ini merupakan amanat Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bersanding dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sendiri telah diserahkan secara resmi pada 29 Mei 2026, tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Tercapainya opini tersebut tentunya merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dengan dukungan dari segenap pimpinan dan anggota dewan," tutur Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo.

Bupati yang karib disapa Mas Rusdi tersebut menambahkan bahwa kerja sama fungsional ini didedikasikan sepenuhnya untuk kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Pasuruan.

Dalam naskah nota pertanggungjawaban yang dipaparkan, berikut adalah rincian capaian keuangan Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025:

Pendapatan Daerah: Target setelah perubahan dipatok sebesar Rp3.996.789.413.420, dan berhasil terealisasi sebesar Rp3.975.379.749.149,53 atau mencapai 99,48 persen. Terdapat selisih kurang sebesar Rp21.409.664.270,47 karena tidak tercapainya target pada sektor pendapatan transfer.

Belanja Daerah: Alokasi setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp4.245.644.705.995,37, dan berhasil terealisasi sebesar Rp3.929.567.100.740 atau mencatatkan serapan tinggi sebesar 92,57 persen.

Menariknya, pada dokumen perubahan anggaran tahun 2025, posisi keuangan daerah awalnya diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp248.855.292.575,37. Namun, berkat efisiensi tata kelola yang baik, realisasi keuangan daerah justru berbalik mencatatkan surplus sebesar Rp52.812.648.409,53.

Langkah evaluasi komprehensif ini nantinya akan dijadikan pijakan utama bagi tim anggaran untuk menyusun draf Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2026. 

Pemerintah berkomitmen penuh untuk tetap memprioritaskan program stimulus ekonomi lokal serta perbaikan sarana infrastruktur di area pelosok Pasuruan. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Tahun ini, sebanyak 7.179 pekerja tercatat sebagai penerima manfaat dengan total anggaran mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp300 ribu.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung di lokasi pabrik rokok dan gudang tembakau melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Skema jemput bola tersebut diterapkan untuk memudahkan penerima sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran tanpa harus membebani pekerja dengan biaya maupun proses administrasi tambahan.

Komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan terlihat dari keterlibatan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses penyerahan bantuan. Penyaluran perdana secara simbolis dilaksanakan di Pabrik Rokok Cahaya Bukit Sukawringin, Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Rabu (17/6/2026).

Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengatakan, pemerintah daerah sengaja turun langsung untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.

"Kami bersama Forkopimda dan didampingi Kepala Dinsos P3AKB turun langsung untuk memastikan proses penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik, lancar, dan akuntabel. Secara keseluruhan penerima BLT DBHCHT tahun ini mencapai 7.179 orang," kata As'ad.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja di sektor industri hasil tembakau yang selama ini turut berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai.

"Masing-masing penerima mendapatkan Rp600 ribu yang diberikan dalam dua tahap. Harapannya bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan beban ekonomi para pekerja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr Moh Imron, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan sistem jemput bola ke masing-masing lokasi pabrik.

"Kami menghadirkan PT Pos langsung ke lokasi agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor pos. Ini bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik dan memastikan bantuan diterima langsung oleh yang berhak," katanya.

Imron menyebut total anggaran BLT DBHCHT yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Selain pekerja pabrik rokok dan gudang tembakau yang berada di Bondowoso, bantuan juga diberikan kepada warga ber-KTP Bondowoso yang bekerja di pabrik rokok di luar daerah.

"Tahap pertama diberikan kepada pekerja pabrik rokok dan gudang tembakau di Bondowoso. Tahap berikutnya juga akan diberikan kepada warga Bondowoso yang bekerja di pabrik rokok di luar daerah, seperti di Situbondo maupun Jember," jelasnya.

Sebelum bantuan disalurkan, Dinsos P3AKB melakukan verifikasi dan validasi data penerima secara langsung ke masing-masing perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pekerja yang memenuhi syarat.

"Kami turun langsung ke pabrik-pabrik untuk memastikan identitas penerima sesuai data yang diberikan. Jadi penyalurannya bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran," ujarnya.

Imron juga menegaskan bahwa bantuan yang diterima pekerja tidak dikenakan potongan dalam bentuk apa pun. Apabila terdapat penerima yang berhalangan hadir saat jadwal penyaluran, mereka masih diberi kesempatan mengambil bantuan dalam waktu tiga hari berikutnya.

"Bantuan ini diterima utuh tanpa potongan satu rupiah pun. Kalau ada yang sakit atau berhalangan hadir, bisa memberikan kuasa kepada keluarga sesuai ketentuan. Bahkan jika tetap tidak bisa hadir, PT Pos akan mengantarkan langsung ke rumah penerima," tegasnya.

Ia mengungkapkan jumlah penerima manfaat tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat pengurangan sekitar 300 hingga 400 pekerja yang tercatat sebagai penerima bantuan.

"Jumlah penerima berkurang kemungkinan karena jumlah pekerja di sektor industri rokok juga menurun seiring berkurangnya produksi. Namun anggaran yang disiapkan pemerintah daerah tetap mengacu pada estimasi kebutuhan sebelumnya," pungkas Imron. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pendopo Ki Bagus Asra Bondowoso, Rabu (17/6/2026), dan dihadiri Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beserta jajaran pemerintah daerah.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengapresiasi langkah BAZNAS yang dinilainya konsisten hadir membantu masyarakat melalui berbagai program sosial, termasuk di bidang pendidikan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso atas terselenggaranya agenda luar biasa ini,” ujarnya.

Menurut bupati, penyaluran 1.000 stel seragam sekolah tersebut menjadi bukti nyata peran BAZNAS dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya membantu keluarga yang membutuhkan saat memasuki tahun ajaran baru.

Ia menegaskan bahwa bantuan seragam sekolah tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki makna sosial dan pendidikan yang penting bagi perkembangan anak.

“Bantuan seragam ini bukan sekadar pemberian materi fisik belaka, melainkan sebuah bentuk investasi sosial dan motivasi moral bagi anak-anak kita,” kata bupati yang karib disapa Ra Hamid ini.

Ia menjelaskan, seragam baru diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa saat mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, bantuan tersebut juga dapat mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

“Melalui seragam baru ini, kita ingin menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak-anak, mengikis sekat kesenjangan sosial di lingkungan sekolah, serta memantik semangat baru agar mereka lebih giat belajar demi meraih cita-cita yang tinggi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bondowoso mengajak seluruh masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, dan institusi swasta yang telah memenuhi syarat wajib zakat, untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui BAZNAS.

Menurutnya, optimalisasi penghimpunan dana ZIS akan memperluas manfaat program-program sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu.

“Semakin besar dana ZIS yang dihimpun dan dikelola secara profesional, maka semakin luas pula jangkauan kemaslahatan yang dapat diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkapnya.

Kepada para siswa penerima bantuan, bupati berpesan agar menjadikan bantuan tersebut sebagai penyemangat untuk belajar lebih tekun dan meraih prestasi.

“Belajarlah dengan tekun, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Rawatlah bantuan seragam ini dengan baik, dan jadikan momentum ini sebagai pemacu semangat untuk membuktikan bahwa kalian mampu mengukir prestasi yang membanggakan,” pungkasnya.

Program bantuan seragam sekolah tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat yang dihimpun BAZNAS Bondowoso untuk mendukung akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Punjul Santoso pada Rabu (17/6/2026) menyampaikan rasa syukur atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil diraih untuk ke-11 kali berturut-turut. Menurutnya, ini menunjukkan kepatuhan administrasi keuangan daerah sudah terjaga dengan baik.

“Kami hargai kerja keras pemerintah yang menjaga standar akuntabilitas. Namun kami juga ingin memberikan peringatan tegas: Opini WTP hanyalah syarat dasar, bukan ukuran keberhasilan akhir. Jika anggaran terserap rapi tapi tidak menurunkan angka kemiskinan, tidak meningkatkan layanan publik, dan tidak meratakan pembangunan, maka tujuannya belum tercapai,” tegas Punjul.

Disisi lain ia juga menegaskan bahwa pihak legislatif menyoroti beberapa titik yang menjadi perhatian serius dan peringatan bagi pemerintah daerah seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 92,37 persen atau Rp 302,95 miliar dari target Rp 327,98 miliar, meski total pendapatan daerah tercapai 99,20 persen. Pihak legislatif memperingatkan agar segera dilakukan evaluasi mendalam, apakah kesalahan ada pada perencanaan atau lemahnya upaya pemungutan. Strategi peningkatan juga harus disusun agar tidak memberatkan masyarakat dan sektor pariwisata.

Selain itu, juga terkait temuan dan rekomendasi BPK yang masih berulang pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, serta pengelolaan aset investasi. DPRD memperingatkan agar tidak menjadikan rekomendasi ini hanya sebagai catatan biasa, melainkan harus disusun rencana tindak lanjut yang jelas dengan tenggat waktu dan penanggung jawab agar tidak menjadi masalah tahunan.

"Berikutnya dari sisi belanja daerah yang terealisasi 89,16 persen. DPRD mengingatkan bahwa penyerapan anggaran harus berorientasi hasil, bukan sekadar angka. Peringatan khusus kami sampaikan terkait rendahnya penyerapan belanja modal, penggunaan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 10,67 miliar yang harus transparan, serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp126 miliar," imbuhnya.

Selain itu, DPRD juga meminta laporan kinerja Proyek Strategis Daerah yang diukur dari manfaat nyata, bukan hanya laporan keuangan, serta pengaturan yang tegas terkait bantuan keuangan ke desa agar pembangunan berjalan adil dan merata. (*)

Editor: Syaiful Aries

Seorang jemaah atas nama Imam Turmudi (59), warga Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci pada Selasa (16/6/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Blitar, Purnomo, mengatakan Imam Turmudi tergabung dalam Kloter 107 dan meninggal dunia pada pukul 11.00 waktu Arab Saudi setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Yang bersangkutan memiliki riwayat sakit jantung dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina, Jeddah, selama kurang lebih 10 hari sebelum akhirnya meninggal dunia," ujar Purnomo, Rabu (17/6/2026).

Dengan meninggalnya Imam Turmudi, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun 2026 bertambah menjadi empat orang.

Sebelumnya, tiga jemaah lainnya yang telah lebih dulu meninggal dunia yakni Muhadi (85) warga Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Komarudin (85) warga Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, dan Multazamah (66) warga Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro.

Purnomo menjelaskan, berbeda dengan tiga jemaah sebelumnya yang meninggal saat berada di hotel, Imam Turmudi wafat setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat penyakit jantung yang dideritanya.

Meski kembali berduka, Purnomo memastikan kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Blitar saat ini dalam keadaan baik dan tetap melanjutkan rangkaian ibadah haji sesuai jadwal.

"Secara umum pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar," katanya.

Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang menjalankan ibadah haji di tanah suci ada 915 orang dan terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 106, 107, 108, dan 109.

Para jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada akhir Juni 2026 dan diperkirakan tiba di Surabaya pada 28 hingga 29 Juni 2026. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto secara resmi menghibahkan aset tanah tersebut setelah berstatus pinjam pakai selama lebih dari setengah abad.

Prosesi penyerahan ini dilakukan langsung melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra), di Ruang Rapat Satya Bina Karya (SBK), Selasa (16/6/2026) siang.

Tidak hanya untuk Kemenag, Pemkab Mojokerto juga menyerahkan hibah berupa tanah dan bangunan untuk Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mojokerto yang berada dalam satu kawasan. 

Momen bersejarah ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra atau yang karib disapa Gus Barra ini mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyudahi keterbatasan pembangunan fasilitas yang selama ini dihadapi oleh pihak kementerian.

"Kurang lebih selama 52 tahun aset tersebut digunakan oleh Kementerian Agama dengan status pinjam pakai. Hari ini kami hibahkan agar memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk pelayanan masyarakat," ujar Gus Barra.

Menurut dia, status pinjam pakai selama ini membuat instansi vertikal tersebut kesulitan dalam mengembangkan atau merenovasi sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan beralihnya status menjadi hibah, Kemenag serta Kementerian Haji dan Umrah kini memiliki keleluasaan penuh untuk meningkatkan fasilitas mereka.

Selain untuk peningkatan layanan keagamaan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Mojokerto dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Langkah Pemkab Mojokerto ini mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf. 

Ia menilai dukungan dari pemerintah daerah seperti ini sangat krusial bagi kementerian baru yang tengah gencar melakukan penguatan organisasi hingga tingkat daerah.

"Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungan yang diberikan. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah kepada masyarakat," tutur Menteri yang karib disapa Gus Irfan itu.

Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh Bupati Gus Barra kepada masing-masing instansi penerima. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Acara bertajuk Doa Keselamatan untuk Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Senin (15/6/2026) sore. 

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, para asisten, staf ahli, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya.

Tampak pula beberapa alim ulama, di antaranya Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH Imron Mutamakkin, KH M. Nawawi, KH Tantowi Jauhari, KH Faisol Amrullah, dan ulama lainnya.

Tidak banyak yang disampaikan oleh Mas Rusdisapaan akrab Bupati Pasuruan ini dalam sambutannya di hadapan seluruh undangan. 

Ia menyampaikan doa singkat dan harapan yang sederhana, yakni agar Kabupaten Pasuruan dijauhkan dari segala marabahaya serta menjadi daerah yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur (indah dan subur alamnya, dengan penduduk yang selalu bersyukur atas nikmat yang mereka terima).

"Selamat menyambut Tahun Baru 1448 hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur," katanya.

Tidak lupa, Mas Rusdi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menjadikan semangat hijrah dalam peringatan Tahun Baru Muharam sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari berhijrah dari sikap yang kurang baik menuju akhlak yang lebih mulia, dari perpecahan menuju persatuan, dari kemalasan menuju produktivitas, serta dari kepentingan pribadi menuju kepedulian terhadap sesama," imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Mas Rusdi menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, kebersamaan dan gotong royong merupakan kekuatan utama yang harus terus dijaga. Dengan persatuan, kerja keras, dan doa, Insyaallah Kabupaten Pasuruan akan semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta tetap berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

"Semoga tahun yang baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat kabupaten pasuruan. Mari kita songsong masa depan dengan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih bermanfaat bagi sesama," tutupnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH Imron Mutamakkin menyampaikan, Tahun Baru Hijriah bukan sekadar pergantian angka dalam penanggalan Islam. 

Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu semangat perubahan menuju keadaan yang lebih baik, memperkuat persaudaraan, membangun peradaban, dan meneguhkan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT.

"Momentum tahun baru hijriyah hendaknya menjadi sarana introspeksi bagi kita semua. Kita evaluasi perjalanan yang telah dilalui, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat tekad untuk meningkatkan kualitas diri, keluarga, masyarakat, dan kita semua," tandasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Diwawancarai pada Selasa (16/6/2026) ia menegaskan seluruh petugas yang diterjunkan merupakan warga Kota Batu yang sebelumnya telah mengikuti pembekalan dan pelatihan teknis dari BPS. Mereka akan melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha nonpertanian yang menjadi bagian penting dalam penyusunan data ekonomi daerah.

"Pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data. Menurutnya, Kota Batu sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM membutuhkan data yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran," paparnya.

Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi riil perekonomian daerah. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Kota Batu dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, keberadaan data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program yang lebih efektif, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

“Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat pemberdayaan UMKM, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Cak Nur juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjaga profesionalisme selama bertugas. Selain itu, kualitas data yang dikumpulkan harus menjadi prioritas utama karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah pada masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa integritas petugas di lapangan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus.

Karena itu, seluruh proses pendataan harus dilakukan secara objektif, teliti, dan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga diminta berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang dilaksanakan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia. Hasil sensus akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menilai pengalihan beban gaji PPPK ke APBN menjadi solusi yang sangat dibutuhkan daerah di tengah semakin beratnya tekanan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membantu pemerintah daerah memenuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai, tetapi juga menjaga ruang fiskal agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“DPRD Kota Batu mendukung penuh sikap eksekutif dan usulan DPR RI. Ini momentum penting untuk menyelamatkan APBD daerah. Jika beban gaji PPPK guru dan nakes terus dibebankan pada DAU maupun APBD tanpa dukungan tambahan yang memadai, daerah akan semakin kesulitan bergerak,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Didik menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp168 miliar, Kota Batu juga masih harus menyesuaikan struktur belanja pegawai agar memenuhi ketentuan nasional.

Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2026, porsi belanja pegawai Kota Batu mencapai 36,23 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1,06 triliun. Angka tersebut masih berada di atas batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Posisi kita saat ini masih di atas 36 persen. Artinya belum memenuhi target efisiensi nasional yang harus dicapai pada 2027. Jika tidak ada solusi dari pemerintah pusat, daerah akan menghadapi tantangan yang semakin berat,” katanya.

Menurut Didik, persoalan belanja pegawai tidak hanya berkaitan dengan tata kelola birokrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Semakin besar anggaran terserap untuk belanja pegawai, semakin kecil ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung program pembangunan.

Ia menyebut sejumlah program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan sampah, penguatan sektor pariwisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang terdampak. Program pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara daerah juga dituntut memenuhi aturan batas maksimal belanja pegawai,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD Kota Batu tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer melalui skema PPPK. Menurutnya, guru dan tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan dasar yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami sangat menghargai kebijakan pengangkatan PPPK karena guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan publik. Tetapi harus ada keseimbangan antara kebijakan pengangkatan dan dukungan anggarannya agar daerah tidak kesulitan menjalankan pembangunan,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Kota Batu berencana membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk jejaring legislatif di tingkat pusat, guna mengawal aspirasi tersebut agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pembiayaan PPPK. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu, Nurochman menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi strategis bagi pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai yang maksimal 30 persen dari total APBD mulai 2027.

Menurutnya, jika gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai pembangunan dan program pelayanan masyarakat lainnya.

“Pemerintah daerah sangat mendukung dan berharap usulan DPR RI ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Jika gaji PPPK guru dan nakes ditanggung APBN, tentu akan menjadi angin segar bagi postur APBD daerah,” ujar Nurochman, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan cukup berat dalam menjaga kesehatan fiskal. Selain harus menyesuaikan porsi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat, Pemkot Batu juga mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai Rp168 miliar.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat ruang gerak anggaran daerah semakin terbatas, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, serta sektor-sektor prioritas lainnya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Batu, porsi belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai 36,23 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut masih berada di atas batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi pada tahun 2027.

“Saat ini porsi belanja pegawai kita berada di angka lebih dari 36 persen. Angka ini masih melampaui target 30 persen yang harus dipenuhi pada 2027. Ditambah lagi adanya pengurangan TKD sebesar Rp168 miliar sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas,” katanya.

Data Pemkot Batu menunjukkan total belanja pegawai pada tahun 2026 mencapai Rp423,93 miliar. Setelah dikurangi sejumlah komponen tunjangan guru yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, nilai belanja pegawai netto masih berada di angka Rp385,03 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp1,06 triliun.

Meski demikian, Nurochman menegaskan, keberadaan PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan, tetap menjadi kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah tidak mempersoalkan kebijakan pengangkatan PPPK yang telah berjalan selama ini.

Menurutnya, yang perlu dievaluasi adalah skema pembiayaan agar tidak seluruhnya menjadi beban APBD sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Guru dan tenaga kesehatan merupakan pilar pelayanan dasar masyarakat. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Namun format penganggarannya perlu dibenahi agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menjalankan pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah serta usulan DPR RI tersebut sebagai langkah menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan keuangan daerah.

“Harapan kami pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi daerah. Dengan begitu stabilitas fiskal tetap terjaga, pembangunan berjalan optimal, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, fraksi tersebut bahkan mendesak Bupati Malang segera mengevaluasi dan mencopot pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak becus tersebut.

Melalui juru bicaranya, Redam Guruh Krismantara, Fraksi PDI Perjuangan membongkar rapor merah DPKPCK yang dinilai gagal membangun komunikasi kelembagaan, tidak tanggap merespons aspirasi masyarakat, serta abai dalam menindaklanjuti berbagai usulan pembangunan yang disalurkan melalui DPRD.

"Kami memandang perlu adanya pembenahan serius terhadap tata kelola pelayanan dan pola komunikasi kelembagaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang," tegas Redam dalam rapat paripurna yang digelar Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hubungan kemitraan antara DPKPCK dan DPRD sangat buruk, padahal DPRD memiliki fungsi penganggaran, legislasi, serta pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menilai manajemen DPKPCK cenderung tertutup sehingga sejumlah masukan dan aspirasi krusial yang disampaikan DPRD kerap kali dimentahkan dan tidak ditindaklanjuti secara maksimal.

"Mengabaikan komunikasi, koordinasi maupun masukan yang disampaikan DPRD bukan sekadar persoalan etika birokrasi, melainkan berpotensi mencederai prinsip checks and balances yang menjadi roh demokrasi pemerintahan daerah," ujar Redam.

Selain bobroknya pola komunikasi, fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga membeberkan mandeknya sejumlah usulan pembangunan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya pada sektor pendidikan. 

Proyek fisik sekolah berjalan sangat lamban, padahal laporan kerusakan fasilitas sekolah yang mengancam keselamatan siswa telanjur menumpuk dan butuh penanganan darurat.

"Jangan sampai birokrasi menjadi begitu sibuk mempertahankan ego kelembagaannya hingga lupa bahwa keselamatan anak-anak sekolah adalah prioritas yang tidak boleh ditawar," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menelanjangi keterlambatan pelaksanaan sejumlah agenda strategis yang menjadi wewenang DPKPCK. 

Lambatnya kinerja OPD ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya manajemen kebijakan dan rapuhnya tata kelola pembangunan dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.

Atas rentetan kegagalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan evaluasi total terhadap Kepala DPKPCK Kabupaten Malang. Bahkan, fraksi tersebut merekomendasikan pelaksanaan uji kompetensi ulang karena meragukan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pejabat yang bersangkutan.

"Kami merekomendasikan dilakukannya uji kompetensi ulang sebagai bentuk evaluasi objektif untuk memastikan jabatan strategis tersebut ditempati figur yang memiliki kapasitas teknokratis, kemampuan komunikasi publik, sensitivitas politik pemerintahan serta kecakapan menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi kebijakan yang konkret dan terukur," tegasnya.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, ketidakbecusan dinas ini dalam mengeksekusi program pembangunan harus diselesaikan. Tidak hanya sistem yang perlu dirombak, tetapi kepemimpinan pada perangkat daerah tersebut juga harus diganti karena gagal total menjalankan roda organisasi.

"Ketika pembangunan mulai kehilangan arah, maka yang pertama kali harus dievaluasi bukan peta jalannya, melainkan nahkoda yang memegang kemudinya," pungkas Redam. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pada perdagangan Senin (15/6/2026), harga minyak dunia merosot tajam hampir 5 persen, mencatat level penutupan terendah dalam tiga bulan terakhir.

Anjloknya harga minyak ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington dan Teheran telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik panas yang berlangsung selama beberapa bulan ke belakang.

Poin paling krusial dari kesepakatan tersebut adalah rencana pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur laut strategis ini merupakan urat nadi perdagangan energi dunia yang sempat tersumbat akibat konflik.

Secara rincian, harga minyak mentah Brent ditutup turun US$ 4,16 (4,76 persen) menjadi US$ 83,17 per barel. Sementara minyak mentah WTI AS melemah US$ 4,13 (4,87 persen) ke posisi US$ 80,75 per barel. 

Penurunan ini menghapus lonjakan harga (premi risiko) yang sebelumnya melambung akibat ketegangan di Timur Tengah. Kini, harga Brent dan WTI berada di titik terendah sejak 4 Maret 2026.

Seorang pejabat AS membocorkan bahwa nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Penandatanganan resmi secara langsung dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan ini.

Kantor berita Iran, Mehr, melaporkan bahwa dalam draf perjanjian, Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu 30 hari ke depan menggunakan mekanisme yang sudah disetujui kedua belah pihak.

Pasar menyambut baik kabar ini karena Selat Hormuz adalah jalur fatal yang dilewati 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Blokade jalur tersebut selama tiga bulan terakhir terbukti mengacaukan pasokan energi global dan sempat mencekik ekonomi dunia.

“Dengan potensi kembali mengalirnya pasokan minyak dalam jumlah besar ke pasar, aksi jual (yang membuat harga turun) saat ini sangat wajar,” kata Dennis Kissler, Senior Vice President Trading Bok Financial.

Merespons situasi baru ini, Iran langsung banting setir dalam strategi dagangnya. Perusahaan minyak nasional Iran memotong harga jual resmi minyak mentah jenis ringan untuk pembeli di Asia menjadi US$ 7,15 per barel di atas rata-rata harga Oman/Dubai untuk pengiriman Juli. Padahal sebelumnya, mereka mematok harga tinggi dengan selisih US$ 13 per barel.

Akibat tren penurunan ini, lembaga keuangan internasional berbondong-bondong mengubah ramalan mereka. Citigroup, misalnya, langsung memangkas prediksi rata-rata harga Brent untuk kuartal III dan IV tahun 2026 menjadi masing-masing US$ 75 dan US$ 70 per barel.

Meski angin segar perdamaian sudah berembus, para ahli mengingatkan bahwa pasokan minyak tidak bisa langsung normal dalam semalam. 

Kepala Riset Sparta Commodities, Neil Crosby, menyebut industri pelayaran tanker membutuhkan waktu untuk kembali beroperasi secara normal di kawasan Teluk Arab.

"Mengaktifkan kembali armada kapal pengangkut itu tidak mudah. Apalagi sebagian pemilik kapal masih cemas dan menunggu kepastian dari perusahaan asuransi sebelum berani berlayar lagi di sana," jelas Neil.

Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), saat ini masih ada sekitar 14 juta barel per hari produksi minyak global (setara 14 persen permintaan dunia) yang macet akibat perang. Para pelaku industri memperkirakan pemulihan total hingga ke level sebelum perang bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun.

Di sisi lain, Analis UBS Giovanni Staunovo menilai harga minyak masih punya peluang untuk kembali naik dalam jangka panjang. Faktor pendorongnya adalah stok minyak dunia yang saat ini sedang tiris-tirisnya.

Data terbaru menunjukkan cadangan minyak negara-negara maju mendekati level terendah sejak 2003. Di AS sendiri, Cadangan Minyak Strategis (SPR) mereka terpuruk di angka 340,3 juta barel—level paling langka sejak 1983.

Selain itu, pasar juga tetap waspada karena bara geopolitik belum sepenuhnya padam. Israel menegaskan tetap akan menyiagakan militernya di zona keamanan Lebanon, Suriah, dan Gaza. Ditambah lagi, masalah program nuklir Iran dipastikan tetap akan menjadi pembahasan yang alot dalam negosiasi lanjutan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Rombongan pejabat pemerintah dikepung oleh massa mahasiswa. Bahkan, mobil yang membawa para pejabat tersebut sempat digebrak-gebrak oleh mahasiswa yang emosi.

Tiga pejabat yang berada di lokasi adalah: Menteri Agraria/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. 

Awalnya, ketiga pejabat ini diundang menjadi pembicara diskusi soal Pancasila di Gedung GIK UGM. Namun, mahasiswa menilai ketiga tokoh ini tidak cocok bicara soal persatuan karena instansi mereka dianggap punya banyak kebijakan yang merugikan rakyat, terutama soal masalah penggusuran dan konflik tanah.

Suasana memanas setelah diskusi selesai. Mahasiswa merasa pertanyaan kritis mereka tidak dijawab dengan jujur, melainkan hanya diputar-putar dengan jawaban politis.

"Kami mengejar mereka karena mereka menghindar. Kami tanya simpel: mereka merasa bersalah atau tidak soal tanah rakyat yang dirampas? Tapi mereka malah balik bertanya dan merasa tidak bersalah," kata Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa.

Karena merasa tidak mendapat jawaban yang memuaskan, mahasiswa langsung memblokade jalan keluar kampus agar para pejabat tidak bisa pulang.

Saat menteri Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono masuk ke dalam mobil, mahasiswa langsung mengerumuni kendaraan tersebut. 

Karena kesal para pejabat memilih pergi, mahasiswa berteriak sambil menggebrak-gebrak bodi mobil polisi yang mengawal mereka. Polisi pun harus bersusah payah membuka jalan agar mobil bisa lolos.

Menariknya, Budiman Sudjatmiko punya cerita berbeda. Budiman, yang dulunya terkenal sebagai tokoh aktivis mahasiswa era '98, malam itu terpaksa dilarikan lewat pintu belakang gedung secara sembunyi-sembunyi agar tidak dicegat oleh adik-adik tingkatnya tersebut.

Meski sempat terjadi aksi saling dorong dan kejar-kejaran yang menegangkan, polisi memastikan seluruh pejabat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada yang terluka.

Namun bagi mahasiswa, aksi nekat mereka menggebrak mobil menteri ini adalah pesan tegas: pejabat tidak boleh datang ke kampus hanya untuk berpidato, tetapi harus siap mendengarkan dan menjawab kritik rakyat. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Bantuan tersebut diberikan setelah tim Baznas bersama Pemerintah Desa Kampungbaru melakukan peninjauan langsung ke lokasi, guna memverifikasi kondisi rumah yang mengalami kerusakan pada sejumlah bagian bangunan.

Rumah yang ditempati Supriadi diketahui memiliki kondisi yang memprihatinkan. Beberapa bagian bangunan terlihat rapuh, atap mengalami kebocoran, dinding mengalami keretakan, dan lantai rumah masih berupa tanah sehingga dinilai memerlukan penanganan segera demi menjamin keselamatan serta kenyamanan penghuninya.

Ketua Baznas Kabupaten Nganjuk, Zainal Arifin, mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan survei lapangan setelah menerima informasi mengenai kondisi rumah tersebut.

"Sesuai arahan, kami langsung melihat kondisi di lapangan. Dengan mempertimbangkan kemampuan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang tersedia, bantuan stimulan yang dapat kami maksimalkan sebesar Rp20 juta per unit dan difokuskan untuk kebutuhan material bangunan," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Menurut Zainal, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Baznas terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh hunian yang lebih layak.

Sementara itu, Kepala Desa Kampungbaru, Susilo Dwi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Baznas dalam menindaklanjuti laporan mengenai kondisi warganya.

"Kami atas nama Pemerintah Desa Kampungbaru dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Baznas Nganjuk. Setelah menerima informasi, tim langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi riil warga kami, Mbah Supriadi," katanya.

Susilo menilai kolaborasi antara pemerintah desa dan Baznas menjadi salah satu langkah penting dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak.

Ia menjelaskan, kondisi rumah Supriadi memang telah lama menjadi perhatian pemerintah desa karena sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan penghuninya apabila tidak segera diperbaiki.

Menindaklanjuti bantuan yang diberikan Baznas, Pemerintah Desa Kampungbaru menyatakan siap mendampingi proses pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga akan mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu proses perbaikan rumah.

"Bantuan ini merupakan stimulan yang sangat berarti. Kami siap mendampingi dan menggerakkan warga untuk bergotong royong agar rumah Mbah Supriadi dapat menjadi hunian yang lebih sehat, aman, dan layak ditempati," tambah Susilo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian itu disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Nganjuk, Dr. H. Zainal Arifin, saat dikonfirmasi terkait kondisi keluarga William Petrus Hendrik (Wimpi) dan istrinya, Yoana Mujiarsih, yang menderita stroke hingga mengalami kelumpuhan total.

Menurut Zainal Arifin, Baznas telah melakukan peninjauan lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Kami pastikan permasalahan warga kurang mampu yang ada di Dusun Semanding, Desa Pelem, saat ini sudah masuk dalam penanganan dan telah di-cover oleh Baznas Nganjuk. Kami terus berkoordinasi dengan pihak desa agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, Baznas telah mengalokasikan bantuan rutin bagi keluarga tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan yang tengah mereka hadapi.

Menurutnya, Baznas memberikan bantuan sebesar Rp450 ribu setiap bulan yang diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga Wimpi dan istrinya.

"Penanganan yang dilakukan meliputi berbagai aspek bantuan, mulai dari logistik hingga pemenuhan kebutuhan sosial keagamaan yang menjadi program unggulan Baznas. Kami berharap upaya ini dapat membantu mengurangi beban keluarga sekaligus mendukung penanganan kemiskinan di Desa Pelem secara berkelanjutan," kata Zainal Arifin.

Sebelumnya, kondisi Yoana Mujiarsih sempat menjadi perhatian publik setelah kisah hidupnya diberitakan. Warga Dusun Semanding itu kini hanya bisa terbaring di tempat tidur akibat stroke yang menyerang saraf otaknya sejak Oktober 2023.

Suaminya, William Petrus Hendrik atau yang akrab disapa Wimpi, menceritakan awal mula penyakit tersebut menyerang istrinya. Saat itu Yoana mengeluhkan pusing setelah bangun tidur dan kemudian terjatuh di belakang rumah. Sejak kejadian tersebut, kondisi kesehatannya terus menurun hingga mengalami kelumpuhan total.

"Kejadiannya bulan Oktober 2023. Istri saya bangun siang, tiba-tiba mengeluh pusing. Setelah itu jatuh dan sejak saat itu tidak bisa berjalan maupun menggerakkan tubuhnya seperti biasa," tutur Wimpi.

Keluarga sempat berupaya membawa Yoana menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak empat kali. Namun keterbatasan biaya dan kondisi medis yang semakin memburuk membuat proses pengobatan tidak berjalan optimal.

Berdasarkan keterangan yang diterima keluarga dari tenaga medis, keterlambatan penanganan menyebabkan stroke yang awalnya tergolong ringan berkembang menjadi lebih parah dan menyerang jaringan saraf otak.

Di tengah kondisi tersebut, Wimpi mengaku sempat kesulitan memperoleh bantuan sosial yang diharapkannya. Ia menyebut hanya pernah menerima bantuan langsung tunai pada Februari dan Maret tahun sebelumnya serta bantuan beras. Setelah itu, bantuan tidak lagi diterima dengan alasan pergiliran penerima manfaat.

"Saya sudah beberapa kali datang menemui kepala desa untuk menanyakan kelanjutan bantuan, tetapi belum pernah berhasil bertemu. Padahal kami sangat membutuhkan bantuan seperti PKH, BPNT maupun Kartu Keluarga Sejahtera," ujarnya.

Wimpi juga mengaku belum pernah menerima sejumlah bantuan kebutuhan pokok yang menurut informasi diterima oleh sebagian warga lainnya.

"Saya tidak dapat bantuan beras maupun minyak goreng yang katanya dibagikan," katanya.

Meski demikian, dengan adanya kepastian dari Baznas Nganjuk, keluarga berharap bantuan yang telah diberikan dapat terus berlanjut dan menjadi jalan keluar atas kesulitan ekonomi yang mereka hadapi selama proses perawatan Yoana. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut tercermin dari suksesnya gelaran Job Fair yang diadakan selama dua hari berturut-turut baru-baru ini, di mana lapangan pekerjaan yang tersedia sangat melimpah dan disambut antusias oleh masyarakat.

​Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Itsna Sofiani menyampaikan, iklim investasi yang kondusif ini harus disambut dengan gembira dan penuh persiapan. Pihaknya mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang matang.

​Merespons fenomena banyaknya pekerja asal Nganjuk yang melirik peluang di luar negeri, Kadisnaker mengimbau dengan tegas agar masyarakat selalu mengikuti prosedur resmi yang aman. 

"Langkah ini krusial demi menghindari kasus pemulangan pekerja dengan status ilegal yang merugikan dan mengabaikan hak-hak pekerja akibat tidak terpantau dokumen resminya," kata Itsna saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).

Ditambahkan Itsna, pihaknya mencatat bahwa ketiadaan dokumen resmi membuat para pekerja migran berada dalam posisi yang sangat rentan. Mulai dari risiko eksploitasi, besaran upah yang tidak sesuai kontrak, hingga minimnya jaminan keselamatan kerja. Oleh karena itu, edukasi mengenai penempatan yang aman terus digencarkan oleh pihak dinas demi memutus mata rantai penipuan oleh oknum calo.

​Guna mengantisipasi jatuhnya korban, pihaknya kini membuka lebar-lebar pintu informasi dan ruang konsultasi bagi warga. Masyarakat yang mendapatkan penawaran kerja ke luar negeri diminta untuk tidak ragu datang langsung ke kantor Disnaker guna memverifikasi legalitas perusahaan penyalur (P3MI).

​"Apabila ada yang memberikan penawaran kerja, silakan konsultasikan ke kami. Kami akan bantu memeriksa apakah perusahaan tersebut tercatat resmi atau tidak. Mari kita sambut peluang kerja internasional ini dengan bijak, aman, dan sesuai koridor hukum yang berlaku," tandasnya.

Menurut Itsna, pihaknya membuka lebar layanan informasi dan konsultasi bagi warga yang ingin memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja.

Kata Itsna, ​terkait kriteria rekrutmen di wilayah Nganjuk, persyaratan yang diminta oleh perusahaan-perusahaan saat ini relatif longgar dan inklusif. Penyerapan tenaga kerja berkisar dari lulusan SMP hingga batasan usia mencapai 45 tahun. 

"Kami menekankan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah etos kerja, kesungguhan, dan kesiapan skill para pelamar untuk mendukung kebutuhan industri, khususnya di sektor berbasis jahit yang sedang berkembang pesat di Nganjuk," ungkapnya

Disnaker Nganjuk saat ini tengah membuka pelatihan menjahit industri. Slot pelatihan masih tersedia bagi masyarakat guna meminimalisasi potensi turnover akibat kurangnya keahlian saat mulai bekerja. ​Di sisi lain, daya tarik Nganjuk bagi para investor juga didukung oleh regulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

Saat disinggung, UMK di Nganjuk, Itsna mengatakan, Berdasarkan ketetapan yang berlaku per 1 Januari 2026, UMK Nganjuk berada pada angka Rp2.564.000.

"Posisi ini menempatkan Nganjuk di peringkat menengah se-Jawa Timur, lebih rendah dibandingkan wilayah Ring 1 seperti Surabaya dan Mojokerto, sehingga menjadi insentif tersendiri bagi masuknya investasi," pungkasnya.(*) 

Editor Rizqi Ardian

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengatakan, Megawati memberikan sejumlah arahan agar Istana Gebang dapat terus terjaga sekaligus menjadi destinasi edukasi sejarah yang menarik bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu pesan yang disampaikan Megawati adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di kawasan Istana Gebang, terutama pemandu wisata.

"Bu Mega banyak berpesan tentang bagaimana cara merawat Istana Gebang. Mulai dari pegawainya, pemandu wisata perlu ditambah dan perlu upgrading kemampuan terkait cerita tentang Bung Karno sejak kecil sampai beliau wafat," kata Mas Ibbin, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, Istana Gebang merupakan bangunan bersejarah yang usianya telah melampaui satu abad dan hingga kini masih mempertahankan keaslian bangunannya. Karena itu, diperlukan perawatan khusus agar kondisi bangunan tetap terjaga.

"Ini rumah lama, usianya lebih dari 100 tahun dan masih dipertahankan keasliannya. Maka memang perlu perawatan khusus hingga ke detail-detailnya. Ada bagian yang kusam dan membutuhkan perhatian khusus," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Mas Ibbin ini mengakui tugas merawat bangunan cagar budaya tersebut tidak ringan bagi Pemerintah Kota Blitar. Meski demikian, pihaknya berkomitmen melakukan perawatan rutin melalui berbagai program kebersihan dan pemeliharaan.

"Tentunya bagi Pemkot Blitar ini cukup berat karena anggaran yang terbatas. Namun kami rutin melakukan perawatan, termasuk melalui program Jumat Asri dan kegiatan bersih-bersih bersama. Ini bangunan peninggalan sekaligus cagar budaya yang harus kita rawat dengan baik," terang dia.

Ia optimistis setelah direnovasi, Istana Gebang akan semakin menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Blitar. Selain menyimpan nilai sejarah yang tinggi, tempat tersebut juga memiliki keterikatan emosional yang kuat bagi Megawati.

Saat meninjau bagian belakang rumah, Megawati disebut beberapa kali mengenang masa kecilnya yang banyak dihabiskan di Istana Gebang.

"Tadi Ibu banyak bercerita tentang masa kecilnya. Ini menunjukkan Istana Gebang sangat membekas dalam hati beliau. Dulu beliau sering berada di sini, makan bersama keluarga dan banyak kenangan lainnya," ungkap Mas Ibbin.

Lebih dari sekadar bangunan bersejarah, Mas Ibbin menilai Istana Gebang merupakan tempat lahirnya semangat dan pemikiran besar Bung Karno yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

"Yang terpenting adalah api semangat Bung Karno. Sebagian besar nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno juga ditempa dari sini. Siapa saja yang datang ke sini diharapkan bisa menumbuhkan semangat Bung Karno," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengajak masyarakat dan para kader PDI Perjuangan untuk terus menjaga dan meneruskan semangat perjuangan Bung Karno di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini.

Peresmian Istana Gebang berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh PDI Perjuangan, kader partai, serta masyarakat yang memadati kawasan bersejarah tersebut.

Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno bukan hanya sosok yang dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisik semata, melainkan melalui nilai-nilai perjuangan yang diwariskannya kepada bangsa Indonesia.

Menurut Aryo, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga api semangat Bung Karno, terutama semangat untuk mencintai tanah air, berpikir kritis, dan berjuang demi kepentingan rakyat.

"Bu Megawati menyampaikan bahwa kita memiliki tanggung jawab sejarah untuk meneruskan semangat Bung Karno. Semangat itu tidak boleh berhenti menjadi cerita masa lalu, tetapi harus terus hidup dalam tindakan dan pengabdian kepada bangsa," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Dalam pidatonya, Megawati juga menegaskan bahwa semangat Bung Karno mengajarkan keberanian untuk menyampaikan gagasan, nasihat, maupun kritik yang membangun demi kemajuan Indonesia.

Aryo menyebut, pesan tersebut disampaikan Megawati sebagai pengingat agar masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, tidak kehilangan daya kritis dalam menghadapi berbagai persoalan.

"Bu Mega mengatakan kita semua didorong untuk berpikir dan bertindak kritis di bulan Bung Karno ini," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah menyampaikan renovasi Istana Gebang dilakukan secara menyeluruh dengan anggaran sekitar Rp4,1 miliar yang berasal dari gotong royong pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Sejumlah pembenahan dilakukan, mulai dari penataan kawasan, pagar, hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya.

"Semuanya direnovasi. Pagarnya sekarang lebih indah dan kawasan ini kami tata agar semakin representatif sebagai tempat bersejarah," jelasnya.

Ke depan, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga berencana melengkapi Istana Gebang dengan fasilitas digital untuk memudahkan generasi muda mengenal sejarah perjuangan Bung Karno. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabupaten Bondowoso sendiri memiliki beragam sektor ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, perdagangan, industri rumah tangga hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun, potensi tersebut membutuhkan pemetaan yang lebih komprehensif agar dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan daerah.

Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi Bondowoso. Hasil sensus diharapkan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menarik investasi, memperkuat UMKM, hingga mempercepat pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam sambutan yang dibacakan Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bondowoso, Nunung Setyaningsih, pada kegiatan "Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Bondowoso Melalui Sensus Ekonomi 2026" yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso, Senin (15/6/2026).

Mewakili Bupati Bondowoso, Nunung menyampaikan apresiasi kepada BPS Bondowoso atas penyelenggaraan agenda strategis tersebut. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah penting untuk mendapatkan potret ekonomi daerah yang lebih lengkap dan mutakhir.

"Melalui sensus ini, kita akan memperoleh gambaran yang utuh, menyeluruh, dan terkini mengenai peta kekuatan ekonomi daerah. Informasi tersebut akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan," ujar Nunung di Pendopo Raden Bagus Assra.

Dirinya menegaskan, keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, lembaga usaha, hingga pemerintah kecamatan untuk turut menyukseskan agenda nasional tersebut.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar proses pendataan berjalan lancar dan masyarakat maupun pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik.

"Kami meminta seluruh kepala OPD, lembaga usaha, instansi vertikal, dan camat untuk memberikan dukungan penuh. Pastikan seluruh instrumen pemerintahan hingga tingkat bawah ikut mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk menyambut petugas sensus," katanya.

Lebih lanjut, Plt Asisten II Hamid menekankan, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Kesalahan data, kata dia, berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keakuratan data merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Kesalahan dalam menyajikan data akan berdampak pada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan perekonomian," tegasnya.

Data yang sahih akan menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi daerah. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan untuk memetakan potensi UMKM, membuka peluang investasi baru, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah mengurai tantangan ekonomi, memetakan potensi UMKM secara lebih tepat, meningkatkan investasi, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso," lanjutnya.

Menyampaikan pesan Bupati Bondowoso, Nunung  mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan komitmen dan semangat gotong royong demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Mari kita bersatu, menyelaraskan pandangan, dan berkomitmen penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Kita tunjukkan spirit gotong royong demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso," pesannya.

Sementara itu, Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Pendataan tidak hanya menyasar usaha yang memiliki lokasi fisik, tetapi juga berbagai usaha yang berkembang di lingkungan rumah tangga dan sektor ekonomi digital.

Menurut Mudji, petugas sensus nantinya akan melakukan pendataan secara langsung hingga tingkat RT untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat terjangkau. Pendekatan door-to-door tersebut dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

"Kami ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat, baik usaha yang sudah terlihat secara fisik maupun usaha yang selama ini sulit teridentifikasi seperti perdagangan online, jasa berbasis digital, maupun pelaku usaha rumahan," ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya tidak hanya memberikan gambaran mengenai jumlah pelaku usaha, tetapi juga memuat informasi mengenai karakteristik usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah. Data tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Selain menghasilkan potret struktur ekonomi daerah, Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM dan peningkatan investasi. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi sektor usaha yang memiliki potensi berkembang maupun sektor yang membutuhkan dukungan kebijakan.

"Karena itu kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang valid, akurat, dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso ke depan," pungkas Mudji. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, dr. Icang Sarrazin mengatakan saat ini suhu udara di Kota Batu dapat mencapai 28 hingga 30 derajat Celsius pada siang hari. Namun saat malam hingga dini hari, suhu turun drastis hingga berada di kisaran 14 sampai 19 derajat Celsius.

"Intinya kondisi tersebut membuat tubuh harus beradaptasi secara cepat terhadap perubahan suhu. Ketika daya tahan tubuh menurun, berbagai penyakit lebih mudah menyerang, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau dan fenomena bediding ini antara lain influenza, ISPA, alergi, asma, hingga radang tenggorokan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini kasus yang paling banyak ditemukan di fasilitas kesehatan masih didominasi influenza. Namun ancaman lain yang juga perlu diwaspadai adalah meningkatnya paparan debu akibat kondisi cuaca kering selama musim kemarau.

Menurutnya, debu yang beterbangan di udara dapat dengan mudah masuk ke saluran pernapasan dan memicu reaksi alergi, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat asma maupun alergi pernapasan.

“Debu-debu yang beterbangan ini kalau terhirup dan masuk ke mulut bisa memicu reaksi alergi. Bagi orang yang punya riwayat alergi tinggi, risikonya tentu lebih besar,” jelasnya.

Karena itu, Dinkes mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat berada di area ramai maupun saat beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama.

“Kalau berkumpul di keramaian sebaiknya tetap memakai masker agar debu tidak mudah masuk ke saluran pernapasan dan memicu penyakit,” tambahnya.

Selain itu, fenomena bediding juga meningkatkan risiko terjadinya faringitis atau radang tenggorokan. Udara yang lebih kering, dingin, serta tingginya partikel debu dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan yang ditandai dengan rasa nyeri saat menelan, tenggorokan kering, hingga suara serak.

Dinkes juga mengingatkan kelompok rentan seperti penderita asma agar lebih berhati-hati saat beraktivitas pada malam hari. Suhu udara yang dingin dapat memicu penyempitan saluran napas dan meningkatkan risiko kambuhnya gejala asma.

“Bagi penderita asma maupun alergi, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari ketika suhu udara sedang sangat dingin,” tandasnya. (*)

Editor: Danu

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menegaskan bahwa keputusan tersebut harus disikapi secara rasional dan objektif. Menurutnya, penundaan pembentukan Dispora bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan sektor kepemudaan dan olahraga, melainkan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kita harus menghormati dan menerima keputusan Pansus DPRD dengan rasional. Kebijakan ini merupakan langkah yang logis mengingat pemerintah pusat mengarahkan agar belanja pegawai berada di bawah 30 persen dari APBD,” ujarnya kepada SJP pada Minggu (14/6/2026).

Heli menjelaskan, saat ini komposisi belanja pegawai Pemerintah Kota Batu masih berada di kisaran 36 persen. Jika pembentukan dua organisasi perangkat daerah baru dilakukan secara bersamaan, maka dikhawatirkan akan semakin membebani struktur anggaran daerah.

“Kalau dipaksakan membentuk kedua dinas sekaligus, maka postur APBD akan semakin berat pada belanja aparatur. Padahal pemerintah daerah juga harus memastikan ruang fiskal yang cukup untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, persetujuan pembentukan DPMD merupakan langkah yang tepat karena kebutuhan penguatan tata kelola desa dinilai lebih mendesak. Desa menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal, sehingga diperlukan perangkat daerah yang lebih fokus menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

“DPMD diprioritaskan karena memiliki urgensi yang tinggi dalam memperkuat tata kelola desa yang menjadi fondasi perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Heli mengakui bahwa kebutuhan pembentukan Dispora sebenarnya cukup besar. Kota Batu memiliki potensi olahraga dan kepemudaan yang terus berkembang, termasuk peluang pengembangan sport tourism yang selama ini menjadi salah satu kekuatan daerah.

Ia menilai urusan kepemudaan dan olahraga saat ini memang berada dalam kondisi yang cukup padat karena masih bergabung dengan Dinas Pendidikan. Fokus besar pada pelayanan pendidikan membuat pembinaan pemuda dan olahraga belum bisa mendapatkan perhatian secara maksimal.

“Secara potensi, urgensi Dispora sebenarnya cukup tinggi. Kota Batu memiliki peluang besar dalam pengembangan olahraga dan kepemudaan. Namun kapasitas fiskal daerah tetap harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Karena itu, Pemkot Batu memilih untuk menunda pembentukan Dispora hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan. Pemerintah daerah akan lebih dahulu fokus menurunkan persentase belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Heli juga menekankan bahwa pembentukan DPMD nantinya harus dilakukan tanpa menambah beban pegawai baru. Pengisian personel akan mengutamakan redistribusi aparatur dari perangkat daerah yang mengalami penyesuaian struktur organisasi.

“Kita ingin pembentukan DPMD tetap berjalan, tetapi tidak menambah beban anggaran. Prinsipnya adalah penataan dan redistribusi pegawai, bukan merekrut baru,” tandasnya. (*)

Editor: Danu

Kedatangan Megawati Soekarnoputri beserta rombongan di Kota Blitar dalam rangkaian peringatan bulan Bung Karno.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah mengatakan ziarah tersebut merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tua sekaligus momen dialog batin Megawati dengan sang ayah.

Menurut Said, kunjungan tersebut murni atas keinginan Megawati Soekarnoputri. Awalnya, ziarah direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni lalu. Namun agenda tersebut baru bisa dilaksanakan saat ini karena Megawati memiliki kegiatan di Bali.

"Ziarah ini adalah nawaitu Ibu. Dialog batin beliau dengan almarhum Bung Karno, bagian dari bakti seorang anak kepada orang tuanya," kata Said Abdullah, Ahad (14/6/2026).

Dalam doa yang dipanjatkan di makam Bung Karno, lanjut Said, Megawati Soekarnoputri berharap Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdikari sebagaimana cita-cita yang diperjuangkan Bung Karno.

"Salah satu yang saya dengar dalam doa Ibu adalah beliau ingin bangsa ini maju, bangsa ini sejahtera, bangsa ini berdikari sesuai mimpi Bung Karno," ujarnya.

Selain berziarah, Megawati dijadwalkan meresmikan hasil renovasi rumah masa kecil Bung Karno di Istana Gebang yang berada di Jalan Sultan Agung Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada Senin (15/6/2026).

Said menjelaskan, renovasi Istana Gebang dilakukan secara menyeluruh dengan anggaran sekitar Rp4,1 miliar yang berasal dari gotong royong pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Sejumlah pembenahan dilakukan, mulai dari penataan kawasan, pagar, hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya.

"Semuanya direnovasi. Pagarnya sekarang lebih indah dan kawasan ini kami tata agar semakin representatif sebagai tempat bersejarah," jelasnya.

Ke depan, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga berencana melengkapi Istana Gebang dengan fasilitas digital untuk memudahkan generasi muda mengenal sejarah perjuangan Bung Karno.

"Nanti dengan izin Mas Wali, akan kami lengkapi dengan teknologi digital. Anak-anak muda, Gen Z, kalau datang tinggal menekan layar untuk mengetahui napak tilas Bung Karno, perjuangan dan sejarah beliau. Kami juga akan menyiapkan wifi gratis untuk kepentingan masyarakat,"pungkas Said Abdullah. (*)

Editor: Danu

Ratusan personel tersebut terdiri dari anggota Polres Blitar Kota, Brimob, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta unsur pengamanan internal partai.

Kasi Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, mengatakan pengamanan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Sebanyak 654 personel gabungan kami siagakan untuk mengamankan seluruh agenda kunjungan Ibu Megawati Soekarnoputri di Kota Blitar. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik yang menjadi lokasi kegiatan," kata AKP Samsul Anwar, Ahad (14/6/2026).

Ia menjelaskan, personel yang dilibatkan terdiri dari 421 anggota Polres Blitar Kota, satu tim sterilisasi dan Jibom Brimob berjumlah 10 personel, satu tim Escape Brimob lima personel, satu tim Anti Anarkhi Brimob 10 personel, 30 personel TNI, 30 personel Satpol PP Kota Blitar, 20 personel Dinas Perhubungan Kota Blitar, satu unit Dinas Kesehatan Kota Blitar berjumlah delapan personel, serta 120 personel Satgas PDI Perjuangan.

