Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agus Saputra, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi dengan nomor LP/B/218/VI/2026/SPKT/Polres Jombang/Polda Jawa Timur tertanggal 13 Juni 2026. 

Laporan tersebut terkait pencurian yang terjadi pada Rabu, 10 Juni 2026, sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Made, Desa Waru, Kecamatan Kudu, Jombang. Korban bernama Nuril Kurniawan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat yang diparkir saat menghadiri kegiatan hiburan masyarakat.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Jombang segera melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara intensif," ujar AKP Magribi kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Selang empat hari setelah menerima laporan, tepatnya pada Minggu (14/6/2026), polisi berhasil mengamankan empat tersangka. Mereka adalah YP (38), warga Kota Mojokerto; WBS (37), warga Kabupaten Tulungagung; serta AA (32) dan AS (37), keduanya warga Kabupaten Mojokerto. 

Dua tersangka ditangkap saat kegiatan sound horeg di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, sementara dua lainnya diringkus saat acara Orkes Elsamba di Lapangan Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito.

"Para tersangka menjalankan aksinya secara terorganisir. Tersangka utama bertugas mencari informasi lokasi hiburan dan melakukan survei, lalu menggunakan kunci T untuk merusak kunci motor, sementara tiga orang lainnya mengawasi situasi," jelas AKP Magribi.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, meliputi satu unit motor korban yang berhasil ditemukan, satu gagang beserta mata kunci T, serta satu unit motor yang digunakan para pelaku.

Berdasarkan hasil pengembangan, para tersangka mengaku telah melakukan 14 aksi pencurian di berbagai kecamatan, antara lain Diwek, Tembelang, Ngoro, Bareng, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Megaluh, dan Jogoroto. Hingga saat ini, penyidik telah mengungkap dan mengaitkan sembilan tempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan alat bukti yang cukup, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendalaman.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Polres Jombang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat menghadiri kegiatan hiburan rakyat. Masyarakat diimbau untuk menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di lokasi yang aman, dan segera melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

"Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Kepolisian melalui Hotline 110," pungkas AKP Magribi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keempat tersangka tersebut terbukti melakukan perusakan fasilitas publik berupa pagar gedung dan melakukan pelemparan benda tegar ke arah petugas keamanan.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan intensif terhadap 24 orang yang sempat diamankan dari lokasi kejadian.

"Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 pendemo. Sebanyak 14 orang telah dipulangkan, sedangkan empat pendemo yang terbukti melakukan pengerusakan dan pelemparan saat demontrasi ricuh telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara itu, enam pendemo yang positif menggunakan narkoba telah dilimpahkan ke BNN kota Surabaya untuk direhabilitasi," ungkap Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.

Penanganan berbeda memang diterapkan bagi enam peserta aksi yang positif mengonsumsi narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urine tersebut. 

Pihak kepolisian tidak memproses mereka dalam perkara kerusuhan, melainkan langsung menyerahkannya ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya masih terus mendalami motif di balik kericuhan melalui pemeriksaan digital forensik terhadap telepon seluler milik para tersangka. 

Langkah ini diambil untuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual atau jaringan tertentu yang mengoordinasikan aksi perusakan tersebut. 

Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan profesional dan transparan guna memastikan stabilitas keamanan di Kota Surabaya tetap kondusif. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Sosok pria dalam video tersebut diduga kuat memiliki kemiripan dengan pria bermasker yang terekam kamera CCTV saat mobil korban memasuki bandara. Video ini mulai ramai di jagat maya sekitar lima hari pasca-penemuan jenazah korban pada Rabu (24/6/2026) lalu.

Rekaman video yang beredar merupakan kumpulan foto korban bersama seorang pria berkacamata. Berdasarkan petunjuk tanggal pada gambar, momen tersebut diambil saat keduanya berada di kawasan Alun-alun Batu, Malang, pada Jumat (19/6/2026) tepat sehari sebelum mobil dinas korban terdeteksi masuk ke area Bandara Juanda.

Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, membenarkan bahwa wanita yang berada di dalam video viral tersebut adalah Ruly Yunis Setiawati. Meski begitu, pihak keluarga mengaku belum mengetahui siapa pengunggah pertama video tersebut ke media sosial.

"Saya dapat kiriman dari teman media. Infonya didapat dari TikTok," ujar Risang, Ahad (28/6/2026).

Berdasarkan analisis visual, Risang menyebutkan bahwa kumpulan foto itu diduga kuat diambil menggunakan ponsel Oppo A9 2020, yang spesifikasinya persis dengan tipe ponsel milik korban. Saat ini, ponsel korban sudah disita oleh penyidik kepolisian sebagai barang bukti.

Risang juga memaparkan bahwa timeline pengambilan foto dalam video tersebut sangat sinkron dengan kronologi aktivitas korban sebelum meninggal dunia.

"Kalau melihat kronologinya, pada hari Jumat korban masih berada di Pujon, Malang. Siang harinya mereka berada di Alun-alun Batu. Kemudian, pada Sabtu pagi, korban diketahui masih sempat melakukan video call," jelas Risang.

Pihak keluarga menduga kuat adanya keterkaitan antara pria berkacamata di video tersebut dengan pria misterius bermasker yang terekam CCTV Bandara Juanda saat mengambil tiket masuk pada Sabtu (20/6/2026).

Walau pihak kepolisian belum memberikan keputusan atau identifikasi resmi, kemiripan visual dari kedua rekaman tersebut dinilai sangat identik oleh pihak keluarga. Di sisi lain, pihak keluarga menegaskan sama sekali tidak mengenal sosok pria itu.

"Saya pikir itu tidak usah dicocokkan lagi dengan pria misterius yang mengambil tiket waktu masuk ke Bandara Juanda. Mulai dari kacamata hingga kaos yang dipakai sangat cocok," tegas Risang.

Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga yang menduga korban sengaja dibunuh, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga terang benderang.

"Semoga pelaku cepat tertangkap. Kalau dibandingkan bajunya sangat cocok, kacamatanya juga cocok," pungkas Risang.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami seluruh barang bukti yang ada, mulai dari rekaman CCTV, ponsel milik korban, hingga video yang viral di media sosial. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan belum merilis kesimpulan resmi terkait identitas pria misterius tersebut maupun penyebab pasti kematian korban. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Pihak keluarga mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap terduga pelaku yang terekam kamera CCTV bandara. 

Saat ini, jenazah korban yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan tersebut telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Mlajah, Bangkalan.

Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, mengungkapkan bahwa dugaan pembunuhan ini diperkuat oleh hasil autopsi sementara dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

Berdasarkan pemeriksaan medis, ditemukan sejumlah tanda kekerasan akibat benda tumpul dan indikasi asfiksia (kekurangan oksigen). 

Terdapat luka robek pada bagian belakang cuping telinga sebelah kiri korban yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan kedua bibir, serta perubahan warna kebiruan/kehitaman pada bibir dan lidah.

"Kelainan ini lazim ditemukan pada orang yang meninggal dalam keadaan mati lemas. Pihak keluarga menyimpulkan ada indikasi pembunuhan (dibekap) yang menyebabkan kematian Ibu Ruly," terang Risang.

Ketua Tim Humas RS Bhayangkara Porong, AKBP Ni Made Wiatini, membenarkan temuan pemeriksaan luar tersebut. 

Tim forensik memperkirakan korban sudah meninggal dunia sekitar dua hingga tiga hari sebelum jasadnya ditemukan.

Selain itu, pihak rumah sakit membantah rumor di media sosial yang menyebutkan korban dalam kondisi hamil. 

Perut korban yang tampak membesar murni disebabkan oleh proses pembusukan alami setelah kematian.

Petunjuk penting dalam kasus ini mengarah pada rekaman CCTV di kawasan Bandara Juanda. Kamera pengawas berhasil menangkap momen ketika mobil dinas yang ditumpangi korban memasuki area parkir pada Sabtu sore (20/6/2026).

Namun, mobil tersebut ternyata dikemudikan oleh seorang pria bermasker, bukan oleh korban. Pria misterius itulah yang diduga kuat meninggalkan jenazah Ruly di dalam mobil lalu pergi melarikan diri.

Terdapat kejanggalan waktu yang kini tengah didalami, pada Sabtu, 20 Juni 2026 sekira pukul 07.00 WIB, adik korban masih sempat melakukan video call dengan Ruly.

Kemudian pada Sabtu, 20 Juni 2026 sore hari, manifes bandara mencatat mobil dinas korban baru memasuki area parkir yang disetir oleh pria bermasker.

"Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas penyebab kematian Ibu Ruly, pelakunya tentu harus ditangkap terlebih dahulu," tegas Risang. 

Pihak kuasa hukum meyakini polisi sebenarnya sudah mengidentifikasi profil terduga pelaku lewat alat bukti yang ada.

Meski indikasi kekerasan sudah ditemukan, tim forensik dan penyidik belum mengeluarkan kesimpulan final mengenai penyebab pasti kematian korban. 

Pihak kepolisian masih harus menunggu hasil uji laboratorium forensik (Labfor) Polda Jawa Timur terhadap pemeriksaan organ dalam korban.

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesaria Putra Suma, menegaskan bahwa proses penyelidikan terus berjalan secara intensif.

"Kami masih terus berjalan dan menunggu hasil visum serta pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan penyebab utama kematian korban," ujar AKP Siko. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Fakta tersebut diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota setelah berhasil mengamankan DR. Pelaku menggunakan modus nekat, yaitu membungkus ratusan pil dobel L dengan kondom lalu menyembunyikannya di dalam kemaluan untuk mengelabui petugas.

Kasat Narkoba Polres Blitar Kota, Iptu Bambang Dwi Wahyono, menjelaskan bahwa sebelum penangkapan ini terjadi, pelaku sudah memiliki rekam jejak berhasil memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam Lapas tanpa terdeteksi.

"Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa tersangka sebelumnya pernah berhasil menyelundupkan sekitar 190 butir pil dobel L ke dalam lapas dengan modus yang sama," kata Iptu Bambang, Jumat (26/6/2026).

Iptu Bambang memaparkan, aksi pertama yang sukses tersebut dilakukan DR pada 9 Juni 2026. Kala itu, strategi menyembunyikan obat terlarang di dalam organ intim berjalan mulus hingga pelaku berhasil mendapatkan imbalan sebesar Rp500 ribu.

Karena merasa aman dan tergiur keuntungan yang lebih besar, sekitar dua minggu kemudian tepatnya pada 18 Juni 2026 DR menyanggupi perintah kedua dengan iming-iming upah Rp1 juta. Kali ini, jumlah pil yang dibawa jauh lebih banyak, yakni 624 butir.

"Dari pengakuan tersangka, modusnya sama seperti sebelumnya. Pil dimasukkan ke dalam kondom, kemudian disembunyikan di kemaluan perempuan tersebut," ujarnya. 

Namun, pada upaya kedua ini, sepenggal keberhasilan pelaku resmi berakhir setelah petugas Lapas dan kepolisian berhasil membongkar siasatnya.

Polisi segera melakukan pengembangan di dalam Lapas dan memeriksa tiga orang warga binaan berinisial TR, TD, dan AR yang diduga kuat menjadi pemesan sekaligus pengendali peredaran obat terlarang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pula bahwa DR memiliki hubungan asmara dengan salah satu narapidana berinisial TR.

"Untuk tiga warga binaan tersebut, kami telah menerbitkan laporan polisi dan masih mendalami peran masing-masing," imbuh Iptu Bambang.

Akibat perbuatannya, DR kini harus menyusul sang kekasih ke dalam sel tahanan. Ia telah diamankan dan dititipkan di Lapas untuk kepentingan penyidikan, serta dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial YDS (23), warga Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, MJS (23), warga Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dan ISL (23), warga Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengatakan, ketiga pelaku ditangkap di wilayah Kediri setelah polisi melakukan penyelidikan intensif pascakejadian perampokan di Alfamart Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

"Ketiga tersangka berhasil kami amankan sekitar satu minggu setelah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di Alfamart Srengat," kata AKBP Kalfaris saat konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Perampokan di Alfamart Srengat terjadi pada Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 03.50 WIB. Saat itu, dua karyawan sedang berjaga di minimarket yang beroperasi selama 24 jam.

Para pelaku masuk ke dalam toko dan langsung mengancam karyawan menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi tertekan, korban dipaksa membuka brankas penyimpanan uang. Setelah berhasil membuka brankas, pelaku membawa kabur uang tunai sekitar Rp44 juta.

Sebelum melarikan diri, mereka mengikat tangan kedua karyawan menggunakan tali rafia agar tidak bisa segera meminta bantuan.

Menurut AKBP Kalfaris, para pelaku telah merencanakan aksinya dengan matang. Sebelum beraksi, mereka berkeliling mencari minimarket yang masih buka pada dini hari dan memiliki situasi yang relatif sepi.

"Mereka mencari sasaran yang dianggap mudah. Setelah menemukan target, masing-masing menjalankan peran sesuai tugas yang sudah dibagi," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan fakta bahwa kelompok tersebut bukan kali pertama melakukan kejahatan serupa. Ketiganya diketahui telah terlibat dalam tujuh aksi perampokan dengan sasaran gerai Alfamart.

Tiga aksi dilakukan di wilayah hukum Polres Blitar Kota, yakni di Alfamart Jalan Mahakam, Kota Blitar, Alfamart Kecamatan Ponggok, dan Alfamart Kecamatan Srengat. Sementara empat aksi lainnya dilakukan di wilayah Kabupaten Jombang.

"Modusnya hampir sama, menyasar minimarket yang buka 24 jam pada waktu dini hari. Sasaran utama mereka adalah uang tunai yang tersimpan di dalam brankas," jelas AKBP Kalfaris.

Uang hasil kejahatan kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi para pelaku. Sebagian hasil rampasan diketahui dipakai untuk membeli sepeda motor dan telepon genggam.

Meski tiga pelaku telah ditangkap, polisi memastikan penyidikan masih terus berjalan. Sebab, komplotan tersebut diduga beranggotakan enam orang.

"Masih ada tiga pelaku lainnya yang saat ini berstatus buron dan sedang dalam pengejaran petugas," tegasnya.

Polres Blitar Kota mengimbau pengelola minimarket untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan di dini hari, guna mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa. Para tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman pidana atas kasus pencurian dengan kekerasan yang mereka lakukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Menanggapi mengapa insiden berdarah ini masih bisa kebobolan, Wakapolres Nganjuk Kompol Didid Wahyu Agustyawan dalam konferensi persnya memberikan penjelasan mendalam terkait situasi di lapangan saat malam kejadian.

Kompol Didid menegaskan, esensi dari pembentukan paguyuban atau upaya preventif lainnya adalah untuk membangun kesadaran bersama. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) tidak bisa dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat Nganjuk.

​"Pada dasarnya, Harkamtibmas adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga. Kewajiban kita untuk menjaga Harkamtibmas seluruh masyarakat Nganjuk," ujar Wakapolres Nganjuk. Kamis (25/6/2026) 

Wakapolres mengklarifikasi bahwa pihak kepolisian sama sekali tidak mengendurkan pengamanan. Pada malam terjadinya peristiwa tersebut, Polres Nganjuk telah menerjunkan dan melibatkan seluruh personel untuk melakukan penjagaan di berbagai titik. ​Namun, para pelaku memanfaatkan situasi kritis selepas tengah malam di mana aktivitas masyarakat mulai lengang dan pengawasan memiliki celah alami.

Wakapolres mengakui bahwa karakteristik waktu dini hari tersebut memberikan ruang bagi para pelaku untuk bergerak di luar jangkauan titik pantau petugas. Para pelaku memanfaatkan celah-celah jalanan yang luput dari pengamanan ketat untuk melancarkan aksi spontan mereka.

Menyikapi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok pemuda tersebut, Polres Nganjuk akan melakukan evaluasi terhadap pola patroli lapangan. Selain itu, kepolisian meminta komitmen dari para orang tua untuk mendukung gerakan Palmera ini dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

​"Orang kami minta memperketat pengawasan agar anak-anak mereka sudah berada di rumah sebelum pukul 22.00 WIB guna meminimalisasi risiko gesekan di jalanan pada jam-jam rawan," ujarnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca ​mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan di lapangan. Petugas tengah memburu orang-orang lain yang diduga kuat turut serta atau terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Seluruh tersangka yang sejauh ini telah diamankan dipastikan merupakan warga Kabupaten Nganjuk yang berasal dari beberapa desa berbeda.

​Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, kata Sukaca, peristiwa tersebut bermula saat kelompok pelaku sedang berkumpul di suatu tempat pada malam hari. Berdasarkan keterangan awal, aksi kekerasan ini dipicu oleh rasa terganggu.

​Para tersangka merasa terusik ketika ada sekelompok orang lain yang melintas di dekat mereka menggunakan sepeda motor secara ugal-ugalan sembari menyalakan kembang api. Terprovokasi oleh aksi tersebut, para pelaku kemudian melakukan penyerangan.

Sukaca mengklarifikasi bahwa para pelaku tidak menyiapkan senjata tajam maupun alat pemukul khusus seperti tongkat dari rumah. Alat-alat yang digunakan dalam aksi kekerasan tersebut ditemukan spontan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya, ​batu bata yang digunakan untuk melempar dan memukul salah satunya ​beberapa sabuk (ikat pinggang).

​Sementara itu, terkait bukti digital, pihak kepolisian saat ini masih melakukan analisis mendalam terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi. Rekaman tersebut juga telah ditunjukkan kepada para pelaku anak yang sudah diamankan. 

"Kami berupaya, dari hasil analisis CCTV ini akan memperkuat petunjuk untuk menjaring terduga pelaku lainnya yang belum tertangkap. Adapun untuk korban lain yang selamat, saat ini diketahui masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit," kata AKP Sukaca. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam waktu 5 jam setelah kejadian, Satreskrim Polres Nganjuk bersama Polsek Loceret berhasil mengamankan para terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan secara bersama-sama terhadap rombongan korban, Kamis (25/6/2026).

Wakapolres Nganjuk, Kompol Didid Wahyu Agustyawan dalam konferensi persnya bersama awak media menjelaskan, peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret. 

Kejadian itu bermula saat rombongan korban yang mengendarai tiga sepeda motor melintas di Jalan Merapi Desa Sukorejo dari arah timur ke barat. Sesampainya di depan SDN Sukorejo, rombongan korban dihadang sekelompok pemuda.

​“Korban kemudian dilempari batu hingga terjatuh, lalu dikeroyok secara bersama-sama. Dalam kejadian itu beberapa korban mengalami luka-luka, sedangkan satu korban berinisial MK meninggal dunia akibat luka berat pada bagian kepala. Selain itu, dua unit sepeda motor milik korban juga mengalami kerusakan akibat dirusak oleh para pelaku,” terang Kompol Didid.

Setelah menerima laporan, kata Didid, petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, dan dalam waktu 5 jam berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku.

“Benar, Satreskrim Polres Nganjuk bersama Polsek Loceret telah menangani dan mengungkap peristiwa pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Loceret. Hanya butuh waktu 5 jam setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga terlibat langsung dalam aksi kekerasan tersebut. Kasus ini kami tangani secara serius karena mengakibatkan korban luka-luka dan satu korban meninggal dunia,” ujar Kompol Didid

Wakapolres menegaskan, seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap pelaku yang masih berstatus anak dengan tetap memperhatikan mekanisme peradilan anak.

Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan tiga pelaku utama masing-masing FS (17), warga Kecamatan Nganjuk, MR (15), warga Kecamatan Loceret, dan FI (14), warga Kecamatan Loceret. Ketiganya diduga berperan aktif melempari korban dengan batu hingga menyebabkan korban mengalami luka serius.

Selain itu, polisi juga menetapkan sembilan pelaku anak, yakni AR (17), warga Kecamatan Loceret, AF (17), warga Kecamatan Loceret, AY (16), warga Kecamatan Loceret, OB (15), warga Kecamatan Loceret, RA (15), warga Kecamatan Nganjuk, RS (15), warga Kecamatan Loceret, AT (16), warga Kecamatan Loceret, FK (15), warga Kecamatan Loceret, dan NF (16), warga Kecamatan Loceret.

Untuk pelaku dewasa dalam berkas perkara terpisah, polisi juga mencatat FP (18), warga Kecamatan Loceret, serta MS (20), warga Kecamatan Berbek.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit sepeda motor Honda Vario, batu bata merah, pecahan batu cor, serta hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nganjuk.

Didid menegaskan, keberhasilan mengamankan para terduga pelaku dalam waktu singkat merupakan bentuk keseriusan Polres Nganjuk dalam merespons cepat setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya yang menimbulkan korban jiwa.

“Kami pastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tuntas. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di luar rumah pada malam hari agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Kompol Didid. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut dengan posisi telentang di kursi depan sebelah kiri, dan seluruh pintu mobil terkunci dari luar. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menduga ada unsur tindak pidana dalam peristiwa ini.

Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan para sopir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda pada Rabu (24/6/2026) siang. Mereka melihat adanya tetesan air misterius yang keluar secara tidak wajar dari bagian bawah mobil dinas Toyota Innova berpelat merah M 1090 GP.

"Awalnya para sopir curiga karena ada tetesan air dari mobil itu. Setelah dicek bersama-sama, ternyata ada sosok wanita di dalam mobil," ujar Heri, seorang warga di lokasi kejadian.

Warga segera melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan bandara, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. 

Tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mobil tersebut diketahui telah terparkir di area bandara selama sekitar empat hari.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa korban adalah Sekretaris DPRKP Bangkalan dan mobil tersebut merupakan kendaraan dinas operasional yang sehari-hari digunakan oleh korban.

Lukman menjelaskan, korban terakhir kali terlihat beraktivitas di lingkungan Pemkab Bangkalan pada Kamis (18/6/2026) saat menghadiri acara perpisahan Komandan Kodim (Dandim) Bangkalan. Setelah acara tersebut, korban dilaporkan tidak lagi masuk kantor selama hampir sepekan.

Namun, Pemkab Bangkalan belum mengetahui alasan keberadaan korban di Bandara Juanda, apakah untuk urusan kedinasan atau keperluan pribadi.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan menunggu hasil penyelidikan yang sedang berjalan," kata Lukman, Rabu (24/6/2026).

Setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Sidoarjo, jenazah RJS tiba di rumah duka di Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan, pada Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Di tengah suasana duka, kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak kriminal. 

Berdasarkan rekaman CCTV pintu masuk Bandara Juanda pada Sabtu (20/6/2026), mobil dinas tersebut masuk ke area parkir bersama seorang pria bermasker.

Saat mobil masuk bandara, korban diduga sudah dalam posisi telentang di kursi kiri depan sehingga tidak terlihat dari luar. Keluarga menduga korban sudah meninggal dunia sebelum mobil memasuki kawasan bandara, dan area parkir sengaja dipilih sebagai tempat pembuangan jenazah.

Kondisi seluruh pintu mobil dinas dalam keadaan terkunci dari luar saat jasad korban ditemukan terkapar di dalam kabin.

Sejumlah perhiasan emas yang biasa dikenakan korban, seperti gelang dan cincin, hilang dari tubuhnya. Di jasad korban hanya tersisa anting dan satu cincin di tangan kiri.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban masih aktif berkomunikasi sebelum dinyatakan hilang kontak pada Kamis (18/6/2026), korban berpamitan untuk bepergian.

Sementara pada Jumat (19/6/2026) korban membagikan lokasi keberadaannya (share location) di wilayah Pujon, Kabupaten Malang, dan sempat melakukan video call dengan keluarga pada malam hari.

Pada Sabtu (20/6/2026) sejak pukul 07.00 WIB, ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi oleh suaminya.

Keluarga awalnya berencana melaporkan kehilangan korban ke polisi pada Selasa (23/6/2026). Namun, sebelum laporan dibuat, sang suami justru mengetahui kabar kematian istrinya secara tragis melalui video yang viral di media sosial pada keesokan harinya.

Pihak keluarga menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Meski nanti hasil pemeriksaan menyatakan kematian korban karena faktor wajar, kami akan tetap memidanakan kasus ini karena ada dugaan kesengajaan membuang jenazah," tegas Risang.

Saat ini, Polsek Sedati dan Polres Sidoarjo masih terus mendalami kasus tersebut sembari menunggu hasil resmi autopsi dari tim forensik untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaful Aries

Kedua pelaku, yakni SA (41) warga Desa Klurahan Ngronggot, dan TB (39) warga Desa Drenges Kertosono, hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas pada malam hari. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita satu unit mesin diesel merk Dongfeng, gerobak pengangkut, hingga sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksi culas mereka.

Keduanya diduga terlibat dalam pencurian mesin diesel milik petani di wilayah Desa Betet yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp2,5 juta

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, membenarkan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut dan mengapresiasi kerja cepat personel Polsek Ngronggot bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk dalam mengungkap kasus yang meresahkan masyarakat, khususnya para petani.

“Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Kami mengapresiasi kerja keras anggota yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan korban hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku beserta barang bukti. Kami juga akan terus mengembangkan perkara ini karena diduga pelaku beraksi di beberapa lokasi lainnya,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan, Rabu (24/6/2026).

Petualangan kriminal kedua pelaku runtuh setelah mereka nekat menggasak mesin diesel milik Sugeng, seorang petani berusia 61 tahun di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot. Korban yang hendak mengairi sawahnya di pagi hari, terkejut mendapati mesin diesel senilai jutaan rupiah miliknya sudah raib dari tempatnyan, pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek setempat.

Berbekal laporan korban, ahirnya polisi bergerak cepat melakukan perburuan. Hasilnya mengejutkan. Kedua pelaku ternyata bukan pemain baru, melainkan komplotan lintas wilayah yang sudah beraksi di sepuluh TKP berbeda, meliputi wilayah Ngronggot dan Kertosono.

Kapolsek Ngronggot AKP Totok Harianto menjelaskan, setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Ngronggot bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua terduga pelaku.

“Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan dua terduga pelaku berikut sejumlah barang bukti yang diduga digunakan maupun hasil dari tindak pidana pencurian tersebut. Saat ini perkara masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku pada TKP lainnya,” terang AKP Totok Harianto.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin diesel merek Dongfeng, satu unit pompa air diesel, satu unit gerobak pengangkut diesel, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W 6035 YC.

Hasil pengembangan menunjukkan kedua terduga pelaku diduga telah melakukan aksi pencurian diesel di sepuluh lokasi berbeda di Kabupaten Nganjuk, terdiri dari delapan TKP di wilayah hukum Polsek Ngronggot dan dua TKP di wilayah hukum Polsek Kertosono.

Selanjutnya perkara beserta para terduga pelaku dan barang bukti dilimpahkan ke Satreskrim Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut. Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus tersebut berhasil diungkap Satreskrim Polres Malang setelah menerima informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berlangsung di sejumlah desa. Dari hasil penyelidikan, program yang ditawarkan kepada masyarakat diketahui tidak memiliki dasar hukum maupun hubungan resmi dengan pemerintah.

Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amarulloh mengatakan, para pelaku mendatangi desa-desa dengan penampilan yang dibuat seolah-olah sebagai perwakilan pemerintah provinsi. Mereka mengenakan atribut dan identitas tertentu untuk membangun kepercayaan masyarakat.

“Modus yang dilakukan, pelaku ini mengatasnamakan bahwa mereka ini dari Pemprov Jatim. Jadi, dengan menggunakan atribut baju Pemprov, dengan name tag seolah-olah dari orangnya Gubernur Jawa Timur, datang ke desa di wilayah Kabupaten Malang,” ujar Fahmi saat konferensi pers di Polres Malang, Rabu (24/6/2026).

Setelah mendapat akses ke lingkungan desa, para pelaku menggelar pertemuan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Dalam forum tersebut, masyarakat diajak menjadi anggota sebuah badan usaha yang diklaim sebagai perusahaan milik daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Pelaku kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa, sekaligus mengajak untuk bergabung di semacam PT yang dibuat oleh pelaku. Namun, PT-nya juga fiktif, yang diatasnamakan sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Kepada calon peserta, para pelaku menjanjikan sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan memperoleh perizinan usaha hingga peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, warga diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp100 ribu.

Dari pendalaman yang dilakukan penyidik, sedikitnya 227 orang tercatat telah menyetorkan uang kepada para pelaku. Aktivitas serupa ditemukan di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Malang.

“Yang sudah kita lakukan penyelidikan ada tiga lokasi. Kemarin yang sempat mereka dapatkan Rp100.000 itu total ada 227 orang,” ungkap Fahmi.

Kecurigaan muncul setelah aparat menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan yang dijalankan para pelaku. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa keduanya bukan pegawai pemerintah, bukan aparatur sipil negara, dan tidak memiliki hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Malang.

“Itu hanya modus yang dilakukan pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar menyebut dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial F dan B. Keduanya menawarkan konsep koperasi yang diklaim sebagai program resmi pemerintah untuk mendukung pelaku usaha kecil.

Menurut Hafiz, salah satu aksi mereka terjadi di Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang. Saat itu, program yang ditawarkan mendapat respons dari masyarakat karena menjanjikan berbagai bentuk dukungan usaha. Bahkan terdapat pihak yang membantu menalangi biaya keanggotaan bagi ratusan peserta.

Tidak hanya di Lawang, kedua tersangka juga diketahui menjalankan pola serupa di wilayah Kecamatan Wajak dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dalam setiap kegiatan, mereka menggunakan narasi yang sama untuk menarik minat masyarakat.

“Setelah kami melakukan penyelidikan terkait kebenaran usaha tersebut, ternyata semuanya merupakan penipuan atau semuanya palsu. Kami mendapatkan informasi kedua tersangka sedang melaksanakan sosialisasi serupa di wilayah Kecamatan Pagelaran, kemudian keduanya kami amankan,” pungkas Hafiz.

Kini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun lokasi tambahan yang pernah menjadi sasaran kegiatan para pelaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyidik Utama Tingkat II Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Pol. Mulya Hakim Solihin, mengatakan perkara tersebut bermula dari temuan adanya aktivitas impor telepon seluler bekas dari luar negeri yang diduga dilakukan dengan memanipulasi dokumen kepabeanan. 

Penggeledahan tersebut, lanjutnya menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan yang memungkinkan ribuan perangkat telepon seluler bekas masuk ke Indonesia menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum pejabat atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan proses pemasukan barang tersebut.

“Perkara ini berawal dari adanya praktik impor telepon seluler bekas dari luar negeri dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai," terangnya kepada awak media.

Ia melanjutkan, dalam penggeledahan penyidik juga menemukan dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum pejabat atau penyelenggara negara.

Menurut Mulya, praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2024 hingga 2026. Dan

berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sejumlah perusahaan importir diduga memasukkan telepon seluler bekas melalui kawasan Pabean Juanda dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dalam dokumen impor.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi adanya persekongkolan yang membuat barang-barang impor tersebut dapat masuk tanpa melalui prosedur pengawasan sebagaimana mestinya. 

Salah satu dugaan yang kini didalami, adalah tidak dilaksanakannya pemeriksaan fisik terhadap barang yang masuk melalui jalur impor tersebut.

“Seharusnya terdapat mekanisme pemeriksaan. Namun faktanya, barang-barang itu tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan hanya melintas begitu saja. Hal ini yang sedang kami dalami karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” kata Mulya.

Sebagai bagian dari penyidikan, Kortas Tipidkor melakukan penggeledahan di empat lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. 

Adapun lokasi penggeledahan disebutkan meliputi Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Gedung Kargo Juanda yang dikelola PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), rumah seorang saksi berinisial MT, serta rumah saksi berinisial AY.

"Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan berbagai barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara," jelasnya.

Mulya merinci hasil kegiatan penggeledahan diantaranya barang-barang yang disita antara lain sejumlah telepon seluler, satu unit DVR CCTV, rekening koran atas nama MT, catatan pembagian uang, slip setoran, uang tunai sekitar Rp165 juta, uang senilai 14.200 dolar Singapura.

Selain itu, sebutnya ada juga turut disita amankan petugas, seperti perhiasan emas seberat sekitar 22 gram, satu sertifikat tanah dan bangunan beserta akta jual beli (AJB), delapan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), satu BPKB sepeda motor, hingga dokumen-dokumen yang jumlahnya diperkirakan memenuhi tujuh kontainer.

“Barang dan dokumen tersebut telah kami lakukan penyitaan untuk ditindaklanjuti serta dianalisis lebih lanjut dalam proses penyidikan,” ujar Mulya.

Meski telah menemukan sejumlah barang bukti, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. 

Hingga saat ini, lanjutnya pemeriksaan masih difokuskan pada pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses impor tersebut.

Mulya mengungkapkan, penyidik telah memeriksa sekitar 50 saksi. Jumlah itu terdiri dari sekitar 30 orang dari unsur Bea Cukai dan 20 orang dari kalangan swasta, termasuk pihak importir yang terkait dengan aktivitas pemasukan barang.

“Seluruh pihak yang diperiksa saat ini masih berstatus saksi. Kami masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan menentukan siapa saja yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.

Terkait jumlah telepon seluler yang masuk menggunakan dokumen tidak sesuai maupun besaran kerugian negara yang ditimbulkan, penyidik mengaku masih melakukan pendalaman dengan melibatkan ahli. 

Mulya menambahkan pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami masih mendalami jumlah barang maupun nilai kerugian negara. Yang jelas, ada dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses impor ini sehingga mekanisme pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mulya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar telepon seluler yang menjadi objek perkara diduga berasal dari China. 

Namun demikian, penyidik masih terus menelusuri kemungkinan adanya jalur pemasokan dari negara lain yang terlibat dalam rantai impor tersebut.

Lebih jauh, Kortas Tipidkor menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana korupsi, tetapi juga pada penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Langkah tersebut dilakukan guna mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara apabila nantinya ditemukan unsur pidana korupsi dalam perkara tersebut.

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, dan tidak pandang bulu. Selain mengungkap pelaku, kami juga fokus menelusuri aset agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dipulihkan secara optimal,” pungkas Mulya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

BONDOWOSO, SJP – Kepolisian Resor Bondowoso berhasil mengungkap dua kasus pencurian berbeda yang sempat meresahkan masyarakat. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menjadi buronan sejak April 2026 berhasil ditangkap di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga (ART) diamankan setelah diduga mencuri puluhan perhiasan milik majikannya.

Pengungkapan kedua kasus tersebut disampaikan Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam konferensi pers di halaman Mapolres Bondowoso, Rabu (24/6/2026).

Kasus pertama melibatkan tersangka berinisial JS, warga Jalan Martadinata, Kelurahan Dabasah, Bondowoso. Ia ditangkap setelah menjadi buronan polisi sejak laporan kehilangan sepeda motor diterima pada 8 April 2026.

“Setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di luar wilayah Jawa Timur, kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di pintu Tol Kalikangkung,” ujar Aryo.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga masuk ke ruang tamu rumah korban dan menemukan kunci kendaraan yang kemudian digunakan untuk membawa kabur sepeda motor milik korban.

Petugas melakukan pelacakan intensif hingga akhirnya mengetahui keberadaan pelaku di luar provinsi. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Bondowoso untuk menjalani proses hukum.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen kendaraan, antara lain PKB, STNK, serta salinan rekaman CCTV yang menguatkan dugaan keterlibatan tersangka.

Sementara itu, kasus kedua melibatkan seorang asisten rumah tangga berinisial SR (35), warga Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Ia ditangkap setelah diduga mencuri puluhan perhiasan dari rumah majikannya.

Menurut Kapolres, SR baru bekerja selama sekitar satu minggu sebelum nekat melakukan aksi pencurian.

“Pelaku merusak lubang kunci etalase dan mengambil sekitar 100 perhiasan yang berada di dalam etalase tersebut,” jelas Aryo.

Laporan terkait kasus ini diterima polisi pada 7 Juni 2026. Berkat gerak cepat anggota Polsek Kota bersama Satreskrim Polres Bondowoso, tersangka berhasil diamankan hanya sekitar tiga jam setelah laporan masuk.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa delapan gelang bangkok, 24 gelang rantai, sembilan gelang bangkok lainnya, serta satu kawat yang diduga digunakan untuk membobol etalase tempat penyimpanan perhiasan.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Polres Bondowoso dan menjalani proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai tindak kriminal yang merugikan masyarakat serta mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing.

Dari ribuan kasus tersebut, polisi menetapkan 4.061 orang sebagai tersangka dan menyita berbagai jenis narkotika serta obat keras berbahaya (okerbaya) dalam jumlah besar.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan, menjelaskan tingginya angka pengungkapan tersebut lebih menggambarkan intensitas penindakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap jaringan peredaran narkoba di Jawa Timur.

“Bukan berarti Jawa Timur menjadi yang tertinggi. Namun, dari hasil pengungkapan selama enam bulan terakhir yang mencapai sekitar 3.000 kasus, angka tersebut menunjukkan tren pengungkapan yang cukup tinggi,” ujar Kombes Pol Muhammad Kurniawan.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas peredaran narkotika di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, kondisi itu tidak serta-merta menempatkan Jawa Timur sebagai daerah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Indonesia.

Dalam sejumlah kasus yang berhasil diungkap, penyidik menemukan keterkaitan dengan jaringan internasional. Salah satunya adalah pengungkapan narkotika jenis kokain yang sebelumnya ditemukan di wilayah pesisir Madura.

“Kasus kokain yang kami ungkap sebelumnya jelas berkaitan dengan jaringan internasional. Barang tersebut diduga berasal dari beberapa negara di kawasan Eropa Timur dan Amerika Latin. Sampai saat ini pengembangannya masih terus dilakukan,” katanya.

Jalur Darat Dominasi Distribusi Narkoba

Terkait pola distribusi narkotika yang masuk ke Jawa Timur, Muhammad Kurniawan menyebut jalur darat masih menjadi sarana yang paling banyak dimanfaatkan para pelaku.

Menurutnya, meski aparat juga menemukan penyelundupan melalui jalur laut maupun udara, sebagian besar pengungkapan kasus masih didominasi pengiriman menggunakan transportasi darat.

“Kalau berbicara jalur masuk, baik laut, darat maupun udara, sampai saat ini yang paling banyak kami temukan masih melalui jalur darat,” ujarnya.

Meski demikian, aparat tetap meningkatkan pengawasan pada seluruh pintu masuk. Jalur laut tercatat pernah digunakan dalam kasus penyelundupan kokain yang terdampar di kawasan Pantai Giliraja, Kabupaten Sumenep. Sementara jalur udara juga beberapa kali dimanfaatkan sindikat narkoba untuk mengirim barang haram dari luar daerah.

“Untuk sementara, modus yang paling dominan masih melalui jalur darat. Namun kami tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh jalur distribusi,” tegasnya.

Bandar Dibidik Melalui TPPU

Selain menindak pelaku peredaran narkotika, Polda Jatim juga mengoptimalkan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memiskinkan bandar dan memutus aliran dana jaringan narkoba.

Muhammad Kurniawan mengungkapkan saat ini pihaknya menangani tiga perkara TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

“Satu perkara sudah dinyatakan lengkap atau P-21, satu perkara masih dalam tahap penyidikan, dan satu perkara lainnya masih dalam proses penelusuran aset,” katanya.

Dari proses tersebut, penyidik telah menyita aset senilai sekitar Rp3 miliar yang diduga berasal dari hasil kejahatan narkotika.

“Kami berkomitmen tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengejar aset hasil kejahatan agar jaringan peredaran narkoba dapat diputus hingga ke akar-akarnya,” ujar dia.

Pengguna Diarahkan ke Rehabilitasi

Sementara itu, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad, menegaskan bahwa pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika tidak selalu diproses melalui jalur pidana.

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pengguna untuk menjalani rehabilitasi sesuai hasil pemeriksaan Tim Assessment Terpadu (TAT).

“Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa pengguna dan penyalahguna wajib direhabilitasi. Ini merupakan ketentuan hukum yang harus dijalankan seluruh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Menurutnya, tim assessment yang terdiri dari unsur BNN, kepolisian, kejaksaan, dan tenaga medis akan menentukan tingkat ketergantungan seseorang sebelum memutuskan bentuk rehabilitasi yang dijalani, baik rawat jalan maupun rawat inap.

“Jadi jika ada pengguna yang tidak diproses pidana, bukan berarti dilepaskan. Mereka tetap menjalani proses hukum sesuai hasil assessment dan program rehabilitasi yang telah ditetapkan,” katanya.

Pengungkapan Meningkat, Barang Bukti Dimusnahkan

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyebut capaian pengungkapan kasus narkoba pada Semester I 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sepanjang Semester I 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim berhasil mengungkap 3.157 kasus dengan 4.061 tersangka,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Ia menjelaskan jumlah kasus meningkat 4,54 persen, sedangkan jumlah tersangka naik 4,91 persen dibanding Semester I 2025.

Dari ribuan kasus tersebut, polisi menyita 85,66 kilogram sabu, 82,44 kilogram ganja beserta 53 batang tanaman ganja, lebih dari 60 ribu butir ekstasi, 22,23 kilogram kokain, 10,38 kilogram ketamin, serta sekitar 3,65 juta butir obat keras berbahaya yang diduga siap diedarkan di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Dalam kegiatan yang sama, Polda Jatim juga memusnahkan barang bukti dari empat kasus besar narkotika yang telah memperoleh penetapan pengadilan, yakni 33,35 kilogram sabu dan sekitar 39 kilogram ganja.

“Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah ada keputusan atau penetapan yang sah dari pengadilan. Sebelum itu, tentu tidak bisa dilaksanakan,” tegas Kombes Pol Jules.

Sebelumnya, Polda Jatim juga telah memusnahkan barang bukti kokain seberat 22,226 kilogram hasil pengungkapan kasus di kawasan Pantai Giliraja, Kabupaten Sumenep.

"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan aparat dalam menekan peredaran narkotika sekaligus memutus jaringan pengedar hingga ke tingkat bandar dan pendana," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peningkatan status perkara ini diketahui setelah korban sekaligus pelapor, R.C., kembali dipanggil oleh penyidik Satreskrim Polres Batu untuk memberikan keterangan tambahan pada Rabu (24/6/2026).

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Zaenal Arifin, membenarkan adanya perkembangan signifikan tersebut. Menurutnya, peningkatan status dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup.

"Saat ini perkara ini naik ke tahap penyidikan. Korban atau pelapor memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Batu guna melengkapi berkas perkara yang saat ini tengah kita tangani," ujar AKP Zaenal, Rabu (24/6/2026).

Selain melengkapi berkas perkara, tim penyidik juga dijadwalkan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Merespons perkembangan ini, kuasa hukum korban, Teguh Suharto Utomo, menilai pemanggilan kliennya membuktikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ia berharap polisi tetap objektif dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Kami menghormati seluruh proses yang sedang berjalan. Harapan kami kasus ini dapat ditangani secara transparan dan tuntas sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata Teguh.

Kasus dugaan pengeroyokan ini sebelumnya mencuat setelah korban, R.C., melaporkan insiden kekerasan yang dialaminya. Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah pertandingan bulu tangkis di Gedung Serbaguna Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dalam laporannya, korban mengaku dikeroyok oleh tiga orang terlapor.

Kasus ini langsung menarik perhatian publik lantaran salah satu terlapor merupakan figur penting dalam kepengurusan organisasi olahraga di Kota Batu.

Meski kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan, pihak kepolisian menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik Satreskrim Polres Batu masih terus melakukan pendalaman, mengumpulkan alat bukti tambahan, serta memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian demi mengungkap kronologi dan peran masing-masing pelaku secara utuh sebelum mengambil keputusan hukum lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

Kasatlantas Polres Lamongan AKP I Made Jata Wiranegara, melalui Kasi Humas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, menjelaskan bahwa pemilik kendaraan dapat melakukan pengambilan kendaraan di Mapolres Lamongan dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.

"Pemilik kendaraan wajib mengembalikan kondisi kendaraan sesuai standar pabrikan dengan mengganti knalpot brong menggunakan knalpot standar. Selain itu, pemilik juga harus membawa dokumen kendaraan berupa STNK, BPKB, dan SIM sebagai bukti kepemilikan yang sah," ujarnya.

Menurutnya, penindakan terhadap penggunaan knalpot brong dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Lamongan.

Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dinilai tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat, tetapi juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Polres Lamongan berharap masyarakat dapat menjadikan momentum ini sebagai sarana edukasi untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas dan menjaga kelengkapan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilan kendaraan maupun persyaratan administrasi lainnya, Polres Lamongan menyediakan layanan informasi melalui WhatsApp Tilang Polres Lamongan di nomor 0851-9627-7206.

Polres Lamongan juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar, serta tidak lagi menggunakan knalpot brong demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Persidangan tersebut menjadi perhatian publik karena sejak awal menghadirkan perdebatan mendasar mengenai konstruksi hukum perkara. Tim pembela berpendapat kasus tersebut lebih tepat dipandang sebagai sengketa perdata, sementara JPU menilai terdapat unsur pidana yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Dr. Prayogo Laksono, kembali melontarkan kritik terhadap argumentasi yang dibangun jaksa. Menurutnya, replik JPU masih belum menjawab substansi keberatan yang telah disampaikan pihaknya dalam nota pembelaan.

Prayogo menilai jaksa terlalu berfokus pada keberadaan kuitansi yang memuat kata "penebusan" tanpa melihat rangkaian peristiwa hukum yang terjadi setelah dokumen tersebut dibuat.

"Kami menilai rekan Jaksa Penuntut Umum berpandangan terlalu sempit untuk menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Prayogo kepada awak media usai persidangan.

Menurutnya, perkara yang sedang diperiksa memiliki dimensi hukum yang lebih luas dibanding sekadar menafsirkan isi kuitansi. Ia berpendapat terdapat sejumlah fakta yang seharusnya dipertimbangkan secara utuh sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana penggelapan.

Prayogo juga menyoroti langkah JPU yang menghadirkan saksi ahli dalam persidangan. Menurutnya, kehadiran ahli justru menunjukkan adanya keraguan dari penuntut umum terhadap konstruksi dakwaan yang diajukan.

"Kalau perkara ini memang sesederhana yang didakwakan, mengapa harus menghadirkan ahli? Itu justru menunjukkan adanya keraguan dalam membangun konstruksi perkara," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak lain yang diduga berperan penting dalam perkara tersebut, Prayogo memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian yang menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilainya.

"Itu adalah domain daripada pembuktian di persidangan. Kita tidak bisa menyebut itu (nama atau inisial)," tegasnya.

Pihak penasihat hukum optimistis kliennya dapat memperoleh putusan bebas apabila majelis hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti, pledoi, maupun duplik secara objektif. Namun demikian, apabila putusan nantinya tidak sesuai harapan, mereka menyatakan siap menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk mengajukan banding.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Koko Robby Yahya, menegaskan, seluruh proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Sebagai bagian dari iklim demokrasi, kami sangat menghargai setiap aspirasi dan dinamika yang ada. Namun perlu kami tegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah bekerja sesuai dengan aturan, ekosistem hukum yang berlaku, dan senantiasa menjunjung tinggi profesionalitas," ujar Koko saat ditemui di ruang kerjanya.

Sebelumnya, perkara ini telah memasuki sejumlah tahapan persidangan, termasuk agenda penyampaian jawaban JPU atas eksepsi terdakwa. Pada tahap tersebut, tim penasihat hukum mempertanyakan dasar dakwaan yang diajukan jaksa dan menilai perkara berawal dari hubungan hukum perdata.

Kasus bermula ketika Anik mengalami kesulitan keuangan akibat tunggakan pinjaman di Bank Babat Lestari. Utang yang semula sekitar Rp60 juta disebut membengkak hingga mencapai sekitar Rp150 juta dan berpotensi berujung pada penyitaan serta pelelangan rumah miliknya.

Dalam kondisi tersebut, Anik meminta bantuan kepada Yulia Margaretha untuk membantu proses negosiasi penyelesaian utang dengan pihak bank.

Berdasarkan keterangan Anik di persidangan, ia memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus persoalan tersebut. Selain dana pelunasan yang disepakati sekitar Rp100 juta, disebut pula adanya kesepakatan pemberian imbalan jasa sebesar Rp5 juta apabila proses penyelesaian berhasil dilakukan.

Namun keterangan berbeda disampaikan Darmaji, suami Anik. Ia mengaku menyerahkan uang sebesar Rp45 juta kepada terdakwa, terdiri dari Rp40 juta dengan bukti kuitansi dan Rp5 juta tanpa kuitansi. Darmaji juga menyatakan tidak pernah melihat istrinya menandatangani surat kuasa yang disebutkan dalam persidangan.

Perkara kemudian berlanjut ke ranah pidana setelah pihak keluarga menilai terdakwa tidak menyelesaikan tugas sebagaimana yang diharapkan. Pasalnya, Anik pada akhirnya disebut melakukan pelunasan sendiri kepada pihak bank sebesar Rp83 juta, di luar dana yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa.

Atas dasar itulah muncul laporan dugaan penggelapan yang kini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan menunggu putusan majelis hakim. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur Reserse Siber Polda Jawa Timur, Kombes Pol Bimo Ariyanto, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Ditres Siber Polda Jatim, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dan Polresta Sidoarjo.

Ia menambahkan dalam mengungkap jaringan kejahatan siber lintas negara ini, para pelaku menyasar masyarakat Indonesia melalui media sosial.

Disebutkannya, dari praktik yang diduga berlangsung sejak Agustus 2025 itu, para pelaku meraup keuntungan sekitar Rp1,1 miliar.

Pengungkapan kasus ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/822/VI/2026/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 12 Juni 2026, yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan operasi gabungan lintas instansi.

Kasus ini terungkap setelah tim gabungan menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian oleh sejumlah warga negara asing (WNA) di Surabaya.

Adapun dari hasil pemeriksaan di sebuah apartemen, petugas mengamankan empat WNA serta menyita barang bukti berupa laptop, telepon genggam, kartu SIM, rekening bank, dan perangkat elektronik lain yang diduga digunakan untuk menjalankan penipuan daring.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan tiga tersangka, yakni Lilik Nurhamidah, warga negara Indonesia, Kucu Kelvin Princes, warga negara Ghana, serta Adse Virtus, warga negara Pantai Gading.

Sementara dua WNA lainnya masih dalam pendalaman bersama pihak Imigrasi.

Bimo juga beberkan para pelaku menjalankan modus love scamming dengan menyasar perempuan berusia 45 hingga 60 tahun melalui Facebook, TikTok, dan WhatsApp. 

Ia menguraikan kronologi peran pelaku menjalankan modus atas korban terlebih dahulu diajak berkomunikasi secara intensif hingga terjalin hubungan emosional layaknya pasangan.

Dalam aksinya, sebutnya Adse Virtus berperan membuat akun media sosial untuk mencari dan menjaring calon korban.

Lanjutnya, setelah korban merasa dekat dan percaya, pelaku kemudian menjanjikan hadiah bernilai tinggi seperti jam tangan, perhiasan, hingga perangkat elektronik.

Untuk memperkuat skenario penipuan, disebut juga peran Kucu Kelvin Princes menyiapkan perangkat komunikasi, rekening penampung, serta pesan dan dokumen palsu yang seolah-olah berasal dari jasa ekspedisi internasional. 

"Korban kemudian menerima informasi bahwa paket hadiah tertahan di bea cukai atau mengalami kendala administrasi," terang Bimo.

Selanjutnya, Lilik Nurhamidah berperan menghubungi korban dengan mengaku sebagai petugas jasa pengiriman atau pihak yang menangani proses administrasi paket. 

Dalam keterangan, Bimo juga memaparkan atas bujuk rayu pelaku, korban kemudian diminta mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya pajak, pengurusan dokumen, hingga pelepasan barang.

Padahal seluruh paket yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, tambahnya. Seluruh skema pengiriman dan komunikasi yang diterima korban merupakan rekayasa yang disusun para pelaku untuk menipu dan memperoleh keuntungan finansial.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat berlapis. Mereka disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

"Pasal tersebut mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar," bebernya.

Selain itu, tegasnya, komplotan para tersangka juga dijerat Pasal 492 dan/atau Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana penipuan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang atau uang.

"Ancaman hukuman dalam pasal tersebut berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta," ujarnya.

Dilanjutkan atas hasil penyidikan, petugas mencatat sekira 53 korban telah teridentifikasi dengan total kerugian mencapai Rp1,1 miliar. 

Dari jumlah tersebut, 22 korban berasal dari Jawa Timur yang tersebar di Surabaya, Bondowoso, Gresik, Pacitan, Madiun, Kota Pasuruan, Mojokerto, Magetan, Nganjuk, Pamekasan, dan Sampang.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, mengungkapkan pihaknya juga menemukan pelanggaran keimigrasian oleh dua warga negara Nigeria yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

"WNA berinisial CEM diketahui menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan indeks 211A dan telah overstay selama 885 hari, serta diduga menyalahgunakan izin tinggal," jelasnya.

Sementara WNA berinisial CKN menggunakan KITAS Investor dengan indeks E28A yang telah berakhir sejak 10 Juni 2026 dan tercatat overstay selama 35 hari.

Imigrasi Jawa Timur menegaskan akan menindaklanjuti seluruh pelanggaran keimigrasian tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Di sisi lain, Polda Jatim bersama Imigrasi masih terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain serta jaringan penipuan lintas negara yang diduga telah beroperasi selama hampir satu tahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Informasi tersebut disampaikan oleh pelapor, Sutarji, warga Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Ia mengungkapkan dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Honda Brio tahun 2017 miliknya oleh oknum kades berinisial S.

"Sampai hari ini, saya masih menuduh mobil itu dibawa Pak Syahbiyan. Yang jelas itu. Mobil itu masih di situ lah, belum dikembalikan," ujar Sutarji kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Menurut Sutarji, permasalahan bermula pada 12 Maret 2026. Saat itu, ia meminta bantuan kepada Kades S untuk menyelesaikan sebuah perkara. Sebagai jaminan penanganan kasus, mobil miliknya diserahkan.

Setelah masalah selesai, Sutarji bermaksud mengambil kembali mobil jaminan tersebut ke rumah Kades di Desa Plosokerep. Ia datang dengan membawa uang Rp20 juta sebagai bentuk ucapan terima kasih. Namun, bukannya mengembalikan mobil, Kades S malah berdalih mobil masih berada di Kediri.

Selanjutnya, Sutarji mengaku bahwa pada 25 Mei 2026, Kades S kembali meminta uang senilai Rp5 juta. Merespons permintaan itu, Sutarji berniat memberikan uang sekaligus mengambil mobilnya dengan membawa total uang senilai Rp30 juta.

"Kades hanya mengambil Rp5 juta dan berjanji akan mengembalikan mobil pada awal Juni 2026," beber Sutarji.

Hingga laporan ini dibuat, janji tersebut tidak kunjung ditepati. Bahkan, Sutarji mengaku oknum kades tersebut sempat melakukan intimidasi kepada anaknya. Akibat kejadian ini, Sutarji menderita kerugian material mencapai Rp80 juta.

Dalam keterangannya, Sutarji menegaskan masih menuntut tanggung jawab oknum kades tersebut. Terkait proses hukum, ia berharap pihak kepolisian dapat memeriksa pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan yang jujur.

"Saya memohon para pihak yang terkait keberadaan mobil saya untuk diperiksa, dalam kurung istri dan Syahbiyan dan istrinya," tandas Sutarji.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan.

"Iya benar, masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi sesuai prosedur," ungkapnya.

Di sisi lain, Kades Plosokerep berinisial S saat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. Wartawan juga sudah berupaya mendatangi Kantor Desa Plosokerep, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setelah diperiksa oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, tim Inspektorat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kini turun tangan langsung untuk mendalami perkara tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final maupun sanksi resmi yang dijatuhkan kepada ketiga bawahannya. Pihak lapas memilih menyerahkan seluruh proses hukum dan kedisiplinan kepada otoritas yang lebih tinggi.

"Pemeriksaan masih berjalan, belum ada keputusan terkait dugaan kasus tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dan pusat," ujar Iswandi, Senin (22/6/2026).

Menurut Iswandi, tim Inspektorat Kemenimipas sudah bergerak melakukan klarifikasi lanjutan di lapangan. Ia menegaskan berkomitmen untuk menghormati dan mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan yang sedang berjalan.

"Tim Inspektorat dari kementerian juga sudah melakukan pemeriksaan. Untuk penanganan dan sanksi, kami menunggu keputusan dari pusat," katanya.

Saat ini, ketiga pegawai yang diduga terlibat, masing-masing berinisial AK, RG, dan W, masih ditahan di Kanwil Ditjenpas Jatim. 

Selama proses pemeriksaan berlangsung, ketiganya dinonaktifkan sementara dan belum diizinkan kembali bertugas di Lapas Blitar.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah adanya laporan mengenai praktik jual beli fasilitas di dalam lapas. 

Modusnya, oknum petugas menjanjikan kenyamanan ekstra kepada sejumlah warga binaan kasus korupsi dengan imbalan sejumlah uang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dua petugas keamanan diduga menjadi aktor yang menghubungi para narapidana korupsi untuk menawarkan fasilitas khusus tersebut. Tercatat ada tiga warga binaan yang mengaku menjadi korban pemerasan.

Praktik ini terbilang fantastis. Oknum petugas awalnya memasang tarif Rp100 juta per orang. Namun, setelah melalui proses negosiasi, masing-masing narapidana menyepakati angka Rp60 juta untuk diserahkan kepada kedua petugas.

Selain dua petugas pengamanan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Blitar juga turut diperiksa intensif karena diduga kuat mengetahui atau membiarkan praktik pungli tersebut berlangsung di dalam institusinya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, mengatakan tiga warga binaan yang terlibat masing-masing berinisial AP, SW, dan TN. Ketiganya kini telah diproses hukum dan ditempatkan secara terpisah untuk mencegah adanya komunikasi antarpelaku.

"Dari hasil pemeriksaan, ada tiga narapidana yang terlibat dalam kasus ini. Mereka sudah merencanakan peredaran pil dobel L di dalam lapas. Ada yang berperan sebagai pemodal dan ada yang mencarikan barang," kata Iswandi, Senin (22/6/2026).

Menurut Iswandi, AP yang merupakan narapidana kasus narkoba sekaligus pacar DR, bertugas mencari pasokan pil dobel L dari luar lapas. AP kemudian meminta bantuan DR untuk membawa masuk pil tersebut saat berkunjung ke Lapas Blitar.

Sementara itu, dua narapidana lainnya, yakni SW dan TN, berperan sebagai pemodal. Ratusan pil dobel L tersebut rencananya akan diedarkan di dalam lapas.

AP menjanjikan imbalan sebesar Rp1,5 juta kepada DR apabila berhasil menyelundupkan barang tersebut ke dalam Lapas Blitar.

"Dari pengakuan mereka, ini baru pertama kali dilakukan. Pil tersebut akan dijual dengan harga murah di dalam lapas. Pil dobel L sebenarnya obat penenang, namun disalahgunakan," ujar Iswandi.

Kasus ini terungkap setelah petugas Lapas Kelas IIB Blitar menggagalkan upaya penyelundupan 624 butir pil dobel L yang disembunyikan DR di dalam organ intimnya. 

Temuan itu kemudian dikembangkan hingga mengarah pada keterlibatan tiga narapidana.

"Narapidana yang terlibat juga diproses hukum oleh polisi. Saat ini ketiganya kami tempatkan secara terpisah," pungkas Iswandi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pil tersebut dibawa oleh seorang perempuan berinisial DR (25) dengan cara disembunyikan di area organ intim.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, mengatakan kasus tersebut terungkap saat jam kunjungan warga binaan pada Kamis (18/6/2026). Saat itu, DR datang bersama seorang perempuan lain berinisial MAW untuk menemui salah satu narapidana.

Petugas yang berjaga menaruh curiga terhadap gerak-gerik kedua pengunjung tersebut. Kecurigaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ditemukan bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dibungkus kondom dan disimpan di area organ intim salah satu pengunjung," kata Iswandi, Senin (22/6/2026).

Temuan itu kemudian dikoordinasikan dengan Polres Blitar Kota. Bersama dengan petugas kepolisian, bungkusan yang dibalut kondom tersebut dibuka dan diketahui berisi 624 butir pil dobel L.

Menurut Iswandi, berdasarkan hasil pemeriksaan, pil tersebut hendak diserahkan kepada AP, seorang narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Blitar. Rencananya, pil dobel L itu akan diedarkan di dalam lapas.

"Kami koordinasikan dengan Polres Blitar Kota dan saat itu langsung dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga melakukan tes urine terhadap kedua perempuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, hanya DR yang terbukti terlibat dan kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Yang ditahan satu orang, yakni DR. Sedangkan satu orang lainnya hanya menemani dan tidak terlibat dalam perkara ini," imbuhnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Agenda persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk hari ini sedianya menjadwalkan pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa, namun terpaksa dijadwalkan ulang karena saksi yang bersangkutan mangkir.

Humas PN Nganjuk, Mohammad Hassanudin Hefni, membenarkan penundaan tersebut akibat faktor teknis kehadiran saksi. 

Meski demikian, pihak pengadilan memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan selama ini telah berjalan secara profesional, transparan, dan tetap berada di jalur yang benar (on the track) sesuai hukum acara yang berlaku.

"Secara otomatis, karena ini memang aturan hukum acara, jika saksi belum bisa hadir dan mereka masih menghendaki untuk diperiksa, maka sidang ditunda," ujar Mohammad Hassanudin kepada Suarajatimpost.com, Senin (22/6/2026).

Penundaan akibat absennya saksi terdakwa ini juga mendapat respons dari Kuasa Hukum keluarga korban, Asmijan. Saat ditemui wartawan di depan Pengadilan Negeri, Asmijan menjelaskan bahwa setelah persidangan dimulai, kuasa hukum terdakwa menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi mereka belum bisa hadir hari ini. Berdasarkan keputusan majelis hakim, persidangan resmi ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Juli mendatang.

"Secara otomatis, karena ini merupakan aturan hukum acara, jika saksi belum bisa hadir dan mereka masih menghendaki saksi tersebut untuk diperiksa, maka sidang berikutnya harus ditunda ke minggu depan," ujar Asmijan.

Asmijan menyatakan bahwa pihak keluarga korban bersikap profesional dan tetap menghormati mekanisme hukum yang berjalan di pengadilan. 

Menurutnya, jika ada rekan-rekan atau keluarga korban yang merasa kecewa dan prihatin dengan penundaan akibat absennya saksi tersebut, hal itu merupakan reaksi yang wajar dan manusiawi sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan.

Di sisi lain, Asmijan menegaskan bahwa saksi-saksi dari pihak korban selama ini telah konsisten dan tegas memberikan keterangan di persidangan, termasuk mengenai identitas dan ciri-ciri pelaku yang melakukan pelemparan saat peristiwa pengeroyokan terjadi.

Terkait dengan pasal yang diterapkan dalam kasus pengeroyokan pesilat ini, pihak kuasa hukum korban menegaskan bahwa Pasal 262 ayat 4 adalah pasal yang paling tepat dan kuat untuk diterapkan.

"Kami berharap tidak ada pengalihan ke pasal-pasal lain atau penggunaan pasal junto. Kita berkomitmen akan terus mengawal ketat persidangan pada agenda berikutnya untuk melihat argumen apa yang akan dibawa oleh saksi dari terdakwa," pungkas Asmijan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi "estafet" bisnis keluarga ini akhirnya resmi terhenti setelah Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menciduk ASDP di sebuah warung makan di kawasan Kenjeran, Surabaya. Dari tangan ibu muda ini, polisi menyita paket sabu seberat hampir 300 gram.

"Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah suami tersangka lebih dahulu menjalani hukuman penjara dalam kasus narkotika," ujar Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Putrawan, Sabtu (20/6/2026).

Kesetiaan ASDP pada jaringan ini tampaknya juga didorong oleh perputaran uang yang bikin silau. Hanya dalam waktu satu bulan sejak bergabung pada Mei 2026, ia sudah tiga kali bertransaksi dan meraup keuntungan hingga Rp100 juta.

Skemanya terbilang rapi: beli modal Rp45 juta per 100 gram dari seorang buron berinisial M, lalu dijual lagi dengan harga Rp55 juta.

Sayangnya, kekompakan suami istri dalam mengejar *cuan* instan ini harus dibayar mahal. Alih-alih bisa reuni keluarga di rumah, ASDP kini justru menyusul sang suami ke balik jeruji besi.

Tak sendirian, ASDP menyeret rekannya berinisial CWH yang apesnya mau diajak kerja sama dengan upah "receh" Rp500 ribu per transaksi, namun harus ikut menanggung risiko yang sama besarnya.

Kini, akibat kekompakan yang salah jalan tersebut, kedua pelaku dijerat Pasal 114 juncto Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya pun tidak main-main: dari penjara seumur hidup hingga pidana mati. Definisi nyata dari "susah senang ditanggung bersama", walau harus di dalam penjara. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Menanggapi kejadian tersebut, pihak manajemen kampus memastikan telah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.

Berdasarkan rekaman video berdurasi 2 menit 15 detik yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di dalam sebuah ruang kelas. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh mahasiswa lain yang berada di ruangan yang sama.

Saksi yang awalnya tertidur tersebut mengaku terkejut saat terbangun dan melihat tindakan tidak pantas di depannya. 

Ia kemudian spontan merekam aksi tersebut menggunakan ponselnya dan sempat memberikan teguran langsung kepada kedua mahasiswa yang bersangkutan. Video amatir itu pun kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.

Merespons situasi ini, pihak rektorat Unair menegaskan bahwa proses investigasi sedang berjalan. Rektor Unair, Muhammad Madyan, menyatakan bahwa pihak fakultas saat ini tengah memeriksa kedua mahasiswa yang terlibat dalam video tersebut.

Madyan juga meluruskan kabar burung yang beredar mengenai status akademis kedua mahasiswa itu. Ia menegaskan bahwa pihak kampus belum mengeluarkan keputusan sanksi berupa pemecatan atau Drop Out (DO).

"Masih belum (di-drop out), saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak fakultas," ujar Madyan saat dikonfirmasi.

Ia menjamin bahwa Unair akan menyelesaikan masalah ini secara transparan dan bersikap adil. Seluruh proses penanganan dipastikan berjalan sesuai dengan kode etik dan regulasi resmi yang berlaku di lingkungan universitas.

"Kasus ini akan ditangani secara mendalam sesuai dengan prosedur yang berlaku," tambahnya.

Kasus dugaan tindakan asusila di area institusi pendidikan tinggi ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, insiden serupa juga sempat mencuat dan menjadi sorotan publik di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

Hingga berita ini diturunkan, demi menjaga privasi dan asas praduga tak bersalah selama proses penyelidikan internal, pihak Universitas Airlangga masih merahasiakan identitas maupun program studi dari kedua mahasiswa yang bersangkutan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Peringatan itu disampaikan setelah Kejari Surabaya menerima sejumlah laporan mengenai adanya pihak tidak bertanggung jawab yang mencatut nama pejabat kejaksaan untuk meminta uang melalui telepon maupun pesan WhatsApp.

Menurut Tri, pelaku menggunakan berbagai modus untuk meyakinkan calon korban.

Bahkan, sebutnya dalam beberapa kasus, pelaku mengaku sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya dan menghubungi sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

“Ada pihak yang mengaku-ngaku meminta sesuatu kepada OPD dan teman-teman di lingkungan Pemerintah Kota dengan mengatasnamakan kegiatan Kejari Surabaya,” kata Tri kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Dalam beberapa hari terakhir, laporan serupa terus berdatangan. Pelaku meminta sejumlah dana dengan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan kegiatan lembaga, menjamu tamu, hingga kepentingan kedinasan lainnya. 

Padahal, Kejari Surabaya memastikan seluruh permintaan tersebut tidak pernah berasal dari institusinya.

Fenomena ini bahkan mulai menyasar lembaga penyelenggara pemilu. 

Kejari Surabaya baru menerima informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya telepon yang meminta uang dengan dalih mendukung kegiatan di lingkungan kejaksaan.

“Barusan ada informasi dari Bawaslu. Mereka dihubungi seseorang yang meminta uang dengan alasan untuk kegiatan Kejari Surabaya atau menjamu tamu,” ujar Tri.

Menanggapi hal tersebut, Tri menegaskan tidak ada satu pun pejabat maupun pegawai Kejari Surabaya yang diperbolehkan meminta dana kepada OPD, instansi pemerintah, lembaga negara, maupun pihak swasta untuk kepentingan kegiatan kedinasan.

“Saya nyatakan itu tidak benar,” tegasnya.

Tri mengingatkan agar setiap pihak yang menerima telepon, pesan WhatsApp, maupun bentuk komunikasi lain yang mengatasnamakan pejabat Kejari Surabaya tidak langsung menindaklanjuti permintaan tersebut. 

Ia meminta seluruh penerima pesan melakukan verifikasi langsung kepada Kejari Surabaya sebelum mengambil keputusan apa pun.

“Teman-teman pemerintah daerah maupun organisasi lainnya yang menerima telepon atau pesan WhatsApp yang mengaku dari pihak kami, mohon dikonfirmasi langsung kepada Kejari Surabaya. Saya tegaskan, tidak pernah ada permintaan seperti itu,” katanya.

Kejari Surabaya juga menemukan indikasi bahwa pelaku berupaya memperkuat tipu dayanya dengan mengirimkan nomor rekening tertentu untuk tujuan transfer dana. 

"Modus ini sengaja dirancang agar korban percaya bahwa permintaan tersebut berasal dari pejabat kejaksaan yang sah," tegasnya.

Tri menilai pencatutan nama aparat penegak hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi bukanlah modus baru.

Namun, menurutnya pola serupa terus berulang dengan sasaran yang semakin luas, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh pihak.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat, OPD, lembaga negara, serta institusi lainnya untuk tidak mudah percaya terhadap setiap permintaan dana yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. 

Menurutnya, langkah konfirmasi merupakan cara paling efektif untuk mencegah kerugian akibat penipuan.