Menurut AKP Samsul, selain pengamanan lokasi kegiatan, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas, sterilisasi area, serta pengawasan di jalur yang dilalui rombongan tamu VVIP.

"Pengamanan ini merupakan bentuk kesiapan kami dalam memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dan peserta kegiatan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan," ujarnya.

Sekedar diketahui, kunjungan Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP di Kota Blitar dalam rangka ziarah rutin di makam sang ayah Presiden pertama RI Ir Soekarno dan pada Senin (15/6/2026) dijadwalkan meresmikan renovasi rumah masa kecil Bung Karno Istana Gebang di Jalan Sultan Agung Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. (*)

Editor: Danu

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, efisiensi anggaran daerah yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan menekan pengeluaran, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

"Angkutan pelajar akan kami tambah, terutama untuk jalur Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang," ujar Indah.

Kedua rute tersebut dipilih karena menjadi akses utama bagi banyak pelajar dari wilayah pinggiran yang menempuh pendidikan di area perkotaan. Kehadiran tambahan armada ini diharapkan mampu menyediakan transportasi yang lebih aman, terjangkau, sekaligus meringankan beban biaya yang selama ini ditanggung orang tua siswa.

"Ini upaya kita agar anak-anak sekolah tidak kerepotan soal transportasi ketika berangkat maupun pulang sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, pembatasan ketat akan diberlakukan untuk mobil dinas non-pelayanan. Namun, Indah memastikan bahwa kendaraan yang berfungsi untuk pelayanan publik langsung—seperti mobil layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan kendaraan operasional esensial lainnya—tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa.

Melalui langkah ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja pemerintah, melainkan mengalihkan prioritas ke program yang dampaknya bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (**)

Editor: Danu

Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (suspend) operasional sejumlah dapur penyedia makanan memicu pertanyaan besar: Mengapa dapur yang belum siap bisa lolos verifikasi dan terlanjur melayani sejumlah siswa?

Kondisi ini dinilai menjadi bukti adanya kelemahan dalam sistem seleksi dan pengawasan. 

Kritik keras dikontarkan Aliansi Masyarakat Jombang (MRJ). Sekretaris Jenderal MRJ, Syadat Al Mahiri, menyatakan bahwa temuan dapur bermasalah setelah program berjalan menunjukkan adanya kelalaian dalam tahapan awal penilaian kelayakan.

Menurut Syadat, setiap dapur seharusnya baru boleh beroperasi jika sudah lolos pemeriksaan menyeluruh tanpa toleransi.

"Kalau setelah beroperasi ternyata masih ditemukan kekurangan mendasar hingga harus disuspend, tentu proses pengawasannya perlu dievaluasi. Jangan sampai ada kelalaian dalam tahapan awal," ujar Syadat kepada media, Jumat (12/6/2026).

Lebih jauh, MRJ mengungkap adanya rumor miring di lapangan. Muncul dugaan bahwa sejumlah pihak sengaja mempercepat kelulusan izin dapur tertentu meskipun belum memenuhi syarat formal. Praktik ini disinyalir terjadi dengan membawa-bawa nama tokoh berpengaruh di tingkat pusat untuk menekan petugas di daerah.

"Program ini menggunakan anggaran negara yang besar. Karena itu, tata kelola dan pengawasannya harus benar-benar ketat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara optimal," tambah Syadat. 

Ia berharap pimpinan BGN saat ini berani membenahi sistem agar kualitas makanan untuk anak sekolah tidak dikorbankan demi mengejar target kuantitas.

Merespons karut-marut tersebut, pihak Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Jombang Deny Setiawan angkat bicara. 

Ia menjelaskan bahwa fungsi pihaknya sejauh ini adalah memberikan pembinaan dan edukasi kepada pengelola dapur, baik sejak tahap perencanaan hingga dapur beroperasi.

"Kami terus memberikan arahan dan edukasi kepada pengelola dapur, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap persiapan. Tujuannya agar semua persyaratan dapat dipenuhi sejak awal," ujar Deny.

Namun, saat didesak mengenai isu adanya tekanan dari pihak investor atau orang pusat yang memaksa meloloskan dapur-dapur bermasalah tersebut, Deny memilih untuk tidak berkomentar. 

Ia menyarankan agar hal sensitif itu ditanyakan langsung kepada pihak yang berwenang melakukan verifikasi akhir.

Sebelumnya, carut-marut ini sempat terekam saat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepatihan mengantarkan menu MBG ke sejumlah sekolah pada awal September tahun lalu. 

Penutupan sementara beberapa dapur oleh BGN menjadi bukti sahih bahwa program pemenuhan gizi anak di daerah masih menyisakan rapor merah di sektor manajemen. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Pansus DPRD Kota Batu, Didik Machmud pada Jumat (12/6/2026) mengungkapkan bahwa usulan pemindahan Bidang Pemuda dan Olahraga ke Dinas Pariwisata sempat muncul dalam proses pembahasan. Namun setelah dilakukan kajian, DPRD memutuskan tidak menyetujui usulan tersebut.

“Sebelumnya memang ada usulan agar bidang pemuda dan olahraga dipindahkan ke Dinas Pariwisata. Namun hal itu tidak kami setujui,” ujar Didik.

Menurutnya, keputusan tersebut mempertimbangkan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk target mencetak 1.000 sarjana di Kota Batu.

Karena itu, DPRD menilai bidang kepemudaan memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan sektor pendidikan dibandingkan sektor pariwisata.

“Kalau dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya program peningkatan kualitas SDM dan target 1.000 sarjana, korelasinya lebih dekat dengan dunia pendidikan. Sehingga kurang tepat jika dipindahkan ke Dinas Pariwisata,” jelasnya.

Didik menambahkan, Dinas Pariwisata memiliki fokus kerja yang berbeda, yakni pada pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan, promosi daerah, hingga upaya menarik investasi. Oleh karena itu, memasukkan urusan kepemudaan dan olahraga ke dalam dinas tersebut dinilai kurang sesuai dengan rumpun tugasnya.

“Disparta fokus pada pengembangan wisata, investasi, dan sektor-sektor pendukung pariwisata. Jadi secara rumpun memang kurang cocok jika bidang pemuda dan olahraga ditempatkan di sana,” katanya.

Meski demikian, DPRD membuka kemungkinan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menaungi bidang tersebut. Namun secara substansi, urusan kepemudaan dan olahraga tetap akan berada di bawah Dinas Pendidikan.

“Untuk bidang pemuda dan olahraga tetap di Dinas Pendidikan. Kemungkinan yang berubah hanya nama dinasnya agar lebih mencerminkan tugas dan fungsi yang dijalankan,” imbuhnya.

Pembahasan perubahan SOTK sendiri dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian beban kerja organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. DPRD berharap penataan kelembagaan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Batu secara lebih optimal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi yang berlangsung di Balai Desa Sambiroto ini bukan sekadar seremonial. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi solid antara Pemerintah Desa (Pemdes) Sambiroto, Polsek Baron, dan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Nganjuk.

Kepala Desa Sambiroto, Achmad Syarif, menyatakan bahwa kegiatan ini sengaja digelar untuk membumikan tema besar HUT Bhayangkara tahun ini, yakni "Mengabdi untuk Masyarakat".

"Alhamdulillah, kami bersama PMI Nganjuk dan Polsek Baron bersinergi melaksanakan bakti sosial ini. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kami. Kami ingin perayaan HUT Bhayangkara tidak hanya menjadi milik kepolisian, tetapi juga dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas," ujar Achmad Syarif.

Ia menegaskan bahwa sinergi ini akan terus dipupuk. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan aparat kepolisian adalah kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Baron.

Kapolsek Baron yang baru menjabat, AKP Oofy Adycta Septandra, menyambut hangat inisiatif warga tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif warga dalam aksi sosial sangat membantu pihak kepolisian dalam membangun komunikasi yang lebih cair dan humanis dengan masyarakat.

"Terima kasih kepada Pak Kades dan seluruh warga Sambiroto. Momentum HUT Bhayangkara ini menjadi jembatan bagi kami untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Wilayah yang aman tidak hanya dijaga dengan patroli, tapi juga dengan sinergi dan kepedulian antar-elemen seperti yang kita lakukan hari ini," ungkap AKP Oofy.

Ada fakta menarik di balik aksi donor darah ini. Bagi warga Sambiroto, mendonorkan darah bukan lagi kegiatan insidental, melainkan agenda rutin yang telah membudaya.

Perwakilan Tim Donor Darah UDD PMI Kabupaten Nganjuk, Dian Wanita Ningtyas, mengungkapkan apresiasi tingginya atas konsistensi warga desa tersebut.

"Kegiatan di Desa Sambiroto ini sudah berjalan sangat rutin, biasanya setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Ini bukan yang pertama, bahkan sudah lebih dari 30 kali kami melakukan pengambilan darah di sini," kata Dian.

Setiap sesinya, pihak PMI menargetkan setidaknya 30 hingga 35 kantong darah dari para pendonor. Melihat antusiasme yang konsisten selama bertahun-tahun, Dian berharap desa ini bisa terus menjadi teladan bagi wilayah lain dalam hal kemanusiaan.

"Harapan kami dari PMI, sinergi ini tetap terjaga. Konsistensi warga Sambiroto untuk terus aktif mendonorkan darah adalah kontribusi yang sangat berharga bagi sesama yang membutuhkan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepastian operasional tersebut menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) dengan CV Sinergi Permata Semesta, yang merupakan bagian dari The Lawu Group. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani di Kantor BB TNBTS pada Kamis (11/6/2026).

Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan bahwa kesepakatan ini berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 11 Juni 2026 hingga 10 Juni 2031. Langkah ini diambil sebagai komitmen untuk mengoptimalkan layanan wisata sekaligus mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

"Seluruh aset yang disewakan akan dimanfaatkan untuk aktivitas wisata alam. Ini adalah bentuk komitmen BB TNBTS dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pengunjung," ujar Rudijanta.

Aset yang resmi dikelola oleh pihak swasta ini mencakup tiga area utama dengan total luas yang cukup besar, yakni area lahan Jembatan Kaca seluas 2.429 meter persegi; bangunan shuttle dan fasilitas pendukung seluas 791 meter persegi dan jembatan pejalan kaki berlantai kaca seluas 360 meter persegi.

Infrastruktur ini merupakan hasil pembangunan yang sebelumnya diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025 lalu.

Direktur Utama CV Sinergi Permata Semesta, Achmad Ridho, menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan inspeksi dan perawatan akhir agar jembatan benar-benar siap dibuka pada akhir Juni ini.

Ridho menegaskan, pihaknya tidak akan mengabaikan aspek keselamatan. Seluruh operasional akan mengacu ketat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS).

"Kami akan mengikuti SOP yang ada. Pengalaman kami dalam mengelola Kemuning Sky Hill di Jawa Tengah menjadi bekal dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung," kata Ridho.

Selain fokus pada keamanan, pengelolaan Jembatan Kaca Bromo juga berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pihak pengelola berjanji akan memprioritaskan keterlibatan warga lokal serta pelaku UMKM dalam operasional wisata selama lima tahun ke depan.

"Kami ingin memastikan kehadiran wisata ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip pelestarian kawasan konservasi," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Adapun prosesi rotasi kepemimpinan ini meliputi posisi-posisi strategis, di antaranya jabatan Wakapolres, Kasat Lantas, Kasat Resnarkoba, Ps. Kasikum, Kasat Tahti, serta beberapa Kapolsek di wilayah hukum Polres Nganjuk.

Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur dengan Nomor ST/579/V/KEP./2026 yang diterbitkan tertanggal 19 Mei 2026 perihal pemberitahuan mutasi personel di lingkungan Polda Jatim.

​Otoritas kepolisian menegaskan bahwa mutasi jabatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari desain besar pembinaan karier anggota, penyegaran organisasi, serta sebagai stimulus peningkatan kinerja kesatuan.

Hal ini krusial dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan semakin profesional, akuntabel, dan berbasis pada prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

​Dalam amanatnya, AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian tanpa batas yang telah diberikan selama mengemban tugas di wilayah hukum Polres Nganjuk. Di saat yang sama, ia juga mengucapkan selamat datang kepada para pejabat baru yang menerima estafet amanah kepemimpinan ini.

​“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja serta menjamin keberlangsungan regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan kontribusinya bagi Polres Nganjuk. Kepada pejabat baru, saya minta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan segera lanjutkan capaian-capaian positif yang telah dirintis sebelumnya,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Mutasi masif juga terjadi pada unsur pimpinan Kepolisian Sektor (Polsek). AKP Gatot Suwardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Berbek, mendapat amanah baru sebagai Kasubbagwatpers Bag SDM Polres Nganjuk. Estafet kepemimpinan Kapolsek Berbek selanjutnya diserahkan kepada AKP Darminto, yang sebelumnya menakhodai Polsek Ngronggot.

​Posisi Kapolsek Ngronggot kini dipercayakan kepada AKP Totok Harianto, yang bergeser dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolsek Rejoso. Untuk mengisi kekosongan tersebut, AKP Roni Andrias Suharto, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baron, resmi dilantik menjadi Kapolsek Rejoso.

​Penyegaran di tubuh sektor juga melibatkan perwira handal lainnya. Jabatan Kapolsek Baron kini diemban oleh AKP Oofy Adycta Septandra, yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur setelah menuntaskan penugasan di Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri. Selanjutnya, posisi Kapolsek Prambon kini dipercayakan kepada AKP Afrizal Akbar Haris, perwira yang sebelumnya meniti karier di lingkungan Bareskrim Polri.

​Di akhir sambutannya, Kapolres Nganjuk memberikan instruksi tegas kepada para pejabat, khususnya para Kapolsek yang baru dilantik, agar senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Peran Bhabinkamtibmas harus dioptimalkan sebagai garda terdepan sekaligus ujung tombak Polri dalam menyerap aspirasi dan menyelesaikan dinamika sosial langsung di tengah masyarakat. Fungsi deteksi dini dan sinergi lintas sektoral pun harus terus diperkuat demi stabilitas keamanan nasional di tingkat daerah.

​“Kepada para Kapolsek dan pejabat yang baru, saya harapkan mampu menghadirkan inovasi nyata dan terobosan kreatif dalam pelaksanaan tugas. Kedepankan pelayanan yang humanis, perkuat fungsi deteksi dini, serta bangun kolaborasi solid dengan seluruh stakeholder demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan,” tegas Kapolres.

​Rangkaian upacara sertijab tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara tasyakuran sederhana yang bertempat di Aula Tantya Sudhirajati. Agenda ini turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Ny. Raisha Suria Miftah beserta jajaran pengurus, jajaran Pejabat Utama Polres, para Kapolsek, perwira staf, serta personel Polres Nganjuk.

​Melalui momentum rotasi ini, manajemen korps kepolisian berharap seluruh pejabat yang memegang amanah baru dapat membawa energi positif serta menyuntikkan semangat baru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat luas.

​Berdasarkan data struktural yang dihimpun, pergeseran posisi krusial di tubuh Polres Nganjuk mencakup jabatan posisi perwira menengah dan perwira pertama, yakni:

​Wakapolres Nganjuk, resmi dijabat oleh Kompol Didid Wahyu Agustyawan, menggantikan Kompol Andria Diana Putra. ​Kasat Lantas diserahterimakan dari AKP Ivan Danara Oktavian, kepada AKP Afandy Dwi Takdir. ​Kasat Resnarkoba, kini diemban oleh AKP Hafid Dian Maulidi, menggantikan Iptu Sugiarto. Untuk posisi ​Ps. Kasikum & Kasat Tahti, dipercayakan kepada Iptu Gunawan, sedangkan posisi Kasat Tahti resmi diisi oleh Ipda Yoyon Liana. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari pada Kamis (11/6/2026) menjelaskan bahwa pembentukan DPMD merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan desa yang semakin kompleks.

“Untuk dinas baru yang disetujui hanya DPMD. Embrionya berasal dari DP3AP2KB, yakni bidang pemberdayaan masyarakat, bidang aparatur desa, serta bidang perencanaan dan keuangan desa,” ujar Khamim.

Dengan terbentuknya DPMD, sejumlah urusan yang selama ini berada di DP3AP2KB akan mengalami penyesuaian. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana nantinya akan dialihkan ke Dinas Kesehatan, sedangkan urusan perempuan dan perlindungan anak akan menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Menurut Khamim, langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas fokus tugas masing-masing perangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, usulan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga belum mendapatkan persetujuan. Salah satu pertimbangannya adalah kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan belanja pegawai daerah.

“Tidak disetujuinya Dispora karena pemerintah pusat menginstruksikan maksimal beban belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Sementara Kota Batu saat ini masih berada di angka sekitar 36 persen,” jelasnya.

Ia menilai, penambahan organisasi perangkat daerah baru berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja pegawai sehingga kurang sejalan dengan kebijakan efisiensi yang sedang didorong pemerintah pusat. Karena itu, pembentukan Dispora kemungkinan baru dapat direalisasikan setelah persentase belanja pegawai berhasil ditekan di bawah batas yang ditentukan.

Lebih lanjut, Khamim menjelaskan bahwa perubahan SOTK yang tengah dilakukan Pemkot Batu bukan sekadar menambah atau mengurangi organisasi perangkat daerah. Penataan tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan beban kerja antar dinas, meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelaksanaan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

“Alasan perubahan SOTK adalah karena ada beban kerja yang tidak sebanding antar dinas. Kemudian ingin diratakan agar langkah pemerintah lebih efektif dalam mempercepat visi misi wali kota, dan yang pasti untuk efisiensi,” katanya.

Selain itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurut Khamim, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Ia mencontohkan pengembangan desa wisata yang selama ini identik dengan Dinas Pariwisata. Dalam praktiknya, keberhasilan desa wisata juga membutuhkan dukungan Dinas PUPR melalui pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penataan lingkungan, serta Diskumdag dalam pengembangan UMKM masyarakat.

“Jangan sampai ada ego sektoral. Pengelolaan desa wisata misalnya, tidak hanya menjadi tugas Disparta saja. Harus ada keterlibatan OPD lain sesuai tupoksinya agar hasilnya lebih maksimal,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rapat koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati Pasuruan, dan dibuka langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Sementara itu, peserta rakor terdiri dari Satuan Tugas (Satgas) MBG, Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), hingga Mitra SPPG, pengawas, dan ahli gizi.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa dalam rakor ini, Rusdi Sutejo yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut juga menandatangani pakta integritas bersama perwakilan Mitra SPPG Kabupaten Pasuruan. Selain itu, dilakukan pula peluncuran secara virtual mobil operasional Satgas MBG dan Ruang Sekretariat Satgas MBG Kabupaten Pasuruan.

Terkait program MBG, Rusdi berpesan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat, pengawasan dilakukan secara konsisten, dan jika terdapat kekurangan, segera diselesaikan melalui langkah konkret. Hal tersebut dilakukan agar program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima manfaat.

"Untuk Mitra SPPG atau Kepala SPPG, semua ketentuan dari BGN harus bisa dilaksanakan agar program yang baik ini bisa berjalan sesuai koridor dan aturan yang berlaku," katanya.

Mengenai Satgas dan mobil operasional MBG, Rusdi menegaskan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Pasuruan bersama anggota dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk membantu pengawasan di dapur-dapur SPPG.

"Selamat bertugas untuk Satgas MBG, terutama agar semua layanan dan kegiatan di dapur-dapur SPPG betul-betul berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh BGN," imbuhnya.

Hingga saat ini, diketahui sudah lebih dari 100 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan.

Koordinator Wilayah BGN di Kabupaten Pasuruan, Aisha Rahma, menjelaskan bahwa total terdapat 130 SPPG yang telah terdaftar di Kabupaten Pasuruan. Namun, dari jumlah tersebut, SPPG yang telah beroperasi baru sebanyak 109 unit, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Menurut Aisha, ada tiga hal penting yang harus dipenuhi agar sebuah satuan pelayanan dapat dikategorikan sebagai SPPG yang ideal, yakni infrastruktur, menu yang disajikan, serta kelayakan.

"Jika kurang maka berimbas pada kinerja relawan, pemilihan menu dan semua hal. Jadi minimal 3 hal itu penting untuk diperhatikan betul," ucapnya.

Aisha berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut proaktif dalam menyampaikan saran, kritik, atau keluhan kepada SPPG yang bersangkutan.

"Semoga ke depannya semakin bagus, semakin lancar dan semakin suka dengan menu yang disajikan. Kalau ada kekurangan, bisa disampaikan ke kepala SPPG," tutupnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (11/6/2026), kerusakan bangunan di ruang publik ini terlihat sangat mencolok. 

Bagian penutup tugu sebelah kiri atas tampak jebol dan mengelupas, sehingga merusak pemandangan di tengah arus lalu lintas yang cukup padat. Kondisi ini memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis lokal yang menilai adanya pembiaran dari instansi terkait.

Salah satu aktivis dari Aliansi Wong Gawat, M. Ridwan, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk untuk segera mengambil tindakan nyata. 

Menurutnya, pembiaran yang terkesan berlarut-larut ini mencerminkan buruknya manajemen pemeliharaan aset kota.

"Ini adalah wajah kota. Sangat memalukan melihat ikon yang berada di jalur utama dan bertuliskan nama NGANJUK dibiarkan rusak berantakan seperti itu. Ke mana anggaran perawatan dari DLH?" ujar Ridwan saat ditemui lokasi kerusakan.

Ridwan menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar estetika, tetapi menyangkut keselamatan publik. 

Ia khawatir material tugu yang rapuh sewaktu-waktu dapat runtuh akibat terpaan angin kencang, yang berisiko mencelakai pengguna jalan. 

Secara objektif, kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan akan pemeliharaan infrastruktur. 

Pemerintah daerah perlu mengubah paradigma dari sekadar melakukan pemeliharaan rutin menjadi manajemen risiko infrastruktur. Prioritas harus diberikan pada tugu yang berada di jalur lalu lintas padat untuk mencegah kecelakaan.

Di tengah keterbatasan APBD, pemerintah daerah sebenarnya memiliki beberapa opsi solutif. Pertama, pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dipertimbangkan jika kerusakan dikategorikan sebagai ancaman keselamatan publik atau dampak bencana. Kedua, pemerintah dapat membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perbaikan fasilitas umum yang ikonik.

Selain itu, audit teknis yang lebih ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sangat diperlukan agar perbaikan tidak lagi bersifat tambal-sulam yang berumur pendek. 

Karena lambatnya respons dinas, ia akhirnya mengadu langsung kepada Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, guna memastikan pemerintah daerah sadar akan realitas di lapangan.

Menanggapi aduan tersebut, Bupati Marhaen Djumadi berjanji akan segera memanggil kepala dinas terkait untuk menginstruksikan perbaikan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Nganjuk, Sujito, tidak menampik adanya kerusakan tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa perbaikan tugu-tugu di Nganjuk, termasuk yang terdampak gempa di Berbek dan Kertosono, sebenarnya menjadi tanggung jawab pihaknya. 

Namun, ia mengungkapkan adanya tantangan besar terkait efisiensi anggaran tahun 2026 yang menyebabkan ketiadaan pos dana khusus untuk perbaikan menyeluruh.

Ia mengakui bahwa hasil perbaikan mandiri oleh staf internal memang belum maksimal, namun itu adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan dengan sumber daya terbatas saat ini.

"Kalau yang selama ini kita perbaiki itu perbaikan oleh tenaga kita sendiri. Jadi istilahnya ditambal-sulam," ujar Sujito. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aduan tersebut berkaitan dengan permintaan audit investigatif dan pemeriksaan kepatuhan terhadap tata kelola BUMDesma Barokah Jaya, termasuk aspek transparansi, pengelolaan aset, serta pengawasan internal lembaga yang mengelola dana bergulir masyarakat tersebut.

Menanggapi hal itu, jajaran penasihat BUMDesma menegaskan, pihaknya terbuka terhadap proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Penasihat BUMDesma Barokah Jaya, Hawwyn Duta S., menjelaskan bahwa salah satu isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok penasihat dalam struktur kelembagaan BUMDesma.

Menurutnya, penasihat yang dijabat oleh kepala desa tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi maupun operasional harian lembaga.

"Kalau urusan administrasi operasional, itu sepenuhnya menjadi ranah direktur dan pelaksana operasional. Tupoksi penasihat lebih kepada memberikan pertimbangan dan menyepakati kebijakan strategis kelembagaan melalui forum musyawarah," ujar Hawwyn, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses data maupun informasi kepada pihak luar harus dibahas dan disepakati terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah antar desa sesuai aturan kelembagaan yang berlaku.

Hawwyn juga menjelaskan bahwa BUMDesma di Kabupaten Nganjuk merupakan transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang kemudian dikembangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Terkait tudingan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Hawwyn membantah hal tersebut. Menurutnya, setiap tahun BUMDesma secara rutin menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian laporan kelembagaan.

Pihaknya juga menyambut baik langkah FAAM yang mengajukan permohonan audit kepada Inspektorat.

"Kami justru berterima kasih atas surat tersebut. Inspektorat memang memiliki kewenangan sebagai auditor eksternal. Jika audit bisa dilaksanakan lebih cepat tahun ini, tentu kami siap dan mendukung proses tersebut," katanya.

Senada dengan itu, Hawwyn yang juga menjabat Kepala Desa Kemaduh menegaskan bahwa tugas penasihat adalah memberikan arahan, masukan, serta pertimbangan terhadap kebijakan lembaga, sedangkan pengelolaan administrasi dan operasional menjadi tanggung jawab pelaksana operasional yang dipimpin Direktur Utama.

Di akhir keterangannya, ia berharap BUMDesma Barokah Jaya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui program dana bergulir dan pembiayaan usaha kelompok yang selama ini berjalan.

"Program ini membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha tanpa harus menyediakan jaminan atau agunan," ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, DPC FAAM Kabupaten Nganjuk mengonfirmasi telah mengirimkan surat permohonan audit investigatif dan pemeriksaan kepatuhan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Rabu (10/6/2026).

Ketua DPC FAAM Kabupaten Nganjuk, Achmad Ulinuha, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya berlangsung audiensi yang difasilitasi Camat Baron, Gunawan Wibisono, guna membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan BUMDesma Barokah Jaya.

Menurut Achmad, audiensi tersebut menjadi ruang komunikasi yang positif antara pengelola BUMDesma dan masyarakat. Namun, ia menilai masih diperlukan penyajian data dan dokumen pendukung agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap.

"Kami menghargai keterbukaan pihak BUMDesma yang bersedia hadir dalam audiensi. Namun karena yang dikelola adalah aset masyarakat, tentu diperlukan informasi yang lebih lengkap dan berbasis data agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh," ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan kepada Inspektorat, FAAM meminta pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, mulai dari proses transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMDesma, pengelolaan dana bergulir masyarakat, legalitas aset, laporan keuangan, penggunaan biaya operasional, efektivitas pengawasan internal, hingga penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Achmad menegaskan bahwa permohonan audit tersebut bukan untuk mencari kesalahan ataupun menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap lembaga yang mengelola aset publik.

"Kalau pengelolaannya sudah baik, audit justru akan menjadi penguat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penanganan korban pun tidak cukup hanya mengandalkan proses hukum. Korban membutuhkan pendampingan menyeluruh mulai dari layanan kesehatan, bantuan psikologis, dukungan sosial hingga pemulihan yang memungkinkan mereka kembali menjalani kehidupan secara normal. Tanpa kolaborasi lintas sektor, upaya perlindungan kerap berjalan parsial dan berisiko mengabaikan kebutuhan korban.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengumpulkan berbagai unsur terkait dalam kegiatan Gelar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 peserta yang terdiri dari pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak, tim pendamping korban, aparat penegak hukum, psikolog, konselor, organisasi profesi, perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, Forum Anak, hingga sejumlah mitra strategis lainnya.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. Moh Imron, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan bersama. Karena itu penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi," ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurut Imron, selama ini perhatian publik sering kali terfokus pada proses hukum terhadap pelaku. Padahal, korban juga membutuhkan pemulihan yang tidak kalah penting agar mampu bangkit dari dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan.

"Sering kali yang menjadi fokus adalah proses hukum terhadap pelaku, padahal korban juga membutuhkan pemulihan yang tidak kalah penting. Di sinilah peran semua lembaga harus berjalan beriringan," katanya.

Ia menjelaskan, berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun eksploitasi, dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi korban. Bahkan tidak sedikit korban yang memerlukan waktu panjang untuk memulihkan kondisi mental, emosional, maupun sosialnya.

"Dampak kekerasan tidak hanya dirasakan saat kejadian berlangsung, tetapi bisa memengaruhi masa depan korban. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan yang maksimal," tegasnya.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan kasus, lanjut Imron, adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Padahal, kecepatan dan ketepatan layanan sangat bergantung pada kesamaan persepsi mengenai prosedur penanganan serta mekanisme rujukan antar lembaga.

"Kita ingin tidak ada lagi korban yang terlambat mendapatkan layanan hanya karena koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal. Semua harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya.

Melalui forum gelar kasus tersebut, para peserta membahas sejumlah kasus prioritas yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Selain menjadi sarana evaluasi, forum ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso.

"Gelar kasus ini bukan hanya membahas persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga mencari solusi terbaik agar penanganan berikutnya bisa lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban," kata Imron.

Menurut Imron, kehadiran seluruh unsur tersebut penting untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat.

"Kami sengaja menghadirkan seluruh unsur yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak agar terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Aiptu Deddy Purba, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bondowoso memaparkan materi mengenai penanganan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum. 

"Proses hukum harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendamping menjadi sangat penting," ujar Deddy.

Sementara itu, Yusuf kurniawan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Bondowoso, mengatakan, Kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperhatikan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

"Dalam tugas dan fungsi kami, Kejaksaan berperan melakukan penelitian berkas perkara, proses penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Namun dalam perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, kami juga berupaya memastikan perspektif perlindungan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum," ujarnya.

Menurutnya, penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga pendamping, tenaga kesehatan, dan psikolog agar korban tidak mengalami reviktimisasi atau trauma berulang selama proses hukum berlangsung.

"Korban tidak boleh merasa sendirian saat mencari keadilan. Karena itu koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, sementara kebutuhan pendampingan dan pemulihan korban juga tetap terpenuhi," katanya.

Ia menambahkan, forum gelar kasus seperti yang digelar Dinsos P3AKB Bondowoso menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi antar lembaga dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

"Melalui forum ini, setiap instansi dapat memahami peran dan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban," tandasnya.

Di sisi lain, Mieke Prasetia, perwakilan dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyoroti pentingnya layanan pendampingan psikologis, trauma healing, dan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan.

"Korban kekerasan sering mengalami trauma yang membutuhkan penanganan khusus. Pendampingan psikologis menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses perlindungan," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap terbentuk sistem perlindungan perempuan dan anak yang semakin kuat, terpadu, dan berkelanjutan. Selain menghasilkan rekomendasi penanganan kasus yang lebih komprehensif, forum tersebut juga diharapkan mampu memperkuat jejaring perlindungan serta komitmen bersama seluruh pihak dalam memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak di Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disperpusip Kota Batu, Abdul Rais pada Rabu (10/6/2026) menegaskan bahwa angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah tantangan rendahnya minat baca masyarakat yang kini harus bersaing dengan berbagai bentuk hiburan digital dan media sosial.

"Untuk peningkatan kunjungan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program penguatan literasi yang dijalankan mulai mendapat respons dari masyarakat. Kenaikan dua digit pada awal tahun ini menjadi perkembangan yang cukup menggembirakan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut membuka peluang besar bagi Perpusda Kota Batu untuk melampaui total kunjungan tahun sebelumnya yang mencapai 47.612 orang sepanjang 2025.

Rais menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan kunjungan adalah semakin lengkapnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Saat ini Perpusda Kota Batu memiliki sekitar 40 ribu koleksi buku yang mencakup berbagai kategori, mulai dari buku umum, referensi ilmiah, hingga buku bacaan anak.

“Koleksi yang beragam membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk belajar, menambah wawasan, maupun mencari informasi yang dibutuhkan,” katanya.

Selain memperkaya koleksi bacaan, Disperpusip juga aktif menjalankan berbagai program literasi yang menyasar pelajar sebagai kelompok prioritas. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah BABEKU atau Membaca dan Berkreasi dalam Kunjungan ke Perpustakaan.

Melalui program tersebut, siswa tidak hanya diajak membaca buku, tetapi juga mengikuti berbagai aktivitas kreatif yang dirancang untuk membuat kunjungan ke perpustakaan menjadi lebih menyenangkan dan interaktif.

Program lainnya adalah SI BOLING atau Perpustakaan Keliling yang menyasar sekolah-sekolah, terutama yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota. Melalui layanan tersebut, armada perpustakaan bergerak mendatangi sekolah untuk menghadirkan akses bacaan secara langsung kepada para siswa.

“Kalau BABEKU mengajak siswa datang ke perpustakaan, SI BOLING justru membawa perpustakaan mendatangi siswa di sekolah,” jelas Rais.

Ia menilai pendekatan jemput bola menjadi salah satu strategi efektif untuk menumbuhkan minat baca sejak usia dini sekaligus memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan fasilitas dan kenyamanan ruang baca juga terus dilakukan agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga ruang belajar dan pengembangan kreativitas masyarakat.

Disperpusip optimistis tren kenaikan kunjungan akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring bertambahnya koleksi buku, penguatan program literasi sekolah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya membaca. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu Nurochman pada Rabu (10/6/2026) menyampaikan bahwa proses pendalaman terhadap tiga kandidat akan dilakukan selama tiga hari kerja. Tahapan tersebut dimulai pada Selasa (9/6/2026) kemarin dan menjadi bagian akhir sebelum pemerintah daerah mengirimkan satu nama calon Sekda definitif ke pemerintah pusat.

"Kalau tiga hari kerja, setidaknya pada Jumat besok sudah bisa diberikan satu nama sekda definitif. Tiga kandidat yang kini masuk tahap akhir merupakan hasil rekomendasi Panitia Seleksi berdasarkan seluruh rangkaian tahapan yang telah dilaksanakan," urainya. 

Seperti yang telah diketahui bahwa tiga calon sekda itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nurhidayat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Arief As Siddiq, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Mohammad Nur Adhim.

Ketiga nama tersebut sebelumnya diumumkan secara resmi melalui Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 800/016/PANSEL/35.79.502/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Indah Wahyuni, pada 5 Juni 2026 lalu. Pengumuman dilakukan berdasarkan urutan alfabet dan tidak menunjukkan peringkat nilai masing-masing peserta.

“Tiga nama yang diumumkan oleh pansel merupakan putra-putra terbaik yang memiliki rekam jejak, kompetensi, dan integritas tinggi untuk mengabdi di Kota Batu,” imbuhnya.

Menurutnya, tugas panitia seleksi telah selesai setelah menyerahkan tiga nama terbaik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Cak Nur ini menegaskan akan melakukan pendalaman dan menentukan satu nama yang akan direkomendasikan kepada BKN.

Tahapan ini menjadi momen penting karena Sekda merupakan jabatan strategis yang berperan sebagai koordinator seluruh perangkat daerah sekaligus penghubung antara kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan birokrasi di lapangan. Karena itu, proses penentuan akhir menjadi perhatian berbagai pihak, baik di lingkungan ASN maupun masyarakat Kota Batu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sebagai penanda awal berdirinya pos tersebut, Damkarmat menggelar acara syukuran pada Rabu (10/6/2026). 

Meski demikian, pos bantuan tersebut belum langsung beroperasi. Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih melakukan sejumlah persiapan, mulai dari penataan sumber daya manusia (SDM) hingga armada yang akan ditempatkan di lokasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Lugu Tri Handoko mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan saat ini masih berupa syukuran sebagai tanda dimulainya pembentukan pos bantuan.

"Ini sementara masih syukuran saja. Pelaksanaan operasionalnya masih kami bahas lagi karena terkait SDM dan penataan kendaraan yang akan ditempatkan di sana," ujarnya.

Meski masih dalam tahap persiapan, pihaknya menargetkan Pos Bantuan Damkar Ngunut sudah mulai ditempati dan beroperasi dalam waktu sekitar dua pekan ke depan.

"Secepatnya, kira-kira dua minggu lagi sudah mulai ditempati," katanya.

Lugu menjelaskan, nantinya Pos Bantuan Damkar Ngunut akan diperkuat dengan dua armada yang berasal dari unit yang telah dimiliki Damkarmat Tulungagung. Dua kendaraan tersebut terdiri dari satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit kendaraan suplai air.

"Rencananya ada dua armada. Satu mobil pemadam dan satu mobil suplai air," jelasnya.

Keberadaan pos bantuan ini diharapkan dapat mempercepat respons petugas terhadap berbagai kejadian darurat, terutama di wilayah Tulungagung bagian timur seperti Kecamatan Ngunut, Rejotangan, Pucanglaban, Kalidawir, dan wilayah sekitarnya.

Menurut Lugu, pembentukan pos bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pemadam kebakaran yang menargetkan petugas dapat tiba di lokasi kejadian dalam waktu maksimal 15 menit.

"Tujuan adanya pos bantuan ini sesuai SOP kami, yaitu harus bisa sampai ke lokasi dalam waktu 15 menit ketika ada kejadian. Dengan adanya pos bantuan, pelayanan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih lancar," terangnya.

Ia menambahkan, layanan Damkarmat tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan dan evakuasi nonkebakaran.

"Kalau ada evakuasi ular, hewan liar, kendaraan yang terperosok di jalan atau kawasan hutan, termasuk kebakaran, semuanya bisa lebih cepat ditangani," imbuhnya.

Untuk mendukung operasional pos bantuan tersebut, Damkarmat akan menempatkan enam personel yang dibagi dalam dua sif pelayanan selama 24 jam.

"Enam personel kita bagi dua sif. Sif pertama pukul 07.00 sampai 19.00, kemudian sif malam pukul 19.00 sampai 07.00 pagi," jelas Lugu.

Meski akan menempatkan armada di Pos Bantuan Ngunut, ia memastikan keberadaan pos baru tersebut tidak akan mengurangi kesiapsiagaan markas komando (Mako) Damkar Tulungagung. Jika penanganan dari pos bantuan belum mencukupi, maka personel dan armada dari Mako akan langsung diterjunkan untuk memberikan bantuan tambahan.

"Kalau dari pos bantuan masih kurang, langsung kita bantu dari Mako. Yang penting masyarakat mendapat pelayanan yang lebih dekat dan lebih cepat," tegasnya.

Di sisi lain, Lugu mengungkapkan bahwa Damkarmat Tulungagung masih menghadapi keterbatasan armada pemadam kebakaran. Saat ini pihaknya hanya memiliki tiga unit mobil pemadam utama dan dua unit kendaraan suplai air, dengan sebagian armada telah berusia cukup tua.

"Kendaraan kami ada yang tahun 1981, ada yang tahun 2014 dan tahun 2020. Karena itu, setiap tahun kami terus mengusulkan penambahan armada," ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan armada baru semakin mendesak seiring perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung yang mulai banyak memiliki bangunan bertingkat. Namun, hingga saat ini Damkarmat belum memiliki mobil pemadam dengan tangga hidrolik yang dibutuhkan untuk penanganan kebakaran di gedung tinggi.

"Sekarang di Tulungagung sudah banyak gedung bertingkat. Kalau ada kejadian, idealnya kita punya mobil yang dilengkapi tangga. Sampai sekarang kami belum punya," katanya.

Karena itu, pihaknya berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak agar pengadaan armada pemadam kebakaran dapat menjadi perhatian pemerintah daerah demi meningkatkan keselamatan dan perlindungan masyarakat.

"Kami berharap ada dukungan dari semua pihak agar kebutuhan sarana pemadam kebakaran bisa terpenuhi, karena tugas kami berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Forum tersebut digelar untuk menampung berbagai masukan terkait dengan rencana investasi perusahaan peternakan sapi perah tersebut di wilayah Kabupaten Blitar.

Di tengah pembahasan mengenai proses perizinan, dukungan justru mengemuka dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan. 

Warga menilai kehadiran Farm 3 Greenfields dapat membawa dampak positif bagi daerah, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Negro Heriono, warga Dusun Sumberduren, Desa Ngadirengo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, menegaskan bahwa mayoritas masyarakat di wilayahnya mendukung penuh keberadaan Farm 3 Greenfields.

"Seratus persen masyarakat Sumberduren mendukung penuh keberadaan Farm 3 Greenfields. Jalan-jalan di sana masih banyak yang perlu diperbaiki, dan kami yakin kehadiran investor bisa membawa perubahan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar," tegasnya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, dukungan warga bukan tanpa alasan. Masyarakat berharap investasi yang masuk dapat memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi generasi muda yang membutuhkan peluang kerja.

Bahkan, Negro mempersilakan pihak yang masih meragukan dukungan masyarakat untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Kalau ada yang mempertanyakan soal dukungan warga, silakan lakukan uji publik. Masyarakat di sini mendukung karena melihat manfaat yang bisa dirasakan, terutama terkait lapangan pekerjaan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Anik Wahjuningsih, menilai rencana pembangunan Farm 3 Greenfields berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi daerah.

"Menurut saya, dengan adanya Farm 3 yang akan dibangun ini tentu bisa memberikan dampak positif bagi Kabupaten Blitar, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD," ujar Anik.

Meski demikian, Anik menegaskan bahwa hearing yang digelar DPRD bukan muncul dari keluhan masyarakat sekitar lokasi proyek, melainkan tindak lanjut atas surat yang diajukan oleh organisasi masyarakat.

"Permohonan hearing ini berasal dari surat yang masuk ke DPRD. Kami menghargai setiap masukan yang disampaikan dan forum ini menjadi ruang untuk mendapatkan penjelasan dari semua pihak," katanya.

Menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul dalam hearing, PT Greenfields Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada aktivitas pembangunan fisik maupun operasional di lokasi Farm 3.

Perwakilan manajemen PT Greenfields Indonesia, Heru Prabowo, menjelaskan bahwa perusahaan masih berada pada tahap penyelesaian berbagai dokumen dan proses administrasi yang dipersyaratkan pemerintah.

"Yang perlu kami garis bawahi, hingga saat ini pembangunan fisik Farm 3 belum dimulai. Kami belum melakukan pembangunan fisik sama sekali sehingga belum ada kegiatan operasional apa pun di lokasi tersebut," jelas Heru.

Menurut Heru, perusahaan saat ini fokus menjalankan seluruh tahapan perizinan, termasuk penyusunan dokumen lingkungan dan konsultasi publik sebagai bagian dari proses yang harus dilalui.

Ia juga menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan pengembangan usaha secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

"Kami mengedepankan perlindungan lingkungan dan terus membuka ruang dialog yang konstruktif dengan masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Setiap pengembangan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan," tegasnya.

Selain berorientasi pada pengembangan usaha, Greenfields menyebut rencana pembangunan Farm 3 juga sejalan dengan upaya mendukung peningkatan produksi susu nasional.

Melalui penguatan sektor peternakan sapi perah, perusahaan berharap dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta mendukung program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Gunawan tidak menampik adanya penurunan performa serta kerusakan sarana prasarana di destinasi wisata legendaris milik daerah tersebut. Secara terbuka, ia bahkan mengakui bahwa saat ini pengelolaan wisata milik pemerintah daerah, termasuk Roro Kuning, masih kalah bersaing dalam menarik minat wisatawan jika dibandingkan dengan pengelolaan wisata sektor swasta, salah satunya adalah Jolotundo Edupark yang berada di wilayah Bajulan, Loceret.

​"Kami mengakui kondisi di lapangan dan tantangan yang dihadapi objek wisata Roro Kuning saat ini. Secara objektivitas, dalam hal pengelolaan dan daya tarik inovasi, kita memang harus mengakui keunggulan destinasi wisata swasta seperti Jolotundo," ungkap Gunawan saat dimintai keterangan terkait evaluasi kedinasan, Selasa (9/6/2026).

​Gunawan menjelaskan bahwa sektor swasta memiliki fleksibilitas dan kecepatan dalam melakukan investasi, pemeliharaan fasilitas secara berkala, serta pengembangan wahana baru yang adaptif terhadap tren pasar digital. 

Hal tersebut menjadi pembeda utama dengan pengelolaan aset daerah yang sering kali terikat pada mekanisme regulasi anggaran dan keterbatasan pemeliharaan rutin di tingkat birokrasi. ​Meskipun demikian, pasca mencuatnya pemberitaan mengenai kerusakan fasilitas tersebut, pihak Disporabudpar Nganjuk menegaskan tidak akan tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap skema pengelolaan pariwisata daerah akan segera dilakukan. 

Ditambahkan Gunawan, ia berniat memaparkan secara detail potret riil kerusakan di lapangan serta menyodorkan estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.

​"Kami tidak ingin membiarkan fasilitas di Roro Kuning berlarut-larut dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami segera menyampaikan pandangan umum kepada rekan-rekan legislatif di Komisi IV, sekaligus mengajukan permohonan dukungan anggaran agar proses revitalisasi bisa segera masuk dalam skema perencanaan daerah," tegas Gunawan.

​Pengajuan anggaran ini dinilai sangat krusial mengingat perbaikan infrastruktur utama, penataan kembali wahana yang rusak, serta peningkatan fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan memerlukan pos anggaran yang tidak sedikit. Selama ini, keterbatasan dana pemeliharaan rutin di tingkat dinas kerap menjadi kendala utama dalam menjaga performa optimal destinasi wisata pelat merah tersebut. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Jembatan Garuda merupakan salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut menjadi bagian dari bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa jembatan yang berada di Desa Kates tersebut telah berdiri sejak tahun 1985. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi bangunan mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia sehingga tidak lagi mampu memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

"Sebelumnya, jembatan ini memiliki panjang 5 meter dengan lebar 2 meter. Karena kondisinya sudah mengalami kerusakan, akhirnya diajukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan perbaikan," ujarnya.

Menurut Ahmad Baharudin, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama yang digunakan warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kerusakan yang terjadi sebelumnya sempat menghambat mobilitas masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi.

Sementara itu, Dandim 0807 Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI Angkatan Darat turut membantu percepatan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di sejumlah wilayah.

Ia menjelaskan, setelah proses renovasi selesai dilakukan, jembatan mengalami peningkatan kapasitas melalui pelebaran konstruksi. Jika sebelumnya hanya memiliki lebar 2 meter, kini Jembatan Garuda yang dibangun menggunakan struktur beton memiliki lebar 3,5 meter dengan panjang tetap 5 meter.

"Perbaikan ini tidak hanya meningkatkan kualitas konstruksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat sehingga mobilitas menjadi lebih aman dan nyaman," katanya.

Lebih lanjut, Hanny menegaskan bahwa Jembatan Garuda memiliki fungsi vital bagi warga Desa Kates. Selain menjadi akses utama bagi pelajar menuju sekolah, jembatan tersebut juga menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan peternakan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

"Jembatan ini menghubungkan kawasan permukiman dengan fasilitas pendidikan. Selain itu, menjadi jalur penting untuk mengangkut hasil pertanian maupun peternakan warga," jelasnya.

Tidak hanya di Desa Kates, program bantuan pembangunan jembatan dari Presiden Prabowo juga direalisasikan di sejumlah titik lain di Kabupaten Tulungagung. Secara keseluruhan, terdapat enam unit jembatan yang dibangun melalui program tersebut, terdiri atas lima jembatan beton dan satu jembatan gantung.

Lima jembatan beton tersebut tersebar di beberapa wilayah, di antaranya dua unit di Kecamatan Kalidawir, satu unit di Desa Kates, satu unit di Desa Gondang Gunung, serta satu unit lainnya di Desa Samar. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Terkait pembiayaan, Hanny mengungkapkan bahwa seluruh pembangunan jembatan didanai melalui APBN dengan besaran anggaran yang berbeda-beda, menyesuaikan ukuran dan kebutuhan konstruksi masing-masing jembatan.

"Nilai anggaran pembangunan setiap jembatan tidak sama. Besarannya berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta," pungkasnya.

Dengan rampungnya pembangunan Jembatan Garuda, masyarakat Desa Kates kini memiliki akses yang lebih aman, luas, dan representatif. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pendidikan, mempercepat distribusi hasil produksi warga, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di kawasan pedesaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Dalam konferensi pers, mantan pejabat BPN Magetan tersebut menjelaskan bahwa saat ini proses revisi tata ruang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi intensif dari berbagai pihak terkait. Fokus utama dari sinkronisasi ini adalah kejelasan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna melindungi area persawahan produktif agar tidak beralih fungsi.

​"Kegiatan ini dalam rangka untuk revisi tata ruang yang kaitannya dengan LP2B. Karena ada program ketahanan pangan, kita harus mempertahankan sawah. Sementara tata ruang yang sebelumnya belum ditata di situ. Jadi untuk revisi itu perlu ada sinkronisasi dari berbagai pihak," ujar Dheny, Selasa (9/6/2026).

Menurut Dheny, pihak BPN Nganjuk memproyeksikan target pemenuhan data sekitar 87 persen dapat segera tercapai dalam waktu dekat. Keterlambatan penetapan ini diakui cukup memengaruhi iklim investasi dan jalannya pembangunan regional, terutama karena proses perizinan industri baru belum bisa berjalan maksimal sebelum regulasi tata ruang ini rampung.

​Terkait pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Dheny menegaskan bahwa BPN belum dapat menerbitkan atau memproses aspek teknis pertanahan tertentu sebelum adanya penetapan resmi mengenai peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta LP2B. 

Mekanismenya, data Lahan Baku Sawah (LBS) akan diverifikasi terlebih dahulu, sebelum diambil porsi persentase yang disepakati untuk dikunci sebagai kawasan hijau atau pertanian, sementara sisanya barulah dapat dialokasikan bagi sektor industri.

​Langkah penguncian luasan ini krusial agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) pemanfaatan lahan di lapangan. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menghadirkan jenis industri yang mampu menunjang atau memberi nilai tambah pada sektor pertanian lokal yang menjadi basis wilayah Nganjuk.

​Saat ini, status pemanfaatan ruang di beberapa titik strategis Nganjuk masih berada dalam masa transisi sembari menunggu regulasi final disahkan.

​"Harapan kami, untuk penetapan LP2B ini segera diselesaikan, regulasinya selesai, dan tata ruang revisinya juga selesai. Efeknya tentu akan mendorong perkembangan industri di sini serta pergerakan pembangunannya bisa berjalan lebih cepat," pungkas pria asal Sulawesi tersebut. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Erwin Novianto, Selasa (9/6/2026) mengatakan seluruh proses administrasi dan lelang proyek sebenarnya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Bahkan pemenang tender juga telah ditetapkan. Namun pelaksanaan pekerjaan belum dapat dimulai karena masih menunggu izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Menurut Erwin, izin dari BBWS diperlukan karena terdapat penyesuaian terkait akses jalan inspeksi dan sejumlah aspek teknis lainnya yang berada dalam kewenangan balai.

“Ini proses lainnya sudah selesai, sudah dua minggu yang lalu, sudah ada pemenangnya. Tinggal menunggu BBWS karena ada penyesuaian untuk jalan inspeksi dan lain-lain. Minggu ini jadwalnya sudah selesai,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan, surat dari BBWS telah diajukan sejak pekan lalu dan dijadwalkan terbit pada pekan ini. Dengan terbitnya izin tersebut, Dinas PUPR dapat segera menerbitkan SPK kepada pihak penyedia jasa konstruksi untuk memulai pekerjaan di lapangan.

“Surat dari BBWS itu sudah minggu lalu kita sampaikan. Minggu ini nanti terbit suratnya. Izin mulai action minggu ini,” katanya.

Setelah SPK diterbitkan, seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Tahapan awal yang akan dilakukan meliputi persiapan lapangan, mobilisasi alat dan material, hingga pengaturan distribusi kebutuhan konstruksi sebelum pekerjaan utama dimulai.

Erwin menegaskan tidak ada jeda waktu yang lama antara penerbitan SPK dan dimulainya pekerjaan di lapangan. Bahkan kontraktor dapat langsung bergerak melakukan persiapan pada hari yang sama setelah dokumen ditandatangani.

“Setelah SPK itu sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia untuk melaksanakan. Jadi ditandatangani hari ini misalkan, hari ini juga bisa langsung mulai persiapan lapangan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari APBD untuk pembangunan ulang Jembatan Junjung. Dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan dengan konstruksi yang telah dirancang sebelumnya tanpa adanya perubahan spesifikasi teknis.

Erwin memastikan desain dan konstruksi jembatan tetap mengacu pada perencanaan awal. Struktur yang akan digunakan adalah konstruksi balok gerber yang dinilai lebih kuat dan memiliki daya tahan lebih baik untuk mendukung aktivitas masyarakat serta lalu lintas kendaraan di kawasan tersebut.

“Nominalnya Rp7 miliar. Spesifikasi konstruksi sesuai dengan perencanaan,” tegasnya.

Terkait target penyelesaian, Dinas PUPR memberikan waktu maksimal enam bulan kepada kontraktor untuk menuntaskan pekerjaan. Meski demikian, proses pembangunan berpeluang selesai lebih cepat apabila kondisi cuaca selama pelaksanaan proyek mendukung.

Menurut Erwin, faktor cuaca menjadi salah satu penentu utama dalam pekerjaan konstruksi jembatan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan pondasi, struktur, dan aktivitas di sekitar aliran sungai.

“Paling lama itu enam bulan. Tapi kalau cuacanya menguntungkan, lima bulan sudah selesai,” pungkasnya.