Tri juga meminta media massa membantu menyebarluaskan informasi tersebut agar tidak ada lagi pihak yang menjadi korban.

“Saya berharap rekan-rekan pers dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa pihak yang menghubungi dan meminta uang tersebut bukan berasal dari Kejaksaan Negeri Surabaya,” ujarnya.

Kejari Surabaya menegaskan satu pesan penting, setiap permintaan uang yang mengatasnamakan pejabat Kejari Surabaya tanpa mekanisme resmi dan tanpa verifikasi langsung patut diduga sebagai tindakan penipuan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan praperadilan dibacakan pada Kamis (18/6/2026). Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon serta menetapkan biaya perkara nihil.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan putusan tersebut menguatkan legalitas langkah penyidik dalam menetapkan P sebagai tersangka.

“Benar, permohonan praperadilan sudah diputus dan hasilnya ditolak. Artinya, penetapan tersangka yang dilakukan Polres Tulungagung dinyatakan sah. Saat ini perkara juga sudah berstatus P 21 atau lengkap dan telah memasuki tahap dua, yakni pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan,” kata Iptu Andi Tamba, Jumat (19/6/2026).

Menurut Andi, putusan hakim menunjukkan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami bersyukur atas putusan tersebut. Penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Purwanto, Burhanudin Jabar, menghormati putusan pengadilan meski permohonan yang diajukan kliennya tidak dikabulkan. Pihaknya kini akan memfokuskan langkah pembelaan pada sidang pokok perkara.

“Kami sudah maksimal dalam menyusun dan menyampaikan materi praperadilan. Karena permohonan ditolak, selanjutnya kami akan mempersiapkan materi pembelaan untuk Pak Purwanto dalam persidangan pokok perkara,” ujar Burhanudin.

Sebelumnya, pihak tersangka mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dalam permohonannya, ia meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah, menghentikan proses penyidikan, menghapus status tersangka, serta memulihkan nama baik dan hak-haknya.

Penetapan tersangka dalam perkara dugaan perdagangan pupuk tanpa izin edar tersebut dilakukan oleh polisi pada akhir Mei lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga membeli sekitar tujuh ton pupuk NPK Phoska dari sebuah pabrik di Gresik untuk kemudian dipasarkan di wilayah Tulungagung.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait peredaran pupuk yang diduga tidak sesuai ketentuan. Penyidik kemudian melakukan penyamaran atau undercover buy terhadap 40 sak pupuk yang dijual tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dugaan ketidaksesuaian merek produk yang diperjualbelikan. Pupuk yang seharusnya menggunakan merek Green Mathoh diduga dipasarkan sebagai pupuk Phoska.

Atas dugaan perbuatannya, Purwanto dijerat Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Perkara tersebut kini menunggu proses persidangan di pengadilan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah hukum ini diambil karena aktivitas yang mengarah pada premanisme tersebut telah mengganggu kegiatan operasional dan dinilai tidak sejalan dengan semangat menciptakan iklim investasi yang aman di Kabupaten Jombang.

Pihak perusahaan secara resmi melaporkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.40 WIB itu ke polisi pada Rabu (17/6/2026). Laporan tercatat dengan Nomor Bukti Laporan: STTLPM/520.RESKRIM/VI/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR.

Peristiwa bermula saat empat orang pria berinisial MLN, KDK, RE, dan DDK diduga memasuki kawasan operasional pabrik melalui gerbang depan tanpa izin, baik secara tertulis maupun lisan. Saat para terlapor masuk, dua petugas keamanan pabrik, Haki dan Mat Iksan, sedang berada di area belakang pabrik untuk mengawal truk molen pengangkut cor beton untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Setelah berada di dalam pekarangan pabrik, kelompok tersebut diduga membuat keonaran dan mengusir para karyawan yang sedang menjalankan aktivitas kerja lembur. Selain intimidasi verbal, tindakan itu juga disertai kekerasan fisik. Dilaporkan, dua orang karyawan PT Handsome Investments Indonesia menjadi korban penganiayaan di lokasi kejadian.

Mewakili pihak perusahaan, MB selaku pemegang mandat tanggung jawab PT Handsome Investments Indonesia, menyatakan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan upaya melindungi hak-hak pekerja. Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat merespons cepat laporan tersebut.

"Aksi ini terjadi pada malam hari, sekitar pukul 23.54 WIB. Mereka masuk ke area perusahaan dan melakukan pemukulan terhadap pekerja kita yang sedang bertugas. Untuk nama-nama oknum yang terlibat, seluruhnya sudah kami serahkan secara resmi dalam berkas laporan di kepolisian," ujar MB dalam pesan yang diterima wartawan, Jumat (19/6/2026).

Pihak perusahaan berharap dapat tercipta lingkungan industri yang kondusif. Kepastian keamanan dinilai sebagai pilar utama agar investasi yang masuk ke Jombang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian daerah.

"Kami sangat berharap pihak keamanan, dalam hal ini Polres Jombang, dapat merespons laporan ini dengan baik. Penegakan hukum yang tegas sangat penting agar investasi dari PT Handsome maupun perusahaan lainnya di wilayah Jombang dapat berjalan aman, lancar, dan terbebas dari segala bentuk gangguan luar," tambah MB.

Insiden pengusiran dan penganiayaan di tengah malam ini berdampak langsung pada kondisi psikologis para pekerja di lapangan. Keresahan pun muncul di kalangan pekerja, khususnya mereka yang bertugas pada giliran kerja malam (shift malam).

"Kami yakin, Pemerintah Jombang, bahkan pihak kepolisian serta elemen pendukungnya, mampu menciptakan iklim investasi di Jombang yang aman dan bebas dari aksi premanisme," tandasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan adanya laporan perusahaan tersebut. 

"Iya betul ada," ucap AKP Dimas Robin singkat kepada suarajatimpost.com.

Melalui unit Pidana Umum (Pidum), polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menjamin keamanan iklim investasi di Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Melalui Ngobar Masir, konflik yang sempat terjadi di antara nelayan pesisir Kecamatan Jangkar akhirnya menemui titik temu dan berhasil diselesaikan secara damai.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpolairud Polres Situbondo bersinergi dengan Pos AL Jangkar ini mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat. Sebab, melalui pendekatan adat ketimuran dengan dialog atau musyawarah, kegiatan ini berhasil membangun komunikasi yang baik dan menjaga kondusivitas di wilayah perairan Kabupaten Situbondo.

Kasat Polairud Polres Situbondo, AKP Gede Sukarmadiyasa, menjelaskan bahwa mediasi dilakukan terhadap dua kelompok nelayan yang terlibat perselisihan, yakni nelayan Pakisan dan nelayan Gardan di pesisir Jangkar.

Berdasarkan hasil mediasi, konflik bermula dari dugaan pelanggaran zona tangkap ikan oleh nelayan Gardan serta tindakan pemotongan tali yang dilakukan oleh nelayan Pakisan.

"Setelah dilakukan klarifikasi dari kedua belah pihak dalam kegiatan Ngobar Masir diketahui bahwa permasalahan tersebut berawal dari kesalahpahaman saat aktivitas penangkapan ikan di sekitar rumpon di perairan Jangkar." Katanya. Jumat (19/6/2026)

Untuk meminimalkan perselisihan, petugas Satpolairud memberikan edukasi kepada nelayan Gardan terkait aturan zona penangkapan ikan. Bagi kelompok nelayan pengguna jaring cantrang, wilayah penangkapan yang diperbolehkan berada di Jalur II atau sekitar empat mil laut dari garis pantai.

Selain itu, petugas juga mengingatkan nelayan Pakisan agar tidak mengambil tindakan sendiri apabila terjadi persoalan di laut. Masyarakat nelayan diminta segera melaporkan setiap permasalahan kepada petugas Satpolairud maupun TNI AL agar dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui dialog yang berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan dengan ditemani kopi panas, kedua belah pihak akhirnya saling memahami, menyadari kesalahan masing-masing, serta berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keharmonisan antar-nelayan.

"Kegiatan mediasi berjalan aman dan kondusif. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara damai dan berkomitmen tidak mengulangi permasalahan serupa di kemudian hari," ujar AKP Gede Sukrmadiyasa.

Ngobar Masir sendiri menjadi salah satu program Satpolairud Polres Situbondo sebagai upaya pendekatan humanis yang terus dilakukan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat pesisir sekaligus mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi tersebut dibubarkan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Dalam operasi penertiban ini, polisi mengamankan 80 pemuda dan puluhan sepeda motor. Mirisnya, petugas juga menemukan satu orang pemuda yang nekat membawa senjata tajam jenis celurit dan dua buah petasan.

Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Iptu Suhartanto, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil setelah pihak kepolisian menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu.

Menurut laporan, para pemuda tersebut membuat kegaduhan di sepanjang jalan raya di beberapa titik, seperti kawasan Sekar Putih, Kedundung, hingga area jogging track Kota Mojokerto.

"Saat petugas sedang melakukan patroli rutin, kami menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kelompok pemuda yang membuat kegaduhan di sepanjang jalan *jogging track*," ujar Iptu Suhartanto saat memberikan keterangan pada Jumat (19/6/2026).

Polisi bergerak cepat menyisir tiga lokasi tersebut dan langsung membawa 80 pemuda beserta kendaraan mereka ke Mapolres Mojokerto Kota untuk pemeriksaan awal. Penanganan para pelanggar ini dibagi berdasarkan jenis pelanggarannya. 

Puluhan sepeda motor diserahkan ke Satlantas untuk ditilang. Mayoritas kendaraan kedapatan menggunakan knalpot brong (bising), tidak memasang nomor polisi (pelat nomor), serta tidak memenuhi standar keselamatan (SNI).

Sebanyak 79 pemuda diserahkan ke Satsamapta untuk diberikan pembinaan moral, sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah masing-masing dengan syarat dijemput oleh orang tua atau keluarga dan satu pemuda yang terbukti membawa celurit dan petasan kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Satu pemuda yang kedapatan membawa celurit dan petasan saat ini masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh Satreskrim," tegasnya.

Pihak Polres Mojokerto Kota menegaskan bahwa polisi tidak akan memberikan toleransi bagi siapa saja yang nekat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Polisi berkomitmen untuk selalu bertindak tegas demi kenyamanan warga Mojokerto.

Polisi juga mengimbau warga agar tidak cemas namun tetap waspada.

"Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Jika melihat ada tindakan kriminal atau gangguan ketertiban di jalanan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau hubungi call center 110," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keduanya terjaring dalam operasi penyekatan yang digelar petugas di kawasan Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Rabu (17/6/2026) dini hari.

Selain mengamankan dua pemuda tersebut, polisi juga menindak delapan unit sepeda motor. Kendaraan-kendaraan ini ditilang karena nekat melanggar aturan lalu lintas saat berusaha menerobos titik penyekatan petugas.

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, menjelaskan bahwa operasi penyekatan ini merupakan bagian dari strategi kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah. Langkah ini diambil bersamaan dengan adanya rangkaian kegiatan pengesahan warga baru dari salah satu perguruan pencak silat di Kabupaten Malang.

Menurut AKBP Taat, acara pengesahan semacam ini kerap memicu kedatangan massa pendukung atau penggembira dalam jumlah besar dari berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, pergerakan massa ini berpotensi menimbulkan konvoi, arak-arakan di jalan raya, hingga gangguan ketertiban umum.

"Berdasarkan analisis kerawanan yang telah kami petakan, kegiatan ini berpotensi mendatangkan massa dari berbagai wilayah. Karena itu, kami melakukan pengamanan dan penyekatan di sejumlah titik untuk mengantisipasi pergerakan massa di luar ketentuan yang telah ditetapkan," ujar AKBP Taat Resdi dalam jumpa pers di Mapolres Malang.

Polres Malang sendiri menyebar titik penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan dan jalur pintu masuk utama Kabupaten Malang. Beberapa titik strategis tersebut meliputi Kecamatan Lawang, Pakis, Dau, Sumberpucung, hingga Singosari.

Berdasarkan data pihak kepolisian, kedua pemuda pembawa sajam tersebut ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan di lokasi penyekatan Singosari.

Petugas pertama kali menghentikan seorang pemuda berinisial MAR (20) sekitar pukul 00.30 WIB. Pemuda asal Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini dihentikan saat mengendarai sepeda motor. Ketika petugas melakukan pemeriksaan kendaraan, ditemukan satu bilah senjata tajam jenis karambit dengan panjang bilah sekitar 13 sentimeter.

Setengah jam kemudian, tepatnya pukul 01.00 WIB, polisi kembali mengamankan seorang pemuda berinisial RK (19). Diketahui, RK merupakan seorang mahasiswa asal Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang saat ini sedang menempuh studi di Malang. Saat dilakukan pemeriksaan badan, polisi menemukan satu bilah badik sepanjang 20 sentimeter yang diselipkan di celana sebelah kirinya.

Selain menyita senjata tajam jenis karambit dan badik, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya dari tangan kedua tersangka. Barang bukti tersebut di antaranya: Satu set pakaian bela diri; jaket bertuliskan "PunkSther Malang Selatan"; satu buah kaus berwarna hitam; dan dua unit sepeda motor yang dikendarai oleh para tersangka.

AKBP Taat menegaskan bahwa kedua pemuda ini bukanlah peserta inti atau calon warga yang akan disahkan oleh perguruan silat, melainkan sekadar massa penggembira yang berniat menuju ke lokasi acara.

"Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang," tegas Kapolres.

Di luar penangkapan dua pemuda bersajam dan penilangan delapan motor yang mencoba menerobos barikade petugas, secara umum situasi perayaan malam 1 Suro di Kabupaten Malang berlangsung sangat aman.

Kapolres Malang menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, pengurus perguruan silat, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Berkat kerja sama yang baik, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat terjaga dengan baik.

"Tidak ada konvoi besar maupun arak-arakan yang sampai mengganggu aktivitas masyarakat luas. Secara umum, situasi kamtibmas di Kabupaten Malang berjalan aman, damai, dan terkendali," tutup AKBP Taat.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetia Akbar, mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terkait alasan kedua pemuda tersebut nekat membawa senjata tajam ke tempat umum.

"Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, motif membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri atau berjaga-jaga selama perjalanan menuju lokasi kegiatan. Selain itu, rencananya senjata tersebut akan digunakan untuk berfoto-foto saat tiba di lokasi pengesahan," urai AKP Hafiz. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden yang terjadi di tengah momentum kegiatan pengesahan anggota baru perguruan silat ini menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas warga rusak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula di Jalan Kenjeran saat rombongan konvoi salah satu perguruan silat berpapasan dengan kelompok pemuda lain. 

Diduga akibat adanya provokasi, situasi di jalur protokol tersebut memanas hingga berujung pada bentrokan terbuka.

Kelompok yang kalah jumlah kemudian melarikan diri ke dalam area permukiman di Kampung Kalijudan untuk menyelamatkan diri. 

Namun, aksi saling kejar terus berlanjut hingga ke dalam gang permukiman warga, membuat situasi setempat sempat mencekam.

Khusnul Hasana, seorang warga Kalijudan Gang 12 yang menyaksikan kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa massa yang bertikai membawa berbagai benda tajam dan tumpul.

"Saya melihat sekelompok pemuda dari perguruan silat sedang bentrok. Mereka mengejar kelompok pemuda lain yang juga bukan dari kampung kami," kata Khusnul, Rabu (17/6/2026).

Dampak dari pergeseran titik bentrok ke area pemukiman ini langsung dirasakan oleh warga lokal yang berada di lokasi kejadian.

Dua orang dilaporkan terluka. Satu korban ditemukan terkapar di jalan dengan luka di sekujur tubuh, sementara satu warga Kalijudan Gang 15 menderita luka di kepala akibat terkena lemparan batu.

Satu unit mobil Suzuki Carry milik Firman, warga setempat, mengalami pecah kaca bagian depan akibat terkena hantaman batu saat massa saling serang.

"Sebelum pulang saya dapat kabar dari keluarga supaya jangan pulang dulu karena situasi mencekam. Setelah saya sampai rumah, saya lihat mobil saya sudah rusak," ungkap Firman.

Diketahui bahwa sejak Selasa (16/6/2026) malam hingga Rabu dini hari, volume kendaraan di sejumlah ruas jalan Kota Surabaya meningkat karena adanya konvoi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menghadiri acara pengesahan di Kenjeran Park (Kenpark).

Hingga Rabu pagi, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi pasti, pemicu awal provokasi, maupun jumlah oknum yang diamankan dari kedua belah pihak. 

Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti di lokasi kejadian untuk menjaga kondusifitas wilayah. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin mengatakan pada Rabu (17/6/2026) menegaskan setidaknya ada 8 saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Terakhir kami menanyai dua saksi tambahan dimana mereka merupakan saksi yang ada di lokasi saat peristiwa terjadi," urainya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa enam orang yang terdiri dari pelapor RC, dua saksi yang berada di lokasi kejadian, serta tiga pihak terlapor berinisial SA., HN dan ADS.

Hingga kini, Satreskrim Polres Batu masih terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk menentukan konstruksi hukum dalam perkara tersebut.

"Penyidik menegaskan proses penanganan kasus berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat sampai adanya kepastian hukum lebih lanjut," imbuhnya.

Seperti yang pernah di tulis oleh Suarajatimpost.com sebelumnya, kasus ini bermula dari laporan dugaan pengeroyokan yang dialami RC usai menonton pertandingan bulu tangkis di Gedung Serbaguna Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, insiden tersebut diduga dipicu perbedaan dukungan terhadap tim yang sedang bertanding.

Korban mengaku sempat dicegat setelah pertandingan berakhir. Dalam laporannya, RC menyebut dirinya mendapat tamparan berulang kali serta makian yang diduga bernuansa rasis. Upaya mediasi yang sempat dilakukan kedua belah pihak disebut tidak membuahkan kesepakatan sehingga kasus berlanjut ke ranah hukum.

Sementara itu, pihak terlapor melalui penasihat hukumnya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang dilaporkan korban. Mereka menegaskan tidak ada unsur kesengajaan maupun niat jahat dalam peristiwa tersebut dan menyebut kejadian terjadi secara spontan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam gugatan tersebut, warga menggugat lima pihak sekaligus, yakni Bupati Pasuruan, Camat Gempol, Kepala Desa Randupitu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, serta Panitia Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL.

Para penggugat mempersoalkan pelaksanaan PTSL di Desa Randupitu, khususnya terkait dugaan adanya kebijakan tidak tertulis mengenai penetapan biaya tambahan yang dibebankan kepada peserta program.

Menanggapi gugatan tersebut, kuasa hukum Kepala Desa Randupitu, Nofi Hariyanto, menilai gugatan warga memiliki sejumlah kelemahan secara hukum dan tidak memenuhi unsur formil sebagai gugatan Citizen Lawsuit.

Menurut Nofi, gugatan tersebut dinilai kurang pihak atau plurium litis consortium karena tidak melibatkan penerima manfaat program PTSL yang disebut mengalami kerugian sebagai pihak penggugat.

“Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena penggugat tidak menyertakan pihak penerima manfaat PTSL yang dirugikan sebagai penggugat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai gugatan tersebut mengandung unsur error in persona atau salah sasaran. Menurutnya, persoalan yang dipersoalkan warga berkaitan dengan sertifikasi tanah yang bersifat individual, bukan kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.

“Kerugian sertifikasi tanah bersifat spesifik atau individual dan bukan merupakan kebijakan umum pemerintah yang berdampak masif,” kata Nofi.

Pihaknya juga mempertanyakan penggunaan mekanisme Citizen Lawsuit dalam perkara tersebut. Sebab, salah satu pihak yang digugat bukan merupakan penyelenggara negara, sehingga dinilai tidak memenuhi unsur gugatan warga negara sebagaimana mestinya.

Tak hanya itu, Nofi menilai gugatan tersebut diajukan secara prematur karena para pihak belum menempuh penyelesaian melalui jalur administrasi maupun mediasi sebelum membawa perkara ke pengadilan.

“Kalau memang ada keberatan, seharusnya terlebih dahulu ditempuh penyelesaian melalui jalur administrasi atau mediasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan ATR/BPN sebelum masuk ke pengadilan,” terangnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan pelaksanaan Program PTSL di Desa Randupitu telah berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Yang jelas pendaftaran PTSL di Randupitu sudah sesuai prosedur,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga sekaligus penggugat, Hafid, menyatakan keberatan masyarakat sebenarnya telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum gugatan diajukan.

“Sudah kami komunikasi dengan baik. Sudah saya sampaikan dua kali, tiga kali terkait keberatan PTSL ke Pak Kades maupun ke BPD,” ujarnya.

Menurut Hafid, pokok persoalan yang dipersoalkan warga adalah besaran biaya pembuatan Letter C yang dinilai terlalu tinggi dan mencapai jutaan rupiah per bidang tanah.

“Warga keberatan dengan biaya Letter C yang mencapai jutaan. Jadi warga ingin pengembalian biaya Letter C yang cukup besar. Ada yang Rp2 juta dan Rp3 juta. Kami minta iktikad baik Pak Kades,” katanya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alur pengelolaan dana yang telah dikumpulkan dari warga. Namun, menurutnya, proses penarikan biaya dilakukan melalui pihak-pihak yang dipercaya oleh pemerintah desa.

“Yang narik itu orang kepercayaan Pak Kades. Pokmasnya itu RT dan RW. Kumpulnya ke mana uangnya itu yang saya kurang tahu. Warga menyerahkan uang itu ada yang ke Pak Kades, ada yang melalui RT-RW,” ungkapnya.

Hafid menambahkan, warga yang saat ini ikut dalam proses gugatan belum mewakili seluruh masyarakat yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Ini mungkin belum separuh warga yang datang ke Pengadilan Negeri Bangil. Kalau dibutuhkan sebagai warga, kami siap menjadi saksi,” lanjutnya.

Perkara tersebut dijadwalkan kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bangil pada 24 Juni 2026 mendatang. Sidang berikutnya diperkirakan akan membahas tanggapan para tergugat sekaligus menguji kelengkapan syarat formil gugatan yang diajukan warga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 14 tersangka serta menyita puluhan gram sabu-sabu, ganja, dan ribuan pil dobel L.

Di antara belasan kasus yang berhasil dibongkar, peredaran sabu-sabu di Kecamatan Udanawu dan ganja di wilayah Sananwetan menjadi dua kasus paling menonjol karena jumlah barang bukti yang disita.

Kasat Narkoba Polres Blitar Kota, Iptu Bambang Dwi Wahyono, mengatakan bahwa pengungkapan kasus narkoba dilakukan di tujuh wilayah berbeda, yakni Sukorejo, Nglegok, Ponggok, Udanawu, Sananwetan, Sanankulon, dan Kanigoro.

"Pengungkapan 12 kasus narkoba ini dalam kurun waktu satu bulan selama Mei 2026. Ada 14 tersangka yang kami amankan dan sebagian di antaranya merupakan residivis kasus narkoba," katanya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, kasus paling menonjol adalah peredaran sabu-sabu di Kecamatan Udanawu. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan menyita barang bukti sebanyak 23,11 gram sabu-sabu.

Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui memperoleh sabu-sabu dari jaringan di wilayah Malang dan Madiun. Barang haram itu kemudian dibawa ke Blitar untuk diedarkan kembali dalam kemasan kecil.

"Modus operandi pelaku membeli sabu dari Malang dan Madiun, kemudian dipecah menjadi paket hemat seberat 0,5 gram dan dijual dengan harga sekitar Rp500 ribu per paket," ujarnya.

Selain kasus sabu-sabu, Satnarkoba Polres Blitar Kota juga mengungkap peredaran ganja di wilayah Sananwetan. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang tersangka dan menyita 8,62 gram daun ganja kering yang diduga akan diedarkan kepada pengguna.

Secara keseluruhan, dari 12 kasus yang berhasil diungkap, polisi menyita barang bukti berupa 45,8 gram sabu-sabu, 8,62 gram ganja, dan 1.046 butir pil dobel L.

Iptu Bambang menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Blitar Kota. 

Pihaknya juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok yang berada di luar daerah.

"Kami akan terus melakukan penindakan terhadap para pelaku peredaran narkoba. Ini merupakan komitmen kami untuk menyelamatkan masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Jajaran Satreskrim Polres Jombang akhirnya resmi menetapkan kakak kandung korban, seorang perempuan berinisial S, sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan penganiayaan berat. 

Penetapan tersebut dilakukan setelah serangkaian upaya autopsi melalui tindakan ekshumasi pada makam korban di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, kakak korban berinisial S kini telah kami tetapkan sebagai tersangka," ungkap Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander dalam pesan yang diterima wartawan, Rabu (17/06/2026).

Penetapan tersangka, jelas AKP Dimas, diputuskan usai peningkatan status penyidikan berdasarkan temuan dua alat bukti yang cukup, selain adanya sejumlah kesaksian yang diperkuat oleh bukti ilmiah kedokteran forensik.

"Saksi melihat langsung aksi pemukulan dan penganiayaan oleh tersangka. Dari hasil autopsi terdapat luka-luka pada jasad korban sinkron dengan pola penganiayaan yang diceritakan saksi," terangnya.

Dalam upaya pendalaman keterangan tersangka, penyidik menghadapi kendala serius. Sebab, tersangka S, yang sebelumnya dalam kondisi sehat, mendadak mengalami kelumpuhan dan memilih bungkam.

"Proses penggalian keterangan memang belum optimal karena tersangka enggan berbicara. Meski demikian, kami akan terus melakukan pendalaman," pungkas AKP Dimas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Perempuan malang penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) itu diduga meregang nyawa di tangan sedarahnya, terkunci dalam keheningan yang sempat coba ditutupi dengan alibi terpeleset di kamar mandi. 

Namun, sedinding tembok dari tempat kejadian, hati nurani seorang tetangga dan ketajaman sanksi menolak untuk berkompromi dengan kebohongan.

Berikut adalah sederet fakta mendalam, keterkaitan saksi, hingga runtuhnya skenario palsu yang berhasil diungkap kepolisian lewat tindakan ekshumasi:

Jeritan dari Balik Dinding Kos

Bagi N, seorang warga yang tinggal di kamar kos bersebelahan, kehidupan kakak-beradik yang baru pindah sekitar dua minggu itu awalnya tampak biasa. Namun, dinding pembatas kos yang tipis segera mengirimkan sinyal-sinyal keganjilan.

Kamis (11/6/2026), sehari sebelum korban ditemukan kaku, N dikejutkan oleh suara keributan yang hebat. 

Masalahnya sepele, diduga hanya perkara bumbu sambal pecel yang habis di dapur bersama. N menyaksikan langsung bagaimana kekerasan fisik itu terjadi. Sang kakak menghujamkan pukulan demi pukulan ke tubuh Choiriyah yang ringkih.

"Saya tegur, sudahlah, kalau diteruskan bisa bahaya. Adiknya saat itu masih sehat dan sadar, bahkan sempat teriak-teriak minta ampun juga kepada kakaknya yang terdengar dari kamar saya," kata N dengan nada sesal saat diwawancarai pada Sabtu (13/6/2026) malam.

Dua kali N datang melerai karena rasa kemanusiaan. Usai teguran kedua, situasi sempat mereda. 

N yang kelelahan memutuskan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, mengira kegaduhan itu telah berlalu. 

Ia tidak pernah menduga bahwa teriakan minta ampun tersebut adalah suara terakhir Choiriyah yang didengarnya dalam keadaan hidup.

Skenario Terpeleset di Jumat Siang

Jumat (12/6/2026), sekitar pukul 11.45 WIB. N yang sedang tertidur lelap tiba-tiba digedor oleh warga sekitar. 

Ia diminta bantuan mendesak untuk mengevakuasi tubuh korban yang ditemukan di dalam kamar mandi kos.

Saat menggotong tubuh tersebut, N merasakan keganjilan yang luar biasa. Tubuh korban sudah mendingin dan kaku. 

Di lokasi kejadian, sang kakak dengan tenang melontarkan alibi demi menutupi perbuatannya. Kepada warga, ia berdalih bahwa adiknya murni tidak sadarkan diri akibat terpeleset saat mandi.

Namun, mata telanjang N dan tiga warga lainnya tidak bisa dibohongi. Mereka melihat langsung bercak-bercak biru keunguan di sekitar kelopak mata dan pergelangan tangan korban.

"Saya melihat adanya sejumlah tanda tak wajar pada tubuh korban. Terdapat luka lebam berwarna biru," jelas N.

Penolakan Keluarga dan Gerak Polisi

Misteri ini sempat coba dikubur dalam-dalam. Korban langsung dibawa pulang dan dimakamkan di tempat asalnya di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan. Bahkan, penyelidikan awal pihak kepolisian sempat membentur penolakan dari pihak keluarga untuk mengusut kematian korban. 

Kapolsek Jogoroto, AKP Mohamad Djulan, pada awalnya menyebut belum menerima laporan resmi, namun langsung menerjunkan unit Reskrim untuk melakukan olah TKP awal dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jombang.

Menyadari ada yang tidak beres, kepolisian akhirnya mengambil langkah. Polisi tidak memerlukan izin keluarga ketika indikasi tindak pidana maut terpampang nyata.

Hanya dua hari setelah pemakaman, tepatnya Ahad (14/6/2026) pukul 10.00 WIB, garis polisi kuning telah melingkari makam Choiriyah di TPU Dusun Pajaran. 

Di bawah lindungan tenda terop dan disaksikan ratusan warga yang memadati area pemakaman, Tim Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri bersama Tim Inafis Polres Jombang melakukan ekshumasi (pembongkaran makam) untuk melakukan autopsi.

Hasil Autopsi: Runtuhnya Alibi Sang Kakak

Selasa (16/6/2026), tabir gelap itu akhirnya tersingkap sepenuhnya. Berdasarkan dokumen forensik, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mematahkan narasi terpeleset yang sempat dibangun pihak keluarga.

Hasil autopsi menunjukkan sekujur tubuh Choiriyah dipenuhi jejak kekerasan benda tumpul yang mengerikan. Tim dokter forensik menemukan:

Luka memar dan lecet yang menyebar di dahi, pipi, bibir bawah, dagu, leher depan atas, lengan, dada, kepala, serta paha dan pinggang kanan.

Dua jari tangan kiri korban patah, mengindikasikan adanya upaya defensif (menangkis) saat penganiayaan terjadi.

Penyebab Kematian, ditemukan resapan darah masif pada seluruh kulit kepala serta pembusukan organ dalam akibat trauma berat.

"Semua luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup dan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul. Penyebab kematian korban yaitu resapan darah pada seluruh kulit kepala," tegas AKP Dimas Robin.

Nestapa Kelompok Rentan Tunagrahita

Di balik pasal-pasal hukum dan laporan visum, kasus ini menyisakan duka kemanusiaan yang mendalam bagi warga Dusun Pajaran. 

Korban yang awalnya sempat dikira seorang remaja oleh tetangga kos karena perawakan atau kondisi fisiknya, ternyata adalah seorang wanita berusia 47 tahun yang menyandang disabilitas intelektual (tunagrahita).

Sebagai individu dengan fungsi kognitif dan IQ di bawah rata-rata, Choiriyah adalah sosok yang sepenuhnya bergantung pada belas kasih orang lain untuk bertahan hidup. Ironisnya, sang kakak kandung yang memegang mandat dan tanggung jawab untuk merawat serta melindunginya, justru menjadi pihak yang diduga kuat merenggut hak hidupnya dengan cara yang keji.

Kini, proses hukum diambil alih Polres Jombang. Alibi jatuh di kamar mandi telah runtuh total oleh fakta ilmiah kedokteran forensik. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Polisi menegaskan bahwa tersangka tidak ditangkap ataupun dijemput oleh petugas, melainkan datang sendiri ke Mapolres Malang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan bahwa perkara tersebut saat ini telah memasuki tahap penyidikan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Penanganan kasus dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang.

"Memang ini kasus kaitannya dengan kesusilaan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan banyak informasi secara detail. Namun secara umum, kasus itu saat ini dalam proses penyidikan oleh Sat PPA Polres Malang," ujar Taat saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2026) usai agenda sertijab.

Menurutnya, status perkara telah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik juga telah menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka dan melakukan penahanan demi kepentingan proses hukum lebih lanjut.

"Statusnya sudah penyidikan, sudah penetapan tersangka, dan tersangka sudah dilakukan penahanan," katanya.

Taat menjelaskan bahwa sebelum penetapan tersangka dilakukan, yang bersangkutan datang secara kooperatif ke Polres Malang untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

"Tersangka, yang saat itu masih terduga pelaku, secara kooperatif datang ke Polres Malang. Bukan dijemput, bukan dikejar, tetapi datang sendiri ke Polres Malang dan menyampaikan kronologi permasalahannya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penyampaian tersebut penting untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai proses penanganan terhadap tersangka.

"Ini penting saya sampaikan untuk meluruskan apa yang menjadi simpang siur. Jadi tersangka ini datang ke Polres Malang secara sendiri, kemudian menyampaikan kronologi perkaranya dan kami tindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Kapolres memastikan perkara tersebut telah memiliki pelapor dan saat ini masih terus didalami oleh penyidik. Penetapan tersangka, kata dia, dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

"Kalau kita sudah proses sidik dan sudah menetapkan tersangka, itu artinya berdasarkan gelar perkara sudah ada alat bukti dalam proses penyidikan," tegasnya.

Sebelumnya, puluhan anggota organisasi sosial dan keagamaan Yakuza Maneges mendatangi Mapolres Malang pada Sabtu (13/6/2026). Kedatangan mereka dipimpin oleh Thuba Topo Broto Maneges atau Gus Thuba untuk mengantarkan korban dugaan pelecehan seksual agar mendapatkan pendampingan dan penanganan hukum dari kepolisian.

Tidak lama berselang, terduga pelaku juga mendatangi Mapolres Malang untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Proses pemeriksaan kemudian berlanjut hingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan berujung pada penetapan tersangka. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kasus tersebut, polisi menahan dua tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian alat pertanian itu.

Pengungkapan perkara ini disampaikan dalam jumpa pers di Ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota, Senin (15/6/2026), dipimpin oleh Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri dengan didampingi sejumlah pejabat utama Polres Probolinggo Kota.

Dua tersangka yang ditahan masing-masing berinisial A.R.F (32), seorang pegawai PPPK di lingkungan DKP3 Kota Probolinggo yang berdomisili di Kecamatan Wonoasih, serta A.R.M (45), seorang buruh tani asal Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah korban berinisial SMR (58), selaku Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah Kota Probolinggo, menerima informasi mengenai hilangnya dua unit traktor yang dititipkan di gudang DKP3.

"Korban mendapatkan informasi dari saksi bahwa traktor yang disimpan di gudang DKP3 sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui gembok gudang dalam kondisi rusak sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Probolinggo Kota," ujar AKBP Rico Yumasri.

Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Minggu, 31 Mei 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di gudang DKP3 yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 265, Kota Probolinggo. Setelah menerima laporan, petugas Satreskrim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku.

Hasil penyelidikan mengarah kepada dua tersangka yang kemudian ditangkap pada Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo.

Menurut AKBP Rico, kedua pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan gergaji. Setelah berhasil masuk ke dalam gudang, mereka membawa kabur dua unit traktor menggunakan mobil pikap sewaan yang telah disiapkan sebelumnya.

"Motif pelaku karena faktor ekonomi. Salah satu pelaku diketahui memiliki akses dan mengetahui kondisi lokasi penyimpanan sehingga mempermudah aksi pencurian," jelasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dua unit traktor roda dua merek Yanmar YSTPRO warna merah-putih beserta perlengkapannya, empat roda besi, dua garu besi, satu glebek besi, satu unit mobil pikap Suzuki Carry, gergaji yang digunakan untuk merusak gembok, telepon seluler milik tersangka, serta dokumen kepemilikan traktor.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

"Alat pertanian memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas petani. Karena itu, kami akan memberikan perlindungan maksimal dan menindak tegas siapa pun yang mengganggu sektor pertanian maupun ketahanan pangan masyarakat," tegas AKBP Rico.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Selama proses pengungkapan kasus berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota tetap aman dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban dipastikan bernama Choiriyah alias Puji (47), warga Dusun Pajaran, Desa/Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

Korban merupakan seorang perempuan lajang kelompok rentan dengan kondisi disabilitas intelektual (tunagrahita). 

Korban diketahui baru sekitar dua minggu tinggal bersama kakak kandungnya di rumah kos tersebut.

Dugaan pembunuhan terhadap Choiriyah kini menguat. Hasil ekshumasi atau pembongkaran makam oleh Satreskrim Polres Jombang dan Polsek Peterongan, yang berkolaborasi dengan dokter serta tim Inafis RS Bhayangkara Kediri di pemakaman Dusun Pajaran, menemukan tanda-tanda luka di berbagai titik tubuh korban.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menerangkan bahwa hasil autopsi pada tindakan ekshumasi menunjukkan banyak luka akibat benda tumpul pada tubuh korban. Terdapat luka memar pada dua jari tangan kiri, dagu, bibir bawah, leher depan atas, dahi, lengan, dada, kepala, dan pipi.

Kemudian, ditemukan pula luka lecet berbentuk garis di dagu, patah pada dua jari tangan kiri, serta memar pada paha dan pinggang kanan.

"Semua luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup dan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul," ucap AKP Dimas Robin dalam pesan yang diterima wartawan, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan tanda-tanda hasil autopsi tersebut, Satreskrim Polres Jombang menyimpulkan bahwa Choiriyah bukan tewas akibat terjatuh di kamar mandi, melainkan menjadi korban penganiayaan.

"Penyebab kematian korban yaitu resapan darah pada seluruh kulit kepala dan pembusukan organ dalam," beber AKP Dimas.

Menurut AKP Dimas, korban memang memiliki kondisi tunagrahita atau disabilitas intelektual, yaitu kondisi keterbelakangan mental yang ditandai dengan kemampuan intelektual (IQ) dan fungsi kognitif di bawah rata-rata. Oleh karena itu, korban selalu dirawat oleh kakak kandungnya.

"Korban memang mengalami keterbelakangan mental sehingga harus dirawat kakak kandungnya," tandasnya.

Kepolisian bergerak cepat usai melakukan ekshumasi terhadap Choiriyah alias Puji, perempuan yang sebelumnya sempat dikira remaja dan ditemukan tewas di kamar mandi kos Desa Jogoroto. 

Polisi kini mulai mengerucutkan penyelidikan guna mengumpulkan bukti untuk menguatkan adanya unsur penganiayaan maut di balik kematian korban.

Penyelidikan yang awalnya sempat terganjal penolakan pihak keluarga tersebut kini berjalan agresif. Tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan autopsi pada sekujur tubuh korban.

Kapolsek Peterongan, AKP Solihin Budi Santosa, menegaskan bahwa ekshumasi yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Pajaran, Peterongan, merupakan kunci utama untuk melengkapi alat bukti hukum.

"Betul, kita adakan pembongkaran makam atas nama Khoiriah yang mana diduga terjadi penganiayaan dengan TKP di Desa/Kecamatan Jogoroto, dan untuk TKP pemakamannya di Dusun Pajaran, Desa/Kecamatan Peterongan. Jadi kita untuk melengkapi (bukti) terjadinya tindak pidana penganiayaan," ujar AKP Solihin.

Langkah tegas kepolisian ini sekaligus mematahkan alibi awal yang sempat dilontarkan pihak keluarga. Saat jasad korban ditemukan pada Jumat (12/6/2026) lalu, kakak korban sempat berdalih kepada warga bahwa adiknya murni tidak sadarkan diri akibat terpeleset di kamar mandi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedua tersangka masing-masing berinisial R (33), warga Kecamatan Dampit, dan S (42), warga Kecamatan Turen. Keduanya diduga mencuri sejumlah barang milik perusahaan saat menjalankan tugas distribusi.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan kejanggalan pada rute kendaraan distribusi yang digunakan kedua pelaku.

"Peristiwa ini diketahui setelah pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap pergerakan kendaraan melalui sistem GPS. Dari hasil pemantauan, kendaraan tidak berjalan sesuai rute pengiriman yang telah ditentukan sehingga menimbulkan kecurigaan," kata AKP Bambang, Ahad (14/6/2026).

Setelah dilakukan klarifikasi, kedua sopir tersebut mengakui telah menurunkan sebagian barang muatan di lokasi lain tanpa seizin perusahaan. Barang-barang tersebut kemudian diketahui disimpan di sebuah rumah di wilayah Desa Kemulan, Kecamatan Turen.

"Petugas bersama pihak perusahaan kemudian melakukan pengecekan dan menemukan barang-barang yang sebelumnya diambil tanpa izin dari gudang. Seluruh barang bukti berhasil diamankan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka diduga sengaja menambah sendiri jumlah barang yang dimuat ke dalam kendaraan distribusi saat proses pengiriman berlangsung. Modus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan petugas gudang maupun pihak perusahaan.

"Motif sementara yang didalami adalah untuk menguasai barang milik perusahaan dengan cara memasukkan tambahan barang ke dalam mobil boks saat proses distribusi. Barang tersebut kemudian disimpan di lokasi lain untuk kepentingan pribadi," jelas AKP Bambang.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi sembilan jeriken minyak goreng merek Sania berkapasitas 18 liter, dua karung beras merek Mentari masing-masing seberat 25 kilogram, serta empat botol minuman bersoda. Total kerugian yang dialami perusahaan ditaksir mencapai Rp4,1 juta.

Mendapat laporan dari pihak perusahaan, gabungan Unit Opsnal 3 Satreskrim Polres Malang dan Unit Reskrim Polsek Turen yang dipimpin Ipda Andreas Surya Wiramakara Watratan langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara.

"Berkat respons cepat petugas, para pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti sehingga kasus dapat segera diungkap. Saat ini tersangka telah diserahkan kepada penyidik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegas AKP Bambang.

Kedua tersangka kini dijerat pasal tindak pidana pencurian dan masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Malang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kuasa hukum para terlapor, Bagas Dwi Wicaksono menegaskan bahwa kliennya yakni SA, HN dan ADS tidak pernah melakukan tindakan pengeroyokan sebagaimana yang dilaporkan ke kepolisian. Menurutnya, peristiwa yang terjadi usai pertandingan bulu tangkis di kawasan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan.

“Tidak ada pengeroyokan. Semua pihak sudah memberikan keterangan di depan penyidik dan kejadian itu hanya spontanitas yang terjadi saat suasana pertandingan sedang panas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keributan yang terjadi saat itu bukan merupakan tindakan yang direncanakan maupun dilakukan secara bersama-sama untuk melukai korban. Bahkan, pihaknya membantah adanya aksi pemukulan maupun penamparan sebagaimana yang disampaikan pihak pelapor.

Menurut Bagas, apabila ditemukan luka memar pada tubuh korban, hal tersebut diduga terjadi akibat situasi ricuh ketika sejumlah orang berupaya melerai ketegangan yang muncul di lokasi kejadian.

“Mungkin kalau ada luka memar, itu akibat kondisi saat orang-orang berusaha melerai dan korban terbentur. Jadi bukan karena adanya pengeroyokan,” imbuhnya.

Pihak terlapor juga mengakui bahwa sebelum insiden terjadi memang terdapat perbedaan dukungan dalam pertandingan bulu tangkis yang berlangsung malam itu. Namun menurut Bagas, situasi saling mendukung antar kelompok pendukung merupakan hal yang lazim terjadi dalam sebuah pertandingan dan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan tindak pidana.

“Kalau soal dukungan memang benar ada perbedaan dukungan. Tapi itu hal yang biasa dalam pertandingan. Tidak ada niat ataupun kesengajaan untuk melakukan pengeroyokan,” tambahnya.

Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui jalur mediasi ternyata telah difasilitasi oleh Polres Batu. SA membenarkan bahwa dirinya bersama pelapor telah dipertemukan dalam satu forum mediasi. Namun pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan sehingga proses mediasi lanjutan masih akan kembali dilakukan.

“Iya sudah mediasi satu kali. Masih perlu mediasi lagi,” ujar SA singkat. (*)

Editor: Danu

Warga berinisial N tersebut melihat langsung kondisi korban kaku tubuh, tak bernyawa, dan luka lebam sejumlah bagian. Bahkan sehari sebelum ditemukan tidak bernyawa, N tetangga kos mendengar suara minta tolong dari kamar berbatas dinding dengan kamar kos nya. 

Dalam penuturan kepada wartawan, N ketika itu terkaget dibangunkan oleh warga sekitar untuk membantu angkat tubuh remaja yang dalam kondisi kaku dalam kamar mandi. Kejadian sekitar pukul 11.45 WIB. 

"Posisi saya awalnya sedang tidur kemudian dibangunkan jam 11.45, disuruh membantu menggotong korban di kamar mandi sebelah kos saya," ucap N dalam wawancara Sabtu (13/6/2026) malam. 

Saat proses evakuasi tubuh remaja itu, N tidak tahu pasti apa sudah dalam kondisi tidak bernyawa atasu sekedar pingsan. Badan remaja itu sudah kaku, kakak korban disekitar lokasi bilang kalau adiknya habis terpeleset di kamar mandi dan tidak sadarkan diri. 

"Kakaknya bilang adiknya habis terpeleset di kamar mandi lalu tidak sadarkan diri," ujarnya. Walaupun demikian penuturan dari sang kakak, N bersama tiga warga lainnya melihat adanya krganjilan, secara terang adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. 

"Saya melihat adanya sejumlah tanda tak wajar pada tubuh korban. Terdapat luka lebam berwarna biru di bagian sekitar mata serta pergelangan tangan," jelasnya.

Keganjilan semakin kuat, lantaran beberapa jam sebelum korban ditemukan tak berdaya, N sempat menyaksikan langsung adanya aksi kekerasan fisik di dalam kamar kos tersebut. Dugaan masalahnya sepele, perkaran bumbu sambal pecel habis di dapur. 

Lantaran kasihan, N bahkan sempat dua kali datang memberi teguran dan melerai tindakan sang kakak karena terus-terusan menghujam pukulan ke tubuh korban. 

"Saya tegur, sudahlah, kalau diteruskan bisa bahaya. Adiknya saat itu masih sehat dan sadar, bahkan sempat teriak-teriak minta ampun juga kepada kakaknya yang terdengar dari kamar saya," imbuhnya. 

Teguran tak diindahkan, N lantas balik ke kamar untuk istirahat, sampai akhirnya dibangunkan warga untuk membantu proses evakuasi korban dari kamar mandi. Belakangan N menyadari jika remaja yang dimaksud sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan telah dimakamkan. 

Berdasar keterangan N, kakak beradik tersebut indekos tinggal bersebelahan dengan kamarnya belum begitu lama sekitar 2 Mingguan. 

"Terkait identitas lengkapnya saya kurang tau persis karena mereka tinggal di sini belum lama sekitar 2 mingguan. Tapi mereka infonya orang Dusun Pajaran, Desa Peterongan," jelasnya. 

Sementara Kapolsek Jogoroto, AKP Mohamad Djulan saat dikonfirmasi mengungkapkan belum ada laporan tapi anggota reskrim polsek sudah meluncur ke TKP. 

"Yang jelas memang benar ada masalah lain-lain tapi kami belum bisa menjelaskan, sejauh ini belum ada yang melapor. Saya sudah koordinasi sama Polres, nanti laporannya ke Polres," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Seorang mahasiswa bernama Asyrof, yang nge-kos di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, dibuat jantungan pada Kamis (11/06) petang. Bagaimana tidak? Motor Honda Beat Street kesayangannya yang diparkir manis di area kos, tiba-tiba gaib tanpa permisi. Panik level dewa, Asyrof langsung melapor ke Polsek Kediri Kota sekitar pukul 18.30 WIB.

Mendapat laporan "kehilangan tunggangan", Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kediri Kota langsung tancap gas. Tidak pakai lama, hanya selang satu jam kemudian, polisi berhasil membekuk dua orang pria yang diduga kuat sebagai pelaku.

Plot twist-nya? Kedua pelaku ditangkap saat sedang santai di kos mereka sendiri. Dan tebak di mana kos mereka? Ya, sama-sama di kawasan Semampir!

Kapolsek Kediri Kota, Kompol Bowo Wicaksono, sampai geleng-geleng kepala saat merilis kasus ini pada Sabtu. "Kedua tersangka yang diamankan yakni AP (30), warga Surabaya yang berprofesi sebagai pengamen, dan H (46), kuli bangunan asal Lampung. Keduanya ini ternyata juga kos di kawasan Semampir," ujar Kompol Bowo.

Berdasarkan hasil penyelidikan, duet maut pengamen dan kuli bangunan ini awalnya keliling naik motor mencari mangsa. Saat melintas di Jalan Mayor Bismo Gang Blimbing, mata mereka langsung berbinar melihat Honda Beat milik korban menganggur di area kos yang sepi.

Strategi pun dibagi: AP bertugas masuk mengeksekusi barang, sedangkan H bertugas di luar memantau hilir mudik kecoa dan nyamuk ronda.

Menariknya, polisi menemukan barang bukti berupa satu set kunci T lengkap dengan empat anak kuncinya dan obeng. Namun, alih-alih menyalakan motor curian tersebut secara profesional layaknya maling di film-film *action*, mereka justru memilih jalan ninja yang ramah BBM: di-stut!

"Setelah berhasil membawa motor keluar, keduanya membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara didorong menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai menuju tempat kos mereka," imbuh Kompol Bowo.

Mereka mendorong motor curian itu di jalanan umum, menuju ke kosan yang masih satu kelurahan dengan korban. Sebuah aksi solidaritas betis yang luar biasa, namun sangat memudahkan kerja pihak kepolisian.

Saat digerebek di kosan pelaku, polisi tidak perlu bersusah payah mencari barang bukti. Di sana sudah tersedia lengkap: 1 unit Honda Beat Street milik korban, 1 unit Honda Beat milik pelaku (si penumpas lelah yang bertugas mendorong, 1 set kunci T dan obeng.

Akibat aksi "gotong royong" yang keliru ini, AP dan H kini harus rela pindah kos gratis di balik jeruji besi. Mereka dijerat Pasal 477 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian bersama-sama.

Ancaman hukumannya? Maksimal 9 tahun penjara. Waktu yang sangat cukup bagi mereka untuk merenungi mengapa kemarin mereka repot-repot mendorong motor kalau ujung-ujungnya malah berjalan kaki menuju sel tahanan. (*)

Editor: Danu

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial IJB (37), warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan SB (39), warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk menangkap keduanya, Tim Resmob Macan Agung melakukan perburuan selama sekitar satu pekan.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan pencurian pemberatan yang terjadi di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru.

“Kami menginformasikan bahwasanya Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung, telah mengamankan dua terduga pelaku hasil pencurian pemberatan di salah satu toko usaha bahan bangunan di wilayah Ngantru,” ujar Ipru Andi, Jumat (12/6/2026).

Kasatreskrim menjelaskan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. Setelah menerima laporan, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh petunjuk bahwa para pelaku berada di wilayah Jawa Tengah.

Berbekal informasi tersebut, Satreskrim Polres Tulungagung kemudian berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Jawa Tengah, termasuk Polda Jawa Tengah, Polres Pekalongan dan Polres Batang untuk melakukan pengejaran.

“Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di wilayah Jawa Tengah. Sehingga kami berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah serta Polres jajaran sehingga kedua terduga pelaku berhasil kami amankan,” jelasnya.

Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda. Satu pelaku diamankan di wilayah Pekalongan, sedangkan pelaku lainnya ditangkap di Kabupaten Batang. Keduanya kemudian dibawa ke Tulungagung pada Jumat (12/6/2026) pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses penangkapan dan pengembangan kasus, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur berupa tembakan pada kaki masing-masing terduga pelaku karena diduga berupaya melawan dan membahayakan petugas.

Dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini diketahui memiliki modus operandi dengan menyasar toko-toko yang dinilai memiliki peluang besar untuk dibobol. Mereka beraksi dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis sebelum menguras barang-barang di dalamnya.

“Modusnya melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis. Mereka menggunakan kendaraan seperti Toyota Innova, Hiace maupun Toyota Fortuner untuk mendukung aksinya,” ungkap Iptu Andi.

Menurutnya, sasaran para pelaku tergolong acak dan tidak terbatas pada satu jenis usaha tertentu. Mereka memilih lokasi berdasarkan situasi dan peluang yang dianggap aman untuk melakukan pencurian.

“Barang yang diambil bermacam-macam. Ada toko kosmetik, toko kecantikan, toko bangunan hingga tempat penyimpanan gabah atau padi. Jadi sasarannya acak,” katanya.

Polisi juga mengungkap bahwa kedua pelaku merupakan spesialis pencurian lintas daerah yang beroperasi dari luar kota hingga lintas provinsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun penyidik, komplotan tersebut diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian di berbagai wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Yang kami amankan ini memang spesialis pencurian pemberatan lintas kota, lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Dari informasi beberapa polres jajaran, ada lebih dari lima tempat kejadian perkara yang diduga berkaitan dengan kelompok ini,” ujar Iptu Andi.

Meski demikian, polisi masih terus melakukan pendalaman terkait kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian lainnya, termasuk dugaan adanya anggota komplotan lain yang belum tertangkap.

“Kami masih melakukan pendalaman dan akan menggelar perkara untuk memastikan keterlibatan mereka di sejumlah TKP lainnya, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini,” pungkasnya.

Saat ini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulungagung. Polisi juga terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh jaringan dan rangkaian aksi pencurian yang diduga dilakukan komplotan tersebut di berbagai daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Jumat (12/6/2026), ia mengaku kliennya yang berinisial RC menjadi korban dugaan pengeroyokan usai menyaksikan pertandingan bulu tangkis di sebuah gedung serbaguna di kawasan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, pada Selasa dini hari (2/6/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

"Sejak awal pertandingan berlangsung tidak ada persoalan maupun gesekan antara korban dengan pihak mana pun. RC hadir sebagai penonton untuk memberikan dukungan kepada tim yang diperkuat teman dekatnya," paparnya.

Namun situasi berubah setelah pertandingan berakhir. Meski sebelumnya para pihak sempat saling bersalaman, korban disebut dicegat saat hendak meninggalkan lokasi pertandingan.

Teguh menuturkan, SA diduga mempermasalahkan sikap korban yang tidak memberikan dukungan kepada tim yang dibelanya. Korban sempat menjelaskan bahwa dirinya mendukung tim yang berisi teman-temannya. Namun penjelasan tersebut disebut tidak mampu meredam emosi.

"Korban dicegat di depan gedung, dimarahi karena tidak mendukung timnya dia," imbuhnya.

Menurut keterangan yang diterimanya dari korban, situasi kemudian memanas hingga terjadi kontak fisik. Korban diduga didorong pada bagian dada oleh SA. Tidak lama berselang, dua orang lainnya berinisial H dan M disebut ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Teguh menyebut H diduga memukul bagian belakang kepala korban hingga terjatuh. Saat korban berusaha berdiri dengan bantuan rekannya bernama Evan, SA disebut menampar wajah korban beberapa kali.

Tidak hanya itu, korban juga mengaku menerima sejumlah ucapan bernada rasis yang dilontarkan berulang kali. Setelah itu, aksi penamparan disebut kembali dilakukan oleh terlapor lainnya berinisial M.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami keluhan berupa pusing dan mual. Peristiwa itu akhirnya berhenti setelah sejumlah orang yang berada di lokasi berusaha melerai," imbuhnya.

Merasa menjadi korban tindak kekerasan, RC kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu pada pagi harinya. Laporan itu kini telah ditangani Satreskrim Polres Batu dan masih dalam tahap penyelidikan.

Selain dugaan pengeroyokan, Teguh juga mengungkapkan adanya dugaan intimidasi yang dialami kliennya setelah peristiwa tersebut terjadi. Ia menyebut teror mulai muncul sekitar dua hingga tiga hari setelah kejadian dengan sasaran sebuah kafe milik korban di Kota Batu.

Menurutnya, setiap malam terdapat orang tidak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor, mengenakan jaket hitam dan helm tertutup. Orang-orang tersebut disebut berhenti di depan lokasi usaha korban dan mengambil foto area sekitar.

"Dua atau tiga hari setelah kejadian, setiap malam tempat usaha kafe didatangi orang naik motor pakai jaket hitam dan helm full face," kata Teguh.

Ia menambahkan, aktivitas tersebut kerap terjadi pada rentang pukul 01.00 hingga 02.00 WIB. Pihak keluarga menilai kejadian itu cukup janggal karena sebelum insiden dugaan pengeroyokan terjadi, tidak pernah ada aktivitas serupa di sekitar tempat usaha korban.

Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui jalur mediasi sebenarnya telah difasilitasi oleh Polres Batu pada Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, korban hadir bersama keluarga dan kuasa hukumnya untuk bertemu langsung dengan ketiga terlapor.

Namun mediasi belum menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak masih mempertahankan keterangannya. Karena itu, proses hukum kini tetap berjalan dan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan serta alat bukti yang telah dikumpulkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin pada Jumat (12/6/2026) menegaskan bahwa laporan tersebut diterima Polres Batu dengan Nomor: LPM/358/VI/2026/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR. 

"Selain SA, dua orang lainnya berinisial H dan M juga turut dilaporkan dalam perkara tersebut. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam laporan polisi, insiden bermula setelah pertandingan bulutangkis berakhir pada Selasa lalu (2/6/2026)," urainya.

Ia melanjutkan, saat hendak meninggalkan lokasi, pelapor mengaku didatangi beberapa orang yang mempertanyakan sikapnya terhadap salah satu klub bulutangkis yang sedang bertanding.

Situasi yang awalnya berupa percakapan verbal kemudian diduga berkembang menjadi perselisihan. Pelapor mengaku menerima sejumlah pukulan dan dorongan yang mengakibatkan dirinya mengalami pusing, mual, serta nyeri pada bagian kepala.

"Merasa mendapatkan tindak kekerasan, korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui maupun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Polisi telah memeriksa enam orang yang terdiri dari pelapor, para terlapor, serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, hasil visum korban juga telah dikantongi sebagai bagian dari proses pembuktian," tandasnya.

Perlu diketahui, nama SA sendiri menjadi sorotan karena yang bersangkutan pernah menjalani proses hukum dalam perkara korupsi pada 2018. Saat ini, ia diketahui aktif sebagai salah satu pengurus olahraga di Kota Batu dengan jabatan Wakil Ketua Umum KONI Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi tak lazim ini viral setelah pelaku mengaku nekat mencuri demi membiayai sekolah anaknya yang terancam tidak bisa mengikuti ujian.

Peristiwa ini menimpa sebuah toko kelontong milik Alfin Setyo Tunggal (33), seorang warga yang tinggal di Desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Aksi pencurian ini bermula ketika seorang pria asing menyatroni toko kelontong sekaligus rumah milik Alfin. 

Namun, tindakan pelaku tidak berjalan mulus. Pemilik toko yang saat itu berada di lokasi langsung menaruh curiga dengan gerak-gerik pria bermasker tersebut.

Alfin menceritakan bahwa pelaku terlihat kebingungan dan berulang kali keluar masuk ke dalam area rumah dan tokonya. Merasa ada yang tidak beres, Alfin berinisiatif untuk mendekati dan langsung mengamankan pria tersebut.

"Saya curiga karena dia (pelaku) keluar masuk rumah saya tanpa izin," ujar Alfin saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (10/6/2026).

Saat dilakukan penggeledahan di tempat, Alfin menemukan sejumlah bungkus rokok dan uang tunai sebesar Rp352.000 yang sudah berada di tangan pelaku dan siap untuk dibawa kabur.

Mendengar ada penangkapan pencuri, warga sekitar langsung berdatangan ke lokasi kejadian. 

Suasana sempat memanas ketika beberapa warga yang tersulut emosi memberikan hadiah pukulan dan tendangan kepada pelaku sebagai bentuk kekesalan mereka.

Namun, amarah warga mereda setelah dilakukan interogasi singkat. Pelaku yang tampak ketakutan dan pasrah, berjanji mengembalikan seluruh barang dan uang yang telah ia ambil. 

Tersentuh oleh rasa kemanusiaan dan kondisi pelaku, Alfin bersama tokoh masyarakat setempat akhirnya sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum dan memilih untuk melepaskan pria tersebut.

Cerita ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kejutan besar justru datang keesokan harinya, Kamis pagi. Saat hendak membuka toko kelontongnya, Alfin terkejut menemukan sebuah amplop putih yang tergeletak di lantai area tokonya.

Ketika amplop tersebut dibuka, Alfin mendapati secarik kertas bergaris yang berisi tulisan tangan dari pelaku pencurian yang ia lepaskan sehari sebelumnya. 

Surat yang ditulis menggunakan kombinasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu berisi pengakuan jujur yang menyayat hati.

"Mohon maaf pak, buk. Kulo kaet kerjo gaji digantung. Bapak/Ibu, ngapunten sengkata. (Mohon maaf pak, buk. Saya sejak kerja gaji digantung. Bapak/Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya). Saya kepepet pak buk, butuh uang nyari utangan gak ada buat bayar semester anak saya. Kalo gak bayar gak ikut (ujian). Uang bapak 352.000, saya gajian 2 minggu lagi saya kembalikan 400.000. Mohon maaf pak buk, sekolah anak saya gak bisa ditunda. Saya pertama kali mencuri. Saya gak bakal ulangi lagi."

Dalam surat tersebut, pelaku membeberkan alasan utama dirinya nekat berbuat kriminal. Ia mengaku merupakan seorang pekerja yang hak gajinya belum dibayarkan oleh tempatnya bekerja (gaji digantung). 

Di sisi lain, ia sudah mencari pinjaman ke berbagai tempat namun tidak mendapatkan hasil, sementara tenggat waktu pembayaran semester sekolah anaknya sudah sangat mendesak.

Selain memohon maaf, di akhir suratnya pelaku juga menunjukkan iktikad baik yang luar biasa. 

Ia berjanji akan mendatangi kembali toko Alfin dalam waktu dua pekan ke depan setelah menerima gaji untuk mengembalikan uang yang sempat ingin dicurinya sebesar Rp352.000, bahkan berniat melebihkannya menjadi Rp400.000 sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Hingga berita ini diturunkan, kisah kebesaran hati pemilik toko yang memaafkan pelaku, serta kejujuran pelaku yang terdesak ruang hidupnya ini, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Mojokerto sebagai pengingat akan pentingnya rasa empati di tengah masa-masa sulit. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus ini berawal dari perkenalan korban dengan seorang perempuan melalui aplikasi kencan daring.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudi Kuswoyo menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/5/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang berada di Jalan Kalpataru, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

"Korban berkenalan dengan seorang perempuan berinisial AG melalui aplikasi OMI. Setelah berkomunikasi, korban mengajak AG untuk bertemu dan berhubungan badan," ujar AKP Rudi Kuswoyo, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, ajakan tersebut kemudian diceritakan AG kepada ARD (19) warga Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Dari situlah muncul rencana untuk menjebak korban demi mendapatkan uang maupun barang berharga milik korban.

Pada Ahad (10/5/2026) malam, korban dan AG sepakat bertemu di Lapangan Turi, Kecamatan Sukorejo. Setelah bertemu, korban membonceng AG menuju lokasi yang telah disepakati di Jalan Kalpataru.

Namun sesampainya di lokasi, korban tiba-tiba didatangi ARD bersama rekannya, RZQ (16), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kedua pelaku yang sebelumnya mengikuti korban kemudian melakukan aksi penggerebekan palsu.

"Pelaku menuduh korban sedang berbuat mesum, kemudian mendorong dan memukul korban. Setelah itu pelaku meminta uang dan barang milik korban," jelas AKP Rudi.

Korban yang hanya memiliki uang Rp10 ribu akhirnya dipaksa menyerahkan telepon genggam miliknya beserta PIN perangkat tersebut.

Tidak berhenti di situ, korban juga diancam akan dipanggilkan warga apabila tidak mengikuti kemauan pelaku.

Para pelaku kemudian menawarkan jalan damai dengan syarat korban harus menebus telepon genggamnya menggunakan uang sebesar Rp300 ribu dan membawa kartu pelajar. Setelah terjadi tawar-menawar, nominal tersebut disepakati menjadi Rp150 ribu.

Merasa menjadi korban tindak pidana, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota setelah para pelaku terus meminta uang dan berupaya memaksa korban melakukan transfer.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan tiga orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, yakni ARD (19), AG (16), dan RZQ (16). Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam serta satu unit telepon genggam iPhone warna putih.

"Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu dewasa dan dua berusia anak," kata dia. 

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun.

AKP Rudi Kuswoyo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkenalan dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial maupun aplikasi kencan daring.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan ajakan bertemu dari orang yang baru dikenal melalui aplikasi online. Jika menemukan indikasi tindak pidana atau praktik prostitusi online, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun, jalannya persidangan belum sepenuhnya tuntas karena dua saksi kunci, termasuk seorang pria bernama Reza, berhalangan hadir di ruang sidang.

Absennya dua saksi ini menjadi persoalan. Sebab, keterangan mereka dinilai sebagai kunci untuk membongkar secara benderang siapa saja yang melempar dan menghantam korban menggunakan benda tumpul hingga kehilangan nyawa.

Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebenarnya telah menyiapkan enam orang saksi untuk membeberkan kekejaman para terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Namun, hingga majelis hakim membuka persidangan, hanya empat orang saksi yang bisa datang dan memberikan keterangan.

Dua saksi sisanya mangkir atau berhalangan hadir. Salah satu saksi yang tidak datang tersebut adalah Saudara Reza. Selain Reza, muncul satu nama saksi tambahan yang juga belum diperiksa, yaitu Saudara Rendi.

Karena keterangan Reza dan Rendi ini sangat penting untuk mengungkap fakta utuh di lapangan, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan. 

Pihak pengadilan memberikan waktu satu pekan agar Jaksa bisa menghadirkan kedua saksi tersebut.

"Dari enam saksi yang disiapkan JPU, baru empat yang bisa hadir. Mereka tadi memberikan keterangan seputar kronologi dan fakta-fakta yang terjadi di TKP. Karena dua saksi lainnya berhalangan, termasuk Saudara Reza, maka sidang akan dilanjutkan pekan depan," ujar Asep Heri Purwantoro, Kuasa Hukum keluarga korban dari Kantor Hukum Asmijan, saat diwawancarai usai sidang, Kamis (11/6/2026).

Sidang berikutnya dijadwalkan bakal digelar pada Kamis (18/6/2026), dengan agenda khusus memeriksa Saudara Reza dan Saudara Rendi.

Sudut pandang dan keterangan dari saksi yang absen seperti Reza, serta saksi tambahan seperti Rendi, menjadi penentu arah kasus ini. Pihak keluarga korban dan tim hukumnya berharap besar pada kehadiran mereka di sidang pekan depan karena dua alasan penting. 

Pertama adalah membuktikan penyebab kematian. Saksi-saksi yang belum hadir ini diharapkan bisa memperjelas detik-detik saat korban, Kang Nabil, dihantam atau dilempar dengan benda tumpul oleh para oknum pesilat tersebut.

Kedua, mengunci jeratan pasal pembunuhan/kematian. Keterangan mereka akan menjadi senjata bagi tim hukum korban untuk mendesak hakim agar menghukum terdakwa dengan pasal pengeroyokan yang menyebabkan mati orang, bukan sekadar penganiayaan biasa.

Kasus pengeroyokan oleh oknum pesilat ini memang sempat memicu ketegangan di luar ruang sidang. Pada sidang sebelumnya yang digelar Senin (8/6/2026), pihak keluarga korban bersama pengacaranya, Asmijan, sempat melayangkan protes keras kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Keluarga korban merasa ada yang aneh dengan dakwaan jaksa. Mereka menilai jaksa sengaja memperingan hukuman terdakwa dengan menggunakan pasal yang salah.

Jaksa awalnya dinilai lebih fokus menjerat terdakwa dengan pasal pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 262 Ayat 3 KUHP Baru).

Pihak keluarga menolak keras. Mereka menegaskan bahwa Kang Nabil bukan sekadar luka berat, melainkan meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul di kepalanya. Walaupun korban meninggal satu atau dua hari setelah dirawat, penyebab utamanya tetap karena pengeroyokan tersebut.

"Hukum pidana itu mencari kebenaran yang asli (materiil), bukan kebenaran yang bisa direkayasa. Kami sangat tidak setuju dan kecewa jika ayat mengenai luka berat yang dipaksakan untuk diterapkan, padahal nyatanya korban meninggal dunia," tegas Asmijan dengan nada kecewa pada Senin lalu.

Setelah mendapat protes gelombang pertama dari keluarga korban, dalam perkembangannya JPU akhirnya memasukkan pasal yang lebih berat ke dalam dakwaannya. Saat ini, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. 

Pasal Utama (Primer) adalah Pasal 262 Ayat (4) KUHP Baru, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (kematian).

Pasal Tambahan (Subsider) adalah Pasal 262 Ayat (3), tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, Juncto Pasal 466.

Dengan konstruksi pasal ini, tim kuasa hukum korban berjanji akan terus mengawal jalannya persidangan, terutama saat saksi Reza dan Rendi dihadirkan pekan depan. 

Mereka ingin memastikan hakim melihat fakta bahwa para terdakwa memang layak dihukum berat karena telah menghilangkan nyawa orang lain. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Agenda persidangan kali ini telah memasuki tahapan lanjutan, yaitu pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa atas tuntutan hukuman yang sebelumnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa secara tegas membantah seluruh tuduhan pidana yang dialamatkan kepada kliennya. 

Mereka menilai kasus ini dipaksakan dan mendeteksi adanya upaya kriminalisasi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Ditemui usai persidangan di PN Nganjuk, Imam Gozali selaku Penasihat Hukum (Kuasa Substitusi) terdakwa YM, membeberkan isi nota pembelaan yang telah dibacakan di hadapan majelis hakim. 

Menurut Imam, setidaknya ada dua poin besar yang menjadi pertimbangan untuk memohon keadilan bagi kliennya.