Dengan dimulainya pekerjaan dalam waktu dekat, masyarakat yang selama ini menunggu perbaikan Jembatan Junjung diharapkan dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman dan layak. Pemerintah daerah juga berharap proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan berarti sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di Bondowoso, fenomena tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Pengadilan Agama. Meski pengadilan telah memutuskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri maupun anak, pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Tidak sedikit perempuan yang harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak setelah perceraian.

Kondisi itu semakin mengkhawatirkan ketika terjadi pada perempuan yang menikah di usia anak. Sebagian dari mereka harus menghadapi perceraian dalam waktu singkat, namun tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga psikologis, sosial, hingga masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berangkat dari persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Pengadilan Agama Bondowoso mulai merumuskan penguatan kerja sama lintas sektor untuk memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi setelah perceraian.

Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, evaluasi layanan dispensasi kawin, serta penyusunan draft nota kesepahaman antara Pengadilan Agama dan pemerintah daerah, Selasa (9/6/2026).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr. Moh. Imron, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai program dan kewenangan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, kerja sama antara Pemkab Bondowoso dan Pengadilan Agama sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2023. Hasilnya dinilai cukup signifikan, terutama dalam penanganan persoalan keluarga dan pengendalian dispensasi kawin. Namun, masih terdapat sejumlah celah yang perlu diperkuat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak setelah perceraian.

"Selama ini para pihak sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tetapi belum ada satu konsep besar yang benar-benar menyinergikan seluruh pihak agar penanganan persoalan perempuan dan anak berjalan satu arah, terukur, dan berkelanjutan," ujar Imron.

Salah satu fokus yang sedang dibahas adalah penyusunan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak. Sebab, berdasarkan berbagai temuan di lapangan, banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya setelah perceraian meski telah diputus oleh pengadilan.

Imron menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan dan anak yang ditinggalkan. Mulai dari menurunnya kondisi ekonomi keluarga, terganggunya pendidikan anak, hingga munculnya berbagai persoalan sosial lainnya.

Sebagai bahan kajian, Bondowoso juga mempelajari model kerja sama yang diterapkan di daerah lain, termasuk Kota Surabaya. Salah satu skema yang menjadi bahan diskusi adalah kemungkinan pemberian konsekuensi administratif kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai putusan pengadilan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bondowoso tidak akan serta-merta menyalin kebijakan daerah lain. Seluruh konsep akan disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

"Kami ingin mencari formulasi yang tepat. Tujuannya bukan menghukum, tetapi memastikan ada tanggung jawab yang tetap dijalankan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian," katanya.

Selain perlindungan pasca perceraian, forum tersebut juga membahas evaluasi layanan dispensasi kawin. Imron mengungkapkan masih ditemukan kasus perkawinan usia anak yang berujung pada perceraian dalam waktu singkat.

Ia mencontohkan adanya kasus seorang remaja perempuan yang menikah pada usia 16 tahun dan harus bercerai hanya delapan bulan kemudian. Ironisnya, setelah perceraian, hak-hak yang seharusnya diterima korban tidak terpenuhi.

"Kasus seperti ini menjadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai anak-anak perempuan lainnya mengalami hal yang sama," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Zainul Arifin, menjelaskan bahwa tingginya dampak sosial perceraian menjadi alasan utama pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak ketika sebuah rumah tangga berakhir di meja hijau. Dalam banyak perkara, anak menjadi tanggungan ibu, sedangkan mantan suami memilih melepaskan tanggung jawabnya.

"Sering kali setelah perceraian, anak berada dalam pengasuhan ibu. Sementara mantan suami tidak lagi menjalankan kewajibannya. Karena itu hak-hak perempuan dan anak harus benar-benar dilindungi," kata Zainul.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian terdapat sejumlah hak yang wajib dipenuhi suami, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hingga kewajiban lainnya yang diputuskan pengadilan. Besaran kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami yang dibuktikan selama persidangan.

Namun, Pengadilan Agama memiliki keterbatasan dalam penegakan putusan setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Lembaga peradilan tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

Meski demikian, pengadilan telah menerapkan sejumlah mekanisme untuk mendorong kepatuhan. Dalam perkara cerai talak, misalnya, suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak sebelum melunasi kewajiban nafkah yang dibebankan dalam putusan.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, pengambilan akta cerai dapat ditunda apabila masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi kepada mantan istri.

Menurut Zainul, persoalan terbesar justru berada pada pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Berbeda dengan nafkah kepada mantan istri, kewajiban nafkah anak berlangsung dalam jangka panjang dan membutuhkan pengawasan yang lebih efektif.

Karena itu, ia menyambut baik inisiatif penyusunan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama dan pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Ini bukan hanya urusan hukum, tetapi juga urusan sosial. Karena itu perlu keterlibatan banyak pihak agar hak-hak perempuan dan anak benar-benar terjamin setelah perceraian," tegasnya.

FGD yang digelar di Bondowoso tersebut menjadi langkah awal menuju lahirnya kebijakan daerah yang lebih komprehensif. Jika berhasil dirumuskan, kerja sama lintas sektor itu diharapkan tidak hanya mampu menekan angka perkawinan anak dan perceraian, tetapi juga memastikan tidak ada perempuan dan anak yang kehilangan hak-haknya setelah sebuah rumah tangga berakhir.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dihimpun, volume perkara yang masuk ke pengadilan mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Lonjakan perkara tertinggi terjadi pada bulan April 2026, di mana tercatat ada 312 perkara baru yang diterima.

Angka ini naik signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya, seperti Januari (287 perkara), Februari (164 perkara), dan titik terendah pada Maret (124 perkara). Sementara itu, untuk bulan Mei sendiri, pihak pengadilan menerima 186 perkara baru. Secara akumulatif, total perkara yang diterima dari Januari hingga Mei 2026 menembus angka 1.073 perkara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sepanjang tahun 2026, KAI Daop 9 Jember telah berhasil menutup sebanyak 11 perlintasan liar yang tersebar di sejumlah daerah. Penutupan dilakukan oleh tim teknis KAI untuk memastikan akses yang telah ditutup tidak kembali digunakan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, tiga titik berada di Kabupaten Jember, tujuh titik di Kabupaten Banyuwangi, dan satu titik lainnya berada di Kabupaten Probolinggo.

Upaya penutupan perlintasan liar ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan perjalanan kereta api yang lebih aman. Pasalnya, keberadaan perlintasan liar masih menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan di jalur rel.

Data KAI Daop 9 Jember mencatat, selama tahun 2026 telah terjadi tiga insiden temperan atau tabrakan antara kereta api dengan pengguna jalan di perlintasan sebidang. Dua kejadian terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni pada petak jalan Probolinggo–Leces dan Grati–Bayeman. Sementara satu kejadian lainnya terjadi di Kabupaten Jember pada petak jalan Arjasa–Kotok.

Dari tiga peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Jember. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan dipicu oleh kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu maupun aturan keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama perusahaan. Oleh karena itu, penutupan perlintasan liar akan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Keselamatan merupakan prioritas utama KAI. Penutupan perlintasan liar menjadi langkah preventif yang terus kami lakukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan. Saat ini 11 perlintasan liar telah berhasil ditutup dan proses penyelesaian sisanya akan terus kami lakukan secara bertahap bersama para pemangku kepentingan terkait,” ujar Cahyo.

Selain melakukan penutupan akses liar, KAI Daop 9 Jember juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang. Pengguna jalan diminta untuk berhenti sejenak, memastikan kondisi aman dengan melihat ke kanan dan kiri, serta mematuhi seluruh rambu yang tersedia, baik di perlintasan yang dijaga maupun yang tidak dijaga.

"Melalui penutupan perlintasan liar, sosialisasi keselamatan, serta pengawasan secara berkala di lapangan, KAI Daop 9 Jember berharap dapat menekan angka kecelakaan dan memastikan perjalanan kereta api selama masa libur sekolah berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa maupun masyarakat," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Kota Probolinggo dr. Evariani Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, para staf ahli, asisten daerah, kepala perangkat daerah, serta ASN yang mendapatkan mutasi maupun promosi jabatan.

Sebanyak 88 ASN resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari mekanisme birokrasi yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, setiap posisi strategis harus ditempati oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Penempatan pejabat dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, dan potensi yang dimiliki masing-masing ASN. Sehingga setiap jabatan dapat diisi oleh orang yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar bentuk penghargaan dari pemerintah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

“Karena itu saya meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk menjadi pemimpin yang solutif, berintegritas, serta mampu menghadirkan inovasi dan kolaborasi dalam setiap tugas yang diemban,” tegasnya.

Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memperkuat koordinasi internal, serta mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Wali kota juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

“Jadilah pemimpin yang mampu mengurai berbagai persoalan di unit kerja masing-masing, bukan justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Bangun soliditas tim dan pastikan target-target kinerja perangkat daerah dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah jabatan strategis resmi terisi. Lucia Aries Yulyanti ditetapkan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara definitif. Setiorini Sayekti dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Ghofur Effendi mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sejumlah pejabat lainnya juga menempati posisi penting, di antaranya Madihah sebagai Sekretaris DPRD, Siti Romlah sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Agus Effendi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Menutup sambutannya, Wali Kota Aminuddin mengajak seluruh ASN untuk bersatu dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo tercinta,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinamika pertemuan langsung terasa sejak awal, saat Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi itu menyambut sang tamu mulia didampingi Wakil Bupati Salmanudin (Gus Salman), Sekretaris Daerah Agus Purnomo serta segenap jajaran kepala OPD. Interaksi keduanya bukan sekadar seremonial kenegaraan, melainkan mengalir menjadi dialog penuh ketakjuban spiritual.

Momen paling dinamis terjadi ketika Syekh Ahmad Rouhi secara spontan melontarkan pujian mendalam terhadap aura kepemimpinan Abah Warsubi. Sang Syekh mengaku menangkap pancaran berbeda dari sosok bupati. 

"Alhamdulillah, kita memiliki pimpinan yang di wajahnya ada sinar, ada cahaya, ada ketawadhuannya, dan akhlak baiknya. Insya Allah, Bupati kita ini, derajat beliau akan ditinggikan oleh Allah SWT, tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Amin," ungkapnya penuh keyakinan.

Pernyataan ini sontak mengubah atmosfer ruang Swagata menjadi semakin syahdu. Abah Warsubi merespons dengan kerendahan hati yang kental, menyampaikan rasa syukur dan penghormatan mendalam atas doa yang langsung dipanjatkan oleh zuriah Rasulullah tersebut. 

"Kedatangan Syekh Ahmad Rouhi ke Pendopo Kabupaten Jombang ini adalah sebuah keberkahan dan kehormatan yang luar biasa bagi kami semua," tutur Abah Warsubi dalam pesan diterima wartawan, Selasa (9/6/2026). 

Dinamika kian menguat saat Bupati Warsubi memaparkan potret sosiologis-religius Jombang. Dengan 1,4 juta jiwa penduduk yang tersebar di 21 kecamatan dan ditopang 234 pesantren termasuk empat pilar besar Tebuireng, Tambakberas, Denanyar, dan Rejoso Peterongan Jombang dipresentasikan sebagai kota santri yang autentik. Respons Syekh Ahmad Rouhi terhadap pemaparan ini begitu antusias. Ia menekankan bahwa perhatian seorang kepala daerah terhadap pesantren adalah legitimasi kepemimpinan yang saleh.

"Ini adalah ciri bupati yang baik, yang menaruh perhatian besar terhadap pondok pesantren. Setiap huruf Al-Qur'an yang dibaca santri akan menjadi amal jariyah yang mengalir tanpa putus bagi siapa pun yang mendukungnya," tegasnya, menciptakan dinamika diskusi yang menyentuh ranah tanggung jawab duniawi sekaligus investasi ukhrawi.

Pertemuan mencapai klimaks emosionalnya saat Syekh Ahmad Rouhi memimpin doa bersama. Dalam untaian doa yang dipanjatkan dengan keagungan Nabi Muhammad SAW dan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Syekh memohonkan kesehatan, umur berkah, keturunan saleh, serta kesuksesan bagi jajaran pemimpin Jombang. Suasana haru dan syahdu begitu terasa, menutup dinamika pertemuan dengan doa sapu jagat agar seluruh yang hadir kelak dikumpulkan kembali di Surga Firdaus bersama Baginda Rasulullah SAW.

Bagi Syekh Ahmad Rouhi sendiri, pertemuan ini menjadi penggalan perjalanan spiritualnya di Indonesia negeri yang sejak 2018 ia cintai dan pilih sebagai tempat mengabdi selepas menerima isyarat spiritual sang kakek. Kini, dinamika pertemuan di Pendopo Jombang itu telah merajut komitmen bersama antara pemerintah daerah dan ulama internasional dalam merawat ukhuwah islamiyah serta memajukan pondok pesantren. (**)

Editor: Syaiful Aries

Alih-alih menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur baru, BGN memilih mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, mulai dari kantin sekolah hingga dapur umum Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan swasta dan BUMN.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar program MBG tetap berjalan efektif di daerah terpencil yang jumlah siswanya relatif sedikit. Menurutnya, membangun dapur baru di lokasi seperti ini justru tidak efisien secara anggaran.

“Misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119 anak. Kan tidak mungkin kita dirikan dapur baru di sana. Tapi, di situ ada kantin sekolah yang bisa kita berdayakan. Jadi, kantin ini salah satu alternatif terbaik,” ujar Nanik seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6/2026).

Tidak hanya mengandalkan fasilitas sekolah, BGN juga membuka pintu kolaborasi lebar-lebar dengan sektor swasta. Wilayah dengan tantangan geografis berat akan dipetakan untuk melihat potensi fasilitas CSR yang bisa 'dilebur' ke dalam program ini.

Nanik mencontohkan pengalamannya saat meninjau wilayah Indonesia Timur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak korporasi yang sebenarnya sudah memiliki infrastruktur matang di pelosok.
 
Kasus di Raja Ampat, terdapat pulau dengan jumlah murid hanya 115 orang. Solusi Jitu:  Memanfaatkan dapur umum CSR milik Pertamina yang sudah beroperasi di sana.

Pendekatan fleksibel ini ditegaskan sebagai strategi utama pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Dengan memanfaatkan fasilitas yang siap pakai, ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan secara signifikan.

“Ini adalah bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya mutlak menggunakan APBN,” tegas Nanik.

Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T memang menjadi ujian berat bagi program nasional ini. Namun, dengan skema yang adaptif ini, BGN optimistis hak gizi anak-anak di pelosok nusantara tetap terpenuhi.

Melalui formula kolaboratif ini, pemerintah berharap manfaat program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh seluruh siswa Indonesia, tanpa harus membebani keuangan negara secara berlebihan. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja pada Senin (8/6/2026) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Tahun lalu semua balita yang diperiksa dan diresepkan dokter spesialis kami beri susu. Namun tahun ini, kami fokuskan hanya untuk masyarakat yang memang kurang mampu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerima bantuan susu kini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Balita yang masuk kategori berisiko stunting harus berasal dari keluarga Desil 1 hingga Desil 5 dan tetap wajib memperoleh rekomendasi dari dokter spesialis anak sebelum mendapatkan bantuan.

Menurut Aditya, kebijakan tersebut diambil karena keterbatasan anggaran daerah sehingga intervensi harus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

Meski demikian, Dinkes tetap membuka ruang verifikasi bagi warga yang secara kondisi riil membutuhkan bantuan namun belum tercatat dalam DTKS. Proses tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi dan pendampingan pemerintah desa maupun kelurahan setempat.

“Kami tidak ingin ada keluarga yang benar-benar membutuhkan tetapi terlewat hanya karena persoalan administrasi data. Karena itu tetap ada mekanisme verifikasi tambahan,” tambahnya.

Perubahan kebijakan tersebut juga berdampak pada balita stunting yang berasal dari keluarga mampu. Mereka tidak lagi menerima bantuan susu yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

Sebagai gantinya, Dinkes akan memberikan intervensi non-fisik melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada orang tua. Program ini berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, pemberian protein hewani, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Aditya menegaskan bahwa stunting tidak selalu identik dengan kemiskinan. Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah kasus stunting justru ditemukan pada anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu.

Menurutnya, kondisi tersebut umumnya dipicu oleh pola asuh yang kurang tepat, rendahnya perhatian terhadap kebutuhan gizi anak, serta minimnya pemantauan pertumbuhan melalui layanan kesehatan.

“Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin. Banyak juga yang berasal dari keluarga mampu karena pola asuh dan pola makan anak yang kurang diperhatikan,” jelasnya.

Karena itu, Dinkes menilai bantuan materi berupa susu bukan menjadi solusi utama bagi keluarga yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Yang lebih dibutuhkan adalah perubahan perilaku serta peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan dan pemenuhan nutrisi.

Melalui skema baru tersebut, Pemerintah Kota Batu berharap intervensi stunting menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pemulihan balita berisiko stunting dari keluarga prasejahtera. Evaluasi terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan melalui Posyandu, Puskesmas, serta pendampingan kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto pada Senin (8/6/2026) mengatakan penyusutan jumlah event tidak terlepas dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, termasuk pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

"Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh agenda yang selama ini masuk dalam kalender wisata Kota Batu. Hasilnya, hanya event yang memiliki daya tarik kuat dan terbukti mampu mendatangkan wisatawan yang dipertahankan," paparnya.

Data Disparta menunjukkan tren pengurangan event sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Kota Batu memiliki 71 event. Jumlah tersebut turun menjadi 66 event pada 2025, dan kembali dipangkas menjadi 30 event untuk tahun 2026.

Onny menjelaskan, sejumlah event yang berhasil bertahan merupakan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan maupun perputaran ekonomi lokal. Salah satunya adalah event yang diselenggarakan pihak swasta seperti Panderman Gravity Park Downhill yang mampu menarik peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara.

“Event private ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta berjalan baik. Termasuk kontribusi Jatim Park Group dengan berbagai event unggulannya,” imbuhnya.

Dalam proses finalisasi, jumlah event yang semula direncanakan hanya 24 agenda akhirnya bertambah menjadi 30 kegiatan. Penambahan tersebut dilakukan setelah sejumlah event dinilai memiliki nilai strategis tinggi bagi promosi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu agenda yang akhirnya masuk dalam kalender resmi adalah Festival Nasi Empok yang digagas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu.

“Event seperti Festival Nasi Empok akhirnya dimasukkan. Jadi total tetap 30 event di kalender 2026,” tegas Onny.

Wali Kota Batu, Nurochman, membenarkan bahwa efisiensi anggaran dan penurunan TKD menjadi faktor utama berkurangnya jumlah agenda wisata tahun depan. Namun ia memastikan kualitas dan dampak ekonomi setiap event akan menjadi prioritas utama.

“Memang menurun cukup banyak. Tapi kami berkomitmen memastikan 30 event yang tersisa ini tetap memberi dampak ekonomi signifikan, terutama bagi masyarakat, UMKM, dan sektor akomodasi,” ujar Nurochman.

Meski jumlah event berkurang drastis, sejumlah agenda unggulan tetap dipertahankan. Beberapa di antaranya adalah Batu Art Flower Carnival (BAFC), Batu International Sport Tourism Festival (BISTF), serta berbagai kegiatan sport tourism dan seni budaya yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kota Batu.

Menurut Nurochman, event-event tersebut telah memiliki nilai merek yang kuat dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun internasional sehingga perlu terus dijaga keberlangsungannya.

“Ini adalah event yang sudah punya brand value kuat dan menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi tentu harus tetap dijaga,” katanya.

Ke depan, Pemkot Batu juga akan memperkuat pola kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, pelaku usaha, serta pemerintah provinsi dan pusat agar pengembangan pariwisata tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya bersandar pada APBD. Seluruh stakeholder, mulai pegiat seni budaya, pelaku usaha, hingga komunitas kreatif, adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun Kota Batu yang hidup, nyaman, dan penuh daya tarik,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan tersebut digelar di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Ketua DPRD, Samsul Hidayat serta Sekda Yudha Triwidya Sasongko.

Dari 80 pejabat yang dilantik, rinciannya terdiri dari 1 orang pejabat Eselon II alias jabatan tinggi pratama, kemudian 47 orang Pejabat Eselon III serta 32 orang Pejabat Eselon IV.

Untuk jabatan Eselon II adalah Eko Bagus Wicaksono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kini dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Sedangkan untuk pejabat Eselon III, ada 11 orang diantaranya dilantik sebagai camat. Di antaranya Agus Hariyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kini diamanahi sebagai Camat Gondangwetan.

Berikutnya Mokhamad Yasin, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan dipercaya menjadi Camat Lumbang. Sekretaris Kecamatan Tutur, dilantik sebagai Camat Beji.

Ada juga Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cahyo Fajar Rahmanto diambil sumpahnya sebagai Camat Rejoso. 

Sekretaris Kecamatan Bangil, Budi Mulyono dilantik sebagai Camat Kejayan. Sekretaris Kecamatan Lekok, Sulhi menjadi Camat Lekok. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan, Hari Hijroh Saputro dilantik menjadi Camat Grati. Sekretaris Kecamatan Puspo, Pardjana dilantik menjadi Camat Winongan.

Pada seluruh pejabat yang dilantik, Bupati Rusdi mengucapkan selamat atas amanah baru yang diberikan. Ia berharap agar para pejabat tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya.

"Selamat bertugas kepada pejabat yang hari ini dilantik dan diambil sumpahnya. Saya yakin dan percaya dengan berbagai pengalaman dalam meniti karir sebagai ASN, saudara sekalian akan mampu melaksanakannya dengan sangat baik," katanya. 

Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menegaskan, mutasi pejabat adalah hal biasa yang terjadi di birokrasi. Utamanya dalam rangka menjalankan sistem manajemen kepegawaian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Mutasi dan rotasi pejabat juga menjadi bagian dari sistem merit, yang memberikan penghargaan terhadap kompetensi, kinerja, dan integritas ASN, di mana hal ini adalah aspek penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan," tegasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan pantauan pada Minggu (7/6/2026), kegaduhan ini bermula dari postingan akun Facebook bernama Khoirul Huda Putra di grup publik "JUAL BELI BARANG LAMONGAN". Tanpa ragu, akun tersebut memasarkan kendaraan roda tiga itu dengan narasi singkat.

"Becak listrik. Kondisi baru belum dipakai. Minat inbox," tulisnya sembari menyertakan beberapa foto detail kendaraan.

Dari foto-foto yang beredar luas, unit becak listrik yang ditawarkan tersebut dipastikan identik dengan program bantuan resmi pemerintah. Pada bodi depan kendaraan, stiker putih bertuliskan **"BANTUAN BECAK LISTRIK DARI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO"** terpampang dengan sangat jelas.

Tak hanya itu, karakter visual bantuan juga diperkuat dengan adanya foto resmi Presiden Prabowo Subianto beserta lambang Garuda Pancasila di sisi samping dan sandaran belakang. Mirisnya, kendaraan tersebut tampaknya memang belum pernah menyentuh jalanan; plastik pelindung pada jok pengemudi bahkan terlihat masih utuh mengkilap.

Sontak saja, unggahan ini langsung diserbu komentar miring dari warganet. Mayoritas netizen menyayangkan tindakan sang pemilik yang dinilai tidak tahu terima kasih dan menutup kesempatan bagi warga lain yang jauh lebih membutuhkan.

"Sebenarnya kalau tidak dipakai ya tidak usah diterima, berikan ke yang lebih membutuhkan. Kalau dijual ya keterlaluan," kritik akun Achmad Uzi di kolom komentar.

Nada serupa juga dilontarkan oleh Arifiant Achmad. Ia menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan bawah secara tepat.

"Betul. Banyak yang ingin dapat. Yang masih pakai becak gowes, lansia sudah tua dan tidak punya (biaya), tetapi tidak kebagian," keluhnya.

Bukan sekadar cibiran, beberapa pengguna media sosial yang jeli juga mengingatkan adanya risiko pidana jika nekat memindahtangankan barang milik negara atau bantuan sosial penunjang ekonomi masyarakat.

"Tidak takut diusut kamu, itu dari pemerintah dijual bisa kena (masalah) kamu," peringat akun Labib Rahman.

Hingga saat ini, unggahan sensitif tersebut masih terus menggelinding dan memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat Lamongan. Publik kini mendesak pihak berwenang maupun lembaga penyalur untuk segera turun tangan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan duduk perkara, sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan agar bantuan presiden tidak disalahgunakan. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Destinasi yang dulunya menjadi primadona wisatawan ini dilaporkan mengalami penurunan drastis dan sepi pengunjung selama hampir dua tahun terakhir.

​Kondisi ini diperparah dengan rusaknya berbagai fasilitas penunjang utama di area wisata. Salah satu yang paling disoroti dan dikeluhkan oleh para pelancong yang datang bertepatan dengan momentum Hari Boyong ini adalah rusaknya fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) atau toilet umum.

Berdasarkan investigasi di lapangan, kondisi toilet umum di kawasan wisata Roro Kuning tampak sangat tidak terawat dan terbengkalai. Atap bangunan yang terbuat dari genteng terlihat rapuh, sebagian runtuh, dan kayunya mulai melapuk dimakan usia. Dinding bangunan yang bercat biru pudar dipenuhi noda kelembapan dan lumut di bagian dasarnya, serta dikelilingi oleh semak belukar yang mulai meninggi.

​Ironisnya, sebuah papan pengumuman berwarna kuning terang dengan tulisan merah mencolok "MOHON MAAF TOILET RUSAK" terpasang di dinding pembatas, dipertegas dengan palang bambu seadanya yang dipasang menyilang sebagai tanda bahwa fasilitas sanitasi tersebut sama sekali tidak dapat digunakan oleh pengunjung.

Di sebelah bangunan utama, tampak pula struktur tambahan berdinding seng yang sudah berkarat dan kusam, menambah kesan kumuh di area yang seharusnya menjadi fasilitas publik yang bersih.

​Beberapa pengunjung yang ditemui di lokasi dalam rangka liburan menyayangkan kondisi tersebut. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses sanitasi yang layak, padahal keberadaan MCK yang bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kenyamanan wisatawan, terutama bagi mereka yang membawa keluarga dan anak-anak.

​"Sangat disayangkan, momentum hari jadi dan Boyong Nganjuk ini harus dicoreng dengan fasilitas wisata yang terbengkalai seperti ini. Roro Kuning ini punya nama besar, kalau toiletnya saja rusak parah dan dipagari bambu begini, pengunjung pasti kapok untuk datang lagi," ujar salah satu pengunjung asal Kertosono saat di lokasi. Sabtu (6/6/2026) 

Keluhan tidak hanya datang dari para pelancong, melainkan juga dari para pelaku usaha mikro di dalam kawasan wisata.

Salah seorang penjaga warung di area Roro Kuning, Mbah Saril mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai carut-marutnya pengelolaan destinasi ini.

Menurutnya, kondisi fasilitas yang rusak dan penurunan jumlah pengunjung ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari tata kelola yang memang sengaja dibiarkan mangkrak tanpa ada tindakan nyata dari pihak berwenang.

​"Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama, hampir dua tahun sepi. Masalahnya memang pada tata kelola yang seperti dibiarkan begitu saja, mangkrak tanpa ada perbaikan atau tindak lanjut dari pihak pengelola atau dinas terkait. Kami yang berjualan di sini sangat terdampak karena tidak ada daya tarik lagi bagi pengunjung," ungkap Mbah Sarip dengan nada kecewa.

​Dampak dari pembiaran ini ternyata jauh lebih fatal dari sekadar penurunan jumlah kunjungan harian. Mbah Sarip bersama istrinya membeberkan bahwa rusaknya fasilitas MCK telah menghancurkan segmen pasar terbesar mereka, yakni kegiatan outbound dan kemah para pelajar sekolah. ​

Menurutnya, Roro Kuning dulunya merupakan lokasi favorit bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan acara luar ruangan. Namun, buruknya fasilitas sanitasi membuat pihak sekolah dan wali murid melayangkan keluhan keras, hingga akhirnya kapok untuk kembali.

​"Dulu di sini ramai sekali acara outbound anak-anak sekolah. Tapi begitu mereka tahu kondisi MCK-nya rusak parah dan terbengkalai seperti ini, semuanya langsung mengeluh. Sekarang, bisa dibilang sudah tidak ada minat lagi dari pihak sekolah untuk menggelar acara di sini. Tempat ini benar-benar kehilangan daya tarik," keluhnya saat ditemui Suarajatimpost di tempat usahanya.

​Momentum Hari Boyong Nganjuk ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan menjadi momentum tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pariwisata terkait.

Revitalisasi total dan pembenahan manajemen pengelolaan mutlak harus segera dilakukan jika tidak ingin salah satu aset sejarah dan alam terbaik Nganjuk ini mati total dan terlupakan. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Dua lokasi yang menjadi sasaran monev adalah SPPG Yayasan Kajar Berkah Sentosa di Desa Pabean serta SPPG yang berlokasi di Desa Kalirejo. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, bersama tim yang terlibat dalam pengawasan program tersebut.

Sebelum melakukan pemeriksaan ke dapur produksi, tim satgas terlebih dahulu berdialog dengan sejumlah penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga yang memiliki balita. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses distribusi makanan sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima telah memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan konsumsi.

Selain itu, tim juga mendengarkan tanggapan dari para penerima manfaat di lingkungan sekolah. Sejumlah siswa menyampaikan bahwa program MBG membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mereka selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Respons positif tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program berjalan sesuai tujuan yang diharapkan pemerintah.

Dalam kunjungannya ke SPPG Pabean, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengolahan makanan, kebersihan area dapur, pengelolaan limbah, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP). Monitoring juga dilakukan kepada penerima manfaat di SDN Kedungdalem II yang mengaku tidak mengalami kendala dalam menerima layanan makan bergizi gratis.

Kegiatan pengawasan kemudian berlanjut ke SPPG Kalirejo untuk memastikan standar pelayanan yang sama juga diterapkan di lokasi tersebut. Dari hasil evaluasi sementara, tim menilai kedua dapur MBG telah menunjukkan tata kelola yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi mengatakan secara umum pelaksanaan program di kedua SPPG tersebut berjalan sesuai ketentuan dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Dari hasil monitoring dan evaluasi, secara umum tata kelola SPPG di Pabean dan Kalirejo sudah cukup baik. Menu makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat juga tidak banyak menerima keluhan dan tingkat kepuasan masyarakat cukup baik. Namun tetap ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki agar kualitas layanan semakin optimal," ujarnya.

Menurut Sjaiful, beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus meliputi kebersihan lingkungan dapur, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penerapan SOP secara konsisten, serta sejumlah unsur teknis lain yang berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan.

"Kami hadir untuk memastikan seluruh ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional benar-benar dijalankan. Catatan hasil monev ini akan terus kami pantau dan evaluasi agar tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga oleh tata kelola dapur yang baik dan disiplin dalam menjalankan seluruh petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

"Harapan kami, seluruh dapur SPPG melaksanakan ketentuan dan juknis yang sudah ditetapkan dengan baik dan benar. Selama tata kelola dijalankan sesuai standar, insyaallah tidak akan ada masalah. Yang paling penting adalah menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Salah satu agenda utama yang dilaksanakan adalah kegiatan anjangsana ke rumah para purnawirawan, warakawuri, serta anggota yang sedang sakit atau membutuhkan perhatian khusus.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai wujud nyata jalinan tali silaturahmi yang tidak boleh terputus, sekaligus bentuk penghormatan atas pengabdian yang telah diberikan kepada institusi dan negara.

Kegiatan yang dipimpin Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi sejumlah kediaman anggota dan purnawirawan, Sabtu (6/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, rombongan Polres Nganjuk memberikan bingkisan dan bantuan sembako guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota dan purnawirawan yang tengah menjalani pengobatan maupun perawatan di rumah.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kegiatan anjangsana merupakan bentuk kepedulian dan perhatian institusi kepada anggota maupun purnawirawan yang telah mengabdikan diri untuk Polri.

XMelalui kegiatan ini kami ingin memberikan dukungan moril dan semangat kepada anggota serta purnawirawan yang sedang sakit agar tetap kuat, optimis, dan tidak merasa sendiri. Ini juga menjadi bagian dari semangat Hari Bhayangkara ke-80 untuk terus hadir dan peduli kepada keluarga besar Polri," ujar Kapolres.

Salah satu anggota yang dikunjungi adalah Aiptu April Iswandono yang beralamat di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret. Kehadiran Kapolres Nganjuk beserta pejabat utama Polres Nganjuk dan Bhayangkari memberikan semangat tersendiri bagi dirinya dan keluarga.

Aiptu April Iswandono mengaku terharu dan merasa dihargai atas perhatian yang diberikan pimpinan Polres Nganjuk kepada dirinya yang sedang sakit.

"Saya sangat bersyukur dan merasa dihargai atas kunjungan Bapak Kapolres beserta pejabat utama dan Bhayangkari. Kehadiran beliau-beliau menjadi penyemangat bagi saya untuk tetap optimis menjalani pengobatan," ungkap dia.

Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah juga turut memberikan dukungan dan motivasi kepada keluarga anggota yang sedang menjalani perawatan agar tetap sabar dan terus mendampingi proses penyembuhan.

Kegiatan anjangsana tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pimpinan, anggota aktif, purnawirawan, serta keluarga besar Polri sehingga semangat kebersamaan dan kepedulian tetap terjaga di lingkungan Polres Nganjuk. (*)

Editor: Syaiful Aries

Saat ditemui di Pendopo Sosro Kusumo dengan mengenakan busana adat Jawa lengkap, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan pesannya dengan penuh kehangatan. 

Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, yakni peringatan Hari Boyongan Nganjuk dari Berbek menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Menurut orang nomor satu di Nganjuk tersebut, tidak terasa perjalanan sejarah ini telah menginjak usia ke-146 tahun sejak pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati Sosro Koesoemo III tahun 1880 silam.

"Kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama rekan dari media Suarajatimpost, yang luar biasa produktif dan aktif dalam memberikan liputan seputar Nganjuk, baik liputan umum maupun liputan spiritual," ungkap Bupati Nganjuk di sela-sela kegiatannya sebelum menuju Alun-Alun Berbek, Sabtu (6/6/2026).

Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhaen tersebut mengapresiasi kontribusi media dan masyarakat dalam merawat ingatan kolektif daerah, termasuk mendokumentasikan tempat-tempat bersejarah dan dikeramatkan sebagai bagian dari warisan leluhur.

Ia menambahkan, keunikan tanggal 6 Juni kian terasa magis karena bertepatan langsung dengan Hari Kelahiran Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, yang lahir pada 6 Juni 1901. Pertemuan dua momentum besar ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh elemen daerah untuk terus berbenah dan melangkah maju.

Di akhir pesannya, dengan kepalan tangan yang mantap, orang nomor satu di Nganjuk ini memberikan suntikan semangat khas untuk mengawal seluruh rangkaian liputan dan peringatan sejarah tersebut.

"Selamat Hari Boyongan, 6 Juni 2026. Gaspoll untuk liputannya!" pungkas Bupati Nganjuk. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Batu, Eko Suhartono pada (5/6/2026) berdasarkan hasil penetapan pansel, tiga nama yang dinyatakan lolos sebagai peserta terbaik dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, dan Mohammad Nur Adhim. Ketiga nama tersebut diumumkan berdasarkan urutan alfabet, bukan berdasarkan peringkat nilai.

“Panitia seleksi telah menyelesaikan seluruh tahapan dan menetapkan tiga peserta terbaik. Nama-nama tersebut merupakan hasil akumulasi dari seluruh proses seleksi yang telah dijalani peserta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya enam kandidat telah mengikuti berbagai tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, assessment center, uji gagasan, wawancara, hingga tes kesehatan jasmani dan rohani. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar penilaian tim pansel dalam menentukan tiga kandidat terbaik.

Menurut Eko, setelah pengumuman ini, tahapan berikutnya adalah penyampaian hasil seleksi kepada Wali Kota Batu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Selanjutnya hasil dari panitia seleksi akan disampaikan kepada Wali Kota. Dari tiga nama yang direkomendasikan tersebut nantinya akan dipilih satu orang untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah definitif,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka dan mengacu pada sistem merit guna memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan.

“Harapannya, siapapun yang nantinya ditetapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan Kota Batu,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Orang nomor dua di Kota Batu itu pada Jumat (5/6/2026) menguraikan bahwa sektor pertanian dan pariwisata sebagai dua penopang utama perekonomian Kota Batu membutuhkan respons kebijakan yang lebih cepat, terukur, dan melibatkan seluruh perangkat daerah secara terpadu.

“Setiap gejala yang muncul harus kita respons secara cepat, terstruktur, dan berbasis data. Yang menjadi tantangan bukan pada kurangnya informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat,” ujar Heli.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah telah memiliki banyak data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, melainkan kemampuan pemerintah menerjemahkan informasi tersebut menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Oleh karena itu inovasi COBEK MBATU SAE adalah program yang akan diimplementasikan dimana Pemkot Batu berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap potensi persoalan maupun peluang pembangunan dapat dideteksi lebih awal dan ditangani secara cepat. Terlebih Cobek Mbatu Sae adalah instrumen kerja pemerintah daerah yang menekankan Koordinasi, Kolaborasi, dan Komitmen untuk mewujudkan Kota Batu yang Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis.

Heli menjelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan sinergi antarlembaga agar seluruh program berjalan selaras dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun perkembangan situasi di lapangan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Tidak ada satu perangkat daerah yang bisa bekerja sendiri dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi, Heli juga meminta seluruh OPD memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari forum-forum koordinasi tidak berhenti pada tataran konsep atau perencanaan semata. Seluruh hasil pembahasan harus ditindaklanjuti menjadi program kerja yang konkret dan terukur.

Ia menilai pendekatan tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Kota Batu secara berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi fenomena ini, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. 

Ia mendesak seluruh jajaran birokrasi untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Ning Ita saat membuka Sosialisasi Gratifikasi dan E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Tahun 2026 secara daring dari Hotel Ayola, Kamis (4/6/2026).

Menurut Ning Ita, penegakan hukum saja tidak akan pernah cukup untuk membersihkan birokrasi dari praktik lancung jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dan kesadaran dari dalam diri aparatur itu sendiri.

Ning Ita membongkar fakta bahwa gratifikasi sering kali berkedok sebagai penghargaan atau sekadar ucapan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Padahal, cakupan gratifikasi dalam regulasi hukum sangat luas dan tidak melulu soal uang tunai.

Fasilitas, hadiah fisik, diskon khusus, tiket perjalanan, hingga hiburan gratis yang diterima karena faktor jabatan, seluruhnya masuk dalam radar klasifikasi gratifikasi yang dilarang.

"Setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara dituntut untuk memiliki kepekaan serta integritas dalam menyikapi setiap pemberian yang diterimanya. Jangan sampai pemberian yang tampak sebagai bentuk penghargaan atau ucapan terima kasih justru menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Ning Ita.

Ia mengingatkan bahwa di balik kemudahan atau hadiah yang diterima ASN, ada konsekuensi hukum yang sangat berat yang mengintai jika hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka.

Guna mengikis ketakutan di kalangan pegawai, Pemkot Mojokerto memastikan bahwa sistem pelaporan gratifikasi justru hadir sebagai perisai hukum, bukan jebakan bagi pegawai. 

Melalui mekanisme pelaporan resmi, status setiap pemberian akan ditelaah secara objektif untuk memberikan kepastian hukum bagi penerimanya.

Ning Ita memastikan jaminan keamanan penuh tidak hanya berlaku bagi ASN, melainkan juga bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Jika mereka mengendus atau menjadi korban dari praktik gratifikasi, suap, hingga pemerasan, mereka diminta segera melapor ke Inspektorat Kota Mojokerto tanpa perlu khawatir akan adanya intimidasi atau sanksi internal.

"Saya mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menerapkan prinsip tolak, laporkan, dan hindari konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Melalui penguatan sosialisasi dan sistem pembelajaran digital (e-learning) ini, Pemerintah Kota Mojokerto membidik target jangka panjang: melahirkan birokrat yang tidak hanya paham aturan secara teori, tetapi juga memiliki nyali untuk mengeksekusinya di lapangan.

Dengan pemahaman yang merata, ASN di Kota Mojokerto diharapkan mampu memetakan potensi konflik kepentingan sejak dini. 

Langkah preventif yang agresif ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Mojokerto yang bersih, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berintegritas. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada (4/6/2026) bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan riset dan inovasi di sektor pertanian, sekaligus memperkenalkan konsep protected farming atau pertanian terlindungi yang dinilai mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

"Dalam pertemuan tersebut, BRIN memaparkan berbagai teknologi pertanian modern yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus meminimalkan risiko gagal panen akibat perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi," urainya.

Heli menyambut positif dipilihnya Kota Batu sebagai lokasi kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan petani menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian di masa depan.

Terlebih Kota Batu juga memiliki potensi pertanian yang besar sehingga kehadiran BRIN menjadi peluang untuk memperluas pemanfaatan riset dan teknologi agar petani semakin produktif, adaptif, dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Kota Batu. Karena itu, pemanfaatan hasil riset dan inovasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Perkembangan teknologi pertanian sebenarnya mulai tumbuh dari kalangan petani sendiri. Sejumlah petani muda di Kota Batu bahkan telah melakukan berbagai eksperimen dan inovasi secara mandiri untuk meningkatkan hasil produksi maupun efisiensi usaha tani," ujarnya.

Potensi tersebut, kata dia, perlu diperkuat melalui pendampingan yang berkelanjutan agar inovasi yang berkembang di lapangan dapat terhubung dengan hasil riset yang dilakukan lembaga penelitian.

“Banyak petani muda yang sudah mulai melakukan inovasi sendiri. Ini harus didukung dengan transfer teknologi dan pendampingan yang berkelanjutan agar hasilnya semakin optimal,” katanya.

Melalui workshop yang akan digelar BRIN, para petani nantinya tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai teknologi pertanian modern, tetapi juga kesempatan berdiskusi langsung dengan para peneliti terkait berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Pemerintah Kota Batu berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem pertanian berbasis riset yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin dinamis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, mengatakan raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD sebagai upaya memperkuat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. 

Keberadaan regulasi baru diperlukan mengingat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 yang selama ini menjadi dasar pengaturan dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

"Perda yang lama masih mengacu pada aturan terdahulu. Sementara saat ini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian agar regulasi di daerah tetap relevan," ucap Kartiyono usai kegiatan.

Ia menjelaskan, penyusunan raperda tersebut juga didasari karakteristik Jombang yang dikenal sebagai kota santri, dengan banyak pondok pesantren yang telah berkembang sejak lama. Karena itu, negara dalam hal ini pemerintah daerah dinilai perlu hadir untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak berkembang tanpa pengawasan.

Selain menyesuaikan regulasi nasional, DPRD juga menargetkan aturan tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan, terutama bagi generasi muda dari dampak negatif penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Saat ini, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, raperda masih dalam tahap penyusunan. 

DPRD telah beberapa kali melakukan pembahasan internal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan komisi terkait, sebelum memasukkannya ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Sebagai bagian dari proses penyusunan, DPRD juga menggelar uji publik dan konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

"Kami ingin mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat. Jangan sampai regulasi ini hanya berdasarkan pandangan DPRD dan pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jombang," katanya.

Kartiyono menambahkan, keberadaan perda baru nantinya diharapkan mampu menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun pihak tertentu dalam peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Terkait maraknya penjualan minuman keras di sejumlah warung atau kios, ia menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan penindakan. 

"Berdasarkan regulasi nasional, pelaku usaha yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol tanpa izin dapat dikenakan sanksi," bebernya.

"Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berupa penyegelan, penutupan sementara hingga penyitaan barang bukti terhadap usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin," tegasnya.

Menurut Kartiyono, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang tidak mengeluarkan izin bagi warung atau kios untuk menjual minuman beralkohol. "Karena itu, aktivitas penjualan yang dilakukan tanpa izin dapat langsung ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Dalam raperda yang sedang disusun, DPRD juga akan mengatur secara lebih rinci mengenai lokasi atau kategori tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol sesuai aturan nasional. Beberapa di antaranya seperti hotel berbintang dan fasilitas tertentu yang memenuhi persyaratan. 

"Namun ketentuan tersebut akan diatur secara ketat, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan maupun peredaran minuman beralkohol secara bebas di wilayah Kabupaten Jombang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pilihan pasif DLH Jombang itu disampaikan langsung Kepala Dinas Miftahul Ulum. Pihaknya mebgaku belum ada arahan lebih lanjut dari BGN. Selain itu, pihak DLH Jombang mengaku masih fokus pada sejumlah aduan lain perihal lingkungan.

"Untuk saat ini kami masih menunggu koordinasi dan arahan dari BGN," ucap Ulum dalam pesan diterima wartawan, Kamis (4/6/2026).

Ulum belum bisa memastikan apakah fasilitas IPAL di masing-masing SPPG telah memenuhi ketentuan atau masih memerlukan perbaikan.

DLH Jombang bahkan mengaku belum menerima data awal kondisi IPAL di sejumlah SPPG yang dimaksud.

"Yang perlu dipastikan adalah tingkat kesesuaian fasilitas tersebut dengan standar yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Berdasar pengetahuannya, kapasitas layanan setiap SPPG diperkirakan berada pada kisaran 2.000 hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Jumlah produksi tersebut, kebutuhan pengelolaan limbah menjadi aspek penting harus diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dan keamanan pangan," ungkapnya.

BGN sendiri mengeluarkan regulasi penghentian sementara operasional tujuh SPPG di Kabupaten Jombang setelah hasil pendataan menunjukkan adanya persoalan terkait IPAL. Sejumlah fasilitas disebut belum tersedia atau belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 tentang penghentian operasional sementara sejumlah SPPG di Jawa Timur.

Di Kabupaten Jombang, terdapat tujuh SPPG yang terdampak kebijakan tersebut, yaitu:

1. SPPG Jombang Diwek Cukir, dikelola Yayasan Segoro Agung Makmur. 2. SPPG Jombang Peterongan, dikelola Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum. 3. SPPG Jombang Candimulyo, dikelola Yayasan Garuda Bakti Nusantara Nganjuk. 4. SPPG Jombang Diwek Puton, dikelola Yayasan Ma'hadul Muta'allimin. 5. SPPG Jombang Plandaan Bangsri, dikelola Yayasan Kalimasada. 6. SPPG Jombang Kesamben Kedungbetik, dikelola Yayasan YPP Miftahul Ulum. 7. SPPG Jombang Sumobito Brudu, dikelola Yayasan Brudu Perkasa Raya.

Ketujuh SPPG tersebut dikelola oleh yayasan yang berbeda dan telah beroperasi sejak Agustus hingga November 2025. BGN menilai ketidaksesuaian fasilitas pengolahan limbah berpotensi memengaruhi standar kebersihan, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat program.

Berdasarkan regulasi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 2025, setiap SPPG wajib memiliki serta mengoperasikan IPAL sebelum membuang limbah cair ke lingkungan.

Aturan tersebut juga mengharuskan pengelola melakukan pemantauan kualitas air limbah secara berkala dan melaporkannya melalui sistem informasi lingkungan hidup. Selain memenuhi baku mutu air limbah, setiap SPPG diwajibkan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai dengan kapasitas produksinya guna mencegah pencemaran lingkungan.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan, belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian operasional tujuh SPPG di Jombang. Deni juga tidak merespons pesan upaya konfirmasi yang dikirim awak media maupun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi ketentuan IPAL yang dipersyaratkan.

Secara keseluruhan, tercatat 372 SPPG di Jawa Timur mendapat penghentian sementara dalam kategori perbaikan mayor karena persoalan pengelolaan air limbah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Batu yang membahas arah pembangunan kebudayaan di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.

Ketua DKKB Kota Batu, Sunarto, pada Kamis (4/6/2026) menegaskan bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap industri pariwisata. Menurutnya, identitas budaya lokal perlu mendapat perhatian serius agar tidak tergerus oleh modernisasi.

"Potensi budaya Kota Batu sangat besar, tetapi tata kelolanya belum sebanding. Tantangan hari ini adalah pariwisata tumbuh jauh lebih cepat daripada kebudayaan, yang memicu hilangnya memori kolektif generasi muda dan fragmentasi komunitas budaya," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki DKKB, Kota Batu saat ini memiliki 179 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), 80 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), serta 23 Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh wilayah yang terdiri dari 19 desa dan lima kelurahan dinilai memiliki potensi budaya yang masih bisa terus dikembangkan.

Meski memiliki kekayaan budaya yang besar, Sunarto menilai dukungan regulasi dan kelembagaan masih belum memadai. Hingga saat ini, Kota Batu belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan sebagai payung hukum, belum tersedia infrastruktur budaya yang representatif, serta belum memiliki sistem data budaya yang terintegrasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa DKKB periode 2021–2026 belum pernah menerima hibah pendanaan dari APBD Kota Batu untuk mendukung program-program kebudayaan. Sebagai solusi, DKKB mengajukan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Kota Batu 2026–2030 yang memuat tujuh agenda strategis. Salah satu fokus utama yang didorong adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Perda Pemajuan Kebudayaan.

"Selain itu, DKKB juga mengusulkan penguatan kelembagaan agar memiliki legalitas yang lebih jelas dan profesional dalam menjalankan fungsi pembinaan seni dan budaya," imbuhnya.

Agenda lainnya meliputi penyusunan Dana Kebudayaan Daerah yang berkelanjutan, pembangunan *Batu Cultural Hub* sebagai pusat aktivitas kebudayaan terpadu, penguatan Pokok Pikiran Kebudayaan Desa dan Kelurahan (PPKD), program regenerasi budaya melalui keterlibatan para maestro seni di sekolah, serta pembangunan Batu Cultural Data Center sebagai pusat integrasi data sejarah dan cagar budaya.

"Perda menjadi kebutuhan mendesak karena akan menjadi fondasi untuk menjalankan seluruh agenda pemajuan kebudayaan yang kami usulkan," kata Sunarto.

Sebagai tindak lanjut audiensi, DKKB juga menyerahkan draf Letter of Intent (LoI) tentang Penguatan Tata Kelola Kebudayaan dan Ekosistem Kesenian Kota Batu. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama antara legislatif, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas budaya.

Ke depan, DKKB bersama DPRD dan pemerintah daerah juga berencana membentuk Forum Kolaborasi Pemajuan Kebudayaan Kota Batu yang akan menjadi ruang koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor kebudayaan.

Menurut Sunarto, pembangunan fisik dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya masyarakat agar Kota Batu tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.

"Kota yang maju bukan hanya yang membangun jalan dan gedung, tetapi yang mampu menjaga memori, identitas, dan kreativitas masyarakatnya. Kebudayaan bukan biaya pembangunan, melainkan investasi peradaban," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam forum tersebut, Rusdi mendesak pemerintah pusat untuk segera menghadirkan solusi yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Harapan itu mendapat respons positif setelah Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas kementerian ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah di dua kecamatan tersebut.

Rapat penting ini dihadiri oleh perwakilan TNI, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, anggota DPRD Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan, Camat Lekok, para kepala desa terdampak, serta perwakilan warga.

Dalam paparannya, Rusdi menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi objek sengketa memiliki luas sekitar 3.676 hektare. Lahan ini dihuni oleh sekitar 34.313 jiwa atau 13.598 kepala keluarga. Ia menekankan bahwa desa-desa di wilayah sengketa tersebut sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1902, jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan hadir untuk memfasilitasi persoalan sengketa lahan antara TNI AL dan warga di 10 desa. Tujuan kami adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada lembaga negara di tingkat pusat guna mendorong solusi terbaik dan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Rusdi.

Ia menuturkan bahwa konflik agraria ini telah berlangsung sejak tahun 1960 dan hingga kini belum menemukan titik temu. Akibatnya, masyarakat harus hidup dalam ketidakpastian hukum selama lebih dari enam dekade.

Rusdi juga mengungkapkan dampak sosial yang serius akibat berlarut-larutnya kasus ini. Karena status lahan yang tidak jelas, berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten menjadi terhambat.

Beberapa kendala pembangunan fasilitas publik di wilayah tersebut meliputi:fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan; penyediaan jaringan air minum dan sambungan listrik; akses internet dan pembangunan jalan dan saluran irigasi.

Selain infrastruktur fisik, program sosial seperti bantuan sosial, program ketahanan pangan, hingga pembentukan berbagai layanan masyarakat juga belum dapat direalisasikan secara optimal.

“Harapan kami, dengan hadirnya pemerintah daerah, perwakilan warga, dan seluruh pihak dalam forum Komisi II DPR RI ini, akan lahir solusi terbaik yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkas Rusdi. (***)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Desa Bulukerto, Suhermawan pada Rabu (3/6/226) mengatakan terpilihnya Bulukerto sebagai wakil Kota Batu tidak lepas dari sejumlah keunggulan yang dimiliki desa tersebut. Salah satunya adalah komitmen menjaga kawasan konservasi dan perlindungan satwa langka.

Menurutnya, Bulukerto memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan satwa, khususnya Elang Jawa yang keberadaannya menjadi salah satu ikon konservasi di wilayah tersebut.

“Bulukerto merupakan kawasan konservasi lingkungan. Salah satu inovasi yang kami tawarkan adalah Perdes perlindungan satwa berupa Elang Jawa yang menjadi satu-satunya di Jawa Timur,” ujarnya.

Selain aspek konservasi, Bulukerto juga mengandalkan sektor perkebunan kopi yang berkembang di kawasan dengan ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Produksi kopi desa tersebut mencapai sekitar 16 ton dan telah dipasarkan hingga tingkat nasional.

“Produksi kopi kami sekitar 16 ton dan dipasarkan secara nasional. Sektor ini juga memberikan nilai ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat,” katanya.