Pertama, kasus ini disebutnya sebagai masalah perdata. Tim hukum menilai bahwa perselisihan antara pelapor dan terdakwa murni merupakan hubungan hukum perdata (masalah perjanjian atau utang-piutang), bukan urusan pidana (kejahatan). Oleh karena itu, membawa kasus ini ke ranah hukum pidana dianggap sebagai langkah yang keliru dan tidak tepat secara hukum.

Kedua, Imam menyebut ada indikasi kuat kriminalisasi. Pihak pengacara meyakini ada upaya sengaja untuk mengkriminalisasi terdakwa YM. Semua argumen dan bukti yang mendukung dugaan kriminalisasi ini telah diuraikan secara mendalam dan rinci di dalam ruang sidang.

"Kami menganggap persoalan ini murni perdata. Jika dipaksakan ke ranah pidana, maka menjadi tidak tepat. Kami juga meyakini adanya unsur kriminalisasi dalam perkara ini, sebagaimana yang telah kami bacakan secara terperinci," ujar Imam Gozali kepada awak media, Kamis (11/6/2026).

Selain pembelaan hukum yang disusun oleh tim pengacaranya, terdakwa YM juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyusun dan membacakan sendiri nota pembelaan pribadinya secara langsung di muka sidang. Dalam pembelaan pribadinya, YM menyampaikan keluh kesah serta versi mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandangnya.

Jalannya persidangan yang menyedot perhatian publik ini dipastikan berlangsung dengan aman dan lancar. Humas Pengadilan Negeri Nganjuk, Muhammad Hasan, menyatakan bahwa pihak pengadilan selalu berkomitmen memberikan ruang yang adil dan sama bagi semua pihak yang berperkara.

"Persidangan hari ini berjalan dengan sangat kondusif dan lancar. Agenda utama memang pembacaan pleidoi dari penasihat hukum serta nota pembelaan pribadi yang ditulis sendiri oleh terdakwa," kata Hasan.

Hasan menambahkan, majelis hakim memberikan hak penuh kepada Jaksa maupun Penasihat Hukum untuk menyampaikan argumen mereka sesuai aturan baku hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Untuk memahami kasus ini secara utuh, perkara yang menjerat YM ini bermula dari masalah utang-piutang perbankan dan didakwa oleh Jaksa menggunakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Pada sidang pembuktian sebelumnya yang digelar Senin (11/5/2026), tim pengacara terdakwa yang dipimpin oleh Dr. Prayogo Laksono sempat menyoroti adanya ketidakcocokan (inkonsistensi) data terkait jumlah kerugian yang dialami korban. Perbedaan angka ini dinilai menjadi kelemahan besar dalam dakwaan jaksa.

Dalam berkas dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuliskan bahwa total kerugian korban adalah Rp40 juta. Namun, saat saksi-saksi diperiksa di bawah sumpah di depan hakim, fakta yang terungkap justru memunculkan angka Rp45 juta.

"Terbukti jumlah kerugian yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Rp40 juta, padahal fakta materiilnya Rp45 juta. Ada selisih nominal di sini, dan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan data sejak awal," terang Prayogo Laksono saat itu.

Kasus ini bermula ketika seorang saksi bernama Anik mengalami kesulitan keuangan. Anik memiliki utang awal sebesar Rp60 juta di Bank Babat Lestari. Karena pembayarannya menunggak, tagihan tersebut membengkak hingga mencapai sekitar Rp150 juta, dan rumah Anik terancam disita serta dilelang oleh bank.

Karena panik, Anik mendatangi terdakwa YM untuk meminta bantuan agar bisa menegosiasikan pengurangan nilai tagihan tersebut ke pihak bank.

Versi saksi Anik (Istri), Anik mengaku membuat surat kuasa resmi untuk YM agar bisa mengurus masalah ini. Di luar uang pelunasan bank yang diatur sekitar Rp100 juta, Anik menyebut ada kesepakatan imbalan jasa (makelar/sukses feee) sebesar Rp5 juta untuk YM jika urusan tersebut beres.

Sementara versi saksi Darmaji (yang merupakan Suami Anik), Darmaji memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Ia mengaku menyerahkan total uang Rp45 juta kepada YM, dengan rincian Rp40 juta menggunakan bukti kuitansi tertulis dan Rp5 juta diserahkan langsung tanpa kuitansi. Anehnya, Darmaji mengaku tidak pernah melihat istrinya (Anik) menandatangani surat kuasa untuk YM.

Urusan ini akhirnya menjadi ranah hukum karena pihak keluarga Darmaji menilai YM tidak menyelesaikan tugasnya, sebab pada akhirnya Anik sendiri yang mendatangi BPR untuk melunasi utangnya sebesar Rp83 juta, di luar uang yang sudah diserahkan ke YM. Hal inilah yang memicu pelaporan pidana atas dugaan penggelapan uang senilai puluhan juta rupiah tersebut.

Proses pencarian keadilan di PN Nganjuk ini masih akan melewati beberapa tahapan lagi. Setelah pihak terdakwa membacakan pembelaannya hari ini, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan.

Sesuai jadwal, sidang akan kembali dibuka pada Senin (15/6/2026), dengan agenda mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan terdakwa. Selanjutnya, pihak terdakwa juga akan diberikan hak terakhir untuk menjawab tanggapan jaksa tersebut (Duplik) pada Kamis (18/6/2026), sebelum akhirnya hakim menjatuhkan vonis putusan akhir. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menjelaskan bahwa tersangka diduga kuat memanfaatkan posisi dan relasi kuasa yang dimilikinya untuk memperdaya korban.

"Dugaan perbuatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan kedekatan, pengaruh, serta kepercayaan yang selama ini terbangun antara tersangka dan korban," ujar AKP Bambang, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menemukan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan kekerasan seksual fisik. Tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Penetapan status tersangka terhadap pembina salah satu majelis taklim di Malang ini dilakukan setelah melalui proses gelar perkara yang panjang. Polisi bergerak berdasarkan laporan resmi yang diterima sejak Februari 2026.

Sebelum diperiksa dengan status sebagai tersangka pada Rabu (10/6), IM sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik melalui kuasa hukumnya. Pada panggilan pertama, ia beralasan sedang berada di luar kota, sementara pada panggilan kedua mengajukan penundaan karena alasan kesehatan.

"Meski demikian, penyidik tetap menjalankan prosedur sesuai ketentuan. Hari ini yang bersangkutan akhirnya memenuhi panggilan dan telah diperiksa sebagai tersangka," tegas Bambang.

Untuk memperkuat pembuktian terkait dampak modus manipulasi psikologis yang dilakukan tersangka, penyidik Satreskrim Polres Malang juga melibatkan tim ahli dari psikolog klinis dan psikolog forensik.

Hasil asesmen psikologi terhadap dua orang korban maupun terlapor kini telah mengamankan posisi alat bukti dan petunjuk bagi kepolisian untuk menuntaskan berkas perkara.

"Saat ini penyidik sedang melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban serta asas praduga tak bersalah," pungkas AKP Bambang. (**)

Editor: Danu 

KS yang diketahui merupakan residivis kasus pencurian itu sempat menjadi sasaran amuk warga setelah aksinya kepergok saat hendak membawa kabur gabah hasil curian menggunakan sepeda motor.

Kasi Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap setelah korban, Asnawi (43), mendapat kabar dari keluarganya bahwa gabah yang disimpan di teras rumah orang tuanya telah diambil oleh seseorang.

"Pelaku diketahui mengambil dua karung gabah yang berada di teras rumah. Saat hendak dinaikkan ke sepeda motor, aksinya diketahui oleh saksi bernama Komarul yang kemudian berteriak meminta pertolongan warga," kata AKP Samsul Anwar, Rabu (10/6/2026).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Ngampel, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok. Saat itu, korban sedang berada di rumah istrinya di Desa Kemloko ketika mendapat informasi bahwa gabah miliknya dicuri.

Mendengar teriakan saksi, sejumlah warga langsung berdatangan ke lokasi. Pelaku yang panik kemudian berusaha melarikan diri. Namun, warga berhasil menangkapnya sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas Polsek Ponggok.

"Pelaku sempat diamankan warga dan mengalami beberapa luka akibat dipukul massa. Setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi dan membawa yang bersangkutan ke Polsek Ponggok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mengambil dua karung gabah milik korban. Selain itu, pelaku juga mengaku pernah terlibat dalam kasus pencurian telepon seluler dan merupakan seorang residivis.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp1 juta. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi AG 2529 RCJ, satu tali karet warna hitam sepanjang sekitar 2,5 meter, serta dua karung gabah dengan berat masing-masing sekitar 45 kilogram.

"Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas AKP Samsul Anwar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban diketahui berinisial MSA (21), warga Dusun Krajan, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, ditemukan dalam kondisi telungkup dan kepalanya tertutup tikar.

Penemuan mayat tersebut bermula ketika pemilik rumah, Jaswadi, bersama istrinya, Dian, mendatangi rumah yang telah sekitar dua minggu tidak ditempati untuk dibersihkan. 

Sesaat setelah masuk ke dalam rumah, Dian menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun, ia mencium bau menyengat yang tidak biasa.

Curiga dengan aroma tersebut, ia kemudian memeriksa beberapa ruangan hingga akhirnya menemukan sesosok mayat dalam kondisi membusuk dan menghitam di area musala rumah.

"Awalnya saya masuk rumah untuk beristirahat dan hendak mengambil air minum. Tiba-tiba saya mencium bau tidak sedap seperti bangkai. Karena curiga, saya periksa ruangan mushola dan melihat ada jasad manusia," kata Dian saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Sontak, Dian berteriak memanggil suaminya yang saat itu masih berada di luar rumah. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian yang segera datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan.

Terkait dengan peristiwa tersebut, Kapolsek Gumukmas, Iptu Edi Santoso, mengatakan bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan intensif, pihaknya berhasil mengamankan seorang pria berinisial RA (23), warga Dusun Krajan, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, yang diduga sebagai pelaku pembunuhan.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah menghilangkan nyawa korban," ujar Iptu Edi.

Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, motif pembunuhan diduga dilatarbelakangi dendam lama yang berawal dari perundungan yang dialaminya saat masih duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah sekitar tahun 2014 hingga 2016. Tersangka mengaku sering menjadi sasaran ejekan dan bullying yang dilakukan korban bersama sejumlah rekannya.

Adapun kronologi sebelum kejadian, pada Senin, 1 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 WIB, tersangka menjemput korban di rumahnya. Keduanya kemudian menuju kawasan persawahan di sekitar Jalan Candi Deres dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Di lokasi tersebut mereka sempat berbincang sambil merokok.

Menurut pengakuan tersangka, percakapan keduanya kemudian mengarah pada persoalan masa lalu. Korban disebut kembali menyinggung dan mengejek tersangka hingga memicu cekcok. Dalam kondisi emosi, tersangka mengajak korban menuju rumah kosong yang kemudian menjadi lokasi kejadian.

Setibanya di rumah tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, pertengkaran kembali terjadi dan berujung pada aksi kekerasan. Tersangka mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban hingga menyebabkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Setelah memastikan korban tidak lagi bernapas, tersangka menutupi jasad korban di area musala rumah dan meninggalkan lokasi kejadian. Jasad korban baru ditemukan sekitar delapan hari kemudian setelah menimbulkan bau menyengat yang tercium saat rumah tersebut dibuka oleh pemiliknya.

Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan bahwa tersangka sudah diamankan pada pukul 01.00 WIB dini hari di rumah persembunyiannya di Kecamatan Kencong oleh tim Resmob Barat bersama Unit Reskrim. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi terintegrasi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) dalam proyek pengembangan dan modernisasi PG Assembagoes Situbondo di PTPN XI periode 2016–2022.

​Aksi ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, dengan didampingi oleh jajaran Satreskrim Polres Gresik.

Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, menegaskan akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut merugikan keuangan negara mencapai Rp645 miliar.

"Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi EPCC PG Assembagoes yang sedang ditangani," kata Kombes Pol Ahmad Yusuf, setelah melangsungkan penggeledahan di Kantor PT Barata Indonesia. 

Yusuf mengatakan, hasil penggeledahan ini akan dianalisis dan didalami guna memperkuat pembuktian dugaan tindak pidana korupsi. Ia menyebut, penggeledahan dilakukan di sebanyak empat lokasi sekaligus diantaranya PT Barata Indonesia Kabupaten Gresik, PT Multinas Indonesia Surabaya, dan PT Wijayakarya Jakarta. 

Menurut dia, penggeledahan ini sekaligus akan menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau penetapan tersangka. "Barang bukti yang relevan dalam penanganan kasus ini kami analisis dan dalami oleh tim penyidik. Dan kemudian akan menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawab pidana," jelasnya. 

Terkait penggeledahan di Barata Indonesia, tim penyidik menyisir beberapa ruangan. Antara lain Divisi Pengadaan, Divisi Keuangan, Divisi Pabrik Gula dan ruangan lain yang dianggap perlu.

 “Yang kami amankan tadi ada dokumen dan benda lainnya,” tutup Yusuf. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hasil autopsi mengungkap korban meninggal dunia akibat pendarahan otak setelah mengalami benturan benda keras berupa batu. Fakta tersebut juga diakui oleh tersangka, Riski Ahmadi (31), saat menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Situbondo.

Menurut penyidik, motif pembunuhan dilatarbelakangi rasa cemburu dan konflik rumah tangga yang telah berlangsung cukup lama. Hubungan pasangan suami istri tersebut diketahui sudah tidak harmonis dan bahkan telah pisah ranjang.

Saat bertemu untuk membicarakan persoalan rumah tangga, keduanya terlibat cekcok. Emosi yang memuncak membuat pelaku menganiaya korban secara brutal hingga terjatuh. Setelah korban tak berdaya, pelaku kembali menyerangnya menggunakan batu.

"Sebelum dipukul menggunakan benda keras berupa batu, korban terlebih dahulu dianiaya oleh pelaku. Motifnya dipicu rasa cemburu," kata Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Selimat, Senin (8/6/2026).

Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku membuang jasad korban ke selokan di pinggir jalan sebelum melarikan diri. Pelaku sempat berencana kabur ke Madura untuk menemui kerabatnya.

Namun, dalam perjalanan menuju Madura, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Saat berada di Surabaya, ia akhirnya memutuskan menyerahkan diri dengan mendatangi Polda Jawa Timur.

"Setelah kejadian, pelaku berniat melarikan diri ke Madura. Tetapi saat berada di Surabaya, pelaku berubah pikiran dan memilih menyerahkan diri kepada polisi," ujar AKP Selimat.

Terkait dugaan perencanaan pembunuhan, penyidik menyebut aksi tersebut dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan sebelumnya.

"Pelaku melakukan aksinya secara spontan, tidak terencana," tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Pasal 458 Ayat (2) KUHP terkait tindak pidana kekerasan terhadap anggota keluarga atau orang yang tinggal dalam satu rumah tangga.

"Ancaman hukuman maksimal dalam perkara ini adalah 15 tahun penjara," pungkas AKP Selimat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim Elang Bangsalsari (TEBAS) bersama Tim Khusus (Timsus) 2 Jatanras Polres Jember menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah Kecamatan Bangsalsari.

Pelaku berinisial H (29), warga Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, ditangkap pada Minggu (7/6/2026) setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan rekaman closed-circuit television (CCTV) yang beredar luas di media sosial.

Kanit Reskrim Polsek Bangsalsari, Aiptu Beny Wicaksono, menjelaskan bahwa aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis (4/6/2026) sekitar pukul 05.45 WIB di tepi Jalan Raya Jember–Tanggul, tepatnya di depan Merak Beton, Dusun Krajan, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku yang saat itu mengemudikan truk dari arah barat menuju timur melihat sepeda motor Honda Beat milik korban terparkir di pinggir jalan dalam kondisi setang tidak terkunci. Saat itu korban diketahui sedang tertidur di sebuah pos ronda.

Melihat kesempatan tersebut, pelaku menghentikan kendaraannya dan membawa kabur sepeda motor dengan cara dituntun menjauh dari lokasi kejadian. Untuk menghilangkan jejak, kendaraan hasil curian itu sempat disembunyikan di salah satu rumah warga.

Selanjutnya, pelaku meminta bantuan seorang pengemudi ojek dengan berpura-pura bahwa sepeda motor yang dibawanya mengalami kerusakan. Tanpa mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan, pengemudi ojek bernama Bungkos (63) membantu mengambil dan memindahkan sepeda motor tersebut.

Sepeda motor hasil curian kemudian dititipkan di sebuah warung milik Rohima sebelum akhirnya diambil kembali oleh pelaku sekitar pukul 11.30 WIB untuk dibawa pulang.

Berbekal rekaman CCTV, keterangan para saksi, serta hasil penyelidikan di lapangan, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Dalam proses penangkapan, polisi juga melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban, tas ransel berisi perlengkapan mendaki gunung, tas selempang warna hitam, satu unit sepeda motor Honda Grand yang digunakan sebagai sarana, pakaian yang dikenakan saat beraksi, topi, serta masker yang diduga digunakan untuk menyamarkan identitas.

"Hasil interogasi sementara, pelaku baru mengakui melakukan pencurian di satu lokasi, yakni di wilayah Bangsalsari. Namun, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus curanmor lainnya," kata dia.

Sementara itu, Bungkos yang sempat membantu memindahkan kendaraan hasil curian masih berstatus sebagai saksi. 

Polisi memastikan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana dan hanya membantu karena merasa iba setelah pelaku mengaku sepeda motornya mogok.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah ditahan di Polsek Bangsalsari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil setelah pihak keluarga korban dan penasihat hukumnya melayangkan protes keras di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk lantaran menduga jaksa sengaja memperringan jeratan hukum pidana pelaku.

Kejaksaan menegaskan bahwa dakwaan yang disusun tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak mengabaikan fakta kematian korban. Jeratan hukum yang dipasang bermodel kombinasi (primer-subsider), di mana pasal tentang hilangnya nyawa seseorang tetap dipasang di baris paling atas untuk dibuktikan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, menjelaskan bahwa surat dakwaan JPU bersifat komprehensif. 

Menanggapi kekhawatiran kubu korban mengenai masuknya Pasal 262 Ayat 3 KUHP Baru (tentang luka berat), Koko menganggap perbedaan pandangan hukum tersebut sebagai hal yang lumrah.

Namun, ia menjamin fokus utama penuntutan adalah membuktikan pasal primer yang mengakomodasi dampak kematian, yaitu Pasal 262 Ayat 4 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

"Ya, sah-sah saja jika ada yang menyatakan keberatan. Namun, bentuk dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum pastinya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Koko Robby Yahya saat memberikan keterangan di area PN Nganjuk, Senin (8/6/2026).

Koko merinci, JPU tidak akan membiarkan tindak pidana pengeroyokan yang merenggut nyawa ini sekadar dihukum sebagai kasus penganiayaan biasa.

"Karena perbuatan terdakwa ini mengakibatkan orang mati, maka seyogianya adalah Pasal 262 Ayat 4 yang didakwakan pada dakwaan primer. Tentu pasal primer inilah yang paling diprioritaskan untuk dibuktikan di persidangan nanti," imbuhnya.

Ia meminta agar pihak keluarga dan masyarakat luas memberikan kepercayaan penuh kepada JPU serta tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi liar di luar persidangan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum.

Klarifikasi resmi kejaksaan ini merupakan respons langsung atas situasi memanas yang terjadi usai sidang kedua di PN Nganjuk pada Senin (8/6/2026). Sedianya, sidang tersebut mengagendakan pembacaan eksepsi (keberatan). Namun, persidangan terpaksa ditunda hingga Kamis (11/6/2026) karena penasihat hukum terdakwa secara mendadak menyatakan menerima dakwaan dan memilih langsung lanjut ke agenda pembuktian saksi.

Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan oleh penasihat hukum korban, Asmijan, dan keluarga korban untuk menggelar protes terbuka di koridor pengadilan. Asmijan mengkritik JPU karena menilai ada upaya memaksakan pemakaian pasal luka berat (Ayat 3) di dalam berkas perkara.

"Hukum pidana itu mencari kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formil yang bisa direkayasa. Walaupun korban meninggal dunia satu atau dua hari setelah kejadian, penyebab utamanya tetap akibat tindakan pelemparan tersebut. Kami sangat tidak setuju dan kecewa jika ayat mengenai luka berat yang dipaksakan untuk diterapkan," tegas Asmijan dalam konferensi pers sebelumnya.

Protes hukum tersebut diwarnai suasana haru. Dewi, kakak kandung korban, menangis histeris di depan ruang sidang mengingat nasib tragis adik laki-laki satu-satunya yang kini telah tiada.

"Dia adik laki-laki satu-satunya saya, yang meninggal," ungkap Dewi.

Dewi meminta majelis hakim menolak argumen luka berat dan berpegang teguh pada hilangnya nyawa manusia sebagai fakta materiil yang tidak bisa diganggu gugat.

"Kami berharap penuh agar majelis hakim menerapkan pasal dakwaan yang sesuai dengan dampak riil yang mereka alami, yaitu hilangnya nyawa sang adik tercinta. Mereka meminta agar jeratan hukum tidak diperingan menjadi sekadar kasus luka berat, melainkan tetap berpijak pada fakta materiil bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kematian," kata Dewi.

Senada dengan Dewi, Eka, istri Kepala Desa Maguan, Kecamatan Berbek, yang mendampingi keluarga, menuntut keadilan tanpa pandang bulu dari majelis hakim.

"Pihak keluarga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena tindakan tersebut telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka," ucap Eka.

Dengan adanya jaminan dari Kejari Nganjuk bahwa pasal kematian (Pasal 262 Ayat 4 KUHP Baru) menjadi prioritas pembuktian utama, jalannya persidangan pada Kamis mendatang dipastikan akan menjadi pertarungan pembuktian bagi kedua belah pihak. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi (keberatan terdakwa atas dakwaan) tersebut terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena tim kuasa hukum terdakwa secara mendadak memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang perkara ini dijadwalkan kembali bergulir pada Kamis (11/6/2026) mendatang dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi. Namun, penundaan sidang ini justru membuka babak baru di luar ruang persidangan. 

Pihak keluarga korban bersama penasihat hukumnya langsung menggelar konferensi pers untuk melayangkan protes keras dan menyatakan kekecewaan mendalam terhadap konstruksi pasal yang disusun oleh JPU.

Konstruksi hukum dalam surat dakwaan dinilai pincang dan tidak mencerminkan keadilan materiil atas hilangnya nyawa korban. 

Penasihat hukum keluarga korban, Asmijan, menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan korban mengembuskan napas terakhir akibat tindakan pelemparan atau hantaman benda tumpul yang dilakukan oleh terdakwa.

Asmijan menyoal langkah kejaksaan yang justru menjerat terdakwa dengan pasal yang berfokus pada dampak luka berat, bukan kematian. 

Menurut analisis hukumnya, penuntut umum seharusnya menerapkan Pasal 262 Ayat 4 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang. Namun, dalam persidangan, terdakwa justru didakwa dengan Pasal 262 Ayat 3 yang esensinya hanya mengatur tentang penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

"Hukum pidana itu mencari kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formil yang bisa direkayasa. Walaupun korban meninggal dunia satu atau dua hari setelah kejadian, penyebab utamanya tetap akibat tindakan pelemparan tersebut. Kami sangat tidak setuju dan kecewa jika ayat mengenai luka berat yang dipaksakan untuk diterapkan," tegas Asmijan saat memberikan keterangan di area luar ruang sidang PN Nganjuk, Senin (8/6/2026).

Ketidakpuasan terhadap dakwaan jaksa memicu gelombang kesedihan dan amarah dari keluarga korban yang hadir mengawal persidangan. 

Dewi, kakak kandung korban, tidak mampu membendung air matanya saat berdiri di koridor pengadilan. Dengan suara bergetar menahan kesedihan dan mata yang berkaca-kaca, ia menyebut adiknya adalah pilar penting di keluarga mereka.

"Dia adik laki-laki satu-satunya saya, yang meninggal," ungkap Dewi. 

Sebagai seorang kakak, Dewi mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap fakta bahwa sang adik telah tiada. 

Pihak keluarga menduga ada upaya memperingan hukuman terdakwa melalui manipulasi pasal dakwaan dari pasal kematian menjadi sekadar luka berat.

"Kami berharap penuh agar majelis hakim menerapkan pasal dakwaan yang sesuai dengan dampak riil yang mereka alami, yaitu hilangnya nyawa sang adik tercinta. Mereka meminta agar jeratan hukum tidak diperingan menjadi sekadar kasus luka berat, melainkan tetap berpijak pada fakta materiil bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kematian," kata Dewi.

Senada dengan Dewi, perwakilan keluarga korban lainnya, Eka, yang juga merupakan istri Kepala Desa Maguan, Kecamatan Berbek, meminta majelis hakim PN Nganjuk bertindak progresif dan objektif dalam memeriksa perkara ini. 

Kehadiran keluarga besar di pengadilan adalah untuk memastikan tidak ada celah hukum yang meloloskan pelaku dari jerat hukum yang setimpal.

"Pihak keluarga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena tindakan tersebut telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka," ucap Eka.

Kini, pihak keluarga hanya bisa pasrah menunggu kelanjutan persidangan pada Kamis pekan ini. 

Mereka menaruh harapan besar pada pundak majelis hakim PN Nganjuk agar dapat meluruskan pembuktian materiil dalam persidangan ke depan, sehingga keadilan yang seadil-adilnya bagi korban yang telah meninggal dunia dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Lokasi yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam tersebut langsung dibubarkan dan dibongkar oleh petugas pada Ahad (7/6/2026).

Penindakan dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Garum AKP Agus Prayitno, bersama Kanit Reskrim, KSPKT, dan sejumlah personel Polsek Garum.

Setelah menerima informasi yang beredar di media online, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan sejumlah sarana yang mengindikasikan lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas sabung ayam.

Sebagai langkah tegas, petugas langsung melakukan pembubaran serta pembongkaran fasilitas yang berada di lokasi. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah tempat itu kembali digunakan sebagai arena perjudian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolsek Garum AKP Agus Prayitno mengatakan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan cepat. Setelah dilakukan pengecekan, kami langsung mengambil langkah pembubaran dan pembongkaran fasilitas yang ada di lokasi agar tidak kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum," ujar AKP Agus Prayitno, Senin (8/6/2026).

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif membantu kepolisian dengan melaporkan berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

"Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah memberikan informasi. Sinergi antara warga dan kepolisian sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Garum," tambahnya.

Polsek Garum menegaskan akan terus melakukan pemantauan serta mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk praktik perjudian maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh tim penyidik, motif utama dari aksi keji ini diketahui murni didasari oleh rasa cemburu yang teramat sangat. Ahmad Riski Hidayatur Rahman, yang tak lain adalah suami korban, gelap mata dan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran emosinya tersulut oleh api cemburu buta.

Prahara rumah tangga berdarah ini memuncak ketika pelaku yang sudah tidak dapat mengontrol emosinya nekat mengeksekusi korban secara sadis. Diduga kuat akibat cemburu yang mendalam, pelaku tega memukulkan sebuah batu ke bagian kepala korban hingga tewas di tempat kejadian.

"Motif sementara dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi, diduga kuat akibat cemburu buta. Pelaku tega menghabisi nyawa korban menggunakan batu yang dipukulkan ke bagian kepala," ungkap Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Selimat.

Kekejaman tersebut diperkuat oleh hasil otopsi dari Dokter Forensik di RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo, yang menemukan luka parah di kepala korban akibat hantaman benda keras, selaras dengan motif amarah yang melandanya.

Pasca-kejadian tersebut, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Jawa Timur dan dijemput oleh jajaran Satreskrim Polres Situbondo pada Minggu (7/6/2026). Kini, pelaku telah dijebloskan ke sel tahanan Polres Situbondo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya.

Guna memperkuat bukti-bukti di persidangan serta mendalami lebih lanjut seputar latar belakang konflik rumah tangga berujung maut ini, penyidik Satreskrim Polres Situbondo terus bergerak maraton. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa dan meminta keterangan dari lima orang saksi yang mengetahui prahara tersebut demi menuntaskan kasus hingga ke akar-akarnya.

Sebelumnya, warga Kecamatan Banyuglugur sempat digegerkan oleh penemuan mayat perempuan di selokan pinggir Jalan Pantura. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sengaja menyembunyikan tubuh korban di bawah tumpukan ranting-ranting pohon kering.

Polisi yang bergerak cepat langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Hasil autopsi pun memperkuat adanya tindakan kekerasan fisik sebelum korban mengembuskan napas terakhir. (**)

Editor: Danu 

Kedok pelaku terbongkar setelah ia tak lagi bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Rizky secara mengejutkan mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan kejinya, sekaligus menunjukkan lokasi di mana ia membuang jasad sang istri.

Motif Asmara dan Penganiayaan Sadis

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian, aksi nekat pelaku dipicu oleh bara api cemburu dan rasa sakit hati yang mendalam terhadap korban.

Emosi yang gelap mata membuat pelaku tega menganiaya istrinya secara brutal. Tidak hanya menggunakan tangan kosong, Rizky bahkan tega memukul kepala korban menggunakan batu hingga tewas.

"Saat ini pelakunya sudah kami amankan dan mengakui perbuatannya," ungkap Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Selimat Akmal, Minggu (7/6/2026).

Sebelumnya, warga Kecamatan Banyuglugur sempat digegerkan oleh penemuan mayat perempuan di selokan pinggir Jalan Pantura. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sengaja menyembunyikan tubuh korban di bawah tumpukan ranting-ranting pohon kering.

Polisi yang bergerak cepat langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Hasil autopsi pun memperkuat adanya tindakan kekerasan fisik sebelum korban mengembuskan napas terakhir.

"Dari hasil autopsi memang ditemukan ada luka lebam di bagian kepala korban," jelas AKP Selimat Akmal, mengonfirmasi dampak benturan benda tumpul.

Hingga saat ini, Rizky masih mendekam di ruang tahanan dan menjalani pemeriksaan intensif di Polres Situbondo. Polisi terus mendalami kronologi mendetail guna mengungkap fakta-fakta baru di balik tragedi berdarah  (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Selimat Akmal, menegaskan bahwa pengejaran intensif sedang dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah petunjuk di lokasi kejadian. "Diduga korban pembunuhan dan kami masih buru pelakunya yang diduga orang dekatnya. Mudah-mudahan kami bisa cepat tangkap pelakunya," ujar AKP Selimat.

Selain memburu pelaku, pihak kepolisian saat ini juga sedang menunggu hasil autopsi dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk memastikan penyebab pasti kematian ibu dua anak tersebut.

Sebelumnya, jagat media sosial dan warga Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam selokan di tepi Jalur Pantura. Saat ditemukan oleh warga pada Sabtu petang, kondisi jasad korban sengaja ditutupi oleh kayu-kayu kering.

Dugaan pembunuhan menguat karena kondisi jasad korban diperkirakan masih baru. "Korban diduga baru dibunuh belum sampai 24 jam (saat ditemukan) karena jasadnya belum mengeluarkan aroma bau," tambah Selimat.

Hingga saat ini, tempat kejadian perkara (TKP) masih dipasangi garis polisi, sementara rekan-rekan kerja korban dari rumah sakit dan pihak keluarga berharap pelaku bisa segera diringkus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu 

Rokok ilegal itu diamankan tim gabungan dari pedagang kaki lima yang menjual rokok legal dan rokok ilegal tanpa pita cukai yang disembunyikan dalam box terpisah, di wilayah Kelurahan Ngronggo. Operasi gabungan sendiri berlangsung, Jumat, (5/6/2026). 

Adapun nilai cukai dari hasil penindakan tersebut mencapai Rp2.616.392 dan diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3.391.367. Seluruh barang bukti selanjutnya diserahkan kepada KPPBC TMC Kediri untuk dilakukan penelitian dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi, menegaskan bahwa operasi pemberantasan dan peredaran rokok ilegal ini merupakan agenda rutin yang terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penegakan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. 

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara. Untuk itu, operasi gabungan seperti ini akan terus kami lakukan secara berkala untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Kediri,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026). 

Paulus menambahkan kolaborasi lintas instansi ini menjadi kunci keberhasilan dalam menekan peredaran rokok ilegal di daerah. Paulus berharap upaya bersama ini dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok ilegal. 

Sementara itu, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda KPPBC TMC Kediri, Viki Hendra Puspita menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan di bidang cukai. 

"Melalui kegiatan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri semakin berkurang sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan," tuturnya. 

Ia menambahkan, jika masyarakat menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, bisa melaporkan ke pihak Satpol PP Kota Kediri dan juga KPPBC TMC Kediri. "Melalui layanan Bea Cukai di nomor bebas pulsa 1500-225 atau ke Kantor Satpol PP Kota Kediri," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jenis pelanggarannya pun beragam dan tergolong membahayakan, mulai dari tidak memakai helm, berboncengan tiga (cenglu), hingga penggunaan knalpot brong yang bising.

Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polres Kediri Kota, Iptu Murnianto, mengungkapkan bahwa tilang elektronik atau ETLE saat ini belum cukup ampuh meredam kenekatan para pelajar. Alih-alih tertib, para siswa berseragam ini justru pintar mencari celah.

"Kalau hanya mengandalkan ETLE kurang mendidik. Karena pelanggar justru menghindari titik kamera ETLE yang ada di Kota Kediri, khususnya di Jalan Hayam Wuruk," ujar Iptu Murnianto dikutip dari korlantas.polri.go.id.

Meningkatnya jumlah anak-anak yang membawa motor ke sekolah ini menjadi pemicu utama melonjaknya angka pelanggaran sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan fatal di jalan raya.

Bukan Cuma Ditilang, Orang Tua Juga Kena Panggil

Melihat efektivitas ETLE yang goyah akibat ulah kucing-kucingan para pelajar, polisi kini menerapkan strategi baru yang langsung menusuk ke akar masalah: 

Memanggil orang tua pelaku. Kini, setiap ada pelajar bawah umur yang terjaring razia, Satlantas Polres Kediri Kota tidak hanya melayangkan surat tilang. Petugas juga akan memanggil orang tua siswa yang bersangkutan ke kantor polisi. Di sana, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan dan diberikan edukasi keras agar memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Polisi menilai, peran orang tua sangat krusial karena sering kali mereka sendirilah yang memberikan izin dan kunci motor kepada anak yang belum cukup umur.

Untuk menekan angka pelanggaran yang terus meroket, Satlantas Polres Kediri Kota berencana kembali menggencarkan patroli manual di sejumlah titik rawan. Patroli ini akan berfokus pada tiga pelanggaran utama: Penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan, kendaraan pretelan (tidak memasang spion/komponen standar), dan pelanggaran berbahaya seperti berboncengan lebih dari dua orang.

Pada tahap awal, petugas masih memberikan sedikit toleransi berupa teguran dan meminta pelajar mengembalikan kondisi motor sesuai spesifikasi pabrikan. Namun, polisi memastikan tidak akan segan mengambil tindakan ekstrem jika pelanggaran tersebut terus berulang.

"Apabila pelanggaran terus berulang, kendaraan dapat ditahan hingga proses persidangan selesai. Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua," pungkas Iptu Murnianto. (**)

Editor: Danu 

Informasi yang berkembang menyebutkan, tiga nakes yang diduga terkait dalam perkara ini berasal dari fasilitas kesehatan berbeda, yakni RSUD Kepohbaru, RS Muna Anggita, serta salah satu puskesmas di wilayah Bojonegoro. Sementara itu, korban diketahui berinisial M (19).

Perkara ini menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa korban tengah menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Dugaan sementara, kondisi tersebut berkaitan dengan praktik aborsi yang kini sedang ditelusuri aparat penegak hukum.

Di tengah proses penyelidikan, beredar pula informasi bahwa ketiga nakes tersebut sempat diamankan oleh petugas sebelum akhirnya dipulangkan. Namun hingga saat ini, kabar tersebut belum mendapat penjelasan resmi dari penyidik.

Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Cipto Dwi Leksana, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan perkara dan mulai melakukan serangkaian langkah penyelidikan.

“Perkara dugaan aborsi ini baru kami terima pelimpahannya. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan dan fakta-fakta yang diperlukan,” ujar Cipto.

Ia juga menegaskan bahwa sebelum pelimpahan dilakukan, Satreskrim Polres Bojonegoro belum pernah menangani kasus tersebut sehingga tidak dapat memberikan keterangan terkait informasi yang beredar mengenai dugaan pengamanan terhadap sejumlah pihak.

Menurutnya, penyidik dalam waktu dekat akan memanggil tiga tenaga kesehatan yang disebut-sebut terlibat guna dimintai keterangan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengungkap kronologi peristiwa sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat akan kami mintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan,” katanya.

Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Aparat masih mengumpulkan bukti dan keterangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Polres Bojonegoro juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada penyidik. Hasil penyelidikan resmi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan perkembangan perkara tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa yang sebelumnya diklaim sebagai aksi kejahatan jalanan ternyata hanyalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh seorang pria bernama Nugroho Priyo Wicaksono, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung saat memberikan klarifikasi di Mapolsek Kraksaan. Dalam keterangannya, pria yang bekerja sebagai perawat tersebut mengakui bahwa cerita pembegalan yang disebut terjadi di Jalan Wahidin Sudirohusodo pada Senin malam (1/6/2026) tidak pernah terjadi. Ia mengaku nekat menciptakan cerita palsu karena terdesak persoalan ekonomi yang sedang dihadapinya.

"Saya membuat berita hoaks tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi," ungkap Nugroho di hadapan petugas kepolisian.

Dalam pengakuannya, Nugroho menjelaskan bahwa sepeda motor yang selama ini digunakannya ternyata merupakan milik ayahnya. Karena alasan ekonomi, kendaraan tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan keluarga. Untuk menutupi tindakannya, ia kemudian menyusun skenario seolah-olah menjadi korban pembegalan. Bahkan, demi memperkuat cerita yang dibuatnya, ia sengaja melukai dirinya sendiri agar terlihat seperti korban tindak kriminal.

Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat karena informasi yang beredar menyebutkan adanya aksi begal yang meresahkan warga. Namun, kecurigaan aparat kepolisian muncul setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan yang disampaikan pelapor.

Kapolsek Kraksaan Kompol Masykur mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan kondisi fisik pelapor. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara cerita yang disampaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

"Dari hasil pemeriksaan, luka yang dialami tidak sesuai dengan ciri-ciri luka akibat senjata tajam. Setelah didalami, yang bersangkutan mengaku melukai dirinya sendiri di rumahnya," jelas Kompol Masykur.

Menurutnya, pengakuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa peristiwa pembegalan hanyalah sebuah rekayasa. Polisi juga menemukan fakta bahwa sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat dibegal ternyata telah dijual kepada seseorang sebelum laporan dibuat.

"Ketika kami undang untuk menjelaskan kronologi kejadian secara rinci, akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa cerita pembegalan itu tidak benar," ujar Kompol Masykur.

Setelah mengakui seluruh perbuatannya, yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan institusi kepolisian atas informasi palsu yang telah disebarkannya. Ia mengaku menyesali tindakannya karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Probolinggo, serta kepada pihak kepolisian. Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian memilih memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Kompol Masykur menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu seperti ini dapat memicu kepanikan dan keresahan publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya serta selalu mengedepankan kejujuran dalam setiap laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

"Setelah mengakui perbuatannya, yang bersangkutan juga menyampaikan permintaan maaf melalui video karena informasi yang disebarkannya telah meresahkan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Konflik keluarga menahun yang dipicu oleh persoalan sepele, aroma tidak sedap dari kandang ayam berakhir tragis. 

SH (50) meregang nyawa setelah perutnya dibelah dengan celurit oleh saudara iparnya sendiri, JS (50).

Tragedi berdarah ini terjadi pada Rabu (3/6/2026) malam. Polisi kini tengah melakukan perburuan intensif terhadap pelaku yang langsung melarikan diri sesaat setelah melancarkan aksi kejinya.

Aksi pembunuhan ini terencana dengan sangat dingin. Berdasarkan data dari kepolisian, JS mendatangi kediaman korban dengan gestur yang tenang dan tidak menunjukkan gelagat mencurigakan, seolah-olah hendak bertamu secara baik-baik.

Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama, membeberkan bahwa pelaku bahkan sempat melempar senyum dan mengajak korban bersalaman sebelum mencabut senjata tajamnya.

"Terduga pelaku terlebih dahulu berjabat tangan dengan korban. Setelah itu, ia mengeluarkan sebilah celurit," kata Ipda Agung, Kamis (4/6/2026).

Tanpa ada ruang untuk menghindar, JS langsung menghujamkan celurit tersebut tepat ke arah perut korban. Usai melihat korban terkapar bersimbah darah di halaman rumah, pelaku langsung mengambil langkah seribu.

"Setelah melakukan penyerangan, pelaku segera meninggalkan lokasi dan melarikan diri," tambah dia.

Melihat SH terkulai kritis di halaman rumah dengan luka menganga di bagian perut, pihak keluarga langsung melarikan korban ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan. Namun, parahnya kerusakan organ dalam membuat nyawa pria paruh baya tersebut tidak dapat diselamatkan.

Kepala Ruangan Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSUD Syamrabu Bangkalan, Edi Suharto, mengonfirmasi bahwa korban tewas akibat hantaman senjata tajam yang sangat fatal di area vital.

"Dari hasil autopsi ditemukan robekan pada area perut kiri yang diduga menjadi faktor utama penyebab kematian korban," ujar Edi, Kamis (4/6/2026).

Edi menambahkan, luka robek horizontal tersebut mencapai panjang sekitar 20 sentimeter. Kekerasan tunggal ini diarahkan secara presisi dari posisi depan korban.

"Selain cedera tersebut, tim forensik tidak menemukan luka lain pada tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka diduga berasal dari serangan senjata tajam yang diarahkan dari depan," jelasnya.

Dibalik pembunuhan sadis ini, terungkap fakta bahwa hubungan antara korban dan pelaku sebagai saudara ipar sudah lama retak. Penyelidikan awal kepolisian mengarah pada konflik lingkungan yang tidak kunjung menemui titik temu.

JS disinyalir sudah lama memendam amarah luar biasa terhadap SH. Pemicunya adalah keberadaan kandang ayam milik korban yang berada di sekitar area pemukiman mereka. 

Pelaku dan keluarganya merasa sangat terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan oleh kandang tersebut sehari-hari. Konflik verbal yang kerap terjadi selama bertahun-tahun ini akhirnya mencapai puncaknya pada malam berdarah tersebut.

Satreskrim Polres Bangkalan bergerak cepat dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sejumlah saksi mata, termasuk pihak keluarga yang berada di sekitar lokasi saat peristiwa terjadi, telah diperiksa secara maraton untuk menyusun konstruksi hukum yang jelas. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kasatreskrim Polres Batu, AKP Zaenal Arifin pada Kamis (4/6/2026) mengatakan perkara tersebut menjadi salah satu kasus yang saat ini masih menjadi perhatian khusus jajaran penyidik.

"Perkara ini masih terus kami lakukan pendalaman. Sampai saat ini kami masih menginventarisasi seluruh fakta dan keterangan yang sudah berhasil dikumpulkan penyidik," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, Satreskrim telah memeriksa sebanyak 46 saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan korban maupun kejadian tersebut.

"Saksi yang kami mintai keterangan terdiri dari keluarga korban, teman dekat, saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, hingga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa ini," imbuhnya.

Selain mengumpulkan keterangan saksi, polisi juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sebelumnya sempat hilang. Kendaraan tersebut ditemukan setelah terbawa arus sungai. Namun demikian, penyidik juga menemukan fakta bahwa terdapat beberapa barang milik korban yang hingga kini belum ditemukan.

Meski puluhan saksi telah diperiksa, penyidik masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengungkap kasus tersebut. Salah satunya karena tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang dialami korban.

"Dari seluruh saksi yang sudah diperiksa, tidak ada satu pun yang mengetahui atau melihat secara langsung kejadian tersebut. Itu yang menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan," paparnya.

Polisi juga telah menelusuri sejumlah rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk melacak aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Namun upaya tersebut belum memberikan hasil maksimal.

"Memang ada beberapa akses CCTV yang berhasil kami temukan, tetapi tidak berada di lokasi sekitar kejadian. Sehingga sampai sekarang kami masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut," pungkasnya.

Seperti yang pernah ditulis oleh Suarajatimpost.com sebelumnya, korban diketahui berinisial K (26), warga Kelurahan Sisir, Kota Batu, yang tengah menempuh pendidikan S3 pertama kali ditemukan di aliran Sungai Clumprit pada 20 November lalu. Sejak saat itu polisi melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penyisiran lanjutan pada 28 Januari untuk mencari petunjuk tambahan yang dapat mengungkap kronologi peristiwa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini langsung memicu reaksi keras dari tim penasihat hukum pencak silat Pagar Nusa Nganjuk yang hadir mengawal jalannya persidangan.

Pihak penasihat hukum secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Mereka menilai pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa pelemparan tersebut terlampau ringan dan tidak sesuai dengan realita fatal di lapangan, di mana nyawa korban telah melayang.

Ditemui awak media di depan Ruang Sidang Cakra usai persidangan, Penasihat Hukum Senior Pagar Nusa Nganjuk, Asmijan, menegaskan adanya ketidaksesuaian antara dakwaan JPU dengan hasil audiensi yang sempat dilakukan bersama Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sebelumnya.

Menurut Asmijan, terdakwa dijerat dengan Pasal 262 Ayat 4, Pasal 262 Ayat 3, serta juncto Pasal 466 terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. 

Jika mengacu pada regulasi tersebut, kata dia, Pasal 262 Ayat 4 membawa ancaman hukuman 12 tahun penjara, sementara Pasal 466 maksimal 7 tahun penjara. Namun, Asmijan menyoal ketidaktegasan jaksa dalam memilah ayat yang diterapkan.

"Kami sangat kecewa karena dakwaan ini tidak sesuai dengan realita. Secara realistis, korban dalam peristiwa ini jelas telah meninggal dunia. Ini pandangan hukum kami, dan meski kami tetap menghormati pandangan hukum dari pihak penuntut umum, bagi kami hal ini sangat prinsipil," tegas Asmijan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika korban nyata-nyata meninggal dunia, seharusnya jaksa secara konsisten memaksimalkan penerapan Ayat 4, bukan justru memunculkan Ayat 3 yang dinilai melonggarkan jerat hukum.

Sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memberikan jaminan pendampingan hukum yang objektif bagi anggotanya, tim hukum Pagar Nusa memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka kini tengah menyusun nota keberatan resmi (eksepsi) yang akan diajukan kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya.

Tim hukum mendesak agar jerat hukum yang diterapkan jauh lebih spesifik, yaitu fokus pada tindakan kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang berdampak fatal pada hilangnya nyawa seseorang.

"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa poin yang perlu kami klarifikasi agar tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat," ujar Asmijan.

"Kami berharap nantinya bisa mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim agar pasal yang dikenakan betul-betul spesifik, yaitu terkait pengeroyokan atau melakukan kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia. Arahnya harus ke sana karena ini melibatkan tindakan bersama yang fatal," pungkasnya.

Di sisi lain, Humas PN Nganjuk, Mohammad Hasanuddin Hefni, memberikan klarifikasi untuk meluruskan persepsi keliru yang berkembang di tengah masyarakat. 

Hasan menekankan bahwa persidangan perkara ini baru menyentuh tahap paling awal, sehingga belum ada pembicaraan mengenai tuntutan pidana maupun pemeriksaan materiil.

"Ini baru sidang pertama, sidang awal. Agendanya adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa, jadi belum masuk ke tuntutan. Bahkan pemeriksaan saksi-saksi saja belum dilakukan," jelas Hasan saat dikonfirmasi secara langsung melalui sambungan WhatsApp, Rabu (3/6/2026).

Mengenai adanya aksi penyampaian aspirasi dan pengawalan ketat dari anggota pencak silat di area pengadilan, Hasan menyatakan pihak PN Nganjuk sangat menghormati hal tersebut sebagai hak konstitusional warga negara. 

Ia juga memastikan proses hukum tidak terganggu oleh situasi di luar ruang sidang.

"Kalau hak, itu hak mereka untuk demo. Kami di sini hanya untuk bersidang. Persidangan pun berjalan aman dan tidak terjadi apa-apa," imbuhnya. 

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh JPU selesai dibacakan, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan guna memberikan waktu bagi pihak terdakwa dan penasihat hukum menyusun berkas perlawanan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua Majelis Hakim, persidangan kasus pesilat ini akan kembali digelar pada pekan depan.

"Sidang berikutnya dijadwalkan pada hari Senin, 8 Juni mendatang, dengan agenda perlawanan (eksepsi)," tutup Hasan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kasus ini, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Lodewyk Pusung (LP), serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sondjaya (SS).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

“Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, program MBG dijalankan melalui yayasan yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun, penyidik menemukan adanya dugaan rekayasa dalam proses verifikasi mitra melalui portal BGN sehingga sejumlah yayasan yang tidak memenuhi persyaratan tetap dapat lolos dan ditetapkan sebagai mitra resmi.

Kejagung menduga yayasan-yayasan tersebut memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan para tersangka.

Menurut Syarief, yayasan yang terafiliasi itu memperoleh keuntungan dalam jumlah sangat besar dari pelaksanaan program MBG.

“Yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif hingga miliaran rupiah setiap hari. Yayasan itu terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ungkapnya.

Selain dugaan manipulasi dalam penetapan mitra SPPG, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan sejumlah proyek yang berkaitan dengan program MBG.

Tindakan tersebut diduga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Meski demikian, hingga saat ini penyidik masih melakukan penghitungan nilai kerugian negara serta menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah dimulai sejak 29 Mei 2026. Untuk memperkuat pembuktian, pada Rabu (3/6/2026) penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor BGN serta sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan para tersangka.

Kejagung menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

“Penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai hasil pengembangan penyidikan,” tegas Syarief. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : beritasatu.com

Massa menggelar aksi damai berupa istigosah akbar dan doa bersama guna mengawal jalannya sidang perdana kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan salah satu anggota mereka meninggal dunia.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut berjalan aman di bawah pengawalan ketat kepolisian. 

Seusai persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda dan menjadwalkan ulang persidangan pada Senin, 8 Juni 2026, dengan agenda penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa.

Aksi solidaritas ini dimulai sejak pagi hari. Massa pendekar yang didominasi pakaian sakral berwarna hijau dan hitam berkumpul dan melakukan konsolidasi di sekitar pondok pesantren. Setelah barisan dipastikan matang, ribuan massa bergerak melakukan longmarch secara tertib dari Jalan Imam Bonjol menuju Kantor PN Nganjuk di Jalan Dermojoyo.

Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas serta keamanan publik di sepanjang jalur yang dilalui, personel Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk memberikan pengawalan super ketat di sepanjang rute pergerakan massa.

Setibanya di lokasi tujuan, suasana yang awalnya diperkirakan tegang berubah menjadi khidmat. Massa aksi langsung duduk bersila memenuhi aspal jalanan di depan gerbang pengadilan untuk memanjatkan doa serta selawat nabi. Aksi ini menjadi simbol ketegasan bahwa mereka menolak segala bentuk penegakan hukum yang tebang pilih.

Jalannya istigosah di barisan depan dipimpin langsung oleh Gus Ali dengan didampingi sejumlah tokoh dan sesepuh organisasi. Di tengah kerumunan massa, terdapat sebuah replika keranda mayat yang dibungkus kain putih bertuliskan pesan mencolok "SAVE SILA 5". Simbolisasi kain kafan dan keranda tersebut dihadirkan sebagai pengingat bahwa ada nyawa manusia yang hilang, sekaligus tuntutan agar keadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) ditegakkan seadil-adilnya bagi korban.

Selain menggelar doa bersama, massa juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk tuntutan di tengah kerumunan. Salah satu poster yang menyita perhatian publik bertuliskan "NO VIRAL, NO JUSTICE". Pesan tersebut membawa kritik terhadap fenomena penegakan hukum kontemporer. Melalui tulisan itu, para pendekar mendesak agar majelis hakim dan aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku penganiayaan maut, tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral terlebih dahulu.

Di tengah kekhidmatan aksi, Koordinator Lapangan Pagar Nusa, Kang Kowok, memberikan orasi dan menyampaikan pesan perdamaian yang membawa mandat langsung dari para guru dan ulama sepuh.

"Dulur-dulurku kabeh, pendekar Pagar Nusa yang satu komando. Perlu diketahui bersama, aksi damai dan istigosah kita hari ini telah mendapatkan restu serta doa langsung dari para guru kita; Gus Bidin, Gus Muh, dan Habib Ali. Sebelum kita berdiri di sini, kami bersama para beliau sudah bertemu langsung dengan Bapak Kapolres beserta jajarannya," tegas Kang Kowok di hadapan massa, Rabu (3/6/2026).

Kang Kowok juga mengingatkan ribuan pendekar yang hadir untuk tetap menjaga martabat organisasi dan marwah para ulama dengan tidak berbuat anarkis.

"Kehadiran kita di sini bukan untuk merusak, bukan untuk membuat kegaduhan. Kita hadir membawa asma Allah, berselawat, dan meminta keadilan dengan cara yang mengetuk pintu langit. Ingat pesan para Gus dan Habib kita: jaga ketertiban, tunjukkan bahwa pendekar Pagar Nusa adalah benteng ulama yang berakhlak mulia. Kita kawal proses hukum ini sampai tuntas dengan damai, demi keadilan yang bersih di bumi Nganjuk!" seru Kang Kowok disambut pekikan selawat dari ribuan pendekar.

Aksi damai ini mendapat respons positif dari aparat penegak hukum setempat. Kapolres Nganjuk AKBP Suriah Miftah Irawan, hadir langsung di tengah massa didampingi jajarannya serta Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robby Yahya, yang mewakili pihak kejaksaan. Kehadiran para pimpinan instansi penegak hukum ini diapresiasi oleh massa karena dinilai menunjukkan komitmen keterbukaan dalam peradilan.

"Kami mengapresiasi langkah tertib rekan-rekan Pagar Nusa yang memilih jalur zikir dan doa bersama dalam mengawal proses hukum ini. Kami dari jajaran kepolisian dan kejaksaan berkomitmen penuh mengawal stabilitas keamanan dan memastikan bahwa keadilan hukum ditegakkan secara transparan," ungkap AKBP Suriah Miftah Irawan.

Pascasidang perdana ditutup, situasi di sekitar area PN Nganjuk terpantau aman dan kondusif. Pihak kepolisian mengimbau seluruh pendekar serta masyarakat luas untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh mekanisme pembuktian sepenuhnya kepada proses peradilan yang sedang berjalan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Kota Probolinggo tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi berpotensi disalahgunakan.

Pemusnahan barang bukti itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Probolinggo. Dari sejumlah perkara yang telah diputus pengadilan, kasus narkotika tercatat masih menjadi perkara yang paling banyak menyumbang barang bukti yang dimusnahkan.

Secara keseluruhan terdapat 17 jenis barang bukti yang dimusnahkan. Barang bukti tersebut meliputi 279 butir pil Trihexyphenidyl, 3.862 butir pil Dextromethorphan, 200 butir pil berlogo Y, sabu-sabu dengan berat total 373,44 gram, serta 3.843 plastik klip kosong yang biasa digunakan untuk mengemas narkotika.

Selain barang bukti narkotika, Kejari juga memusnahkan 544 tabung mikro (microtube), 29 unit telepon seluler, 19 timbangan digital, 174 sekop yang dibuat dari sedotan plastik, 18 pipet, dan empat senjata tajam yang berkaitan dengan berbagai perkara pidana.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setyawan, mengatakan seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga proses pemusnahannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Barang bukti yang kami musnahkan hari ini merupakan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berasal dari berbagai perkara, di antaranya kasus narkotika dan tindak pidana umum lainnya," kata Lilik.

Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang berbeda sesuai jenis barang bukti. Untuk barang bukti narkotika berupa pil dan sabu-sabu, petugas menghancurkannya menggunakan blender sebelum dicampur dengan air dan cairan pembersih lantai agar tidak dapat digunakan kembali.

Sementara itu, barang bukti elektronik seperti telepon seluler dihancurkan menggunakan palu. Senjata tajam dipotong memakai mesin gerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar.

Menurut Lilik, tingginya jumlah barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan menunjukkan masih maraknya peredaran narkotika yang melibatkan pelaku dewasa. Berdasarkan data perkara yang telah inkrah, tidak ditemukan keterlibatan pelajar dalam kasus sabu-sabu yang barang buktinya dimusnahkan kali ini.

"Terkait banyaknya barang bukti sabu-sabu, berdasarkan perkara yang sudah inkrah, mayoritas pelakunya merupakan orang dewasa. Untuk pelajar tidak ditemukan," imbuhnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Probolinggo menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui langkah pencegahan sejak dini.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang.

"Lembaga pendidikan harus terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkotika kepada para pelajar agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang," ujarnya.

Melalui pemusnahan barang bukti ini, Kejari Kota Probolinggo berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memerangi peredaran narkotika dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di wilayah Kota Probolinggo. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Terdakwa Sujono Bin Saido (alm) dituntut hukuman 5 tahun penjara setelah dinilai terbukti menerima gratifikasi dalam proyek digitalisasi tersebut.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan yang digelar secara hibrida (hybrid). 

Majelis Hakim memimpin persidangan dari ruang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sedangkan terdakwa mengikuti jalannya persidangan secara daring melalui layar monitor.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robby Yahya, mengonfirmasi isi amar tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan pejabat Diskominfo tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujono Bin Saido (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," ujar Koko Robby Yahya kepada Suarajatimpost.com, Rabu (3/6/2026).

Selain hukuman kurungan, JPU juga membebankan sanksi finansial yang berat kepada terdakwa. Sujono diwajibkan membayar denda serta uang pengganti kerugian. 

Pidana denda kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika denda ini tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda terdakwa. 

Apabila asetnya tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 80 hari.

Uang pengganti sebesar Rp694.422.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Mekanisme eksekusinya serupa; jika harta benda yang disita dan dilelang belum mampu menutupi nilai tersebut, Sujono harus menjalani tambahan masa kurungan selama 180 hari (6 bulan) penjara.

Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00, sementara seluruh barang bukti yang terlampir dalam surat tuntutan dinyatakan tetap disita oleh negara.

Dalam analisis yuridisnya, JPU menyatakan bahwa tindakan Sujono telah memenuhi seluruh unsur pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Sujono dinilai melanggar Dakwaan Alternatif Kedua, yakni Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Selain itu, tuntutan ini juga disandarkan pada regulasi terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur standardisasi sanksi finansial dan kategori denda dalam tindak pidana korupsi.

Merespons tuntutan berlapis dari penuntut umum, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan perlawanan melalui jalur formal. Majelis Hakim memberikan waktu bagi pihak terdakwa untuk menyusun berkas pembelaan.

Persidangan ditunda dan dijadwalkan kembali pada Selasa, 9 Juni 2026. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan Nota Pembelaan atau Pledoi dari terdakwa Sujono, yang akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk membantah tuntutan jaksa di hadapan hukum. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah hukum progresif ini dilakukan hanya berselang beberapa saat setelah gelombang kontroversi menerpa lembaga tersebut, termasuk pencopotan mendadak Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Jefri, mengonfirmasi secara resmi adanya aktivitas penegakan hukum di lembaga yang bertanggung jawab atas program krusial pemerintah tersebut.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Jefri saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung masih menutup rapat detail konstruksi perkara perkara korupsi yang sedang dibidik. 

Jefri menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan barang bukti untuk memperterang tindak pidana yang tengah diselidiki.

Pihak kejaksaan juga belum merinci dokumen-dokumen strategis maupun aset apa saja yang telah disita oleh tim penyidik dari gedung BGN yang saat ini dilaporkan dalam penjagaan ketat dan tertutup bagi publik.

"Penyidikan masih berjalan secara mendalam. Perkembangan signifikan terkait penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka maupun kluster kerugian negara, akan kami sampaikan secara transparan kepada publik setelah proses di lapangan selesai," lanjut Jefri.

Aksi penggeledahan oleh korps adhyaksa ini dinilai sebagai puncak dari gunung es masalah yang terjadi di internal BGN selama beberapa waktu terakhir. 

Lembaga yang memegang peranan vital dalam tata kelola anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini terus menjadi sorotan.

Sebelum geledah dilakukan, dinamika internal BGN bergerak sangat fluktuatif melalui rangkaian peristiwa berikut:

Pencopotan Dadan Hindayana: Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Pencopotan ini terbilang dramatis karena Dadan sempat mendampingi Presiden pada pagi hari sebelum surat keputusan pemberhentiannya keluar pada malam hari. Posisi Kepala BGN kini resmi diambil alih oleh Nanik S Deyang.

Penghentian Operasional Ribuan SPPG: BGN tercatat menghentikan operasional sebanyak 4.581 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia secara mendadak, yang memicu pertanyaan besar mengenai manajemen koordinasi di tingkat daerah.

Temuan Rangkaian Kontroversi: Di bawah kepemimpinan sebelumnya, BGN diterpa isu tata kelola anggaran yang dipertanyakan, mulai dari pengadaan motor listrik hingga pengadaan kaos kaki yang dinilai tidak linear dengan fungsi utama lembaga.

Desakan Evaluasi dari Akademisi: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sebelumnya telah melayangkan tuntutan keras untuk mengevaluasi total BGN, terutama terkait transparansi tata kelola dan akuntabilitas penyerapan anggaran jumbo program makan siang.

Situasi di lapangan menunjukkan kondisi kantor BGN pasca-pencopotan dan penggeledahan kini menjadi tertutup. Sementara itu, pantauan di kediaman pribadi Dadan Hindayana di wilayah Bogor, Jawa Barat, dilaporkan dalam kondisi sepi tanpa aktivitas. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Pergantian ini merupakan bagian dari mutasi rutin organisasi Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/579/V/KEP./2026 tertanggal 19 Mei 2026.

Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto pada Rabu (3/6/2026) menegaskan bahwa dalam rotasi tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian pejabat. 

Jabatan Kabag SDM Polres Batu yang sebelumnya diemban Kompol Mustakim kini diserahkan kepada Kompol Suwarno. Mustakim mendapat penugasan baru sebagai Kapolsek Bululawang Polres Malang, sedangkan Suwarno sebelumnya menjabat Kapolsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota.

"Perubahan juga terjadi di jajaran lalu lintas. Jabatan Kasatlantas Polres Batu yang sebelumnya ditempati AKP Kevin Ibrahim kini resmi dijabat AKP Matheus Jaka Iswantara. Kevin mendapat promosi sebagai Kapolsek Dampit Polres Malang, sementara Matheus sebelumnya bertugas sebagai Kanit VIII Tol Suramadu dan Madura Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur," urainya.

Di bidang reserse kriminal, AKP Joko Suprianto menyerahkan tongkat komando Kasatreskrim Polres Batu kepada AKP Zaenal Arifin. Joko mendapat amanah baru sebagai Kapolsek Solokuro Polres Lamongan, sedangkan Zaenal sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota.

Rotasi juga menyentuh jajaran polsek. Jabatan Kapolsek Kasembon yang sebelumnya dipegang AKP Daguk Lasetiyo Budi kini dijabat AKP Sugihartono. Daguk mendapat tugas baru sebagai Kasiwas Polres Batu.

Sementara itu, posisi Kapolsek Pujon yang ditinggalkan AKP Sugihartono kini dipercayakan kepada AKP Rudy Hidajanto. Sebelum bertugas di Kota Batu, Rudy menjabat Panit I Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

"Mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya, dan selamat datang kepada pejabat baru," ujar AKBP Aris.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah Kota Batu yang memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah tujuan wisata.

"Segera lakukan adaptasi dan akselerasi pelaksanaan tugas. Wilayah Kota Batu menuntut kesigapan yang tinggi dalam menjaga keamanan karena merupakan kota wisata," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Penyerahan uang tunai ini dilakukan oleh pihak keluarga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian fiskal yang telah ditimbulkan.

Petugas kejaksaan langsung memproses penitipan uang tersebut ke dalam rekening resmi negara agar status hukumnya menjadi jelas sebelum pembacaan putusan hakim.

Langkah ini menjadi prioritas utama penegak hukum yang tidak hanya fokus pada pidana badan, melainkan juga pemulihan sektor keuangan publik.

"Kita menerima pengembalian dari terdakwa R sejumlah Rp606 juta pengembangan dari perkara tindakan-tindakan korupsi sebelumnya," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bangil, Rustandi Gustawirya, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya menegaskan bahwa nominal tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan matang yang disesuaikan dengan alat bukti selama proses penyidikan.

Dana talangan yang diserahkan secara kooperatif tersebut kini telah disimpan aman di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank BNI cabang setempat.

Kejaksaan memastikan pengembalian ini akan meringankan tuntutan denda pengganti yang dibebankan kepada terdakwa saat sidang eksekusi nanti.

Di sisi lain, tim penyidik pidana khusus masih terus mendalami keterlibatan dua saksi berinisial D dan T yang diduga ikut diperalat dalam pusaran kasus ini. Hasil interogasi menunjukkan bahwa seluruh rekayasa pencairan anggaran murni dikendalikan oleh aktor intelektual tunggal berinisial R.

"Pengembangan dua yang kemarin itu kita sedang mendalami karena faktanya semua murni dilakukan R," tambah Rustandi menjelaskan dominasi peran terdakwa.

Selain uang tunai ratusan juta, jaksa juga mengamankan beberapa bidang tanah bersertifikat yang saat ini masih dalam proses taksiran harga.

Aksi tanggap penyelamatan uang negara ini mendapat respons positif dari kalangan praktisi hukum di wilayah Pasuruan. Konsistensi pelacakan aset dinilai menjadi kunci utama agar efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Agenda persidangan kali ini adalah pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menghadirkan empat orang saksi, termasuk penyidik dari Mabes Polri dan mitra kerja terkait.

Usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa, Haris Bondan Pradana, menjelaskan bahwa seluruh keterangan yang disampaikan para saksi di hadapan majelis hakim diakui oleh para terdakwa.

"Menanggapi hasil sidang hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa, memang secara fakta lapangan demikian adanya. Kesaksian baik dari mitra maupun penyidik Mabes Polri terkait teknis dugaan pemindahan gas, proses penangkapan, hingga barang bukti yang diamankan, seluruhnya diakui secara murni oleh para terdakwa," ujar Haris.

Meski fakta-fakta persidangan menguatkan dakwaan jaksa, Haris menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta sikap kooperatif para terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan.

Dalam persidangan tersebut, Haris juga menyampaikan permohonan plea bargaining atau pengakuan bersalah secara lisan dengan merujuk Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Menurutnya, karena para terdakwa tertangkap tangan dan bersikap kooperatif, fokus pembelaan bukan untuk memperoleh pembebasan murni, melainkan mengupayakan keringanan hukuman. Rekam jejak para terdakwa yang belum pernah dihukum serta tidak melakukan perlawanan saat penangkapan diharapkan menjadi faktor yang meringankan.

"Kami menilai terdakwa mengikuti seluruh proses penyelidikan hingga persidangan tanpa melakukan perlawanan. Pengakuan bersalah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kemanusiaan yang kuat bagi majelis hakim untuk memberikan putusan yang adil namun tetap humanis," kata Haris kepada Suara Jatim Post.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada 9 Juni 2026 dengan agenda menghadirkan alat bukti dan saksi yang meringankan (a de charge) dari pihak terdakwa. Haris mengonfirmasi pihaknya berencana menghadirkan sedikitnya dua orang saksi sebelum masa penahanan para terdakwa berakhir.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terkait perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan niaga LPG subsidi. Proses serah terima tersebut berlangsung di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten Nganjuk, yakni Budi Gunawan, Sugeng Hariyanto bin Nursalim, dan Rudy Setya Putra bin Rudi Samsudin.

Berdasarkan hasil penyidikan, ketiganya diduga menjalankan praktik ilegal dengan memindahkan isi LPG subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi.

Gas hasil pengoplosan tersebut kemudian dipasarkan kepada konsumen dengan harga LPG non-subsidi. Dari aktivitas ilegal tersebut, para pelaku diduga memperoleh keuntungan hingga ratusan ribu rupiah untuk setiap tabung yang berhasil dioplos.

Selain menimbulkan kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi energi, praktik tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan masyarakat karena tidak memenuhi standar keamanan. Aktivitas pengoplosan juga berpotensi memicu kelangkaan LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Nganjuk.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Penghentian penyidikan dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme restorative justice dan para pelapor mencabut laporan yang sebelumnya diajukan.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan perkembangan tersebut sengaja disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam setiap penanganan perkara yang dilakukan penyidik.

"Kami merasa perlu menyampaikan perkembangan perkara ini sebagai bagian dari transparansi penanganan yang dilakukan penyidik. Pada prinsipnya para pihak telah menyepakati adanya pemulihan, sehingga laporan yang sebelumnya dibuat dicabut dan proses penyidikan kemudian dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku," kata AKBP Taat, Selasa (2/6/2026) dalam konferensi di Mapolres Malang.

Sementara, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengerusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang, penganiayaan, dan pencurian.

Dalam proses penyidikan, polisi telah melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti, hingga menetapkan lima tersangka dewasa dan satu anak yang berhadapan dengan hukum.

4 tersangka dewasa ditetapkan karena diduga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Satu tersangka lainnya dijerat terkait dugaan penghasutan. Sedangkan satu anak yang berhadapan dengan hukum diduga turut terlibat dalam aksi kekerasan secara bersama-sama.

Menurut Hafiz, dalam perkembangannya para tersangka melalui kuasa hukum yang difasilitasi Presidium Aremania membangun komunikasi dan mediasi dengan para korban guna mencari penyelesaian melalui pendekatan restorative justice.

"Dalam perkembangannya, para tersangka melalui kuasa hukumnya membangun dialog dan mediasi dengan para korban untuk mengedepankan pemulihan atas kerugian maupun kerusakan yang terjadi. Selama kurang lebih dua minggu terakhir telah dilakukan mediasi yang difasilitasi Satreskrim Polres Malang," ujarnya.

Hasil mediasi tersebut menunjukkan para korban telah menerima pemulihan atas kerugian yang dialami sehingga bersedia mencabut laporan polisi.

"Para korban menyatakan kerugian yang mereka alami telah mendapatkan pemulihan. Berdasarkan pencabutan laporan tersebut, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan memutuskan penghentian penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Hafiz.

Dalam proses penyelesaian tersebut, kerugian yang dialami korban telah dipulihkan sesuai kesepakatan para pihak. Mulai dari perbaikan kendaraan yang rusak, penggantian barang yang hilang hingga kebutuhan pengobatan korban yang mengalami luka.

Presidium Aremania Muhammad Ali Rifki meambahkan, jika seluruh proses perdamaian berlangsung tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

"Semua pihak mencari solusi terbaik atas peristiwa yang terjadi. Kerugian yang dialami korban, baik kendaraan yang rusak, barang yang hilang maupun kebutuhan pengobatan, telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Proses ini berjalan secara baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun," kata Ali.

Kapolres Malang menambahkan, setelah penghentian penyidikan diputuskan, maka seluruh proses hukum dalam perkara tersebut dinyatakan selesai. Para pihak yang sebelumnya menjalani penahanan maupun kewajiban lapor juga tidak lagi terikat dalam proses hukum.

"Perkaranya dihentikan sehingga seluruh proses hukum selesai. Semua berjalan secara alamiah, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Polres Malang hanya memfasilitasi proses mediasi yang berlangsung," tegasnya.

Berita kasus ini telah dimuat dimedia ini. Dimana  perkara tersebut bermula dari insiden yang terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada Selasa (5/5/2026) dini hari.

Saat itu rombongan wisatawan asal Surabaya diduga menjadi korban pengeroyokan, penganiayaan, perusakan kendaraan, serta kehilangan sejumlah barang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Malang dan berlanjut ke proses penyidikan hingga akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice setelah para pihak mencapai kesepakatan damai dan korban menerima pemulihan atas kerugian yang dialami. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan yang dilakukan pada pertengahan bulan lalu itu terkait kasus dugaan penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp280 juta.

Kapolsek Jombang, AKP Edy Widoyono, mengungkapkan bahwa perkara ini bermula dari transaksi peminjaman uang antara tersangka dengan korban, Hariadi. 

“Kejadian berawal saat ada transaksi peminjaman uang antara tersangka dengan korban Hariadi. Uang sejumlah tadi, ditransfer secara bertahap,” ujar AKP Edy dalam pesannya, Selasa (2/6/2026).

Guna meyakinkan korban, tersangka mengaku tengah menangani proyek pendirian pabrik di wilayah Kecamatan Mojowarno. Untuk memperkuat dalihnya, AA bahkan membawa 4 bendel Surat Perintah Kerja (SPK). 

“Kebutuhan uang sendiri rencananya bakal digunakan untuk pekerjaan sampai bisa mendapatkan uang muka,” lanjut AKP Edy.

Terpedaya dengan bukti SPK dan penuturan tersangka, korban kemudian mentransfer uang secara bertahap ke rekening AA hingga total terkumpul sebesar Rp280 juta.

Atas perbuatannya, tersangka kini telah ditahan. “Tersangka kami tahan dan dijerat dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda kategori V atau maksimal 500 juta rupiah,” pungkas AKP Edy.

Sementara itu, korban Hariadi menceritakan bahwa saat datang meminjam uang, tersangka menunjukkan SPK dengan dua item pekerjaan, yaitu fisik bangunan dan pengurugan pabrik.

“Tersangka bercerita jika ada dua item pekerjaan, meliputi fisik serta pengurugan pabrik. Masing-masing dengan nilai di atas 10 serta Rp6-7 miliar,” tutur Hariadi.

Masalah muncul setelah uang berhasil dikantongi tersangka. AA mulai menghilang dan tidak menepati janji untuk mengembalikan dana.

“Sebenarnya sudah berkali-kali saya menghubungi, namun jawabannya selalu sama. Dalihnya, belum dibayar oleh pihak pabrik,” ungkapnya.

Tak hanya kerugian uang, Hariadi juga kehilangan satu unit kendaraan roda empat miliknya yang dipinjamkan kepada tersangka. 

“Cukup saya sayangkan di sini, niatan baik saya justru diabaikan. Termasuk, saya juga meminjamkan kendaraan yang selama ini dipergunakan oleh tersangka sebagai penunjang mobilitas,” tutup Hariadi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Korban sempat berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan cepat," ujar sumber di kepolisian.

Tak lama setelah kejadian, Nina segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Laporan ini teregistrasi dengan nomor LP/B/123/V/2026/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM.

Menanggapi laporan tersebut, tim penyidik bergerak cepat. Selain melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa saksi, polisi juga menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Petunjuk krusial pun didapatkan dari rekaman panggilan video di ponsel korban yang masih aktif saat aksi penjambretan terjadi.

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M Prasetyo, memastikan bahwa identitas pelaku telah dikantongi. Saat ini, tim di lapangan sedang melakukan pengejaran intensif.

"Anggota sudah mengetahui keberadaannya. Terduga pelaku diketahui bekerja di kawasan Embong Malang, Surabaya," ungkap AKP Prasetyo, Minggu (31/5/2026).

Pihak kepolisian mengaku optimistis dapat segera meringkus pelaku dalam waktu dekat. "Mohon doa dan dukungannya, terduga pelaku akan segera kami tangkap," tegasnya.

Kasus ini menjadi peringatan bagi warga lokal maupun wisatawan untuk lebih waspada saat menggunakan gawai di ruang publik. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu peka terhadap situasi di sekitar agar tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan jalanan. (*)

Isu yang sempat viral di media sosial tersebut telah ditelusuri oleh pihak kepolisian dan dinyatakan sebagai hoaks.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan hingga saat ini tidak ada laporan maupun bukti yang menguatkan informasi tentang kemunculan pocong bersenjata yang meresahkan warga.

Menurutnya, setelah isu tersebut ramai diperbincangkan, jajaran kepolisian langsung melakukan pengecekan di lokasi yang disebut dalam unggahan media sosial, yakni di wilayah Desa Dadaplangu, Kecamatan Ponggok.

"Hasil pengecekan yang kami lakukan menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak ditemukan adanya kejadian maupun bukti yang mendukung kabar yang beredar," ujar AKBP Kalfaris, Sabtu (30/5/2026).

AKBP Kalfaris menjelaskan, petugas juga telah berkoordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar guna memastikan kebenaran informasi tersebut. 

Dari hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan adanya saksi maupun laporan resmi terkait keberadaan sosok misterius sebagaimana yang viral di media sosial.

"Nihil terkait hal itu," tegasnya.

Maraknya penyebaran informasi tersebut dinilai sempat memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan sejumlah warga mulai memperbincangkan isu tersebut karena beredar luas melalui berbagai platform media sosial.

Untuk mencegah informasi yang menyesatkan terus berkembang, Polres Blitar Kota menerbitkan klarifikasi resmi melalui media sosial institusi. Dalam unggahan tersebut, polisi menegaskan bahwa kabar tentang teror pocong bersenjata di Ponggok merupakan hoaks.

AKBP Kalfaris mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia meminta warga untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membagikan suatu informasi kepada orang lain.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebebasan Fikrudin ini berhasil diperjuangkan oleh kuasa hukumnya, Ahmad Rofiq, seorang pengacara muslim yang gigih mengawal kasus tersebut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa kliennya sebelumnya dituntut atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam persidangan tingkat pertama, Fikrudin divonis 3 tahun penjara karena sempat dikaitkan sebagai pengedar.

Tidak menyerah begitu saja karena meyakini kliennya hanyalah seorang pemakai yang menjadi korban, Ahmad Rofiq mengajukan banding hingga kasasi. Hasilnya, masa hukuman berhasil dipangkas menjadi 1 tahun 3 bulan, yang tepat habis masa pidananya pada hari ini.

"Alhamdulillah, prosesnya berjalan sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Hari ini klien kami bisa menikmati indahnya udara segar di luar rutan. Di pengadilan negeri divonis 3 tahun, kami banding turun jadi 2 tahun, dan di kasasi turun lagi menjadi 1 tahun 3 bulan. Kebetulan hari ini pas masa hukumannya habis, dan ia bisa langsung pulang," ujar Ahmad Rofiq sambil menunjukkan surat kuasa dan berkas pembebasan resmi di depan pintu rutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Nganjuk beserta jajarannya yang tetap kooperatif dan memberikan pelayanan terbaik, meskipun proses pembebasan ini bertepatan dengan hari libur nasional keagamaan.

Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas IIB Nganjuk Arief Prasetya memberikan klarifikasi resmi mengenai pembebasan seorang warga binaan yang dijemput oleh kuasa hukumnya, Ahmad Rofiq. Karutan menegaskan bahwa status kebebasan warga binaan tersebut adalah bebas murni karena masa pidananya telah berakhir, bukan karena program pembebasan bersyarat atau remisi khusus.

Menurut penjelasan Karutan, warga binaan berinisial F tersebut terjerat kasus narkotika.

Menurut Arief, kasusnya sendiri sempat berjalan hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi sebelum akhirnya dinyatakan putus dan inkrah (inkracht).

"Yang bersangkutan hari ini statusnya bebas murni karena memang masa hukumannya sudah habis. Jadi kami tegaskan ini bukan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti bersyarat (CB), melainkan langsung bebas murni," ujar Karutan Nganjuk saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (27/5/2026) pagi.

Terkait proses penjemputan yang dilakukan oleh pihak pengacara, Karutan menjelaskan bahwa sebelumnya Ahmad Rofiq selaku kuasa hukum telah menjalin komunikasi dan mengirimkan pesan untuk berkoordinasi. Pihak rutan kemudian menginformasikan bahwa proses administrasi pembebasan baru dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan salat Iduladha.

Sementara itu, Fikrudin yang tampak didampingi oleh pihak keluarga tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Mengenakan kaus hitam, ia terus melempar senyum setelah resmi menerima surat pembebasannya. Setelah proses administrasi selesai, Fikrudin bersama kuasa hukum dan keluarga langsung bertolak menuju kediamannya di Kertosono untuk berkumpul kembali bersama orang tua dan sanak saudara. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Kapolres Nganjuk melalui Unit Pidsus Iptu David Eko Prasetyo menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen tegas kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyelewengan komoditas bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

​Berdasarkan keterangan dari pihak penyidik, penangkapan ini bermula dari informasi dan penyelidikan intensif di lapangan. Petugas kemudian menghadang armada truk yang dicurigai pada waktu dini hari menjelang subuh.

​"Penangkapan dilakukan tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut, kami menemukan barang bukti BBM jenis solar diperkirakan mencapai kurang lebih 3.600 Liter di dalam bak truk," ungkap Iptu David saat di konfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Dalam operasi penyergapan ini, David mengatakan, pihaknya mengamankan 3 orang pelaku yang diduga kuat terlibat langsung dalam pusaran bisnis ilegal ini, serta 1 orang saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

​"Sementara ini yang kami amankan ada 3 orang (terduga pelaku) dan 1 orang saksi. Proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka masih berjalan terus. Kami akan gali terus keterangannya untuk melihat potensi keterlibatan pelaku-pelaku lainnya," pungkasnya.

Kasi Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya penangkapan tersebut dan menjelaskan bahwa saat ini penanganan kasusnya sedang berjalan secara intensif di unit terkait.

Fajar menyebut, Polisi terus mendalami sejauh mana keterlibatan para terduga pelaku serta melacak asal-usul dan tujuan pendistribusian solar bersubsidi tersebut.

​"Saat ini ada tiga orang yang diamankan. Kasusnya masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan intensif oleh penyidik," pungkasnya menutup klarifikasi. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Aksi melanggar hukum ini diduga dilakukan sang ajudan bersama seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang berinisial An.

Kepala Unit (Kanit) Pidana Umum Satreskrim Polres Jombang, Ipda Rendro Lastono, mengatakan bahwa langkah penyelidikan dilakukan usai menerima laporan dari Sutopo, warga Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang.

"Waalaikumsalam, kami baru menerima laporan kemarin, dan akan kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu," ucap Ipda Rendro kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Kasus dugaan pemerasan dan perampasan yang membelit ajudan orang nomor satu di Pemkab Jombang serta oknum PNS Disdukcapil tersebut resmi masuk ke ranah hukum setelah dilaporkan ke Polres Jombang, Rabu (25/5/2026).

Pelaporan ini dilakukan oleh Sutopo, mertua dari perempuan berinisial Pu. Pu sendiri merupakan mantan karyawan toko kelontong di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, yang diduga menjadi korban penculikan oleh oknum kerabat pemilik toko.

Sutopo didampingi kuasa hukumnya, Faris Trihatmoyo dari Kantor Hukum Faris & Partners, mendatangi langsung Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Jombang.

Faris menjelaskan bahwa kliennya menjadi korban pemerasan dan perampasan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), kendaraan bermotor, serta perhiasan oleh dua terlapor, yakni Al dan An.

"Pak Sutopo ini diperas, diminta SHM-nya sebagai ganti permasalahan lain yang sebenarnya beliau tidak tahu-menahu," ujar Faris usai membuat laporan.

Dalam perkara ini, jika terbukti bersalah, ajudan Bupati dan oknum ASN tersebut bakal dijerat dengan Pasal 482 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Berdasarkan dalil perkara pidana tersebut, para terlapor terancam hukuman empat tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pengaduan tersebut diketahui dilayangkan oleh seorang pria berinisial MH dan kini masih dalam tahap penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Menanggapi laporan itu, Sukur mengaku tidak terlalu mempersoalkan tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia justru meminta pihak pelapor mampu membuktikan seluruh tuduhan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Pihak yang bersangkutan harus bisa membuktikan dalil atau tuduhannya,” ujar Sukur saat dikonfirmasi.

Politikus senior di Bojonegoro tersebut menegaskan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.

“Kalau tidak bisa membuktikan, saya akan melakukan proses hukum balik,” tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah pengaduan masyarakat terhadap Sukur Priyanto masuk ke Polda Jatim pada 16 Maret 2026. Dalam perkembangannya, terbit surat pemberitahuan pelimpahan pengaduan masyarakat bernomor B/4733/IV/RES.7.4./2026/Ditreskrimum tertanggal 27 April 2026.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan fakta dan keterangan terkait perkara itu.

“Perlu kami sampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan,” kata Kombes Pol. Jules.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada putusan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran pidana dalam perkara tersebut. 

Aparat kepolisian masih melakukan proses penyelidikan guna memastikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor. (*) 

Editor: Syaiful Aries

“Sejauh ini belum ada PBG (persetujuan bangunan gedung) untuk wisata tersebut. Baru ada NIB (nomor induk berusaha). Dan untuk PBG belum ada proses ke kita,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik Reza Palevi, Senin (25/5/2026).

Reza mengatakan, bahwa wisata Jati Sewu hanya memiliki nomor induk berusaha (NIB) sebagai identitas resmi sekaligus legalitas dasar bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan operasionalnya secara sah. 

Namun, untuk destinasi yang menyediakan wahana kategori risiko tinggi seperti kolam renang atau waterpark, pengelola wajib mengantongi perizinan lanjutan, termasuk PBG dan SLF. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur klasifikasi tingkat risiko usaha pariwisata. Aturan tersebut dipertegas oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 4 Tahun 2021 yang merinci standar spesifik teknis operasionalnya.

​Dari aspek keamanan infrastruktur, aturan mainnya tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan regulasi tersebut, fasilitas publik seperti menara seluncuran, struktur kolam, hingga gedung penunjang di area waterpark wajib memiliki PBG serta SLF sebelum dioperasikan.

Diketahui sebelumnya, seorang bocah laki-laki berusia delapan tahun dilaporkan tewas tenggelam saat bermain di kolam renang Wisata Jati Sewu, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (18/5/2026).

Korban berinisial RPR (6) warga Desa Mulung, Driyorejo, Kabupaten Gresik, yang ditemukan tewas setelah insiden tersebut, masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak kepolisian menyebut penyebab kematian bocah tersebut belum diketahui. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto pada Sabtu (23/5/2026) bahwa kondisi jembatan sempat dikeluhkan warga karena mulai rapuh akibat faktor usia. Hal tersebut dikarenakan struktur yang menua serta kondisi fisik jembatan yang rusak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama saat digunakan untuk aktivitas harian maupun distribusi hasil pertanian.

"Kini jembatan sepanjang 15 meter dengan lebar 2 meter tersebut telah berdiri lebih kokoh dan layak digunakan sebagai jalur mobilitas warga. Keberadaan jembatan tersebut memiliki peran penting sebagai akses penghubung aktivitas masyarakat di wilayah Dusun Gerdu," urainya.

Lebih lanjut, ia menegaskan jembatan ini menjadi akses strategis warga untuk bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil bumi. Dengan kondisi yang lebih baik, mobilitas masyarakat di klaim akan menjadi lebih aman dan lancar. 

Renovasi dilakukan melalui kolaborasi antara Polres Batu, Pemerintah Desa Tulungrejo, dan Wisata Mikutopia sertamasyarakat sekitar secara gotong royong. Perbaikan difokuskan pada penguatan struktur jembatan agar mampu menopang aktivitas warga dalam jangka panjang.

"Selain menjadi akses transportasi warga, jembatan tersebut juga dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani di kawasan Bumiaji yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk membawa hasil panen," imbuhnya.

Kepala Desa Tulungrejo, Suliono menyampaikan, renovasi jembatan sangat membantu masyarakat karena sebelumnya kondisi bangunan sudah cukup mengkhawatirkan. “Sekarang warga jauh lebih tenang saat melintas. Jembatan ini memang menjadi akses penting bagi aktivitas sehari-hari masyarakat,” tegasnya.

Senada, Manager Operasional Mikutopia Panji Akbar Ramadhani memaparkan sinergitas pembangunan jembatan merah putih dengan pihak polres dan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan dampak ekonomi terhadap warga. "Sinergi bersama jajaran kepolisian menjadi bentuk dukungan terhadap terciptanya kawasan wisata yang aman, nyaman, dan ramah pengunjung," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Terduga pelaku Rohan (33) asal Kabupaten Sampang, Madura berhasil diringkus dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

"Pelaku sudah kami amankan di wilayah Semampir, Kota Surabaya," ungkap Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026).

AKP Arif menceritakan, insiden pembegalan dialami seorang driver ojek online di Jalan Raya Dusun Hendrosalam, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Gresik, Rabu (20/5/2026) malam.

Pelaku menyamar sebagai penumpang dan memukul korban dengan balok kayu, lalu menggasak sepeda motor miliknya.  

Korban dari pembegalan tersebut adalah Andy Sebastian Zainin (29), warga Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya.

Ia menceritakan, awalnya korban menerima order dari terduga pelaku melalui aplikasi inDrive di handphone-nya, dari Surabaya dengan tujuan ke Kabupaten Gresik. 

Korban yang mengendarai motor Honda Scoopy L 6838 CAF itu awalnya tidak menaruh curiga terhadap penumpangnya. Namun, saat sampai di tujuan, penumpang mengajak mondar-mandir di jalan yang sepi dan gelap. 

“Korban mulai curiga, pelaku alasan mau pergi ke rumah temannya namun saat tiba di lokasi pelaku telepon temannya tidak bisa, lalu mengajak mondar-mandir,” jelasnya. 

Saat menghentikan motor, AKP Arif mengungkap korban dipukul dengan benda tumpul oleh penumpang tersebut.

Korban sempat terjatuh, lalu berlari ke perkampungan dan meminta tolong warga. 

Namun, saat kembali ke lokasi bersama warga sekitar, pelaku sudah kabur dengan membawa motor korban. 

"Modus pelaku yakni berpura-pura menjadi penumpang ojek online, memukul korban driver ojek online menggunakan pipa besi lalu membawa kabur motor korban," jelasnya.

Menurut AKP Arif, pelaku merupakan seorang pekerja kuli bangunan tinggal di Kenjeran, Kota Surabaya. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Pelaku digelandang ke Mapolsek Menganti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Lanjut AKP Arif, pelaku diamankan bersama barang bukti sepeda motor Honda Scoopy L-6338-CAF, hasil curian. 

Atas perbuatannya, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria asal Madura itu dijerat Pasal 479 ayat (1), ayat (2) huruf a KUHP. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Aksi sapu bersih ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Review Feasibility Study (FS) Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024.

​Suasana kantor Bappeda yang semula tenang mendadak tegang saat tim penyidik berseragam rompi khusus memasuki ruangan dan memeriksa lemari serta tumpukan berkas secara maraton. Petugas menyisir setiap sudut demi memburu alat bukti yang disinyalir disembunyikan.

Dari operasi senyap dan kilat tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan dan menyita total 47 item dokumen penting yang diduga kuat menjadi kunci pembuka kotak pandora rasuah proyek bendungan ini, pada Kamis (21/5/2026) 

​"Semua dokumen yang disita saat ini sedang dipelajari secara mendalam oleh tim penyidik untuk memperkuat pembuktian dan menghitung kerugian negara," ungkap Kasi Intel Koko Robby Yahya saat ditemui Suarajatimpost di ruang kerjanya, Jumat (22/5/2026) 

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Nganjuk, Koko Robby, mengatakan, terkait operasi senyap yang berhasil mengamankan puluhan dokumen rahasia tersebut.

​Dengan nada tegas dan tanpa kompromi, Koko Robby memastikan bahwa penggeledahan ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan langkah agresif korps Adhyaksa dalam memotong urat nadi dugaan korupsi proyek Review Feasibility Study (FS) Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024.

​"Kami tidak main-main. Penggeledahan di ruang Litbang dan Rendalev dilakukan karena kami mencium ada jejak-jejak manipulasi yang ditinggalkan di sana. 40 dokumen dari Litbang dan 7 dokumen dari Rendalev kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik!" tegas Koko Robby.

Koko juga mengisyaratkan bahwa pemeriksaan tidak akan berhenti sampai di lembaran kertas saja. Dokumen yang disita dari Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) akan menjadi pintu masuk untuk menyeret aktor-aktor kakap yang menikmati aliran dana haram tersebut.

​"Semua yang terlibat, yang menandatangani, dan yang meloloskan anggaran ini akan kami panggil. Publik meminta transparansi, dan kami akan berikan keadilan sebersih-bersihnya," ucap Koko Robby

Adapun kegiatan penggeledahan ini, Koko melanjutkan, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : PRINT-334/M.5.31/Fd.1/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 jo.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : 220/M.5.31/Fd.1/04/2025 tanggal 08 April 2026 sebagai bentuk upaya dalam penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Review FS Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024, pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.

Proses penggeledahan tersebut berjalan lancar hingga Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk berhasil menyita barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item dokumen yang terbagi menjadi 40 (empat puluh) item dokumen dari ruang kerja bidang Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan 7 (tujuh) item dokumen dari ruang kerja bidang Rendalev (Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi).

Penggeledahan ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 112-Pasal 117 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam rangka pengumpulan alat bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa dapat diuraikan kasus posisi secara umum dalam penanganan perkara tersebut yaitu Proyek Bendungan Margopatut merupakan bagian dari rencana pembangunan strategis daerah dengan estimasi investasi sebesar Rp1,5 triliun. 

"Bahwa pengerjaan FS telah dilakukan pertama pada Tahun 2008 yang selanjutnya dilakukan review kembali pada Tahun 2024 melalui Perubahan APBD untuk pekerjaan Review Feasibility Study (FS) yang dimenangkan oleh PT WECON KSO dengan PT GISS Konsultan dengan nilai kontrak Rp3.589.906.500," kata Koko.

Dalam proses penyidikan ditemukan adanya potensi penyimpangan dalam proses pekerjaan yang berimplikasi pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Review FS Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.

Saat ini Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk masih terus melakukan pendalaman terkait konstruksi penanganan perkara, pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Sinergi operasional di internal institusi juga terus dipacu secara berkesinambungan agar proses penguatan alat bukti segera mencapai progres yang signifikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Dr Dino Kriesmiardi, menyatakan, langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam menegakkan hukum secara tegas dan profesional.

Kejaksaan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus memberantas Tindak Pidana Korupsi dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara/daerah secara tuntas, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi demi menjaga marwah institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas sektor pemerintahan daerah.

Kejaksaan Negeri Nganjuk akan terus mengawal proses hukum ini secara transparan serta mengimbau kepada seluruh pihak untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang jujur dan berkeadilan.

Kejaksaan Negeri Nganjuk berjanji akan terus memberikan pembaharuan informasi secara berkala kepada rekan-rekan media dan khalayak luas sebagai wujud nyata dari akuntabilitas publik dan transparansi penegakan hukum yang berkeadilan.(*) 

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kasus ini, korban bahkan sempat merekayasa cerita dengan mengaku menjadi korban begal bersenjata karena malu mengakui kejadian yang sebenarnya.

Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, pada Jumat (22/5/2026) menegaskan bahwa dua terduga pelaku masing-masing berinisial RA (24) dan N (21), asal Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil diamankan oleh polisi di sebuah rumah kos di kawasan Desa Beji, Kecamatan Junrejo, pada Ahad malam (17/5/2026).

"Kasus tersebut bermula dari laporan seorang pria berinisial AF yang mengaku menjadi korban perampokan saat bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dalam laporan awalnya, AF mengaku didorong hingga terjatuh di Jalan Sarimun Gang Punden, Desa Beji, lalu sepeda motor Honda Vario miliknya dirampas tiga orang bersenjata tajam. Akibat kejadian itu, korban mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 20 juta," urainya.

Namun, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menemukan banyak kejanggalan dalam laporan tersebut. Dari hasil penyelidikan dan pendalaman, ditemukan indikasi kuat bahwa laporan awal korban tidak sesuai dengan fakta.

Polisi kemudian kembali memeriksa AF secara intensif hingga akhirnya korban mengakui bahwa cerita pembegalan tersebut hanyalah karangan untuk menutupi fakta sebenarnya. AF mengaku datang ke lokasi untuk bertemu dengan seorang perempuan berinisial N yang dikenalnya melalui media sosial.

"Korban merasa malu sehingga membuat laporan seolah-olah menjadi korban perampokan. Saat berada di lokasi, muncul seorang pria berinisial RA yang mengaku sebagai kakak dari N. Pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan tertentu sebelum akhirnya membawa kabur kendaraan tersebut," imbuhnya.

Tak lama kemudian, N juga meninggalkan lokasi dan seluruh nomor kontak korban langsung diblokir. Berbekal pengakuan korban serta rekaman CCTV di sekitar lokasi, Unit Resmob Satreskrim Polres Batu bergerak cepat melakukan pelacakan hingga akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku di kamar kos mereka di Desa Beji.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian, helm hitam, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas pelaku di sekitar lokasi kejadian. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku juga diduga telah menjalankan aksi serupa di lokasi lain.

"Mereka mengaku sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana dengan modus yang sama dan berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban lain," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Usai melakukan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, jajaran Polsek Mojoagung langsung mendatangi tempat aktivitas ilegal alat berat eskavator di kawasan hutan petak 24 alas Gedangan. 

Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas membenarkan adanya aktivitas eskavator milik Dwi warga Wonosalam, Jombang. Kendaraan eskavator saat pihaknya tiba sudah dalam kondisi berhenti bekerja. Setelahnya, polisi memberikan teguran keras agar tidak mengulangi kegiatan ilegal tersebut. 

"Iya, teguran keras karena mengingat memang baru dimulai, baru akan dimulai diketahui oleh pihak Perhutani, dan pihak Perhutani berkoordinasi dengan Polsek Mojoagung untuk melakukan penindakan," ucap Kompol Yogas dalam pesan diterima wartawan, Jumat (22/5/2026). 

Kompol Yogas juga memastikan pihaknya meminta pihak pemilik eskavator untuk meninggalkan lokasi. 

"Tindakan kami dengan mengevakuasi paksa mobil diangkut untuk tidak melaksanakan aktivitas kembali," bebernya. 

Sebelumnya, kegiatan ilegal alat berat eskavator di lahan hutan alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang mendapat respon menohok dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang. 

Sumber informasi warga dilapangan mengatakan jika ada kegiatan pembangunan jalan menggunakan alat berat jenis eskavator di alas Gedangan. Aktivitas yang diduga ilegal tersebut berada di area tanaman tebu menuju petak 24 kawasan hutan tersebut. 

"Sudah sejak hari senin (18/5/2026) lalu, bahkan setiap pesanggem diminta membayar satu juta rupiah tiap hektar," ucap sumber mewanti namanya untuk dirahasiakan, Kamis (21/5/2026). 

Menurutnya, alat berat eskavator merupakan milik seorang pengusaha bernama Dwi warga Kecamatan Wonosalam, dan diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani. Termasuk pembayaran setiap hektar Rp1 juta kepada setiap pesanggem atau penggarap. 

Sementara itu, Adminitratur KPH Perhutani Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro sesaat setelah mendapat informasi dari wartawan pihaknya belum mengetahui aktivitas eskavator di kawasan hutan tersebut. 

Setelahnya melakukan koordinasi dengan jajaran dibawah, Enny Handhayany mendapatkan informasi jika aktivitas alat berat milik bapak Dwi diklaim bersangkutan merupakan permintaan dari masyarakat. 

"Menurut Pak Dwi yg punya alat eskavator katanya 'permintaan' masyarakat yg punya lahan tebu di petak 24, dan petak tersebut merupakan indikatif KHDPK yang saat ini di bawah pengawasan Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk," ungkap Enny Handhayany. 

Ia menjelaskan jika memang permintaan dari petani tebu, kewenangan bukan pada pihak Perhutani. 

"Untuk petani tebu, tidak punya keterikatan apapun dengan Perhutani," bebernya. 

Enny mempersilahkan kepada wartawan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut permintaan penggunaan alat berat eskavator kepada petani tebu yang berada di kaeasan petak 24 alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung. 

Berdasar laporan diterima oleh Enny, tidak ada tebangan kayu di kawasan tersebut. Jika pun ada tebangan dan ada aktivitas pembuatan jalan diupayakan tidak menggunakan alat berat eskavator. 

"Kalau untuk kayu, kami tidak punya tebangan di daerah tersebut. Jika pun ada, pembuatan jalan diupayakan tidak menggunakan eskavator," tandasnya. 

Sebagai tindak lanjut, pihaknya melalui Wakil Administratur KPH Jombang, Asisten Perhutani Gedangan dan Komandan Regu sudah melakukan komunikasi dengan Pak Dwi pemilik eskavator. 

"Yang bersangkutan kooperatif dan akan mengeluarkan eskavator besok pagi (21/5) serta menghentikan kegiatan terkait permintaan uang Rp1 juta tiap petani di luar sepengatahuan dan tanggung jawab pihak Perhutani," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban diketahui seorang perempuan bernama Aurel, warga Desa Jetis, Kecamatan Curahdami. Dalam informasi yang beredar, korban disebut menjadi sasaran orang tak dikenal saat melintas di jalan pintas kawasan tersebut sepulang kuliah.

“Hati-hati ya, barusan ada begal di pertigaan SD Pancoran 3. Korban anak perempuan, anak Jetis pulang dari kuliah dipentung sampai terjatuh. Tapi alhamdulillah korban selamat dan berhasil kabur ke rumah minta tolong,” demikian isi pesan yang ramai dibagikan warga.

Perangkat Desa Jetis, Hanan, membenarkan bahwa perempuan yang disebut dalam video viral tersebut merupakan warganya. Korban diketahui tinggal di RT 12 RW 5 Desa Jetis.

“Kejadiannya sekitar setengah jam lalu (sekitar pukul 20.17 WIB),” ujar Hanan.

Berdasarkan informasi dari keluarga, korban kini telah berada di rumah dalam kondisi selamat. Namun, ia mengalami luka lecet pada bagian lutut dan tangan akibat terjatuh saat kejadian.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian terkait kronologi lengkap maupun dugaan aksi pembegalan tersebut. Pihak desa menyebut korban masih belum banyak memberikan keterangan karena masih syok.

Keterangan lain disampaikan seorang pengendara berinisial F yang mengaku melintas di lokasi beberapa menit sebelum insiden terjadi. Ia mengaku melihat dua orang mencurigakan berada di area pintu masuk jalan pintas dekat lokasi kejadian.

“Saya dari arah barat lewat di jalan itu. Saya lihat ada dua orang seperti sedang berjaga di pintu masuk jalan pintas,” ungkapnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat tangan korban mengalami luka lecet. Korban juga mengaku sempat dipukul pada bagian wajah oleh terduga pelaku. Beruntung, korban mengenakan helm full face sehingga tidak mengalami luka serius.

“Pakai helm dari Jember,” ucap korban dalam rekaman video yang tersebar.

Video lainnya juga memperlihatkan sejumlah warga mendatangi lokasi yang disebut menjadi tempat korban diduga mengalami aksi kriminal tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Polsek Kota Bondowoso belum memberikan keterangan resmi terkait kabar dugaan begal yang viral di media sosial tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Usai menjalani pemeriksaan intensif, tersangka langsung dipasangi borgol dan rompi tahanan berwarna merah untuk dilakukan penahanan.

​Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam memberantas praktik rasuah dan bersih-bersih di tubuh lembaga keuangan milik negara yang ada di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Pidsus menemukan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya dugaan manipulasi dan penggelapan dana yang dilakukan oleh tersangka dengan memanfaatkan kewenangan jabatan yang dimilikinya di bank tersebut. Perbuatan tersangka diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit.

​"Hari ini tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka terhadap oknum pegawai bank plat merah tersebut, karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah," ujar Kasi Intel Kejaksaan Koko Robby Yahya, Kamis (21/5/2026).

Kata Koko, secara resmi menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Saudari WDP dan Saudara DAW terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penggunaan Kas Bank Plat Merah Nganjuk Periode Tahun 2025 s.d 2026. 

Penetapan tersangka kepada Saudari WDP dan Saudara DAW dilakukan setelah Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, dokumen transaksi, barang bukti elektronik, serta hasil laporan pada perhitungan selisih pada Kas Bank Plat Merah Nganjuk.

Menurut Koko, Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk mengungkap bahwa modus yang dilakukan oleh Tersangka Saudari WDP melakukan serangkaian transaksi setoran fiktif kepada beberapa nomor rekening dengan memanfaatkan akses dan kewenangannya sebagai teller. 

"Tersangka WDP melakukan serangkaian transaksi setoran fiktif tersebut atas perintah dari Tersangka DAW selaku suami dari Tersangka WDP yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi," ungkap Koko

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka WDP dan Tersangka DAW diduga melanggar Pertama Pasal 8 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Ketiga Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penahanan sementara terhadap Tersangka WDP dan Tersangka DAW dilakukan selama 20 (dua puluh hari) per hari ini tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 09 Juni 2026 di Rutan Kelas IIB Nganjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Dr. Dino Kriesmiardi, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Rizky Raditya Eka Putra guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.(*) 

Editor: Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba menjelaskan, kasus tersebut ditangani berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Polisi memastikan perkara tersebut bukan masuk ranah perlindungan konsumen sebagaimana sempat ramai di media sosial sebelumnya.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi seorang petani berinisial N yang mengaku pernah membeli pupuk non subsidi dengan harga murah dari tersangka.

“Pupuk tidak terdaftar, makanya kita lab-kan. Kita periksa ahli. Nah, berita yang viral itu salah alamat. Dalam arti, bukan perlindungan konsumen tetapi Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,” ujar Iptu Andi, Kamis (21/5/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satreskrim Polres Tulungagung kemudian melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy. Melalui perantara saksi N, petugas memesan sebanyak 40 sak pupuk kepada tersangka P.

Pemesanan dilakukan dengan pembayaran transfer melalui Brilink senilai Rp5,2 juta pada 28 Maret 2026 dan dilunasi dua hari kemudian.

Saat pupuk dikirim sesuai lokasi kesepakatan di Jalan Jayeng Kusuma, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, pada 30 Maret 2026, petugas langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap barang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pupuk itu diperoleh tersangka dari sebuah perusahaan di Gresik milik seseorang berinisial AR dengan jumlah sekitar tujuh ton. Polisi pun bergerak menelusuri asal barang hingga ke lokasi produksi di Gresik.

“Jadi ini dia beli tujuh ton di Gresik. Kami sudah datangi ke sana, memang benar barangnya dari sana. Sekarang kami koordinasi dengan Kejaksaan di Gresik apakah bisa ditetapkan tersangka atau tidak, kami ikut petunjuk jaksa,” terang Iptu Andi.

Ia menyebut, berdasarkan hasil penyidikan, legalitas perusahaan produsen memang ada. Namun, ditemukan dugaan penyalahgunaan merek pada produk pupuk yang diedarkan.

“Dari hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa legalitas perusahaan memang ada, namun produk yang seharusnya bermerek ‘Green Mathoh’ justru dijual menggunakan merek NPK Phoska,” ungkapnya.

Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga menggandeng ahli pertanian dari Provinsi Jawa Timur dan melakukan pengujian laboratorium guna memastikan kandungan pupuk yang dijual. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan pupuk tersebut berada di bawah standar dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Hasil lab menyatakan tidak sesuai dengan yang harus diedarkan. Tidak sesuai dengan SNI-nya,” kata IPTU Andi.

Menurut dia, tersangka diduga mengetahui bahwa pupuk yang dibelinya tidak memenuhi ketentuan. Apalagi harga pupuk tersebut jauh lebih murah dibanding harga pupuk resmi di pasaran.

“Enggak mungkin beli tujuh ton itu enggak tahu legal atau ilegal. Logika hukumnya sudah tahu. Dia beli sekitar Rp70 ribu per sak isi 50 kilogram, lalu dijual lagi sekitar Rp130 ribuan,” ujarnya.

Dari tujuh ton pupuk yang dibeli tersangka, sebagian diketahui telah dijual kepada sejumlah petani, sementara sisanya masih tersimpan di gudang dan telah diamankan polisi sebagai barang bukti.

“Belum semua diedarkan. Ada sisa di gudang yang kami amankan. Ada yang dipakai, ada juga yang dijual-belikan ke beberapa orang, termasuk kami memastikannya lewat undercover buy itu,” tambahnya.

Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pupuk, dokumen legalitas perusahaan, bukti transfer pembayaran, hingga dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil gelar perkara serta alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan dokumen surat, penyidik resmi menetapkan P sebagai tersangka. Saat ini, berkas perkara tengah diproses untuk tahap pertama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kapas, Desa Kapas RT 14 RW 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek lokasi pada Rabu (13/5/2026) sekitar pukul 18.01 WIB. Saat penggerebekan berlangsung, pelaku tertangkap tangan sedang menyuntikkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung industri ukuran 50 kilogram menggunakan alat rakitan sederhana.

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk penindakan terhadap penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.

“Pelaku memindahkan isi dari tabung LPG 3 kilogram bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 50 kilogram untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” kata AKBP Afrian saat konferensi pers di Mapolres Bojonegoro, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, cara yang digunakan pelaku sangat berbahaya karena dilakukan secara manual tanpa standar keamanan. Selain merugikan negara, praktik itu juga berpotensi memicu kebakaran hingga ledakan.

“Modusnya memindahkan isi gas dari tabung-tabung kecil ke tabung besar menggunakan peralatan manual. Risiko ledakannya sangat tinggi,” ujarnya.

Dari lokasi, polisi mengamankan ratusan barang bukti. Di antaranya 102 tabung LPG 3 kilogram berisi gas, 138 tabung kosong, serta 13 tabung LPG non-subsidi ukuran 50 kilogram yang sedang diisi.

Selain itu, polisi juga menyita lima set selang dan regulator rakitan, satu pisau gergaji es batu, serta satu timbangan duduk yang digunakan dalam proses pengoplosan.

Afrian menjelaskan, es batu digunakan pelaku untuk menurunkan suhu tabung agar proses pemindahan gas berlangsung lebih cepat. Namun metode tersebut dinilai sangat berbahaya karena dilakukan tanpa prosedur keselamatan.

“Es batu dipakai untuk membantu mempercepat proses penguapan dan pemindahan gas. Tapi kalau dilakukan tanpa standar keamanan, risikonya sangat fatal,” jelasnya.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat pelaku dengan pasal terkait penyalahgunaan minyak dan gas bumi bersubsidi pemerintah dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. (*)

Editor: Syaiful Aries

Modus yang digunakan adalah melontarkan tudingan pelanggaran penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang kecil terhadap aturan untuk memeras uang hingga ratusan ribu rupiah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pemerasan ini diduga terstruktur. Pelaku kerap menyasar toko kelontong atau Toko Madura pada larut malam. Dengan gaya intimidatif, mereka meminta sejumlah uang sebagai "uang damai" agar persoalan jual beli bensin eceran tidak berlanjut ke ranah hukum. 

Situasi ini memicu keresahan di kalangan pelaku usaha mikro, lantaran aksi serupa diduga tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan sudah menimpa beberapa jaringan Toko Madura di kawasan Mojoagung dengan pola yang identik.

Salah satu korban berinisial S, penjaga Toko Madura di Mojoagung, menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menjadi korban pemerasan oleh dua pria tak dikenal pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. 

Saat beraksi, salah satu pelaku mengenakan jaket hijau khas ojek online, sementara pelaku lainnya memakai hoodie penutup kepala dan tetap mengenakan helm untuk menyembunyikan identitas.

“Saya nggak kenal mereka. Anak saya sempat merekam kejadian itu secara sembunyi-sembunyi karena takut,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Kedua pria tersebut langsung melayangkan tudingan bahwa toko tempat S bekerja telah melakukan pelanggaran hukum berat karena menjual bensin eceran. Di bawah tekanan dan bentakan, pelaku secara arogan memaksa korban menyerahkan uang sebesar Rp1 juta.

“Memintanya dengan membentak,” lanjut S.

Dalam situasi tertekan, S mencoba bernegosiasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik usaha, melainkan hanya pekerja. Korban bahkan menawarkan untuk menghubungkan pelaku langsung dengan pemilik toko agar masalah dapat diselesaikan secara transparan. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah.

“Saya bilang kalau memang minta uang sebanyak itu, saya telepon dulu pemilik toko. Tapi mereka tidak mau,” ungkapnya.

Setelah melalui proses tawar-menawar yang alot dan penuh intimidasi, S yang saat itu hanya memegang uang tunai Rp200 ribu terpaksa menyerahkan uang operasional toko sebesar Rp500 ribu demi menyelamatkan diri dari ancaman para pelaku.

“Saya bilang cuma punya Rp200 ribu. Daripada ramai terus, akhirnya saya kasih Rp500 ribu,” tuturnya.

Merespons maraknya praktik premanisme yang kian berani di wilayah hukum Jombang, korban berharap pihak Kepolisian Resor (Polres) Jombang maupun Polsek Mojoagung segera melakukan tindakan preventif dan represif di lapangan.

“Saya berharap polisi bisa menindaklanjuti supaya kami merasa aman dan nyaman dalam berniaga,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan langsung merespons cepat laporan tersebut. Pihaknya menerjunkan tim ke lokasi untuk menyelidiki dugaan pemalakan yang mencatut nama institusi Polri. Polres Jombang berkomitmen mengungkap kasus ini dan menindak tegas praktik premanisme yang meresahkan para pedagang kecil.

"Terima kasih infonya mas, kami tindaklanjuti," ujar AKBP Ardi Kurniawan melalui pesan singkat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Lima orang yang diduga berperan sebagai perantara dalam praktik tersebut telah diamankan polisi. Yaitu SW (31), DR (21), MVR (26), FL (19), dan GMS (17).

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengatakan pengungkapan dilakukan di sebuah rumah kos di kawasan Sananwetan setelah polisi menerima informasi terkait aktivitas mencurigakan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para korban direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan tinggi. 

Setelah bertemu di lokasi rumah kos, korban kemudian diarahkan untuk melayani tamu pria hidung belang yang dicarikan oleh para pelaku melalui aplikasi percakapan daring.

"Para pelaku menawarkan pekerjaan dengan penghasilan besar kepada korban. Selanjutnya komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui aplikasi online," ujar Kapolres saat konferensi pers, Rabu (20/5/2026).

Dalam praktik tersebut, tarif yang dipasang berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu untuk sekali pertemuan. Hasilnya kemudian dibagi antara korban dan para pelaku.

Polisi menyelamatkan tiga korban perempuan yang seluruhnya masih berusia di bawah umur. Mereka diketahui sudah tidak melanjutkan pendidikan dan berasal dari keluarga rentan.

Menurut polisi, praktik tersebut telah berlangsung sejak April hingga Mei 2026. 

"Para pelaku ini sengaja mencari korban seorang perempuan yang masih berusia anak dan dari kelompok rentan yang sedang membutuhkan dana karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Semua korban tinggal bersama neneknya, bukan orang tua mereka," jelasnya.

Selain mengamankan lima tersangka, petugas juga menyita sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi serta uang tunai yang diduga hasil transaksi.

Para tersangka kini dijerat pasal terkait tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi turut mengimbau masyarakat dan pemilik rumah kos agar lebih waspada terhadap aktivitas penghuni baru serta segera melapor apabila menemukan dugaan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi anak di lingkungan sekitar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam atas kematian bocah berinisial RPR (6) warga Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, itu.

"Kita masih melakukan penyelidikan," kata Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Selasa (19/5/2026). 

AKBP Ramadhan mengungkap, penyelidikan masih dilakukan jajarannya untuk mengungkap apa penyebab kematian korban.

Ia menyebut, masih belum bisa membeberkan penyebab kematian korban. Hal itu disebutkan lantaran korban sudah dievakuasi saat petugas tiba dilokasi kejadian. 

Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 

Keberadaan kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian juga tak luput menjadi bahan pemeriksaan.

"Masih pulbaket. Anggota masih melalukan pemeriksaan di lokasi kejadian," tambah AKBP Ramadhan. 

Diketahui sebelumnya, seorang bocah berusia 6 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang Wisata Jati Sewu, Dusun Bongso Wetan, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. 

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.00 WIB itu, Senin (18/5/2026), itu diduga korban tewas tenggelam di lokasi kolam renang Wisata Jati Sewu. 

Polsek Menganti yang menerima laporan dari masyarakat dua jam setelah kejadian, langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan.

Namun saat tiba dilokasi, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit BDH Surabaya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander membenarkan penanganan kasus kontraktor bernama AA oleh Polsek Jombang. 

"Yang nangani kota mas," ucap AKP Dimas dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Rabu (20/5/2026). 

AKP Dimas mempersilahkan untuk lebih lanjut mengkonfirmasi langkah penetapan tersangka dan penahanan terhadap AA. "Monggo," ujarnya singkat. 

Upaya menggali informasi di jajaran Polsek Jombang, salah satu sumber membenarkan jika ada penahanan terhadap yang bersangkutan. 

"Sudah dalam tahanan," ucap sumber internal Polsek Jombang. 

Terpisah, tim kuasa hukum AA dari Kantor Firma Hukum ELTS akhirnya angkat bicara mengenai penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Perkara yang melibatkan pelaku usaha di bidang kontraktor ini ditegaskan bermula dari hubungan kepercayaan serta pembiayaan atau pinjaman dalam konteks usaha, bukan didasari oleh modus penipuan atau identitas palsu.

Pihak kuasa hukum meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

“Seseorang tidak dapat diposisikan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami meminta kepada seluruh pihak agar tidak membentuk opini yang dapat menghakimi sebelum seluruh fakta diuji secara utuh,” ujar Agus Sholahuddin selaku perwakilan tim kuasa hukum dalam pesan diterima wartawan. 

Menurut Agus, tim kuasa hukum memaparkan sejumlah fakta awal yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang berlangsung secara terus-menerus dan terstruktur. Di antaranya, penyerahan aliran dana dilakukan secara bertahap, bukan dalam satu ikatan yang manipulatif; lalu adanya komitmen pembayaran dimana terdapat riwayat pembayaran serta cicilan yang telah dilakukan oleh kliennya.

"Selain itu ada upaya penyelesaian damai, adanya komunikasi yang intens antar pihak serta upaya penyelesaian melalui kesepakatan pembayaran," beber Agus. 

Untuk itu, Agus bersama tim kuasa hukum, melihat ada latar belakang hubungan bisnis, riwayat pembayaran, serta kondisi usaha kliennya harus dipertimbangkan secara cermat agar proses hukum ini dapat mencerminkan keadilan substantif. 

Saat ini, tim hukum yang beranggotakan Agus Sholahuddin, Supar, Hendra Juli Santoso, Yunita Ariani dan Adi Hariono, sedang mendalami seluruh dokumen perkara, mulai dari laporan polisi hingga alat bukti yang digunakan untuk menetapkan status tersangka.

“Tim kuasa hukum akan menggunakan seluruh hak hukum, termasuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan serta melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan alat bukti. Kami berharap proses ini berjalan secara objektif, profesional, dan proporsional,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang kontraktor asal Kecamatan Gudo, Jombang, berinisial AA yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan, membantah keras narasi tersebut. Ia malah menyatakan bahwa dirinya adalah korban, karena belum menerima pembayaran senilai Rp1,3 miliar dari PT Tunas Althea Sejati.

Hal ini disampaikan AA dalam jumpa pers pada Kamis (24/9/2025) tahun lalu. "Itu tidak benar," tegasnya.

AA menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal pelapor, Emi Widuriyati. Kerja sama pengadaan material bangunan, menurutnya, dilakukan dengan seorang anggota TNI-AD aktif yang bertugas di Kodim 0814 Jombang, berinisual SU, yang dalam laporan Emi berstatus sebagai saksi.

"Kapasitas SU dalam kerja sama ini adalah sebagai penyuplai material. Saya tidak tahu dari toko mana ia memenuhi kebutuhan material saya, yang penting terpenuhi," ujar AA. 

Proyek konstruksi dengan PT Tunas Althea Sejati ini disebut AA sebagai penunjukan langsung, antara PT Tunas Althea Sejati (pihak pertama) dengan perusahaannya, CV Putra Akbar (pihak kedua). AA kemudian bekerja sama dengan SU untuk penyediaan material.

Kesepakatan pembayaran dari AA kepada SU, akan dilakukan setelah AA sendiri menerima pembayaran dari PT Tunas Althea Sejati. Namun, hingga kini, pembayaran dari perusahaan tersebut belum juga diterimanya.

AA mengakui telah melakukan pembayaran sebagian, senilai ratusan juta rupiah, kepada SU. Pembayaran terakhir tertahan karena PT Tunas Althea Sejati belum membayar, sehingga AA menghentikan sementara pekerjaan di lapangan.

Bahkan, AA telah melaporkan PT Tunas Althea Sejati ke Polda Jawa Timur pada Juli 2025 lalu atas dugaan penggelapan. Laporan tersebut saat ini sedang berproses dan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

AA menyayangkan laporan dari Emi, yang ia anggap tidak tepat sasaran. Ia mengaku kaget dilaporkan oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia menegaskan tidak ada niat menggelapkan barang milik Emi, karena ia tidak pernah berhubungan langsung dengannya.

"Yang seharusnya dilaporkan oleh Emi adalah SU, karena hubungan bisnisnya ada dengan dia, bukan dengan saya," jelas AA. 

Lebih lanjut, AA mengungkapkan bahwa investigasi mengungkap fakta baru: PT Tunas Althea Sejati diduga telah melakukan pembayaran, namun tidak langsung ke CV Putra Akbar selaku pemegang Surat Perintah Kerja (SPK), melainkan ke pihak lain. PT Tunas Althea Sejati disebut AA sudah mengakui kesalahan ini.

"Harapan saya, berita ini bisa diluruskan. Faktanya tidak seperti yang diberitakan sebelumnya," pungkas AA. 

Informasi diterima wartawan, AA dilaporkan ke Polres Jombang oleh pemilik toko bangunan, Emi Widuriyati (33), pada 21 Juli 2025. AA diduga menipu dan menggelapkan material bangunan senilai Rp141 juta. Emi mengaku barangnya telah digunakan di lokasi proyek, namun pembayaran tidak kunjung diterimanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Rivo Chandra Makarupa Medellu, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus transparansi penegakan hukum kepada masyarakat, serta bukti proses penegakan hukum yang harus diselesaikan hingga tuntas.

“Pemusnahan barang bukti ini adalah bentuk pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi bukan hanya menghukum terpidananya, tetapi terhadap barang bukti juga harus dituntaskan,” tegas Kepala Kejari Kota Kediri, Rabu (20/5/2026).

Puluhan perkara tersebut terdiri dari 30 perkara narkotika dan psikotropika dengan rincian barang bukti sabu-sabu sebanyak 1.929 gram, pil dobel L sebanyak 750.230 butir, serta ganja seberat 876,5 gram.

Sedangkan untuk tindak pidana orang dan harta benda (Oharda), terdapat 13 perkara dengan barang bukti berupa pakaian, topi, tas, dompet, kunci, batu, pisau, tali, lampu LED, koper, ponsel, helm, hingga sandal dan sepatu. Selanjutnya, ada pula barang bukti dari 8 perkara keamanan negara dan ketertiban umum yang terdiri dari pakaian, puluhan lembar hasil cetak (print out), flashdisk, petasan, pecahan kaca, tas, dan batu.

"Semoga dengan adanya pemusnahan barang bukt ini, tindak pidana semakin menurun. Terlebih lagi pil double L sebanyak ini, semakin marak. Semoga masyarakat menghindari perbuatan-perbuatan tindak pidana yang hukumannya sangat tinggi," ungkap Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Hendra Catur Putra.

Hendra juga mengungkapkan bahwa kasus narkoba, dalam hal ini pil dobel L, memang menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian serius. "Kemarin ada 7 kardus, dan itu pun masih ada lagi yang belum inkrah. Nanti kalau sudah inkrah, periode berikutnya nanti kita musnahkan," tambahnya.

Di sisi lain, Kapolres Kediri Kota, AKBP Anggi Saputra Ibrahim, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan edukasi bahaya dan penindakan untuk menekan peredaran narkoba.

"Kita laksanakan edukasi kepada masyarakat bahaya narkoba itu seperti apa supaya masyarakat tidak terlibat di dalamnya, Kemudian yang paling penting adalah kita melakukan penindakan. Barang bukti yang dimusnahkan ini, wujud komitmen kita untuk melakukan pemberantasan narkoba di Kota Kediri," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kanit Gakkum Satlantas Polres Batu, Ipda Agus Atang Wibowo pada Rabu (20/5/2026) menegaskan bahwa korban sebelumnya tertabrak sepeda motor Yamaha X Max bernomor polisi N 3133 ABF yang dikendarai Reno Dion Prasetyo (19), seorang pelajar asal Kota Malang.

"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sekitar 60 kilometer per jam," urainya.

Saat kendaraan melintas, korban diduga menyeberang jalan dari arah timur ke barat tanpa memperhatikan arus kendaraan yang datang dari sisi kanan jalan. Diduga korban menyeberang tanpa melihat arah datangnya kendaraan sehingga kemudian terjadi kecelakaan.

Benturan keras membuat Fauzi mengalami luka berat di bagian kepala disertai luka lecet pada kedua tangan dan kaki. Korban sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu untuk mendapatkan penanganan medis.

"Namun setelah menjalani perawatan selama beberapa jam, nyawa korban akhirnya tidak tertolong saat malam hari. Korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu,” imbuhnya.

Sementara itu, pengendara sepeda motor juga mengalami luka robek pada bagian pipi kiri dan masih menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pelaku berinisial RS, asal Kedungjajang, Lumajang, berhasil ditangkap di Jalan 45 Sumberbaru, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Jember, setelah dilakukan pengejaran.

Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma, mengungkapkan bahwa peristiwa bermula saat korban bersama istrinya sedang berbelanja di dalam minimarket. Kemudian, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban.

"Saat itu pelapor atau korban bersama istrinya sedang berada di Alfamart Gumukmas. Kemudian kurang lebih 10 menit ditinggal ke dalam, ada dua pelaku berboncengan menghampiri parkiran dan langsung membawa kabur sepeda motor korban," katanya, Rabu (20/5/2026).

Selanjutnya, kata dia, begitu menerima laporan dari korban, tim gabungan dari Polsek Gumukmas dan Resmob Barat Polres Jember langsung bergerak cepat. Polisi segera memeriksa rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan penyekatan di sejumlah jalur pelarian.

"Nah, saat itu kita melakukan pengejaran. Alhamdulillah, setelah kita lakukan pengejaran kurang lebih sejauh 20 kilometer, kami berhasil mengamankan pelaku," ujarnya.

AKP Angga menambahkan, proses penangkapan tidak berjalan mulus. Pelaku yang panik mencoba melawan petugas saat hendak dikepung. Karena dinilai membahayakan keselamatan petugas, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dan terukur.

"Sempat ada perlawanan juga ketika diamankan. Pelaku melakukan pelanggaran (perlawanan), namun tetap kita lakukan tindakan tegas (dilumpuhkan)," paparnya.

"Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 bilah senjata tajam jenis celurit. Serta beberapa anak mata kunci, serta kunci T (alat pembobol motor)," tambahnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik, terungkap bahwa pelaku bukan pemain baru. Pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama.

"Yang bersangkutan ini setelah kita lakukan pendalaman adalah residivis kasus curanmor juga di beberapa tahun yang lalu," ungkapnya.

"Pelaku sudah ditahan di Mapolres Jember. Kasus ini telah dilimpahkan ke penyidik Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Jember. Pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Akibat ulahnya, sejumlah perangkat elektronik milik kantor raib dibawa kabur. Namun aksi pelaku akhirnya diendus Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung dan berhasil ditangkap.

Kasus pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 03.30 WIB di Kantor Disbudpar Tulungagung yang berada di Jalan Laksda Adisucipto Gang 1, Kelurahan Kenayan, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung. Tersangka pelaku berinisial MUA (29), warga Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Ipru Andi Wiranata Tamba mengungkapkan, pelaku ternyata bukan orang asing di sekitar lokasi. Sehari-hari, MUA bekerja di lapak jahit kaki lima tepat di depan kantor tersebut, sehingga cukup mengenal situasi dan petugas jaga.

“Pelaku memiliki modus dengan menghafali pola kerja karyawan lembur dan mengetahui lokasi penyimpanan kunci kantor karena sering bergaul dengan petugas jaga di lokasi,” ujar Iptu Andi Wiranata Tamba, Selasa (19/5/2026).

Menurut polisi, kedekatan itulah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sebelum beraksi, MUA sengaja mengajak petugas jaga minum minuman keras bersama agar situasi menjadi lengah.

Bisa dibilang, pelaku datang bukan cuma bawa niat, tapi juga strategi. Saat penjaga mulai teler dan fokus menjaga keseimbangan badan ketimbang menjaga kantor, pelaku diam-diam mengambil kunci akses masuk yang berada di pos jaga.

Setelah situasi dirasa aman, pelaku masuk ke dalam kantor dan menggasak sejumlah barang elektronik. Hebatnya lagi, usai beraksi pelaku sempat mengembalikan kunci ke tempat semula seolah tidak terjadi apa-apa.

“Setelah berhasil menjalankan aksinya, pelaku mengembalikan kunci ke tempat semula dan meninggalkan lokasi membawa barang hasil curian,” lanjut Iptu Andi.

Kasus ini kemudian terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan kehilangan pada Rabu (6/5/2026). Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan.

Hasilnya, keberadaan pelaku berhasil terlacak beberapa hari kemudian. Pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 21.15 WIB, polisi menangkap MUA saat sedang berada di sebuah warung kopi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.

“Berawal dari laporan yang diterima petugas pada Rabu (6/5/2026), Unit Resmob Macan Agung langsung melakukan olah TKP dan serangkaian penyelidikan,” sambung Kasat Reskrim.

Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ternyata belum sempat dijual. Barang-barang tersebut dititipkan pelaku di rumah temannya di wilayah Kediri.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit PC merek Axioo MyPC One Pro J5, satu unit printer Epson L3211 A4, satu unit scanner Epson warna putih, dosbook PC dan printer, serta satu unit sepeda motor Suzuki Bravo bernopol AG 4659 R.

Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi menjerat MUA dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 477 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp500 juta,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagai daerah dengan populasi santri dan pelajar yang sangat besar, Jombang memiliki tantangan demografis yang unik. Kerentanan wilayah terhadap peredaran gelap narkoba sering kali tersembunyi di balik dinamika arus lalu lintas masyarakat yang melintasi jalur utama provinsi.

Kasatnarkoba Polres Jombang, IPTU Bowo Tri Kuncoro, menilai keberadaan BNNK memungkinkan edukasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) masuk lebih dalam ke lingkungan pendidikan dan pesantren secara sistematis dan masif.

"Miris rasanya jika banyaknya kasus narkoba di Jombang berdampak pada generasi muda, baik santri maupun pelajar," ucap Iptu Bowo kepada suarajatimpost.com, Selasa (19/5/2026).

Kebutuhan pembentukan BNNK Jombang pernah pihaknya sampaikan kepada Bupati Jombang Warsubi dan Komisi A DPRD Jawa Timur pada bulan Maret 2026 lalu. "Responnya positif, tapi memang butuh segera ada realisasi," bebernya.

Perwira polisi bergelar sarjana hukum ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengupayakan pembentukan struktur dan legitimasi keberadaan BNNK terlebih dahulu, sehingga bisa langsung melakukan aksi pencegahan dan sosialisasi hingga ke akar rumput.

"Bisa bikin struktur dan melegalkan keberadaan BNNK Jombang terlebih dahulu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga bisa langsung melakukan tindakan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan BNNK memiliki peran vital dalam menyediakan akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan medis dan sosial yang lebih humanis, guna meminimalisir stigma negatif. BNNK juga berfungsi sebagai jembatan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, instansi pendidikan, hingga tokoh agama untuk menciptakan ekosistem lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba.

Banyak pihak menilai bahwa penanganan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aspek penegakan hukum yang represif. Pendekatan preventif yang dilakukan oleh lembaga khusus seperti BNNK akan sangat membantu dalam melakukan deteksi dini melalui tes urine berkala dan literasi bahaya narkoba jenis baru yang terus bermutasi.

"Jombang ini daerah terbuka. Santrinya banyak, pelajarnya luar biasa besar. Kita butuh lembaga khusus seperti BNNK yang fokusnya tidak cuma menangkap pelakunya, tapi membentengi anak-anak kita sebelum mereka sempat menyentuh narkoba," tandasnya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut ada 156 pengguna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di Jombang yang mendapat rehabilitasi dalam lima bulan terakhir. Data tersebut disampaikan BNN Kota Mojokerto yang mengampu penanganan penyalahgunaan narkoba di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

Menurut Penyuluh Muda BNNK Mojokerto, Arum Palupi, sejak Januari hingga Mei 2025 pihaknya telah menangani 156 orang yang berhadapan dengan penyalahgunaan narkoba.

"Kalau sesuai dengan wilayah yang kami ampu, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang, sejak Januari hingga Mei 2025, dari hasil koordinasi dengan Polres Jombang sudah ada sekitar 156 orang yang diajukan rehabilitasi ke BNN," kata Arum Palupi, Jumat (30/5/2025) lalu.

Arum mengungkapkan, dari tiga wilayah tanggung jawab penanganan BNNK, Kabupaten Jombang menempati posisi pertama pengguna narkoba terbanyak. "Artinya, kasus di Jombang lumayan tinggi, dibandingkan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto," ungkapnya.

Bagi perempuan berhijab dan berkacamata ini, langkah pencegahan masih menjadi domain utama yang perlu dilakukan. Upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara masif dinilai mampu memberantas peredaran narkoba, khususnya di Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaku yang diketahui telah beraksi di empat Tempat Kejadian Perkara (TKP) antar-kota ini nekat mengulangi perbuatannya demi melunasi utang dan mengonsumsi narkoba.

Zazuli dilumpuhkan oleh Tim Macan Giri Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Kakinya dihadiahi timah panas usai mencoba melawan petugas saat ditangkap. Sementara satu pelaku lain berinisial S masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Pelaku residivis tiga kali di kasus tindak pidana yang sama. Dalam kasus ini, total ada empat TKP yang sudah diakui pelaku," kata Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Selasa (19/5/2026).

AKBP Ramadhan menerangkan, pengungkapan pelaku bermula saat melancarkan aksi pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, tanggal 14 Mei 2026. 

Pelaku mencuri kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah seorang korban Amanah Sofie Nur Laili (21) warga Kecamatan Cerme, setempat. 

Sepeda motor yang terparkir dengan kunci kendaraan tertinggal di dashboard, memudahkan pelaku melancarkan aksinya. Usai merasa kehilangan sepeda motor, korban melapor ke pihak kepolisian. 

"Petugas berhasil mengamankan tersangka di Kecamatan Menganti, Gresik. Tersangka sempat melakukan perlawanan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur," jelasnya. 

"Motif pelaku melakukan aksi pencurian karena desakan ekonomi untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka juga mengkonsumsi narkoba," tambahnya.

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bernopol W-4497-AO, satu buah tas warna biru, satu topi warna krem, satu pasang kunci T, satu masker hitam, satu kemeja abu-abu, dan satu celana warna hitam.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara atau denda hingga Rp 500 juta,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi keji pasca laga Persik Kediri versus Arema FC tersebut diduga dipicu motif dendam salah sasaran.

Para pelaku terdiri dari satu warga Kabupaten Malang berinisial YPR, serta tujuh warga Kabupaten Gresik berinisial RPB, FF, BKS, WA, PAR, MZ, dan MAR.

Aksi pengeroyokan bermula seusai pertandingan kompetisi Liga 1 2025/2026 antara Persik Kediri melawan Arema FC, Minggu (3/5/2026) lalu.

Korban bersama tiga temannya hendak pergi ke warung kopi di kawasan Putri Cempo, Gresik. Di tengah jalan, korban mampir di sebuah minimarket di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, untuk membeli rokok.

Tiba-tiba, kawanan pelaku suporter yang berjumlah sekitar 15 orang langsung melakukan penyerangan secara brutal, memukul serta menendang korban hingga babak belur. ​

Tidak terima atas perlakuan tersebut, korban akhirnya melapor ke Polres Gresik. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi para pelaku berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Delapan pelaku kemudian diamankan petugas di rumah mereka masing-masing.

​“Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari memukul, menendang, hingga merusak sepeda motor korban di lokasi kejadian,” kata Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Selasa (19/5/2026).

AKBP Ramadhan, mengungkap bahwa motif pengeroyokan diduga dipicu karena korban merupakan suporter tim lawan.

Para pelaku tidak terima lantaran tim kesayangannya kalah. Selain itu, para tersangka juga menuduh bahwa korban pernah menyerang rekan-rekan mereka sebelumnya.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa tujuh unit ponsel, tiga buah helm, tiga jaket, satu buff penutup wajah, serta salinan rekaman CCTV.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum.

​Diketahui sebelumnya, pertandingan kompetisi Liga 1 2025/2026 antara Persik Kediri melawan Arema FC tersebut juga sempat diwarnai suara ledakan misterius yang mengejutkan petugas keamanan. 

Suara ledakan yang terdengar cukup keras itu berasal dari luar area stadion, atau sekitar 500 meter dari lokasi pertandingan.

​Menurut keterangan warga sekitar, ledakan tersebut diduga dipicu oleh bentrokan antara dua kelompok pemuda di jalan kampung. 

Mereka diketahui berada di area perbukitan sekitar stadion untuk menyaksikan pertandingan dari luar pagar resmi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Upaya paksa ini dipimpin langsung oleh Tim Pidsus Kejari Nganjuk guna mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan di Bank Jatim Cabang Nganjuk untuk periode tahun 2025 hingga 2026.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nganjuk, Rizky Raditya Eka Putra, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

"Penggeledahan di empat titik ini dilakukan secara patuh hukum untuk mengamankan dokumen-dokumen krusial, catatan transaksi, serta aset digital yang berkaitan erat dengan perkara penggelapan jabatan di Bank Jatim Cabang Nganjuk sepanjang tahun 2025–2026," ujar Rizky, saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2026).

Empat lokasi yang digeledah penyidik meliputi rumah saksi berinisial WDP di wilayah Warujayeng, Kantor Payment Point Samsat Nganjuk, rumah keluarga saksi di Desa Trayang (Kecamatan Ngronggot), dan Kantor Bank Jatim Cabang Nganjuk. Seluruh rangkaian penggeledahan berlangsung aman dengan pengamanan ketat sesuai prosedur hukum.

Rizky menyampaikan bahwa langkah taktis ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembuktian dalam penanganan perkara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Hingga kini, penyidik terus memeriksa sejumlah pihak, termasuk saksi kunci berinisial WDP yang merupakan karyawan Bank Jatim.

”Proses penyidikan masih terus berjalan dan pendalaman alat bukti terus dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Rizky.

Dalam penanganan kasus ini, Kejari Nganjuk tidak hanya fokus pada pembuktian unsur pidana, melainkan juga menelusuri aliran dana (asset tracing) guna memulihkan kerugian keuangan negara.

Pihak Kejari Nganjuk menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun. 

Perkembangan informasi penanganan kasus ini akan disampaikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menyebut para pelaku yang ditangkap berasal dari sejumlah jaringan berbeda. Mereka memiliki peran mulai dari pengedar kecil, hingga residivis yang kembali terjun dalam bisnis narkoba.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian yakni penangkapan tersangka berinisial AD di wilayah Sukorejo. Polisi menemukan sabu seberat 20 gram dari tangan pelaku yang diketahui pernah terlibat kasus serupa.

Dalam pengungkapan selama satu bulan itu, polisi turut menyita barang bukti berupa 34,39 gram sabu-sabu, 5.987 butir pil Dobel L, serta 3 butir pil ekstasi.