Keunggulan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan sumber mata air Umbul Gemulo yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan air bersih masyarakat Kota Batu. Suhermawan menyebut sekitar 55 persen pasokan air untuk masyarakat Kota Batu bersumber dari kawasan tersebut.

Tak hanya itu, Bulukerto juga mengembangkan inovasi pertanian melalui penggunaan pestisida nabati yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti tembakau, cengkeh, lidah buaya, lengkuas, daun salam, daun sirsak, dan serai merah.

“Inovasi ini mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida kimia sekaligus menekan biaya produksi pertanian,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto memberikan apresiasi atas capaian dan inovasi yang dikembangkan Desa Bulukerto. Menurutnya, partisipasi dalam lomba desa bukan semata mengejar prestasi, tetapi menjadi sarana menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Partisipasi ini bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghasilkan perubahan nyata yang berdampak bagi kesejahteraan warga,” ujar Heli.

Ia menilai berbagai inovasi yang dikembangkan Bulukerto menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Heli menambahkan, penguatan potensi lokal seperti pertanian, wisata, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Yang terpenting adalah bagaimana inovasi tersebut mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Dalam proses penilaian, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan sejumlah masukan, di antaranya penguatan kelembagaan berbasis Surat Keputusan (SK) serta optimalisasi layanan Posyandu sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Ke depan, Desa Bulukerto juga diharapkan agar dapat berkomitmen memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk mengembangkan potensi wisata lokal dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja baru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi pada Rabu (3/6/2026) menjelaskan, penguatan dolar tidak berdampak langsung terhadap sektor pariwisata. Namun efek lanjutan dari perlambatan ekonomi dan berkurangnya daya beli masyarakat mulai dirasakan oleh industri perhotelan.

“Kalau penguatan dolar, dampak langsung ke pariwisata sebenarnya tidak ada. Tetapi dampak tidak langsungnya ada, terutama karena sektor industri dan produksi mengalami tekanan sehingga terjadi banyak pengurangan tenaga kerja di beberapa daerah,” ujarnya.

Menurut Sujud, kondisi tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, termasuk untuk kebutuhan wisata dan akomodasi. Akibatnya, hotel-hotel di Kota Batu kesulitan menaikkan tarif kamar meskipun tingkat okupansi masih tergolong tinggi saat musim liburan.

Ia menyebut, pada momentum libur panjang terakhir tingkat hunian hotel sempat mencapai sekitar 80 persen. Namun harga kamar tidak bisa naik setinggi tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dulu saat high season tarif kamar bisa naik sampai 50 persen. Kemudian turun menjadi sekitar 20 sampai 30 persen. Sekarang meskipun okupansi bagus, harga kamar masih banyak yang berada di level weekday,” jelasnya.

Penurunan daya beli tersebut juga tercermin dari penerimaan pajak sektor perhotelan dan restoran. Sujud mengatakan tren pendapatan industri pariwisata mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau melihat data pajak daerah, penurunannya sekitar 10 persen pada periode 2023-2024, lalu turun lagi sekitar 20 sampai 30 persen pada 2024-2025. Ini menunjukkan pendapatan usaha memang sedang tertekan,” katanya.

Meski demikian, PHRI memastikan hingga saat ini belum ada gelombang PHK di sektor perhotelan Kota Batu. Sebagai langkah efisiensi, sebagian hotel memilih menerapkan sistem unpaid leave (UL) atau pengurangan hari kerja bagi karyawan ketika tingkat hunian menurun.

Dalam skema tersebut, karyawan tetap dipertahankan, namun jadwal kerja disesuaikan dengan kondisi operasional hotel.

“Kalau PHK tidak ada. Yang dilakukan adalah unpaid leave atau pengurangan hari kerja. Ada yang menerapkan lima hari kerja dua hari libur, bahkan empat hari kerja tiga hari libur saat okupansi sedang rendah,” ungkapnya.

Kondisi tersebut sempat terjadi pada Maret hingga April lalu dan diperkirakan berpotensi kembali berlangsung pada periode sepi wisata, terutama Agustus dan September mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penegasan tersebut disampaikan Sanusi saat menghadiri peringatan HUT ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan sekaligus membuka pelatihan calon pimpinan direksi di kantor Perumda Tirta Kanjuruhan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Sanusi, sejumlah kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Malang masih menjadi fokus pengembangan jaringan air bersih. Daerah seperti Gedangan, Bantur, Pagak, Donomulyo, Kalipare, hingga Sumbermanjing Wetan masuk dalam prioritas karena kerap menghadapi persoalan kekeringan saat musim kemarau.

"Wilayah yang sering mengalami kekeringan menjadi prioritas. Program ini terus berjalan secara bertahap dan kami berharap dapat dituntaskan hingga tahun 2027 dan 2028," ujar Sanusi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, sebagian wilayah telah mulai menikmati layanan air bersih hasil pembangunan jaringan yang dilakukan Perumda Tirta Kanjuruhan. Pada tahun ini, pengembangan jaringan akan dilanjutkan ke Kecamatan Pagak agar semakin banyak warga yang memperoleh akses air minum layak.

"Pembangunan terus dilakukan. Beberapa daerah sudah terlayani dan tahun ini dilanjutkan ke Pagak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya.

Selain membahas pengembangan layanan air bersih, Sanusi juga mengapresiasi perjalanan Perumda Tirta Kanjuruhan yang telah memasuki usia ke-45 tahun. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasionalnya.

"Pelayanan kepada masyarakat semakin baik karena sudah didukung teknologi informasi. Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sanusi membuka pelatihan calon pimpinan direksi yang diikuti 30 peserta dari lingkungan Perumda Tirta Kanjuruhan. Ia menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan perusahaan.

"SDM yang berkualitas akan menentukan kemajuan perusahaan. Karena itu pelatihan dan sertifikasi perlu terus dilakukan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan dan target yang ditetapkan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan H. Syamsul Hadi mengatakan peringatan HUT ke-45 tahun ini dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pegawai sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan perusahaan.

"Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan calon pemimpin masa depan yang mampu melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Syamsul.

Selain pelatihan, rangkaian peringatan HUT ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan juga diisi kegiatan outbound bagi karyawan dan bakti sosial di Kecamatan Gedangan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keputusan ini diumumkan resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa (2/6/2026).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan, H. M. Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa kebijakan penyegaran struktur ini sangat krusial untuk mengoptimalkan program kerja lembaga ke depan.

"Kami dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan mendukung sepenuhnya pergantian Kepala BGN. Semoga langkah ini membuat program kerja BGN semakin baik dan berdampak luas bagi masyarakat," ujar Rusdi saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Rusdi menambahkan bahwa perombakan ini diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu agenda unggulan nasional sejak masa kampanye pilpres. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang didukung penuh oleh seluruh jajaran partai di daerah.

Selain posisi Kepala BGN yang kini dijabat oleh Nanik Sudaryati Deyang (sebelumnya Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi), Presiden Prabowo juga mengganti posisi Wakil Kepala BGN. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung tersebut kini resmi dialihkan kepada Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono.

Melalui restrukturisasi ini, DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan optimistis implementasi kebijakan strategis nasional di bidang ketahanan gizi dapat berjalan secara lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran. (*)

Editor: Syaiful Aries

Dalam kurun waktu 26 Mei hingga 1 Juni 2026, stasiun tersebut melayani total 9.171 penumpang yang datang maupun berangkat menggunakan kereta api.

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, jumlah tersebut terdiri atas 4.687 pelanggan yang tiba di Stasiun Blitar dan 4.484 pelanggan yang berangkat menuju berbagai daerah tujuan.

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan bahwa tingginya jumlah penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian selama masa libur panjang.

"Antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama long weekend Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya volume pelanggan yang kami layani di berbagai stasiun wilayah Daop 7, termasuk Stasiun Blitar," ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Selama periode libur panjang tersebut, aktivitas di Stasiun Blitar terpantau ramai. Penumpang silih berganti datang dan berangkat, baik untuk keperluan mudik, berwisata, maupun mengunjungi keluarga di kampung halaman.

Secara keseluruhan, wilayah Daop 7 Madiun melayani 114.893 pelanggan sepanjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Jumlah itu terdiri atas 57.830 pelanggan kedatangan dan 57.063 pelanggan keberangkatan.

"Kalau total di wilayah Daop 7 Madiun, melayani 114.893 pelanggan selama libur panjang periode itu," kata dia.

Dengan total lebih dari 9 ribu penumpang yang dilayani dalam sepekan, Stasiun Blitar kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu simpul transportasi penting di wilayah selatan Jawa Timur yang mendukung mobilitas masyarakat selama momentum libur nasional. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketiga jemaah yang wafat masing-masing Muhadi (85), warga Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi; Komarudin (85), warga Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu; dan Multazamah (66), warga Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Purnomo, mengatakan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia merupakan kelompok lanjut usia (lansia).

"Ketiganya merupakan jemaah lansia. Dua orang wafat pada 30 Mei 2026 dan satu orang lainnya pada 1 Juni 2026," ujar Purnomo, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, ketiga jemaah tersebut tidak menjalani perawatan di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Mereka wafat saat berada di hotel tempat menginap setelah menjalankan rangkaian aktivitas ibadah.

Purnomo menjelaskan, kondisi usia yang sudah lanjut menjadi faktor utama. Para jemaah sebelumnya masih mengikuti kegiatan ibadah sebagaimana mestinya, kemudian beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Tidak ada yang meninggal di rumah sakit. Mereka berada di hotel, beristirahat setelah beraktivitas, lalu wafat," jelasnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh jemaah yang meninggal dunia di Arab Saudi dimakamkan di Makkah. Pihak keluarga di tanah air juga telah menerima informasi terkait kabar duka tersebut.

Di tengah kabar tersebut, pelaksanaan ibadah haji jemaah asal Kabupaten Blitar secara umum berjalan lancar. Purnomo menyebut sebagian besar jemaah telah menyelesaikan tawaf ifadah yang menjadi salah satu rangkaian penting dalam penyempurnaan ibadah haji.

"Alhamdulillah, seluruh rombongan saat ini dalam kondisi baik dan sudah melaksanakan tawaf ifadah," katanya.

Tahun ini, Kabupaten Blitar memberangkatkan 915 calon jemaah haji yang terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter).

Kloter 106 bergabung dengan jemaah dari Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek, kloter 107 dan 108 diisi penuh oleh jemaah Kabupaten Blitar, sedangkan kloter 10 ror 109 bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Kediri.

Para jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada akhir Juni 2026. Berdasarkan jadwal yang diterima Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, rombongan diperkirakan tiba di Surabaya pada 28 hingga 29 Juni 2026. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana, kini resmi dialihkan kepada Nanik S Deyang. 

Langkah itu diambil disebut sebagai bagian dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.

Kebijakan pencopotan Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN terdahulu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam (2/6/2026).

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergeseran posisi ini merupakan langkah untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal. 

BGN dinilai memiliki fungsi vital dalam mengeksekusi program prioritas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan publik.

Sebelum dipercaya memimpin lembaga ini, Nanik S Deyang menduduki posisi sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Rekam jejaknya di bidang pengawasan publik diharapkan mampu membawa transparansi baru di tubuh organisasi.

"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Nanik S Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional yang baru," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk memperkuat manajemen lembaga, Presiden Prabowo Subianto juga melantik dua figur baru guna mengisi pos wakil kepala. Posisi Wakil Kepala BGN kini dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, menggantikan jajaran pimpinan lama yang didepak dalam restrukturisasi ini.

Pemerintah menaruh harapan besar pada kepemimpinan Nanik S Deyang untuk segera mengatasi berbagai tantangan sektoral, mempercepat realisasi program prioritas, serta membenahi tata kelola organisasi secara menyeluruh. Hubungan sinergis lintas sektor menjadi poin utama yang digarisbawahi oleh pihak Istana.

"Kepada tiga pimpinan baru BGN, kami berharap agar segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi antarunit di lingkungan BGN, serta meningkatkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta memastikan seluruh program BGN dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," pesan Prasetyo.

Melalui penyegaran struktur struktural ini, jajaran pimpinan baru diharapkan dapat memberikan dampak instan yang konkret bagi peningkatan kualitas gizi serta derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia secara merata. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Komitmen bersama ini mengemuka dalam acara dialog publik yang diinisiasi oleh DPRD Gresik berkolaborasi dengan Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) di Gedung GNI, Selasa (2/6/2026).

Acara tersebut menghadirkan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Kepala DPUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti, sejumlah kepala OPD, kepala desa, dan insan media.

"Kami fokus jalan poros desa, di tengah efisiensi anggaran desa, kami komitmen belanja kami di belanja modal untuk memenuhi 40 persen mandatory spending yang diamanatkan undang-undang,” kata Bupati Yani.

Yani mengatakan, hampir seluruh usulan Musrenbang maupun reses dewan menempatkan perbaikan JPD sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Ia juga berharap adanya dukungan legislatif dapat mengawal proses pembangunan hingga pelelangan agar tidak menimbulkan persoalan.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, menyatakan komitmen legislatif mendorong percepatan pembangunan JPD.

“Kebutuhan penuntasan jalan poros desa sangat besar. Tugas kami di DPRD adalah menentukan skala prioritas berdasarkan hasil musrenbang, pokok-pokok pikiran dewan, dan hasil reses,” ujarnya.

Syahrul menekankan pengawasan pembangunan jalan membutuhkan peran aktif masyarakat dan media.

“Kalau ada persoalan di lapangan silakan dilaporkan kepada kami. Harapannya semua pihak bisa bersama-sama mengawal pembangunan agar berjalan lebih baik dan produktif,” tuturnya.

Sedangkan Kepala DPUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti menyebut, perbaikan JPD tetap menjadi prioritas APBD 2026.

Dari total sebanyak 218 ruas jalan di Kabupaten Gresik, ada 22 ruas jalan yang balal diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2026.

Ia menekankan, prioritas perbaikan JPD dilakukan di Gresik wilayah selatan yang kerap terdampak banjir.

“Kami mulai menggunakan konstruksi beton pada sejumlah ruas karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan memiliki daya tahan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagai bagian dari percepatan program strategis tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin meninjau langsung lokasi calon pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Selasa (2/6/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta berbagai aspek pendukung pembangunan satuan baru TNI Angkatan Darat tersebut.

Didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pangdam meninjau lahan seluas sekitar 51 hektare milik Perhutani yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan batalyon.

Kehadiran satuan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Prawito, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, sarana pendukung, serta kondisi geografis yang akan menunjang proses pembangunan Yonif TP.

"Peninjauan ini dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui konsep pembangunan teritorial yang terintegrasi.

"Kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Perhutani, dan masyarakat sekitar," katanya.

Di lokasi peninjauan, Letkol Inf Prawito memaparkan secara langsung kepada Pangdam V/Brawijaya dan rombongan mengenai kesiapan lahan serta berbagai aspek pendukung pembangunan, mulai dari aspek pertahanan, administrasi, geografis, sosial, hingga kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

Pembangunan Yonif TP di Bondowoso diharapkan mampu memberikan manfaat strategis bagi pertahanan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberadaan batalyon tersebut juga diproyeksikan memperkuat pembinaan teritorial, meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan pembangunan wilayah terpadu. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (2/6/2027) menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan TJSLBU harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga penanganan persoalan lingkungan.

“Program TJSLBU harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan kolaborasi yang baik, manfaatnya akan lebih terasa bagi masyarakat dan mampu memperkuat capaian program pemerintah,” ujar Heli.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pembangunan Kota Batu pada 2026 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dukungan dunia usaha dapat diarahkan untuk memperkuat program pendidikan, termasuk Program 1.000 Sarjana yang memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa asli Kota Batu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain sektor pendidikan, penguatan ekonomi rakyat juga menjadi prioritas. Pemkot Batu tengah menyiapkan sejumlah program strategis seperti pembangunan Mal UMKM untuk mendukung pemasaran produk lokal, pengembangan sektor pertanian modern melalui laboratorium kultur jaringan, hingga penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat.

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Dunia usaha memiliki peran besar dalam membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Di sektor lingkungan, Heli menilai pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, program TJSLBU diharapkan dapat mendukung penguatan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang tengah menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Batu.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi untuk mendukung pembangunan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan jalan, pedestrian ramah pejalan kaki, hingga fasilitas olahraga dan ruang publik lainnya.

“Melalui TJSLBU, kami ingin membangun kolaborasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Harapannya, seluruh program yang dijalankan dapat mendukung visi pembangunan Kota Batu sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, Aries Setiawan pada Senin (1/6/2026) menegaskan berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan selama periode Januari hingga Maret 2026. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan layanan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan yang tersedia di dalam MPP.

“Kepercayaan masyarakat yang mencapai lebih dari 12 ribu kunjungan dalam tiga bulan ini adalah modal besar. Ini menunjukkan bahwa konsep integrasi layanan di MPP Among Warga berjalan efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Batu,” ujarnya.

Berdasarkan statistik kunjungan, layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menjadi yang paling banyak diakses masyarakat dengan total 3.731 kunjungan. Posisi kedua ditempati layanan BPJS Kesehatan yang mencatatkan 3.344 kunjungan.

Selanjutnya, layanan Bank Jatim mencatat 1.514 kunjungan, disusul Badan Pendapatan Daerah Kota Batu sebanyak 1.154 kunjungan dan Dinas Kesehatan Kota Batu dengan 821 kunjungan.

Sementara itu, layanan lain yang juga cukup banyak dimanfaatkan masyarakat adalah DPMPTSP sebanyak 397 kunjungan, BPJS Ketenagakerjaan 393 kunjungan, Online Single Submission (OSS) 373 kunjungan, Pojok Baca 280 kunjungan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan 260 kunjungan.

"Meski angka kunjungan tergolong tinggi, Aries menilai masih banyak ruang yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan sistem antrean daring yang lebih terintegrasi, terutama untuk layanan dengan tingkat kunjungan tinggi seperti Disdukcapil dan BPJS Kesehatan.

“Mengingat tingginya kunjungan di sektor premium seperti Disdukcapil dan BPJS Kesehatan, ke depan diperlukan sistem antrean online yang lebih terintegrasi melalui aplikasi. Hal ini penting agar masyarakat tidak perlu mengantre lama di lokasi fisik,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong penambahan mesin layanan mandiri untuk kebutuhan pengecekan data maupun pencetakan dokumen sehingga kepadatan di loket pelayanan dapat dikurangi.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab pada infrastruktur digital, Diskominfo Kota Batu juga memastikan dukungan jaringan internet di kawasan MPP terus diperkuat. Hal itu penting untuk mendukung kelancaran pelayanan berbasis sistem elektronik, termasuk layanan OSS yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha.

Tak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, Aries juga menilai fasilitas pendukung seperti Pojok Baca dan area ramah anak perlu terus dioptimalkan agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu tunggu secara lebih nyaman dan produktif.

“Kami dari Diskominfo siap mendukung penuh dari sisi integrasi sistem informasi dan penyediaan infrastruktur smart city. Tujuannya satu, bagaimana agar masyarakat yang datang ke MPP Among Warga pulang dengan senyuman karena urusannya selesai dengan cepat, transparan, dan tanpa ribet,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Senin (1/6/2026) saat bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan bangsa di era global.

"Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan perdamaian dunia," urainya.

Terlebih berdasarkan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kontribusi Indonesia dalam membangun kehidupan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

Heli mengatakan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Nilai keadilan sosial, kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan ajakan kepada seluruh elemen bangsa agar tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai ideologi yang hidup dan menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

“Pancasila harus terus menjadi landasan dalam membangun Kota Batu yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Heli. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 ini menelan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp53.947.200. 

Berdasarkan data teknis, talut tersebut dibangun dengan spesifikasi panjang sekitar 170 meter, lebar bawah 50 sentimeter, lebar atas 30 sentimeter, serta ketinggian mencapai 80 sentimeter.

Pelaksana Kegiatan (PK) proyek, Mukit, menjelaskan bahwa pembangunan talut ini dianggap penting bagi mobilitas ekonomi warga. Akses jalan tersebut merupakan jalur vital bagi armada pengangkut hasil panen padi yang kondisinya kerap mengalami kerusakan struktural akibat beban kendaraan berat.

"Pekerjaan talut ini memang sangat mendesak karena kondisi jalan yang bergelombang akibat sering dilalui truk pengangkut padi. Jalan ini akses utama untuk panen dan mendukung ketahanan pangan," ujar Mukit yang juga menjabat sebagai Mudin Desa Jogomerto kepada media, Senin (1/6/2026).

Mukit juga memberikan klarifikasi resmi terkait rumor yang beredar di masyarakat mengenai keterlibatan tenaga kerja dari luar daerah. 

Ia membantah keras kabar tersebut dan memastikan seluruh pengerjaan dari awal hingga saat ini murni memberdayakan masyarakat setempat demi mendongkrak perekonomian warga sekitar.

"Setiap kegiatan di wilayah Jogomerto, saya pastikan menggunakan warga sekitar lingkungan. Kami hanya membawa satu tukang dari Jogomerto, tidak ada dari luar daerah," tegas Mukit.

Senada dengan Mukit, Ketua RT setempat, Sukamto, membenarkan bahwa seluruh tenaga kerja yang dikerahkan berasal dari lingkungan RT 01 hingga RT 04, ditambah satu pekerja dari wilayah tetangga, yakni Sukorejo. 

"Semua pekerja berasal dari lingkungan terdekat karena wilayah kami memang bersebelahan," kata Sukamto saat dikonfirmasi di lokasi proyek.

Meskipun pengerjaan diklaim telah memberdayakan warga lokal, proyek ini sempat memicu desas-desus negatif akibat tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan pada awal pelaksanaan. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, ketiadaan papan nama tersebut sempat memunculkan spekulasi liar di kalangan warga, termasuk isu adanya pekerja yang meninggalkan proyek.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa papan informasi tersebut baru dipasang setelah sempat kosong selama dua hari. 

"Baru dipasang itu, Pak. Sebelumnya saya cek dua hari tidak ada papan namanya," ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Desa Jogomerto, Wiwik, memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian administrasi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa papan informasi yang memuat detail anggaran kini sudah kembali dipasang.

"Sejak awal saya sudah perintahkan untuk memasang papan proyek. Kami memohon maaf atas adanya keterlambatan (pemasangan) tersebut," tutur Wiwik.

Wiwik kembali menegaskan bahwa proyek talut senilai Rp53,9 juta ini sepenuhnya dibiayai oleh Dana Desa TA 2026 dan seluruh pekerja wajib ber-KTP Desa Jogomerto sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemberdayaan masyarakat desa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Penyelenggara FKAPD, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa setelah deklarasi resmi dilakukan pada 28 Mei lalu, pertemuan kali ini difokuskan sebagai bentuk syukur sekaligus momentum untuk membentuk dan menetapkan kepengurusan resmi bersama para anggota yang hadir.

"Hari ini intinya syukuran sekaligus membahas masalah AD/ART dan program kerja FKAPD. Tujuannya jelas, karena ini wadah aspirasi masyarakat dari berbagai unsur termasuk profesi, pegiat, praktisi hukum, hingga akademisi kita akan mengawasi dan mengawal pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) maupun regulasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami ingin memastikan regulasi tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi demi kemajuan Nganjuk," ujar Iwan Setiawan saat diwawancarai Suarajatimpost.com.

Iwan menambahkan bahwa fokus terdekat forum ini adalah mengawal regulasi peraturan pelaksanaan dari Perda yang baru saja diparipurnakan dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk pada 20 Mei lalu, agar implementasinya berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi pemerintahan desa.

Dukungan terhadap pergerakan FKAPD juga datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MaPak (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) Nganjuk, Supriono. 

Ia menyatakan bahwa kehadiran forum ini sangat krusial untuk menjadi wadah perjuangan bagi hak-hak perangkat desa yang selama ini dirugikan oleh aturan yang dinilai tumpang-tindih.

"In praktiknya sekarang ini, banyak perangkat desa yang dirugikan. Waktu diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, masa pensiun mereka seharusnya sampai usia 64 tahun. Namun kenyataannya, sekarang banyak yang sudah menerima SK pensiun di usia 60 tahun. Ini kan menyalahi aturan karena aturan tidak berlaku surut," tegas Supriono.

Menurutnya, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya bagian hukum harus lebih "melek hukum" dan tidak memotong hak masa bakti perangkat desa secara sepihak hingga empat tahun masa jabatan.

"Dengan dibentuknya forum ini, kami berharap pihak Pemda maupun DPRD tidak menutup mata dan mau mendengarkan suara rakyat. Jangan sampai merugikan mereka yang sudah mengabdi, tetapi haknya justru dikurangi," pungkas pria yang akrab disapa Pri Rangket ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, kata Supriono, saat ini tercatat masih ada sekitar 350 perangkat desa aktif dengan status pengangkatan regulasi lama yang hak masa baktinya terancam terpangkas.

"Ini sudah jelas merugikan para perangkat desa se-Kabupaten Nganjuk. Sekarang ini masih ada sekitar 350-an orang yang belum pensiun. Mereka semua diangkat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979. Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada pihak Pemdes (Pemerintahan Desa) maupun Pemda untuk memberikan perhatian serius terhadap regulasi ini," lanjutnya.

Forum ini berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan daerah secara objektif demi menjaga keadilan bagi aparatur desa dan masyarakat Nganjuk.

"Moto kami adalah: Independen, Kritis, Partisipatif!" seru seluruh anggota forum secara kompak di akhir pertemuan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di tengah situasi geopolitik dunia yang masih dinamis dan penuh pergolakan, Pancasila dinilai bukan sekadar simbol pemersatu domestik, melainkan juga instrumen strategis dalam merajut perdamaian global.

Pesan kuat tersebut mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Senin (1/6/2026) pagi. 

Upacara yang berlangsung khidmat sekaligus atraktif ini dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kehadiran pimpinan daerah tampak lengkap dengan didampingi Wakil Bupati Moch. Rizal Octavian serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto.

Dalam amanatnya, Bupati Muhammad Albarra membacakan pidato resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Peringatan tahun ini mengusung tema yang sangat relevan dengan peta politik global saat ini, yaitu "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

Melalui pidato yang dibacakan oleh Bupati, Kepala BPIP menekankan bahwa nilai-nilai universal yang terkandung dalam lima sila Pancasila memiliki daya laku melampaui batas-batas kedaulatan NKRI.

"Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan Bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi," ujar Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, melalui pidato yang dibacakan oleh Bupati Mojokerto.

Lebih lanjut, Bupati yang karib disapa Gus Barra itu mengelaborasi bahwa peran aktif dalam menjaga stabilitas internasional merupakan mandat hukum tertinggi negara. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak bersikap pasif terhadap konflik antarbangsa yang terjadi hari ini.

"Sesuai amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ucap Gus Barra pada pidato yang sama.

Pada bagian akhir pembacaan amanat, Muhammad Albarra menyampaikan seruan BPIP kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Mojokerto, untuk membumikan nilai religiusitas sekaligus kemanusiaan sebagai fondasi ketahanan bangsa.

"Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya," tandasnya. 

Kendati sarat akan pesan ideologis yang mendalam, jalannya upacara tetap disajikan secara dinamis dan menarik perhatian peserta. Pihak panitia berhasil memadukan unsur formal kenegaraan dengan unjuk bakat generasi muda daerah, sehingga memecah kekakuan upacara resmi tanpa mengurangi esensi kesakralannya.

Rangkaian acara diawali dengan penampilan memukau dari "Polisi Cilik" yang dibawakan oleh siswa-siswi SDN Trowulan. Penampilan pra-acara ini menyuguhkan formasi baris-berbaris yang presisi, tangkas, dan atraktif, yang langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari jajaran Forkopimda serta tamu undangan.

Memasuki acara inti, prosesi pengibaran bendera Merah Putih dilaksanakan dengan disiplin tinggi oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Kedisiplinan formasi Paskibra tersebut bergerak harmonis dengan iringan musik instrumental megah yang dibawakan secara langsung oleh Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Mojokerto.

Melalui perpaduan khidmatnya upacara dan keterlibatan aktif generasi muda ini, Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan, melainkan momentum nyata untuk reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengatakan, personel yang diterjunkan akan fokus pada pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga pengawalan tamu penting yang hadir dalam perayaan adat tahunan tersebut. Upacara Yadnya Kasada tahun ini dipusatkan di Pura Luhur Poten dan Kawah Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mulai Minggu (31/5/2026) hingga Senin (1/6/2026).

Menurutnya, sebanyak sekitar 92 personel telah ditempatkan di berbagai titik untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung sekaligus menjaga kelancaran jalannya prosesi adat yang menjadi warisan budaya masyarakat Tengger.

“Sebanyak kurang lebih 92 personel kami siagakan untuk pengamanan jalur, lokasi kegiatan mulai dari tempat pengukuhan, lautan pasir, Pura Luhur Poten hingga kawasan kawah tempat prosesi labuh sesaji, termasuk pengawalan tamu VVIP,” ujar AKBP M. Wahyudin Latif.

Ia menjelaskan, pola pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan menempatkan petugas di titik-titik yang dianggap rawan maupun strategis. Langkah tersebut diambil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Tengger maupun wisatawan yang berada di kawasan Bromo selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Pengamanan kami lakukan secara terbuka dan tertutup dengan menempatkan personel di titik strategis untuk menjamin kegiatan masyarakat Tengger berjalan lancar dan kondusif,” kata AKBP Latif.

Selain menerjunkan personel, Polres Probolinggo juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana, termasuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan kawasan wisata, serta pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti prosesi adat.

Kapolres turut mengimbau seluruh peserta dan masyarakat yang hadir agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia meminta pengunjung tidak membawa sound system, petasan, maupun menggunakan kendaraan dengan knalpot tidak standar yang dapat mengganggu kekhusyukan upacara.

“Mari kita hormati tradisi sakral masyarakat Tengger ini dengan menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Tak hanya itu, AKBP Latif juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan Gunung Bromo. Menurutnya, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan aset alam yang harus dijaga agar tetap lestari dan tidak terganggu oleh aktivitas yang dapat merusak lingkungan maupun menghambat jalannya prosesi adat.

Yadnya Kasada sendiri merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Tengger sebagai ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa sekaligus penghormatan kepada para leluhur.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Semeninga atau Wiwit, dilanjutkan Mendak Tirta dan Atur Suguh, kemudian Pawedalan di Pura Luhur Poten serta malam resepsi Yadnya Kasada di Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Puncak ritual akan berlangsung pada Senin (1/6/2026) dini hari melalui pelaksanaan upacara di Pura Luhur Poten yang dilanjutkan dengan prosesi labuh sesaji ke Kawah Gunung Bromo.

Untuk menjaga kekhusyukan dan kelancaran kegiatan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memberlakukan penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo bagi wisatawan umum mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyuarakan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung produktivitas petani tebu dan pengembangan ekonomi Kabupaten Blitar.

Dalam acara yang digelar di area PG RMI, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan harapannya agar musim giling tahun ini mampu menghasilkan produksi gula yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, industri gula merupakan bagian dari program prioritas nasional yang perlu didukung bersama, baik oleh pemerintah, perusahaan maupun petani.

"Hari ini kami diundang oleh PT RMI dalam tradisi luhur manten tebu sebagai tanda dibukanya musim giling tahun 2026. Harapan kita, produksi gula yang dikelola PG RMI semakin meningkat dan semakin baik dari tahun ke tahun," ujar Rijanto, Sabtu (30/5/2026).

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya mendampingi petani tebu, mulai dari pengembangan bibit unggul hingga peningkatan kualitas budidaya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

Dalam kesempatan itu, Rijanto juga menyampaikan bahwa para petani tebu memiliki komitmen kuat untuk mendukung keberlangsungan industri gula di PG RMI. 

Namun, di sisi lain para petani berharap keberadaan pabrik gula dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi kesejahteraan mereka.

"Petani berharap proses pemasukan tebu berjalan lancar, cepat, pembayaran tepat waktu, dan rendemen tetap bagus. Itu yang menjadi harapan mereka," katanya.

Meski demikian, Rijanto mengakui masih ada persoalan mendasar yang menjadi perhatian petani, yakni kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai.

Menurutnya, kelancaran distribusi hasil panen tebu sangat bergantung pada kualitas jalan dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, masih banyak ruas jalan di Kabupaten Blitar yang memerlukan perbaikan.

"Masalah yang dihadapi petani tebu sangat bergantung pada infrastruktur. Kami bersama Wakil Bupati dan DPRD terus berupaya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi kenyataannya masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian," ungkapnya.

Karena itu, Rijanto berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Ia juga meminta dukungan Pandu Tani Indonesia (PATANI) untuk menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait.

"Kami berharap infrastruktur di Kabupaten Blitar mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga dukungan pembangunan bisa segera direalisasikan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Pandu Tani Indonesia (PATANI), Sarjan Tahir menilai Kabupaten Blitar memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra tebu nasional. Menurutnya, produktivitas tebu di daerah ini harus diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai agar daya saing petani semakin meningkat.

"Produktivitas tebu di Blitar luar biasa. Karena itu harus ada dukungan yang terstruktur sehingga nilai tambah dan daya saing petani menjadi semakin baik," tuturnya.

Ia menyatakan PATANI siap membantu mengomunikasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur Kabupaten Blitar kepada pemerintah pusat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan, jembatan hingga jaringan listrik yang menjadi penunjang utama aktivitas pertanian dan industri gula.

"Kami ingin memfasilitasi agar pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan maupun listrik, bisa dipacu dengan cepat di Kabupaten Blitar. Kami akan berkoordinasi dengan Menko Infrastruktur, Menteri PU dan kementerian terkait agar dukungan pemerintah pusat hadir di sini," tegasnya.

Sarjan menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tebu. Dukungan tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, membuka lapangan pekerjaan baru, hingga mempercepat pengembangan potensi pariwisata dan sektor lainnya, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar.

"Ketika infrastruktur semakin baik, biaya distribusi turun, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani ikut naik. Ini yang ingin kita dorong bersama," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Sabtu (30/5/2026) mengatakan kondisi tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan penyegaran sekaligus regenerasi kepemimpinan birokrasi.

“Ada delapan kepala OPD yang akan pensiun tahun ini. Kami akan melakukan sesuai mekanismenya, kita akan lakukan open bidding supaya ada regenerasi. Pengisian jabatan yang kosong nantinya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding. Tahapan awal yang akan dilakukan adalah pembentukan panitia seleksi (pansel) yang melibatkan unsur pemerintah dan pihak eksternal seperti akademisi maupun tenaga ahli independen," ujarnya.

Heli menegaskan proses tersebut bertujuan memastikan jabatan strategis di lingkungan Pemkot Batu diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Hal ini juga di aminkan oleh Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, mengungkapkan jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun sepanjang 2026 mencapai sekitar 100 orang.

“Pada tahun 2026 tercatat sekitar 100 ASN yang akan pensiun. Jumlah itu termasuk beberapa kepala dinas atau pejabat eselon II,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, terdapat lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan memasuki masa purna tugas, yakni Kepala BKAD Eny Rachyuningsih, Kepala Dinas Perhubungan Susetya Herawan, Kepala DP3AP2KB Heru Yulianto, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Agoes Machmoedi, serta Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM Ririk Mashuri.

Santi menambahkan dirinya juga akan memasuki masa pensiun pada September 2026..Selain mengantisipasi kekosongan jabatan akibat pensiun, Pemkot Batu juga tengah menyiapkan pengisian sejumlah posisi strategis yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Beberapa di antaranya adalah Kepala Diskumperdag yang saat ini dijabat Plt Dian Fachroni, Sekretaris DPRD yang dirangkap oleh Endro Wahjudi, serta Kepala Satpol PP yang dijabat Plt Fariz Pasharella.

"BKPSDM telah mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi gelombang pensiun tersebut, termasuk melalui kegiatan Pemantapan Persiapan Pensiun (PPP) Tahun 2026," paparnya. 

Program tersebut dirancang untuk memberikan bekal kepada ASN menjelang masa purna tugas agar tetap produktif dan mampu beradaptasi setelah tidak lagi aktif sebagai aparatur negara.

“Pensiun bukan berarti berhenti mengabdi. Para ASN diharapkan tetap dapat berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat, sembari menikmati hasil pengabdian selama ini,” katanya.

Sehingga dari total 100 ASN yang akan pensiun pada tahun depan, sekitar 75 orang merupakan tenaga pendidik. Sedangkan sisanya berasal dari berbagai OPD dan unsur pemerintahan lainnya di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Sabtu (30/5/2026) Heli menguraikan dalam pertemuan tersebut BKKBN Jawa Timur menilai koordinasi lintas sektor di Kota Batu berjalan cukup baik. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.

“Koordinasi di Kota Batu sudah berjalan baik. Dukungan lintas sektor juga cukup solid. BKKBN juga mengingatkan agar Kota Batu tidak cepat berpuas diri. BKKBN mendorong pemerintah daerah segera mempercepat pembentukan Tim Pembina Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) agar program kependudukan dan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih terintegrasi hingga tingkat dusun," urainya.

Penguatan Kampung KB menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah.

Tak hanya membahas stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), pertemuan tersebut juga menyoroti sejumlah program strategis lainnya. Mulai dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), penyediaan daycare ramah keluarga di lingkungan perkantoran pemerintah, hingga penguatan Sekolah Lansia Tangguh (Selantang).

“Kami berkomitmen mendukung program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga,” tegas Heli.

Di sisi lain, Heli mengungkapkan bahwa strategi penanganan stunting di Kota Batu saat ini mulai bergeser dari sekadar pemantauan berat badan menjadi pengawasan menyeluruh terhadap pola pertumbuhan anak.

Melalui Dinas Kesehatan Kota Batu, seluruh kader posyandu kini didorong untuk lebih cermat membaca grafik pertumbuhan balita, bukan hanya mencatat kenaikan berat badan semata.

Menurutnya, banyak orang tua merasa kondisi anak baik-baik saja ketika berat badannya bertambah. Padahal, kenaikan tersebut belum tentu sesuai standar pertumbuhan berdasarkan usia.

“Kalau berat badan naik tetapi tidak mencapai target minimal kelompok umur, itu sudah menjadi lampu kuning menuju stunting,” ujarnya.

Heli juga menyoroti faktor cuaca ekstrem yang belakangan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan stunting. Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat balita lebih rentan terserang batuk dan pilek berulang.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pertumbuhan anak karena energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh justru habis untuk melawan penyakit.

“Orang tua harus lebih peka terhadap pemicu sakit pada anak, termasuk pola jajan yang tidak sehat,” katanya.

Untuk mencegah munculnya kasus stunting baru, Pemkot Batu kini memperkuat layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Melalui sistem tersebut, proses skrining kesehatan balita di tingkat desa dilakukan lebih ketat sehingga anak yang terdeteksi berisiko dapat segera memperoleh intervensi.

Selain itu, distribusi bantuan nutrisi seperti susu subsidi juga mulai diawasi menggunakan sistem digital agar tepat sasaran dan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.

“Kami ingin setiap anak yang berisiko bisa terdeteksi lebih cepat sehingga penanganannya juga lebih cepat. Itu yang sedang kami perkuat saat ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala DPUPR Kota Batu, Esty Dwiastuti pada Sabtu (30/5/2026) mengatakan proses penertiban berjalan lancar karena warga menunjukkan sikap kooperatif selama tahapan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah.

“Pada prinsipnya pendekatan kami ini sifatnya persuasif kepada warga. Alhamdulillah mereka dengan senang hati dan keikhlasan menyerahkan aset tanah pemerintah ini,” ujarnya.

Menurutnya, kelancaran proses pengosongan tidak terlepas dari masa sosialisasi yang telah dilakukan hampir dua bulan terakhir. Rentang waktu tersebut memberi kesempatan kepada para penyewa maupun penghuni untuk menyiapkan relokasi dan memindahkan aset yang dimiliki.

Berdasarkan pendataan terakhir, sejumlah penyewa yang masih menempati bangunan di lokasi proyek, termasuk tempat praktik dokter gigi, telah menyatakan kesediaannya untuk mengosongkan lokasi paling lambat akhir Mei 2026.

DPUPR menargetkan seluruh proses pembersihan lahan dapat rampung dalam beberapa pekan ke depan sehingga tidak menghambat jadwal pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan.

"Proyek tersebut tidak hanya mencakup pelebaran jalan di kawasan Simpang Empat Patih menuju Jalan Trunojoyo, tetapi juga pembenahan total Jalan Hasanudin yang selama ini menjadi titik rawan kerusakan," imbuhnya.

Esty menjelaskan, Jalan Hasanudin hampir setiap tahun mengalami kerusakan berupa bleeding atau keluarnya aspal ke permukaan akibat tingginya beban kendaraan bertonase besar yang melintas.

Karena itu, pemerintah memutuskan membongkar seluruh lapisan aspal lama dan menggantinya dengan konstruksi beton semen atau rigid pavement.

“Jalan Hasanudin akan dibangun menggunakan rigid beton sebagai solusi jangka panjang. Harapannya jalan tidak lagi mudah bergelombang dan biaya pemeliharaan rutin bisa ditekan,” tegasnya.

Pekerjaan tersebut diproyeksikan berlangsung selama 150 hari kalender hingga Desember 2026. Sebagai tahap awal, DPUPR telah memasang sejumlah banner pemberitahuan proyek di sekitar lokasi agar masyarakat mulai mengetahui adanya aktivitas pembangunan besar dalam waktu dekat.

Namun demikian, penggunaan konstruksi beton di Jalan Hasanudin akan berdampak pada arus lalu lintas karena proses pengerjaan mengharuskan penutupan jalan secara penuh.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Pemkot Batu saat ini tengah menyusun skema rekayasa lalu lintas bersama Satlantas Polres Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.

“Begitu pengerjaan rigid beton dimulai, kami akan mengumumkan skema pengalihan arus lalu lintas melalui berbagai media agar masyarakat bisa menyiapkan jalur alternatif,” tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perakim) setempat langsung melakukan verifikasi ulang secara masif terhadap calon penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil setelah KPK memberikan atensi khusus terkait adanya temuan dua nama penerima bantuan bedah rumah yang tercatat menggunakan satu alamat yang sama di Kelurahan Kauman.

Kepala Dinas PUPR Perakim Kota Mojokerto, Endah Supriyani, mengonfirmasi bahwa kedua warga tersebut merupakan kerabat, namun memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berbeda.

"Alamat keduanya memang sama karena rumah mereka berdiri di atas satu sertifikat tanah yang belum dipecah," ujar Endah, Jumat (29/5/2026).

Meski hasil cek fisik menunjukkan kedua bangunan tersebut sama-sama masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemkot Mojokerto memilih jalur aman dengan memprioritaskan salah satu di antaranya demi menghindari potensi pelanggaran administrasi.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang pasca-teguran KPK, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mendahulukan rumah dengan tingkat kerusakan paling parah.

"Kami memutuskan hanya satu nama yang diprioritaskan, yaitu Heny Rusihamidah. Kondisi rumah yang bersangkutan dinilai jauh lebih mendesak untuk ditangani dibandingkan rumah milik Siti Zuraidah Ismawati," jelas Endah.

Endah menegaskan, ke depan seluruh penerima BRS yang telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mojokerto tetap wajib melewati fase penyaringan ulang di lapangan guna menjamin program ini tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi terkini warga.

Program perbaikan sanitasi dan hunian layak di Kota Mojokerto tahun ini ditargetkan menyasar 213 rumah penerima manfaat. 

Setiap kepala keluarga (KK) yang lolos kualifikasi akan mengantongi dana stimulan sebesar Rp21 juta yang bersumber penuh dari APBD Kota Mojokerto 2026.

Mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk mencakup seluruh rumah tidak layak di wilayahnya, Pemkot Mojokerto kini tengah mengajukan sisa daftar warga yang belum terakomodasi ke tingkat pusat.

"Bagi warga yang belum bisa ter-cover oleh APBD kota, kami upayakan secara simultan untuk mendapatkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," pungkas Endah. (**)

Editor: Syaiful Aries

Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Mojokerto mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) sore. 

Selain Kabupaten Mojokerto, terdapat 32 pemerintah daerah lain di Jawa Timur yang menerima opini serupa.

Meski sukses mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra, memberikan catatan. Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan penilaian profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan sertifikat bebas korupsi.

"Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya," ujar Yuan.

Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2025 terhadap 33 pemerintah daerah tersebut, BPK masih menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola anggaran. 

Walau dinilai tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan secara keseluruhan, temuan-temuan ini menjadi lampu kuning bagi kepala daerah.

Yuan merinci, beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan tim pemeriksa antara lain: pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang belum tertib; kesalahan penganggaran pos belanja; pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum sesuai ketentuan; adanya denda keterlambatan penyelesaian proyek fisik yang belum ditagih; dan ekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Atas temuan tersebut, BPK meminta seluruh kepala daerah untuk tidak terlena dengan status WTP dan tetap fokus membenahi sistem internal mereka. 

"Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," tambah Yuan.

Sebelum LHP resmi diserahkan, BPK telah mengonfirmasi konsep hasil pemeriksaan dan meminta rencana aksi (action plan) dari masing-masing pemda.

Kabupaten Mojokerto sendiri mencatat performa yang cukup impresif dalam merespons temuan auditor. 

Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh Pemkab Mojokerto telah mencapai 91,08 persen.

Capaian 12 kali WTP secara beruntun ini diharapkan menjadi pelecut bagi Pemkab Mojokerto untuk meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan belanja modal, dan memastikan kepatuhan regulasi demi mewujudkan akuntabilitas keuangan yang bersih. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada sejumlah pihak, pembatasan terhadap awak media tersebut disebut bukan merupakan instruksi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, melainkan tindakan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh oknum staf Sekretariat DPRD.

Insiden tersebut terjadi saat sejumlah wartawan hendak mengambil dokumentasi visual di ruang rapat hearing yang membahas persoalan desa. Menurut keterangan wartawan di lokasi, mereka diminta keluar dari ruangan dan menghentikan pengambilan gambar oleh seorang staf.

Situasi itu sempat memunculkan asumsi bahwa larangan peliputan berasal dari pimpinan rapat atau Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Kami sempat mengira itu perintah dari dalam (Ketua Komisi), karena staf tersebut menyuruh kami keluar saat rapat baru saja dimulai. Ternyata setelah dikonfirmasi, pimpinan komisi sama sekali tidak tahu-menahu soal pengusiran tersebut,” ungkap Yohanes, salah satu wartawan yang berada di lokasi kejadian.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, mengaku tidak mengetahui adanya pelarangan terhadap awak media selama hearing berlangsung.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, kepada staf untuk membatasi akses jurnalistik dalam agenda rapat tersebut.

Menurut Puguh, rapat dengar pendapat yang bersifat terbuka pada prinsipnya dapat diakses publik, termasuk oleh media massa untuk kepentingan pemberitaan.

“Mohon maaf mas, saya tadi langsung mengikuti Pansus. Kami juga menegaskan tidak ada kebijakan atau niatan untuk menghalang-halangi tugas jurnalistik ataupun membatasi akses informasi bagi media. Dulu saya di Komisi IV bebas silakan dipublikasikan, karena ini sifatnya terbuka,” kata Puguh.

Politikus Partai Demokrat tersebut juga menyayangkan adanya miskomunikasi yang terjadi hingga memunculkan kegaduhan antara awak media dan pihak internal sekretariat dewan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk terkait dugaan tindakan sepihak oknum staf yang melarang awak media melakukan peliputan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut diambil karena pihak FKAPD menilai sejumlah aspirasi terkait perangkat desa belum mendapatkan kepastian penyelesaian dalam forum hearing tersebut.

Penasehat Hukum FKAPD, Imam Gozali, mengatakan pihaknya tetap menghormati forum RDP yang digelar DPRD Kabupaten Nganjuk. Namun, demi kepastian hukum bagi kliennya, jalur litigasi dinilai menjadi langkah yang akan ditempuh.

“Kami menghormati forum RDP yang diinisiasi oleh Komisi 1 DPRD Nganjuk ini. Namun, demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak klien kami di tingkat desa, kami memutuskan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi melalui jalur gugatan resmi,” ujar Imam Gozali usai rapat.

Menurut Imam, terdapat tiga poin utama yang disampaikan pihaknya dalam hearing tersebut, yakni terkait tanah bengkok, batas usia perangkat desa, serta mekanisme pengisian perangkat desa.

Ia menjelaskan, persoalan tanah bengkok dinilai memiliki aspek historis dan berkaitan dengan hak adat desa yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

“Terkait bengkok secara historis, merupakan hak adat desa sebelum Indonesia merdeka. Ketika ada peraturan mekanisme harus diakui tanah khas desa sehingga kita mengusulkan bahwa bengkok tersebut harus dikembalikan,” kata Imam.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketentuan batas usia pemberhentian perangkat desa, khususnya bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 atau sebelum tahun 2000.

Menurut Imam, terdapat sejumlah regulasi daerah yang dinilai mengakomodasi batas usia pemberhentian hingga 64 tahun bagi perangkat desa kategori tersebut.

“Kalau usia 60 tahun itu sejak awal masa jabatannya, harusnya dengan peraturan undang-undang no 5 tahun 1979 atau perangkat desa sebelum tahun 2000 itu pemberhentiannya pada usia 64 tahun,” kata Imam Gozali.

Ia menyebut, saat ini terdapat perangkat desa yang diberhentikan pada usia 60 tahun dan disamakan dengan perangkat desa yang diangkat setelah tahun 2000. Kondisi itu dinilai menimbulkan perbedaan penafsiran aturan.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada sejumlah pihak terkait sebagai bagian dari langkah hukum awal.

“Kami sudah melayangkan somasi kepada Bupati Nganjuk, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan, ada 6 sudah yang kami kirimkan,” ucap Imam Gozali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Sopingi, belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait persoalan tersebut saat dimintai tanggapan awak media usai kegiatan.

“Aku gak ngerti mas, jangan, nanti takut salah menyampaikan,” singkat Sopingi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait langkah hukum yang akan ditempuh oleh FKAPD maupun substansi tuntutan yang disampaikan dalam RDP tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa pengadaan hewan kurban menggunakan dana Banpres tidak perlu memicu polemik. Menurutnya, publik dapat memahami kebijakan ini melalui logika teknis pemerintahan yang sederhana.

"Secara teknis sebenarnya kita juga bisa memahami. Sebagaimana anggaran negara melalui Banpres diberikan sembako, kemudian didistribusikan untuk masyarakat, dan ini tentu tidak ada isu," ujar Prof. Niam, Rabu (27/5/2026).

Mantan Ketua Umum Majelis Alumni IPNU tersebut menegaskan bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan anggaran dalam kebijakan ini. Mekanisme yang berjalan adalah negara mengalokasikan dana, membeli komoditas, lalu mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk bantuan pangan.

Konseptualisasi APBN sebagai Baitul Mal

Dari perspektif hukum Islam, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menjelaskan bahwa seorang kepala negara justru dianjurkan untuk berqurban atas nama negara demi kemaslahatan publik. Hal tersebut didasarkan pada landasan kuat di dalam kitab-kitab hadis sahih.

"Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia berarti Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara)," paparnya.

Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini menyebut APBN sebagai bentuk kontekstual dari Baitul Mal di era modern. Karena dibeli dengan uang negara, status hewan kurban tersebut menjadi milik publik yang distribusinya wajib dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

MUI mengajak seluruh pihak untuk melihat kebijakan ini dari sisi dampak positifnya bagi kemaslahatan umat, alih-alih menjadikannya sebagai komoditas politik atau polemik di ruang publik.

Momentum Iduladha dinilai menjadi saat yang sangat tepat bagi pemerintah untuk mengalirkan anggaran negara secara langsung dalam bentuk pangan bergizi kepada warga.

"Momentumnya adalah momentum Iduladha, tentu ini akan menambah semarak syiar Iduladha. Jadi saya kira secara keagamaan tidak ada isu, dan secara teknis ini sesuatu yang justru kontekstual," pungkas tokoh ulama asal Jawa Timur tersebut.

Sebelumnya, pengadaan sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto sempat menjadi perbincangan hangat dan memicu pro-kontra di lini masa media sosial.

Sebagian masyarakat mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana APBN melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk ibadah kurban, yang dinilai beberapa pihak seharusnya bersifat personal. Polemik inilah yang kemudian direspons oleh MUI guna memberikan kepastian hukum, baik dari kacamata syariat Islam maupun regulasi tata negara, agar tidak terjadi simpang siur di tengah publik. (**)

Sumber: mui.or.id
Editor: Danu

Dalam hearing tersebut, warga berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menimbulkan polemik di tingkat desa.

Ketua Forum Kajian dan Advokasi Peraturan Daerah (FKAPD), Iwan Setiawan, mengatakan aspirasi yang disampaikan dalam RDP berkaitan dengan implementasi PP Nomor 16 Tahun 2026 mengenai tata kelola aset dan keuangan desa. Menurutnya, terdapat sejumlah aturan yang dinilai perlu diselaraskan.

“Menurut kajian kami ada ketidakharmonisan dari Perbub No 50 dan 57 terkait tata kelola dan keuangan desa yang kita sampaikan di sini,” kata Iwan Setiawan saat konferensi pers.

Iwan menjelaskan, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam hearing tersebut, di antaranya tata kelola desa, pengisian perangkat desa, serta pemilihan kepala desa agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami akan kawal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, jangan sampai tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti tata kelola desa, pengisian perangkat dan pemilihan kepala desa,” ujar Iwan yang juga menjabat Kepala Dusun Ganggang Malang, Desa Semengko, Kecamatan Sukomoro.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan masa jabatan perangkat desa yang disebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa, khususnya Pasal 53 ayat 2a mengenai batas usia perangkat desa.