AKBP Kalfaris menjelaskan, para pelaku memperoleh barang haram dari luar daerah sebelum diedarkan kembali di wilayah Blitar dalam bentuk paket kecil untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

"Modusnya barang dibeli dalam jumlah besar lalu dipecah menjadi paket hemat untuk diedarkan kembali," ujar AKBP Kalfaris saat konferensi pers, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, maraknya peredaran narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Karena itu, kepolisian berkomitmen melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku yang terlibat.

Para tersangka kasus sabu dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan tersangka pengedar pil Dobel L dikenakan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.

Polres Blitar Kota juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif membantu pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110.

"Narkoba merusak masa depan. Kami tidak akan memberi ruang bagi peredarannya di wilayah hukum Polres Blitar Kota," tegas Kapolres. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pemuda berinisial RM (18) asal Tulungagung diamankan usai diduga membawa kabur ponsel milik korban dengan modus berpura-pura berbelanja.

Aksi pencurian tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian hingga sekitar Rp16 juta. Kejadian bermula saat korban meninggalkan area kasir untuk mencuci wadah makanan di wastafel depan toko.

Saat kembali ke dalam toko, korban mendapati tiga unit handphone yang sebelumnya berada di meja kasir sudah hilang. Korban kemudian mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, namun seluruhnya sudah tidak aktif.

“Pelaku datang ke toko dengan modus berpura-pura melihat dan membeli barang dagangan. Saat korban lengah, pelaku mengambil tiga unit handphone yang berada di meja kasir,” kata AKP Bambang Subinajar, Senin (18/5/2026).

Korban selanjutnya melapor ke Polsek Kepanjen. Petugas kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan itu, identitas pelaku akhirnya berhasil diketahui. Polisi lalu bergerak menuju sebuah rumah kos di wilayah Kepanjen dan mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti.

“Petugas bergerak cepat setelah mendapatkan petunjuk dari rekaman CCTV dan informasi para saksi. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di sebuah rumah kos di wilayah Kepanjen berikut sejumlah barang bukti,” terang Bambang.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan kasus tersebut, di antaranya dosbook ponsel, telepon genggam milik pelaku, serta sisa uang hasil penjualan barang curian.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian handphone hasil curian diduga sudah dijual oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi,” tambahnya.

Kini RM telah diamankan di Polsek Kepanjen untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya aksi serupa yang dilakukan pelaku di tempat lain.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Roni mengatakan, majelis hakim telah memutus perkara terhadap dua terdakwa dengan amar putusan berbeda sesuai peran masing-masing dalam perkara korupsi tersebut. Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair pasal 604 KUHP.

“Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara serta denda sesuai fakta persidangan,” ujar Roni, Senin (18/5/2026).

Terdakwa Yudi Rahmawan, mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung, divonis lima tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Tak hanya hukuman badan, Yudi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,9 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

“Untuk terdakwa Yudi Rahmawan, hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti karena dianggap turut menikmati aliran dana yang merugikan negara,” kata Roni.

Sementara itu, terdakwa Reni Budi Kristanti dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak membebankan uang pengganti kepada Reni.

Roni menjelaskan, barang bukti dalam perkara atas nama Yudi akan dipergunakan untuk perkara terdakwa Reni. Sedangkan barang bukti pada perkara Reni dikembalikan kepada pihak dari mana benda tersebut disita.

“Baik jaksa penuntut umum maupun kedua terdakwa saat ini masih menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” imbuhnya.

Kasus dugaan korupsi tersebut sebelumnya mulai diselidiki Kejaksaan Negeri Tulungagung sejak Agustus 2025. Penyelidikan dilakukan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pasien pengguna SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Dalam proses penyelidikan, penyidik kejaksaan memeriksa sejumlah saksi dan dokumen keuangan rumah sakit. Hasilnya, Kejari Tulungagung kemudian menetapkan dua tersangka pada 10 September 2025, yakni Yudi Rahmawan dan seorang staf Reni Budi Kristanti.

Berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Nilai kerugian tersebut berasal dari pengelolaan dana pasien SKTM selama kurun waktu 2022 hingga 2024.

Praktik penyimpangan itu dilakukan dengan cara tidak menyetorkan seluruh dana penerimaan pasien SKTM ke kas resmi rumah sakit. Sebagian dana justru diduga dialihkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Hingga kini, putusan majelis hakim tersebut belum berkekuatan hukum tetap lantaran jaksa penuntut umum maupun kedua terdakwa masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Arief menjelaskan, masa penahanan awal Yulia Margareta memang berakhir pada 15 Mei 2026. Namun demikian, menurutnya, perpanjangan penahanan selama 60 hari berikutnya telah diterbitkan secara sah dan berlaku mulai 16 Mei 2026.

“Surat perpanjangan penahanan itu sudah ada dan dapat diakses melalui aplikasi kedinasan pengadilan, yaitu E-Berpadu, sejak tanggal 11 Mei 2026,” ujar Arief saat ditemui Suarajatimpost di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan, pihak rutan juga telah memperlihatkan langsung surat perpanjangan penahanan tersebut kepada terdakwa sebelum masa tahanan awal berakhir. Meski demikian, dokumen fisik tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada petugas.

“Atas dasar adanya perpanjangan penahanan yang sah itu, maka terdakwa tetap kami tahan di rutan,” tegasnya.

Terkait belum diterimanya surat tembusan oleh keluarga maupun penasihat hukum terdakwa, Arief menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan pihak rutan. Menurutnya, administrasi penahanan pada tahap persidangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi penahan, yakni Pengadilan Negeri.

“Kalau soal tembusan surat yang dianggap belum diterima keluarga atau penasihat hukum, itu bukan ranah kami di Lapas atau Rutan. Karena perkara ini sudah masuk tahap persidangan, maka itu menjadi kewenangan pihak pengadilan,” jelasnya.

Arief juga menjelaskan adanya perbedaan waktu pembaruan data di aplikasi E-Berpadu yang diduga menjadi sumber kesalahpahaman. Ia menyebut, penasihat hukum terdakwa sempat menunjukkan hasil cetak aplikasi E-Berpadu yang diakses pada 4 Mei 2026, saat surat perpanjangan memang belum muncul dalam sistem.

“Wajar kalau pada tanggal 4 Mei surat itu belum ada. Karena surat perpanjangan baru resmi tayang di aplikasi E-Berpadu pada 11 Mei 2026. Jadi masih ada sisa waktu sebelum masa tahanan awal habis,” pungkasnya.

Sementara itu, penasihat hukum Yulia Margareta, Dr. Prayogo Laksono, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi langsung dari kliennya pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 WIB melalui wartel umum di Rutan Nganjuk. Dalam komunikasi tersebut, kliennya mengaku belum menerima surat tembusan perpanjangan penahanan.

Menindaklanjuti hal itu, Prayogo mendatangi Rutan Nganjuk untuk menyampaikan permohonan pembebasan kliennya demi hukum. Namun saat itu, menurutnya, petugas jaga menyampaikan bahwa proses tersebut baru dapat ditindaklanjuti pada jam kerja berikutnya. Surat permohonan dari tim kuasa hukum kemudian diterima oleh petugas jaga bernama Sunaryo.

Prayogo menilai masa penahanan kliennya telah habis pada 15 Mei 2026 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pid.B/2026/PN Njk tertanggal 16 April 2026. Karena itu, ia menilai kliennya seharusnya dikeluarkan demi hukum apabila tidak ada perpanjangan penahanan yang sah.

“Sampai saat ini tidak ada perpanjangan penahanan baru yang sah dari pejabat berwenang, baik yang disampaikan kepada klien kami, keluarganya, maupun melalui sistem elektronik E-Berpadu,” kata Prayogo.

Ia juga mengutip ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 20 ayat (7), Pasal 23, dan Pasal 26 yang mengatur kewajiban pengeluaran tahanan demi hukum apabila masa penahanan telah habis dan tidak terdapat perpanjangan yang sah.

Selain itu, pihaknya turut menyinggung ketentuan Pasal 100 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa surat penetapan hakim wajib ditembuskan paling lambat satu hari sejak penahanan dilakukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang pengendara roda dua, Nanik Suryati (40), warga Kabupaten Lamongan, tewas di lokasi kejadian.

Kapolsek Kedamean Iptu Ekwan Hudin mengatakan, korban berjenis kelamin perempuan tersebut tewas setelah menghantam truk trailer yang sedang parkir di area pergudangan Zuma Bizpark, Kecamatan Kedamean, pukul 04.45 WIB.

"Sesampai di TKP (tempat kejadian perkara) menabrak belakang sebelah kiri bak kendaraan truk treler. Dari kejadian korban meninggal dunia," kata Iptu Ekwan kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Iptu Ekwan menceritakan, kronologi kecelakaan lalu lintas ini bermula saat truk bernomor polisi H-9066-OH dari arah utara sedang parkir di depan pergudangan Zuma Bizpark Jalan Raya Kecamatan Kedamean, pukul 04.45 WIB.

Truk trailer yang dikemudikan oleh Arifin (38), warga Kota Salatiga, itu hendak menyeberang ke arah barat menuju PT Baja Tama Manunggal Kedamean.

Namun, pada saat yang bersamaan, korban melaju mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara.

Korban menabrak truk trailer dari bagian belakang hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Dari kejadian korban dibawa rumah sakit Anwar Medika Krian Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut" jelasnya.

Petugas Polsek Kedamean segera mendatangi TKP untuk mengamankan sejumlah barang bukti, memeriksa saksi, hingga berkoordinasi dengan pihak Satlantas Polres Gresik.

Pihaknya menduga minimnya lampu penerangan jalan di lokasi menjadi faktor yang memengaruhi kecelakaan lalu lintas tersebut.

"Sarana Jalan, lampu penerangan kota padam," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pengamanan mulai dilakukan sejak Kamis, hingga Minggu yang menjadi hari terakhir libur long weekend. Selain berjaga di area loket masuk Cemorolawang, petugas kepolisian juga melakukan pemantauan situasi serta pengaturan arus lalu lintas guna memastikan perjalanan wisatawan tetap lancar dan nyaman. Kawasan Bromo sendiri diprediksi mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur panjang, sehingga diperlukan kesiapan personel di lapangan.

Kapolres Probolinggo, Wahyudin Latif menegaskan bahwa penempatan personel dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang berlibur ke Bromo. Menurutnya, kehadiran aparat di sejumlah titik strategis diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan serta mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi saat musim liburan.

“Kami telah menyiagakan personel di sejumlah titik strategis khususnya di pintu masuk Bromo, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas ataupun kemacetan arus lalu lintas,” ujar AKBP Wahyudin Latif.

Ia menambahkan, petugas di lapangan tidak hanya fokus pada pengamanan dan pengaturan lalu lintas, tetapi juga memberikan imbauan kepada wisatawan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di kawasan wisata. Kesadaran pengunjung dinilai penting untuk menjaga kenyamanan bersama serta meminimalisasi risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas.

Selain itu, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan selama berwisata, terutama saat membawa barang berharga maupun berkendara di jalur menuju Bromo yang memiliki karakteristik medan menanjak dan berliku. Pengunjung juga diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung atau wisatawan untuk tetap berhati-hati, menjaga keselamatan diri dan keluarga, menjaga barang bawaan, hingga pastikan kendaraan dalam kondisi prima,” imbuhnya.

Polres Probolinggo juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan gangguan keamanan. Layanan tersebut aktif selama 24 jam untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, khususnya selama momentum libur panjang yang diperkirakan meningkatkan mobilitas wisatawan di kawasan Bromo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mereka berjaga dalam gelap, menahan kesal yang sudah berhari-hari menumpuk akibat hasil kebun yang terus raib dicuri.

Di bawah temaram lampu seadanya, langkah-langkah kecil terdengar di antara rimbun pohon jeruk. Warga yang sejak awal curiga langsung bergerak mendekat. Benar saja, seorang pria tampak memetik buah jeruk dan memasukkannya ke dalam karung plastik.

Pria itu kemudian diketahui berinisial HS (38), warga Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso. Ia tertangkap basah saat diduga mencuri jeruk siam madu dan jeruk iris manis milik warga sekitar pukul 01.30 WIB.

Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, para petani mengaku terus merugi akibat pencurian hasil bumi yang terjadi berulang kali. Jeruk-jeruk yang seharusnya menjadi sumber penghasilan keluarga mendadak hilang sebelum sempat dipanen.

HS kemudian diamankan dan dibawa ke Balai Dusun Bulurejo. Namun situasi sempat memanas. Sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam bernopol N 6832 HHQ yang diduga milik pelaku mendadak dilalap api. Kendaraan itu hangus terbakar di tengah luapan kemarahan massa yang geram dengan aksi pencurian tersebut.

Tak lama berselang, petugas dari SPKT dan Unit Reskrim Polsek Dau tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Polisi kemudian membawa pelaku berikut sejumlah barang bukti.

Di antaranya satu karung plastik berisi sekitar 30 kilogram jeruk siam madu, lima buah jeruk iris manis, dua karung kosong bekas pakan ternak, serta bangkai sepeda motor yang telah terbakar.

Plt Kapolsek Dau, AKP Hari Eko Utomo, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan warga.

“Kami sudah menerima laporan, mendatangi TKP, dan mencatat keterangan saksi-saksi. Saat ini petugas sedang melengkapi berkas perkara untuk proses penyidikan hingga tuntas,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, HS mengaku bukan kali pertama melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut. Ia disebut sudah empat kali mengambil jeruk di kebun yang sama dalam kurun satu minggu terakhir.

"Kerugian akibat aksi pencurian itu ditaksir mencapai Rp3 juta," terangnya.

Di Bulurejo, jeruk bukan hanya buah. Hasil bumi itu  adalah hasil kerja panjang petani yang dirawat berbulan-bulan di tengah cuaca tak menentu dan biaya pupuk yang terus naik.

Karena itu, ketika hasil panen dicuri sedikit demi sedikit, yang hilang bukan hanya buahnya, tetapi juga kesabaran warga yang selama ini mencoba bertahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengungkapan kasus tersebut bermula saat petugas gabungan Perhutani dan Polsek Sumbermanjing Wetan melakukan patroli di kawasan hutan petak 70M Sengguruh, Desa Tambakrejo, Senin (11/5/2026).

Dalam patroli itu, petugas menemukan kendaraan pengangkut kayu yang diduga tidak dilengkapi dokumen sah hasil hutan.

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan.

“Petugas gabungan melakukan patroli setelah menerima informasi adanya dugaan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kendaraan yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen sah hasil hutan,” ujar AKP Bambang Subinajar, Rabu (13/5/2026).

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan satu unit truk engkel Toyota Dyna Rino warna biru putih bernomor polisi AE-8233-YM yang digunakan untuk mengangkut kayu.

Selain kendaraan, petugas juga menyita kayu jati olahan jenis rencek sepanjang sekitar empat meter dengan ketebalan tumpukan satu meter. Kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Perhutani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil interogasi tersangka mengaku memperoleh kayu tersebut dari seseorang berinisial P untuk kemudian dijual kembali.

“Tersangka mengakui kayu tersebut diperoleh tanpa dokumen resmi dan rencananya akan dijual kembali,” jelas AKP Bambang.

Akibat kejadian tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian material sekitar Rp12,6 juta. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan kayu ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal terkait pengangkutan dan kepemilikan kayu hasil hutan tanpa dokumen sah serta ketentuan tindak pidana kehutanan.

“Polres Malang berkomitmen menindak tegas segala bentuk perusakan hutan karena berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan,” pungkas AKP Bambang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Salah satu langkah yang diambil adalah menyamakan ketentuan di Blok D1 dengan blok lainnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Iswandi mengatakan perubahan aturan tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem pasca kasus yang kini tengah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menurutnya, sebelumnya Blok D1 memiliki kebijakan berbeda dibandingkan blok lain, terutama terkait jam tutup kamar. Namun kini aturan tersebut telah diseragamkan.

"Peraturan di kamar Blok D1 sudah kami ubah. Jam tutupnya kami samakan dengan blok lain, yaitu pukul 16.00 WIB," ujar Iswandi, Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, kamar di Blok D1 dikenal memiliki perlakuan berbeda karena lokasinya berada di depan masjid dalam area Lapas. Blok tersebut juga kerap dihuni warga binaan yang bertugas sebagai tahanan pendampinh (tamping) masjid.

Selain itu, kamar di Blok D1 dibuka lebih lama dibandingkan blok lain yakni hingga waktu salat isya'. 

Namun setelah kasus dugaan pungli mencuat ke publik, pihak lapas melakukan evaluasi dan penertiban aturan. Kini seluruh kamar di Lapas memiliki jam tutup yang sama, yakni pukul 16.00 WIB.

Iswandi menegaskan, setelah penyesuaian tersebut, hanya warga binaan tertentu yang masih diperbolehkan berada di luar kamar melewati jam tutup, seperti petugas adzan dan imam salat.

"Kami batasi. Yang boleh keluar setelah jam tutup hanya warga binaan yang bertugas sebagai adzan dan imam saja," jelasnya.

Sekedar diketahui, kamar di Blok D1 itu diduga menjadi fasilitas eksklusif yang ditawarkan oknum petugas keamanan kepada warga binaan dengan tarif mencapai Rp100 juta.

Selain penataan aturan internal, Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung ke Lapas Blitar.

Tim tersebut melakukan wawancara terhadap sejumlah petugas di bagian keamanan serta beberapa warga binaan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, tiga petugas yang diduga terlibat telah dipindahkan ke Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses penanganan kasus saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan pusat.

Hingga kini, pihak Lapas Blitar masih menunggu hasil keputusan resmi dari Ditjenpas terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, sembari terus melakukan pembenahan sistem di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Sampai sekarang, kami tetap menunggu keputusan dari pusat," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Batu, M. Huda Rohman pada Selasa (12/5/2026) mengatakan bahwa DW saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Punten. Namun kondisinya dilaporkan mulai membaik setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi fisik akibat cairan yang diduga mengandung zat berbahaya.

"Intinya pihak kepolisian masih memprioritaskan pemulihan medis DW sebelum melakukan pemeriksaan secara intensif. kesaksian DW sangat penting untuk mengungkap secara utuh kronologi pesta miras maut yang menewaskan KJ (36) dan IH (29) di sebuah rumah kontrakan produksi tempe di Jalan Sarimun, Desa Beji," urainya.

Ia juga membeberkan bahwa DW masih dalam observasi medis. Akan tetapi kondisinya terus membaik dan kami dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasus ini sebelumnya menggemparkan warga Kota Batu setelah dua korban ditemukan meninggal dalam waktu berbeda usai mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan.

Korban KJ ditemukan meninggal di rumahnya pada Senin (4/5/2026) malam. Sementara IH sempat menjalani perawatan darurat di RS Baptis Batu sebelum akhirnya meninggal dunia pada Selasa dini hari.

"Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga ketiganya mengonsumsi cairan campuran yang diracik di rumah kontrakan tersebut. Namun hingga kini, kandungan pasti zat di dalam minuman masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Polda Jawa Timur," imbuhnya.

Selain memeriksa barang bukti berupa galon sisa cairan, mangkuk, gelas kaca, hingga ponsel korban yang berisi dokumentasi pesta minuman, penyidik juga terus menggali informasi dari warga sekitar lokasi kejadian.

Keterangan DW dipandang menjadi elemen paling menentukan dalam penyidikan. Polisi menduga saksi selamat itu mengetahui asal-usul minuman, proses peracikan, hingga kemungkinan adanya campuran bahan kimia tertentu yang memicu keracunan fatal.

"Polres Batu juga mulai mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi miras ilegal di wilayah Kota Batu. Sebab, kasus miras oplosan dinilai tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Zam Zam Ikhwan mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil penanganan Polres Gresik periode Januari hingga Mei 2026.

Ia menyebut, barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengeksekusinya.

“Untuk barang bukti ini sudah tugas kejaksaan penuntut umum dan JPU,” kata Ikhwan, seusai kegiatan pemusnahan barang bukti. 

Ikhwan menjelaskan, terdapat sekitar 231 perkara yang barang buktinya dimusnahkan setelah inkrah.

Kasus narkoba menjadi perkara yang paling mendominasi, terutama dari kategori pengguna dengan barang bukti relatif kecil.

“Barang bukti narkoba kebanyakan dari tahap pemakai dan barang buktinya tidak terlalu banyak, sekitar nol koma sekian gram,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kajari Gresik juga meminta dukungan terkait penyediaan gudang penyimpanan barang bukti.

Pasalnya, hingga saat ini Kejari Gresik belum memiliki gudang khusus untuk menampung barang bukti perkara.

Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa proses penegakan hukum harus terus berjalan secara tegas, terutama terhadap kasus narkotika yang masih mendominasi di wilayah Gresik.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, termasuk terkait dukungan fasilitas penyimpanan barang bukti bagi Kejari Gresik.

“Proses kepastian hukum ini harus terus ditegakkan dan memang kasus yang dominan masih narkoba,” ujarnya.

Data Kejari Gresik mencatat, jumlah perkara sejak Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 213 perkara.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu seberat 2.331,61 gram, ganja 68,66 gram, pil LL sebanyak 804.892 butir, timbangan 22 unit, telepon genggam 188 unit, satu unit laptop, alat hisap 108 buah, pakaian 117 buah, serta senjata tajam berupa paving tiga buah dan shock breaker delapan buah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam persidangan tersebut, sejumlah fakta baru terungkap, termasuk adanya perbedaan nominal kerugian yang menjadi sorotan tim penasihat hukum terdakwa.

Perkara yang didakwakan menggunakan Pasal 372 KUHP itu telah melalui agenda pembacaan dakwaan dan kini memasuki pemeriksaan saksi. Sedikitnya lima saksi dihadirkan dalam sidang, yakni Anik, Darmaji, Marni, Voga, dan Mey.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut kerugian yang dialami pelapor sebesar Rp40 juta. Namun, tim penasihat hukum terdakwa yang dipimpin Dr. Prayogo Laksono menilai terdapat ketidaksinkronan karena fakta persidangan justru mengungkap nominal Rp45 juta.

“Terbukti jumlah kerugian yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Rp40 juta, padahal fakta materiilnya Rp45 juta. Ada selisih yang dianggap sebagai kerugian, ini menunjukkan ketidaksinkronan,” ujar Prayogo usai persidangan.

Sementara itu, dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, saksi Anik menjelaskan awal mula dirinya meminta bantuan kepada terdakwa YM terkait tunggakan pinjaman di Bank Babat Lestari.

Anik mengaku memiliki utang awal sebesar Rp60 juta. Namun karena mengalami tunggakan, nilai tagihan disebut membengkak hingga sekitar Rp150 juta dan disertai ancaman lelang dari pihak bank.

“Saya datang meminta tolong agar tagihannya bisa turun,” ujar Anik dalam persidangan.

Menurut Anik, selain kewajiban pembayaran sekitar Rp100 juta, terdakwa juga disebut meminta imbalan jasa sebesar Rp5 juta apabila proses penyelesaian berhasil dilakukan. Untuk keperluan tersebut, Anik mengaku membuat dan menandatangani surat kuasa kepada terdakwa YM. Surat kuasa itu juga disebut menjadi salah satu barang bukti dalam persidangan.

Keterangan berbeda kemudian disampaikan Darmaji, suami Anik. Ia mengaku mentransfer uang sebesar Rp25 juta dari rekening pribadinya dan meminta bukti kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

“Saya tidak pernah melihat saksi Anik menandatangani surat kuasa,” ujarnya di persidangan.

Darmaji menyebut total uang yang diberikan kepada terdakwa mencapai Rp45 juta, terdiri dari Rp40 juta yang disertai kwitansi dan Rp5 juta tanpa kwitansi.

Ia juga mengungkap bahwa pada akhirnya proses penyelesaian kredit dilakukan sendiri oleh Anik dengan mendatangi pihak BPR dan bertemu dengan seseorang bernama Bu Sri untuk melunasi kewajiban sebesar Rp83 juta di luar uang yang telah diserahkan kepada YM.

“Saya yakin memberikan uang ke YM Rp45 juta, cuma yang Rp5 juta tanpa kwitansi,” tegasnya.

Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa kembali menegaskan bahwa unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara dugaan penggelapan tersebut dinilai tidak terpenuhi.

Prayogo menyebut, berdasarkan keterangan saksi Voga dan Mey, uang Rp25 juta yang dipersoalkan diketahui penggunaannya sebagai jasa hukum atau lawyer fee.

Menurutnya, kesepakatan antara pihak pengacara dan Anik dilakukan secara terbuka melalui video call yang disaksikan sejumlah pihak terkait.

Dalam sidang, tim penasihat hukum juga mempertanyakan kepada saksi Marni dan Voga apakah uang Rp25 juta cukup untuk menebus sertifikat yang menjadi pokok persoalan. Kedua saksi disebut menjawab nominal tersebut tidak mencukupi.

“Jawaban itu secara otomatis mematahkan dakwaan penggelapan karena jumlah uang tersebut tidak mungkin digunakan untuk tujuan penebusan sebagaimana yang dituduhkan,” kata Prayogo.

Pihak penasihat hukum menyatakan siap menghadapi sidang lanjutan pada Rabu mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari JPU.

Dalam sidang berikutnya, tim hukum terdakwa berencana membedah unsur-unsur Pasal 372 KUHP serta membahas masa transisi antara KUHP lama dan KUHP baru guna memperjelas posisi hukum kliennya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaku selama tiga tahun menjalankan aksinya dengan modus penarikan uang keamanan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, terungkap bahwa aksi nekat ini sudah dilakukan tersangka sejak awal tahun 2023. Korban rutin memberikan uang karena merasa terintimidasi dan percaya bahwa tersangka benar-benar polisi," kata Kapolsek Duduksampeyan, AKP Bakri, Senin (11/5/2026).

AKP Bakri mengatakan, penangkapan pelaku bermula dari keresahan masyarakat yang mengeluh karena sering dimintai uang keamanan oleh pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Penarikan uang keamanan tersebut menyasar para korban pelaku usaha atau pemilik warung.

Menganggapi laporan tersebut, petugas langsung menuju lokasi untuk pengecekan.

"Hasil interogasi di lapangan memastikan bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri, melainkan warga sipil yang mengaku-ngaku sebagai petugas,” jelasnya. 

Menurut AKP Bakri, pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi rutin meminta uang keamanan sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu terhadap para korban. Petugas menduga masih ada korban lain di sepanjang Jalan Raya Duduksampeyan yang menjadi sasaran tersangka.

Dalam penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250 ribu serta bukti transfer dari korban.

"Salah satu korban tercatat mengalami total kerugian mencapai Rp2 juta," tambahnya. 

Atas perbuatannya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman Pasal 492 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan gangguan ketertiban umum.

"Saya mengimbau warga Gresik agar lebih waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan institusi Polri untuk kepentingan pribadi atau meminta uang tanpa dasar hukum," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dana tersebut berasal dari hasil lelang aset sitaan dalam kasus korupsi pemberian dan penggunaan fasilitas kredit modal kerja pada tahun 2022.

Prosesi penyerahan hasil lelang dilaksanakan pada Senin siang (11/5/26) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiyawan.

Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah kepala seksi di lingkungan Kejari Kota Probolinggo sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus korupsi tersebut berkaitan dengan pemberian dan penggunaan fasilitas kredit modal kerja atas nama Sri Yuniarti di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Probolinggo pada tahun 2022. Dalam perkara itu, terpidana dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiyawan, mengatakan, penyerahan uang hasil lelang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap.

“Uang hasil lelang barang rampasan negara ini nantinya disetorkan ke kas negara untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan serta memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Lilik Setiyawan.

Ia menjelaskan, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tertanggal 9 Januari 2025, hasil lelang barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

“Seluruh hasil lelang aset rampasan tersebut telah disetorkan ke kas negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo sebesar Rp313.020.000,” katanya.

Aset yang dilelang berupa sebidang tanah hak milik (SHM) Nomor 723 atas nama Edhy Soetjahjo yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tanah seluas 120 meter persegi tersebut juga dilengkapi bangunan rumah yang berdiri di atasnya.

Melalui pelaksanaan lelang dan penyetoran hasil rampasan negara itu, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari optimalisasi pengelolaan barang rampasan serta pelaksanaan eksekusi perkara korupsi secara transparan dan akuntabel.

“Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengelolaan barang rampasan dan pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi,” imbuh Lilik Setiyawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, tersangka ketiga yang juga merupakan otak dari perbuatan ini akhirnya kami tangkap pada (7/5) lalu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Dimas menjelaskan, penangkapan Nur Hidayah dilakukan setelah polisi melakukan pemantauan dan penyelidikan intensif.

“Penangkapannya di pinggir jalan, dan langsung dibawa ke Mapolres Jombang,” imbuhnya. 

Usai diperiksa, polisi langsung menetapkan Nur Hidayah sebagai tersangka dan menahannya. Ia dijerat Pasal 450 dan atau Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penculikan dan penyanderaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. 

“Iya, sudah jadi tersangka dan ditahan per hari ditangkapnya itu,” tegas Dimas.

Kendati otak pelaku telah ditangkap, polisi masih memburu dua pelaku lain yang berstatus buron, yakni Sidi dan Zainudin. Keduanya diduga merupakan suruhan Nur Hidayah dalam menjalankan aksi penyekapan tersebut.

Kasus ini bermula pada Minggu dini hari (2/3/2026) lalu, ketika keluarga AA (29), istrinya ZR (25), dan anak mereka KAA (5) yang tinggal di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, didatangi sejumlah orang. 

Para pelaku yang dipimpin Nur Hidayah datang untuk menagih utang bisnis rokok ilegal sebesar Rp25 juta. Karena korban tidak memiliki uang, ketiganya lantas dibawa dan disekap di sebuah rumah di Bangkalan, Madura.

Sebelum membawa pergi korban, para pelaku sempat meninggalkan kartu identitas kepada Ketua RT setempat dan berjanji akan memulangkan korban pada hari yang sama. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, korban tak kunjung kembali. Pihak keluarga yang khawatir akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Menindaklanjuti laporan, Tim Resmob Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak dan melakukan penyelidikan.

Pada Selasa malam (3/3/2026), polisi lebih dulu menangkap dua tersangka, Moh Zehri (40) dan Bahar (29), di kediaman mereka masing-masing di Bangkalan.

Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita tiga unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam aksi penculikan.

Dengan telah diamankannya tiga tersangka, polisi kini masih memburu Sidi dan Zainudin yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus tersebut diungkap Polrestabes Surabaya setelah seorang santri melapor dan diikuti pengakuan korban lainnya. Tersangka berinisial MZ (22), yang juga berstatus mahasiswa sekaligus pengajar mengaji di sebuah yayasan pendidikan keagamaan di kawasan Jalan Genteng Kali, diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap tujuh santri laki-laki usia 10 hingga 15 tahun sejak 2025 hingga April 2026.

Para korban diketahui merupakan santri yang rutin mengikuti kegiatan mengaji dan menginap setiap akhir pekan di lokasi yayasan. Polisi menduga tersangka memanfaatkan situasi malam hari saat para korban beristirahat untuk melancarkan aksinya.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya, Syaiful Bachri, turut prihatin atas kejadian itu dan menilai kasus tersebut kembali menjadi alarm serius bahwa sistem perlindungan anak di ruang pendidikan dan pengasuhan masih lemah.

"Yang menjadi kami lebih prihatin adalah fakta bahwa pelakunya itu masih usia 22 tahun. Nah, ini yang menjadi perhatian kami," ujar Syaiful saat dikonfirmasi pada Senin, (11/5/2026).

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dilihat semata-mata karena profesi pelaku sebagai guru agama. Menurutnya, siapa pun yang memiliki akses terhadap anak wajib memiliki tanggung jawab perlindungan anak.

"Kita tidak memandang bahwa ini soal profesi. Tetapi setiap warga negara wajib untuk melindungi hak anak terkait dengan tumbuh kembang," ujarnya.

Syaiful mengungkapkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di ruang pendidikan maupun pengasuhan kini semakin memprihatinkan karena terjadi di tempat-tempat yang justru dipercaya orang tua sebagai ruang aman.

Karena itu, Komnas PA Surabaya mendorong adanya sertifikasi yang lebih ketat bagi pendidik keagamaan, termasuk mekanisme pengecekan latar belakang atau track record calon pengajar sebelum diberikan akses mendampingi anak-anak.

"Nah lagi, kami sering menyarankan untuk adanya sertifikasi, khususnya dalam hal ini yakni untuk para pendidik agama yang juga perlu lebih kencang," katanya.

Kendati demikian, ia juga menegaskan bahwa solusi sertifikasi jangan malah disalahgunakan menjadi ladang mencari keuntungan semata bagi beberapa pihak, karena jika sertifikat bisa diperoleh hanya dilengan dibeli maka esensi dari sertifikat tersebut menjadi tidak berguna.

Lebih jauh, ia menilai yayasan pendidikan maupun lembaga keagamaan perlu memiliki sistem seleksi dan keterbukaan rekam jejak terhadap calon pengajar agar kasus serupa tidak terus berulang.

"Itu juga perlu adanya kualifikasi terkait masa lalu atau track record dari calon pendidik yang ada di lingkungannya," ucapnya.

Menurut Syaiful, selama ini masih terjadi pembiaran akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya normalisasi di masyarakat. Kondisi itu membuat kekerasan terhadap anak kerap terlambat terungkap meski sudah ada Undang-undang maupun peraturan.

"Tadi kita bilang normalisasi ini menjadi momok dan menjadi musuh kita, padahal untuk meminimalisir kejadian seperti ini perlu adanya peran dari semua pihak" katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pencatatan rekam jejak pelaku kekerasan terhadap anak agar tidak mudah berpindah tempat dan kembali mendapat akses terhadap anak-anak di lingkungan baru.

"Jangan sampai sanksi sosial ini dia dipindahkan atau diusir ke tempat yang lain tanpa tempat yang baru itu bisa melihat track record beliau," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syaiful turut menyinggung kemungkinan adanya rantai kekerasan yang berulang apabila pelaku maupun korban tidak mendapat pendampingan psikologis yang memadai.

"Yang kami khawatirkan jangka panjangnya apabila tanpa pendampingan yang baik, anak ini juga akan melakukan yang sama kepada yang lain," katanya.

Ia menjelaskan, korban anak maupun saksi anak kerap memilih diam karena takut terhadap ancaman, senioritas, maupun relasi kuasa dari pelaku yang lebih tua dan lebih kuat. Karena itu, Komnas PA Surabaya mendorong penguatan ruang konseling dan keberanian anak untuk bercerita.

"Kenapa ini muncul? Karena orang tua tidak hadir dan anak tidak berani bercerita kepada orang tua, maka dari itu komunikasi menjadi penting," imbuhnya 

Komnas PA Surabaya juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dan pemerintah kota dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, respons cepat penting untuk mencegah trauma berkepanjangan terhadap korban sekaligus memastikan proses hukum berjalan maksimal.

“Kami mengapresiasi kepada Polrestabes Surabaya yang langsung bergerak dan langsung menangani kasus tersebut. Begitu pula dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya yang turut melakukan pendampingan kepada anak-anak,” pungkasnya.

Kini pihak kepolisian telah menangkap tersangka dan dijerat menggunakan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 huruf G UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan/atau Pasal 415 huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana. Sementara, pihak DP3A memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, pelaku diketahui baru saja mengonsumsi sabu-sabu sebelum melakukan aksinya. Kondisi psikologis yang tidak stabil akibat narkoba diduga memperparah emosi pelaku yang saat itu tersulut dendam.

"Saat melakukan pembunuhan tersebut, pelaku diketahui baru saja mengonsumsi sabu-sabu. Ia dalam kondisi emosi tinggi," ujar Kapolrestabes Surabaya, Luthfie Sulistiawan, Minggu (10/5/2026).

Dendam pelaku dipicu oleh pengakuan adik perempuannya yang mengaku telah dilecehkan secara fisik dan verbal oleh korban. Terbakar amarah, pelaku yang mempersenjatai diri dengan pisau melakukan perburuan terhadap korban. Tak tanggung-tanggung, pelaku mencari korban hingga tiga kali sebelum akhirnya bertemu di sebuah gang sempit.

Begitu menemukan korban, pelaku yang sudah gelap mata langsung melancarkan serangan bertubi-tubi secara membabi buta. Detail serangan yang diungkap polisi menunjukkan betapa sadisnya aksi tersebut. Pelaku membacok korban mengenai bagian leher dan kepala. Selain itu, pelaku juga menusuk bagian dada yang menembus hingga ke jantung. Korban dinyatakan meninggal seketika di lokasi kejadian akibat perdarahan hebat.

Bukan kali ini saja pelaku berurusan dengan hukum. Statusnya terungkap sebagai residivis narkoba  yang pernah mendekam di penjara selama delapan tahun. Tak hanya itu, saat ditangkap oleh Tim Jatanras di tempat persembunyiannya di Sampang, Madura, pelaku ternyata juga berstatus sebagai buronan (DPO) kasus penadahan sepeda motor curian.

Kini, pelaku harus kembali menghadapi jeruji besi dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat akibat aksi brutalnya yang dipicu oleh sabu dan dendam kesumat tersebut. (**)

Sumber : Beritasatu.com

"Kata tersangka, dia melakukan itu karena nafsu akibat sering menonton film porno atau film biru. Korban sejauh ini terdata ada tujuh orang anak," ungkap Kombes Pol Luthfie kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, aksi bejat oknum guru tersebut bukanlah kejadian sesaat, melainkan telah dilakukan sejak tahun 2025. Tersangka MZ melancarkan modusnya dengan cara mengendap-endap menghampiri kamar para santri pada malam hari, tepat ketika korban sedang terlelap tidur, lalu melakukan pelecehan.

Kasus yang mencoreng institusi pendidikan agama ini sebenarnya telah diketahui oleh beberapa santri lain. Namun, relasi kuasa antara guru dan murid membuat para saksi bungkam karena ketakutan. Aksi MZ baru terhenti setelah salah satu korban memberanikan diri untuk memecah kebungkaman (speak up) dan menceritakan trauma yang dialaminya kepada pihak keluarga. Laporan dari keluarga korban inilah yang menjadi dasar kepolisian untuk segera meringkus tersangka.

Saat ini, fokus utama tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pemulihan korban. Ketujuh santri yang menjadi korban pencabulan tengah menjalani proses *trauma healing* yang difasilitasi oleh dinas terkait guna memulihkan kondisi psikologis mereka.

Sementara itu, tersangka MZ kini mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian menjerat tersangka dengan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibat menyalahgunakan profesinya sebagai tenaga pendidik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak, MZ terancam hukuman berat, yakni pidana penjara di atas 15 tahun. (**)

Sumber : Beritasatu.com

Editor: Danu

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander membenarkan langkah penyidikan unit Tipikor dalam pencarian alat bukti melalui penggeledahan terseut. "Betul," jawab AKP Dimas kepada suarajatimpost, Ahad (10/5/2026).

Unit Tipikor Polres Jombang melakukan penggeledahan di rumah kepala desa (Kades) inisial RHD dan mantan Operator Desa berinisial AP, Selasa (21/4/2026). Menurut anggota BPD, Suwadi peristiwa penggeledahan dilakukan setidaknya oleh 9 orang tim Unit Tipikor Satreskrim Polres Jombang. Sekretaris Desa sekaligus Bendahara Desa jadi saksi saat upaya penggeledahan.

"Sembilan orang kayaknya mas, sama kanit baru kok," ujar Suwadi.

Menurut Suwadi, proses penggeledahan juga berlangsung cukup lama. Dari sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Berbagai dokumen pun berhasil diperoleh dari upaya penggeledahan.

"Dokumen yang dibawa oleh pihak berwenang meliputi SPJ dan RAB dari periode tahun 2021 hingga 2023, serta ditemukannya SK Operator yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang/tidak ada," tandasnya.

Berdasar informasi diterima, peristiwa penyelewengan uang negara ini terungkap usai ada keresahan oleh warga terkait kinerja Kades yang kerap tidak masuk kerja dan juga kejanggalan aktivitas pembangunan desa.

Laporan dugaan praktek korupsi pun lantas dilayangkan sejak 2025 oleh warga. Dari temuan penyelidikan polisi ada uang negara senilai ratusan juta rupiah yang diduga dikorupsi. (*)

Editor: Danu

Kuasa hukum tersangka dari LBH Gayatri Moh. Hufron Efendi menegaskan, pihaknya akan memberikan pembelaan terhadap tersangka dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.

“Pertama, kita harus menyamakan perspektif bahwa kami mendampingi tersangka ini tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah. Jadi bagaimanapun juga sebelum dibuktikan di pengadilan, maka tersangka belum bisa dianggap bersalah,” ujar Hufron, Sabtu (9/5/2026).

Ia menegaskan, LBH Gayatri akan memberikan pendampingan maksimal kepada GH selama proses penyidikan berlangsung. Menurutnya, penyidik juga harus bekerja keras untuk membuktikan unsur pidana dalam perkara tersebut, termasuk dugaan adanya niat jahat atau mens rea dari tersangka.

“Kami akan melakukan pembelaan terhadap tersangka dengan sebaik-baiknya. Karena nanti penyidik harus membuktikan apakah benar ada unsur trafficking, penculikan, atau tindak pidana lainnya. Unsur niat jahat itu harus dibuktikan secara jelas,” katanya.

Meski demikian, Hufron menyatakan apabila nantinya dalam proses hukum ditemukan unsur pidana yang kuat, pihaknya berharap GH tetap mendapatkan keadilan sesuai dengan proporsi perbuatannya.

“Kalau nanti ternyata memang terbukti ada unsur jahatnya, ya tentu perkara ini harus didudukkan secara adil sesuai fakta hukumnya,” imbuhnya.

Terkait dugaan penculikan atau perdagangan anak, pihak kuasa hukum mengaku hingga kini belum menemukan indikasi adanya niat tersebut berdasarkan keterangan kliennya.

“Sejauh ini kami belum melihat adanya arah ke sana. Kami tidak tahu apakah penyidik memiliki bukti-bukti tertentu, tetapi dari hasil penggalian keterangan terhadap tersangka, belum ada indikasi niat menjual atau menculik anak,” ujar Hufron.

Menurut pengakuan GH kepada penasihat hukumnya, balita tersebut sebelumnya memang dititipkan oleh ibunya kepada tersangka karena sang ibu bekerja. Saat itu, GH disebut hendak pulang ke Lampung untuk menghadiri kelahiran cucunya.

“Menurut keterangan tersangka, anak itu memang dititipkan kepadanya. Karena tersangka hendak ke Lampung dan anak tersebut tidak ada yang mengasuh, akhirnya dibawa serta. Jadi menurut pengakuan tersangka, tidak ada niatan untuk menjual ataupun menculik,” jelasnya.

Keterangan senada juga disampaikan penasihat hukum lainnya dari LBH Gayatri, Fitri Erna. Ia menyebut, berdasarkan pengakuan tersangka, sebelum keberangkatan ke Lampung komunikasi dengan ibu balita masih berjalan baik.

“Menurut keterangan tersangka kepada kami, awalnya dia sudah memberi tahu ibu si anak bahwa dalam waktu dekat akan pulang ke Lampung karena anaknya akan melahirkan,” ujar Fitri.

Ia menjelaskan, beberapa hari kemudian ibu balita menitipkan anaknya kepada GH selama empat hari karena bekerja. Di tengah masa penitipan itulah GH memutuskan berangkat ke Lampung secara mendadak.

“Pemesanan tiket bus dilakukan secara instan pada tanggal keberangkatan tanggal lima. Menurut pengakuannya, niat membawa anak itu hanya untuk sementara, lalu setelah acara kelahiran cucunya selesai akan kembali lagi ke Tulungagung dan mengembalikan anak tersebut kepada ibunya,” terangnya.

Fitri menambahkan, tersangka juga mengaku sempat melakukan komunikasi melalui video call dengan ibu balita sebelum berangkat.

“Empat hari sebelum keberangkatan komunikasi masih baik, ada video call dan kirim foto. Bahkan sebelum naik bus, tersangka sempat video call saat menyuapi anak itu,” katanya.

Sementara terkait sulitnya komunikasi selama perjalanan, tersangka berdalih telepon genggamnya beberapa kali dimatikan untuk menghemat baterai.

“Menurut pengakuannya, HP kadang hidup kadang mati karena ingin menghemat baterai selama perjalanan bus,” tambah Fitri.

Mengenai banyaknya barang bawaan saat keberangkatan, pihak kuasa hukum menyebut barang tersebut bukan untuk melarikan diri, melainkan perlengkapan bayi dan kebutuhan anak tersangka di Lampung yang akan melahirkan.

“Pengakuan tersangka, barang yang dibawa itu perlengkapan si bayi dan kebutuhan anaknya yang akan melahirkan di Lampung. Bahkan barang pribadi tersangka masih banyak tertinggal di kosnya di Desa Ngunut karena memang niatnya akan kembali lagi ke Tulungagung,” jelas Fitri.

LBH Gayatri juga membuka kemungkinan penyelesaian perkara melalui restorative justice (RJ). Namun hingga kini pihak kuasa hukum mengaku belum dapat bertemu dengan ibu balita untuk membicarakan kemungkinan damai.

“Kami sebenarnya ingin mengupayakan restorative justice, karena ini delik aduan. Kalau laporan dicabut dan kedua pihak berdamai, maka perkara bisa selesai. Tetapi sampai sekarang kami belum bertemu dengan ibu korban,” ujar Fitri.

Sebelumnya, GH ditangkap polisi di Serang, Banten, pada Rabu (6/5/2026). Saat diamankan, GH tengah berada di dalam bus bersama balita yang diasuhnya dalam perjalanan menuju Lampung. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara balita yang masih berusia 17 bulan tersebut sudah kembali ke pangkuan ibu kandungnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga saat ini, pihak Lapas Kelas IIB Blitar masih menunggu keputusan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan sanksi terhadap petugas yang diperiksa.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Iswandi mengatakan, seluruh proses penanganan sudah dilimpahkan ke pimpinan di tingkat pusat. Sementara tiga petugas yang sebelumnya diperiksa masih berada di Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Jawa Timur.

"Semua penanganan kasus sudah kami serahkan ke pimpinan. Pegawai juga masih di Kanwil Jatim, sedangkan prosesnya ditangani pusat," kata Iswandi, Jumat (8/5/2026).

Menurut Iswandi, hingga kini belum ada informasi terbaru mengenai hasil pemeriksaan maupun keputusan yang akan diambil terhadap tiga petugas tersebut.

"Kami masih menunggu keputusan dari pusat," ujarnya.

Dalam proses pendalaman kasus, tim dari Ditjenpas diketahui turun langsung ke Lapas Kelas IIB Blitar untuk melakukan pemeriksaan. 

Sejumlah petugas keamanan hingga tamping atau warga binaan pendamping turut dimintai keterangan.

Ada empat petugas lain di bagian keamanan yang sempat diwawancarai karena berada dalam satu ruangan dengan petugas yang diperiksa. Selain itu, dua tamping juga ikut dimintai keterangan oleh tim pemeriksa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, empat petugas tersebut disebut tidak terindikasi terlibat dalam dugaan praktik pungli.

"Mereka hanya dimintai keterangan dan tidak ada indikasi ikut terlibat," terang dia.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah muncul dugaan adanya permintaan uang kepada warga binaan kasus korupsi untuk mendapatkan fasilitas dan kenyamanan tertentu di dalam lapas.

Tiga petugas yang diperiksa masing-masing berinisial AK, RG, dan W. Ketiganya telah dipindahkan ke Kanwil Ditjenpas Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

Dari hasil pemeriksaan awal, dua petugas keamanan diduga menawarkan fasilitas khusus kepada warga binaan yang baru masuk ke Lapas Blitar. Sebagai imbalannya, warga binaan diminta menyerahkan sejumlah uang.

Dari pengakuan tiga warga binaan kasus korupsi itu menyebut sempat dimintai uang hingga Rp100 juta untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Namun setelah negosiasi, masing-masing memberikan sekitar Rp60 juta kepada oknum petugas.

Tak hanya petugas keamanan, kepala keamanan Lapas Kelas IIB Blitar juga ikut menjalani pemeriksaan karena diduga mengetahui praktik tersebut.

Meski kasus itu menjadi perhatian publik, pihak Lapas Blitar memastikan aktivitas pelayanan dan pengamanan di dalam Lapas tetap berjalan normal sambil menunggu keputusan resmi dari Ditjenpas pusat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang perempuan berinisial GH (52), warga Desa Yudha Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, diamankan polisi saat hendak membawa seorang balita berusia 17 bulan ke Lampung menggunakan bus antarkota.

Kasatreskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba menjelaskan, laporan polisi dibuat pada Rabu, 6 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 03.30 WIB. Laporan diajukan oleh ibu korban berinisial IR (34), yang tinggal di tempat kos di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Setelah berhasil diamankan di Serang, GH dibawa ke Polres Tulungagung guna proses hukum lebih lanjut, dan kini statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dasar perkara ini dimulai dari laporan polisi LPB/77/V/2026/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tanggal 6 Mei 2026. Pelapor adalah seorang ibu berinisial IR, sedangkan korban adalah anak kandungnya sendiri berinisial B yang masih berusia kurang lebih 17 bulan,” ujar Iptu Andi Tamba.

Menurut dia, setelah laporan diterima, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) langsung melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian lain hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan di wilayah Serang, Banten.

“Atas laporan tersebut, Unit PPA melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan polres dan polda jajaran sehingga pada Rabu pukul 08.30 WIB tersangka berhasil diamankan oleh Polres Serang, Banten,” katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus bermula pada Kamis, 30 April 2026 malam. Saat itu IR yang bekerja malam menitipkan anaknya kepada GH yang dikenalnya sebagai tetangga kos di wilayah Ngunut.

Awalnya, IR menghubungi GH melalui WhatsApp dan menanyakan kesediaannya menjaga sang anak. Sekitar pukul 20.00 WIB, korban kemudian diantar ke tempat kos tersangka untuk dititipkan sementara karena pelapor harus bekerja. Namun sejak hari pertama penitipan, IR mulai kesulitan menemui anaknya. Setiap kali datang atau meminta bertemu, tersangka selalu berdalih balita tersebut sedang tidur.

“Pada hari pertama dititipkan, ibunya mau ketemu anaknya, tapi dijawab anaknya sedang tidur jangan diganggu. Hari kedua juga begitu, saat mengantar susu dan pampers hanya diminta bertemu di luar kos,” terang Kasatreskrim.

Meski sempat beberapa kali melakukan video call dan melihat kondisi anaknya dalam keadaan sehat, pelapor mulai curiga ketika komunikasi dengan tersangka semakin sulit.

Kecurigaan memuncak pada Selasa, 5 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 WIB saat IR melakukan video call dan melihat tersangka berada di dalam bus sambil membawa anaknya. Sejak saat itu tersangka tidak lagi bisa dihubungi, dan ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa GH diduga telah merencanakan keberangkatan ke Lampung sejak awal. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone OPPO warna ungu milik tersangka, screenshot percakapan WhatsApp, serta tiket bus Handoyo jurusan Lampung.

“Tiket bus ini sudah dipesan tanggal 5 Mei pukul 10.00 WIB. Sementara komunikasi terakhir dengan pelapor hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB dan tersangka sudah berada di perjalanan menuju Lampung,” jelas Iptu Andi.

Tak hanya itu, polisi juga menemukan barang-barang pribadi milik tersangka yang telah dikemas untuk dibawa pulang ke Lampung, seperti pakaian, kompor gas, sembako, hingga peralatan dapur.

“Niat untuk membawa anak tersebut sudah tergambar. Semua barang-barangnya sudah dibawa dan dimasukkan ke dalam bus. Jadi memang ada dugaan tidak akan kembali lagi ke Tulungagung,” tambah Iptu Andi Tamba.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka diduga membawa korban dengan tujuan untuk diasuh sendiri di Lampung.

“Motif tersangka adalah untuk menguasai anak tersebut dan membawanya ke Lampung,” kata Kasatreskrim.

Polisi juga memastikan kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat dan telah kembali ke pangkuan ibu kandungnya.

“Anak saat ini sudah kembali kepada ibu kandungnya dalam kondisi sehat dan aman. Korban juga sudah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Tulungagung,” ujar Iptu Andi Tamba.

Atas perbuatannya, GH dijerat Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang tindakan membawa pergi anak di luar kehendak orang tua atau wali dengan maksud menguasai anak tersebut, yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.

“Kami menerapkan Pasal 454 KUHP baru dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun,” tegas Iptu Andi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (5/5/2026) dini hari dan melibatkan rombongan wisatawan asal Surabaya yang tengah menginap di Lilis Cottage Pantai Wedi Awu.

Kapolres Malang Muhammad Taat Resdi mengatakan, proses penyidikan dilakukan secara serius dan profesional berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

“Polres Malang secara serius dan profesional menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Pantai Wedi Awu ini secara objektif sesuai dengan fakta hukum yang ada,” ujar AKBP Taat, Jumat (8/5/2026).

Dari hasil penyidikan sementara, polisi menetapkan tiga tersangka berinisial A, Z, dan Y. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam aksi perusakan kendaraan milik wisatawan.

Tersangka A berperan melempar batu ke kendaraan, sedangkan Z dan Y melakukan perusakan dengan mencoret kendaraan menggunakan cat semprot. Polisi juga tengah memproses satu orang lain berinisial M yang diduga berperan menghasut dan memobilisasi massa menuju lokasi kejadian.

“Tiga orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, perannya berbeda-beda. Dan siang hari ini akan ditetapkan lagi satu orang tersangka,” jelas AKBP Taat.

Kapolres menjelaskan, peristiwa bermula saat rombongan wisatawan menggelar hiburan musik dan DJ di area cottage pada Senin malam (4/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, diduga terdapat lagu dengan lirik bernuansa ujaran terhadap kelompok masyarakat tertentu yang kemudian direkam dan tersebar di sejumlah grup WhatsApp.

“Video itu kemudian memicu reaksi negatif di media sosial hingga massa berkumpul dan bergerak menuju lokasi,” ungkapnya.

Sekitar pukul 03.00 WIB, massa gabungan mendatangi area cottage, melakukan pengecekan identitas wisatawan, aksi kekerasan, mematikan listrik penginapan, serta merusak sejumlah kendaraan.

Kasatreskrim Polres Malang Hafiz Prasetia Akbar menambahkan unsur penghasutan ditemukan dari ajakan yang tersebar melalui percakapan dan grup WhatsApp sebelum massa bergerak ke lokasi.

“Penghasutan tersebut berbentuk ajakan berkumpul dan bergerak bersama menuju lokasi, yang kemudian berujung pada terjadinya tindak pidana,” kata AKP Hafiz.

AKBP Taat menegaskan proses penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka dalam perkara tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan nanti dalam proses penyidikan ini masih terus berkembang dan akan kami update selanjutnya,” tegasnya.

Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 20 saksi, memeriksa 12 titik CCTV, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti berupa kendaraan rusak, pecahan kaca, batu, kayu, hingga botol minuman keras.

Sebanyak enam kendaraan mengalami kerusakan, terdiri dari satu unit Toyota Hiace, dua unit Isuzu Elf, satu Suzuki Ertiga, satu Toyota Avanza, dan satu Toyota Innova milik warga yang bukan bagian dari rombongan wisatawan.

Selain penyidikan kasus pengrusakan, polisi juga menemukan dugaan tindak pidana narkotika setelah melakukan tes urine terhadap para wisatawan.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 31 orang dinyatakan positif narkoba, terdiri dari 21 orang positif ganja, enam orang positif sabu, dan empat orang positif ganja serta sabu.

“Tiga puluh satu orang tersebut kami koordinasikan dengan BNN Provinsi Jawa Timur dan sudah dilaksanakan assessment,” terang AKBP Taat.

Para tersangka dijerat pasal tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum, pencurian, dan pengrusakan.

Dalam konferensi pers tersebut, polisi turut menampilkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian. Barang bukti itu di antaranya pecahan kaca kendaraan, batu, kayu, cat semprot, hingga beberapa botol minuman keras.

Penyidik juga masih mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga ikut dalam aksi pengerusakan maupun provokasi di media sosial dan grup percakapan.

Polres Malang memastikan proses hukum akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana 

Selain kasus pengrusakan dan kekerasan, polisi juga mendalami dugaan pelanggaran lain yang berkaitan dengan aktivitas rombongan wisatawan saat berada di lokasi.

Hasil tes urine yang menunjukkan puluhan orang positif narkotika saat ini telah dikoordinasikan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk proses assessment lanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan laporan diterima setelah pihak keluarga mengetahui korban diduga terjerumus dalam praktik prostitusi.

"Kasus saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman oleh penyidik," kata dia, Jumat (8/5/2026).

Informasi yang dihimpun, keluarga korban awalnya merasa curiga setelah korban pulang ke rumah membawa sejumlah uang.

Setelah dilakukan komunikasi dengan keluarga, korban mengaku bekerja dengan seseorang yang diduga memfasilitasi praktik prostitusi.

Atas kejadian tersebut, keluarga kemudian melapor ke Polres Blitar Kota. Polisi kini mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Setelah didesak keluarga, korban mengaku bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan seorang dan sistem pembayarannya bagi hasil," ujarnya.

Sejumlah barang bukti dan keterangan saksi telah dikumpulkan untuk mendukung proses penyelidikan. Polisi juga memastikan penanganan kasus dilakukan dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Lapas Kelas IIB Blitar kembali melaksanakan penggeledahan kamar hunian warga binaan dan tes urine sebagai langkah menciptakan lingkungan Lapas yang bersih serta aman.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, menyatakan bahwa petugas melakukan penggeledahan di sejumlah kamar hunian warga binaan. 

Dari hasil razia tersebut, petugas menemukan berbagai barang yang dilarang berada di dalam Lapas.

Barang-barang yang diamankan di antaranya adalah kartu remi, pengeras suara (speaker), korek api, serta sejumlah barang terlarang lainnya.

"Ini hasil penggeledahan dan hari ini langsung kami musnahkan bersamaan dengan hasil penggeledahan pada bulan lalu. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan baru kita untuk menjadikan Lapas Blitar lebih baik lagi," kata Iswandi, Jumat (8/5/2026).

Selain penggeledahan, dilakukan pula tes urine terhadap 15 pegawai, termasuk Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, serta puluhan warga binaan yang terdiri dari 30 warga binaan laki-laki dan 5 warga binaan perempuan.

"Juga dilakukan tes urine. Hasilnya nihil, *clear* semua," ujarnya.

Lebih lanjut, Iswandi menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan dan komitmen menuju Lapas Blitar yang lebih bersih, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran lainnya.

Ia juga memastikan kegiatan tes urine dan penggeledahan akan terus dilakukan secara rutin setiap awal bulan guna menjaga pengawasan serta memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di dalam Lapas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Satuan (40), seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut keliling dan penjual balon, tega menghabisi nyawa ibu mertuanya, Siti Arofah (52), serta menganiaya istrinya sendiri, Sri Wahyuni (36).

Kapolres Mojokerto, AKBP Andi Yudha Pranata, mengungkapkan bahwa tindakan nekat tersangka merupakan puncak dari tumpukan persoalan keluarga yang telah berlangsung lama. 

Polisi mengidentifikasi tiga motif utama yang mendorong tersangka melakukan aksi sadis tersebut.

"Pertama, tersangka menyimpan rasa cemburu yang mendalam terhadap istrinya. Kedua, ia menganggap sang istri tidak bertanggung jawab terhadap urusan keluarga. Ketiga, adanya permasalahan ekonomi atau kesenjangan penghasilan di dalam rumah tangga mereka," ujar AKBP Andi Yudha Pranata dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Tragedi ini bermula saat tersangka terlibat cekcok hebat dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. 

Melihat sang anak dalam bahaya, Siti Arofah berusaha melerai pertikaian tersebut. Namun, tindakan sang mertua justru memicu amarah tersangka yang sudah gelap mata.

Tersangka kemudian menghujamkan pisau dapur ke arah ibu mertuanya hingga korban meninggal dunia. 

"Ini adalah akumulasi konflik dalam waktu panjang. Pada titik jenuh tertentu, emosi tersangka meledak dan melakukan tindak pidana tersebut. Tersangka telah mengakui seluruh perbuatannya," tambah Kapolres.

Di balik aksi kriminalnya, Satuan dikenal masyarakat sebagai sosok yang bergelut di dunia hiburan jalanan. 

Dengan menggunakan sepeda angin, setiap harinya ia berkeliling wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto untuk menawarkan jasa badut dan menjual mainan anak.

"Profil yang bersangkutan bekerja di dunia hiburan keliling. Baik keluarga pelaku maupun korban berasal dari lingkungan ekonomi menengah ke bawah," jelas Andi.

Dalam pengungkapan kasus ini, Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengamankan 12 item barang bukti dari lokasi kejadian. 

Barang bukti yang diamankan adalah sebilah pisau dapur yang digunakan tersangka untuk menusuk korban hingga tewas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MFB (25), warga Kelurahan Karangwaru, Tulungagung. Pelaku diduga mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bernomor polisi AG 4871 SV yang digunakan siswa untuk kegiatan praktik pembelajaran di sekolah tersebut.

Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Puji Hartanto melalui Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Nanang Murdianto mengatakan, penangkapan dilakukan pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB setelah petugas melakukan penyelidikan intensif.

“Pelaku berhasil diamankan di rumahnya di wilayah Kelurahan Karangwaru oleh Kanit Reskrim Iptu Sutrisno bersama anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota,” ujar Nanang, Kamis (7/5/2026).

Kasus pencurian itu pertama kali diketahui pada Minggu, 26 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu penjaga sekolah sedang melakukan patroli rutin di area sekolah untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman.

Ketika memeriksa salah satu ruang praktik, saksi mendapati pintu ruangan dalam kondisi terbuka. Setelah dicek lebih lanjut, sepeda motor milik sekolah yang sebelumnya disimpan di dalam ruangan ternyata sudah hilang.

“Sesampainya di salah satu ruang praktik, saksi mendapati pintu ruangan sudah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan, sepeda motor Yamaha Mio milik sekolah sudah tidak berada di tempat,” kata Iptu Nanang.

Mengetahui kejadian tersebut, pihak sekolah langsung melaporkan kasus itu ke Polsek Tulungagung Kota. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, identitas pelaku akhirnya berhasil diketahui dan tidak berselang lama, petugas langsung melakukan penangkapan ke rumah tersangka.

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio AG 4871 SV, satu lembar STNK, satu buku BPKB, serta grendel dan gembok dalam kondisi rusak yang diduga dirusak saat aksi pencurian berlangsung.

“Pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Polsek Tulungagung Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Berdasarkan catatan kepolisian, MFB diketahui bukan kali pertama terlibat kasus pencurian. Pelaku tercatat pernah melakukan tindak pidana serupa di wilayah Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, pada tahun 2025. Namun pihak korban tidak melaporkannya ke pihak berwenang dan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum.

Masih di tahun yang sama, tersangka kembali terlibat pencurian di wilayah Kabupaten Trenggalek hingga akhirnya menjalani hukuman di Rumah Tahanan Trenggalek.

Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kriminalitas, terutama dengan memastikan sistem keamanan kendaraan maupun lingkungan tempat penyimpanan barang berharga dalam kondisi aman.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memastikan keamanan lingkungan serta kendaraan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Supriyanto pada Rabu (6/5/2026) menguraikan bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kontrakan yang juga digunakan sebagai home industry tempe di kawasan Jalan Sarimun, Beji, Kecamatan Junrejo. 

"Dua korban meninggal dunia masing-masing berinisial KJ (36) dan IH (29), sementara satu orang lainnya, DW (40), masih menjalani perawatan intensif. Insiden bermula dari aktivitas konsumsi minuman berwarna putih kecokelatan yang diduga diracik sendiri oleh salah satu korban," urainya.

Dari hasil penelusuran awal, minuman tersebut pertama kali dikonsumsi pada Minggu (3/5/2026) sore di lokasi kontrakan. Keesokan harinya, ketiga korban masih sempat beraktivitas di Pasar Among Tani dengan membawa cairan serupa sebelum akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi tidak stabil.

Gejala mulai muncul pada Senin malam. Korban IH mengeluhkan sakit perut dan gangguan penglihatan sebelum dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa dini hari. Sementara korban KJ ditemukan meninggal lebih dulu di rumahnya pada Senin malam.

"Untuk mengungkap penyebab pasti, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sisa cairan dalam galon, wadah minum, serta ponsel korban yang berisi dokumentasi saat mereka mengonsumsi minuman tersebut. Seluruh barang bukti kini tengah diuji di laboratorium forensik Polda Jawa Timur," imbuhnya.

Joko juga membeberkan bahwa penyidik juga masih menunggu kondisi DW membaik untuk dimintai keterangan. Saat ini, ia dirawat di salah satu rumah sakit di wilayah Bumiaji dalam kondisi belum stabil.

Selain uji laboratorium, pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus dilakukan guna memastikan apakah ada unsur kelalaian, kesengajaan, atau faktor lain yang menyebabkan insiden tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim gabungan Satreskrim Polres Mojokerto meringkus pelaku di kawasan Asemrowo, Surabaya, kurang dari 24 jam, pada Rabu (6/5/2026).

Pelaku ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan transportasi umum Bus Trans Jatim. 

Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Tim Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto dengan Polsek Asemrowo.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan, mengonfirmasi bahwa tersangka sempat dibantu oleh kerabatnya sesaat setelah melakukan aksi keji tersebut.

"Tersangka sempat diantar oleh seorang saudaranya menuju titik pemberhentian Bus Trans Jatim. Ia kemudian turun di Asemrowo sebelum akhirnya berhasil kami amankan," ujar AKP Aldhino dalam keterangan resminya.

Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami keterlibatan saudara pelaku yang membantu proses pelarian tersebut. 

"Masih kami dalami, dan tentu yang bersangkutan akan kami periksa lebih lanjut," lanjutnya.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Diduga dipicu konflik rumah tangga, Satuan menyerang ibu mertua dan istrinya menggunakan senjata tajam.

Ibu mertua pelaku, ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian leher. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Pusdik Watukosek, Porong, untuk menjalani autopsi.

Sementara istri pelaku, saat ini dalam kondisi kritis di RSUD Prof. Dr. Soekandar, Mojosari, akibat luka berat pada bagian wajah dan leher.

Tim Inafis Polres Mojokerto sebelumnya telah merampungkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. 

Hingga berita ini diturunkan, tersangka Satuan masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Mojokerto. 

Polisi masih berupaya mengungkap motif di balik tindakan sadis yang menghancurkan satu keluarga tersebut. Tersangka terancam dijerat pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban berinisial N (17) itu kini diketahui tengah mengandung dengan usia kehamilan memasuki bulan kelima.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mengungkapkan bahwa perbuatan tersangka bermula pada April 2025. Saat itu, korban bertemu pelaku di Taman Kebon Rojo. Korban tak sadarkan diri seusai menenggak minuman tanpa merek yang diberikan tersangka.

"Korban tersadar dan mendapati dirinya sudah berada di rumah pelaku dalam kondisi tanpa pakaian. Di alas tidur juga ditemukan bercak darah," ujar AKP Dimas, Rabu (6/5/2026).

Pasca kejadian pertama, tersangka terus memaksa korban dengan modus intimidasi. Korban mengaku dipaksa melayani hasrat pelaku sedikitnya sepuluh kali di kediaman tersangka.

"Apabila korban menolak datang, tersangka tak segan mengancam dengan kekerasan fisik," lanjutnya.

Kasus ini mulai terbongkar setelah korban sempat tidak pulang ke rumah selama dua hari pada Maret 2026. Ayah kandung korban, S (40), berhasil melacak keberadaan anaknya lewat titik lokasi yang dikirim melalui ponsel.

Rangkaian kebohongan tersangka kian terkuak saat ia mendatangi rumah korban dengan dalih hendak bertanggung jawab. Sikap itu justru menimbulkan rasa curiga sang ayah.

Menindaklanjuti laporan keluarga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak dan menangkap tersangka pada Kamis (30/4/2026). Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban dan hasil visum.

Kini P mendekam di tahanan Mapolres Jombang. Ia dijerat Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Kami akan kawal proses penyidikan secara mendalam sampai kasus ini siap dilimpahkan ke pengadilan," tegas AKP Dimas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Polres Malang terhadap puluhan wisatawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sebanyak 31 orang terindikasi positif menggunakan narkotika.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus pascakericuhan yang melibatkan rombongan wisatawan asal Surabaya pada Selasa (5/5/2026) dini hari.

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, mengonfirmasi bahwa kepolisian telah memeriksa total 69 orang wisatawan. Dari jumlah tersebut, hampir separuh di antaranya terdeteksi mengonsumsi zat terlarang dengan jenis yang bervariasi.

"Dari hasil tes urine, 31 orang terindikasi positif narkotika. Rinciannya adalah 21 orang positif ganja, 6 orang positif sabu, dan 4 orang lainnya positif kedua jenis narkotika tersebut," jelas AKBP Muhammad Taat Resdi dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, puluhan orang tersebut telah diamankan dan ditangani oleh Satresnarkoba Polres Malang. 

Sementara itu, 38 wisatawan yang dinyatakan negatif telah dipulangkan ke daerah asal dengan pengawalan serta fasilitas bus dari BPBD Kota Surabaya.

Terkait nasib 31 wisatawan yang positif narkoba, Polres Malang tengah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang. Langkah ini diambil untuk menentukan klasifikasi penanganan melalui proses assessment.

"Koordinasi dengan BNN dilakukan untuk menentukan apakah yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi atau proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Kapolres.

Meski fokus saat ini terbagi pada temuan penyalahgunaan narkoba, kepolisian memastikan bahwa penyelidikan terhadap kasus utama, yakni dugaan pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan, tetap berjalan secara paralel.

Polisi sedang mengejar sejumlah oknum yang terlibat dalam aksi kekerasan yang mengakibatkan enam orang luka-luka dan enam unit kendaraan roda empat rusak. Di lokasi kejadian, petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa balok kayu, batu, serta botol minuman keras.

"Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, baik terkait dugaan tindak pidana kekerasan maupun temuan penyalahgunaan narkotika. Penanganan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan profesionalitas," pungkasnya.

Hingga saat ini, tim gabungan Polres Malang masih mendalami kronologi secara utuh guna mengungkap motif di balik kericuhan yang sempat mencoreng kawasan wisata di pesisir selatan Kabupaten Malang tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

AG (37), warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, tertangkap basah saat tengah memetik jeruk di lahan milik petani di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro.

Kapolsek Semboro, AKP M. Na’i, mengonfirmasi penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/3/V/2026/RESKRIM/Polres Jember/SPKT Polsek Semboro. 

Tersangka diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf e dan g KUHP UU RI No. 1 Tahun 2023.

Kejadian bermula sekira pukul 21.30 WIB. Saat itu, dua orang saksi, Santoso dan Hery, sedang berada di areal persawahan untuk mencari ikan sekaligus menjaga kebun jeruk. 

Mereka mencurigai gerak-gerik seorang pria asing yang mengendarai sepeda motor Honda Grand dengan membawa dua buah krat (keranjang) pada boncengannya.

Tersangka kemudian memarkirkan motornya dan masuk ke dalam lahan jeruk milik korban bernama Arip dan Subarjo. Merasa curiga karena pelaku tidak kunjung keluar, kedua saksi mendekat secara diam-diam melalui lahan sisi selatan.

"Saksi melihat langsung tersangka sedang memetik buah jeruk. Salah satu saksi kemudian memanggil warga, sementara saksi lainnya tetap mengawasi dari kejauhan," kata AKP M. Na'i, saat dikonfirmasi Rabu (6/5/2026).

Saat dikepung warga, tersangka sempat berkelit dan tidak mengakui perbuatannya. Namun, ia tidak dapat mengelak setelah warga menemukan tumpukan jeruk yang telah dipetik serta tas dan krat yang berisi hasil curian. Tersangka beserta barang bukti akhirnya digelandang ke Mapolsek Semboro guna menghindari amuk massa.

Modus yang digunakan tersangka adalah dengan merusak atau menyibak pagar tanaman setinggi satu meter, lalu melompat masuk ke dalam kebun. Tersangka memetik jeruk langsung dengan tangannya dan mengumpulkannya menjadi tumpukan sebelum berencana diangkut menggunakan keranjang.

Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya: 340 kilogram buah jeruk yang telah dipetik, dua buah krat/keranjang buah, satu buah tas, serta satu unit sepeda motor Honda Grand.

Akibat perbuatan tersangka, kedua korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Saat ini, tersangka AG telah diamankan di Polsek Semboro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses penyidikan. Pihak kepolisian mengapresiasi langkah warga yang segera melaporkan kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri. (*)

Editor: Syaiful Aries

Agenda penyampaian jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa pada Selasa (5/5/2026), mempertegas benturan fundamental antara dua kubu: apakah perkara ini murni tindak pidana ataukah sengketa perdata yang dipaksakan masuk ke ranah hukum publik?

Tim Penasihat Hukum terdakwa, Dr. Prayogo Laksono, melontarkan kritik terhadap konstruksi dakwaan JPU. 

Usai sidang, Prayogo menilai jawaban jaksa tidak menyentuh substansi keberatan mereka dan hanya sekadar upaya defensif untuk membenarkan dakwaan yang dianggapnya prematur.

"Setelah kami mencermati dan menganalisis jawaban tersebut, kami tetap berpegang teguh pada surat dakwaan awal yang hanya setebal tiga lembar itu," ujar Dr. Prayogo kepada awak media.

Poim utama, menurut Prayogo adalah indikasi pengakuan jaksa mengenai asal-usul perkara. Ia menilai jaksa secara implisit mengakui bahwa peristiwa yang diperkarakan sebenarnya berakar dari relasi perdata. 

Hal itulah yang menjadi amunisi utama pembelaan untuk memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

"Kami menunggu hasil putusan, sebelum mengambil rencana atau upaya hukum berikutnya," tegasnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Nganjuk tetap pada posisi rigid. Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, menegaskan bahwa dakwaan mereka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menariknya, dalam persidangan ini muncul koreksi lisan dari pihak kejaksaan mengenai rujukan pasal. 

Koko mengklarifikasi bahwa standar dakwaan mereka tetap bersandar pada Pasal 143 KUHAP, bukan Pasal 75 sebagaimana sempat terucap sebelumnya.

"Inti persidangan hari ini adalah penyampaian pendapat penuntut umum atas perlawanan yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Kami tetap berpendapat bahwa dakwaan yang kami ajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP," jelas Koko.

Terkait tudingan perdata yang dipidanakan, pihak kejaksaan memilih bersikap diplomatis dan menyerahkan sepenuhnya interpretasi hukum kepada meja hijau. 

Koko meyakini seluruh tahapan prosedur telah dilalui sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Kita semua menunggu seperti apa putusan dari Majelis Hakim nanti yang akan tertuang dalam putusan sela pada hari Kamis mendatang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Saat kejadian, korban bersama dua rekannya sedang berada di pinggir jalan. Tiba-tiba, para tersangka datang berboncengan menggunakan dua sepeda motor. Setelah meneriaki korban dengan nada menantang, dua tersangka turun dan langsung menyerang.

Korban dipukul menggunakan ikat pinggang sebanyak satu kali hingga mengenai lengan kiri. Korban beserta rekannya sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah gang di seberang jalan, namun pelaku terus mengejar. Korban kemudian dikeroyok dan diinjak-injak oleh para pelaku selama kurang lebih satu menit.

Aksi kekerasan tersebut berhenti setelah terdengar teriakan warga, yang membuat para tersangka melarikan diri. Korban segera menyelamatkan diri, namun tidak lama kemudian ia kembali untuk mencari tas yang tertinggal. Sayangnya, tas beserta isinya sudah hilang.

Korban kemudian melakukan visum dan melaporkan peristiwa tersebut. Kedua tersangka, AFJM dan FRM, ditangkap di dua lokasi berbeda. AFJM diamankan di tempat kerja FRM, sementara FRM ditangkap di kediamannya.

"Tersangka pertama memukul korban dua kali di bagian punggung, sedangkan tersangka kedua memukul punggung korban dua kali dan menggunakan ikat pinggang ke punggung korban," ujar Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata, Senin (4/5/2026).

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 262 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan.

Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan dengan peristiwa pertama, kasus penganiayaan juga terjadi di Jalan KH Agus Salim, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Tersangka berinisial K diketahui menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada seorang warga. Kejadian bermula saat rombongan konvoi yang diikuti K terlibat perselisihan dengan pengunjung salah satu angkringan di wilayah tersebut.

K tiba-tiba menyerang korban saat melihat korban hendak menghampiri lokasi perselisihan. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada jari tangan sebelah kanan. Usai beraksi, tersangka K pulang dan bekerja seperti biasa.

Tersangka K diketahui berprofesi sebagai petugas keamanan di salah satu tempat wisata di Kabupaten Kediri. Celurit yang digunakan tersangka telah dipersiapkan dan dibawa dari rumahnya.

Polisi yang mengidentifikasi pelaku segera melakukan pengejaran. Tersangka K sempat bersembunyi di rumah rekannya bahkan melarikan diri ke wilayah Kota Surabaya. Namun, pelariannya berakhir pada Sabtu (2/5/2026) dini hari.

"Saat tersangka berada di tempat indekos salah satu temannya, ia diamankan oleh petugas Polres Kediri Kota. Untuk senjata tajam celurit yang dipakai pelaku disimpan di rumahnya di Desa Seketo, Badas, Kabupaten Kediri. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Kediri Kota," tambah Kasat Reskrim.

Tersangka K dijerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 466 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keduanya yakni seorang pria bernama ADN (30) dan seorang wanita berinisial MAN (22) diketahui merupakan pemeran utama dalam video pornografi yang jadi bahan perbincangan di sejumlah platform sosial media beberapa waktu lalu. 

Pengungkapan ini sendiri diketahui berawal laporan warga yang mengetahui tentang video tersebut. Jajaran Polres Kediri Kota pun melakukan dan memeriksa salah satu rumah kos di kawasan Bandar Kidul, Kecamatan Kota Kediri, yang diduga kuat menjadi tempat tinggal kedua pemeran dalam video tersebut. 

Setelah diperiksa, pemilik membenarkan pasangan tersebut tinggal di rumah kos tersebut. "Pemeran dalam video tersebut merupakan orang yang sewa di kos di tempat itu," tukas Kasatreskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif Martadinata, Senin, (4/5/2026). 

Namun saat petugas kepolisian tiba, keduanya tidak berada di rumah kos tersebut. Setelah dilakukan pencarian intensif keduanya akhirnya berhasil diamankan. Saat diperiksa, pasangan itu mengakui bahwa video tersebut dibuat oleh mereka, pada februari 2026 di kamar kos yang mereka tinggali. 

Hasil produksi video porno, diperjualbelikan melalui fitur grup di aplikasi telegram. Dalam grup tersebut, pasangan itu menawarkan video asusila dengan harga Rp250.000 per video. Dari pengakuan pelaku, setidaknya dua video telah berhasil dijual dengan total pembayaran Rp500.000. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama pasangannya.

Tidak hanya itu, pasangan itu menerima pesanan khusus tergantung pada penampilan mereka.

"Dia mencoba-coba awal mulanya, kemudian dia bikin grup sendiri, kemudian ada orang yang tertarik juga. Kemudian pelaku ini juga mempunyai beberapa kriteria, contohnya misalnya bikin video seperti apa, nanti dibayarannya berapa. Dia bikin pricelist sendiri," jelas Kasatreskrim Polres Kediri Kota. 

Dari pasangan itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit telepon genggam, kartu sim, serta beberapa pakaian yang digunakan dalam pembuatan video.

"Selama kurang lebih 8 bulan. Di handphone yang kita amankan ad 20 video. Kalau untuk nominalnya, selama ini ada 3 jutaan kurang lebih," tambahnya. 

Atas perbuatannya, pasangan itu dijerat dengan pasal 407 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp, yang mengatur tentang larangan produksi dan distribusi pornografi.

"Ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun," pungkas Kasatreskrim Polres Kediri Kota. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S (39) dan HF (28), keduanya merupakan warga Kecamatan Kuripan, serta R (31), warga Kecamatan Wonomerto. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, mereka tidak hanya beraksi sekali, melainkan telah melakukan pencurian di sedikitnya lima lokasi berbeda, yang tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Peristiwa penangkapan bermula saat petugas kepolisian tengah melakukan patroli di kawasan Jalan Ir. Sutami, tepatnya di Perumahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih. Dalam kegiatan tersebut, polisi menerima informasi dari warga terkait keberadaan tiga orang yang membawa senjata tajam dan dinilai mencurigakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas segera melakukan penyisiran di lokasi yang dimaksud.

Upaya tersebut membuahkan hasil, di mana ketiga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Saat dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak kriminal, termasuk senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi pencurian.

“Setelah diamankan, ditemukan barang bukti salah satunya berupa senjata tajam. Selanjutnya, ketiga pelaku dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, pada Senin (4/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan intensif, diketahui bahwa dua dari tiga pelaku merupakan residivis yang pernah terlibat kasus serupa. Ketiganya juga mengakui telah melakukan aksi pencurian di lima tempat kejadian perkara (TKP), salah satunya berada di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto.

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam menjalankan aksinya. Barang bukti tersebut meliputi sebilah celurit, satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah, satu buah linggis, dua gunting, satu obeng, satu kunci L lengkap dengan empat anak kunci, serta sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV terkait aksi mereka.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa kasus ini belum sepenuhnya selesai, lantaran masih ada satu pelaku lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tengah diburu oleh petugas. Polisi pun terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam kasus pencurian hewan ini.

“Selain tiga pelaku ini, satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara,” imbuh AKBP Rico Yumasri.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat, guna mencegah terjadinya tindak kriminal di lingkungan sekitar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim Penasihat Hukum terdakwa secara resmi mengajukan nota keberatan (eksepsi) dan mendesak Majelis Hakim membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai cacat hukum.

Dalam persidangan tersebut, Dr. Prayogo Laksono dan Ander Sumiwi selaku kuasa hukum terdakwa, menegaskan bahwa dakwaan JPU dikategorikan sebagai obscuur libel atau dakwaan yang kabur. 

Mereka menilai jaksa tidak cermat dalam menyusun syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

"Kami menilai dakwaan JPU seharusnya dibatalkan demi hukum. Dakwaan tersebut hanya bersifat naratif, bukan dakwaan yang sesungguhnya karena tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap dan cermat," tegas Prayogo saat memberikan keterangan kepada awak media usai persidangan.

Prayogo menyoroti adanya pelanggaran prosedur prosedur formal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP. 

Selain itu, ia mengkritisi penerapan Pasal 486 yang dinilai tidak diuraikan secara detail, terutama dalam masa transisi penyesuaian hukum pidana terkait kategori denda.

Atas dasar tersebut, pihak terdakwa memohon kepada Majelis Hakim PN Nganjuk agar menerima eksepsi tersebut secara keseluruhan dalam Putusan Sela mendatang. 

Terkait status penahanan, Prayogo mengonfirmasi bahwa kliennya kini berstatus tahanan Majelis Hakim setelah masa penahanan 20 hari dari kejaksaan berakhir.

Menanggapi perlawanan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menyatakan kesiapannya untuk mematahkan poin-poin keberatan terdakwa. 

Kasi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robby, menegaskan bahwa eksepsi adalah hak konstitusional terdakwa yang merupakan dinamika wajar dalam persidangan.

"Kami menghormati argumen yang disampaikan penasihat hukum. Namun, kami optimis dapat menjawab seluruh poin keberatan tersebut secara komprehensif pada persidangan berikutnya," ujar Koko.

Koko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tanggapan resmi JPU yang akan menjabarkan fakta-fakta hukum guna memperkuat dakwaan yang telah disusun. 

"Besok akan kami jabarkan seluruh tanggapan kami atas perlawanan tersebut di hadapan Majelis Hakim," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa berdarah itu sebelumnya mengejutkan warga di kawasan Jalan Wonokusumo Jaya Baru, Kecamatan Semampir. Seorang kuli bangunan berinisial HN (37), warga asal Omben, Sampang, ditemukan tergeletak bersimbah darah usai menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. 

Insiden tersebut terjadi saat korban hendak berangkat bekerja dan sempat memicu kepanikan warga sekitar yang mendengar teriakan di lokasi kejadian. Tak lama setelah ditemukan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Korban diketahui baru sekitar satu bulan tinggal di kawasan tersebut sebagai pekerja bangunan.

Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya berhasil menangkap pelaku utama berinisial HK (44), warga Bulak Banteng Bhineka, Surabaya. Polisi mengungkap, pembunuhan tersebut bukan tindakan spontan, melainkan hasil dari perencanaan yang dipicu kecemburuan.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula pada Jumat, 24 April 2026, saat pelaku baru pulang kerja dan membuka ponsel milik istrinya.

"Dia berniat membuka aplikasi TikTok, tetapi justru menemukan foto istrinya bersama pria lain," kata Suroto saat dikonfirmasi pada Minggu (3/5/2026).

Temuan tersebut memicu rasa cemburu yang mendalam. Pelaku kemudian berusaha mencari tahu identitas pria dalam foto tersebut hingga akhirnya mengetahui bahwa pria itu adalah korban, HN. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menelusuri keberadaan korban hingga mengetahui tempat tinggalnya di kawasan Wonokusumo.

Sehari setelahnya, pelaku secara tidak sengaja berpapasan dengan korban di jalan. Momen itu dimanfaatkan untuk membuntuti korban hingga memastikan lokasi tempat tinggalnya. Dari situ, emosi pelaku semakin memuncak dan berkembang menjadi niat untuk melakukan kekerasan.

Polisi menyebut, pelaku sempat kembali ke lokasi pada malam hari untuk mengumpulkan informasi tambahan. Ia juga mulai membawa senjata tajam, menandakan adanya unsur perencanaan dalam aksi tersebut.

Puncaknya terjadi pada Rabu, 2 Mei 2026. Pelaku datang ke lokasi bersama tiga rekannya berinisial SR, I, dan S menggunakan dua sepeda motor. Mereka telah mempersiapkan senjata tajam, termasuk celurit yang dibawa pelaku.

"Tersangka menyabetkan celurit secara membabi buta ke arah korban hingga mengalami luka parah dan meninggal dunia," ujar Suroto.

Setelah melakukan aksinya, pelaku bersama rekan-rekannya melarikan diri ke Sampang, Madura. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku.

HK akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kalimas, Surabaya. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan dalam aksi pembacokan tersebut.

Sementara itu, tiga rekan pelaku lainnya hingga kini masih berstatus buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Atas perbuatannya, HK dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana terhadap nyawa. (*)

Editor: Danu 

Pelaku pertama, Ahmad Fuad Hasan (39), ditangkap di sebuah rumah di Dusun Tanjung Anom, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, pada 14 April 2026. 

"Saat dilakukan penggerebekan, pelaku sedang memindahkan gas menggunakan pipa besi modifikasi," ujar Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander dalam pesan diterima wartawan, Jumat (1/5/2026).

Pelaku kedua, Muhammad Taufik (48), ditangkap pada 15 April 2026 di Perumahan Griya Kalijaring Indah, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang. Pelaku kedapatan melakukan praktik pengoplosan memakai selang regulator.

Para pelaku menggunakan peralatan rakitan untuk mentransfer isi dari empat tabung gas 3 kg (tabung melon) ke dalam satu tabung 12 kg. 

"Hasil dari pengoplosan ini kemudian dijual kembali dengan harga pasar non-subsidi, yakni sekitar Rp150.000 per tabung," ungkapnya.

Dari kedua tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain puluhan tabung elpiji ukuran 3 kg dan 12 kg, alat suntik rakitan berupa pipa besi dan selang regulator, timbangan digital untuk memastikan berat gas, serta satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan sebagai sarana transportasi operasional.

"Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah," pungkas AKP Dimas.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus mendalami kasus ini guna menelusuri kemungkinan adanya jaringan pengoplos lain yang lebih besar di wilayah Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedua korban, Sita Janatul Munawaroh (25) dan adiknya Zubaidah Septia Ningsih (21), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pria di dalam rumah mereka.

Kapolsek Plandaan, AKP Sartono, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku berinisial AD (25), warga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Insiden berdarah ini terjadi sekitar pukul 23.30 WIB saat para penghuni rumah sedang beristirahat.

“Kami telah menerima laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan. Pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar salah satu korban,” ujar AKP Sartono, Jumat (1/5/2026).

Kejadian bermula saat ibu korban, Masripah, terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka dan keributan di kamar anaknya, Sita. Saat diperiksa, pelaku didapati sedang mencekik Sita sambil menodongkan sebilah pisau bergagang kayu. Perkelahian pun tak terhindarkan. 

Pelaku yang gelap mata kemudian menusuk Sita di bagian perut sebelah kiri. Tak berhenti di situ, Zubaidah yang berusaha menolong kakaknya juga menjadi sasaran amukan pelaku hingga mengalami dua luka tusuk di bagian paha kanan dan perut.

“Mendengar teriakan minta tolong, warga sekitar langsung berdatangan ke lokasi untuk melerai dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya,” imbuhnya.

Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku untuk menghindari amuk massa. Selain pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu bilah pisau, satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi KT-4967-ZF milik pelaku, serta pakaian korban.

Saat ini, kedua korban tengah mendapatkan perawatan medis dan telah dilakukan visum (Visum Et Repertum). Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami motif di balik aksi penusukan yang diduga telah direncanakan tersebut.

“Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Plandaan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami masih memeriksa saksi-saksi guna mengungkap latar belakang kejadian ini,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Diketahui sebelumnya, kasus kekerasan daycare di Yogyakarta terungkap pada April 2026, bermula dari laporan mantan pekerja yang mencurigai adanya perlakuan tidak wajar terhadap anak-anak. Penyelidikan kemudian menemukan indikasi kekerasan dan pengabaian terhadap puluhan anak, hingga berujung pada penetapan sejumlah tersangka dari pihak pengelola dan pengasuh.

Daycare itu juga diduga tak memenuhi standar layanan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga minim pengasuh kompeten. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa pengelolaan lebih mengejar jumlah anak asuhan daripada kualitas pengasuhan, sehingga terkesan hanya berorientasi bisnis.

Perihal itulah yang ingi digaris bawahi oleh Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bachri. Ia menilai akar persoalan utama dari maraknya kekerasan di tempat penitipan anak terletak pada pergeseran fungsi daycare itu sendiri dan harus mendapatkan perhatian mendalam dari pemerintah.

"Kasus di Yogyakarta kemarin itu menjadi alaram serius bahwa banyak tempat penitipan anak seperti Daycare itu hanya dijadikan ladang bisnis, bukan menjadi ladang pendidikan," ungkap Ketua Komnas PA Surabaya yang akrab disapa Kak Iful itu, Jumat (1/5/2026).

Ia menilai perubahan orientasi tersebut membuat banyak pengelola lebih mengedepankan keuntungan dibanding kualitas pengasuhan. Akibatnya, standar pelayanan terhadap anak menjadi terabaikan dan membuka celah terjadinya kekerasan maupun kelalaian.

"Sehingga adanya pergeseran itu yang menyebabkan banyak hal terjadi, termasuk kekerasan hingga penelantaran," imbuhnya.

Menurut Kak Iful, kondisi itu harus segera direspons dengan langkah konkret, terutama melalui penguatan sistem pengawasan. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap daycare tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai instansi terkait.

“Artinya pengawasan oleh dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Anak atau DP3AP2KB," ujarnya. 

Pengawasan lintas sektor dinilai penting untuk memastikan setiap aspek terpenuhi, mulai dari standar pendidikan, kesejahteraan anak, hingga perlindungan dari potensi kekerasan. Tanpa koordinasi yang kuat, celah pengawasan akan tetap terbuka dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Kak Iful juga menyoroti persoalan perizinan yang selama ini dianggap sebagai solusi, namun belum tentu menjamin kualitas layanan. Ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses perizinan yang justru bisa menjadi celah baru.

"Saya sepakat dengan masalah perizinan. Tapi jangan sampai perizinan ini menjadi ladang baru untuk sertifikasi dan lain-lain," tegasnya.

Menurutnya, legalitas semata tidak cukup jika tidak diiringi pengawasan berkelanjutan dan evaluasi nyata di lapangan. Daycare yang telah mengantongi izin pun tetap harus diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari standar yang ditetapkan.

Komnas PA berharap pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi regulasi, birokrasi, maupun penegakan hukum. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan di layanan daycare tetap terjaga.

Selain itu, keterlibatan orang tua juga dinilai krusial untuk mencegah kasus serupa terulang. Tanpa pembenahan menyeluruh, daycare berisiko terus bergeser dari ruang aman anak menjadi ancaman tersembunyi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa itu bermula saat truk yang melintas tiba-tiba mengalami gangguan mesin tepat di atas rel. Dalam kondisi tersebut, kendaraan tidak sempat dipindahkan, sementara dari arah barat melaju KA 408 Commuter Line Dhoho relasi Blitar–Kertosono.

Karena jarak yang sudah terlalu dekat, masinis tidak dapat menghentikan laju kereta secara mendadak hingga akhirnya terjadi benturan dengan truk yang menghalangi jalur.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, khususnya dari pihak awak kereta. Sementara sopir truk beserta kendaraan kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Terkait dengan hal ini, Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menegaskan, insiden di perlintasan sebidang masih kerap terjadi akibat kurangnya kedisiplinan pengguna jalan.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melintas. Selain itu, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api," ujar Tohari, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, perlintasan sebidang merupakan titik dengan risiko tinggi kecelakaan, sehingga membutuhkan kewaspadaan ekstra dari setiap pengguna jalan. Keberadaan palang pintu maupun petugas, kata dia, bukan jaminan mutlak keselamatan tanpa diiringi kesadaran pengendara.

"Kunci utama keselamatan tetap pada kepatuhan terhadap rambu dan kehati-hatian saat melintas," imbuhnya.

Pihak KAI Daop 7 Madiun menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan pengamanan di perlintasan sebidang, sekaligus mengurangi potensi kejadian serupa di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto pada Kamis (30/4/2026) menguraikan kasus ini bermula dari laporan korban, Tegar Setyawan (28), seorang guru asal Pakisaji, Kabupaten Malang. Peristiwa pencurian terjadi di rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 30B, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, pada Rabu (29/4/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

"Korban awalnya memarkir sepeda motor Honda Beat miliknya dalam kondisi terkunci stang di teras rumah pada Selasa sore (28/4/2026). Namun, saat tengah malam, korban mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Ketika dicek, kendaraan miliknya sudah tidak berada di tempat semula," urainya.

Mengetahui hal tersebut, korban langsung berlari keluar dan mendapati seorang pria yang diduga sebagai pelaku. Sempat terjadi perkelahian antara korban dan pelaku sambil korban berteriak meminta bantuan. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut kemudian keluar dan membantu mengamankan satu orang pelaku di lokasi kejadian.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaku yang berhasil diamankan berinisial MK (36), warga Kabupaten Pasuruan di lokasi setelah aksinya diketahui korban. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen kendaraan milik korban berupa STNK dan BPKB, kunci asli sepeda motor, serta satu unit sepeda motor Honda Vario yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melakukan aksi pencurian.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp16 juta. Sementara itu, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Kasus ini masih kami kembangkan untuk mengungkap jaringan atau pelaku lain yang diduga terlibat. Kami juga terus melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” tambahnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUHP yang berlaku, dengan ancaman hukuman pidana penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka berinisial CI (35), warga Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, diamankan petugas di kediamannya pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto membeberkan penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat aparat kepolisian atas laporan masyarakat terkait aksi perusakan kendaraan yang meresahkan di Jalan Raya Gumul, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pujon.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku tercatat telah melakukan aksinya sebanyak dua kali, yakni pada Selasa (21/04/2026) dan Kamis (23/4/2026).

"Aksi tersebut dilakukan secara sengaja dengan modus yang terbilang nekat. Pelaku memilih target kendaraan di jalan raya, kemudian menjalankan skenario untuk menyerang dari arah berlawanan. Modusnya, pelaku mendahului kendaraan sasaran, lalu berhenti mengambil batu di pinggir jalan. Setelah itu pelaku berputar arah dan langsung melemparkan batu ke arah mobil korban,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku dilatarbelakangi emosi sesaat di jalan. Pelaku mengaku tersinggung terhadap pengendara mobil yang dianggapnya berkendara ugal-ugalan, hingga akhirnya meluapkan kemarahan dengan tindakan berbahaya tersebut.

Aksi pelaku sempat memakan korban. Pada kejadian pertama, sebuah mobil Toyota Kijang yang membawa rombongan pelayat berjumlah sembilan orang menjadi sasaran. Lemparan batu menyebabkan kaca depan kendaraan pecah dan serpihannya melukai pengemudi serta penumpang.

Sementara pada kejadian kedua, mobil jenis Datsun juga mengalami kerusakan pada bagian kaca depan, meski tidak menimbulkan korban luka.

"Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku, antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, helm hitam, jaket merah, tas merah, sepatu boot, serta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian yang memperkuat dugaan tindak pidana," imbuhnya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Batu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain yang melatarbelakangi aksi tersebut, meskipun indikasi sementara mengarah pada tindakan spontan akibat emosi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perusakan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain di jalur penghubung strategis Malang–Kediri.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga emosi dan etika saat berkendara, serta tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketiga pelaku berinisial RW (35) warga Kabupaten Lamongan, AS (30) dan AP (24) warga Kota Surabaya, ditangkap Tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dalam persembunyiannya di Kota Malang. 

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya, mengatakan kasus penipuan dengan modus kepemilikan MBG ini mengakibatkan korban yang berinisial NA (29) warga Kabupaten Kediri, merugi hingga Rp52 juta. 

"Korban melapor ke Polres Gresik dan mengalami kerugian sebesar Rp52.975.000. Terduga pelaku sudah kita amankan," kata AKP Arya, Kamis (30/4/2026).

AKP Arya menerangkan, kronologi kejadian dugaan penipuan ini berawal saat korban yang merupakan seorang sales susu UHT dihubungi oleh tersangka melalui facebook untuk pembelian susu skala besar guna kebutuhan dapur MBG, tertanggal 22 April 2026.

Pelaku memesan susu UHT kemasan 110 mililiter (ml) sebanyak 400 kardus dengan nominal uang Rp37.715.000. Selanjutnya, pelaku juga memesan minyak goreng kemasan 700 ml sebanyak 88 dus senilai Rp17.160.000.

Bersama suami dan sopir, korban mengantarkan sebagian pesanan susu UHT dan minyak goreng kemasan untuk dibongkar muat di wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

"Sisa 20 kardus susu UHT diminta diantar ke tempat lain, kemudian korban mengikuti pelaku ke tempat lain. Namun, saat perjalanan pelaku menghilangkan jejak. Korban mencoba menghubungi namun sudah tidak aktif tanpa melakukan pembayaran sama sekali. Korban laporan ke polisi," paparnya. 

Adapun penangkapan pelaku dilakukan Rabu (29/4/2026), Tim Resmob Polres Gresik berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku di Terminal Arjosari Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ketiga pelaku terancam tindak pidana penipuan Pasal 492 KUHP. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim dari Polda Jatim melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara komprehensif dengan dukungan teknologi pemindaian modern atau alat scanner. Proses ini mencakup pemeriksaan jalur rel, kondisi jalan, hingga kendaraan yang terlibat guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jatim, AKBP Septa Firmansyah, menyatakan bahwa analisis dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

"Kami menganalisa kejadian kecelakaan tersebut baik dari segi kereta api maupun dari kendaraan truk. Kami juga melakukan pengecekan apakah penyebabnya dari kontur jalan atau faktor human error," kata dia, Kamis (30/4/2026).

Dalam proses olah TKP, tim menggunakan metode traffic accident analysis untuk mengukur kecepatan kendaraan, baik truk maupun kereta api, sesaat sebelum terjadi tabrakan.

Tim melakukan pemindaian dari delapan titik di sepanjang jalur kereta, dimulai dari lokasi benturan, kemudian ditarik mundur ke beberapa titik sebelumnya untuk mengetahui pergerakan kereta sebelum tabrakan.

Selain itu, tim juga memindai badan truk dan rangkaian kereta guna mengetahui titik benturan serta dampak yang ditimbulkan. Hasil pemindaian ini akan dirangkai menjadi sebuah simulasi video.

"Baik kereta api, jalan, dan truk kami scan semua untuk membentuk wujud aslinya. Kemudian untuk kereta api, kami sudah ada visualisasinya. Hasilnya keluar dua atau tiga hari," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ditemukan jejak pengereman truk di sekitar lokasi. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan teknis hingga berhenti di dekat rel saat kereta melintas.

"Tapi ini masih perlu dianalisa lagi," ungkapnya.

Secara terpisah, Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP Agus Prayitno, menyebut hasil analisis dari Tim TAA Polda Jatim masih dalam proses dan diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan.

"Hasil ini nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab kecelakaan sekaligus proses penegakan hukum," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan tindak pidana illegal logging yang diungkap terjadi di kawasan hutan Perhutani wilayah BKPH Pare, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan.

Kasus tersebut terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di petak 91B dan petak 98C kawasan hutan Perhutani. Peristiwa di petak 91B terjadi pada Senin, 2 Juni 2025, sementara di petak 98C terjadi pada Jumat, 16 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 WIB.

Lima pohon jati yang ditebang, selanjutnya dipotong menjadi 20 batang.Akibat aksi tersangka Perhutani mengalami kerugian Rp45 juta. 

"Jadi, tersangka ES adalah pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melakukan (penebangan) tanpa dilengkapi legalitas yang sah. Dan tersangka ES telah melakukan bersama dengan AS dan HD yang saat ini masih dalam pengejaran. Pohon jenis jati tersebut, rencana akan dijual. Tersangka mengaku sudah dua kali melakukan penebangan tanpa dilengkapi legalitas yang sah," ujar Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, Rabu (29/4/2026). 

Selain itu, Polres Kediri juga mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis pertalite di Dusun Klaten, Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten.

Kasus ini terungkap pada Senin, 13 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan tersangka berinisial KA. Pelaku diketahui membeli BBM subsidi seharga Rp10 ribu per liter menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas 15 liter.

BBM tersebut kemudian dipindahkan ke galon air mineral menggunakan selang dan dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp10.800 per liter.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa galon berisi BBM serta kendaraan yang digunakan. "Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar," ungkap Kapolres Kediri. 

Di sisi lain, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri juga berhasil mengungkap lima kasus kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor roda dua dalam kurun waktu 21 hari, mulai 2 April hingga 22 April 2026.

"Dari penanganan kasus tersebut penyelidik berhasil mengamankan 6 unit roda 2 dan berdasarkan alat bukti, penyelidik juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya residivis," jelas Kapolres Kediri. 

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, dari lima kasus tersebut, empat merupakan kasus pencurian dengan pemberatan (curanmor) dan satu kasus penggelapan kendaraan bermotor.

Ia menambahkan, modus para pelaku cukup beragam, dengan waktu kejadian yang bervariasi mulai dari subuh, siang hingga malam hari. Lokasi kejadian pun berbeda-beda, baik di halaman rumah maupun di jalan raya. Menurutnya, sebagian besar kendaraan yang menjadi sasaran adalah sepeda motor jenis bebek karena dinilai lebih mudah untuk dijual kembali.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara, sementara pelaku penggelapan dijerat Pasal 486 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frizky Saniscara Cahaya Putra mengungkapkan, tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap kedua WNA itu dilakukan setelah keduanya melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

Ia mengungkapkan, Sebelum pendeportasian, dilakukan tindakan pendetensian terhadap kedua WNA tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua WNA tersebut teridentifikasi melakukan kegiatan pada perusahaan yang berbeda dengan penjamin yang terdaftar dalam dokumen keimigrasian mereka.

Adapun kedua WNA tersebut diketahui berkegiatan di perusahaan A, sementara penjamin Izin Tinggal Kunjungan yang tercatat pada sistem Imigrasi adalah atas nama perusahaan B. 

"Kedua WNA tersebut melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frizky Saniscara Cahaya Putra, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur perusahaan A, yang bersangkutan mengakui adanya kelalaian dalam proses administrasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di perusahaannya. 

"Pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan atas kelalaian tersebut dan telah diberikan surat peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari," tambahnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frizky Saniscara Cahaya Putra menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Langkah ini merupakan bentuk nyata penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri. Imigrasi tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal.

"Kantor Imigrasi Kediri berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, guna menjaga ketertiban serta kedaulatan negara," pungkas Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frizky Saniscara Cahaya Putra. 

Sebelumnya pada bulan November 2025 lalu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri juga melakukan deportasi kepada warga negara asing asal Turki berinisial BY. Langkah tersebut dilakukan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum keimigrasian berupa tinggal melewati batas izin tinggal yang ditentukan (Overstay). (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang pria berinisial S (49), warga Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diamankan petugas pada Ahad (19/4/2026) pagi.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan berupa pembelian dan penjualan BBM Pertalite dalam jumlah tidak wajar.

“Petugas menerima informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Setelah dilakukan penyelidikan, tim langsung mendatangi lokasi dan menemukan barang bukti di rumah pelaku,” ujar Iptu Andi.

Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui membeli BBM jenis Pertalite secara berulang di sejumlah SPBU di wilayah Tulungagung pada Minggu dini hari. Sekitar pukul 05.00 WIB, pelaku membeli 40 liter Pertalite di SPBU Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, kemudian kembali membeli 40 liter di SPBU Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, sekitar pukul 05.30 WIB.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang tahun 1994 berwarna biru metalik dengan nomor polisi AG 1452 YD, serta memanfaatkan dua barcode atau QR Code subsidi Pertalite untuk mengelabui sistem pembelian.

Setelah mendapatkan BBM, pelaku membawa pulang ke rumahnya di Dusun Krajan, Desa Banaran. Di lokasi tersebut, pelaku memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke dalam galon menggunakan alat sederhana berupa ember yang telah dimodifikasi dan selang.

“BBM tersebut kemudian dipindahkan ke galon ukuran 15 liter, lalu dijual kembali melalui mesin pom mini milik pelaku,” jelas Iptu Andi.

Ia menambahkan, BBM subsidi tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga resmi. 

“Untuk harga jualnya Rp11.500 per liter, sehingga pelaku mengambil keuntungan sekitar Rp1.500 per liter,” ungkapnya.

Saat dilakukan penggerebekan di rumah pelaku pada Ahad pagi sekitar pukul 07.00 WIB, petugas menemukan sembilan galon berisi Pertalite, masing-masing berkapasitas 15 liter. Pelaku kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain BBM dalam galon, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, di antaranya satu unit mobil Toyota Kijang, selang air sepanjang sekitar dua meter, ember modifikasi, dua galon kosong, satu unit telepon genggam, serta dua barcode subsidi Pertalite.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, juncto Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, menjelaskan, pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengisian ulang gas portable secara ilegal di wilayah Desa Serut, Kecamatan Boyolangu.

Pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, polisi lebih dulu mengamankan seorang saksi berinisial RP di rumahnya di Desa Serut yang kedapatan menyimpan puluhan tabung gas portable.

"Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa gas tersebut diperoleh dari tersangka AB," ujar Iptu Andi.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AB di sebuah warung kopi di wilayah Kedungwaru. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain tabung LPG 3 kg subsidi, alat pengisian gas, serta puluhan tabung gas portable kosong dan berisi.

Polisi mengungkap praktik ini dilakukan dengan cara memindahkan isi LPG subsidi ke tabung gas portable menggunakan alat khusus berupa selang pengisi. 

“Modus operandi yang dilakukan yaitu dia membeli gas tabung LPG 3 kilogram subsidi, kemudian menyuntikkan ke gas portable menggunakan alat selang. Setelah mencapai berat sekitar 320 sampai 335 gram, baru diganti ke tabung kosong berikutnya,” ujar Iptu Andi, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, dari satu tabung LPG 3 kilogram, pelaku dapat mengisi hingga 10 tabung gas portable. Gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual dengan harga Rp6.000 hingga Rp8.000 untuk isi ulang, dan sekitar Rp13.000 jika dijual bersama kalengnya. 

“Motifnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Estimasi keuntungan per bulan sekitar Rp1,5 juta,” tambahnya.

Dalam pemeriksaan, diketahui pelaku telah menjalankan praktik tersebut selama kurang lebih empat tahun dan memiliki sejumlah pelanggan tetap.

“Dia sudah beroperasi kurang lebih empat tahun dan sudah memiliki banyak pelanggan. Untuk tabung kosong, dia beli dari pengepul, kemudian diisi ulang menggunakan alat tersebut,” jelas Andi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya terdapat 11 titik papan nama jalan yang hilang. Lokasinya tersebar di beberapa ruas strategis, di antaranya Jalan Hayam Wuruk, Jalan dr. Saleh, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Wahidin, serta Jalan Kaca Piring. Hilangnya fasilitas tersebut tidak hanya mengganggu fungsi informasi jalan, tetapi juga merusak estetika kota.

Kepala DPUPR PKP Kota Probolinggo, Setyo Rini Sayekti, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja datang langsung ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut.

“Jadi, kedatangan saya ke Polres Probolinggo Kota ini untuk melaporkan hilangnya 11 papan nama jalan di beberapa ruas jalan. Diketahui, ornamennya juga dicuri,” ujarnya.

Rini menjelaskan, papan nama jalan yang hilang tersebut merupakan bagian dari proyek pengadaan tahun 2025. Papan nama itu dilengkapi dengan tiang dan ornamen yang dirancang untuk memperindah tampilan kawasan sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengenali nama jalan.

Dari sisi anggaran, setiap satu set papan nama jalan yang terdiri dari tiang, ornamen, dan pelat nama, memiliki nilai sekitar Rp4 juta. Sementara itu, untuk pelat papan nama saja diperkirakan bernilai sekitar Rp1 juta. Jika dihitung dari jumlah yang hilang, yakni 11 unit, maka total kerugian ditaksir mencapai kurang lebih Rp11 juta.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya, pihaknya telah memasang sebanyak 33 titik papan nama jalan di berbagai lokasi. Dengan adanya kejadian ini, DPUPR PKP masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait langkah penanganan berikutnya.

“Tahun kemarin kami memasang 33 titik tiang papan nama. Setelah laporan ini, kami menunggu arahan dari Polres Probolinggo Kota,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur yang berlaku.

“Benar, hari ini ada laporan dari DPUPR PKP terkait hilangnya beberapa papan nama jalan, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Tak hanya papan nama jalan, sebelumnya DPUPR PKP juga menerima laporan kehilangan fasilitas umum lainnya, yakni tutup drainase berbahan besi.

Ironisnya, tutup drainase tersebut baru saja dipasang bersamaan dengan proyek preservasi di dua ruas jalan utama, yakni Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Panglima Sudirman, yang rampung pada Desember 2025. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus pencurian infrastruktur publik di wilayah tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Paket mencurigakan tersebut ditemukan saat petugas melakukan pergantian regu jaga sekitar pukul 07.00 WIB. Lokasi penemuan berada di area belakang Blok C2, yang berbatasan langsung dengan jalan raya di luar tembok Lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan penghitungan, paket tersebut berisi total 950 butir pil jenis metadon. Selain itu, terdapat beberapa butir dalam kondisi hancur yang diduga akibat benturan saat paket dilemparkan ke dalam area Lapas.

"Sebagian pil rusak kemungkinan karena terbentur saat dilempar. Total yang utuh ada 950 butir," ungkapnya, Rabu (29/4/2026).

Dari hasil pengamatan awal, kuat dugaan paket tersebut sengaja dilemparkan oleh pihak luar dengan sasaran area blok hunian warga binaan. Modus lemparan ini kembali digunakan karena dianggap mampu menghindari pemeriksaan ketat di pintu masuk Lapas.

Pihak Lapas langsung mengamankan barang bukti, mendokumentasikan temuan, dan berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Laporan juga telah disampaikan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

"Kami segera laporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti," terang Iswandi.

Kasus ini menambah deretan upaya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, pada Maret 2026, petugas berhasil menggagalkan dua percobaan penyelundupan dalam waktu berdekatan, masing-masing melalui barang bawaan pengunjung dan modus lempar paket dari luar.

Menyikapi kejadian berulang tersebut, pihak Lapas meningkatkan pengawasan, khususnya di area rawan yang berbatasan langsung dengan akses publik. Langkah ini diambil untuk meminimalkan potensi masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan Lapas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pembelian solar secara berulang di sejumlah SPBU. Setelah dilakukan penelusuran, petugas menemukan sebuah truk mencurigakan di Jalan Cemara, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, pada Rabu (23/4/2026) malam.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, menjelaskan bahwa truk tersebut telah dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas besar yang disembunyikan di bagian bak. Tangki tersebut ditutup menggunakan sekam dan terpal sehingga tampak seperti muatan biasa.

"Pelaku menyamarkan tangki penampung di dalam bak truk agar tidak terlihat mencurigakan," jelasnya, Rabu (29/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sekitar 1.000 liter bio solar yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Seorang pelaku berinisial YAF (20), warga Tulungagung, langsung diamankan di lokasi.

Polisi mengungkap, pelaku membeli solar subsidi secara bertahap di berbagai SPBU menggunakan barcode layaknya konsumen umum. Namun, setiap kali tangki utama terisi, BBM tersebut dipindahkan ke tangki rahasia di bak truk. Proses ini dilakukan berulang kali hingga pelaku berhasil mengumpulkan solar dalam jumlah besar di satu kendaraan tanpa menimbulkan kecurigaan petugas SPBU.

“Dengan cara ini, pelaku bisa mengelabui sistem pengawasan karena pembelian terlihat normal, padahal sebenarnya dikumpulkan dan ditimbun,” kata dia.

Dalam pengungkapan ini, polisi turut menyita satu unit dump truck yang telah dimodifikasi, belasan nota pembelian, dua unit ponsel, uang tunai, kartu ATM, serta bio solar sebanyak kurang lebih satu ton. Pelaku mengaku baru menjalankan aksinya dan berencana menjual kembali solar subsidi tersebut dengan harga lebih tinggi untuk meraih keuntungan.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui regulasi Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Polisi mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.

"Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan. Ini penting agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Proses serah terima ini dilakukan dari Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertempat di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Nganjuk.

​Dalam perkara ini, terdapat tiga orang tersangka yang merupakan warga Kabupaten Nganjuk, yakni Budi Gunawan, Sugeng Hariyanto Bin Nursalim, dan Rudy setya putra bin rudi samsudin. Ketiganya diduga terlibat dalam jaringan pengoplosan gas bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga menjalankan praktik ilegal dengan cara memindahkan isi gas dari tabung LPG subsidi ukuran 3 Kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Kegiatan pengoplosan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa guna mempermudah proses pemindahan isi gas secara ilegal.

​Tersangka kemudian memasarkan tabung-tabung hasil pengoplosan tersebut kepada konsumen dengan harga non-subsidi. Dari setiap kegiatan pengoplosan, para pelaku diketahui meraup keuntungan pribadi hingga ratusan ribu rupiah per tabung.

Selain menyebabkan kerugian finansial negara, tindakan ini juga sangat berbahaya bagi keselamatan konsumen karena standar keamanan tabung yang tidak terjamin serta memicu kelangkaan stok LPG 3 Kg di wilayah Nganjuk.

Dari praktik ilegal ini, tersangka diketahui memperoleh keuntungan hingga ratusan ribu rupiah dalam setiap kegiatan. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat luas karena dapat menyebabkan kelangkaan LPG bersubsidi serta ketidaksesuaian isi tabung yang beredar di pasaran.

Dalam kegiatan tersebut, turut diamankan ratusan tabung LPG berbagai ukuran, alat-alat pengoplosan, kendaraan, serta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Seluruh barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sesuai dengan proses penyitaan.

Untuk penanganannya, barang bukti berupa LPG dititipkan pada Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), sedangkan barang bukti lainnya disimpan di Gudang Penyimpanan Benda Sitaan Negara (PAPBB) Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, melalui Kasi Intel Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, membenarkan adanya proses pelimpahan tersebut. Dalam keterangannya, Koko menjelaskan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima tiga orang tersangka beserta sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik ilegal pengoplosan gas.

​"Benar, hari ini kami telah menerima pelimpahan Tahap II dari penyidik Bareskrim Polri. Ada tiga tersangka yang diserahkan atas nama Budi Gunawan, Sugeng Harianto dan rudy setya. Seluruh administrasi pelimpahan telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh tim JPU," ujar Koko Robby Yahya saat memberikan keterangan resmi kepada media, Selasa (28/4/2026). 

Lebih lanjut, Kasi Intel menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan praktik pengisian ulang (refill) secara ilegal dari tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke dalam tabung 12 Kg dan 50 Kg (non-subsidi). Modus ini dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan selisih harga pasar, yang pada akhirnya memicu kelangkaan LPG subsidi di tingkat masyarakat bawah.

​​Dalam kegiatan ini, JPU juga menerima ratusan tabung LPG hasil sitaan, alat pemindah isi gas (regulator modifikasi), serta kendaraan operasional.

​"Barang bukti berupa gas LPG telah kami titipkan di SPPBE demi keamanan, sedangkan bukti fisik lainnya kami simpan di gudang penyimpanan benda sitaan sesuai prosedur yang berlaku," tambah Koko.

Terkait status para tersangka, Koko Robby Yahya menegaskan bahwa untuk mempermudah proses penuntutan dan mengantisipasi tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, pihak Kejari Nganjuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

​"Ketiga tersangka saat ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Nganjuk hingga 17 Mei 2026. Kami akan segera merampungkan berkas dakwaan agar perkara ini bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk disidangkan," pungkasnya.

Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang mencoba bermain dengan distribusi energi bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Pihak pemohon menyatakan kekecewaannya karena proses hukum untuk mencari kepastian ini harus terhambat oleh kendala administratif dari pihak kepolisian. Padahal, surat panggilan resmi dilaporkan sudah diterima oleh para pihak sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan undang-undang.

"Gugatan sudah kami ajukan seminggu lalu dan relas panggilan sudah diterima, namun pihak termohon beralasan surat kuasanya belum siap," ujar kuasa hukum pemohon, Wiwik Tri Hariyati, pada Selasa (28/4/2026).

Ia berharap perkara ini bisa segera berjalan agar kliennya mendapatkan kejelasan mengenai status hukum yang sedang diperjuangkan.

Upaya hukum ini ditempuh guna menguji keabsahan prosedur yang dilakukan aparat, terutama mengenai tindakan upaya paksa dalam penetapan tersangka. Selain itu, poin gugatan juga menyasar pada mekanisme penyitaan barang bukti yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Materi praperadilan ini terkait upaya paksa penetapan tersangka TPPU serta prosedur penyitaan terhadap barang-barang bukti," tambah Wiwik.

Pihaknya berencana memaparkan detail keberatan tersebut secara menyeluruh saat agenda pembacaan permohonan di persidangan mendatang.

Di sisi lain, pihak Kepolisian Resor Pasuruan memberikan klarifikasi mengenai absennya mereka dalam ruang sidang pada jadwal pertama ini. Aparat menyatakan ada kendala teknis yang membuat tim hukum belum bisa hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan pemohon.

"Betul kami belum bisa hadir karena ada satu dan lain hal, sehingga dalam agenda hari ini belum bisa memenuhi panggilan," jelas Kasat Narkoba Polres Pasuruan, AKP Ali Sadikin.

Meski demikian, pihaknya memastikan akan kooperatif dalam mengikuti seluruh rangkaian proses hukum di pengadilan.

Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan satu kali lagi kesempatan bagi pihak kepolisian untuk hadir pada pekan depan. Jika pada panggilan kedua pihak termohon kembali absen, maka persidangan akan tetap dilanjutkan demi menjamin asas kepastian hukum bagi pemohon. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tiga orang, yakni AK yang menjabat Kepala Keamanan, serta RG dan W sebagai petugas, kini tengah diperiksa oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur.

Perkara ini terbuka setelah adanya laporan dari warga binaan baru, khususnya kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang mengaku mendapat perlakuan tak biasa sejak awal masuk. Mereka disebut langsung dihubungi oleh oknum petugas dan ditawari penempatan di blok tertentu dengan kondisi yang lebih longgar.

Blok yang dimaksud adalah D-1. Di blok ini, penghuni disebut memiliki waktu aktivitas yang lebih panjang dibandingkan blok lainnya, bahkan bisa berada di luar sel hingga malam hari.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Iswandi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut, informasi awal diperoleh dari penyampaian aspirasi warga binaan yang kemudian langsung ditindaklanjuti.

"Ada laporan bahwa warga binaan baru ditawari fasilitas oleh oknum petugas. Itu kemarin tanggal 25 April, setelah saya resmi menjabat sebagai Kalapas Blitar," ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Dari hasil penelusuran awal, fasilitas tersebut diduga tidak diberikan secara gratis. Warga binaan menyebut adanya permintaan sejumlah uang dengan nominal tinggi. Bahkan, tarif awal disebut mencapai Rp100 juta sebelum akhirnya terjadi kesepakatan di angka Rp60 juta per orang.

"Ada tiga warga binaan yang mengaku sudah menyerahkan uang untuk bisa ditempatkan di blok tersebut," kata Iswandi.

Menindaklanjuti laporan itu, pihak lapas langsung melakukan klarifikasi internal dan menyusun berita acara. Laporan resmi kemudian dikirim ke Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

Saat ini, ketiga petugas berinisial AK, RG, dan W telah dipindahkan ke Kanwil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna memastikan proses berjalan objektif.

Pihak lapas menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan tidak akan mentoleransi praktik pungli dalam bentuk apapun.

"Proses masih berjalan, baru kemarin Senin (27/4/2026) dipindahkan ke Kanwil Ditjenpas Jatim. Jika terbukti melanggar, tentu akan diberikan sanksi tegas," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut Senadi, Kades Manunggal diduga telah menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) tanpa sepengetahuan dirinya sebagai persyaratan pengajuan KUR Bank BRI. Ia tidak pernah merasa meminta SKU, dan Kades Manunggal juga tidak pernah meminta izin untuk penerbitan SKU.

"Muncul dengan sendirinya, tidak pernah meminta, mboten," ucap Senadi dalam rekaman wawancara ditulis suarajatimpost.com, Selasa (28/4/2026).

Senadi baru mengetahui perihal keberadaan SKU atas nama dirinya dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.

"Tidak tahu. Tahunya ya di Kejaksaan ini," ujar warga Dusun Manunggal Kidul itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Keboan Jombang.

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Kamis (23/4/2026) lalu.

Selanjutnya, Dalam pernyataan resminya, Pemimpin Kantor Cabang BRI Jombang, Boedhi Winaryo, menyampaikan bahwa BRI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Jombang untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"BRI menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Jombang dalam menjalankan tugasnya secara profesional," ujar Boedhi dalam pesan rilisnya, Senin (27/4/2026) kemarin. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ia juga menunjukkan tangkapan layar percakapan (chat) fiktif dengan pejabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik guna meyakinkan para korban bahwa proses rekrutmen tersebut benar-benar mendapat jalur khusus dari atasan.

Setidaknya ada sebanyak 14 korban dengan total kerugian korban mencapai Rp1,5 miliar tertipu oleh modus operandi tersangka yang merupakan mantan pegawai ASN itu. 

"Tersangka menggunakan dua handphone yang seolah-olah saling berkoordinasi dengan pihak BKPSDM. Jadi seolah-olah chat ada balasan WhatsApp dari pihak BKPSDM," kata Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Selasa (28/4/2026).

AKBP Ramadhan menjelaskan, dengan chat fiktif tersebut tersangka meyakinkan para korban untuk membayarkan sejumlah uang untuk cara cepat menjadi pegawai ASN Pemkab Gresik.

Ia menyebut, tersangka mematok tarif pembayaran kepada korban bervariatif antara Rp70 juta sampai Rp350 juta.

Kemudian, tersangka meneruskan chat fiktif tersebut kepada para korban lainnya.

"Yang bersangkutan membuat ada dua handphone yang seolah-olah itu dia berkoordinasi atau ada jalur di BKPSDM. Tapi BKPDM tersebut adalah fiktif adalah dia sendiri. Jadi dia lakukan sendiri," jelasnya. 

Lanjut AKBP Ramadhan, tersangka membuat dokumen secara mandiri melalui sarana laptop miliknya.

"Ini tanda tangan tidak asli karena menggunakan barcode. Jadi yang dipalsukan adalah tulisannya, kertasnya dan tanda tangan yang ada di Surat keputusan, legalisirnya pun sama. Itu palsu juga," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus ini terungkap dari kecurigaan awal seorang perempuan berinisial SE. Ia datang ke kantor Prokopim Setda Gresik mengenakan seragam ASN dan membawa SK penugasan sebagai staf humas.

Setelah dilakukan verifikasi, dokumen tersebut dinyatakan palsu. Temuan ini kemudian membuka penyelidikan lebih luas.

Hasil pengembangan menunjukkan SE bukan satu-satunya korban. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik menerima sedikitnya sembilan laporan serupa.

Para korban mengaku tertipu dengan skema yang sama, yakni janji diangkat sebagai ASN melalui jalur tidak resmi. Akibatnya, mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Pemberian penghargaan ini dilakukan dalam upacara resmi yang berlangsung di halaman Mapolres Nganjuk. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolres kepada perwakilan personel yang mengenakan seragam putih berdasi merah, ciri khas kesatuan Reserse Kriminal dalam upacara di Lapangan Apel Polres Nganjuk, Senin (27/4/2026).

Kesembilan personel yang menerima penghargaan yakni Aiptu Samsul Huda selaku Kanit Reskrim Polsek Ngronggot, Aiptu Yudha Kustantiyo Banit Intelkam Polsek Ngronggot, Aipda Afsoh Amali anggota Polsek Ngronggot, Aipda Sunaryo anggota Satreskrim, Aipda Heri Purwoko anggota Polsek Ngronggot, Bripka Putra Okvan Jaya, Anggota Satreskrim, Brigadir Wendy Dimas Tri Andika, S.M. anggota Satreskrim, Briptu Ilham Wibisono anggota Satreskrim, serta Bripda M. Farid Zaki Mubarok anggota Satreskrim.

Mereka dinilai berhasil menunjukkan kerja cepat, solid dan profesional dalam mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 03.20 WIB di wilayah Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/3/III/2026/SPKT/Polsek Ngronggot/Polres Nganjuk/Polda Jawa Timur.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan atas kerja keras personel yang mampu memberikan kepastian hukum secara cepat kepada masyarakat.

“Keberhasilan ini adalah bukti bahwa dedikasi, loyalitas dan disiplin anggota dalam bertugas akan selalu mendapat perhatian pimpinan. Pengungkapan cepat kasus ini tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri,” ungkap AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menambahkan, reward yang diberikan pimpinan diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh anggota untuk terus berprestasi, meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan, serta membangun soliditas antar fungsi dalam setiap penanganan perkara.

“Pimpinan ingin budaya kerja cepat, tepat dan profesional seperti ini terus tumbuh. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk berlomba menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Penghargaan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polres Nganjuk dalam membangun sistem pembinaan personel berbasis prestasi, di mana setiap dedikasi dan keberhasilan anggota diberikan apresiasi secara terbuka sebagai contoh positif bagi personel lainnya.

Diharapkan melalui pemberian penghargaan ini, semangat profesionalisme dan respons cepat dalam menangani setiap laporan masyarakat semakin meningkat demi terwujudnya Polri yang Presisi dan dipercaya masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Polres Gresik, membongkar modus kasus penipuan SK ASN palsu tersebut yang menjerat tersangka Antoni (46) asal warga Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 

"Kita temukan hasil penipuan SK ASN palsu dinikmati sendiri. Karena ada informasi dari tersangka digunakan untuk judi dan yang selanjutnya juga menggunakan untuk membayar utang-utangnya di masa lalu," kata Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, saat menggelar konfrensi pers pengungkapan kasus di Mako Polres Gresik, Senin (27/4/2026).

AKBP Ramadhan Nasution menerangkan, tersangka merupakan mantan pegawai ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Tersangka diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat lantaran soal kedisiplinan sering tidak masuk kerja tanpa alasan. 

Ia juga mendapatkan informasi bahwa tersangka sudah terlilit hutang sejak menjadi ASN Pemkab Gresik dua tahun silam.

"Tersangka diberhentikan secara tidak hormat dari Pemkab Gresik, karena alasan tidak masuk kantor. Dia juga terlilit hutang," jelasnya. 

Pihaknya menjelaskan, sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus SK ASN palsu ini, yakni rekening transfer bank, kartu ATM debit, handphone, dan dokumen SK pengangkatan ASN yang dipalsukan. Petugas juga memastikan bahwa tidak ada keterlibatan panitia BKPSDM Pemkab Gresik atas kasus SK Palsu ini. 

"Kita akan terus melakukan pendalaman tersangka terhadap SK yang diduga palsu, kami akan bekerja sama dengan BKPSDM," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Pelaku yang merupakan mantan ASN Antoni (46) warga Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, berhasil ditangkap petugas saat berusaha melarikan diri ke Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Penangkapan ini dilakukan di dalam sebuah kontrakan tersangka bersama anak dan istrinya. Kepada petugas, tersangka mengaku sengaja berusaha kabur setelah para korban meminta uang yang sudah diberikan untuk dikembalikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Wonosalam, Iptu Aspio Tri Utomo menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan dari pihak perhutani KPH Jombang terkait pemotongan pohon Sengon. 

"Benar, kirim surat kalau ada pohon sengon telah ditebang," ucap Iptu Aspio kepada suarajatimpost.com, Senin (27/4/2026). 

Pihaknya masih melakukan upaya penyelidikan untuk memastikan dugaan aksi perusakan kawasan hutan lindung, berikut unsur pidana dan pelaku perusakan. 

"Masih lidik mas," ujarnya singkat. 

Sebelumnya, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang menemukan dugaan aksi penebangan liar di kawasan hutan lindung wilayah RPH Sumberejo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jabung, Kecamatan Wonosalam. Temuan ini terungkap saat petugas gabungan melakukan patroli rutin di kawasan tersebut.

Administratur (ADM) Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayani Y.S, menjelaskan bahwa pihaknya mendapati sekitar 27 tunggak pohon yang telah ditebang secara tidak sah. Sebagian batang kayu bahkan sudah dipotong-potong, namun belum sempat diangkut oleh pelaku dari lokasi kejadian.

"Kalau disebut pencurian kayu, konteksnya belum tepat karena material kayunya masih berada di lokasi. Tindakan ini lebih mengarah pada perusakan hutan atau penebangan liar," ujar Enny saat ditemui di kantornya, Selasa (21/4/2026) lalu. 

Berdasarkan indikasi awal di lapangan, Enny menduga motif pelaku bukan untuk mencuri hasil hutan berupa kayu, melainkan untuk membuka lahan pertanian secara ilegal dengan cara menghilangkan tegakan pohon yang ada.

Pihak Perhutani telah membuat laporan resmi kejadian tersebut melalui Asisten Perhutani (Asper) setempat dan meneruskannya ke Polsek Wonosalam. Hingga berita ini diturunkan, identitas pelaku masih dalam proses penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaku yang merupakan mantan ASN Antoni (46) warga Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, berhasil ditangkap petugas saat berusaha melarikan diri ke Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Total kerugian korban dalam kasus ini mencapai Rp1,5 miliar. 

"Kami mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan, bahwa tersangka ada di Kalimanyan Tengah. Jumat berangkat, Minggu (26/4/2026) bisa ditangkap," kata Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Senin (27/4/2026).

AKBP Ramadhan mengungkap, penangkapan ini dilakukan di dalam sebuah kontrakan tersangka bersama anak dan istrinya. Kepada petugas, tersangka mengaku sengaja berusaha kabur setelah para korban meminta uang yang sudah diberikan untuk dikembalikan. 

Maka, tersangka sengaja mencoba kabur dari kejaran korban dan petugas ke Provinsi Kalimantan Tengah.

"Tersangka sudah berniat pindah dan tinggal menetap di sana, sebelum berhasil kita tangkap," jelasnya. 

Setelah ditangkap, tersangka langsung diterbangkan ke Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Gresik.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui semua perbuatannya melakukan penipuan dan pemalsuan SK ASN. Uang yang terkumpul sekitar Rp 1,5 miliar dari sebanyak 14 korban.

AKBP Ramadhan menegaskan, alasan tersangka melakukan penipuan dan pemalsuan SK ASN ini karena tidak ada penghasilan tetap.

"Modus operandi ada 14 korban sudah diakui oleh tersangka, membayar Rp70 juta hingga Rp350 juta. Dengan keuntungan mencapai Rp1,5 miliar," paparnya. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Utomo, berpesan bahwa rekrutmen ASN dilakukan secara transparan melalui kanal Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelamar bisa langsung melakukan pendaftaran sampai melihat hasil ujian secara real time melalui laman SSCASN.

"Segala pengumuman rekrutmen pasti kita upload ke media sosial kita. Kita juga memastikan di tahun 2026 ini tidak ada perekrutan ASN," pungkasnya. 

Kasus ini terungkap dari kecurigaan awal seorang perempuan berinisial SE. Ia datang ke kantor Prokopim Setda Gresik mengenakan seragam ASN dan membawa SK penugasan sebagai staf humas. Setelah dilakukan verifikasi, dokumen tersebut dinyatakan palsu. Temuan ini kemudian membuka penyelidikan lebih luas.

Hasil pengembangan menunjukkan SE bukan satu-satunya korban. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik menerima sedikitnya sembilan laporan serupa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu Joko Suprianto pada Senin (27/4/2026) menjelaskan bahwa keputusan tidak menahan tersangka merupakan bagian dari kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif. Namun, hal itu bukan berarti perkara dihentikan.

“Proses penyidikan tetap berjalan. Tersangka dikenakan wajib lapor sebagai bentuk kontrol hukum selama penanganan perkara berlangsung,” ujarnya.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan masyarakat pada 19 hingga 21 April 2026 terkait aktivitas perjudian online. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengamankan AR pada Selasa malam (21/4/2026) di kawasan Wisata Kusuma Agro, Kota Batu.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan aktivitas judi slot yang diakses melalui ponsel milik tersangka. Barang bukti berupa satu unit handphone berisi akun dan riwayat akses situs perjudian kini telah diamankan untuk keperluan digital forensik di Polda Jawa Timur.

"Di tengah penanganan perkara, muncul isu di masyarakat terkait dugaan adanya praktik uang damai sebesar Rp 5 juta. Kami pastikan tidak ada transaksional dalam penanganan perkara ini. Semua berjalan sesuai prosedur hukum,” imbuhnya.

Polres Batu juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyebut adanya praktik tebusan dalam kasus ini. Mereka menilai informasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto telah menjatuhkan vonis maksimal yang dianggap memenuhi ekspektasi publik dan keluarga korban, pihak penasihat hukum terdakwa secara tegas menyatakan keberatan dan segera mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tinggi.

Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas putusan Majelis Hakim PN Mojokerto yang dinilai mengabaikan sejumlah aspek krusial selama persidangan, termasuk pembelaan serta faktor subjektif yang melekat pada diri terdakwa.

Edi Haryanto, selaku penasihat hukum Alvi Maulana, menyatakan bahwa vonis yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama belum mencerminkan telaah yang komprehensif. 

Menurutnya, terdapat rincian pembelaan (pledoi) yang seharusnya dapat meringankan hukuman, namun tidak mendapatkan porsi pertimbangan yang memadai dalam amar putusan hakim.

"Kami menghormati otoritas pengadilan, namun kami menilai ada poin-poin krusial yang luput dari pertimbangan majelis. Fokus kami dalam upaya banding nanti adalah memastikan bahwa majelis hakim di tingkat yang lebih tinggi dapat menelaah kembali aspek-aspek yang dapat menjadi dasar pengurangan masa hukuman bagi terdakwa," ungkap Edi saat memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan PN Mojokerto.

Edi menekankan bahwa tujuan dari banding ini bukan semata-mata untuk menyangkal perbuatan, melainkan untuk menguji kembali apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan proporsi keadilan dari perspektif terdakwa sebagai subjek hukum.

Dengan pernyataan banding ini, maka perkara yang menjerat Alvi Maulana dipastikan belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Hal ini memberikan ruang bagi tim hukum terdakwa untuk merumuskan kembali argumentasi hukum di hadapan hakim tinggi.

Langkah ini sekaligus menunda eksekusi atas vonis maksimal yang sebelumnya telah dibacakan. Tahapan selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Tinggi guna menguji objektivitas ketetapan hukum yang dijatuhkan pada tingkat pertama.

Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Alvi Maulana, terdakwa kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25).

Putusan yang dibacakan pada Senin (27/4/2026) tersebut menegaskan bahwa tidak ada celah pengampunan bagi tindakan yang dinilai melampaui batas kemanusiaan.

Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Alvi Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pembunuhan berencana. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Alvi Maulana, terdakwa kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25).

Putusan yang dibacakan pada Senin (27/4/2026) tersebut menegaskan bahwa tidak ada celah pengampunan bagi tindakan yang dinilai melampaui batas kemanusiaan.

Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Alvi Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pembunuhan berencana. 

Eksaminasi hukum yang dilakukan majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi seluruh elemen delik pidana yang didakwakan.

Terdapat tiga poin yang menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan maksimal tersebut. 

Pertama adalah sifat perbuatan yang ekstrem, tindakan mutilasi yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat keji, sadis, dan melampaui batas norma kemanusiaan.

Kedua adalah dampak psikologis dan sosial, perbuatan terdakwa tidak hanya meninggalkan trauma absolut bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan keresahan kolektif yang signifikan di tengah masyarakat.

Ketiga adalah ketiadaan mitigasi pidana, hakim menegaskan bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan satu pun keadaan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Sikap dan tindakan terdakwa dinilai berbanding lurus dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alvi Maulana dengan pidana penjara seumur hidup. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia," tegas Jenny Tulak saat membacakan putusan di hadapan persidangan yang dihadiri oleh hakim anggota Tri Sugondo dan BM Cintia Buana.

Berdasarkan fakta yang terungkap di meja hijau, kasus ini berawal dari perselisihan personal antara terdakwa dan korban. 

Namun, pengadilan menilai bahwa eskalasi tindakan Alvi bukan sekadar letupan emosi sesaat, melainkan sebuah rangkaian rencana sistematis yang diakhiri dengan upaya penghilangan jejak melalui tindakan mutilasi.

Sederet barang bukti fisik dan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperkuat konstruksi pasal pembunuhan berencana. 

Hal inilah yang menjadi determinan utama bagi hakim untuk menutup pintu vonis penjara waktu tertentu (maksimal 20 tahun) dan langsung menetapkan pidana penjara seumur hidup. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sapi tersebut merupakan milik Hosairi yang baru menyadari kehilangan saat hendak memberi pakan. Ia terkejut karena hewan ternaknya sudah tidak berada di dalam kandang.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan dari korban.

"TKP-nya di Kecamatan Tanah Merah. Begitu menerima laporan dari korban yang merasa resah, petugas kami langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP," ungkap Hafid, Senin (27/4/2026).

Dalam upaya pencarian, polisi mengerahkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku. Hasilnya, sapi berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Setelah dilakukan penelusuran menggunakan anjing K9, sapi ditemukan dalam kondisi terikat di sebuah pohon di semak-semak," tambah Hafid.

Sapi tersebut kemudian dibawa ke mapolsek setempat untuk didata sebelum akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Meski sapi berhasil ditemukan, polisi memastikan proses penyelidikan tetap berlanjut. Aparat masih memburu pelaku pencurian untuk memberikan efek jera.