“Sudah dijelaskan secara gamblang, perangkat desa bahwa perangkat desa dijamin sampai usai masa tugasnya, disini kita lihat, apakah memakai asas lama atau baru yang digunakan untuk norma hukum silakan,” ucap Iwan.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan turut menyampaikan kritik terkait mekanisme pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa yang menurutnya perlu menjunjung prinsip keadilan serta menghindari potensi konflik kepentingan.

“Terkait pencalonan keluarga dari perangkat desa, keluarga kami aja diberangus tidak ada rasa keadilan,” keluhnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan Pamong 79, Basori (62), yang juga merupakan perangkat aktif (Bayan) Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, berharap adanya kesetaraan kebijakan masa jabatan perangkat desa seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain.

“Intinya kami meminta agar (masa jabatan) disamakan dengan daerah-daerah lain. Daerah lain seperti Tulungagung dan Kediri kan sudah sukses semuanya bisa sampai usia 64 tahun. Kenapa Nganjuk kok masih belum bisa?” ujar Basori.

Basori menyebut aspirasi tersebut merujuk pada ketentuan yang pernah diterapkan sebelumnya terkait masa jabatan perangkat desa hingga usia 64 tahun.

Selain itu, pihaknya juga meminta adanya aturan yang lebih jelas dalam proses pengisian jabatan perangkat desa maupun lurah guna mencegah praktik nepotisme.

“Urusan perangkat desa atau lurah itu harusnya diberi rambu-rambu yang jelas. Contohnya, kalau bapaknya sudah menjabat, ya anaknya jangan dulu, atau keponakannya. Biar orang lain juga punya kesempatan. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi urusan yang serba ‘keluarga’ (nepotisme). Sering terjadi, bapaknya lurah, anaknya jadi carik, itu kan rasanya kurang enak,” tegasnya.

Hingga hearing berakhir, para peserta berharap DPRD Kabupaten Nganjuk dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta sesuai aturan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejak agenda dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, awak media yang hadir di lokasi mengaku dibatasi aksesnya untuk memantau jalannya rapat. Padahal, pembahasan tersebut dinilai berkaitan dengan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Nganjuk.

Selain pembatasan akses peliputan, sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk juga disebut enggan memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat berlangsung. Beberapa anggota dewan memilih mengarahkan pertanyaan kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Tanya ke Ketua Komisi saja,” ujar Anik Rahayu, salah satu anggota dewan dari Fraksi Demokrat, sembari meninggalkan lokasi rapat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, belum memberikan keterangan resmi terkait pembatasan peliputan tersebut.

Saat hendak dikonfirmasi awak media usai rapat, yang bersangkutan disebut meninggalkan area gedung dewan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat juga belum mendapatkan respons hingga berita ini ditulis.

Dalam rapat tersebut diketahui turut dihadiri unsur Asisten Pemerintahan, Bagian Hukum Setda, serta FKAPD untuk membahas sejumlah poin dalam rancangan Perda Desa.

Kalangan wartawan menilai pembatasan akses peliputan terhadap agenda yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat memunculkan persepsi kurang terbukanya proses pembahasan regulasi. Terlebih, menurut sejumlah jurnalis, kejadian serupa disebut bukan pertama kali terjadi.

“Kami ini bekerja dilindungi undang-undang untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Kalau sampai dua kali dilarang meliput, lalu saat mau dikonfirmasi ketuanya malah lari dan ditelepon tidak menjawab, ini ada apa? Apa yang sedang disembunyikan di dalam sana?” ungkap Yohanes, salah satu wartawan yang berada di lokasi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak DPRD Kabupaten Nganjuk, khususnya Ketua Komisi I, belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pembatasan peliputan dalam agenda RDP tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Supervisi tersebut dilakukan untuk memetakan berbagai potensi persoalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 209 SPPG yang menjadi sasaran pemantauan tim gabungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas MBG Kabupaten Jember.

Tim satgas turun langsung ke sejumlah titik SPPG yang telah beroperasi untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai aturan pemerintah dan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain memantau proses penyediaan makanan bergizi, supervisi juga menyasar aspek kebersihan tempat pengolahan makanan hingga sistem pengelolaan limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Kecamatan Jombang, tercatat terdapat puluhan SPPG. Namun, hingga saat ini baru lima SPPG yang telah aktif beroperasi, sementara satu lainnya masih menunggu persetujuan operasional dari Badan Gizi Nasional.

Salah satu anggota Satgas MBG dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Siswanto, mengatakan secara umum kondisi kebersihan dan pengolahan makanan di sejumlah SPPG Kecamatan Jombang sudah cukup baik. Meski demikian, masih ditemukan administrasi IPAL yang perlu segera dilengkapi.

“Untuk IPAL sebenarnya sudah tersedia, namun beberapa SPPG masih belum memiliki surat uji kualitas air. Ke depan akan terus kami kontrol dan pantau kembali,” ujar Siswanto.

Sementara itu, Camat Jombang, Faris J Taslim, menyampaikan bahwa kegiatan supervisi berjalan lancar dan hasil pemantauan dari Satgas MBG Kabupaten akan segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan.

“Satgas MBG kabupaten sudah memberikan hasil supervisi kepada kami. Selanjutnya akan kami laporkan dan tetap kami pantau secara berkala terhadap seluruh SPPG yang sudah berjalan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pada Senin (25/5/2026) lalu, Bupati Jombang Warsubi dan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, di Jakarta. Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana hadir diwakili oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri. 

Dalam lobi strategis ini, ketiga bupati didampingi langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten.

Bupati Jombang Warsubi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan sirkulasi lahan. 

"Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor," tutur Warsubi dalam pesan yang diterima wartawan, Jumat (29/5/2026).

Bupati menyebut, jika seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan mulus, tahapan awal pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027. 

"Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan di atas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi," bebernya.

Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing atau berbagi beban pendanaan pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU.

Sebagai tindak lanjut dari usulan sharing anggaran tersebut, pembicaraan akan segera diperluas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan dari pemprov dinilai sangat esensial untuk memayungi aspek hukum dan kesepakatan finansial.

"Kami dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flyover demi mengurai kemacetan Mengkreng yang sudah sangat luar biasa masuk 3 besar di Indonesia," terangnya.

"Sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif untuk mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terlebih dahulu guna mengamankan komitmen awal pusat. Semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat," imbuhnya.

Perlu diketahui, inisiasi proyek ini sebelumnya telah digagas ketiga kepala daerah saat memetakan sirkulasi kendaraan langsung di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026) lalu. Simpang Mengkreng merupakan titik transit vital di Jawa Timur yang menghubungkan Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Menjadi jalur arteri utama kendaraan dari arah Surabaya menuju wilayah barat dan selatan, seperti Madiun dan sekitarnya, kawasan ini kerap mengalami kelumpuhan arus.

Bahkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng masuk dalam tiga besar titik kemacetan paling parah di Indonesia, khususnya pada momen mudik bulan Ramadan. Melalui rancangan yang tengah diusulkan, jalur flyover ini nantinya akan membentang dari wilayah Jombang lalu terbagi menjadi dua jalur keluar atau ramp off, yakni satu ke arah Kediri dan satu ke arah Nganjuk. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Program ini diimplementasikan melalui renovasi ruang kelas, pembangunan fasilitas sanitasi, penyediaan laboratorium komputer, hingga dukungan sarana penunjang belajar.

Saat ditemui di sela-sela acara PT Heinz ABC Indonesia pada Jumat (29/5/2026), Bupati Pasuruan, H. M. Rusdi Sutejo, secara tegas meminta perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk mengoptimalkan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung sektor pendidikan.

Mas Rusdi, sapaan akrabnya, juga melarang dana CSR digunakan secara tidak semestinya dan menargetkan pemanfaatan dana yang lebih besar untuk fasilitas serta pengembangan mutu.

"Kami meminta PT. Heinz ABC Indonesia untuk peduli dan membantu sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Pasuruan, banyak sekali gedung sekolah terutama sekolah negeri yang mengalami kerusakan terutama untuk wilayah terdekatnya di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji," katanya.

Menurutnya, sekitar 1.000 sekolah negeri mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan maupun berat.

"Kami berharap kerjasamanya CSR PT. Heinz ABC Indonesia untuk pembangunan gedung sekolah, wilayahnya, kalau sudah semuanya diperbaiki baru kewilayah sekitaran Kecamatan Beji," imbuhnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Mira Buanawati selaku General Counsel, Head of Corporate, Regulatory Affairs, Kraft Heinz Indonesia & Papua New Guinea menyatakan bahwa pihaknya siap membantu pembangunan sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

"Kami siap akan membantu serta kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk membangun sarana pendidikan, karena itu sesuatu yang baik dan sejalan sesuai dengan nilai perusahaan kami. Program ini akan dilanjutkan oleh kepala perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk membantu pembangunan sarana pendidikan sesuai dengan arahan bapak Bupati Pasuruan," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Salah satu titik pengawasan terbesar berada di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan. Lokasi ini menjadi pusat pemotongan hewan kurban terbanyak di Bondowoso sehingga mendapat perhatian khusus dari Disnakkan.

Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Disnakkan Bondowoso, drh. Edi Poernomo, mengatakan, pihaknya menurunkan 15 petugas khusus di Al-Ishlah untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap hewan kurban.

“Al-Ishlah memang menjadi titik pemotongan terbesar di Bondowoso, sehingga pengawasan kami fokuskan di sini. Sebanyak 15 petugas kami turunkan khusus untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai standar kesehatan hewan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Menurut Edi, pemeriksaan ante mortem dilakukan sebelum hewan disembelih guna memastikan ternak dalam kondisi sehat, tidak stres, dan layak dipotong. Selain itu, petugas juga memastikan aspek kesejahteraan hewan terpenuhi, seperti kecukupan air minum dan waktu istirahat.

“Setelah dipotong, kami lanjutkan dengan pemeriksaan post mortem untuk mengecek organ dalam hewan. Biasanya temuan yang paling sering adalah cacing hati. Jika ditemukan kondisi yang parah, organ tersebut langsung kami afkir agar tidak dikonsumsi,” jelasnya.

Pengawasan tidak hanya dilakukan di lokasi pemotongan, tetapi juga sejak hewan masih berada di kandang pemasok. Disnakkan melakukan screening awal di sejumlah titik kandang sebelum ternak dikirim ke Al-Ishlah.

“Pemeriksaan sudah kami mulai dari kandang supplier. Ada satu titik di Jember dan lima titik di Bondowoso, terdiri dari dua titik sapi dan tiga titik domba. Semua kami pastikan sehat sebelum diberangkatkan,” terangnya.

Bahkan saat hewan tiba di lokasi pemotongan, Disnakkan kembali menerjunkan petugas tambahan untuk melakukan pemeriksaan ulang guna memastikan kondisi ternak tetap aman.

“Ketika hewan datang ke lokasi, kami kirim lagi petugas untuk screening ulang. Jadi pengawasannya berlapis,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, Disnakkan Bondowoso menyebar puluhan petugas ke berbagai lokasi pemotongan hewan kurban di seluruh kecamatan. Di wilayah Kecamatan Bondowoso kota saja terdapat sekitar 75 titik pemotongan yang diawasi oleh 22 petugas secara bergantian.

“Petugas bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk memastikan seluruh pemotongan terpantau. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ditemukan penyakit berbahaya. Kasus yang paling banyak hanya cacing hati dengan persentase sekitar 10 persen,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner drh. Nikolas Nuryulianto menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan daging dan jeroan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan pangan.

“Pengawasan ini bertujuan mendata titik pemotongan hewan kurban di luar RPH, mengetahui jumlah ternak kurban serta memastikan daging dan jeroan yang dibagikan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH),” ujar Niko.

Hingga sementara ini, Diperta mencatat terdapat sekitar 130 titik pemotongan hewan kurban di luar RPH. Pemeriksaan juga dilakukan di beberapa RPH seperti RPH Krejengan, Maron dan Banyuanyar serta sejumlah masjid besar dan instansi yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

“Dari hasil pemeriksaan hari ini ditemukan dua kasus cacing hati pada sapi di Kecamatan Kraksaan. Temuan itu langsung kami sampaikan kepada takmir masjid agar bagian hati yang terinfeksi tidak dikonsumsi,” jelasnya.

Niko menerangkan, hati yang terinfeksi cacing biasanya memiliki benjolan atau permukaan tidak rata saat diraba menggunakan sarung tangan. Jika setelah diiris ditemukan cacing berbentuk lembaran panjang, maka organ tersebut dinyatakan positif cacing hati.

“Apabila masih ada bagian hati yang kondisinya baik, tetap boleh dikonsumsi asalkan dimasak hingga benar-benar matang, minimal 15 sampai 20 menit setelah air mendidih agar parasit dan bakteri mati,” terangnya.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Diperta juga mengapresiasi panitia kurban yang telah menerapkan standar higiene sanitasi dengan baik, seperti memisahkan daging, tulang dan jeroan menggunakan wadah berbeda serta menyediakan tempat pencucian organ dalam menggunakan air bersih.

“Kami mengapresiasi panitia kurban yang sudah memperhatikan kebersihan selama proses penyembelihan dan distribusi daging. Hal ini penting untuk menjaga keamanan pangan masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, petugas juga mengingatkan pentingnya penggunaan pisau sembelih yang tajam agar proses penyembelihan sesuai kaidah kesejahteraan hewan dan tidak menyebabkan ternak stres.

“Kami masih menemukan alat sembelih yang kurang tajam dan sudah kami ingatkan kepada panitia agar menjadi perhatian ke depan. Pisau yang tajam akan membuat proses penyembelihan lebih baik dan hewan tidak tersiksa,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara hingga 27 Mei 2026 malam, jumlah hewan kurban yang telah dipotong di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.591 ekor. Pengawasan kurban tahun ini melibatkan 14 dokter hewan bersama petugas teknis kecamatan dan inseminator buatan dengan total sekitar 70 personel.

Ke depan, Diperta Kabupaten Probolinggo berencana memperkuat program pemberian obat cacing secara rutin pada ternak guna mencegah kasus serupa kembali terjadi.

“Jika ternak rutin diberikan obat cacing setiap tiga bulan sekali, Insya Allah kasus cacing hati dapat dicegah. Karena itu kami akan memperkuat program cacingisasi pada sapi, kambing, domba dan ternak lainnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua pekan setelah peresmian, aktivitas operasional gerai belum berjalan, pasokan barang belum tersedia, dan sejumlah karyawan dilaporkan mengundurkan diri.

Kondisi tersebut berkaitan dengan koordinasi teknis antara pemerintah pusat, PT Agrinas Agro Industri Nasional selaku integrator program, dan pemerintah daerah.

Saat peresmian virtual di KDKMP Desa Mojongapit yang dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan bahwa barang-barang kebutuhan pokok akan tersedia sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun, berdasarkan pantauan hingga akhir Mei 2026, sejumlah KDKMP di Jombang, termasuk di Desa Mojongapit, Tunggorono dan Sambongdukuh, belum membuka pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Desa Mojongapit, Muhammad Iskandar Arif, mengonfirmasi bahwa gerai di wilayahnya belum bisa beroperasi karena pasokan komoditas utama, termasuk gas elpiji, belum lengkap.

"Kami sebenarnya sudah siap, tetapi masih menunggu arahan dari pusat dan PT Agrinas agar harga dan sistemnya sama," ungkap Iskandar.

Belum berjalannya operasional ini diikuti dengan pengunduran diri beberapa tenaga kerja. 

Di KDKMP Desa Sambongdukuh, sejumlah karyawan yang telah lulus bimbingan teknis (bimtek) memilih mengundurkan diri sebelum koperasi beroperasi.

Kepala Desa Sambongdukuh, Khairur Roziqin, membenarkan adanya informasi mengenai pengunduran diri tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah karyawan yang terkonfirmasi mengundurkan diri berkisar antara 2 hingga 3 orang.

Mengenai dinamika internal dan teknis pergantian SDM yang mengundurkan diri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang menyatakan belum menerima laporan mendetail.

Kepala Dinas Koperasi Jombang, Hari Purnomo, menyatakan bahwa kewenangan operasional sepenuhnya berada di bawah koordinasi PT Agrinas selaku penanggung jawab program.

"Kami belum mendapat informasi soal itu (karyawan mundur). Dinas Koperasi tidak ada petunjuk dari Kementerian Koperasi terkait teknis tersebut," kata Hari.

Secara nasional, pemerintah telah meresmikan 1.061 KDKMP. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, progres pembangunan dan target program tercatat 80 unit telah diresmikan, 170 unit selesai dibangun dan 211 unit masih dalam proses konstruksi. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga Senin, 1 Juni 2026 mendatang, KAI Daop 7 diproyeksikan melayani total 65.755 pelanggan, baik keberangkatan maupun kedatangan.

Wilayah operasional Daop 7 Madiun sendiri meliputi sejumlah stasiun besar di kawasan Madiun Raya dan sekitarnya, di antaranya Stasiun Madiun, Kediri, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung dan lainnya.

Dari total proyeksi tersebut, sebanyak 35.153 pelanggan tercatat sebagai penumpang datang, sedangkan 30.602 lainnya merupakan pelanggan berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 7 Madiun.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari mengatakan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api dipengaruhi faktor kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu perjalanan.

"Puncak kedatangan pelanggan di wilayah Daop 7 terjadi pada H-1 Iduladha, yakni Selasa, 26 Mei 2026, dengan total 13.342 pelanggan yang tiba. Sedangkan keberangkatan pada hari yang sama mencapai 7.038 pelanggan," ujar Tohari, Rabu (27/5/2026).

Sementara pada Hari Raya Iduladha, hingga Rabu (27/5/2026) siang, KAI Daop 7 telah melayani 7.666 pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.884 pelanggan berangkat dan 4.782 pelanggan datang di berbagai stasiun wilayah Daop 7 Madiun.

Menurut Tohari, angka tersebut masih akan terus bertambah hingga malam hari seiring tingginya pembelian tiket, baik melalui layanan go-show maupun kanal digital resmi KAI dan mitra penjualan tiket lainnya.

"Kami memprediksi jumlah pelanggan masih bergerak dinamis hingga tengah malam nanti," tambahnya.

KAI Daop 7 juga memprediksi puncak arus balik libur panjang Iduladha akan terjadi pada Senin, 1 Juni 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, berbagai langkah kesiapan telah dilakukan mulai optimalisasi sarana, kesiapan petugas, hingga peningkatan pelayanan di stasiun.

Fasilitas ruang tunggu, kebersihan area stasiun, hingga proses boarding dipastikan dalam kondisi optimal demi memberikan kenyamanan perjalanan kepada pelanggan.

KAI turut mengimbau masyarakat agar datang lebih awal ke stasiun, memeriksa kembali jadwal keberangkatan pada tiket, serta menjaga barang bawaan selama perjalanan.

"KAI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang terus menjadikan kereta api sebagai pilihan utama transportasi selama masa libur panjang," tutup Tohari. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 600.4/297/415.01/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Jombang, Warsubi, pada 25 Mei 2026.

Dalam edaran tersebut, seluruh panitia salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban diminta mengurangi penggunaan kantong plastik saat membagikan daging kepada warga. "Warga juga diimbau membawa wadah sendiri dari rumah untuk menampung daging kurban," kata Warsubi dalam keterangan yang diterima, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan, pembagian daging kurban diharapkan tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan memakai wadah ramah lingkungan yang bisa digunakan kembali.

Pemkab Jombang juga mendorong pemakaian kemasan dari bahan alami dan kearifan lokal, seperti daun pisang, daun jati, besek bambu, hingga anyaman pandan. 

"Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan tersebut diharapkan mampu menekan timbulan sampah plastik selama momentum Idul Adha," ungkap Warsubi.

Tak hanya kemasan, panitia kurban juga diminta menyediakan tempat sampah terpilah di lokasi salat Idul Adha, area penyembelihan, dan titik pembagian daging kurban. Pemerintah daerah pun menekankan pentingnya pengelolaan limbah penyembelihan, baik padat maupun cair, agar tidak mencemari lingkungan dan sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari kampanye publik, masyarakat diajak aktif menyuarakan gerakan pengurangan sampah plastik melalui media sosial dengan tagar #JombangCantikTanpaSampahPlastik, #JombangResik, dan #EcoQurban. 

Warga juga diminta menyertakan akun resmi media sosial pemda seperti @dlhjombang, @bupati.jombang, dan @wakilbupati.jombang dalam unggahan kampanye lingkungan.

"Kami dari Pemkab Jombang berharap perayaan Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah dan berbagi kepada sesama, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tahun ini, Ponpes Al-Ubaidah berhasil meningkatkan jumlah hewan kurban secara signifikan, dengan target penyembelihan 34 ekor sapi dan 64 ekor kambing, Rabu (27/5/2026).

Peningkatan jumlah hewan kurban ini menjadi bukti nyata tumbuhnya kesadaran dan semangat berbagi di lingkungan pesantren, baik dari pengurus, santri, maupun para donatur.

Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar pesantren serta wilayah-wilayah binaan.

Wakil Ketua Panitia Kurban Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Noris Agustino, mengungkapkan total hewan kurban yang akan disembelih terdiri atas 34 ekor sapi dan sekitar 64 ekor kambing.

“Alhamdulillah pada Idul Adha 2026 ini, Ponpes Al Ubaidah Kertosono akan menyembelih 98 ternak untuk kurban,” tegasnya.

Jumlah tersebut mendapat perhatian dari dokter hewan setempat, Karmudji, yang turut melakukan inspeksi kesehatan hewan kurban di lokasi.

“Dari pantauan saya, jumlah ini sementara yang terbanyak yang saya temui saat saya menginspeksi hewan kurban di Kecamatan Kertosono ini,” ujar Karmudji.

Menurut Noris, tingginya jumlah hewan kurban menjadi bukti kesadaran warga ponpes dalam menjalankan syariat Islam sekaligus meningkatkan amal ibadah.

“Karena keutamaannya sangat luar biasa, warga Ponpes Al Ubaidah alhamdulillah bisa mewujudkan hewan kurban sebanyak ini, harapannya bisa terus meningkat jumlahnya tiap tahun,” jelasnya.

Selain menjadi bentuk ketakwaan kepada Allah SWT, pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Ubaidah juga diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar melalui pendistribusian daging kurban secara merata.

“Kami selalu berharap yang terbaik, karena ini panggilan Allah, keutamaannya sangat banyak, maka kami pastikan yang terbaik dalam pendistribusian daging kurban, agar pemanfaatannya meluas,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB dan diikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIB Nganjuk beserta jajaran pegawai dan 317 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pelaksanaan ibadah berlangsung dengan tertib, aman, dan khusyuk.

Salat Iduladha dipimpin oleh Ustadz Farid Waji selaku imam sekaligus penceramah. Dalam tausiyahnya, beliau menyampaikan makna keikhlasan berkurban sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS yang dengan penuh ketakwaan menjalankan perintah Allah SWT. 

Nilai pengorbanan dan keikhlasan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh jemaah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Kepala Rutan Kelas IIB Nganjuk, Arief Budi Prasetya, menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan ini merupakan bagian dari pembinaan kerohanian bagi WBP agar senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Momentum Idul Adha menjadi sarana refleksi untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan ketakwaan, baik bagi petugas maupun warga binaan," ujarnya.

Setelah rangkaian kegiatan selesai, seluruh WBP kembali ke kamar hunian masing-masing dengan tertib. Situasi selama kegiatan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di tengah kesibukannya memimpin daerah, sosok yang akrab disapa Kang Marhaen ini turun langsung ke Desa Kampungbaru untuk menyerahkan secara simbolis bantuan satu ekor sapi kurban dalam menyambut momentum Hari Raya Iduladha, Rabu (27/5/2026).

Bantuan sapi kurban tersebut merupakan buah sinergi dan kepedulian dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, M.H. Said Abdullah, bersama DPC PDI Perjuangan Nganjuk. Kehadiran orang nomor satu di Nganjuk ini disambut hangat oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.

"Hari ini kami menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk seluruh warga di Desa Kampungbaru. Ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wujud kehadiran kami, PDI Perjuangan, untuk terus merawat gotong royong dan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat," ujar Bupati Marhaen Djumadi di sela-sela penyerahan.

Aksi nyata dari jajaran struktural partai ini rupanya menjadi magnet kebaikan yang luar biasa. Kepala Desa Kampungbaru Susilo Dwi Prasetya mengungkapkan bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin PDI Perjuangan berhasil memantik semangat swadaya masyarakat. 

Alhasil, selain satu ekor sapi dari partai, warga desa secara mandiri juga mengumpulkan 15 ekor kambing untuk dikurbankan bersama.

"Ketika para pemimpin di atas memberikan contoh peduli, masyarakat di bawah pun bergerak ikut berbagi. Inilah roh sejati dari menangis dan tertawa bersama rakyat. Semoga semua bantuan dan kurban dari masyarakat serta PDI Perjuangan ini membawa keberkahan dan kebahagiaan yang merata di Desa Kampungbaru," kata Susilo.

Kades Kampungbaru menambahkan, seluruh hewan kurban ini, baik sapi maupun kambing, akan disembelih dan didistribusikan secara adil dan merata, dengan prioritas utama kepada warga yang membutuhkan (wong cilik).

"Kami menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian kepada wong cilik harus terus dijaga yang mana sejatinya PDI Perjuangan roh nya setia digaris rakyat, menangis, bersedih dan tertawa bersama rakyat," ujar pria yang akrab dipanggil SDP itu. 

Mendengar hal tersebut, Bupati Marhaen menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya yang mendalam atas kekompakan warga Kampungbaru. Menurutnya, inilah esensi sejati dari pergerakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Inilah roh sejati dari PDI Perjuangan. Kita tidak boleh berjarak dengan rakyat. Kader-kader partai harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat ikut merasakan, ikut menangis, bersedih, dan tertawa bersama rakyat. Ketika kita bergerak dengan hati, masyarakat pun menyambutnya dengan semangat gotong royong yang luar biasa seperti yang ditunjukkan warga Kampungbaru hari ini," pungkas Kang Marhaen. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pada penyaluran ini, total terdapat 82 unit kendaraan roda tiga yang dibagikan. Masing-masing KDKMP menerima dua unit kendaraan roda tiga. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan sarana dan prasarana bagi program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai desa di Tulungagung.

Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengatakan, kendaraan operasional tersebut diberikan untuk mendukung kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi penuh.

“Kalau hari ini, kita terima ada 82. Jadi masing-masing operasi nanti dapat dua. Jadi, untuk 41 KDKMP hari ini,” ujar Letkol Hanny Galih.

Meski demikian, ia menyebut pembangunan koperasi di Tulungagung belum sepenuhnya rampung. Hingga saat ini, baru 37 koperasi yang selesai dibangun dari total 140 desa tahap pertama yang direncanakan.

“KDKMP kebetulan masih belum, untuk update terakhir hari ini kita sudah 37,” katanya.

Menurutnya, koperasi yang sudah selesai dibangun pun belum sepenuhnya beroperasi karena masih menunggu kelengkapan fasilitas penunjang lainnya.

“Kalau untuk beroperasi belum, karena selain fisiknya 100 persen, nanti juga akan ada diisi oleh perlengkapan di sana. Nah ini salah satu perlengkapannya,” imbuhnya.

Hanny menambahkan, peresmian operasional koperasi desa tersebut direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada Agustus mendatang.

“Kalau nanti akan diresmikan secara bersamaan oleh Presiden di bulan Agustus. Kemungkinan sebelum penyampaian pertanggungjawaban Presiden ke DPR,” jelasnya.

Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pembangunan KDKMP, terutama terkait ketersediaan lahan di beberapa desa.

“Di Tulungagung ini baru 140 desa yang dibangun, dan sudah selesai 37. Kalau kita ada desa di sini kan 271, tetapi karena ada beberapa kendala salah satunya desa itu tidak punya lahan,” ungkapnya.

Selain kendaraan roda tiga, sebelumnya sejumlah koperasi juga telah menerima bantuan truk operasional. Namun hingga kini kendaraan jenis pikap masih belum diterima oleh pihak daerah.

“Jadi satu KDKMP ini dapat satu truk, satu pikap, dan dua kendaraan roda tiga. Pikap kebetulan kita belum dapat sama sekali,” katanya.

Dalam arahannya kepada para pengelola koperasi dan kepala desa, Hanny meminta kendaraan operasional dirawat dengan baik serta digunakan sesuai peruntukannya. Ia juga mengingatkan pentingnya faktor keamanan saat kendaraan dibawa menuju desa masing-masing.

Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bantuan kendaraan tersebut bukan sekadar pembagian fasilitas, melainkan bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi.

“Ini bukan barang yang dibagi-bagikan. Barang ini untuk menunjang kesuksesan berjalannya Koperasi Merah Putih yang ada di desa panjenengan semuanya demi meningkatkan perekonomian di desanya masing-masing,” kata Ahmad Baharudin.

Ia meminta seluruh pengurus koperasi memanfaatkan kendaraan operasional secara maksimal dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Gunakanlah kendaraan ini semaksimal mungkin untuk kepentingan kegiatan di Koperasi Desa Merah Putih masing-masing. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Menurut Ahmad Baharudin, koperasi desa nantinya juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara petani, peternak, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di desa masing-masing.

“Koperasi Desa Merah Putih agar bekerja sama dengan MBG yang ada di desanya masing-masing. Itu agar nanti ada kesinambungan antara petani, koperasi, dan MBG yang ada di Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perawatan kendaraan operasional agar bantuan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Panjenengan dikasih barang ini, tidak ada alasan lagi Koperasi Desa Merah Putih kurang sarprasnya, kurang kendaraan. Yang ada kita harus semangat untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih,” katanya.

Ahmad Baharudin berharap keberadaan kendaraan operasional dapat memperlancar distribusi usaha koperasi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar program Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden RI itu dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Sapi kurban tersebut dibeli dari peternak asal Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, dengan harga mencapai Rp132 juta.

Ahmad Baharudin mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden diberikan secara rutin setiap tahun dan lokasi penyalurannya dilakukan secara bergantian di sejumlah wilayah di Tulungagung.

“Hari ini saya mewakili Pak Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa daging sapi, yaitu berupa sapi kepada Takmir Masjid Syariful Muttaqin di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung,” ujar Ahmad Baharudin.

Ia menjelaskan, sapi bantuan Presiden tersebut memiliki bobot 1 ton 50 kilogram dan merupakan sapi jenis limosin. 

“Berat sapinya 1 ton 50 kilo. Harganya Rp132 juta. Jenis sapi limosin,” katanya.

Menurut Bahrudin, pemilihan lokasi penyerahan bantuan tidak dipusatkan di wilayah kota, melainkan bergantian agar pemerataan distribusi hewan kurban bisa dirasakan masyarakat di berbagai kecamatan.

“Di kota kan sudah mendapatkan banyak daging kurban dari Pemerintah Kabupaten. Jadi kita bagi bergantian setiap tahun,” imbuhnya.

Sapi jumbo yang diberi nama “Fajar” itu merupakan milik peternak bernama Syaiful Anam. Ia mengaku sapi tersebut menjadi ternak terbaik yang pernah dipeliharanya selama hampir dua tahun terakhir.

“Saya rawat ini hampir dua tahun di rumah, Mas. Dari kecil, terus saya pelihara sampai sekarang ini,” kata Syaiful.

Menurutnya, sapi tersebut mulai dipelihara sejak berusia sekitar satu setengah tahun hingga kini berumur sekitar tiga setengah tahun. Sapi itu akhirnya terpilih setelah melalui proses survei dan seleksi bersama sejumlah sapi lain dari peternak di Tulungagung.

“Di Kabupaten Tulungagung dulu kalau enggak salah ada empat ekor, itu sapinya bagus semua. Alhamdulillah direkomendasikan ke pusat, alhamdulillah yang terpilih punya saya ini,” ujarnya.

Syaiful mengungkapkan awalnya ia menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp150 juta. Namun setelah proses negosiasi, sapi limosin miliknya dilepas dengan harga Rp132 juta.

“Kemarin saya buka harga itu di Rp150 juta, alhamdulillah dealnya harga di Rp132 juta,” katanya.

Ia juga menyebut sapi bernama Fajar itu merupakan sapi terbaik yang dimilikinya saat ini. Nama Fajar dipilih karena sapi tersebut lahir pada pagi hari.

“Ini sapi terbaik saya. Dulu lahirnya itu pagi, saya kasih nama Fajar,” tuturnya.

Usai diserahkan kepada Takmir Masjid Syariful Muttaqin, sapi bantuan Presiden tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung. Hasil pemeriksaan menyatakan sapi dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (26/5/2026) mengatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu telah menyiagakan tim jagal atau Juru Sembelih Halal (Juleha) bersama dokter hewan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal).

“Tenaga jagal dan petugas medis dokter hewan sudah kami siapkan untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi syariat sekaligus aman dari sisi kesehatan,” ujar Heli.

Ia menjelaskan, kapasitas pemotongan di RPH dibatasi setiap hari guna menjaga kualitas higienitas proses penyembelihan, pencacahan, hingga pengemasan daging kurban.

Karena itu, masyarakat maupun panitia kurban diminta segera melakukan pendaftaran agar mendapatkan kuota pelayanan.

“Kuota harian memang dibatasi menyesuaikan kapasitas ruang tunggu hewan dan kemampuan tim teknis di lapangan agar proses tetap tertib dan higienis,” katanya.

Layanan pemotongan hewan kurban di RPH tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Batu, mulai wilayah Kecamatan Batu, Junrejo, hingga Bumiaji. Panitia kurban dari masjid, mushola, instansi, maupun perorangan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Menurut Heli, penggunaan RPH diharapkan dapat mengurangi penumpukan limbah penyembelihan di lingkungan permukiman warga.

Selain penyembelihan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan tambahan seperti pencacahan daging tanpa tulang (boneless) hingga pengemasan daging siap edar per kilogram.

Untuk retribusi dasar pemotongan, Pemkot Batu memberikan keringanan bahkan penggratisan khusus selama Hari Raya Idul Adha. Namun, jika membutuhkan layanan tambahan seperti pencacahan dan pengemasan, akan ada biaya operasional mandiri yang disepakati bersama pekerja di lapangan.

“Kalau hanya retribusi dasar biasanya kami gratiskan saat Idul Adha. Tetapi untuk layanan tambahan seperti boneless dan pengemasan ada biaya operasional tersendiri,” jelasnya.

Heli menambahkan, jadwal pemotongan hewan kurban di RPH mengikuti ketentuan syariat Islam, dimulai pada Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan Salat Id dan berakhir pada 13 Dzulhijjah sebelum waktu magrib.

Di sisi lain, Pemkot Batu juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mengantisipasi potensi penyebaran penyakit menular.

Setiap hewan kurban yang didaftarkan ke RPH diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan dokter hewan berwenang atau dinas terkait.

“SKKH wajib disertakan sebagai langkah antisipasi penyakit menular dan memastikan hewan yang dipotong benar-benar sehat dan layak konsumsi,” pungkas Heli. (*)

Editor: Syaiful Aries

Diwawancarai pada Selasa (26/5/2026), kondisi fiskal daerah saat ini semakin berat setelah adanya rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 20 persen pada tahun 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diwajibkan menyesuaikan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027.

“Daerah butuh ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Karena tantangan tiap daerah berbeda, sementara beban pelayanan publik tetap harus berjalan,” ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam forum APEKSI bersama 13 pemerintah kota lainnya. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan kebijakan yang lebih adaptif agar pembangunan tidak terganggu akibat tekanan anggaran.

Selain masalah fiskal, Heli juga menyoroti berbagai hambatan teknis dalan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satunya terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dinilai masih memerlukan banyak penyempurnaan.

Tak hanya itu, keterlambatan petunjuk teknis penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2026 juga dinilai dapat menghambat proses administrasi dan evaluasi pemerintah daerah.

“Kalau regulasi dan petunjuk teknis terlambat, otomatis daerah juga kesulitan bergerak cepat. Kami tetap mendukung perlindungan lahan pertanian, tetapi daerah perkotaan juga membutuhkan fleksibilitas karena perkembangan investasinya cukup tinggi,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan adanya diskresi bagi masing-masing daerah dalam menentukan luasan lahan sawah dilindungi berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Di sektor ekonomi, Heli menegaskan pentingnya penguatan UMKM lokal sebagai penopang utama ekonomi daerah. Ia berharap program-program strategis nasional dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya dirasakan langsung masyarakat.

“Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis maupun koperasi desa harus bisa menggerakkan UMKM lokal, bukan justru membebani APBD daerah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendorong transformasi menuju ekonomi hijau melalui penggunaan sistem pembayaran non-tunai di sektor parkir dan BBM, serta dukungan terhadap kendaraan non-fosil sebagai bagian dari target zero emission nasional.

Heli menambahkan, Kota Batu juga memanfaatkan forum tersebut untuk mempromosikan potensi agrowisata dan produk unggulan daerah kepada investor dan wisatawan.

“Produk olahan pertanian Kota Batu mendapat respons positif. Ini membuktikan ekonomi lokal kita punya daya saing dan harus terus diperkuat,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakkan Kabupaten Blitar, Lusia Adityaningtyas mengatakan pengawasan dilakukan sejak dua minggu terakhir di pasar hewan milik desa maupun pemerintah daerah, terutama di wilayah Srengat dan Wlingi.

Menurutnya, stok hewan kurban tahun ini dipastikan mencukupi karena jumlah hewan yang masuk ke Kabupaten Blitar cukup banyak.

"Kalau untuk penyakit hewan menular strategis sejauh ini tidak ada. Hanya ditemukan beberapa kasus skabies atau gatal pada hewan di pasar Wlingi dan pasar desa, tapi tidak membahayakan," kata dia, Selasa (26/5/2026).

Tak hanya di pasar hewan, pengawasan juga dilakukan di rumah potong hewan (RPH). Tahun ini tercatat ada 59 ekor sapi yang disembelih di RPH Srengat, Kademangan, dan Wlingi.

Ratusan petugas yang diterjunkan terdiri dari dokter hewan, medik veteriner, paramedik, hingga bantuan dari PDHI Jatim 8 (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur VIII) dan mahasiswa perguruan tinggi yang ikut membantu monitoring sebelum dan sesudah penyembelihan.

Petugas nantinya disebar hingga tingkat desa dengan dukungan koordinasi dari pemerintah kecamatan dan desa agar pemeriksaan hewan kurban berjalan maksimal.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, Disnakkan kini memberi perhatian khusus pada temuan cacing hati yang kerap ditemukan saat penyembelihan sapi kurban. Sosialisasi rutin dilakukan kepada panitia kurban agar organ yang tidak layak konsumsi langsung dipisahkan dan dimusnahkan.

"Sekarang panitia sudah mulai memahami kalau ada hati yang abnormal atau terkena cacing harus dibuang dan tidak dibagikan," jelasnya.

Selain soal kesehatan hewan, Disnakkan juga mengingatkan panitia kurban untuk memperhatikan keamanan pangan saat pembagian daging. Wadah ramah lingkungan seperti besek lebih dianjurkan dibanding plastik sekali pakai.

Jika menggunakan plastik, masyarakat diminta memakai plastik food grade dan menghindari plastik hitam maupun plastik bekas karena berisiko mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari daging kurban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sapi berukuran raksasa tersebut berasal dari peternakan IBS Farm milik Heru Surawan di Kediri. Hewan kurban itu rencananya akan diserahkan ke Masjid Baitul Anwar, Kelucamatan Sukorejo, untuk kemudian disembelih dan dibagikan kepada masyarakat saat Hari Raya Iduladha.

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Kota Blitar.

"Alhamdulillah Kota Blitar mendapatkan sapi kurban dengan bobot sekitar 1,1 ton. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat karena nantinya daging kurban akan dibagikan kepada warga," kata dia, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, pemilihan sapi dilakukan secara ketat karena tidak mudah mendapatkan sapi dengan ukuran besar namun tetap memenuhi standar kesehatan dan kelayakan kurban.

"Untuk mencari sapi dengan bobot sebesar itu memang tidak mudah. Karena itu dipilih yang benar-benar sesuai kriteria," ujarnya.

Sementara itu, peternak Heru Surawan menjelaskan sapi limosin tersebut merupakan hasil perawatan selama bertahun-tahun. Ia menyebut sapi itu dipelihara sejak kecil dan menjadi salah satu sapi unggulan di kandangnya.

"Kurang lebih sudah enam tahun dipelihara. Ini hasil ternak sendiri karena memang postur tubuhnya besar," jelas Heru.

Ia mengungkapkan, perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan memperhatikan pola makan, asupan nutrisi dan kondisi kesehatan hewan agar pertumbuhannya maksimal.

"Pemberian pakan dan nutrisi harus teratur. Ada treatment khusus juga supaya kondisi sapi tetap prima," ungkapnya.

Di peternakannya, Heru saat ini memiliki sekitar 50 ekor sapi. Namun, sapi yang dipilih sebagai bantuan kurban Presiden merupakan salah satu yang terbaik dari segi ukuran dan kondisi fisik. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Lebih dari itu, momentum tahunan yang menyedot perhatian ribuan warga ini menjelma menjadi motor penggerak ekonomi, di mana warga dari luar desa turut datang untuk memetik manisnya rezeki.

​Sejak pagi hari, kawasan punden telah dipadati oleh lautan manusia. Keramaian ini menjadi berkah luar biasa bagi para pelaku usaha kecil, terutama para penjual mainan anak-anak yang dagangannya laku keras diserbu pembeli.

Dampak positif dari Bersih Desa Ngringin ini meluas melampaui batas wilayah administrasi desa. Tingginya perputaran uang di Punden Sumberrejo ikut dirasakan oleh para pedagang dan pekerja informal yang sengaja datang dari luar Desa Ngringin.

​Bagi mereka, acara adat seperti ini adalah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan. Berbagai jenis usaha, mulai dari pedagang kaki lima, penjual makanan tradisional, hingga penyedia jasa lainnya, semuanya ikut kecipratan berkah ekonomi dari kerumunan massa yang hadir.

"Alhamdulillah, belum sampai acara selesai, dagangan sudah habis total. Bersih desa tahun ini benar-benar membawa berkah luar biasa bagi kami rakyat kecil yang mengais rezeki," ujar Suherman salah satu pedagang mainan di lokasi dengan wajah semringah, Senin (25/5/2026). 

Senada disampaikan Ida, warga Dusun Sumberejo yang ikut hadir di tengah kerumunan massa, juga memberikan apresiasi terhadap tanah kelahiran dan sejarah leluhurnya yang masih sangat kental.

​"Ini adalah wujud syukur kolektif kami. Semua makanan dan hasil bumi ini murni swadaya dari warga, oleh warga, dan hari ini kita nikmati bersama-sama di punden. Semoga desa kita selalu gemah ripah loh jinawi," ujar Ida di lokasi acara. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Dalam konferensi pers setelah acara, Tri Handy mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu prosesi unik yang ia temukan di lokasi, yaitu keberadaan Jodang, tempat makanan atau sesaji yang ditaruh di atas dipan atau tempat tidur kayu (bayang) lalu digotong bersama-sama.

​"Ini bukan aneh ya, tapi lebih tepatnya sangat menarik dan unik. Tadi dari Bu Lurah disiapkan di tempat tidur atau dipan (bayang), di Jodang ya. Ini budaya yang cukup unik dan harus disebarluaskan," ujar Tri Handy dengan antusias, Senin (25/5/2026).

​Menurutnya, potensi budaya lokal seperti ini memiliki nilai jual yang tinggi untuk menarik masyarakat dari luar daerah agar ikut hadir dan menyaksikan langsung kelestarian adat di Nganjuk.

Wabup juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala Desa Ngringin beserta seluruh panitia. Ia menilai esensi dari sedekah bumi ini benar-benar kembali dari rakyat dan untuk rakyat.

Selain membahas kelestarian budaya, Tri Handy juga memberikan respons terkait keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Lengkong. Saat ditanya mengenai persentase kerusakan jalan, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.

​"Kalau untuk detail persentasenya nanti mungkin bisa ke dinas teknis ya (Pekerjaan Umum). Namun yang jelas, kami berkomitmen untuk memperbaiki jalan. Semuanya, bukan hanya di Lengkong, tapi merata se-Kabupaten Nganjuk," tegasnya.

Di penghujung acara, Kepala Desa Ngringin Ika Agustina juga sempat memberikan pesan singkat namun sarat makna kepada warga yang hadir. Mengingat situasi yang mulai menghangat, ia mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusifitas desa.

​"Jangan terkecoh dengan adanya tahun politik," pungkasnya singkat, yang langsung diamini oleh Wabup Tri Handy sebelum menutup sesi wawancara dengan awak media. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Puskeswan Kota Batu, drh Utami Kurniawati pada Senin (25/5/2026) mengatakan pemeriksaan dilakukan di tujuh lapak pedagang musiman yang tersebar di wilayah Kota Batu. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, kelengkapan syarat umur, hingga deteksi penyakit menular.

“Dari tujuh lapak yang sudah kami periksa, terdapat 48 ekor sapi, 333 ekor kambing, dan 333 ekor domba. Secara umum seluruh hewan dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tim pemeriksa melakukan pengecekan secara detail mulai dari suhu tubuh, kondisi mata, mulut, kuku, hingga nafsu makan hewan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan bebas dari indikasi penyakit menular maupun cacat fisik yang dapat memengaruhi kelayakan kurban.

Meski mayoritas hewan dinyatakan sehat, petugas menemukan satu ekor hewan yang mengalami gangguan kesehatan. Hewan tersebut langsung dipisahkan dari lapak penjualan untuk mencegah risiko penularan.

“Hanya ada satu hewan yang sakit. Langsung kami lakukan isolasi dan pengobatan serta dilarang untuk dijual terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut Utami, langkah pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat agar hewan kurban yang dibeli benar-benar memenuhi syariat sekaligus aman dari sisi kesehatan hewan.

Pemeriksaan dipastikan akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Iduladha, termasuk pemantauan lalu lintas hewan yang masuk ke Kota Batu dari berbagai daerah. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang terkait kebersihan kandang dan penanganan hewan selama masa penjualan. (*)

Editor Rizqi Ardian

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Santi Restuningsasi pada Senin (25/5/2026) menjelaskan bahwa saat ini panitia seleksi (Pansel) tengah melakukan finalisasi akumulasi nilai dari seluruh tahapan yang telah dijalani peserta.

“Seluruh tahapan sudah selesai dilaksanakan, mulai assessment center, uji gagasan, wawancara, hingga tes kesehatan jasmani dan rohani. Saat ini tinggal proses rekapitulasi dan finalisasi penilaian oleh tim pansel,” ujar Santi.

Ia menjelaskan, pengumuman tiga besar akan menjadi penanda berakhirnya tahapan seleksi terbuka sebelum nama calon Sekda definitif diserahkan kepada Wali Kota Batu untuk dipilih satu orang sebagai Sekda definitif.

“Rencananya tanggal 5 Juni akan diumumkan tiga nama peserta dengan nilai tertinggi. Tiga nama itu nantinya disampaikan kepada Wali Kota sebagai hasil rekomendasi pansel,” jelasnya.

Enam pejabat eselon II yang mengikuti tahapan akhir seleksi tersebut masing-masing Akhmad Dahlan selaku Kepala Bakesbangpol, Alfi Nurhidayat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Arief As Siddiq Kepala Disperum, Bangun Yulianto Kepala Bappelitbangda, Endro Wahjudi Inspektur Kota Batu, serta Mohammad Nur Adhim Kepala Bapenda.

Menurut Santi, seluruh peserta telah mengikuti seluruh tahapan secara lengkap dan sesuai prosedur. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan manajerial, rekam jejak, kompetensi kepemimpinan, hingga kondisi kesehatan peserta.

“Semua tahapan menjadi satu kesatuan penilaian. Jadi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas, kepemimpinan, dan kesiapan peserta dalam menjalankan roda birokrasi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai mekanisme sistem merit yang berlaku dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Setelah tiga nama diumumkan, keputusan akhir penentuan Sekda definitif sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Batu melalui hak prerogatif kepala daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari hasil pantauan tersebut, sejumlah komoditas pangan mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Iduladha, terutama daging sapi dan bawang merah.

Khofifah menyebut, lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan lonjakan pasokan.

“Kalau permintaan naik sementara pasokan tetap, biasanya ada kecenderungan harga beberapa barang ikut naik,” ujarnya saat meninjau pasar.

Harga daging sapi saat ini terpantau naik dari Rp120 ribu menjadi Rp125 ribu per kilogram. Sejumlah pedagang bahkan memberi sinyal bahwa harga komoditas ini masih berpotensi terus melambung dalam beberapa hari ke depan.

“Artinya ada kenaikan harga Rp5 ribu untuk daging sapi dari Rp120 ribu ke Rp125 ribu,” katanya.

Selain daging sapi, lonjakan signifikan juga terjadi pada bawang merah. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp33 ribu per kilogram kini melonjak tajam menjadi Rp45 ribu per kilogram.

“Harga cabai masih relatif fluktuatif, kadang naik kadang turun. Yang mengalami kenaikan ini bawang merah,” jelas Khofifah.

Sementara itu, harga cabai tertahan di kisaran tinggi, yakni Rp65 ribu per kilogram. Di sisi lain, harga bawang putih diklaim masih stabil.

Di tengah kenaikan beberapa komoditas utama, harga daging ayam justru terpantau masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Ayam potong dijual rata-rata Rp33 ribu per kilogram, sedangkan HET berada di kisaran Rp34 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram.

Khofifah juga memastikan stok beras SPHP di Bojonegoro dalam kondisi aman. Beras medium SPHP kemasan lima kilogram dijual sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp62.500 per kemasan.

Begitu pula dengan pasokan Minyakita yang diklaim masih mencukupi dengan harga sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter.

Untuk gula pasir, harga di pasaran terpantau bervariasi tergantung merek. Sebagian pedagang menjual di angka Rp16 ribu per kilogram, sementara merek tertentu menembus angka Rp18 ribu per kilogram.

Di sisi lain, harga telur ayam mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan periode menjelang Idulfitri lalu. Saat ini, telur dijual di kisaran Rp26 ribu per kilogram.

Khofifah menilai aktivitas perdagangan di pasar masih berjalan normal dan mengklaim daya beli masyarakat relatif terjaga menjelang Iduladha. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Direktur RSUD Karsa Husada Kota Batu, Muhamad Rizal pada Senin (25/5/2027) menegaskan mengatakan pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut dimulai sejak Jumat lalu dan akan berlangsung hingga 31 Mei 2026.

“Medical check up ini untuk CPNS menuju PNS yang disyaratkan oleh TKD Pemprov. Pesertanya berasal dari wilayah Malang Raya,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, RSUD Karsa Husada menjadi rumah sakit yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan MCU CPNS di wilayah Malang Raya.

Dalam pelaksanaannya, peserta diwajibkan mendaftar secara daring sebelum datang langsung ke rumah sakit untuk mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan. Mengingat Karsa Husada menggunakan sistem one stop service. Sehingga peserta datang dan seluruh pemeriksaan sudah tersedia lengkap sesuai syarat dari Badan Kepegawaian Daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, psikotes, radiologi, patologi klinik, laboratorium, hingga tes kejiwaan. Menurut Rizal, hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam proses penempatan CPNS.

“Dari pemeriksaan laboratorium, foto thorax, dan tes rohani menjadi salah satu approval. BKD juga mempertimbangkan hasil dari Karsa Husada terkait kecocokan penempatan CPNS di instansi tertentu,” imbuhnya.

Rizal memaparkan bahwa pihaknya membuka dua sesi pelayanan setiap hari dengan jumlah peserta mencapai sekitar 70 hingga 80 orang per hari dengan rincian pendaftaran online biasanya sekitar 60 orang, sisanya pendaftaran langsung atau on site.

Meski diperuntukkan bagi wilayah Malang Raya, Rizal menyebut peserta MCU juga datang dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Bahkan, peserta terjauh yang tercatat sementara berasal dari Probolinggo. (*)

Editor: Syaiful Aries

Setiap hari, puluhan warga silih berganti datang membawa peran masing-masing. Ada ibu rumah tangga yang sibuk menyiapkan bahan makanan, pemuda desa yang membantu distribusi, hingga relawan yang memastikan setiap menu tersaji sesuai standar gizi. Aktivitas yang dulunya tidak pernah terbayangkan kini menjadi rutinitas produktif yang menghadirkan penghasilan tetap bagi banyak keluarga.

Program MBG yang dijalankan melalui dapur SPPG Buduan Suboh 1 tidak hanya berbicara soal pemenuhan nutrisi bagi siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih dari itu, program ini mulai membentuk ekosistem ekonomi baru di tingkat desa. Kehadirannya memberi ruang kerja bagi warga yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan serabutan bahkan tidak memiliki pendapatan tetap.

Di tengah kondisi ekonomi desa yang masih penuh tantangan, keberadaan dapur MBG menjadi bukti bahwa program sosial pemerintah dapat bergerak lebih luas menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Dari dapur sederhana di kawasan Buduan, roda ekonomi kecil mulai berputar, menghadirkan optimisme baru bagi warga Situbondo.

Kehadiran SPPG Suboh Buduan 01 di Kabupaten Situbondo memang tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

Di bawah pengelolaan yayasan mitra pelaksana MBG, dapur SPPG Buduan Suboh kini menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang melibatkan puluhan relawan dari berbagai kalangan, mulai pemuda desa, remaja, hingga ibu rumah tangga.

Program yang beroperasi setiap hari tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Para relawan dilibatkan dalam berbagai tahapan pelayanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, pemorsian makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Mayoritas relawan sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Kini mereka memiliki aktivitas kerja yang lebih terarah sekaligus memperoleh penghasilan rutin setiap bulan.

Salah pekerja, Maisa (58), mengaku bersyukur dapat bergabung dalam kegiatan operasional dapur SPPG. Sebelum bergabung, ia hanya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan sendiri. Namun, melalui program tersebut, kini ia memiliki kesempatan untuk membantu ekonomi keluarga.