"Memang sudah ada beberapa laporan pencurian hewan ternak menjelang Iduladha ini. Selain di Tanah Merah, ada juga kejadian di Kecamatan Kwanyar. Kami akan terus melakukan pengejaran agar kejadian serupa tidak terulang," pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Keterangan yang berhasil dihimpun dari kepolisian, dalam peristiwa ledakan petasan pada Sabtu, (25/04/2026) malam ini, korban berinisial R ini meracik petasan bersama 2 temannya.

"Kita amankan barang bukti. Bahan dibeli di Tiktok Shop, ada empat jenis yakni KCL, Benzoat, Sulfur dan Nitrat. Nah itu dirakit di depan rumah temannya," tutur Kapolsek Wates AKP Agus Sudarjanto, Minggu (26/04/2026). 

Ketiga anak ini mencampurkan bahan-bahan tadi menggunakan kaleng plastik bekas wadah sosis dengan sendok plastik. Setelah bahan dicampur di kaleng diameter 10-12 cm itu, lalu anak-anak itu mencoba menyalakan beberapa kali dan sempat berhasil menyala. 

Namun tidak puas dengan hasil "eksperimen" mereka, bahan yang ada tadi kemudian ditambah dengan bahan yang lebih berbahaya yakni bubuk mesiu (black podwer) atau bubuk petasan yang sudah jadi. "Menurut keterangan salah satu anak, bahan itu ditemukan waktu lebaran tadi dan di sekitar pohon bambu timur rumah," tambah Agus.

Campuran tersebut menghasilkan ledakan lebih besar dari percobaan sebelumnya. Namun saat proses penyulutan, tangan R tersambar api dan menyebabkan luka serius.

 "Sekarang di rumah sakit. Luka bakar di tangan kiri dan ketiak bagian kiri," ungkap Agus.  

Di TKP, polisi mengamankan sisa-sisa barang bukti yang diduga kuat adalah bahan baku untuk meracik petasan. Menurut keterangan R, bahan baku itu dibeli di platform online Tiktok Shop. 

Tidak ada kerusakan bangunan akibat peristiwa karena lokasi ledakan berada di luar rumah. Kasus ini sendiri, kini tengah ditangani oleh Unit PPA Polres Kediri. "Karena yang terlibat masih anak-anak," pungkasnya. (*)

Editor: Danu 

Iwan Setianto selaku kuasa hukum para Debitur atau nasabah korban rekayasa pengadaan KUR Bank BRI Unit Keboan mengapresiasi langkah tegas Kejari Jombang. Pihaknya juga mendukung setiap proses penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka baru.

"Kami sangat mengapresiasi atas apa yang disampaikan beliau bahwa Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Jombang menyampaikan bahwa sekarang ini masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan," ucap Iwan Setianto kepada suarajatimpost.com, Sabtu (25/4/2026). 

Iwan juga menyebut keberadaan tersangka baru besar kemungkinan karena kasus korupsi KUR Bank BRI Unit Keboan pasti tidak berdiri sendiri. Dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Insan Nur Chakim, Suliyadi, dan Mahfud Rohani akan ada tersangka baru.

"Itu tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain dari pihak perbankan atau dari pihak kelurahan atau desa. Karena perkara ini tidak berdiri sendiri, jadi perkara ini adalah satu rangkaian peristiwa," bebernya.

Mewakili para debitur sekitar 12 orang, Iwan berharap untuk para korban atau para debitur atau nasabah BRI ini adalah agar keadilan dapat betul-betul ditegakkan. Siapa yang melakukan kejahatan ini dapat bertanggung jawab.

"Jadi semuanya bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang paling terpenting adalah sertifikat dari para korban ini, setelah perkara ini selesai disidangkan dan ada putusan yang inkracht, maka dikembalikan kepada pemiliknya, kepada nasabah BRI tersebut," tandasnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara pengadaan Kredit Usaha Rakyat  (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Keboan Jombang.

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada media ini, Kamis (23/4/2026) kemarin.

Dyah tidak menampik dalam perkara Korupsi pencairan KUR Bank BRI Unit Keboan memunculkan adanya tersangka baru. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan serta penjualan BBM bersubsidi di luar ketentuan.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, dalam konferensi pers pada Jumat (24/4/2026). 

Ia menjelaskan bahwa ketujuh tersangka masing-masing berinisial YP (30), JE (30), NH (41), JM (39), AU (30), LF (32), dan AF (26). Mereka diamankan dari beberapa lokasi berbeda yang telah lama menjadi target penyelidikan petugas.

"Kami menemukan empat titik yang digunakan sebagai lokasi aktivitas ilegal BBM subsidi jenis Pertalite," ungkap AKBP Latif.

Keempat lokasi tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni di Jalan Raya Paiton, Desa Sumberejo, Kecamatan Paiton; sebuah rumah kosong di Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan; area pinggir jalan di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran; serta di Jalan Raya Probolinggo–Situbondo, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending.

Lebih lanjut, AKBP Latif menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan patroli rutin personel di lapangan. Saat itu, petugas mendapati para pelaku tengah memindahkan BBM jenis Pertalite dari tangki kendaraan ke dalam jeriken menggunakan pompa elektrik yang telah disiapkan sebelumnya. Aktivitas tersebut dilakukan di lokasi yang relatif sepi untuk menghindari pengawasan.

"Saat dilakukan penindakan, anggota menemukan para pelaku sedang menyedot BBM dari tangki kendaraan ke jerigen menggunakan alat bantu berupa pompa elektrik," jelasnya.

Dari hasil operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain 45 jeriken berisi Pertalite dengan total sekitar 1.575 liter, 26 jeriken kosong, 20 kode batang (barcode) BBM, dua pelat nomor kendaraan, 46 stiker pelat nomor, satu unit pompa elektrik, lima selang plastik, serta tujuh unit mobil yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para tersangka diketahui memperoleh BBM bersubsidi dengan cara membeli di SPBU menggunakan kode batang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pengisian, mereka berpindah ke lokasi tertentu untuk memindahkan BBM ke dalam jeriken. Selanjutnya, mereka kembali mengisi BBM di SPBU lain dengan menggunakan kode batang berbeda yang disesuaikan dengan pelat nomor kendaraan yang juga telah dimodifikasi.

"Para pelaku memanfaatkan barcode dan pelat nomor berbeda untuk mengelabui sistem saat melakukan pembelian berulang di sejumlah SPBU," tambah AKBP Latif.

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan di Mapolres Probolinggo guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas atau pihak lain yang turut terlibat dalam praktik tersebut.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pihak kepolisian turut mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Warga diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan guna menjaga distribusi yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. (*) 

Editor: Syaiful Aries

RF (17) diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, yakni sebagai kakak keponakan dari korban. 

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif Martadinata menuturkan, tersangka mengaku ikut memukul wajah korban sebanyak dua kali di hari kejadian. Selain itu, RF juga mengaku menginjak badan dan membungkam mulut korban. 

“Memukul korban dua kali ke arah wajah, setelah itu menginjak perut dan membungkam mulut korban menggunakan kaos warna merah,” jelas Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, Jumat (24/4/2026). 

Saat diperiksa, ditambahkan AKP Achmad Elyasarif, tersangka melakukan hal itu agar adiknya itu menurut.

"Agar korban tidak bandel dan menjadi anak yang penurut kepada neneknya,” tambahnya. 

Sebelum ini, Polres Kediri Kota telah menetapkan nenek dari MAM yakni S sebagai tersangka atas meninggalnya MAM. Si nenek merupakan orang terakhir yang bersama MAM sebelum bocah berusia 4 tahun tersebut ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. 

Selama ini almarhum MAM dan kedua kakak perempuannya hanya ditemani wanita berusia 64 tahun tersebut, saat kedua orang tuanya pergi bekerja. 

Di hari kejadian, S meminta ketiga cucunya untuk tidur siang. Karena kesal ketiganya tidak segera tidur, S memukul MAM dengan kayu serta kedua kakaknya dengan tangan. MAM kemudian berendam di dalam sebuah bak mandi yang berada di dapur. 

S lalu meminta MAM untuk berganti baju. Kembali kesal karena perintahnya tidak dituruti, S membuang air untuk mandi dan memukul MAM dengan pipa, yang mengenai punggung. S kemudian meninggalkan begitu saja cucunya itu di kasur yang berada di dapur. 

Selang beberapa jam kemudian ibu MAM, yakni RNS (sebelumnya ditulis H) pulang dan melihat sang anak berada di dapur. Ketika hendak dibangunkan, MAM tidak merespon dan diketahui telah meninggal dunia.

Terkait peristiwa tersebut, polisi telah memeriksa setidaknya 7 orang saksi.

"Kemudian penyidik juga telah mencari alat bukti lain, sehingga penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Inisial S," ungkap Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif Martadinata. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka tersebut merupakan bagian dari gerombolan oknum pesilat yang melakukan aksi sweeping terhadap perguruan silat lainnya.

Sebuah kamera CCTV merekam aksi pembacokan tersebut. Segerombolan pemuda melaju dengan sepeda motor.

Tersangka nampak berlari mencabut dan mengayunkan senjata tajam ke arah korban yang sedang mengendarai sepeda motor. 

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya, mengatakan tersangka ditangkap petugas saat berupaya melarikan diri ke Kabupaten Malang. 

"Jadi pelaku ini salah satu dari rombongan konvoi salah satu perguruan silat yang melakukan sweeping terhadap perguruan lain di Kecamatan Menganti," kata dia, Jumat (24/4/2026).

AKP Arya menerangkan, kejadian nahas yang dialami korban pembacokan itu terjadi di perempatan Jalan Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, pada tanggal 19 April 2026.

Korban saat itu berpapasan dengan tersangka dan rekan-rekannya saat sedang melakukan sweeping perguruan silat lainnya.

Secara tiba-tiba, korban di serang dengan sabetan senjata tajam dibagian punggung sebelah kanan.

Menurut AKP Arya, tersangka memang sudah merencanakan sweeping anggota perguruan lain, namun ternyata salah sasaran. 

Ironisnya, tersangka membacok korban yang diketahui bukan anggota perguruan silat manapun.

"Motif dan modus kejahatan tersangka DS bersama dengan teman-temannya telah merencanakan melakukan sweeping terhadap perguruan lain yang akan melintas di wilayah Menganti," jelasnya. 

Tersangka DS diamankan bersama rekannya yang diduga terlibat dalam konvoi tersebut. DS pun ditembak petugas di kedua kakinya lantaran melawan saat diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Gresik.

“Petugas memberi tindakan tegas terukur karena tersangka melakukan perlawanan saat diamankan,” tandasnya. 

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 466 tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Kejati Jatim melakukan penggeledahan besar-besaran di kantor Dinas ESDM Jatim pada Kamis (16/4/2026), yang kemudian berujung pada penetapan tiga pejabat sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas. Dari rangkaian penyidikan tersebut, penyidik menemukan indikasi praktik korupsi yang tidak hanya melibatkan pejabat struktural, tetapi juga mengalir hingga ke level pegawai.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, mengungkap bahwa temuan terbaru berasal dari penggeledahan lanjutan yang dilakukan penyidik di kantor ESDM Jatim dan kediaman beberapa pihak yang diduga terkait kasus tersebut.

"Total yang baru kami ketahui ada 19 orang yang secara rutin mendapat bagian uang setiap bulan, selama dua tahun terakhir," jelas Wagiyo, Jumat (24/4/2026).

Menurut Wagiyo, uang tersebut dibagikan secara rutin oleh tersangka Kepala Dinas kepada para pegawai, khususnya di bidang pertambangan. Besaran yang diterima bervariasi, tergantung jabatan dan beban kerja masing-masing pegawai.

"Jumlahnya bervariasi, antara Rp750.000 sampai Rp2.500.000 tergantung status jabatan dan beban pekerjaan," bebernya.

Temuan tersebut disebut Wagiyo memperkuat dugaan bahwa praktik pungli di lingkungan Dinas ESDM Jatim tidak bersifat sporadis, melainkan telah berjalan sistematis dan terstruktur dalam kurun waktu cukup lama.

Diketahui bahwa pegawai yang diduga menerima aliran dana mulai berdatangan ke Kejati Jatim untuk mengembalikan dana kepada penyidik pasca dilakukan penggeledahan kedua Kantor ESDM Jatim pada Selasa (21/4/2026) dengan total dana yang dikembalikan mencapai Rp707 juta.

Langkah pengembalian itu dinilai sebagai bentuk itikad baik dari para pegawai, meski proses hukum terhadap kasus utama tetap berjalan dan terus didalami oleh penyidik. Selain pengembalian uang, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2022 dari rumah salah satu tersangka, yakni OS selaku Kepala Bidang Pertambangan.

"Mobil ini kami sita karena diduga berasal dari pendapatan yang tidak sah," ungkap Wagiyo.

Tak hanya itu, Kejati Jatim juga sebelumnya telah mengamankan uang senilai sekitar Rp2,3 miliar dari tiga tersangka, baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya penelusuran aliran dana hasil dugaan korupsi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan bahwa para tersangka diduga memanfaatkan proses perizinan untuk melakukan pemerasan terhadap pemohon. Izin yang seharusnya dapat diproses tanpa biaya tambahan justru dipersulit apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.

"Tarifnya pungutan bervariasi tergantung jenisnizin yang diajukan. Kalau untuk izin baru, tarifnya mulai Rp50 juta sampai Rp200 juta. Sedangkan untuk pengajuan izin air tanah, dikenakan tarif mulai Rp5 juta sampai Rp20 juta," sebut Wagiyo.

Kejati Jatim juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mencoba menghambat proses penyidikan, termasuk dengan menghilangkan barang bukti atau memberikan keterangan tidak benar.

"Hari ini saya tekankan semua pihak jangan coba-coba menghalangi penyidikan ini," tegas Wagiyo.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menerapkan pasal tambahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengembangan kasus ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Dan saat ini anggota kami sedang berada di Kalimantan untuk melakukan pengejaran," kata Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya, Jumat (24/4/2026).

AKP Arya menyampaikan, terduga pelaku AT langsung berusaha melarikan diri saat pemberitaan kasus SK Palsu ini viral di media sosial. Petugas berusaha mencari keberadaan AT di rumah dan tempat usahanya namun belum membuahkan hasil.

Berselang dua hari pencarian, petugas mendapatkan informasi bahwa AT melarikan diri ke wilayah Pulau Kalimantan. "Kami mohon doa dan dukungan rekan-rekan semoga dapat cepat kita amankan pelaku penipuan tersebut," jelasnya. 

Lanjut AKP Arya, petugas sudah melakukan pemeriksaan sebanyak lima saksi. Pihaknya tidak menampik bakal adanya penambahan saksi yang diperiksa akibat dugaan kasus SK Palsu dan penipuan rekrutmen ASN ini. "Korban baru sembilan orang, namun kita masih membuka kemungkinan beberapa korban lagi," pungkasnya.

Diketahui, terdapat dua laporan resmi yang diterima kepolisian, masing-masing berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik serta dari pihak korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, satu korban dilaporkan mengalami kerugian antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Nilai kerugian tersebut berpotensi bertambah seiring proses penyelidikan yang masih berlangsung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, S diduga masuk ke lingkungan sekolah dengan cara merusak teralis jendela, lalu menonaktifkan kamera pengawas (CCTV) guna menghilangkan jejak sebelum mengambil sejumlah barang berharga.

Pelaku tercatat bukan kali pertama melakukan tindak kriminal. Ia diketahui sudah tiga kali terlibat kasus pidana berbeda, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Wakapolres Blitar, Kompol A. Rizky Fardian Caropeboka, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berlangsung cepat setelah pihak sekolah melaporkan kejadian dan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku merupakan residivis yang sudah tiga kali melakukan tindak pidana, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga curanmor," ungkapnya, Jumat (24/4/2026).

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian, di antaranya proyektor, laptop, hard disk, pengeras suara (speaker) aktif, kipas angin, serta perlengkapan sekolah lainnya. 

Selain itu, petugas menyita satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja yang digunakan pelaku untuk mengangkut barang hasil kejahatan.

Kasus ini terungkap setelah saksi mendapati kondisi sekolah dalam keadaan berantakan. Ruang guru dan beberapa ruangan lain tampak telah diacak-acak, sementara sejumlah barang inventaris hilang.

"Setelah dilakukan pengecekan, benar ditemukan adanya kerusakan pada akses masuk serta hilangnya sejumlah barang inventaris sekolah," jelas Kompol A. Rizky Fardian Caropeboka.

Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian materiil sekitar 21,9 juta rupiah. Saat ini, pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Blitar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa tersebut dialami Andy Pratomo pada November 2025, ketika sejumlah penagih utang (debt collector) mendatangi kediamannya di Mojoklangru Wetan. 

Mereka menuding mobil miliknya menunggak cicilan lebih dari enam bulan melalui pembiayaan BFI Finance.

Andy menolak tudingan tersebut. Ia menegaskan kendaraan itu dibeli secara tunai di Jakarta pada September 2025, lengkap dengan dokumen resmi.

"Saya sudah jelaskan bahwa mobil ini dibeli cash dan semua bukti lengkap, mulai dari kuitansi, faktur, hingga BPKB. Namun, mereka tetap memaksa, bahkan mencoba masuk ke dalam rumah," ujar Andy, Jumat (24/4/2026).

Ketegangan mereda setelah dilakukan mediasi di Polsek Mulyorejo. Namun, dalam forum tersebut justru muncul kejanggalan baru. Pihak perusahaan pembiayaan (leasing) menunjukkan dokumen fotokopi sertifikat fidusia atas nama Adi Hosea, dengan jenis kendaraan tercatat sebagai Lexus RX250.

Perbedaan tipe kendaraan ini menjadi titik krusial lantaran mobil yang dimiliki Andy adalah Lexus RX350 dengan dokumen resmi yang sesuai. Anehnya, data pihak pembiayaan tetap mencantumkan nomor rangka (VIN) dan nomor mesin yang identik dengan kendaraan milik Andy.

"Ini jelas anomali. Nomor rangka dan mesin itu bersifat unik. Jika bisa sama tetapi tipenya berbeda, ada kemungkinan kesalahan serius atau bahkan manipulasi data," ujar sumber yang mengetahui proses pemeriksaan.

Untuk memastikan keabsahan, dilakukan pengecekan di Samsat Manyar Kertoarjo. Hasilnya, kendaraan Andy dinyatakan sah dan seluruh dokumen kepemilikannya sesuai dengan data resmi.

Kuasa hukum Andy, Ronald Talaway, menilai tindakan penarikan paksa tersebut berpotensi melanggar hukum pidana. Ia menyoroti adanya unsur pemaksaan dan dugaan penggunaan data yang tidak valid.

"Meski kendaraan tidak berhasil dibawa, unsur intimidasi dan pemaksaan sudah terjadi. Ditambah lagi jika data yang digunakan tidak sah, ini bisa masuk ranah pidana," kata Ronald.

Ronald melanjutkan, pernyataan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai kemungkinan satu nomor rangka dan mesin muncul pada dua tipe kendaraan berbeda dalam sistem pembiayaan. Oleh karena itu, peristiwa ini menempatkan BFI Finance dalam sorotan, sekaligus menguji tata kelola data di industri pembiayaan.

"Tanpa transparansi dan klarifikasi yang memadai, publik berhadapan pada risiko yang sama, di mana klaim atas kepemilikan bisa muncul dari data yang belum tentu akurat," tandasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak lagi sekadar sengketa antara konsumen dan pihak pembiayaan, melainkan telah berkembang menjadi ujian terhadap akuntabilitas sistem. Ia mempertanyakan apakah hal ini murni kelalaian administratif atau terdapat celah yang selama ini luput dari pengawasan.

Di sisi lain, laporan telah diajukan ke Polrestabes Surabaya dengan nomor TBL/B/1416/XII/2025/SPKT. Namun, hingga kini proses hukum disebut belum berjalan optimal, termasuk belum hadirnya pihak perusahaan pembiayaan dalam pemanggilan penyidik.

Selain jalur pidana, Andy juga menyiapkan langkah ke ranah perdata dan administratif dengan melaporkan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Satgas PASTI.

"Kalau ini dibiarkan, siapa pun bisa jadi korban. Data seperti ini tidak boleh dipakai sembarangan," tegas Andy.

Sementara itu, BFI Finance belum memberikan penjelasan detail terkait perbedaan data yang menjadi inti persoalan. Manajer Aset BFI Finance Cabang Ngagel Surabaya, Nur Wahyu, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi internal.

"Saat ini kami masih berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut," ujar Nur Wahyu.

Ia menegaskan perusahaan berkomitmen menjalankan proses sesuai ketentuan. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai dasar validasi data dan prosedur penarikan, ia tidak memberikan jawaban spesifik.

"Kami berkomitmen menjalankan setiap proses sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan memindahkan isi tabung LPG subsidi tersebut ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan anggota di wilayah Semanding yang mencurigai adanya praktik pemindahan isi LPG subsidi ke tabung Bright Gas," ungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetia Akbar, dalam laporan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dari hasil penyelidikan, tersangka utama berinisial FM (34) diketahui melakukan pemindahan isi gas menggunakan alat sederhana berupa pipa besi yang dimodifikasi. Aksi tersebut dilakukan di rumah kontrakannya di kawasan Kecamatan Kepanjen.

Setelah dipindahkan, tabung LPG 12 kilogram tersebut dijual kepada tersangka lain, MR (33), seharga Rp140 ribu. Selanjutnya, MR menjual kembali kepada M (49) dengan harga Rp150 ribu. Oleh tersangka M, gas tersebut kembali dijual ke peternak ayam dengan harga mencapai Rp220 ribu per tabung.

AKP Hafiz menjelaskan, praktik ini sengaja dilakukan untuk meraup keuntungan dari selisih harga antara LPG subsidi 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dengan LPG non-subsidi.

"Motifnya  ekonomi, mereka mencari keuntungan pribadi dari barang subsidi yang seharusnya tidak disalahgunakan," urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Astri Lutfiatunnisa, menegaskan bahwa distribusi LPG subsidi sebenarnya telah memiliki jalur yang jelas dan terstruktur.

"Tadi kami sampaikan bahwa untuk melihat indikasi penimbunan, kalau dari masyarakat itu kan mendapatkan dari pangkalan. Dari agen sendiri sudah ada peta distribusi ke pangkalan mana saja," ujarnya kepada media ini.

Ia menambahkan, distribusi dinilai sudah tepat apabila LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat sasaran, khususnya keluarga kurang mampu namun secara hukum tetap salah.

"Tapi kalau dari pangkalan ke masyarakat, sepanjang sasarannya tepat ke keluarga miskin, distribusinya sudah benar. Namun dalam kasus ini ada indikasi penimbunan oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat," jelasnya.

Menurut Astri, praktik semacam ini sulit terdeteksi dari jalur distribusi resmi karena pelaku bergerak di level bawah. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum menjadi krusial dalam mengungkap kasus tersebut.

"Yang bisa menemukan memang dari pihak kepolisian, karena ini sudah masuk ranah penyimpangan," tegasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 106 tabung LPG 3 kilogram, 3 tabung Bright Gas kosong, alat suntik berupa pipa besi, regulator, segel tabung, satu unit mobil Grandmax, serta satu unit ponsel.

Para tersangka dijerat dengan pasal terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti kuat, termasuk keterangan puluhan saksi dan pemeriksaan ratusan dokumen administratif. 

"Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, kami menetapkan enam orang sebagai tersangka," tegas Sabrul di kantor Kejari Magetan, Kamis (23/4/2026) malam.

Selain Suratno, dua anggota DPRD Magetan lainnya yang turut mengenakan rompi oranye adalah Jamaludin Malik dan Juli Martana. 

Kejaksaan juga menetapkan tiga tenaga pendamping dewan berinisial AN, TH, dan ST sebagai tersangka karena diduga terlibat aktif dalam pusaran kasus ini.

Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dana hibah Pokir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan. 

Dalam kurun waktu 2020-2024, total pagu anggaran mencapai Rp 335,8 miliar dengan realisasi dana sebesar Rp 242,9 miliar.

Hasil penyidikan mengungkap praktik korupsi dilakukan secara sistematis melalui beberapa modus, di antaranya:

Pengendalian Proses: Tersangka diduga mengendalikan alur dana sejak tahap perencanaan hingga pencairan.

Manipulasi Administrasi: Penerima hibah hanya dijadikan formalitas, di mana proposal hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah dikondisikan oleh para tersangka.

Pemotongan Dana & Proyek Fiktif: Ditemukan indikasi pemotongan nominal hibah yang diterima masyarakat serta adanya kegiatan yang tidak terealisasi (fiktif) di lapangan.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan praktik manipulasi terstruktur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar," ujar Sabrul Iman menambahkan.

Keenam tersangka kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Magetan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 23 April hingga 12 Mei 2026. 

Penahanan dilakukan guna mempermudah proses penyidikan dan mengantisipasi upaya penghilangan barang bukti.

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terkait penyalahgunaan kewenangan dan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa penyidikan tidak berhenti di sini. Aparat sedang mengembangkan kemungkinan adanya tersangka baru serta penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna perampasan aset hasil kejahatan. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Kamis (23/4/2026).

Dyah tidak menampik dalam perkara Korupsi pencairan KUR Bank BRI Unit Keboan memunculkan adanya tersangka baru.

"Nah, ini kami juga lagi mendalami, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Nah, kita tadi juga sedang mendalami. Insyaallah ya, dalam waktu dekat ada kabar baru," beber mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Banten itu.

Ia menegaskan, para tersangka memiliki peran berbeda-beda. Selain tersangka MIC selaku mantri sebagai ujung tombak pemasaran, analis kredit mikro, dan pembina nasabah hingga terjadi pencairan KUR, terdapat dua tersangka lagi sebagai calo dan penikmat pencairan.

"Mereka adalah, satu sebagai kayak calonya gitu ya. Calo yang memakai para debitur ini untuk dipakai namanya dan agunannya untuk melakukan peminjaman kepada BRI. Nah, itu. Satunya lagi adalah yang menikmati uangnya. Iya, gitu," tegas Dyah.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang resmi menetapkan seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) berinisial MIC (35), warga Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran kredit mikro fiktif.

Tersangka yang menjabat sebagai Mantri atau Pejabat Kredit Lini (PKL) di BRI Unit Keboan ini diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini telah dilakukan sejak Oktober 2025. Proses tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang kemudian diperbarui pada April 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan, MIC menjalankan aksinya dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Modus yang digunakan tersangka tergolong rapi, namun melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Rabu (8/4/2026) lalu.

Menurut Dyah, tersangka meloloskan permohonan kredit dari 11 debitur yang sebenarnya tidak memiliki usaha atau tidak memenuhi syarat (tidak layak).

Meski mengetahui dokumen debitur tidak sesuai persyaratan, MIC tetap membuat formulir analisis dan evaluasi seolah-olah para debitur tersebut layak menerima dana KUR.

"Tersangka diduga menaikkan plafon kredit secara sepihak tanpa sepengetahuan debitur. Sebagai contoh, kredit yang seharusnya Rp100 juta dinaikkan menjadi Rp150 juta, di mana selisih Rp50 juta tersebut dikantongi oleh tersangka untuk kepentingan pribadi," terang Dyah.

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang melalui tim penyidiknya menyatakan bahwa saat ini total kerugian negara masih dalam proses perhitungan resmi oleh BPKP, namun estimasi awal mencapai angka Rp1,5 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan kasus tersebut dan mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Iya, benar (dugaan joki UTBK Unesa dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya)," ujar Edy saat dikonfirmasi pada Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini proses masih berjalan dan belum dapat mengungkap secara detail terkait motif maupun pola kejahatan yang digunakan pelaku.

"Mohon waktu, masih kami proses," ucapnya.

Kasus tersebut pertama kali terendus setelah pihak kampus menemukan kejanggalan pada data peserta, khususnya pada penggunaan foto yang diduga digunakan berulang dalam dua periode UTBK berbeda.

Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, menjelaskan bahwa foto yang sama terdeteksi memiliki tingkat kemiripan hingga 95 persen, digunakan dalam UTBK tahun 2025 dan 2026.

"Memang kemudian kita menemukan ada potensi sebuah foto dengan tingkat kemiripan hampir 95 persen. Foto ini digunakan di dua pelaksaan yang berbeda," terang Martadi.

Ia mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan tahun sebelumnya, identitas tersebut sempat digunakan di Universitas Airlangga (Unair), namun peserta tidak hadir saat ujian berlangsung.

"Tahun yang lalu dia sudah gunakan untuk tes yang tempatnya di Unair. Tetapi saat itu yang bersangkutan tidak datang," ungkapnya 

Pelaku yang diamankan berinisial H, berusia sekitar 23–24 tahun. Ia diduga berperan sebagai joki dengan menggunakan identitas milik orang lain, namun mengganti foto pada dokumen resmi.

Awalnya, pelaku mengaku berasal dari Madura, namun pernyataan tersebut diragukan setelah tidak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa setempat.

"Awalnya bilang Madura, sesuai data pengguna joki itu, kemudian kita tes tanya pakai Bahasa Madura tidak bisa menjawab," jelas Martadi 

Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku hanya membawa KTP dan ijazah atas nama orang lain. Pihak kampus kemudian melakukan verifikasi ke sekolah asal dan memastikan bahwa ijazah tersebut asli, tetapi foto di dalamnya telah dimanipulasi.

"Tapi hebatnya ijazah yang dibawa dengan foto yang diganti itu stempel basah," terangnya 

Selain itu, temuan lain yang memperkuat dugaan adanya praktik terorganisasi adalah ditemukannya sejumlah blangko KTP siap cetak di kendaraan pelaku.

Berdasarkan pengakuan pelaku, aksi tersebut dilakukan untuk membantu calon mahasiswa asal Madura yang mendaftar ke program studi kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.

Pihak Unesa menegaskan bahwa laporan yang disampaikan ke kepolisian berfokus pada penggunaan data palsu dalam pelaksanaan ujian.

"Yang kami adukan adalah mereka melakukan tes, dan menyalahi ketentuan tes menggunakan data palsu dan seterusnya," ungkap Martadi.

Terkait peserta yang menggunakan jasa joki, pihak kampus menyebut belum dapat melaporkannya secara langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ikut terseret jika penyidikan berkembang.

"Kalau kemudian nanti polisi mengembangkan lebih lanjut ya, untuk didalami dan kemudian dua-duanya ditemukan tindak pidana, ya tidak menutup kemungkinan akan berimbas," tandas Martadi.

Meski begitu, Unesa memastikan bahwa peserta yang terlibat tidak akan diterima di perguruan tinggi negeri manapun.

Kasus Serupa Terdeteksi di Dua Kampus Lain

Selain di Unesa, praktik serupa juga terdeteksi di dua kampus negeri lain di Surabaya, yakni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) dan Universitas Airlangga (Unair).

Di UPNVJT, dugaan joki terungkap saat pengawas mencurigai salah satu peserta yang terlihat gelisah saat mengikuti ujian sesi pertama. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian identitas antara peserta dan data resmi.

Staf Humas UPNVJT, Nizwan Amin, menyatakan pihak kampus telah melaporkan temuan tersebut ke panitia pusat UTBK.

"Kami sudah mencatat dalam berita acara dan melaporkannya ke pusat. Saat ini masih kami proses secara internal," jelas Amin.

Sementara itu di Unair, panitia menemukan indikasi dari kesamaan foto peserta dengan data tahun sebelumnya. Namun, peserta yang bersangkutan tidak hadir saat pelaksanaan ujian.

Ketua Pusat Humas dan Protokol Unair, Pulung Siswantara, menyebut pihaknya telah mewaspadai potensi tersebut sejak awal.

"Fotonya terindikasi sama dengan peserta tahun 2025 sehingga sudah kami waspadai. Namun, yang bersangkutan tidak hadir di Unair," ujar Pulung.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan UTBK di Unair berjalan lancar tanpa temuan pelanggaran lain.

Pola Modus Serupa, Indikasi Jaringan

Temuan di tiga kampus ini menunjukkan pola modus yang serupa, yakni penggunaan identitas asli dengan manipulasi foto untuk menggantikan peserta ujian. Di Unesa, praktik tersebut bahkan sempat berhasil dijalankan sebelum akhirnya terdeteksi melalui pencocokan data lintas tahun dan verifikasi ke sekolah asal.

Kasus itu kini membuka kemungkinan adanya jaringan terorganisir dalam praktik joki UTBK, terutama dengan ditemukannya dokumen pendukung seperti blangko identitas.

Penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian diharapkan dapat mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat, termasuk pihak yang menggunakan jasa joki demi lolos ke program studi favorit. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kuasa hukum terdakwa, Prayogo Laksono, menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan status hukum kliennya yang telah memasuki tahap persidangan utama.

“Status penahanan klien kami sudah beralih ke kewenangan majelis hakim dalam perkara pokok. Jika praperadilan tetap dilanjutkan, hal itu dinilai tidak efisien,” ujar Prayogo kepada awak media, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, pencabutan praperadilan bukan berarti pihaknya menyerah, melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat pembelaan di persidangan utama.

“Ini bukan bentuk mundur, tetapi strategi hukum. Kami ingin fokus pada pembuktian substansi perkara di sidang pokok agar lebih efektif,” tegasnya.

Prayogo menambahkan, sidang lanjutan perkara pokok dijadwalkan berlangsung pada 4 Mei 2026. Pihaknya akan memaksimalkan upaya pembelaan guna membuktikan bahwa dakwaan terhadap kliennya tidak berdasar.

“Kami akan hadir dan membuktikan di persidangan bahwa fakta yang sebenarnya harus diungkap,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya sidang praperadilan terkait dugaan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Nganjuk sempat berlangsung singkat dan berakhir dengan penundaan. Agenda pemeriksaan awal belum dapat dilanjutkan akibat kendala administratif dari pihak termohon.

Penasihat hukum pemohon, Ander Sumiwi Budi Prihatin, menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena belum lengkapnya dokumen dari pihak kejaksaan.

“Dalam praperadilan, Kepala Kejaksaan harus memberikan surat tugas atau kuasa. Administrasi tersebut belum dilengkapi, sehingga sidang ditunda,” jelas Ander.

Majelis hakim tunggal kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan berikutnya. Mengingat batas waktu penanganan praperadilan yang relatif singkat, proses persidangan diperkirakan berlangsung cepat.

“Sidang kemungkinan berjalan maraton. Pihak termohon harus segera menyampaikan jawaban, jika tidak, proses tetap berjalan,” tambahnya.

Terkait strategi hukum lebih lanjut, Ander enggan membeberkan secara rinci dan menyebut hal itu sebagai bagian dari privasi antara kuasa hukum dan klien.

“Strategi tidak bisa kami sampaikan. Kita tunggu saja proses persidangan berikutnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Merespons keluhan warga, Satlantas Polres Blitar Kota melakukan penertiban di kawasan Lingkungan Ngegong, Kelurahan Gedog pada Rabu (22/4/2026). Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan remaja yang diduga terlibat balap liar.

Sebanyak 25 sepeda motor yang tidak memenuhi standar turut ditindak dengan tilang. Sementara itu, 45 remaja, mayoritas pelajar, diamankan untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.

Sebagai bentuk efek jera, para pelanggar diminta menuntun kendaraan mereka sejauh kurang lebih 3 kilometer menuju Pos Polisi Herlingga. Langkah ini dilakukan agar para remaja menyadari konsekuensi dari tindakan mereka.

Kanit Patroli Satlantas Polres Blitar Kota, Ipda Supriadi, menyampaikan bahwa penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk melalui layanan kepolisian.

"Kami bergerak cepat setelah menerima aduan warga. Hasilnya, puluhan kendaraan dan remaja yang terlibat berhasil kami amankan," ujarnya, Rabu (23/4/2026).

Tak hanya itu, pihak kepolisian juga menghadirkan orangtua para remaja ke Mapolres Blitar Kota.

Dalam suasana penuh haru, para pelanggar diminta untuk sungkem dan memohon maaf kepada orangtua mereka.

Tangis pun pecah di lokasi. Sejumlah orangtua terlihat tidak mampu menyembunyikan kesedihan, sementara para remaja tampak tertunduk dan menyesali perbuatannya. Momen tersebut menjadi bagian dari pembinaan agar mereka tidak mengulangi aksi serupa.

"Kami menegaskan akan terus menggencarkan patroli serta penindakan terhadap balap liar, demi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kedua pelaku masing-masing berinisial FA (45) warga Kediri dan DAP (35), warga Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Selama berbulan-bulan, tepatnya sejak September 2025 hingga April 2026, keduanya diketahui aktif berburu kendaraan roda dua yang diparkir di lokasi minim pengawasan.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan bahwa total ada 11 tempat kejadian perkara (TKP) yang menjadi sasaran pelaku.

"Enam TKP berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota, sementara lima lainnya di wilayah Kediri," ungkapnya, Kamis (23/4/2026).

Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku memiliki peran yang sudah terorganisir. FA bertindak sebagai eksekutor yang langsung mengeksekusi pencurian, sedangkan DAP mengawasi situasi sekitar guna memastikan kondisi aman.

"Modusnya, pelaku berkeliling mencari target di tempat sepi seperti area persawahan atau pinggir jalan. Setelah dirasa aman, mereka merusak kunci motor menggunakan kunci T," jelas Kapolres.

Motor hasil curian kemudian dijual melalui media sosial Facebook dengan harga relatif murah, berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per unit. Hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh kedua pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit telepon genggam, satu kunci T, serta empat unit sepeda motor hasil kejahatan.

Kapolres juga menyebut, salah satu pelaku merupakan residivis yang kembali mengulangi perbuatannya. "FA adalah residivis, sedangkan DAP sudah dikenal sebagai pelaku spesialis curanmor," tegasnya.

Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkir kendaraan. Warga diingatkan agar memilih lokasi parkir yang aman dan tidak meninggalkan kunci pada kendaraan.

"Pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci ganda dan berada di tempat yang mudah diawasi, guna menghindari tindak kejahatan serupa," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa kriminal itu berlangsung pada Senin (20/4/2026) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Satpam bernama Achmad Fajar Aprilanto (30), tengah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Saat itu, korban memarkir sepeda motor Honda Vario tahun 2017 bernomor polisi S 3481 OJ tepat di depan pos jaga.

Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, menyampaikan saat kejadian kondisi gerbang kantor dalam keadaan terbuka dan kunci motor masih menempel di kendaraan. 

"Korban sedang dinas malam, kemudian memarkir kendaraannya di depan pos. Karena hanya ditinggal sebentar untuk menyapu di sisi barat," terangnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).

Tidak lebih dari sepuluh menit menjalankan tugas, saat kembali ke sekitar pos jaga, ia terkejut motor tidak ada di tempat semula. Korban sempat berusaha mencari di sekeliling kantor, namun nihil.

Dari rekaman kamera pengawas atau Closed Circuit Televition (CCTV) yang diterima redaksi, tampak jelas seorang pria tak dikenal masuk dengan mudah melewati gerbang yang terbuka. 

Pelaku mengenakan kaus dan celana jeans berjalan santai menuju motor korban, lalu langsung membawa kabur.

"Setelah dicek melalui CCTV, memang terlihat seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku mengambil kendaraan tanpa izin," ujar Kompol Yogas.

Akibat pencurian ini, korban ditaksir merugi hingga Rp 13 juta. Laporan resmi telah diterima Polsek Mojoagung, dan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan. Kami sedang mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV dan memintai keterangan saksi-saksi," imbuh Kompol Yogas.

Menutup keterangannya, Kapolsek kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. "Kami mengingatkan agar tidak meninggalkan kunci di kendaraan, meskipun hanya sebentar," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus lama tersebut melibatkan Inge Marita bersama ibunya, Lindawati. Keduanya melakukan aksi gendam di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat perbuatan tersebut, korban Khusnul Latifah mengalami kerugian berupa tiga gelang emas dengan berat total 23,2 gram, satu cincin emas 5 gram, serta satu unit HP merek Oppo A37 dengan total kerugian mencapai Rp 20 juta.

Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan membenarkan bahwa tersangka dalam kasus kekerasan terbaru ini merupakan seorang residivis.

"Benar, residivis. Informasi dari penyidik, sebelumnya tersangka ini pernah menjalani hukuman pada tahun 2018 atas kasus pencurian di Sidoarjo," kata Jinarwan kepada Beritasatu.com, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, Inge Marita sempat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Sidoarjo terkait kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi pada Juni 2018.

"Dia menjalani hukuman pada 2018 setelah divonis satu tahun penjara bersama ibunya, Lindawati yang turut diganjar satu tahun dua bulan," tegasnya.

Kini, Inge Marita kembali berurusan dengan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Penetapan tersebut dilakukan usai gelar perkara atas laporan korban Lutvia Indriani.

Dalam kejadian tersebut, Inge Marita diduga memaki, mencolok, serta memukul Lutvia Indriani dan anaknya. Peristiwa itu dipicu dugaan kesalahpahaman di jalan, di mana Inge menuding pengendara motor Yamaha N-Max tersebut memotong jalur mobilnya saat melintas di Simpang Empat Sekarsari.

Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (21/4) setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota pada Jumat (17/4/2026).

Meski mediasi antara kedua pihak sempat dilakukan pada Minggu (19/4/2026), proses hukum tetap berlanjut. Inge Marita kini dijerat dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta penganiayaan ringan.

Menurut Jinarwan, tersangka disangkakan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 448 ayat (1) dan atau Pasal 443 ayat (1) dan atau Pasal 471 ayat (1) KUHP Nasional.

"Dari pasal tersebut ancaman hukumannya penjara di bawah 5 tahun," pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya. Saat ditemukan, korban mengenakan baju hitam, celana biru, serta kerudung berwarna cokelat.

Penemuan tersebut bermula dari laporan warga yang melihat korban tergeletak di tepi jalan. Kondisi korban sangat memprihatinkan dengan luka parah di beberapa bagian tubuh, di antaranya perut, dada, pinggang, dan paha.

Peristiwa ini langsung menarik perhatian warga sekitar hingga menimbulkan kerumunan di lokasi kejadian.

Petugas dari Polsek setempat segera mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta memasang garis polisi.

Kasi Humas Polres Bangkalan, Agung Intama, menyebut korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan.

“Peristiwa ini berawal dari laporan masyarakat yang menemukan mayat di pinggir jalan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Di antaranya sebuah boneka Pokémon berwarna kuning yang berlumuran darah serta sebilah celurit yang ditemukan di dalam selokan tidak jauh dari posisi korban.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Syamrabu Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil awal, ditemukan sedikitnya sembilan luka bacok di tubuh korban.

Luka paling fatal terdapat di bagian leher, perut, dan paha. Hingga saat ini, identitas korban masih dalam proses penelusuran oleh pihak kepolisian.

Kasus tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Bangkalan. Polisi masih mendalami motif di balik kejadian serta memburu pelaku yang bertanggung jawab.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan segera melapor apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Pria yang berprofesi sebagai petani tersebut harus menjalani perawatan intensif akibat cedera serius usai dihadiahi bogem mentah oleh warga.

Peristiwa bermula sekitar pukul 21.15 WIB. Seorang warga yang menjadi pelapor merasa curiga melihat pria tidak dikenal duduk di teras rumahnya. 

Pria tersebut mengenakan jaket hitam bermotif putih dan terpantau mengamati situasi di dalam rumah melalui jendela ruang tamu hingga area dapur.

Lantaran merasa terancam, pelapor segera menghubungi Sekretaris Desa Sentul, Samsul Bahri, untuk meminta bantuan. 

"Setelah mendapat laporan, saya langsung melakukan pencarian dan menemukan orang tersebut bersembunyi di area persawahan," ujar Sekdes Sentul, Samsul Bahri kepada wartawan. 

Saat diamankan dan dibawa ke rumah perangkat desa, pria tersebut mengakui niatnya mencuri sepeda motor jenis Honda Supra X milik warga setempat. 

Ia juga mengaku sempat membuang barang bukti berupa kunci T di area persawahan saat berusaha melarikan diri.

Informasi penangkapan terduga pelaku dengan cepat tersebar hingga memicu kerumunan massa. Situasi menjadi tidak terkendali hingga berujung pada aksi main hakim sendiri terhadap terduga pelaku.

Sekitar pukul 22.00 WIB, personel Polsek Gading tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Namun, saat petugas tiba, MR telah mengalami luka berat di bagian wajah dan kepala.

Kapolsek Gading, AKP Maskur Ansori, menyampaikan bahwa pihaknya segera mengevakuasi terduga pelaku untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Petugas langsung membawa terduga pelaku ke Puskesmas Wangkal. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui adanya cedera di kepala, sehingga yang bersangkutan dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan untuk penanganan lebih lanjut," jelasnya.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mencari barang bukti kunci T yang dibuang pelaku.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Warga diminta menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang agar penanganan perkara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Jangan sampai emosi memicu tindakan yang justru melanggar hukum," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus ini kini ditangani secara serius oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang.

Terungkapnya perkara tersebut bermula dari keberanian korban berusia 23 tahun, warga Desa Sidodadi, yang melaporkan dugaan perbuatan cabul hingga persetubuhan yang dialaminya. 

Pelaku, seorang pria lanjut usia berinisial AM (60), diduga memanfaatkan kondisi korban yang sedang sakit serta kepercayaan keluarga terhadap praktik pengobatan nonmedis.

Kepala Unit (Kanit) PPA Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, menyebut modus pelaku terbilang sistematis. Dengan dalih terapi penyembuhan, korban diarahkan mengikuti berbagai instruksi yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan seksual.

"Korban berada dalam kondisi rentan dan mempercayai proses pengobatan yang dilakukan tersangka. Situasi itu dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya," ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi berulang kali pada Juni 2025, baik di rumah korban maupun di kediaman tersangka di Dusun Sumberduren Kidul, Desa Sidodadi.

Awalnya, korban mengalami sakit pada bagian kaki dan telah berupaya menjalani pengobatan medis, namun tidak kunjung membaik. Atas saran keluarga, korban kemudian mendatangi tersangka yang dikenal sebagai praktisi pengobatan alternatif di lingkungan sekitar.

Dalam praktiknya, korban diminta menjalani terapi secara tertutup di dalam kamar. Di ruang itulah, tersangka diduga melakukan tindakan persetubuhan dengan alasan untuk mempercepat kesembuhan sekaligus memperbaiki kondisi rumah tangga korban.

Kepercayaan yang semula dipegang korban perlahan berubah menjadi tekanan batin. Setelah kejadian berlangsung beberapa kali, korban akhirnya berani mengungkapkan apa yang dialaminya kepada sang suami hingga berujung laporan ke kepolisian.

Polisi bergerak cepat. Serangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan, mulai dari pemeriksaan saksi, visum, hingga gelar perkara. Hasilnya, tersangka resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti pakaian korban, perlengkapan yang diduga digunakan dalam aksi, hingga rekaman video yang berkaitan dengan perkara.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menegaskan bahwa penanganan kasus ini menjadi perhatian serius, khususnya dalam memastikan perlindungan terhadap korban.

"Selain proses hukum yang berjalan, kami juga memastikan korban mendapatkan pendampingan agar hak-haknya terlindungi secara maksimal," tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terkait penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kondisi rentan korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Laporan tersebut muncul setelah warga menilai kualitas pekerjaan proyek senilai Rp2,7 miliar itu jauh dari harapan. Jalan sepanjang lebih dari satu kilometer yang dibiayai melalui program BKKD Tahun Anggaran 2025 disebut dikerjakan secara asal dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Salah satu warga, Roni, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan selama proses pengerjaan. Bahkan, menurutnya, pekerjaan pengecoran dilakukan tanpa melalui tahapan dasar yang semestinya.

“Kami melaporkan proyek ini karena tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam RAB. Di lapangan, pengecoran tidak diawali dengan lantai dasar,” ujarnya.

Ia menegaskan, metode pengerjaan seperti itu berpotensi menurunkan kualitas jalan dalam jangka panjang. Warga pun khawatir proyek tersebut tidak akan bertahan lama meski menyerap anggaran besar.

Usai melapor ke Kejari, warga juga menyampaikan aduan serupa ke Inspektorat Kabupaten. Mereka berharap ada tindak lanjut konkret agar proyek yang dibiayai uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan warga. Ia memastikan akan segera dilakukan pemeriksaan lapangan.

“Laporan ini menjadi tambahan referensi bagi kami untuk peninjauan langsung di lapangan,” jelasnya.

Sebelumnya, proyek yang sama juga sempat disidak Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, pada 31 Maret 2026. Sidak dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas pekerjaan.

Dalam inspeksi tersebut, tim dari Inspektorat bersama Dinas PU Bina Marga menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Hasilnya, sejumlah titik ruas jalan direkomendasikan untuk dibongkar karena kualitasnya dinilai tidak layak.

Kasus ini menambah daftar proyek infrastruktur desa di Bojonegoro yang mendapat sorotan publik, terutama terkait transparansi dan mutu pekerjaan di lapangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban, Sukimah, warga Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, didatangi dua pria tak dikenal pada Senin siang (20/4/2026). Dengan dalih bisa memberangkatkan haji secara cepat, pelaku meyakinkan korban melalui pendekatan yang tampak meyakinkan, bahkan disertai bingkisan sembako yang disebut sebagai persiapan syukuran keberangkatan.

Tanpa curiga, korban menyerahkan perhiasannya berupa kalung 20 gram dan gelang seberat 14 gram sebagai “biaya pendaftaran”. Namun, setelah barang berpindah tangan, kedua pelaku langsung pergi dan tak pernah kembali.

Modus ini baru disadari sebagai penipuan sehari kemudian. Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

Kapolsek Sukosewu, AKP Samsul Anam, membenarkan laporan tersebut. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Kasus ini menjadi pengingat bahwa modus penipuan berkedok ibadah masih marak terjadi, dengan sasaran utama kelompok rentan seperti lansia.

"Kalung dan gelang korban kisaran 30 gram sudah dibawa lari pelaku," ucap Kapolsek Sukosewu.

Aparat mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran haji instan tanpa prosedur resmi. Di tengah panjangnya antrean haji di Indonesia, janji keberangkatan cepat dengan imbalan tertentu patut dicurigai sebagai praktik penipuan.

"Masyarakat kami imbau agar lebih waspada dengan modus serupa," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Pemusnahan tersebut, merupakan  rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas Tahun 2026. Kaleb mengungkapkan barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil razia Satpol PP secara mandiri dan bersama sejumlah pihak terkait, baik Bea dan Cukai serta pihak kepolisian pada tahun 2025 lalu. 

Rokok ilegal yang dihancurkan berjumlah total 6.996 batang, dimana sebagian di antaranya telah lebih dahulu dimusnahkan bersama pihak Bea Cukai, sehingga sisanya dimusnahkan dalam kegiatan kali ini.

Kaleb juga mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah temuan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran, terutama penjualan rokok ilegal yang tidak memenuhi ketentuan.

"Ada peningkatan yang jelas, karena ini kan hasil tahun 2025. Yang 2024, kita musnahkan di 2025 memang tidak sebanyak ini. Itu juga diakibatkan karena banyaknya rokok (ilegal) yang kita operasi, banyak yang tidak memenuhi persyaratan," jelas Kaleb, Rabu (22/4/2026). 

Selain itu, Satpol PP juga memusnahkan minuman beralkohol hasil operasi yang dilakukan selama periode Ramadan, Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta razia rutin lainnya. Ada 735 botol minol yang dihancurkan dengan alat berat. Sementara aebagian barang bukti sebelumnya juga telah dimusnahkan melalui proses di Kejaksaan maupun Polres.

“Untuk miras, ini hasil dari berbagai operasi. Ada yang kami musnahkan hari ini, sebagian juga sudah dimusnahkan sebelumnya bersama Kejaksaan maupun Polres,” urainya.

Untuk penindakan, pelanggaran terkait minol diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring) dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Para pelanggar umumnya dikenai sanksi denda.

"Untuk penindakan kita masukkan di tindak pidana ringan. Jarang yang hukuman badan, rata-rata mereka membayar rendah," tambahnya. 

Terkait peredaran minuman beralkohol, Kaleb menjelaskan bahwa tidak semua penjualan melanggar aturan. Beberapa toko memang memiliki izin sebagai distributor. Namun, penindakan dilakukan terhadap penjualan di tempat yang tidak sesuai ketentuan, seperti warung, angkringan, maupun tempat hiburan tanpa izin resmi.

"Yang dijual di tempat-tempat yang tidak pada ketentuan ini yang kita lakukan penyitaan. Seperti misalnya warung, kemudian angkringan, atau rumah karaoke," ujar Kaleb. 

Sementara itu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP, Linmas dan Damkar semakin kompleks. Untuk itu diperlukan persiap-siagaan, kedisiplinan, serta inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Karena itu, Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri Hanindhito Himawan mengajak seluruh jajaran Satpol PP, Linmas dan Damkar untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat sinergi antar instansi, serta melakukan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Jadilah aparat yang tegas namun humanis bersikap persuasif dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat tetapi tetap mengedepankan keselamatan. Makin profesional, berintegritas,

serta selalu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum di Kabupaten Kediri," pungkasnya. 

Selain pemusnahan, kegiatan ini juga diisi dengan peresmian operasional kendaraan baru pemadam kebakaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Usai menghadiri kegiatan halal bihalal kepala desa se-Kabupaten Nganjuk, Kapolres memilih mengarahkan seluruh pertanyaan kepada satu pintu melalui Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Nganjuk.

Saat dimintai tanggapan, Kapolres sempat menanyakan identitas wartawan yang mengajukan pertanyaan sebelum akhirnya memberikan jawaban singkat.

“Langsung ke Humas saja ya,” ujarnya sambil meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar, membenarkan bahwa kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota tersebut saat ini tengah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

Ia menegaskan, institusi kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya sesuai aturan yang berlaku.

“Prosesnya sedang berjalan di Propam, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi untuk penguatan alat bukti,” jelas Iptu Fajar saat dikonfirmasi.

Menurutnya, apabila proses pemeriksaan telah dinyatakan lengkap, perkara tersebut akan dilanjutkan ke Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam proses tersebut, terduga pelanggar juga dapat menjalani penempatan khusus (patsus) selama pemeriksaan berlangsung, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam sidang kode etik, sanksinya bisa berat, mulai dari pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” tambahnya.

Di sisi lain, dugaan kasus ini juga menyeret seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Sekretaris Disnaker, Singgih Wiratno, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu proses yang berjalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saat ini kami menunggu hasil proses yang sedang berjalan dan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan,” ujarnya saat dikonfirmasi sebelumnya.

Ia menambahkan, penanganan internal akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan instansi terkait.

“Kami akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Inspektorat agar penanganannya sesuai prosedur,” katanya.

Pihak Disnaker juga telah menjadwalkan pemanggilan internal guna meminta keterangan dari ASN yang bersangkutan sebagai bagian dari proses klarifikasi.

Hingga saat ini, seluruh proses masih berjalan dan kedua institusi menegaskan akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto pada Rabu (22/4/2026) menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin, 20 April 2026 sekitar pukul 21.00 WIB oleh tim KBO Satreskrim bersama Unit Resmob Wilayah Barat.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang masuk pada 17 April 2026. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku berhasil kami amankan di wilayah Jalan Raya Banturejo, Kecamatan Ngantang,” ujarnya.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat, 17 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Sekar, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang. Korban diketahui baru saja pulang ke rumah setelah membeli emas, namun saat hendak menyimpan ke dalam brankas, ia mendapati brankas sudah dalam kondisi terbuka.

Dari hasil kejadian tersebut, korban kehilangan sebanyak 19 keping emas masing-masing seberat 1 gram beserta suratnya, dengan total kerugian mencapai Rp54 juta.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 16 keping emas masing-masing 1 gram, uang tunai sebesar Rp2.750.000, serta satu buah alat berupa besi betel yang digunakan untuk mencongkel jendela.

“Pelaku diduga melakukan aksinya dengan cara merusak akses masuk rumah korban menggunakan alat, kemudian mengambil barang berharga yang ada di dalam,” tambah Joko.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Rutan Polres Batu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mencari kemungkinan adanya barang bukti lain maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukiman pidana maksimal 7 tahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kali ini, sindikat lintas kota yang menggunakan modus transaksi COD berhasil diringkus jajaran Polres Gresik dengan barang bukti puluhan gram sabu siap edar.

Sebanyak empat orang tersangka dan barang bukti sabu-sabu dengan total berat 68,211 gram berhasil diamankan petugas Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Gresik. 

Empat orang tersangka diantaranya HVS (35) berperan besar sebagai pemasok utama di wilayah Gresik- Surabaya dan DDP (35) sering menjual di wilayah Surabaya.

Sedangkan AHC (22) dan FJT (24) berperan sebagai penghubung dan pengedar lapangan di wilayah Gresik.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengatakan, modus operandi yang digunakan oleh tersangka melakukan COD tanpa saling mengenal satu sama lainnya guna mengelabui petugas.

"Jadi mereka menaruh barang di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mereka tidak bertemu. Dan pembelinya mengambil ditempat itu," kata AKBP Ramadhan, saat konfrensi pers bersama awak media, Selasa (21/4/2026).

AKBP Ramadhan menerangkan, tersangka HVS, AHC, dan DDP merupakan residivis yang pernah dipidana atas kasus narkotika.

Sindikat itu pun disebut mendapat pasokan narkotika dari Surabaya, dengan satu orang pemasok dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi. 

Tersangka mengedarkan sabu melalui jaringan di bawahnya dengan paket kecil, tarifnya antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. 

Transaksi pembayaran barang terlarang ini dilakukan dengan cara tunai, hutang, ataupun transfer.

Lanjut AKBP Ramadhan, tersangka menyasar para pengguna narkotika usia remaja hingga orang dewasa. 

“Dari rekening tersangka, transaksi jual beli sudah terjadi sejak Desember 2025. Jadi peredaran gelap ini sudah berjalan hampir 5 bulan berdasarkan transaksinya,” terangnya. 

Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara, dengan denda maksimal kategori VI sebanyak Rp2 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban dikonfirmasi sebagai Anang Sularso (33), warga Dusun Bogem Utara, Desa Bogem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dengan kondisi luka parah pada leher atau gorokan.

"Dari hasil autopsi, ditemukan sejumlah luka akibat benda tajam, di antaranya pada leher dan wajah. Penyebab kematian adalah luka pada leher yang memutus pembuluh darah utama," ucap AKP Dimas kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Polisi menetapkan satu pelaku utama berinisial Slamet Mahmudi (43), yang juga berasal dari wilayah yang sama dengan korban. Selain itu, satu orang lainnya berinisial Mohammad Abdul Mutolib (36) turut diamankan karena berperan membantu tersangka membuang barang bukti.

Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet kepada Anang adalah karena rasa cemburu. 

"Dari hasil penyelidikan, pembunuhan dipicu rasa cemburu. Pelaku tidak terima karena korban diduga mendekati perempuan yang merupakan pasangan pelaku," ujarnya melanjutkan.

Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Saat itu, korban dan pelaku diketahui sempat keluar bersama dan mengonsumsi minuman keras sebelum terjadi pertengkaran yang berujung pada aksi kekerasan.

Tersangka menjemput korban di rumahnya, lalu keduanya sempat keluar bersama menggunakan sepeda motor milik korban. Saat itulah tersangka melancarkan aksinya. 

"Antara korban dan pelaku ini berteman. Mereka sempat bersama, kemudian terjadi cekcok hingga berujung pembunuhan," kata AKP Dimas Robin Alexander.

Setelah melakukan pembunuhan, tersangka lalu bercerita kepada tersangka kedua. Sesaat setelah melakukan pembunuhan, mereka kemudian merencanakan membuang ketiga barang bukti tersebut di Sungai Brantas di wilayah Kras, Kediri.

Setelah kejadian, pelaku membuang jasad korban ke sungai yang berada di sekitar lokasi kejadian dengan tujuan menghilangkan jejak. Arus sungai kemudian membawa jasad hingga akhirnya ditemukan di wilayah Megaluh, Jombang.

"Tak hanya itu, sejumlah barang milik korban juga dibuang ke Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Kras, Kediri. Barang tersebut meliputi sepeda motor dan telepon genggam korban," ungkapnya.

Polisi hingga kini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti dua unit telepon genggam milik tersangka dan dua sepeda motor. Sementara barang bukti lain masih dalam pencarian karena terkendala derasnya arus sungai.

Pelaku utama dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, juga dikenakan pasal terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman tambahan. 

"Kemudian juga terkait dengan pasal 468 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP Tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara," bebernya.

Polisi menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi pembunuhan tersebut tidak direncanakan secara matang. Namun, pelaku diketahui telah membawa senjata tajam sebelum kejadian, yang kemudian digunakan saat pertikaian terjadi. 

"Senjata tajam itu sudah dibeli oleh tersangka seminggu sebelumnya. Dan selalu dibawa kemanapun," pungkasnya.

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

"Kita belum tahu karena sudah ada tanda-tanda pembusukan lanjut, sudah ada belatungnya, tulang juga sudah nampak. Nanti kita dalami setelah otopsi selesai," ucap AKP Dimas Robin Alexander kepada suarajatimpost.com, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan itu, AKP Dimas juga menjelaskan lokasi penemuan mayat tidak jauh dari akses jalan raya utama.

"Itu di lahan jagung, jaraknya dari jalan raya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meter ke dalam. Di lokasi tidak ditemukan adanya kendaraan," terangnya.

Saat ditanya apakah peristiwa ini mengarah pada tindak pidana pembunuhan, AKP Dimas menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil autopsi resmi.

"Belum tahu. Nanti setelah otopsi akan kita sampaikan penyebab kematian dan perkembangannya," tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada pihak keluarga yang datang mengidentifikasi jenazah. Pihak yang mendampingi proses evakuasi dan pemeriksaan di RSUD adalah Kepala Desa (Kades) Sumberjo serta Kapolsek Wonosalam.

Kepolisian Resor (Polres) Jombang membeberkan hasil identifikasi sementara terkait penemuan sesosok mayat di area ladang jagung, Dusun Babatan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan keterangan polisi, kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut. Tampak belatung pada tubuh korban dan sebagian tulang belulang sudah mulai terlihat. Meski demikian, polisi menduga kuat jenis kelamin korban adalah laki-laki berdasarkan pakaian yang dikenakan.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa jenazah telah dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang untuk menjalani proses autopsi.

"Jadi memang ditemukan satu jenazah laki-laki, belum diketahui identitasnya. Saat ini jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah guna dilakukan otopsi lebih lanjut dan juga proses pengenalan identitas," ujar AKP Dimas Robin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Thomas Eko, warga Pondok Benda RT 02 RW 01, Desa Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, menyampaikan pengakuan tersebut saat dikonfrontasi terkait legalitas operasional Snapboost di Indonesia.

“Memang tidak ada izin OJK karena ini basisnya ekonomi digital global. Tapi kami sampaikan ke member bahwa Snapboost ini terdaftar di Mabes Polri dan berpusat di Amerika Serikat,” ujarnya saat diwawancarai SuaraJatimPost di halaman Polres Nganjuk, Senin (20/4/2026).

Aplikasi ini menawarkan skema investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Para member diminta melakukan deposit dengan berbagai tingkatan (VIP), dengan janji saldo akan berlipat hingga dua kali dalam 40 hari. Keuntungan tersebut diklaim diperoleh melalui tugas harian berupa “like” konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Namun, janji keuntungan tersebut mulai dipertanyakan setelah sistem aplikasi mengalami gangguan. Sejumlah member mengaku tidak dapat menarik dana mereka dengan berbagai alasan yang diberikan pihak pengelola, termasuk kendala pajak.

Salah satu member, Hapy Noordita, mengaku turut menjadi korban. Ia bahkan sempat mengajak keluarganya untuk bergabung dalam platform tersebut.

“Saya sendiri deposit sampai Rp500 ribu, bahkan mengajak anak saya ikut. Awalnya lancar, tapi belakangan sistem macet dan muncul berbagai alasan seperti kendala pajak,” ungkapnya.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Hapy itu juga mengaku menyesal telah mengajak orang lain, khususnya di wilayah Kertosono.

“Saya menyesal karena sudah mengenalkan ke banyak orang. Saya sempat melihat buku panduannya, tapi saat dimintai keterangan, pihak yang mengenalkan saya justru mengaku tidak tahu. Ini jelas penipuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pada awalnya sempat berhasil menarik bonus. Namun, saat mencoba kembali melakukan penarikan, sistem sudah tidak dapat diakses.

“Waktu awal saya bisa tarik bonus. Tapi saat saya coba lagi, sudah tidak bisa. Saya ke Polres mendampingi teman untuk laporan. Intinya ini penipuan,” imbuhnya dengan nada kesal.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadi, menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Satreskrim.

“Statusnya masih penyelidikan. Kami sedang melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi, baik yang merasa dirugikan maupun pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan di tingkat lokal,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan guna mengungkap legalitas serta mekanisme operasional platform Snapboost. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa bermula sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Jrebeng Kulon. Seekor sapi milik warga bernama Saiful Akbar (45) dilaporkan hilang dari kandangnya. Pelaku diduga merusak tali pengikat sebelum membawa kabur hewan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, menjelaskan bahwa laporan masyarakat segera ditindaklanjuti oleh petugas yang sedang berjaga. Tim gabungan langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) awal sekaligus penelusuran jejak pelaku.

"Begitu menerima laporan warga, petugas segera bergerak ke TKP dan melakukan penyisiran bersama masyarakat dengan mengikuti jejak yang ditemukan di sekitar lokasi," ujar Iptu Zainullah.

Dari hasil penelusuran, diketahui pelaku sempat menggiring sapi ke arah selatan menuju area persawahan. Namun, saat melintasi kawasan permukiman, sapi tersebut sempat terlepas sebelum akhirnya dikuasai kembali oleh pelaku untuk melanjutkan pelarian.

Petugas kemudian memperluas pencarian dengan melibatkan berbagai satuan, seperti Satreskrim, Satsamapta, serta personel piket dari Polsek jajaran. Operasi pengejaran dilakukan secara intensif dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaku diketahui melarikan diri ke arah utara, tepatnya menuju area persawahan di sekitar kawasan utara Universitas Muhammadiyah Probolinggo. Upaya pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil.

"Setelah penyisiran cukup lama, sapi berhasil ditemukan sekitar pukul 01.45 WIB di area barat makam Cina Wonoasih dalam kondisi terikat pada pohon pisang," jelasnya.

Hewan ternak tersebut segera diamankan oleh petugas dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan selamat.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku diduga berjumlah dua orang. Salah satu pelaku mengenakan jaket berwarna hitam, celana jins, dan sepatu bot. Sementara pelaku lainnya memakai jaket hijau, celana pendek putih, serta diketahui membawa senjata tajam.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas serta keberadaan kedua pelaku yang melarikan diri. Upaya pengembangan kasus terus dilakukan untuk memastikan para pelaku segera tertangkap.

Iptu Zainullah menegaskan bahwa keberhasilan menggagalkan aksi pencurian tersebut merupakan hasil dari kecepatan respons petugas serta kerja sama yang baik dengan masyarakat.

"Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada waktu-waktu rawan kejahatan," tegasnya.

Selama proses penanganan hingga evakuasi berlangsung, situasi di lokasi tetap terjaga aman dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Insiden kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu ini menyisakan duka mendalam. Pihak keluarga mengaku merasa terpukul dan sempat bingung harus melangkah ke mana untuk menuntut keadilan, mengingat keterbatasan akses dan pemahaman mengenai prosedur hukum.

​"Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Apa yang dialami anggota keluarga kami sangat berat, dan kami berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku," ujar ibu kandung korban YT, Sabtu (18//2026).

​Selain fokus pada ranah hukum, keluarga juga tengah berupaya memulihkan kondisi kesehatan korban. Luka fisik mungkin perlahan mengering, namun luka batin dan rasa takut yang dialami korban memerlukan penanganan khusus, termasuk dukungan moral dari lingkungan sekitar.

Saat diwawancarai suarajatimpost di rumah kontrakannya, YT mengatakan, anaknya diundang ke rumah terduga pelaku (ST) yang juga tetangganya dan diajak pesta minuman keras bersama teman-temannya pada Sabtu sore (11/4/2026) lalu.

”Anak saya awalnya diundang bersama temannya di rumah, namun bukannya diajak ketemuan, anak saya diajak pesta miras, tapi ditolak. Lalu tiba-tiba dipukuli hingga mukanya lebam dan lecet di bawah mata," kata YT didampingi korban, Sabtu (18/4/2016) malam.

Dari keterangan Ibu korban, ST diduga memukuli korban dengan membabi buta serta menyeret dan membenturkan kepalanya ke tembok.

"Anak saya sempat tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan harus dilarikan ke RSD Kertosono karena mengalami luka serius pada bagian muka karena terkena pukulan keras," ungkapnya.

"Saya taunya, posisi anak saya dirawat di IGD RSD Kertosono," imbuh YT.

Lebih lanjut Ibu tiga anak ini bercerita, pihak keluarga melaporkan terduga pelaku ke Mapolres Nganjuk di Unit PPA. Sesuai dengan bukti laporan pada hari Minggu (12/4/2026) pelapor adalah ibu kandung korban. Namun, YT mengaku kalau dirinya sudah tidak bisa apa-apa, karena terkendala kondisi kesehatan dan ekonomi.

”Saya minta untuk ditindak tegas setimpal dengan perbuatanya, saya ini orang susah, buat menghidupi tiga anak saja berat, apalagi saya ini seorang janda,” terangnya di rumah kosnya.

Sementara itu, Riyadus salah seorang anggota Unit PPA Polres Nganjuk membenarkan adanya laporan tindak kekerasan dari warga Kertosono masuk ke Unit PPA.

Ditanya proses penindakanya dijelaskan oleh anggota Unit PPA Polres Nganjuk masih dalam tahap penyelidikan. Sekaligus melengkapi alat bukti dan saksi saksi.