“Alhamdulillah, dulu saya hanya ibu rumah tangga. Sekarang bisa ikut bekerja di dapur SPPG dan memiliki penghasilan sendiri. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, saya juga merasa lebih semangat karena bisa ikut berkontribusi dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Keberadaan dapur SPPG Suboh Buduan juga dinilai mampu mengurangi angka perantauan tenaga kerja muda ke luar daerah. Sejumlah pemuda yang sebelumnya harus mencari pekerjaan di kota lain kini dapat tetap produktif dan memperoleh pendapatan di kampung halamannya sendiri.

Dalam operasionalnya, para relawan bekerja secara gotong royong untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan gizi seimbang.

Setiap hari, ribuan paket makanan diproduksi dan didistribusikan kepada siswa sekolah, balita, ibu hamil (bumil), serta ibu menyusui (busui) di wilayah Situbondo.

Menu yang disajikan disusun berdasarkan kebutuhan gizi seimbang, seperti nasi putih, ayam crumble, tahu goreng, tumis bihun sawi, dan buah pisang ambon sebagai sumber vitamin dan serat.

Selain berfungsi sebagai pusat pelayanan pemenuhan gizi, SPPG Suboh Buduan kini juga menjadi contoh pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menghadirkan lapangan kerja nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

Hingga saat ini, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di dapur SPPG Suboh Buduan 01 berjalan tertib, aman, dan lancar dengan dukungan serta antusiasme tinggi dari masyarakat dan para relawan yang terlibat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

PT Bogem sebelumnya dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan mampu mengelola potensi kopi Bondowoso secara profesional, mulai dari pengolahan hingga pemasaran. Di awal kemunculannya, perusahaan ini sempat menjadi simbol optimisme baru bagi petani kopi Bondowoso yang terkenal dengan kopi specialty berlabel Indikasi Geografis (IG) Java Ijen-Raung.

Namun dalam perjalanannya, PT Bogem menghadapi berbagai persoalan internal, mulai dari polemik tata kelola, persoalan bisnis, hingga proses hukum yang menyeret keberlangsungan perusahaan tersebut. Kondisi itu membuat keberadaan PT Bogem kini berada di persimpangan jalan, antara dibubarkan dan diganti dengan badan usaha baru, atau tetap dipertahankan dengan skema pembenahan total di tubuh perusahaan.

Situasi tersebut kembali menjadi sorotan seiring munculnya program Bondowoso Republik Kopi Reborn yang diusung Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Program tersebut dinilai membutuhkan lembaga usaha yang kuat dan lincah untuk menopang tata niaga kopi daerah agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengakui saat ini pemerintah masih mengkaji langkah terbaik terkait nasib PT Bogem. Menurutnya, terdapat dua pandangan yang berkembang di internal pemerintah daerah.

“Jadi gini, sekarang masih ada proses hukum yang berjalan di sana. Memang ada dua pendapat. Satu, bagaimana itu lebih baik diganti saja dengan yang baru. Tapi ada juga yang berpendapat prosesnya tetap berjalan, namun isi dan sistemnya yang dibenahi,” ujar Hergiar saat dikonfirmasi, Ahad (24/5/2026).

Meski demikian, Hergiar menegaskan, pemerintah daerah memiliki harapan besar agar ke depan terdapat BUMD yang mampu bergerak lebih cepat dan profesional dalam mendukung penguatan sektor kopi Bondowoso.

“Kalau kita punya BUMD, itu akan jauh lebih lincah. Saya juga di Dinas Koperasi pernah mengurus koperasi pengolahan, tapi memang tidak akan selincah BUMD. Karena itu sekarang masih dicarikan formula terbaik, apakah membuat baru atau melanjutkan yang lama dengan pembaruan,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan usaha menjadi bagian penting dalam mewujudkan program Bondowoso Republik Kopi Reborn yang saat ini mulai disiapkan lintas sektor.

“Jadi salah satu program besar saat ini adalah Bondowoso Republik Kopi Reborn. Yang kami lakukan sekarang adalah membangun infrastrukturnya, terutama dari hulunya terlebih dahulu. Kami bersama Dinas Pertanian mendorong agar Bondowoso memiliki kopi specialty yang benar-benar mendapat dukungan maksimal dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hergiar, pengembangan kopi tidak cukup hanya fokus pada produksi dan pemasaran semata. Sektor pariwisata juga harus dilibatkan agar industri kopi Bondowoso memiliki daya tarik ekonomi yang lebih kuat.

“Kalau hanya dari hulu ke tengah lalu ke hilir tanpa ada penarik dari sektor pariwisata, tentu akan lebih sulit berkembang. Karena itu kami sudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar Bondowoso Republik Kopi Reborn ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa diwujudkan,” jelasnya.

Salah satu langkah yang kini disiapkan adalah optimalisasi fungsi Gedung PLUT, sebagai pusat pengembangan pelaku usaha kopi di Bondowoso. Tempat tersebut nantinya akan difungsikan untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas, hingga kemampuan pemasaran pelaku usaha kopi lokal.

“Harapannya para pengusaha dan pelaku kopi di Bondowoso bisa mendapat lebih banyak keterampilan dan kemampuan, sehingga bisa semakin menyemarakkan kopi Bondowoso dan mendukung program Bondowoso Republik Kopi Reborn,” ungkapnya.

Hergiar menambahkan, konsep Bondowoso Republik Kopi Reborn pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gagasan lama yang diperbarui dengan semangat dan pendekatan baru, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pemasaran digital.

“Kalau dulu mungkin digital marketing belum terlalu berkembang, sekarang kita harus menangkap perubahan zaman itu. Jangan sampai tertinggal. Karena itu salah satu inkubator usaha yang kami siapkan adalah penguatan digital marketing dan branding produk kopi Bondowoso,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sapi berbobot 1,2 ton tersebut milik Dedy Rekta Andoko (41), warga Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Saat terpilih menjadi hewan kurban presiden, usia sapi itu baru menginjak 2,5 tahun. Dengan postur tubuh besar dan kondisi kesehatan prima, Ronggo Waseso dinilai memenuhi standar sebagai hewan kurban untuk orang nomor satu di Indonesia.

Dedy mengaku tidak menyangka sapi yang dirawatnya selama ini bisa terpilih menjadi hewan kurban presiden. Sebab, enam bulan lalu berat sapi tersebut masih sekitar 850 kilogram. Namun, berkat perawatan rutin, pemberian pakan berkualitas, vitamin, serta perhatian ekstra terhadap kesehatan ternak, berat Ronggo Waseso meningkat drastis hingga mencapai 1,2 ton.

“Jadi sebelum terpilih, Ronggo Waseso menjalani proses seleksi bersama sapi-sapi lain di Kabupaten Probolinggo selama satu bulan. Setelah proses seleksi faktual oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, barulah sapi milik saya terpilih,” kata Dedy Rekta Andoko.

Menurut Dedy, keberhasilan sapinya terpilih menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi sebelumnya Ronggo Waseso juga sempat meraih juara dua dalam kontes sapi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas ternak lokal mampu bersaing dan mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Meski enggan berbicara banyak soal harga, sapi tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp100 juta. Namun bagi Dedy, nilai kebanggaan jauh lebih besar dibanding nominal penjualan. Ia merasa hasil kerja kerasnya dalam merawat ternak selama ini akhirnya membuahkan hasil membanggakan.

“Sebelum dibeli presiden, sapi saya berhasil keluar menjadi juara dua dalam kontes sapi. Selain itu, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Dokter Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, drh. Dendi Narindra Prabowo menjelaskan, terpilihnya Ronggo Waseso sebagai hewan kurban presiden tidak lepas dari perawatan maksimal yang dilakukan pemilik. Selain pemberian pakan dan vitamin yang cukup, kesehatan sapi juga terus dipantau secara berkala oleh petugas.

Menurutnya, faktor kebersihan kandang dan tubuh sapi juga menjadi perhatian penting dalam proses penilaian. Bahkan, vaksinasi terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin disease (LSD) telah diberikan untuk memastikan kondisi sapi tetap sehat dan layak menjadi hewan kurban presiden.

“Selain itu, kesehatan sapi juga kami jaga, serta vaksinasi LSD dan PMK juga tak luput telah kami berikan pada sapi. Kemudian kebersihan kandang dan kebersihan sapi juga menjadi faktor penting,” ujar drh. Dendi Narindra Prabowo. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal itu mengemuka saat Bupati Malang M. Sanusi menghadiri kegiatan Tanam Tebu Perdana Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur secara daring di lahan tebu Kelompok Tani Makmur II Blobo, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Sabtu (23/5/2026).

Program bongkar ratoon sendiri menjadi langkah pemerintah dalam meremajakan tanaman tebu tua yang produktivitasnya mulai menurun. Kabupaten Malang pada 2026 ditargetkan melakukan peremajaan lahan tebu seluas 7.500 hektare.

Bupati Malang Sanusi menegaskan, program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan hasil produksi tebu sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

“Melalui peremajaan tanaman tebu, kami berharap hasil produksi petani dapat meningkat sehingga mampu mendukung target Swasembada Gula Nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani tebu,” ujar Sanusi, Sabtu (23/5/2026).

Ia menambahkan, Pemkab Malang akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta stakeholder terkait untuk mendukung penguatan sektor perkebunan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Avicenna Medisica Saniputera mengatakan realisasi program bongkar ratoon tahun 2025 mencapai sekitar 1.700 hektare dari target 7.500 hektare.

Untuk tahun 2026, kata dia, target tetap dipertahankan di angka yang sama dengan potensi lahan yang telah terdata mencapai sekitar 5.200 hektare.

“Yang sudah final ter-SK-kan kurang lebih 1.300 hektare. Ada sekitar 900 hektare lagi yang masih proses ground checking dan administrasi,” kata Avicenna.

Menurutnya, tambahan potensi lahan juga datang dari koperasi di bawah dua pabrik gula, yakni Rebet Baru dan Kebun Agung, dengan estimasi tambahan mencapai 2.000 hingga 2.500 hektare.

Selain sektor tebu, DTPHP Kabupaten Malang juga mulai memperkenalkan Padi Sukma yang saat ini masih menunggu SK pelepasan dari Kementerian Pertanian sebelum nantinya dapat diedarkan secara resmi.

Avicenna menyebut varietas tersebut memiliki potensi produksi hingga 15 ton per hektare dan masih terus dikembangkan untuk meningkatkan hasil panennya.

“Semua persyaratan sudah selesai, tinggal menunggu keluarnya SK pelepasan. Setelah itu baru kami urus izin edar dan sertifikasinya,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan Ngateman, petani pemulia asal Kabupaten Malang yang disebut telah meneliti dan mengembangkan Padi Sukma sejak tahun 2009 atau sekitar 19 tahun terakhir. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja pada Sabtu (24/5/2026) menegaskan. bahwa pihaknya menemukan pola yang menjadi penghambat utama turunnya angka stunting secara signifikan. Fenomena itu disebut sebagai “lulus 10 masuk 10”.

"Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika sejumlah balita berhasil keluar dari kategori stunting, namun dalam waktu bersamaan muncul jumlah kasus baru yang hampir sama. Yang kami upayakan sekarang adalah memutus siklus itu,” ujarnya.

Menurutnya, pola tersebut membuat angka stunting sulit turun drastis meskipun program penanganan terus dilakukan di lapangan. Karena itu, strategi penanganan kini mulai diubah dengan memperkuat pencegahan sejak fase awal perlambatan pertumbuhan atau growth faltering.

Dinkes menilai banyak orang tua masih keliru memahami indikator tumbuh kembang anak. Sebagian besar hanya fokus pada kenaikan berat badan, padahal pertumbuhan tinggi badan juga menjadi indikator penting dalam mendeteksi potensi stunting.

“Kalau berat badan naik tapi tidak mencapai target minimal kelompok umur, itu sudah lampu kuning. Kondisi tersebut membuat kader posyandu kini diminta lebih aktif membaca grafik pertumbuhan anak secara detail, bukan sekadar mencatat kenaikan timbangan," imbuhnya.

Selain faktor pola asuh dan asupan gizi, Dinkes juga menemukan pengaruh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem terhadap meningkatnya risiko stunting. Anak-anak yang sering mengalami sakit berulang seperti batuk dan pilek cenderung mengalami gangguan pertumbuhan karena energi tubuh lebih banyak digunakan untuk pemulihan dibanding pertumbuhan.

Akibatnya, tinggi dan berat badan anak sulit berkembang optimal meskipun pola makan sudah diperbaiki. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Batu kini memperkuat layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) hingga tingkat desa. Sistem skrining kesehatan dibuat lebih ketat agar potensi perlambatan pertumbuhan dapat terdeteksi lebih awal.

Distribusi bantuan nutrisi seperti susu subsidi juga mulai diperketat agar benar-benar tepat sasaran kepada keluarga dengan risiko tinggi stunting. Aditya juga menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau tenaga kesehatan semata.

"Kesadaran orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak secara rutin tetap menjadi faktor paling menentukan. Target kami tetap turun satu digit tahun ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Sabtu (23/5/226) menegaskan bahwa sebelumnya dan menegaskan kepada pemuda bahwa tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi cukup dijawab dengan pendidikan formal semata. Anak muda dituntut memiliki hard skill dan soft skill yang relevan dengan kebutuhan industri maupun perkembangan teknologi.

“Kalau hanya mengandalkan ijazah tanpa skill, akan sulit bertahan di era yang serba cepat seperti sekarang. Kuncinya belajar, konsisten, dan menjaga kepercayaan,” ujarnya.

Ia menilai perubahan pola kerja dan perkembangan teknologi digital telah mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja secara signifikan. Karena itu, generasi muda Kota Batu diminta lebih siap beradaptasi dengan berbagai peluang profesi baru yang terus bermunculan.

Pelatihan yang disiapkan pemerintah pun diarahkan pada bidang yang dinilai memiliki prospek besar dan dekat dengan kebutuhan industri saat ini. Mulai dari digital marketing berbasis teknologi, operator K3, barista, hingga commercial make up.

"Selain untuk meningkatkan peluang kerja, program tersebut juga diarahkan agar peserta mampu menciptakan usaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan baru di lingkungannya masing-masing," imbuhnya. 

Heli juga membagikan pengalaman pribadinya saat bekerja di sektor pemasaran perusahaan farmasi selama bertahun-tahun. Menurutnya, pengalaman kerja lapangan menjadi proses penting dalam membentuk mental, karakter, dan kemampuan bertahan seseorang di dunia profesional.

“Kesuksesan tidak datang instan. Semua butuh proses, konsistensi, dan kemauan belajar,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pengujian dilakukan untuk memastikan kekuatan konstruksi jembatan yang menjadi jalur penting perjalanan kereta api di wilayah tersebut.

Dalam proses pengujian, petugas menggunakan dua lokomotif jenis CC 300 dengan total berat mencapai 180 ton. Uji fungsi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan dilakukan melalui dua tahapan, yakni pengujian dinamis serta pengujian statis.

Pada pengujian dinamis, dua lokomotif dijalankan melintasi jembatan dengan kecepatan sekitar 60 kilometer per jam. Sementara itu, pada pengujian statis, lokomotif dihentikan secara bertahap di beberapa titik di atas jembatan, mulai dari posisi 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga seluruh badan lokomotif berada tepat di atas bentang jembatan.

Humas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Alfaviega Septian Pravangasta, mengatakan bahwa uji fungsi dilakukan guna mengetahui kondisi aktual jembatan setelah sebelumnya dilakukan pembaruan struktur.

"Pengujian ini sangat penting untuk memastikan kemampuan struktur jembatan dalam menahan beban kereta api, sekaligus mengetahui tingkat kelengkungan jembatan saat dilalui lokomotif," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Jembatan BH 374 merupakan jembatan peninggalan era Djawatan Kereta Api yang dibangun sejak tahun 1950-an. Namun, pada tahun 2022 lalu, pemerintah melakukan revitalisasi dengan mengganti seluruh rangka baja jembatan menggunakan struktur baru yang lebih besar dan lebih kuat.

Menurutnya, penggantian struktur tersebut bertujuan meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, khususnya saat debit air sungai meningkat dan arus sungai menjadi deras ketika musim hujan.

"Dengan struktur baru ini, diharapkan kondisi sungai saat banjir tidak lagi mengganggu perjalanan kereta api yang melintas di jalur tersebut," tambahnya.

Dari hasil sementara pengujian, kondisi jembatan dinilai masih sangat baik dan layak digunakan untuk jangka panjang. Jembatan tersebut bahkan disebut mampu menopang beban hingga 200 ton.

"Berdasarkan hasil awal uji fungsi yang dilakukan, performa jembatan masih dalam kondisi baik dan diperkirakan dapat digunakan hingga 50 tahun mendatang," imbuh Alfaviega.

Selain itu, pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya juga memastikan evaluasi rutin akan terus dilakukan demi menjaga keamanan operasional kereta api. Pemeriksaan dan uji fungsi jembatan dijadwalkan kembali setiap empat tahun sekali agar kondisi konstruksi tetap terpantau dan sesuai dengan standar keselamatan transportasi perkeretaapian. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Batu, Prasetyo Bagus Wicaksono, pada Jumat (22/5/2026) menegaskan bahwa program tersebut dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan.

"Awalnya terdapat 98 calon penerima bantuan yang lolos verifikasi administrasi. Namun dalam proses berjalan, satu penerima mengundurkan diri dan satu lainnya meninggal dunia sehingga jumlah penerima bantuan berkurang menjadi 96 orang," kata dia.

Ia menegaskan bahwa seluruh penerima memperoleh bantuan penuh sebesar Rp30 juta tanpa potongan apa pun. Skema penyaluran dana juga dibuat khusus agar penggunaan bantuan benar-benar tepat sasaran.

Sebagian besar dana, yakni Rp25,5 juta, langsung dibayarkan kepada toko bangunan dalam bentuk material konstruksi. Sementara itu, sisanya sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk biaya tukang dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

"Dana untuk tukang dibayarkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp2,25 juta dicairkan saat ini, sedangkan sisanya diberikan setelah progres pembangunan rumah mencapai 100 persen," imbuhnya.

Program RTLH tersebut menjadi salah satu program prioritas Pemkot Batu dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pemerintah daerah menilai bahwa rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan, keamanan, dan kualitas hidup warga.

Selain memperbaiki kondisi rumah, program ini juga diharapkan mampu mengurangi kawasan hunian tidak layak sekaligus memperkuat aspek sosial masyarakat. 

"Pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman untuk ditinggali bersama keluarga," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan mengumpulkan seluruh kepala UPT pasar se-Kabupaten Pasuruan untuk menandatangani pakta integritas di Kantor Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/5/2026).

Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi langkah penguatan komitmen pelayanan pasar yang profesional, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam pakta integritas itu terdapat 10 poin komitmen yang wajib dijalankan para kepala pasar beserta jajaran di bawahnya.

Diantaranya bekerja profesional, menjaga transparansi dan akuntabilitas, menghindari konflik kepentingan, tidak menerima gratifikasi, hingga mengoptimalkan potensi retribusi pasar sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan Taufiqul Ghony mengatakan, kegiatan itu tidak hanya sebatas penandatanganan pakta integritas, tetapi juga menjadi bagian dari pembekalan kepada seluruh kepala pasar.

Menurutnya, pembekalan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Pasuruan, setelah turun lapangan dan rapat bersama DPRD terkait pengelolaan pasar daerah.

“Kami ingin seluruh kepala pasar bekerja lebih profesional, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban pasar, termasuk mendata pedagang yang belum memenuhi kewajiban retribusi,” katanya.

Selain itu, para kepala pasar juga diminta lebih tegas terhadap pedagang yang berjualan di luar area pasar karena dinilai mengganggu ketertiban dan aktivitas perdagangan di dalam pasar daerah.

Ghony, sapaan akrabnya menegaskan, keberadaan pasar daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Panjenengan semua ini penopang keluarga dan juga bagian penting dalam pelayanan masyarakat. Boleh bekerja dengan nyaman, tetapi jangan bekerja seenaknya. Karena itu integritas harus benar-benar dijaga,” tegasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur ini mengakui bahwa antusiasme masyarakat Nganjuk, khususnya para lulusan muda, di luar ekspektasi mereka.

​Sejak pintu gerbang bursa kerja dibuka, antrean di stan PT SAI terus mengular panjang. Para pelamar yang didominasi oleh generasi muda dari berbagai wilayah seperti Loceret, Berbek, hingga Ngronggot, tampak setia mengantre demi menyerahkan map cokelat berisi berkas lamaran mereka.

​Melihat fenomena ini, perwakilan dari manajemen PT SAI mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor utama yang membuat perusahaan mereka menjadi magnet dan "idola" bagi para pencari kerja lokal di Nganjuk.

​"Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari para pelamar di Nganjuk. Mengapa PT SAI begitu diminati? Berdasarkan evaluasi kami, selain karena kepatuhan perusahaan terhadap standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang jelas, faktor kepastian regulasi kerja dan jaminan kesejahteraan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi alasan utama yang dicari para pekerja saat ini," ujar perwakilan HRD PT SAI di sela-sela kegiatan, Kamis (21/5/2026).

​Lebih lanjut, pihak perusahaan menjelaskan bahwa stigma positif di masyarakat mengenai lingkungan kerja yang aman dan sistem kontrak yang transparan turut andil besar. Di tengah ketatnya persaingan industri, para pencari kerja saat ini dinilai lebih selektif dan mencari perusahaan yang menawarkan stabilitas jangka panjang.

​Pihak PT SAI juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dalam Job Fair ini dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari segala bentuk pungutan liar (pungli).

Menariknya, dari sekian banyak perusahaan yang membuka lowongan, PT Sukses Abadi Indonesia (SAI) tampak menjadi magnet utama yang paling diminati oleh para pelamar, khususnya generasi muda.

Fenomena ini terlihat dari antusiasme para pencari kerja yang memadati stan perusahaan manufaktur tersebut. Dengan menggenggam erat map cokelat berisi berkas lamaran, raut wajah optimis sekaligus tegang terpancar dari para pelamar yang rela mengantre demi menaruh asa masa depan mereka.

​Saat ditemui di lokasi, beberapa pelamar asal Kecamatan Loceret mengaku sengaja datang lebih awal demi bisa memasukkan lamaran ke perusahaan impian mereka. Meski ada banyak pilihan pabrik dan perusahaan lain yang membuka stan di Job Fair ini, hati mereka tetap tertuju pada PT SAI.

​"Rencananya mau melamar ke pabrik. Tadi sudah melihat-lihat beberapa pilihan seperti Sukses Mitra Mandiri (SMM) dan lainnya, tapi keinginan terbesar saya tetap masuk ke PT SAI," ujar Intan salah satu pelamar perempuan asal Loceret sembari tersenyum penuh harap.

​Ketika ditanya mengenai alasan utama mengapa PT SAI begitu diidolakan, apakah karena faktor besaran gaji atau jenjang karier, para pelamar kompak merespons dengan senyuman tersipu, mengisyaratkan bahwa kesejahteraan dan reputasi perusahaan memang menjadi daya tarik yang sulit ditolak. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (13/5/2026) siang ini menjadi langkah strategis Pemkab Pasuruan untuk memastikan rancangan regulasi daerah dapat segera memenuhi seluruh aspek harmonisasi yang dipersyaratkan sebelum masuk tahap penetapan dan pengundangan.

Konsultasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo bersama Ketua Tim P3D, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Pertemuan ini bertujuan agar proses penyempurnaan rancangan peraturan dapat dilakukan secara proporsional tanpa menghambat kebutuhan regulasi di daerah. Selain itu, Pemkab Pasuruan juga mengharapkan adanya saran dan masukan lebih lanjut dari Kanwil agar rancangan Peraturan Bupati dapat dinyatakan telah memenuhi aspek harmonisasi, sehingga segera dilanjutkan ke tahap penetapan serta pengundangan.

Langkah ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Mas Rusdi dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjamin kualitas serta kepastian hukum bagi masyarakat. (***)

Editor: Syaiful Aries

Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid yang menekankan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan semangat persatuan dan perjuangan intelektual bangsa sejak berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908.

Amanat tersebut juga menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Pemerintah mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga generasi muda sebagai tunas bangsa melalui penguatan pendidikan, kesehatan, literasi digital hingga pelindungan anak di ruang digital.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk terus hadir menjaga persatuan serta mendukung program-program pemerintah demi kemajuan bangsa.

“Semangat Kebangkitan Nasional harus terus kita implementasikan dalam tugas sehari-hari melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keamanan serta mendukung upaya pemerintah dalam melindungi generasi muda sebagai aset masa depan bangsa,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menambahkan, tantangan era digital saat ini membutuhkan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi dan menjaga ruang digital tetap sehat, aman serta produktif.

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, Polres Nganjuk berharap semangat persatuan, gotong royong dan nasionalisme terus tumbuh di tengah masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju dan berdaulat sesuai cita-cita para pendiri bangsa. (**)

Editor : Rizqi Ardian

​Menurut Tatit, langkah penyempurnakan ini mutlak dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Mengingat sebelumnya, ada beberapa poin dalam peraturan daerah tersebut yang mesti tertunda karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari pusat.

​"Kemarin ada peraturan yang masih menunggu PP, dan akhirnya kita paripurnakan di Desember 2025. Nah, hari ini adalah penyempurnaannya. Sudah dibahas di Komisi I terkait dengan penyempurnaan-penyempurnaan Perda Desa," ujar Tatit saat diwawancarai seusai rapat diruang kerjanya, Rabu (20/5/2026). 

​​Tatit menjelaskan, materi penyempurnaan ini telah melalui proses diskusi yang panjang. Komisi I DPRD Nganjuk telah menerima berbagai masukan, saran, dan aspirasi dari kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, hingga persatuan perangkat desa dalam rapat-rapat koordinasi. Semua masukan tersebut kini telah resmi dituangkan ke dalam Perda Desa yang baru saja disahkan.

​Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menekankan, Perda Desa ini nantinya akan mengatur poin krusial mengenai pengisian kepala desa beserta perangkatnya. Kendati demikian, untuk detail dan hal-hal yang bersifat teknis, nantinya akan diturunkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

​"Hal-hal yang terkait dengan masalah teknisnya, nanti ada Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga terkait dengan pengisian kepala desa beserta perangkatnya, ini memang tempatnya di sini," urai Tatit.

​Ia juga berharap Komisi I terus intens berkomunikasi dengan Bupati Nganjuk untuk mengawal perumusan regulasi teknis tersebut.

​​Saat ditanya mengenai perubahan substansial dibanding peraturan sebelumnya, Tatit menyebut secara umum tidak ada perubahan yang drastis, melainkan lebih kepada penyesuaian aturan yang di atasnya. Termasuk di antaranya formula bantuan anggaran dari APBD yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta jumlah pemilih di masing-masing desa.

​Dengan selesainya pembahasan Perda Desa ini, Tatit memberikan estimasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Nganjuk.

​"Harapan kami, estimasi ya sekitar bulan Februari atau Maret tahun depan (awal tahun depan), itu sudah bisa dilaksanakan terkait dengan pilihan kepala desa," ungkap Tatit.

​Pilkades gelombang pertama tersebut rencananya akan diikuti oleh sebagian besar desa yang masa jabatannya habis. 

"Dari 264 desa, itu sekitar 230-an sekian desa yang masuk gelombang pertama nanti sudah bisa melaksanakan Pilkades," tambahnya.

​Di akhir wawancara, Tatit menegaskan status regulasi ini sudah resmi selesai di tingkat legislatif. Pihaknya pun meminta dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa, baik terkait penyelenggaraan Pilkades maupun mekanisme pertanggungjawaban kepala desa yang baru. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bersama dinas terkait menggelar inspeksi keselamatan (ramp check) menyeluruh terhadap armada bus yang akan digunakan untuk melepas keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk.

​Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kepolisian yang tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait kelaikan armada transportasi massal tersebut terhadap armada bus yang akan digunakan sebagai sarana transportasi jemaah menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Pemeriksaan atau ramp check tersebut dilaksanakan petugas gabungan Satlantas Polres Nganjuk dan Dishub di Balai Uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk guna memastikan seluruh armada dalam kondisi laik jalan sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman selama perjalanan para calon tamu Allah.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk menjamin keselamatan para calon jemaah haji sejak awal keberangkatan.

“Kami ingin memastikan seluruh armada yang digunakan benar-benar aman dan layak operasional sehingga para calon jemaah haji dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, aman, dan lancar menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi teknis kendaraan, mulai dari sistem pengereman, lampu kendaraan, ban, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan perlengkapan keselamatan di dalam bus.

Selain pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan serta menjaga kondisi fisik selama perjalanan berlangsung.

Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Ivan Danara Oktavian menambahkan bahwa kegiatan ramp check menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional pemberangkatan calon jemaah haji.

“Ramp check ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan maupun kecelakaan selama perjalanan. Keselamatan para calon jemaah haji menjadi prioritas utama sehingga seluruh armada harus dipastikan memenuhi standar keselamatan,” jelasnya.

Rencananya, calon jemaah haji Kabupaten Nganjuk akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada hari yang sama dengan pengawalan dan pengamanan dari petugas terkait guna memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (20/5/2026) membeberkan jaminan tersebut ditegaskan usai Pemkot Batu melakukan inspeksi kesehatan hewan kurban di sejumlah peternakan dan lapak penjualan ternak di Kota Batu.

“Warga tidak perlu waswas saat membeli hewan kurban di Kota Batu. Dari hasil pemeriksaan klinis, seluruh hewan yang kami cek dinyatakan sehat dan layak,” ujarnya.

Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari kondisi fisik ternak, kebersihan kandang, hingga memastikan tidak ada indikasi penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin tambahan kepada ternak agar daya tahan tubuh hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Heli juga menegaskan, pengawasan ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat sebagai konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas hewan kurban yang dipasarkan peternak lokal.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan hewan kurban yang benar-benar sehat dan aman. Ini bagian dari perlindungan konsumen sekaligus menjaga ketenangan masyarakat saat beribadah,” imbuhnya.

Pemkot Batu juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah. Setiap hewan yang masuk wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) guna mencegah potensi penyebaran penyakit.

"Pengawasan dilakukan secara langsung bersama tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta dokter hewan guna memastikan seluruh hewan yang dijual memenuhi standar kesehatan dan syariat dan dijalankan secara kontinyu sampai hari ini," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Anggota DPRD Nasdem Sujono Djonet pada Rabu (20/5/226) menguraikan bahwa pembentukan OPD baru tidak boleh sekadar menambah struktur birokrasi tanpa diikuti peningkatan efektivitas pelayanan publik.

“Penataan SOTK memang diperlukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Tetapi prinsipnya harus miskin struktur namun kaya fungsi, karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya dinas baru yang dibentuk, melainkan dari seberapa efektif tata kelola pemerintahan berjalan setelah restrukturisasi dilakukan," ujarnya.

DPRD juga mengingatkan bahwa belanja pegawai daerah wajib tetap terkendali sesuai ketentuan nasional, yakni tidak melampaui 30 persen dari total APBD. Karena itu, pembentukan OPD baru harus dihitung secara matang agar tidak memicu pembengkakan anggaran rutin pemerintah daerah.

“Jangan sampai penambahan dinas justru membebani APBD dan mengurangi ruang anggaran pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, DPRD turut menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan pada masa transisi kelembagaan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan roadmap penataan organisasi secara komprehensif, mulai dari pengelolaan aset, distribusi sumber daya manusia (SDM), hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

Langkah itu dinilai penting agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu pelayanan publik di tengah proses penyesuaian birokrasi. Legislatif juga meminta seluruh proses penataan dilakukan berbasis analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tak kalah penting, DPRD menekankan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan pada OPD baru. Penempatan ASN diminta benar-benar berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, bukan faktor kedekatan maupun kepentingan politik.

“Penempatan pejabat harus benar-benar the right man on the right place. Transparansi menjadi kunci agar reformasi birokrasi ini berjalan sehat,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Di hadapan jajaran Forkopimda dan ASN Pemkab Malang saat upacara di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (20/5/2026), Sanusi menegaskan bahwa tantangan generasi muda saat ini tidak lagi sekadar persoalan pendidikan formal, melainkan juga derasnya arus transformasi digital.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk menjaga tumbuh kembang anak, termasuk dalam penggunaan media sosial yang kini semakin sulit dikendalikan.

“Ancaman bangsa hari ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi dan ruang digital,” ujar Sanusi," Rabu (20/5/2026).

Pemkab Malang, lanjut dia, mendukung langkah perlindungan anak di ruang digital, termasuk kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai diterapkan pada 2026.

Selain menyinggung pendidikan karakter dan digitalisasi pembelajaran, Sanusi juga memaparkan sejumlah program strategis nasional yang mulai berjalan di Kabupaten Malang, seperti program makan bergizi gratis hingga penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Namun perhatian peserta upacara tertuju saat Sanusi menyampaikan perkembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ia mengungkapkan rumah sakit milik daerah itu kini telah dipercaya menangani tindakan operasi jantung dan pemasangan ring jantung melalui layanan BPJS.

“Hari ini RSUD Kanjuruhan sudah dipercaya melaksanakan operasi jantung dan pemasangan ring jantung melalui BPJS,” ungkapnya.

Menurut Sanusi, peningkatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses kesehatan masyarakat agar warga tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah untuk penanganan medis tertentu.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Malang juga memberikan penghargaan kepada pelajar dan tenaga pendidik berprestasi tingkat nasional maupun internasional, serta melakukan penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai komitmen mewujudkan proses penerimaan siswa yang objektif dan transparan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

DPRD mendesak Diskoperindag Kabupaten Pasuruan segera melakukan pendataan ulang atau inventarisasi terhadap seluruh aset pasar.

Langkah tersebut diambil karena banyaknya aset yang lepas dari pencatatan resmi, sehingga retribusi dan potensi sewa tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II, Agus Setiya Wardana, meminta dinas terkait diperintahkan untuk turun langsung melakukan pendataan ulang, penertiban, dan pembaruan dokumen legalitas.

"Pendataan bertujuan menghentikan kebocoran retribusi akibat oknum tak bertanggung jawab yang menguasai aset tanpa menyetorkan pemasukan ke daerah," katanya.

Lebih lanjut, Wardana menyampaikan bahwa hingga kini masih ada beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Salah satunya adalah penguasaan aset-aset daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai aset daerah yang harusnya bisa berkontribusi PAD, namun karena dikuasai oleh orang lain, akhirnya tidak membayar menjadi PAD," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, Taufiqul Ghoni, menyatakan akan melakukan pendataan yang diminta oleh pihak Komisi II terkait aset daerah di pasar tersebut.

"Kami diberi waktu hingga senin depan untuk data ulang aset-aset yang milik Pemkab Pasuruan agar para penyewa hak guna usaha sudah habis masa sewanya akan kami data lagi. Jika para penyewaan tidak mau mengurus untuk perpanjangan, akan kami alih ke penyewa baru agar aset tersebut bisa menyerap PAD Kabupaten Pasuruan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Warsubi menyampaikan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 58 persen. Pemerintah Kabupaten Jombang pun mulai mempersiapkan penerimaan peserta didik baru sesuai arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Pemkab Jombang diminta Kemensos membuka pendaftaran murid baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas," ujar Warsubi.

Ia menjelaskan, Pemkab Jombang telah berkoordinasi langsung dengan Kemensos untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu. Hasil koordinasi menargetkan proyek rampung pada 27 Juni 2026.

Sejumlah fasilitas utama menjadi prioritas penyelesaian agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan, meliputi ruang kelas, asrama siswa, masjid, hingga kantin. "Yang paling utama diselesaikan adalah ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas makan untuk anak-anak," katanya.

Warsubi menambahkan, proses rekrutmen calon siswa mulai dilakukan dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan, seluruh kebutuhan pendidikan siswa di Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah, makan dan minum, hingga perlengkapan belajar.

"Harapannya anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah dengan baik karena semuanya sudah disediakan pemerintah tanpa biaya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Jombang dari Waskita, Taufik, mengungkapkan progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 59 persen, sedangkan khusus bangunan di Jombang sekitar 60 persen. Ia memastikan pihak kontraktor berkomitmen menyelesaikan pembangunan sesuai target pemerintah pusat.

"Kami berupaya agar pembangunan bisa selesai sesuai arahan Presiden dan Menteri. Target kami pada 20 Juni sudah dapat dioperasionalkan," ujarnya.

Taufik menambahkan, prioritas pengerjaan saat ini difokuskan pada ruang kelas, asrama, kantin, dan fasilitas ibadah. Adapun fasilitas tambahan seperti gedung serbaguna akan diselesaikan pada tahap berikutnya. "Harapannya awal Juli nanti seluruh kelengkapan sudah siap sehingga anak-anak bisa mulai bersekolah secara penuh," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (19/5/2026) bahwa Pemkot Batu menaruh perhatian serius terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan regulasi dinilai penting untuk menjawab kebutuhan tata kelola aset yang lebih modern di tengah perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan transparansi publik.

“Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan sangat penting dan diharapkan dapat segera terwujud demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu,” ujar Heli.

Melalui revisi aturan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aset milik daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik maupun peningkatan nilai ekonomi daerah.

Langkah pembenahan tata kelola aset juga diarahkan untuk meminimalkan potensi aset mangkrak, ketidaksesuaian data inventaris, hingga persoalan pemanfaatan aset yang selama ini dinilai belum optimal.

"Pemkot Batu menilai pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional karena berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan anggaran dan keberlanjutan pembangunan daerah," imbuhnya.

Selain itu, penguatan tata kelola aset juga dipandang penting untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi. Dengan pengelolaan yang lebih akurat dan transparan, pemerintah dapat memetakan aset secara real time sekaligus memperkuat pengawasan internal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Distan KP Kota Batu, Hendry Suseno pada Selasa (19/5/2026) mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan sekitar 10 hari sebelum Iduladha. Sasaran pengawasan mencakup peternakan maupun lapak penjualan musiman yang mulai bermunculan di sejumlah titik Kota Batu.

“Sekitar 10 hari sebelum Iduladha kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus pendataan hewan ternak kurban yang dijual, baik di lapak penjualan maupun di peternakan,” ujarnya.

Langkah pengawasan tersebut diperkuat dengan program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah dilakukan sejak awal tahun. Sepanjang Februari hingga April 2026, Distan KP Kota Batu tercatat telah menyuntikkan sekitar 10 ribu dosis vaksin kepada sapi, kambing, dan domba.

Pemerintah daerah tidak ingin kecolongan terhadap potensi masuknya ternak yang terindikasi sakit, terutama setelah PMK sempat menjadi ancaman serius bagi peternak beberapa tahun terakhir.

“Tim kesehatan hewan telah melaksanakan vaksinasi PMK terhadap ternak sejak awal tahun sebagai langkah pencegahan menjelang Iduladha,” imbuhnya kepada awak media. 

Oleh karena itu, pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah juga diperketat. Setiap hewan yang masuk ke Kota Batu diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan otoritas veteriner daerah asal.

SKKH tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan ternak telah melalui pemeriksaan klinis dan dinyatakan sehat sebelum diperjualbelikan kepada masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat bersama Wakil Ketua DPRD, Rias Judikari Drastika dan Adinda Denisa serta Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (18/5/2026) sore.

Pantauan di lokasi, acara diawali dengan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat yang menerangkan perihal ketiga raperda yang diusulkan untuk disetujui menjadi Perda. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas), serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Menurutnya, pembahasan ketiga raperda telah melewati beberapa tahapan. Mulai pengharmonisasian, pembuladan serta pemantaban konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kemenkumham Kanwil Jatim.

"Juga melalui pembahasan dan persetujuan bersama oleh OPD terkait dan DPRD, maupun dilakukan fasilitasi oleh Pemprov Jatim. Dan yang terakhir yang akan dilalui, yakni persetujuan DPRD untuk menjadi Perda," jelasnya. 

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengatakan pembahasan ketiga Raperda Non APBD tahun 2026 merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah daerah dengan didasari semangat mengabdi untuk mencurahkan kemampuan demi kemajuan daerah.

Oleh sebab itu, ia berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan dan pembahasan ketiga raperda tersebut.

"Proses pembahasan dari awal hingga persetujuan ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislative yang senantiasa terjalin erat dengan kesamaan kerangka berpikir dan tekad untuk saling bahu membahu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Saat ditanya seputar Perda KLA, Mas Rusdi - sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menegaskan dengan ditetapkannya Perda ini nantinya diharapkan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Pasuruan memiliki arah kebijakan yang lebih jelas, terukur dan berkelanjutan, serta mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Perda KLA ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif dan ramah anak. Sehingga anak-anak di Kabupaten Pasuruan dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik sebagai generasi penerus daerah dan bangsa," ucapnya.(***)

Editor: Syaiful Aries

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan rencana pengembangan kawasan produksi garam tunnel di pesisir selatan itu. Bahkan, kapasitas produksi ditargetkan meningkat dua kali lipat pada tahun mendatang.

Bupati Malang, Sanusi, mengatakan produksi garam di Pantai Modangan saat ini telah mencapai sekitar 8 ton setiap bulan. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibanding awal pengembangan yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton.

“Sekarang produksinya sudah 8 ton per bulan dan semuanya terserap pasar,” ujar Sanusi disela menghadiri panen garam tunnel di Pantai Modangan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, kenaikan produksi juga diikuti peningkatan nilai jual garam. Jika sebelumnya harga garam hanya berada di kisaran Rp1.500 per kilogram, kini harga jual mencapai Rp3.000 per kilogram.

Dengan capaian tersebut, Desa Sumberoto disebut mampu memperoleh pendapatan puluhan juta rupiah setiap bulan dari sektor produksi garam tunnel.

“Penghasilannya sudah cukup besar karena biaya operasionalnya juga tidak terlalu tinggi,” katanya.

Sanusi menegaskan Pemkab Malang mendatang akan memperluas pengembangan tunnel garam agar produksi bisa meningkat hingga 16 ton per bulan.

Selain penambahan tunnel, pemerintah daerah juga akan membantu kebutuhan sarana penunjang produksi, termasuk perbaikan pompa air laut dan dukungan instalasi listrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, menyebut tingginya minat pasar membuat hasil produksi garam Pantai Modangan selalu habis diserap konsumen.

“Berapa pun produksi yang dihasilkan sekarang langsung terserap pasar. Permintaannya masih sangat besar,” terang Victor.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 42 tunnel garam yang beroperasi di Pantai Modangan. Rinciannya, 32 tunnel berasal dari bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Malang dan 10 tunnel dari bantuan pemerintah pusat.

Victor menambahkan, pihaknya telah diminta mengusulkan penambahan tunnel produksi dalam rencana anggaran tahun 2027 untuk menjawab tingginya kebutuhan pasar.

“Potensinya besar sekali sehingga perlu ada penambahan kapasitas produksi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Orang nomor dua di Kota Batu itu membeberkan bahwa pemerintah daerah menerima berbagai kritik, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pandangan umum, saran, dan masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga raperda yang diajukan pemerintah daerah,” ujar Heli dalam rapat paripurna.

Terkait sorotan DPRD mengenai semakin menyusutnya lahan pertanian di Kota Batu, Heli memastikan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui regulasi yang lebih terintegrasi dan memiliki kepastian hukum.

Raperda LP2B disebut menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan yang terus meningkat akibat tekanan pembangunan dan investasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menanggapi perhatian DPRD terkait penataan organisasi perangkat daerah. Heli menegaskan perubahan susunan perangkat daerah dilakukan untuk memperkuat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.

“Penyesuaian kelembagaan dilakukan agar organisasi pemerintahan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung visi pembangunan daerah,” katanya.

Ia memastikan proses penataan kelembagaan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan, analisis kebutuhan organisasi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sementara terkait Raperda perubahan pengelolaan barang milik daerah, Heli menyebut pemerintah daerah sepakat bahwa tata kelola aset harus dibenahi secara lebih profesional dan transparan.

Menurutnya, penguatan inventarisasi, legalitas aset, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi fokus penting dalam perubahan regulasi tersebut.

“Pengelolaan aset daerah harus mampu mendukung pelayanan publik sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi daerah. Kami berharap proses legislasi berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang benar-benar implementatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Batu, dr Icang Sarrazin pada Senin (18/5/2026) mengatakan hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus. Penularan dapat terjadi akibat paparan urine, kotoran, air liur, maupun debu yang telah terkontaminasi virus.

“Penularannya bisa melalui menghirup debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Bisa juga melalui sentuhan kulit atau selaput lendir seperti mata, hingga akibat gigitan hewan pengerat,” ujarnya.

Menurutnya, hantavirus berbeda dengan Covid-19 karena lebih berkaitan dengan faktor sanitasi lingkungan dan keberadaan tikus sebagai media penularan utama. Icang juga menerangkan, gejala awal hantavirus umumnya berupa demam tinggi, nyeri otot dan sendi, tubuh lemas, batuk, hingga sesak napas. Dalam kondisi berat, penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal.

Oleh sebab itu, pasca menghadapi lonjakan wisatawan selama libur panjang, Dinkes Kota Batu juga meminta pengelola hotel, restoran, dan destinasi wisata meningkatkan kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembangnya populasi tikus.

“Kami sudah mengingatkan pengelola hotel dan tempat wisata agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama untuk mencegah keberadaan tikus, Karena yang berbahaya dari virus ini adalah ketika sudah menyerang paru-paru dan fungsi ginjal. Bisa menyebabkan gangguan pernapasan berat hingga gagal ginjal,” terangnya.

Sebagai langkah mitigasi, Dinkes Kota Batu menyiagakan lima puskesmas dan enam rumah sakit untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus hantavirus. Ruang isolasi juga telah dipersiapkan apabila sewaktu-waktu ditemukan pasien dengan gejala mengarah pada infeksi tersebut.

“Ruang isolasi juga sudah kami siapkan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu ditemukan kasus,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Kepala Bidang (Kabid) Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Fadlin Nuriani, menjelaskan, pola tanam kedelai di wilayahnya sudah terbentuk dengan sangat baik secara musiman. Mayoritas petani memanfaatkan komoditas kedelai sebagai tanaman antara atau pembuka sebelum mereka memasuki masa tanam bawang merah.

​"Pola tanam dalam satu tahun yang diterapkan petani di sini adalah padi, kedelai, bawang merah, lalu bawang merah lagi. Jadi, sebelum menanam bawang merah, mereka menanam kedelai terlebih dahulu," ujar Fadlin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).

​Meskipun puncak panen raya diproyeksikan terjadi pada minggu-minggu ini hingga bulan Juni mendatang, beberapa wilayah dilaporkan sudah memulai panen lebih awal. Salah satunya di Kecamatan Rejoso, di mana lahan seluas 60 hektare yang ditanam sejak Januari lalu telah sukses dipanen pada awal Maret.

Jadi Pilot Project Swasembada Kedelai Nasional

​Keberhasilan manajemen pola tanam di Nganjuk menarik perhatian serius dari Kementerian Pertanian (Kementan). Bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Kabupaten Nganjuk kini resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional untuk persiapan menuju swasembada pangan, khususnya komoditas kedelai di tahun 2026.

​Penunjukan ini diperkuat oleh kunjungan Menteri Pertanian beserta Panglima TNI ke Nganjuk beberapa waktu lalu. Fadlin memaparkan bahwa Nganjuk dipilih karena konsistensi petaninya yang tetap menjaga tradisi menanam kedelai, meskipun komoditas ini belum memiliki Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang pasti seperti padi.

​Secara berkala, sentra kedelai di Kabupaten Nganjuk tersebar di tiga kecamatan utama yang juga merupakan sentra bawang merah, yaitu Kecamatan Wilangan, Bagor, dan Rejoso. Selain faktor ekonomi, para petani memahami secara praktis bahwa menanam kedelai dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alami, sehingga hasil panen bawang merah berikutnya menjadi jauh lebih optimal.

Menurut Fadlin, ​Harapan Petani Akan Kepastian Harga, ​Sebagai informasi, data sepanjang tahun 2025 lalu mencatat total luasan lahan kedelai di Nganjuk mencapai sekitar 3.800-an hektar. Angka tersebut sebenarnya sempat mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena banyak petani yang beralih ke kacang hijau akibat tiadanya HPP kedelai.

​Menyikapi hal tersebut, pihak Dinas Pertanian menaruh harapan besar pada momentum pilot project di tahun 2026 ini agar pemerintah pusat menelurkan kebijakan strategis terkait regulasi harga kedelai lokal.

​"Harapan kami yang pertama adalah adanya kebijakan dari pemerintah terkait HPP kedelai. Dengan adanya kepastian harga ini, para petani kedelai akan semakin semangat untuk kembali turun ke sawah, sehingga target swasembada kedelai yang berkelanjutan dapat segera tercapai," pungkas Fadlin Nuriani. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Langkah ini diambil seiring dengan progres pembangunan fisik 126 titik KDKMP yang kini telah mencapai 60 persen.

"Konsep untuk pemerintah daerah, kita menyiapkan terkait dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dari SDM, dari personalia yang ada di KDKMP, untuk bisa berproses di pelaksanaan operasional, pengadministrasian, sampai penjualan," kata Sekda Gresik, Achmad Washil Miftahur Rahman, kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Washil menjelaskan, 126 titik KDKMP di Gresik tersebut merupakan bagian dari 1.061 KDKMP secara nasional yang diresmikan operasionalnya secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026).

Ia menegaskan, Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mematangkan keberlanjutan program ini melalui sinergi lintas sektor bersama TNI-Polri dan instansi terkait. "Untuk Kabupaten Gresik, ada 126 KDKMP yang sudah clear untuk operasional," jelasnya. 

Sementara itu, Kasdim 0817/Gresik Mayor Inf. Siari, menyampaikan 126 titik KDKMP berprogres 60 persen. Sedangkan sebanyak 7 titik KDKMP lainnya masih dalam tahap progres penyiapan lahan, belum mulai pembangunan.

"Kemudian yang 126 titik tadi sudah progres pembangunan, rata-rata di atas 60 persen. Harapannya nanti pada saat bulan Agustus, seluruhnya progres terbangun itu sudah selesai tuntas 100 persen," ungkap Mayor Siari.

Terkait pelaksanaan operasional secara menyeluruh, Mayor Siari menjelaskan bahwa operasional penuh masih menunggu pemenuhan fasilitas dari lini logistik pusat. PT Agrinas sebagai penyedia logistik akan memenuhi fasilitas operasional seperti kendaraan roda empat, roda enam, dan roda tiga.

"Kemudian sarana prasarana lain termasuk gerai, AC, termasuk isi tokonya nanti juga perlu disiapkan, sehingga nanti untuk kesiapannya apabila semua sarana prasarana dan perangkatnya sudah lengkap, maka operasional," pungkas dia. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keberhasilan ini menjadi modal kuat bagi Lamongan saat mengikuti peresmian operasional serentak KDKMP oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara daring. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, menyampaikan optimismenya yang besar terhadap kesiapan wilayahnya dalam mendukung penuh program strategis pemerintah pusat ini dari KDKMP Kelurahan Sukorejo.

“Insya Allah kami optimis seluruh program di Kabupaten Lamongan dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Pak Yes.

Menurutnya, perkembangan pembangunan gerai KDKMP di Lamongan menunjukkan hasil yang positif. Saat ini tercatat 214 gerai telah selesai dibangun dan siap dioperasikan mulai tahun ini, sementara 102 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Apresiasi terhadap performa wilayah ini juga ditegaskan oleh Dandim 0812 Lamongan Deni Suryo Anggo Digdo. Ia menyebut Lamongan menjadi daerah dengan capaian pembangunan gerai KDKMP tertinggi di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 214 titik gerai telah rampung 100 persen dan menjadi jumlah terbanyak yang siap dioperasikan.

“Lamongan saat ini menjadi wilayah dengan progres pembangunan tertinggi. Sebanyak 90 titik koperasi sudah dapat beroperasi mulai hari ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan, target pembangunan gerai KDKMP di Lamongan hingga akhir Juli mendatang mencapai 329 titik. Target tersebut diharapkan dapat tercapai sebelum peluncuran nasional 30 ribu koperasi pada Agustus mendatang.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, peta progres pembangunan adalah sebagai berikut: Dari total 474 unit KDKMP, target pembangunan terdekat:  329 gerai. Sementara, selesai Konstruksi  214 gerai (90 gerai siap beroperasi, 20 gerai sebagai mockup/percontohan). KDKMP yang masih dalam proses pembangunan: 102 gerai. Lalu, yang belum mulai pembangunan ada 158 gerai.

Meskipun memimpin secara nasional, tantangan lokal masih harus diselesaikan, di mana terdapat 12 desa yang tercatat belum memiliki lahan untuk pembangunan KDKMP.

Guna mendukung kelancaran operasional gerai-gerai yang sudah siap, kesiapan sumber daya manusia mulai dipenuhi secara bertahap. Saat ini masing-masing koperasi telah memiliki enam tenaga kerja dari total kebutuhan 18 orang. Enam tenaga kerja tersebut terdiri dari empat personel dari PT Agrinas Pangan Nusantara dan dua orang usulan pemerintah desa setempat. (*)

Editor: Danu 

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan dan keamanan sebuah negara. Menurut dia, kekuatan nasional tidak hanya bertumpu pada sektor pertahanan militer, tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

“Pangan adalah fondasi keamanan negara. Kalau pangan terganggu, stabilitas juga bisa terganggu,” kata Prabowo saat memberikan pidato di lokasi panen.

Prabowo mengungkapkan, pemahaman mengenai pentingnya ketahanan pangan telah ia rasakan sejak masih aktif di dunia militer. Ia menuturkan bahwa dalam setiap operasi pasukan, ketersediaan logistik pangan menjadi prioritas utama sebelum menghitung kesiapan persenjataan.

“Kalau ada beras, kita bisa menghitung kemampuan operasi untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau pangan tidak tersedia, tentu operasi juga akan sulit dilakukan,” ujarnya.

Ia meminta seluruh unsur pemerintah, aparat, serta masyarakat untuk terus menjaga produktivitas pertanian nasional. Menurut dia, keberhasilan menjaga produksi pangan akan berdampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo mengatakan program pengembangan jagung nasional yang melibatkan Polri bersama petani dan sejumlah pemangku kepentingan terus mengalami peningkatan.

Menurut Sigit, hingga saat ini pengembangan lahan jagung nasional telah mencapai sekitar 1,37 juta hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada panen raya kuartal kedua 2026, panen dilakukan di lahan seluas 189.760 hektare dengan estimasi hasil sekitar 1,23 juta ton jagung.

“Kami terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan kelompok tani agar target swasembada pangan nasional dapat tercapai,” katanya.

Khusus di Kabupaten Tuban, panen raya dilaksanakan di kawasan perhutanan sosial seluas 101,5 hektare. Lahan tersebut dikelola oleh empat kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan, yakni KTH Wonolestari, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wono Mulyo, serta lahan milik PT Semen Indonesia.

Kegiatan panen raya itu turut dihadiri jajaran kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan kelompok tani setempat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Prabowo menegaskan, saat negara lain memutar otak untuk bertahan di tengah ancaman krisis global, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5,61 persen pada kuartal I-2026. 

“Percaya ekonomi kita kuat. Fundamental ekonomi kita kuat. Orang mau ngomong apa, Indonesia kuat. Percaya pada kekuatan kita. Percaya pada rakyat kita,” tegas Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan Prabowo disampaikan di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik dan gejolak harga energi dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang meningkat pada awal tahun. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah melonjak hingga 21,81 persen pada kuartal I 2026. 

Belanja negara yang dipercepat sejak awal tahun disebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan secara serentak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia, Sabtu (16/5/2026). Momen Peresmian dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto dari KDKMP Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Di Kabupaten Jombang, pelaksanaan launching dipusatkan di KDKMP Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang. Bupati Jombang Warsubi bersama Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya mengikuti peresmian secara virtual melalui zoom meeting. 

Bupati Warsubi menyampaikan pada tahap awal terdapat 80 KDKMP di Kabupaten Jombang yang turut diresmikan. Sementara itu, sebanyak 211 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan 170 unit telah selesai dibangun.

Warsubi berharap keberadaan koperasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.

"Mari masyarakat membeli kebutuhan di KDKMP," ucapnya. 

Dalam peninjauan gerai KDKMP Desa Mojongapit, Warsubi memeriksa sejumlah komoditas seperti beras SPHP, Minyakita, sembako, gas elpiji, hingga obat-obatan.

"Barang-barang yang dijual semuanya tersedia dan kami pastikan sesuai harga eceran tertinggi (HET)," ungkap Warsubi.

Dalam pantauan pesan virtual, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, dalam penuturannya via zoom, menyebut KDKMP menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi desa.

"Hari ini bapak presiden tidak hanya meresmikan gedung, tetapi meresmikan instrumen keadilan ekonomi bagi Indonesia," katanya dalam sambutan.

Menurut Zulkifli Hasan, hingga saat ini sebanyak 9.294 unit fisik KDKMP telah rampung dibangun dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Dari total tersebut, 1.061 unit telah siap beroperasi penuh.

Pemerintah juga menargetkan sekitar 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi sebelum 16 Agustus 2026. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia dan merekrut manajer koperasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyebut peluncuran KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

"Saya memandang ini hari penting dan tonggak bersejarah. Mungkin jarang ada negara yang meresmikan lebih dari seribu koperasi lengkap secara fisik dalam waktu bersamaan," beber Prabowo via layar zoom.

Ia menegaskan, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, tetapi juga melayani penyaluran gas elpiji, pupuk subsidi, layanan logistik, hingga apotek obat murah bagi masyarakat desa.

"Dengan KDKMP, pertumbuhan ekonomi desa akan maju dan desa bisa mandiri," tutup Prabowo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah tantangan fiskal dan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, optimalisasi sumber-sumber pendapatan menjadi fokus serius yang kini mulai digerakkan secara menyeluruh oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satu langkah yang kini diperkuat adalah mengubah pola pikir pengelolaan aset daerah. Jika sebelumnya aset hanya dipandang dari sisi administratif, kini Pemkab Bondowoso mulai mengarahkan pemanfaatan aset agar memiliki nilai ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

Komitmen tersebut mengemuka dalam setiap pertemuan dan forum perangkat daerah yang membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah tahun 2026. Pemerintah daerah mendorong seluruh OPD tidak hanya berhenti pada pembahasan konsep, tetapi segera menindaklanjuti langkah konkret di lapangan guna memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor.

Ketua Satgas PAD Bondowoso, Haeriah Yuliati, menegaskan bahwa perubahan mindset menjadi hal mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah maupun aset pemerintah.

“Kalau dulu terkait pemanfaatan aset kita hanya berkutat pada sisi administrasi, yang penting aset itu terdata dan teridentifikasi. Sekarang pola pikirnya sudah berubah, bagaimana aset daerah itu bisa memiliki nilai ekonomis dan berdampak terhadap peningkatan PAD,” ujarnya, dikonfirmasi pada Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, masih banyak aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pemerintah mulai melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap berbagai potensi pendapatan yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Salah satu contoh yang mulai disisir adalah penggunaan ruas jalan oleh vendor atau pihak tertentu yang selama ini belum dikenakan retribusi. Padahal, regulasi mengenai penarikan retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Mulai tahun ini sudah mulai diidentifikasi siapa saja pengguna ruas jalan tersebut. Nantinya OPD pengampu akan melakukan penarikan retribusi karena regulasinya sudah jelas. Jadi apapun yang memang memiliki dasar hukum harus segera kita eksekusi,” tegasnya.

Haeriah menambahkan, ketergantungan daerah terhadap PAD kini semakin besar sehingga seluruh perangkat daerah dituntut memiliki semangat dan visi yang sama dalam meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.

Ia berharap hasil dalam setiap forum pertemuan bersama perangkat daerah tidak berhenti sebatas rapat formalitas, melainkan benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata oleh masing-masing OPD.

“Harapannya hasil rapat segera ditindaklanjuti. Tidak hanya bertemu dan dibahas, tetapi harus ada aksi nyata. Alhamdulillah sekarang OPD juga sudah memiliki mindset yang sama bahwa PAD tahun 2026 harus diperoleh secara maksimal,” katanya.

Selain optimalisasi aset dan retribusi, Pemkab Bondowoso juga mulai memperkuat sistem pembayaran non tunai untuk pajak maupun retribusi daerah. Langkah digitalisasi ini diyakini mampu menekan potensi kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Haeriah, sistem pembayaran non tunai dapat meminimalisasi penyalahgunaan maupun keterlambatan penyetoran hasil pungutan ke kas daerah.

“Dengan pembayaran non tunai, potensi kebocoran bisa ditekan. Tidak ada lagi penggunaan sementara oleh oknum pemungut sebelum disetorkan. Semua langsung masuk ke kas daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai sistem digital tersebut menjadi jawaban atas berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan melebihi tarif resmi, khususnya di sejumlah destinasi wisata.

“Melalui pembayaran non tunai, insya Allah praktik pungutan yang melebihi ketentuan bisa dihindari. Pengunjung tidak dirugikan dan PAD bisa masuk sepenuhnya ke kas daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Saat ini, proses rekrutmen calon siswa masih berlangsung dengan tahapan verifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah mengatakan calon siswa yang diprioritaskan berasal dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1.

"Sekarang masih tahapan verifikasi lapangan oleh pendamping PKH untuk memastikan calon siswa sesuai kriteria," kata dia, Sabtu (16/5/2026).

Sekolah Rakyat di Kota Blitar nantinya melayani tiga jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, hingga SMA. Pada tahap awal operasional, masing-masing jenjang ditargetkan diisi 90 siswa, sehingga total ada sekitar 270 siswa yang akan mulai belajar di sekolah tersebut.

Menurut Eka, kapasitas Sekolah Rakyat akan terus dikembangkan. Jika seluruh fasilitas selesai dibangun, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

"Kalau semua sudah lengkap, kapasitas Sekolah Rakyat bisa menampung sekitar 1.000 anak," ujarnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Kota Blitar menyiapkan lahan pembangunan.

Kompleks sekolah dirancang lengkap dengan ruang kelas, asrama, kantor, fasilitas olahraga, hingga sarana pendukung lainnya.

Sebelumnya Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat terus dipercepat agar dapat digunakan sesuai target.

Ia menyebut progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul saat ini telah mencapai sekitar 48 persen. Pekerjaan dilakukan selama 24 jam agar penyelesaian proyek dapat selesai tepat waktu.

"Tahun ajaran baru ini sudah harus bisa difungsikan untuk masyarakat Kota Blitar.

Pembangunannya dikebut siang dan malam. Insyaallah Juni 2026 selesai," tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bahkan, Blitar disebut menjadi salah satu daerah dengan capaian pembangunan KDKMP tertinggi di tingkat nasional.

Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan menyampaikan, saat ini terdapat 85 titik KDKMP di Kota dan Kabupaten Blitar yang sudah siap dioperasionalkan dan diluncurkan

"Yang di operasionalisasi wilayah Kota dan Kabupaten Blitar hari ini ada 85 titik. Artinya sudah siap digunakan," ujarnya, Sabtu (16/5/2026) usai mengikuti peresmian 1.061 KDKMP secara serentak oleh Prabowo Subianto di Nganjuk melalui daring dari KDKMP Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan pembangunan KDKMP di Blitar telah mencapai 205 titik yang selesai 100 persen. Jumlah tersebut menjadi capaian tertinggi dan dijadikan tolok ukur nasional dalam program pembangunan koperasi merah putih.

"Bahwa Blitar menjadi tolok ukur nasional, pembangunan KDKMP menjadi yang tertinggi. Sekarang kita sudah 205 titik yang sudah terbangun 100 persen dari milestone sebanyak 265 titik," jelasnya.

Menurutnya, saat ini progres pembangunan tinggal menyisakan sekitar dua persen. Fokus pengerjaan diarahkan untuk menuntaskan seluruh pembangunan agar seluruh titik bisa beroperasi penuh.

Di mana, jumlah total KDKMP yang dibangun ada 269 titik. Dengan rincian 248 KDKMP di wilayah Kabupaten Blitar dan 21 KDKMP di wilayah Kota Blitar.

"Kita mewadahi sebanyak 269 titik di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar," kata dia.

Lebih lanjut ia menambahkan pembangunan KDKMP dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan. Proses penentuan lokasi diawali melalui musyawarah desa (musdes), kemudian hasilnya disampaikan kepada Kodim untuk ditindaklanjuti pembangunan secara swadaya bersama masyarakat.

"Kami mendapat perintah membangun koperasi merah putih diawali dari musdes. Setelah ada surat hasil musdes diberikan kepada Dandim, baru dilakukan pembangunan melalui Babinsa secara swadaya bersama kelompok masyarakat desa," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi dapat tuntas dalam waktu dekat agar segera mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan.

Peresmian operasional KDKMP dilakukan serentak secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu (16/5/2026). Pemerintah Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari KDKMP Desa Tingal, Kecamatan Garum.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan gerai KDKMP yang cukup cepat di Indonesia.

"Alhamdulillah, Kabupaten Blitar termasuk daerah yang progres pembangunan gerainya cukup cepat. Dari total 248 titik, saat ini 185 gerai sudah selesai dan siap digunakan," kata Rijanto, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, sebanyak 51 gerai lainnya masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Sementara sisanya masih terkendala persoalan lahan.

Menurut Rijanto, setelah pembangunan selesai, Pemerintah Daerah akan fokus pada pengoperasian serta pendampingan pengelolaan koperasi agar berjalan profesional dan berkelanjutan.

"Kami akan mengumpulkan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Harapannya koperasi ini benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar Sri Wahyuni menyampaikan pihaknya terus melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola koperasi.

"Pendampingan usaha dan penguatan SDM terus dilakukan agar koperasi dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.

Sekedar diketahui, dari total 248 KDKMP di Kabupaten Blitar, terdiri dari 220 koperasi Desa dan 28 koperasi Kelurahan. Kemudian, sebanyak 236 gerai sudah berproses pembangunan, dan 185 gerai sudah rampung 100 persen.

Lalu, sebanyak 51 gerai masih dalam proses pembangunan dan yang belum pembangunan ada 12 gerai karena kendala lahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program nasional tersebut diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Di Kabupaten Blitar, peluncuran dipusatkan di KDKMP Tingal, Kecamatan Garum, yang dihadiri pimpinan DPRD bersama sejumlah anggota dewan.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong.

"Kami mendukung penuh keberadaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Blitar. Program ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta memperkuat perekonomian warga," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Blitar siap mengawal keberlangsungan program tersebut agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Selain menjadi sarana pengembangan usaha, KDKMP juga dinilai dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Harapan kami, koperasi ini bisa tumbuh menjadi wadah usaha yang mandiri dan berdaya saing sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.

Melalui penguatan KDKMP, pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang produktif dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. 

Ia menambahkan, dengan dukungan berbagai pihak, keberadaan koperasi diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Blitar. (***)

Editor: Syaiful Aries

Dalam kunjungan ini, Kepala Negara secara resmi mengoperasikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekaligus meresmikan Museum Marsinah sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi kerakyatan dan merawat sejarah perjuangan kaum buruh.

Agenda peresmian koperasi skala masif tersebut dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono. Program KDKMP ini diarsiteki sebagai pilar baru perekonomian berbasis desa yang produktif dan terintegrasi, guna mengantisipasi tantangan ekonomi global langsung dari akar rumput.

Tak hanya berfokus pada sektor ekonomi, Presiden Prabowo juga menunjukkan atensi sosial yang tinggi melalui peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Fasilitas ini didirikan sebagai ruang edukasi publik sekaligus bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai perjuangan hak buruh yang melekat pada sosok almarhumah Marsinah.

Rangkaian agenda kenegaraan di Nganjuk tersebut dipastikan berjalan aman dan kondusif. Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad Suria Miftah Irawan, mengapresiasi soliditas pengamanan berlapis yang melibatkan sinergi ketat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah di lapangan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh personel di lapangan yang telah bersiaga penuh. Pengamanan berlapis yang diterapkan berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga seluruh rangkaian kegiatan Bapak Presiden Prabowo di wilayah hukum Polres Nganjuk dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif," ujar AKBP Suria Miftah Irawan saat memantau pengamanan di kawasan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro.

Kapolres juga menyampaikan terima kasih atas kesadaran dan antusiasme tinggi masyarakat Nganjuk, khususnya warga Desa Nglundo, yang menyambut kehadiran Kepala Negara dengan tetap tertib. 

"Situasi yang aman ini membuktikan bahwa wilayah Nganjuk sangat kondusif untuk menerima kunjungan-kunjungan berskala nasional," imbuhnya.

Sebelum bertolak ke Nganjuk, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas mendarat di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, sekitar pukul 08.00 WIB, setelah terbang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo, dan Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Jawa Timur antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Usai merampungkan agenda di Nganjuk, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung bertolak menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 guna memastikan produktivitas sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional. (*)

Editor: Syaiful Aries

Tahun ini, event tahunan tersebut tampil berbeda karena dikemas lebih megah melalui konsep "Festival of Lights: Garden of Hope" yang akan menyulap kawasan heritage pusat kota menjadi lautan cahaya warna-warni pada Sabtu malam (16/5/2026).

Parade yang rutin digelar sejak 2004 itu akan dimulai pukul 18.00 WIB dengan menghadirkan mobil hias bercahaya, kostum tematik lampu, pertunjukan light show, hingga visual artistik di sejumlah bangunan sepanjang rute parade. Kawasan bersejarah seperti Jalan Tunjungan, Gedung Grahadi, Balai Pemuda hingga Monumen Bambu Runcing pun diproyeksikan menjadi etalase wisata malam modern khas Surabaya.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan Surabaya Vaganza tahun ini sengaja dikemas lebih modern agar menghadirkan pengalaman wisata malam yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Surabaya Vaganza tahun ini kami kemas lebih meriah dan modern. Tidak hanya parade mobil hias bunga, tetapi juga ada visualisasi lampu warna-warni dan kostum bercahaya sehingga lebih spektakuler,” ujar Herry, Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, konsep Festival of Lights: Garden of Hope dipilih untuk memperkuat citra Surabaya sebagai destinasi urban tourism atau wisata perkotaan modern yang mengandalkan atmosfer malam dan ruang publik kota.

“Selling point tahun ini adalah light performance, kendaraan hias bercahaya, kostum tematik hingga tampilan visual di gedung-gedung sepanjang rute parade,” katanya.

Ia menjelaskan, parade tidak sekadar menjadi hiburan tahunan, melainkan juga strategi memperlihatkan wajah modern Surabaya melalui kawasan heritage yang dipadukan dengan nuansa cahaya artistik. Karena itu, rute yang dipilih melintasi sejumlah ikon kota lama dan pusat keramaian.

Rute Surabaya Vaganza 2026 akan dimulai dari kawasan Tugu Pahlawan tepatnya di depan Bappeda Provinsi Jawa Timur, kemudian melintasi Jalan Tembaan, Jalan Pahlawan, kawasan Gemblongan, Siola, Jalan Tunjungan, depan Hotel Majapahit, Gedung Grahadi, Taman Apsari, Balai Pemuda, Jalan Panglima Sudirman hingga berakhir di kawasan Monumen Bambu Runcing.

Herry menyebut kawasan tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Pemkot ingin menjadikan jalur parade sebagai etalase kota yang memperlihatkan perpaduan sejarah, budaya, dan modernitas Surabaya.

“Rute ini bukan sekadar jalur parade, tetapi etalase kota yang menampilkan wajah terbaik Surabaya,” tuturnya.

Selain menjadi atraksi wisata, Surabaya Vaganza juga disebut memiliki dampak ekonomi cukup besar. Berdasarkan penyelenggaraan tahun lalu, event tersebut mampu menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp2,1 miliar dari berbagai sektor mulai UMKM, kuliner, hotel, transportasi, ekonomi kreatif hingga event production.

Untuk mendukung kelancaran acara, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga menyiapkan sejumlah titik parkir resmi serta rekayasa lalu lintas di sepanjang kawasan parade.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishub Surabaya, M. Hanang Prasetyo Adi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kantong parkir resmi dan tidak memarkir kendaraan sembarangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi warga yang tertib dengan memilih lokasi parkir resmi yang aman dan benar sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung,” kata Hanang.

Dishub menyiapkan sedikitnya 15 titik parkir resmi yang tersebar di sejumlah lokasi strategis. Di antaranya Halaman Tugu Pahlawan, Gedung Siola, Basement Alun-Alun Surabaya, Pasar Tunjungan, Tunjungan Plaza, Surabaya Plaza, WTC, BG Junction, Jalan Embong Malang, Jalan Ketabang Kali, Jalan Kenari, Jalan Embong Kenongo hingga area sekitar Jalan Pemuda.

Menurut Hanang, kawasan Siola menjadi salah satu titik parkir utama karena memiliki kapasitas besar dan akses yang mudah dijangkau masyarakat.

“Kawasan Siola menjadi salah satu lokasi parkir utama karena kapasitasnya cukup besar dan aksesnya mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dishub juga akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas selama parade berlangsung. Arus kendaraan dari Jalan Bubutan dan Jalan Tembaan akan dialihkan menuju Jalan Indrapura dan Jalan Semut. Sementara kendaraan dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan diarahkan melalui Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut.

Kemudian kendaraan dari arah Blauran menuju Jalan Praban ditutup sementara dan diarahkan lurus menuju Jalan Bubutan. Arus dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo juga akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, sedangkan kendaraan dari Jalan Genteng Kali menuju kawasan Siola diarahkan melalui Jalan Undaan.

Dishub Surabaya menyebut penutupan jalan secara penuh akan dimulai sejak Sabtu siang sekitar pukul 12.00 WIB. Masyarakat diimbau menghindari kawasan pusat kota dan menggunakan jalur alternatif agar perjalanan tetap lancar.

“Kalau masyarakat ingin menyaksikan parade, kendaraan sudah bisa diparkir mulai siang hari di titik-titik parkir resmi yang telah kami siapkan,” ucap Hanang.

Dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas, Dishub Surabaya menerjunkan sekitar 300 personel gabungan yang didukung TNI, Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah lainnya.

“Petugas Dishub bersama jajaran terkait akan bersiaga di lapangan untuk membantu pengaturan arus lalu lintas serta mengarahkan masyarakat menuju titik parkir yang tersedia,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal itu disampaikannya usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) #006 Talangsuko, Kecamatan Turen, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, program pemerintah pusat saat ini menjadi perhatian besar masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

“Program-program dari Bapak Presiden sangat ditunggu masyarakat, khususnya di Malang Raya. Bahkan saat saya turun reses, warga meminta agar program strategis nasional segera direalisasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Rimzah.

Ia menilai pembangunan dapur SPPG menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksana program diminta tidak bekerja asal-asalan agar tujuan pemerintah pusat bisa tercapai maksimal.

“Kalau mau ikut terjun dalam program strategis nasional, jangan main-main. Program ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan dampaknya harus terasa langsung untuk masyarakat,” tegasnya.

Rimzah menambahkan, pihak legislatif daerah memiliki peran mengawasi jalannya program nasional supaya manfaatnya benar-benar diterima masyarakat, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu.

“Saya sebagai legislatif ikut bertanggung jawab menjaga program pemerintah pusat ini supaya masyarakat benar-benar menjadi penerima manfaat,” katanya.

Selain pembangunan SPPG, Rimzah juga menyinggung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut sering menjadi pertanyaan masyarakat ketika dirinya turun ke lapangan dalam agenda reses.

“Masyarakat bertanya apakah PSN ini benar-benar bisa dimanfaatkan langsung. Bahkan banyak yang menyampaikan, kalau bisa segera dilaksanakan Pak,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh program nasional yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mampu memberikan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling penting program ini jangan hanya bagus di konsep, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Malang Raya,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bagi masyarakat Ngrajek, ritual Gembyangan Waranggono bukan sekadar hiburan rakyat. Tradisi ini menjadi penanda hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sumber kehidupan yang selama puluhan tahun dijaga bersama. Di tengah perkembangan zaman, warga masih setia mempertahankan warisan budaya itu agar tidak hilang ditelan waktu.

Tahun ini, pelaksanaan Nyadran terasa berbeda. Seluruh rangkaian acara digelar murni atas swadaya masyarakat tanpa keterlibatan Pemerintah Desa Sambirejo. Namun, kondisi itu justru tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap menguri-uri budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun.

Dengan iuran Rp40 ribu per orang, warga bergotong royong menyiapkan seluruh kebutuhan acara. Mulai dari panggung, konsumsi, hingga pagelaran seni Tayub yang menjadi inti prosesi Gembyangan Waranggono. Kebersamaan itu tampak begitu kuat di antara warga yang sejak pagi telah memadati area punden.

Di tengah pagelaran, kelompok Kerawitan Ibu-Ibu Sasongko Laras memainkan gamelan yang mengiringi para waranggono menari mengelilingi Sumur Agung. Sumur yang diyakini sebagai sumber kehidupan masyarakat Ngrajek itu menjadi pusat ritual sakral setiap Jumat Pahing dalam tradisi bersih desa.

Mashudi, salah satu warga Desa Sambirejo, menuturkan bahwa tradisi Gembyangan Waranggono tidak bisa dipisahkan dari sejarah Dusun Ngrajek. Dahulu, para pembabat hutan memilih menetap di wilayah tersebut karena keberadaan sumber mata air besar yang kemudian dikenal sebagai Sumur Agung.

“Setiap tahun masyarakat menggelar slametan sebagai ungkapan syukur atas melimpahnya air di Sumur Agung. Setelah itu dilanjutkan pagelaran langen tayub dengan dua tandhak yang menari mengitari sumur sebanyak 10 kali,” jelas pria yang akrab disapa Hudi itu.

Ia juga mengisahkan, tradisi Gembyangan Waranggono memiliki cerita tersendiri sejak tahun 1934. Kala itu, para pinisepuh desa sempat kesulitan mendatangkan dua penari tayub yang dianggap sebagai bagian wajib dalam ritual bersih desa.

Meski demikian, tradisi tersebut tetap bertahan hingga kini. Bahkan menurut Hudi, semangat warga tahun ini justru semakin besar karena seluruh kegiatan terlaksana secara mandiri.

“Alhamdulillah acaranya sukses. Semua ini karena masyarakat ingin budaya leluhur tetap lestari,” ujarnya.

Di tengah kemeriahan acara, kehadiran Kepala Desa Sambirejo, Budi Imam Sugiarto, turut menjadi perhatian warga. Berdasarkan pantauan di lokasi, kepala desa terlihat hadir memantau jalannya acara, namun tidak memberikan komentar saat dimintai keterangan terkait pelaksanaan Nyadran yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Bagi warga Ngrajek, hal terpenting bukan soal siapa yang terlibat, melainkan bagaimana tradisi tetap hidup sesuai penanggalan adat yang diwariskan leluhur.

“Yang penting tradisi ini tidak putus. Swadaya ini bentuk cinta kami kepada tanah kelahiran dan sejarah Dusun Ngrajek,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Prosesi sakral digelar di kawasan Punden Mbah Sumur Gede, Jumat (15/5/2026). Sejak siang hari, warga berbondong-bondong datang membawa ambengan sebagai bentuk sedekah bumi. Doa bersama dipanjatkan untuk para leluhur, memohon keselamatan, ketenteraman, dan keberkahan hasil panen bagi seluruh warga dusun.

Suasana khidmat terasa di area punden yang dihiasi janur kuning dan umbul-umbul khas tradisi Jawa. Tradisi tahunan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat lintas generasi.

Berdasarkan informasi dari warga, Punden Mbah Sumur Gede dipercaya sebagai tempat bersejarah yang berkaitan dengan leluhur pendiri wilayah tersebut. Air dari sumur di kawasan punden juga diyakini sebagian masyarakat memiliki khasiat untuk pengobatan berbagai penyakit.

"Niki tradisi nenek moyang engkang kedah diuri-uri. Menawi mboten, warga kuatir pagebluk bakal tumeko ing Sumurgede mriki. (Ini tradisi dari nenek moyang yang harus dilaksanakan. Sebab jika tidak warga kuatir balak atau musibah bakal menimpa Sumurgede)," ujar Mbahni, sesepuh sekaligus juru rawat punden, kepada media di sela acara Nyadran.

Kepala Desa Waung, M. Doni Rudianto, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan prosesi Nyadran dan Bersih Desa yang dipusatkan di Punden Mbah Sumur Gede.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum memperkuat spiritualitas dan kerukunan warga desa.

"Alhamdulillah, hari ini warga Dusun Waung tumpah ruah. Kami berkumpul di Punden Mbah Sumur Gede ini untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, dan hasil bumi yang melimpah setahun belakangan ini," ujar Doni.

Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat yang turut menghidupkan kembali kesenian tradisional seperti Kuda Kepang dan Tayub melalui Paguyuban Haswono Budoyo.

"Melihat warga guyub rukun, dari yang tua sampai anak-anak hadir menonton Kuda Kepang dan Tayub, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Waung sangat peduli dalam menguri-uri atau melestarikan budaya Jawa agar tidak tergerus zaman," tambahnya.

Doni berharap tradisi Bersih Desa dan Nyadran dapat terus menjadi energi positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Harapan saya, dengan semangat Nyadran ini, ke depan Desa Waung semakin maju, warganya semakin makmur, dan kita semua tetap kompak dalam memajukan lingkungan kita sendiri," pungkasnya di hadapan tokoh masyarakat dan sesepuh dusun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau layanan Mecca Route di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Kamis (15/5/2026). Dalam kunjungan itu, Wamenhaj memastikan kesiapan pelayanan keberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya sekaligus menjawab isu yang berkembang mengenai DAM.

Dalam peninjauan tersebut, Dahnil didampingi Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam dan Anggota DPR RI Kawendra Lukistian. Rombongan meninjau langsung alur layanan Mecca Route, fasilitas keberangkatan jemaah, hingga proses boarding penerbangan menuju Arab Saudi.

Wamenhaj juga menyempatkan menyapa jemaah Kloter SUB 90 asal Kabupaten Jember dan Situbondo sebelum keberangkatan menuju Makkah. Bahkan, Dahnil bersama rombongan turut masuk ke dalam pesawat Saudia Airlines untuk memberikan doa dan motivasi kepada jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji.

Dalam sesi doorstop bersama awak media usai peninjauan, Dahnil menegaskan bahwa surat edaran Kementerian Haji dan Umrah sengaja dibuat untuk mengakomodasi perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait DAM.

“Kementerian Haji dan Umroh memberikan ruang yang sangat luas kepada perbedaan fikih atau hilafiah di kalangan jamaah haji,” kata Dahnil, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah menghormati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan DAM dipotong di Tanah Haram. Namun di sisi lain, pemerintah juga menghormati pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun sejumlah pesantren yang memperbolehkan penyembelihan DAM dilakukan di Indonesia.

“Kami tentu menghormati keputusan fatwa dari MUI yang mengharuskan DAM dipotong di Tanah Haram. Tapi kami juga menghormati keputusan Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan pemotongan DAM di tanah air,” ujarnya.

Menurut Dahnil, jemaah yang meyakini DAM boleh dilakukan di Indonesia dipersilakan melaksanakan penyembelihan di daerah masing-masing melalui lembaga yang dipercaya. Sementara jemaah yang meyakini DAM harus dilakukan di Tanah Suci diminta mengikuti mekanisme resmi pemerintah Arab Saudi.

“Kalau dipotong di Tanah Suci maka harus melalui jalur legal pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, yaitu melalui Adhahi,” tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah Saudi menganggap penyembelihan DAM di luar jalur resmi sebagai tindakan ilegal karena seluruh proses penyembelihan hewan haji di Tanah Haram telah diatur secara administratif oleh kerajaan.

Dahnil menegaskan posisi Kementerian Haji dan Umrah bukan untuk menyalahkan salah satu pandangan keagamaan, melainkan memfasilitasi seluruh pendapat ulama yang memiliki dasar hukum kuat.

“Kami tidak dalam posisi menyalahkan satu fatwa yang berbeda. Kami mendukung dan memfasilitasi semua pandangan fikih,” katanya.

Selain membahas DAM, Dahnil memastikan kondisi umum jemaah Indonesia di Arab Saudi sejauh ini dalam keadaan baik dan terus dipantau pemerintah. Ia juga berharap seluruh proses keberangkatan jemaah Embarkasi Surabaya berjalan lancar hingga tiba di Makkah dan menjalankan umrah wajib.

Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar jemaah Indonesia menjaga akhlak dan kekompakan selama berada di Tanah Suci.

“Jemaah Indonesia harus menjadi duta bangsa dengan menunjukkan akhlak terbaik selama berada di Tanah Suci,” ujar Dahnil menyampaikan pesan Presiden. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembangunan SPPG tersebut ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Bupati Malang HM. Sanusi bersama Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri Irjen Pol (Purn) Imam Prijantoro.

Sanusi mengatakan Kabupaten Malang saat ini menjadi salah satu daerah dengan perkembangan SPPG yang cukup pesat. Dari total kuota 275 SPPG yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 241 unit telah berdiri di Kabupaten Malang.

“Partisipasi masyarakat seperti ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program MBG. Yang utama bukan hanya jumlah SPPG, tetapi bagaimana kualitas pelayanan dan gizinya benar-benar dijaga,” ujar Sanusi, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, dari total SPPG yang telah berdiri, sebanyak 201 unit sudah beroperasi dan melayani ratusan ribu penerima manfaat.

Sanusi juga mengungkapkan bahwa salah satu SPPG di Kecamatan Pakis saat ini masuk kategori terbaik tingkat nasional dalam tata kelola pelayanan MBG.

“Setiap menu dicek dan dicoba terlebih dahulu sebelum dibagikan. Bahkan penerima manfaat bisa memberikan masukan soal menu makanan. Sistem seperti ini yang harus dicontoh,” jelasnya.

Ia berharap keberadaan SPPG Turen nantinya mampu menjadi percontohan pelayanan MBG di tingkat nasional.

Sementara itu, Pembina Yayasan Peduli Berkah Nusantara Muhammad Zidan mengatakan pembangunan SPPG tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Kami berharap keberadaan SPPG ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan penerima program MBG. Semoga ke depan bisa menjadi salah satu SPPG terbaik di Indonesia,” kata Zidan.

Menurut Zidan, SPPG Turen merupakan unit pertama yang dibangun Yayasan Peduli Berkah Nusantara bakal memenuhi produksi mencapai 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

SPPG ini diharapkan bakal rampung dalam 45 hari. Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Pemkab Malang optimistis cakupan layanan Program MBG akan semakin luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah Malang selatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Panen pisang cavendish yang berlangsung di RT 7 RW 3 Kelurahan Wonoasih turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin. Dalam kesempatan tersebut, wali kota ikut memanen buah pisang yang dikenal memiliki kualitas premium dan banyak diminati pasar.

Lahan perkebunan seluas sekitar 2.500 meter persegi itu ditanami kurang lebih 280 pohon pisang cavendish. Pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Umah bersama masyarakat sekitar dengan sistem kerja sama dan bagi hasil.

Budidaya pisang cavendish di kawasan tersebut diketahui telah memasuki masa panen kedua. Hasil yang diperoleh dinilai cukup memuaskan dan berpotensi terus berkembang apabila mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan, pisang cavendish memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai komoditas utama di Kota Probolinggo selain tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung.

“Jadi pisang cavendish ini akan kita tetapkan sebagai komoditas utama, disamping padi dan jagung, hal ini tak lepas pisang menjadi kebutuhan konsumsi harian,” ujar Aminuddin.

Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian perkotaan atau urban farming.

Produktivitas tanaman pisang cavendish juga dianggap cukup menjanjikan. Dalam waktu relatif singkat, hasil panen yang diperoleh mampu mencapai jumlah besar sehingga memberikan peluang keuntungan bagi para petani maupun pengelola lahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperluas budidaya pisang cavendish dengan melibatkan masyarakat. Nantinya warga akan mendapatkan bantuan bibit serta pendampingan dalam proses penanaman dan pengelolaan tanaman.

“Ke depan kami juga akan membagikan bibit kepada masyarakat. Nantinya ada pembinaan dari Al-Umah bersama DKPPP, termasuk pemanfaatan dari pohon pisang yang sudah dipotong agar tidak terbuang sia-sia,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Al Umah, Ustaz Sanip mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mengembangkan sekitar empat hektar lahan pisang cavendish. Dari lahan tersebut, panen dapat dilakukan hampir setiap dua minggu sekali.

“Alhamdulillah saat ini kami memiliki sekitar 4 hektar lahan dan hampir setiap dua minggu sekali bisa panen pisang cavendish. Kami siap menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk membudidayakan cavendish dan menjadikannya ikon Kota Probolinggo,” katanya.

Meski hasil panen terus meningkat, pihak yayasan mengaku masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam proses pengemasan dan distribusi. Saat ini sebagian besar hasil panen masih dikirim ke luar daerah, termasuk Surabaya, untuk dipasarkan lebih luas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, setelah menerima konfirmasi terbaru mengenai agenda kepresidenan. Sebelumnya, kunjungan sempat direncanakan bertepatan dengan momentum Hari Buruh pada 2 Mei, namun dijadwalkan ulang karena padatnya agenda kenegaraan.

Dalam kunjungan bersejarah ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting yang berpusat di dua lokasi, yakni ziarah dan peresmian Museum Marsinah. 

Presiden akan berziarah ke makam pahlawan buruh nasional, Marsinah, di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Di lokasi yang sama, Presiden akan meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah sebagai bentuk penghormatan negara atas perjuangan hak-hak pekerja.

Selain agenda sejarah, Presiden dijadwalkan meluncurkan program 1.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara nasional. Peluncuran tersebut rencananya dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono.

"Insyaallah, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung di Nganjuk besok Sabtu pagi. Agenda utamanya adalah memberikan penghormatan di Makam Marsinah serta meresmikan Museum dan Monumen Marsinah yang baru saja selesai dipugar," ujar Bupati Marhaen saat meninjau lokasi persiapan, Jumat (15/5/2026).

Bupati yang karib disapa Kang Marhaen tersebut menjelaskan, awalnya Prabowo dijadwalkan hadir pada 2 Mei, namun agenda tersebut tertunda. Setelah penjadwalan ulang, Prabowo dipastikan tiba di Nganjuk pada 16 Mei mendatang.

Setidaknya terdapat beberapa titik yang akan dikunjungi Presiden beserta rombongan. Pertama adalah Makam Marsinah, Museum dan Rumah Singgah Marsinah, serta Patung Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Selain ketiga lokasi tersebut, Presiden juga dijadwalkan meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Peresmian KDMP akan dilakukan secara nasional namun dipusatkan di Nganjuk. Rencananya peresmian akan dilakukan di KDMP Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono," tambahnya.

Sementara itu, menjelang kedatangan Presiden, Pemkab Nganjuk terus mematangkan persiapan, salah satunya dengan menggelar gladi kotor. Pada Rabu (13/5/2026), gladi kotor dilakukan oleh seluruh elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tiga lokasi yang berada di Desa Nglundo.

Di Museum dan Rumah Singgah Marsinah, petugas menyiapkan tenda untuk prosesi peresmian. Persiapan serupa dilakukan di area Patung Marsinah. Selain itu, di sepanjang jalan mulai dari Gapura Desa Nglundo hingga Makam Marsinah, petugas melakukan pengecatan tembok rumah warga serta sejumlah fasilitas umum (fasum).

"Pihak kepolisian juga sudah menyisir seluruh rumah warga untuk melakukan sterilisasi," imbuhnya.

Kang Marhaen berharap kunjungan Presiden ke Nganjuk berjalan lancar, mulai dari peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah hingga peluncuran KDMP di Desa Nglawak. 

"Semoga semuanya dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan," pungkasnya.

Secara terpisah, Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) telah menyiapkan skema pengamanan dan rekayasa arus lalu lintas berskala besar. Guna menjamin kelancaran rombongan kepresidenan (RI-1) dan keamanan kawasan, petugas akan memberlakukan sterilisasi jalur dan pengalihan arus kendaraan mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Pihak kepolisian menetapkan area steril yang tertutup bagi kendaraan umum non-kepentingan, mulai dari Simpang 4 Sukomoro ke arah timur hingga Simpang 4 Ngrajek.

Detail Pengalihan Arus Lalu Lintas:

Untuk meminimalkan kemacetan, Satlantas Polres Nganjuk membagi rute pengalihan sebagai berikut:

1. Kendaraan Berat: Kendaraan roda enam atau lebih dari arah Madiun maupun Surabaya diwajibkan melalui jalur jalan tol.

2. Dari Arah Madiun: Dialihkan melalui Simpang 3 Terminal Nganjuk belok kiri (jalan lingkar) menuju Gerbang Tol Nganjuk.

3. Dari Arah Surabaya: Dialihkan melalui Gerbang Tol Bandarkedungmulyo, Jombang.

4. Rute Madiun menuju Kediri: Pengendara diarahkan melalui Simpang 4 TL Guyangan (belok kanan) – Jl. Raya Nganjuk-Kediri – Simpang 4 TL Candirejo (belok kanan) – Tugu Adipura Loceret (belok kiri) – Simpang 3 Patihan (belok kanan). Kendaraan dari arah Surabaya diarahkan berbelok ke kiri di Simpang 3 Mengkreng menuju arah Kediri.

5. Rute Kertosono menuju Madiun: Dialihkan melalui Simpang 4 Baron (belok kiri) – Simpang 3 Masjid Jami’ Warujayeng (belok kiri) – Simpang 3 Jetis (belok kanan) – Tugu Adipura Loceret (belok kanan) – Simpang 4 Candirejo (belok kiri) – Simpang 4 Tiripan (belok kanan) – Simpang 4 Guyangan (belok kiri) menuju arah Madiun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas peluang kerja global bagi lulusan pendidikan vokasi. Negara tujuan penempatan meliputi Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, hingga Singapura dengan sektor kerja yang beragam, mulai manufaktur, pertanian, konstruksi, kesehatan, hingga teknologi.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada sekolah-sekolah vokasi yang dinilai berhasil menyiapkan lulusan berdaya saing internasional.

“SMK swasta yang memberikan inisiasi, motivasi, dan inspirasi untuk menggerakkan siswa-siswinya Go Global. Luar biasa. Para kepala SMK negeri dan swasta di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan yang juga menyiapkan siswa-siswinya Go Global, terima kasih,” ujar Khofifah.

Ia menegaskan, program magang luar negeri bukan sekadar penempatan kerja, melainkan proses peningkatan kompetensi atau up skilling bagi generasi muda Jawa Timur.

“Kalau sudah selesai bekerja di sana lima tahun, ini menurut saya bukan magang kerja semata. Ini adalah modal up-skilling. Skillnya ditingkatkan tentu dengan peralatan-peralatan modern dan jejaring market yang luar biasa. Bawalah ilmunya pulang, selain tentu membawa rezeki yang luar biasa,” katanya.

Khofifah juga menyebut para peserta sebagai bagian dari pahlawan devisa yang akan berkontribusi terhadap perekonomian negara melalui penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

“Anak-anak kita akan berangkat bekerja. Mereka akan mendulang devisa. Jadi kalau ada pahlawan devisa, bagian di antara pahlawan devisa adalah anak-anak yang luar biasa bersama kita di ruangan ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut memberikan pesan agar para peserta tetap menjaga identitas kebangsaan selama bekerja di luar negeri.

“Di negara manapun bumi dipijak, tetaplah kibarkan merah putih. Tetaplah di hati merah putih dan tetaplah di top of mind kita merah putih,” pesannya.

Usai acara pelepasan, Khofifah menjelaskan bahwa salah satu tantangan pendidikan saat ini adalah persoalan employability atau tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja.

Menurutnya, SMK di Jawa Timur memiliki peran signifikan dalam membangun konektivitas kerja internasional bagi para siswa.

“SMK negeri dan swasta ini perannya signifikan untuk menginisiasi dan membangun koneksitas ruang kerja di berbagai negara,” katanya.

Ia menyebut kemampuan bahasa asing menjadi syarat utama yang harus dimiliki peserta sebelum diberangkatkan.

“Yang akan ke Turki bahasa Inggrisnya harus fasih. Yang akan ke Korea Selatan bahasa Korea. Yang akan ke Jepang bahasa Jepang. Yang ke Saudi dan Uni Emirat Arab tentu harus fasih bahasa Arab,” jelasnya.

Khofifah juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, salah satunya pengelasan bawah laut di Jerman.

“Saya tanya, welding atau pengelasan bawah laut itu memang permintaannya tinggi sekali,” ujarnya.

Selain sektor teknik, peserta juga akan bekerja di bidang pertanian, manufaktur, dan perhotelan. Menurut Khofifah, hal tersebut menunjukkan semakin luasnya diversifikasi profesi lulusan SMK Jawa Timur di pasar kerja global.

Sementara itu, Aries Agung Paewai melaporkan bahwa pada 2026 terdapat total 4.920 potensi penempatan kerja luar negeri yang berasal dari 112 SMK negeri dan swasta di Jawa Timur.

“Sebanyak 3.186 peserta magang kerja luar negeri dan 1.734 alumni pekerja migran akan kembali bekerja di luar negeri,” kata Aries.

Ia menjelaskan, Jepang masih menjadi negara tujuan utama karena tingginya kebutuhan tenaga kerja dan besarnya kepercayaan terhadap lulusan SMK Jawa Timur.

“Ini menunjukkan lulusan SMK Jawa Timur sudah menjadi bagian dari rantai tenaga kerja global,” ujarnya.

Menurut Aries, Kabupaten Tulungagung menjadi daerah dengan kontribusi peserta terbesar di Jawa Timur, mencapai 1.628 peserta. Angka tersebut disusul Kabupaten Madiun, Sidoarjo, Pasuruan, Kota Malang, dan Tuban.

Ia juga mengungkapkan bahwa SMK Sore Tulungagung menjadi sekolah penyumbang peserta terbanyak dengan total 717 peserta.

“Data ini membuktikan bahwa sekolah yang serius membangun budaya disiplin, bahasa asing, kompetensi industri, dan koneksi dunia kerja, maka peluang global sangat terbuka bagi anak-anak kita,” kata Aries.

Aries menambahkan bahwa peluang kerja internasional kini terbuka hampir di seluruh bidang keahlian SMK, mulai teknik mesin, otomotif, listrik, kesehatan, farmasi, kuliner, bisnis digital, hingga teknologi informasi.

“Dunia kerja internasional tidak hanya membutuhkan tenaga kerja fisik, tetapi juga tenaga kerja berbasis teknologi dan kompetensi modern. Ini membuktikan bahwa SMK Jawa Timur mulai selaras dengan kebutuhan industri global,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Aries berpesan agar para peserta menjaga disiplin, etos kerja, dan nama baik Indonesia selama bekerja di luar negeri.

“Kalau anak-anak sekalian sukses dan berhasil, maka lulusan SMK lain di seluruh Jawa Timur tentu akan ikut terbawa bisa bekerja di luar negeri,” katanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Kamis (14/5/2026).menguraikan hal tersebut muncul saat terdapat penilaian Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah kerja Bank Indonesia Malang tahun 2026.

"Namun di balik capaian nyaris sempurna ini, Pemerintah Kota Batu menilai tantangan terbesar justru bukan lagi soal teknologi atau infrastruktur digital, melainkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran digital sehari-hari," urainya. 

Karena itu, Pemkot Batu kini mulai memperluas implementasi transaksi digital hingga menyasar level paling bawah. Tidak hanya di hotel, restoran, maupun destinasi wisata besar, tetapi juga menyentuh pedagang pasar tradisional, UMKM, hingga pelaku usaha di desa-desa.

Pemerintah daerah menilai digitalisasi keuangan memiliki dampak strategis terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien. Sistem transaksi non-tunai dinilai mampu menekan potensi kebocoran sekaligus mempercepat pelayanan publik.

“Manfaat ekonomi digital ini harus dirasakan semua. Dari hotel berbintang sampai pedagang sayur di pasar. Digitalisasi akan berhasil jika dipakai sehari-hari oleh masyarakat, bukan hanya tersedia secara sistem,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto pada Kamis (14/5/2026) menjelaskan, optimisme tersebut muncul setelah tren wisata Kota Batu kembali bergerak naik pasca-fluktuasi kunjungan pada awal tahun. Di mana, Mei diprediksi menjadi bulan dengan trafik wisata tertinggi di semester pertama 2026, setelah Januari lalu sempat mencatat lonjakan besar saat momentum libur tahun baru.

"Kalender libur nasional yang cukup padat menjadi faktor utama meningkatnya mobilitas wisatawan menuju Kota Wisata Batu. Pada Mei 2026 ini kami perkirakan menjadi bulan dengan kunjungan tertinggi di semester pertama setelah Januari 2026,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah momentum yang diprediksi memicu lonjakan wisatawan antara lain libur Hari Buruh pada 1 Mei, Kenaikan Yesus Kristus beserta cuti bersama pada 14-15 Mei, Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada 27 Mei, hingga libur Hari Raya Waisak pada akhir bulan.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan pada Januari 2026 mencapai 630.438 orang. Angka tersebut kemudian turun menjadi 354.292 wisatawan pada Februari dan kembali terkoreksi menjadi 311.862 wisatawan selama Maret 2026.

Secara rata-rata, kunjungan bulanan wisatawan ke Kota Batu selama triwulan awal 2026 berada di kisaran 432 ribu orang, dengan prosentase data masuk sebesar 77,7 persen hingga 30 April 2026.

“Lonjakan kunjungan Mei ini dipengaruhi banyaknya long weekend yang mendorong wisatawan melakukan perjalanan keluarga maupun short vacation ke Kota Batu,” tambahnya.

Disparta juga memperkirakan mayoritas wisatawan masih berasal dari wilayah Jawa Timur. Namun, kontribusi wisatawan dari Jakarta dan Jawa Barat mulai menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya.

Kondisi tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap okupansi hotel, vila, homestay, hingga sektor pendukung wisata lainnya seperti kuliner, transportasi, dan pusat oleh-oleh.

“Sehingga kami optimistis akomodasi dan destinasi wisata keluarga akan mengalami peningkatan signifikan selama Mei ini,” tandas Onny. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Kamis (14/5/2026) politisi PKB tersebut menilai langkah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan kebijakan positif. Terlebih, jenis pelatihan yang dipilih dinilai cukup relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Kalau melihat bidang pelatihannya seperti digital marketing, K3, barista, sampai make up, itu memang cukup dekat dengan kebutuhan sektor jasa dan pariwisata di Kota Batu. Ini langkah yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan pola pelatihan dari model konvensional menuju keterampilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri digital dan ekonomi kreatif memang sudah menjadi kebutuhan daerah wisata seperti Kota Batu.

Namun demikian, Didik mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti hanya pada pelaksanaan pelatihan semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. DPRD, kata dia, tetap akan mengawasi sejauh mana pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap penurunan angka pengangguran.

“Yang paling penting bukan hanya jumlah peserta yang ikut pelatihan, tetapi berapa yang benar-benar terserap kerja atau bisa membuka usaha setelah selesai. Itu yang harus diukur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan program pasca pelatihan, seperti pendampingan usaha, akses permodalan, hingga koneksi dengan dunia industri agar peserta tidak kembali menganggur setelah mendapatkan sertifikat pelatihan.

“Kadang problemnya bukan di pelatihannya, tapi setelah itu mereka jalan sendiri tanpa pendampingan. Ini yang perlu diperkuat,” imbuhnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kaji Bianto tersebut meminta Disnaker lebih selektif dalam menentukan peserta agar program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan pekerjaan dan memiliki komitmen mengikuti pelatihan hingga tuntas.

Meski begitu, DPRD tetap mendukung langkah Pemkot Batu dalam mencoba merespons kenaikan angka pengangguran melalui penguatan kompetensi kerja masyarakat. Menurutnya, kondisi pasar kerja saat ini memang menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dan fleksibel dalam menyiapkan SDM lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berkunjung ke SMKN 1 Tulungagung, Kamis (14/5/2026) mengatakan, Program SIKAP kini telah berjalan di berbagai daerah, termasuk Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Menurutnya, sekolah didorong untuk memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pendidikan karakter siswa.

“Program SIKAP ini sudah membumi di Jawa Timur. Kita memanfaatkan lahan kosong untuk digunakan sebagai penguatan ketahanan pangan. Di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan sudah banyak sekolah yang mengikuti Program SIKAP,” ujar Aries.

Aries menjelaskan, program tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup atau life skills. Para siswa dilibatkan langsung dalam kegiatan bercocok tanam, budidaya ikan, peternakan, hingga pengolahan hasil pertanian.

“Kita ingin sekolah-sekolah mengefektifkan lahan yang mereka punya untuk Program SIKAP. Pendidikan tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga keterampilan hidup. Anak-anak belajar menanam, memelihara ikan, beternak, sampai mengolah hasil tani,” katanya.

Ia menambahkan, Program SIKAP juga menjadi upaya menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian dan agribisnis yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia.

“Kita membangun karakter anak-anak bahwa Indonesia punya agrobisnis dan pertanian yang luar biasa. Kita tumbuhkan lagi semangat mereka menjadi petani dan berkebun. Hasilnya nanti bisa mereka nikmati bersama sekaligus menjadi peluang berwirausaha,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur, saat ini terdapat 97 sekolah pelaksana SIKAP di wilayah Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Rinciannya, 27 sekolah di Tulungagung, 24 sekolah di Trenggalek, dan 46 sekolah di Pacitan.

Sementara secara keseluruhan di Jawa Timur, Program SIKAP telah diterapkan di sekitar 176 sekolah negeri dan swasta dari total 493 sekolah yang ada.

“Tidak semua sekolah bisa menerapkan karena ada sekolah yang lahannya terbatas. Tapi yang punya potensi lahan kita dorong untuk memanfaatkannya, dan sebagian sekolah juga sudah mulai melakukan penjajakan,” ungkap Aries.

Untuk jenis tanaman yang dibudidayakan, sekolah-sekolah menanam berbagai komoditas seperti sayur-mayur, buah-buahan, hingga kacang-kacangan yang dinilai mudah dibudidayakan dan cepat dipanen.

“Yang ditanam macam-macam, ada sayur, buah, kacang-kacangan dan lainnya. Karena itu lebih mudah dan tidak terlalu lama untuk dipanen oleh siswa,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pelaksanaan Program SIKAP yang dinilai telah menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya di SMKN 1 Tulungagung.

Khofifah menilai program tersebut bukan sekadar kegiatan pertanian sekolah, melainkan proses pembelajaran nyata bagi siswa dalam mengenal sektor ketahanan pangan dan dunia usaha sejak dini.

“Kita memberikan ruang kepada anak didik untuk mulai mengenali, belajar, dan menyiapkan masa depan melalui berbagai ikhtiar yang akan menguatkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Menurut Khofifah, produk-produk hasil Program SIKAP kini mulai menunjukkan kualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Bahkan beberapa produk sudah ditampilkan dalam forum strategis, termasuk kegiatan Bank Indonesia.

“Saya melihat produk-produk SIKAP ini sudah mulai naik kelas. Kemarin dipamerkan di Hotel Westin dalam pertemuan Bank Indonesia se-Jawa dan produknya langsung diborong. Ini luar biasa,” katanya.

Khofifah juga mendorong sekolah untuk mulai memperkuat hilirisasi produk agar memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Salah satunya melalui pengolahan kulit ikan patin menjadi produk makanan siap jual dengan standar produksi yang baik.

“Kita harus mulai memikirkan hilirisasi produk. Kalau kualitasnya dijaga, higienitasnya baik, dan produksinya standar, bukan tidak mungkin produk siswa SMK bisa masuk pasar nasional bahkan internasional,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya jejaring, kolaborasi, dan pendampingan industri agar produk-produk sekolah memiliki kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar.

“Kalau ada buyer, tantangannya bukan hanya kualitas, tapi continuity dan quantity. Karena itu sekolah harus membangun sinergi dan kolaborasi seluas-luasnya,” tegas Khofifah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengajak seluruh sekolah pelaksana Program SIKAP untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi pertanian, peternakan, maupun perikanan.

“Kita harus terus improve. Ilmu berkembang sangat dinamis. Semua sekolah yang menerapkan SIKAP harus terus belajar dan mencari inovasi terbaru agar sektor hortikultura, peternakan, dan perikanan di sekolah bisa semakin maksimal,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peresmian dilakukan secara simbolis di SMKN 1 Tulungagung, Kamis (14/5/2026) siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, kepala sekolah terkait, guru, hingga para siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan kunjungan Gubernur Khofifah menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan di Jawa Timur, khususnya sekolah vokasi dan sekolah pelaksana Program SIKAP.

“Banyak sekolah yang telah didatangi oleh Ibu Gubernur, salah satunya adalah SMKN 1 Tulungagung. Beliau sudah lama ingin hadir di tengah-tengah para guru dan murid-murid hebat SMKN 1 Tulungagung karena ingin menyaksikan bagaimana perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah yang menyelenggarakan program SIKAP,” ujar Aries.

Menurut dia, kehadiran Khofifah tidak hanya untuk melihat hasil pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan peningkatan mutu pendidikan berjalan optimal.

“Pada kesempatan ini tentu tidak hanya melihat wajah sekolah hasil rehabilitasi dan revitalisasi, tapi ingin melihat perkembangan pendidikan yang nyata. Kehadiran Ibu Gubernur ingin membangkitkan semangat kita semua terkait mutu, kualitas, serta prestasi siswa-siswa kita,” katanya.

Ia menegaskan Pemprov Jatim memiliki komitmen menjadikan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional, terutama pendidikan vokasi.

“Kita ingin Jawa Timur sekali lagi bukan hanya barometer prestasi nasional, tapi barometer pendidikan nasional dan khususnya vokasi di tingkat nasional,” tegasnya.

Dalam laporannya, Aries menyebut revitalisasi dan rehabilitasi sekolah di tiga daerah tersebut menelan anggaran sekitar Rp46,98 miliar untuk 44 lembaga pendidikan.

Di Kabupaten Tulungagung, revitalisasi menyasar 20 lembaga pendidikan dengan total anggaran Rp23,24 miliar. Rinciannya delapan SMA sebesar Rp4,72 miliar, 10 SMK sebesar Rp17,33 miliar, serta dua SLB sebesar Rp1,18 miliar.

Sementara di Kabupaten Trenggalek terdapat 11 lembaga pendidikan dengan total anggaran Rp8,58 miliar, terdiri dari dua SMA sebesar Rp1,07 miliar dan sembilan SMK sebesar Rp7,51 miliar.

Adapun di Kabupaten Pacitan, revitalisasi dilakukan pada 13 lembaga pendidikan dengan total anggaran Rp15,15 miliar, meliputi dua SMA sebesar Rp1,25 miliar, 10 SMK sebesar Rp12,29 miliar, dan satu SLB sebesar Rp1,60 miliar.

Aries menjelaskan rehabilitasi mencakup pembangunan dan perbaikan ruang kelas, ruang praktik siswa, laboratorium, perpustakaan, toilet, ruang BK, UKS, ruang OSIS, hingga tempat ibadah.

“Perhatian ini tidak hanya untuk SMA dan SMK, tapi juga SLB, yang berarti pendidikan inklusi benar-benar menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Menurut Aries, bantuan revitalisasi pendidikan yang diterima Jawa Timur pada 2025 menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

“Jawa Timur mendapatkan bantuan untuk perbaikan sekolah di berbagai wilayah. Ini adalah perhatian dari Presiden dan juga Ibu Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meninjau sejumlah ruang kelas baru dan ruang praktik di SMKN 1 Tulungagung, termasuk praktik pengolahan kulit ikan patin yang dilakukan para siswa.

Aries menyebut SMKN 1 Tulungagung menjadi salah satu contoh sekolah vokasi unggulan di Jawa Timur.

“SMKN 1 Tulungagung adalah contoh nyata SMK yang luar biasa, satu-satunya SMK Agribisnis dan Agroteknologi di Jawa Timur dengan berbagai kompetensi unggulan mulai tanaman, peternakan, perikanan hingga pengawasan mutu,” jelasnya.

Sekolah tersebut saat ini memiliki lebih dari 2.000 siswa dan telah menghasilkan sekitar 250 lulusan yang akan bekerja di luar negeri.

Saat meninjau praktik pengolahan kulit ikan patin, Khofifah meminta agar proses produksi ditingkatkan menggunakan teknologi tepat guna agar kualitas produk lebih terjamin.

“Oleh karena itu yang tadi saya lihat, saya langsung menyampaikan kepada Pak Kadisdik. Sesungguhnya ada sesuatu yang bisa kita siapkan dengan teknologi tepat guna sehingga dipastikan bahwa kulit ikan yang digoreng tidak ada yang mentah dan tidak ada yang gosong,” kata Khofifah.

Ia menyarankan penggunaan teknologi vacuum frying agar kualitas hasil produksi lebih standar dan higienis.

“Kalau menggunakan vacuum frying itu standar. Tidak ada yang mentah, tidak ada yang gosong. Kita juga harus menjaga higienitasnya dan memastikan tidak ada bahan pengawet, minimal bisa delapan bulan tanpa bahan pengawet,” ujarnya.

Khofifah mengaku telah memesan bantuan alat vacuum frying berkapasitas lima kilogram dan 10 kilogram untuk mendukung pengembangan produk siswa.

“Saya nanti ingin melihat ketika vacuum frying, saya sudah pesan tadi untuk kapasitas lima kilo dan kapasitas 10 kilo. Saya rasa lima dan 10 cukup,” katanya.

Menurut Khofifah, produk-produk hasil Program SIKAP sudah saatnya naik kelas hingga menembus pasar nasional bahkan internasional.

“Saya rasa sudah saatnya hilirisasi dari produk-produk SIKAP ini naik kelas nasional,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga awal Mei 2026, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bondowoso bersama Dinsos P3AKB dan Unit PPA Polres Bondowoso tercatat telah menangani sekitar 57 kasus kekerasan, dengan rincian sekitar 22 kasus melibatkan anak dan 28 kasus menimpa perempuan. Mayoritas kasus berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Meningkatnya angka laporan tersebut tidak hanya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, tetapi juga menandakan tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor. Kondisi itu sekaligus memperlihatkan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum semata.

Karena itu, penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, media, hingga aparat penegak hukum dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan menyentuh hingga tingkat akar rumput. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan, penanganan, edukasi, hingga pemulihan korban secara berkelanjutan.

Komitmen itu terus digaungkan LKP3A Fatayat NU Bondowoso melalui kegiatan Penguatan Kader LKP3A Fatayat NU dan Pondok Konseling (Poling) yang digelar di Graha NU Bondowoso, Rabu (14/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara LKP3A Fatayat NU Bondowoso dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso dr. Mohammad Imron, Ketua PC Fatayat NU Bondowoso Ning Liniyatul Ma’lufah, Ketua LKP3A Fatayat NU Bondowoso Ning Dr. Laily Abida, Psikolog, Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Hafidhatullaily.

Kegiatan tersebut diikuti kader Fatayat NU se-Cabang Bondowoso sebagai upaya memperkuat kapasitas layanan konseling dan pendampingan perempuan serta anak di tingkat masyarakat.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. Mohammad Imron, mengapresiasi langkah Fatayat NU Bondowoso dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan kader LKP3A dan Pondok Konseling (Poling).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Sinergi ini sangat penting karena persoalan perempuan dan anak tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk organisasi perempuan seperti Fatayat NU yang memiliki jaringan hingga tingkat bawah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pola kolaborasi lintas sektor atau pentahelix perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bisa berjalan lebih efektif. Selain pemerintah dan organisasi masyarakat, peran media, akademisi, serta aparat penegak hukum juga dinilai penting dalam membangun kesadaran publik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap pelayanan terhadap perempuan dan anak di Bondowoso semakin responsif, humanis, dan mudah dijangkau masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LKP3A Fatayat NU Bondowoso Ning Dr. Laily Abida menyampaikan bahwa penguatan kader menjadi langkah strategis agar masyarakat memiliki ruang aman untuk berkonsultasi maupun melapor ketika terjadi kekerasan.

"Keberadaan kader dan Pondok Konseling di tingkat bawah diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, pendampingan psikologis, hingga membantu korban mendapatkan akses perlindungan hukum," jelasnya.

Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga diisi pelatihan layanan konseling bagi kader LKP3A Fatayat NU guna meningkatkan kualitas pendampingan dan pelayanan di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Kabid PPPA Dinsos P3AKB Bondowoso Hafidhatullaily menegaskan, pihaknya terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan kasus kekerasan.

“Kalau kami pencegahan, ya dengan tetap sosialisasi secara masif,” katanya.

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melindungi korban mulai tumbuh. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak lagi bersikap abai ketika menemukan dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak di lingkungan sekitar.

“Jangan sampai korban-korban ini sudah jadi korban, terus dia juga ditekan, takut untuk bersuara dan melapor,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Diperta Kabupaten Probolinggo, drh. Nikolas Nuryulianto, bersama jajaran tenaga kesehatan hewan dari UPT Puskeswan Bantaran, mulai dari Kepala UPT Puskeswan Aulia Khusumastutik, dokter penyelia wilayah drh. Dani dan drh. Maya, hingga petugas teknis koordinator wilayah.

Dalam pelayanan posyandu ternak tersebut, petugas menangani 138 ekor hewan ternak yang terdiri atas 134 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 2 ekor domba. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada peternak, seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pemberian vitamin, pemberian obat cacing, hingga pemeriksaan kebuntingan.

Dari 10 ekor sapi yang menjalani pemeriksaan kebuntingan, sebanyak 6 ekor dinyatakan positif bunting dan 4 ekor lainnya negatif. Selain itu, petugas melakukan pengobatan terhadap enam ekor ternak yang mengalami gangguan kesehatan.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi, melalui Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet drh. Nikolas Nuryulianto, mengatakan bahwa kegiatan posyandu ternak merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, khususnya peternak di wilayah pedesaan.

“Posyandu ternak sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan hewan tetap terjaga sehingga produktivitas ternak dapat meningkat. Tujuannya untuk memberikan pelayanan optimal kepada ternak di Desa Gunung Tugel, baik pengobatan, vaksinasi, inseminasi maupun pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi para peternak,” katanya.

Menurut Niko, kesehatan ternak berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat, terlebih menjelang Iduladha saat kebutuhan hewan kurban meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pelayanan kesehatan hewan secara rutin agar potensi penyebaran penyakit dapat ditekan sejak dini.

“Harapannya dengan adanya posyandu ternak ini kesejahteraan hewan khususnya di Desa Gunung Tugel semakin baik. Bila ternaknya sehat dan sejahtera, maka kesejahteraan peternak juga akan meningkat,” jelasnya.

Selain pelayanan kesehatan, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada peternak mengenai pentingnya pencegahan penyakit hewan menular, terutama PMK yang sempat mengancam populasi ternak beberapa waktu terakhir.

“Salah satu langkah yang ditekankan adalah pemberian obat cacing secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak,” lanjutnya.

Diperta Kabupaten Probolinggo juga berharap dukungan pemerintah terhadap program kesehatan hewan terus diperkuat, khususnya dalam penyediaan vaksin dan obat-obatan gratis bagi peternak.

“Kami berharap bantuan obat-obatan semakin banyak sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan bantuan pengobatan secara gratis,” terangnya.

Ia menambahkan, program pemberian obat cacing rutin perlu terus digalakkan bagi ternak rentan PMK maupun ternak lainnya sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini.

“Semua ternak perlu mendapatkan program pemberian obat cacing secara rutin agar kesehatan ternak tetap terjaga dan risiko penyakit bisa ditekan,” tambahnya.

Melalui kegiatan posyandu ternak tersebut, Diperta Kabupaten Probolinggo berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan semakin meningkat. Hal ini diharapkan mampu mendukung produktivitas peternakan sekaligus menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat menjelang Iduladha. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi adanya aduan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur penanganan perkara, Inspektorat Kabupaten Nganjuk menegaskan seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan bukti yang valid.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan asumsi maupun laporan tanpa dasar yang jelas.

“Dalam setiap penanganan perkara, prinsipnya siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan. Kami bekerja berdasarkan fakta dan dokumen yang autentik,” ujar Samsul Huda saat memberikan klarifikasi terkait prosedur audit desa, Rabu (13/5/2026).

Kasus ini mencuat setelah munculnya dokumen Berita Acara Klarifikasi Realisasi APBDes Tahun 2022 Desa Bandung yang memuat sejumlah kegiatan fisik dan nonfisik, termasuk pembangunan jembatan.

Salah seorang warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Bandung menyebut, dalam dokumen tersebut tercatat kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan BUMDes berupa pembangunan jembatan menghabiskan anggaran sebesar Rp42.681.950.

Ia menjelaskan, proses klarifikasi dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2023, di Ruang Kerja Camat Prambon sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Bandung.

“Saat itu kami menyerahkan data APBDes tahun 2022 di kantor kecamatan,” ujarnya kepada wartawan.

Samsul Huda menambahkan, setiap laporan yang masuk, baik dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun Aparat Penegak Hukum (APH), terlebih dahulu diverifikasi sebelum ditindaklanjuti ke tahap audit investigatif.

Menurutnya, apabila pelapor tidak mampu menunjukkan bukti kuat atas tuduhan yang disampaikan, maka Inspektorat akan kesulitan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Setiap aduan atau tuduhan harus disertai bukti yang kuat dan relevan agar bisa ditindaklanjuti secara mendalam. Untuk kasus Desa Bandung, pemeriksaan sudah selesai dilakukan,” tegasnya saat dihubungi SuaraJatimPost.

Ia memastikan Inspektorat tetap bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai koridor hukum.

Sebelumnya diberitakan, jembatan penghubung menuju Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) di Desa Bandung mengalami kerusakan parah hingga jebol. Jembatan yang dibangun pada 2022 menggunakan anggaran dana desa sekitar Rp30 juta itu hingga kini belum diperbaiki secara menyeluruh.

Pelaksana Kegiatan Desa Bandung, Agung, mengatakan proyek tersebut telah diaudit oleh Inspektorat pada tahun 2023. Saat itu terdapat catatan pengembalian material urukan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.

“Dulu ada pengembalian urukan yang kurang spesifikasi, tetapi untuk struktur jembatannya sendiri sudah sesuai,” kata Agung saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, kerusakan jembatan dipicu oleh kendaraan bermuatan berat yang melintas selama aktivitas proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Karena akses proyek KDMP, akhirnya jembatan jebol. Muatannya tidak sesuai kapasitas yang direncanakan,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar menyebut posisi manajer dan karyawan KDKMP merupakan ranah pusat. 

"Oh iya, terkait masalah rekrutmen pegawai, kami sudah sampaikan bahwa untuk posisi manajer memang itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat," ucap Syaiful Anwar kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Pihak Pemkab Jombang sebelumnya sudah membentuk pengurus koperasi yang pelaksanaannya dilakukan di tahun 2025 lalu dan sudah terbentuk di 306 desa dan kelurahan 

"Namun, ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk manajer semua proses rekrutmen di bawah pemerintah pusat. Kami dari pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi terkait hal tersebut," terang Syaiful.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo menyebut perekrutan pegawai di luar posisi manajer hingga kini belum menjadi ranah pemerintah daerah.

"Jadi belum di ranahnya kita," kata Hari.

Pemkab Jombang masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme KDKMP. Masih ada relaksasi regulasi dari pemerintah pusat.

"Kami menunggu aturan lanjutan terkait KDKMP ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Beredar daftar nama-nama warga dari sejumlah desa di Jombang yang disebut sebagai calon karyawan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lengkap dengan pemberi rekomendasi. Peredaran daftar tersebut membuat sejumlah Kepala Desa (Kades) bingung dan tidak tahu menahu.

Daftar itu mencakup nama KDKMP, nama calon karyawan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kecamatan, kabupaten, nomor handphone, posisi, serta asal rekomendasi. Padahal, pemerintah desa maupun pengurus KDKMP tingkat desa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perekrutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama yang beredar.

Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, menyampaikan bahwa pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDKMP di wilayahnya. Ia menegaskan, jika beredar nama-nama warga yang direkomendasikan oleh oknum dari unsur yang mengarah ke salah satu partai politik, pihaknya tidak tahu menahu.

"Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu," ujar Khoiman dalam pesan yang diterima, Rabu (13/5/2026).

Khoiman mengakui memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDKMP. Namun, hingga saat ini, pihak desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.

"Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut," ungkapnya.

Beredarnya daftar nama rekomendasi itu membuat pemerintah desa merasa bingung karena nama-nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

"Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polemik surat perjalanan dinas tersebut dinilai menjadi alarm bagi tata kelola administrasi pemerintahan di lingkungan Pemkab Malang. Komisi I DPRD Kabupaten Malang pun melakukan penelusuran terhadap sistem verifikasi, koordinasi antarbagian, hingga mekanisme penerbitan surat kedinasan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan, pihaknya ingin memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sepele karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

“Kami meminta Inspektorat dan BKPSDM melakukan pencermatan serta pemeriksaan administratif secara objektif dan profesional,” terangnya kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, RDPU menjadi langkah penting dalam mencari akar persoalan, termasuk kemungkinan lemahnya koordinasi internal dalam hal ini Setda yang belum optimal terkait sistem pengawasan administrasi.

Komisi I DPRD Kabupaten Malang juga meminta Sekretaris Daerah selaku koordinator administrasi pemerintahan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola surat-menyurat di lingkungan Pemkab Malang.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Jangan sampai persoalan administratif justru menimbulkan kegaduhan yang berdampak terhadap citra pemerintahan daerah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disnaker Kota Batu MD Forkan mengatakan pada Rabu (13/5/2026), langkah tersebut diambil setelah data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penganggur di Kota Batu meningkat dari 4.667 orang pada 2024 menjadi 5.024 orang pada 2025.

"Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu difokuskan untuk meningkatkan daya saing pencari kerja lokal agar lebih mudah terserap pasar kerja maupun membuka usaha mandiri. Kami ingin pelatihan ini benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan tren usaha saat ini. Fokusnya adalah keterampilan yang langsung bisa digunakan,” ujarnya.

Program pelatihan tersebut menyasar 120 pencari kerja yang dibagi dalam empat kelas utama dengan kuota masing-masing 30 peserta. Empat bidang yang diprioritaskan yakni digital marketing berbasis kecerdasan buatan (AI), pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), commercial make up, serta pelatihan barista.

Pemilihan jenis pelatihan itu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja di wilayah Malang Raya dan Kota Batu yang didominasi sektor jasa, pariwisata, industri kreatif, hingga bisnis kuliner.

Pelatihan digital marketing berbasis AI misalnya, diproyeksikan menjawab kebutuhan promosi usaha digital yang kini berkembang pesat. Sementara pelatihan K3 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga bersertifikasi di sektor industri dan konstruksi.

Di sisi lain, pelatihan make up dan barista dipandang memiliki peluang usaha mandiri yang cukup besar di tengah pertumbuhan sektor wisata dan menjamurnya kafe di Kota Batu.

"Intinya pemerintah daerah tidak ingin pelatihan hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, model pelatihan mulai diarahkan pada kompetensi praktis yang memiliki nilai ekonomi dan peluang kerja lebih konkret dibanding pelatihan konvensional sebelumnya," imbuhnya.

Selain meningkatkan kemampuan teknis peserta, program tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan wirausaha baru di kalangan generasi muda Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Rabu (13/5/2026) menegaskan bahwa sebelumnya lomba yang diadakan pada awal 2026 tersebut bukan sekadar kompetisi seremonial untuk menentukan juara, melainkan sarana mengukur sejauh mana inovasi di tingkat desa dan kelurahan mampu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Inovasi yang berhasil diterapkan di satu wilayah harus dapat direplikasi ke wilayah lain agar pembangunan berbasis masyarakat berjalan lebih merata. Yang terpenting bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana inovasi yang sudah berjalan bisa menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lain di Kota Batu,” ujarnya.

Dalam paparan yang disampaikan di hadapan panelis, masing-masing wilayah menonjolkan keunggulan berbeda. Seperti Kelurahan Sisir menekankan penguatan kelembagaan dan perencanaan pembangunan terintegrasi sebagai pusat pemerintahan dan kawasan historis Kota Batu. Wilayah ini juga mengedepankan sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung pembangunan sosial.

Sementara Desa Bulukerto mengusung inovasi sektor pertanian dan agrowisata. Desa ini menampilkan pengembangan komoditas apel dan bunga hias, penggunaan sistem irigasi cerdas, hingga pemberdayaan perempuan melalui pengolahan limbah pertanian menjadi produk ekonomi kreatif.

Di sisi lain, Desa Beji fokus pada transformasi layanan digital dan ekonomi berbasis masyarakat. Melalui program “Beji Digital”, pelayanan administrasi warga dapat dilakukan secara daring, disertai pengembangan UMKM tempe serta sistem bank sampah yang terintegrasi dengan pembayaran pajak daerah.

"Pemkot Batu menilai penguatan desa dan kelurahan menjadi penting karena wilayah tingkat bawah merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (13/5/2026) menguraikan program tersebut menyasar sedikitnya 13.590 pekerja rentan di berbagai sektor informal. Mulai dari buruh harian, petani, pekerja jasa, hingga tulang punggung keluarga yang selama ini minim perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan pekerja bukan sekadar wacana. Ini kebutuhan nyata masyarakat agar ada rasa aman saat bekerja dan keluarga tetap terlindungi ketika terjadi musibah,” ujarnya.

Menurut Heli, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya sebatas program administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Terlebih, bantuan tersebut juga menjadi bukti bahwa perlindungan sosial dapat mencegah keluarga pekerja jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan struktural akibat kehilangan pencari nafkah.

"Selain memperluas cakupan kepesertaan, Pemkot Batu juga mendorong optimalisasi program diskon iuran hingga 50 persen bagi pekerja informal agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuhnya. 

Pemerintah berharap dunia usaha ikut aktif memperluas kepesertaan pekerja, terutama sektor informal yang selama ini masih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan melalui perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam standarisasi pelayanan transportasi perkotaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Mochammad Hekamarta Fanani, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan personel untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala setiap hari.

"Monitoring kami lakukan dua kali sehari, pada pagi dan sore hari. Tujuannya adalah memastikan para juru parkir resmi menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat," ujar Heka, Rabu (13/5/2026).

Selain pengawasan di lapangan, Pemkot Mojokerto juga tengah gencar mensosialisasikan efektivitas sistem parkir berlangganan. 

Heka menjelaskan bahwa stiker parkir berlangganan merupakan instrumen utama bagi warga berplat nomor Kota Mojokerto untuk mendapatkan fasilitas parkir tanpa biaya tambahan di tepi jalan umum.

Untuk memperluas cakupan informasi, Dishub juga menempatkan petugas sosialisasi di gerai pembayaran pajak kendaraan. 

Masyarakat diimbau untuk memastikan stiker berlangganan terpasang pada kendaraan sebagai tanda bukti resmi bagi jukir.

"Keberadaan stiker ini adalah jaminan bagi masyarakat agar tidak perlu membayar retribusi lagi. Ini juga langkah kami dalam menciptakan transparansi pengelolaan parkir sekaligus meminimalisir potensi pungutan liar," tambahnya.

Sejak akhir April lalu, Dishub telah memberikan pembinaan khusus bagi para juru parkir terkait etika pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Program ini diharapkan dapat membangun sinergi antara pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Melalui pengawasan konsisten dan integrasi sistem berlangganan, Pemkot Mojokerto berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih aman, tertib, dan akuntabel. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhanas RI, TB Ace Hasan Syadzily sebagai bagian dari rangkaian peringatan lembaga strategis tersebut.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran pejabat Lemhanas RI serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar Raya yang turut mendampingi jalannya kegiatan.

Dalam keterangannya TB Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa ziarah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Presiden Pertama RI sekaligus pendiri Lemhanas, Ir. Soekarno.

"Ziarah ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Presiden Pertama RI, Ir. Sukarno, yang telah mendirikan Lemhanas sebagai lembaga strategis untuk memperkuat ketahanan nasional," tegasnya, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, gagasan Bung Karno tentang ketahanan nasional memiliki relevansi yang kuat hingga saat ini. Menurutnya, ketahanan bangsa tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

"Ketahanan nasional tidak bisa dilepaskan dari geopolitik global yang dialami semua bangsa, termasuk Indonesia," katanya.

Ace Hasan menambahkan, situasi dunia yang ditandai berbagai konflik antarnegara turut memengaruhi stabilitas kawasan dan kondisi domestik. Karena itu, pemimpin nasional dituntut memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap perkembangan global.

"Ini yang beliau tekankan agar Indonesia dapat menempatkan diri secara tepat di tengah situasi geopolitik global," ujar dia.

Menurutnya, Lemhanas memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang berwawasan luas dan siap menghadapi tantangan zaman. 

Pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan menjadi salah satu prasyarat menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Pemimpin nasional harus menjalani pendidikan wawasan global yang mendalam, holistik, dan integral di Lemhanas. Ini menjadi prasyarat menuju Indonesia Emas," tambahnya.

Peringatan HUT ke-61 Lemhanas RI tahun ini mengusung tema "Transformasi Lemhanas RI Memperkokoh Ketahanan Nasional untuk Mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045". Tema tersebut menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat kapasitas strategis bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah.

Kegiatan ziarah ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk refleksi dan penghormatan atas kontribusi Bung Karno dalam perjalanan ketahanan nasional Indonesia. (*)

Editor: Syaiful Aries

Daftar itu mencakup nama KDKMP, nama calon karyawan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kecamatan, kabupaten, nomor handphone, posisi, serta asal rekomendasi. Padahal, pemerintah desa maupun pengurus KDKMP tingkat desa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perekrutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama yang beredar.

Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, menyampaikan bahwa pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDKMP di wilayahnya. Ia menegaskan, jika beredar nama-nama warga yang direkomendasikan oleh oknum dari unsur yang mengarah ke salah satu partai politik, pihaknya tidak tahu menahu.

"Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu," ujar Khoiman dalam pesan yang diterima, Rabu (13/5/2026).

Khoiman mengakui memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDKMP. Namun, hingga saat ini, pihak desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.

"Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut," ungkapnya.

Beredarnya daftar nama rekomendasi itu membuat pemerintah desa merasa bingung karena nama-nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

"Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama," ucapnya.

Khoiman mengaku keresahan para kepala desa muncul karena adanya dugaan intervensi pihak luar dalam proses perekrutan.

"Yang membuat kepala desa resah dan keberatan ya itu tadi, karena diindikasi ada permainan dari salah satu partai politik untuk memasukkan nama-nama kadernya di situ," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa tidak mempermasalahkan siapa pun yang direkrut selama prosesnya terbuka dan melibatkan warga setempat yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan koperasi.

"Buat kami sebetulnya tidak masalah, selama ada koordinasi dan diambilkan dari warga setempat. Terus warga tersebut juga punya kemampuan untuk masuk di bidangnya," ungkapnya.

Selain soal perekrutan, Khoiman menyebut hingga kini desa juga belum mendapatkan penjelasan detail terkait tata kelola KDKMP, termasuk sistem penggajian karyawan.

"Penggajiannya itu kami sampai saat ini juga belum tahu. Sistem gaji bersumber dari mana, terus gajinya berapa, itu kami juga belum tahu," terangnya.

Ia berharap pemerintah maupun pihak pengelola segera memberikan regulasi yang jelas agar program KDKMP tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kalau memang itu sepenuhnya dikelola oleh PT Agrinas ya monggo. Tapi kalau nanti akan diserahkan ke pemerintahan desa, dengan sistem perekrutan seperti ini kami juga tidak yakin Kopdes Merah Putih bisa maju dan berkembang," tuturnya.

Di Kecamatan Bareng sendiri, Khoiman menyebut setidaknya ada empat desa yang disebut siap menjalani launching KDKMP dalam waktu dekat.

Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mochamad Saifur. Ia mengaku para kepala desa dan pengurus koperasi desa hingga kini belum memahami regulasi perekrutan karyawan KDKMP.

"Kita bingung untuk regulasi perekrutan karyawan. Karena dari awal kita belum tahu bagaimana regulasinya. Tapi di media sosial ini sudah banyak beredar nama-nama calon pengisi karyawan KDKMP," kata Saifur.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah desa dan pengurus koperasi merasa tidak dilibatkan dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat desa.

"Pengurus dari desa itu banyak, tapi mereka juga enggak tahu bagaimana cara rekrutmennya. Itu yang membuat kita merasa tidak diikutsertakan dalam KDKMP," ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini masyarakat justru banyak bertanya kepada kepala desa terkait mekanisme pendaftaran karyawan KDKMP. Namun, pemerintah desa sendiri tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Di masyarakat banyak yang tanya kepada kepala desa, bagaimana caranya menjadi karyawan KDKMP. Ini masih pertanyaan, lah kok tiba-tiba muncul nama-nama calon pengisi karyawan KDKMP," jelasnya.

Saifur berharap proses perekrutan dilakukan secara terbuka dan disosialisasikan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.

"Walaupun memang dikelola oleh Agrinas, paling tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Kami kepala desa dan pengurus diberi tahu bagaimana cara rekrutmennya secara terbuka," tuturnya.

Ia menilai minimnya informasi membuat kepala desa dan pengurus koperasi menjadi sasaran pertanyaan masyarakat.

"Yang jadi bulan-bulanan masyarakat itu kepala desa dan pengurus, sedangkan kami tidak tahu apa-apa tentang rekrutmen itu," keluhnya.

Bahkan, Saifur menegaskan pemerintah desa bisa mengambil langkah tegas apabila nantinya terdapat karyawan yang bekerja tanpa koordinasi dengan desa maupun pengurus koperasi.

"Karena itu kan tanah milik desa, belum ada penyerahan dan lain sebagainya," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Sanusi, pelayanan kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan para tenaga kesehatan, terlebih pemerintah daerah telah melakukan peningkatan fasilitas kesehatan di sejumlah puskesmas.

“Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi satu keharusan sebab pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung yang megah,” jelasnya, Selasa (12/5/2026).

Dalam kunjungannya, Sanusi meninjau langsung sejumlah ruangan pelayanan kesehatan serta berdiskusi dengan tenaga kesehatan terkait berbagai persoalan yang dihadapi selama melayani masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sikap ramah kepada pasien saat memberikan pelayanan kesehatan. Bahkan, ia berharap masyarakat yang datang berobat bisa tertangani maksimal di tingkat puskesmas tanpa harus banyak dirujuk ke rumah sakit.

“Kalau menghadapi pasien harus senyum. Kita ingin ketika ada orang berobat ke Puskesmas semuanya bisa sembuh di Puskesmas tanpa harus melakukan rujukan ke rumah sakit,” tandasnya.

Selain pelayanan, Sanusi meminta puskesmas di Kabupaten Malang terus melakukan inovasi agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan mendatang.

“Pelayanan kesehatan (di Puskesmas) kecamatan harus terus berinovasi. Tantangan semakin besar, jika tidak mau berinovasi maka puskesmas akan tertinggal,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikan usai pelatihan dan rapat kerja anggota GAPEMBI Malang Raya di Ocean Garden Resto, Selasa (12/5/2026).

Menurut Djoni, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus menggerakkan perekonomian UMKM. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan program tersebut.

“Program ini bagus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama menyambut Indonesia Emas 2045. Selain itu juga bagus untuk perekonomian UMKM, maka mari kita sukseskan bersama-sama,” tegasnya, Selasa (12/5/2026).

Ia juga meminta masyarakat agar memberikan masukan yang membangun terhadap pelaksanaan program MBG, bukan memperdebatkan keberadaan program itu sendiri.

“Kritik dan saran dari masyarakat itu kritik membangun, bukan mempermasalahkan programnya. MBG ini adalah janji kampanye Presiden Prabowo yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penyempurnaan teknis pelaksanaan agar program berjalan semakin baik dan tepat sasaran.

“Jangan mempermasalahkan programnya, tetapi kritik bagaimana supaya program ini lebih bagus. Itu yang penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, GAPEMBI Malang Raya juga memberikan penguatan kepada para mitra penyedia layanan SPPG terkait tata kelola keuangan, pengawasan limbah dapur, hingga kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan BGN.

Djoni yang memiliki latar belakang sebagai akuntan dan pemeriksa mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin karena menggunakan sistem cash basis. Ia menegaskan, anggaran dapur SPPG tidak boleh mengalami defisit agar tidak menjadi temuan pemeriksaan.

Selain itu, GAPEMBI juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan limbah catering dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurut Djoni, limbah minyak dan bau menjadi perhatian utama yang diawasi dalam proses sertifikasi maupun pengawasan dapur SPPG. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memetakan perkembangan, tantangan, sekaligus peluang pengembangan usaha mikro di daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Lutfi Aziz tersebut, membahas secara komprehensif kondisi UMKM saat ini, mulai dari aspek pembinaan, akses pemasaran, ketersediaan permodalan, hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Menurut Lutfi Aziz, UMKM berbasis potensi lokal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, diperlukan penguatan ekosistem usaha agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas.

"Pengembangan UMKM harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta dukungan masyarakat menjadi kunci agar program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran," ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Selain evaluasi program, audiensi ini juga menjadi ruang dialog terbuka untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi pelaku usaha di lapangan.

Dia menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan mahasiswa, sangat penting dalam memperkaya perspektif kebijakan pengembangan UMKM.

"Masukan dari berbagai pihak itu penting untuk memperkaya perspektif kebijakan pengembangan UMKM," katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri mahasiswa Program Studi Akuntansi yang berpartisipasi dalam sesi hearing. Kehadiran mahasiswa memberikan nilai tambah dalam diskusi, khususnya terkait penguatan tata kelola usaha, pencatatan keuangan, serta strategi pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.

Komisi II DPRD Kabupaten Blitar juga mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam pengemasan, pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.

Melalui forum evaluasi ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih solid antar pemangku kepentingan sehingga program penguatan UMKM dapat berjalan lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah itu ditegaskan dalam kegiatan Pertemuan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Atria Hotel Malang, Selasa (12/5/2026).

Wakil Bupati (Wabup) Malang, Latifah Shohib mengatakan perhatian terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Malang saat ini semakin diperkuat, termasuk dengan dukungan berbagai pihak dan lembaga internasional.

“Ini perhatian yang luar biasa untuk penanganan disabilitas di Kabupaten Malang. Sebetulnya kami juga sudah memberikan perhatian yang luar biasa karena perdanya juga sudah ada,” ujar Latifah, kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, keberadaan payung hukum menjadi dasar penting bagi Pemkab Malang dalam mengalokasikan anggaran pembinaan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Malang.

“Kalau pemerintah Kabupaten Malang memberikan anggaran untuk pembinaan anak-anak disabilitas, itu sudah punya payung hukum yang digunakan untuk penganggaran,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Malang turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD terkait, lembaga pendidikan, yayasan hingga puskesmas.

Wabup Latifah menyebut sebagian besar lembaga pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang masih dikelola yayasan (dulu YPAC).

Ia menambahkan, Pemkab Malang juga menyiapkan dukungan berupa stimulus anggaran kepada lembaga-lembaga yang selama ini membantu penanganan anak disabilitas.

“Paling tidak ada stimulasi untuk menggerakkan kegiatan yang ada di lembaga-lembaga yang selama ini membantu pemerintah Kabupaten Malang menangani anak-anak disabilitas,” terangnya.

Latifah juga menyinggung implementasi aturan terkait kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, baik di lingkungan pemerintah maupun BUMN dan BUMD.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Imam Mashuda menjelaskan kegiatan tersebut berfokus pada penguatan sistem layanan disabilitas melalui stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak.

“Harapannya disabilitas ditemukan sejak dini sehingga bisa mendapatkan layanan sesuai haknya dan ditangani secara maksimal,” ujarnya.

Menurut Imam, penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperjelas peran masing-masing OPD, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Sosial, termasuk memperkuat jejaring layanan di tingkat puskesmas dan posyandu.

“Kalau ditemukan kasus sejak dini nanti arahnya seperti apa, rujukannya bagaimana, itu yang kita kuatkan secara kelembagaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kader kesehatan di tingkat bawah nantinya juga memiliki peran penting dalam mendeteksi kemungkinan gangguan tumbuh kembang pada balita dan bayi saat pelayanan posyandu berlangsung.

“Kalau ada indikasi disabilitas, nanti kader akan menyampaikan ke tenaga kesehatan dan puskesmas melakukan tindak lanjut,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Malang berharap seluruh elemen, baik pemerintah, organisasi profesi, swasta maupun stakeholder lainnya dapat berkolaborasi dalam memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas.

“Harapannya Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang ramah disabilitas dengan memaksimalkan peran masing-masing OPD maupun stakeholder,” pungkas Imam. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Selasa (12/5/2026) menguraikan lonjakan wisatawan yang diprediksi terjadi selama momen libur Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, Waisak, hingga Hari Lahir Pancasila membuat seluruh organisasi perangkat daerah diminta siaga penuh untuk mengantisipasi kemacetan, penumpukan sampah, gangguan keamanan, hingga potensi bencana alam.

“Kondisi ini berpotensi mendatangkan lonjakan wisatawan sekaligus meningkatkan berbagai macam risiko. Karena itu seluruh instansi harus meningkatkan kesiapsiagaan,” tegasnya.

Fokus utama pengamanan diarahkan pada sektor lalu lintas dan pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kota Batu diminta memperkuat rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, sekaligus menindak oknum juru parkir liar yang dinilai kerap memicu keluhan wisatawan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu diminta memastikan kebersihan kawasan wisata, pasar, dan ruang publik tetap terjaga di tengah potensi peningkatan volume sampah.

Di sektor mitigasi risiko, BPBD Kota Batu, Satpol PP Kota Batu, hingga petugas pemadam kebakaran diperintahkan meningkatkan patroli dan deteksi dini di kawasan rawan bencana maupun titik keramaian wisata.

"Langkah antisipasi juga menyasar layanan kesehatan. Pemerintah meminta seluruh puskesmas dan layanan PSC tetap siaga selama masa liburan untuk mengantisipasi kondisi darurat yang melibatkan wisatawan maupun warga lokal," imbuhnya.

Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Batu diminta memperketat pengawasan standar keselamatan di tempat wisata. Sedangkan Dinas PUPR Kota Batu memastikan kondisi jalan dan penerangan umum tetap optimal demi mendukung kenyamanan pengunjung.

Pemkot Batu menilai kesiapan lintas sektor menjadi faktor penting untuk menjaga citra kota wisata tetap aman dan nyaman di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama musim libur panjang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai beroperasi pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibbin mengatakan, pembangunan berjalan sesuai rencana dan saat ini telah mencapai sekitar 48 persen. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung tepat waktu karena dikerjakan secara intensif.

"Insyaallah Juni 2026 sudah selesai, sehingga bisa langsung difungsikan untuk masyarakat pada tahun ajaran baru," ujarnya usai meninjau lokasi pembangunan, Selasa (12/5/2026).

Pembangunan sekolah rakyat ini merupakan program Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Blitar berperan menyediakan lahan, sementara seluruh proses konstruksi ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk memastikan target penyelesaian tercapai, pengerjaan proyek dilakukan selama 24 jam, siang dan malam.

"Dalam waktu dekat sudah bisa difungsikan dan kami segera memverifikasi calon siswa sekolah rakyat," kata dia.

Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan.

Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah menyampaikan bahwa proses rekrutmen calon siswa masih berada pada tahap verifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Sekolah Rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1.

"Saat ini masih dalam proses verifikasi untuk memastikan penerima benar-benar sesuai kriteria," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Juru bicara fraksi DPRD Kota Batu, Sujono Djonet pada Selasa (12/5/2026) menguraikan DPRD Kota Batu mendesak pemerintah daerah segera menyusun pemetaan lahan berbasis data spasial lengkap dengan sistem by name by address dan titik koordinat detail, agar status lahan produktif tidak mudah berubah fungsi menjadi kawasan wisata maupun permukiman.

“Peta LP2B harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari perda. Harus jelas titik koordinatnya, pemilik lahannya, dan status lahannya agar memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

DPRD menilai ancaman alih fungsi lahan di Kota Batu sudah berada pada tahap serius. Tekanan investasi sektor wisata dan properti terus bergerak ke wilayah pertanian produktif, terutama di kawasan dataran tinggi yang selama ini menjadi penyangga pangan sekaligus daerah resapan air.

Karena itu, legislatif meminta pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan kelompok tani, pemerintah desa, hingga masyarakat sipil agar kontrol terhadap perubahan fungsi lahan berjalan lebih efektif.

Selain penguatan pengawasan, DPRD juga menyoroti pentingnya sanksi tegas dalam perda tersebut. Praktik alih fungsi lahan ilegal dinilai harus dapat dijerat melalui sanksi administratif maupun pidana untuk memberikan efek jera.

Menurut Djonet, perlindungan LP2B tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Sebab jika lahan pertanian terus menyusut, dampaknya bukan hanya pada produksi pangan, tetapi juga keseimbangan ekologis Kota Batu sebagai kawasan hulu Malang Raya.

“Jangan sampai alasan investasi dan peningkatan PAD justru mengorbankan lahan produktif yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah,” tegasnya.

Raperda LP2B sendiri diproyeksikan menjadi salah satu instrumen strategis Pemkot dan DPRD Kota Batu untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah ekspansi pembangunan pariwisata yang semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Satgas MBG Nganjuk, Judy Ernanto, mengatakan penghentian sementara mulai diberlakukan pada Selasa (12/5/2026). Dua SPPG yang terkena sanksi yakni SPPG Baron dan SPPG Lengkong.

Menurut Judy, hasil evaluasi menunjukkan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kedua lokasi belum memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Hari ini resmi kita suspend sementara. Penyebabnya adalah fasilitas IPAL yang kurang standar. Kami terus menekankan bahwa standar minimal dari BGN harus dipenuhi karena ini menyangkut kualitas pelayanan,” ujar Judy.

Ia menegaskan, evaluasi serupa juga dapat dilakukan terhadap SPPG lain apabila ditemukan pelanggaran standar operasional. Satgas MBG, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan guna memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan teknis serta aman bagi lingkungan dan masyarakat.

“SPPG di Baron dan Lengkong instalasi pengolah air limbahnya dinilai belum memenuhi persyaratan oleh BGN,” tambahnya.

Judy menjelaskan, status suspend dapat dicabut apabila pihak pengelola telah melakukan perbaikan dan hasil verifikasi ulang dari BGN dinyatakan memenuhi standar.

“Kami terus mengingatkan dan melakukan evaluasi bersama. Harapannya kualitas pelayanan kepada masyarakat benar-benar maksimal dan sesuai standar kesehatan yang berlaku. Kalau sudah dipenuhi, suspend akan dicabut,” katanya.

Ia juga menyayangkan temuan tersebut karena kedua SPPG itu tergolong baru beroperasi dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, Kepala SPPG Baron, Alfin Hibatul, membenarkan adanya penghentian sementara operasional di tempatnya. Ia menyebut langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Satgas MBG terkait standar IPAL.

“Kami menerima hasil evaluasi tersebut dengan terbuka. Saat ini fokus utama kami adalah melakukan perbaikan sistem IPAL agar sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan,” ujar Alfin.

Ia menegaskan, penghentian operasional tersebut bukan penutupan permanen, melainkan bagian dari proses perbaikan fasilitas sebelum layanan kembali berjalan normal.

“Ini bagian dari quality control. Kami ingin memastikan saat kembali melayani masyarakat nanti, termasuk pengolahan limbahnya sudah benar-benar optimal dan tidak menimbulkan kendala,” jelasnya.

Alfin juga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan selama proses perbaikan berlangsung. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi memastikan makanan bergizi diproduksi di fasilitas yang higienis dan ramah lingkungan.

Namun demikian, Alfin mengungkapkan persoalan IPAL sebenarnya telah disampaikan sejak Desember 2025 kepada pihak mitra penyedia sarana, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.

“Ada miskomunikasi dengan pihak mitra sejak Desember 2025. Saya sudah mengajukan kekurangan fasilitas, tetapi belum dipenuhi,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengelolaan SPPG Baron melibatkan dua mitra, yakni CV Semi dan PT NJM. CV Semi bertanggung jawab menyediakan tempat dan peralatan, sedangkan PT NJM menangani operasional SPPG. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program tersebut menjadi langkah strategis dalam optimalisasi pemanfaatan lahan hutan tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya. Selain itu, program ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara Perhutani, pemerintah daerah, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Humas Perhutani KPH Nganjuk, Abdurrahman, menjelaskan bahwa mekanisme pemanfaatan lahan Perhutani dibedakan menjadi dua kategori, yakni Tanah Perusahaan dan Tanah Kawasan. Menurutnya, lahan yang masuk kategori kawasan memerlukan proses perizinan lebih panjang karena harus mendapatkan persetujuan kementerian terkait.

“Setiap kegiatan harus memiliki izin. Untuk usulan bupati terkait KDMP, ada tiga titik yang masuk wilayah KPH Nganjuk, yakni Desa Kepel, Tritik, dan Bendoasri. Karena masuk kategori kawasan, prosesnya dimulai dari survei lapangan, pengukuran, hingga pengajuan izin ke kementerian,” ujar Abdurrahman saat ditemui di lobi KPH Perhutani Nganjuk, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, pemanfaatan Tanah Perusahaan relatif lebih fleksibel karena dapat dilakukan melalui mekanisme sewa maupun kerja sama. Salah satu contohnya adalah keberadaan kios-kios di wilayah Brebek yang berdiri di atas tanah perusahaan melalui sistem kerja sama sewa.

Terkait pelaksanaan program KDMP di sejumlah titik di Kabupaten Nganjuk, Perhutani menegaskan posisinya sebagai pelaksana regulasi di lapangan. Meski proses administrasi untuk lahan kawasan membutuhkan waktu lebih lama, pihaknya memastikan tetap mendukung program tersebut selama seluruh izin telah diterbitkan.

“Perhutani pada prinsipnya mendukung kegiatan tersebut, baik di tanah perusahaan maupun kawasan. Selama izin dari kementerian sudah turun, kami sebagai pengelola akan mengikuti dan melaksanakan sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Selain program KDMP, Perhutani juga tengah memproses pengajuan lain dari pemerintah daerah, seperti permohonan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) oleh Kecamatan Ngetos. Meski kebutuhan lahannya relatif kecil, proses administrasi dan perizinan ke kementerian tetap harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Perum Perhutani yang terus berjalan, pemanfaatan lahan hutan tersebut diharapkan dapat segera terealisasi guna mendukung program strategis nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mengejar ketertiban administratif, melainkan sebagai bentuk intervensi negara dalam memutus rantai kerentanan hukum yang selama ini menjerat perempuan dan anak.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa ketiadaan legalitas pernikahan adalah pintu masuk bagi pengabaian hak-hak konstitusional warga negara. 

Dalam pandangan profesionalnya, pernikahan yang tidak tercatat menciptakan zona buta bagi hukum, di mana negara tidak memiliki dasar kuat untuk memberikan proteksi maksimal.

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota, membedah realita pahit di balik pernikahan siri. Tanpa akta nikah, seorang istri kehilangan posisi tawar dalam pembagian harta bersama maupun hak waris. 

Lebih jauh lagi, sambung dia, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kerap terjebak dalam labirin birokrasi saat mengurus dokumen fundamental seperti Akta Kelahiran, BPJS, hingga paspor.

"Jika statusnya tidak resmi di mata negara, maka saat terjadi konflik rumah tangga, posisi istri sangat lemah. Bahkan, secara hukum, hubungan tersebut bisa dianggap tidak sah yang berimplikasi pada hilangnya perlindungan hak asuh dan kesejahteraan anak," kata dia di hadapan warga di Kelurahan Kedundung.

Menyadari bahwa kendala biaya dan akses sering menjadi alasan warga memilih jalur siri, Pemkot Mojokerto meluncurkan program Sipandu Cinta (Sinergitas Pelayanan Terpadu Ciptakan Perkawinan Tercatat). 

Program ini mengubah paradigma pelayanan publik dari pasif menjadi proaktif melalui sistem jemput bola.

Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menuntut warga untuk patuh, tetapi juga memberikan solusi konkret. 

Melalui kolaborasi dengan Baznas, Pemkot menyediakan fasilitasi Isbat Nikah Gratis. Layanan ini mencakup seluruh biaya persidangan hingga fasilitas penunjang seperti rias dan baju pengantin, guna memastikan beban ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi legalitas status sipil.

Berdasarkan data pemetaan lapangan, Kelurahan Kedundung, Mentikan, dan Pulorejo menjadi fokus perhatian khusus. Di wilayah-wilayah tersebut, Pemkot menginstruksikan perangkat RT dan RW untuk melakukan inventarisasi mendalam terhadap pasangan yang belum memiliki akta nikah resmi.

Langkah masif ini merupakan bagian dari upaya besar Kota Mojokerto dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. 

Dengan memastikan setiap pernikahan tercatat, pemerintah daerah berupaya menjamin bahwa setiap warga negara terutama kelompok rentan memiliki sandaran hukum yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan bermartabat. (**) 

Editor: Syaiful Aries

MOJOKERTO, SJP – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

Di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Albarraa, pemerintah daerah menetapkan target ambisius namun terukur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp881,7 miliar.

Target strategis tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mojokerto dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto. 

Proyeksi ini merupakan kelanjutan dari tren positif pertumbuhan ekonomi daerah yang secara konsisten menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut menjelaskan bahwa optimisme pemerintah bukan tanpa landasan. 

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil meningkatkan PAD dari Rp823,7 miliar menjadi Rp851,7 miliar pada fase Perubahan APBD. 

Kenaikan yang stabil ini menjadi bukti efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah daerah.

"Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat optimistis PAD akan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk melakukan peningkatan kinerja birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah secara masif dan signifikan," ujar Gus Barra.

Untuk merealisasikan target besar tersebut, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan langkah-langkah strategis, di antaranya melalui penguatan kualitas pelayanan publik dan penggalian potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal. 

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan akuntabel.

Di masa awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian, Gus Barra juga memaparkan keberhasilan pembangunan yang tercermin dalam berbagai indikator makro. 

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat melesat ke angka 5,56% pada tahun 2025, yang diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,46 persen.

Keberhasilan ini juga berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,79 persen serta menekan tingkat pengangguran terbuka hingga ke level 3,49 persen. Capaian-capaian tersebut menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Mojokerto.

Sebagai langkah konkret dalam mendukung visi besar tersebut, rapat paripurna ditutup dengan pengesahan empat Peraturan Daerah (Perda) strategis. 

Langkah legislasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang modern dan berdaya saing tinggi.

Adapun keempat regulasi tersebut mencakup Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perda Pengelolaan Sumber Daya Air, Perda Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, serta perubahan Perda Ketenagakerjaan.

Dengan semangat "Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata", sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang mandiri dan kompetitif di tingkat nasional. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sekretaris Kelembagaan BMH Jawa Timur, Indokhul Ma'mun, pada Senin (11/5/2026), menegaskan bahwa langkah tersebut disiapkan sebagai strategi untuk mempercepat penghimpunan sekaligus memperluas dampak program sosial kepada masyarakat.

"Tantangan pengelolaan zakat saat ini semakin kompleks sehingga lembaga amil tidak cukup hanya berperan sebagai penyalur bantuan," paparnya.

Menurutnya, lembaga zakat dituntut mampu menjadi penggerak ekonomi umat yang profesional, akuntabel, dan berbasis data agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran serta memiliki dampak jangka panjang.

Oleh karena itu, BMH Jatim mulai memprioritaskan peningkatan kapasitas amil melalui pelatihan kompetensi dan sertifikasi profesional. Selain penguatan SDM, modernisasi sistem layanan juga menjadi fokus utama melalui pengembangan sistem digital dalam penghimpunan dan penyaluran zakat.

"Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan transparansi, mempercepat layanan kepada donatur, sekaligus mempermudah pemetaan kebutuhan penerima manfaat di lapangan," imbuhnya.

Selain pembenahan internal, BMH Jatim juga mulai memperluas jaringan kemitraan dengan masjid, komunitas, dan lembaga pendidikan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Strategi tersebut dipandang efektif untuk memperkuat basis penghimpunan dana sosial keagamaan sekaligus memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat.

Di sektor program, BMH Jatim menargetkan percepatan intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan penanggulangan kebencanaan. Pendekatan ini diarahkan agar dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

BMH Pusat juga menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan penghimpunan dana sosial tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun model pengelolaan zakat yang lebih modern dan terpercaya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Plt Sekda Kota Batu Eko Suhartono menegaskan keenam kandidat tersebut yakni Akhmad Dahlan, Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, Bangun Yulianto, Endro Wahjudi, dan Mohammad Nur Adhim.

"Seluruh peserta mengikuti serangkaian pengujian intensif untuk mengukur kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga kapasitas manajerial dan sosial kultural sebagai calon pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu," urainya.

Penjabat Sekda Kota Batu, Eko Suhartono, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional dengan melibatkan tim asesor independen dari BKD Provinsi Jawa Timur.