”Untuk tahap awal masih proses penyelidikan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi,” ujar Riyadus.

Di sisi lain, Pujiono, kuasa hukum pelapor yang merasa iba, akan mendampingi keluarga korban dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. 

"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Kami akan memastikan bukti-bukti yang ada diproses secara profesional agar korban mendapatkan hak keadilannya," tegas Pujiono.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib, dan pihak keluarga berharap masyarakat ikut mengawasi jalannya proses hukum agar kebenaran dapat terungkap sejelas-jelasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta barang bukti dalam jumlah besar. Dari tangan keduanya, petugas menyita BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 1,015 ton yang diduga akan diperjualbelikan kembali secara ilegal.

Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat penimbunan BBM bersubsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketersediaan energi bagi masyarakat yang berhak, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran.

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Abdul Manap (64), warga Desa/Kecamatan Wringin, serta Mustopa (74), warga Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga langsung menahan kedua tersangka untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pelaku menjalankan aksinya dengan mendatangi sejumlah SPBU di wilayah Bondowoso hingga Situbondo menggunakan mobil.

Mereka mengisi penuh tangki kendaraan, kemudian memindahkan BBM tersebut ke dalam jeriken yang telah disiapkan. Selanjutnya, BBM itu ditimbun di lokasi tertentu sebelum dijual kembali ke kios-kios dengan harga yang telah ditentukan.

Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, mengungkapkan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain.

“Ini masih kami lakukan pengembangan dan pemeriksaan intensif,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mapolres Bondowoso, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif terhadap aktivitas para pelaku.

“Pelaku tertangkap basah di jalan sesaat setelah melancarkan aksinya,” tandasnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mereka terancam hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda hingga Rp60 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tak hanya mengamankan barang bukti, aparat juga menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut. Kasus ini menjadi gambaran bahwa peredaran narkoba di wilayah Bondowoso masih menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai bersama.

Dari hasil pengungkapan, petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 8,52 gram serta 6.265 butir pil berlogo Y berwarna putih yang diduga merupakan obat keras berbahaya. Barang bukti ini menunjukkan skala peredaran yang cukup signifikan dan berpotensi merusak masyarakat, khususnya kalangan muda.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam press release di Mapolres Bondowoso, Jumat (17/4/2026).

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso, AKP Deky Julkarnain, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian penyelidikan intensif di sejumlah wilayah.

“Dalam pengungkapan kali ini, kami berhasil mengungkap lima kasus dengan total lima tersangka yang kini telah diamankan,” ujarnya.

Menurut AKP Deky, peredaran narkoba jenis sabu dan pil berlogo Y masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda yang rentan menjadi sasaran.

“Kami terus melakukan upaya penindakan dan pencegahan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso,” tegasnya.

Saat ini, kelima tersangka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Bondowoso. Penyidik juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus tersebut.

Polres Bondowoso turut mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Sehari sebelumnya, Kamis (16/4/2026), puluhan penyidik dari bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim mendatangi kantor Dinas ESDM Jatim di Jalan Tidar No. 123, Surabaya, sekitar pukul 12.00 WIB. 

Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pelaku usaha yang mengaku mengalami praktik pungli dalam pengurusan izin, terutama di sektor pertambangan dan pengelolaan air tanah.

Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita sedikitnya empat kotak kontainer berisi dokumen dan berkas penting yang diduga berkaitan dengan praktik pungli. Selain penggeledahan di kantor Dinas ESDM, penyidik juga melakukan penelusuran ke sejumlah kediaman pihak terkait.

Tiga Pejabat ESDM Jatim Terseret

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yang merupakan pejabat aktif di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

"Sejak tanggal 14 kami melakukan penyelidikan, dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ungkap Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Ketiga tersangka itu masing-masing berinisial AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim, OS sebagai Kepala Bidang Pertambangan, dan H sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Penetapan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi yang terjadi tidak bersifat individu, melainkan melibatkan struktur internal di dalam dinas.

"Pada tanggal 17 April ini, kami menetapkan tersangka yaitu saudara AM, OS, dan H," sebut Wagiyo.

Aliran Dana capai Miliaran Rupiah 

Selain penetapan ketiga tersangka, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mengungkap adanya aliran dana hasil dugaan pungutan liar dengan menyita uang senilai total Rp2,36 miliar dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dan kediaman para tersangka.

Secara rinci, total uang yang disita mencapai Rp2.369.239.765,49. Dari tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim, penyidik menyita uang tunai dan dana dalam rekening dengan total sekitar Rp494,41 juta. Sementara dari tersangka OS, Kepala Bidang Pertambangan, disita uang dalam jumlah terbesar yakni sekitar Rp1,64 miliar.

Adapun dari tersangka H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, penyidik mengamankan dana sebesar Rp229,68 juta yang tersimpan dalam rekening bank.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita berbagai barang bukti elektronik yang memperkuat dugaan praktik korupsi tersebut, mulai dari bukti transfer, percakapan WhatsApp, hingga dokumen perizinan dan keterangan para pemohon izin.

Perizinan Dipersulit, Pemohon Diperas

Modus operandi yang digunakan adalah dengan memanipulasi sistem perizinan resmi berbasis Online Single Submission (OSS). Proses perizinan yang seharusnya berjalan otomatis diduga sengaja diperlambat untuk menekan pemohon agar memberikan sejumlah uang.

Pemohon izin yang tidak memenuhi permintaan tersebut disebut mengalami hambatan, meskipun seluruh persyaratan administrasi telah lengkap. Sebaliknya, proses akan dipercepat apabila pemohon memberikan sejumlah uang kepada oknum pejabat.

"Ada indikasi kuat pelanggaran hukum dalam proses pelayanan maupun perizinan di sektor pertambangan, ketenagalistrikan, hingga pengawasan air tanah," terang Wagiyo.

Lebih lanjut, penyidik juga mengungkap adanya tarif pungli yang bervariasi. Untuk perpanjangan izin tambang, besaran uang yang diminta berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk izin baru mencapai Rp50 juta hingga Rp200 juta. 

Sementara pada sektor pengusahaan air tanah, pungutan untuk perpanjangan berkisar Rp5 juta hingga Rp20 juta, dan izin baru antara Rp50 juta hingga Rp80 juta.

Praktik tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai pungli, tetapi juga mengandung unsur gratifikasi dan pemerasan yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik di sektor strategis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nganjuk sebagai bentuk komitmen dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, menyampaikan bahwa pelaku yang sebelumnya berpindah-pindah tempat persembunyian kini telah berhasil ditangkap dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Sudah diamankan malam itu. Kami menunggu petunjuk dari Pak Kapolres untuk proses lebih lanjut,” ujar Sukaca saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan, kepolisian tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan seksual, terlebih jika korbannya adalah anak di bawah umur. Penangkapan ini sekaligus menjawab keresahan keluarga korban dan masyarakat yang selama ini menantikan kepastian hukum.

Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan tersebut melibatkan terduga pelaku berinisial FWF (35), yang diketahui merupakan anggota salah satu perguruan silat di wilayah Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sejak dilaporkan, pelaku sempat masuk dalam DPO dan menjadi target pengejaran aparat.

Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku, baik dari kalangan keluarga maupun rekan-rekannya.

“Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap orang-orang terdekat terduga pelaku untuk mempercepat proses penelusuran,” jelas Sukaca.

Pihaknya juga sempat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku selama masa pelarian.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan terduga pelaku. Kasus ini menyangkut perlindungan anak dan menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Sukaca juga sempat meminta pelaku untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

“Lebih baik kooperatif daripada terus bersembunyi. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Terkait jumlah korban, pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci. Polisi memastikan data tersebut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan terhadap pelaku selesai dilakukan.

“Untuk jumlah korban akan kami sampaikan setelah pelaku diamankan dan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Kasus ini mencuat setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindakan asusila tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini, pelaku telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, balita MAM ditemukan meninggal dunia dengan tubuh penuh luka memar dan lecet di rumahnya, lingkungan Baudendo, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. Di rumah tersebut, MAM tinggal bersama nenek, ibu, ayah tiri, serta dua kakak perempuannya.

S, nenek kandung korban, kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian MAM. Sebelum penetapan tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk ibu dan ayah tiri korban. Namun, selain S, saksi-saksi lain telah dipulangkan karena dinilai masih kekurangan alat bukti.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata, menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan. Hal ini menyusul adanya dugaan bahwa kekerasan tidak hanya dialami oleh MAM, tetapi juga kedua kakak perempuannya.

Selain itu, penyidik menduga pelaku kekerasan tidak hanya satu orang. "Saat ini masih kami dalami," jelas AKP Achmad Elyasarif Martadinata, Jumat (17/04/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MAM mengalami sejumlah luka luar maupun luka dalam. Luka luar ditemukan pada bagian wajah, kepala, mata, dada, serta perut. Sementara itu, pemeriksaan dalam menunjukkan adanya darah pada rongga perut yang mengindikasikan perdarahan internal. Organ dalam seperti ginjal juga dilaporkan mengalami luka.

Polisi telah mengamankan barang bukti berupa satu buah pipa PVC sepanjang 110 cm, satu batang kayu bekas sapu dengan paku di ujungnya, satu buah bak plastik berwarna abu-abu, dan sejumlah pakaian.

Dugaan bahwa kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang muncul setelah jenazah MAM ditemukan. Informasi dari sejumlah tetangga menyebutkan bahwa ketiga anak di rumah tersebut sering mengalami pemukulan. Menurut kesaksian warga, kedua kakak perempuan MAM juga memiliki luka di tubuh mereka dan sebelumnya telah menjalani visum.

Saat ini, kedua kakak MAM telah ditempatkan di salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Kediri untuk menjalani pemulihan fisik dan mental.

Tersangka S (64) terancam pidana penjara maksimal 10 hingga 15 tahun serta denda antara Rp200 juta hingga Rp450 juta atas perbuatannya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dokter Forensik RS Bhayangkara Kediri, dr. Aditya, mengungkapkan bahwa pada tubuh MAM ditemukan luka lecet dan memar. Luka-luka tersebut tersebar di bagian wajah, kepala, mata, dada, hingga perut. "Lalu pada bagian punggung juga terdapat luka memar," ungkapnya, Jumat (17/04/2026).

Selain luka luar, pemeriksaan dalam menunjukkan adanya perdarahan pada rongga perut. Organ dalam korban, termasuk ginjal, juga dilaporkan mengalami kerusakan.

"Jadi ada perdarahan di rongga perut yang disebabkan oleh adanya luka atau kekerasan pada organ dalam perut. Pertama adalah ginjal, yang mungkin disebabkan oleh kekerasan dari luka dan memar luar. Jadi penyebab kematian ini adalah perdarahan hebat," jelas dr. Aditya.

Terkait kondisi kesehatan jiwa tersangka S, pihak kepolisian menegaskan masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Masih kami lakukan pendalaman, apakah ada gangguan psikologis atau gangguan jiwa. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata.

Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah pipa PVC sepanjang 110 cm, satu batang kayu bekas sapu dengan paku di ujungnya, sebuah bak plastik berwarna abu-abu, dan beberapa potong pakaian.

Pipa dan kayu tersebut merupakan alat yang digunakan S untuk menganiaya cucunya. Terdapat dua momentum kekerasan yang secara signifikan memengaruhi kondisi kesehatan MAM pada hari kejadian, yakni saat S memaksa korban dan kedua kakaknya tidur siang, serta saat korban diminta berhenti berendam di bak mandi.

Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal-pasal tersebut membawa ancaman pidana penjara maksimal 10 hingga 15 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp450 juta. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Selama ini, almarhum MAM beserta kedua kakak perempuannya hanya didampingi oleh perempuan berusia 64 tahun tersebut saat kedua orang tua mereka pergi bekerja.

Pada hari kejadian, S meminta ketiga cucunya untuk tidur siang. Lantaran kesal karena mereka tidak segera tidur, S memukul MAM dengan kayu dan memukul kedua kakaknya menggunakan tangan. Setelah kejadian tersebut, MAM berendam di dalam sebuah bak mandi yang berada di dapur.

S kemudian meminta MAM untuk mengganti pakaian. Kembali tersulut emosi karena perintahnya tidak dituruti, S membuang air mandi dan memukul punggung MAM menggunakan pipa. S kemudian meninggalkan cucunya begitu saja di atas kasur yang terletak di area dapur.

Beberapa jam kemudian, ibu MAM yakni RNS (sebelumnya ditulis H) pulang dan melihat anaknya berada di dapur. Saat hendak dibangunkan, MAM tidak memberikan respons dan diketahui telah meninggal dunia.

Terkait peristiwa tersebut, kepolisian telah memeriksa sedikitnya tujuh orang saksi. "Kemudian penyidik juga telah mencari alat bukti lain, sehingga penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Inisial S," ungkap Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata, Jumat (17/04/2026).

Tersangka S yang merupakan nenek kandung almarhum MAM, diduga melakukan tindakan kekerasan tersebut karena menganggap korban nakal dan kerap membantah. "Dimana maksud dan tujuan pelaku melakukan hal tersebut agar anak korban menurut dan tidak membantah," tambahnya.

AKP Achmad Elyasarif Martadinata menuturkan, S dijerat Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 44 ayat 3 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam pasal tersebut, setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

"Atau setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, atau denda paling banyak Rp 450 juta," jelasnya.

Sementara itu, polisi telah mengamankan barang bukti berupa satu buah pipa PVC sepanjang 110 cm, satu buah kayu bekas sapu dengan paku di ujungnya, satu buah bak plastik berwarna abu-abu, serta sejumlah pakaian. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman pada Kamis (16/4/2026) menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari aduan masyarakat pada akhir Januari 2026 terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Batu.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan intensif dan observasi lapangan hingga akhirnya mengarah kepada tersangka S,” ujarnya.

Ia juga menegaskan sebelumnya, jajaran Polres Batu mengantongi identitas target, petugas melakukan penyergapan pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. Dalam operasi tersebut, tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 40 butir pil ekstasi yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri tersangka dan dikemas dalam plastik klip bening. Selain itu, satu unit ponsel turut diamankan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi.

“Di lokasi, kami menemukan 40 butir pil ekstasi yang diduga siap edar, serta satu unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi, dan sari hasil pemeriksaan awal, tersangka S mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial J. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok utama yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika di wilayah Batu," imbuhnya.

Polisi menduga tersangka S berperan sebagai pengedar yang mendistribusikan pil ekstasi di wilayah hukum Polres Batu. Peran ini masih terus didalami untuk mengungkap sejauh mana jaringan yang terlibat.

Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolres Batu dan dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan serta penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram.

“S disangkakan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya, mengatakan, pelaporan korban tersebut dilakukan pada Selasa (14/4/2026) siang.

"Korban yang melapor ada satu orang," kata dia, Kamis (16/4/2026).

AKP Arya mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait laporan yang sudah masuk. 

Terkait laporan Pemkab Gresik melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, melaporkan atas pemalsuan dokumen. 

Sedangkan korban melaporkan atas perkara dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan pembayaran uang hingga ratusan juta.

"Jadi ada dua perkara," jelasnya. 

Polisi tengah mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap kasus ini dan polisi mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban bisa segera menghubungi call center 110, ataupun Lapor Cak Rama 081188002006. Masyarakat juga bisa hadir langsung ke Mapolres Gresik untuk membuat laporan.

Diketahui sebelumnya, kasus rekrutmen ASN dengan SK palsu ini mencuat viral setelah korban terekam kamera CCTV berseragam lengkap mendatangi Kantor Bupati Gresik. 

Korban dugaan penipuan atas SK pengangkatan palsu di Kabupaten Gresik, dilaporkan bertambah.

Baru-baru ini terungkap bahwa satu perempuan berinisial CI diduga tertipu atas SK ASN palsu tersebut mendatangi Kantor Kecamatan Driyorejo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan dilakukan tim gabungan Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk bersama Unit Reskrim Polsek Pace setelah melakukan penelusuran intensif terhadap keberadaan pelaku yang kerap berpindah-pindah tempat.

Dua terduga pelaku berinisial AS (56) dan SK (49), warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, ditangkap pada Kamis (16/4/2026) dini hari sekitar pukul 01.45 WIB. Sebelumnya, aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 30 Desember 2025 sekitar pukul 09.46 WIB di Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, meskipun membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pelacakan. Pasutri tersebut diketahui beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban saat berbelanja di toko.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan membenarkan pengungkapan kasus tersebut oleh tim gabungan.

“Benar, kasus pencurian handphone ini berhasil diungkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Nganjuk dan Polsek Pace setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang. Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegasnya.

Dari hasil penyelidikan, kronologi kejadian bermula saat korban meletakkan HP miliknya jenis Oppo A57 di dashboard sepeda motor saat berbelanja di toko kelontong. Namun, saat kembali, HP tersebut telah hilang. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp2,5 juta dan melaporkannya ke Polsek Pace.

Kapolsek Pace AKP Pujo Santoso menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk yang mengarah pada keberadaan pelaku di wilayah Kediri.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku berhasil kami lacak dan diamankan di rumahnya. Keduanya mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku utama diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga di tempat terbuka guna mencegah tindak kejahatan serupa.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Vario, tiga unit handphone, rekaman CCTV, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.

Diketahui, AS merupakan residivis kasus pencurian yang sebelumnya pernah menjalani hukuman. Sementara istrinya, SK, turut berperan aktif dalam aksi tersebut.

Kasus ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam menindak setiap tindak kriminalitas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Polres Nganjuk juga terus mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan jika mengetahui atau mengalami tindak kejahatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penasihat hukum pemohon, Yulia Margaretha, Ander Sumiwi Budi Prihatin, menjelaskan bahwa penundaan murni disebabkan belum lengkapnya dokumen dari pihak Kejaksaan.

“Karena ini permohonan praperadilan, maka Kepala Kejaksaan harus memberikan surat tugas atau surat kuasa. Administrasi itu belum dilengkapi. Tidak ada kendala lain,” ujar Ander kepada awak media usai persidangan.

Ia menambahkan, majelis hakim tunggal memutuskan menunda sidang hingga Kamis pekan depan. Mengingat batas waktu penanganan praperadilan yang hanya tujuh hari, persidangan lanjutan diperkirakan akan berlangsung secara maraton.

“Sidangnya akan maraton. Kemungkinan hari Kamis pihak termohon harus langsung menyampaikan jawaban. Jika tidak, proses tetap berjalan,” tegasnya.

Terkait strategi hukum yang akan disiapkan, Ander enggan membeberkan secara rinci dan menyebut hal tersebut sebagai bagian dari privasi antara pengacara dan klien.

“Untuk strategi, kami tidak bisa sampaikan karena itu menyangkut privasi klien. Kita tunggu saja sidang berikutnya,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk melalui Kasi Intelijen, Koko Robby Yahya, memberikan klarifikasi terkait jalannya sidang yang sempat terhenti dan memunculkan beragam spekulasi.

Koko membantah adanya narasi yang menyebut tim jaksa diusir dari ruang sidang oleh majelis hakim.

“Kalau dari pandangan wartawan seperti itu, silakan. Namun dari laporan tim kami yang hadir di persidangan, tidak ada pengusiran. Kami tetap menghormati keputusan hakim,” ujar Koko saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, penundaan sidang lebih disebabkan oleh kendala administrasi berupa proses registrasi yang belum selesai divalidasi dalam sistem pengadilan, bukan karena ketidaksiapan materi perkara.

Menurutnya, dokumen yang dibutuhkan sebenarnya telah diajukan sejak sehari sebelum persidangan.

“Karena proses registrasi di PN belum tervalidasi saat sidang dimulai, hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga administrasi tersebut selesai,” jelasnya.

Koko juga menyarankan agar media melakukan konfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Nganjuk guna memperoleh informasi yang berimbang.

“Silakan konfirmasi ke PN agar jelas, apakah ini murni karena registrasi atau ada hal lain,” tambahnya.

Di sisi lain, upaya awak media untuk mendapatkan keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Nganjuk masih belum membuahkan hasil.

Wartawan Suarajatimpost telah mencoba melakukan konfirmasi sebanyak dua kali kepada pihak panitera maupun pejabat berwenang. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang diberikan.

Berdasarkan keterangan staf layanan, Wiwik Wijayati, pejabat yang berwenang memberikan keterangan, yakni Humas PN Nganjuk, masih memiliki agenda persidangan yang padat.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya menjadwalkan ulang pertemuan dengan Humas PN Nganjuk guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait penundaan sidang tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka berinisial ZA (46) asal Margorejo, Kecamatan Woncolo, Kota Surabaya, merupakan residivis dalam kasus serupa dinyatakan bebas tahun lalu.

"Jadi tahun lalu sekitar Juni 2025 sudah pernah ditangkap oleh Kanit Tipiter dengan perkara yang sama. Dan yang bersangkutan bebas akhir Desember 2025 lalu," kata Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Arya Widjaya, saat konfrensi pers di Mako Polres Gresik, Kamis (16/4/2026).

AKP Arya menegaskan, karena seorang residivis petugas langsung segera melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka dihukum dibalik jeruji dalam kasus yang sama ini hanya sekitar enam bulan.

Tersangka bebas bulan Desember 2025, hingga terungkap aksi serupa penimbunan BBM empat bulan April 2026. 

Pengungkapan kasus ini berawal saat petugas melakukan pengecekan di salah satu tempat kejadian perkara (TKP) rumah yang diduga dijadikan gudang penimbunan BBM di Dusun Cabean, Desa Ngimboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 14 April 2026. 

Petugas menemukan BBM bersubsidi jenis solar yang ditampung menggunakan sepuluh tangki air dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter per tangki.

Dalam pengungkapan tersebut, turut dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap seorang penjaga gudang berinisial AD (34) warga Sokomedalem, Kecamatan Senori, Kabuoaten Tuban.

Kepada petugas, AD mengaku tidak mengetahui terkait asal-usul BBM subsidi jenis solar tersebut. Selain AD, pemilik rumah berinisial AH warga Desa Ngimboh, Kecamatan Ujungpangkah, setempat turut diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. 

Penimbunan BBM Subsidi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Ketua RW. Barang bukti yang diamankan ada sebanyak 10 buah tangki air berisi kurang lebih 9.000 liter BBM bersubsidi jenis solar, dua unit mesin diesel, tiga unit mesin pompa air, dan tiga puluh meter selang plastik. 

Tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang mengubah pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. 

"Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling banyak Rp 60 miliar," pungkas AKP Arya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang pengendara sepeda motor terekam kamera pengawas CCTV saat menggasak satu karung gabah milik petani setempat yang diletakkan di pinggir jalan pada Rabu (15/4/2026).

Korban diketahui bernama Sulastri, warga RT 02 RW 01 Dusun Gandean. Peristiwa tersebut terungkap setelah korban melakukan pengecekan rekaman CCTV milik tetangganya dan melaporkannya kepada pengurus RT setempat.

Berdasarkan data yang dihimpun, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra melaju dari arah utara. 

Ketua RT 01 RW 01, Endra Priyanto, memaparkan bahwa pelaku sempat memantau situasi sebelum melancarkan aksinya. Pelaku terlihat memasuki sebuah gang kecil ke arah timur, sebelum akhirnya kembali ke lokasi penumpukan gabah.

"Pelaku keluar dari gang, berhenti di lokasi tumpukan gabah, lalu turun dan langsung mengangkat satu karung. Setelah itu, pelaku langsung melarikan diri ke arah selatan," ujar Endra saat dikonfirmasi pada Kamis (16/4/2026).

Gabah yang dicuri merupakan hasil panen baru yang ditempatkan di pinggir jalan untuk memudahkan pengangkutan. Dari total 11 karung yang tersedia, pelaku membawa lari satu karung dengan bobot sekitar 50 kilogram.

Meskipun wajah dan kendaraan pelaku terekam jelas, warga sekitar mengaku tidak mengenali sosok tersebut. Diduga kuat, pelaku bukan merupakan warga desa setempat. 

Akibat insiden ini, korban ditaksir mengalami kerugian materiil sebesar Rp300.000, merujuk pada fluktuasi harga gabah di pasaran saat ini. Kendati demikian, pihak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian.

Trio Agung, salah satu warga setempat, menyebutkan bahwa area tersebut memang lazim digunakan petani sebagai tempat penitipan hasil panen sementara. 

"Biasanya memang diletakkan di situ untuk memudahkan pengangkutan ke kendaraan. Saya baru tahu ada pencurian setelah ramai dibicarakan warga. Kejadiannya sekitar jam 15.00 WIB," ungkap Trio.

Kasus ini menjadi peringatan bagi para petani di wilayah Dringu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hasil panen yang diletakkan di ruang terbuka tanpa pengawasan, guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Modus operandi yang digunakan pelaku tergolong rapi, yakni dengan menyembunyikan ribuan liter BBM tersebut ke dalam deretan tangki air guna menghindari kecurigaan warga dan petugas.

Sebanyak 10.000 liter solar subsidi yang disimpan di dalam sepuluh tangki air diamankan petugas.

Seorang warga berinisial ZA (46) asal Margorejo, Kecamatan Woncolo, Kota Surabaya, yang diduga pemilik BBM tersebut turut diamankan.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Arya Widjaya, mengatakan ZA masih menjalani pemeriksaan atas dugaan penimbunan BBM tersebut. 

"Setelah dilakukan upaya pencarian, anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil menemukan ZA di sebuah rumah kos yang berada di wilayah Kecamatan Ujungpangkah, Gresik," kata AKP Arya, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal saat petugas melakukan pengecekan di salah satu rumah yang diduga dijadikan gudang penimbunan BBM di Dusun Cabean, Desa Ngimboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 14 April 2026. 

Petugas menemukan BBM bersubsidi jenis solar yang ditampung menggunakan sepuluh tangki air dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter per tangki. 

Dalam pengungkapan tersebut, turut dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap seorang penjaga gudang berinisial AD (34) warga Sokomedalem, Kecamatan Senori, Kabuoaten Tuban.

Kepada petugas, AD mengaku tidak mengetahui terkait asal-usul BBM subsidi jenis solar tersebut.

Selain AD, pemilik rumah berinisial AH warga Desa Ngimboh, Kecamatan Ujungpangkah, setempat turut diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Lanjut AKP Arya, penimbunan BBM Subsidi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Ketua RW. 

"Pengakuan RW setempat, pelaku tidak izin tinggal di lingkungan tersebut melakukan penimbunan BBM Subsidi," jelasnya.

Barang bukti yang diamankan, 10 buah tangki air berisi kurang lebih 10.000 liter BBM bersubsidi jenis solar, dua unit mesin diesel, tiga unit mesin pompa air, dan tiga puluh meter selang plastik.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang mengubah pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. 

"Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling banyak Rp 60 miliar," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kendaraan yang kini diamankan di halaman Mapolres Jember tersebut tampak seperti mobil penumpang biasa. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan delapan jeriken di dalam kabin yang masing-masing berisi sekitar 30 liter Pertalite.

Pelaku yang diamankan berinisial FS, warga kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Ia diketahui memodifikasi kendaraannya dengan memasang mesin penyedot air di bagian belakang mobil untuk menguras BBM dari tangka ke dalam jeriken.

Modus ini memungkinkan pelaku menyedot pertalite dengan cepat, bahkan saat proses pengisian BBM di SPBU masih berlangsung.

Kanit Tipidter Polres Jember, Ipda Harry Sasono, mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap dari laporan Masyarakat yang mencurigai aktivitas kendaraan tersebut.

“Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Masyarakat yang curiga dengan aktivitas kendaraan milik tersangka. Mobil tersebut kerap terlihat melakukan pengisian BBM berulang kali dengan jumlah tidak wajar di area SPBU,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Daei hasil pemeriksaan, tersangka FS mengaku telah menjalankan aksi penimbunan Pertalite selama kurang lebih satu tahun. Dalam sekali pengisian, pelaku mampu membeli hingga ratusan liter BBM bersubsidi.

BBM tersebut kemudian dijual kembali ke kios bensin eceran di pinggir jalan dengan harga sekitar Rp 11.700 per liter untuk memperoleh keuntungan.

Saat ini , tersangka Bersama barang bukti berupa minibus modifikasi, mesin penyedot air, serta ratusan liter Pertalite telah diamankan di Mapolres Jember. Polisi memastikan proses hukum terhadap pelaku akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Beritasatu.com 

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang

Editor: Syaiful Aries

Menurut keterangan tetangga, N dan kedua kakaknya tidak memiliki identitas resmi karena tidak mempunyai akta kelahiran dan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sang ibu, H.

Melihat kondisi tersebut, pihak RT/RW setempat telah berupaya membantu melengkapi dokumen kependudukan, mulai dari KK hingga akta kelahiran. "Kalau kami sudah berusaha mencarikan identitas, kami juga mencarikan akta, mengurus di kelurahan, kami sudah membantu mencarikan Kartu Keluarga," tutur Ketua RW 06 Kelurahan Ngronggo, Baharuddin Yusuf, Kamis (16/04/2026).

Apalagi, dari tiga bersaudara tersebut, ada yang sudah memasuki usia sekolah. Akibat ketiadaan dokumen, bocah tersebut kesulitan untuk mengenyam pendidikan. 

"Sebenarnya yang pertama sudah waktunya sekolah. Namun, pihak sekolah juga kesulitan karena akta kelahiran belum ada," ungkap Baharuddin.

Sayangnya, upaya-upaya tersebut sering menemui jalan buntu. Pasalnya, pihak keluarga tidak memberikan keterangan yang jelas terkait ketiga anak tersebut. 

"Pihak keluarga juga terkadang mempersulit dalam memberikan identitas yang lebih lengkap," ungkapnya lagi.

Upaya untuk membantu keluarga itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. "Sudah lama, bahkan sebelum saya menjabat sebagai RW sudah dibantu untuk mencarikan akta kelahiran sampai pembuatan KK, sekitar enam bulan yang lalu," ujarnya.

N diketahui tinggal di rumah tersebut bersama nenek, ibu, ayah tirinya, serta dua orang kakak perempuan. Sang ibu mulai menetap di Lingkungan Baudendo, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, setelah merantau dari Pulau Sumatera. 

"Anak yang dibawa pulang itu tiga, dan dibawa ke sini," pungkas Baharuddin.

Diberitakan sebelumnya, N ditemukan meninggal dunia di dapur rumahnya dengan kondisi luka cukup parah di pelipis mata dan memar di bagian perut. Kondisi N pertama kali diketahui oleh sang ibu setelah pulang bekerja.

Melihat kondisi anaknya, sang ibu kemudian meminta bantuan tetangga sekitar, yang selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Saat ditinggal ayah dan ibunya bekerja, N dan kedua kakak perempuannya berada di rumah bersama sang nenek, SL.

Hingga dini hari tadi, seluruh anggota keluarga N, termasuk ibu dan neneknya, tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban diketahui bernama Sampurno, yang menjabat sebagai Kepala Desa Pakel, Kecamatan Gucialit. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga karena terjadi secara tiba-tiba di lingkungan permukiman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula saat sekitar 10 orang datang ke rumah korban menggunakan dua mobil. Saat itu, korban sedang menerima tamu. Namun tanpa alasan yang jelas, rombongan tersebut diduga langsung melakukan penyerangan.

Korban tidak hanya dipukul, tetapi juga diserang menggunakan senjata tajam jenis celurit. Akibatnya, ia mengalami luka cukup serius dan langsung dilarikan ke RSUD dr Haryoto Lumajang untuk mendapatkan penanganan medis.

Dugaan sementara, peristiwa pengeroyokan ini dipicu kesalahpahaman antara korban dan salah satu terduga pelaku. Beberapa hari sebelum kejadian, keduanya disebut sempat terlibat perselisihan dalam sebuah acara pengajian.

Korban menduga aksi tersebut terjadi karena emosi sesaat dari pelaku.

“Mungkin khilaf, mungkin marah dengan saya. Bisa jadi hanya salah paham saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lumajang, Pras Ardinata, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif kejadian tersebut.

“Kejadiannya sekitar pukul 14.00 WIB di kediaman korban. Awalnya korban menerima tamu, lalu datang dua mobil, sempat terjadi cekcok hingga berujung penganiayaan. Untuk motif masih kami dalami,” katanya.

Polisi telah mengantongi identitas para terduga pelaku dan saat ini masih melakukan pengejaran. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, korban kini telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Kapolsek Sumobito, AKP Bagus Tejo Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan CIK (49), seorang PNS berdomisili di Surabaya, sebagai tersangka utama yang berperan sebagai penyuruh.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan CIK ini yang menyuruh dan mengoordinir pengambilan rel untuk dijual. Ini bukan sekadar kejahatan jalanan, ada aktor intelektualnya," ungkap AKP Bagus Tejo Purnomo dalam pesan diterima, Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan kronologi, aksi ini telah direncanakan sejak awal April 2026. CIK memerintahkan dua pelaku, MS (50) warga Kecamatan Peterongan dan IS (44) warga Kecamatan Kabuh, untuk mengambil potongan rel bekas pagar jenis R25 sepanjang dua meter di stasiun tersebut.

Pada aksi pertama, Rabu (8/4/2026), kawanan ini sukses menggondol dan menjual 22 batang rel. Hasil penjualan dibagi tidak merata: CIK meraup bagian terbesar senilai Rp1 juta, disusul IS sebesar Rp800 ribu, dan MS hanya menerima Rp400 ribu.

Namun nahas, saat mencoba mengulangi perbuatannya pada Senin (13/4/2026), kedua pelaku lapangan lebih dulu diciduk petugas Reskrim Polsek Sumobito sebelum sempat membawa kabur barang bukti.

Pengepul Rongsokan Turut Dijerat

Selain mengamankan otak pelaku, polisi juga menindak tegas jalur distribusi hasil curian. Seorang pengepul barang rongsokan berinisial IR (51), warga Kecamatan Diwek, Jombang, ikut diamankan atas dugaan penadahan.

IR terbukti membeli 22 batang rel hasil curian dengan total berat mencapai 1.100 kilogram. Dengan harga Rp3.700 per kilogram, transaksi haram ini bernilai total Rp4.070.000. IR mengaku bahwa rel-rel tersebut kemudian langsung dijual kembali ke sebuah pabrik di wilayah Mojokerto.

"Pelaku penadah ini tahu betul bahwa barang tersebut adalah potongan rel kereta api, namun tetap nekat membeli. Unsur penadahan sangat jelas dan akan kami dalami," tegas Kapolsek.

Polisi kini mengamankan sejumlah barang bukti tambahan, antara lain 25 batang rel kereta api jenis R25, bukti transfer melalui dompet digital, telepon genggam, serta kendaraan operasional yang digunakan para pelaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 477 jo Pasal 20 huruf b UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencurian dengan Pemberatan, serta Pasal 591 KUHP terkait tindak pidana Penadahan.

AKP Bagus Tejo Purnomo menegaskan bahwa pengembangan kasus masih terus dilakukan.

"Kami tidak menutup kemungkinan ada jaringan yang lebih luas, baik dari sisi penyuruh maupun pembeli akhir. Pendalaman masih terus berjalan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Selama ini korban tinggal bersama nenek, ibu, dan ayah tirinya. N beserta kedua kakak perempuannya diduga sering menjadi korban kekerasan.

N diketahui berusia 3,5 tahun, sementara kakak pertamanya berusia 7 tahun dan kakak keduanya berusia sekitar 5 tahun.

Kondisi ketiga anak tersebut rupanya juga diketahui oleh tetangga sekitar. Dugaan kekerasan dialami ketiga anak itu selama tinggal di rumah tersebut.

"Riwayatnya itu dari dulu ketiga anak ini sudah sering dihajar dan dipukuli. Karena memarnya sudah terlihat jelas, warga banyak mengetahui bahwa ketiga anak itu sering dipukul," ungkap Ketua RW 06 Kelurahan Ngronggo, Baharuddin Yusuf, Kamis (16/04/2026) dini hari.

Berdasarkan informasi dari tetangga sekitar, tindakan kekerasan diduga tidak hanya dilakukan oleh sang ibu atau ayah, tetapi juga oleh sang nenek.

"Ketiganya. Bapak dan ibunya juga sering, neneknya juga. Banyak yang tahu," tutur Baharuddin.

Dia menceritakan bahwa tetangga sebelah rumah korban pernah melihat secara langsung saat sang nenek memukul salah satu dari ketiga anak tersebut. Saat ditanya, sang nenek beralasan bahwa anak itu dipukul karena nakal.

Tetangga yang diceritakan Baharuddin bahkan bersedia menjadi saksi dalam pemeriksaan polisi. 

"Tetangga ada yang bertanya, 'Mbah, mengapa anak itu diperlakukan begitu? Padahal masih kecil'. Lalu neneknya menjawab, 'Biar saja, karena nakal'," cerita Baharuddin.

Sementara itu, bersamaan dengan peristiwa meninggalnya N, sebuah video yang menunjukkan seorang anak kecil dengan bekas luka di tubuh beredar luas. 

Meski tidak mengonfirmasi kebenaran video tersebut, Baharuddin mengungkapkan bahwa pada tubuh kedua kakak N memang ditemukan sejumlah bekas luka.

"Kalau itu kurang jelas apakah bekas cacar atau penganiayaan. Namun, di punggungnya banyak memar. Jelas ada bekas luka," tambahnya.

N ditemukan meninggal dunia di dapur rumahnya dengan kondisi luka cukup parah di pelipis mata dan memar di bagian perut. Saat ini, seluruh anggota keluarga N, termasuk ibu dan neneknya, tengah menjalani pemeriksaan di kepolisian. (*)

Editor: Syaiful Aries

Di sebuah rumah yang terletak di ujung gang kecil lingkungan RW setempat, seorang bocah berusia sekitar 3,5 tahun berinisial N ditemukan meninggal dunia oleh ibunya, H.

Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dapur rumah tersebut. "Korban dikatakan sudah meninggal dunia. Pihak keluarga kemudian meminta tolong kepada tetangga kanan kiri," ujar salah satu saksi mata, Baharuddin Yusuf, Kamis (16/04/2026) dini hari.

Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada perangkat kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Polsek Kediri Kota. 

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Kediri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Luka yang parah ada di bawah pelipis mata, itu memar. Kemudian juga di bagian perut itu, memar," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua RW tersebut.

Di rumah tersebut, korban diketahui tinggal bersama nenek, ibu, ayah, serta dua kakak perempuannya. Saat ini, rumah tersebut telah dipasang garis polisi.

Menurut Baharuddin, sebelum ditemukan meninggal, korban berada di rumah bersama sang nenek yang berinisial SL. Sementara itu, kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah karena bekerja.

Menurut keterangan tetangga, sang ibu bekerja sebagai penjual gorengan keliling, sedangkan sang ayah berinisial S bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, pada hari kejadian, sang ibu sedang bekerja di tempat lain. 

"Ibunya pergi mijat, bapaknya masih kerja. Pulang-pulang anak itu sudah meninggal," tuturnya.

Hingga Kamis dini hari, pihak keluarga masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Polres Kediri Kota. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti serta siapa yang bertanggung jawab atas kematian bocah tersebut.

Polisi juga mendalami kemungkinan adanya unsur kekerasan atau penganiayaan. "Untuk kepastian itu kita juga belum tahu. Semua masih diproses di Polres Kediri Kota," ujar Baharuddin.

Saat pihak keluarga diperiksa, dua kakak perempuan korban dititipkan sementara kepada kerabat lainnya. Keluarga tersebut diketahui baru tinggal di rumah itu sekitar dua tahun terakhir dan dikenal kurang bersosialisasi dengan tetangga sekitar.

Keluarga tersebut, terutama sang ibu, mulai menetap di lingkungan itu usai merantau dari Pulau Sumatera. 

"Yang pertama sekitar umur 6-7 tahunan, yang kedua sekitar 5 tahunan," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Senin (13/4/2026) sekitar pukul 20.20 WIB. Kasus ini terungkap setelah petugas keamanan internal melaporkan hilangnya material rel pada Rabu (8/4/2026).

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MS (50), warga Kecamatan Peterongan, dan IS (44), warga Kecamatan Kabuh.

Kapolsek Sumobito, AKP Bagus Tejo Purnomo, mengatakan bahwa penangkapan terhadap dua "rayap besi" ini merupakan tindak lanjut dari laporan petugas lapangan.

"Setelah menerima informasi, anggota kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian rel kereta api," ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, kedua pelaku diduga secara bersama-sama mengambil rel kereta api jenis R25 tanpa izin. Rel tersebut merupakan bagian dari pagar di area stasiun. Barang curian kemudian dimuat menggunakan kendaraan pick up.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 25 batang rel kereta api bekas pagar, satu unit mobil pick up Suzuki Carry, serta satu unit sepeda motor.

AKP Bagus Tejo Purnomo menambahkan bahwa akibat kejadian tersebut, pihak korban mengalami kerugian sekitar Rp11,5 juta.

"Barang bukti dan kedua tersangka saat ini telah diamankan di Polsek Sumobito untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," jelasnya.

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 477 KUHPidana sesuai dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi "rayap besi" ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Putusan ini dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Ratna Dianing Wulansari. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Yuliantono terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

“Terdakwa dijatuhi vonis dua tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider satu bulan 20 hari kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Koko Roby Yahya, saat ditemui di ruangannya, Rabu (15/4/2026).

Tak hanya itu, Kades Dadapan Yuliantono juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp978,7 juta. Nilai tersebut sesuai dengan hasil audit kerugian keuangan negara atau desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

“Uang pengganti sudah dibayar terdakwa sebelum tuntutan,” ujar dia.

Selain itu, kata Koko, dalam laporan pertanggungjawaban, terdakwa juga diduga memerintahkan pembuatan dokumen yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Hal tersebut mencakup penggunaan bukti dukung yang tidak sah serta praktik penggelembungan harga (mark up).

“Berdasarkan hasil audit, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau desa mencapai Rp978.794.459,” pungkas Koko. (*)

Editor: Syaiful Aries

Seorang pria berinisial SJ (57), warga Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, ditangkap saat diduga hendak mengedarkan uang palsu di wilayah Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo.

Penangkapan ini menjadi pintu masuk bagi polisi untuk mengembangkan kasus secara lebih luas. Pasalnya, dari tangan tersangka ditemukan puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang diduga berasal dari luar daerah.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudi Kuswoyo, menyebut tersangka tidak hanya menyimpan, tetapi juga aktif berupaya mengedarkan uang palsu tersebut di masyarakat.

"Kami amankan tersangka saat akan mengedarkan. Saat ini kasus masih terus kami kembangkan, termasuk menelusuri asal uang palsu," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyita 36 lembar uang palsu. Kejanggalan terlihat jelas pada nomor seri, mulai dari angka yang identik di sejumlah lembar, posisi terbalik, hingga nomor yang tidak terbaca.

Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa uang palsu itu diproduksi dalam jumlah banyak dan terdistribusi melalui jaringan tertentu. Polisi kini fokus menelusuri rantai distribusi hingga ke pemasok.

"Tersangka mengaku mendapatkan dari wilayah Jawa Tengah dengan sistem penukaran 1 banding 3. Ini yang sedang kami dalami lebih lanjut," katanya.

Tak berhenti di situ, pengembangan kasus juga mengarah pada kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peredaran uang palsu di wilayah Blitar dan sekitarnya yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Kami tidak menutup kemungkinan ada jaringan, ini yang sedang kami kembangkan. Termasuk apakah ada yang membantu tersangka dalam mengedarkan uang palsu. Karena pengakuannya itu sendiri," ungkapnya.

Selain barang bukti uang palsu, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 1,5 gram beserta alat isap. Penemuan ini membuka penyelidikan tambahan yang kini ditangani bersama Satuan Reserse Narkoba.

"Untuk temuan sabu, masih kami koordinasikan dengan Satnarkoba. Apakah ada kaitannya atau tidak, masih dalam pendalaman," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa ini diduga melibatkan seorang pria lanjut usia berinisial A (70), yang merupakan tetangga korban di Desa Kedawung, Kecamatan Padang. Saat keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang, kondisi korban terlihat lemah dan harus digendong karena tidak mampu berjalan akibat trauma serta kondisi fisik yang menurun.

Kuasa hukum korban, Hisbullah Huda, menyampaikan bahwa selama masa kehamilan, korban mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Selain itu, korban juga menunjukkan gejala depresi yang cukup berat.

"Korban mengalami penurunan berat badan cukup drastis selama hamil. Ia tidak mau makan dan kondisinya sangat terpukul secara mental," ujar Hisbullah, Senin (13/4/2026).

Dari pengakuan korban, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi sebanyak dua kali dan disertai unsur kekerasan. Dalam salah satu kejadian, pelaku diduga mengikat tangan korban serta menyumpal mulutnya.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto membenarkan bahwa laporan terkait kasus ini telah diterima dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

"Laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara mengarah pada tindak pemerkosaan," kata Ipda Suprapto.

Saat ini, pihak kepolisian juga telah memfasilitasi proses visum guna melengkapi kebutuhan penyidikan. Penanganan kasus ini mendapat perhatian serius mengingat kondisi korban yang tergolong rentan dan membutuhkan pendampingan hukum serta psikologis secara intensif.

Sumber: Beritasatu.com 

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolsek Tulungagung Kota, Kompol Puji Hartanto, melalui Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto. Ia menjelaskan, kasus bermula dari laporan korban bernama Fajar Imam Nurrohmat, yang merasa dirugikan akibat aksi penipuan tersebut.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 2 April 2026. Saat itu, ibu korban, Indasah, menerima pesanan nasi goreng dalam jumlah besar, yakni 85 bungkus, melalui aplikasi WhatsApp. Pemesan mengaku sebagai anggota Kodim Tulungagung, sehingga korban tidak menaruh curiga.

Pelaku kemudian mengirimkan bukti transfer senilai Rp1.805.000. Namun, bukti tersebut ternyata palsu. Karena merasa menerima kelebihan pembayaran, korban sempat mengembalikan uang sebesar Rp700.000 kepada pelaku.

Tak berhenti di situ, pelaku kembali mengelabui korban dengan mengarahkan transaksi lanjutan menggunakan metode QRIS dengan berbagai dalih. Akibatnya, saldo milik korban kembali terkuras hingga total kerugian mencapai Rp1.805.000.

“Korban baru menyadari telah tertipu setelah melakukan pengecekan saldo rekening, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulungagung Kota,” ujar Iprtu Nanang, Senin (13/4/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota segera melakukan serangkaian penyelidikan. Hasilnya, identitas pelaku berhasil dikantongi.

Dipimpin Panit I Iptu Prasetyo Adi, tim kepolisian bergerak menuju wilayah Bojonegoro. Pelaku akhirnya ditangkap di kediamannya di wilayah Bojonegoro pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 01.15 WIB.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman percakapan di WhatsApp, bukti transaksi melalui aplikasi BRImo, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menjalankan aksinya.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 492 KUHP,” terang IPTU Nanang.

Pihak kepolisian pun mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan online, terutama yang mengatasnamakan institusi resmi. Warga diminta memastikan setiap transaksi benar-benar telah diterima sebelum mengirimkan uang, guna menghindari kejadian serupa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Identitas korban akhirnya menyusul terungkap. Polisi menyebut identitas mayat pria beinisial AR (36) tahun, warga Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander menyebut temuan jenazah pada hari Minggu, 12 april 2026 WIB, dimana jenazah tersangkut pada dak semen pada sungai yg mengalir 

"Adapun identitas jenazah AR, 36 Tahun, Alamat Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri," ucap AKP Dimas Robin kepada suarajatimpost.com, Senin (13/4/2026). 

Kasatreskrim Dimas Robin juga mengurai secara lebih detail hasil autopsi yang menunjukkan ketidakwajaran dengan kondisi mayat pria tanpa busana tersebut. 

"Hasil autopsi kematian tidak wajar dengan temuan luka terbuka pada wajah pipi kiri, luka terbuka pada leher sebelah kanan dan luka terbuka pada lengan kiri," terangnya. 

Saat ini peristiwa tersebut tengah ditangani Polres Jombang guna penyelidikan lebih lanjut, apakah ada unsur kriminalitas atau tidak. 

Sebelumnya, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal di lokasi kejadian, tidak ada satu pun warga setempat yang mengenali sosok korban. 

"Hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sementara, korban ini bukan warga Megaluh maupun Turipinggir. Bahkan, kami menduga kuat korban bukan berasal dari wilayah Jombang," ujar AKBP Ardi Kurniawan 

AKBP Ardi menjelaskan, pihaknya membuka kemungkinan jasad tersebut terbawa arus dari daerah lain mengingat Saluran Induk Mrican Kanan memiliki alur yang cukup panjang dan terhubung hingga wilayah Kediri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi yang dihimpun, toko tersebut diketahui milik Ernawati (39), warga Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok. Aksi pencurian ini pertama kali terungkap oleh seorang penjual mie ayam yang berjualan di samping toko korban sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, penjual mie ayam merasa curiga setelah melihat kondisi rolling door toko yang sudah dalam keadaan rusak. Ia pun segera memberi tahu Ernawati terkait temuan tersebut. Tak lama kemudian, pemilik toko datang ke lokasi untuk memastikan kondisi tokonya.

Ketika dilakukan pengecekan, kondisi di dalam toko terlihat berantakan. Sejumlah barang tampak telah hilang, menandakan toko tersebut benar-benar telah dibobol oleh maling.

“Jadi pelaku ini masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel rolling door. Setelah berhasil mengambil barang-barang, pelaku kemudian menutup kembali rolling door yang rusak menggunakan gerobak mie ayam yang ada di samping toko,” ujar kakak korban, Edi Purwanto (45), Senin (13/4/2026).

Dalam kejadian tersebut, sejumlah barang berhasil digasak pelaku. Di antaranya 28 tabung LPG kosong, uang tunai sebesar Rp3,5 juta, satu unit ponsel, serta berbagai jenis rokok. Jika ditotal, nilai kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp10 juta.

Meski demikian, pelaku tidak berhasil membawa kabur sepeda motor matik yang berada di dalam toko. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut dilengkapi dengan kunci pengaman ganda sehingga tidak bisa dirusak oleh pelaku.

Melihat banyaknya barang yang berhasil diangkut, kuat dugaan pelaku tidak beraksi seorang diri. Kemungkinan besar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk mengangkut barang hasil curian.

“Jadi kebetulan adik saya saat kejadian tidak menginap di toko. Setelah menutup toko pada Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB, dia langsung pulang ke rumah,” tambah Edi.

Pasca kejadian, pihak kecamatan bersama aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Petugas dari Polsek Kademangan juga telah meminta korban untuk segera membuat laporan resmi agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami sudah didatangi anggota Polsek Kademangan, dan adik saya diminta untuk melaporkan kejadian ini secara resmi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Irvan Hadiperta Koswara yang merupakan pemilik villa pada Senin (13/4/2026) menegaskan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Batu dan mengaku telah mengalami kerugian cukup besar akibat kejadian tersebut.

"Peristiwa itu diketahui pada Jumat, 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di vila kami di kawasan di Perumahan Batu Residence Kelurahan Temas. Awalnya saya dapat pesan dari seseorang yang ingin menyewa vila selama satu hari. Mereka datang beberapa orang dan langsung bayar tunai Rp 800 ribu," ungkapnya.

Ia mnambahkan bahwa, penyewa sempat check out pada Kamis siang, namun kembali memesan vila pada malam harinya untuk satu hari berikutnya. Ia juga mengaku tidak ada kecurigaan berarti hingga akhirnya ia datang ke lokasi pada Jumat sore.

Namun nahas, saat didatangi kondisi vila sudah terbuka dan barang sudah hilang seperti satu unit televisi 65 inci, satu set sound system, satu unit rice cooker, dua kipas angin, serta satu tabung gas 3 kilogram. Total kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 10 juta.

"Nomor kontak yang digunakan penyewa sudah tidak aktif saat dihubungi kembali, jadi kami langsung lapor ke polisi agar segera ditangani oleh pihak yang berwenang," tambahnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan.

"Laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian mengimbau para pemilik vila dan penginapan untuk lebih waspada, terutama dalam memverifikasi identitas penyewa serta meningkatkan sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pelaku berinisial AS (42), warga Desa Kesamben, Kabupaten Jombang. IA ditangkap setelah membawa kabur sepeda motor milik seorang janda asal Sambikerep, Surabaya.

Penangkapan ini mengonfirmasi sepak terjang pelaku yang kerap mengincar korban perempuan melalui jagat maya dengan identitas palsu.

Aksi kejahatan ini bermula saat korban berinisial P (56) berkenalan dengan pelaku melalui Facebook. Komunikasi berlanjut ke aplikasi WhatsApp hingga keduanya sepakat bertemu di sebuah warung bakso di kawasan Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Dalam pertemuan tersebut, pelaku menggunakan nama samaran Didik untuk meyakinkan korban. Saat korban sedang memesan makanan, pelaku secara sepihak mengambil kunci motor korban dengan dalih ingin membeli obat di apotek terdekat.

Meski korban sempat melarang, pelaku tetap nekat membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik korban dan meninggalkan janda tersebut sendirian di warung. Setelah menunggu selama 30 menit tanpa kepastian, korban menyadari telah menjadi korban penipuan dan segera melapor ke Polres Mojokerto.

Kanit Pidum Satreskrim Polres Mojokerto, Iptu Edy Santoso, membenarkan penangkapan tersangka di kediamannya di Jombang setelah melalui serangkaian penyelidikan.

"Alhamdulillah, pelaku sudah kami amankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor milik korban serta pakaian yang digunakan saat beraksi," ujar Iptu Edy saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Hasil pemeriksaan penyidik mengungkap fakta mengejutkan. AS mengaku telah menjalankan aksi serupa sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polres Mojokerto. 

Pola yang digunakan selalu sama, yakni mencari target melalui media sosial, membangun kepercayaan hingga bersedia bertemu dan membawa kabur kendaraan korban dengan berbagai alasan mendesak.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Mojokerto untuk proses penyidikan lebih lanjut. 

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang petani di aliran Sekunder Turi Baru, Dusun Paras, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, pada Ahad (12/4/2026) siang.

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal di lokasi kejadian, tidak ada satu pun warga setempat yang mengenali sosok korban. 

"Hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sementara, korban ini bukan warga Megaluh maupun Turipinggir. Bahkan, kami menduga kuat korban bukan berasal dari wilayah Jombang," ujar AKBP Ardi Kurniawan dalam pesan yang diterima, Senin (13/4/2026). 

AKBP Ardi menjelaskan, pihaknya membuka kemungkinan jasad tersebut terbawa arus dari daerah lain mengingat Saluran Induk Mrican Kanan memiliki alur yang cukup panjang dan terhubung hingga wilayah Kediri. 

Kondisi debit air yang dilaporkan sempat tinggi sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi turut memperkuat dugaan tersebut. 

"Saat air menyusut, jasad korban dalam posisi tengkurap ditemukan tersangkut pada balok beton pembatas sungai," terangnya.

Polres Jombang berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menelusuri laporan orang hilang dari sejumlah daerah guna mengungkap identitas pria malang tersebut. 

"Kami akan berupaya maksimal mengungkap identitas korban sekaligus mendalami penyebab pasti kematiannya," tegas AKBP Ardi Kurniawan.

Kepala Dusun Paras, Johan Dwi Santoso, menerangkan bahwa saat ditemukan, kondisi jenazah masih relatif segar dengan tubuh tanpa busana. 

"Posisinya hanya mengenakan celana dalam saja. Saat dievakuasi petugas kepolisian dari Polsek Megaluh, baru diketahui ada luka sayatan parah di lehernya, seperti bekas gorokan. Kami belum tahu apakah ini murni pembunuhan atau bagaimana," ungkap Johan.

Saat ini, jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Jombang untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaku diketahui menyasar pedagang lansia dengan memanfaatkan kelengahan saat transaksi. Dengan berpura-pura menjadi pembeli biasa, pelaku membayar menggunakan uang palsu pecahan besar, lalu pergi sebelum korban menyadari.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudi Kuswoyo, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut pelaku sudah diamankan, namun penyidik masih terus mengembangkan kasus ini.

"Pelaku sudah kami amankan, tapi masih dalam pengembangan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," ujarnya, Ahad (12/4/2026).

AKP Rudi Kuswoyo belum bersedia mengungkap secara rinci jumlah maupun identitas pelaku dalam kasus peredaran uang palsu tersebut.

"Masih kami kembangkan, nanti saja kalau sudah tuntas, kami sampaikan," terangnya.

Dalam sebulan terakhir, kasus serupa memang marak terjadi di wilayah Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Setidaknya ada tiga laporan dengan korban para pedagang lansia perempuan.

Para korban di antaranya pedagang kerupuk di Desa Bangsri yang menerima uang mainan Rp200 ribu, pedagang bunga ziarah di Desa Jiwut dengan uang palsu Rp100 ribu, serta penjual jamu di Desa Kedawung yang mengalami kejadian serupa.

Kasus ini sempat viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat. Banyak warga khawatir, terutama pedagang kecil yang berjualan sendirian dan rentan menjadi sasaran. (*)

Editor: Danu 

“Adapun permintaan uang tersebut sekitar Rp5 miliar,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Nilai setoran yang diminta bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Permintaan itu dilakukan baik secara langsung maupun melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Selain penarikan dana, KPK juga menemukan adanya praktik penggeseran dan penambahan anggaran di sejumlah OPD yang kemudian dimanfaatkan untuk meminta jatah.

“Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran yang ditambahkan,” kata Asep.

Tak hanya itu, Gatut juga diduga mengatur pemenang lelang proyek dengan menunjuk rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan.

Hingga saat OTT dilakukan, realisasi dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 2,7 miliar dari target Rp 5 miliar.

Pola ini menunjukkan dugaan praktik yang tidak hanya berhenti pada pemerasan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek di lingkungan pemerintah daerah. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam perkara tersebut, Gatut diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp 5 miliar dari sejumlah pejabat OPD, dengan realisasi sementara sekitar Rp 2,7 miliar saat operasi tangkap tangan dilakukan. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu 

Para pejabat yang baru dilantik dipanggil satu per satu untuk menandatangani surat tersebut.

“Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggalnya dan salinannya tidak diberikan kepada pejabat tersebut,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Selain itu, pejabat juga diminta menandatangani surat tanggung jawab mutlak atas pengelolaan anggaran.

Menurut KPK, dokumen tanpa tanggal itu menjadi alat kendali yang bisa digunakan sewaktu-waktu.

“Kalau misalkan saudara GSW ini merasa pejabat kerjanya tidak benar atau tidak loyal, tinggal dikasih tanggal. Sehingga seolah-olah orang tersebut mengundurkan diri,” kata Asep.

Dalam kondisi tersebut, pejabat berada dalam posisi rentan. Jabatan dapat dicabut kapan saja, sementara pilihan untuk menolak nyaris tidak tersedia.

Modus ini diduga menjadi fondasi untuk memastikan loyalitas sekaligus membuka jalan bagi praktik pemerasan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam perkara tersebut, Gatut diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp 5 miliar dari sejumlah pejabat OPD, dengan realisasi sementara sekitar Rp 2,7 miliar saat operasi tangkap tangan dilakukan. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editior: Danu

Selain Gatut, KPK juga menetapkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai perantara.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.

“Menetapkan dua tersangka, yaitu saudara GSW, Bupati Tulungagung periode 2025–2030, dan saudara YOG,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026) malam.

KPK juga langsung menahan keduanya untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026.

“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep.

Dalam perkara ini, KPK mengungkap adanya target penarikan dana dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencapai sedikitnya Rp 5 miliar.

Namun hingga operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan, jumlah uang yang diduga telah diterima baru sekitar Rp 2,7 miliar.

“Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp 2,7 miliar,” ujar Asep.

Angka tersebut menunjukkan praktik pemerasan masih berjalan dan belum mencapai target yang ditetapkan saat KPK melakukan penindakan.

Atas perbuatannya, Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Danu 

Kegiatan penertiban dilakukan sejak malam hingga menjelang pagi hari. Operasi ini merupakan respons cepat atas banyaknya keluhan warga yang merasa terganggu dengan maraknya balap liar di jalan umum. Selain menimbulkan kebisingan, aktivitas tersebut juga dinilai sangat membahayakan keselamatan, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan yang sering dijadikan arena balap liar di kawasan Dringu. Dalam operasi tersebut, petugas menyisir lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat berkumpulnya para pelaku.

Saat aparat tiba di lokasi, para remaja yang terlibat balap liar langsung berusaha melarikan diri untuk menghindari penindakan. Namun demikian, polisi berhasil mengamankan sebagian pelaku beserta kendaraan yang mereka gunakan.

“Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas balap liar karena risikonya sangat besar dan dapat membahayakan banyak pihak,” tegas AKBP Wahyudin Latif.

Dari hasil operasi tersebut, sebanyak 67 sepeda motor berhasil diamankan oleh petugas. Mayoritas kendaraan yang disita diketahui tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti STNK, serta telah dimodifikasi secara tidak sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Penindakan ini, lanjut Kapolres, merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah hukum Polres Probolinggo.

Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan pembinaan kepada para remaja yang terjaring dalam razia tersebut. Mereka didata dan diminta membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Tidak hanya itu, orang tua dari para pelaku juga akan dipanggil untuk diberikan pemahaman agar lebih aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus mengintensifkan patroli rutin di wilayah-wilayah rawan, guna mencegah kembali munculnya aktivitas balap liar. Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif,” imbuhnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan situasi di Kecamatan Dringu kembali tertib dan nyaman. Polisi juga berharap tidak ada lagi aktivitas balap liar yang dapat membahayakan keselamatan serta merugikan masyarakat luas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Muhammad Sodik (55), pemilik rumah yang menjadi lokasi kejadian, menceritakan kronologi insiden tersebut saat ditemui pada Sabtu siang (11/4/2026). Ia menjelaskan bahwa kejadian berlangsung pada Kamis malam (9/4/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Sepeda motor yang menjadi sasaran merupakan Honda Beat milik Devi, yang diketahui sebagai teman dari menantunya.

“Saat itu, pemilik motor bersama menantu saya sedang keluar menuju Indomaret. Sementara saya berada di dalam rumah, duduk di ruang tamu sambil berbincang dengan ayahnya Devi,” ujar Muhammad Sodik.

Dari hasil rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi, terlihat dua orang pelaku datang dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX. Setelah tiba di depan rumah, keduanya memarkir kendaraan di sisi barat. Salah satu pelaku kemudian turun dari motor dengan ciri-ciri berjalan pincang. Ia tampak mengenakan helm serta sarung untuk menutupi identitasnya.

Pelaku sempat terlihat ragu-ragu saat berada di dekat kendaraan target. Namun tak lama kemudian, ia mulai beraksi dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Upaya tersebut berhasil dilakukan, menandakan pelaku cukup berpengalaman. Akan tetapi, saat hendak membawa kabur motor, aksinya keburu diketahui oleh penghuni rumah.

“Motor itu sempat dirusak bagian kuncinya. Tapi belum sempat dibawa kabur, pelaku sudah ketahuan. Mereka langsung melarikan diri ke arah barat,” jelasnya.

Kegagalan aksi tersebut membuat kedua pelaku panik dan memilih kabur tanpa hasil. Hingga kini, identitas pelaku belum diketahui secara pasti, meski rekaman CCTV telah mengantongi ciri-ciri fisik salah satu pelaku yang berjalan pincang.

Akibat kejadian ini, sepeda motor milik korban mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak. Untuk sementara, kendaraan tersebut dititipkan di rumah Muhammad Sodik sambil menunggu proses penggantian kunci yang baru.

Menariknya, korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ia hanya memutuskan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.

“Korban tidak membuat laporan polisi, hanya mengganti kunci kontak yang rusak,” pungkas Muhammad Sodik.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkir kendaraan di area terbuka, meskipun berada di lingkungan permukiman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka ditangkap setelah terbukti melakukan penipuan terhadap seorang wanita dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Kapolsek Gedeg, AKP Sukaren, mengungkapkan bahwa tersangka melancarkan aksinya dengan skema penipuan yang terencana, mulai dari manipulasi identitas hingga janji pernikahan.

Aksi penipuan ini bermula dari perkenalan melalui media sosial Facebook pada November 2025. 

Kepada korban, tersangka mengaku sebagai anggota Brimob yang sedang bertugas di wilayah Sulawesi dan tengah menjalani masa cuti di Surabaya. 

Untuk meyakinkan korbannya, RIA menjanjikan akan melamar korban pada bulan Syawal tahun ini. 

Tak tanggung-tanggung, tersangka juga memberikan janji manis berupa pembelian satu unit rumah setelah mereka resmi menikah. 

"Tersangka menjanjikan akan melamar korban pada bulan Syawal ini. Untuk memperkuat sandiwaranya, ia mengaku sedang cuti dinas dari Sulawesi," ujar AKP Sukaren, Jumat (10/4/2026).

Setelah berhasil membangun kepercayaan dan menjalin hubungan asmara, tersangka mulai mengeksploitasi korban secara finansial. 

Dengan berbagai alasan mendesak, RIA membujuk korban untuk menggunakan identitas korban untuk mencairkan pinjaman online (pinjol) senilai Rp19 juta.

Tersangka juga meminjam uang pribadi korban sebesar Rp5 juta dan meminta korban membiayai cicilan smartphone merek iPhone.

Total kerugian material yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selain kerugian finansial, korban dilaporkan mengalami trauma psikis berat akibat pengkhianatan tersebut.

Penyelidikan kepolisian mengungkap fakta bahwa RIA bukanlah seorang aparat penegak hukum. Pekerjaan asli tersangka adalah buruh harian lepas di sebuah perusahaan jasa ekspedisi di Surabaya, tepatnya di bagian penyortiran barang.

"Identitas aslinya terungkap sebagai pekerja sortir di jasa pengiriman. Seragam dan atribut yang digunakan murni untuk mengelabui korban demi keuntungan pribadi," tegas AKP Sukaren.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Gedeg untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, RIA terancam dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin (6/4/2026), melalui operasi gabungan yang melibatkan sejumlah tim, di antaranya Resmob Polres Tulungagung, Resmob Kota Batu, Resmob Malang Kota, serta Unit Reskrim Polsek Sukun.

"Tersangka yang diamankan tiga orang, inisial GI (56), S (61), dan R (51). Ketiganya asal Malang," kata Iptu Andi Tamba, Jumat (10/4/2026).

Andi Tamba menuturkan, polisi terlebih dahulu mengamankan tersangka GI di sebuah rumah kos di kawasan Comboran, Kota Malang. Selanjutnya, tersangka R ditangkap di kediamannya di wilayah Sukun. Sementara tersangka S diamankan di pinggir jalan kawasan Sukun.

Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, rokok berbagai merek, perhiasan emas, serta peralatan yang digunakan untuk membobol tembok seperti palu, obeng, bor manual, linggis, dan gergaji. Selain itu, turut diamankan satu unit mobil Toyota Avanza warna putih yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatan.

Dalam aksinya, para pelaku menggunakan cara tidak biasa. Mereka membobol tembok bangunan bagian samping atau belakang untuk masuk ke dalam toko, sebelum akhirnya menggasak sejumlah barang berharga.

“Para pelaku berkeliling mencari target yang dianggap aman, terutama toko yang berada di lokasi sepi dengan akses tembok yang mudah dijebol. Mereka kemudian beraksi pada dini hari,” jelasnya.

Dua lokasi yang menjadi sasaran pelaku yakni gerai Alfamart di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, serta Alfamart di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 10 Februari 2026 dan Jumat, 6 Maret 2026.

Kasatreskrim menambahkan, jika dua dari tiga tersangka pelaku, yakni GI dan S, merupakan residivis dalam kasus pencurian. Ketiganya juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah Tulungagung pada tahun 2025 dengan modus yang sama.

"Para tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara," pungkas Iptu Andi Tamba. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban yang merupakan warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, melaporkan kasus tersebut setelah mengetahui fakta sebenarnya pascapernikahan yang berlangsung pada 3 April 2026.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Iptu Lukman Sobikhin membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan diterima pada Rabu (8/4/2026) dengan nomor PM/611/IV/Reskrim/2026/SPKT Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur.

"Laporan korban sudah kami terima Rabu sore," kata IPTU Lukman kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Saat ini, penyidik tengah mendalami dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang digunakan pelaku. Barang bukti berupa fotokopi dokumen juga telah diserahkan oleh korban untuk proses penyelidikan.

"Barang bukti berupa dokumen kependudukan yang diduga tidak sesuai. Laporan masih dalam penyelidikan Satreskrim," ungkap Lukman.

Berdasarkan keterangan awal, korban mengaku telah dibohongi oleh pelaku berinisial R yang mengaku sebagai pria. Namun, belakangan diketahui pelaku merupakan seorang perempuan.

Kasus ini bermula dari perkenalan korban dan pelaku pada Februari 2026 di sebuah kafe karaoke di Kota Batu. Hubungan keduanya berlanjut hingga memutuskan menikah secara siri di rumah orang tua korban dengan mahar sebesar Rp 100.000.

Fakta sebenarnya terungkap setelah pernikahan berlangsung. Korban mengaku baru mengetahui identitas asli pelaku pada malam pertama.

"Saya kaget tahunya saat malam pertama berhubungan badan, ternyata dia perempuan dan saat hubungan membawa alat buatan seperti punya pria," kata Intan.

Merasa tertipu, korban kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Setelah dilakukan penelusuran, pihak keluarga memastikan bahwa pelaku действительно seorang perempuan.

"Saya merasa malu dan bilang ke orang tua sambil menangis bahwa Rey seorang perempuan. Setelah dicek ke keluarganya di Batu, ternyata benar jika Rey perempuan. Dan saat itu juga Rey diusir dari rumah," pungkasnya. 

Polisi menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung, termasuk menelusuri keabsahan dokumen KTP dan KK yang digunakan pelaku dalam pernikahan tersebut. 

Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan dugaan pemalsuan dokumen resmi negara serta praktik pernikahan yang melanggar hukum. 

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries