Kedua entitas tersebut adalah PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB), perusahaan kontraktor pertambangan yang berpusat di Jakarta Pusat, dan PT Borneo Andalan Semesta (PT BAS), perusahaan pertambangan swasta nasional yang bergerak di sektor jasa angkut hasil tambang batu bara.

Dalam keterangan kepada media suarajatimpost.com, Edi Haryanto menyebut gugatan perdata baru yang diajukan PT SBB dan PT BAS terhadap PT SMG mengandung asas Ne Bis In Idem, yakni perkara dengan subjek dan objek yang sama serta telah berkekuatan hukum tetap.

Edi menjelaskan, gugatan pertama dengan judul Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan PT SBB terhadap PT SMG dan PT BAS telah diputus di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2024/PN Tgt.

Dalam putusan tersebut, gugatan ditolak dan penggugat dinyatakan kalah. Upaya banding dan kasasi yang ditempuh PT SBB juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Mahkamah Agung.

“Putusan kasasi pada 6 Mei 2026 dengan nomor 456 K/PDT/2026 telah menyatakan tolak, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Edi, Senin (30/6/2026).

Menurut Edi, gugatan kedua yang kini diajukan dengan judul Wan Prestasi (Ingkar Janji) oleh PT SBB sebagai Penggugat I dan PT BAS sebagai Penggugat II, dengan PT SMG sebagai Tergugat, memiliki subjek dan objek yang sama persis dengan gugatan sebelumnya.

“Objek gugatan, para pihak, dan materi pokok perkara adalah sama. Ini jelas mengandung asas Ne Bis In Idem, sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh majelis hakim,” ungkapnya.

Menguatkan argumennya, Edi mengutip sejumlah yurisprudensi dan ketentuan hukum, termasuk Pasal 1917 KUHPerdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa perkara dengan objek dan subjek yang sama tidak dapat diajukan kembali setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menegaskan bahwa situasi di lingkungan PT SMG saat ini kondusif dan tidak terjadi miss di kalangan jajaran kepengurusan. Pihaknya berharap tidak ada kesimpangsiuran mengenai kondisi terkini PT SMG, menyusul adanya pernyataan terkait gugatan kedua dari PT SBB dan PT BAS.

"Bilamana ada kabar yang tidak sesuai dengan fakta, maka kami menyatakan itu masuk dalam kategori kabar bohong alias hoaks," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Saat ini, implementasi kebijakan tersebut masih menunggu konfirmasi akhir dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pelaksanaannya diprediksi dimulai bulan depan.

"Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP), tetapi bukan pajak tambahan," kata Purbaya saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam skema ini, marketplace akan berperan sebagai pemungut pajak atas transaksi para pedagang. Mekanisme ini diharapkan membuat proses perpajakan lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Purbaya menekankan bahwa objek pajak tetaplah kewajiban pedagang, bukan marketplace-nya.

"Marketplace enggak dipajaki, tetapi PPN yang mereka biasa enggak bayar sekarang bayar," ujarnya.

Menurut Purbaya, kebijakan ini bertujuan menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dan offline. Pemerintah kerap menerima keluhan dari pengusaha konvensional terkait perbedaan perlakuan kewajiban perpajakan.

"Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka (pedagang offline) bayar PPN, kok yang (pedagang) online enggak bayar, gitu kira-kira," kata Purbaya.

Pemerintah ingin menghadirkan level playing field  yang adil bagi seluruh pelaku usaha. "Hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," ujar Purbaya.

Selain memperkuat kepatuhan melalui integrasi sistem pembayaran, langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang praktik shadow economy.

Kendati demikian, pemerintah memastikan tidak ada perubahan aturan bagi UMKM. Pelaku UMKM orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tetap menikmati fasilitas bebas PPh sesuai ketentuan. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Penurunan ini terjadi baik pada sektor penerimaan negara maupun penyerapan belanja.

Berdasarkan data yang dihimpun, total penerimaan negara yang berhasil dibukukan mencapai Rp8.649,45 miliar. Angka tersebut terdiri dari sektor perpajakan sebesar Rp8.443,30 miliar yang mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 10,87%.

Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru tumbuh positif atau ekspansi sebesar 2,39% dengan nilai Rp205,45 miliar.

Berikut adalah rincian capaian penerimaan pajak di berbagai wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Kediri Raya hingga Mei 2026:

KPP Pratama Kediri (Kota Kediri): Mengumpulkan Rp121,15 miliar atau 31,96% dari target tahun 2026. Sektor ini tumbuh positif sebesar 12,97% secara tahunan (Year on Year/YoY).

KPP Pratama Pare (Kab. Kediri & Kab. Nganjuk): Mengantongi Rp335,3 miliar atau 30,73% dari target, dengan pertumbuhan plus 25,74%.

KPP Pratama Tulungagung (Kab. Tulungagung & Kab. Trenggalek): Membukukan penerimaan Rp257,74 miliar (30,82% dari target). Rinciannya, Kabupaten Tulungagung menyumbang Rp216,52 miliar dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp40,2 miliar.

KPPBC TMC Kediri: Mencapai 30,70% dari target, yang berasal dari Bea Masuk sebesar Rp1,18 miliar (42,4%) dan Cukai sebesar Rp8.009,09 miliar (30,70%).

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja di wilayah Kediri Raya baru terserap sebesar 10,36% atau senilai Rp3.426,6 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp483,53 micro, Belanja Barang sebesar Rp218,53 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp29,23 miliar. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh UIN Syekh Wasil dilaporkan belum ada penyerapan sama sekali.

Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, memaparkan rincian serapan anggaran berdasarkan wilayah administrasi.

"Dari sisi serapan wilayah, Kabupaten Trenggalek mencatat serapan tertinggi sebesar Rp170,53 miiliar (11,75%), disusul Kabupaten Kediri sebesar Rp231,92 miliar (11,24%), Kabupaten Nganjuk sebesar Rp195,11 miliar (10,36%), dan Kota Kediri sebesar Rp147,86 miiliar (10,15%)," ujar Moch. Izma Nur Choironi, Senin (29/06/2026).

Di sisi lain, anggaran Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan tipis sebesar 1,06% secara tahunan (YoY). Realisasi TKD ini meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp95,54 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.835,93 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp541,68 miliar. Untuk DAK Fisik, saat ini tercatat belum ada realisasi.

"Sedangkan Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah dengan prestasi kinerja tertentu belum ada realisasi dan Dana Desa sebesar 220,88 miliar," tambah Izma.

Meski kinerja umum APBN melambat, program dukungan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran modal usaha justru menunjukkan tren positif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kediri Raya mencapai Rp2.074,52 miliar, atau melonjak 16,88% secara nominal dibandingkan tahun lalu, meskipun jumlah debitur sedikit turun 1,37% menjadi 42.867 orang.

Peningkatan signifikan juga terlihat pada program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar pelaku usaha kecil.

"Sedangkan Penyaluran UMi menunjukkan ekspansi secara YoY, jumlah debitur sebesar 8.183 tumbuh sebesar 90,37% dengan nilai penyaluran sebesar Rp28,78 miliar ekspansi sebesar 81,28%," pungkas Izma. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan adanya tren penurunan kualitas (degradasi kalori) pada pasokan komoditas batu bara di lapangan, yang tidak lagi sesuai dengan spesifikasi awal kontrak pembangkit.

Jika tidak segera ditangani, ketidaksesuaian spesifikasi bahan bakar ini berpotensi memicu gangguan operasional pembangkit hingga risiko pemadaman listrik massal.

Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa mayoritas PLTU di Indonesia dirancang dan terikat kontrak untuk mengonsumsi batu bara berkalori tinggi hingga medium, berkisar antara 4.200 hingga 5.000 GAR (Gross As Received). Namun, realitas di pasar saat ini justru didominasi oleh batu bara berkalori rendah.

"Ternyata jumlah batu bara dengan kalori seperti itu tidak cukup. Banyak sekali klasifikasi pasokan yang ada di lapangan jauh di bawah standar kontrak," ujar Satya pada Ahad (28/6/2026).

Senada dengan DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membenarkan adanya kendala pemenuhan interkoneksi batu bara untuk menjaga Hari Operasi Pembangkit (HOP) PT PLN (Persero). 

HOP merupakan indikator penting yang mengukur kecukupan stok bahan bakar agar pembangkit dapat terus beroperasi dalam jangka waktu tertentu.

Bahlil memaparkan postur kebutuhan batu bara nasional: total kebutuhan PLN pada tahun 2026 ini 154 juta ton, sementara volume kontrak 134 juta ton, sehingga mengalami defisit pasokan 18 juta hingga 20 juta ton. 

Menurut Bahlil, titik kelangkaan berada pada batu bara kalori medium, khususnya jenis kalori 5.200. Jenis ini sangat dibutuhkan oleh sejumlah pembangkit spesifik, namun ketersediaannya terus menyusut karena kualitas batu bara hasil tambang domestik alami penurunan.

Untuk mengantisipasi ancaman kelangkaan pasokan hulu ini agar tidak berdampak pada kestabilan daya listrik masyarakat, DEN telah menerbitkan arahan strategis kepada para operator pembangkit.

Dua langkah mitigasi yang diwajibkan oleh DEN adalah pembangunan fasilitas pencampuran (Blending Facility), operator diminta mencampur batu bara kalori rendah dengan sisa batu bara kalori tinggi agar mencapai standar minimum yang dibutuhkan mesin.

Kedua modifikasi teknologi (Retrofit) atau melakukan pembaruan teknologi pada unit-unit PLTU lama agar lebih adaptif. Dengan demikian, mesin pembangkit dapat mengonsumsi batu bara kalori rendah secara langsung tanpa mengalami penurunan daya mampu produksi listrik (derating).

Pemerintah dan DEN kini terus memantau percepatan adaptasi teknologi ini pada lini PLTU nasional guna memastikan pasokan listrik ke masyarakat tetap terjaga aman sepanjang tahun 2026. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Gerai Wingstop resmi dibuka sejak pertengahan Juni 2026. Mengusung konsep segar freshly made to order, Wingstop menawarkan sembilan varian rasa yang terbagi dalam tiga kategori manis, gurih, dan pedas. Untuk kategori manis tersedia Hickory Smoked BBQ, Soga, dan Asian Spice.

Kemudian, kategori gurih terdiri dari Garlic Parmesan, Louisiana Rub, dan Lemon Pepper. Sementara kategori pedas menghadirkan Red Hot Cajun, Mango Habanero, serta Atomic Blast.

“Seluruh varian tersebut dapat dinikmati dengan pilihan potongan paha, dada maupun sayap ayam sesuai selera pelanggan,” kata Direktur Wingstop Indonesia, Gustain Syakie, Sabtu (27/6/2026).

Gustain mengatakan, pembukaan gerai di Kabupaten Gresik memiliki potensi besar dalam perkembangan sektor kuliner, terlebih dengan posisinya yang strategis sebagai daerah penyangga Surabaya sekaligus jalur utama Pantura.

Oleh karena itu, Wingstop memilih Kota Gresik sebagai target ekspansi restoran berikutnya.

"Wingstop berkomitmen untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap sajian ayam goreng penuh rasa yang dapat dinikmati bersama keluarga dan teman," jelasnya. 

Senior Marketing Manager Wingstop Indonesia, Ingrid Gani, mengatakan pihaknya juga menghadirkan promo khusus untuk menyambut pembukaan gerai di Kota Pudak.

“Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Gresik, kami menghadirkan paket spesial berisi 10 potong ayam, terdiri dari lima Crunchy Wings dan lima Boneless, dengan harga Rp54.545,” ungkap dia.

Promo tersebut dapat dinikmati melalui pembelian langsung di restoran maupun melalui aplikasi Wingstop Indonesia, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood.

Sementara itu, General Manager Icon Mall Gresik, Andiyanto Vino menyebut kehadiran Wingstop menjadi bagian dari strategi pengembangan pusat perbelanjaan.

“Pembukaan Wingstop ini menjadi bagian dari grand design kami di Icon Mall untuk menghadirkan warna baru bagi masyarakat Gresik. Ke depan akan ada sejumlah tenant baru sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi pengunjung,” ujarnya.

Menurut Vino, penambahan berbagai tenant kuliner dan hiburan diharapkan semakin memperkuat posisi Icon Mall Gresik sebagai destinasi belanja.

“Kami ingin Icon Mall menjadi destinasi yang mampu menghibur dan memenuhi kKehadiran Wingstop menjadi salah satu daya tarik baru yang kami hadirkan,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Jumat (26/6/2026) menegaskan Kota Batu harus mampu memanfaatkan berbagai peluang investasi yang berkembang di Jawa Timur tanpa mengabaikan karakteristik daerah sebagai kota wisata dan pertanian.

"Kota Batu tentu perlu mengambil peran dalam iklim investasi yang sehat dan produktif. Namun investasi yang masuk harus tetap selaras dengan karakter Kota Batu sebagai kota wisata, kota pertanian, dan kota yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Heli menjelaskan, salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut adalah kesiapan Jawa Timur menawarkan 38 proyek investasi dengan total nilai mencapai Rp 50,4 triliun. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus mendorong pengembangan kawasan industri, peningkatan ekspor, dan perluasan akses keuangan sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Kota Batu untuk memperkuat promosi berbagai sektor unggulan yang dimiliki, mulai dari pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Heli, investasi yang masuk ke Kota Batu tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Pemerintah Kota Batu terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan pelayanan, kepastian regulasi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak agar investor merasa nyaman berinvestasi di Kota Batu," imbuhnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan ini akan digelar selama lima hari, mulai 8 hingga 12 Juli 2026, dengan mengusung tema "Ngrembaka Kinarya Pinuju Praja Utama", yang bermakna berkembang dan berkarya menuju kota unggulan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Parminto, mengatakan konsep tahun ini dirancang agar masyarakat tidak hanya berkunjung untuk berbelanja, tetapi juga mendapatkan pengalaman sejarah yang interaktif.

"Pengunjung akan diajak merasakan atmosfer dari empat periode sejarah yang berbeda, mulai dari masa kerajaan hingga era pasca kemerdekaan. Kami ingin menghadirkan perpaduan antara sejarah, budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif dalam satu ruang," ujar Parminto, Jumat (26/6/2026).

Empat zona tematik tersebut meliputi Era Kerajaan (1300-1600), Era Prakemerdekaan (1600-1900), Era Perjuangan Kemerdekaan (1900-1945), serta Era Pasca Kemerdekaan (1945-1980).

Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan beberapa stan yang menyajikan kuliner jadul yang akan meramaikan kawasan Aloon-Aloon selama pelaksanaan bazar.

Menurut Parminto, penyelenggaraan Bazar Blitar Djadoel tidak hanya bertujuan menghadirkan nostalgia bagi generasi yang pernah merasakan masa lalu, tetapi juga menjadi sarana edukasi sejarah bagi generasi muda sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

"Kami berharap Bazar Blitar Djadoel 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan perdana program ini dipusatkan di UPT Pasar Bangil dan diikuti oleh puluhan pelaku UMKM dari Kecamatan Bangil, Rembang, Beji, dan Gempol. Mereka hadir untuk mendaftarkan berbagai produk UMKM olahan makanan dan minuman yang diproduksi.

Dalam sosialisasi tersebut, pihak Diskoperindag Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa setiap produk olahan makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Kami sampaikan kesempatan emas ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, pasalnya, sertifikat halal sangat perlu bagi produknya," kata Sekretaris Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Riswahyudi, saat ditemui di lokasi kegiatan, Jumat (26/6/2026).

Riswahyudi, yang hadir mewakili Kepala Diskoperindag, menambahkan bahwa program sertifikasi halal gratis ini merupakan salah satu program prioritas kepala daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin produk olahan yang beredar aman dikonsumsi oleh masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi produsen.

"Ini salah satu program prioritas Bupati, jadi ini masyarakat dan produsen tidak kawatir lagi akan produknya untuk dipasarkan," jelasnya.

Program ini pun mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha. Siti Kaninah, salah seorang pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman, mengaku sangat bangga dan terbantu dengan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

"Baru kali ini ada program yang langsung dirasakan oleh UMKM, dengan sertifikat halal ini masyarakat akan percaya akan produk yang dihasilkan," tutup Siti. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Kelangkaan terpantau terjadi di tiga SPBU, yakni SPBU Jalan Basuki Rahmad (Desa Tunggorono), SPBU Jalan Haji Abdoeh Moertadji (Jatipelem, Kecamatan Diwek), dan SPBU di wilayah Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang. Kondisi ini memaksa sejumlah pemilik kendaraan bermotor beralih ke jenis BBM lain.

Berbeda dengan titik lainnya, SPBU Jalan Gatot Subroto, Jelakombo, dan SPBU Desa Glagahan, Kecamatan Perak, masih menyediakan Pertalite. Namun, ketersediaan tersebut justru memicu antrean panjang kendaraan hingga meluber ke area jalan raya.

"Saya tadi mau berangkat kerja dari Kecamatan Peterongan menuju Kecamatan Perak. Dalam perjalanan, saya sudah berkeliling ke empat SPBU, tapi akhirnya terpaksa membeli Pertamax dengan harga Rp16.250 per liter karena Pertalite tidak ada," ujar Rama, salah satu pengendara yang terdampak kelangkaan.

Tak hanya di SPBU, pengecer bensin di sepanjang jalan tersebut juga kehabisan stok Pertalite. Sebagian besar hanya menyisakan Pertamax, bahkan ada yang tidak memiliki stok sama sekali.

Salah satu petugas SPBU di Jalan Basuki Rahmad, Tunggorono, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa kekosongan Pertalite telah terjadi sejak Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

"Iya, kosong sejak tadi pagi jam 3," ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi kelangkaan stok Solar. Menurutnya, pasokan Solar per shift dibatasi sebanyak 1.500 liter, sesuai kebijakan dari kantor pusat Pertamina.

"Solar ini juga terancam, karena memang dibatasi 1.500 liter per shift dari Pertamina sana," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Jupri, proyek ini bermula dari pengajuan izin pemanfaatan akses jalan oleh pihak PT Jian You Indonesia kepada warga Desa Gambiran. Menindaklanjuti permohonan itu, pemerintah desa segera melakukan pengecekan status aset. 

Hasilnya, berdasarkan data dari Dinas PUPR, jalan tersebut tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah, melainkan berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah Desa Gambiran.

“Sebelum pembangunan dimulai, pihak desa sudah menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada 5 Desember 2025 yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga perwakilan petani dan pemuda,” ujar Jupri kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Jupri menegaskan, tidak ada penolakan sama sekali dari warga terkait pembangunan tersebut. Ia meluruskan bahwa insiden yang sempat viral terjadi semata-mata karena faktor teknis. 

“Kemarin itu belum boleh lewat hanya karena betonnya masih baru dicor, jadi butuh waktu sekitar tiga minggu agar kuat. Kalau belum waktunya sudah dilewati, tentu akan merusak kualitas beton itu sendiri. Sekarang setelah siap, semuanya justru sangat senang," jelasnya.

Fasilitas jalan yang dibangun pada bulan Mei lalu itu terletak di perbatasan Dusun Gambiran Selatan dan Dusun Ngrowo. Kini, pembangunan telah rampung dan manfaatnya mulai dirasakan secara luas oleh warga, khususnya para petani dan anak-anak sekolah. Tak hanya membangun jalan, pihak PT Jian You Indonesia juga turut membangun saluran irigasi sawah sebagai wujud perhatian terhadap petani setempat.

"Alhamdulillah, melalui Musdes tersebut semua pihak sepakat dan mengizinkan pengajuan dari PT Jian You Indonesia untuk membangun akses jalan ini. Sekarang jalannya sudah lebar dan luas, bahkan kendaraan roda empat seperti truk diesel sudah bisa bersalipan dengan mudah. Aktivitas pertanian dan waktu panen kini jauh lebih lancar,” tambah Jupri.

Rasa syukur juga disampaikan oleh Sayid Abdulloh (55), salah seorang petani Desa Gambiran. Ia mengungkapkan kebahagiaannya atas perubahan kondisi jalan yang dulu rusak dan penuh lubang menjadi jalur beton yang mulus. 

"Dulu kalau mau ke sawah susahnya minta ampun, lubangnya terlalu dalam. Sekarang jalur betonnya sudah nyaman dan sangat membantu perjalanan petani. Selain untuk ke sawah, anak-anak sekolah juga sekarang bisa lewat sini dengan aman tanpa harus memutar ke jalan raya besar," tuturnya.

Senada dengan Sayid, Wahib (63), warga Kecamatan Sumobito yang memiliki lahan sawah di Desa Gambiran, juga turut merasakan manfaat jalan tersebut. 

"Meskipun saya bukan orang Gambiran, tapi saya punya sawah di daerah sini. Saya senang karena jalan menuju sawah sekarang bagus dan mulus, jadi kalau panen, truk pengangkut juga lebih mudah jalannya,” ungkapnya.

Pihak Pemerintah Desa Gambiran berharap, kehadiran PT Jian You Indonesia dan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya memperlancar aktivitas sosial dan pertanian, melainkan juga mampu mendongkrak roda perekonomian serta memberdayakan pelaku UMKM di lingkungan Desa Gambiran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi ini merupakan respons atas kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal ribuan buruh yang dilakukan manajemen PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang.

Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, menegaskan bahwa para pekerja yang hadir dalam aksi ini merupakan korban PHK sepihak ribuan buruh. Tindakan PHK tersebut dianggap cacat hukum dan menunjukkan kesewenang-wenangan manajemen perusahaan.

"Hari ini, semua yang kita bawa adalah karyawan PT SGS. Semuanya adalah korban PHK. Jadi per tanggal 30 Juni mereka disudahi," ujar Hadi saat ditemui di sela-sela aksi.

Hadi menjelaskan, sebelum proses PHK berjalan, para buruh telah digantikan oleh tenaga kerja outsourcing dan alih daya. Ia menilai tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2026.

“Pekerja outsourcing hanya boleh dipekerjakan di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak boleh mempekerjakan di pekerjaan inti. Namun, proses ini belum selesai, perusahaan sudah menghentikan mereka dan menggeser tempat kerja mereka,” tegas Hadi.

Selain menuntut pembatalan PHK, SBPJ juga mendesak pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten Jombang terkait nasib ribuan buruh yang terancam kehilangan pekerjaan. 

Hadi menyoroti adanya ketimpangan antara klaim pemerintah dalam meminimalkan angka pengangguran dengan kenyataan di lapangan.

“Angka pengangguran bertambah ribuan orang di Kabupaten Jombang. Nah, ini yang kita perlu pertanggungjawaban, di mana Dinas Tenaga Kerja Jombang selalu saja tidak ada progres terbaik,” tandasnya.

Para buruh menuntut beberapa poin penting, di antaranya mencabut UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, menolak PHK sepihak, menolak sistem pesangon yang dicicil, serta menghapus sistem kerja kontrak dan alih daya yang dianggap merugikan kesejahteraan buruh. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan keterangan tertulis resmi perusahaan pada Selasa (23/6/2026), berikut adalah enam poin hasil keputusan RUPS PT Gudang Garam:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2025

Para pemegang saham menyetujui laporan tahunan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelepasan Tanggung Jawab Manajemen

RUPS resmi mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

Selain pengesahan keuangan, rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada manajemen.

"Serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut," tulis manajemen PT Gudang Garam.

3. Pembagian Dividen Sebesar Rp1,53 Triliun

Perusahaan memutuskan untuk membagikan sebagian laba bersih tahun buku 2025 sebagai dividen kepada para pemegang saham dengan total mencapai Rp1.539.270.400.000 (Rp1,53 triliun). Dengan nominal tersebut, setiap pemegang saham akan menerima sebesar Rp800 per lembar saham.

"Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan," tambah keterangan tersebut.

4. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengangkatan Komisaris Baru

RUPS memutuskan untuk mengangkat Adhi Wibhawa Wonowidjojo sebagai Komisaris Perseroan yang baru. Masa jabatannya disesuaikan dengan sisa masa jabatan anggota komisaris lainnya yang masih menjabat, yakni hingga penutupan RUPS Tahunan tahun 2030.

Dengan perubahan tersebut, berikut susunan terbaru manajemen PT Gudang Garam Tbk sejak penutupan RUPS:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Juni Setiawati Wonowidjojo

Komisaris: Adhi Wibhawa Wonowidjojo

Komisaris Independen: Frank Willem van Gelder

Komisaris Independen: Gotama Hengdratsonata

Komisaris Independen: Hanlim Suprianto

Direksi

Presiden Direktur: Susilo Wonowidjojo

Wakil Presiden Direktur: Indra Gunawan Wonowidjojo

Direktur: Heru Budiman

Direktur: Herry Susianto

Direktur: Istata Taswin Siddharta

Direktur: Andik Wahyudi

Direktur: Hamdhany Halim

Direktur: Slamet Budiono

Direktur: Sony Sasono Rahmad

5. Penunjukan Auditor Tahun Buku 2026

Untuk mengawal transparansi keuangan pada tahun berjalan, perusahaan kembali memercayakan audit eksternal kepada lembaga profesional.

"Menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor Perseroan untuk tahun buku 2026 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris," ujar manajemen pada poin kelima.

6. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Aturan Baru BPS

Poin terakhir adalah menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha perusahaan. Penyesuaian ini dilakukan agar selaras dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Teknis perubahan ini akan disusun oleh direksi dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku. "Menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara rapat," tutup keterangan resmi tersebut. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Selama berjalannya Munas-Konbes PBNU 2026, juga turut dihelat Bazar UMKM Nahdliyin Nusantara.

Kehadiran ribuan utusan pengurus NU dan jemaah Nahdliyin dari berbagai daerah terbukti membawa dampak ekonomi signifikan, terutama bagi warga sekitar lingkungan pondok pesantren Al-Falah, Ploso.

Lonjakan pembeli selama acara mendongkrak penjualan terutama makanan-minuman. Salah satunya dirasakan Ahmad Alifian, pelaku UMKM yang berjualan teh herbal di kawasan Ploso. Ia mengaku penjualannya meningkat selama pelaksanaan Munas-Konbes.  

“Permintaannya cukup baik, per hari bisa lebih dari Rp 1 juta untuk omzetnya,” kata Ahmad, Senin, (22/6/2026).

Ahmad menjual berbagai varian teh racikan sendiri yang didatangkan dari Solo. Menurutnya, produk yang paling diminati adalah Teh Lelanang yang diklaim sebagai minuman penambah stamina.

“Yang paling laris kebetulan produk unggulan kami Teh Lelanang. Khususnya untuk pria dewasa sangat bagus. Harganya Rp 50 ribu per kemasan isi 10 teh celup,” ujarnya.

Ia mengatakan pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai santri hingga peserta Munas-Konbes yang berasal dari luar daerah.

“Ada dari santri sendiri, kemudian dari Jakarta, Banten, dan peserta Munas juga banyak yang beli,” ungkapnya.

Selain UMKM makanan dan minuman, sejumlah pedagang parfum dan pernik-pernik juga terlihat diserbu pembeli. Di area Bazar UMKM Nahdliyin Nusantara, selain tenda UMKM makanan dan minuman juga terdapat tenda-tenda yang menjual busana muslim, kitab, serta buku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

EastFood Indonesia Expo 2026 dirancang sebagai platform bisnis yang mempertemukan pelaku industri makanan dan minuman dari berbagai negara guna mendorong kolaborasi dan memperluas peluang usaha.

“Melalui EastFood Indonesia Expo 2026, kami ingin menghadirkan wadah yang mampu mempertemukan pelaku industri makanan dan minuman dari berbagai negara sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih besar,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D. Salim.

Menurutnya, pameran tahunan tersebut diharapkan menjadi katalis pertumbuhan industri melalui penguatan jejaring bisnis, peningkatan transaksi perdagangan, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.

Daud menuturkan, kehadiran ratusan peserta pameran dari berbagai negara menunjukkan tingginya minat dunia usaha terhadap potensi pasar makanan dan minuman di Indonesia. 

Kehadiran pelaku industri internasional, sebutnya juga memperkuat peran IIFEX sebagai platform integratif lintas negara yang dapat mempertemukan produsen, distributor, importir, investor, hingga pembeli potensial dalam satu forum bisnis.

“Melalui pertemuan langsung antara pelaku usaha dari berbagai sektor, peluang ekspor produk makanan dan minuman Indonesia diharapkan semakin terbuka,” katanya.

Selain melibatkan perusahaan besar, IIFEX 2026 juga memberikan ruang bagi 30 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan terpilih untuk mempromosikan produk unggulan mereka, tambahnya.

Partisipasi UMKM, kata Daud menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal sekaligus membuka peluang kemitraan dengan jaringan distribusi yang lebih luas.

Menurut Daud, meningkatnya kebutuhan industri terhadap teknologi pengolahan dan pengemasan juga menjadi salah satu fokus utama penyelenggaraan tahun ini. Karena itu, pameran ALL Pack Surabaya digelar secara terpisah dengan fokus pada teknologi pengolahan makanan dan minuman serta inovasi pengemasan.

“Tahun ini pameran packaging kami pisahkan karena ALL Pack lebih mengutamakan teknologi pengolahan makanan-minuman dan teknologi pengemasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 60 persen produk yang ditampilkan dalam sektor pengemasan berbahan dasar plastik, disusul kemasan berbasis kertas, jasa pengemasan, serta berbagai teknologi dan komponen mesin pengolahan industri.

Pameran makanan dan minuman terbesar di Jawa Timur itu tidak sekadar menjadi ajang promosi produk, tetapi juga menjadi ruang temu strategis antara pelaku industri global, UMKM, distributor, importir, eksportir, investor, hingga pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (HORECA) dalam satu ekosistem bisnis yang terintegrasi, Minggu (21/6/2026).

Penyelenggaraan IIFEX 2026 sekaligus mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu pusat perdagangan dan industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia bagian timur. 

Saat ini, sambungnya tren pertumbuhan industri pengolahan yang terus menguat, pameran berskala internasional tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar, memperkuat jaringan perdagangan, serta membuka peluang ekspor produk pangan nasional ke pasar global.

Adapun agenda bisnis dalam kegiatan pameran, disebut IIFEX 2026 juga menghadirkan berbagai program pengembangan sumber daya manusia dan inovasi produk. 

Salah satu agenda unggulan adalah Bakat Boga Challenge 2026, kompetisi kuliner yang lahir di Yogyakarta dan kini menjadi wadah bagi talenta kuliner dari berbagai daerah untuk menunjukkan kreativitas serta kemampuan teknis mereka.

Kompetisi tersebut mempertandingkan sejumlah kategori, antara lain Lapis Surabaya dan Bolu Gulung Keju, Traditional Jajanan Pasar, Western Seafood Spaghetti and Chicken Main Course, The Best Risoles, hingga Classic Chiffon Cake. 

Penilaian dilakukan berdasarkan cita rasa, teknik pengolahan, kebersihan, kreativitas, dan kualitas penyajian sesuai standar profesional industri kuliner.

Dalam kegiatan pemeran, penyelenggara juga merangkul Asosiasi Culinary Professional (ACP) Surabaya seperti kompetisi memasak dalam delapan kategori, termasuk kreasi kuliner Nusantara dan pizza bercita rasa lokal yang akan dinilai oleh juri profesional dari Italia.

Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai sesi Cooking Demo dan Baking Demo yang menghadirkan chef profesional, praktisi industri, serta sejumlah merek ternama untuk berbagi inovasi dan tren terkini di sektor makanan dan minuman.

Sementara itu, sektor kopi mendapat perhatian khusus melalui Indonesia Coffee Art Battle (ICAB) yang menghadirkan workshop dan talkshow selama pameran berlangsung. 

Program edukatif tersebut ditujukan bagi barista, roaster, pelaku usaha F&B, hingga pecinta kopi untuk memperkaya wawasan mengenai perkembangan industri kopi nasional yang terus bertumbuh.

Untuk memaksimalkan potensi transaksi, IIFEX 2026 menghadirkan program Business Matching dan Hosted Buyer Program. 

Melalui program tersebut, peserta pameran dapat bertemu langsung dengan calon distributor, importir, investor, maupun buyer potensial dari dalam dan luar negeri melalui agenda pertemuan bisnis yang terjadwal.

Dukungan terhadap penyelenggaraan pameran ini juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Haryo Ariyanto, mengatakan industri pengolahan, khususnya sektor makanan, minuman, dan tembakau, masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

“Struktur utama PDRB Jawa Timur disokong oleh industri pengolahan sebesar 31,45 persen. Pada 2025, PDRB industri makanan dan minuman mencapai Rp451 triliun, meningkat dari Rp290 triliun pada 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 11,6 persen per tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, ekonomi Jawa Timur pada kuartal terbaru 2026 tumbuh 5,96 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.

Kondisi tersebut, urainya menunjukkan kuatnya kontribusi sektor makanan dan minuman sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Haryo Bimo Bramantyo, mengungkapkan sekitar 99 persen dari 4,586 juta pelaku usaha di Jawa Timur masih didominasi usaha mikro.

Olehnya, akses terhadap pasar, jejaring bisnis, dan pembeli potensial melalui pameran berskala internasional dinilai sangat penting untuk mendorong UMKM naik kelas.

"Melalui pertemuan antara pelaku industri global, investor, dan UMKM dalam satu panggung bisnis, EastFood Indonesia Expo 2026 diharapkan tidak hanya menciptakan peluang transaksi jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing industri makanan dan minuman nasional serta memperluas akses produk Indonesia ke pasar dunia," tutupnya. (*)

Editor: Danu

AKBP Ardi Kurniawan secara tegas akan mengambil langkah-langkah hukum atas segala aktivitas yang ditengarahi mengarah pada upaya-upaya menghambat jalannya investasi di kota santri. 

"Iya mas, kita proses sesuai prosedur hukum," ucap AKBP Ardi Kurniawan kepada suarajatimpost.com, Ahad (21/6/2026). 

Sebelumnya, PT Handsome Investments Indonesia yang berlokasi di Dusun Kedung Asem, Desa/Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, menempuh jalur hukum atas dugaan aksi premanisme, intimidasi, dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para pekerjanya.

Langkah hukum ini diambil karena aktivitas yang mengarah pada premanisme tersebut telah mengganggu kegiatan operasional dan dinilai tidak sejalan dengan semangat menciptakan iklim investasi yang aman di Kabupaten Jombang.

Pihak perusahaan secara resmi melaporkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.40 WIB itu ke polisi pada Rabu (17/6/2026). Laporan tercatat dengan Nomor Bukti Laporan: STTLPM/520.RESKRIM/VI/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR.

Peristiwa bermula saat empat orang pria berinisial MLN, KDK, RE, dan DDK diduga memasuki kawasan operasional pabrik melalui gerbang depan tanpa izin, baik secara tertulis maupun lisan. Saat para terlapor masuk, dua petugas keamanan pabrik, Haki dan Mat Iksan, sedang berada di area belakang pabrik untuk mengawal truk molen pengangkut cor beton untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Setelah berada di dalam pekarangan pabrik, kelompok tersebut diduga membuat keonaran dan mengusir para karyawan yang sedang menjalankan aktivitas kerja lembur. Selain intimidasi verbal, tindakan itu juga disertai kekerasan fisik. Dilaporkan, dua orang karyawan PT Handsome Investments Indonesia menjadi korban penganiayaan di lokasi kejadian. (*)

Editor:  Danu

Kebijakan harga BBM nonsubsidi saat ini berada dalam posisi terjepit di antara dua variabel yang sulit diprediksi: tensi geopolitik Timur Tengah dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Bahlil menjelaskan bahwa mekanisme harga BBM nonsubsidi bersifat elastis terhadap harga minyak mentah dunia. “Kalau harganya memang potensinya turun, pasti akan dilakukan penyesuaian. BBM nonsubsidi mengikuti harga pasar,” ujar Bahlil saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).

Meskipun harga minyak dunia belakangan menunjukkan tren melemah, potensi rebound masih membayangi. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tetap menjadi faktor risiko utama. Sebagai kawasan penghasil energi vital, setiap eskalasi konflik di sana berpotensi memicu gangguan pasokan dan distribusi, yang seketika bisa mengerek harga minyak dunia ke level yang lebih tinggi. Bagi Indonesia, kondisi ini adalah variabel eksternal yang sulit dikendalikan.

Beban Kurs Rupiah dan Biaya Impor

Selain harga minyak mentah, pemerintah juga menempatkan nilai tukar rupiah sebagai parameter krusial. BBM adalah komoditas yang sebagian besar dipenuhi lewat impor dalam mata uang dolar AS. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya pengadaan BBM di tingkat domestik secara otomatis meningkat—meskipun harga minyak dunia di pasar internasional sedang stagnan atau turun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai langkah pemerintah yang sangat hati-hati ini sudah tepat. Menurutnya, fluktuasi Pertamax tidak bisa hanya bersandar pada grafik minyak mentah.

"Pemerintah dan Pertamina dihadapkan pada volatilitas ganda. Di satu sisi ada konflik Timur Tengah yang membuat pasokan tidak menentu, di sisi lain ada tekanan pada kurs rupiah. Jika rupiah masih loyo di hadapan dolar AS, ruang penurunan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri akan sangat terbatas karena biaya impor komponen kilang masih tinggi," kata Bhima saat dihubungi terpisah.

Di tengah ketidakpastian pasar global, Bahlil menegaskan adanya pemisahan kebijakan antara BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi.

Pemerintah memasang jangkar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menjamin stabilitas harga Pertalite dan LPG 3 kg.

Komitmen ini berlaku selama Indonesian Crude Price (ICP) masih berada di bawah ambang batas aman US$ 100 per barel. Strategi ini menjadi bantalan bagi ekonomi domestik agar tetap terjaga dari efek rambatan volatilitas harga energi global.

Pada akhirnya, penurunan harga Pertamax bukan sekadar tentang pergerakan grafik harga minyak mentah dunia. Ia merupakan hasil dari pertimbangan multisektoral yang melibatkan geopolitik global, ketahanan kurs rupiah, dan kalkulasi biaya distribusi.

Hingga ketegangan di Timur Tengah mereda dan rupiah menguat secara konsisten, masyarakat tampaknya masih harus bersiap menghadapi dinamika naik-turun harga di SPBU. (**)

Sumber: Beritasatu.com 

Editor: Danu

Langkah tersebut menjadi pengalaman pertama perusahaan masuk ke industri perfilman nasional. Di tengah persaingan industri barang konsumsi (fast moving consumer goods/FMCG), kolaborasi dengan karya sinema menjadi strategi yang mulai dilirik perusahaan untuk memperluas jangkauan merek sekaligus membangun kedekatan emosional dengan konsumen.

Film produksi Leo Pictures tersebut mengisahkan perjuangan Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya setelah ditinggal sang suami dengan beban utang. Kehangatan keluarga yang semula utuh perlahan diuji oleh berbagai persoalan hidup hingga hubungan antara ibu dan anak-anaknya merenggang. Kisah tersebut menjadi benang merah yang kemudian dinilai sejalan dengan pesan yang ingin dibawa Montiss kepada masyarakat.

Chief Operating Officer PT Sun Paper Source, William Yaury, mengatakan keputusan perusahaan mendukung film tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan komersial, tetapi juga karena melihat nilai sosial yang diangkat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Ini merupakan pengalaman pertama kami mensponsori perfilman nasional. Kami melihat topiknya penting karena perjuangan seorang ibu patut dihargai," kata William saat konferensi pers dalam rangkaian Gala Premier di Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, William tidak menampik bahwa kerja sama tersebut juga memiliki tujuan bisnis. Menurutnya, keterlibatan dalam film menjadi salah satu cara perusahaan memperluas eksposur merek Montiss kepada masyarakat yang lebih luas melalui medium hiburan.

"Kami berharap brand awareness produk kami, Montiss Tissue, juga semakin dikenal banyak orang melalui film ini," ujarnya.

Kolaborasi antara perusahaan dengan industri kreatif bukan lagi sebatas penempatan logo sebagai sponsor. Perusahaan kini cenderung memilih karya yang memiliki kesamaan nilai (shared value) dengan identitas merek sehingga komunikasi kepada konsumen terasa lebih natural dibandingkan promosi konvensional.

William menilai pesan dalam Jangan Buang Ibu tentang pentingnya menghargai orang tua menjadi refleksi yang relevan di tengah kehidupan modern, ketika kesibukan kerap membuat hubungan keluarga terabaikan. Karena itu, perusahaan memandang keterlibatan dalam film tersebut sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan kontribusi sosial.

"Kami ingin terus menggemakan pesan agar setiap anak kembali pulang, mendengarkan, dan memberikan perhatian kepada orang tua mereka. Ini adalah investasi emosional untuk membangun generasi yang lebih memiliki empati," katanya.

Sementara itu, produser sekaligus pemilik Leo Pictures, Agung Saputra, yang turut hadir bersama bersama para bintang film seperti Nirina Zubir, Jarred Ali, Saputra Kori, Fadly Faizal, dan Diana M Putri, mengatakan tema keluarga dipilih karena memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga lebih mudah diterima penonton lintas generasi.

"Kami selalu membuat film yang relate dengan masyarakat Indonesia supaya penonton merasa dekat dan ingin mengajak keluarganya menyaksikan film kami," ujar Agung.

Pemeran utama Nirina Zubir juga menilai film tersebut membawa pesan bahwa hubungan keluarga membutuhkan perjuangan, sama seperti aspek kehidupan lainnya.

"Selagi kita masih diberi napas, banyak hal yang masih bisa kita perjuangkan. Salah satunya adalah hubungan keluarga," ucap pemeran karakter Ristiana itu.

Keterlibatan Montiss dalam Jangan Buang Ibu menunjukkan bagaimana perusahaan mulai memanfaatkan industri hiburan sebagai bagian dari strategi komunikasi merek. Alih-alih hanya mengejar eksposur melalui iklan konvensional, perusahaan memilih hadir dalam narasi yang dinilai memiliki kedekatan emosional dengan target konsumennya.

Bagi PT Sun Paper Source, kolaborasi ini sekaligus menjadi pintu masuk ke ekosistem industri kreatif nasional. Jika strategi tersebut mampu meningkatkan pengenalan merek sekaligus memperkuat citra perusahaan di mata konsumen, bukan tidak mungkin pola kolaborasi serupa akan semakin banyak ditemui di sektor FMCG dalam beberapa tahun ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ancaman tersebut menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan otoritas keuangan. Kejahatan finansial modern tidak lagi identik dengan aksi kriminal konvensional, melainkan bergerak secara senyap melalui perangkat digital, aplikasi, media sosial, hingga jaringan transaksi aset kripto lintas negara.

Besarnya ancaman kejahatan digital tergambar dari berbagai kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, hilangnya aset digital senilai ratusan miliar rupiah dalam hitungan menit menjadi bukti nyata bahwa kejahatan siber mampu menimbulkan kerugian besar dalam waktu sangat singkat.

Sejalan dengan meningkatnya ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait berbagai modus penipuan digital yang saat ini marak terjadi. OJK juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pelaporan yang terhubung dengan Indonesia Anti Scam Centre (IASC) guna mempercepat penanganan kasus penipuan keuangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Jember, Aris Budiman, saat kegiatan media gathering bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jember di Aula Kantor OJK Jember, Kamis (18/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Aris mengungkapkan sedikitnya terdapat 10 modus penipuan digital yang saat ini paling sering digunakan pelaku kejahatan siber untuk menguras rekening korban.

"Ada 10 modus operandi kejahatan digital yang saat ini banyak terjadi. Salah satunya melalui phishing, seperti undangan grup palsu di media sosial, tautan mencurigakan, hingga pelaku yang menghubungi korban melalui telepon dan mengaku sebagai pihak tertentu," ujar Aris.

Menurutnya, para pelaku kini semakin lihai memanfaatkan teknologi untuk memancing korban menyerahkan data pribadi, kode OTP, PIN, maupun informasi perbankan lainnya yang bersifat rahasia.

Karena itu, masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan digital diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait agar langkah penyelamatan dana dapat dilakukan secepat mungkin.

"Hendaknya segera dilaporkan. Jika cepat ditangani, ada peluang untuk melakukan pemblokiran transaksi sehingga sebagian dana korban masih bisa diselamatkan. Namun jika terlambat, biasanya dana sudah dipindahkan ke berbagai rekening penampung dan pada akhirnya bermuara ke dompet kripto yang berada di luar negeri sehingga proses pelacakannya jauh lebih sulit," jelasnya.

Aris menegaskan bahwa kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penipuan digital. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan bank, lembaga keuangan, maupun instansi pemerintah tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Menurutnya, salah satu modus yang masih sering memakan korban adalah pemberitahuan hadiah, undian, atau promosi palsu yang mengatasnamakan perbankan dan meminta korban mengklik tautan tertentu atau memberikan data pribadi.

"Masyarakat harus selalu mawas diri dan saling mengingatkan. Jika menerima telepon, pesan singkat, atau informasi yang mencurigakan dan mengatasnamakan bank, jangan langsung ditanggapi. Hubungi nomor resmi lembaga yang bersangkutan untuk memastikan kebenarannya. Jangan mudah tergiur hadiah atau keuntungan instan yang ditawarkan pelaku," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sosialisasi tersebut merupakan upaya meningkatkan pemahaman terhadap peran cukai serta bahaya peredaran rokok ilegal. Sosialisasi ini dihadiri para pelaku usaha, penjual rokok, UMKM, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan. 

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa cukai merupakan pungutan negara terhadap barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

"Cukai adalah salah satu penerimaan negara, penerimaan negara berupa cukai hasil tembakau. Penerimaan ini kembali lagi ke Pemkab dan bisa diwujudkan untuk kesehatan, untuk penegakan hukum, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Maka kami perlu bantuan dari masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal," ujar Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Kediri Dyah puji Astuti. 

Pada kesempatan itu, KPPBC Kediri memaparkan berbagai jenis hasil tembakau, mulai dari sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih, cerutu, hingga produk rokok elektrik baik cair maupun padat. 

Selain itu juga dijelaskan klasifikasi rokok ilegal yakni terdiri dari seperti rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, hingga pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. 

Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengganggu industri rokok legal serta membahayakan konsumen karena informasi kandungan tidak jelas. 

"Rokok ilegal ini tidak membayar pita cukai sehingga tidak ada kontribusinya kepada negara. Kami berharap peran serta masyarakat Desa Mlancu untuk memutus rantai pemasaran rokok ilegal ini," tutur Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Kediri Arintoko Dwi Wiharto. 

Adapun barang kena cukai (BKC) meliputi hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, serta etil alkohol. Barang-barang ini dikenai cukai karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, pelanggaran di bidang cukai juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Cukai. Di sosialisasi tersebut, Satpol PP Kabupaten Kediri juga memaparkan ketentuan peraturan perundangan undangan daerah terkait larangan peredaran dan penjualan barang ilegal. 

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Satpol PP Kabupaten Kediri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sekaligus berperan aktif dalam menekan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar.

"Masyarakat harus paham bahwa menjual barang ilegal ini merupakan suatu kesalahan," tegas Kabid Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kediri Yusuf Abraham. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (17/6/2026), DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan, aspirasi yang disampaikan para pengurus koperasi akan menjadi bahan tindak lanjut bersama pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan lahan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak.

"RDP ini bukan rapat kerja dan bukan forum untuk mengambil keputusan. Tetapi aspirasi yang disampaikan teman-teman KDKMP, terutama terkait percepatan penyelesaian persoalan lahan, tentu akan kami tindak lanjuti karena ini sudah menjadi kebutuhan bersama," kata Dhafir usai memimpin RDP.

Sebelumnya, Forum Ketua KDKMP Bondowoso menyampaikan kritik terhadap lambannya penyediaan lahan yang dinilai berpotensi menghambat operasional koperasi. Forum juga meminta pemerintah daerah dan Satgas Koperasi Merah Putih segera mengambil langkah strategis agar persoalan tersebut tidak menghambat pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.

Menanggapi kritik tersebut, Dhafir menilai proses penyediaan lahan memerlukan kehati-hatian karena menyangkut aset negara, aset daerah, maupun tanah kas desa yang penggunaannya harus sesuai regulasi.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mencari solusi terbaik agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. Salah satunya terkait pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang tidak seluruhnya berada di lokasi strategis dan dalam beberapa kasus membutuhkan mekanisme tukar guling.

"Yang dilakukan pemerintah sebenarnya mencari solusi. Jangan sampai karena ingin cepat, justru muncul masalah hukum di kemudian hari. Semua harus sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujarnya.

Dhafir menjelaskan, pemanfaatan lahan untuk koperasi harus mempertimbangkan status kepemilikan dan lokasi aset. Selain tanah kas desa, terdapat sejumlah alternatif lahan yang berasal dari aset pemerintah daerah, Perhutani maupun Perkebunan Nusantara (PTPN) yang juga perlu dikaji secara mendalam.

"Kalau tanah kas desa berada di lokasi strategis tentu bisa dimanfaatkan. Tetapi jika lokasinya tidak memungkinkan dan harus melalui mekanisme tukar guling, maka prosesnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Begitu juga jika menggunakan aset daerah, Perhutani atau PTPN," urai politikus senior yang baru saja dinobatkan sebagai Ketua DPC PKB Bondowoso ini.

Sebagai tindak lanjut hasil RDP, Dhafir mengaku telah meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait untuk membahas satu per satu persoalan yang muncul di desa.

"Saya sudah meminta agar segera dilakukan rapat Forkopimda. Persoalan-persoalan yang muncul harus diurai satu per satu. Jika diperlukan, kita akan mengundang BPN, Perhutani, PTPN dan pihak terkait lainnya agar ada percepatan penyelesaian persoalan lahan," tegasnya.

Selain persoalan lahan, DPRD juga mencatat masukan dari Forum KDKMP terkait regulasi pengelolaan koperasi, termasuk harapan agar perekrutan tenaga kerja di koperasi nantinya lebih mengutamakan masyarakat sekitar desa.

Menurut Dhafir, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di daerah.

"Kami melihat teman-teman KDKMP pada prinsipnya mendukung program ini. Namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaannya di daerah berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Bondowoso bersama perwakilan Forum Ketua KDKMP, Satgas Koperasi Merah Putih, serta sejumlah pihak terkait, Rabu (17/6/2026). Forum Ketua KDKMP berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan yang selama ini dikeluhkan pengurus koperasi tidak berlarut-larut.

Selain masalah lahan, para Ketua KDKMP juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam tata kelola koperasi. Mereka meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan tetap mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman yang dinilai positif oleh Forum Ketua KDKMP Bondowoso. Salah satunya adalah komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan oleh para pengurus koperasi.

Ketua Forum Ketua KDKMP Bondowoso, Martin, mengatakan jika sebelumnya telah menyampaikan pernyataan sikap yang berisi dua persoalan utama, yakni ketersediaan lahan dan regulasi pengelolaan koperasi.

"Alhamdulillah, dari hasil RDP tadi kami mendapatkan banyak poin yang cukup positif. Salah satunya terkait persoalan ketersediaan lahan yang sebelumnya kami sampaikan dalam pernyataan sikap. Kami menilai ada kelambanan dalam penyediaan lahan di Bondowoso sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses tersebut," ujarnya.

Menurut Martin, dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) selaku perwakilan Satgas Koperasi Merah Putih menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Bahkan, DPRD Bondowoso juga menyatakan akan mengawal proses tersebut agar menghasilkan solusi yang konkret.

"Dari pihak Satgas yang diwakili Sekda menyampaikan akan ada tindak lanjut melalui rapat kerja bersama. Ketua DPRD juga menyatakan akan memonitor langsung tindak lanjut dari Satgas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terhadap persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala," kata Martin.

Terkait regulasi, Forum KDKMP Bondowoso tetap mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengelolaan organisasi dan perekrutan tenaga kerja.

"Kami tetap berpendapat menolak regulasi atau pengelolaan koperasi yang berpotensi melanggar Undang-Undang Perkoperasian. Salah satunya terkait mekanisme perekrutan karyawan. Regulasi seperti itu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya membuka ruang dialog apabila pemerintah pusat maupun daerah menerbitkan aturan turunan yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

"Jika nantinya ada regulasi turunan yang jelas, seperti peraturan pemerintah atau aturan lain yang memberikan kepastian hukum, tentu bisa menjadi bahan pertimbangan. Namun selama berpotensi bertentangan dengan undang-undang, kami tetap menyatakan penolakan," ujarnya.

Martin menegaskan Forum Ketua KDKMP Bondowoso pada prinsipnya mendukung keberadaan program Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan kepastian regulasi dan penyelesaian berbagai persoalan teknis yang dihadapi pengurus koperasi di lapangan.

"Kami ingin program ini berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil RDP ini sehingga persoalan yang ada bisa segera terselesaikan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tantangan tersebut menjadi perhatian serius Badan Pusat Statistik (BPS) menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mengingat cakupan pendataan yang menjangkau rumah tangga hingga pelaku usaha skala kecil, pendekatan sosial dinilai menjadi kunci agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat.

Karena itu, BPS Kabupaten Bondowoso telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak dini. Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat wilayah, lembaga tersebut juga menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu membangun kepercayaan warga terhadap petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan.

Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi pendekatan berjenjang apabila petugas menghadapi kendala atau penolakan saat melakukan pendataan di lapangan.

Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat di wilayahnya. Jika pendekatan tersebut belum membuahkan hasil, koordinasi akan ditingkatkan dengan melibatkan kepala desa hingga tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan setempat.

"Kami akan melakukan pendekatan secara bertahap. Pertama melalui RT, kemudian jika diperlukan akan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya pendataan ini," ujar Mudji, Senin (15/6/2026) di Pendopo Raden Bagus Assra.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam memotret kondisi ekonomi daerah maupun nasional. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga, semakin akurat pula gambaran ekonomi yang dihasilkan dari sensus tersebut.

Selain menyiapkan mekanisme pendekatan sosial, BPS Bondowoso juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memerlukan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pendataan. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Desa Kaligedang Kecamatan Ijen.

Mudji mengakui kawasan tersebut memiliki karakteristik sosial yang berbeda dibandingkan wilayah lain sehingga membutuhkan strategi khusus agar proses pendataan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, BPS Bondowoso merekrut petugas sensus yang berasal dari lingkungan masyarakat setempat. Langkah ini diambil untuk membangun kedekatan dan meminimalkan potensi penolakan terhadap petugas yang datang melakukan pendataan.

"Untuk Desa Kaligedang memang perlu perlakuan khusus. Karena itu petugas yang kami rekrut berasal dari warga setempat sehingga lebih mudah diterima masyarakat dan proses pendataan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Mudji, keterlibatan warga lokal sebagai petugas sensus tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi strategi efektif untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan pemerintah.

"Kami optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan lancar dan memperoleh data yang lengkap. Keberhasilan pendataan dinilai sangat penting karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, pemberdayaan usaha, serta pemetaan potensi ekonomi masyarakat di masa mendatang," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di sisi lain, data ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, pemberdayaan usaha, hingga penyaluran berbagai program bantuan dan pembinaan. Tanpa data yang lengkap, potensi ekonomi masyarakat berisiko tidak teridentifikasi sehingga sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso akan melakukan pendataan secara masif melalui Sensus Ekonomi dengan menyasar seluruh lapisan pelaku usaha hingga tingkat satuan wilayah terkecil. Pendataan dilakukan secara door-to-door ke rumah tangga maupun lokasi usaha untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat dari pencatatan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso, Mudji Setijo, menjelaskan, petugas sensus akan mendatangi wilayah terkecil yakni RT untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

"Petugas akan door-to-door ke wilayah satuan terkecil, yaitu RT. Nanti seluruh RT akan disisir. Jika ditemukan bangunan usaha akan didata sebagai usaha. Kemudian di rumah tangga juga akan didata apabila terdapat aktivitas usaha," ujar Mudji, Senin (15/6/2026), usai acara Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Bondowoso melalui Sensus Ekonomi tahun 2026 di Pendopo Raden Bagus Assra.

Menurutnya, salah satu fokus pendataan kali ini adalah menjangkau usaha-usaha yang selama ini sulit teridentifikasi karena tidak memiliki tempat usaha khusus atau bersifat tidak kasat mata. Di antaranya adalah perdagangan online, jasa digital, hingga pengemudi ojek online yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah.

"Kita ingin menangkap usaha-usaha yang selama ini mungkin belum tercatat, seperti perdagangan online maupun ojek online. Itu semua bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu masuk dalam pendataan," katanya.

Mudji menjelaskan, kepada pelaku usaha petugas akan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka. Data yang dihimpun meliputi pendapatan, pengeluaran usaha, bahan baku yang digunakan, produk yang dihasilkan, hingga pola pemasaran yang dilakukan.

Sementara itu, pada rumah tangga yang memiliki usaha, petugas akan mengidentifikasi apakah usaha tersebut bergerak di sektor pertanian atau nonpertanian. Selain pendataan usaha, BPS juga akan memperbarui sejumlah data sosial keluarga.

"Data sosial yang diperbarui antara lain kondisi perumahan dan kepemilikan aset keluarga. Data ini nantinya dapat digunakan untuk pemutakhiran desil atau pemeringkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sensus tidak akan mencatat pengeluaran rumah tangga secara umum. Pendataan pengeluaran hanya dilakukan terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh responden.

Dalam pelaksanaannya, setiap petugas sensus ditargetkan mampu mendata sekitar 800 usaha atau muatan pendataan selama masa kegiatan yang berlangsung kurang lebih dua setengah bulan. Jika dirata-ratakan, setiap petugas harus menyelesaikan sekitar 13 muatan pendataan setiap hari.

"Muatan itu bisa berupa rumah tangga yang memiliki usaha ataupun lokasi usaha tersendiri. Jadi targetnya sekitar 13 muatan per hari," ungkapnya.

Mudji menambahkan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran terbaru mengenai struktur ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Data tersebut akan menunjukkan kontribusi masing-masing sektor usaha terhadap perekonomian serta kemungkinan adanya pergeseran sektor unggulan dibandingkan periode sebelumnya.

Selain itu, sensus juga akan menghasilkan basis data pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

"Tabulasi standar nantinya bisa diakses, misalnya jumlah usaha per kecamatan, jumlah usaha berdasarkan lapangan usaha, hingga data penyerapan tenaga kerja. Itu akan menjadi informasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah," paparnya.

Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bondowoso, Nunung Setyaningsih, menyampaikan pesan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, bahwa keakuratan data menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, kesalahan dalam penyajian data dapat berdampak langsung pada ketidaktepatan pengambilan kebijakan, khususnya di bidang perekonomian.

"Keakuratan data merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Kesalahan dalam menyajikan data akan berdampak pada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan perekonomian. Karena itu, melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi Kabupaten Bondowoso yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Nunung menyampaikan sambutan Bupati.

Menurutnya, data yang sahih akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah, sekaligus memetakan potensi usaha dan peluang pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah mengurai berbagai persoalan ekonomi, memetakan potensi UMKM secara lebih tepat, meningkatkan daya tarik investasi, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Asisten II juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, hingga petugas lapangan untuk menyatukan komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Mari kita bersatu, menyelaraskan pandangan, dan berkomitmen penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kita tunjukkan semangat gotong royong demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso," pungkasnya.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang diselenggarakan pukul 06.00- 09.00 WIB tersebut mengusung tema “Rasa Warisan, Kreasi Masa Depan”, sebagai upaya melestarikan kekayaan kuliner daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan, Kepala Disporabudpar Kabupaten Sampang H. Marnilem, Kepala Dinas Bappedalitbang Hj. Umik Nanik Laila  dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan menyampaikan bahwa festival tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam melestarikan kuliner warisan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Melalui festival ini, kita tidak hanya menjaga cita rasa khas Sampang seperti Nasi Kobel, Bebek Songkem, dan Dhun Adhun, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi. Hal ini penting agar produk lokal semakin dikenal luas serta memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi langkah Pemkab Sampang dalam menggelar festival tersebut. Menurutnya, kegiatan semacam ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif di daerah.

“Kuliner merupakan bagian dari identitas daerah. Kami mendukung penuh upaya Kabupaten Sampang dalam mengangkat potensi lokal dan mengkolaborasikannya dengan kreativitas generasi muda. Semoga produk-produk unggulan Sampang mampu bersaing tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga nasional,” ungkapnya.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Sampang H. Marnilem menjelaskan bahwa Festival Kuliner KI Komunal 2026 tidak hanya menampilkan beragam kuliner khas daerah, tetapi juga berbagai produk ekonomi kreatif berupa kerajinan tangan dan karya inovatif pelaku UMKM.

“Selain menikmati aneka kuliner tradisional, masyarakat juga dapat melihat berbagai produk kreatif unggulan daerah. Festival ini turut dimeriahkan penampilan musik dari Toman Official serta kolaborasi bersama siswa SMA dan SMK melalui program GEMES. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Sampang,” jelasnya.

Festival Kuliner KI Komunal 2026 juga menghadirkan puluhan stan UMKM kuliner dan kerajinan yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Melalui kegiatan ini, Pemkab Sampang mengajak masyarakat untuk turut mendukung serta membanggakan produk lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah. (**)

Keresahan ini salah satunya dirasakan oleh para perajin tahu di kawasan Tinalan, Kota Kediri. Mereka mengeluhkan harga kedelai impor yang terus merangkak naik. Mahalnya kedelai impor ini merupakan imbas langsung dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Sekarang harga kedelaiRp10.800 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga kedelai di kisaran Rp9.000 per kilogram. Wah, berat ini mas, karena itu bahan baku utama tahu,"ujar Tri Pramulaksono, salah seorang perajin tahu setempat. 

Menyiasati situasi pelik ini, para perajin terpaksa mengambil langkah efisiensi yang cukup drastis. Mereka harus mengurangi jumlah pembelian bahan baku, yang otomatis berdampak pada penurunan volume produksi harian.

Jika dalam kondisi normal seorang perajin mampu memproduksi hingga 1.000 potong tahu per hari**, kini jumlah tersebut merosot tajam menjadi hanya 600 potong saja.

Tidak hanya memangkas kapasitas produksi, perajin juga terpaksa menaikkan harga jual ke konsumen demi menutup biaya operasional. Harga tahu yang semula dijual Rp2.500 per potong, kini terpaksa dinaikkan menjadi Rp3.000 per potong.

Berharap Subsidi Pemerintah

Langkah menaikkan harga ini sebenarnya menjadi buah simalakama bagi para perajin, karena berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Saat ini, mereka mengaku hanya bisa bertahan dengan margin keuntungan yang sangat menipis.

Menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, para perajin tahu di Tinalan sangat berharap adanya intervensi dari pemerintah. "Kami harap pemerintah segera turun tangan, salah satunya dengan menyalurkan kedelai subsidi  guna menekan biaya produksi dan meminimalisir risiko kerugian yang lebih besar," pungkas Tri.

Langkah ini diambil untuk memberikan lebih banyak pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah di kantong saat mobilitas masyarakat melonjak tinggi.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengungkapkan bahwa momen liburan sekolah selalu menjadi waktu yang paling dinantikan oleh banyak keluarga untuk bepergian dan berkumpul bersama.

“Melalui program diskon 30 persen ini, KAI ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau menggunakan kereta api,” ujar Anne.

Masyarakat yang ingin berburu tiket murah ini sudah bisa melakukan pembelian sejak tanggal 6 Juni 2026 kemarin melalu seluruh kanal penjualan resmi KAI. Sementara itu, tiket dengan potongan harga spesial tersebut dapat digunakan untuk periode keberangkatan dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. 

Program ini sendiri berlaku khusus untuk perjalanan menggunakan kereta api ekonomi komersial yang masuk dalam daftar promo resmi perusahaan.

Namun, calon penumpang perlu memperhatikan beberapa ketentuan penting. Tarif diskon ini tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun program diskon lainnya. 

Meskipun demikian, KAI memberikan fleksibilitas bagi pelanggan karena tiket yang dibeli dengan tarif promo ini tetap dapat dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat alokasi tiket promo ini terbatas dan hanya berlaku selama kuota masih tersedia, KAI mengimbau calon penumpang untuk segera memeriksa jadwal dan daftar kereta yang mendapatkan promo melalui aplikasi Access by KAI.

Kereta api dinilai tetap menjadi salah satu moda transportasi andalan yang efisien selama musim liburan karena mampu menjangkau berbagai tujuan. Dengan jaringan yang menghubungkan banyak kota, masyarakat dapat dengan mudah mengakses destinasi wisata, pusat pendidikan, kawasan budaya, hingga sentra ekonomi di berbagai daerah.

Anne pun mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan mulai merencanakan perjalanan mereka sejak dini agar momen liburan bersama keluarga dapat berjalan dengan maksimal dan menyenangkan. (**)

Editor: Danu

Manajemen menyampaikan distribusi produk Pertalite ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berjalan lancar sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik serta infrastruktur energi yang terintegrasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan perusahaan terus memperkuat pengelolaan rantai pasok energi melalui optimalisasi terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, hingga sistem pemantauan terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, langkah strategis tersebut dilakukan agar pemenuhan kebutuhan energi masyarakat bisa tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth dalam keterangannya, Kamis (12/6/2026).

Ia menjelaskan jaringan infrastruktur energi Pertamina yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memungkinkan perusahaan menjaga keandalan pasokan sekaligus melakukan respons cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah tertentu.

Roberth menambahkan Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unit operasi di delapan wilayah regional, untuk memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap optimal.

“Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga,” katanya.

Selain menjaga ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM subsidi dilakukan sesuai regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Perusahaan juga mengimbau masyarakat menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan yang digunakan.

“Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi secara optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga,” tutup Roberth. Untuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan perusahaan, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. (**)

Editor: Danu

Direktur Marketing PT Gelora Djaja, Yudhistira Eka Saputra, mengatakan perusahaan saat ini mempekerjakan sekitar 6.000 karyawan yang tersebar di fasilitas produksi Surabaya dan Bojonegoro.

Target double digit tersebut, kata Yudhistira diharapkan melanjutkan tren pertumbuhan perusahaan yang selama ini berada di kisaran 5 persen per tahun, sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau.

Tak hanya itu, Ia melanjutkan optimalisasi pasar PT Gelora Djaja juga memperlihatkan langsung proses produksi SKT yang menjadi salah satu tulang punggung industri padat karya nasional.

Saat meninjau area produksi, ia menunjukkan skill  keterampilan pekerja SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang mampu menghasilkan sekitar 2.100 hingga 3.000 batang rokok per hari.

Produktivitas itu, sebutnya menjadi bukti bahwa industri kretek tangan masih memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga roda ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, kata dia capaian keberhasilan inovasi produk akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha sekaligus menjaga stabilitas tenaga kerja.

“Kami masih mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Namun apabila kebutuhan produksi meningkat seiring pertumbuhan pasar, tentu akan memberikan dampak positif terhadap kebutuhan tenaga kerja,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Yudhistira menjelaskan capaian rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menjadi pengakuan atas kreativitas perusahaan sekaligus motivasi untuk terus menghadirkan inovasi baru. 

Dikatakannya, salah satu hasil pengembangan tersebut adalah Wismilak Slim Click, produk SKT dengan teknologi kapsul rasa (capsulated flavor) yang diluncurkan pada penghujung 2025.

Menurut dia, respons pasar terhadap produk tersebut menunjukkan tren positif sejak tahap uji coba hingga peluncuran.

"Wismilak Slim Click menyasar konsumen dewasa, khususnya kelompok usia 21 hingga 30 tahun yang memiliki minat terhadap kategori rokok berperisa. Terutama mengahadapi tantangan ekonomi, PT Gelora Djaja tetap menempatkan inovasi sebagai strategi utama pertumbuhan," tambahnya.

Yudhistira juga optimis, selain memperkuat pemasaran Wismilak Slim Click, perusahaan juga terus menjalankan riset dan pengembangan guna menghadirkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Saat ini PT Gelora Djaja memiliki sekitar 30 hingga 50 varian produk yang mencakup SKT, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan berbagai produk rokok filter. 

Menurutnya, dengan dukungan inovasi, penguatan pasar, serta optimalisasi tenaga kerja, perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan pada level double digit tahun ini, lebih tinggi dibandingkan tren pertumbuhan historis yang rata-rata mencapai sekitar 5 persen setiap tahun.

"Bagi PT Gelora Djaja, pertumbuhan bisnis tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan, tetapi juga dari kemampuan menjaga industri padat karya tetap berkembang," jelasnya.

Karena itu, tuturnya target pengembangan Wismilak Slim Click diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, melainkan juga memberikan manfaat ekonomi bagi ribuan pekerja yang menjadi bagian dari rantai produksi industri kretek nasional.

Senada, Presiden direktur PT Gelora Djaja, Krisna Tanimihardja menambahkan Melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, perusahaan berharap dapat terus membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

“Kami ingin bisnis yang kami jalankan memiliki budaya kerja yang baik, lingkungan kerja yang sehat, serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, PT Gelora Djaja secara rutin menyelenggarakan program kompetisi inovasi internal yang melibatkan seluruh karyawan. 

Dalam program itu, para pekerja diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide bisnis maupun gagasan perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

“Setiap tahun kami mengadakan kompetisi inovasi. Semua karyawan dapat mengajukan ide bisnis, baik yang berkaitan dengan produk, proses kerja, efisiensi, maupun upaya meningkatkan kepuasan konsumen,” jelas Krisna. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Inovasi digital ini dirancang khusus untuk meruntuhkan tembok asimetri informasi yang selama ini mengisolasi peternak kecil dari ekosistem lembaga keuangan formal akibat keterbatasan data usaha. Melalui digitalisasi data usaha, program ini ditargetkan mampu menciptakan ekosistem peternakan yang jauh lebih produktif dan berkelanjutan.

Peluncuran strategis ini dilaksanakan di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Agenda tersebut merupakan bagian dari implementasi riil program PROMISE 2 IMPACT, sebuah konsorsium lintas otoritas antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Target besarnya adalah memperluas akses keuangan, mendorong digitalisasi, memperkuat rantai nilai usaha, serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia.

Solusi Konkret Atasi Hambatan Kredit Sektor Peternakan

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir sebagai jawaban atas keluhan mendasar di lapangan. Selama ini, peternak kerap menghadapi kendala besar dalam menjangkau pembiayaan formal.

"Para peternak kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat asimetri informasi berupa keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik," ujar Adi dalam sambutannya.

Bergerak dari urgensi tersebut, OJK mengoptimalkan Pusat Inovasi OJK Infinity bersama ILO untuk membangun dua fondasi utama dalam ekosistem ini: penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur digital yang andal.

Melalui sistem ERP ini, seluruh data produksi, keuangan, dan operasional koperasi akan tercatat secara real-time dan sistematis. Hasilnya, koperasi dan lembaga keuangan bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas produksi, kualitas usaha, dan kondisi keuangan peternak.

"Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif. Bersama Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, sistem ini menjadi jembatan yang menghubungkan peternak rakyat dengan ekosistem jasa keuangan formal secara lebih menyeluruh dan sesuai kebutuhan," jelas Adi.

Dukungan Global dan Dampak Ekonomi Regional

Transformasi ini mendapat apresiasi penuh dari dunia internasional. Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyatakan bahwa transformasi digital memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan usaha dan memperluas akses ekonomi bagi masyarakat.

"Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kolaborasi multipihak dapat bekerja bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," kata Simrin.

Senada dengan hal tersebut, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, H.E. Olivier Zehnder, menegaskan bahwa Swiss berkomitmen penuh mendukung kemandirian ekonomi lokal. "Ketika peternak memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah," sebutnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, menggarisbawahi pentingnya sektor sapi perah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus motor ekonomi pedesaan.

"Penguatan sektor sapi perah bukan hanya tentang meningkatkan produksi susu, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, dan membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh. Melalui digitalisasi dan perluasan akses keuangan, kita sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan sektor peternakan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing," papar Adhy

Replikasi Masif untuk Indonesia

Pada fase awal peluncuran, implementasi sistem ERP yang telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) mencatatkan keberhasilan nyata di tiga koperasi sapi perah prioritas di Provinsi Jawa Timur. Ketiga lembaga mitra tersebut adalah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan (KPSP Setia Kawan), dan KPUD Tani Wilis. Secara akumulatif, digitalisasi ekosistem pada tiga pilar koperasi ini telah berhasil memayungi serta mengonsolidasikan data lebih dari 10.000 anggota koperasi.

Sebagai langkah konkret pascapeluncuran, OJK bergerak cepat menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan strategis. Forum ini didesain khusus untuk menyusun cetak biru perluasan serta percepatan implementasi program di seluruh wilayah Jawa Timur. Melalui validasi keberhasilan di tiga koperasi percontohan tersebut, OJK memproyeksikan seluruh sistem dan standardisasi ini sebagai model baku (role model) yang siap direplikasi secara masif pada komoditas sektor lain serta berbagai daerah di Indonesia.

Langkah strategis di lapangan ini turut dikawal langsung oleh sejumlah pejabat lintas otoritas yang hadir dalam kegiatan, antara lain Bupati Malang H. Sanusi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison, Plh. Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran, Kepala Kantor OJK Malang Farid Faletehan, dan Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman, bersama jajaran perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pengurus koperasi, serta pelaku industri jasa keuangan.

Informasi Lebih Lanjut dan Kontak Media

Untuk keperluan korespondensi resmi, permintaan data teknis, maupun konfirmasi liputan lanjutan mengenai program digitalisasi ini, media dan publik dapat menghubungi saluran komunikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan melalui detail kontak berikut:

Pejabat Penanggung Jawab: Agus Firmansyah, selaku Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK. (**)

Nomor Telepon Resmi: (021) 29600000.
Alamat Surat Elektronik: humas@ojk.go.id.
Situs Resmi Lembaga: www.ojk.go.id
Nama: Riski Rahayu Kurniawati. A.Md.I.Kom.. S.E.
Editor : Rizqi Ardian

Kenaikan harga ini dirasakan cukup memberatkan oleh sejumlah kelompok pekerja, mulai dari buruh pabrik hingga pengemudi ojek online (ojol).

Penyesuaian harga ini menempatkan Pertamax (RON 92) pada angka Rp16.250 per liter, melonjak dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp12.300 per liter.

Dampak penyesuaian harga ini dirasakan langsung oleh Fariz (36), seorang buruh pabrik di kawasan Ngoro Industri Mojokerto (NIP). Sebagai pekerja yang menempuh perjalanan rutin Jombang-Mojokerto, biaya transportasi merupakan komponen pengeluaran terbesar.

Fariz mengaku berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, ia merasa terbebani dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Namun, di sisi lain, ia merasa khawatir jika harus berpindah ke BBM jenis lain karena sepeda motor yang ia gunakan merupakan kendaraan keluaran terbaru yang masih dalam masa kredit.

"Mau tidak mau saya harus tetap membeli Pertamax. Karena motor keluaran terbaru, saya khawatir jika diisi Pertalite akan berdampak pada performa mesin. Ditambah lagi, motor ini masih dalam status kredit, jadi saya harus menjaganya dengan baik," ungkap Fariz.

Situasi berbeda diungkapkan oleh Asep, seorang warga Mojokerto yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online dan kurir. 

Untuk menyiasati melonjaknya biaya operasional harian, Asep terpaksa melakukan migrasi ke BBM jenis Pertalite yang harganya lebih terjangkau.

Menurut Asep, kebijakan kenaikan harga ini cukup merugikan pekerja sektor transportasi yang menggantungkan pendapatan hariannya di jalan raya. 

"Untuk menekan pengeluaran, saya terpaksa beralih ke Pertalite. Untungnya motor lama saya masih cukup aman jika diisi BBM subsidi," ujar pria yang karib disapa Cecep tersebut.

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga pada dua produk unggulannya per Rabu (10/6/2026). Selain Pertamax (RON 92) yang naik menjadi Rp16.250 per liter, produk Pertamax Green 95 juga mengalami penyesuaian harga dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. 

Sementara itu, produk BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga.

Menanggapi keluhan masyarakat mengenai penyesuaian harga tersebut, Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau respons pasar.

Hingga saat ini, menurut Ahad, belum ditemukan indikasi signifikan mengenai pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat kebijakan penyesuaian harga ini.

Ahad menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut dipicu oleh beberapa variabel utama, yakni fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta perkembangan harga komoditas energi dunia.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green 95 dilakukan setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Kebijakan ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi," jelas Ahad.

Di tengah kekhawatiran masyarakat, Pertamina menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tetap stabil. 

Ahad memastikan bahwa harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, dan Biosolar subsidi tetap dijual seharga Rp6.800 per liter.

Terkait isu kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi, Ahad menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan mutlak pemerintah. Pertamina, lanjutnya, bertindak sebagai operator yang menjalankan kebijakan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

"Terkait stagnansi harga BBM bersubsidi, ranahnya lebih tepat ke pemerintah sebagai penentu regulasi. Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan," pungkas Ahad. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wali kota termuda ini mengungkapkan bahwa pedagang adalah wajah pertama yang ditemui masyarakat setiap hari. Tempat orang membeli kebutuhan rumah tangga, tempat bertanya, bahkan tempat berbagi cerita.

Kepercayaan seperti itu adalah modal yang sangat berharga. Maka ketika pedagang memilih untuk hanya menjual barang yang legal, sesungguhnya pedagang sedang menjaga kepercayaan itu sekaligus ikut menjaga Kota Kediri.

"Saya percaya setiap orang yang membuka usaha pasti memiliki harapan yang sama. Ingin usahanya berkembang, ingin pelanggannya bertambah, dan yang paling penting, ingin membawa rezeki yang baik untuk keluarga. Karena itu, saya selalu melihat pemilik toko kelontong bukan sekadar pedagang," ujar Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Kamis (11/6/2026).

Mbak Wali, sapaan akrab Wali Kota Kediri, mengungkapkan, upaya pengawasan terus dilakukan, tetapi juga melihat bahwa tantangannya semakin dinamis. Baru beberapa kali operasi di tahun ini, masih ditemukan ribuan batang rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Data per 5 Juni 2026 terdapat temuan 3.412 batang.

Hal yang perlu diwaspadai adalah caranya pun sudah berubah. Tidak selalu dijual di toko atau kios. Ada yang berpindah-pindah (nomaden) menggunakan motor seperti pedagang kaki lima, ada yang menawarkan langsung melalui WhatsApp kepada pelanggan tetap, bahkan ada yang memanfaatkan rumah tinggal atau rumah kos sebagai tempat transaksi. Artinya, peredaran rokok ilegal kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kediri adalah masyarakat yang peduli. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak ingin usaha yang dibangun bertahun-tahun tercoreng hanya karena menerima barang yang asal-usulnya tidak jelas," ungkapnya.

Mbak Wali juga mengingatkan semua pihak saling menjaga. Kalau ada yang menawarkan rokok dengan harga yang tidak masuk akal, pemilik toko atau para pedagang diingatkan tidak langsung tergiur. Jika ada yang menjual dengan cara yang mencurigakan, pemilik toko atau para pedagang  diminta lebih teliti.

Bahkan, kalau menemukan sesuatu yang memang melanggar aturan, pemilik toko atau para pedagang diminta tidak ragu untuk menyampaikan kepada pemerintah atau Bea Cukai.

"Saya percaya, menjaga Kota Kediri tidak selalu harus dengan langkah besar. Kadang cukup dimulai dari sebuah toko kelontong yang memilih berkata, maaf kami hanya menjual produk yang legal. Kalimat sederhana itu mungkin hanya terdengar oleh satu orang pelanggan. Tetapi jika diucapkan oleh ratusan bahkan ribuan toko di Kota Kediri, maka itu akan menjadi gerakan besar yang menjaga iklim usaha tetap sehat, melindungi masyarakat, dan memastikan manfaat dana cukai benar-benar kembali untuk pembangunan kota yang kita cintai bersama," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Inilah kisah inspiratif Siti Nur Afidah (47), pelaku UMKM ring satu yang merasakan lonjakan omzet signifikan setelah bergabung dalam program Kelompok Jajanan Masyarakat Sekitar (Lontar) yang digagas PT Petrokimia Gresik.

Perempuan yang akrab disapa Afidah ini mengaku telah merintis usaha ini sejak tahun 2019. Namun, saat itu penjualannya berjalan lambat.

“Dulu jualannya cuma dari rumah ke rumah, lewat WA atau grup lapak. Lakunya lama sekali,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Ibu dua anak ini menceritakan perubahan besar terjadi ketika ia mendapat pendampingan melalui program Lontar. Tidak hanya mendapatkan tambahan modal usaha, dirinya juga memperoleh bantuan peralatan produksi, pelatihan kemasan, hingga fasilitasi perizinan dan sertifikasi produk.

“Kalau tidak ada pendampingan, kami tidak bisa jalan. Untuk bahan, alat, sertifikasi, tes, itu semua sulit dan biayanya tidak sedikit,” ungkapnya.

Setiap hari warga Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik ini, mampu memproduksi 100 botol temulawak yang dikemas dalam botol kecil.

Meski biasanya stok disimpan di freezer dan habis dalam dua hingga tiga hari, situasi berbeda terjadi saat momentum bazar, terutama pada Bulan Ramadan.

“Waktu puasa kemarin, sekali bikin 100 botol langsung habis dalam satu hari. Malamnya bikin lagi untuk besok. Begitu terus sampai dua hari,” katanya sambil tersenyum.

Tak hanya jamu, produk lain seperti kacang goreng, kacang telur dalam kemasan toples, kolak kacang hijau, hingga jajanan pasar basah juga selalu laris manis saat mengikuti kegiatan program Lontar.

Sebelum ikut Lontar, pasar produknya terbatas di sekitar rumah. Kini, produknya menjangkau area lebih luas, bahkan kerap mendapat pesanan dari internal perusahaan.

“Alhamdulillah sekarang pesanan datang bukan hanya dari tetangga, tapi juga dari kegiatan perusahaan,” imbuhnya.

Lonjakan penjualan ini lanjut dia, berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga. Dari hasil jualan tersebut. Afidah mampu membantu pembiayaan pendidikan kedua anaknya. Kini, satu anaknya telah bekerja dan satu lainnya tengah menempuh pendidikan tinggi.

Program Lontar yang diinisiasi Petrokimia Gresik tidak hanya membantu permodalan. Tapi juga memberikan pelatihan kemasan produk agar lebih menarik dan kompetitif di pasar modern.

“Dulu kemasan kami biasa saja. Sekarang diajari bikin kemasan yang bagus supaya terlihat menarik dan profesional,” katanya.

Kisah Afidah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi yang konkret. Dari usaha rumahan sederhana, kini bertransformasi menjadi UMKM produktif dengan pasar yang terus berkembang.

Sementara itu, secara terpisah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik, Darmawan menuturkan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan Petrokimia Gresik. Baik itu pelatihan, bantuan permodalan, serta pendampingan pemasaran bagi pelaku UMKM.

"Melalui pelatihan yang terstruktur, para pelaku UMKM dibekali peningkatan kapasitas manajemen usaha, literasi keuangan, hingga strategi pemasaran berbasis digital. Selain itu, akses permodalan yang lebih mudah membantu pelaku usaha mengembangkan skala produksi dan memperluas jangkauan pasar," tuturnya.

Pemkab Gresik berharap program ini tidak hanya terfokus pada satu sektor atau kelompok tertentu, melainkan diperluas agar pelaku usaha mikro di berbagai bidang turut merasakan manfaatnya. 

"Dengan pemerataan dukungan, dampak positif program diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," urai Darmawan.

Seiring perkembangan digitalisasi lanjut dia, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi UMKM. Pemanfaatan platform digital untuk promosi dan distribusi produk dinilai efektif meningkatkan omzet serta membuka peluang pasar yang lebih besar.

"Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pelaku UMKM diharapkan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, M Nur Adhim pada Kamis (11/6/2026) menegaskan capaian tersebut bahkan telah melampaui target Triwulan II yang sebelumnya dipatok sebesar 40 persen. Kondisi ini menunjukkan tren positif penerimaan daerah di tengah belum adanya peningkatan signifikan jumlah objek pajak baru pada sektor kuliner.

“Kalau melihat data sampai awal Juni, realisasinya sudah mencapai 43,9 persen. Ini sudah melewati target triwulan kedua yang kami tetapkan sebesar 40 persen,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pergerakan penerimaan PBJT sektor makanan dan minuman sangat dinamis karena bergantung pada aktivitas pelaporan dan pembayaran wajib pajak setiap harinya.

Menurutnya, perubahan angka realisasi dapat terjadi dalam waktu singkat seiring masuknya data pembayaran maupun penyesuaian administrasi yang tercatat dalam sistem keuangan daerah.

“Hitungan harian sangat dinamis. Dua hari lalu capaian pajak restoran sempat naik sekitar 1,4 persen. Tetapi saat kami cek lagi hari ini, posisinya sedikit terkoreksi turun sekitar Rp8 juta atau sekitar 0,06 persen,” jelasnya.

Adhim menerangkan, sebagian besar wajib pajak sektor kuliner biasanya melakukan penyetoran pajak pada rentang tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Karena itu, penerimaan daerah cenderung mengalami lonjakan pada awal hingga pertengahan bulan sebelum melandai menjelang akhir bulan.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Bapenda terus memperkuat pengawasan terhadap pelaporan dan penyetoran pajak oleh pelaku usaha restoran, rumah makan, kafe, maupun usaha makanan dan minuman lainnya.

Selain pengawasan, pendampingan kepada wajib pajak juga terus dilakukan guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Adhim mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran akan langsung dikenakan sanksi administrasi melalui sistem yang terintegrasi dengan perbankan daerah. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak menunda penyetoran pajak agar terhindar dari denda yang dapat menambah beban usaha.

“Kami tidak bisa hanya menunggu laporan masuk. Pengawasan harus terus dilakukan agar tingkat kepatuhan tetap tinggi dan target penerimaan daerah bisa tercapai,” imbuhnya.

Menurutnya, keberhasilan sektor kuliner menyumbang pendapatan daerah hingga pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah, bahkan tanpa harus bergantung pada penambahan jumlah wajib pajak baru secara signifikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi mandeknya proyek pemenuhan gizi ini, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional saat ini sedang melakukan penataan ulang, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi untuk memastikan program tetap berjalan optimal.

"Tugas saya untuk memastikan program prioritas presiden ini harus berjalan. Kami ingin seluruh perencanaan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang sebenarnya sehingga program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran," kata Dudung Abdurachman di kompleks Istana Negara Jakarta pada Rabu (10/6/2026).

Menurut Dudung, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang sedang berkonsentrasi penuh pada penataan organisasi tersebut. Dudung membeberkan bahwa ada beberapa persoalan pelik yang membuat operasional dapur-dapur ini harus dievaluasi total, bukan sekadar masalah duit yang macet.

Masalah pertama adalah banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis yang kedapatan belum memenuhi persyaratan dan perizinan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Masalah kedua yaitu ditemukannya indikasi praktik jual beli lokasi yang mengacaukan target sasaran di lapangan. Masalah ketiga yang tidak kalah serius adalah ketidakakuratan data, di mana ada dapur yang awalnya dirancang untuk melayani hingga 3000 penerima manfaat, namun realisasinya ternyata jauh di bawah target tersebut sehingga membuat alokasi insentif dan operasional menjadi tidak efisien.

"Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," ujar Dudung.

Meski diterpa masalah manajemen internal, pemerintah memastikan program prioritas Presiden ini tidak boleh karam dan Kantor Staf Presiden berjanji akan turun tangan membantu keterbatasan tenaga yang dialami Badan Gizi Nasional.

Salah satu terobosan yang sedang digodok adalah nasib program di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T. Agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara berlebihan, pemerintah menyiapkan skema kerja sama dengan perusahaan swasta setempat. Rencananya, pembangunan dan pengelolaan dapur di wilayah 3T akan disokong penuh oleh dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi tersebut.

27.877 Dapur MBG Beroperasi

Berdasarkan data terakhir yang dipaparkan dalam pertemuan antara Kantor Staf Presiden dan Kepala Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat ada sekitar 27.877 dapur Makan Bergizi Gratis yang telah beroperasi maupun terdata secara nasional.

Adapun fokus evaluasi pemerintah saat ini akan tertuju pada penataan anggaran, penyelesaian perizinan, serta peningkatan akurasi data penerima manfaat. Langkah evaluasi dan penataan ini dilakukan demi memastikan program peningkatan gizi nasional bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat secara berkelanjutan dan benar-benar tepat sasaran. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu

Pertamina resmi menyesuaikan harga sejumlah produk BBM pada Rabu (10/6/2026). Pertamax (RON 92) yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pantauan di SPBU Mojongapit, Kecamatan Jombang, pada Rabu (10/6/2026) pagi menunjukkan adanya perubahan pola antrean kendaraan. Jalur pengisian Pertamax terlihat lebih sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Hanya beberapa kendaraan tampak melakukan pengisian Pertamax, lebih banyak antrian mengular di dispenser BBM jenis Pertalite. 

"Kalau biasanya pengguna Pertamax cukup banyak. Hari ini terlihat lebih sepi, sementara antrean di Pertalite justru meningkat," ucap salah satu petugas SPBU Mojongapit. 

Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah perubahan tersebut sepenuhnya dipicu oleh kenaikan harga Pertamax. Namun, ia menilai faktor harga kemungkinan turut memengaruhi pilihan konsumen saat mengisi bahan bakar. 

"Kemungkinan bisa saja karena kenaikan harga, tetapi kami tidak bisa memastikan secara pasti," katanya.

Salah seorang pengguna kendaraan, Yusril Ferdiansyah, warga Kecamatan Peterongan, mengaku memutuskan beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan cukup signifikan. Menurutnya, selisih harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter membuat biaya operasional kendaraan menjadi lebih besar apabila tetap menggunakan Pertamax.

"Setelah harganya naik sampai Rp16 ribuan per liter, saya memilih beralih ke Pertalite dulu supaya pengeluaran tidak terlalu besar," ungkap Yusril saat ditemui.

Ia mengaku keputusan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Terlebih, kendaraan yang digunakannya merupakan sarana utama untuk beraktivitas dan menempuh perjalanan setiap hari. 

"Mudah-mudahan ke depan ada penyesuaian lagi. Kalau harganya lebih terjangkau, mungkin saya akan kembali menggunakan Pertamax," tambahnya.

Pendapat serupa disampaikan Mulham Fahmi, warga Kecamatan Mojowarno, Jombang, pengguna kendaraan roda empat. Ia menilai kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari Rp3.900 per liter cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

"Kenaikannya cukup besar dan tentu berpengaruh terhadap pengeluaran bulanan. Untuk masyarakat yang setiap hari menggunakan kendaraan, biaya transportasi pasti ikut naik," katanya.

Meski demikian, Mulham berharap kualitas BBM dan pelayanan yang diberikan tetap sebanding dengan harga yang dibayarkan konsumen. Ia juga berharap pemerintah dan Pertamina dapat mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dalam setiap kebijakan penyesuaian harga BBM.

"Kami memahami harga BBM mengikuti berbagai faktor, tetapi yang terpenting adalah masyarakat tidak terlalu terbebani dan tetap memiliki pilihan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sejak harga baru diberlakukan pada Rabu (10/6/2026), masyarakat kini terjepit dan terpaksa menurunkan kualitas konsumsi BBM mereka ke Pertalite demi menyiasati pengeluaran harian yang kian membengkak.

Kenaikan harga Pertamax yang drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau melonjak hampir Rp4.000 per liter menjadi beban baru yang sangat berat bagi pemilik kendaraan. 

Kenaikan harga ini memicu reaksi spontan di lapangan, di mana masyarakat kelas menengah ke bawah harus memutar otak untuk mengamankan anggaran transportasi mereka.

Dampak kebijakan ini segera memicu efek domino di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Di SPBU Syirkah Amanah Balen, misalnya, terjadi penurunan permintaan yang signifikan pada produk Pertamax tepat di hari pertama pemberlakuan tarif baru akibat daya beli masyarakat yang tergerus.

Pengelola SPBU Syirkah Amanah Balen, Zainul Fuad, mengakui bahwa mayoritas konsumen kini terpaksa berpaling ke BBM subsidi karena tidak lagi mampu mengikuti harga nonsubsidi.

"Penjualannya turun cukup drastis. Namun untuk angka pastinya masih kami lakukan rekapitulasi karena pengumuman kenaikan harga baru diterapkan tadi malam," kata Fuad, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, perubahan perilaku konsumen ini terjadi seketika setelah masyarakat terbentur oleh realitas kenaikan harga yang dirasa memberatkan tersebut.

Keluhan mendalam disampaikan Ima, warga Kecamatan Sumberrejo. Ia mengaku lelah harus terus melakukan penyesuaian pilihan BBM akibat kebijakan pemerintah yang terus mengerek harga.

"Dulu saya menggunakan Pertamax Turbo, kemudian beralih ke Pertamax 92 karena harganya lebih terjangkau. Sekarang Pertamax juga naik cukup tinggi, jadi terpaksa pindah ke Pertalite," ujarnya.

Sementara itu, Bila, warga Kecamatan Balen, menilai kenaikan harga Pertamax ini memberikan beban tambahan yang sangat nyata bagi pengeluaran transportasi harian warga.

"Kenaikannya cukup mengejutkan karena hampir Rp4.000 per liter. Tentu terasa bagi pengguna kendaraan yang setiap hari harus mengisi BBM," katanya.

Kenaikan harga ini diprediksi akan terus merugikan daya beli masyarakat dan memaksa pergeseran pola konsumsi secara masif dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi di seluruh wilayah Bojonegoro. Pengelola SPBU pun kini menanti dampak lanjutan dari kebijakan ini terhadap komposisi penjualan BBM di tengah kondisi ekonomi warga yang kian terhimpit. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Lonjakan harga yang berlaku mulai Rabu (10/6/2026) ini menciptakan disparitas harga yang tidak biasa jika dikomparasikan dengan para kompetitor swasta seperti BP-AKR dan Vivo Energy.

Sebelumnya, Pertamax bertahan cukup lama di angka Rp12.300 per liter. Namun, imbas meroketnya harga minyak mentah dunia yang menembus angka rata-rata US$ 91,8 per barel, Pertamina terpaksa mengerek harga bensin beroktan 92 tersebut naik sebesar Rp3.950 per liter.

Kenaikan tajam ini justru memunculkan anomali di lapangan. Beberapa operator swasta terpantau masih menahan harga lama mereka untuk kelas RON 92 di kisaran Rp12.390 per liter. 

Jarak tipis yang biasanya menempatkan Pertamina jauh lebih murah, kini berbalik arah secara drastis.

Berikut adalah perbandingan peta harga BBM kelas RON 92 di wilayah Jabodetabek per Juni 2026:

BP 92 (BP-AKR) dan Revvo 92 (Vivo Energy) masih bertahan pada harga Rp12.390, lebih murah Rp3.860 dibanding Pertamax. Lalu, 

Sementara, Shell Indonesia untuk wilayah tertentu saat ini memfokuskan lini pada produk diesel premium V-Power Diesel seharga Rp24.490/liter.

Membaca Pergeseran Psikologi Konsumen

Selisih hampir Rp4.000 per liter ini diprediksi akan mengguncang loyalitas konsumen kelas menengah. Bagi pengendara yang terbiasa menggunakan BBM berkualitas tanpa subsidi, angka ini merubah kalkulasi pengeluaran bulanan secara signifikan.

Sebagai gambaran, untuk pengisian penuh tangki mobil ukuran MPV rata-rata (45 liter), pengguna kini harus merogoh kocek sekitar Rp731.250 jika mengisi Pertamax.

Sementara di jaringan swasta seperti BP atau Vivo, untuk volume yang sama, mereka hanya perlu membayar Rp557.550, terdapat penghematan langsung sebesar Rp173.700 setiap kali isi penuh.

Situasi ini menjadi ujian berat bagi Pertamina Patra Niaga untuk mempertahankan basis pelanggannya, kecuali jika para kompetitor swasta juga ikut melakukan penyesuaian harga serupa dalam beberapa hari ke depan mengikuti pergerakan harga pasar keekonomian.

Selama ini, SPBU swasta kerap dipilih sebagian masyarakat urban karena faktor eksternal seperti antrean yang relatif lebih pendek, kebersihan fasilitas, hingga layanan ekstra seperti pembersihan kaca depan gratis. Kini, dengan harga yang justru jauh lebih murah dari produk BUMN, daya tarik kompetitor luar Pertamina dipastikan meningkat pesat.

Meski demikian, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa penyesuaian ini murni diambil atas evaluasi berkala formula harga pemerintah guna menjaga keberlanjutan penyediaan energi.

Pertamina juga memastikan pasokan Pertamax di seluruh pelosok tanah air tetap aman dan tersedia secara optimal, sebuah komitmen pelayanan publik yang tidak selalu diemban oleh jaringan ritel swasta yang cenderung berfokus di area komersial perkotaan.

Kini pilihan berada di tangan konsumen: bertahan pada jaringan distribusi BUMN yang luas, atau bermigrasi ke SPBU swasta demi menyelamatkan efisiensi dompet harian. (**)

Editor: Danu 

Di Pasar Pon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga berbagai komoditas dapur meroket tajam dalam sepekan terakhir. 

Kenaikan harga yang dinilai tidak wajar ini diduga menjadi imbas dari tertekannya mata uang rupiah yang memicu kenaikan biaya logistik dan harga barang di tingkat distributor.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Rabu (10/6/2026), lonjakan harga paling signifikan terjadi pada sektor bumbu dapur, minyak goreng, hingga sayur-mayur. Kondisi ini praktis mengoreksi daya beli masyarakat dan memicu keluhan dari para pedagang maupun konsumen.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas bawang putih. Hanya dalam waktu seminggu, harganya melonjak drastis dari Rp27.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Lonjakan ini disusul oleh bawang merah yang merangkak naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.

Tidak hanya bumbu impor dan lokal, minyak goreng subsidi kemasan pemerintah, Minyak Kita, turut mengalami kelangkaan pasokan yang dibarengi dengan kenaikan harga. Minyak goreng yang sebelumnya dibanderol Rp38.000 per dua liter, kini harus ditebus seharga Rp42.000. Para pedagang mengaku kesulitan mendapat stok dari pihak agen.

Untuk sektor sayuran, komoditas cabai mencatatkan kenaikan tertinggi, yakni menembus Rp90.000 per kilogram dari harga semula Rp75.000 per kilogram. Sementara itu, harga buncis naik menjadi Rp16.000 dari Rp14.000 per kilogram, dan wortel melonjak dari Rp10.000 menjadi Rp16.000 per kilogram.

Kondisi pasar yang tidak stabil ini berdampak langsung pada omzet para pedagang. Sumaiyah, salah seorang pedagang di Pasar Pon Jombang, mengungkapkan bahwa hantaman kenaikan harga yang terjadi secara bersamaan membuat ruang gerak pedagang semakin terjepit karena sepinya pembeli.

"Beberapa kebutuhan dapur naik hampir bersamaan. Pembeli sekarang lebih banyak mengurangi belanja karena harga yang dirasa cukup tinggi," ucap Sumaiyah saat ditemui di lapaknya, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan, hingga kini para pedagang kecil di pasar tradisional tidak mengetahui secara pasti rantai pasok mana yang rusak, namun mereka menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kondisi makroekonomi nasional, termasuk melemahnya rupiah.

"Harapannya harga kebutuhan pokok dapat segera kembali stabil, agar daya beli masyarakat tidak terus menurun dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional tetap berjalan normal," ungkapnya.

Di sisi konsumen, tekanan ekonomi ini memaksa para ibu rumah tangga memutar otak agar dapur tetap mengepul tanpa membuat dompet jebol. 

Putri Ayu Rosdiana, salah seorang warga Jombang, mengaku harus menerapkan skala prioritas yang ketat saat berbelanja.

"Kalau harga naik seperti sekarang, biasanya saya mengurangi jumlah pembelian dan memilih kebutuhan yang benar-benar diperlukan terlebih dahulu," kata Putri.

Dugaan mengenai keterkaitan lonjakan harga ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah masih menjadi teka-teki yang belum terjawab pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun langkah mitigasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jombang terkait meroketnya harga pangan di pasar tradisional utamanya di wilayah Jombang tersebut. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kenaikan terjadi pada dua produk, yakni Pertamax (RON 92) yang naik dari Rp12.300,00 menjadi Rp16.250,00 per liter dan Pertamax Green 95 yang melonjak dari Rp12.900,00 menjadi Rp17.000,00 per liter. 

Sementara itu, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi, pada Rabu (10/6/2026) mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih memantau respons pasar pascapenyesuaian harga tersebut.

"Sampai saat ini masih kami monitor dan belum ada indikasi signifikan terkait pergeseran konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga Pertamax," urainya.

Meski harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan cukup tajam, Ahad memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pertalite tetap dijual Rp10.000,00 per liter dan Biosolar subsidi Rp6.800,00 per liter.

Terkait dengan faktor yang memengaruhi penyesuaian harga, Ahad menjelaskan bahwa salah satu variabel utama adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Selain itu, harga komoditas energi dunia juga menjadi komponen penting dalam formula penetapan harga BBM nonsubsidi.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green 95 sendiri dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. 

Kebijakan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, Ahad menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan regulator.

"Salah satu faktor penentu komoditas energi adalah nilai tukar rupiah. Kalau stagnansi terkait harga BBM bersubsidi, ranahnya lebih tepat ke pemerintah sebagai penentu regulasi," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih mencermati perkembangan kondisi ekonomi nasional, terutama fluktuasi nilai tukar rupiah, sebelum mengambil langkah kebijakan lanjutan. 

Saat ditemui di Bappenas, Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa penguatan rupiah menjadi kunci utama untuk meredakan tekanan biaya produksi bagi para pelaku usaha pangan berbasis impor. 

"Nanti kita lihat seperti apa ke depan. Yang jelas kan kita harapkan rupiah bisa menguat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu saja," ujar Purbaya.

Mengenai langkah penstabilan mata uang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kewenangan menjaga stabilitas nilai tukar sepenuhnya berada di bawah otoritas moneter Bank Indonesia (BI). 

Oleh karena itu, pemerintah menyerahkan mekanisme pasar dan stabilisasi kurs kepada bank sentral. "Kita serahkan semua ke bank sentral atau BI untuk menstabilkan nilai rupiah," kata Purbaya menambahkan.

Menurut Purbaya, stabilitas nilai tukar tidak hanya berdampak pada kelangsungan dunia usaha, melainkan juga memengaruhi daya beli masyarakat secara luas melalui stabilitas harga barang impor. 

Purbaya menekankan bahwa target pemerintah adalah memastikan indikator ekonomi makro dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. 

"Pemerintah tidak hanya ingin menjaga stabilitas indikator ekonomi makro. Pemerintah juga ingin manfaat stabilitas itu terasa langsung oleh masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui kementerian terkait masih terus memantau perkembangan harga pangan serta daya tahan pelaku usaha mikro di berbagai daerah. Berdasarkan data perdagangan, rupiah ditutup melemah 0,84 persen ke level Rp18.187 per dolar AS, setelah sebelumnya berada di posisi Rp18.036. Rekor penutupan terendah sepanjang sejarah ini membuat formulasi kebijakan tambahan ataupun insentif bagi industri tahu-tempe masih terus digodok dan belum menemui keputusan final. (**)

sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu

Kenaikan harga barang impor membuat sejumlah pedagang harus menyesuaikan harga jual, yang berimbas pada menurunnya transaksi pembelian dari konsumen.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak tersebut adalah Andri Siswanto, pemilik toko suku cadang dan variasi motor di Kecamatan Garum. Menurutnya, sebagian besar produk yang dijual di tokonya berasal dari luar negeri sehingga sangat dipengaruhi oleh pergerakan kurs mata uang.

Andri mengungkapkan, sejak beberapa bulan terakhir harga berbagai jenis suku cadang mengalami kenaikan bertahap. Rata-rata kenaikan berada di kisaran 5 hingga 10 persen, terutama untuk komponen berbahan plastik, ban, dan oli.

"Sebagian besar barang yang saya jual merupakan produk impor. Saat nilai tukar rupiah melemah, harga dari distributor ikut naik sehingga kami juga harus menyesuaikan harga jual," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Kenaikan harga paling terasa terjadi pada ban sepeda motor. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp250 ribu per unit, kini harganya naik menjadi Rp265 ribu hingga Rp270 ribu.

Selain itu, harga oli juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Andri, kondisi tersebut membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Banyak pelanggan yang kini hanya membeli kebutuhan yang benar-benar mendesak atau menunda penggantian komponen kendaraan.

"Daya beli masyarakat memang terlihat menurun. Penjualan masih berjalan, tetapi jumlah transaksinya tidak sebanyak sebelumnya," katanya.

Karena harga oli yang terus meningkat, Andri bahkan memilih untuk sementara tidak menambah stok produk tersebut. Ia lebih fokus menjual suku cadang dan variasi motor yang pergerakan penjualannya masih relatif stabil.

Di sisi lain, kenaikan harga juga dirasakan langsung oleh konsumen bernama Dedi, salah seorang pengguna sepeda motor, mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk perawatan rutin kendaraannya.

Sebelumnya, ia mengeluarkan biaya sebesar Rp50 ribu untuk ganti oli dan sekarang bisa mencapai Rp70 ribu.

"Dulu ganti oli masih terjangkau, sekarang sekali servis terasa lebih berat di kantong. Semakin mahal harga oli, semakin besar kekhawatiran mendapatkan oli palsu atau tidak asli. Yang jelas sekarang mulai membandingkan merek, mencari promo, atau memilih interval penggantian yang lebih panjang guna mengatur pengeluaran," terang dia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi kontributor terbesar ekonomi Bojonegoro dengan porsi 42,03 persen. Sementara itu, 16 sektor lainnya telah menyumbang 57,97 persen, menandakan struktur ekonomi daerah mulai semakin beragam.

Secara nominal, PDRB Bojonegoro atas dasar harga berlaku pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp28,44 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah sekitar seperti Lamongan yang mencatat Rp14,99 triliun, Nganjuk Rp10,57 triliun, dan Ngawi Rp7,43 triliun. Bahkan, posisi Bojonegoro masih di atas Tuban yang memiliki PDRB sebesar Rp25,43 triliun.

Besarnya nilai PDRB tersebut semakin mengukuhkan Bojonegoro sebagai salah satu penyangga kekuatan ekonomi Jawa Timur, meskipun tantangan transisi dari sektor migas terus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, mengatakan bahwa perekonomian Bojonegoro pada Triwulan I Tahun 2026 secara tahunan (year-on-year) tumbuh positif sebesar 0,02 persen, sedangkan tanpa sektor pertambangan (Migas) tumbuh sebesar 7,34 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan kondisi tahun 2023 yang sempat mengalami kontraksi hingga minus 3,49 persen.

Menurut Syawaluddin, pertumbuhan ekonomi tersebut berhasil dipertahankan meski sektor pertambangan mengalami penurunan akibat lifting migas yang belum maksimal.

“Pertanian tumbuh 11,38 persen. Ketika pertanian tumbuh tinggi, itulah yang menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif dan tidak kembali minus,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan sektor pertanian menjadi salah satu motor pertumbuhan utama dengan laju pertumbuhan mencapai 11,38 persen, didorong oleh peningkatan produksi padi dan jagung yang signifikan.

Selain pertanian, sejumlah sektor lain juga mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Lapangan usaha Jasa Lainnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 14,77 persen, diikuti kelompok Lain-lain sebesar 14,93 persen, serta sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 11,37 persen.

Pertumbuhan sektor jasa tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas rekreasi, hiburan, dan kegiatan wisata yang semakin beragam di Bojonegoro. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh 6,46 persen, informasi dan komunikasi 7,73 persen, transportasi dan pergudangan 6,92 persen, serta jasa perusahaan 9,94 persen.

Program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai memberikan dampak ekonomi terhadap sektor penyediaan makanan dan minuman yang mengalami peningkatan aktivitas usaha.

Syawaluddin menilai pengalaman kontraksi ekonomi pada tahun 2023 menjadi pelajaran penting bagi Bojonegoro untuk tidak terlalu bergantung pada migas. Menurutnya, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor jasa memiliki daya tahan yang lebih baik karena manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus bergerak inklusif. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Bojonegoro karena manfaatnya dirasakan lebih luas dibandingkan sektor pertambangan,” tegasnya.

Dalam kawasan Gerbangkertosusila Plus (G+), Bojonegoro saat ini berada di posisi kesembilan dengan kontribusi sekitar 3,20 persen terhadap perekonomian Jawa Timur.

Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong penguatan sektor-sektor nonmigas melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri pengolahan, penguatan sektor jasa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

UMKM digital tak hanya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Namun, di balik geliat pertumbuhan tersebut, muncul tantangan besar, bagaimana memastikan keadilan fiskal bagi UMKM digital tanpa menghambat kreativitas dan inovasi, serta bagaimana peran sektor ini dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana saat ditemui disela-sela podcast jawara pada Selasa (9/6/2026) bagaimana UMKM di Kabupaten Pasuruan bisa naik kelas, dimana pointnya memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami dari komisi II merekomendasikan ke Pemerintah Daerah untuk pendampingan UMKM berkelanjutan, dimana saya pernah pendampingan UMKM ke sentra UMKM di bali akses permodalan, permodalan perijinan, pemasaran itu diberikan. UMKM diberi modal 100 juta, diberi akses kios dari BUMD. Yang perlu dioptimalkan pendampingan UMKM tidak putus karena sesuai tanglet Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati UMKM naik kelas," katanya.

Masih kata Wardana sapaan akrabnya, Kabupaten Pasuruan memiliki sentra UMKM yang ada di Bang Kodir di Kecamatan Bangil sudah masuk dalam. perencanaan revitalisasi

"Kami dari Komisi II berharap segera dilaksanakan revitalisasi UMKM yang ada di Bang Kodir karena itu wadahnya para UMKM. Saya ambil contoh UMKM di Kabupaten Pasuruan harus difasilitasi harus bisa kolaborasi dengan industri - industri yang ada di Kabupaten Pasuruan," lanjutnya.

Sementara anggota Komisi II H. Arifin, Komisi II tidak lepas regulasi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan.

"Yang diharapkan UMKM kebijakan UMKM yang sedang naik kelas pemerintah harus hadir dengan regulasi pemermudah perijinan dengan mengklik NIB, karakter dan kultur bermacam macam yang ada di Kabupaten Pasuruan seperti di utara di perikanan dan juga banyak aset daerah yang terbengkala dengan bimbingan dinas terkait bisa mendesain. Oleh karena itu, saya yakin kebutuhan dan karakter masyarakat akan pergerakan," jelasnya.

Menyinggung permodalan untuk UMKM, H. Arifin berharap penguatan modal dengan adanya hadirnya Mina Mandiri yang perlu disosialisasikan pada masyarakat bisa menerobos tidak hanya UMKMnya sendiri melainkan bisa mempunyai program tabungan siswa.

"Di Kabupaten Pasuruan ada Mina Mandiri yang dimana penguatan permodalan tidak hanya di UMKM melainkan juga program tabungan siswa, agar para siswa tidak menabung di wali kelasnya, gurunya ataupun sekolahnya, di mana nanti Mina Mandiri bisa memberikan free dengan bea siswa pada siswa yang prestasi. Untuk kepala sekolah segera menjemput bola untuk kerjasama dengan Mina Mandiri," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Angka-angka tersebut meningkat dibanding sebelumnya, di mana Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Kota Kediri pada bulan April 2026 terpantau mengalami deflasi 0,12 persen, sedangkan indeks tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) Kota Kediri berada pada angka 2,55 persen.

Di bulan Mei, berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar. 

Pada inflasi bulanan, kelompok ini memberikan andil sebesar 0,17 persen, sedangkan pada inflasi tahunan memberikan andil sebesar 1,33 persen.

Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono menuturkan beberapa peristiwa yang menjadi catatan selama bulan Mei 2026 yang berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas, di antaranya perkembangan harga BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan. Penyesuaian harga BBM tersebut berpengaruh terhadap tarif angkutan udara imbas dari kenaikan harga avtur.

"Pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih, mengalami penurunan harga disebabkan persediaan yang cukup melimpah. Sebaliknya, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit mengalami kenaikan harga," ungkapnya, Senin (8/6/2026).

Sama seperti bulan sebelumnya, harga emas perhiasan masih konsisten mengalami penurunan akibat dampak dari kondisi perekonomian global dan konflik geopolitik. Sementara itu, pada barang elektronik yakni laptop/notebook dan telepon seluler terjadi kenaikan harga imbas dari naiknya harga komponen serta mahalnya harga bahan baku plastik.

Berikut ini komoditas penyumbang inflasi bulanan di Kota Kediri pada bulan kelima, antara lain: cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen; rekreasi sebesar 0,08 persen; cabai merah sebesar 0,06 persen; sawi hijau sebesar 0,05 persen; angkutan udara sebesar 0,04 persen; kue kering berminyak, telepon seluler, laptop/notebook, bawang merah sebesar 0,03 persen; minyak goreng, kacang panjang, bensin sebesar 0,02 persen; terong, mobil, alpukat, sepeda motor, solar, kue basah, ikan gurame sebesar 0,01 persen.

"Ada juga komoditas yang justru menjadi penghambat inflasi, antara lain: emas perhiasan andil inflasi -0,10%; daging ayam ras sebesar -0,04%; telur ayam ras sebesar -0,03%; kelapa, semangka, bawang putih sebesar -0,02%; nugget, ikan nila, dan jagung manis masing-masing sebesar -0,01%," jelas Emil.

Emil juga menguraikan beberapa hal yang perlu diwaspadai terjadi pada bulan Juni 2026, antara lain: ketersediaan stok dan distribusi pada komoditas bahan pangan, seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras akibat pengaruh cuaca dan permintaan selama bulan tersebut.

Sementara itu, penyesuaian tarif BBM nonsubsidi masih akan berlangsung, efek domino dari kenaikan drastis BBM pada bulan Mei diperkirakan masih akan terasa hingga bulan Juni. Harga tarif angkutan udara juga diprediksi masih berada di posisi atas imbas naiknya harga bahan bakar pesawat.

Lain halnya dengan emas yang diprediksi masih mengalami penurunan sebagai dampak dari konflik geopolitik yang masih terjadi. Pada bidang teknologi, perlu diwaspadai terjadinya kelangkaan global RAM dan SSD, kendala pasokan CPU dari Intel dan AMD, kenaikan biaya komponen AI, serta kenaikan harga bahan baku ponsel sejak April masih akan terasa dampaknya di bulan Juni.

Menyikapi hal tersebut, Emil mengimbau kepada masyarakat agar tidak panic buying dan tetap berbelanja secara bijak. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kali ini, penyaluran bantuan dilaksanakan di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai pihak terkait guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Kehadiran bantuan ini menjadi semakin penting di saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) tampak antusias dan tertib mengikuti proses penyaluran. Petugas Bulog bersama aparat desa melakukan verifikasi dan pendampingan guna memastikan bantuan disalurkan sesuai data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini menjadi wujud nyata jaminan ketepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, menegaskan bahwa Bulog berkomitmen penuh menjaga kualitas beras yang disalurkan serta memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar.

"Bantuan pangan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Bulog memastikan beras yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang baik dan disalurkan secepat mungkin, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para PBP," ujar Muhammad Husin dalam pesan kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Selain meringankan beban masyarakat penerima, penyaluran bantuan pangan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Dengan ketersediaan beras yang cukup di tingkat masyarakat, daya beli diharapkan tetap terjaga dan gejolak harga dapat diminimalisir.

Melalui penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Gudo ini, Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan distribusi yang cepat, tepat, dan berkualitas, Bulog terus berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terciptanya stabilitas pangan di Kabupaten Jombang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu. Kondisi ini dirasakan para perajin tahu di Kabupaten Tulungagung yang harus mencari cara agar usahanya tetap bertahan di tengah kenaikan biaya produksi.

Salah satu produsen tahu di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Kuswoyo, mengatakan saat ini harga kedelai impor mencapai Rp10.800 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram.

"Harga kedelai sekarang Rp10.800 per kilogram. Sebelumnya hanya sekitar Rp9.500 sampai Rp10.000 per kilogram," ujar Kuswoyo saat ditemui di lokasi produksinya, Minggu (7/6/2026).

Menurut Kuswoyo, tren kenaikan harga kedelai sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun, lonjakan yang paling terasa terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan beriringan dengan menguatnya dolar Amerika Serikat.

"Kalau naiknya yang dari Rp9.000 sampai di atas Rp10.000 itu sekitar empat bulanan. Ketika dolar naik juga ikut naik," katanya.

Kenaikan harga bahan baku tersebut memaksa para produsen tahu memutar otak agar tidak kehilangan pelanggan. Alih-alih menaikkan harga jual, Kuswoyo memilih memperkecil ukuran tahu yang diproduksinya. Dengan cara itu, harga jual kepada konsumen tetap bisa dipertahankan di angka Rp1.000 per potong.

Perubahan ukuran dilakukan dengan menambah jumlah potongan tahu dalam setiap loyang produksi. Jika sebelumnya satu loyang diiris menjadi 150 potong, kini jumlahnya menjadi 160 potong.

"Ukuran tahu kami perkecil. Dulu satu kotak bisa jadi 150 biji, sekarang menjadi 160 biji. Jadi ada tambahan sekitar 10 biji," ungkapnya.

Selain harus menyesuaikan ukuran produk, Kuswoyo juga mengaku mengalami penurunan penjualan. Konsumen mulai mengeluhkan kondisi ekonomi yang membuat daya beli menurun, sehingga permintaan tidak setinggi sebelumnya.

"Penjualan agak menurun. Biasanya bisa jual empat jurigen, sekarang hanya tiga jurigen. Konsumen juga banyak yang mengeluh," tuturnya.

Meski demikian, aktivitas produksi masih berjalan normal. Dalam sehari, Kuswoyo menghabiskan sekitar 1,5 hingga 2 kuintal kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi tahu yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Tulungagung, seperti Campurdarat, Ngentrong, Besole, hingga beberapa pasar tradisional dan desa-desa sekitar.

"Kalau produksi sehari sekitar satu setengah sampai dua kuintal kedelai. Penjualannya masih relatif stabil dan dipasarkan ke Campurdarat, Ngentrong, Besole, serta beberapa pasar," jelasnya.

Kuswoyo menambahkan, berdasarkan informasi dari pemasok langganannya, harga kedelai impor masih berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Karena itu, para perajin tahu terus memantau perkembangan harga bahan baku agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk mempertahankan usahanya.

Hingga kini, sebagian besar produsen tahu masih memilih menggunakan kedelai impor dibandingkan kedelai lokal. Selain ketersediaannya lebih terjamin, tahu yang dihasilkan dari kedelai impor dinilai memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan tahu yang dibuat dari kedelai lokal.

"Kalau kedelai lokal sebenarnya bisa digunakan, tetapi kebanyakan perajin memilih kedelai impor karena tahu yang dihasilkan lebih tahan lama," pungkas Kuswoyo. (*)

Editor: Danu

Di Mojokerto, Jawa Timur, industri kreatif dan percetakan kini berada di ujung tanduk akibat ketergantungan pada bahan baku impor yang harganya melonjak tak terkendali.

Efek domino pelemahan kurs ini langsung menghantam struktur biaya produksi. Komponen berbahan dasar plastik dan alat pendukung kemasan yang produksinya terkait erat dengan perdagangan global mengalami kenaikan harga hingga dua kali lipat, memaksa para pengusaha lokal menanggung beban operasional yang kian membengkak.

Dampak nyata dari ambruknya mata uang garuda ini dirasakan langsung oleh M. Yunus, pemilik JDM Project Mojokerto. 

Ia menyebutkan, pelemahan rupiah paling memukul sektor hilir produksi, khususnya pada proses penyelesaian (finishing) dan pengemasan barang yang sangat bergantung pada material plastik.

"Bisnis percetakan dan toko online tentunya sangat terdampak, khususnya dalam segi finishing dan packing karena membutuhkan bahan plastik," kata Yunus, Selasa (2/6/2026).

Menurut Yunus, fluktuasi kurs membuat harga plastik bening untuk kemasan melonjak ekstrem hampir 100%. 

Tidak hanya itu, harga selotip yang sebelumnya berada di kisaran Rp 320.000 kini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp 550.000.

"Selain plastik, bahan lainnya juga naik sekitar 20% sampai 40%. Tetapi yang paling terasa memang plastik," ujarnya.

Meskipun rupiah yang melemah mencekik ruang gerak keuangan perusahaan, Yunus mengaku berada di posisi dilematis. 

Ia memilih untuk tidak menaikkan harga jual produk utamanya demi mencegah larinya pelanggan di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang lesu.

Sebagai gantinya, pengusaha harus memutar otak mencari siasat alternatif agar tidak langsung gulung tikar, salah satunya dengan membebankan biaya tambahan kantong plastik pada transaksi konvensional.

"Kami belum menaikkan harga agar customer tidak kaget. Untuk sementara kami menyiasati dengan mengenakan biaya tambahan kantong plastik pada pembelian offline," ucapnya.

Strategi bertahan ini terpaksa diambil karena dari sisi volume permintaan sebenarnya masih relatif stabil akibat sifat produk yang consumable (terus dibutuhkan). Namun, keuntungan bersih (profit margin) dipastikan tergerus dalam karena daya beli konsumen tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi yang dipicu anjloknya kurs rupiah.

Pelemahan rupiah ini kian diperparah oleh kebijakan internal platform marketplace. Di saat pelaku usaha berjuang menambal kerugian akibat lonjakan harga bahan baku impor, mereka juga harus menghadapi kenaikan biaya administrasi di ranah digital.

"Alhamdulillah karena produk kami consumable, jadi belum ada penurunan dari segi konsumen. Tetapi, biaya operasional yang kami tanggung memang semakin tinggi," keluh Yunus.

Sektor usaha kecil dan menengah seperti percetakan di Mojokerto kini hanya bisa berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan bank sentral untuk meredam kejatuhan nilai tukar rupiah. Jika sentimen geopolitik global terus menekan mata uang lokal, daya tahan modal para pelaku usaha domestik diprediksi tidak akan bertahan lama. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kenaikan sebesar Rp400 per liter tersebut mulai dirasakan para peternak dalam dua bulan terakhir dan menjadi suntikan semangat baru bagi pelaku usaha peternakan sapi perah, khususnya di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji.

Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri, Muhammad Munir pada Jumat (5/6/2026) mengatakan kenaikan harga tersebut berasal dari tambahan insentif yang diberikan oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) kepada peternak melalui koperasi.

“Kenaikan dari pabrik ini kita berikan ke peternak, ke anggota. Memang harusnya seperti itu. Kita ingin bikin peternak itu bisa senyum,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut menjadi kabar positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi peternak, mulai dari biaya pakan hingga fluktuasi produksi susu. Dengan adanya tambahan pendapatan, kesejahteraan peternak diharapkan semakin meningkat.

Dusun Brau sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu sentra sapi perah terbesar di Kota Batu. Saat ini populasi sapi perah di kawasan tersebut mencapai sekitar 2.500 ekor atau jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk setempat yang hanya berkisar 700 jiwa.

Dari populasi tersebut, produksi susu segar yang dihasilkan setiap hari mencapai sekitar 10.000 liter. Jumlah itu menjadikan Dusun Brau sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan susu segar di Jawa Timur.

“Populasi sapi perah di Dusun Brau ini ada sebanyak 2.500 ekor. Jumlah sapi ini lebih banyak ketimbang penduduknya,” kata Munir.

Sebagian besar hasil produksi susu dari peternak Brau masih diserap oleh industri pengolahan susu nasional. Tercatat sekitar 90 persen produksi harian dikirim ke PT Greenfields untuk diolah lebih lanjut.

Meski demikian, peternak setempat juga mulai mengembangkan hilirisasi produk susu agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Salah satunya melalui produksi keju mozzarella dan susu pasteurisasi yang dikelola secara mandiri.

Munir menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan produksi keju mozzarella, peternak mengalokasikan sekitar 2.000 liter susu setiap pekan. Dari jumlah tersebut mampu dihasilkan sekitar 280 kilogram keju mozzarella siap jual.

“Yang 90 persen kita masuk ke PT Greenfields. Sisanya kita olah menjadi keju dan susu pasteurisasi. Untuk mozzarella, kebutuhan susunya sekitar 2.000 liter per minggu,” jelasnya.

Produk olahan susu dari Dusun Brau kini tidak hanya dipasarkan di wilayah Malang Raya maupun Jawa Timur. Keju mozzarella produksi peternak lokal bahkan telah menembus pasar Jawa-Bali dan menjadi salah satu produk unggulan hasil hilirisasi sektor peternakan Kota Batu.

“Untuk keju mozzarella dari Dusun Brau, pemasarannya sudah tembus pasar Jawa-Bali,” ungkap Munir.

Keberhasilan peternak dalam mengembangkan produk olahan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi susu segar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar industri pengolahan susu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sepanjang bulan Juni 2026, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini resmi memberlakukan pemotongan tarif besar-besaran untuk instalasi jaringan baru, sebuah kebijakan strategis yang membidik sektor domestik sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi makro di Kota Santri.

Langkah taktis ini dikemas dalam program Promo Pasang Baru yang berlaku efektif mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini sengaja dirancang untuk meruntuhkan tembok kendala finansial yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat saat ingin mengakses air bersih yang higienis dan teruji.

Dalam skema tarif teranyar ini, manajemen Perumdam Tirta Kencana memberikan relaksasi biaya yang sangat signifikan bagi kelompok pelanggan kategori Rumah Tangga serta Perumahan Non-Developer. Biaya standardisasi pemasangan baru dipatok flat menjadi Rp 750.000, sebuah angka yang merosot tajam jika disandingkan dengan tarif reguler pada bulan-bulan biasa.

Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini merupakan momentum krusial bagi masyarakat yang masih mengandalkan sumber air mandiri tak teruji untuk segera beralih ke layanan komersial yang terjamin mutunya oleh laboratorium daerah.

"Harga ini dinilai jauh lebih ekonomis dibandingkan tarif normal, sehingga menjadi momen yang sangat tepat bagi warga yang ingin beralih ke layanan air bersih yang lebih terjamin kualitasnya," ujar Khoirul Hasyim.

Perumdam Tirta Kencana tidak hanya berfokus pada sektor domestik. Sudut pandang tajam diambil korporasi dengan membidik para pelaku usaha ritel, ruko, dan sektor komersial makro di Jombang. Guna mendorong iklim investasi lokal dan meringankan beban operasional pelaku usaha pascapandemi, manajemen memberlakukan diskon khusus sebesar seperempat dari total biaya perencanaan.

"Untuk pemasangan baru kategori Niaga maupun Ruko, pihak perumdam memberikan potongan biaya sebesar 25% dari total biaya Rencana Anggaran Biaya (RAB)," sambung Hasyim.

Insentif finansial pada sektor niaga ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Khususnya bagi para pemilik usaha kecil hingga menengah (UMKM) di Jombang, kebijakan ini memungkinkan mereka menjalankan roda bisnis dengan pasokan air bersih berstandar kesehatan tinggi tanpa harus dibebani biaya kapital awal yang tinggi.

Mengingat tingginya potensi animo masyarakat, Perumdam Tirta Kencana telah menyiapkan infrastruktur pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pemohon (statis maupun dinamis) selama satu bulan penuh ini. Manajemen telah menyiagakan posko pelayanan fisik di kantor pusat maupun cabang, serta membuka sejumlah kanal komunikasi digital terintegrasi.

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pasang baru atau membutuhkan asistensi teknis mengenai estimasi kalkulasi RAB kini dapat mengakses layanan informasi resmi milik perusahaan dengan lebih cepat dan transparan.

Program pemangkasan tarif ini bukan sekadar strategi pemasaran musiman, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang korporasi dalam mengampanyekan gaya hidup sehat berbasis sanitasi prima di Jombang. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua DPK APINDO Jombang, Fathurohman yang akrab disapa Gus Fath, menegaskan komitmennya menjadikan APINDO sebagai organisasi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

"Komitmen kami menjadikan organisasi berorientasi kepada masyarakat dan pembangunan daerah, tidak hanya kepentingan usaha," ucap Gus Fath.

Ia menekankan, peran APINDO ke depan harus lebih luas daripada sekadar menjadi bagian dari unsur dewan pengupahan. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masuknya investasi baru serta memperkuat ekosistem usaha di Kabupaten Jombang.

"APINDO harus hadir sebagai mitra pemerintah dalam mendukung terwujudnya visi Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua. Kami siap membangun kolaborasi yang produktif demi kemajuan daerah," ujarnya.

Bupati Jombang Warsubi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menilai APINDO memiliki posisi penting sebagai wadah dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut Warsubi, keberadaan APINDO dibutuhkan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendukung percepatan pembangunan.

"Dunia usaha merupakan salah satu motor penggerak ekonomi. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Warsubi.

Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, ia menekankan perlunya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan kalangan pengusaha. "Karena itu, APINDO diharapkan aktif mendorong terciptanya iklim usaha yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jombang saat ini berada di angka 3,28 persen. Meski mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap berupaya menekan angka tersebut melalui penguatan sektor usaha dan pengembangan kewirausahaan.

Warsubi juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu memulai usaha meski dengan modal terbatas. Menurutnya, banyak perusahaan besar yang tumbuh dari usaha berskala kecil. Ia berharap APINDO dapat berperan dalam mencetak lebih banyak wirausahawan baru melalui pendampingan, penguatan inovasi, serta perluasan akses jaringan bisnis bagi pelaku usaha lokal.

Selain itu, Warsubi menilai letak geografis Jombang yang relatif dekat dengan kawasan pelabuhan menjadi nilai tambah dalam menarik investor. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diminta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah agar iklim usaha tetap terjaga.

"Ketika investasi berkembang dan dunia usaha tumbuh, peluang kerja akan semakin luas. Dampaknya, ekonomi daerah akan semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jombang hingga saat ini berlangsung lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta petugas di lapangan.

“Penyaluran Bantuan Pangan di Kabupaten Jombang terus kami percepat dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran dan kualitas beras yang diterima masyarakat. Kami menargetkan seluruh proses penyaluran dapat diselesaikan sesuai jadwal, yaitu paling lambat pada tanggal 12 Juni 2026,” ujar Muhammad Husin dalam pesan diterima wartawan, Rabu (3/6/2026). 

Program Bantuan Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bulog Cabang Mojokerto memastikan beras yang disalurkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan diterima dalam kondisi baik.

Untuk mendukung kelancaran penyaluran, Bulog Cabang Mojokerto juga terus melakukan monitoring dan evaluasi di setiap titik distribusi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kendala di lapangan serta memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima yang berhak.

Melalui sinergi antara Perum Bulog, pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan desa, serta seluruh pihak terkait, penyaluran Bantuan Pangan di Kabupaten Jombang diharapkan dapat selesai tepat waktu pada 12 Juni 2026. Dengan demikian, manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan percepatan penyaluran yang terus dilakukan, Bulog Cabang Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

Perlu diketahui data penerima bapang ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program bapang ini didistribusikan pemerintah kepada 33.244.408 penerima atau KK di seluruh Indonesia.

Untuk penerima bantuan pangan se-Kabupaten Jombang sebanyak 207.858 penerima. Total beras yang disalurkan sebanyak 4.157.160 kilogram dan minyak goreng sebanyak 831.432 liter. 

Ia menambahkan, program bantuan pangan ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tahun 2026 ini diberikan untuk yang pertama, yakni alokasi bulan Februari dan Maret. Mudah-mudahan nanti juga akan ada bantuan selanjutnya, apakah untuk alokasi April, Mei, dan bulan-bulan berikutnya," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Jombang mengapresiasi langkah Bulog dalam mendukung ketahanan pangan di Jombang. Merujuk hasil rapat high level meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 dan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-08 tanggal 9 Februari 2026, telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng menjadi salah satu program stimulus ekonomi tahun 2026.

"Merupakan program direktif Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan cadangan pangan nasional yang hari ini didistribusikan kepada seluruh warga negara Indonesia," terang Bupati Warsubi.

Menurut Bupati Warsubi, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut.

"Total keseluruhan bantuan pangan diberikan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan (PBP) bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional (Data Sosek) yang ada di Desil 1 sampai dengan Desil 5," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto pada Senin (1/6/2026) mengungkapkan berdasarkan rekapitulasi sementara sejak 13 hingga 31 Mei 2026, total kunjungan wisatawan mencapai 296.993 orang.

“Grand total sementara untuk kunjungan wisatawan, baik yang menginap di hotel maupun yang berkunjung ke daya tarik wisata di Kota Batu, tercatat sebanyak 296.993 kunjungan,” ujarnya.

Lonjakan kunjungan tersebut dipicu oleh sejumlah momentum libur nasional yang berdekatan, mulai dari libur Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, hingga Hari Raya Iduladha.

Meski angka kunjungan sudah mendekati 300 ribu wisatawan, Onny menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara. Hingga akhir Mei, laporan yang masuk baru mencakup 45,12 persen dari total pelaku industri pariwisata yang menjadi objek pemantauan Dinas Pariwisata.

“Data yang masuk saat ini masih belum sepenuhnya lengkap karena masih ada pelaku usaha yang belum mengirimkan laporan. Pemantauan dilakukan terhadap 90 usaha akomodasi atau hotel dan 49 daya tarik wisata (DTW) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batu," imbuhnya.

Dari sektor perhotelan, tingkat hunian kamar atau okupansi pada Minggu (31/5) tercatat mencapai 95,94 persen. Sementara secara kumulatif, jumlah wisatawan yang menginap di hotel selama periode pemantauan mencapai 37.778 orang.

“Tingkat okupansi hotel pada hari Minggu mencapai 95,94 persen. Sedangkan total kunjungan wisatawan yang menginap selama periode pemantauan mencapai 37.778 orang,” jelasnya.

Namun, sektor destinasi wisata masih menjadi penyumbang terbesar dalam pergerakan wisatawan. Hingga akhir Mei, total kunjungan ke berbagai objek wisata di Kota Batu mencapai 259.215 orang atau sekitar 87 persen dari total kunjungan yang tercatat.

Menurut Onny, angka tersebut menunjukkan bahwa daya tarik wisata di Kota Batu masih menjadi magnet utama bagi wisatawan yang memanfaatkan momentum libur panjang. Meski demikian, Dinas Pariwisata meyakini jumlah wisatawan yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang tercatat saat ini.

Pasalnya, laporan tersebut belum memasukkan data kunjungan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Selain itu, wisatawan yang menginap di homestay maupun vila juga belum masuk dalam rekapitulasi karena laporan dari paguyuban pengelola belum diterima.

“Data ini belum termasuk pergerakan wisatawan yang berkunjung ke usaha kuliner maupun yang menginap di homestay dan vila. Jadi potensi jumlah kunjungan sebenarnya masih jauh lebih besar,” ungkap Onny.

Dengan periode pemantauan yang masih berlangsung hingga 5 Juni 2026, Disparta Kota Batu optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus bertambah seiring masuknya laporan dari pelaku usaha pariwisata yang belum menyampaikan data.

“Masih ada beberapa hari lagi dan masih banyak laporan yang belum masuk. Kami optimistis jumlah kunjungan akan terus meningkat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam aksi tersebut, mereka membagikan sekitar satu juta butir telur kepada masyarakat sebagai bentuk keprihatinan atas anjloknya harga telur selama satu bulan terakhir.

Aksi ini diikuti peternak dari berbagai daerah di Blitar Raya, meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, hingga Trenggalek. Selain membagikan telur gratis, para peternak juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait kondisi usaha peternakan rakyat yang semakin tertekan.

Perwakilan peternak ayam petelur, Suyanto, mengatakan harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) peternak kecil yang saat ini mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat peternak mengalami kerugian sekitar Rp2.000 untuk setiap kilogram telur yang dijual.

"Harga telur saat ini sangat tidak menguntungkan bagi peternak mikro dan kecil. Sementara harga jual turun, biaya produksi justru terus meningkat," ujar Suyanto di sela aksi, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu beban terbesar yang dihadapi peternak saat ini adalah kenaikan harga pakan. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370 ribu per sak, kini telah menyentuh Rp420 ribu per sak.

Kondisi tersebut membuat peternak kecil semakin kesulitan bertahan. Berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan, peternak rakyat harus mengandalkan hasil penjualan telur setiap hari untuk memenuhi kebutuhan operasional.

"Hari ini kami menjual telur, besok uangnya langsung digunakan untuk membeli pakan. Kami tidak punya cadangan seperti peternak besar. Kalau kondisi ini terus berlangsung, banyak peternak kecil yang bisa berhenti usaha," katanya.

Selain persoalan harga telur, para peternak juga menyoroti adanya isu masuknya investor asing ke sektor peternakan ayam petelur di Indonesia. Mereka khawatir keberadaan investor berskala besar akan semakin memperketat persaingan dan mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Menurut Suyanto, pemerintah perlu memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada peternak mikro dan kecil agar tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Dalam kesempatan tersebut, para peternak juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Selama ini, dinas telah memfasilitasi kerja sama pemasaran telur melalui Bulog serta membuka peluang distribusi ke daerah lain.

"Sudah ada fasilitasi dari dinas, termasuk kerja sama dengan Bulog dan berbagai diskusi agar telur bisa dipasarkan dengan harga yang lebih baik, bahkan sampai ke luar pulau. Namun kondisi harga saat ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius," jelasnya.

Melalui aksi pembagian satu juta butir telur tersebut, para peternak berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur dan menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat yang menjadi penopang ekonomi ribuan keluarga di Blitar Raya. 

Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menilai kondisi yang dialami peternak saat ini membutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat agar harga kembali stabil.

Bupati Blitar Rijanto mengaku terus berkoordinasi dengan para peternak untuk memantau perkembangan harga telur yang saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak.

Menurutnya, harga tersebut belum mampu menutupi tingginya biaya produksi yang terus meningkat.

"Saya selalu berkoordinasi dengan para peternak. Saat ini harga di tingkat peternak sekitar Rp21 ribu, sementara biaya produksi dan harga bahan baku terus naik," ujar Rijanto, Senin (1/6/2026).

Menurut dia kondisi tersebut tidak lepas dari dampak situasi global yang memengaruhi harga pakan ternak. Kenaikan nilai tukar dolar dan gejolak geopolitik dunia turut berdampak pada mahalnya bahan baku pakan yang sebagian masih bergantung pada impor.

"Geopolitik dunia saat ini memberikan dampak yang luar biasa. Nilai dolar terus naik sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi peternak," katanya.

Karena itu, Rijanto berharap pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan yang berpihak kepada peternak ayam petelur skala kecil, khususnya yang berada di wilayah Blitar Raya dan sekitarnya.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah optimalisasi pemanfaatan telur lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebutuhan telur untuk program tersebut dapat menjadi solusi untuk menyerap produksi peternak sekaligus menjaga kestabilan harga.

"Kami berharap ada arahan dari pemerintah pusat, baik melalui Badan Gizi Nasional maupun kementerian terkait, agar kebutuhan telur untuk MBG diprioritaskan dari peternak petelur melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu harga bisa lebih terkontrol," jelasnya.

Rijanto menambahkan, apabila penyerapan telur dilakukan melalui koperasi, maka pemerintah akan lebih mudah menjaga stabilitas harga dibandingkan jika pembelian dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menyebut harga acuan pembelian telur yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berada pada kisaran Rp24.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga yang diterima peternak saat ini masih jauh di bawah angka tersebut.

"Harga acuan dari Bapanas sudah ada, yaitu Rp24.500 sampai Rp26.000 per kilogram. Harapannya, melalui Koperasi Desa Merah Putih nanti harga bisa lebih stabil dan tidak mudah dimainkan oleh pihak-pihak tertentu," kata Beky.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung keberlangsungan peternak rakyat. 

Dari data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, produksi telur di Kabupaten Blitar mencapai sekitar 450 ton per hari. 

Jumlah tersebut menjadikan Blitar sebagai salah satu sentra telur terbesar di Indonesia dan dinilai sangat mencukupi untuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Beky menambahkan, aspirasi peternak yang disampaikan melalui aksi bagi-bagi telur akan diteruskan kepada pemerintah pusat. 

Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menata tata niaga dan menjaga harga telur agar peternak rakyat tetap bisa bertahan.

"Peternak meminta pemerintah pusat terlibat dalam penataan harga telur. Kami akan terus berkoordinasi agar ada langkah konkret sehingga peternak kecil bisa berkembang dan tidak merugi," pungkasnya.(*) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga Sabtu (30/5/2026), Stasiun Pasar Turi sendiri telah melayani 10.734 penumpang dalam satu hari. Data PT KAI Daop 8 Surabaya merinci jumlah tersebut terdiri atas 5.439 penumpang berangkat dan 5.295 penumpang tiba. Angka ini dipastikan terus bertambah seiring masih berlangsungnya jadwal operasional kereta hingga malam hari.

Tingginya angka okupansi ini menegaskan bahwa kereta api tetap menjadi moda transportasi favorit selama *long weekend* Iduladha dan Waisak. Efisiensi waktu dan kenyamanan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat memilih jalur rel dibandingkan jalur darat yang kerap terkendala kemacetan musiman.

Sejumlah destinasi jarak jauh tetap menjadi primadona bagi penumpang dari Stasiun Pasar Turi, di antaranya Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Sementara untuk jalur regional Jawa Timur, okupansi tertinggi tercatat pada rute tujuan Malang, Banyuwangi, serta Madiun.

Secara kumulatif, KAI Daop 8 Surabaya mencatat tren pergerakan masyarakat yang masif sejak 26 Mei hingga 30 Mei 2026, dengan total 189.773 penumpang terlayani. Dari total tersebut, komposisi penumpang terbagi cukup berimbang antara 98.121 keberangkatan dan 91.652 kedatangan.

Manajemen KAI Daop 8 Surabaya terus menyiagakan seluruh unit operasionalnya yang mencakup jalur strategis mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, hingga ke wilayah barat seperti Mojokerto, Jombang, dan Blitar.

Hingga saat ini, arus penumpang di Stasiun Pasar Turi masih terpantau padat. Petugas di lapangan tetap bersiaga untuk memastikan kelancaran alur penumpang, sekaligus memantau kepadatan di setiap peron guna menjaga standar keselamatan dan kenyamanan perjalanan selama masa puncak libur panjang ini. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 29,41 persen YoY. Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen YoY. Secara keseluruhan, total pendapatan hingga April 2026 mencapai Rp2.676,46 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.638,58 miliar dan PNBP sebesar Rp35,88 miliar.

KPP Pratama Kediri yang mencakup wilayah Kota Kediri membukukan penerimaan sebesar Rp96.779,98 miliar atau 25,53 persen dari target tahun 2026, dengan pertumbuhan sebesar 7,41 persen YoY.

Sementara itu, KPP Pratama Pare yang meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk mencatatkan penerimaan sebesar Rp263,58 miliar atau 24,16 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 22,05 persen YoY. 

KPP Pratama Tulungagung yang meliputi Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek mencatat penerimaan sebesar Rp207,59 miliar atau 24,63 persen dari target tahun 2026. Rinciannya, Kabupaten Tulungagung menyumbang Rp176,78 miliar dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp30,8 miliar. 

"Dari sisi kepabeanan dan cukai, KPPBC TMC Kediri telah merealisasikan 28,14 persen dari target tahun 2026. Bea Masuk tercatat sebesar Rp0,96 miliar (34,6%) dan Cukai sebesar Rp7.342,18 miliar (28,14%). Namun demikian, Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 17,04 persen dan Cukai sebesar 1,48 persen," jelas Kepala KPPN Kediri Moch Izma Nur Choironi, Jumat, (29/5/2026). 

Dari sisi belanja, realisasi nasional mencapai 28,2 persen dari APBN, sementara wilayah Kediri Raya baru mencapai 8,2 persen atau sebesar Rp607,751 miliar. Rinciannya, Belanja Pegawai terealisasi Rp99,263 miliar (9%), Belanja Barang Rp50,261 miliar (9%), dan Belanja Modal Rp2,608 miliar (3%). 

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kediri mencatat serapan tertinggi sebesar Rp881,889 miliar (39,32%), disusul Kabupaten Trenggalek Rp598,386 miliar (38,88%), Kabupaten Nganjuk Rp765,771 miliar (38,22%), dan Kota Kediri sebesar Rp525,111 miliar (34,16%).

Belanja Transfer ke Daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,73 persen YoY. Dana Bagi Hasil terealisasi Rp46,122 miliar (14%), Dana Alokasi Umum Rp305,988 miliar (8%), Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Rp66,356 miliar (6%), dan Dana Desa Rp37,15 miliar (14%). Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Fisik serta Insentif Fiskal belum mencatatkan realisasi.

Penyaluran kredit program hingga April 2026 masih menunjukkan pertumbuhan. Jumlah debitur mencapai 43.455 atau tumbuh 14,14 persen dengan nilai penyaluran Rp1.969,91 miliar (naik 18,66%). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat secara nominal menjadi Rp1.922,07 miliar (naik 17,05%), meskipun jumlah debitur sedikit menurun 0,85 persen.

"Di sisi lain, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mengalami kontraksi, dengan jumlah debitur 9.738 (turun 139,56%) dan nilai penyaluran Rp3,45 miliar (turun 165,7%)," pungkasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian 

Program tahunan ini menjadi implementasi rasa syukur dan ungkapan terima kasih perusahaan atas dukungan masyarakat sehingga Petrokimia Gresik mampu menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi dengan baik, dalam upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan, pemerintah telah banyak melakukan perubahan sebagai upaya memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia bersyukur masyarakat sekitar perusahaan terus memberikan dukungan terbaik sehingga Petrokimia Gresik dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara optimal.

“Momentum Iduladha menjadi kesempatan bagi Petrokimia Gresik untuk berbagi sekaligus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini mendukung perusahaan. Berkat dukungan tersebut, Petrokimia Gresik mampu menjalankan amanah penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik sesuai target,” ujar Daconi, dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Daconi menambahkan, berbagai inovasi dan program yang dijalankan Petrokimia Gresik juga terbukti mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional. Karena itu, perusahaan terus berkomitmen menghadirkan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi sektor pertanian tetapi juga masyarakat sekitar perusahaan.

Penyaluran hewan kurban untuk masyarakat ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Tahun ini Petrokimia Gresik menyalurkan hewan kurban sebanyak 40 ekor sapi dan 147 ekor kambing.

Ratusan hewan kurban tersebut disalurkan kepada masyarakat di wilayah Gresik, Lamongan, Surabaya dan sekitarnya melalui pengurus masjid dan musala, pondok pesantren, serta organisasi kemasyarakatan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Harapannya, manfaat program ini dapat diterima secara merata oleh masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut Daconi memastikan, setiap hewan kurban yang disalurkan Petrokimia Gresik juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Kesehatan menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu syariat Islam yang harus dipenuhi pada hewan kurban. Sehingga hewan kurban yang disalurkan dan dikonsumsi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga menjadi upaya perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun hewan kurban yang didistribusikan untuk masyarakat diambil dari peternakan yang ada di Kebun Percobaan (Buncop) Petrokimia Gresik, serta dibeli dari peternak mitra binaan perusahaan, sehingga kegiatan ini turut membantu meningkatkan usaha dan kesejahteraan para peternak lokal.

"Melalui program ini, Petrokimia Gresik berharap semangat berbagi dan kebersamaan pada Hari Raya Iduladha dapat semakin mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat," tutup Daconi. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Unggahan di sejumlah grup Facebook lokal tersebut sontak memicu perdebatan hangat di kalangan netizen mengenai keabsahan hukumnya dalam syariat Islam.

Menanggapi polemik yang menggelinding liar di masyarakat, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aqobah Jombang, KH Ahmad Junaidi Hidayat, memberikan klasifikasi hukum yang jelas.

Menurut Kiai Junaidi, kunci utama untuk menilai legalitas transaksi ini terletak pada status kepemilikan komoditas tersebut di dalam hukum fikih. 

Islam disebutnya mengenal konsep Milkut Tam atau kepemilikan sempurna, yang menjadi penentu boleh atau tidaknya daging kurban tersebut diperjualbelikan.

Secara konstitusi hukum Islam, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang ini membagi pelaku transaksi menjadi dua kategori dengan konsekuensi hukum yang bertolak belakang. 

Pihak yang dilarang keras menjuak daging atau diharamkan adalah panitia kurban maupun orang yang berkurban (sahibul kurban). Kedua pihak ini sama sekali tidak memiliki hak untuk mengomersialkan daging kurban.

Sementara, pihak yang diperbolehkan, adalah asyarakat umum yang berstatus sebagai penerima daging kurban.

"Kalau yang menjual panitia atau yang berkurban, tentu tidak boleh. Tetapi kalau daging itu sudah dikasih oleh panitia kepada penerima, lalu kemudian dijual, ya tidak apa-apa. Itu terserah mereka," ujar Kiai Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2026).

Lebih lanjut, Kiai Junaidi menjelaskan bahwa ketika daging kurban telah diserahkan, terjadi perpindahan hak milik secara utuh (tamlik). Di tengah situasi ekonomi yang menantang, kebebasan ini dinilai sebagai kelonggaran bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.

Penerima kurban memiliki otoritas penuh untuk mengonsumsi sendiri, membagikan kembali kepada orang lain, atau bahkan menjualnya demi mendapatkan uang tunai. 

Perdebatan di media sosial mengenai warga yang memilih menukar daging kurban dengan kebutuhan pokok dinilai tidak perlu diperpanjang.

Sebagai ilustrasi, Kiai Junaidi mencontohkan kondisi konkret di mana seorang warga miskin mendapatkan jatah daging yang melimpah, namun di dapur mereka justru tidak memiliki beras untuk dimakan.

"Misalkan di kondisi ekonomi sulit, yang menerima lagi tidak punya beras tapi punya banyak daging kurban, lalu dijual buat beli beras, ya boleh. Mau dipakai untuk ngopi pun, terserah dia karena sudah menjadi miliknya," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan data Bloomberg di pasar spot exchange, mata uang Garuda dibuka merosot 37,50 poin (0,21%) ke level Rp 17.833 per dolar AS. Tren negatif ini melanjutkan pelemahan dari hari sebelumnya yang sempat ditutup di posisi Rp 17.796.

Merespons guncangan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara dengan nada berseloroh yang tak biasa usai melaksanakan salat Iduladha di masjid Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan.“Ya, saya stres,” kelakar Purbaya kepada awak media sambil tersenyum.

Mengapa Rupiah Ambles Padahal Ekonomi RI Bagus?
Pelemahan tajam rupiah kali ini terbilang anomali. Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat sehat.

“Kan ekonominya bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Sebetulnya tidak masuk akal, biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” ujar Purbaya.

Faktanya, pelemahan ini murni dipicu oleh sentimen geopolitik global. Pasar keuangan dunia bergejolak hebat setelah serangan militer AS ke Iran kembali membuka risiko konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Jalur pelayaran krusial dunia, Selat Hormuz, kembali terancam lumpuh.

Akibatnya, investor global berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka ke mata uang *safe haven* seperti dolar AS. Tekanan ini tidak hanya memukul rupiah, tetapi juga membuat yen Jepang berfluktuasi kritis mendekati level intervensi (160 per dolar AS) dan melemahnya mata uang euro.

Gubernur Bank Sentral Jepang, Kazuo Ueda, bahkan memperingatkan bahwa guncangan harga minyak dunia akibat perang ini berpotensi terjadi dalam jangka panjang.

Meski mengaku "stres", Purbaya memastikan masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu panik. Ia menegaskan bahwa skenario pelemahan rupiah hingga level ini sudah masuk dalam simulasi risiko pemerintah saat menyusun APBN 2026.

Meskipun tekanan terhadap mata uang Garuda kian nyata, Purbaya memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak perlu melakukan perombakan atau menghitung ulang postur APBN 2026. 

Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengantisipasi volatilitas tersebut dengan memasukkan simulasi pelemahan rupiah ke dalam kalkulasi risiko fiskal, termasuk skenario ekstrem jika harga minyak mentah dunia melonjak hingga mencapai angka 100 dolar AS per barel.

Ketahanan fiskal ini juga tecermin dari kondisi pasar obligasi pemerintah yang dinilai masih sangat stabil dan terkendali, sebuah indikator krusial untuk mempertahankan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap surat utang negara.

Lebih lanjut, Purbaya mengeklaim bahwa sinyal positif sudah mulai terlihat dengan kembalinya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," jelasnya.

Atas dasar kalkulasi matang tersebut, Purbaya meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak merespons dinamika ini dengan kepanikan dan mengimbau agar semua pihak tetap menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. "Ya, tenang-tenang," pungkas Purbaya menutup keterangannya. (**)

Sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Di tengah maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penipuan transaksi digital, OJK Malang mencatat sektor jasa keuangan di wilayah kerjanya tetap menunjukkan kinerja yang stabil sepanjang Triwulan I tahun 2026.

Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan total aset perbankan yang mencapai Rp187,47 triliun atau tumbuh sebesar 7,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penyaluran kredit juga meningkat menjadi Rp110,14 triliun.  

Di sisi lain, OJK tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka ekonomi semata. Upaya perlindungan konsumen juga menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi maraknya aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas aktivitas ilegal, OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap sekitar 33.252 rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Langkah tersebut juga diikuti penguatan proses verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan.  

Tak berhenti di situ, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), OJK juga berhasil menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta sejumlah penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.  

Penguatan perlindungan masyarakat juga dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan. Hingga April 2026, OJK Malang telah melaksanakan 46 kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 82.919 orang.  

Selain edukasi, OJK Malang juga aktif memberikan layanan kepada masyarakat. Sejak Januari hingga April 2026, OJK menerima 1.384 layanan konsumen yang terdiri dari pertanyaan, pengaduan, hingga permintaan informasi terkait sektor jasa keuangan.  

Di tengah penguatan pengawasan tersebut, minat masyarakat terhadap sektor keuangan formal juga terus mengalami peningkatan. Jumlah investor pasar modal di wilayah kerja OJK Malang tercatat mencapai 476.091 investor atau tumbuh sebesar 56,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga perlindungan yang kuat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan rasa aman.

Dengan penguatan pengawasan, edukasi, dan perlindungan konsumen yang terus dilakukan, OJK Malang berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan sektor jasa keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pedagang sayur di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Nurali pada Selasa (26/5/2026) mengatakan kenaikan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir dan cukup terasa di tingkat pedagang maupun pembeli.

“Bawang merah naik dari Rp 32 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu. Bahkan ada yang sampai Rp 45 ribu per kilo tergantung kualitas bawangnya,” ujarnya.

Selain bawang merah, harga cabai merah besar juga mengalami lonjakan. Sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp 45 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 56 ribu per kilogram.

Menurut Nurali, kenaikan harga cabai merah baru terjadi mulai hari ini, sementara bawang merah sudah mulai naik sejak sekitar tiga hari terakhir. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Beberapa bahan pokok justru mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit dan bawang putih.

ia juga menjelaskan menjelaskan, harga cabai rawit saat ini turun tipis dari Rp 70 ribu menjadi Rp 68 ribu per kilogram. Sementara bawang putih juga mengalami penurunan harga meski tidak terlalu signifikan.

“Kabarnya stok mulai banyak lagi, jadi ada beberapa yang turun seperti cabai kecil dan bawang putih. Mungkin karena memang kebutuhan masak sehari-hari, jadi pembeli masih tetap ramai dan normal saja. Belum terlalu berpengaruh,” jelas Nurali.

Namun demikian, pedagang mulai khawatir apabila tren kenaikan terus berlanjut hingga mendekati hari raya karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

“Kalau naik terus mungkin nanti pembeli mulai mengurangi. Tapi untuk sekarang masih normal,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pada perdagangan awal pekan ini, Senin (25/5/2026), harga perak PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau ikut menguat mengikuti tren kenaikan harga emas. Berdasarkan data terbaru, harga perak Antam naik Rp 1.850 menjadi Rp 51.400 per gram, dibandingkan penutupan akhir pekan lalu di posisi Rp 49.550 per gram.

Pergerakan positif ini menjadi angin segar setelah pada pekan sebelumnya (18-24 Mei 2026), harga perak sempat mengalami koreksi tipis sebesar Rp 100 atau 0,2%.

Perak Sebagai Alternatif "Safe Haven" Terjangkau

Bagi investor pemula atau masyarakat yang ingin melakukan diversifikasi aset namun memiliki modal terbatas, perak merupakan pilihan instrumen yang rasional. Sebagai perbandingan, pada hari yang sama, harga emas Antam tercatat naik Rp 30.000  hingga menembus level Rp 2.803.000 per gram.

Dengan gap harga yang sangat signifikan, perak menawarkan akses yang lebih mudah bagi publik untuk mulai berinvestasi pada aset fisik logam mulia.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi ini, dalam laman resminya, Logam Mulia Antam menawarkan produk perak batangan (*silver bar*) dalam beberapa varian. Investor dapat memilih perak batangan **250 gram** dalam bentuk *casting*, atau varian klasik **500 gram** dengan *finishing* halus yang sangat cocok dijadikan simpanan jangka panjang.

Terdorong Sentimen Global

Kenaikan harga logam mulia, baik emas maupun perak, di pasar domestik sejalan dengan melesatnya harga di pasar global. Pada Senin pagi, harga emas spot dunia tercatat melonjak 1,4%  menjadi US$ 4.570,88 per ons troi.

Penguatan harga logam mulia ini didorong oleh beberapa faktor makroekonomi utama. Pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dan turunnya harga minyak dunia membuat investor berbondong-bondong memindahkan dana mereka ke instrumen aset aman (safe haven).

Selain itu, sentimen geopolitik turut memainkan peran penting. Meningkatnya spekulasi akan tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran memicu dinamika pasar yang membuat aset logam mulia semakin diburu oleh investor global. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu

Sejumlah faktor dari dalam negeri juga memegang peran besar, salah satunya adalah tingginya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran dividen perusahaan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa depresiasi rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun ini hampir menyentuh angka 5% secara year to date (ytd).

Menurutnya, tekanan berat pada bulan Mei 2026 ini sangat dipengaruhi oleh masa pembayaran dividen. Perusahaan-perusahaan di dalam negeri sedang memborong dolar AS, yang otomatis mengerek naik permintaan valuta asing dan menekan posisi rupiah.

"Jadi, jangan terus menyalahkan faktor global," tegas Josua dalam sebuah acara pelatihan di Makassar, Minggu (24/5/2026).

Kalah Saing dengan Mata Uang Tetangga

Kondisi rupiah saat ini tidak hanya melemah terhadap dolar AS. Josua mencatat, mata uang kebanggaan Indonesia ini juga takluk dari sejumlah mata uang negara tetangga di Asia.

Jika dibandingkan secara regional, kinerja rupiah hanya sedikit lebih baik dari rupee India. "Pelemahan terdalam kita itu terhadap ringgit Malaysia, disusul dolar Singapura, dolar Hong Kong, dan yuan China," tambahnya.

LCT: Solusi Lepas dari Ketergantungan Dolar

Melihat tekanan yang terus berlanjut, Bank Indonesia (BI) didorong untuk memperkuat strategi pertahanan. Salah satu jurus andalan yang dinilai efektif adalah memperluas penerapan Local Currency Transaction (LCT).

Secara sederhana, LCT adalah kesepakatan transaksi perdagangan atau investasi antarnegara menggunakan mata uang lokal masing-masing, tanpa perlu ditukar dulu ke dolar AS. 

Jika makin banyak negara mitra yang memakai sistem ini, ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS otomatis akan berkurang tajam.

Josua berharap BI lebih gencar menyuarakan skema LCT ini kepada bank sentral di negara-negara mitra.

Volume Transaksi LCT Terus Melonjak

Merespons hal tersebut, Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Ruth A. Cussoy Intama, membenarkan bahwa LCT adalah instrumen krusial untuk memitigasi gejolak ekonomi global.

"Ini merupakan inisiatif yang sangat perlu dikembangkan. Saat ini, banyak negara yang mulai sadar pentingnya melakukan transaksi bilateral dengan mata uang lokal," ungkap Ruth.

Antusiasme pelaku usaha terhadap sistem ini juga terbukti meningkat tajam. Berdasarkan data BI hingga April 2026:
• Nilai Transaksi: Mencapai US$ 22,61 miliar, meroket 309% secara tahunan (year on year) dibanding periode yang sama tahun lalu (US$ 7,33 miliar).
• Jumlah Pengguna: Mencapai 5.265 pelaku usaha per bulan di tahun 2026.

Saat ini, BI terus memperluas jaringan kerja sama LCT dengan negara strategis seperti Singapura, India, dan Arab Saudi demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. (**)

Sumber: investor.id

Editor: Danu

Melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), berbagai program pendampingan, pelatihan, hingga penguatan kapasitas usaha kini difokuskan untuk mendorong pelaku usaha mikro dan ultra mikro agar mampu naik kelas dan lebih kompetitif.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Bondowoso sebagai pusat pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat.

Pemerintah setempat ingin memastikan keberadaan PLUT tidak hanya menjadi fasilitas administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang pembinaan terpadu bagi UMKM dari tahap perintisan hingga pengembangan pasar.

Kepala Diskoperindag Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya mendekatkan layanan kepada pelaku usaha kecil melalui sistem pendampingan yang lebih aktif dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“PLUT Bondowoso saat ini sudah mulai beroperasi mendekati fungsi aslinya sebagai pendamping UMKM, usaha mikro dan ultra mikro agar bisa berkembang. Jadi bukan hanya tempat layanan biasa, tetapi menjadi tempat pelaku usaha mendapatkan solusi dan pendampingan usaha,” ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad (2/5/2026).

Menurut Hergiar, saat ini PLUT Bondowoso telah memiliki empat inkubator usaha yang difokuskan untuk mendukung pengembangan UMKM. Keempat inkubator tersebut meliputi inkubator kuliner, kerajinan, agribisnis, dan digital.

“Dari empat inkubator itu, ujungnya bagaimana usaha kecil kita bisa semakin berdaya,” katanya.

Ia menjelaskan, selama pelatihan yang berlangsung enam hari kerja, antusiasme pelaku usaha mikro dan ultra mikro cukup tinggi. Bahkan, banyak peserta mengusulkan agar pelatihan dengan tema-tema tertentu kembali digelar, terutama terkait ekspor, kopi, dan digital marketing.

Hergiar menilai peluang ekspor tidak boleh hanya dinikmati pelaku usaha besar. Menurutnya, pelaku usaha mikro juga harus diberi akses dan pendampingan agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Ekspor jangan sampai hanya pada pelaku usaha besar saja. Bagaimana ekspor itu juga bisa dilakukan oleh usaha-usaha mikro kita, supaya dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat kecil,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, PLUT kini telah didukung dua konsultan pendamping yang siap memberikan layanan setiap hari kerja. Kehadiran konsultan tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha menyelesaikan berbagai persoalan usaha secara langsung.

“Sekarang sudah ada dua konsultan yang standby di sini. Jadi kapan pun selama hari kerja, pelaku usaha bisa datang dan langsung ditemui konsultannya,” ungkapnya.

Pendampingan yang diberikan mencakup legalitas usaha, proses produksi, pemasaran, kemitraan, hingga akses pembiayaan. Selain itu, PLUT juga membantu pengurusan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk.

“Biasanya masalah UMKM itu ada di legalitas, pendanaan, produksi, pembiayaan, dan sebagainya. Nah, itu sekarang sudah bisa kita dampingi, termasuk sertifikasi halal, NIB, dan sertifikasi lain yang diperlukan ketika mereka ingin menjual produk ke luar daerah maupun ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui penguatan kerja sama tersebut, Petrokimia Gresik berpotensi memperoleh tambahan pasokan gas sekitar 30–35 MMSCFD guna memperkuat keandalan operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk dan produk agroindustri lainnya hingga tahun 2035.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara industri pupuk dan sektor energi merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan gas dan penguatan kolaborasi dengan para pemasok energi merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional,” kata Daconi, dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Daconi memastikan, pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan akan terjamin dalam hasil kerjasama tersebut. Ia menyebut, penandatanganan HoA bersama PC Ketapang II Ltd juga menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis penyediaan gas jangka panjang guna memperkuat keandalan pasokan energi perusahaan pada masa mendatang.

Melalui kerja sama tersebut, perusahaan berkomitmen secara berkelanjutan membangun sistem pasokan energi yang andal, adaptif, dan berkelanjutan. Daconi menambahkan, kolaborasi antara industri pupuk dan sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi pupuk nasional di tengah dinamika industri global.

“Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Petrokimia Gresik berkomitmen terus membangun kemitraan strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petrokimia Gresik dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) untuk Lapangan MDA-MBH yang disaksikan langsung Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, serta penandatanganan Head of Agreement (HoA) bersama PC Ketapang II Ltd terkait rencana kerja sama jual beli gas di Wilayah Kerja Ketapang. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pedagang kambing, Muhammad Sholeh mengatakan, perbedaan harga dipengaruhi ukuran, bobot, serta kondisi fisik hewan kurban yang dijual. Yang paling murah awalnya Rp 2,5 juta namun karena Idul Adha sudah dekat jadi harganya naik menjadi Rp 3 juta.

"Nah sedangkan yang paling mahal sekitar Rp8 juta tergantung ukuran kambingnya. Kami dari Kediri membawa sekitar 30 ekor kambing jenis Jawa untuk dijual selama musim kurban tahun ini. Sebagian kambing berasal dari peternak luar daerah, sementara sebagian lainnya merupakan hasil ternak miliknya sendiri," paparnya.

Meski aktivitas penjualan mulai berjalan, Sholeh menilai daya beli masyarakat tahun ini belum seramai momentum Iduladha tahun sebelumnya. Menurutnya, pada periode yang sama tahun lalu penjualan kambing cenderung lebih cepat. Dalam sepekan, dirinya bahkan mampu menjual antara 10 hingga 15 ekor kambing dan tidak seperti tahun ini yang hanya terjual 7 ekor.

Kondisi tersebut membuat pedagang memilih lebih berhati-hati dalam menambah stok hewan kurban.

Mereka cenderung menyesuaikan jumlah pasokan dengan perkembangan pasar agar tidak mengalami kerugian.

“Saya tidak berani menyetok terlalu banyak. Kalau habis baru kulakan lagi sambil melihat situasi pasar. Selain itu kami memberikan penawaran menarik kepada pembeli yakni bagi yang sudah beli bisa dititipkan di sini sampai hari H tanpa biaya tambahan,” imbuhnya.

Sholeh juga memastikan seluruh kambing yang dijual berada dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban.

Pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas pemerintah juga telah dilakukan beberapa hari yang lalu oleh Pemkot Batu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Dalam menghadapi peluang dan tantangan tersebut, warga diajak meningkatkan wawasan, kesadaran, serta memperkuat solidaritas internal.

Pesan ini mengemuka dalam diskusi bertajuk "Ngopi dan Opini Gresik" yang diselenggarakan oleh Lokal Media Network di Paddock Cafe, Desa Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Rabu (20/5/2026) malam.

"Outputnya adalah bagaimana nantinya pertumbuhan industri bisa berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini yang menjadi target utama, karena sejauh ini yang kita rasakan bersama adalah keberadaan industri faktanya belum cukup mampu mengangkat ekonomi masyarakat lokal,” kata Tim Lokal Media Network, Akhmad Sutikon.

Sutikon menerangkan, alasan menggelar diskusi agar memberi wawasan sekaligus duduk bersama seluruh kalangan termasuk anak muda agar mempersiapkan diri. 

Ia berharap, masyarakat agar bisa cepat mengambil peran di tengah pertumbuhan industri yang begitu cepat.

“Gagasan diskusi ini sebagai sarana berdialog dan saling bertukar gagasan. Sehingga menjadi stimulus bagi semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi pertumbuhan industri yang begitu cepat terutama di wilayah Gresik Utara,” jelasnya. 

Menurut dia, banyak hal yang dibahas dalam diskusi, mulai pertumbuhan investasi, multiplier effect perusahaan terhadap kesejahteraan warga sekitar, hingga peluang tenaga kerja lokal.

Mendatangkan dua narasumber kompeten yakni Santi Wahyu Lestari dari Bidang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik dan Fajar Rubianto dari Pemerhati Sosial, diskusi berlangsung gayeng dan interaktif, diskusi ini diharapkan menjadi bahan kajian yang mendalam sekaligus bisa menjadi wadah menampung gagasan masyarakat berbagai kalangan.

“Tentu kami butuh partisifasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Rencananya tiap bulan kami akan menggelar diskusi di tiap kecamatan di wilayah Gresik Utara, dengan tema, narasumber, serta peserta yang berbeda,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Untuk meningkatkan daya saing produk fesyen berbasis tenun, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kediri membekali 20 pelaku IKM fesyen dan para perajin tenun dengan teknis pengembangan desain.

“Secara teknis produk tenun di Kota Kediri sudah sangat baik, untuk itu kita kolaborasikan IKM tenun dan IKM fesyen di Kota Kediri agar nantinya bisa menghasilkan produk jadi seperti tas, baju atau produk aksesoris yang semakin diminati masyarakat,” tutur Direktur Industri Kecil dan Menengah, Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, Senin (18/05/2026).

Kementerian Perindustrian sendiri menggandeng Universitas Ciputra sebagai pemateri. “Melalui kolaborasi ini, kain tenun tidak hanya akan diolah menjadi pakaian biasa, melainkan didiversifikasikan menjadi produk fashion bernilai tinggi seperti tas, sepatu, dll,” harapnya.

Kegiatan berlangsung pada 18–22 Mei 2026. Selama lima hari pelatihan intensif, para peserta diharapkan dapat menghasilkan dua buah produk fesyen berbasis tenun sebagai prototipe dalam kurun waktu satu bulan pascapelatihan, dengan fasilitas konsultasi daring yang terus berjalan.

“Meskipun waktu pelaksanaan terbatas, kami optimis kegiatan ini memberikan manfaat yang besar. Dari sisi teknis teman-teman sudah keren, mudah-mudahan dengan waktu terbatas ini bisa memunculkan produk baru yang inovatif,” ujarnya.

Sebagai keberlanjutan dari kegiatan ini, hasil dari pelatihan ini bisa dikirim atau diikutkan pada pameran tanggal 9 sampai 11 Juni 2026. Pameran tersebut memamerkan khusus produk tenun yang mengangkat tema Swarna Wastra.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Kediri, Faiqoh Azizah, berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memberikan inspirasi bagi para pelaku IKM dalam melakukan keberagaman desain produk.

Menurutnya, eksplorasi ini bisa dimulai dari pemilihan dan kombinasi warna, pengembangan motif dan modifikasi desain, pemilihan jenis benang, variasi, serta kombinasi bahan baku.

“Saya berharap adanya kesinambungan yang kuat antara penyedia (supply) kain tenun dengan proses kreatif sehingga akan tercipta ekosistem usaha yang saling menguatkan dan berkelanjutan. Selain itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang desain, memahami kebutuhan pasar serta menciptakan produk yang memiliki identitas budaya dan relevan dengan tren masa kini,” pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Anggota holding Pupuk Indonesia ini memastikan keandalan produksinya dengan menyiagakan stok pupuk bersubsidi sebesar 219.648 ton demi menyambut musim tanam April - September 2026. ​

Per 10 Mei 2026, seluruh pasokan tersebut telah siaga di jaringan distribusi dan siap dikucurkan kepada petani yang berhak melalui skema Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

​Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menegaskan bahwa para petani tidak perlu risau menghadapi musim tanam paruh kedua tahun ini. Langkah strategis telah diambil guna memastikan operasional pabrik tetap berjalan tanpa hambatan.

​"Stok ini sudah tersedia dan siap disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani bisa menjalani musim tanam April–September ini dengan optimal," ujar Daconi dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2026).

Secara rinci, total stok 219.648 ton pupuk bersubsidi tersebut terdiri atas ​NPK Phonska 166.324 ton, ​Urea bersubsidi 32.054 ton, ​Pupuk organik Petroganik 16.611 ton, ​ZA 2.720 ton, dan​SP-36 1.939 ton.

Menurut Daconi, kelancaran pasokan tahun ini juga mendapat angin segar dari reformasi tata kelola yang dilakukan Pemerintah. Guna mengikis birokrasi, sebanyak 145 aturan yang tumpang tindih resmi dipangkas menjadi satu aturan induk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian disempurnakan lewat Perpres 113/2025 serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.

​Lanjut Dirut Petrokimia Gresik itu, penyederhanaan regulasi ini menjadi stimulus penting yang mendongkrak efektivitas distribusi ke seluruh pelosok negeri sejak awal tahun.

​"Penyederhanaan ini mendukung kelancaran distribusi pupuk ke seluruh Indonesia secara tepat waktu, sekaligus memicu tingginya penyerapan pupuk bersubsidi di awal tahun," paparnya.

​Dampak positif debirokrasi ini tecermin dari performa penyaluran di lapangan. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi pupuk bersubsidi secara nasional telah menembus angka 3,46 juta ton. Jumlah ini setara dengan 35 persen dari total alokasi tahunan sebesar 9,85 juta ton, sekaligus mencatatkan lonjakan tajam sebesar 35 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu.

​Sebagai komitmen final dalam menyokong swasembada pangan, Pupuk Indonesia Group juga memperketat pengawasan di tingkat hilir. Perusahaan memastikan seluruh jaringan distribusi disiplin menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru yang telah dipotong sebesar 20 persen oleh Pemerintah. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, mengatakan pola perjalanan wisatawan saat ini mengalami perubahan signifikan. Banyak pengunjung datang ke Kota Batu sejak pagi untuk berwisata, namun memilih kembali pulang pada malam hari tanpa menginap.

“Sekarang tren wisatawan memang banyak yang memilih one day trip. Datang pagi, berwisata, lalu malam langsung pulang tanpa menginap,” ujar Sujud, Senin (18/5/2026).

Fenomena tersebut, lanjutnya, paling terlihat dari rombongan bus pariwisata yang memadati kawasan wisata Kota Batu. Meski jumlah kendaraan wisata yang masuk cukup tinggi, hanya sebagian kecil wisatawan yang memutuskan bermalam di hotel.

“Ketika ada ratusan bus wisata masuk ke Kota Batu, ternyata hanya sedikit yang menginap. Ini cukup berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel,” jelasnya.

Selain perubahan pola wisata, kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-Lebaran juga dinilai menjadi faktor rendahnya okupansi hotel. Wisatawan kini cenderung lebih selektif dalam mengatur pengeluaran selama berlibur.

“Orang sekarang lebih berhitung dalam membelanjakan uang. Akhirnya memilih wisata singkat tanpa tambahan biaya hotel,” imbuh Sujud.

PHRI Kota Batu pun berharap momentum libur sekolah pada Juni mendatang mampu mendongkrak tingkat hunian hotel hingga di atas 70 persen. Pelaku usaha perhotelan optimistis peningkatan durasi kunjungan wisatawan akan mulai terjadi saat musim liburan anak sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto, menyebut proyeksi lonjakan kunjungan wisatawan selama Mei masih cukup realistis seiring tren positif sektor pariwisata sejak awal tahun 2026.

Namun demikian, Onny mengakui tren wisata tanpa menginap menjadi tantangan baru bagi sektor akomodasi di Kota Batu. Padahal, rata-rata lama tinggal wisatawan sebelumnya diperkirakan mencapai dua hingga tiga malam.

“Ini menjadi dinamika baru bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Batu. Tantangannya sekarang bagaimana meningkatkan lama tinggal wisatawan agar sektor akomodasi ikut merasakan dampak positif kunjungan wisata,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Memasuki peralihan musim dari penghujan menuju kemarau, kondisi cuaca di kawasan Bromo dinilai sangat mendukung aktivitas wisata. Udara dingin pegunungan berpadu dengan pemandangan alam yang eksotis menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.

Kepadatan wisatawan mulai terlihat sejak awal libur panjang yang dimulai pada Kamis lalu. Ribuan kendaraan jip wisata dan rombongan pengunjung terus berdatangan melalui empat pintu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Mei 2026, mencapai 23.413 orang. Rinciannya, pada 14 Mei tercatat 5.404 pengunjung yang terdiri dari 5.178 wisatawan nusantara (WNI) dan 226 wisatawan mancanegara (WNA).

Kemudian pada 15 Mei jumlah pengunjung mencapai 6.162 orang, terdiri dari 5.996 WNI dan 166 WNA. Selanjutnya pada 16 Mei tercatat 6.865 pengunjung, dengan rincian 6.661 WNI dan 204 WNA. Sementara pada 17 Mei jumlah pengunjung mencapai 4.982 orang, terdiri dari 4.807 WNI dan 175 WNA. 

Kepala BBTNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan sudah terlihat sejak Kamis dan Jumat. Meski belum menyamai lonjakan wisatawan saat libur Lebaran, jumlah pengunjung tetap tergolong tinggi dan stabil.

“Jadi, untuk data yang saya terima pada hari Kamis dan Jumat, jumlah pengunjung berkisar 5 hingga 6 ribu orang,” kata Rudijanta.

Ia menjelaskan, kondisi arus wisatawan selama libur panjang masih berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pengelola bersama petugas gabungan juga terus melakukan pemantauan di sejumlah titik wisata guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Menurutnya, beberapa lokasi favorit wisatawan masih didominasi kawasan Penanjakan, Padang Savana, Bukit Watangan, hingga area Kaldera Bromo. Titik-titik tersebut hampir selalu ramai dikunjungi wisatawan sejak pagi hingga siang hari.

“Untuk saat ini kondisinya ramai lancar, tidak ada kendala berarti selama libur long weekend ini,” imbuhnya.

Sementara itu, seorang wisatawan asal Gresik bernama Ria mengaku sengaja kembali berlibur ke Bromo karena keindahan alamnya yang dinilai tidak pernah membosankan. Bahkan, kunjungannya kali ini menjadi yang ketiga kalinya ke kawasan wisata tersebut.

“Untuk suasananya sejuk, ditambah keindahan alamnya juga lengkap, jadi saya tidak bosan meskipun sudah tiga kali datang ke sini,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data dari laman Logam Mulia, harga emas Antam pada Sabtu (16/5/2026) turun Rp 50.000 menjadi Rp 2,769 juta per gram. Sehari sebelumnya, Jumat (15/5/2026), harga emas juga melemah Rp 20.000 ke level Rp 2,819 juta per gram.

Artinya, dalam dua hari perdagangan, harga emas Antam terkoreksi hingga Rp 70.000 per gram.

Meski mengalami pelemahan, pengamat pasar komoditas Ibrahim Assuaibi menilai harga emas masih berpotensi kembali menguat pada perdagangan Senin (18/5/2026).

“Kalau dilihat rupiah melemah, logam mulia diperkirakan mendekati Rp 2,890 juta per gram,” ujar Ibrahim, Minggu (17/5/2026).

Penurunan harga emas saat ini juga membuat posisi emas Antam semakin jauh dari rekor harga tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) yang pernah mencapai Rp 3,168 juta per gram pada Januari 2026 lalu.

Selisih harga yang mencapai hampir Rp 400 ribu dari level tertinggi tersebut membuat sebagian investor mulai melihat momentum koreksi sebagai kesempatan untuk membeli.

Di tengah kondisi pasar yang fluktuatif, sejumlah analis menyarankan pembelian emas dilakukan secara bertahap atau cicil beli. Strategi tersebut dinilai lebih aman dibanding membeli sekaligus dalam jumlah besar, terutama saat harga masih bergerak naik turun.

Selain dipengaruhi nilai tukar rupiah, pergerakan harga emas global juga dipengaruhi sentimen ekonomi dunia, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, hingga kondisi geopolitik internasional.

Bagi investor jangka panjang, emas masih dianggap sebagai instrumen lindung nilai atau safe haven yang relatif aman saat kondisi ekonomi tidak menentu. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Sabtu (16/5/2026) bahwa peran bank pembangunan daerah saat ini tidak lagi sekadar sebagai institusi keuangan, melainkan bagian penting dalam memperkuat konektivitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Momentum ini menjadi penguatan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sekaligus memastikan kehadiran Bank Jatim semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Ia menilai, tren pertumbuhan kinerja Bank Jatim selama tahun buku 2025 menunjukkan kondisi yang cukup solid. Hal tersebut terlihat dari peningkatan aset perusahaan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga peningkatan penyaluran kredit.

Bagi Pemkot Batu, kondisi tersebut dinilai penting karena sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama melalui pembiayaan sektor riil seperti UMKM, perdagangan, pertanian, hingga sektor wisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Batu.

"Pemerintah daerah berharap penguatan pembiayaan produktif dapat membantu pelaku usaha lokal memperluas kapasitas usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis," imbuhnya.

Melalui penguatan peran tersebut, Pemkot Batu berharap Bank Jatim dapat semakin optimal menjadi penghubung antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat secara langsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, Muhammad Nur Adhim pada Sabtu (16/5/2026) bahwa capaian tersebut menunjukkan geliat bisnis kuliner di Kota Batu masih terus tumbuh di tengah tingginya aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat. Menjamurnya kafe, restoran, hingga rumah makan baru dinilai menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah.

"Tren penerimaan pajak sektor mamin sejauh ini bergerak positif dan berpotensi kembali melampaui target seperti tahun sebelumnya. Tahun lalu realisasinya mencapai 107,9 persen atau sekitar Rp38,8 miliar dari target yang ditetapkan. Melihat tren saat ini, kami optimistis tahun ini juga bisa melampaui target,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan sektor kuliner di Kota Batu berlangsung cukup agresif dalam beberapa tahun terakhir. Banyak usaha makanan dan minuman baru bermunculan, terutama di kawasan wisata dan pusat keramaian yang menjadi magnet wisatawan.

Selain pertumbuhan usaha baru, momentum Ramadan juga memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan transaksi kuliner. Aktivitas buka puasa bersama di restoran, hotel, dan kafe mendorong peningkatan omzet pelaku usaha yang berimbas langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

“Selama Ramadan aktivitas konsumsi masyarakat memang meningkat. Banyak kegiatan buka bersama yang digelar di restoran maupun hotel. Hal itu tentu berdampak pada meningkatnya pajak mamin,” jelasnya.

Bapenda Kota Batu juga terus memperluas basis pajak dengan melakukan pendataan objek pajak baru secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan omzet masuk dalam sistem perpajakan daerah.

Usaha kuliner dengan omzet minimal Rp 10 juta per bulan menjadi salah satu fokus pendataan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak juga diperkuat agar kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak semakin meningkat.

Pemkot Batu menilai sektor makanan dan minuman memiliki potensi besar sebagai tulang punggung PAD karena pertumbuhannya sangat berkaitan dengan sektor wisata yang terus berkembang di Kota Batu.

“Kami optimistis capaian akhir tahun bisa melampaui target, seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” pungkas Adhim. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikan bupati yang karib disapa Mas Rusdi ini saat membuka Pelatihan E-Commerce bertajuk “Upgrade Skill, Live TikTok & Shopee: Cuan dari Digital Platform” yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan di Hall Finna Golf & Country Club, Prigen, Ahad (10/5/2026).

Dalam sambutannya, Mas Rusdi menegaskan bahwa era digital telah meruntuhkan sekat pasar konvensional. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee Live kini bertransformasi menjadi ekosistem pasar nyata yang terus berkembang pesat.

“Era digital adalah peluang emas. UMKM tidak boleh lagi hanya bergantung pada cara-cara lama. Kita harus masuk ke pasar yang sedang tumbuh ini untuk meningkatkan penghasilan secara signifikan,” tegas Mas Rusdi.

Ia juga mengingatkan peserta agar tidak hanya sekadar hadir, tetapi benar-benar mendalami aspek teknis maupun psikologis dalam berjualan. Hal tersebut meliputi pengaturan pencahayaan, kualitas audio, hingga cara membangun kedekatan emosional dengan penonton.

Salah satu tips menarik yang dibagikan Mas Rusdi adalah pentingnya momen emas (golden moment) saat memulai siaran.

"Tiga detik pertama itu krusial. Begitu kamera menyala, langsung sapa penonton dengan energi positif dan berikan pancingan promo yang menarik. Itu kuncinya agar mereka tidak scrolling ke akun lain," jelasnya yang disambut antusias oleh peserta.

Menurut Mas Rusdi, kunci utama live commerce adalah komunikasi dua arah. Pelaku usaha yang mampu menyapa dengan hangat, responsif menjawab komentar, dan lihai menciptakan rasa urgensi (urgency) bagi pembeli, akan jauh lebih sukses dibandingkan mereka yang hanya memajang produk tanpa interaksi.

“Jangan jualan satu arah. Sebut nama penonton, jawab pertanyaan mereka. Semakin interaktif suasana yang dibangun, semakin besar peluang produk kita terjual,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Bupati Rusdi berharap para pelaku UMKM segera mempraktikkan ilmu yang diperoleh tanpa ragu. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus menghadirkan program peningkatan kapasitas serupa guna memperkuat fondasi ekonomi digital di daerah.

Acara semakin semarak dengan kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Sosok yang akrab disapa Mbak Mela ini tidak hanya hadir sebagai undangan, tetapi juga turut mempraktikkan langsung teknik siaran langsung bersama para peserta, sekaligus memberikan motivasi bagi para pelaku usaha untuk berani tampil di depan kamera. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan data penyaluran Januari hingga Desember 2026, total alokasi pupuk subsidi di kios UD Usaha Tani mencapai 325,3 ton. Alokasi tersebut terdiri dari pupuk Urea sebanyak 149,4 ton, NPK Phonska 145,9 ton, dan Organik Granul sebesar 30,5 ton yang disalurkan kepada enam kelompok tani di wilayah setempat.

Pemilik Kios Pupuk UD Usaha Tani, Rifaun Naim mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 distribusi pupuk berjalan lancar dan kebutuhan petani masih terpenuhi.

“Distribusi pupuk sampai saat ini berjalan stabil dan aman. Kebutuhan petani masih bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, realisasi distribusi pupuk subsidi di wilayah Desa Ngraseh saat ini telah mencapai lebih dari 62 persen. Capaian tersebut melampaui target distribusi dari PT Pupuk Indonesia yang berada di angka 60 persen.

Ia menjelaskan, pupuk NPK Phonska menjadi jenis pupuk dengan tingkat penebusan tertinggi, yakni mencapai 63 persen dari total alokasi. Sementara pupuk Urea tercatat sebesar 62,9 persen dan Organik Granul sebesar 55,8 persen.

“Target PI 60 persen, sedangkan realisasi distribusi UD Usaha Tani sudah mencapai lebih dari 62 persen,” tambahnya.

Dalam proses penebusan pupuk subsidi, petani juga memanfaatkan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Aplikasi tersebut dikembangkan Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia untuk mempermudah petani dalam melakukan penebusan pupuk secara cepat dan transparan.

Sementara itu, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk subsidi di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bojonegoro, masih dalam kondisi aman.

Per 13 Mei 2026, stok pupuk subsidi di Jawa Timur tercatat sebanyak 129.588 ton. Jumlah tersebut terdiri dari pupuk Urea 99.917 ton, NPK Phonska 23.036 ton, ZA 1.454 ton, Organik Petroganik 4.663 ton, dan SP-36 sebanyak 518 ton.

Adapun stok pupuk subsidi di Kabupaten Bojonegoro mencapai 5.906 ton. Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 2.673 ton, NPK Phonska 2.969 ton, dan Organik Petroganik 264 ton.

Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, M. Ali Irtadho mengatakan para petani sejauh ini tidak mengalami kendala dalam mendapatkan pupuk subsidi.

“Distribusi berjalan lancar dan stok pupuk masih aman. Data penyaluran juga sesuai antara alokasi, penebusan, dan sisa stok,” katanya.

Ia menilai kemudahan penebusan pupuk serta kebijakan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak Oktober 2025 turut membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk selama musim tanam berlangsung. (*)

Editor: Syaiful Aries

Salah satunya adalah produsen kendang jimbe dan rebana yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku impor.

Saat ini, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.400 per dolar AS. Kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga sejumlah material penunjang produksi, seperti plastik dan besi yang digunakan untuk kebutuhan pengemasan maupun komponen tertentu dalam pembuatan alat musik tradisional tersebut.

Kenaikan harga bahan baku ini membuat biaya operasional meningkat sekitar 20 hingga 30 persen.

M Jefri Firmansyah, perajin kendang jimbe di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, mengatakan tekanan biaya tersebut cukup memengaruhi perhitungan usaha. Meski demikian, harga jual produknya sebagian besar masih dipertahankan agar tetap kompetitif di pasar.

"Beberapa konsumen memahami kondisi ini dan setuju penyesuaian harga. Tapi ada juga yang masih menawar dengan harga lama. Kami berusaha menjaga keseimbangan," ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Produk kendang jimbe yang diproduksi Jefri dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 per unit hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan kualitas.

Selain itu, ia juga memproduksi rebana dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp500.000 per unit.

Dalam satu bulan, kapasitas produksi usahanya mencapai sekitar 3.000 unit, dengan jumlah ekspor sekitar 200–300 unit. Produk tersebut dipasarkan ke beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Malaysia menjadi tujuan ekspor paling rutin setiap bulan.

"Kami ekspor ke Malaysia, Singapura, dan Amerika. Jenis kerajinan yang kami ekspor paling banyak kendang jimbe dan kspor paling rutin tiap bulan ke Malaysia," ujarnya.

Usaha kerajinan ini telah dirintis sejak awal 2000-an oleh orang tuanya. Setelah pandemi Covid-19, Jefri melanjutkan dan mengelola usaha tersebut hingga kini, dengan melibatkan sekitar 20 pekerja untuk produksi dan pemasaran.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, para pelaku UMKM seperti Jefri memilih bertahan sambil menjaga kualitas dan kontinuitas produksi.

Kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara cepat membuat pengusaha harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penyesuaian harga.

"Kondisi masih belum stabil, jadi kami fokus menjaga produksi tetap berjalan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui rangkaian Kampanye Nasional Bulan Literasi Keuangan, OJK Malang bersama Pemerintah Kota Pasuruan menggelar kegiatan edukasi keuangan bagi ratusan pelaku UMKM.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pasuruan ini berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (11/5/2026).

Sebanyak 240 peserta yang mayoritas berasal dari komunitas dan pelaku UMKM perempuan mengikuti kegiatan edukasi terkait pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan keuangan formal, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan, pemahaman keuangan yang baik menjadi kunci bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak.

“Sukses itu lahir dari persiapan dan keberuntungan. Karena itu, mari mulai membiasakan menabung dan mempersiapkan diri dari sekarang, sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan dan keberuntungan datang,” ujar Farid.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi literasi keuangan dari perencana keuangan Bareyn Mochaddin yang membahas pentingnya pengelolaan keuangan keluarga serta strategi mengembangkan usaha melalui akses pembiayaan yang sehat.

Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan apresiasi kepada OJK Malang dan seluruh lembaga jasa keuangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor jasa keuangan sangat penting untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

“Sinergi ini sangat penting agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga dan pelaku UMKM di Kota Pasuruan,” kata Adi.

Selain sesi edukasi, kegiatan juga diramaikan dengan booth layanan dan pameran UMKM yang menghadirkan berbagai lembaga jasa keuangan.

Melalui booth tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi produk keuangan, konsultasi keuangan, akses pembiayaan, hingga layanan pembukaan rekening secara langsung.

Program ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan TPAKD Kota Pasuruan yaitu P4-LK (Penguatan, Pemanfaatan, Pemerataan dan Pemahaman Layanan Keuangan) yang bertujuan membangun ekosistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, OJK dan Pemerintah Kota Pasuruan berharap masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, mampu memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak, serta terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur Utama PT Bara Blasting Perkasa, Mei Suryawan menjelaskan, investasi di Gresik merupakan ekspansi strategis kedua perusahaan setelah pembangunan terminal amonia di kawasan yang sama.

Ia menyebut, keputusan memperluas investasi di Gresik menjadi bukti kuat bahwa daerah ini dinilai aman, kondusif, dan memiliki dukungan ekosistem industri yang solid.

“Ini menjadi bukti bahwa Gresik merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk investasi. Kami merasakan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik maupun seluruh stakeholder,” kata Mei, dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Mei menjelaskan, pabrik ini akan memproduksi amonium nitrat untuk kebutuhan industri pertambangan dan konstruksi nasional, sekaligus mengembangkan produk pupuk NPK dan turunannya sebagai bentuk hilirisasi amonia.

Ia berharap, keberadaan fasilitas ini mampu memperkuat kemandirian industri nasional dengan mengurangi ketergantungan impor bahan peledak industri dan pupuk.

“Kami ingin Indonesia menjadi tuan rumah bagi produk industrinya sendiri. Selain mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan, proyek ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi regional melalui peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, penguatan logistik, pergudangan, transportasi hingga aktivitas pelabuhan,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan pabrik nitrat terintegrasi di Kawasan Industri Maspion, itu juga mendapat sambutan positif dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

“Kami berharap tumbuhnya investasi ini memberi peluang kerja bagi anak-anak muda Gresik yang memiliki keterampilan dan kompetensi. Selain itu, sektor UMKM dan ekonomi pendukung lainnya juga akan ikut tumbuh,” ungkap dia.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus menghadirkan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu menjawab kebutuhan industri modern.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada PT Bara Blasting Perkasa. Semoga pembangunan proyek ini berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua DPD APTRI Tulungagung, Santoso, mengatakan, pihaknya akan terus mengawal ketersediaan tebu agar proses produksi gula di PG Mojopanggung berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Untuk musim giling tahun 2026, kami dari APTRI siap mendukung bahan baku agar PG Mojopanggung bisa menggiling sesuai dengan harapan,” ujar Santoso, Senin (11/5/2026).

Selain memastikan dukungan pasokan tebu, APTRI juga tengah memperjuangkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula di tingkat pemerintah.

Menurut Santoso, hal tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTRI yang digelar di Jakarta pada 25-26 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, APTRI mewakili aspirasi petani tebu untuk meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari sebelumnya Rp14.500 per kilogram menjadi Rp16.875 per kilogram.

“Kami meminta pemerintah segera menetapkan HPP gula sebesar Rp16.875 per kilogram demi mendukung kesejahteraan petani tebu,” katanya.

Sementara itu, pada musim giling tahun 2026, PG Mojopanggung menargetkan mampu menggiling sebanyak 446.123 ton tebu. Pasokan bahan baku tersebut berasal dari lahan tebu seluas 6.783 hektare yang tersebar di lima wilayah, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

PG Mojopanggung juga menargetkan rendemen sebesar 7,21 persen dengan kapasitas giling minimal mencapai 2.864 ton cane per day (TCD). Adapun target produksi gula pada musim giling tahun ini dipatok sebesar 33.705 ton.

Untuk mencapai target tersebut, masa giling diperkirakan berlangsung selama sekitar 161 hari. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berangkat dari usaha keluarga pembuat mi mentah, Daniel membuktikan bahwa bisnis yang terlihat sederhana seperti mi ayam justru menuntut fondasi operasional yang sangat kuat. Berikut adalah 5 kiat dari perjalanan Daniel dalam membangun sistem kemitraan yang berkelanjutan:

1. Membedah Masalah di Balik Peluang

Pasar mi ayam memang sangat luas, tapi Daniel jeli melihat celah: banyak orang ingin berjualan, tapi gagap dalam eksekusi harian. Ia tidak hanya menjual produk, melainkan menawarkan solusi atas kerumitan operasional, mulai dari standar bahan baku hingga manajemen stok, sehingga mitra tidak perlu meraba-raba dari nol.

2. Menjadikan Gerai Sendiri sebagai "Laboratorium"

Sebelum menawarkan kemitraan ke orang lain, Daniel terjun langsung di dapur dan kasir cabangnya sendiri. Fase trial and error ini krusial. Ia percaya bahwa sebuah sistem tidak boleh dibagikan sebelum teruji mampu menyelesaikan masalah di lapangan secara konsisten.

3. Membangun "Blueprint" yang Mudah Direplikasi

Kunci franchise  adalah standarisasi. Daniel merancang Mie Ayam Bintang agar menjadi sistem yang siap pakai. Dengan infrastruktur yang matang, ia tidak hanya memperluas bisnisnya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi pelaku UMKM lain untuk tumbuh dengan risiko yang lebih terukur.

4. Digitalisasi: Jembatan Menuju Operasional Rapi

Saat transaksi mulai padat, pencatatan manual seringkali menjadi bom waktu bagi cash flow. Menyadari hal ini, Daniel mengintegrasikan teknologi ke dalam rutinitasnya. Penggunaan DANA Bisnis  menjadi titik balik bagi operasionalnya; laporan transaksi jadi lebih akurat dan pemantauan pemasukan bisa dilakukan secara real-time. Di sinilah teknologi berperan bukan sebagai beban, melainkan pendukung ketertiban administrasi.

5. Menjaga Standar di Tengah Ekspansi

Kini, dengan 13 mitra waralaba dan 5 cabang mandiri, tantangan Daniel adalah menjaga konsistensi. Ia mewajibkan alur pembayaran yang seragam, termasuk penggunaan fitur digital untuk seluruh mitranya. “Dengan alur pembayaran yang seragam, kami jadi lebih mudah memantau kinerja usaha mitra secara berkala,” ungkapnya.

Digitalisasi melalui DANA Bisnis  membantu para mitra tetap fokus pada pelayanan, sementara urusan rekonsiliasi data sudah terselesaikan secara otomatis.

Kisah Mie Ayam Bintang mengingatkan kita bahwa *scale up* adalah soal kesiapan sistem. Ketika fondasi digital dan operasional sudah tertata, UMKM bukan lagi sekadar usaha kecil, melainkan ekosistem yang mampu tumbuh besar dan memberdayakan banyak orang.

Pendiri Mie Ayam Bintang, yakni ayah dari Daniel (pemilik saat ini), sedang melayani pelanggan

DANA (PT Dana Digital Group) adalah dompet digital terdepan di Indonesia yang dipercaya lebih dari 200 juta pengguna. Melalui inovasi teknologi keuangan yang aman dan inklusif, DANA berkomitmen mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas melalui solusi transaksi digital yang efisien. (***)

Editor: Danu

Dua batang tebu pria dan wanita yang diberi nama Raden Bagus Rosan dan Dyah Ayu Roro Manis lalu diarak sebelum dimasukkan ke penggilingan tebu sebagai pertanda musim giling dimulai.

General Manager (GM) PG Semboro Ari Suprih Adi Susetyo mengatakan, tradisi Petik Tebu Manten ini, digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas akan dilaksanakannya penggilingan gula tahun ini. 

"Filosofi mengawinkan Raden Bagus Rosan dan Dyah Ayu Roro Manis ini sebagai simbol perkawinan antara PG dan Petani agar tetap berhubungan baik. Semoga giling tahun ini diberi kelancaran," kata Ari sapaan akrab GM PG Semboro, Sabtu (9/5/2026).

Ari menambahkan bahwa proses giling rencananya akan dimulai hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 dan diharapkan selesai akhir September 2026. 

"PG Semboro sangat siap, baik dari sisi peralatan permesinan, SDM, maupun kesiapan operasional lainnya. Penyesuaian jadwal dilakukan sebagai langkah kehati-hatian, mempertimbangkan kearifan lokal dan strategi untuk memastikan musim giling berjalan lebih optimal, efisien, dan menghasilkan kinerja terbaik," ujarnya.

Tahun ini jumlah tebu yang akan digiling diperkirakan sebanyak 855.010 ton dengan produksi gula sebanyak 62.500 ton. Hal ini diprediksi akan naik dari tahun sebelumnya yang hanya 837.000 ton tebu.

"Proses penggilingan akan dilakukan selama kurang lebih 145 hari giling, kapasitas harian 6.200 TCD dengan tebu jenis varietas BL, rendemen dikisaran 7,30," ulasnya.

Di tengah isu global krisi ekonomi PG Semboro bukan sekadar unit industri pengolahan gula, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat. 

"Pabrik saat musim giling secara langsung memperkerjakan lebih dari 1.200 karyawan. Secara tidak langsung, kegiatan operasional PG Semboro juga menghidupi lebih dari 1.000 sopir angkutan tebu, sekitar 5.000 tenaga tebang, serta ribuan anggota keluarga yang menggantungkan penghidupannya pada keberlangsungan industri gula," lengkapnya.

Musim Giling PG Semboro memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi penting di Kabupaten Jember. Dan perputaran ekonomi juga nantinya bisa menguatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikan Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan PT SGN, Putu Sukarmen saat menghadiri tradisi manten tebu sebagai penanda dimulainya musim buka giling di PT Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula Mojopanggung, Tulungagung, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, target tersebut sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

“Harapan kita bersama bahwa Pabrik Gula Mojopanggung dalam waktu dekat akan mengawali giling. Tentunya ini selaras dengan Asta Cita Presiden untuk menyongsong swasembada pangan, khususnya konsumsi gula nasional yang diharapkan tercapai pada 2028 dan kini dipercepat menjadi 2027,” ujar Putu.

Ia menjelaskan, salah satu langkah utama yang dilakukan SGN tahun ini adalah mengakselerasi program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu dengan membongkar ratoon (tanaman tebu sisa tebang yang tumbuh kembali) guna meningkatkan pasokan bahan baku tebu.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani dan pekerja di sektor gula.

“Dengan jumlah bahan baku yang cukup, maka harapan kita masyarakat petani akan lebih sejahtera dan karyawan juga lebih sejahtera,” katanya.

Putu menilai tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan bagi PT SGN. Pasalnya, berbagai persoalan eksternal yang terjadi pada 2025 disebut telah terselesaikan. Selain itu, kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih baik dibanding tahun lalu yang mengalami curah hujan tinggi.

“Tahun lalu hujan terus-menerus menjadi isu negatif. Tahun ini dipastikan akan membaik. Meskipun ada ancaman kemarau lebih panjang, tetapi sampai sekarang masih ada hujan sehingga menjadi pertanda yang baik bagi tanaman tebu,” jelasnya.

Selain faktor cuaca, harga gula juga diprediksi membaik setelah dilakukan analisis oleh akademisi dan praktisi terkait penetapan biaya pokok produksi (BPP) gula.

“Insyaallah akan membawa angin segar bagi petani tebu, khususnya di Mojopanggung,” tambahnya.

Putu menyebut produksi gula PT SGN pada 2025 mencapai 883 ribu ton. Angka tersebut diproyeksikan meningkat sekitar 23 persen pada 2026 menjadi 1,1 juta ton. Sementara itu, produksi gula nasional tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton dan tahun ini diperkirakan mencapai 3 juta ton.

“Kalau nasional masih di angka kebutuhan 2,9 juta ton. Kalau memang produksi 3 juta ton tercapai, maka swasembada gula konsumsi tidak ada isu lagi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan swasembada gula, terutama terkait pasokan bahan baku tebu. Kapasitas pabrik gula milik SGN saat ini disebut jauh lebih besar dibanding ketersediaan bahan baku, sehingga memicu persaingan antar pabrik dalam memperoleh tebu.

“Kapasitas pabrik kita jauh lebih besar daripada kapasitas pasok bahan baku. Akhirnya terjadi persaingan yang berdampak pada kualitas tebu yang dipanen menjadi tidak optimal,” katanya.

Karena itu, program bongkar ratoon dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas tebu tanpa memunculkan persaingan yang tidak sehat antar pabrik gula. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengutip data dari laman resmi Logam Mulia, harga perak Antam sukses merangkak naik Rp 600, membawanya ke level Rp 51.700 per gram dari posisi hari sebelumnya di Rp 51.100 per gram.

Menariknya, momentum kenaikan perak ini rupanya dibarengi dengan tingginya minat pembeli di pasaran. Buktinya, bagi investor yang ingin memborong perak batangan ukuran besar harus gigit jari. Perak ukuran 250 gram yang dibanderol Rp 13,325 juta dan ukuran 500 gram seharga Rp 25,85 juta saat ini terpantau ludes alias kosong stok.

Kontras dengan agresivitas perak, harga emas Antam tampaknya masih lesu dan tertahan di level Rp 2,839 juta per gram. Posisi ini stagnan setelah sempat terkoreksi tipis Rp 1.000 pada perdagangan Jumat lalu.

Angka tersebut masih berjarak cukup jauh jika dibandingkan dengan rekor harga emas Antam tertinggi yang pernah menembus Rp 3,168 juta per gram pada 29 Januari 2026 lalu. Sementara itu, bagi investor yang berniat mencairkan emasnya hari ini, harga beli balik (buyback) dipatok pada angka **Rp 2,644 juta per gram.

Fenomena perak Antam yang sukses "mencuri panggung" ini ternyata sangat beralasan dan sejalan dengan sentimen positif di pasar global. Hampir seluruh komoditas logam mulia dunia kompak menghijau pada penutupan pekan ini:

Perak Dunia: Tampil sebagai bintang utama dengan lonjakan tajam 2,5%, bertengger mantap di US$ 80,4 per ons.

Emas Spot & Berjangka: Harga spot emas ikut terkerek 0,7% menjadi US$ 4.719,68 per ons (mencatatkan penguatan 2,3% dalam sepekan). Setali tiga uang, emas berjangka AS juga ditutup lebih tinggi 0,4% di level US$ 4.730,70 per ons.

Platinum & Palladium:

Platinum turut menikmati tren positif dengan penguatan 1,3% ke US$ 2.047,88 per ons. Di sisi lain, Palladium tertinggal sendirian dan harus melemah tipis 0,5% ke posisi US$ 1.487,71 per ons. (**)

sumber: beritasatu.com

Editor: Danu

Kepala Disnaker Kota Batu, MD Forkan pada Jumat (8/5/2026) bahwa berdasadkM dadi data yang ada telah mencatat, jumlah PMI pada 2024 sebanyak 44 orang, lalu naik menjadi 53 orang pada 2025. Hingga pertengahan Maret 2026, tercatat sudah ada 13 warga yang kembali berangkat bekerja ke luar negeri.

"Tren tersebut erat kaitannya dengan masih terbatasnya serapan tenaga kerja di tingkat lokal. Banyak lulusan sekolah yang belum mampu masuk sektor formal di dalam daerah sehingga memilih mencari penghasilan di negara lain," ujarnya.

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan. Upah kerja di luar negeri dianggap jauh lebih menjanjikan dibanding peluang kerja yang tersedia di daerah, khususnya bagi masyarakat dengan keterampilan terbatas.

Fenomena ini terlihat dari dominasi pekerja perempuan yang mencapai hampir seluruh jumlah PMI asal Kota Batu. Pada 2025, dari total 53 orang yang berangkat, sebanyak 52 di antaranya merupakan perempuan. Sebagian besar bekerja di sektor domestik dan perawatan lansia.

"Negara tujuan utama masih didominasi kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Taiwan menjadi tujuan paling banyak diminati dengan 23 pekerja, disusul Hong Kong sebanyak 19 orang. Selebihnya tersebar di Malaysia, Singapura, hingga sebagian kecil di Eropa dan Timur Tengah," tambahnya.

Dari sisi pendidikan, mayoritas PMI berasal dari lulusan SD dan SMP. Data Disnaker menunjukkan 17 orang merupakan lulusan SD dan 16 orang lulusan SMP. Jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih sangat minim.

Meski demikian, keberangkatan PMI dinilai membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi keluarga di daerah asal. Banyak keluarga mengalami peningkatan taraf hidup berkat penghasilan dari luar negeri, mulai dari perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, hingga pembukaan usaha kecil. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026 tentang pemberian izin penggabungan PT BPR Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan penggabungan usaha ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan efisiensi industri BPR sehingga mampu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan,” ujar Farid di Malang, Kamis (7/5/2026).

PT BPR Harta Swadiri sendiri berkedudukan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang saat ini tercatat sebanyak 45 BPR dan 6 BPRS.

Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, total aset BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau turun 9,20 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30 persen yoy, dan penyaluran kredit atau pembiayaan mencapai Rp1,89 triliun atau turun 12,37 persen yoy.

Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh proses konsolidasi industri, termasuk penggabungan sejumlah BPR Lestari di berbagai daerah ke dalam PT BPR Lestari Banten yang efektif sejak 9 Maret 2026.

OJK mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR yang saat ini terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut merupakan hasil kolaborasi OJK Malang bersama Perkumpulan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi dan Universitas Brawijaya dengan melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai komunitas perempuan hingga kalangan mahasiswa.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan mengatakan, perempuan menjadi salah satu prioritas utama dalam program edukasi keuangan nasional karena memiliki peran penting dalam pengelolaan ekonomi keluarga.

“Literasi keuangan akan melindungi perempuan dari risiko pinjaman online ilegal maupun berbagai modus penipuan digital yang saat ini semakin marak,” ujarnya dalam sambutan.

Menurutnya, kemampuan memahami produk dan layanan jasa keuangan menjadi bekal penting bagi perempuan di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Abdul Ghofarmengapresiasi langkah OJK Malang dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya perempuan di wilayah Malang Raya.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu mendorong perempuan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan sekaligus cakap memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kesejahteraan keluarga.

Dalam talk show tersebut, OJK menghadirkan Senior Advisor Fraud Banking Investigation BCA sekaligus Ketua Komite Kerja Siber Fraud Perbanas, Wani Sabu serta pelaku UMKM Febby AntiQue sebagai narasumber.

Pada sesi pemaparan, Wani Sabu menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan siber dan penipuan digital yang saat ini terus berkembang.

Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dan tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi maupun pinjaman ilegal.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian Bulan Literasi Keuangan 2026 yang akan berlangsung hingga Agustus mendatang melalui berbagai program edukasi dan kampanye literasi keuangan.

Melalui kegiatan ini, OJK Malang berharap masyarakat, khususnya perempuan, semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, penggunaan layanan jasa keuangan legal, serta kemampuan mengenali berbagai bentuk penipuan digital di era modern. (***)

Editor: Syaiful Aries

Startup bernama KurirQu tersebut dirintis oleh Mochammad Ari Setyawan sejak 24 Januari 2017. Awalnya, Ari menjalankan usaha pengiriman barang seorang diri dengan nama "Kurir Mas Ari".

"Mulanya saya bekerja sendiri. Lama-lama semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa ini, akhirnya saya mengajak teman, tetangga hingga saudara untuk ikut bergabung," ujar Ari, Kamis (7/5/2026).

Seiring meningkatnya permintaan layanan, usaha yang semula hanya jasa antar sederhana itu berkembang menjadi startup lokal dengan brand resmi KurirQu.

Nama tersebut merupakan singkatan dari "Kurir Quality".

"Harapannya driver berkualitas, tim solid dan layanan yang selalu bisa diandalkan masyarakat," katanya.

Perkembangan usaha KurirQu semakin pesat saat pandemi Covid-19. Tingginya kebutuhan layanan antar barang membuat Ari memberanikan diri membuka lowongan kerja dan merekrut banyak driver baru.

Kini, startup lokal asal Kota Blitar itu telah mempekerjakan sekitar 100 driver dan tenaga layanan lainnya.

"Niat awal saya memang ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, supaya pemuda Kota Blitar tidak ada yang menganggur," imbuhnya.

Berlokasi di Perumahan Jati Permai Kota Blitar, KurirQu kini memiliki berbagai layanan yang dikelola secara terstruktur. Mulai dari layanan driver motor, driver mobil, driver pikap hingga jasa bersih-bersih.

Tak hanya melayani pengiriman barang, KurirQu juga menyediakan berbagai jasa kebutuhan masyarakat di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.

Saat ini, Ari mengaku masih fokus memperkuat layanan lokal di wilayah Kota Blitar, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Wlingi agar pelayanan kepada pelanggan semakin maksimal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia ini kembali membuka pendaftaran Beasiswa Petani Muda 2026 untuk mencetak generasi agripreneur yang inovatif. ​Program ini menargetkan 50 siswa terbaik kelas XI SMK Pertanian di wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menegaskan bahwa langkah ini adalah jawaban atas tantangan krisis regenerasi di sektor agraria.

​“Regenerasi petani adalah fondasi vital bagi masa depan pangan Indonesia. Lewat beasiswa ini, kami tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan agar generasi muda bangga terjun ke sektor pertanian modern,” ujar Daconi dalam keterangannya di Gresik, Rabu (6/5/2026).

​Tahun 2026 menjadi tahun ketiga pelaksanaan program yang dimulai sejak 2024 ini. Para penerima beasiswa terpilih nantinya akan mendapatkan bantuan operasional pendidikan sebesar Rp500.000 per bulan selama satu tahun penuh.

​Daconi menambahkan, investasi pada bangku sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu melahirkan motor penggerak pertanian yang kompeten dan tangguh menghadapi dinamika industri global.

​"Kami ingin menyiapkan SDM yang inovatif dan berjiwa wirausaha. Alhamdulillah, Petrokimia Gresik dapat berkontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan negeri," pungkasnya.

​Persyaratan dan Alur Pendaftaran

Pendaftaran program Beasiswa Petani Muda 2026 resmi dibuka mulai 4 hingga 17 Mei 2026. Calon peserta akan mengikuti serangkaian seleksi ketat, mulai dari verifikasi administrasi hingga ujian tulis berbasis daring (online).

​Selain prestasi akademik dengan nilai rapor rata-rata minimal 80,00 sejak semester satu, para pendaftar ditantang menuangkan gagasan mereka dalam bentuk esai. Adapun tema esai yang diusung adalah "Bertani untuk Masa Depan Negeri: Pilihan Berani Generasi Z Menjadi Agripreneur Sejati".

​Peluang ini terbuka lebar bagi pelajar yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga memiliki visi besar untuk memajukan bentang alam pertanian Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para penyandang disabilitas yang tergabung dalam DIKTA mampu menghasilkan karya seni yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga memiliki nilai komersial tinggi.

Karya-karya anggota DIKTA dapat disaksikan di Galeri DIKTA SuaR yang terletak di kawasan Destinasi Wisata Kranggan (DWK), Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Mulai dari seni kerajinan kayu, anyaman, kaligrafi, hingga kreasi jahit-menjahit tersedia di lokasi tersebut.

Ketua Disabilitas Kediri Tangguh (DIKTA), Mochamad Sugianto, menyebut bahwa kehadiran galeri ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan tangguh secara ekonomi.

“DIKTA lahir dari mimpi sederhana, berkarya tanpa batas, tangguh tanpa alasan. Kami percaya, disabilitas bukan penghalang untuk mandiri dan berprestasi,” ungkapnya, Selasa (5/5/2026).

Ruang kreativitas ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito. Sosok yang karib disapa Mbak Cicha tersebut menilai kehadiran galeri ini sebagai wadah kolaboratif yang dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kediri.

“Alhamdulillah, hari ini galeri dan toko DIKTA mulai soft launching. Yang dulu mungkin cara mengenalkan usahanya, promosi usahanya masing-masing, dengan adanya toko dan galeri, panjenengan bisa secara kolektif berkembang bersama, saling bantu, dan mempromosikan produk,” katanya.

Mbak Cicha menambahkan bahwa Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, selama ini terus memberikan ruang kepada pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Dengan adanya dukungan penuh dari Mas Dhito dan Pemerintah Kabupaten Kediri, saya berharap panjenengan semua untuk terus menguatkan produk-produk panjenengan,” tambahnya.

Ia meyakini bahwa konsistensi dalam menghasilkan produk berkualitas akan menjadi daya tarik tersendiri, bahkan berpotensi menembus pasar nasional.

“Terakhir, doa saya semoga galeri DIKTA SuaR ini bisa istikamah, bisa laris terus, dan pada akhirnya teman-teman DIKTA bisa dikenal dengan produknya serta semakin sejahtera,” ujarnya.

Galeri ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menghadirkan ruang inklusif sekaligus memberdayakan penyandang disabilitas. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Kediri dalam membuka akses ekonomi yang setara, agar pelaku UMKM disabilitas mampu berkembang dan mandiri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebanyak 134 ekor sapi milik sekitar 70 peternak dari 26 kecamatan berpartisipasi dalam kontes yang mempertandingkan 10 kategori tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, drh. Tutik Purwaningsih, menjelaskan bahwa selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi etalase potensi peternakan di Kabupaten Kediri. 

Menurut Tutik, kontes ini merupakan miniatur dari ribuan populasi sapi yang tersebar di wilayah tersebut.

"Ini sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan budi daya ternak. Kemudian juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha peternakan terkait dengan sapi-sapi di Kabupaten Kediri; ini miniaturnya," ungkap Tutik, Selasa (5/5/2026).

Ia juga menegaskan bahwa kontes ini menjadi momentum penting setelah vakum sejak 2019 akibat pandemi COVID-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Bahwa masih banyak ribuan ternak sapi di kandangnya masing-masing, tetapi ini merupakan sapi pilihan yang hari ini didatangkan untuk kita nilai dengan tim juri yang sangat kompeten," tuturnya.

Dalam kontes tahun ini, kategori yang dilombakan meliputi sapi Peranakan Ongole (PO) sebanyak lima kelas, hasil persilangan Inseminasi Buatan (IB) empat kelas, serta satu kategori kereman ekstrim. Kategori terakhir menjadi perhatian utama karena menampilkan sapi dengan bobot besar yang rata-rata di atas satu ton.

"Kategori sebagai apresiasi untuk pelaku usaha peternakan, khususnya yang memiliki hobi, minat, dan kesenangan memelihara sapi sampai sebesar-besarnya serta seberat-beratnya. Rata-rata di atas 900 kilogram hingga satu ton ke atas," tambahnya.

Penilaian dilakukan oleh tim juri profesional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bobot, kesehatan, performa tubuh, hingga kesesuaian umur dan jenis. Dari setiap kategori akan diambil juara satu, dua, dan tiga, sehingga total terdapat 30 pemenang dalam kontes ini.

"Setidaknya masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya mengetahui secara riel potensi peternakan yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga wilayah lain, misalkan membutuhkan, bisa ke Kabupaten Kediri," tambahnya.

Menariknya, meski peserta dibatasi hanya untuk wilayah Kabupaten Kediri, antusiasme peternak cukup tinggi. Bahkan, terdapat pendaftar dari luar daerah yang tidak dapat diakomodasi. Ke depan, kontes ini diharapkan dapat meningkat ke tingkat provinsi hingga nasional.

"Sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada pelaku usaha peternakan, khususnya peternak, agar terus berpartisipasi dan memberikan kontribusi di dunia peternakan dengan melakukan usaha budi daya ternak yang baik," jelas Tutik.

Salah satu peserta, Sigit dari Lembu Praja Farm Pare, mengaku keikutsertaannya dalam kontes ini tidak hanya untuk meramaikan acara, tetapi juga sebagai strategi meningkatkan nilai jual ternak. Kontes ini pun dinilai berimbas positif bagi kesejahteraan peternak.

"Dengan adanya kontes ini juga meningkatkan perekonomian. Jadi, peternak sapi itu semakin semangat lagi untuk meningkatkan kualitas sapi-sapinya, khususnya untuk mencetak sapi jumbo. Daripada sapi impor, lebih baik sapi lokal yang kita besarkan untuk sumber pangan di negara kita," tutur Sigit.

Sigit menyebutkan salah satu sapinya memiliki berat sekitar 880 kilogram. Meski sudah terjual untuk kebutuhan kurban Iduladha, sapi tersebut tetap diikutsertakan dalam lomba atas izin sang pembeli.

"Beliau menyambut baik, silakan dipakai saja tidak apa-apa. Bahkan beliau juga antusias jika sapinya diikutkan kontes. Hal ini membuktikan bahwa sapi yang dipilih untuk kurban adalah sapi yang benar-benar memiliki kualitas," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), perusahaan pertambangan batubara itu, kini tidak lagi sekadar bicara tentang mengeruk emas hitam, melainkan bagaimana mengolahnya menjadi penyambung hidup para petani melalui inovasi Kalium Humat.

Kalium Humat merupakan inovasi PTBA yang mengubah paradigma batubara dari sumber energi menjadi sumber kehidupan, dengan memanfaatkan batubara kalori rendah sebagai pembenah tanah yang mampu meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

​Menghidupkan batubara kelas dua, ini bukan isapan jempol. Hingga saat ini, PTBA memayungi sumber daya batubara yang fantastis sebesar 5,72 miliar ton, dengan cadangan yang mencapai 2,88 miliar ton.

​Alih-alih membiarkannya memiliki nilai ekonomi terbatas, PTBA memacu langkah hilirisasi. Dengan cadangan miliaran ton tersebut, perusahaan memastikan pasokan batubara kalori rendah akan terus mengalir stabil sepanjang masa proyek pengembangan produk hilir.

Salah satu yang paling menjanjikan adalah Kalium Humat, produk berbasis karbon mengubah batubara kalori rendah menjadi pupuk organik pembenah tanah, meningkatkan hasil panen hingga 30 persen.

Kalium humat yang kini tengah dikembangkan, menjadi bukti bahwa batubara bisa bertransformasi dari sumber energi menjadi soil conditioner yang memperbaiki struktur tanah.

​Senin (9/3/2026) lalu, di Desa Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, bukti nyata itu terlihat. Lahan sawah seluas 0,8 hektar yang biasanya hanya menghasilkan 3,5 ton gabah, mampu melonjak hingga 4,5 ton melalui implementasi produk hasil hilirisasi ini.

​"Batubara bukan hanya sumber energi yang dibakar habis, tetapi sumber kehidupan yang terpendam," ujar Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, di tengah hamparan padi yang menguning.

Bagi Arsal, penambahan satu ton hasil panen adalah simbol keberhasilan kolaborasi riset dan pengembangan nilai tambah batubara. ​Langkah strategis itupun mendapat apresiasi dari pemerintah daerah.

Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Muara Enim, Ulil Amri, meyakini bahwa pemanfaatan kalium humat adalah kunci untuk mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.

Sinergi Menuju Industrialisasi Nasional

​Melalui sinergi antara MIND ID dan PTBA di sisi produksi serta logistik, Indonesia kini memegang kendali atas ketahanan energinya sendiri. Di saat yang sama, industrialisasi batubara ke produk non-energi seperti kalium humat menjadi bukti bahwa kekayaan alam nusantara sanggup menyokong kedaulatan pangan dari akar rumput.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI baru-baru ini, Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengungkap bahwa perusahaan tengah menyiapkan pembangunan pabrik pengolahan batubara menjadi kalium humat dengan kapasitas produksi mencapai 10.000 ton per tahun.

Ia menyebut, proyek ambisius yang merupakan hasil kolaborasi riset dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini diharapkan menjadi tulang punggung baru dalam program ketahanan pangan nasional.

​Di sisi lain, bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional, cadangan batubara 2,88 miliar ton itu bukan sekadar angka di laporan tahunan. Itu adalah jaminan bahwa inovasi akan terus tumbuh, dan perut bumi akan terus memberi makan bagi mereka yang setia merawat sawahnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhimnpada Selasa (5/5/2026) menegaskan bahwa secara regulasi, dasar hukum sebenarnya sudah tersedia. Namun, rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadi kendala utama di lapangan.

"Pemerintah kini tidak hanya menunggu, tetapi mulai aktif melakukan jemput bola untuk mempercepat proses legalisasi usaha vila. Salah satu langkah konkret yang ditawarkan adalah penyederhanaan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)," urainya.

Ia bahkan menegaskan apabila masyarakat memiliki persyaratan lengkap, maka proses untuk mendapatkan NIB dan NPWPD dapat diselesaikan dalam waktu dua hari sehingga pelaku usaha bisa segera terdaftar dan mendapatkan pelayanan secara resmi.

Langkah ini menjadi respons atas temuan bahwa sekitar 90 persen vila di Kota Batu masih beroperasi tanpa izin. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar.

Dengan masuknya pelaku usaha ke dalam sistem, Bapenda berharap dapat memperbaiki basis data perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan. Selain itu, legalitas juga dinilai penting untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi pemilik vila.

"Di sisi lain, pendekatan percepatan izin ini juga menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih terukur, termasuk terkait standar operasional dan dampak sosial di lingkungan permukiman. Pemkot Batu menargetkan, dengan kemudahan prosedur dan layanan cepat, pelaku usaha tidak lagi memiliki alasan untuk menghindari legalitas," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Yefri menjelaskan, kenaikan kurs dolar membuat biaya produksi meningkat signifikan, terutama karena sebagian bahan baku masih bergantung pada impor seperti besi dan plastik.

“Perajin kan ada bahan baku yang impor seperti besi dan plastik, itu berpengaruh atas melemahnya rupiah ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, lonjakan biaya produksi mencapai sekitar 20%. Meski demikian, pihaknya tidak langsung menaikkan harga jual secara sepihak, melainkan melakukan komunikasi dengan para pembeli, khususnya untuk pasar ekspor.

“Sementara kalau untuk jual, khususnya ekspor, kita melakukan komunikasi dengan buyer. Kita jelaskan adanya kenaikan, jadi kita ambil kesepakatan harga dengan buyer,” jelasnya.

Di tengah tekanan biaya tersebut, volume ekspor produk kerajinannya masih relatif stabil. Produk yang dihasilkan telah menembus pasar internasional di Asia hingga Amerika, seperti Malaysia, China, Singapura, dan Amerika Serikat.

Jenis produk yang dipasarkan meliputi gendang jimbe, tifa, dan rebana. Dalam satu periode, kapasitas ekspor berkisar 200 hingga 300 unit untuk dua hingga tiga pembeli, tergantung permintaan.

Untuk pasar domestik, produksi justru lebih tinggi. Yefri mampu memproduksi sekitar 3.000 unit per bulan, mencakup berbagai produk seperti kendang, jimbe, rebana, perlengkapan hadroh, hingga ketipung.

“Kita tetap berusaha menjaga pelanggan, jadi penyesuaian harga juga dikomunikasikan agar pelanggan tidak pindah,” tambahnya.

Harga produk yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp 15.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan kualitas barang.

Di tengah tantangan ekonomi global, para perajin di Blitar terus berupaya mempertahankan usaha dengan menjaga kualitas produk serta memperkuat hubungan dengan pasar, baik domestik maupun internasional.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Fenomena ini hadir di Berkah Wafa Farm, peternakan milik Faisal Effendi yang sejak 2025 mulai membudidayakan unta dengan mendatangkan langsung dari Australia.

“Yang awal itu banyak diambil untuk zoo, di Bali, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat,” ujar Faisal.

Dari total 32 ekor unta yang pernah dimiliki, kini hanya tersisa sebagian. Namun, hewan-hewan tersebut justru menjadi dasar pengembangan peternakan yang lebih berkelanjutan.

Setiap sore, unta-unta dilepas tanpa penggiring menuju padang rumput di sekitar peternakan. Menariknya, hewan tersebut mampu kembali ke kandang secara mandiri setelah selesai mencari makan.

“Kalau sudah kenyang, ya balik sendiri,” kata Faisal.

Menurutnya, unta dipilih bukan hanya karena keunikannya, tetapi juga karena daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan perubahan cuaca. Dibandingkan sapi, unta dinilai lebih mudah dirawat serta tidak rentan terhadap penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun lumpy skin disease (LSD).

“Perawatannya lebih mudah. Tidak gampang sakit seperti sapi,” ujarnya.

Meski demikian, Faisal mengakui bahwa proses pengembangan unta membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ternak lainnya, sehingga diperlukan kesabaran dalam pengelolaannya.

Ia juga memiliki visi menjadikan unta sebagai alternatif hewan kurban di Indonesia. Selama ini, unta masih identik dengan impor dari Timur Tengah, sehingga ia ingin mengembangkan sistem breeding atau pengembangbiakan di tingkat peternakan lokal.

“Kalau di zoo sudah biasa. Namun kalau di peternakan kampung, ini yang ingin kita mulai,” katanya.

Menurut Faisal, peluang pengembangan unta cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban setiap tahun. Namun, ia menegaskan bahwa proses ini memerlukan waktu karena harus memenuhi syarat usia dan kondisi tertentu.

Keberadaan peternakan unta di Mojokerto ini menjadi bentuk inovasi di sektor peternakan sekaligus membuka peluang baru dalam diversifikasi hewan kurban di Indonesia.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek,Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Ketua IHSA Kota Batu Natalina menyebut minimnya pelaporan dari pelaku usaha menjadi akar persoalan. Banyak pemilik vila menjalankan bisnis secara mandiri tanpa terdaftar secara resmi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan pengawasan.

"IHSA sempat melakukan penelusuran mandiri melalui platform digital dan menemukan sekitar 3.500 vila terdaftar di Google Maps. Namun, angka tersebut diyakini hanya sebagian kecil dari jumlah riil di lapangan, yang diperkirakan menembus lebih dari 6.000 unit," papar, Minggu (3/5/2026).

Masifnya vila ilegal ini tidak hanya berdampak pada potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memicu kerawanan sosial. Alih fungsi rumah tinggal menjadi vila di kawasan permukiman kerap dilakukan tanpa koordinasi dengan warga sekitar, berpotensi menimbulkan gesekan akibat aktivitas tamu yang tidak terkontrol.

IHSA menilai, kondisi ini membutuhkan intervensi regulasi yang lebih spesifik di tingkat daerah. Meski aturan penginapan secara umum telah diatur pemerintah pusat, Kota Batu dinilai perlu memiliki regulasi turunan yang mengatur teknis operasional di lapangan.

"Beberapa poin yang didorong antara lain kewajiban identitas tamu, pembatasan aktivitas yang berpotensi mengganggu lingkungan, hingga pengaturan jam operasional. Standar operasional prosedur (SOP) ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan kenyamanan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, IHSA juga mendorong para pemilik vila untuk proaktif mengurus legalitas usaha serta bergabung dalam asosiasi guna memudahkan pendataan dan pembinaan.

Menurut Natalina, legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri. (*)

Editor: Danu 

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengungkapkan bahwa pemanfaatan aset properti menjadi pilar utama dalam ekspansi bisnis tersebut. Perusahaan memaksimalkan lahan dan bangunan di sekitar stasiun untuk area komersial, seperti penyewaan kios, ruang iklan, hingga modernisasi pengelolaan fasilitas parkir.

“Pengembangan bisnis non-core kini menjadi salah satu fokus utama kami. Seluruh aset yang dimiliki diupayakan memiliki nilai tambah secara ekonomi, guna meningkatkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan,” ujar Tohari dalan pesan diterima wartawan, Sabtu (2/5/2026). 

Tidak hanya optimalisasi aset fisik, KAI Daop 7 Madiun turut memperkuat sinergi ekosistem transportasi dan layanan hospitality. Wujud konkretnya adalah kolaborasi dengan penyedia transportasi daring yang diresmikan di Stasiun Madiun pada Jumat (1/5/2026). Kerja sama ini menghadirkan fasilitas Lounge khusus bagi pelanggan yang menunggu kendaraan lanjutan, memberikan suasana yang lebih nyaman dan pelayanan personal.

Dalam momen peresmian tersebut, Tohari turut menyapa pelanggan yang baru tiba dan membagikan merchandise menarik kepada mereka yang berada di area Lounge.

“Sinergi ini merupakan langkah nyata membangun ekosistem layanan terintegrasi. Kami ingin pengalaman pelanggan tidak berhenti saat turun dari kereta, tetapi berlanjut melalui fasilitas yang nyaman dan relevan dengan kebutuhan perjalanan masa kini,” tambahnya.

Melalui berbagai inovasi di sektor non-angkutan seperti Lounge dan kerja sama antarmoda yang akan dikembangkan hingga ke stasiun lain termasuk Jombang, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen meningkatkan standar pelayanan berbasis hospitality.

Harapannya, langkah ini tak hanya mendongkrak kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis perusahaan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua SBPJ-GSBI Jombang, Hadi Purnomo, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan kayu lapis PT Seng Fong Moulding Perkasa (SGS). 

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK hanya menerima pesangon separuh dari ketentuan, itupun dibayarkan secara bertahap hingga 10 kali cicilan.

“Jumlah pekerja yang terdampak PHK sejak tahun lalu mencapai sekitar 347 orang. Saat ini masih tersisa tiga pekerja yang menolak skema pesangon tersebut,” ucap Hadi dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Jumat (1/5/2026).

Selain persoalan PHK, SBPJ-GSBI juga menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hadi menilai regulasi tersebut membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan PHK dengan dalih kerugian tanpa transparansi.

“Perusahaan menyatakan merugi, tetapi tidak pernah membuka data kerugian kepada pekerja. Kami sudah berupaya melakukan perundingan bipartit maupun tripartit, namun perusahaan tetap bersikukuh pada alasan kerugian dan pembayaran pesangon secara mencicil,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Sarbumusi Jombang, Lutfi Mulyono, menyoroti persoalan outsourcing dan upah pekerja. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan di Jombang yang membayar pekerjanya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Sekitar 90 persen perusahaan di Jombang masih membayar upah di bawah UMK. Ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi,” ungkap Lutfi usai audiensi.

Sarbumusi juga meminta evaluasi terhadap peraturan daerah yang dinilai sudah tidak relevan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Lutfi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi apabila tidak ada tindak lanjut dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami ingin ada rekomendasi konkret dan penindakan dari pemerintah, bukan sekadar hearing tanpa hasil,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Perusahaan yang berdiri pada 2024 ini mengusung dua pilar utama, yakni investment dan management, sebagai fondasi pengembangan setiap unit usaha yang berada di bawah naungannya.

CEO Saban Group Indonesia, Musa Bambang, mengatakan bahwa sejak awal perusahaan tidak hanya ingin membangun bisnis yang berdiri sendiri, tetapi menciptakan sistem yang terhubung sehingga setiap sektor dapat saling memperkuat.

“Sejak awal kami ingin membangun ekosistem, bukan sekadar perusahaan dengan berbagai lini usaha yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap unit harus saling mendukung agar tumbuh bersama secara berkelanjutan,” ujarnya.

Awalnya berfokus pada sektor properti, Saban Group Indonesia kini berkembang dengan melakukan diversifikasi usaha ke sejumlah bidang, mulai dari real estate, perjalanan religi, media dan komunikasi, material bangunan, hingga manufaktur beton.

Strategi tersebut menjadikan perusahaan ini tidak hanya melakukan ekspansi sektor, tetapi juga membangun integrasi antar lini bisnis.

“Kami melihat peluang besar ketika berbagai sektor tidak dipisahkan, melainkan diintegrasikan. Di situlah nilai tambah bisa tercipta secara berkelanjutan,” tambah Musa.

Di sektor properti, Saban Group Indonesia mengembangkan sejumlah proyek hunian dan kawasan komersial di wilayah Malang Raya. Pengembangan ini tersebar di beberapa kawasan strategis seperti Dau, Karangploso, Gondanglegi, hingga Kota Batu, yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan investasi properti cukup tinggi.

Selain properti, perusahaan juga menghadirkan layanan perjalanan religi melalui unit usahanya yang fokus pada penyelenggaraan umroh dan haji, dengan menitikberatkan pada aspek kenyamanan, keamanan, serta kepercayaan jamaah.

Sementara itu, lini media dan komunikasi dikembangkan untuk memperkuat jaringan informasi dan publikasi perusahaan, sedangkan unit material bangunan dan manufaktur beton berperan sebagai penopang utama dalam rantai pasok ekosistem konstruksi.

Melalui pendekatan ini, Saban Group Indonesia berupaya menciptakan rantai nilai bisnis yang saling terhubung, mulai dari pengembangan lahan, pembangunan konstruksi, hingga distribusi dan komunikasi.

“Bagi kami, bisnis bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Itu yang ingin kami jaga dalam jangka panjang,” kata Musa.

Ke depan, Saban Group Indonesia menargetkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kualitas layanan, serta tata kelola bisnis yang baik.

Perusahaan ini juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem bisnis yang dibangun.

Dalam rencana jangka panjangnya, Saban Group Indonesia siap menjadi investor sekaligus manajemen bisnis yang terbuka untuk publik, sehingga dapat membantu pertumbuhan berbagai perusahaan atau unit usaha yang berada di bawah naungan Saban Group.

“Kami ingin Saban Group tidak hanya besar hari ini, tetapi juga menjadi warisan bisnis yang bisa terus berkembang lintas generasi,” tutupnya.

Sebagai perusahaan yang masih tergolong baru, Saban Group Indonesia menunjukkan arah pertumbuhan yang jelas di sektor properti dan investasi di Malang Raya, sekaligus memperkuat posisinya dalam dinamika perkembangan bisnis regional di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai investasi, kerja sama bisnis, maupun pengembangan unit usaha, masyarakat dan calon mitra dapat menghubungi:

Saban Group Indonesia
Kantor: Kota Batu, Jawa Timur
WhatsApp: 0812-2777-9009
Email: sabangroupindonesia@gmail.com(**)

Editor : Rizqi Ardian

"Secara tahunan (year on year/YoY), baik dari sisi pendapatan maupun belanja mengalami perkembangan yang positif, mencerminkan peran APBN sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah," ungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri Moch Izma Nur Choironi, Kamis (30/4/2026). 

Dari sisi pendapatan, penerimaan negara tercatat mencapai Rp5.177,27 miliar. Rinciannya, penerimaan perpajakan dan bea cukai sebesar Rp5.048,36 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp128,87 miliar. Meski penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 16,31 persen secara YoY, PNBP justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 14,76 persen.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Kediri Raya telah mencapai Rp2.192,29 miliar atau sekitar 30 persen dari pagu. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp292,07 miliar, belanja barang Rp117,68 miliar, dan belanja modal Rp16,65 miliar.

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kediri mencatatkan serapan belanja tertinggi sebesar Rp231,92 miliar. Disusul Kabupaten Nganjuk sebesar Rp195,10 miliar, Kabupaten Trenggalek Rp170,52 miliar, dan Kota Kediri sebesar Rp147,85 miliar.

Di sisi lain, belanja transfer ke daerah mengalami kontraksi sebesar 15,4 persen secara YoY. Realisasi Dana Bagi Hasil mencapai Rp31,28 miliar, Dana Alokasi Umum Rp1.223,96 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp417,01 miliar. Adapun DAK Fisik dan insentif fiskal hingga Maret 2026 belum menunjukkan realisasi, sementara Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp93,63 miliar.

Dari sektor pembiayaan, penyaluran kredit program masih menunjukkan ekspansi dari sisi nilai. Hingga Maret 2026, total penyaluran mencapai Rp1.407,26 miliar atau tumbuh 8,62 persen YoY, meskipun jumlah debitur tercatat menurun 7,99 persen menjadi 32.091 debitur.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mencatatkan pertumbuhan nilai sebesar 6,68 persen menjadi Rp1.368,42 miliar, dengan jumlah debitur sebanyak 24.148 atau turun 9,58 persen. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menunjukkan lonjakan signifikan, dengan nilai penyaluran mencapai Rp38,84 miliar atau tumbuh 203,16 persen, meskipun jumlah debiturnya tercatat 7.943.

"Secara keseluruhan, kinerja APBN Kediri Raya tetap solid dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun dihadapkan pada tantangan ketidakpastian global serta dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah sepanjang tahun 2026," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Proyek strategis ini akan mengolah konsentrat PT Freeport Indonesia menjadi komponen alutsista PT Pindad hingga logam mulia antam guna memperkuat kemandirian industri nasional.

Di mana proses hilirisasi tembaga melalui pabrik peleburan konsentrat tembaga PTFI Gresik, mengolah katoda tembaga menjadi produksi brass mill dan brass cup oleh Holding DEFEND ID melalui PT Pindad dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. 

Selain itu, luaran lumpur anoda PTFI Gresik diolah melalui pabrik pemurnian logam mulia PT Antam menjadi emas batangan. Pabrik manufaktur emas logam mulia ini diproyeksikan dapat memproduksi kapasitas 30 ton per tahun, atau 5 juta pack per tahun.

Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID, Tedy Badrujaman, mengatakan kegiatan hilirisasi ini merupakan bagian dari rangkaian groundbreaking 13 proyek hilirisasi Fase kedua Danantara Indonesia.

"Ini adalah momentum untuk menegaskan arah besar pembangunan nasional bahwa Indonesia memilih untuk berdiri sebagai bangsa industri yang berdaulat, sejalan dengan asta cita dan arahan Presiden Republik Indonesia. Kita berkomitmen memasuki babak baru hilirisasi," kata Tedy, saat memberikan sambutannya.

Tedy menyampaikan, hilirisasi bukan sekedar mengekspor kekayaan alam, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi di tanah air sendiri. Ia menegaskan, proyek hilirisasi yang diinisiasi Danantara Indonesia bukan hanya program pembangunan kapasitas produksi. 

Namun proyek ini juga diharapkan juga memperkuat pondasi industri strategis nasional secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang dibutuhkan oleh negara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, mendukung proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ingin KEK JIIPE memiliki keunggulan sehingga bisa menarik industri berdaya saing internasional.

Kawasan Ekonomi ini tentunya harus memenuhi banyak syarat sisi infrastruktur, sarana prasarana, dan kehadiran industri lain yang berdampingan.

"Inilah yang kemudian kita syukuri dengan dukungan semua pihak semuanya. Smelter PTFI Gresik sudah ada dan menghasilkan beberapa bahan baku penting seperti katoda dan anoda yang kemudian menarik investasi lain seperti PT Pindad dan PT Antam," pungkasnya.

Acara ground breaking hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di KEK JIIPE Gresik ini menjadi bagian peresmian 13 proyek serentak proyek hilirisasi Fase kedua Danantara Indonesia. Dimana, ground breaking ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual disaksikan di Cilacap. *()

Editor : Rizqi Ardian

Menariknya, masalah ini sering kali bukan disebabkan oleh ukuran rumah yang terbatas, melainkan karena cara kita menggunakan rumah telah berubah.

Saat ini, batas antara area bekerja, bersantai, dan bersantap semakin bias. Satu ruangan sering dituntut untuk bisa menjalankan berbagai fungsi sekaligus.

Mengamati fenomena gaya hidup modern ini, IKEA Indonesia menemukan wawasan menarik: desain interior yang terlalu spesifik pada satu fungsi justru sering kali gagal mengikuti ritme dinamis kehidupan sehari-hari.

"Yang kami lihat bukan sekadar ruang berubah fungsi, tapi beberapa kebutuhan hadir dalam waktu yang sama. Di situ, desain tidak lagi cukup hanya untuk satu hal saja, tapi harus bisa menampung perubahan tanpa harus repot karena banyak penyesuaian," jelas Muhammad Yusuf Attorik, Interior Design Leader IKEA Indonesia, saat berbicara dalam forum arsitektur ARCH:ID 2026.

^{Muhammad Yusuf Attorik, Interior Design Leader IKEA Indonesia}

Kondisi "semrawut" biasanya muncul di rumah yang memiliki pembagian zona yang terlalu kaku. Area duduk yang ditata terlampau spesifik bisa langsung kehilangan alur estetikanya ketika penghuni menggeser posisi untuk bekerja atau melakukan hobi.

Hal serupa juga terlihat di ruang publik. Tempat duduk yang awalnya hanya ditujukan untuk transit, perlahan berubah fungsi menjadi area berkumpul santai ketika orang harus menunggu lebih lama. Ruang tersebut dipaksa menampung kebutuhan baru tanpa kehilangan fungsi aslinya.

Bagi IKEA, rumah sejatinya adalah sebuah sistem yang terus hidup dan beradaptasi. Kebutuhan penghuni di pagi hari tentu sangat berbeda dengan malam hari. Begitu pula ritme kesibukan di hari kerja yang akan berubah drastis saat akhir pekan tiba. Satu ruangan idealnya harus mampu mengikuti berbagai perubahan tersebut tanpa mengharuskan penghuninya mengatur ulang tata letak setiap saat.

Fleksibilitas adalah Kunci Kenyamanan

Pada akhirnya, ruang akan selalu berubah mengikuti siapa yang menggunakannya.
"Desain bukan tentang membuat ruang selalu terlihat rapi atau sempurna, tidak peduli apa pun aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Yang lebih penting adalah bagaimana ruang itu tetap bisa digunakan, bahkan ketika dipakai dengan cara yang berbeda setiap hari," tambah Torik.

Dari pada memaksakan diri untuk terus-menerus merapikan ruangan agar kembali ke "fungsi aslinya", memiliki tata ruang dan perabot yang fleksibel adalah solusi yang lebih cerdas. Sejalan dengan visinya untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik, desain yang baik harus siap mengakomodasi perubahan gaya hidup penghuninya, tanpa mengorbankan kenyamanan dan fungsi dasarnya. (**)

Editor: Danu 

Dalam pernyataan resminya, Pemimpin Kantor Cabang BRI Jombang, Boedhi Winaryo, menyampaikan bahwa BRI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Jombang untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"BRI menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Jombang dalam menjalankan tugasnya secara profesional," ujar Boedhi dalam standby statement dalam pesan rilisnya, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, Boedhi menegaskan bahwa BRI tidak mentoleransi segala bentuk kecurangan. Sebagai bentuk komitmen penerapan zero tolerance terhadap fraud, manajemen telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada oknum pekerja yang terlibat pada tanggal 14 April 2026.

"Atas kejadian tersebut, BRI juga telah memberikan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Oknum Pekerja yang terlibat fraud," tegasnya.

Boedhi menambahkan bahwa BRI senantiasa pro-aktif dalam mengungkap kasus-kasus kecurangan internal. Langkah ini merupakan wujud nyata penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap lini operasional bisnis perusahaan.

"BRI senantiasa pro-aktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud serta menjunjung tinggi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya," pungkasnya.

Dengan adanya sanksi tegas dan dukungan terhadap proses hukum ini, BRI berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Keboan Jombang.

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Kamis (23/4/2026) lalu.

Sementara, Iwan Setianto selaku kuasa hukum para Debitur atau nasabah korban rekayasa pengadaan KUR Bank BRI Unit Keboan mengapresiasi langkah tegas Kejari Jombang. Pihaknya juga mendukung setiap proses penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka baru.

Ia juga menyebut keberadaan tersangka baru besar kemungkinan karena kasus korupsi KUR Bank BRI Unit Keboan pasti tidak berdiri sendiri. Dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Insan Nur Chakim, Suliyadi, dan Mahfud Rohani akan ada tersangka baru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui program rehabilitasi ambisius, area yang dulu dikenal sebagai "area mati" kini resmi bertransformasi menjadi kompleks budidaya lele modern yang siap menjadi motor ekonomi baru kawasan pedesaan.

Sebanyak 16 unit kolam beton permanen dengan dimensi bervariasi, mulai dari 5 x12 meter persegi hingga 9x8 meter persegi. Pemandangan yang menyejukkan mata dibanding sebelumnya, ketika kawasan tersebut didominasi oleh semak belukar. 

Proses pengerjaan yang mengedepankan sistem padat karya ini melibatkan partisipasi aktif warga, mulai dari pembersihan lahan, rehabilitasi dinding, hingga pembenahan drainase.

Tak hanya sekadar bangunan fisik, kolam-kolam tersebut kini telah berpenghuni. Pemerintah desa mencatat sebanyak 194.000 bibit lele berkualitas telah ditebar secara bertahap. Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan strategi terukur untuk menggerakkan roda Pendapatan Asli Desa (PAD). 

"Penyebaran bibit kami lakukan secara terencana agar ekosistem kolam tetap terjaga dan hasil panen bisa berkelanjutan," jelas Adi Sutrisno, penanggung jawab lapangan kepada wartawan, Ahad (26/4/2026).

Transformasi ini sekaligus menjadi jawaban tegas atas isu miring yang sempat menerpa transparansi anggaran. Kepala Desa Sumberagung, M. Mukhlis, dengan gamblang memaparkan bahwa dana senilai Rp150.000.000 dikelola melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) secara akuntabel. 

"Tidak ada yang gelap. Dana tersebut kami peras secara maksimal untuk rehab fisik kolam yang sudah lama rusak serta pengadaan bibit skala besar. Ini adalah investasi untuk masa depan warga kami," tegasnya.

Keberhasilan Desa Temuwulan di wilayah lain menjadi spirit tersendiri bagi warga Sumberagung. Dengan konsep padat karya, proyek ini tidak hanya menghidupkan lahan tidur, tetapi juga menghidupkan ekonomi rumah tangga. 

"Warga tidak hanya jadi penonton. Mereka bekerja di sini, menghidupkan ekonomi keluarga, dan menjaga ketahanan pangan daerah secara mandiri," ungkap Adi Sutrisno menambahkan. 

Ke depan, desa ini menargetkan diri sebagai ikon baru "Kampung Lele" di Kabupaten Jombang yang berdaya saing ekonomi tinggi.

Transformasi lahan mangkrak di Desa Sumberagung menjadi bukti bahwa transparansi dan gotong royong mampu menyulap "raksasa tidur" menjadi aset produktif. Kini, tinggal menunggu waktu hingga panen raya tiba dan kesejahteraan warga benar-benar terangkat dari riak air kolam-kolam beton itu. (*)

Editor: Danu

Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 7,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Saat itu, total jumlah pelanggan tercatat sebanyak 380.427 orang, dengan rincian 193.384 penumpang berangkat dan 187.043 penumpang datang.

Pertumbuhan ini menjadi indikator tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api, khususnya di wilayah Kediri. Selain itu, pertumbuhan ini juga mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat, yang salah satunya terdorong karena musim angkutan lebaran.

Sementara itu, peningkatan secara keseluruhan juga terjadi ri wilayah Daop 7 Madiun. Pada periode Triwulan I Tahun 2026, tercatat tren positif berupa peningkatan signifikan sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.

KAI Daop 7 Madiun mencatat, pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, total volume pelanggan mencapai 3.017.881 pelanggan. Angka tersebut terdiri dari 1.517.883 pelanggan yang berangkat (naik) dan 1.499.998 pelanggan yang datang (turun) di stasiun-stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Sebagai perbandingan, pada Triwulan I Tahun 2025, volume pelanggan tercatat sebanyak 2.694.034 orang.

"Terjadi peningkatan volume pelanggan pada periode Triwulan I Tahun 2026 di KAI Daop 7 Madiun sebanyak 323.847 pelanggan atau meningkat 12 persen dibandingkan periode Triwulan I Tahun 2025," jelas Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, Sabtu, (25/04/2026). 

Peningkatan volume penumpang ini juga seiring dengan berbagai upaya KAI Daop 7 Madiun yang konsisten melakukan inovasi layanan. 

Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas fasilitas Standar Pelayanan Minimum (SPM) berbasis digital serta penataan area stasiun guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang kian dinamis. Penataan diantaranya pembangunan peron tinggi dan overcapping di Stasiun Blitar dan Kediri. Adapun Stasiun Madiun masih dalam proses penataan.

“Peningkatan kinerja angkutan penumpang Daop 7 Madiun pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa moda transportasi KA tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena faktor keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu perjalanan yang terus terjaga,” tambahnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tingkat daerah, kinerja Bulog Cabang Probolinggo juga menunjukkan hasil signifikan. Sejak Februari hingga April 2026, penyerapan gabah petani di wilayah kerjanya telah mencapai sekitar 120 ribu ton setara beras.

Wilayah cakupan kantor cabang ini meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, hingga Kabupaten Lumajang. Angka tersebut mencerminkan optimalisasi penyerapan hasil panen petani lokal yang berjalan efektif selama musim panen berlangsung.

Untuk mendukung pengelolaan stok dalam jumlah besar, Bulog saat ini mengoperasikan lebih dari 1.500 gudang milik sendiri. Selain itu, terdapat lebih dari 1.200 gudang mitra sewa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Infrastruktur pergudangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas beras sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar dan merata ke seluruh wilayah.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Probolinggo, Kuswadi, menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang solid.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari optimalisasi penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri hingga penguatan koordinasi antarinstansi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan cadangan beras yang memadai, Bulog mampu menjalankan peran strategis tidak hanya sebagai pengendali harga, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam sistem pangan nasional. Keberadaan stok yang kuat memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas harga di pasaran, mengantisipasi potensi krisis, serta mendukung berbagai program bantuan pangan bagi masyarakat.

Selain itu, ketersediaan cadangan beras dalam jumlah besar juga memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam atau gangguan distribusi. Dengan sistem logistik yang terintegrasi, Buliog dapat dengan cepat menyalurkan bantuan ke wilayah yang membutuhkan.

Ke depan, sinergi antara Bulog, petani, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.

Kuswadi menambahkan bahwa kondisi gudang saat ini mencerminkan keberhasilan produksi dalam negeri.

“Gudang Bulog, baik milik sendiri maupun sewa, kini terisi penuh oleh beras hasil panen petani Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi swasembada yang nyata,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, Bulog optimistis mampu terus menjaga stabilitas pangan nasional dan memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Tujuannya adalah memastikan bahwa penyaluran pupuk bersedih dari pupuk Indonesia sampai ke petani itu berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan keadaan yang ada," ungkap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri M Ridwan, Rabu (22/4/2026). 

Dari hasil pemantauan di sejumlah kios, tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan. Penyaluran pupuk dinilai berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Meski demikian, tim mengakui masih ada keluhan dari petani, terutama terkait jumlah pupuk yang dirasa kurang mencukupi kebutuhan lahan mereka.

"Kami tidak ada temuan yang signifikan, tapi yang jelas hari ini semuanya tertib. Walaupun ada keluhan dari masyarakat itu wajar. Kadang petani itu terkadang inginnya karena lahannya luas, pupuknya banyak," tambahnya. 

Ia menambahkan, kondisi tersebut merupakan hal yang cukup umum terjadi di lapangan. Ketersediaan pupuk sebenarnya ada, namun distribusinya dilakukan secara bertahap sehingga petani terkadang harus menanti untuk mendapatkan jatah berikutnya.

Dalam peninjauan tersebut, KP3 tidak hanya melakukan pengecekan di lapangan, tetapi juga menggelar sosialisasi kepada para pemilik kios dan petani. Edukasi diberikan terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam mekanisme terbaru, penyaluran pupuk bersubsidi kini dapat dilakukan langsung kepada petani secara individu, tidak lagi harus melalui kelompok tani seperti sebelumnya. Namun demikian, petani tetap harus terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai syarat utama.

Dari sisi ketersediaan, stok pupuk menjelang masa tanam juga dipastikan aman. Distributor disebut terus melakukan suplai secara berkelanjutan sehingga tidak terjadi kelangkaan di tingkat kios.

"Alhamdulillah tadi kami dapat informasi distributor selalu menyiapkan pupuk. Kios yang kami datangi semuanya terindikasi bahwa tidak pernah terjadi pupuk kosong, selalu ready," tambahnya.

Menariknya, harga pupuk bersubsidi mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, alokasi pupuk per petani disebut mengalami sedikit penurunan, menyesuaikan dengan kebijakan dan ketersediaan yang ada.

Kegiatan ini turut melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemerintah kota, Kejaksaan Negeri, Polres Kediri Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), penyuluh pertanian, hingga unsur perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Kediri Yohan Pramuda Arifianto menuturkan sistem penyaluran kini lebih transparan dengan penerapan sistem berbasis titik koordinat atau poligon lahan. Hal ini dinilai mampu meminimalisasi potensi penyimpangan.

“Sekarang sudah pakai sistem poligon, jadi lokasi lahan dan petaninya jelas. Sulit dimanipulasi, dan kios juga lebih mudah dari sisi administrasi,” katanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejak Ramadan hingga kini, beberapa pedagang mengaku belum kembali menerima pasokan, sehingga produk tersebut sulit ditemukan di etalase toko.

Pemilik toko kebutuhan pokok di wilayah Kepanjenkidul bernama Budi Setyawan mengatakan sudah cukup lama tidak mendapatkan kiriman Minyakita dari distributor. Padahal, biasanya pasokan datang secara rutin.

"Sejak puasa sampai sekarang belum ada kiriman lagi. Biasanya dua minggu sekali bisa dapat sekitar 250 karton, tapi sekarang benar-benar kosong,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia mengaku, ketiadaan Minyakita membuatnya harus mengandalkan penjualan minyak goreng kemasan non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pembeli.

Menurut Budi, dalam beberapa pekan terakhir harga minyak goreng kemasan juga mengalami kenaikan sekitar 5 persen. Jika sebelumnya per karton sekitar Rp240.000 , sekarang sudah Rp250.000 . Dia memprediksi dikarenakan biaya kemasan juga ikut naik.

"Kalau pembeli pasti tetap cari minyak, jadi kami sediakan yang kemasan. Tapi ya harganya memang lebih mahal dibanding Minyakita," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Parminto, menyampaikan bahwa stok Minyakita sebenarnya masih tersedia di pasar tradisional. Pasokan tersebut baru didistribusikan dari Bulog kepada para pedagang.

"Di pasar tradisional masih ada. Kemarin baru ada distribusi, masing-masing pedagang mendapat sekitar lima karton," ucapnya.

Ia menambahkan, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng kemasan ukuran dua liter. Dari sebelumnya sekitar Rp40.000, kini naik menjadi Rp44.500 hingga Rp45.000.

Di sisi lain, harga minyak goreng curah justru cenderung stabil, bahkan sedikit menurun di kisaran Rp21.000 ribu per liter di tingkat pedagang pasar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan sekaligus menekan lonjakan harga LPG bersubsidi yang sempat dikeluhkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, distribusi LPG 3 kg dilakukan melalui tiga agen di masing-masing kecamatan. Setiap agen mendapatkan alokasi 100 tabung, sehingga total tersedia 300 tabung LPG di setiap lokasi operasi pasar. 

Proses penyaluran ini diawasi langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo guna memastikan distribusi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kg terlihat dari antusiasme warga yang memadati lokasi operasi pasar. Sejak pagi hari, antrean panjang sudah terlihat dengan warga membawa KTP sebagai syarat pembelian. Dalam kegiatan ini, LPG dijual dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp18.000 per tabung, jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasaran yang sebelumnya sempat melonjak.

Khusus di Kecamatan Paiton, terdapat tiga agen yang terlibat, yaitu Agen Putra Anugrah Mandiri Perkasa, Agen PT Cordenvintridaya Energy, dan Agen PT Gasanjaya Agung Abadi. Ketiganya berperan aktif dalam mendistribusikan LPG kepada masyarakat setempat.

Sekretaris Kecamatan Paiton, Junaidi, menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina untuk membantu masyarakat memperoleh LPG dengan harga terjangkau.

"Ini adalah bentuk sinergi pemerintah dengan Pertamina melalui agen-agen untuk menghadirkan LPG dengan harga normal kepada masyarakat. Tentunya ini sangat membantu, terlebih di tengah kondisi harga yang sempat melonjak. Kami juga bersama Forkopimka Paiton melakukan pengawasan ke sejumlah agen untuk mengantisipasi adanya markup harga maupun penimbunan stok," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Agen Putra Anugrah Mandiri Perkasa, Yani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pertamina dalam menjaga stabilitas distribusi LPG di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pertamina untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kami membatasi pembelian satu tabung LPG untuk satu Kepala Keluarga (KK) dengan menunjukkan KTP agar penyaluran lebih merata dan tepat sasaran," jelasnya.

Salah satu warga, Diana asal Desa Jabungsisir, Kecamatan Paiton, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. 

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya harga LPG di pasaran bisa mencapai Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

"Kegiatan ini sangat membantu. Kami rela antre karena memang kesulitan mendapatkan LPG dengan harga normal. Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa sering dilakukan karena LPG ini kebutuhan penting untuk memasak sehari-hari," ungkapnya.

Melalui operasi pasar ini, Pemkab Probolinggo bersama Pertamina menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG 3 kg, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika harga di pasaran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di Kabupaten Blitar, seorang warga justru menghadirkan solusi tak biasa dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi untuk memasak.

Inovasi tersebut datang dari Andi, warga Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben. Ia berhasil merancang kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak goreng sisa yang kini mulai dimanfaatkan warga sekitar sebagai pengganti elpiji.

Kompor rakitan Andi memiliki desain sederhana dengan rangka besi dan tungku pembakaran di bagian tengah. Meski menggunakan bahan bakar limbah, api yang dihasilkan tergolong stabil dan berwarna biru, menyerupai kompor gas pada umumnya.

"Awalnya karena kesulitan mendapatkan gas elpiji, jadi saya coba memanfaatkan bahan yang ada di sekitar," ujarnya, Selasa (21/4/2026)

Ia menjelaskan, dalam sekali pengisian bahan bakar, kompor tersebut mampu digunakan hingga kurang lebih setengah hari. Ketahanan itu dinilai cukup efisien untuk kebutuhan memasak rumah tangga sehari-hari.

Selain mudah digunakan, bahan bakar yang dipakai juga mudah didapat. Oli bekas dari bengkel maupun minyak jelantah yang biasanya dibuang kini bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi alternatif.

Seiring berjalannya waktu, kompor buatan Andi mulai dikenal luas. Permintaan tidak hanya datang dari wilayah Blitar, tetapi juga dari luar daerah hingga luar pulau.

"Pesanan ada beberapa ada yang datang dari luar pulau. Dari Kaltim, dan saya mengirim kesana," jelas dia.

Dengan harga sekitar Rp450 ribu per unit, kompor ini dinilai cukup terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan solusi memasak di tengah kondisi elpiji yang sulit diperoleh.

Andi berharap inovasinya dapat membantu masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada gas elpiji. Selain menjadi alternatif yang ekonomis, penggunaan limbah sebagai bahan bakar juga dinilai mampu mengurangi pencemaran lingkungan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Memasuki April 2026, harga tabung ukuran 12 kilogram dan 5 kilogram mengalami lonjakan signifikan, terutama di tingkat pangkalan.

Di sejumlah pangkalan, elpiji 12 kilogram kini dibanderol hingga Rp235.000 per tabung, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp200.000. Sementara itu, elpiji 5 kilogram turut mengalami kenaikan dari Rp100.000 menjadi Rp117.000.

Pemilik pangkalan di Jalan Dr. Wahidin, Kota Blitar, Asih, mengungkapkan bahwa kenaikan ini mulai terjadi sejak akhir pekan lalu. Ia menyebut lonjakan periode ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kenaikan-kenaikan sebelumnya.

"Biasanya naik, tapi tidak setinggi ini. Sekarang langsung melonjak," ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Menurut Asih, sebelum penyesuaian harga, pasokan elpiji 12 kilogram sempat tersendat. Stok di pangkalannya bahkan sempat kosong selama beberapa hari, kondisi yang diduga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga di pasar.

"Biasanya saya mendapat 20 sampai 30 tabung per minggu. Kemarin sempat kosong, setelah itu harga langsung naik," katanya.

Berbeda dengan elpiji nonsubsidi, harga elpiji 3 kilogram terpantau tetap stabil pada angka Rp18.000. Jalur distribusinya juga relatif lancar tanpa kendala berarti.

"Yang 3 kilogram aman, kiriman lancar dan tidak ada kenaikan," tambahnya.

Kenaikan harga elpiji ini disinyalir sejalan dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok lain pasca-Lebaran, terutama produk dengan kemasan plastik. Sebagai contoh, harga air mineral mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per karton.

Sementara itu, Manajer PT Petro Jaya Gas, Rahadian Eka Priyanto, membenarkan adanya penyesuaian harga di tingkat agen. Ia memerinci harga elpiji 12 kilogram di tingkat agen kini mencapai Rp228.000 dari sebelumnya Rp192.000. Adapun elpiji 5 kilogram naik dari Rp98.000 menjadi Rp107.000.

"Untuk distribusi, rata-rata kami menyalurkan sekitar 250 tabung per hari," jelasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.pada Selasa (21/4/2026) menyatakan pihaknya telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bersiap dan memperkuat pemantauan di lapangan. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan pokok yang bisa terjadi sebagai dampak turunan dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada BBM dengan segmen tertentu seperti Pertamax Turbo yang mengikuti mekanisme pasar dan harga minyak dunia. Sementara itu, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat seperti Pertalite dan Bio Solar masih tetap stabil karena berada dalam skema subsidi pemerintah pusat. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," urainya.

Ia menegaskan, TPID akan melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman serta mencegah adanya praktik penimbunan. Jika ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, Pemerintah Kota Batu siap melakukan intervensi melalui operasi pasar atau pasar murah sebagai langkah pengendalian.

Selain itu, Pemkot Batu juga memastikan jalur distribusi logistik tetap lancar agar tidak terjadi hambatan yang dapat memicu kenaikan biaya di tingkat pedagang. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pengelola pasar, terus diperkuat guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

"Kami berharap masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Selain itu untuk masyarakat yang mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran," imbuhnya.

Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemkot Batu optimistis stabilitas harga bahan pokok di daerah tetap terjaga meskipun terjadi dinamika di sektor energi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Manager Area Pertamina Malang Raya, Ahad Rahedi pada Selasa (21/4/2026) menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan tren harga minyak dunia serta biaya distribusi.

"Distribusi BBM di wilayah Malang Raya tetap berjalan normal dan stok dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan. Terpantau pembelian di sejumlah SPBU juga tidak terjadi penumpukan kendaraan," urainya. 

Sementara itu, dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax (RON 92) tetap berada di angka Rp12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang tidak mengalami perubahan di harga Rp12.900 per liter. Pertamax yang dijual di Pertashop juga tetap stabil di angka Rp12.200 per liter.

Sementara itu, kenaikan terjadi pada produk BBM dengan spesifikasi lebih tinggi. Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya sekitar Rp17.900, atau mengalami kenaikan sekitar 8,38 persen. Dexlite juga mengalami penyesuaian dari kisaran Rp22.550 menjadi Rp23.600 per liter, atau naik sekitar 4,66 persen. Adapun Pertamina Dex meningkat dari sekitar Rp22.900 menjadi Rp23.900 per liter, dengan persentase kenaikan sekitar 4,37 persen.

"Tidak terjadinya panic buying menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan pasokan BBM serta pemahaman bahwa penyesuaian harga merupakan hal yang wajar dalam dinamika energi global," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Pertamina mengimbau masyarakat tetap membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu kepanikan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Rinda, karyawan salah satu agen LPG non-subsidi berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh, Kecamatan Jombang, membenarkan perubahan harga tersebut. Ia merinci, berdasarkan daftar harga terbaru per Senin (20/4/2026), LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram kini dibanderol dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp107.000 per tabung. Sementara untuk ukuran 12 kilogram, harga jualnya mencapai Rp228.000 per tabung.

"HET-nya untuk 5,5 kilogram itu Rp107.000, dan untuk yang 12 kilogram Rp228.000," ujar Rinda saat dikonfirmasi wartawan. 

Ia menambahkan, nominal tersebut belum termasuk biaya ongkos kirim apabila konsumen meminta layanan antar ke rumah.

Menurut keterangan dari pihak agen, penyesuaian harga ini dipengaruhi oleh dinamika distribusi serta fluktuasi pasokan di tingkat Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Di samping itu, peningkatan biaya operasional dan transportasi juga dinilai menjadi faktor yang memengaruhi harga jual akhir kepada konsumen. 

Meski terjadi kenaikan, Rinda menyebut kondisi pasokan masih tergolong normal. "Kendalanya hanya antrian di SPBE, tapi distribusi ke masyarakat masih bisa ter-cover dengan baik," imbuhnya.

Kondisi ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Jombang. Muhammad Raffi, warga Kecamatan Jogoroto, mengaku belum mengetahui informasi kenaikan harga tersebut. Sebagai pengguna LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram, ia menyatakan akan melakukan langkah penghematan jika harga memang benar-benar melonjak. 

"Kalau naik ya mau tidak mau harus menghemat penggunaan gas. Saya belum cek lagi harganya di pasar," tuturnya.

Sementara itu, dampak kenaikan ini lebih terasa bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan LPG sebagai bahan bakar utama memasak. 

Dewi, seorang pedagang warung pecel lele di kawasan Peterongan, mengaku harus lebih cermat mengatur biaya operasional. Ia menyebut dalam kurun waktu dua minggu, warungnya bisa menghabiskan satu hingga dua tabung LPG ukuran 12 kilogram, tergantung tingkat keramaian pembeli.

"Dengan harga yang sekarang, tentu cukup terasa di biaya operasional. LPG ini kebutuhan utama untuk memasak, jadi mau tidak mau harus disiasati," jelas Dewi. 

Ia berharap ke depannya harga komoditas tersebut dapat kembali stabil agar tidak semakin membebani usaha kecil. 

"Semoga harganya bisa lebih stabil supaya kami pedagang kecil tidak terlalu terbebani," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Capaian tersebut menempatkan Lumajang melampaui sejumlah daerah lain seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan Bondowoso.

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa hasil tersebut menjadi indikator perkembangan pariwisata di daerahnya mulai menunjukkan hasil yang nyata.

“Capaian ini kami maknai sebagai indikator bahwa arah pengembangan pariwisata Lumajang mulai menunjukkan hasil,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Lumajang pada triwulan I 2026, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 476.062 orang, melampaui target 450.000 pengunjung.

Dari jumlah tersebut, wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 16.026 orang, sementara wisatawan nusantara masih mendominasi dengan 460.036 kunjungan.

Meskipun jumlah wisman masih lebih kecil dibanding wisatawan domestik, kehadiran lebih dari 16.000 wisatawan asing dinilai sebagai potensi kuat bagi Lumajang untuk terus menembus pasar pariwisata global.

Keberhasilan ini juga didukung oleh sejumlah destinasi unggulan, salah satunya Air Terjun Tumpak Sewu yang menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara di Jawa Timur.

Selain itu, kawasan lain seperti Teras Semeru, Ranu Pane, serta Kecamatan Senduro juga menjadi tujuan favorit wisatawan karena menawarkan daya tarik alam dan budaya.

Indah Amperawati menilai capaian ini tidak hanya soal peringkat, tetapi juga menunjukkan perubahan peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.

“Pariwisata tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan layanan lokal,” tambahnya.

Pemerintah daerah menilai tren ini sebagai hasil dari kebijakan pengembangan pariwisata yang selama ini dijalankan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas destinasi, pemerataan kunjungan, serta keberlanjutan lingkungan akan terus diperkuat.

Sumber: Beritasatu.com 

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Kinerja sektor perbankan menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp110,36 triliun atau tumbuh 4,31 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit konsumsi yang meningkat 7,73 persen, diikuti kredit investasi 4,80 persen dan kredit modal kerja 1,72 persen.

Dari sisi kualitas, risiko kredit masih dalam batas terjaga dengan rasio kredit bermasalah sebesar 3,04 persen. Sementara itu, Loan at Risk tercatat 10,82 persen yang menunjukkan kewaspadaan tetap diperlukan dalam menjaga kesehatan sektor keuangan.

Penyaluran kredit masih didominasi oleh sektor rumah tangga dengan porsi 29,85 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan. Di sisi lain, kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 1,03 persen secara tahunan, menjadi catatan penting dalam upaya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Selain menjaga stabilitas, OJK juga mengambil langkah tegas dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, OJK telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta menemukan dan menindak berbagai penawaran investasi ilegal.

Upaya pengawasan juga diperkuat melalui pemblokiran lebih dari 33 ribu rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang lebih luas untuk menjaga integritas sistem keuangan.

Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK Malang telah memberikan lebih dari seribu layanan kepada masyarakat yang didominasi oleh permintaan informasi serta pengaduan terkait sektor keuangan. Mayoritas laporan berkaitan dengan aktivitas fraud, permasalahan sistem layanan informasi keuangan, serta restrukturisasi kredit.

Melalui Indonesia Anti Scam Centre, OJK bersama industri keuangan berhasil membekukan dana korban penipuan hingga Rp585,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp169 miliar telah berhasil dikembalikan kepada masyarakat. Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menangani kejahatan keuangan.

Di sisi pasar modal, minat masyarakat terhadap investasi terus meningkat. Jumlah investor di wilayah kerja OJK Malang mencapai 441.454 single investor identification atau tumbuh 45,76 persen secara tahunan. Nilai transaksi saham juga meningkat signifikan yang mencerminkan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan.

OJK turut mendorong reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi data kepemilikan saham, penguatan klasifikasi investor, serta penyesuaian kebijakan free float. Langkah ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing global.

Secara keseluruhan, OJK Malang menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat. Di tengah tekanan global yang dinamis, pengawasan yang adaptif dan responsif menjadi kunci dalam memastikan sektor jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan. (**)

Editor: Syaiful Aries

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan benchmarking pengelolaan pasar yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan daerah.

Dalam agenda itu, Bupati Pasuruan didampingi Kepala Diskoperindag, Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TPPPD), serta jajaran terkait. Rombongan diterima langsung Direktur Perkulakan dan Ritel Perumda Pasar Jaya, Sumanto.

Rusdi mengaku terkesan dengan inovasi yang diterapkan Pasar Jaya. Salah satu konsep yang menarik perhatian ialah pemanfaatan area rooftop pasar menjadi fasilitas olahraga komersial seperti lapangan bulu tangkis, futsal, hingga padel.

Menurutnya, model seperti itu membuktikan bahwa pasar tradisional dapat berkembang menjadi ruang usaha multifungsi. Inovasi tersebut dinilai bisa menjadi inspirasi bagi pasar-pasar daerah di Pasuruan.

Selain meninjau fasilitas, rombongan juga mempelajari pola pengelolaan keuangan Perumda Pasar Jaya. Sistem perusahaan daerah dinilai memberi keleluasaan dalam pembiayaan, pengembangan usaha, hingga revitalisasi aset tanpa bergantung penuh pada APBD.

Saat ini, pasar di Kabupaten Pasuruan masih dikelola melalui perangkat daerah. Akibatnya, kebutuhan perbaikan maupun pengembangan pasar masih menunggu alokasi anggaran pemerintah daerah.

“Kita datang untuk ngangsu kaweruh, belajar bersama. Ternyata dari penjelasan Pak Sumanto saja sudah banyak ilham yang masuk ke kami,” ujar Rusdi Sutejo.

Ia menambahkan, fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal penting yang ingin dipelajari.

“Kalau perusahaan daerah, pengelolaannya lebih fleksibel. Itu yang ingin kita pelajari dan aplikasikan di Pasuruan,” katanya.

Modernisasi pasar daerah menjadi isu penting di banyak wilayah karena berkaitan langsung dengan ekonomi rakyat. Jika pasar dikelola lebih profesional, dampaknya bukan hanya meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, tetapi juga menambah pendapatan asli daerah.

Pasuruan sendiri memiliki potensi komoditas unggulan seperti sayuran, telur, dan susu sapi segar. Dengan sistem pasar yang lebih kuat, distribusi produk lokal ke pasar besar seperti Jakarta berpeluang semakin terbuka.

Rusdi berharap kunjungan ini tidak berhenti pada studi banding semata, tetapi berlanjut pada kerja sama konkret.

“Kalau nanti ada peluang, produk-produk dari Pasuruan bisa dijual di Jakarta. Itu tentu akan sangat baik bagi daerah kami,” pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Di sudut Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Heri Purnomo tumbuh dari kolam-kolam kecil yang dulu nyaris tenggelam oleh kerugian. Iya, Mas Heri karib disapa, memilih untuk menjadi peternak lele. 

Bagi sebagian orang, kehilangan hingga Rp1 miliar mungkin menjadi titik akhir perjuangan. Namun bagi Heri, itu justru menjadi momen kebangkitan dan perubahan cara pandang, bahwa usaha tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan sendiri, melainkan harus ditopang oleh semangat kebersamaan.

Perjalanannya dimulai pada 2016 silam. Tanpa bekal latar belakang perikanan, ia belajar secara otodidak merawat enam kolam lele sederhana. Jalan yang ditempuh tidaklah mulus. Rentetan kegagalan silih berganti menghantam hingga puncaknya kerugian besar tak terelakkan.

"Kalau gagal, pasti pernah dan itu pasti. Tapi karena saya punya keyakinan bahwa hal ini bisa bermanfaat bagi orang lain, saya terus mencoba," tutur Heri dalam pesan diterima, Selasa (14/4/2026).

Dari keterpurukan itu, Heri justru menemukan akar masalah yang selama ini luput dari perhatian. Ia menyadari bahwa peternak kecil tidak hanya bergulat dengan persoalan teknis budidaya, tetapi juga terjerat dalam keterbatasan akses pasar yang sempit.

"Saya melihat peternak kecil itu punya kendala dalam keterbatasan akses pasar. Sehingga cakupannya sangat kecil," sambungnya.

Kesadaran itu membelokkan haluan perjuangannya. Heri tak lagi sekadar sibuk membesarkan lele, tetapi juga merajut jaringan solidaritas. Tiga tahun lalu, ia mulai merintis wadah bersama bernama Kelompok Petani Ikan Air Tawar Nusantara (Pekantara). Tujuannya sederhana namun fundamental,  menyatukan para pembudidaya agar tidak berjalan dalam kesendirian.

"Tujuan saya itu hanya satu. Kita semua berkumpul, membentuk kelompok, agar bisa berkembang bersama, biar para peternak ini tidak berjalan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Awalnya, kelompok yang ia inisiasi hanya diikuti segelintir warga sekitar. Namun kini, anggota Pekantara telah berkembang pesat menjadi sekitar 100 peternak yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Jombang.

Pertumbuhan itu bukan sekadar statistik. Kapasitas produksi yang semula kecil kini melonjak tajam hingga mencapai sekitar 4 ton lele per hari. Lebih dari itu, ada transformasi pola pikir di antara para anggota, dari yang semula berkompetisi menjadi berkolaborasi.

Di dalam kelompok, Heri tak hanya menjadi penggerak, tetapi juga pendamping setia. Ia membagikan pengalaman soal teknik budidaya efisien serta mendorong pemanfaatan pakan alternatif guna menekan beban biaya produksi.

"Bagi saya, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari seberapa kuat para peternak bisa bertahan bersama menghadapi dinamika pasar," jelasnya.

Upaya gigih itu akhirnya membuahkan pengakuan. Dalam ajang PWI Jombang Award 2026, Heri Purnomo diganjar penghargaan sebagai "Inisiator Sinergi Ekonomi Akuakultur Kabupaten Jombang".

Penghargaan ini menjadi simbol atas kerja panjang yang tidak instan, dari usaha individu yang jatuh bangun menjadi gerakan kolektif yang berdampak nyata.

Pihak PWI menilai, apa yang diinisiasi Heri bukan sekadar membangun bisnis, tetapi membangun ekosistem kemandirian. 

"Beliau berhasil mendorong kemandirian ekonomi berbasis akuakultur, sekaligus memperkuat posisi peternak kecil di tengah tantangan pasar," kata Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid.

Kini, kolam-kolam lele di Temuwulan bukan lagi sekadar genangan air untuk budidaya. Tempat itu telah menjelma menjadi ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang untuk bertumbuh bersama.

Heri Purnomo memang memulai langkahnya seorang diri, tetapi hari ini jejaknya diikuti puluhan peternak lain yang berjalan seirama menuju arah yang sama.

Ke depan, harapan mengalir sederas sirkulasi air kolam. Model kolaborasi yang ia bangun diharapkan terus berkembang, menjadi inspirasi bahwa kekuatan terbesar dalam usaha bukan terletak pada individu semata, melainkan pada kebersamaan yang terorganisasi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Karena itu, literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pondok pesantren juga perlu ditingkatkan. Ekosistem di pondok pesantren, perlu dikuatkan sebagai langkah strategis mendukung program prioritas pemerintah dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, dalam kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH), berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. 

Melalui SAKINAH, OJK mendorong penguatan literasi keuangan syariah bagi generasi santri. Mengusung tema “Santri Sehat, Keuangan Kuat, Masa Depan Hebat” ini diikuti oleh sekitar ratusan santri dan memuat edukasi mengenai pengenalan produk dan layanan keuangan syariah, pengelolaan keuangan, kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, serta pentingnya gizi dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif.

Para santri diharapkan tidak hanya memahami pentingnya menjaga kesehatan keuangan melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah, namun juga menyadari pentingnya gizi dalam menunjang kesehatan jiwa dan raga sebagai bagian dari perencanaan untuk mencapai kesejahteraan di masa depan.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahkan sejak dini. Di saat yang sama, program ini juga membuka peluang ekonomi yang luas," ujar Dicky, Selasa, (14/4/2026). 

Dicky menjelaskan, ekosistem yang ada, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan, dapat menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung program ini. 

"Masyarakat di sekitar pesantren dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang kuat. OJK tidak hanya hadir sebagai regulator, namun juga berperan sebagai katalis, yang mempercepat dan menghubungkan, serta sebagai fasilitator yang membuka akses dan membangun pemahaman," tambahnya. 

OJK juga mendorong perluasan akses keuangan syariah dalam ekosistem pesantren melalui kegiatan FEBIS, yang diikuti oleh sekitar 150 peserta, terdiri atas pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama, supplier sebagai bagian dari rantai pasok ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pelaku usaha di lingkungan pesantren.

Kegiatan ini menghadirkan sesi pemaparan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah serta sesi business matching dalam bentuk diskusi antara pelaku usaha dan PUJK Syariah, untuk membantu memperdalam pemahaman masyarakat selaku pelaku usaha dalam memilih alternatif produk keuangan syariah sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Sebagai upaya perluasan akses keuangan syariah melalui pelaksanaan kegiatan business matching, FEBIS memiliki fokus utama kegiatan yang meliputi peningkatan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan syariah, serta mendorong potensi perluasan akses keuangan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential) yang diterapkan oleh PUJK Syariah.

Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat lebih memahami aspek- aspek yang diperlukan dalam mengakses pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui FEBIS, pelaku usaha tidak hanya dikenalkan pada alternatif pembiayaan syariah, tetapi juga dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui business matching, sehingga terbuka peluang nyata untuk memperoleh pembiayaan.

"Penguatan ekosistem pesantren membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, pesantren, dan masyarakat," pungkas Dicky. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rabu (8/4/2026), beredar informasi bahwa masyarakat Kabupaten Lumajang masih kesulitan mendapatkan LPG 3 kg sejak tiga pekan terakhir. 

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Pertamina Patra Niaga pada Kamis (9/4/2026) telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda yang turut dihadiri oleh Bupati Lumajang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa agenda tersebut membahas lonjakan konsumsi yang masih terjadi pasca-Idulfitri akibat adanya kegiatan lebaran ketupat dan hajatan. 

"Sebagai mitigasi, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan pekan lalu sebanyak 18 ribu tabung yang mana jumlah ini mencapai 45% dari alokasi normal," papar Ahad.

Selanjutnya, Ahad menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi atas isu konsumsi LPG 3 kg di Kabupaten Lumajang. 

Dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, yakni indikasi adanya penimbunan LPG di salah satu pangkalan yang berada di Dusun Kebonsari.

"Hasil temuan di lapangan, terdapat lebih kurang seribu tabung kosong di pangkalan tersebut yang menjadi perpanjangan tangan agen untuk menyalurkan ke pangkalan lain dan pengecer sekitar yang kemudian menyebabkan harga beredar menjadi di atas HET dan menyebabkan kekurangan pasokan di masyarakat. Atas temuan ini, Pertamina Patra Niaga melalui agen yang bersangkutan langsung memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada pangkalan tersebut dan untuk agen terkait diberikan sanksi pemotongan alokasi," terang Ahad.

Pertamina telah menegaskan kembali kepada seluruh agen dan pangkalan agar penyaluran harus tepat sasaran serta senantiasa mengecek secara disiplin penjualan akhir ke konsumen. Jika terdapat ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen atau pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center melalui nomor 135. (**)

Editor: Syaiful Aries

Di berbagai ruas jalan desa, bangunan minimarket tampak berdiri berdampingan, bahkan di kawasan yang sebelumnya didominasi oleh usaha kecil milik warga.

Berdasarkan informasi terbaru, salah satu gerai toko modern diketahui berada di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton. Tidak hanya di wilayah tersebut, ekspansi toko modern juga telah menjangkau sejumlah desa lain di Kabupaten Probolinggo dan sebagian di antaranya telah beroperasi aktif melayani masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha kecil. Salah satu pemilik toko tradisional yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin dengan pesatnya pertumbuhan minimarket di wilayah desa. 

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan para pelaku UMKM serta pemilik warung tradisional.

"Dengan adanya toko modern seperti Indomaret dan Alfamart di desa kami, secara tidak langsung mematikan pendapatan toko-toko kecil yang ada di sini," ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek regulasi yang dinilai belum dijalankan secara maksimal. Menurutnya, pendirian minimarket seharusnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda), khususnya terkait zonasi dan jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun warung milik warga. Namun dalam praktiknya, ia menilai aturan tersebut kerap diabaikan.

"Seharusnya ada aturan yang jelas soal jarak dan zonasi. Jangan sampai pembangunan minimarket dilakukan seenaknya tanpa memikirkan nasib pelaku usaha lokal di sekitarnya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengeluarkan izin pendirian toko modern. Ia meminta agar dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar menjadi pertimbangan utama sebelum izin diberikan.

"Ayo pak, pikirkan kami juga. Jangan mudah mengeluarkan izin tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pengusaha kecil di desa," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp belum memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme perizinan yang dimaksud. 

Ia hanya menyampaikan permintaan waktu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

"Minta waktu mas," ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi secara detail dari pihak DPMPTSP Kabupaten Probolinggo terkait prosedur perizinan maupun pengawasan terhadap menjamurnya toko modern di wilayah pedesaan tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah in diambil oleh Bayu Prasetyo (39), produsen kerupuk matang asal Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sannawetan. 

Alih-alih menaikkan harga jual, ia memilih menyesuaikan isi kemasan demi menjaga pelanggan tetap bertahan.

Menurut Bayu, keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Kondisi pasar yang masih sepi setelah Lebaran membuat konsumen cenderung sensitif terhadap kenaikan harga.

"Kalau harga dinaikkan, pelanggan langsung protes. Jadi mau tidak mau, isinya yang dikurangi," ujarnya, Ahad (12/4/2026).

Kini, kemasan kerupuk seharga Rp2.500 yang sebelumnya berisi 10 biji, dikurangi menjadi 8 biji. Sementara kemasan Rp5.000 dari 20 biji menjadi 15 biji.

Di sisi lain, lonjakan biaya produksi terjadi cukup tajam. Harga plastik yang menjadi bahan kemasan naik hingga dua kali lipat, dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sementara minyak goreng curah ikut merangkak naik hingga Rp22.000 per kilogram.

Kondisi ini membuat keuntungan semakin menipis. Bahkan, Bayu mengaku saat ini usahanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar upah pekerja.

"Untungnya tipis sekali. Yang penting usaha tetap jalan dan pekerja tetap bisa digaji," katanya.

Tak hanya itu, Bayu juga terpaksa mengurangi kapasitas produksi. Jika sebelumnya mampu menggoreng hingga 1,5 kuintal per hari, kini hanya sekitar setengahnya karena permintaan pasar menurun.

Fenomena ini mencerminkan tekanan yang dirasakan banyak pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan ringan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara biaya produksi yang terus naik dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Di tengah situasi tersebut, inovasi kecil seperti penyesuaian isi kemasan menjadi strategi bertahan yang paling memungkinkan. Bagi pelaku usaha seperti Bayu, bertahan saat ini jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan besar.

"Yang penting tetap produksi dan tidak sampai tutup usaha," pungkasnya.

Berdasarkan data terbaru, STB mengungkapkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 2,4 juta kunjungan wisatawan ke Singapura pada 2025 lalu, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Tiongkok. 

Di saat yang sama, penerimaan pariwisata Singapura (tourism receipts) mencapai S$23,9 miliar pada tiga kuartal pertama 2025 atau tumbuh 6,5 persen secara tahunan, menunjukkan fokus yang semakin kuat pada kualitas dan nilai belanja wisata, bukan sekadar jumlah kunjungan.

Executive Director Southeast Asia STB, Terrence Voon, mengatakan kemitraan ini dirancang untuk memperluas jangkauan Singapura ke komunitas Indonesia melalui jaringan luas Ciputra Group yang tersebar di puluhan kota.

“Ada lebih dari 30 kota di Indonesia yang bisa kami jangkau melalui Ciputra. Kami ingin meningkatkan kesadaran tentang penawaran Singapura," ujar Terrence saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, strategi tersebut tidak hanya menyasar wisata rekreasi, tetapi juga memperluas segmen perjalanan bernilai tinggi seperti bisnis dan pendidikan.

"Bukan hanya tourism, tapi juga perjalanan bisnis, meeting, dan program pembelajaran bagi pelajar," terang Terrence 

Menurutnya, kerja sama itu menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi jangka panjang yang lebih luas dalam meningkatkan daya tarik Singapura sebagai destinasi yang relevan bagi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, Associate Director Ciputra Group, Tri Ciputra Harun, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan diintegrasikan ke dalam berbagai lini bisnis perusahaan untuk mendorong pengalaman perjalanan yang lebih bernilai bagi konsumen.

"Kolaborasi ini mencakup residential, commercial seperti mall, medical, dan juga universitas," sebutnya.

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya ekosistem yang menghubungkan pariwisata dengan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai belanja wisatawan.

"Kami ingin menghadirkan program agar konsumen bisa mendapatkan pengalaman dan visi Singapura," terang Tri.

Dalam implementasinya, kerja sama ini akan menghadirkan berbagai program, mulai dari paket perjalanan eksklusif, program kunjungan edukatif, hingga peluang magang bagi mahasiswa, termasuk di Universitas Ciputra Surabaya. 

Singapura juga akan dijadikan destinasi utama untuk program perjalanan pelajar di bawah jaringan Ciputra Schools, dengan pengalaman imersif seperti lokakarya dan kunjungan institusi.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor medical tourism, termasuk kerja sama awal di bidang onkologi yang membuka akses layanan kesehatan di Singapura bagi pasien dari Indonesia.

"Sudah ada kerja sama di bidang onkologi, sehingga akses pengobatan bisa lebih baik untuk pasien," imbuhnya.

Tak hanya menyasar individu, kerja sama ini juga menargetkan pelaku bisnis dan tenant Ciputra Group melalui dukungan perjalanan untuk meeting, insentif, hingga kegiatan korporasi di Singapura. Penghuni kawasan residensial Ciputra di lebih dari 37 kota juga akan mendapatkan berbagai penawaran perjalanan dan akses ke event gaya hidup.

Melalui strategi itu, STB tidak hanya membidik peningkatan jumlah kunjungan dari Indonesia, tetapi juga mendorong wisatawan untuk berbelanja lebih banyak melalui pengalaman yang terintegrasi, mulai dari leisure, bisnis, pendidikan, hingga kesehatan yang diharapkan memperkuat kontribusi pasar Indonesia terhadap pertumbuhan sektor pariwisata Singapura. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain meresmikan wajah baru pasar tersebut, Mendag juga meninjau stabilitas harga dan memastikan komoditas bahan pokok tetap berada di harga normal.

Pantauan suarajatimpost.com, Mendag melakukan survei berkeliling didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Ashluchul Alif serta rombongan meninjau wajah baru Pasar Tradisional Sidayu.

Ia juga turut memborong sejumlah barang dagangan pedagang seperti telur, cabai, sayur, hingga minyak sesaat sebelum prosesi peresmian pasar.

"Pasarnya bagus sekali dengan berbagai fasilitas yang ada. Selain menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat, Pasar Sidayu ini juga bisa menjadi wisata kuliner dan wisata heritage," kata Budi.

"Kalau kita lihat tadi harga-harga kebutuhan pokok relatif bagus ya. Bisa dilihat sendiri harga cabe, harga bawang putih, harga telur yang tadi semua sesuai HET bahkan ada yang di bawah HET," tambah dia, seusai peresmian revitalisasi Pasar Sidayu. 

Budi menyebut, proyek revitalisasi Pasar Tradisional Sidayu ini bertujuan untuk membangun kembali bangunan yang sempat terbakar pada tahun 2022.

Program revitalisasi Pasar Sidayu itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp22,7 miliar. 

Ia mengungkap, turut berkesan dengan bangunan tua cagar budaya yang sudah berdiri ratusan tahun di Pasar Sidayu. Bangunan heritage yang konon sudah dibangun sejak era belanda, ia berharap bisa menjadi tujuan wisata tempo dulu.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi adanya pengelolaan sampah TPS3 R di lingkungan Pasar.

"Kondisi Pasar bersih. Ada pengelolaan sampah TPS3 R yang dikelola sehingga memiliki perencanaan yang matang terkait kebersihannya," jelasnya. 

Menurut dia, pengelolaan sampah di Pasar Sidayu ini sesuai dengan program pemerintah Gerakan Indonesia Asri. Di mana, pasar modern kini harus bersih, tidak berbau, dan dikelola dengan baik. Ia berpesan, bahwa pengelola harus selalu memperhatikan perawatan bangunan pasar sehingga daya tarik masyarakat tidak berkurang.

"Jadi kebersihan harus dijaga mulai pembeli hingga konsumen," paparnya. 

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan pengelolaan Pasar Sidayu menekankan kebersihan, keamanan, dan pengelolaan yang tertata agar masyarakat merasa nyaman. Kondisi tersebut dibuktikan dengan pengelolaan sampah TPS3 R yang berada didalam bangunan pasar.

"TPS3 R ini bekerjasama dengan Pemerintah Desa Randuboto, sehingga kebersihan di lingkungan pasar selalu terjaga," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kondisi tersebut dipicu oleh terganggunya distribusi minyak global, sehingga harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Situasi ini kemudian merembet ke berbagai sektor turunan, termasuk industri petrokimia.

Dalam industri ini, nafta menjadi salah satu bahan baku utama yang sangat bergantung pada minyak bumi. Nafta digunakan untuk memproduksi senyawa kimia seperti etilena, propilena, dan butadiena.

Berbagai senyawa tersebut selanjutnya diolah menjadi produk-produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah plastik, karet, bahan bakar, hingga pelarut industri.

Kenaikan harga nafta yang dipicu mahalnya minyak dunia membuat biaya produksi plastik ikut melonjak. Dampaknya, harga plastik di pasaran dalam negeri mengalami kenaikan cukup tajam.

Akmal (23), seorang pedagang sembako di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, mengungkapkan bahwa harga plastik kemasan mengalami lonjakan hingga sekitar 100 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi dalam waktu relatif singkat.

"Harga plastik bungkus naik rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000. Untuk kantong kresek, dari sebelumnya Rp29.000 sekarang menjadi Rp50.000 per pak," ucap Akmal kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut turut memengaruhi pola belanja konsumen. Meski kebutuhan plastik tidak bisa dihindari, jumlah pembelian cenderung mengalami penurunan.

"Pembeli tetap membutuhkan, tapi sekarang membeli dalam jumlah lebih sedikit dari biasanya," ujarnya melanjutkan.

Keluhan serupa disampaikan Anas, pedagang es sinom keliling yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga plastik terhadap usahanya. Ia mengaku biaya operasional meningkat.

Es dagangan Anas memang sangat membutuhkan plastik sebagai wadah utama. Terlebih, banyak pelanggannya yang ingin membungkus.

"Kalau es saya ini jelas sangat butuh plastik. Saya biasanya nyetok 50-100 plastik ukuran sedang. Kadang habis, kadang masih sisa sedikit," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, harga plastik pun ikut melonjak. Hal itulah yang kemudian disadari oleh Anas.

"Saya sadar itu pas mau nyetok plastiknya, lah kok harganya sudah naik drastis. Biasanya murah sekarang mahal. Ya mau tidak mau saya beli," ungkapnya.

Terlebih, keuntungan yang ia dapat dari berjualan es sinom tidak seberapa. Hal itulah yang kemudian membuat ia pusing dan memutar otak.

"Dulu plastik jadi kemasan paling murah. Sekarang harganya naik, otomatis keuntungan jadi makin tipis," pungkas Anas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di tengah sulitnya memperoleh gas elpiji serta dorongan untuk lebih hemat energi, Andi berhasil menciptakan kompor berbahan bakar limbah, yaitu oli bekas dan minyak goreng bekas. Inovasi ini dinilai menjadi solusi praktis sekaligus ekonomis bagi masyarakat.

Meski menggunakan bahan bakar dari limbah, performa kompor tersebut cukup baik. Api yang dihasilkan tampak stabil dan berwarna biru, mirip dengan kompor gas pada umumnya.

Secara desain, kompor ini dibuat sederhana dengan rangka besi yang kokoh. Di bagian tengah terdapat tungku pembakaran, serta wadah khusus untuk menampung bahan bakar berupa oli dan minyak goreng bekas.

Andi menjelaskan, sekali pengisian bahan bakar dapat membuat kompor menyala hingga sekitar setengah hari. Daya tahan ini dianggap cukup efisien untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

“Sekali isi bahan bakar bisa digunakan kurang lebih setengah hari untuk memasak,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia mengaku ide pembuatan kompor ini muncul dari pengalaman pribadi saat kesulitan mendapatkan gas elpiji. Dari situ, ia mencoba memanfaatkan limbah yang mudah ditemukan di sekitar sebagai alternatif bahan bakar.

Tak disangka, inovasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Permintaan kompor terus meningkat, tidak hanya dari wilayah Blitar, tetapi juga dari luar pulau seperti Kalimantan Timur.

Kompor ini dijual dengan harga sekitar Rp450.000 per unit. Harga tersebut dinilai sepadan dengan manfaatnya, terutama sebagai solusi di tengah keterbatasan bahan bakar.

Melalui inovasinya, Andi berharap masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada gas elpiji. Selain menjadi alternatif energi, penggunaan limbah juga dinilai lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Febiana Dendo Ngara, Mahasiswa Magang Unitri

Editor: Syaiful Aries

Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak goreng curah melonjak tajam hingga mencapai Rp21.000 per liter, dari sebelumnya hanya berkisar Rp17.000 per liter.

Lonjakan harga ini disebut sudah mulai terjadi sejak bulan Ramadan dan terus merangkak naik hingga saat ini. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat ikut melemah.

Salah seorang pedagang di Pasar Pon Kota Blitar, Khoirul, mengaku kenaikan paling signifikan terjadi pada minyak goreng curah dibandingkan minyak kemasan.

"Mulai naik sejak puasa kemarin, terus bertahap sampai sekarang. Yang paling terasa itu minyak goreng curah, kenaikannya paling tinggi," ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga berdampak langsung pada penjualan. Jika sebelumnya mampu menjual hingga empat drum per hari, kini hanya sekitar dua drum yang terjual.

"Sekarang pembeli banyak yang mengurangi belanja. Dulu bisa jual empat drum sehari, sekarang paling dua drum saja," katanya.

Meski demikian, stok minyak goreng di pasaran masih terbilang aman. Hanya saja, harga yang terus naik membuat konsumen lebih selektif dalam membeli.

"Barangnya ada, tidak langka. Tapi karena mahal, jadi pembeli mikir dua kali," terangnya.

Tak hanya pedagang, pelaku usaha kecil seperti penjual tahu goreng juga ikut merasakan dampak kenaikan ini. 

Mamik Supriyatin (46), pedagang tahu goreng di Kelurahan Pakunden, mengaku harus menyesuaikan harga jual agar tetap bisa bertahan.

Dia mengatakan, harga tahu goreng yang sebelumnya Rp3.000 per 10 biji kini naik menjadi Rp3.100 per 10 biji.

"Naiknya memang tidak banyak, cuma Rp100. Tapi itu sudah berat, karena bahan-bahan lain juga ikut naik," ucap dia.

Menurut Mamik, kenaikan harga minyak goreng menjadi beban terbesar dalam biaya produksi. Ia kini harus membeli minyak goreng curah dengan harga sekitar Rp20.000 per liter, padahal sebelumnya masih di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter.

"Setiap dua hari saya butuh sekitar 180 kilogram minyak goreng untuk produksi. Jadi kerasa sekali kenaikannya," jelasnya.

Selain minyak goreng, harga plastik kresek untuk kemasan juga mengalami lonjakan signifikan. Jika sebelumnya satu karung plastik kresek dibeli dengan harga sekitar Rp800.000, kini naik menjadi sekitar Rp 1,4 juta.

"Semua naik, tidak cuma minyak. Plastik juga mahal sekarang. Jadi biaya produksi makin besar," tambahnya.

Mamik mengaku, jika kondisi ini terus berlanjut, ia tidak punya pilihan selain kembali menaikkan harga jual.

"Kalau tidak dinaikkan lagi, ya tidak dapat untung. Bisa-bisa malah rugi," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah seorang pedagang kelontong, Miftahul Jannah pada Kamis (9/4/2026) menyebut, konsumen kini tidak lagi membeli dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Mereka lebih memilih produk dengan harga lebih murah atau bahkan mengurangi penggunaan plastik.

“Sekarang pembeli banyak yang beralih ke yang lebih ekonomis. Ada juga yang mengurangi pemakaian. Kenaikan harga terjadi hampir di seluruh jenis produk. Plastik foam yang sebelumnya dijual Rp 23 ribu per bal kini naik menjadi Rp32 ribu. Kantong plastik melonjak dari Rp6 ribu menjadi Rp 12 ribu per pack, sementara gelas plastik atau cup naik dari Rp 9 ribu menjadi Rp15 ribu per pack," paparnya.

Lonjakan ini terjadi secara bertahap sejak pertengahan Ramadan. Awalnya hanya berkisar 20 persen, kemudian meningkat hingga 50 persen, dan kini beberapa item sudah menyentuh kenaikan dua kali lipat.

Situasi tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya pasokan bahan baku impor. Distributor disebut telah lebih dulu menaikkan harga akibat kendala distribusi yang dipicu kondisi geopolitik global.

"Perubahan perilaku konsumen ini berdampak langsung pada perputaran barang di tingkat pedagang. Penjualan yang melambat membuat pedagang kini lebih berhati-hati dalam menambah stok, guna menghindari risiko kerugian," imbuh Miftah

Di sisi lain, kondisi ini secara tidak langsung mendorong pergeseran ke penggunaan kemasan non-plastik atau sistem pembelian yang lebih efisien. Meski belum masif, tren ini mulai terlihat di kalangan pembeli yang ingin menekan pengeluaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah sulitnya memperoleh gas elpiji serta adanya kebijakan penghematan energi, Andi berhasil menciptakan kompor berbahan bakar limbah, yakni oli bekas dan minyak goreng bekas. Inovasi ini menjadi solusi praktis dan ekonomis bagi masyarakat.

Meski menggunakan bahan bakar dari limbah, kompor buatan Andi mampu menghasilkan nyala api yang stabil dan berwarna biru, menyerupai kompor gas elpiji pada umumnya.

Dari segi desain, kompor tersebut memiliki bentuk sederhana dengan rangka besi yang kokoh. Di bagian tengah terdapat tungku pembakaran serta wadah khusus untuk menampung oli dan minyak goreng bekas sebagai bahan bakar utama.

Andi menjelaskan, dalam sekali pengisian, kompor tersebut dapat menyala hingga kurang lebih setengah hari, sehingga dinilai cukup efisien untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

"Kalau untuk kebutuhan memasak sekali kita isi bahan bakar nyalanya bisa tahan kurang lebih setengah hari," ujar Andi, Kamis (9/4/2026).

Ia menuturkan, ide pembuatan kompor ini berawal dari keresahannya saat kesulitan mendapatkan gas elpiji. Dari situ, ia mencoba memanfaatkan limbah yang mudah ditemukan sebagai alternatif bahan bakar.

Inovasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan kompor juga datang dari luar pulau, seperti Kalimantan Timur.

"Ada beberapa yang pesan justru dari luar pulau. Dari Kalimantan Timur. Jadi saya kirim ke sana," imbuhnya.

Di pasaran, kompor ini dijual dengan harga sekitar Rp 450.000 per unit. Harga tersebut dinilai sebanding dengan manfaat yang ditawarkan, terutama sebagai solusi bahan bakar alternatif yang lebih terjangkau.

Dengan inovasi ini, Andi berharap masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada gas elpiji. Selain membantu mengatasi kelangkaan, pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar juga dinilai lebih ramah lingkungan.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Para produsen kini harus memutar strategi agar usaha tetap berjalan di tengah biaya produksi yang terus membengkak.

Di sentra produksi tahu Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, para pelaku usaha mengaku berada dalam posisi sulit. Harga bahan baku utama yang terus naik tidak sebanding dengan harga jual tahu yang masih ditahan demi menjaga pelanggan.

Wahyu, salah seorang produsen tahu setempat, menyebut harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.200 per kilogram kini melonjak menjadi Rp10.500 hingga Rp10.700 per kilogram. Kondisi ini membuat keuntungan yang diperoleh semakin menipis.

Menurutnya, jika harga kedelai kembali naik hingga menyentuh Rp11.000 per kilogram, para produsen tidak punya banyak pilihan selain menaikkan harga jual.

"Sekarang masih bertahan, tapi kalau naik lagi kemungkinan harga jual ikut naik," ujarnya, Rabu (8/6/2026).

Hal serupa dirasakan Hariyadi, pemilik usaha tahu lainnya. Ia memilih tidak menaikkan harga jual demi menjaga loyalitas pembeli, meski harus menanggung beban biaya produksi yang lebih tinggi.

Sebagai langkah bertahan, sejumlah produsen mulai menyiasati dengan mengurangi ukuran tahu tanpa mengubah harga jual. Cara ini dianggap sebagai solusi sementara agar usaha tetap berjalan.

"Harga jual masih tetap, tapi untuk ukuran tahu diperkecil sedikit. Masih dapat untung tapi tidak banyak seperti sebelumnya," kata dia.

Selain tekanan harga, kekhawatiran juga muncul dari sisi pasokan kedelai. Ketergantungan pada kedelai impor membuat para produsen rentan jika terjadi gangguan distribusi.

Para pelaku usaha berharap ada langkah dari pemerintah untuk menstabilkan harga serta menjamin ketersediaan kedelai, agar usaha kecil seperti mereka tetap bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua REI Komisariat Pasuruan-Probolinggo, Muhammad Khoiron, berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan kolaborasi antara REI, pemerintah, notaris, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya kolaborasi ini, lanjut Muhammad Khoiron, harus menjadi perhatian bersama di tengah kondisi perekonomian internasional yang sedang tidak stabil.

"Situasi ekonomi internasional sedang tidak baik-baik saja, perlu kolaborasi supaya tetap solid dan bertumbuh, khususnya di Pasuruan," jelasnya.

Menyinggung terkait daya beli masyarakat terhadap perumahan, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi lintas sektor.

"Kami ingin membangun kolaborasi antara pengembang, pemerintah, dan perbankan. Apalagi daya saing pembelian rumah sangat ketat. Sehingga pertumbuhan ekonomi di masyarakat tahun 2025 hingga 2026 tumbuh lebih dari 5 persen," lanjut Khoiron.

Muhammad Khoiron berharap dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan, para investor, terutama anggota REI, dapat masuk ke Kota Pasuruan. Khususnya untuk proyek-proyek yang dapat membawa Kota Pasuruan menjadi lebih modern.

"Kami berharap para investor terutama teman REI bisa masuk ke projek-projek pembangunan yang bisa membawa kota Pasuruan serta perekonomian masyarakat lebih naik lagi," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Melalui sistem pemilahan mesin mutakhir, TPA ini tidak hanya mampu melenyapkan gunungan sampah lama secara cepat, tetapi juga berhasil mengolah limbah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang memiliki nilai jual tinggi. Selain RDF, pengolahan sampah tersebut menghasilkan residu yang dapat dimanfaatkan sebagai urukan tanah.

"Terkait biaya investasi, modernisasi pengelolaan sampah TPA Ngipik ini dilakukan secara bertahap sejak tahun 2023. Mulai pengadaan mesin RDF hingga landfill mining," kata Bupati Yani setelah menerima kunjungan studi banding Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Rabu (8/4/2026).

Yani menerangkan bahwa modernisasi pengelolaan sampah di TPA Ngipik ini berawal dari pengadaan mesin RDF dengan kapasitas 20 ton per hari pada tahun 2023. 

Melalui serangkaian evaluasi, modifikasi mesin dilakukan untuk meningkatkan kapasitas hingga dua kali lipat guna mengurangi volume sampah baru.

Ia melanjutkan, penambahan modernisasi alat dilakukan dengan mendatangkan mesin landfill mining yang berfokus pada penambangan gunungan sampah berusia lebih dari 10 tahun. Hal ini bertujuan mengurangi beban TPA yang sudah melampaui kapasitas (overload).

"Anggarannya sekitar Rp6 miliar dengan kapasitas 25 ton per jam. Meski begitu, modernisasi alat harus memperhatikan perawatan. Kalau dipaksakan terus, pasti mesinnya cepat rusak. Jadi kita perhatikan betul; sampah itu kan isinya beragam, jangan sampai merusak mesin yang beroperasi," paparnya.

Sementara itu, berbagai perwakilan pemerintah daerah datang untuk melakukan studi banding modernisasi pengelolaan sampah ke TPA Ngipik yang dikelola Pemkab Gresik ini, salah satunya Pemkab Lamongan.

"Saya mengapresiasi Pemkab Gresik atas langkah-langkah dalam pengelolaan pemusnahan sampah yang dilakukan secara modern. Kami akan belajar banyak dari tempat ini, terutama kelebihan dari landfill mining yang belum kami laksanakan," ungkap Bupati Lamongan Yuhronur Efendi seusai kunjungannya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Salah seorang perajin tahu di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Wahyu, mengatakan harga kedelai impor saat ini mencapai sekitar Rp10.500 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat margin keuntungan yang diperoleh semakin berkurang.

Menurut Wahyu, persoalan yang dihadapi tidak hanya soal harga, tetapi juga ketersediaan stok bahan baku. Ia khawatir pasokan kedelai impor yang selama ini menjadi andalan tidak berjalan lancar akibat situasi global.

“Kalau harganya memang naik, sebenarnya masih bisa disiasati. Namun yang jadi kekhawatiran itu kalau stoknya tidak lancar. Kita tidak tahu ke depan seperti apa,” ujar dia.

Dalam kondisi tersebut, Wahyu tetap berupaya menjaga kualitas tahu tanpa mengurangi ukuran produk. Ia memilih tidak menaikkan harga jual karena khawatir akan memengaruhi daya beli konsumen.

Setiap hari, Wahyu mengolah sekitar 16 kilogram kedelai dan menghasilkan kurang lebih 176 potong tahu siap jual. Namun, kenaikan biaya bahan baku membuat keuntungan yang diperoleh semakin tipis.

“Kalau harga dan ukuran tetap, cuma keuntungan tipis,” katanya.

Para perajin tahu di Blitar berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret, baik melalui stabilisasi harga kedelai maupun jaminan pasokan. Dukungan tersebut dinilai penting agar usaha kecil tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Perubahan ini terlihat di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, setelah harga plastik mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.

Rahmatullah, perajin tempe asal Kedung Piring, mengatakan harga plastik naik dari Rp11.000 menjadi Rp15.000 per pak. Sementara itu, harga kedelai impor juga meningkat dari Rp9.800 menjadi Rp11.000 per kilogram.

“Kalau pakai plastik, biaya harian bisa mencapai Rp30.000. Kalau pakai daun pisang, bisa dipakai sampai dua hari,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Selain lebih hemat, penggunaan daun pisang juga memberikan nilai tambah pada produk. Banyak konsumen menilai tempe yang dibungkus daun memiliki aroma dan cita rasa yang lebih gurih dibandingkan dengan plastik.

Di sisi lain, daun pisang juga lebih ramah lingkungan, meskipun proses pembungkusannya membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak.

Para perajin menilai langkah ini sebagai bentuk adaptasi terhadap kenaikan harga bahan baku yang dipengaruhi kondisi global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan harga tersebut turut menekan keuntungan pelaku usaha kecil. Namun, penggunaan daun pisang justru mampu menarik minat pembeli.

Meski demikian, para perajin berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan baku, khususnya kedelai impor, agar usaha tempe skala kecil tetap bertahan.

Selain menjaga keberlangsungan usaha, penggunaan daun pisang juga dinilai sebagai upaya melestarikan tradisi kuliner lokal yang mulai ditinggalkan.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Febiana Dendo Ngara, Mahasiswa Magang Unitri

Editor: Syaiful Aries

Di Kabupaten Kediri sendiri, secara keseluruhan, jika dihitung dari jumlah desa dan kelurahan akan ada 344 KDKMP. Dari ratusan desa serta kelurahan tersebut, sebanyak 97 gerai KDKMP telah terbangun tuntas hingga Senin (6/4/2026). 

Nantinya, puluhan KDKMP yang telah berdiri akan menyusul menerima truk operasional secara bertahap. Sementara lainnya akan terus melanjutkan pembangunan. 

"Bagi saya ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lama bertahan mengelola koperasi karena mereka harus bisa memilah setiap potensi desa sesuai dengan fokusnya masing-masing," kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Senin (6/4/2026). 

Sebagaimana petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 ada beberapa sektor yang bisa dilakukan di KDKPM. Yakni, gerai sembako atau perdagangan, gerai obat murah/apotek desa, outlet kantor koperasi, outlet usaha simpan pinjam, outlet klinik desa, outlet cold storage, logistik maupun usaha lain sesuai dengan kebutuhan anggota dan potensi desa.

Mas Dhito mencontohkan, ketika suatu desa memiliki potensi pada komoditi pertanian nanas diharapkan komoditi yang dijual sudah dalam bentuk olahan. Diversifikasi produk inilah yang selama ini terus didorong sehingga selain memperluas pasar sekaligus juga menggerakkan pelaku UMKM desa.

"Tidak menutup kemungkinan kita akan menguatkan UMKM naik kelas, supaya dapat menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT)," ucap Mas Dhito.

Sementara itu, Komandan kodim 0809/Kediri Letkol Inf. Dhavid Nur Hadiansyah dalam kesempatan yang sama mengapresiasi atas dukungan yang diberikan bupati Dhito dalam membantu penyediaan lahan KDKMP di Kabupaten Kediri. 

Dhavid menyebut dalam satu gerai KDKMP mendapatkan 1 unit truk roda enam untuk kendaraan operasional. Nantinya secara bertahap akan disalurkan kendaraan 1 unit mobil pick up, kemudian 2 unit motor roda tiga. 

Kemudian, di dalam gerai sendiri nantinya juga dilengkapi dengan fasilitas seperti etalase, AC, serta mesin kasir. Begitu juga untuk klinik akan dilengkapi tempat pemeriksaan, peralatan kesehatan dan sarana prasarana pendukung lain.

"Nanti akan diserahkan secara simbolis untuk setiap tahapannya, untuk sekarang ini tahap pertama kita mendapatkan 36,unit kendaraan truk roda 6," pungkas Dandim 0809/Kediri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu pedagang plastik di Pasar Baru Gresik, Edi Sasmito (56), mengungkapkan bahwa pembatasan pesanan barang dagangan plastik telah diberlakukan oleh pihak pabrik.

Pemesanan barang dagangan yang biasanya mencapai 180 bal, kini dibatasi hanya 100 bal per truk.

"Jadi dampaknya sejak dari dahulu kalau ada perang di Timur Tengah, pasti kenaikan harga luar biasa. Semenjak itu permintaan barang ke pabrik lebih sulit. Pesanan banyak yang ditutup dan dibatasi," kata Edi, Senin (6/4/2026).

Edi menyampaikan, kenaikan harga plastik di pasaran mulai terjadi sebelum momentum Ramadhan bulan lalu.

Ia menduga kenaikan harga plastik tersebut merupakan dampak konflik di kawasan Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Sejak saat itu, menurutnya, semua jenis barang plastik mulai mengalami kenaikan harga karena bahan baku plastik berupa minyak mentah terbesar berasal dari kawasan Timur Tengah.

Kenaikan harga plastik yang beredar di pasaran saat ini bahkan telah mencapai 100 persen.

"Kenaikan sangat banyak, ada yang 60 persen hingga 100 persen, dari plastik jenis HD dan PE, PP," jelasnya.

Edi menambahkan, kenaikan harga plastik ini mengakibatkan kondisi pasar lesu karena daya beli masyarakat melemah.

Omzet para pedagang pun kini menjadi tidak stabil. "Plastik tersebut kebanyakan digunakan masyarakat untuk kemasan sayur, ikan, dan kebutuhan sehari-hari," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Para pedagang mengeluhkan harga yang terus mengalami kenaikan dan berubah dengan cepat. Bahkan, dalam satu hari harga bisa mengalami kenaikan hingga tiga kali. Salah satu pedagang plastik, Neti, mengungkapkan kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis plastik, tergantung kualitasnya.

Ia mencontohkan, harga plastik kresek yang sebelumnya dijual sekitar Rp 50.000 per pres kini melonjak menjadi Rp 92.000.

“Kenaikannya cukup tinggi, pembeli juga banyak yang mengeluh. Namun, mau cari yang lebih murah juga sulit karena semuanya ikut naik,” ujarnya.

Menurut Neti, lonjakan harga ini sudah mulai terasa sejak Ramadan dan terus berlanjut hingga sekarang. Informasi dari distributor menyebutkan kenaikan dipengaruhi oleh kondisi global yang berdampak pada distribusi bahan baku plastik.

Kondisi ini membuat pedagang berada dalam posisi sulit karena harus menyesuaikan harga jual tanpa ingin memberatkan pelanggan. Di sisi lain, pembeli juga tidak memiliki banyak alternatif karena harga plastik dengan kualitas lebih rendah pun ikut mengalami kenaikan.

Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga sehingga aktivitas perdagangan di pasar tradisional tetap berjalan lancar di tengah tekanan ekonomi global.

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

Diwawancarai pada Jumat (3/4/2026), Heli menegaskan bahwa secara umum kondisi ekonomi Kota Batu masih dalam kategori positif. Hal ini ditopang oleh capaian pendapatan per kapita yang telah menyentuh sekitar Rp105,2 juta per tahun serta angka kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 2,86 persen.

“Data ini harus dilihat secara objektif. Capaian kita baik, tetapi kenaikan gini ratio dari 0,327 pada tahun lalu ke 0,347 menjadi sinyal penting. Tantangan kita bukan lagi sekadar pertumbuhan, melainkan bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan secara merata,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan ketimpangan bukan berarti adanya potensi lonjakan kemiskinan secara langsung, melainkan menunjukkan masih adanya hambatan dalam distribusi kesejahteraan. Ia menilai perlu ada intervensi kebijakan agar sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pesat tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Batu akan mendorong sinkronisasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan didorong untuk memperkuat rantai pasok lokal dengan memastikan pelaku usaha besar, seperti hotel dan destinasi wisata, menyerap produk UMKM setempat.

“Jangan sampai yang berkembang pesat hanya sektor industri besar, sementara sektor mikro tertinggal. Kalau ketimpangan melebar, daya beli masyarakat bawah bisa tergerus. Ini yang ingin kita cegah sejak dini,” tegasnya.

Ia mencontohkan seperti pada sektor pariwisata, pengembangan desa wisata akan diperkuat agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada destinasi besar, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat desa. Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis agropolitan akan diarahkan pada hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Selain itu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah akan mendorong skema investasi berbasis kemitraan, di mana investor diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal maupun program pemberdayaan.

Pemkot Batu juga menaruh perhatian pada pekerja informal yang dinilai rentan terdampak ketimpangan. Berbagai program akan difokuskan pada penguatan ekonomi produktif, seperti perluasan akses permodalan melalui lembaga keuangan daerah, peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Kita ingin bantuan yang diberikan bukan hanya konsumtif, tetapi produktif. Dengan akses modal, perlindungan sosial, dan peningkatan skill, pekerja informal bisa naik kelas dan masuk ke rantai ekonomi yang lebih kuat,” tandas orang nomor dua di Kota Batu tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria yang akrab disapa Kaji Bianto ini pada Jumat (3/4/2026) menyampaikan bahwa secara umum capaian pembangunan Kota Batu sudah menunjukkan arah yang positif, terutama dengan tingginya pendapatan per kapita yang mencapai sekitar Rp105,2 juta per tahun serta rendahnya angka kemiskinan di level 2,86 persen. Namun, menurutnya, peningkatan ketimpangan menjadi indikator bahwa distribusi hasil pembangunan masih perlu diperkuat.

“Kalau kita lihat, secara makro kinerja ekonomi kita bagus. Tapi kenaikan gini ratio ini menjadi catatan penting bahwa pemerataan harus terus kita dorong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD melihat fenomena ini sebagai bagian dari dinamika pertumbuhan daerah, khususnya di kota dengan karakter ekonomi berbasis pariwisata seperti Batu. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terjadi di sektor tertentu.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Batu akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan ke depan lebih menekankan aspek inklusivitas. Salah satunya melalui penguatan sektor UMKM, pemberdayaan ekonomi desa, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

“Ini wajar dalam fase pertumbuhan, tetapi tetap harus diantisipasi. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara pelaku usaha besar dengan masyarakat kecil,” katanya.

Didik juga mendorong agar program-program pemerintah daerah benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati dampak pertumbuhan ekonomi, termasuk pekerja informal.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Kota Batu.

“Kami ingin pembangunan yang berjalan tidak hanya tumbuh, tapi juga menyebar manfaatnya. Itu yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Emil Wahyudiono, mengungkapkan inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Maret 2026 mencapai 4,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,41.

Sementara itu, inflasi bulanan (month to month/m-to-m) tercatat sebesar 0,41 persen, turun dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,87 persen. Angka ini juga setara dengan inflasi nasional.

“Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras sebesar 0,07 persen dengan tingkat inflasi komoditas mencapai 3,56 persen,” ujar Emil, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, bensin dan angkutan antar kota masing-masing menyumbang 0,04 persen, disusul ayam goreng sebesar 0,03 persen. Komoditas lain seperti tomat, kangkung, dan daging sapi turut memberi andil masing-masing 0,02 persen.

Adapun beras, bayam, Sigaret Kretek Mesin (SKM), jagung manis, alpukat, jeruk, donat, bawang merah, serta tarif kendaraan travel masing-masing menyumbang 0,01 persen terhadap inflasi.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru menahan laju inflasi. Cabai rawit menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil -0,03 persen, diikuti tarif kereta api, bawang putih, dan minyak goreng masing-masing sebesar -0,01 persen.

Emil menjelaskan, dinamika harga pada Maret dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2026, serta meningkatnya permintaan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Di sektor transportasi, tarif angkutan udara, angkutan antar kota, dan kendaraan travel mengalami kenaikan. Namun, tarif kereta api justru mengalami penurunan.

“Sementara itu, harga emas perhiasan tercatat menurun sepanjang Maret sebagai dampak kondisi perekonomian global dan konflik geopolitik,” tambahnya.

Memasuki April 2026, BPS memberikan sejumlah catatan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri. Salah satunya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan pasca Idul Fitri, terutama beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Selain itu, operasional SPPG MBG juga perlu diperhatikan karena berpotensi memengaruhi permintaan pasar seiring kembali normalnya aktivitas belajar mengajar setelah Ramadan.

Emil memperkirakan tarif transportasi, baik angkutan antar kota, kereta api, maupun angkutan udara, akan kembali normal setelah periode Idul Fitri berakhir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui pabrik asam sulfat dengan kapasitas produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia lainnya, Petrokimia Gresik memastikan pengamanan pasokan bahan baku melalui penguatan supply chain dan optimalisasi kapasitas produksi domestik.

"Kami memiliki fasilitas pengolahan sulfur menjadi asam sulfat yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia. Melalui fasilitas ini, Petrokimia Gresik juga berkontribusi pada penguatan pasokan bahan baku industri dalam negeri," kata Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Daconi mengatakan, fasilitas pengolahan sulfur menjadi asam sulfat sangat penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk dan kimia nasional. Mengingat sulfur dan asam sulfat merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk fosfat dan NPK, serta digunakan dalam berbagai industri seperti pengolahan logam, pengolahan air, dan industri kimia lainnya.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia menjadi pusat permintaan global untuk sulfur yang didorong oleh kebijakan hilirisasi mineral. Ekspansi rantai pasok baterai nikel seiring pertumbuhan produksi baterai kendaraan listrik (EV) juga turut serta meningkatkan kebutuhan sulfur.

"Terutama untuk proses high-pressure acid leaching (HPAL) yang menggunakan asam sulfat dalam jumlah besar, serta penerapan regulasi lingkungan yang semakin ketat yang meningkatkan kebutuhan pengolahan berbasis sulfur," jelasnya. 

Daconi menegaskan bahwa di tengah dinamika global saat ini, fokus utama Petrokimia Gresik adalah menjaga stabilitas pasokan dan produksi agar kebutuhan pupuk nasional tetap dapat terpenuhi dengan baik sebagai bagian dari mendukung swasembada pangan nasional.

Petrokimia Gresik melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain diversifikasi sumber pasokan sulfur, penguatan kontrak jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan baku. 

Diketahui, kebutuhan asam sulfat nasional terus meningkat dan saat ini mencapai sekitar 19 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pupuk dan industri hilirisasi mineral, khususnya nikel. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat permintaan sulfur dunia, sehingga sulfur menjadi komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan industri nasional. (**)

Editor : Rizqi Ardian

"Untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perang Timur Tengah di tahun 2026," tukas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri saat ini adalah Moch. Izma Nur Choironi, Selasa, (31/3/2026). 

Belanja di wilayah Kediri Raya telah merealisasikan sebesar 21 persen atau sebesar Rp 1.499,25 miliar. Belanja Pegawai terserap sebesar Rp 125,90 miliar, Belanja Barang sebesar 68,4 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp 5,57 miliar. 

Dari sisi serapan wilayah, Kabupaten Kediri menyerap sebesar Rp231,923 miliar disusul Kabupaten Trenggalek sebesar Rp170,526 miliar dan Kabupaten Nganjuk sebesar Rp195,105 miliar serta terakhir Kota Kediri sebesar Rp147,857 miliar.

"Belanja Transfer ke Daerah secara year on year kontraksi sebesar -13,73 persen.Dana Bagi Hasil terserap sebesar Rp 13, 15 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 917,97 miliar. Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik masih belum ada realisasi sedangkan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik sebesar Rp340, 45 miliar," tambahnya. 

Izma, sapaan akrabnya, menuturkan untuk Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah dengan prestasi kinerja tertentu belum ada realisasi. " Untuk Dana Desa realisasi Rp 27, 81 miliar," tuturnya. 

Izma menuturkan meski ada penurunan namun Penyaluran Kredit Program sampai dengan Februari masih menunjukkan ekspansi secara nilai year on year, jumlah debitur sebesar 19.314 kontraksi year on year sebesar -6,05 persen dengan nilai penyaluran sebesar Rp933,88 miliar tumbuh sebesar 8,80%. 

Sedangkan Penyaluran KUR juga masih menunjukkan ekpansi secara nilai year on year, jumlah debitur sebesar 16.689 kontraksi year on year sebesar -4,92 persen dengan nilai penyaluran sebesar Rp 920, 79 miliar tumbuh sebesar 8,88 persen. 

Sedangkan Penyaluran UMi ( usaha mikro) juga menunjukkan ekspansi secara nilai YoY, jumlah debitur sebesar 2.625, kontraksi year on year sebesar -12,65 persen dengan nilai penyaluran sebesar Rp 13,10 miliar tumbuh sebesar 3,18 persen.

Sedangkan dari sektor Pendapatan baik dari perpajakan mengalami kontraksi sedangkan PNBP mengalami ekspansi year on year, perpajakan sebesar -10,53 persen sedangkan PNBP sebesar 26,28 persen.

"Secara total sampai dengan Februari 2026 telah membukukan penerimaan sebesar Rp 3.245,23 miliar, Perpajakan sebesar Rp3.163,77 miliar dan PNBP sebesar Rp81,46miliar," pungkas Izma. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres dan Diskoperindag Gresik, petugas gabungan memastikan harga bahan pangan melandai, meskipun sejumlah komoditas seperti cabai rawit terpantau masih cukup tinggi.

Analis Ketahanan Pangan Bapanas, Sri Utami, mengatakan bahwa pemantauan bahan pangan sangat penting dilakukan pascahari besar keagamaan dan libur panjang Lebaran guna menjaga stabilitas ekonomi serta sosial.

"Alhamdulillah hasilnya cukup stabil. Ada beberapa harga yang masih tinggi seperti harga cabai rawit yang memang belum bisa dikendalikan karena belum musim panen," kata Sri seusai menggelar sidak di Pasar Baru Gresik.

Sri menjelaskan, sejumlah harga bahan pangan seperti telur ayam dan daging ayam ras sudah mengalami penurunan sejak momentum libur Lebaran berakhir.

Harga telur ayam yang sebelumnya sempat menyentuh Rp38.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras yang sebelumnya Rp48.000, turun menjadi Rp42.000 per kilogram.

Menurut Sri, harga komoditas seperti cabai rawit masih tinggi kendati sudah mengalami penurunan karena faktor belum memasuki masa panen. Harga cabai rawit yang sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram.

"Jadi memang stoknya belum banyak sehingga harga masih cukup tinggi. Kemudian kemarin karena hari besar penggunaannya juga cukup tinggi, jadi stok lebih minim dibanding permintaan yang menyebabkan harga tinggi. Tapi perlahan-lahan sudah mulai turun," jelasnya.

Sementara itu, Kanit IV Pidek Satreskrim Polres Gresik, Ipda Lutfi Hadi Nugroho, menambahkan bahwa pihaknya turut melaksanakan pengawasan terhadap para pedagang agar selalu menjual barang dagangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kami akan selalu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap harga-harga di tingkat pedagang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Selama periode tersebut, berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran 2026, tercatat terdapat 28 pergerakan pesawat, 2.973 penumpang serta 2.194 kg kargo. Pergerakan pesawat meningkat sebesar 40 persen dibandingkan tahun 2025, sejalan dengan lonjakan jumlah penumpang yang mencapai 120 persen, dengan total 2.973 penumpang. 

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penumpang datang sebesar 134 persen, yang mencerminkan kuatnya arus mudik menuju wilayah Kediri dan sekitarnya. Sementara itu, penumpang berangkat juga meningkat sebesar 103 persen, seiring dengan pergerakan arus balik yang berjalan dengan baik. 

Pertumbuhan jumlah penumpang yang lebih tinggi dibandingkan pergerakan pesawat juga menunjukkan peningkatan tingkat keterisian (load factor) pada penerbangan selama periode Lebaran 2026.

General Manager Bandara Internasional Dhoho Kediri, Rahmat Yoni Saputra, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan aktivitas operasional bandara selama periode arus mudik dan arus balik yang berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar berkat sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder. Kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen seluruh personel yang terlibat,” ujarnya, Senin, (30/3/2026).

Selama periode angkutan lebaran sendiri, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara membuka Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran selama 17 hari. Periode tersebut lebih singkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 22 hari, sehingga perbandingan total agregat perlu mempertimbangkan perbedaan periode tersebut. Bandara Dhoho Kediri sendiri menyiapkan 184 personel selama periode posko. 

Posko terpadu angkutan udara lebaran sendiri resmi ditutup pada Senin 30 Maret 2026. Secara komparatif, apabila dibandingkan pada periode yang sama H-8 hingga H+7, kinerja operasional Bandara Dhoho Kediri menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Capaian ini menjadi bahan evaluasi bagi PT Angkasa Pura Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kesiapan operasional, serta penguatan koordinasi antarinstansi pada periode angkutan udara berikutnya.

Selain itu, momentum Lebaran ini juga menunjukkan bahwa Bandara Dhoho Kediri semakin berperan sebagai gerbang utama mobilitas udara bagi wilayah Kediri dan sekitarnya. Tingginya minat masyarakat mencerminkan bahwa aktivitas penerbangan di bandara ini semakin berkembang, seiring meningkatnya kepercayaan pengguna jasa transportasi udara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Gresik, bersama pengurus Kadin Jawa Timur dan Seluruh Ketua Kadin Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur menggelar pertemuan pembahasan terkait isu dampak konflik geopolitik tersebut, Senin (30/3/2026).

Beberapa Asosiasi seperti APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), dan Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) turut hadir pada acara pertemuan sekaligus menjadi ajang halal bihalal di bulan Syawal.

Ketua Kadin Kabupaten Gresik, Moch Choirul Rizal, mengatakan dampak akibat perang yang terjadi mengakibatkan harga bahan bakar terutama minyak mengalami kenaikan signifikan bagi pelaku usaha. 

"Hari ini solar industri sudah naik. Yang tadinya antara Rp15.000—Rp16.000 per liter, sekarang sudah Rp20.000 per liter. Sudah seperti itu. Jadi pasti nanti semua sektor akan terpengaruh terhadap hal ini," kata Rizal.

Rizal menyampaikan, Kadin melakukan pembahasan terkait langkah strategis mencari solusi atas dampak eskalasi perang kawasan Timur Tengah. 

Ia menyebut, Kadin akan memberikan masukan terhadap pemerintah pusat maupun daerah agar dampak gejolak yang terjadi tidak terlalu berat bagi pelaku usaha. 

Pembahasan solusi seperti pemberian insentif bagi pelaku usahapun bakal dilakukan untuk meredam gejolak yang terjadi seperti pemberhentian hubungan kerja (PHK) masal.

"Dengan adanya kenaikan ini yang pastinya akan mempengaruhi harga mulai bahan baku sehingga sampai harga penjualan. Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana mungkin ada insentif-insentif dari pemerintah yang didapatkan. Sehingga gejolaknya tidak terlalu besar," jelasnya. 

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik terhadap dampak kondisi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. 

"Imbuhan kadin terhadap masyarakat agar tetap tenang. Tidak perlu harus bingung dengan masalah seperti ini. Tidak perlu harus panik," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pantauan wartawan suarajatimpost.com di Pasar Baru Gresik menunjukkan komoditas sayuran dan daging ayam mengalami penurunan harga yang cukup drastis.

Harga daging ayam yang selama momentum Lebaran mencapai Rp48.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp42.000 per kilogram.

Komoditas sayuran seperti tomat yang sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp15.000 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp150.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram.

"Banyak yang turun. Turun semua; cabai, tomat, dan sayuran semua juga turun. Sayuran rata-rata turun Rp10.000 per kilogram," kata salah satu pedagang sayuran di Pasar Baru Gresik, Zakiyah, Senin (30/3/2026).

Ia mengatakan bahwa komoditas sayuran hingga daging ayam sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada momentum bulan Ramadan hingga Lebaran.

Disebutkan olehnya bahwa kenaikan tersebut dipicu oleh banyaknya pedagang yang menutup tokonya, sehingga permintaan pasar lebih tinggi dibandingkan ketersediaan barang.

"Akibatnya, harga barang dinaikkan oleh agen. Sekarang semua toko sudah buka dan kondisi kembali normal," jelasnya.

Menurutnya, penurunan harga bahan pangan ini disambut baik oleh para pembeli karena dapat menekan biaya belanja kebutuhan dapur.

"Kalau harga mahal, kasihan pembelinya. Sekarang pembeli juga senang," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsih, mengaku senang dengan turunnya harga pangan seperti daging ayam.

"Ya senang, harga turun sehingga bisa membeli daging ayam lebih banyak," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

"Alhamdulillah luar biasa. Peningkatannya luar biasa selama musim libur Lebaran kali ini," tutur Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri, Adi Mustika Prayitno, Senin (30/03/2026).

Secara umum, tren kunjungan wisata di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan bertahap sejak awal liburan sekolah pada 14 Maret dan mencapai puncaknya pada 22–23 Maret 2026.

Lonjakan ini didominasi oleh wisatawan domestik, dengan kontribusi terbesar berasal dari destinasi unggulan seperti Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Gunung Kelud, dan kawasan Waduk Siman.

"Memang dari luar kota yang banyak. Karena pas kebetulan momentum Lebaran, mereka mudik dan manfaatkan waktu luang untuk berlibur di sini," tuturnya lagi.

Berdasarkan data kunjungan, total wisatawan yang tercatat mencapai 58.698 orang untuk periode 14 Maret sampai 24 Maret. Monumen SLG menjadi salah satu destinasi favorit dengan total 31.423 pengunjung, disusul kawasan wisata Siman dengan 11.975 wisatawan, Gunung Kelud sebanyak 5.196 wisatawan, serta kawasan wisata Besuki yang mencapai 2.658 wisatawan.

"Kawasan Siman yang tercatat di Waduk (Siman). Memang ramai pengunjung waduk," tambahnya.

Sementara itu, destinasi lain seperti Sumber Ubalan mencatat 2.015 pengunjung, Taman Corah Pare 324 pengunjung, Gronjong Wariti 3.081 pengunjung, serta Bukit Gandrung Kandangan sebanyak 2.026 pengunjung.

Peningkatan mulai terlihat sejak 20 Maret 2026, di mana hampir seluruh destinasi mengalami kenaikan jumlah pengunjung. Lonjakan paling signifikan terjadi pada 22 hingga 23 Maret 2026. Sebagai contoh, pengunjung Monumen SLG meningkat tajam dari 2.226 orang pada 21 Maret menjadi 6.768 orang pada 22 Maret, dan kembali naik menjadi 9.240 orang pada 23 Maret.

Hal serupa terjadi di Gunung Kelud yang melonjak dari 300 pengunjung pada 21 Maret menjadi 900 orang pada 22 Maret, dan mencapai 1.503 orang pada 23 Maret. Selain kunjungan wisatawan dalam negeri, tercatat pula kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal dari Pakistan, Singapura, dan Amerika Serikat.

Peningkatan signifikan jumlah wisatawan ini turut berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. "Kalau hari biasa (pendapatan) 1 digit, kalau saat liburan ini bisa tembus 2 digit," jelas Mustika.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan sejumlah langkah untuk terus menarik minat dan meningkatkan durasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Kediri.

"Pasti kita perlu untuk meningkatkan bagaimana agar wisatawan itu datang ke Kabupaten Kediri. Pembinaan, aksesibilitas berupa jalan, tempat-tempat pendukung, amenitas seperti toilet dan lain-lain, wahana-wahana itu diperbaiki dan ditambah. Untuk meningkatkan wisatawan yang masuk ke Kabupaten Kediri," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini merupakan awal dari pengembangan ekonomi desa dan peningkatan layanan usaha masyarakat.

Acara berlangsung di lokasi pembangunan, tepatnya di tanah kas Desa Wonokitri, dengan penuh antusiasme dan kebersamaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Danramil Tosari, Babinsa, Kepala Desa Wonokitri beserta seluruh perangkat desa, ketua RT, Linmas, PKK, masyarakat, serta pengurus KDMP yang memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas tersebut.

Anggota Fraksi Gerindra, Agus Setiya Wardana, saat ditemui mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dengan dimensi bangunan panjang 20 meter dan lebar 30 meter.

"Pembangunan KDMP di Kecamatan Tosari merupakan satu-satunya koperasi yang dibangun di puncak Gunung Bromo dengan ketinggian 2.000 mdpl (meter di atas permukaan laut)," katanya.

Agus Setiya Wardana mengapresiasi langkah Desa Wonokitri yang terus berinovasi melalui koperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan komitmen pemerintah desa untuk menghadirkan fasilitas yang bermanfaat langsung bagi warga serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

"Pembangunan KDMP di Kecamatan Tosari merupakan satu-satunya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di puncak Gunung Bromo. Fasilitas ini akan menyuplai pupuk subsidi, agen Pertashop, serta elpiji untuk seluruh Kecamatan Tosari dengan lokasi yang dekat dengan pasar Desa Wonokitri," lanjut Agus Setiya Wardana. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, kawasan pesisir ini telah lama dikenal sebagai sentra olahan ikan asap tradisional. 

Beragam jenis ikan tersedia, mulai dari tuna, kakap putih, hingga cumi-cumi yang diproses menggunakan teknik pengasapan khas nelayan setempat.

Kekhasan utama ikan asap Tambakrejo terletak pada aroma asap yang kuat serta cita rasa gurih yang meresap hingga ke dalam daging. 

Proses pengasapan tradisional yang tetap dipertahankan membuat rasa ikan lebih autentik dibandingkan olahan modern.

Selama musim libur Lebaran, suasana di sekitar kawasan penjualan ikan asap, khususnya di deretan kios sisi timur pertigaan menuju pantai, tampak lebih padat dibandingkan hari biasa. 

Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan pantai selatan, tetapi juga menjadikan kuliner ini sebagai bagian dari pengalaman wisata.

Para pedagang mengaku mengalami peningkatan penjualan secara signifikan. Pembeli datang silih berganti sejak pagi hingga sore hari. Kondisi ini menjadi berkah bagi para pelaku usaha lokal.

Selain rasanya yang khas, harga ikan asap di Pantai Tambakrejo juga tergolong terjangkau. Untuk ukuran kecil, ikan asap dijual mulai harga Rp5.000 per tusuk, sementara ukuran yang lebih besar berkisar Rp10.000 per ikat, bergantung pada jenis dan ukuran ikan.

Salah satu wisatawan, Ida, mengaku selalu menyempatkan diri membeli ikan asap setiap berkunjung ke Tambakrejo. Menurutnya, selain cocok dinikmati langsung di lokasi, ikan asap menjadi pilihan oleh-oleh yang praktis untuk dibawa pulang.

“Kalau ke sini pasti beli ikan asap. Rasanya khas dan keluarga di rumah juga suka,” ujarnya.

Dengan tingginya minat wisatawan, terutama saat musim libur Lebaran, ikan asap Pantai Tambakrejo terus menjadi primadona kuliner khas pesisir selatan Blitar. Keberadaannya tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat setempat. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Penulis: Febiana Dendo Ngara, Mahasiswa Magang Unitri

Editor: Syaiful Aries

“Setiap hari saya harus meninggalkan anak saya yang masih kecil,” ujarnya.

Bagi Triyulianti, bekerja sebagai pengemudi ojek online bukan sekadar pilihan, melainkan jalan yang tersisa. Penghasilan suami yang tak menentu membuatnya harus turun ke jalan, menukar waktu bersama anak dengan harapan dapur tetap mengepul.

Air matanya kerap jatuh diam-diam, terutama saat mengingat momen-momen yang terlewat, senyum pertama, tangisan, atau sekadar memeluk anaknya lebih lama.

Namun, ia terus berjalan.

Kisah serupa juga dijalani Novi, seorang pengemudi taksi yang setiap hari menyusuri jalanan kota sejak subuh hingga larut malam. Ia bekerja sendirian untuk membesarkan anak semata wayangnya.

“Apa pun akan saya lakukan untuk anak saya,” katanya.

Bagi Novi, jalanan bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga ruang di mana ia menguji ketahanan diri. Ia menghadapi kemacetan, kelelahan, hingga rasa khawatir yang datang tanpa jeda. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan, masa depan anaknya.

Triyulianti dan Novi hanyalah dua dari sekian banyak perempuan yang memanggul beban ganda. Mereka menjadi ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Dalam banyak kasus, mereka tidak hanya menafkahi anak, tetapi juga membantu orang tua dan saudara. Mereka bekerja bukan semata untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjaga harapan tetap ada.

Di tengah perjuangan yang kerap sunyi itu, sebagian perempuan mulai menemukan jalan lain, bukan jalan yang mudah, tetapi setidaknya memberi ruang untuk bernapas.

Salah satunya melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Lembaga ini berfokus pada pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera.

Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perempuan-perempuan seperti Triyulianti dan Novi tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga pendampingan rutin. Setiap minggu, mereka berkumpul dalam kelompok kecil di lingkungan tempat tinggalnya.

Kelompok ini bukan sekadar formalitas. Di sana, mereka saling berbagi cerita, kesulitan, dan strategi bertahan. Ketika satu orang mengalami kendala, yang lain ikut membantu. Sebuah sistem yang dikenal sebagai tanggung renteng, di mana solidaritas menjadi fondasi.

Pendampingan juga mencakup pelatihan sederhana, mengatur keuangan, mengelola usaha kecil, hingga membangun kepercayaan diri. Hal-hal yang bagi sebagian orang tampak sepele, tetapi bagi mereka menjadi bekal penting untuk melangkah.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyebut bahwa mandat lembaganya adalah menghadirkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat prasejahtera.

“Selama 26 tahun PNM diberikan mandat oleh negara untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, EVP Pengembangan & Jasa Manajemen PNM, Razaq Manan Ahmad, menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.

“Perempuan merupakan motor penggerak utama dalam menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial,” katanya.

Hingga awal 2026, program ini telah menjangkau jutaan perempuan di berbagai pelosok Indonesia. Namun, angka-angka itu hanya sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya.

Di balik statistik, ada wajah-wajah seperti Triyulianti dan Novi, perempuan yang setiap hari bernegosiasi dengan keterbatasan, tetapi tetap memilih untuk bertahan.

Mereka mungkin tidak selalu terlihat dan tidak selalu terdengar. Namun, dari tangan-tangan merekalah, kehidupan terus berjalan. Harapan, sekecil apa pun, tetap dijaga agar tidak padam. (*)

Editor: Danu

Kudapan tradisional Wingko Lamongan kembali mengukuhkan posisinya sebagai primadona buah tangan, memicu lonjakan produksi hingga sepuluh kali lipat guna memenuhi permintaan pemudik yang melintasi wilayah tersebut pada Selasa (24/3/2026).

Peningkatan arus kendaraan di jalur nasional Lamongan berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat terhadap produk lokal. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah sentra oleh-oleh dipadati antrean kendaraan pemudik yang didominasi pelat nomor luar kota, seperti B (Jakarta) dan L (Surabaya).

Bambang Subirawan, pemilik usaha Wingko Sedap Mantab, membenarkan fenomena lonjakan ini. 

Ia mengungkapkan bahwa pada hari kerja normal, rumah produksinya hanya mengolah sekitar dua hingga tiga kilogram adonan. Namun, selama momentum arus balik ini, volume produksi dipacu hingga mencapai 25 kilogram per hari.

"Permintaan meningkat drastis. Meski kuantitas melonjak, kami tetap mempertahankan standar kualitas dengan proses pemanggangan tradisional menggunakan tungku selama 45 hingga 60 menit. Ini krusial untuk memastikan tingkat kematangan yang sempurna dan ketahanan produk," ujar Bambang saat ditemui di gerainya.

Meski pasar kuliner modern semakin kompetitif, Wingko Lamongan tetap relevan dengan diversifikasi rasa. Saat ini, produsen menawarkan berbagai varian seperti nangka dan durian. Namun, data penjualan menunjukkan bahwa varian ketan hitam tetap menjadi komoditas paling laku (best-seller) karena tekstur dan cita rasanya yang autentik.

Menariknya, pangsa pasar Wingko Lamongan kini tidak lagi terbatas pada pemudik domestik. Jalur Pantura yang merupakan urat nadi transportasi juga membawa wisatawan mancanegara, seperti dari Malaysia dan Thailand, yang mulai melirik kudapan berbahan dasar kelapa dan tepung ketan ini sebagai objek wisata kuliner.

Untuk mempermudah transaksi dan keterjangkauan, pelaku usaha menetapkan standarisasi harga. Satu kotak berisi 10 buah wingko dipatok seharga Rp27.000, berlaku seragam untuk semua varian rasa.

Efek ekonomi dari tren ini sangat masif, dengan estimasi peningkatan omzet mencapai 300% atau tiga kali lipat dibandingkan periode reguler. Loyalitas konsumen menjadi faktor kunci di balik angka tersebut.

Rohman, seorang pemudik asal Jakarta, menyatakan rela melakukan manuver putar balik di tengah padatnya lalu lintas hanya untuk mendapatkan wingko yang autentik.

"Saya sengaja memutar arah ke sini karena wingko ini sudah menjadi favorit keluarga. Rasanya khas dan memiliki daya tahan yang baik untuk dibawa perjalanan jauh ke Jakarta," ungkapnya.

Fenomena ini menegaskan bahwa kuliner tradisional memiliki resiliensi yang kuat di tengah arus modernisasi. Momentum Lebaran bukan sekadar rutinitas mudik, melainkan motor penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM di daerah yang mampu menjaga kualitas dan kearifan lokal. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik favorit pemudik untuk berburu buah tangan. Banyaknya pengunjung bahkan sempat membuat jalur Pantura yang menghubungkan Pasuruan, Probolinggo, Lumajang hingga Situbondo kerap mengalami kemacetan akibat kendaraan yang berhenti di sepanjang area pusat oleh-oleh.

Namun kondisi tersebut kini tinggal kenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah beroperasinya Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro), omzet para pedagang mengalami penurunan signifikan. Pada momen arus mudik dan balik Lebaran 2026, situasi serupa kembali terjadi. Aktivitas jual beli terlihat lesu, dengan hanya sedikit pemudik yang singgah.

Lukman (61), seorang pedagang asal Madiun yang telah lama menetap di Ketapang, mengungkapkan bahwa perubahan ini sangat terasa. Ia menyebutkan bahwa sejak adanya jalan tol, jumlah pembeli terus berkurang karena pemudik memilih jalur yang lebih cepat tanpa harus keluar ke kota.

“Kondisi penurunan pembeli ini sudah dirasakan sejak ada tol, namun semakin terasa sejak pandemi Covid-19. Bahkan, kondisi sepi ini sama seperti Lebaran tahun 2025, ada pembeli tetapi hanya beberapa saja,” ujarnya, Selasa (2/3/2026).

Ia menambahkan, pada masa kejayaan dulu, kios-kios oleh-oleh bisa beroperasi tanpa henti selama 24 jam. Tingginya jumlah pengunjung membuat aktivitas perdagangan berlangsung hampir sepanjang hari. Namun kini, banyak kios memilih tutup lebih awal sekira pukul 21.00 WIB karena minimnya pembeli.

“Saya sebagai pedagang berharap ada upaya dari pemerintah untuk kembali meramaikan pusat oleh-oleh yang beberapa tahun lalu sempat menjadi primadona pemudik,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Sumarni (40), pedagang setempat yang turut merasakan dampak penurunan tersebut. Ia mengaku penjualan di kiosnya menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada H-3 Lebaran yang biasanya ramai, kini hampir tidak ada pembeli yang datang.

“Meskipun kios saya buka 24 jam, pembeli tetap sepi karena adanya tol. Pemudik lebih memilih lewat sana karena lebih cepat. Meski begitu, masih ada satu-dua pelanggan tetap yang mampir saat mudik Lebaran,” katanya.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana perubahan infrastruktur transportasi membawa dampak besar terhadap roda ekonomi lokal. Tanpa adanya inovasi atau strategi baru, para pelaku usaha di kawasan tersebut berisiko terus mengalami penurunan pendapatan di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Merespons kondisi tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kembali industri manufaktur nasional, hasil dari rangkaian diskusi yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri.

Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, menegaskan bahwa hasil diskusi akademik dan industri yang telah dilakukan sebelumnya kini telah diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan konkret.

“Jadi setelah kita lakukan FGD kemarin, hasil diskusi tersebut kini sudah kita kemas dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk tetap mempertahankan industri manufaktur,” ujar Arman.

Menurut Arman, rekomendasi tersebut menekankan bahwa penguatan sektor manufaktur tidak cukup hanya melalui dorongan pasar, tetapi membutuhkan intervensi kebijakan yang jelas dan terarah dari pemerintah.

“Saya kira ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi yang paling penting sekarang adalah rekomendasi finalnya. Industri manufaktur ini harus masuk ke program strategis nasional," jelasnya.

"Harus ada keberpihakan pemerintah, kalau tidak nanti fakultas teknik itu ya dibubarkan saja karena industri manusudah tidak ” tegasnya.

Ancaman Deindustrialisasi dan Urgensi Intervensi Negara

Dalam analisis yang disusun, Indonesia dinilai menghadapi fenomena deindustrialisasi dini, yakni penurunan kontribusi manufaktur sebelum mencapai tingkat industrialisasi matang. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan terhadap impor bahan baku serta lemahnya ekosistem industri dalam negeri.

Arman menekankan bahwa tanpa penguatan manufaktur, target pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Industri manufaktur itu unik. Setiap pertumbuhan satu persen saja bisa menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi berkualitas, ya harus ditopang manufaktur,” jelasnya.

Revitalisasi Barata: Bukan Sekadar Penyelamatan

Salah satu fokus utama dalam rekomendasi tersebut adalah revitalisasi PT Barata Indonesia (Persero) yang dinilai memiliki potensi besar, namun terhambat oleh persoalan historis dan keterbatasan teknologi.

Dalam policy brief yang disusun, ditegaskan bahwa langkah revitalisasi tidak boleh dipandang sebagai bailout semata, melainkan sebagai strategi menjaga kedaulatan industri dasar nasional.

Analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama Barata bukan ketiadaan pasar, melainkan beban kewajiban masa lalu serta keterbatasan kapasitas produksi. Bahkan, kinerja terbaru perusahaan menunjukkan efisiensi operasional yang signifikan dan prospek bisnis yang kuat.

Untuk itu, direkomendasikan injeksi belanja modal (CAPEX) sebesar Rp197 miliar guna modernisasi mesin berbasis Industri 4.0, yang dinilai sebagai investasi strategis, bukan beban biaya.

Integrasi Industri dan Model PT PAL

Selain Barata, rekomendasi juga mencakup penguatan klaster manufaktur strategis melalui integrasi dengan PT Boma Bisma Indra (BBI). Perusahaan itu diproyeksikan memiliki potensi pasar hingga Rp909 miliar per tahun dengan peluang order mencapai Rp705,45 miliar.

Arman menilai, kunci kebangkitan industri manufaktur terletak pada penciptaan ekosistem yang terintegrasi, dengan mencontoh keberhasilan PT PAL Indonesia (Persero).

“Seperti yang disampaikan Direktur PAL, mereka bisa bangkit karena ada order (pesanan) dari pemerintah. Dulu hampir mati, sekarang justru berkembang pesat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan serupa dapat diterapkan dengan menempatkan Barata dan BBI dalam satu klaster industri strategis di bawah ekosistem yang terintegrasi.

“Maka kita menyarankan BBI dan Barata itu masuk dalam klaster yang terhubung dengan PAL, khususnya untuk industri ketahanan pangan dan energi. Jadi PAL bisa menjadi semacam holding, sementara Barata dan BBI menjadi bagian dari klaster tersebut,” ujarnya.

Penguatan Ekosistem dan Solusi Teknis

Dari sisi teknis, Arman mengakui bahwa ekosistem industri manufaktur nasional saat ini belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, efisiensi operasional dan pengelolaan industri yang tepat menjadi kunci utama.

“Ekosistem kita memang belum kuat. Maka industrinya harus dikelola dengan cara yang benar, efisien, dan terintegrasi dengan sektor lain,” jelasnya.

Rekomendasi juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi melalui pendekatan quadruple helix.

Meski memiliki potensi besar, implementasi kebijakan itu tetap memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, risalah kebijakan (policy brief) tersebut secara tegas merekomendasikan penyusunan feasibility study (FS) sebelum realisasi kebijakan seperti mandatory sourcing maupun pencairan investasi.

Studi tersebut akan mencakup pemetaan risiko operasional, kesiapan produksi, integrasi rantai pasok, hingga kesiapan tenaga kerja, guna memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Pemerintah dan Industri: Sinergi yang Tak Terpisahkan

Sebelumnya, dalam Roundtable Discussion yang dapat kembali dilihat di Instagram @csidpp.its, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor, meskipun sektor ini mencatat pertumbuhan positif.

“Kementerian Perindustrian bukan hanya pengawas, tetapi juga dirijen yang harus menyinergikan berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, dari kalangan industri, Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT. PAL, Laksda TNI (Purn) A.R. Agus Santoso, menegaskan bahwa penguatan industri nasional sangat bergantung pada kesinambungan order.

“Kalau dulu order kami sekitar Rp2,5 triliun, sekarang sudah mencapai Rp48 triliun. Itu karena ada dukungan dan kepercayaan dari pemerintah,” ungkapnya.

Tantangan SDM dan Teknologi

Dari sisi akademisi, Prof. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. selaku Guru Besar Teknik Sistem dan Industri ITS menekankan pentingnya relevansi riset dengan kebutuhan industri. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan produksi.

“Penelitian di perguruan tinggi harus praktis dan bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah di industri,” ujarnya.

Sementara Prof. Alva Edy Tontowi dari UGM menyoroti lemahnya penguasaan teknologi sebagai tantangan utama industri manufaktur Indonesia, khusunya teknologi inti.

“Kita sering hanya menjadi pengguna teknologi, bukan penguasa desainnya,” katanya.

Adapun Direktur PT Barata Indonesia, Hertyoso Nursangsoko, menilai sektor energi sebagai peluang besar bagi kebangkitan manufaktur nasional.

“Barata mampu memproduksi komponen pembangkit listrik hingga tangki migas, tetapi memang membutuhkan modal besar dengan waktu pengembalian panjang,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Hariyanto, menyebut kebutuhan besar terhadap infrastruktur energi, termasuk peningkatan produksi bioetanol nasional hingga satu juta kiloliter per tahun.

Setelah melalui diskusi panjang dan dirumuskannya rekomendasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Arman menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dirumuskan bukan sekadar gagasan akademik, melainkan hasil analisis berbasis simulasi dan kebutuhan riil industri nasional.

Sebagai tindak lanjut, risalah kebijakan (Policy brief) hasil penelitian itu akan disampaikan langsung kepada Presiden pada April 2026. Presentasi tersebut turut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pihak yang mendapatkan salinan (cc).

“Prediksi ekonomi dan bisnis membutuhkan skenario simulasi dinamik, sehingga kebijakan publik yang diambil mampu merepresentasikan perubahan variabel yang dinamis,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jika skenario tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya terasa di pasar energi global, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Di tengah situasi tersebut, hasil simulasi ekonomi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui peningkatan beban subsidi energi.

Simulasi tersebut disusun oleh Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng. selaku Kepala Pusat Studi PIKP ITS sebagai Ketua Tim Perumus, dengan anggota yang terdiri dari Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. dan Mike Antika, S.T. yang merupakan Tim Ahli Pusat Studi PIKP ITS.

Penelitian berbasis metode system dynamics yang didukung oleh Laboratorium BAS, Departemen Manajemen Bisnis ITS itu mengungkap bahwa dalam kondisi normal (baseline), dengan asumsi harga minyak dunia sebesar USD 70 per barel dan nilai tukar relatif stabil, beban subsidi BBM pemerintah berada di kisaran Rp25,17 triliun. 

Namun, ketika harga minyak dunia melonjak hingga 50 persen menjadi USD 105 per barel, sebuah skenario yang sangat mungkin terjadi dalam situasi konflik geopolitik, beban subsidi dapat meningkat drastis hingga Rp83,60 triliun atau naik sekitar 232 persen.

“Lonjakan harga minyak dunia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap beban subsidi pemerintah. Kenaikan yang terlihat moderat di pasar global bisa berlipat ganda dampaknya di dalam negeri,” ujar Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, Kepala Pusat Studi PIKP ITS.

Tekanan tersebut tidak berdiri sendiri. Simulasi juga menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dapat memperparah kondisi fiskal. Dalam skenario depresiasi rupiah sebesar 30 persen, beban subsidi energi meningkat hingga 186 persen. Hal itu terjadi karena transaksi impor minyak menggunakan dolar AS, sehingga setiap pelemahan rupiah akan langsung meningkatkan biaya pengadaan energi.

“Ketika harga minyak naik bersamaan dengan pelemahan rupiah, maka tekanan terhadap subsidi menjadi berlipat. Ini yang perlu diwaspadai dalam situasi global yang tidak stabil,” jelasnya.

Kebijakan Kenaikan Harga BBM Menekan Subsidi

Dalam menghadapi tekanan tersebut, ITS menyoroti kebijakan penyesuaian harga BBM sebagai salah satu opsi yang paling efektif untuk menekan beban subsidi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per liter mampu menurunkan beban subsidi hingga sekitar 47 persen dibandingkan skenario tanpa penyesuaian harga.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak lepas dari konsekuensi ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi hingga sekitar 3,79 persen serta menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat meningkatnya biaya produksi dan transportasi.

“Penyesuaian harga BBM memang efektif dari sisi fiskal, tetapi ada konsekuensi terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Di sinilah diperlukan kebijakan yang seimbang,” kata Arman.

Untuk meredam dampak sosial dari kebijakan tersebut, penelitian ini juga menekankan pentingnya pemberian bantuan kompensasi kepada masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli sekaligus menghindari gejolak sosial akibat kenaikan harga energi.

Lebih jauh, Arman menekankan bahwa kondisi global yang semakin tidak pasti, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah, menuntut pemerintah untuk memiliki kebijakan energi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.

“Kebijakan energi tidak bisa lagi bersifat statis. Pemerintah perlu mekanisme yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan harga dan subsidi agar tidak terjadi tekanan fiskal yang terlalu besar,” ujarnya.

Perlunya Kebijakan Energi yang Lebih Adaptif

Dalam jangka panjang, ITS merekomendasikan percepatan diversifikasi energi dan transisi menuju energi terbarukan sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dinilai menjadi akar utama kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak global.

“Transisi energi menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi risiko geopolitik seperti yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penelitian tersebut akan dilanjutkan pada Mei 2026 melalui kolaborasi antara DRPM ITS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Skenario simulasi BBM itu akan diriset secara lebih mendalam, sebagai bagian dari Skema ABMAS FRONTIER Berbasis Produk milik DRPM-ITS 2026 yang mengajak berkolaborasi dengan Departemen Manajemen Bisnis ITS sebagai mitra akademisi dan Kemenko Perekonomian RI sebagai mitra praktisi/regulator. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pesanan yang terus mengalir dari berbagai daerah mengakibatkan aktivitas produksi meningkat signifikan, terutama menjelang Lebaran.

“Alhamdulillah, menjelang Lebaran pada hari-hari puasa ini ada permintaan yang signifikan,” ujar Sutopo, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, lonjakan permintaan datang baik dari penjualan online maupun pembeli yang datang langsung ke rumah produksinya.

Sebelum bulan puasa, Sutopo mengaku hanya memproduksi dua hingga tiga blangkon per hari menyesuaikan jumlah pesanan. Namun kini, jumlah tersebut melonjak dua hingga tiga kali lipat. Dalam sehari, ia mampu menyelesaikan enam hingga sepuluh blangkon, bergantung pada tingkat kerumitan.

“Kalau sebelum puasa itu paling 2 sampai 3. Tapi sekarang sudah masuk bulan puasa, per hari bisa 6 sampai 10,” katanya.

Peningkatan ini mengharuskan Sutopo bekerja lebih lama demi memenuhi pesanan yang terus berdatangan. Ragam jenis blangkon diproduksi di tempat ini, mulai dari gaya Jawa Timuran, Solo, Yogyakarta, hingga model yang sedang digemari kalangan muda, yakni blangkon Sente Rewe. Dari sekian banyak pilihan, dua jenis menjadi favorit pelanggan.

“Yang paling laris itu Jogjaan dan Sente Rewe. Kalau Sente Rewe ini biasanya untuk kalangan muda, sedangkan Jogjaan lebih ke orang tua,” jelas Sutopo.

Permintaan tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Tulungagung. Pesanan justru banyak berdatangan dari berbagai kota di Pulau Jawa, bahkan luar daerah. Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan permintaan rutin, khususnya dari Bantul, Sleman, hingga Gunungkidul.

“Dari Jogja itu sering, terutama Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Kemarin juga ada dari Bekasi dan Bandung Barat,” ungkapnya.

Ia mengaku, sebagian pelanggan membeli dalam jumlah banyak untuk kebutuhan komunitas maupun acara khusus.

Di balik tingginya permintaan, proses pembuatan blangkon di rumah produksi ini tetap dilakukan secara manual. Mulai dari menyiapkan kain batik, membentuk pola, hingga menjahit setiap bagian dilakukan dengan telaten. Hal ini menjadi ciri khas sekaligus menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

“Harga bergantung pada kain dan tingkat kerumitan. Yang paling murah sekitar 100 ribu rupiah, rata-rata 150 ribu rupiah, hingga batik khusus bisa 250 sampai 450 ribu rupiah,” terang Sutopo.

Menurut Sutopo, bagi sebagian pembeli, blangkon bukan sekadar pelengkap busana. Aksesori tradisional ini memiliki makna lebih dalam, terutama saat momen Lebaran. Selain digunakan untuk salat Tarawih selama Ramadan, blangkon juga menjadi simbol identitas budaya saat bersilaturahmi.

“Biasanya dipakai untuk menjalin silaturahmi, juga penanda identitas komunitas orang Jawa, terutama bagi yang tinggal di luar Jawa,” tuturnya.

Meningkatnya permintaan di bulan Ramadan menjadi berkah bagi Sutopo. Di tengah arus modernisasi dan tren busana yang terus berubah, blangkon tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Bagi para perajin seperti Sutopo, setiap jahitan bukan sekadar pekerjaan, melainkan upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari dari generasi ke generasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Lonjakan permintaan yang drastis mengakibatkan omzet sejumlah pelaku usaha meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasa.

Kondisi tersebut salah satunya dirasakan oleh Together Kamera Tulungagung. Kepala Toko, Aditya, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk Lebaran kali ini, antusiasmenya memang lebih besar. Bahkan di beberapa gerai lain sudah banyak yang habis terjual (sold out). Di sini kebetulan masih tersedia berbagai unit, jadi permintaan mendadak pun masih bisa kami layani,” ujar Aditya, Jumat (20/3/2026).

Lonjakan permintaan terlihat jelas dari jumlah unit yang disewakan setiap hari. Jika pada hari biasa hanya berkisar 10 hingga 15 unit, kini angka tersebut menembus 40 hingga lebih dari 50 unit per hari.

“Peningkatannya langsung terasa, hampir 100 persen. Lonjakan terjadi sejak promo dibuka tanggal 17, namun sebenarnya dari tanggal 14 sudah banyak yang mengambil unit lebih awal,” jelasnya.

Dari segi durasi sewa, terjadi perubahan pola konsumsi. Sebelum masa promo, pelanggan umumnya menyewa harian kemudian memperpanjang durasi. Namun saat promo berlangsung, banyak pelanggan yang langsung mengambil paket jangka panjang.

Menurut Aditya, mayoritas penyewa berasal dari kalangan usia muda, terutama rentang 18 hingga 22 tahun. Mereka umumnya menyewa iPhone untuk mengabadikan momen Lebaran, mulai dari berkumpul bersama keluarga hingga kegiatan silaturahmi dan ziarah.

“Pelajar biasanya memilih seri XR sampai iPhone 11, paling tinggi seri 12 atau 13. Namun, bagi yang sudah bekerja, biasanya langsung menyewa seri yang lebih tinggi, seperti iPhone 14 hingga seri terbaru,” tambah Aditya.

Harga sewa bervariasi bergantung pada tipe unit, mulai dari Rp50 ribu per hari untuk seri lama seperti iPhone 8 Plus, hingga Rp350 ribu per hari untuk seri terbaru seperti iPhone 17 Pro Max. Seri yang paling diminati tetap berada di rentang iPhone XR hingga iPhone 13 karena dinilai lebih terjangkau untuk penyewaan durasi beberapa hari.

Menariknya, pada momen Lebaran ini tersedia promo khusus, yakni sewa 3 hari gratis 4 hari. Pelanggan juga dimudahkan dengan sistem perpanjangan tanpa harus datang langsung ke toko.

“Jika toko belum buka, pelanggan cukup melakukan konfirmasi melalui WhatsApp untuk perpanjangan. Jadi lebih fleksibel,” katanya.

Aditya menambahkan, selain untuk dokumentasi Lebaran, banyak pelanggan juga menggunakan iPhone sewaan untuk kebutuhan perjalanan ziarah ke sejumlah makam wali.

Dengan tingginya minat masyarakat, bisnis persewaan iPhone menjadi salah satu peluang usaha musiman yang kian menjanjikan, khususnya pada momen besar seperti Lebaran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kelangkaan yang berpotensi meresahkan masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan energi rumah tangga tetap terpenuhi selama momen Lebaran.

Peningkatan pengawasan tersebut salah satunya dilakukan oleh anggota Polsek Tiris dengan turun langsung ke lapangan. 

Mereka melaksanakan pengecekan di sejumlah pangkalan LPG yang berada di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (19/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengetahui kondisi aktual ketersediaan LPG di tingkat pangkalan.

Selain memantau stok, petugas juga melakukan pengumpulan informasi dari para agen dan pemilik pangkalan terkait penyebab yang memicu terjadinya keterlambatan distribusi. Hal ini penting agar permasalahan yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara tepat.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kapolsek Tiris Iptu Syamsul menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengawal jalannya distribusi LPG agar tetap lancar dan tepat sasaran, khususnya menjelang Idulfitri. 

Ia menyebutkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.

“Kami telah melakukan pengecekan di lapangan terkait ketersediaan LPG. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan yang meresahkan masyarakat,” ujar Kapolsek Tiris.

Lebih lanjut, Iptu Syamsul menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan sementara di lapangan, ditemukan adanya keterlambatan pasokan dari distributor. 

Kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya stok LPG di tingkat pangkalan, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar distribusi bisa segera kembali normal. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying,” tambah Iptu Syamsul.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan yang belum tentu benar. 

Menurutnya, sikap bijak dalam membeli kebutuhan akan membantu menjaga stabilitas pasokan di pasaran.

Kapolsek Tiris menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila menemukan adanya pelanggaran dalam distribusi LPG, seperti praktik penimbunan maupun penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan intensif ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, ketersediaan energi berupa LPG bagi masyarakat menjelang hingga pasca-Lebaran diharapkan tetap aman dan tercukupi tanpa hambatan. 

“Kami akan tindak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan atau penjualan tidak sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Asiah salah satu pedagang asal Kelurahan Sisir pada Kamis (19/3/2026) menegaskan sepinya pembeli tak lepas dari lonjakan harga komoditas utama yang cukup signifikan. Salah satunya adalah cabai rawit menjadi penyumbang kenaikan tertinggi dengan harga yang kini menembus lebih dari Rp100 ribu per kilogram.

"Tak harga telur ayam juga melonjak tajam dari sebelumnya sekitar Rp22 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram. Sementara ayam potong ikut naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram," imbuhnya.

Wanita paruh baya tersebut juga menegaskan sejumlah pedagang mengungkapkan, kenaikan harga memang sudah terjadi secara bertahap, namun dalam sepekan terakhir pergerakannya jauh lebih cepat. Kondisi tersebut membuat konsumen mulai mengurangi pembelian, bahkan menunda belanja.

Banyak pedagang menyebut terbatasnya pasokan menjadi pemicu utama, khususnya pada komoditas cabai rawit. Faktor cuaca yang didominasi hujan membuat distribusi tersendat dan hasil panen berkurang.

Selain itu, kenaikan harga pakan ternak turut memberi efek berantai pada harga telur dan ayam potong. Peternak terpaksa menaikkan harga jual guna menutup biaya produksi yang semakin tinggi.

"Sebenarnya permintaan sebenarnya tidak mengalami penurunan signifikan, terutama dari pelaku usaha kuliner. Namun, tekanan harga membuat masyarakat umum lebih selektif dalam berbelanja," imbuhnya.

Situasi ini memperlihatkan adanya tekanan ganda antara pasokan yang terbatas dan harga yang terus naik, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus ini mengungkap adanya dugaan praktik debet paksa yang dilakukan oleh pihak Mandiri Utama Finance (MUF) terhadap rekening nasabah tanpa adanya kesepakatan auto-debet sebelumnya.

Nasabah berinisial EM (55), warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, mengungkapkan fakta tersebut setelah memenuhi panggilan pihak Customer Service (CS) BSI KC Jombang di Kompleks Ruko Cempaka Mas pada Rabu (18/3/2026).

"Iya, tadi memenuhi panggilan. Dijelaskan jika memang ada penarikan uang keluar itu, tetapi tulisannya debet lain-lain," ungkap EM melalui pesan singkat, Kamis (19/3/2026).

Bukannya memberikan solusi konkret atas penarikan sepihak tersebut, pihak CS BSI justru mengarahkan nasabah untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Mandiri Utama Finance (MUF) terkait angsuran kredit motor.

"Mungkin bisa dikonfirmasi ke kantor Mandiri Utama Finance, kantornya ada di pojok (lokasi yang sama di Kompleks Cempaka Mas)," urainya menirukan arahan petugas bank.

EM kemudian mendatangi kantor MUF untuk melakukan protes. Ia menegaskan tidak pernah memberikan izin atau menandatangani persetujuan auto-debet dari rekening BSI miliknya, karena selama ini pembayaran angsuran selalu dilakukan secara tunai melalui gerai Indomaret.

"Setelah dicetak rekening koran, benar dana masuk ke tagihan Mandiri Utama Finance," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen BSI KC Jombang mengenai legalitas perpindahan saldo nasabah ke pihak MUF secara otomatis. Pihak pimpinan BSI dan MUF masih memilih bungkam saat didatangi di kantornya. 

Padahal, nasabah menegaskan bahwa rekening tersebut murni digunakan untuk menyimpan uang dan menerima gaji, bukan sebagai instrumen pembayaran kredit.

Sebelumnya, keamanan sistem perbankan yang notabene bank platerah disorot setelah dana milik EM senilai Rp1.171.000 raib mendadak melalui penarikan sepihak pada Rabu (18/3/2026) pukul 10.09 WIB.

"Saya kaget tiba-tiba dapat pesan notifikasi kalau ada yang menarik uang saya," ucap EM kepada wartawan.

Saat mencoba mengklarifikasi ke kantor cabang di Peterongan, EM sempat tertahan dan hanya ditemui oleh petugas satuan pengamanan (satpam) bernama Ahmad. Saat itu, pihak bank berdalih bahwa sistem sedang mengalami gangguan (error) sejak pagi hari.

"Dia bilangnya error, tadi saya dimintai data-data lalu akan dihubungi oleh pihak bank setelah sistem kembali normal," pungkas EM. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kondisi tersebut tercermin dari aktivitas pemasaran digital, salah satunya melalui akun TikTok @christina_TiensKitchen yang menginformasikan bahwa stok penjualan kue Lebaran tahun ini telah habis terjual (sold out) dengan total 340 stoples.

Dalam unggahan tersebut, akun @christina_TiensKitchen menampilkan deretan stoples kue kering yang telah disiapkan untuk pelanggan. 

Berdasarkan keterangan unggahan, sebanyak 90 persen pembeli merupakan pelanggan lama yang melakukan pemesanan ulang (repeat order), sementara 10 persen sisanya adalah pelanggan baru.

Fenomena ini menjadi gambaran meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sajian khas Lebaran, terutama kue kering yang menjadi hidangan wajib di rumah warga saat Idulfitri. 

Momentum menjelang hari raya ini sekaligus menjadi masa panen bagi para pelaku UMKM kuliner yang mengandalkan penjualan musiman.

Selain menjadi bagian dari tradisi menjamu tamu, tingginya permintaan kue kering menunjukkan peran penting UMKM dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

Produk rumahan yang dipasarkan melalui media sosial kini tidak hanya menjangkau pelanggan lokal, tetapi juga mampu membangun loyalitas konsumen berkat kepercayaan terhadap kualitas produk.

Meningkatnya pesanan kue kering ini sejalan dengan tingginya aktivitas belanja kebutuhan Lebaran di berbagai daerah. 

Menjelang Idulfitri, produk makanan ringan, kue kering, hingga sajian pelengkap hari raya menjadi komoditas yang paling banyak diburu masyarakat.

Dengan semakin dekatnya Idulfitri, pelaku UMKM musiman diperkirakan masih akan menerima lonjakan permintaan, terutama dari warga yang mulai melengkapi kebutuhan untuk menyambut tamu dan keluarga pada hari kemenangan. (**) 

Sumber: tik tok.com @christina_TiensKitchen

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Syaiful Aries

memastikan ketersediaan stok pangan dan energi di Kota Kediri aman. Pengecekan pertama dilakukan di Gudang Bulog, kemudian pangkalan LPG serta terakhir distributor bahan pangan. 

Dari hasil pengecekan, Wali Kota Kediri menegaskan stok dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Alhamdulillah berkaitan dengan distribusi pangan dan energi lancar. Persediaan aman dan harga stabil," ujarnya, Selasa, (17/03/2026). 

Meski stok dalam kondisi aman, Mbak Wali - sapaan akrabnya - menegaskan agar tidak ada praktik yang memicu kenaikan harga.

"Semua harus clear dan tidak boleh ada penimbunan. Kami benar-benar pastikan stok aman, harga stabil, dan distribusi lancar," tegasnya.

Mbak Wali mengungkapkan stok beras dan minyak goreng di Bulog aman. Persediaan beras ada 24.000 ton masih bisa menjangkau hingga 25 bulan ke depan khusus untuk Kota Kediri. Untuk minyak goreng di Bulog ada 4.200 liter persediaan ini bisa untuk 1 bulan. Bulog juga masih akan mendapat kiriman 15 truck lagi untuk minyak goreng. Sementara untuk LPG stok juga aman dan harga cenderung stabil.

Kebutuhan masyarakat juga masih bisa terpenuhi. Pengisian sampai penyaluran ke pangkalan, penyaluran ke agen, semuanya aman. Pertamina juga menambah kebutuhan LPG. Untuk di tingkat distributor harga bahan pokok juga stabil dan stok juga aman. Kenaikan hanya dialami tepung beras tetapi tidak signifikan.

Minyak dan gula juga cenderung naik karena ada kenaikan permintaan, namun masih sesuai HET.

"Untuk masyarakat jangan khawatir dan melakukan panic buying. Kebutuhan bahan pokok aman dan harga juga stabil. Kita juga pastikan distribusinya aman, lancar dan tidak terhambat," jelasnya.

Wali kota termuda ini mengatakan, setiap hari Pemerintah Kota Kediri juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok. Lalu Pemerintah Kota Kediri juga melakukan OPM dan GPM untuk menekan inflasi dan menjaga harga agar masyarakat bisa menjangkau. 

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Cabang Kediri Harisun menambahkan stok beras yang ada di Bulog kurang lebih 78.000 ton. Seiring dengan jalannya penyerapan gabah stok juga akan terus bertambah. 

"Insya Allah penambahan stoknya terus bertambah. Karena seiring berjalannya waktu panen makin banyak," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bapenda Kota Batu, M. Nur Adhim pada Selasa (17/3/2026) mengungkapkan bahwa periode libur Lebaran menjadi momentum puncak (peak season) bagi sektor pajak daerah. Ia menyebutkan, dengan tingginya mobilitas wisatawan, potensi kenaikan penerimaan pajak diproyeksikan mencapai 20 hingga 30 persen dibanding hari biasa.

“Selama libur Lebaran ada peningkatan signifikan karena hotel, tempat hiburan, dan restoran ramai. Kami targetkan ada kenaikan sekitar 20 sampai 30 persen,” ujarnya.

Meski di tengah kondisi ekonomi global yang tengah melemah dan berdampak pada nasional, pihaknya tetap optimistis capaian tersebut bisa terealisasi. Minimal, persentase kenaikan dapat bertahan di level yang sama seperti tahun sebelumnya.

“Harapannya tetap ada peningkatan saat Lebaran nanti, atau paling tidak prosentasenya bisa sama seperti sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Batu juga membidik peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir. Kabid Parkir Dishub Kota Batu, Chilman, menuturkan bahwa target kenaikan juga berada di kisaran 20 hingga 30 persen selama periode libur Lebaran.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap juru parkir di lapangan guna menghindari potensi pelanggaran.

“Kalau tidak diawasi, jukir bisa bertindak semaunya. Karena itu sudah ada himbauan dari kepala dinas untuk penguatan pengawasan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kemacetan, khususnya di kawasan pusat kota seperti Alun-alun dan Jalan Gajah Mada, Dishub telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan titik parkir ke sejumlah ruas alternatif. Di antaranya Jalan Brantas, sebagian Jalan Bromo, Jalan Semeru, Jalan WR Supratman, serta Jalan Panglima Sudirman.

Selain itu, penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir) yang mulai diberlakukan sejak Desember lalu juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tahunan yang identik dengan aktivitas belanja ini menjadi momentum penting bagi warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Sejak pagi hari, arus kedatangan warga dari Gili Ketapang menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga terpantau padat. Kapal-kapal penyeberangan tiba secara bergantian mengangkut penumpang yang antusias mengikuti tradisi tersebut. Suasana pelabuhan tampak ramai oleh aktivitas warga yang hendak menuju pusat kota.

Setibanya di daratan, warga segera menuju sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo. Berbagai moda transportasi lokal, seperti becak motor (bentor) dan kendaraan roda tiga (tossa), dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang ke tujuan masing-masing. Beberapa lokasi yang menjadi tujuan utama di antaranya adalah KDS, GM, serta Pasar Gotong Royong.

Salah satu warga Gili Ketapang, Imatus Soleha, menuturkan bahwa Petolekoran merupakan tradisi yang selalu dinantikan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar aktivitas berbelanja, melainkan bagian dari kebiasaan turun-temurun masyarakat setempat.

“Petolekoran ini sudah menjadi tradisi tahunan warga Gili Ketapang untuk datang ke Kota Probolinggo dan berbelanja. Biasanya kami membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan makanan sampai pakaian yang akan digunakan saat Lebaran,” ujarnya.

Meski perkembangan teknologi dan tren belanja daring mulai memengaruhi pola konsumsi masyarakat, hal tersebut tidak mengurangi semangat warga untuk tetap menjalankan tradisi ini. Bagi mereka, berkunjung langsung ke kota memberikan pengalaman tersendiri yang tidak tergantikan oleh belanja daring.

Selain berbelanja, momen Petolekoran juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi keluarga. Imatus mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk menikmati suasana kota sekaligus berlibur singkat.

“Kebetulan saya ikut Petolekoran bersama keluarga. Setelah selesai belanja, kami juga berencana jalan-jalan di Kota Probolinggo,” imbuh perempuan berusia 21 tahun tersebut.

Di sisi lain, aktivitas ini berdampak pada peningkatan mobilitas transportasi laut. Koordinator Kapal Penyeberangan Gili Ketapang, Suryono, menyampaikan bahwa puluhan kapal dikerahkan untuk melayani lonjakan penumpang selama tradisi berlangsung.

“Dalam Petolekoran kali ini, sekitar 50 kapal beroperasi untuk mengangkut kurang lebih dua ribu warga Gili Ketapang,” jelasnya.

Meski kondisi cuaca diperkirakan cukup kondusif hingga malam hari, pihaknya tetap mengimbau warga untuk kembali ke pulau lebih awal demi keselamatan perjalanan.

“Walaupun cuaca diprediksi baik, kami tetap menyarankan warga agar kembali pada sore hari sesuai imbauan petugas,” tambahnya.

Tradisi Petolekoran tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga mempererat kebersamaan warga serta menjaga warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di tengah perkembangan zaman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bakti sosial tersebut diselenggarakan pada hari ke-22 Ramadhan dan menyasar masyarakat di Desa Banjararum serta Desa Randuagung, Kecamatan Singosari. Melalui kegiatan ini, perusahaan menyalurkan berbagai bantuan sosial guna membantu masyarakat menjalani bulan suci dengan lebih baik.

Head of External Relation PT Smoore Technology Indonesia, Aditya Eka, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar sekaligus wujud komitmen untuk terus hadir memberikan manfaat.

“Kegiatan bakti sosial ini merupakan komitmen kami setiap tahun untuk saling membantu warga di sekitar Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Semangat Ramadhan membawa kita untuk terus bergotong royong dan peduli terhadap sesama. Kami telah konsisten melaksanakan kegiatan ini selama empat periode, dan kami berharap di tahun-tahun mendatang dapat memperluas manfaatnya ke lebih banyak desa,” ujar Aditya Eka.

Ia menambahkan, pada tahun ini bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat di dua desa, yaitu Banjararum dan Randuagung, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Malang. Wakil Bupati Kabupaten Malang, Lathifa Shahib, yang akrab disapa Bu Nyai, turut hadir untuk menyaksikan langsung penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas inisiatif perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini sangat positif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah seperti ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua CSR Kabupaten Malang Eko Sundjojo, serta Direktur PT Smoore Technology Indonesia Jati Nugroho. Penyerahan bantuan sosial kepada warga Desa Banjararum dilakukan secara simbolis oleh Direktur perusahaan bersama Wakil Bupati Malang.

Melalui kegiatan ini, PT Smoore Technology Indonesia berharap dapat terus memperkuat implementasi program CSR perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program sosial di masa mendatang agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang berkelanjutan demi pembangunan sosial yang lebih baik di wilayah Malang Raya. (**)

Editor: Syaiful Aries

Ketua KADIN Kota Batu Endro Wahyu Wijoyono pada Senin (16/3/2026) mengatakan, pelaku usaha memiliki pengalaman nyata dalam membaca peluang ekonomi di lapangan. Karena itu, keterlibatan mereka dalam proses penyusunan kebijakan dinilai penting agar program pemerintah lebih tepat sasaran.

“Mereka lebih paham tren wisata, perilaku konsumen, dan peluang pasar secara detail. Ide-ide dari pelaku usaha seringkali lebih segar karena tidak terhambat oleh birokrasi,” ujarnya.

Endro menilai, Kota Batu memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai daerah dengan kekuatan ekonomi di sektor pariwisata dan pertanian. Namun potensi tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar dapat dimaksimalkan.

"Intinya para pengusaha di berbagai sektor seperti pariwisata, perhotelan, pertanian hingga UMKM memiliki sudut pandang yang berbeda dari birokrasi. Mereka terbiasa menghadapi perubahan tren pasar serta perilaku konsumen sehingga mampu menawarkan gagasan yang lebih kreatif dan realistis," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, keterlibatan pelaku usaha dapat membantu pemerintah mencari solusi atas sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Batu. Beberapa di antaranya seperti digitalisasi UMKM yang belum merata serta pengembangan desa wisata yang masih perlu diperkuat.

Selain itu, Endro juga melihat pengembangan sektor agrowisata berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu strategi memperkuat daya tarik wisata Kota Batu. Menurutnya, potensi pertanian yang dimiliki Kota Batu bisa dikemas menjadi pengalaman wisata yang berbeda bagi pengunjung.

“Jika gagasan hebat dari lapangan didukung kebijakan yang legal dan terarah, maka ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih cepat. Kota Batu tidak hanya indah dikunjungi, tetapi juga maju untuk dijalani masyarakatnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diantara suara deru mesin dan klakson kendaraan di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Kenayan, Tulungagung, sejumlah penjahit kaki lima terlihat sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti untuk memperbaiki pakaian mereka. Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 ini membawa berkah tersendiri bagi para penjahit permak kaki lima yang melapak di emperan toko tersebut.

Salah satu penjahit permak, Anasrul, mengaku jumlah pelanggan yang datang ke lapaknya meningkat cukup signifikan dibandingkan hari biasa. Peningkatan pesanan bahkan terasa sejak dua pekan sebelum Lebaran 2026.

“Iya, sudah mulai ramai. Alhamdulillah, dibanding hari biasa ada peningkatan sekitar 50 persen,” ujarnya saat ditemui, Senin (16/3/2026).

Menurut Anasrul, pada hari biasa ia hanya menerima sekitar 10 hingga 15 potong pakaian untuk diperbaiki. Namun menjelang Lebaran, jumlahnya bisa mencapai 25 potong pakaian dalam sehari.

“Kalau hari biasa kadang 10 sampai 15 potong. Sekarang bisa sampai 25 potong per hari,” katanya.

Jenis perbaikan yang diminta pelanggan pun beragam, mulai dari memotong panjang celana, mengecilkan ukuran pakaian, hingga mengganti resleting yang rusak. Kebanyakan pakaian yang diperbaiki merupakan baju baru yang dibeli khusus untuk Lebaran.

“Macam-macam. Ada yang mengecilkan, ada yang memotongkan. Rata-rata sih baju baru, karena untuk Lebaran,” kata Anasrul.

Meski pesanan meningkat, tarif permak yang ditawarkan tetap terjangkau. Biaya jasa biasanya berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp25 ribu, tergantung tingkat kesulitan pengerjaan.

“Biaya minimal Rp10 ribu sampai Rp25 ribu, tergantung kerumitannya. Kalau yang paling rumit itu biasanya bongkar total, misalnya seragam yang harus dikecilkan di bagian bahu,” jelasnya.

Tingginya permintaan bahkan membuat beberapa penjahit harus bekerja hingga larut malam. Tak jarang pekerjaan dibawa pulang agar bisa selesai tepat waktu sebelum Lebaran tiba.

“Mulai ramai sekitar dua minggu sebelum hari raya. Kadang sampai lembur juga, pekerjaannya dibawa pulang supaya cepat selesai,” ujar Anasrul.

Salah satu pelanggan, Silvi Ayu, mengaku sengaja datang ke penjahit langganannya untuk mengecilkan ukuran baju dan celana yang baru dibelinya.

Ia mengatakan hampir setiap tahun menggunakan jasa penjahit yang sama menjelang Lebaran.

“Ini tadi mengecilkan baju sama celana. Hampir setiap tahun ke sini,” kata Silvi.

Menurutnya, selain hasil jahitannya rapi, biaya yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Hal itu membuatnya tetap setia menjadi pelanggan.

“Murah kok, tadi cuma Rp15 ribu, tapi kualitasnya bagus,” ujarnya.

Meski permintaan terus meningkat menjelang Lebaran, para penjahit permak di kawasan tersebut tetap mempertahankan tarif yang sama. Pelanggan pun umumnya sudah memiliki penjahit langganan masing-masing, sehingga persaingan antarpenjahit tidak terlalu terasa.

Bagi para penjahit kaki lima ini, musim Lebaran bukan sekadar momen sibuk, tetapi juga kesempatan untuk menambah penghasilan. Di balik hiruk pikuk persiapan hari raya, jarum dan mesin jahit mereka terus bergerak, membantu banyak orang tampil lebih percaya diri dengan pakaian yang pas di badan saat merayakan Idul Fitri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Total bantuan yang diberikan kepada ribuan masyarakat penerima manfaat mencapai Rp1,52 miliar.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program Safari Ramadan yang ketiga oleh Pupuk Indonesia. 

"Ini adalah Safari Ramadan yang ketiga Pupuk Indonesia. Dengan Safari Ramadan ini kita bisa membangun silaturahmi, membangun kekompakan, dan berbagi keberkahan. Banyak sekali keberkahan yang diberikan kepada masyarakat," kata Rahmad, Sabtu (14/3/2026).

Rahmad menyampaikan, pesan untuk Petrokimia Gresik bahwa harus ikut menjaga kelangsungan ketahanan pangan nasional melalui distribusi pupuk.

Ia menyebut, sengan gejolak dunia seperti saat ini, Indonesia diharapkan bisa tetap menjaga ketahanan pangan dengan kontribusi oleh perusahaan pupuk seperti Petrokimia Gresik. 

Pihaknya mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat Gresik sehingga Pupuk Indonesia dan Petrokimia Gresik mampu menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia dengan baik. 

Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, mengungkap bahwa bantuan ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih perusahaan kepada masyarakat Gresik. 

Ia menambahkan, bantuan dalam Safari Ramadan ini melengkapi program kepedulian yang sebelumnya telah dijalankan Petrokimia Gresik selama bulan Ramadan.

Sebelumnya, Petrokimia Gresik telah menyalurkan bantuan kepada 16 masjid dan 77 musala di sekitar perusahaan, serta 23 pondok pesantren dan 27 panti asuhan di Kabupaten Gresik.

Adapun total bantuan yang diberikan Petrokimia Gresik selama bulan puasa ini mencapai Rp1,52 miliar.

"Karena itu, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat yang nyata, sekaligus menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar sebagai bagian dari keberlanjutan perusahaan," pungkasnya. 

Adapun keberkahan yang disalurkan dalam Safari Ramadan kali ini antara lain santunan untuk 1.455 guru Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang ada di Gresik dengan total Rp218,3 juta.

Kemudian santunan untuk 73 Imam Rawatib masjid dan musala sebesar Rp109,5 juta; santunan 80 anak yatim dan 15 anak didik dari Perkumpulan Istri Karyawan Petrokimia Gresik (PIKA-PG) sebesar Rp23,8 juta.

Berikutnya, Petrokimia Gresik dan Pupuk Indonesia juga menyerahkan 500 paket sembako kepada abang becak dan masyarakat sekitar perusahaan. 

Setiap paket berisi 1 liter minyak goreng, 3 kilogram beras, dan 1 kilogram gula. Selain itu, perusahaan juga memberikan 270 Alquran untuk 27 musala di sekitar perusahaan.

Bantuan ini juga merupakan kolaborasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Petrokimia Gresik dan Serikat Karyawan Petrokimia Gresik (SKPG). (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyampaikan bahwa posko pengaduan tersebut telah beroperasi sejak Senin (2/3/2026). Operasional posko ini melibatkan pengawas ketenagakerjaan dari pemerintah provinsi yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Jombang.

"Posko pengaduan sudah kami buka dan bekerja sama dengan pengawas provinsi yang ada di Jombang. Jika ada pekerja yang ingin mengadukan persoalan THR, bisa datang ke Disnaker atau ke kantor pengawas di BLK," ujar Isawan dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Untuk mempermudah jangkauan masyarakat, Disnaker menyediakan kanal pengaduan melalui WhatsApp. Fasilitas ini diharapkan memungkinkan pekerja menyampaikan keluhan tanpa kendala jarak dan birokrasi fisik.

Nanang menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026 yang telah disosialisasikan kepada pihak korporasi maupun masyarakat luas.

Selain menerima aduan, posko ini juga berfungsi sebagai pusat konsultasi terkait mekanisme, prosedur, hingga kriteria penerima THR, baik bagi sisi pekerja maupun pihak perusahaan.

Hingga saat ini, Disnaker Jombang mengeklaim belum menerima laporan pengaduan sejak posko resmi dibuka. Kondisi ini terpantau melandai dibandingkan tahun 2025 yang mencatat tiga pengaduan masuk terkait sengketa perhitungan dan keterlambatan waktu pencairan THR.

"Pada tahun lalu ada tiga laporan yang kami terima," ungkapnya.

Disnaker mendesak seluruh perusahaan agar patuh memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta surat edaran yang telah diterbitkan.

Nanang menilai pemberian THR bukan sekadar beban finansial perusahaan, melainkan bentuk apresiasi terhadap karyawan sekaligus instrumen vital dalam menjaga stabilitas hubungan industrial yang harmonis.

Jika muncul kendala di lapangan, pihaknya mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme komunikasi bipartit antara pekerja dan perusahaan sebelum memasuki tahap intervensi pengawasan.

"THR merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada pekerja. Ini juga menjadi momentum baik untuk memperkuat hubungan antara pengusaha dan karyawan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Malang bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Malang pada Kamis (12/3) ini tidak hanya menjadi ruang berbagi, tetapi juga sarana penting meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai prinsip syariah.

Ribuan warga dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selain mendapatkan edukasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah, masyarakat juga dapat menebus paket sembako murah serta memilih pakaian bagus pakai yang dijual dengan harga sangat terjangkau.

Secara keseluruhan, lebih dari 1.200 paket sembako dan ribuan pakaian layak pakai tersedia bagi masyarakat. Seluruh pakaian tersebut merupakan sumbangan dari pegawai OJK Malang dan anggota FKIJK Malang sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci.

Camat Jabung, Taufik Nurahman, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan yang menggabungkan edukasi keuangan dengan aksi sosial seperti ini memberikan manfaat ganda bagi masyarakat.

“Selain mendapatkan bantuan kebutuhan pokok, masyarakat juga memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik,” ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menilai Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat semangat berbagi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal dan sesuai prinsip syariah menjadi kunci penting dalam mencegah berbagai risiko keuangan.

“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan produk dan layanan keuangan yang legal serta sesuai prinsip syariah,” kata Farid.

Dalam kesempatan tersebut, Farid juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang kerap meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi atau pinjaman dari pihak yang tidak dikenal, terutama melalui media sosial.

“Pastikan selalu memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan,” tambahnya.

Selain edukasi di panggung utama, masyarakat juga dapat mengunjungi sejumlah booth edukasi yang disediakan oleh berbagai pelaku usaha jasa keuangan. Di booth tersebut, warga mendapatkan informasi mengenai berbagai produk layanan keuangan serta promo tebus sembako murah.

Sejumlah lembaga yang berpartisipasi antara lain HIMBARSI Malang Raya, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya area bazar sejak pagi hingga siang hari. Bagi banyak warga, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan menjelang Lebaran dengan harga lebih terjangkau.

Menariknya, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pembagian manfaat kepada masyarakat. Hasil penjualan pakaian bagus pakai yang dihimpun oleh OJK Malang dan FKIJK Malang langsung disalurkan sebagai donasi kepada Pondok Pesantren Raudhatul Huffadz An-Nuha Putri II.

Sementara itu, hasil penjualan tebus murah sembako oleh HIMBARSI Malang Raya juga disumbangkan kepada Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang berada di wilayah Kecamatan Jabung.

Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijak serta memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.

Di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa literasi keuangan dapat berjalan beriringan dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Informasi lebih lanjut: 

Kepala Kantor OJK Malang – Farid Faletehan;
Telp. (0341) 363150; Email: faridf@ojk.go.id (***) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga H-7 Lebaran atau pada Jumat (13/3/2026), sejumlah pedagang mengaku penjualan masih cenderung sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu pedagang jajanan Lebaran di Pasar Legi, Erlin Susana, mengatakan biasanya pembeli mulai memadati kiosnya sejak dua pekan sebelum Lebaran. Namun, pada tahun ini, peningkatan jumlah pembeli belum terlalu terasa.

"Pembeli mulai ada, tapi tidak seramai Lebaran tahun kemarin. Biasanya H-7 Lebaran sudah penuh pembeli," kata Erlin saat ditemui di kiosnya, Jumat (13/3/2026).

Meski demikian, pembeli masih terlihat datang dan pergi di kios milik Erlin yang menjual berbagai macam jajanan kering khas Lebaran. Produk yang dijual sudah dikemas dalam plastik maupun toples dengan harga berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000 per kemasan, dengan berat rata-rata mulai dari lima ons.

Erlin mengaku hanya berjualan jajanan kering saat menjelang Lebaran. Sementara pada hari biasa, ia lebih fokus berjualan kebutuhan sembako.

Menurutnya, menurunnya penjualan jajanan Lebaran tahun ini dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang sedang kurang stabil. Banyak pembeli memilih lebih berhemat dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

"Sepertinya karena kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, jadi masyarakat memilih berhemat," terangnya.

Selain itu, harga jajanan juga mengalami kenaikan. Erlin menyebut harga kulakan jajanan tahun ini lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya.

"Lebaran tahun ini harga jajanan kemasan tiga kilogram hampir sama dengan harga kemasan lima kilogram tahun lalu. Soalnya bahan-bahan seperti minyak goreng dan gula juga naik," ungkap dia.

Kondisi serupa juga dirasakan pedagang bumbu dapur di Pasar Legi bernama Ali Mahmud. Dia menyebut penjualan bumbu dapur menjelang Lebaran tahun ini juga masih belum ramai.

Padahal, menurutnya, beberapa harga komoditas justru mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

Ia mencontohkan harga cabai rawit yang sebelumnya sempat mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp70.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari Rp34.000 per kilogram turun menjadi Rp30.000 per kilogram, dan bawang merah masih stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram.

"Biasanya kalau sudah masuk malam 21 puasa penjualan mulai ramai karena banyak masyarakat menggelar selamatan. Tapi sekarang masih biasa saja," tuturnya.

Para pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pembeli akan mulai meningkat sehingga penjualan dapat kembali menggeliat seperti tahun-tahun sebelumnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Blitar pada Jumat (13/3/2026) dan diserbu masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan mengikuti Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Mabes Polri dan diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda mengatakan kegiatan pasar murah ini diperuntukkan bagi masyarakat agar bisa membantu mencukupi kebutuhan selama bulan Ramadan hingga Lebaran.

"Tadi diawali dengan zoom meeting terlebih dahulu, kemudian pasar murah langsung dibuka untuk masyarakat," kata dia, Jumat (13/3/2026).

Ratusan warga Kabupaten Blitar tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Berbagai bahan pangan disediakan dalam bazar tersebut, mulai dari beras, minyak goreng, telur, cabai, hingga sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

"Ada berbagai bahan pangan yang dijual jauh lebih murah dibandingkan pasaran. Seperti beras, minyak goreng, telur, cabai dan lain-lain," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Blitar berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri. Program pasar murah ini juga menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

GPM sendiri digelar di 19 titik lokasi secara bergantian di berbagai wilayah Kabupaten Kediri. GPM ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Dalam setiap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, hingga aneka produk UMKM lokal.

Antusiasme masyarakat dalam setiap pelaksanaan GPM terbilang tinggi. Beberapa komoditas bahkan cepat habis diborong warga, terutama gula, minyak goreng, telur, dan beras.

Di beberapa lokasi, bawang merah dan cabai juga menjadi komoditas yang cepat ludes karena selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan di pasaran.

Di pasaran, harga gula saat ini berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, sedangkan dalam GPM dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Begitu pula dengan minyak goreng yang di pasar umum mencapai Rp18.000 per liter, sementara di GPM dijual Rp15.700 per liter.

Salah satu warga, Suparmi, mengaku membeli gula karena harganya lebih murah dibandingkan di toko.

“Harganya lebih murah, lebih terjangkau. Kalau dibandingkan di toko selisihnya lumayan, ada yang Rp1.500 sampai Rp2.000. Bagi ibu rumah tangga tentu sangat membantu,” ujarnya, Jumat, (13/3/2026) usai berbelanja di GPM Balai Desa Pehwetan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. 

Hal serupa disampaikan warga lainnya, Sriatun, yang membeli bawang merah, bawang putih, telur, dan minyak goreng.

“Harganya lebih murah dibandingkan di luar. Kalau di luar bawang merah sekitar Rp28.500 per kilogram, di sini tadi Rp25.000. Sangat membantu karena telur dan minyak juga ada selisih harga,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri drh Tutik Purwaningsih menegaskan, Gerakan Pangan Murah memang dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilisasi harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok bagi masyarakat selama momen Ramadhan 2026. Masyarakat bisa mendapatkan harga yang tidak melebihi HET," ujar Tutik. 

Dengan pelaksanaan di banyak titik selama Ramadhan, Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menekan lonjakan harga bahan pangan di pasaran.

"Penentuan lokasi berdasarkan usulan dari kecamatan dan peta ketersediaan bahan pokok di lokasi kegiatan," tambahnya lagi.

Untuk ketersediaan komoditas utama, sejumlah pihak turut dilibatkan. Beras disuplai dari Bulog dengan jumlah sekitar 1 hingga 1,5 ton setiap kegiatan. Sementara gula disediakan sekitar 5 kuintal hingga 1,5 ton, dengan pembelian dibatasi maksimal 5 kilogram per orang karena stok terbatas.

Sedangkan minyak goreng Minyakita yang dipasok oleh distributor, dijual dengan harga Rp15.700 per liter dan dibatasi dua liter per orang. Untuk beras SPHP, dijual dengan harga Rp57.000 per kemasan 5 kilogram tanpa pembatasan jumlah pembelian.

Sementara itu, komoditas lain seperti bawang merah dan cabai sebagian besar dipasok dari pelaku UMKM lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi tanam jagung tersebut digelar serentak secara nasional dan dipusatkan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan utama dipimpin langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia melalui sambungan virtual.

Di Kabupaten Pasuruan, kegiatan tanam jagung menjadi bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah bersama kepolisian berupaya mendorong peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan lahan produktif di berbagai wilayah.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa program tanam raya merupakan langkah konkret Polri dalam membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Hari ini kita melaksanakan tanam raya serentak untuk kuartal pertama. Ini adalah langkah nyata Polri bersama masyarakat dan kementerian terkait untuk memastikan kita mencapai target swasembada pangan yang diminta Bapak Presiden,” ujar Kapolri dalam sambutannya dari Ogan Ilir.

Ia menambahkan, keterlibatan seluruh jajaran kepolisian di daerah diharapkan mampu mempercepat pencapaian target produksi pangan nasional.

“Kami mendorong seluruh jajaran Polda dan Polres untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta masyarakat agar program ini benar-benar berdampak pada peningkatan produksi jagung di daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program tanam jagung serentak tersebut. Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

“Kami menyambut baik program tanam jagung serentak ini karena sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,” kata Rusdi Sutejo.

Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan kelompok tani dapat memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

“Dengan adanya sinergi ini, kami berharap para petani mendapatkan dukungan yang lebih baik, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, maupun pendampingan agar hasil produksi pertanian terus meningkat,” ujarnya.

Program tanam jagung serentak secara nasional menargetkan penanaman di lahan seluas satu juta hektare di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan produksi, program ini juga membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Di tingkat daerah, kegiatan diakhiri dengan penanaman bibit jagung secara simbolis oleh Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Pasuruan di lahan yang telah disiapkan di Desa Tampung.

“Kami berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremoni saja, tetapi benar-benar berlanjut menjadi gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkas Rusdi Sutejo. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Manager Toko Emas Purnama Kota Batu, Achmad Ilham pada Kamis (12/3/2026) mengatakan harga emas memang mengalami peningkatan sejak menjelang Ramadan hingga memasuki pekan-pekan terakhir sebelum Lebaran. Menurutnya, tren tersebut sudah menjadi pola yang hampir terjadi setiap tahun.

“Sebelumnya sekitar Rp 2,8 juta per gram saat menjelang Ramadan dan sampai mendekati Lebaran memang ada kenaikan harga emas menjadi 3,09 juta per gram. Meski begitu permintaan juga cenderung meningkat karena masyarakat banyak yang membeli untuk perhiasan ataupun tabungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun harga emas saat ini berada pada level cukup tinggi, minat masyarakat untuk membeli emas masih tetap ada. Hanya saja, terdapat perubahan pada jumlah pembelian yang dilakukan konsumen.

Menurut Ilham, momen Lebaran memang menjadi salah satu periode dengan aktivitas pembelian yang cukup ramai. Selain untuk investasi, sebagian masyarakat juga membeli emas sebagai hadiah maupun pelengkap kebutuhan perhiasan saat hari raya.

“Kalau dulu banyak yang membeli dalam jumlah lebih besar, sekarang rata-rata masyarakat membeli dalam ukuran gram yang lebih kecil. Tapi transaksi tetap ada, karena emas masih dianggap sebagai bentuk simpanan yang aman,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai setelah Lebaran biasanya terjadi penurunan aktivitas pembelian. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan perhiasan setelah momentum hari raya serta kondisi keuangan masyarakat yang telah banyak digunakan untuk kebutuhan Lebaran.

“Biasanya setelah Lebaran ada sedikit penurunan transaksi karena masyarakat sudah fokus ke kebutuhan lain, sedangkan untuk penurunan harga emas paling rendah diprediksi sekitar Rp 3,04 juta per gram. Tapi pergerakan harga emas tetap bergantung pada pasar global dan nilai tukar rupiah,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Cabang Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, dalam wawancara di sela kegiatan pasar murah di Jombang, menegaskan hal tersebut. Pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Ketahanan Pangan, untuk menggelar operasi pasar.

"Kita menyediakan beras SPHP sebanyak 8 ton, kemudian beras premium sebanyak 350 kg, gula 200 kg, dan Minyakita sebanyak 300 liter," ujar Mas Husin, sapaan akrabnya, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, dukungan untuk pasar murah ini akan berlangsung secara berkelanjutan selama Ramadan dan menjelang Lebaran, tidak hanya pada satu kesempatan saja. Pihaknya juga mendukung kegiatan serupa yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang maupun wilayah lainnya.

Menurut Husin stok pangan, terutama beras SPHP dan minyak goreng, sangat aman. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terkait gejolak ekonomi global.

"Untuk beras SPHP dan minyak, kami pastikan sampai tahun ini pun masih aman, bahkan tahun depan pun masih aman. Berarti 6 bulan ke depan aman, sampai tahun ini pun masih aman," tegasnya.

Menurutnya, kondisi global saat ini tidak memengaruhi stok pangan yang dikelola Bulog. "Sementara belum ada gangguan atau tantangan, hambatan ya, terkait kondisi global. Sementara masih aman," imbuhnya.

Selain melalui pasar murah, Bulog juga menggencarkan distribusi beras SPHP melalui berbagai kanal. 

"Kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih, dengan pengecer di pasar tradisional, dengan ritel modern, termasuk Gerakan Pangan Murah bersama TNI dan Polri," jelas Husin.

Di luar kegiatan tersebut, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan. Rencananya, penyaluran untuk Kabupaten Jombang akan dilakukan setelah Lebaran.

Menyikapi tingginya permintaan menjelang hari raya, Mas Husin mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Ia memastikan ketersediaan pangan terjamin, termasuk dalam menyikapi momen perayaan keagamaan lainnya.

"Nggih, betul. Kita pastikan masyarakat tidak perlu panik terkait stok pangan ini, baik beras dan minyak goreng kita pastikan aman. Intinya kita juga support kegiatan keagamaan apa pun, tidak hanya Ramadan-Lebaran, namun dengan Nyepi pun juga kita support. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP dan minyak di pasar atau Koperasi Merah Putih," pungkasnya.

Sementara untuk komoditas gula, Bulog memastikan stok aman berkat kolaborasi dengan PTPN PG Semboro dan RNI. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pemaparan tersebut, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang, Farid Faletehan, menyampaikan bahwa secara nasional OJK bersama perbankan telah melakukan pemblokiran lebih dari 32 ribu rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan praktik perjudian daring yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

“Pemblokiran rekening dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal yang merugikan,” jelas Farid dalam konferensi pers tersebut.

Selain judi online, OJK juga terus menindak berbagai praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin.

Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sejak awal tahun 2026 tercatat 951 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan operasinya.

Praktik pinjaman online ilegal seringkali merugikan masyarakat karena bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga metode penagihan yang tidak manusiawi.

OJK Malang juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital, terutama yang menawarkan keuntungan tidak wajar atau proses pinjaman yang terlalu mudah.

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan bahwa layanan keuangan yang digunakan berasal dari lembaga resmi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Selain memaparkan upaya pemberantasan aktivitas ilegal, dalam konferensi pers tersebut OJK Malang juga menyampaikan perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah Malang yang masih berada dalam kondisi stabil.

Penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang hingga Januari 2026 tercatat mencapai Rp109,76 triliun, dengan kualitas kredit yang masih terjaga pada tingkat yang sehat. (***)

Editor: Syaiful Aries

Usaha kue kering yang digelutinya mampu mendatangkan keuntungan lebih besar tahun ini akibat lonjakan pesanan dari para pelanggan.

Kristina mengaku permintaan kue kering buatannya meningkat cukup signifikan pada Lebaran 2026. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pesanan yang masuk naik sekitar 50 persen.

"Ada peningkatan sekitar 50 persen kalau dibandingkan dengan tahun lalu, alhamdulillah," ujarnya saat ditemui, Rabu (11/3/2026).

Kesibukan pun terlihat di kediamannya. Sejumlah pekerja tampak bergantian membuat berbagai jenis kue kering di bagian belakang rumah, sementara sebagian lainnya fokus pada proses pengemasan sebelum produk siap dikirim kepada pelanggan.

Melihat tingginya permintaan, Kristina memutuskan untuk menutup pemesanan lebih awal, yakni pada 10 Maret 2026. Ia kini hanya fokus menyelesaikan pesanan yang sudah masuk agar seluruh permintaan dapat terpenuhi tepat menjelang Lebaran.

"Sudah close order tanggal 10, tetapi kami masih produksi menyelesaikan pesanan yang sudah masuk," kata dia.

Usaha kue kering tersebut telah ia jalankan selama empat tahun terakhir. Meski demikian, produksi kue kering hanya dilakukan saat momentum menjelang Lebaran. Pada hari biasa, Kristina lebih sering menerima pesanan kue lain seperti donat dan pizza.

Dalam produksinya, Kristina menghadirkan berbagai kue kering khas Lebaran seperti nastar, kastengel, lidah kucing, putri salju, roti kacang, hingga roti mawar. Beberapa jenis kue yang sebelumnya kurang diminati kini justru menjadi favorit pelanggan, seperti lidah kucing dan sagu keju.

Produk kue kering tersebut dijual dalam berbagai ukuran kemasan stoples dengan berat antara 250 hingga 400 gram. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp35.000 per stoples. Selain itu, Kristina juga menyediakan paket kiriman (hampers) berisi dua hingga tiga stoples kue kering yang banyak diminati sebagai bingkisan Lebaran.

"Untuk paket hampers dua stoples, harga yang ditawarkan mulai Rp84.000. Sedangkan paket tiga stoples dijual mulai Rp121.000. Kue kering yang kami buat ini menggunakan bahan berkualitas, jadi masuk kategori kue kering premium," jelasnya.

Dalam satu musim Lebaran tahun ini, penjualan kue kering di tempatnya dapat mencapai 500 hingga 700 stoples. Mayoritas pembeli berasal dari wilayah Blitar dan sekitarnya.

Strategi pemasaran yang digunakan pun beragam. Selain menawarkan produk secara langsung ke sejumlah kantor pemerintahan dan menitipkan ke toko oleh-oleh serta swalayan, Kristina juga memanfaatkan media sosial dan WhatsApp untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

"Omzet tahun ini diperkirakan lebih dari Rp20 juta. Saya mulai mengerjakan produksi sejak sebelum Ramadan. Saya memberikan sampel (tester) kepada calon pelanggan sebelum akhirnya menerima pesanan dalam jumlah besar saat Ramadan tiba," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam sidak tersebut, politisi yang akrab disapa Mbak Estu itu meninjau langsung kondisi cadangan beras dan proses penyerapan gabah petani. Ia mengapresiasi kesiapan Bulog yang dinilai optimal dalam menjalankan tugasnya.

"Saya apresiasi kinerja Bulog. Stok di gudang Mojongapit sekitar 65 ribu ton dan aman hingga tahun depan. Apalagi nanti masih ada tambahan dari panen raya," ujar Sadarestuwati dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Tak hanya soal stok, ia juga mengapresiasi kualitas beras Bulog yang sempat diragukan sebagian masyarakat. Setelah melihat langsung, menurutnya beras yang disalurkan Bulog layak konsumsi karena berasal dari pengadaan lokal tahun sebelumnya.

Sadarestuwati juga mengapresiasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Di Pasar Pon, harga beras SPHP masih sesuai HET, yakni Rp11.500–Rp11.600 per kilogram. Minyak goreng Minyak Kita juga dijual sesuai ketentuan.

"Para pedagang senang menjual beras SPHP karena harganya terjangkau. Ini membantu masyarakat di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja," katanya.

Ia berharap Bulog terus mempertahankan kinerja positifnya, termasuk dalam hal pengadaan dan distribusi gula ke depan. Sementara itu, Wakil Pemimpin Bulog Kanwil Jawa Timur, Sugeng Hardono, menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut.

"Kami berterima kasih atas apresiasi dan dukungan dari Ibu Sadarestuwati. Stok beras Jawa Timur mencapai 999 ribu ton. Kami akan terus menjaga stabilitas harga dan menindak tegas pedagang yang menjual di atas HET," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri kegiatan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan PKH di KDMP Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (10/3/2025).

“Ada 229 ribu KPM di Pasuruan dan total 5 juta KPM di Jawa Timur akan didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menjadi anggota koperasi, KPM tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pemilik yang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan koperasi.

Gus Ipul menjelaskan bahwa kolaborasi antara program perlindungan sosial dan koperasi desa merupakan bagian dari upaya pemberdayaan.

“Pemerintah ingin para penerima manfaat tidak hanya berharap menerima bantuan setiap tiga bulan sekali, tetapi mengharapkan keluarganya makin berdaya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam penanganan kemiskinan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Banyak di sekitar kita orang-orang tidak tampak penderitaannya. Presiden meminta dimulai dengan data. Kalau data benar, intervensi pemerintah akan benar,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi di lingkungannya melalui jalur formal atau partisipasi menggunakan beragam saluran yang telah disediakan Kemensos. 

Gus Ipul kembali menekankan bahwa seluruh upaya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.

Sementara di sisi lain, penerima bantuan sosial diharapkan memiliki semangat untuk terus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

“Setelah dapat bansos, harus punya semangat menjadi keluarga yang lebih mandiri. Seperti slogan kita, bansos sementara, berdaya selamanya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah selain memberikan sambutan sekaligus menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota dan buku simpanan kepada KPM PKH-Sembako serta pilar-pilar sosial di Desa Gejugjati.

Selain itu, juga diserahkan paket sembako kepada penerima manfaat dan dilakukan peninjauan langsung kegiatan koperasi di lokasi.

Sejumlah bantuan juga disalurkan dalam kegiatan ini. Menteri Koperasi menyerahkan secara simbolis bantuan dari BNI berupa simpanan pokok dan simpanan wajib untuk 400 anggota KDMP Gejugjati dengan total nilai Rp20.000.000.

Terdapat pula dukungan dari beberapa pihak untuk penguatan operasional koperasi dan pemberdayaan masyarakat, antara lain bantuan pupuk dari PT Pupuk Indonesia, satu perangkat komputer dari Perum Bulog untuk operasional koperasi, mesin printer dan sembako untuk modal usaha dari ID Food, tablet dari PT Pertamina. 

Secara khusus, Gus Ipul juga menyerahkan bantuan pemberdayaan sosial kepada kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Zubaidah berupa 100 paket ayam petelur dengan nilai total Rp570 juta. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa kolaborasi koperasi desa dan PKH dapat menjadi wadah penguatan ekonomi di tingkat desa.

“Kolaborasi Kopdes dengan PKH akan menjadi wadah bagi banyak hal-hal baik di skala desa,” ujar Emil.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia sekitar 2.200 bangunan gudang dan gerai yang dikelola oleh KDMP. Pemerintah juga tengah membangun sekitar 32 ribu unit bangunan serupa di berbagai daerah.

“Bangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi akan dikelola oleh KDMP untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa,” jelasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, bantuan tersebut menjadi secercah harapan bagi warga yang tengah bersiap menyambut Hari Raya Idulfitri.

Kabaglog Polres Bondowoso, AKP Slamet Riyadi, menyampaikan apresiasi kepada PWI Bondowoso atas kolaborasi dan sinergi yang terjalin dalam mengisi bulan suci Ramadan melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Menurutnya, kepedulian semacam ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa dan anak-anak yatim yang kerap menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Kegiatan semacam ini kami harapkan bisa terus dilakukan sebagai bentuk perhatian dari insan pers dan kepolisian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama kaum dhuafa dan anak-anak yatim,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Wringin Misyono menilai kegiatan Safari Sedekah Ramadan yang diinisiasi PWI Bondowoso tidak hanya menghadirkan bantuan materi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran wartawan di tengah kehidupan sosial.

Menurutnya, wartawan tidak hanya bertugas menulis dan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta hadir memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

“Wartawan juga menjadi penyambung lidah masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan anak yatim, agar mereka tetap bisa merasakan berkah Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri dengan penuh harapan,” ucapnya.

Usai penyerahan santunan, Ketua PWI Bondowoso Sinca Ari Pangistu tampak haru melihat senyum para penerima bantuan. Baginya, kebahagiaan sederhana itu menjadi pengingat bahwa kehadiran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan berita, tetapi juga membawa kepedulian.

Ia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak memandang profesi wartawan dengan stigma negatif.

“Kami juga ingin berbagi di bulan Ramadan ini. Tolong jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi lihatlah dari ketulusan dan perhatian kami, PWI bersama Polres Bondowoso. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat,” tuturnya.

Salah seorang penerima bantuan, Salama, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi dirinya dan keluarga, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Bantuan ini sangat bermanfaat, apalagi menjelang Lebaran seperti sekarang,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota Komisi B DPRD Kota Batu dari Fraksi PKS Saifudin pada Senin (9/3/2026) menegaskan, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) perlu memastikan seluruh perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga dengan pendekatan yang berpihak pada perlindungan pekerja.

“Kami mendorong Pemkot Batu melalui Disnaker untuk memastikan tidak ada pekerja yang terzalimi. Pengawasan harus dilakukan dengan hati, namun tetap tegas secara aturan,” ujarnya.

Ia menilai pembayaran THR bukan sekadar kewajiban formal perusahaan, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak pekerja yang harus dijaga. Terlebih, banyak keluarga pekerja yang sangat bergantung pada THR untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

Saifudin menambahkan, hubungan antara pengusaha dan pekerja seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hubungan industrial semata. Lebih dari itu, relasi tersebut juga harus dilandasi nilai keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

"Perusahaan yang mampu menghargai kerja keras karyawan dengan memenuhi hak-haknya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Langkah tersebut dapat berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha," imbuhnya.

Selain mendorong pengawasan pemerintah, Saifudin juga mengajak para pekerja untuk menggunakan THR secara bijak. Ia berharap dana tersebut tidak dihabiskan secara konsumtif, melainkan dimanfaatkan secara proporsional sesuai kebutuhan keluarga.

Menurutnya, momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ruang kebahagiaan bersama, termasuk bagi para pekerja yang telah berkontribusi terhadap jalannya roda ekonomi di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejak jembatan itu ditutup, pangkalan angkot yang sebelumnya berada di sisi selatan jembatan kini dipindah ke Kelurahan Nangkaan, tepat di sisi utara jembatan. Pemindahan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan biaya operasional yang semakin membengkak.

Penutupan jembatan membuat seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, harus dialihkan melalui jalur alternatif yang melintasi Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Curahdami, hingga tembus di Desa Kembang. Jalur memutar itu membuat waktu tempuh semakin lama dan kebutuhan bahan bakar meningkat.

Pengendara mobil bahkan harus melewati Desa Pakuwesi dengan waktu perjalanan yang bisa mencapai sekitar 30 menit. Bagi sopir angkot yang setiap hari menggantungkan hidup dari jalanan, kondisi ini tentu menjadi beban yang tidak ringan.

Rahmat, salah seorang sopir angkot jurusan Bondowoso–Arjasa, mengaku merasakan langsung dampak dari penutupan jembatan tersebut. Pendapatannya merosot tajam, sementara biaya operasional justru melonjak.

“Sejak penutupan Jembatan Sentong, dampaknya sangat terasa bagi kami para sopir angkot. Pendapatan menurun drastis, sementara kebutuhan bahan bakar justru meningkat,” ujar Rahmat, Senin (9/3/2026).

Ia mengenang masa ketika angkot masih menjadi pilihan utama masyarakat. Saat itu, jumlah penumpang cukup ramai sehingga biaya operasional masih bisa tertutupi dari ongkos yang dibayar penumpang.

“Kalau dulu kenaikan harga BBM masih bisa tertutup dari penumpang. Sekarang sudah sangat berat. Bahkan kebutuhan BBM bisa meningkat sampai empat atau lima kali lipat karena harus memutar jalur lebih jauh,” tuturnya.

Tetap Bertahan di Tengah Maraknya Transportasi Lain

Tak hanya persoalan jarak tempuh yang semakin jauh, Rahmat juga harus menghadapi kenyataan bahwa jumlah penumpang semakin menurun. Moda transportasi baru seperti ojek online, bentor, hingga kendaraan pribadi membuat keberadaan angkot semakin tersisih.

“Kadang kami dapat operan penumpang dari arah Besuki, tapi sering juga sepi sama sekali. Sekarang kendaraan juga semakin banyak, ada Grab, bentor, dan transportasi lain. Semua orang sama-sama mencari nafkah,” katanya.

Dulu, pelajar menjadi salah satu penumpang tetap angkot. Namun kini kondisi itu berubah. Banyak siswa yang memilih membawa kendaraan sendiri ke sekolah, sehingga jumlah penumpang dari kalangan pelajar semakin berkurang.

“Sekarang kebanyakan anak sekolah sudah membawa kendaraan sendiri. Aturan usia berkendara seolah tidak terlalu diperhatikan lagi, jadi penumpang angkot makin sedikit,” imbuhnya.

Mencari Harapan Lewat Jasa Penitipan Motor

Di tengah kondisi yang semakin sulit, Rahmat mencoba mencari cara agar dirinya dan rekan-rekan sesama sopir angkot tetap bisa bertahan. Ia pun menggagas ide membuka jasa penitipan sepeda motor di sekitar area sekolah.

Menurutnya, langkah kecil ini diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para sopir yang terdampak.

“Melihat kondisi teman-teman sopir, saya merasa kasihan. Akhirnya saya mencoba mencari alternatif penghasilan dengan membuka jasa penitipan sepeda di sekitar sekolah,” ungkapnya.

Ide tersebut ia komunikasikan dengan sejumlah pihak, termasuk remaja masjid dan pihak sekolah. Respons yang diterima pun cukup positif.

“Alhamdulillah responsnya baik. Bahkan ada pihak sekolah yang meminta nomor saya untuk berkoordinasi,” katanya.

Ke depan, Rahmat berharap tempat penitipan tersebut bisa dijaga bersama oleh para sopir angkot. Tidak ada jadwal khusus, siapa pun yang memiliki waktu bisa membantu menjaga secara bergantian.

Tarif penitipan yang dipatok pun sangat terjangkau, hanya sekitar Rp2.000 per kendaraan.

“Kalau ada yang memberi lebih juga tidak masalah. Yang penting kami masih bisa mendapat tambahan penghasilan di tengah kondisi yang cukup sulit seperti sekarang,” pungkasnya.

Bagi Rahmat dan para sopir angkot lainnya, jalanan mungkin tak lagi seramai dulu. Namun semangat untuk tetap bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga membuat mereka terus bertahan, meski harus memutar lebih jauh dari biasanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurutnya, selama Ramadan ia berkeliling ke sejumlah pasar untuk memantau kondisi harga bahan pokok sekaligus memastikan tidak terjadi lonjakan inflasi yang signifikan.

"Selama Ramadan ini saya keliling ke pasar-pasar untuk melihat apakah inflasi terjadi atau tidak. Dari pantauan sementara, yang masih terasa tinggi itu cabai, terutama cabai keriting," ujarnya.

Hasanuddin menilai kenaikan harga cabai tidak selalu dipicu oleh persoalan produksi, tetapi sering kali berkaitan dengan rantai distribusi yang kurang efisien. Jalur distribusi yang berbelit dinilai dapat menyebabkan harga komoditas menjadi lebih mahal ketika sampai di tangan konsumen.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Malang sebenarnya merupakan salah satu daerah penghasil cabai. Namun, dalam praktiknya, hasil panen petani kerap dikirim ke luar daerah terlebih dahulu sebelum kembali didistribusikan ke pasar-pasar di Malang.

"Padahal petani cabai di Malang cukup banyak. Tapi barangnya sering berputar dulu ke daerah lain, baru kemudian kembali lagi ke Malang. Rantai distribusi seperti ini yang membuat harga menjadi lebih mahal," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Satgas Pangan perlu memastikan jalur distribusi bahan pokok berjalan tertib agar tidak menimbulkan lonjakan harga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Sarasehan politik tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus DPW PKB Jawa Timur yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, di antaranya Khofidah dan Hikmah Bafaqih. 

Seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang juga tampak mengikuti jalannya kegiatan, termasuk pembagian takjil kepada pengguna jalan yang berlangsung di Kepanjen tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga cabai di tingkat nasional pada awal Maret 2026 masih menunjukkan fluktuasi. Cabai rawit merah tercatat berada di kisaran Rp78.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp44.000 per kilogram di tingkat eceran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan tersebut menjadi salah satu titik layanan penukaran terpusat yang disiapkan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Melalui program SERAMBI 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp24,6 triliun untuk wilayah Jawa Timur. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5,6 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp23,3 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan penyediaan uang tunai dalam jumlah besar tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

“Bank Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan tersebar merata, serta didukung sistem pembayaran yang andal selama periode Ramadan dan Idulfitri,” ujar Ibrahim saat dikonfirmasi pada Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, peningkatan jumlah uang yang disiapkan juga didorong oleh proyeksi pertumbuhan konsumsi masyarakat serta meningkatnya mobilitas selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI).

“Antisipasi kenaikan ini didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode RAFI (Ramadan dan Idulfitri),” kata Ibrahim.

Selain penukaran terpusat di Grand City, BI juga sebelumnya menggelar layanan serupa sehari sebelumnya di Ciputra World Surabaya. Kedua lokasi tersebut menjadi pusat layanan penukaran uang baru dengan kapasitas besar untuk melayani masyarakat.

Di luar layanan terpusat, BI juga membuka berbagai kanal penukaran uang lainnya. Di antaranya melalui mobil kas keliling yang beroperasi sejak 19 Februari hingga 13 Maret 2026 di sejumlah titik strategis seperti rumah ibadah, pusat keramaian, hingga jalur mudik.

Selain itu, BI juga bersinergi dengan industri perbankan dengan membuka 240 titik layanan penukaran yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Layanan tersebut berlangsung mulai 24 Februari hingga 15 Maret 2026.

Untuk mendapatkan layanan penukaran uang, masyarakat diimbau melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR di laman resmi Bank Indonesia. Sistem ini diterapkan untuk memastikan ketertiban layanan serta menghindari antrean panjang.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai melalui berbagai instrumen pembayaran digital seperti QRIS, BI-FAST, uang elektronik, dan layanan digital banking.

Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH).

Tak hanya itu, BI juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan perilaku Belanja Bijak, yakni berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, serta mengutamakan produk dalam negeri.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak berlebihan dalam belanja, mengutamakan produk dalam negeri, serta selalu waspada terhadap uang palsu dengan prinsip 3D dan semangat Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah,” tutup Ibrahim. (*)

Editor: Danu 

Salah satunya dialami produsen rengginang asal Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar bernama Wiwik Widuriati (53). 

Sejak awal Ramadan, pesanan rengginang di tempat usahanya mulai meningkat dibanding hari biasa.

Di halaman rumah Wiwik, puluhan papan dan terpal tampak dipenuhi rengginang yang dijemur di bawah sinar matahari. Proses pengeringan ini menjadi tahap penting sebelum rengginang siap dipasarkan.

"Kalau menjelang Lebaran memang pesanan selalu naik. Rengginang ini sebenarnya makanan yang peminatnya ada terus," kata dia, Ahad (8/3/2026).

Meski permintaan meningkat, produksi rengginang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika hujan turun atau matahari tidak cukup terik, proses pengeringan tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Menurut Wiwik, rengginang yang sudah dicetak harus segera dijemur agar tidak lembab dan berjamur. Karena itu, sinar matahari menjadi faktor utama dalam proses produksi.

"Kalau cuaca cerah, biasanya butuh waktu sekitar dua hari sampai rengginang benar-benar kering. Tapi, kalau hujan produksi bisa terhambat," ujarnya.

Wiwik yang telah menekuni usaha produksi rengginang sejak tahun 2007 ini mengaku dalam sekali produksi bisa menghasilkan lebih dari satu kuintal rengginang. Namun, jumlah tersebut tidak selalu stabil karena sangat bergantung pada cuaca.

Dalam sehari, saat kondisi cuaca mendukung, ia bisa memproduksi sekitar 120 kilogram rengginang. Selama sebulan menjelang Lebaran, total produksinya mencapai sekitar 2 ton.

Bahan utama pembuatan rengginang adalah beras ketan yang terlebih dahulu direndam selama kurang lebih satu jam. Setelah itu, ketan dicuci bersih dan dikukus selama kurang lebih 1,5 jam.

Ketan yang telah matang, kemudian diberi bumbu sebelum kembali dikukus untuk kedua kalinya. Selanjutnya adonan dicetak saat masih hangat agar mudah dibentuk.

"Kalau sudah dingin, ketannya keras dan sulit dicetak," jelasnya.

Ada beberapa varian rengginang yang diproduksi Wiwik,  seperti bawang, terasi, dan ketan hitam. Produk rengginang buatannya dijual dengan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.

Saat ini pemasaran rengginang masih didominasi wilayah Blitar dan sekitarnya. Meski begitu, Wiwik mengaku pernah mengirim produknya hingga luar pulau.

"Dulu pernah kirim sampai Papua, tapi sekarang lebih banyak di pasar lokal," imbuhnya. (*)

Editor: Danu 

Salah satu produsen gula kelapa asal Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Sulis Imroah (56) mengaku kewalahan melayani pesanan yang terus berdatangan.

Jika pada hari biasa produksi hanya sekitar 300 kilogram per hari, menjelang Lebaran produksinya melonjak hingga 400 sampai 500 kilogram per harinya.

"Kalau mendekati lebaran seperti saat ini, pesanan jauh lebih banyak dibandingkan hari biasa. Produksi bisa sampai 500 kilogram per hari," ujarnya saat ditemui di rumahnya, Ahad (8/3/2026).

Di halaman belakang rumahnya, aktivitas produksi gula kelapa terlihat sibuk sejak pagi hari. Sejumlah pekerja para ibu-ibu tampak duduk berhadap-hadapan sambil mencetak gula kelapa yang telah mengental. 

Sementara di dapur, dua pekerja lainnya sedang mengaduk rebusan air nira di atas tungku kayu.

Proses pembuatan gula kelapa di tempat Sulis masih menggunakan cara tradisional. Air nira kelapa direbus menggunakan tungku kayu hingga mengental sebelum akhirnya dicetak menjadi gula kelapa berukuran kecil.

"Selama bulan puasa, para pekerja memulai aktivitas produksi sejak pukul 05.00 sampai pukul 15.00 WIB," kata dia.

Untuk mempercepat proses produksi, Sulis mengaku menggunakan cara khusus agar rebusan air nira lebih cepat mengental. Yakni menambahkan sedikit gula kelapa yang sudah jadi ke dalam rebusan.

Cara biasa yang sering dilakukan yaitu merebus selama enam hingga tujuh jam, sampai bisa dicetak. Menurutnya dengan cara tersebut, proses jauh lebih cepat sekitar 15 menit sudah bisa dicetak.

"Cara ini kami lakukan agar produksi tetap mampu mengejar pesanan pelanggan yang terus meningkat, terutama seperti saat ini menjelang Lebaran," ucap dia.

Permintaan gula kelapa produksi Sulis tidak hanya datang dari wilayah Blitar dan sekitarnya. Tetapi, juga dari kota besar seperti Jakarta, Malang, dan Surabaya.

Bahkan sebagian pesanan dari Malang akan dipasarkan lagi ke luar negeri, salah satunya di Hongkong.

Sulis menjual gula kelapa produksinya seharga Rp21.500 per kilogram. Dalam sehari, ia membutuhkan sedikitnya 200 liter air nira kelapa sebagai bahan baku produksi.

Air nira tersebut diperoleh dari petani di desanya serta dari desa tetangga, yakni Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok.

Meski produksi meningkat saat menjelang hari raya, usaha gula kelapa milik Sulis sebenarnya tetap berjalan stabil sepanjang tahun. Dalam kondisi normal, ia mampu memproduksi rata-rata sekitar 8 ton gula kelapa setiap bulan.

"Kalau pesanan sebenarnya tetap ada setiap bulan. Tapi menjelang Lebaran seperti sekarang, biasanya memang lebih ramai," imbuhnya. (*)

Editor: Danu

Permintaan lampu hias produksi tangan (handmade) tersebut meningkat signifikan, bahkan pesanan datang dari berbagai negara di luar negeri. Puluhan lampu hias dengan beragam motif dilaporkan telah dipesan oleh pelanggan mancanegara.

Produk kerajinan ini diminati karena memiliki desain unik, terutama motif kaligrafi yang menampilkan nuansa Islami saat lampu dinyalakan. Perajin lampu hias tersebut adalah Erwin Andi Prastika (33).

Ia menjalankan usaha kerajinan lampu PVC di kediamannya di Jalan Serma Abdurahman Gang 9, Kelurahan Wiroborang.

Dalam mengelola usaha tersebut, Erwin dibantu oleh sang adik, Wisnu Wardana. Setiap hari, keduanya memproduksi lampu hias sesuai pesanan pelanggan yang datang silih berganti.

Selain melayani pembeli domestik, Erwin juga rutin menerima pesanan internasional. Sejak awal tahun 2026 hingga memasuki bulan Ramadhan, tercatat sebanyak 86 pesanan lampu hias datang dari luar negeri.

Mayoritas pesanan berasal dari Turki dan sejumlah negara di kawasan Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tak hanya dari wilayah tersebut, lampu hias buatan Erwin juga diminati pelanggan dari negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, hingga Kanada.

Namun, motif yang dipesan oleh pelanggan dari wilayah Barat umumnya berbeda dengan pesanan dari negara-negara Islam.

 “Jadi saya mulai menerima pesanan dari Eropa, Amerika, dan Kanada yang motifnya bukan kaligrafi, tetapi lebih ke gambar atau foto. Ketika lampu dinyalakan, akan muncul foto yang dikirim ke saya untuk dibuat,” kata Erwin Andi Prastika.

Dalam proses produksinya, lampu hias berbahan PVC ini melalui beberapa tahapan yang cukup mendetail. Tahap pertama adalah pemotongan pipa PVC sesuai ukuran dan panjang yang telah ditentukan.

Setelah itu, Erwin membuat pola desain menggunakan kertas. Pola tersebut dapat berupa kaligrafi, gambar tertentu, maupun desain khusus sesuai permintaan pelanggan.

Selanjutnya, pola dipindahkan ke permukaan pipa untuk kemudian diukir secara manual. Menurut Erwin, proses pengukiran menjadi tahap paling menantang karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi, terutama saat mengerjakan motif kaligrafi yang rumit.

Tingkat kerumitan ukiran tersebut turut memengaruhi harga jual produk. Semakin kompleks motif yang dipesan, maka waktu pengerjaan akan semakin lama.

Selain itu, ukuran lampu juga menjadi faktor penentu harga. Untuk harga lampu hias berbahan PVC ini, Erwin mematok mulai dari Rp70 ribu hingga jutaan rupiah. Harga tersebut menyesuaikan tingkat kesulitan desain serta dimensi lampu yang dipesan oleh pelanggan.

Agar tampilan lampu semakin menarik, tahap berikutnya adalah proses pengecatan. Pemilihan warna cat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Namun, khusus untuk motif kaligrafi, warna yang paling sering digunakan adalah emas dan perak agar terlihat lebih elegan saat lampu menyala.

Meski melayani pesanan mancanegara, Erwin mengaku permintaan dari dalam negeri juga cukup tinggi, terutama selama bulan Ramadhan.

“Alhamdulillah, selain menyelesaikan pesanan dari luar negeri, pesanan dari dalam negeri juga cukup banyak. Jadi setiap hari saya terus memproduksi lampu hias ini,” pungkasnya. (*) Editor: Syaiful Aries

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah intervensi melalui program pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa pasar murah akan digencarkan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Kita akan melakukan Pasar Murah. Kita juga akan menjaga inflasi agar di Surabaya tidak tinggi meskipun dengan kejadian global ini,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, kondisi geopolitik internasional saat ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar yang pada akhirnya dapat merambat ke harga berbagai kebutuhan pokok di masyarakat.

“Yang menjadi perhatian utama kami adalah potensi dampak terhadap inflasi. Kondisi geopolitik bisa berpengaruh pada kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Karena itu, kami akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah,” tegasnya.

Selain menggelar pasar murah, Pemkot Surabaya juga akan memperketat pemantauan harga di pasar tradisional maupun modern. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di tengah situasi global yang dinamis.

Di sisi lain, koordinasi dengan para distributor bahan pokok juga diperkuat untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan lancar serta ketersediaan stok pangan di Surabaya tetap aman.

Eri menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Surabaya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memantau perkembangan situasi global serta menunggu arahan kebijakan yang mungkin dikeluarkan.

“Ini sudah kita rapatkan berulang kali dengan semua stakeholder terkait kemungkinan inflasi. Kita lihat skala harga sampai minggu depan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu kekhawatiran utama pemerintah daerah adalah potensi kenaikan harga minyak dunia jika jalur distribusi energi global terganggu, termasuk akibat kemungkinan blokade di Selat Hormuz.

“Karena dengan Selat Hormuz yang diblokir dan semakin masifnya perang ini, kami khawatir ketika harga minyak naik otomatis akan mempengaruhi harga semua barang di Indonesia, khususnya Surabaya,” bebernya.

Menurut Eri, kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak langsung pada biaya distribusi barang, yang pada akhirnya turut memicu kenaikan harga berbagai komoditas di pasar.

Karena itu, Pemkot Surabaya menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas utama agar dampak gejolak global tidak sampai menimbulkan tekanan ekonomi yang berat bagi masyarakat.

“Yang terpenting bagi kami di daerah adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas kota. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali akibat situasi global,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepala Disparta Kota Batu, Onny Ardianto pada Jumat (6/3/2026) mengatakan proyeksi kunjungan wisata pada libur Lebaran tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan situasi saat libur Natal dan Tahun Baru lalu. Di mana pada periode tersebut, Kota Batu juga dipadati wisatawan dengan jumlah yang hampir sama.

“Prediksinya kurang lebih seperti selama libur Natal dan Tahun Baru kemarin, sekitar 1,1 juta wisatawan. Lonjakan kunjungan wisatawan saat libur Lebaran berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata seperti pengelola destinasi wisata, hotel, hingga sektor pendukung lainnya," urainya.

Meski demikian, Onny mengakui bahwa sepanjang 2025 lalu kunjungan wisata di Kota Batu sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena itu, momentum libur Lebaran diharapkan mampu kembali menggairahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.

Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan Disparta bersama berbagai pihak terkait untuk menyambut kedatangan wisatawan. Salah satunya melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dan membahas berbagai kesiapan menghadapi libur Lebaran, mulai dari rekayasa lalu lintas, pemantauan malam takbiran, pengamanan saat pelaksanaan salat Id, hingga monitoring di kawasan wisata.

"Dari sisi Disparta akan melakukan pemantauan langsung terhadap destinasi wisata serta akomodasi guna memastikan kesiapan dalam menerima lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengusaha travel umrah terancam merugi akibat kepulangan jamaah yang tertahan di Arab Saudi, karena peperangan.

Salah satu pengusaha travel umrah PT Permata Zain Al Miftah, menyebut ada sebanyak ratusan jamaahnya yang tertahan kepulangannya akibat berhentinya operasional maskapai akibat peperangan. 

Direktur Utama PT Permata Zain Al Miftah, KH Muhammad Zainuri Makruf, memperkirakan, nilai kerugian jika satu grup berjumlah sekitar 400 orang dengan biaya tiket pesawat sekitar Rp15,4 juta per orang, visa Rp2,5 juta, serta hotel dan transportasi sekitar Rp9 juta, maka potensi kerugian bisa mencapai miliaran rupiah.

"Kalau dihitung, nilai kerugian sangat besar. Ini belum termasuk biaya operasional lain. Pengalaman saat pandemi Covid-19 dulu, kerugian juga mencapai miliaran rupiah," kata pengusaha travel umrah yang akrab disapa Gus Zen, Jumat (6/3/2026).

Zen menyampaikan, saat ini sejumlah jemaah umrah masih tertahan di Arab Saudi akibat penyesuaian jalur penerbangan.

Meski begitu, beberapa grup yang menggunakan penerbangan langsung Jeddah–Surabaya maupun Jeddah–Jakarta sudah kembali ke Tanah Air. 

Namun, jemaah yang menggunakan rute transit seperti Qatar dan Uni Emirat Arab masih menunggu kepastian jadwal.

"Selain berdampak pada jemaah, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi penyelenggara travel," terang dia.

Pihaknya menegaskan, bahwa keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. 

Perusahaan travel umrah akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara dan memantau perkembangan kebijakan penerbangan.

"Kami tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan jemaah. Soal kerugian bisa dibicarakan kemudian, yang terpenting saat ini kondisi mereka aman dan bisa kembali dengan selamat," tambahnya. 

Zen berharap agar situasi konflik geopolitik di Timur Tengah segera mereda sehingga aktivitas penerbangan kembali normal dan jemaah bisa pulang dengan aman.

"Kami berharap situasi segera damai dan kondusif. Baik Amerika, Israel maupun Iran bisa menahan diri demi keselamatan masyarakat sipil, termasuk jemaah umrah," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Gressmall, menawarkan banjir diskon menarik melalui program Late Night Shoping yang hanya berlaku, pada Sabtu (7/3/2026) malam.

Pengunjung bakal dimanjakan dengan beragam promo diskon menarik mulai stand fashion, swalayan, hingga makanan.

Layanan parkir pengunjung mall pun khusus tidak dikenakan biaya alias gratis mulai pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB.

General Manager Gressmall, Erik P Bangun, mengatakan selama program Late Night Shoping tersebut juga menyediakan hadiah menarik untuk pelanggan. 

"Kita juga menyediakan hadiah berupa sembako untuk pelanggan yang berbelanja dengan memenuhi syarat melalui undian. Kemudian untuk belanja paling banyak akan mendapatkan jam dari xiomi," kata Erik, Jumat (7/3/2026).

Erik menyampaikan, momentum menjelang lebaran tidak menampik tradisi masyarakat berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan untuk membeli baju baru maupun perlengkapan lebaran. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, persiapan pusat perbelanjaan Gressmall diupayakan maksimal untuk memenuhi kebutuhan warga Gresik menjelang lebaran. 

Lanjut Erik, setidaknya ada 75 tenant mulai skala besar hingga kecil turut ikut dalam program Late Night Shoping menjelang lebaran 2026 ini.

"Promonya up to 70 persen. Lebih bervariasi terutama untuk fashion, kalau untuk makanan FnB bisa bundling, kalau beli sekian nominal akan mendapat keuntungan dan sebagainya. Program hanya berlaku satu hari besok," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menjelang Hari Raya Idulfitri, dapurnya kembali sibuk memproduksi kue kering mawar jadul atau yang dikenal juga sebagai kue semprit.

Setiap hari bersama lima orang pekerja, Susilorini memutar adonan dan mencetak kue berbentuk bunga mawar yang menjadi favorit banyak pelanggan. Kue kering klasik ini selalu diburu masyarakat saat Ramadan hingga menjelang Lebaran.

"Setiap tahun pasti ada saja yang mencari kue kering mawar jadul ini. Apalagi saat Lebaran, permintaan selalu meningkat," katanya, Kamis (5/3/2026).

Untuk mengikuti selera pasar, Susilorini tidak hanya memproduksi kue kering mawar rasa original. Ia juga membuat varian cokelat serta kue kering warna-warni yang lebih menarik bagi anak muda.

Menurutnya, inovasi tersebut dilakukan agar kue kering tradisional tetap diminati generasi sekarang.

"Kalau hanya yang klasik, peminatnya kebanyakan orang tua. Jadi kami buat juga yang warna-warni supaya anak-anak dan anak muda tertarik," terangnya.

Hingga minggu kedua bulan Ramadan ini, Ia mengaku sudah memproduksi sekitar dua hingga tiga kuintal kue kering mawar jadul.

Produksi bahkan sudah dimulai sejak sebelum Ramadan untuk memenuhi pesanan pelanggan.

Sebagian produk telah dikirim lebih awal ke sejumlah toko oleh-oleh di wilayah Blitar yang menjadi pelanggan tetapnya setiap tahun.

Meski pesanan tahun ini terbilang ramai, Susilorini mengatakan jumlahnya masih belum sebanyak Lebaran tahun lalu. Ia juga membatasi pesanan karena keterbatasan tenaga produksi.

"Kami lebih banyak melayani pelanggan lama di Blitar. Untuk luar kota hanya Tulungagung yang masih kami layani," ujarnya.

Kue kering mawar jadul buatan Susilorini dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000 per kemasan dengan berat 500 gram.

Dengan bentuknya yang khas dan cita rasa yang tetap dipertahankan, kue kering klasik ini masih menjadi pilihan banyak keluarga sebagai hidangan saat bersilaturahmi di Hari Raya Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adhim pada Rabu (4/3/2026) menegaskan fokus utamanya bukan sekadar menaikkan angka, melainkan mengurangi ketergantungan pada pajak hotel yang selama ini menjadi tulang punggung.

"Realisasi pajak 2025 yang hanya mencapai sekitar 96 persen menjadi alarm. Apalagi sektor perhotelan terpukul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang berdampak pada berkurangnya kegiatan rapat dan perjalanan dinas di hotel. Pola okupansi pun berubah drastis. Akhir pekan penuh oleh wisatawan, tetapi hari kerja cenderung sepi," urainya.

Kondisi itu akhirnya memaksa Pemkot Batu memutar strategi. Tahun 2026 tidak lagi bertumpu pada pajak hotel dan restoran semata. Diversifikasi sumber PAD menjadi agenda utama.

Bapenda mulai mengoptimalkan retribusi daerah, pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta pemanfaatan aset-aset milik pemerintah yang selama ini belum tergarap maksimal.

Penertiban vila tidak berizin juga menjadi fokus. Keberadaan vila ilegal dinilai menciptakan persaingan tidak sehat sekaligus menggerus potensi pajak.

Dengan memasukkan vila ke dalam sistem perpajakan resmi, pemerintah berharap basis pajak semakin luas dan adil bagi pelaku usaha yang patuh.

"Di sisi lain, penguatan digitalisasi pendapatan akan terus digenjot. Sistem pembayaran dan pelaporan pajak kini semakin terintegrasi dan transparan," imbuhnya.

Hal ini sebelumnya juga telah dibuktikan bahwa Kota Batu meraih predikat penerapan digitalisasi pendapatan terbaik di Jawa Timur dan masuk peringkat tujuh nasional. Digitalisasi dinilai efektif menekan kebocoran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ibu rumah tangga yang juga anggota Bhayangkari dengan tiga orang anak ini kebanjiran pesanan parcel Lebaran hingga diproyeksikan menembus ribuan unit.

Sejak awal Ramadan 2026, ruang tamu rumahnya berubah menjadi tempat produksi sekaligus penyimpanan parcel. Tumpukan bingkisan berisi sembako, kue kering, hingga perlengkapan makan tertata rapi, siap dikirim ke pelanggan dari berbagai daerah.

"Alhamdulillah minggu pertama Ramadan sudah lebih dari 250 pesanan masuk. Biasanya mendekati lebaran makin ramai," ujarnya saat ditemui, Rabu (4/3/2026).

Usaha parcel musiman ini baru digeluti Dian sekitar tiga tahun terakhir. Awalnya sekedar membantu tetangga yang meminta dibuatkan bingkisan. Hasilnya diunggah ke media sosial, tak disangka responsnya positif dan pesanan pun mulai berdatangan.

Kini, pelanggan tak hanya dari Blitar, tetapi juga Surabaya dan Tulungagung. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, total pesanan selama Ramadan hingga Idul Fitri bisa mencapai 1.000 hingga 1.500 pcs parcel.

Dian menyediakan berbagai pilihan harga, mulai Rp85 ribu hingga Rp350 ribu. Untuk paket premium, nominalnya menyesuaikan permintaan dan anggaran dari pelanggan.

"Isinya bisa sembako, makanan ringan, atau barang pecah belah seperti cangkir dan piring. Saya juga menerima custom sesuai keinginan pembeli," ujarnya.

Menariknya, seluruh pesanan diracik sendiri bersama anak-anaknya. Ia belum merekrut karyawan meski jumlah order terus meningkat setiap tahun.

Kesibukan itu tak membuat Dian kewalahan, ia mengaku justru menikmati proses kreatif menghias parcel agar tampil menarik dan bernilai jual tinggi.

Sebelum fokus sebagai ibu rumah tangga, Dian pernah berkarier di Perbankan selama kurang lebih satu dekade.

Namun setelah menikah dengan anggota Polri dan mengikuti perpindahan tugas suami, ia memilih berhenti bekerja dan mengurus keluarga.

Kini, ketika anak-anaknya mulai beranjak dewasa, semangat berwirausaha kembali tumbuh. Ia bahkan berencana membuka layanan parcel tidak hanya saat Lebaran, tetapi juga untuk momen lain seperti hajatan, ulang tahun, dan perayaan khusus.

"Kalau memungkinkan, ke depan ingin buka setiap hari, tidak musiman lagi. Lumayan untuk tambahan kebutuhan rumah tangga," pungkasnya.

Dengan kreativitas dan ketekunan, Dian membuktikan peluang usaha bisa tumbuh dari rumah. Momentum Ramadan pun menjadi ladang rezeki yang terus berkembang dari tahun ke tahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kota Batu memfokuskan intervensi pada bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, serta komoditas hortikultura.

Wali Kota Batu Nurochman menguraikan, pihaknya telah melakukan penyediaan 6 ton beras SPHP melalui kerja sama dengan Perum Bulog menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen.

"Dengan harga Rp55.000 per 5 kilogram untuk beras SPHP, Rp14.500 per liter minyak goreng, serta gula Rp17.000 per kilogram, pemerintah berupaya menciptakan harga acuan yang lebih rendah dari pasar. Skema 500 voucher potongan harga Rp5.000 juga dirancang sebagai bantalan langsung bagi daya beli masyarakat," urainya.

Selain aspek stabilisasi harga, pelibatan 23 booth UMKM dalam GPM menunjukkan upaya memperkuat ekonomi lokal. Produk olahan, sayuran, hingga rempah-rempah yang dijajakan memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tetap bergerak di tengah momentum Ramadhan.

Pria yang akrab disapa Cak Nur itu juga memaparkan bahwa pendekatan ini efektif karena menyasar dua sisi sekaligus konsumen memperoleh harga terjangkau, sementara pelaku usaha lokal tetap mendapatkan akses pasar.

Pola intervensi langsung seperti ini diproyeksikan terus dilakukan di sejumlah titik lain sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri 2026.

"Yang pasti harga yang ada disini cukup memiliki selisih dengan harga yang ada dipasaran. Upaya ini adalah wujud konsistensi Pemkot untuk menekan inflasi dan membuat ekonomi masyarakat bisa terus berputar," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Sejak pagi, warga sudah berdatangan untuk memperoleh antrean lebih awal.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut hadir dan membagikan ratusan beras SPHP, telur, serta produk UMKM Kediri kepada masyarakat yang hadir.

Sejumlah komoditas dijual di bawah harga pasar. Beras SPHP dipatok Rp 55.000 untuk kemasan 5 kilogram, beras premium Rp 70.000 kemasan 5 kilogram, serta cabai rawit Rp 40.000 per kilogram atau lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp 80.000 per kilogram.

"Saya tadi membeli beras, telur, minyak goreng dan gula. Dan harganya lebih murah di sini, dengan selisih Rp 2.000 sampai Rp 10.000. Tadi saya antre 1 jam lebih," Kata Darmasih, salah seorang warga.

Gubernur Khofifah menegaskan pasar murah menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjelang Lebaran.

“Pasar murah ini merupakan bagian dari instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dan harga-harga komoditi sembako dalam pasar murah ini jauh lebih murah dibandingkan dengan di pasaran. Kami juga pastikan stok sembako di Jawa Timur aman sampai Lebaran nanti,” ucap Khofifah.

Pemprov Jatim juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena ketersediaan pangan di Jawa Timur dipastikan aman hingga Hari Raya Idulfitri. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan jelang Lebaran. (*)

Sumber: beritasatu.com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor: Rizqi Ardian

Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta memfasilitasi mobilisasi penumpang dari Probolinggo menuju Surabaya maupun sebaliknya.

Acara peresmian dilaksanakan pada Minggu malam (1/3/2026) di Stasiun Probolinggo. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, jajaran kepala OPD Pemerintah Kota Probolinggo, perwakilan KAI Commuter, serta pejabat Daop 8 Surabaya dan Daop 9 Jember.

Dalam sambutannya, Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah merealisasikan perpanjangan rute ini. Ia memproyeksikan layanan ini akan menarik minat sekitar 400 penumpang per hari.

"Dengan estimasi jumlah tersebut, sekitar dua hingga tiga gerbong kereta sudah terisi penumpang yang memiliki tujuan beragam, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berlibur," ujarnya.

Wali Kota menilai perpanjangan rute ini akan memberikan dampak ekonomi berganda (multiplier effect), khususnya pada sektor pariwisata dan pengembangan UMKM di Kota Probolinggo. 

Dengan tarif tiket yang ekonomis sebesar Rp8.000, transportasi ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi warga yang kerap bepergian ke Surabaya.

"Harapan saya, dengan prediksi okupansi yang terus meningkat, ke depan akan ada penambahan perjalanan kereta untuk memfasilitasi penumpang, baik dari Probolinggo ke Surabaya maupun sebaliknya," imbuhnya.

Prosesi peresmian ditandai dengan pemberangkatan kereta tujuan Surabaya oleh Wali Kota. 

Setelah itu, Aminuddin bersama jajaran OPD turut melakukan peninjauan dengan menaiki kereta hingga Stasiun Pasuruan. Pada hari pertama operasional, tercatat sebanyak 413 penumpang berangkat dari Stasiun Probolinggo.

Berdasarkan jadwal, keberangkatan dari Stasiun Probolinggo tersedia pada pukul 04.10 WIB dan 21.22 WIB. Sementara untuk jadwal kedatangan dari Surabaya ke Probolinggo tersedia pada pukul 03.45 WIB dan 20.57 WIB.

Direktur Operasional dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia, Heri Siswanto, menjelaskan bahwa perpanjangan rute ini merupakan tindak lanjut dari izin operasi yang diterbitkan Dirjen Perkeretaapian pada Jumat (27/2/2026).

"Dengan izin tersebut, menandai perjalanan Kereta Commuter Line Supas hingga ke Kota Probolinggo. Per tanggal 1 Maret 2026, kami siap melayani penumpang dari Surabaya ke Probolinggo maupun sebaliknya," kata Heri.

Heri juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang berkomitmen mendorong peningkatan kunjungan wisatawan melalui penyediaan transportasi massal.

"Nantinya perpanjangan rute ini dilayani empat perjalanan KA, yakni dua perjalanan dari Surabaya pada pagi dan sore hari, serta dua perjalanan dari Probolinggo pada pagi dan malam hari. Di dalam kereta juga terdapat petugas yang siap melayani penumpang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keresahan ini memuncak menyusul langkah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur yang memanggil sejumlah peternak atas dugaan pelanggaran Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).

Persoalan yang mengancam keberlangsungan pangan lokal ini mencuat dalam diskusi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peternak Ikan Air Tawar Nusantara (Pekantara) di Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Jombang, Sabtu (28/2/2026). Hadir sebagai penyerap aspirasi, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi.

Agus, perwakilan pembudidaya lele asal Pare, Kediri, melontarkan kritik terhadap regulasi SIPA yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. 

Ia menuntut pemerintah segera mengevaluasi batasan kubikasi (volume) penggunaan air dan memberikan perlakuan setara antara sektor perikanan dan pertanian.

"Kami pada dasarnya patuh pada perizinan, namun kami meminta agar batasan kubikasinya dibebaskan. Disamakan dengan petani," tegas Agus. 

Ia juga membeberkan bahwa tekanan hukum ini nyaris memicu aksi demonstrasi besar-besaran di Kediri sebelum akhirnya diputuskan untuk menempuh jalur diplomasi politik.

Menanggapi potensi kriminalisasi administratif tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, mengakui dinamisnya regulasi penataan usaha. 

Namun, ia mengingatkan bahwa legalitas jangan sampai menjadi alat untuk mematikan sektor perikanan, yang justru menjadi pilar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah pusat.

"Perizinan itu penting dan harus diurus. Namun, jika peternak sudah berhadapan dengan aparat penegak hukum, organisasi harus hadir memberikan pendampingan dan perlindungan," ujar politisi yang karib disapa Cak Sumardi tersebut.

Sebagai langkah konkret, Cak Sumardi berkomitmen memfasilitasi sarasehan antara Pekantara dengan instansi terkait untuk mencari solusi administratif, guna memastikan peternak tidak terus-menerus dibayangi sanksi pidana atas kebutuhan dasar usaha mereka.

Ketua DPP Petani Ikan Tawar Nusantara (Pekantara), Heri Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan anggotanya menjadi bulan-bulanan persoalan hukum akibat celah regulasi. 

Ia memastikan organisasi akan melakukan pendampingan hukum bagi pembudidaya yang dipanggil pihak kepolisian.

"Keluhan anggota mengenai pemanggilan oleh Polda Jatim ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Kami akan pasang badan dan memperjuangkan hak-hak peternak agar keberlanjutan usaha mereka tetap terjamin," pungkas Heri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Sujud, penurunan okupansi hotel di Kota Batu yang berkisar 20 - 30 persen secara year over year menjadi alarm utama. Ketika pendapatan turun sementara biaya operasional tetap berjalan normal, ruang gerak manajemen semakin sempit.

"Di sisi lain, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tetap harus dipenuhi, sehingga tekanan biaya semakin besar. Sehingga skenario efisiensi tenaga kerja menjadi risiko yang sulit dihindari apabila kondisi terus memburuk," paparnya.

Sujud melanjutkan pola yang paling umum diterapkan adalah pengurangan jumlah karyawan atau penerapan sistem multi tasking. Pekerjaan yang sebelumnya ditangani lima orang, kini bisa dibebankan kepada empat orang atau bahkan lebih sedikit.

Ia menilai, situasi ini jauh berbeda dengan masa pandemi COVID-19. Saat itu, pelaku usaha masih memperoleh stimulus pajak dan berbagai bantuan dari pemerintah. Kini, beban operasional berjalan normal, sementara pendapatan tidak sepenuhnya pulih dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat justru memperlambat perputaran ekonomi.

"Efisiensi belanja APBN 2026 yang direncanakan mencapai 15 persen disebut ikut memperparah tekanan sektor jasa. Ketika belanja negara melambat, efeknya merembet pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Wisata dan menginap di hotel menjadi kebutuhan yang paling mudah dikurangi," imbuhnya.

Sujud menegaskan, strategi banting harga bukan lagi solusi realistis. Setiap hotel memiliki batas tarif minimum atau bottom rate yang harus dijaga agar tidak merugi. Dengan biaya listrik, bahan baku, dan gaji yang terus naik, ruang untuk perang harga semakin terbatas. (*)

Editor: Danu 

Berdasarkan hasil observasi di beberapa pasar tradisional di Surabaya pada Sabtu (28/2/2026), telah terjadi fluktuasi harga cabai yang signifikan.

Harga cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 88,9-100 persen dari Rp45.000 menjadi Rp 85.000-Rp 90.000 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah besar meningkat sebesar 75 persen dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.

Fenomena ini memicu reaksi dari pedagang dan konsumen, yang mengeluhkan dampak kenaikan harga terhadap biaya hidup sehari-hari.

Siti Munaroh, pedagang cabai di Pasar Wonokromo, menyatakan, kenaikan harga cabai mulai dirasakan sejak sepekan menjelang Ramadan dan masih berlanjut hingga saat ini.

"Harga sayuran lainnya relatif tidak berubah, namun cabai kecil mengalami lonjakan harga yang cukup besar. Pada awal Ramadan, harga cabai kecil sempat menyentuh Rp110.000 per Kg, kini turun menjadi Rp85.000 per Kg, namun masih tergolong tinggi," ujarnya.

Menurut Siti Munaroh, kenaikan harga cabai kecil disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan masakan untuk sahur dan berbuka puasa.

"Penurunan pasokan dari sektor pertanian, dikombinasikan dengan peningkatan permintaan masyarakat yang signifikan, terutama selama periode sahur dan berbuka puasa, telah menyebabkan kenaikan harga cabai kecil di pasar," tutur Siti.

Siti Munaroh menyatakan, kondisi cuaca juga mempengaruhi hasil panen cabai di Jawa Timur.

"Cuaca buruk menyebabkan banyak cabai rusak dan busuk, sehingga hasil panen menurun," tambahnya.

Hujan deras di beberapa daerah di Jawa Timur menyebabkan lahan pertanian cabai tergendam, sehingga hasil panen menurun drastis.

Hal ini berdampak pada pasokan cabai ke pasar tradisional yang menjadi terbatas, karena stok di tingkat pedagang juga menurun. (**)

Sumber: beritasatu.com

Penulis: Paskalis Arakat, Mahasiswa Magang Unitri.

Editor : Rizqi Ardian

Kholifah salah seorang pedagang komoditas bumbu dapur yang berdomisili di Kelurahan Ngaglik menguraikan harga cabai rawit yang sebelumnya sempat menyentuh Rp90 ribu per kilogram sebelum Ramadan, kini turun menjadi Rp81 ribu per kilogram.

Meski mengalami penurunan, harga tersebut masih lebih tinggi dibandingkan posisi awal yang berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram.

"Berbeda dengan cabai, bawang merah justru mengalami kenaikan. Jika sebelum puasa berada di angka Rp35 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp39 ribu per kilogram. Sementara bawang putih terpantau stagnan di harga Rp35 ribu per kilogram tanpa perubahan signifikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk komoditas beras medium, harga relatif stabil. Saat ini berada di kisaran Rp13 ribu per kilogram atau sekitar Rp65 ribu per 5 kilogram. Kenaikan hanya tipis, sekitar Rp350 per kilogram, sehingga tidak terlalu berdampak signifikan pada daya beli.

Terpisah Sumajid pedagang daging asal Kelurahan Sisir menegaskan harga daging sapi juga tidak mengalami perubahan dan tetap di kisaran Rp125 ribu per kilogram.

"Sementara itu, daging ayam justru turun dari Rp40 ribu menjadi Rp37 ribu per kilogram. Kalau telur ayam tercatat stagnan di harga Rp30 ribu per kilogram," imbuhnya.

Pria paruh baya itu juga menegaskan perubahan harga komoditas pangan ini diprediksi akan bertahan hingga lebaran nanti. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga daging ayam ras maupun ayam kampung yang biasanya permintaannya melambung tinggi pada H-7 lebaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Target serapan gabah tersebut disampaikan langsung Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, saat turun langsung ke hamparan sawah di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Kamis (26/2/2026) kemarin. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyerapan gabah berjalan optimal di awal musim panen.

“Hari ini kami memastikan panen padi di wilayah Bulog Cabang Mojokerto–Jombang yang sudah mulai memasuki musim panen. Kami ingin memastikan penyerapan Bulog berjalan maksimal,” ujar Langgeng dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Sabtu (28/2/2026). 

Hingga Rabu (25/2/2026), realisasi penyerapan gabah di Jawa Timur telah mencapai sekitar 178.000 ton atau 20 persen dari target tahunan. Capaian ini dinilai menggembirakan mengingat masih berada di awal tahun.

“Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi Januari dan Februari tahun ini jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan tren positif,” kata Langgeng.

Menurutnya, optimalisasi penyerapan gabah tidak hanya bertujuan memenuhi target, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Harapan kami tentu sesuai program pemerintah dan arahan Presiden untuk swasembada pangan. Minimal, kita memastikan ketahanan pangan untuk wilayah NKRI tetap terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, Bulog juga bersiap menghadapi penyaluran bantuan pangan pada Februari dan Maret 2026. Volume bantuan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan stok menjadi prioritas utama.

Terkait kendala cuaca, sejumlah wilayah di Jawa Timur sempat terdampak banjir, seperti di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dan sebagian Lamongan. Namun, dampaknya terhadap produksi dinilai tidak terlalu signifikan.

“Memang ada beberapa hektare yang puso, tetapi tidak signifikan. Kami terus berkomunikasi dengan dinas pertanian setempat untuk memantau kondisi di lapangan,” jelas Langgeng.

Berdasarkan informasi BMKG, puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Februari. Bulog berharap kondisi cuaca mulai membaik pada Maret sehingga mendukung kelancaran panen dan menjaga kualitas gabah.

Langgeng menambahkan, capaian penyerapan tidak terlepas dari sinergi dengan TNI, penyuluh pertanian, dan dinas pertanian di daerah. Dari sisi pendanaan, Bulog memastikan tidak ada kendala dan menjamin ketersediaan dana untuk membayar hasil panen petani secara tepat waktu.

Dengan puncak panen yang diperkirakan terjadi pada Maret hingga Mei, Bulog optimistis target serapan tahun ini dapat tercapai sekaligus memperkuat stok beras nasional di tengah tantangan cuaca yang masih fluktuatif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski keluhan warga meluas, Disperindag setempat justru mengaku bingung atas fenomena tersebut.

Padahal, secara administratif, Disperindag mengeklaim kuota dan jalur distribusi dalam kondisi aman. Pasokan bahkan disebut telah mendapat tambahan ekstra saat periode libur panjang sebelumnya.

Kepala Disperindag Kota Blitar, Parminto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan tambahan kuota sebanyak 6.700 tabung kepada Pertamina saat momen libur Imlek lalu. 

Penambahan tersebut disebutnya telah disetujui dan didistribusikan pada periode 17–20 Februari 2026.

"Secara pasokan sebenarnya aman. Bahkan ketika ada libur panjang, kami sudah antisipasi dengan tambahan kuota. Jadi kalau sekarang muncul isu langka, itu yang membuat kami bertanya-tanya," ujar Parminto, Sabtu (28/2/2026).

Dirinya memaparkan bahwa distribusi dari agen ke pangkalan berjalan normal. Di Kota Blitar, terdapat 245 pangkalan aktif yang tersebar di 188 RW, dengan rasio rata-rata dua hingga tiga pangkalan per RW.

Setiap pangkalan rutin menerima kiriman 25 hingga 50 tabung dengan frekuensi dua hingga tiga kali sepekan. Secara kalkulasi kuota, angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik warga.

Namun, Parminto tidak menampik adanya anomali lonjakan permintaan menjelang Ramadan. 

Meningkatnya aktivitas rumah tangga untuk persiapan sahur dan berbuka, serta menjamurnya pedagang takjil musiman, ditengarai menjadi pemicu terkurasnya stok di pasar.

"Kami memahami ada peningkatan konsumsi. Tapi langkah antisipasi sudah dilakukan dengan tambahan kuota. Karena itu kami masih mendalami kemungkinan penyebab lain," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa elpiji melon merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 

Menurutnya, skema pembelian saat ini sudah lebih terkontrol karena wajib menyertakan identitas yang terdaftar.

"Kami juga belum tahu apa penyebabnya. Karena yang jelas tabung elpiji 3 kilogram itu peruntukannya bagi warga miskin," ungkap Parminto.

Kontradiksi pernyataan birokrasi ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji di tingkat pengecer maupun pangkalan dalam beberapa hari terakhir. Stok sering kali ludes dalam waktu singkat sesaat setelah pengiriman tiba.

Menanggapi ketimpangan data dan realita ini, Disperindag Kota Blitar menyatakan akan melakukan pemantauan distribusi di lapangan. 

Upaya ini dilakukan guna mendeteksi adanya potensi penumpukan stok, distribusi yang tidak merata, hingga kemungkinan praktik penyimpangan di rantai pasok. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Masyarakat terpantau telah mengantre sejak pagi hari guna mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah rata-rata pasar.

Salah satu warga, Sri Susanti (34), mengaku sengaja datang lebih awal untuk memastikan ketersediaan stok. Dalam kesempatan tersebut, ia membeli komoditas berupa dua kemasan beras SPHP, telur, bawang putih, cabai rawit, tepung terigu, dan satu liter minyak goreng Minyakita.

"Dibandingkan pasaran, di sini lebih murah dan selisih harganya itu lumayan. Meskipun dibatasi, sudah sangat membantu untuk kebutuhan dapur," ujar Sri, Jumat (27/2/2026).

Sri berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan menjelang Lebaran guna meringankan beban belanja rumah tangga di tengah kenaikan harga musiman.

"Ya harapannya bisa ada lagi kegiatan seperti ini. Kalau bisa jenisnya ditambah yang biasanya sering dibutuhkan para emak-emak," harapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Parminto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pengendalian inflasi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang Ramadan dan Idulfitri. 

Terdapat 10 komoditas strategis yang dijual, meliputi beras medium dan premium, minyak goreng, tepung terigu, telur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, serta gula pasir.

Adapun sejumlah harga komoditas dalam pasar murah ini tercatat lebih rendah dari harga pasar. Beras medium dijual seharga Rp11.000 per kilogram di saat harga pasar berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000. Komoditas telur dibanderol Rp24.000 per kemasan, lebih murah dibanding harga pasar yang mencapai Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit dijual Rp5.000 per ons, sedangkan di pasaran masih berada di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per ons.

"Ini bukan pembagian gratis, tetapi intervensi harga agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kami siapkan satu ton beras medium SPHP dan 240 liter Minyakita," jelas Parminto.

Parminto menambahkan, memasuki pekan kedua bulan Ramadan, sejumlah komoditas memang mengalami kenaikan harga, namun dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali. 

Pemerintah daerah menyatakan akan terus memantau fluktuasi harga guna menjaga stabilitas pasokan serta daya beli masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pada Ramadan 2026 ini, ia menerima pesanan bedug dari berbagai pelanggan, mulai dari wilayah lokal Blitar hingga luar kota.

"Pesanan bedug memang ramainya pada Ramadan saja. Di luar itu jarang, kalau tahun ini ada 10 pesanan bedug," ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Saat ditemui di bengkel kerjanya, Mujiono tengah menyelesaikan tahap akhir (finishing) pada dua unit bedug. Sebanyak delapan unit lainnya telah diambil oleh pemesan. Salah satu bedug yang sedang dikerjakan memiliki diameter satu meter dan panjang 1,2 meter untuk memenuhi kebutuhan masjid.

Proses produksi dilakukan secara bertahap. Setelah kayu dibentuk, bagian luar dihaluskan menggunakan mesin amplas. Selanjutnya, dilakukan proses plamir untuk menutup sambungan kayu sebelum memasuki tahap pelitur.

Guna mengantisipasi lonjakan pesanan, Mujiono telah menyiapkan bahan baku jauh sebelum memasuki bulan suci. Saat mendekati Ramadan, pengerjaan difokuskan pada tahap penyelesaian agar produk dapat segera dikirim kepada pelanggan.

"Ukuran bedug yang paling banyak dipesan berdiameter 55 hingga 70 sentimeter untuk musala. Sementara harga jual bervariasi, mulai Rp2,5 juta hingga Rp15 juta tergantung ukuran dan bahan," ucapnya.

Mayoritas pesanan berasal dari wilayah Blitar, namun terdapat pula pelanggan dari luar daerah seperti Kabupaten Tulungagung.

Dalam proses produksi, Mujiono menggunakan kayu mahoni, nangka, dan trembesi. Ia mengakui saat ini cukup kesulitan memperoleh kayu utuh berukuran besar. Jika bahan tersebut tidak tersedia, ia menyiasatinya dengan menyambung kayu tanpa mengurangi kualitas suara yang dihasilkan.

"Saat ini sudah mulai sulit mendapatkan bahan kayu utuh berukuran besar. Kalau tidak tersedia, kayu akan disambungkan tanpa mengurangi kualitas suara," tutur dia.

Selain bedug, Mujiono juga memproduksi kendang Jawa untuk kesenian jaranan dan karawitan. Produksi kendang dilakukan setiap hari dengan kapasitas mencapai 20 unit.

Pesanan kendang sebagian besar berasal dari Jawa Timur dan Lampung. Setiap bulan, ia rutin mengirim hingga 500 unit kendang ke wilayah Lampung. Namun, selama Ramadan, permintaan kendang cenderung menurun dan digantikan oleh peningkatan pesanan bedug. (*)

Editor: Syaiful Aries

Lendy Renora (33) membuktikan bahwa kemasan merupakan elemen penting yang menentukan nilai jual sebuah produk. Usaha rumahan yang dirintis sejak 2018 tersebut kini telah menjangkau pasar nasional dengan peningkatan pesanan hingga 30 persen selama bulan Ramadan.

"Hingga awal Ramadan ini, pesanan yang sudah terkirim lebih dari 4.000 boks," ujar Lendy saat ditemui di lokasi produksi, Jumat (27/2/2026).

Berbeda dengan pelaku usaha lain yang berfokus pada isi bingkisan, Lendy konsisten pada produksi kemasan. Segmen pasarnya mencakup toko kue, vendor suvenir, pelaku UMKM di berbagai kota, hingga sektor korporasi.

Pada hari biasa, volume produksi berkisar antara 100-150 boks per hari. Namun, menjelang Hari Raya Idulfitri, angka tersebut melonjak hingga 20-30 persen. Harga produk ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp17.000 hingga Rp60.000 per unit, tergantung pada ukuran dan spesifikasi pemesan.

Lendy berpendapat bahwa kemasan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan persepsi konsumen terhadap sebuah barang.

"Saya percaya kemasan itu punya nilai plus. Produk biasa bisa terlihat premium kalau dikemas dengan baik," kata dia.

Sejak awal operasional, Lendy tidak membatasi pemasaran pada lingkup lokal Blitar. Ia langsung mengoptimalkan strategi pemasaran digital guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.

Strategi tersebut terbukti efektif. Saat ini, pesanan rutin berdatangan dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Aceh, Makassar, hingga Timika. Bahkan, produknya telah merambah pasar internasional, seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau hanya ditawarkan ke teman sendiri, pasarnya cepat habis. Dari awal saya sudah berpikir pasarnya harus seluruh Indonesia," ungkapnya.

Perjalanan bisnis Lendy dilakukan secara bertahap. Pada awal merintis, ia menangani seluruh proses secara mandiri, mulai dari desain, produksi, administrasi, hingga pemasaran.

"Dulu itu awalnya dapat pesanan 10 boks sudah senang sekali. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang lebih pesat," kata dia.

Saat ini, usaha tersebut telah berkembang pesat dan memberdayakan 30 tenaga kerja yang mayoritas merupakan warga sekitar. Sebanyak 15 karyawan bekerja di bengkel produksi, sementara 15 lainnya yang merupakan ibu rumah tangga mengerjakan proses perakitan dari rumah masing-masing. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Memasuki halaman GOR sebelah barat, aroma makanan tradisional bercampur dengan wangi jajanan modern menyeruak di udara. Dari kerak telor yang dimasak di atas tungku kecil, aneka jajanan pasar berwarna-warni, hingga dimsum hangat yang mengepul, serta berbagai minuman segar, semuanya tersaji dalam satu kawasan. Ramadan 2026 benar-benar terasa lengkap di sini. 

Tahun ini, Sentra Aneka Variasi Takjil Nusantara (Savana) hadir dengan wajah baru. Jika pada tahun sebelumnya digelar di Jalan WR Supratman, Pasar Wage, kini pusat kuliner Ramadan tersebut dipindahkan ke kawasan GOR Lembu Peteng. Perpindahan lokasi ini rupanya membawa perubahan besar, baik bagi pedagang maupun pengunjung.

Koordinator pedagang Savana, Haris Mukti, menyebut hingga saat ini ada sekitar 350 pedagang yang bergabung. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat lebih jika dibanding awal digelar awal Ramadan lalu.

“Sebagian besar pedagang dari car free day, sebagian lagi pedagang umum,” ujarnya.

Jumlah tersebut menjadikan Savana Takjil sebagai salah satu sentra kuliner Ramadan terbesar di Tulungagung tahun ini. Deretan tenda tertata rapi, memberi ruang yang cukup luas bagi pengunjung untuk berjalan tanpa berdesakan.

Menurut Haris, dibandingkan lokasi lama, kawasan GOR Lembu Peteng terasa lebih nyaman.

“Kalau di tempat sebelumnya itu waktunya terbatas, jadi pedagang dan pembeli seperti tergesa-gesa. Di sini waktunya lebih panjang, mereka bisa lebih santai,” jelasnya.

Dari sisi pengunjung, ia menilai antusiasme justru meningkat. Hal tersebut menepis kekhawatiran sejumlah pedagang yang awalnya pesimis dengan tingkat kunjungan pembeli.

“Kalau ramai, lebih ramai di sini. Pengunjung tiap hari malah meningkat. Kemarin ada yang datang, kami tanya, ternyata dari Ponggok, Blitar,” tambahnya.

Lonjakan pengunjung itu berbanding lurus dengan perputaran uang. Pada hari pertama pembukaan, sekitar 120 pedagang mencatat total omzet mencapai kisaran Rp30 juta. Kini, perputaran uang disebut telah menyentuh angka kurang lebih Rp50 juta per hari.

Meski begitu, Haris mengakui data detail masih terus direkap. Setiap pedagang diminta mengisi laporan omzet harian melalui tautan khusus.

“Nanti kita kumpulkan. Satu bulan dapat berapa, baru kita laporkan secara keseluruhan,” katanya.

Ia menegaskan, peningkatan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pedagang. Faktor kenyamanan menjadi kunci utama.

“Pedagang itu kuncinya merasa nyaman. Kalau tidak nyaman dan waktunya terbatas, sulit berkembang,” ujarnya.

Tak hanya kuliner, Savana Takjil jilid dua ini juga menghadirkan wahana permainan serta lapak UMKM non-kuliner. Anak-anak tampak antusias mencoba permainan, sementara orang tua berburu makanan untuk berbuka. Suasana ini menciptakan pengalaman Ramadan yang lebih dari sekadar membeli takjil, tetapi juga ruang berkumpul dan bersilaturahmi.

Menjelang azan magrib, pengunjung mulai menenteng kantong-kantong plastik berisi aneka hidangan. Senyum terlihat di wajah para pedagang yang sibuk melayani pembeli terakhir sebelum waktu berbuka tiba.

Di bawah langit mendung yang bersahabat, Savana Takjil 2026 di GOR Lembu Peteng tak sekadar menjadi pasar musiman. Ia menjelma menjadi denyut ekonomi rakyat sekaligus ruang temu hangat masyarakat Tulungagung selama Ramadan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Salah satunya dirasakan oleh Novery Prasetyawan yang membuka lapak sederhana di timur Pasar Templek. 

Dalam waktu dua pekan, omzet yang didapat dari penjualan buah kurma mencapai Rp125 juta.

Lapak Novery nampak sederhana dan ia hanya memanfaatkan meja etalase untuk memajang toples dan kardus yang berisi berbagai jenis buah kurma. Meski tampak sederhana, lapak tersebut selalu didatangi pembeli sejak awal Ramadan.

Saat ditemui, Novery mengaku mulai membuka stan sekitar sepekan sebelum puasa. Menurutnya, tren penjualan kurma paling ramai terjadi pada awal hingga pertengahan Ramadan.

"Seminggu sebelum puasa sudah mulai buka. Biasanya ramai di awal sampai pertengahan Ramadan. Saya memang jualan kurma khusus saat Ramadan saja," ucapnya, Kamis (26/2/2026).

Dia melayani pembelian dalam jumlah kecil maupun besar. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan, mulai pembeli untuk konsumsi keluarga hingga pedagang yang membeli secara grosir.

Ada beberapa jenis kurma yang dijual, meliputi Sukari, Ruthob, Tunis Madu Aljazair, Medjool, Kholas, hingga Golden Valley. Dari sejumlah varian tersebut, Tunis Madu Aljazair menjadi yang paling banyak dicari pembeli.

"Yang paling laris Tunis Madu Aljazair, harganya Rp60 ribu per kilogram," kata dia.

Secara umum, harga kurma yang ia tawarkan berkisar antara Rp40 ribu hingga Rp60 ribu per kilogramnya, tergantung jenis dan kualitasnya.

Tingginya minat masyarakat terhadap kurma sebagai menu takjil berbuka puasa membuat penjualan melonjak tajam. Dalam dua pekan terakhir, omzet yang dikantongi Novery mencapai Rp125 juta, atau rata-rata pendapatan harian berkisar Rp3-8 juta.

Dia menjelaskan kurma yang dijual didatangkan dari wilayah Ampel, Surabaya. Namun, ia mengakui stok mulai sulit diperoleh dan kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga di tingkat pemasok.

"Sekarang barang mulai sulit, kalau ada pun harganya sudah naik. Biasanya kalau stok sudah habis di akhir Ramadan, saya biasanya langsung tutup," ucapnya.

Meski bersifat musiman, usaha kurma ini menjadi ladang rezeki tersendiri setiap Ramadan. Tingginya permintaan masyarakat membuat pedagang seperti Novery mampu meraup keuntungan besar dalam waktu singkat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Melalui gerakan pangan murah, Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso bersama Pemerintah Daerah turun langsung melayani masyarakat di seluruh kecamatan selama Ramadhan 1447 Hijriah.

Setiap hari, kegiatan ini digelar bergiliran di kantor-kantor kecamatan. Warga bisa membeli Beras SPHP seharga Rp57.000 per 5 kilogram dan Minyakita Rp15.000 per liter, harga yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso, Hesty Retno Kusumastuti, mengatakan, gerakan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama bulan suci.

“Tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Bondowoso,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pemantauan harga akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Dari hasil peninjauan, harga kebutuhan pokok terpantau relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan.

Kabar baik lainnya, stok pangan di Bondowoso dipastikan dalam kondisi aman. Pada awal Februari 2026, stok beras tercatat mencapai sekitar 40 ribu ton yang tersimpan di sejumlah gudang Bulog. Sementara itu, stok minyak goreng mencapai sekitar 100 ribu liter di gudang Bondowoso dan 60 ribu liter di gudang Situbondo.

"Dengan kombinasi operasi pasar dan ketersediaan stok yang memadai, Bulog dan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menjalani Ramadhan dengan lebih tenang, tanpa dihantui lonjakan harga kebutuhan pokok," tandasnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan suci, gerakan ini menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan dapur masyarakat tetap mengepul. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Kerja OJK Malang 2026 yang digelar Selasa (24/2). Kepala OJK Malang Farid Faletehan menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan sepanjang 2025 tetap terjaga berkat sinergi regulator dan industri.

“Resiliensi sektor jasa keuangan merupakan hasil sinergi yang kuat antara regulator dan industri, serta komitmen bersama dalam menjaga tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Farid.

Dalam arah kebijakan 2026, OJK menetapkan penguatan infrastruktur pengawasan dan pelaporan yang berintegritas serta selaras dengan standar internasional. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) serta penyusunan Cetak Biru Penyiapan Ekosistem dalam Memanfaatkan Teknologi dalam Mendukung Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (SupTech).

Langkah tersebut dinilai krusial seiring meningkatnya kompleksitas risiko, termasuk ancaman siber yang semakin canggih. OJK juga mendorong penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar struktur industri semakin kompetitif dan efisien.

Secara kinerja, sektor jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang mencatat pertumbuhan positif. Per 31 Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 5,03 persen secara tahunan (yoy), sementara penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 4,55 persen yoy. Di pasar modal, jumlah investor mencapai 388.140 Single Investor Identification (SID), tumbuh 30,33 persen dibanding tahun sebelumnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda, mengingatkan pentingnya menjaga fondasi utama sektor keuangan.

“OJK bersama dengan industri jasa keuangan perlu terus menjaga fondasi utama keberlangsungan sektor jasa keuangan, yaitu kepercayaan publik,” pesannya.

Melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi dan reformasi tata kelola, OJK Malang menargetkan terciptanya ekosistem keuangan yang lebih adaptif, transparan, serta berkelanjutan di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Harga emas Antam tercatat naik sebesar Rp40.000, sehingga harga per gram kini berada di level Rp3.068.000. Kenaikan ini melanjutkan tren penguatan harga logam mulia yang terjadi sejak pekan lalu.

Lonjakan pada hari ini lebih tinggi dibandingkan pergerakan pada Senin (23/2/2026) yang naik sebesar Rp16.000 ke level Rp3.028.000 per gram. 

Sepanjang tahun 2026, harga emas Antam telah meningkat sebesar 21% dari harga awal Januari yang berada di posisi Rp2.488.000 per gram. Meski demikian, posisi saat ini masih di bawah rekor tertinggi (all-time high) yang sempat menyentuh Rp3.168.000 per gram pada akhir Januari lalu.

Sejalan dengan harga jual, harga beli kembali (buyback) juga mengalami peningkatan. Antam menetapkan harga buyback hari ini sebesar Rp2.854.000 per gram, naik Rp41.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Rincian Harga Emas Antam (Selasa, 24 Februari 2026)

Berikut adalah rincian harga emas batangan Antam untuk berbagai ukuran sebelum pajak:

Pecahan 0,5 Gram: Rp1.584.000

Pecahan 1 Gram: Rp3.068.000

Pecahan 5 Gram: Rp15.115.000

Pecahan 10 Gram: Rp30.175.000

Pecahan 100 Gram: Rp301.012.000

Pecahan 1.000 Gram (1 Kg): Rp3.008.600.000

Sesuai dengan regulasi PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi emas batangan dikenakan potongan pajak. Untuk pembelian, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP atau 0,9% bagi non-NPWP. 

Sementara untuk transaksi buyback di atas Rp10 juta, dikenakan potongan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Berdasarkan selisih harga jual dan buyback tersebut, konsumen diimbau untuk memantau pergerakan harga secara berkala melalui laman resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi. (**) 

Penulis: Fatma Neriati Mahun, Mahasiswa Magang Unitri

Editor: Syaiful Aries

Fakta tersebut diungkap langsung Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat menghadiri pembukaan acara Serba Serbi Panji Ramadan (SiPandan) di Pusat Oleh-oleh Situbondo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Minggu (22/2/2026).

Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini mengakui, sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, Program Pinjaman Modal Usaha VORSA UMKM yang menjanjikan bunga nol persen karena seluruh biaya bunga dan administrasi ditanggung pemerintah, baru berhasil mencairkan pinjaman kepada lima pelaku usaha.

Ironisnya, ribuan pelaku UMKM lainnya justru gugur di tahap awal seleksi akibat terbentur aturan BI checking perbankan.

“Tidak bisa, karena memang aturannya seperti itu. Kalau ada BI checking atau catatan pinjaman, tidak bisa mengajukan lagi,” ujar Mas Rio.

Ia menjelaskan, aturan perbankan mensyaratkan calon peminjam harus bersih dari catatan kredit bermasalah. Begitu terdeteksi memiliki tunggakan atau riwayat pinjaman, pengajuan otomatis ditolak.

Kondisi ini menjadi paradoks, sebab mayoritas pelaku UMKM justru telah memiliki pinjaman kecil sebagai modal awal untuk bertahan dan menjalankan usahanya. Akibatnya, program yang ditujukan untuk membantu UMKM malah sulit diakses oleh sasaran utama.

Menyikapi hal tersebut, Mas Rio menyatakan tengah berupaya memperjuangkan fleksibilitas aturan, khususnya bagi pelaku usaha dengan pinjaman nominal kecil.

“Kami berharap ada pertimbangan. Misalnya yang punya tanggungan di bawah satu juta rupiah bisa dihapus atau diberi keringanan. Apalagi UMKM ini menjadi program prioritas presiden dan juga prioritas program Rio–Ulfi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan Situbondo, Andi Jaka Setiawan, mengakui rendahnya tingkat penyerapan program tersebut. Dari sekitar 1.800 pelaku UMKM yang mengajukan, hanya lima orang yang berhasil mencairkan pinjaman.

“Untuk tahun 2025 ada dua orang yang cair, sedangkan awal 2026 ada tiga orang. Jadi totalnya baru lima orang,” ungkap Andi.

Rendahnya realisasi ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Situbondo. Tanpa pembenahan regulasi dan skema yang lebih adaptif dengan kondisi riil pelaku UMKM, VORSA UMKM berpotensi hanya menjadi program ideal di atas kertas, namun jauh dari harapan di lapangan. (*)

Editor: Danu

Data terbaru dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat, sebanyak 179.440 tiket telah terjual atau sekitar 31 persen dari total 561.528 tempat duduk yang disediakan selama periode Angkutan Lebaran 2026. Penjualan tersebut mencakup jadwal keberangkatan mulai 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan peluang masyarakat untuk mendapatkan tiket masih terbuka, meskipun jumlah penjualan terus mengalami peningkatan signifikan.

"Penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran 2026 telah terjual 179.440 tiket atau sebanyak 31 persen dari total tempat duduk yang disediakan yaitu sebanyak 561.528 tempat duduk," ujar Mahendro, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan, pemesanan tiket telah dibuka sejak 25 Januari 2026 lalu pukul 00.00 WIB atau H-45 sebelum keberangkatan. Sejak saat itu, tren pembelian terus menunjukkan grafik meningkat, terutama mendekati masa puncak arus mudik.

"Sejak 25 Januari 2026 pukul 00.00 WIB, KAI telah membuka pemesanan tiket hingga H-45 keberangkatan," jelasnya.

"Untuk tanggal favorit atau penjualan dengan tiket tertinggi pada masa Angkutan Lebaran yakni pada tanggal 18 Maret atau (H-3) dengan penjualan sebanyak 17.545 tiket," imbuh Mahendro.

Lonjakan pemesanan ini tidak hanya terjadi pada arus mudik, tetapi juga mulai terlihat pada periode arus balik. Untuk keberangkatan H+1 hingga H+10, tingkat okupansi tempat duduk terus meningkat dan diproyeksikan mencapai puncaknya menjelang akhir masa libur Lebaran.

Sejumlah rute dari wilayah Daop 8 Surabaya tercatat menjadi favorit pelanggan, khususnya perjalanan menuju kota-kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, Ketapang, Bandung, dan Jakarta. 

Tingginya minat ini mencerminkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi andalan yang dinilai aman, nyaman, dan tepat waktu.

“Beberapa rute favorit dari wilayah Daop 8 Surabaya yang menjadi pilihan pelanggan di antaranya tujuan Yogyakarta, Semarang, Ketapang, Bandung, dan Jakarta,” kata Mahendro.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode Lebaran, KAI Daop 8 Surabaya telah melakukan berbagai langkah persiapan operasional secara menyeluruh. 

Upaya tersebut meliputi pemantauan okupansi secara berkala, pemeriksaan sarana atau rampcheck, kesiapan awak kereta, peningkatan kebersihan stasiun dan rangkaian, serta penguatan sistem pengamanan.

Selain itu, program diskon tarif sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi komersial yang merupakan stimulus dari pemerintah juga mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 43.820 tiket diskon telah terjual dan jumlahnya terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan.

"Sebagai salah satu wilayah operasional dengan mobilitas pelanggan yang tinggi, KAI Daop 8 Surabaya terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan penjualan tiket guna memastikan kebutuhan transportasi masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal,* pungkas Mahendro.

KAI pun kembali mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal, agar dapat memperoleh jadwal keberangkatan serta kelas layanan yang sesuai kebutuhan di tengah tingginya permintaan angkutan Lebaran tahun ini. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Komoditas yang paling terdampak adalah cabai rawit, yang harganya kini meroket di kisaran Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogram.

Kenaikan drastis ini menjadi beban tambahan bagi konsumen maupun pedagang di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan puasa.

Berdasarkan pengamatan di Pasar Baru, tren kenaikan ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak empat hari sebelum Ramadan.

Harga yang awalnya merangkak di angka Rp80.000 terus melambung hingga menyentuh titik tertinggi saat ini. Kondisi ini telah berlangsung stabil di level harga tinggi selama sepekan terakhir tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Afan Nurahmad, seorang pedagang asal Kebonsari Kulon, mengungkapkan, kelangkaan stok menjadi penyebab utama di balik mahalnya harga "si pedas" ini.

Faktor cuaca, khususnya intensitas hujan yang sangat tinggi, membuat banyak lahan pertanian cabai di Probolinggo hingga Surabaya mengalami gagal panen atau penurunan kualitas produksi secara massal.

“Jadi harga cabai rawit yang melambung tinggi ini bertahan sampai saat ini, dan terhitung sudah seminggu harga ini tidak berubah,” ujar Afan Nurahmad saat memberikan keterangan pada Sabtu (21/2/2026).

Ia juga menambahkan, Untuk harga cabai rawit ini masih belum tahu apakah akan turun atau malah naik, mengingat saat ini stoknya masih sedikit.

Dampak dari tingginya harga ini sangat dirasakan pada pola belanja masyarakat. Suliana, pedagang di Jalan Mastrip, menyebutkan bahwa konsumen kini cenderung membeli dalam jumlah yang sangat terbatas, seperti hanya beberapa ons saja. Hal ini memaksa para pedagang untuk mengurangi jumlah kulakan agar tidak merugi jika barang tidak habis terjual.

“Karena musim hujan ini harga cabai rawit naik, dan pengaruhnya juga bagi pembeli yang hanya membeli seperempat kilo atau beberapa ons saja,” ungkap Suliana.

Tak hanya cabai rawit, beberapa bumbu dapur lainnya juga kompak mengalami kenaikan harga. Cabai besar naik menjadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000. Bawang merah mengalami lonjakan dari Rp30.000 ke angka Rp40.000 per kilogram, disusul bawang putih yang kini dibanderol Rp35.000 per kilogram.

Rentetan kenaikan harga ini diharapkan dapat segera diantisipasi oleh pihak terkait agar stabilitas pangan selama Ramadhan tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah target pembangunan 1.000 unit rumah subsidi seharga Rp165 juta per unit, diperlukan intervensi kebijakan lahan dari pemerintah daerah sebagai solusi hambatan realisasi di lapangan.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya, Dony Ganatha, menyatakan pada Sabtu (21/2/2026) bahwa angka backlog (kekurangan hunian) di Kota Batu telah mencapai sekitar 7.000 unit. 

Menurutnya, untuk menjaga harga jual rumah subsidi tetap di angka Rp165 juta, harga lahan idealnya maksimal Rp250 ribu per meter persegi, namun angka tersebut kini sulit ditemukan di Kota Batu.

"Pendekatan berbasis pasar tidak lagi cukup menjawab kebutuhan MBR karena dominasi investor luar daerah yang membeli lahan untuk vila dan properti investasi membuat harga tanah terdorong naik, sementara warga lokal semakin tersisih dari pasar perumahan. Pangsa pasar luas, tapi mayoritas pembeli dari luar daerah. Warga asli yang butuh rumah justru kesulitan," ujar Dony.

Selain faktor harga, persoalan tata ruang turut membatasi pilihan lokasi pembangunan. Sejumlah lahan dengan harga relatif terjangkau berada di kawasan pertanian yang dilindungi, sehingga secara regulasi tidak dapat dialihfungsikan menjadi area permukiman.

Menanggapi kondisi tersebut, Apersi mengusulkan skema alternatif berupa pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah dengan sistem sewa. Dalam konsep ini, lahan tetap menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, pengembang bertindak sebagai kontraktor, dan pemerintah menanggung biaya pembangunan. Rumah tersebut nantinya disewakan kepada MBR selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga tahun.

"Skema ini bukan sekadar penyediaan tempat tinggal sementara. Selama masa sewa, penghuni diarahkan mengikuti pembinaan ekonomi, misalnya melalui program UMKM agar memiliki tabungan dan rekam jejak usaha yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kredit perumahan," imbuh Dony.

Melalui pola tersebut, warga memiliki alternatif untuk tidak harus membeli rumah di Kota Batu. Wilayah sekitar seperti Kabupaten Malang dinilai menjadi opsi realistis untuk kepemilikan hunian karena harga tanah yang masih lebih terjangkau.

Apersi menyarankan agar pemerintah memulai langkah awal melalui proyek percontohan penyediaan lahan untuk sekitar 100 unit rumah sewa. Skema pendanaan program ini dapat disusun melalui APBD maupun kolaborasi dengan program nasional, bergantung pada komitmen kebijakan pemerintah daerah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebanyak 270 pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ambil bagian dalam Bazar Takjil Ramadan yang digelar Pemerintah Kota Blitar.

Sejak pukul 15.00 WIB, para pedagang sudah bersiap menyambut lonjakan pengunjung yang datang menjelang waktu Magrib.

Pantauan di lokasi, aneka menu khas Ramadan seperti es buah, kolak, gorengan hingga makanan berat tersaji lengkap.

Tak hanya warga sekitar, pembeli dari berbagai wilayah Kota/Kabupaten Blitar turut memadati kawasan tersebut, menciptakan suasana ramai yang khas setiap bulan puasa.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar Parminto menyebut seluruh pedagang yang terlibat merupakan warga asli Kota Blitar.

"Ada 270 pedagang, baik PKL, UMKM dan semua merupakan warga Kota Blitar dan tidak ada dari luar daerah," terangnya, Jumat (20/2/2026).

Tahun ini, Bazar Takjil Ramadan menghadirkan konsep yang lebih luas. Selain memanfaatkan sepanjang Jalan Kenanga, penyelenggara juga membuka ruas jalan sisi selatan didalam kawasan Alun-Alun Kota Blitar.

Penambahan lokasi ini memungkinkan lebih banyak pedagang mendapatkan tempat berjualan dibanding tahun sebelumnya.

"Selain di sepanjang Jalan Kenanga, pedagang juga ada di kawasan Alun-Alun Kota Blitar," ujar dia.

Tak hanya fokus pada keramaian, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar juga menekankan aspek keamanan pangan dan keterjangkauan harga produk makanan/minuman yang dijual di Bazar Takjil Ramadan.

Para pedagang diwajibkan menjual makanan serta minuman yang aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya. Produk lokal pun menjadi prioritas agar perputaran ekonomi tetap berada di lingkup Kota Blitar.

"Kami juga mengimbau sekaligus meminta pedagang agar menjaga harga jual tetap wajar dan ramah di kantong masyarakat, mengingat tingginya kebutuhan selama Ramadan," kata dia.

Sementara itu, salah satu pengunjung Bazar Takjil Blitar bernama Irma mengaku kegiatan ini merupakan momen yang ditunggu sejak lama. Ia mengaku rela berdesak-desakan dengan pengunjung lain agar bisa mendapatkan produk makanan/minuman yang ia inginkan.

"Tiap tahun pasti kesini, pilihannya banyak sekali. Ada makanan ringan, berbagai macam jenis minuman, sampai makanan berat ada juga," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Bayangkan 17 masjid, 80 musala, hingga puluhan pondok pesantren dan panti asuhan yang kini bisa bernapas lebih lega. Dengan bantuan ini, karpet yang lebih wangi, pendingin ruangan yang lebih sejuk, atau hidangan takjil yang lebih layak bukan lagi sekadar impian bagi jamaah di pelosok desa seperti Roomo hingga Sukorame.

​"Kami ingin momen Ramadan berlangsung lancar dan penuh keberkahan," ujar Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, dengan nada tulus usai penyerahan bantuan secara simbolis, dalam keterangannya kepada suarajatimpost.com, Jumat (20/2/2026).

​Bagi Daconi, bantuan ini adalah investasi kenyamanan. Saat seorang jamaah bisa sujud dengan khusyuk atau seorang santri bisa tadarus dengan tenang tanpa memikirkan biaya listrik masjid yang membengkak, di situlah nilai kemanusiaan perusahaan hadir.

Secara administratif, bantuan ini mungkin tercatat sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun di lapangan, Daconi menyebut ini adalah soal kemitraan hati.

Petrokimia tidak hanya mengirimkan dana, mereka juga hadir secara fisik melalui program Safari Ramadan ikut berbuka puasa dan bersujud di shaf yang sama dengan masyarakat.

​"Kemajuan perusahaan harus selaras dengan kebermanfaatannya bagi masyarakat," tambah Daconi.

Menurut dia, perusahaan sadar bahwa pupuk yang mereka produksi untuk ketahanan pangan nasional, tak akan bisa terdistribusi dengan baik tanpa doa dan dukungan warga yang tinggal tepat di samping pagar pabrik mereka.

Sementara itu, salah satu perwakilan Masjid Nurul Huda Kelurahan Karangturi, Didi, menyampaikan terima kasih atas bantuan operasional yang diberikan Petrokimia Gresik. 

Dengan dukungan tersebut, takmir masjid dapat menyelenggarakan kegiatan Ramadan lebih meriah dan jamaah beribadah dengan lebih nyaman.

“Terima kasih kepada Petrokimia Gresik yang senantiasa peduli terhadap masjid dan musala di sekitar perusahaan. Bantuan ini rutin diberikan setiap Ramadan. Semoga membawa keberkahan sehingga Petrokimia Gresik semakin tumbuh dan maju,” pungkas Didi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejumlah warga mengaku harus berkeliling dari satu toko ke toko lain demi mendapatkan tabung gas elpiji 3 kilogram.

Pemilik warung makan di Jalan Dr. Wahidin Kota Blitar bernama Rita mengaku kerepotan karena tabung gas elpiji 3 kilogram menjadi kebutuhan utama untuk usaha kulinernya.

Dalam tiga hari, Rita rata-rata menghabiskan satu tabung elpiji 3 kilogram untuk memasak. Ketika stok sulit didapat, aktivitas usahanya ikut terganggu.

"Kalau dapat info ada stok datang, saya langsung ke toko. Kadang harus keliling dulu, baru dapat," kata dia, Kamis (19/2/2026).

Hal senada juga disampaikan oleh Nunung warga Kelurahan Bendo. Sejak awal Februari 2026 atau menjelang Ramadan, ia kesulitan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kilogram di toko langganannya. Stok disebut selalu habis tak lama setelah kiriman datang.

"Biasanya saya bisa beli dua tabung sekaligus. Sekarang dibatasi satu tabung per orang karena permintaan banyak," ujarnya.

Terpisah, pemilik pangkalan tabung gas elpiji 3 kilogram di Bendogerit bernama Suparti menjelaskan pasokan dari agen sebenarnya masih rutin, yakni tiga kali dalam sepekan setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

Namun, tingginya permintaan membuat stok cepat habis. Bahkan, sebagian warga sudah memesan lebih dulu sebelum kiriman tiba.

"Pasokan normal, tapi begitu datang langsung habis. Sekarang tempat saya kosong lagi," terangnya.

Suparti menyebut jumlah kiriman juga sedikit berkurang. Jika sebelumnya ia menerima 48–49 tabung per pengiriman, kini hanya sekitar 44 tabung.

Menurutnya, lonjakan permintaan mulai terasa sejak akhir Januari 2026. Ia menduga peningkatan kebutuhan menjelang Ramadan dan Lebaran menjadi salah satu faktor tingginya konsumsi elpiji 3 kilogram di masyarakat.

"Yang jelas, saya hanya melayani warga sekitar. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar dan kebutuhan warga bisa terpenuhi," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para pedagang ini mulai menggelar lapaknya sejak tiga hari sebelum masuknya bulan puasa untuk melayani para peziarah yang datang mendoakan keluarga mereka.

Sistem penjualannya cukup sederhana dan terjangkau. Bunga-bunga tersebut biasanya dikemas dalam paket praktis, di mana satu paket berisi tiga kantong plastik bunga dijual dengan harga Rp10.000.

Dalam sehari, para pedagang rata-rata mampu menjual antara 20 hingga 30 paket. Konsumen utamanya adalah warga sekitar pemakaman yang memilih kepraktisan daripada harus menempuh perjalanan jauh untuk membeli bunga di pasar.

Tinasum (50), seorang pedagang asal Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo mengakui adanya peningkatan pendapatan dari usaha musiman ini. Dengan menjual sekitar 20 kantong plastik per hari, ia bisa mengantongi omzet hingga Rp200.000.

Strateginya adalah mengambil pasokan dari tengkulak seharga Rp20.000 per kilogram guna memastikan bunga yang dijual tetap segar namun harga beli tetap rendah.

"Setiap tahun sebelum puasa, dan sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri saya selalu jualan bunga pemakaman ini, alhamdulillah hasilnya bisa buat tambah-tambah," ujar Tinasum.

"Selama 3 hari berjualan, paling ramai ya hari Selasa, namun hari ini masih belum bisa diprediksi, karena hari ini hari terakhir sebelum besok berpuasa." imbuhnya.

Kisah serupa datang dari Siti Kholifah (59), warga Jalan Letjen Sutoyo yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat. Baginya, momen menjelang Ramadaan dan Lebaran adalah kesempatan emas untuk beralih profesi sejenak demi menambah pundi-pundi rupiah.

"Kalau tidak berjualan bunga ya saya tukang pijat, alhamdulillah setiap tahun berjualan bunga ada tambahan penghasilan dalam 3 hari terakhir," tutur Siti.

Bagi para pedagang ini, tradisi ziarah kubur bukan sekadar ritual keagamaan bagi masyarakat, melainkan juga berkah ekonomi yang memberikan napas tambahan bagi kebutuhan rumah tangga mereka di ambang bulan suci. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menyebut lonjakan hunian hotel sebenarnya sudah terlihat bahkan sebelum perayaan Imlek berlangsung.

“Februari awal memang terlihat ada peningkatan karena berkaitan dengan event-event yang diadakan oleh pemerintah kota dan masyarakat. Ditambah lagi adanya libur nasional, Valentine, dan Imlek,” ujar Agoes, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, sejak awal Februari tingkat hunian hotel di Kota Malang rata-rata berada di angka 60 persen. Pada akhir pekan, okupansi bahkan dapat menembus 70 persen.

“Untuk libur Imlek, okupansi rata-rata masih 60 persen,” tegasnya.

Kondisi ini menandakan sektor perhotelan di Kota Malang mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan pada pekan kedua Januari 2026.

Agoes mengungkapkan, rendahnya okupansi pada Januari berhasil diatasi berkat berbagai inovasi dan strategi promosi yang dilakukan pelaku usaha hotel dan restoran. Program-program khusus disiapkan untuk menyesuaikan momentum perayaan dan musim liburan sepanjang tahun.

“Teman-teman dunia pariwisata, khususnya hotel dan restoran, membuat berbagai kreasi menyesuaikan momen, seperti Valentine, Tahun Baru Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri,” jelasnya.

Memasuki Ramadan, tarif atau rate kamar biasanya mengalami penyesuaian dengan penurunan harga. Namun untuk menjaga pendapatan, hotel-hotel menawarkan paket berbuka puasa atau iftar dengan konsep menarik.

Menurut Agoes, tren masyarakat saat ini menunjukkan peningkatan minat berbuka puasa di luar rumah, termasuk di hotel dan restoran.

“Trennya memang masyarakat sekarang kalau berbuka puasa itu di luar. Restoran dan hotel sudah mulai menjadi pilihan utama untuk kegiatan buka puasa bersama,” pungkasnya.

Dengan strategi promosi yang adaptif serta dukungan berbagai agenda pada Februari, sektor perhotelan di Kota Malang optimistis mampu mempertahankan tingkat okupansi tetap stabil hingga memasuki Ramadan dan Idulfitri 2026. (**)

Sumber: Berita Satu.Com

Penulis: Rainila Otek, Mahasiswa Magang Unitri Malang 

Editor : Rizqi Ardian

Meski demikian, aktivitas jual beli di lapak pedagang terpantau tetap padat mulai pagi hingga sore hari.

Tren kenaikan harga ini mulai terjadi sejak awal Februari 2026. Bunga mawar yang pada kondisi normal dibanderol sekitar Rp50.000 per kilogram, kini melonjak drastis ke kisaran Rp250.000 hingga Rp300.000 per kilogram. 

Sementara itu, bunga kenanga yang biasanya dijual seharga Rp25.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp100.000 hingga Rp160.000 per kilogram.

Salah seorang pedagang, Mariah, mengungkapkan bahwa tingginya harga tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli bunga tabur.

"Kenaikan harga dimulai sejak awal bulan kemarin. Meskipun saat ini tergolong mahal, antusiasme pembeli tetap tinggi," ujar Mariah pada Selasa (17/2/2026).

Dalam sehari, Mariah mampu menyediakan sekitar 40 kilogram bunga mawar dan kenanga. Walaupun harga kulakan meningkat, ia mengaku tetap mendapatkan keuntungan. Stabilitas pasokan juga terjaga karena sebagian bunga berasal dari kebun miliknya sendiri.

"Pasokan barang tidak sulit didapat karena saya memiliki kebun sendiri, sehingga bisa terus berjualan setiap hari," tambahnya.

Kondisi serupa disampaikan oleh pedagang lain, Hartini. Ia menyebutkan bahwa harga eceran bunga yang biasanya Rp3.000 per bungkus, kini naik menjadi Rp5.000 per bungkus.

"Modal pembelian memang meningkat, namun karena volume peziarah sangat banyak, penjualan pun ikut meningkat. Kami tetap memperoleh laba," jelas dia.

Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan menjadi faktor utama di balik tingginya permintaan pasar. 

Para pedagang memprediksi puncak pembelian akan terus berlangsung hingga memasuki awal Ramadan, dan diperkirakan akan kembali melonjak menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kenaikan harga yang tajam ini nyatanya tidak menghalangi warga untuk menjalankan tradisi tahunan tersebut. Bagi para pedagang di Jalan Mawar, momentum ini menjadi periode peningkatan pendapatan yang selalu dinantikan setiap tahunnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kenaikan ini mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Siti, salah seorang konsumen, mengatakan bahwa meskipun stok di pasar masih tersedia, tingginya harga memaksa dirinya untuk mengurangi volume pembelian guna menyiasati pengeluaran rumah tangga.

"Barangnya tersedia, tetapi harganya memberatkan. Biasanya saya membeli satu kilogram, sekarang dikurangi menjadi 750 gram," ujar Siti pada Selasa (17/2/2026). 

Ia berharap harga segera melandai agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan.

Sementara itu, Bowo, seorang pedagang cabai rawit di Pasar Templek, mengonfirmasi bahwa tren kenaikan harga mulai terjadi sejak kemarin. 

Menurutnya, lonjakan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat seiring adanya tradisi selamatan di sejumlah daerah.

"Kenaikan dimulai kemarin dari Rp96.000 dan hari ini sudah mencapai Rp100.000. Saat ini sedang musim selamatan, sehingga permintaan melonjak tajam," jelas dia.

Meski terjadi kenaikan harga, Bowo memastikan bahwa ketersediaan stok cabai rawit tetap terjaga. 

Pasokan dari daerah produsen, seperti Batu, dilaporkan masih berjalan lancar dan normal.

Ia memperkirakan fluktuasi harga masih berpotensi terjadi menjelang bulan Ramadan, yang sangat bergantung pada dinamika tingkat permintaan dan stabilitas pasokan di pasaran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar Dewi Masitoh. Stok kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. 

Namun demikian, pihaknya mengakui ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama daging ayam dan cabai rawit. Kenaikan tersebut saat ini menjadi fokus pemantauan tim Satgas Pangan.

"Sekarang harga cabai dan daging ayam yang sedang kami pantau. Karena, harga di pasaran naik. Harga cabai naik karena banyak petani gagal panen," ujarnya, Senin (16/2/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Blitar sudah menggelar Gerakan Pangan Murah yang menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Kegiatan ini disambut antusias warga karena dinilai membantu meringankan beban belanja menjelang Ramadan.

Selain itu, sidak pasar yang dilakukan bersama Satgas Pangan bertujuan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Dalam sidak tersebut, tim memantau langsung harga jual di tingkat pedagang serta mengecek ketersediaan stok.

"Kami sudah melakukan pemantauan di lapangan dan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga dibawah pasaran," ucapnya.

Pemerintah berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah dan pengawasan rutin dari Satgas Pangan, lonjakan harga dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama bulan Ramadan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Tak banyak yang menyangka, dari lorong kecil itu tercium aroma kuah soto yang menggugah selera. Di sanalah Soto Pawon Mak Sri berdiri, sederhana namun selalu ramai sejak pagi hari.

Warung yang dirintis sejak tahun 2001 ini menjadi bukti bahwa rasa tidak pernah bergantung pada lokasi mewah. Meski tersembunyi, pelanggan tetap rela masuk ke gang sempit demi semangkuk soto hangat yang terkenal gurih dan sedap di mulut.

Soto Ayam di Pawon Mak Sri dengan cita rasa khas rempah Jawa yang tidak terlalu tajam, berpadu dengan suwiran ayam, taburan daun seledri, dan bawang goreng yang melimpah.

Pilihan porsinya pun ramah di kantong, mulai Rp7.000 untuk porsi kecil hingga Rp10.000 untuk porsi jumbo, pembeli sudah bisa menikmati sarapan yang mengenyangkan.

"Harganya mulai dari Rp7.000 untuk porsi yang kecil, kalau mau yang lebih bisa pesan dengan porsi jumbo," terang pemilik bernama Mak Sri saat ditemui, Senin (16/2/2026).

Setiap pagi, aktivitas di dapur Mak Sri sudah dimulai sebelum matahari terbit. Beras dimasak dalam jumlah besar, ayam direbus, dan bumbu diracik seperti rutinitas yang tak pernah berubah selama lebih dari dua dekade. 

Dalam sehari, puluhan kilogram beras dan belasan kilogram ayam diolah demi memenuhi permintaan pelanggan yang datang silih berganti.

"Per hari biasanya 50-60 kilogram gram beras yang di masak. Kalau ayam biasanya sekitar 20 kilogram," ujarnya.

Tak hanya warga sekitar, pelanggan datang dari berbagai kalangan. Pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga kerap menjadikan warung ini sebagai tempat sarapan sekaligus ruang berbincang santai. 

Suasananya sederhana, dengan bangku panjang dan meja seadanya, namun justru menghadirkan rasa akrab layaknya makan di rumah sendiri.

Mak Sri mengatakan nama "Soto Pawon" sendiri lahir dari celetukan para pelajar yang sering makan di sana. Karena letaknya menyatu dengan area dapur rumah atau "pawon" dalam bahasa Jawa, sebutan itu pun melekat hingga kini.

Mak Sri mengaku tak pernah menghitung berapa porsi yang terjual setiap hari. Baginya, yang terpenting dagangannya habis dan pelanggan pulang dengan perut kenyang serta hati senang. Konsistensi rasa menjadi kunci bertahannya usaha ini di tengah banyaknya pilihan kuliner modern.

"Yang ngasih nama Soto Pawon itu anak-anak sekolah yang sering kesini. Kan lokasinya di dapur belakang ya," kata dia.

Soto Pawon Mak Sri buka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga malam. 

Di sudut gang kecil itu, Soto Pawon Mak Sri membuktikan bahwa kuliner legendaris tak selalu berada di tempat yang mudah ditemukan. Kadang, justru yang tersembunyi menyimpan kenikmatan paling berkesan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sayidah Rania, pedagang ayam di Pasar Pon, mengungkapkan bahwa kenaikan harga sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

"Awalnya Rp35 ribu, sempat naik jadi Rp36 ribu sampai Rp37 ribu, sekarang sudah Rp38 ribu per kilo," ujarnya saat ditemui wartawan pada Senin (16/2/2026).

Menurut Sayidah, lonjakan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menyambut Ramadan. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong kebutuhan daging ayam di pasaran. Sayangnya, tingginya permintaan tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai.

"Iya permintaan itu banyak tapi stok pasokannya kurang," jelasnya.

Meski harga naik, aktivitas pembelian tetap berjalan normal. Para konsumen, kata dia, tetap membeli kebutuhan seperti biasa meski harus merogoh kocek lebih dalam. Sayidah berharap harga tidak kembali merangkak naik dalam waktu dekat.

"Kalau kekurangan pelanggan tidak, malah banyak yang mencari. Tapi ya itu stoknya cepat habis," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Jombang, Warsubi, saat memantau harga bahan pokok di Pasar Pon pada Jumat (13/2/2026) lalu, menyebut secara umum harga masih dalam batas wajar meski beberapa komoditas mengalami perubahan.

Berdasarkan pantauan di pasar, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp12 ribu per kilogram, beras premium Rp14.900 per kilogram, dan telur ayam ras naik dari Rp28 ribu menjadi Rp29 ribu per kilogram.

Untuk komoditas lain, harga daging sapi bertahan di Rp110 ribu per kilogram. Cabai rawit merah turun dari Rp80 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram, sedangkan cabai keriting dan cabai besar dijual Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Warsubi menegaskan, pemerintah daerah siap melakukan operasi pasar bersama Bulog jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.

"Jika terjadi gejolak harga, kami pasti turun melakukan operasi pasar bersama Bulog. Dalam dua minggu terakhir harga relatif stabil, bahkan beberapa komoditas seperti cabai rawit dan cabai besar justru mengalami penurunan," tegas Warsubi.

Terkait ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, ia memastikan stok dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. "Stok aman," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kawasan ini bukan sekadar sentra penjualan. Jalan Sawo telah lama menjadi saksi hidup perjalanan industri kerajinan kulit Magetan yang mulai berkembang sejak era 1970-an. Di balik etalase yang tertata rapi, terdapat ribuan pengrajin yang setiap hari berkutat dengan pola, pisau seset, dan mesin jahit demi menjaga eksistensi produk kulit lokal di tengah derasnya arus barang impor berbahan sintetis.

Bertahan di industri kerajinan kulit bukan perkara mudah. Jika dahulu keterbatasan alat menjadi tantangan utama, kini para pengrajin harus berhadapan dengan perubahan selera pasar dan tren mode yang terus bergerak. Seorang pengrajin senior yang telah puluhan tahun menggeluti usaha ini menyebut, tantangan terbesar saat ini adalah menyesuaikan desain tanpa meninggalkan kualitas.

Para pengrajin Magetan menyadari bahwa keunggulan kulit sapi asli yang mereka gunakan harus diimbangi dengan inovasi. Produk-produk yang dulu identik dengan model klasik dan kaku, kini mulai berkembang ke desain yang lebih modern, seperti jaket berpotongan slim-fit, tampilan minimalis, hingga penggunaan teknik ramah lingkungan seperti ecoprint.

Langkah inovatif tersebut membuat kerajinan kulit Magetan tetap memiliki pasar. Tak hanya diminati konsumen dalam negeri, produk-produk ini juga menarik perhatian pembeli dari luar pulau hingga mancanegara. Yang dijual bukan semata barang, melainkan ketahanan, nilai seni, dan sentuhan buatan tangan yang tidak dimiliki produk massal.

Tips Membedakan dan Merawat Produk Kulit Asli Magetan

Produk kulit asli dapat menjadi investasi jangka panjang jika dipilih dan dirawat dengan benar. Berikut beberapa panduan sederhana yang bisa diperhatikan:

1. Cara Mengenali Kulit Asli

- Aroma: Kulit asli memiliki bau khas hasil proses penyamakan yang berbeda dari plastik atau bahan sintetis.

- Tekstur: Tekan permukaan kulit dengan jari. Kulit asli akan membentuk kerutan halus yang perlahan menghilang.

- Uji Panas: Jika memungkinkan dan diizinkan penjual, kulit asli tidak akan langsung meleleh atau mengeluarkan bau plastik saat didekatkan api secara singkat.

2. Trik Perawatan Agar Kulit Tetap Awet

- Hindari paparan sinar matahari langsung karena dapat membuat kulit kering dan pecah.

- Gunakan pelembap khusus kulit, atau alternatif seperti baby oil atau lotion tanpa parfum menyengat agar kulit tetap lentur.

- Simpan di tempat kering dan berventilasi baik, serta gunakan silica gel untuk mencegah kelembapan dan jamur.

3. Penanganan Awal Jika Terkena Noda

Jika terkena air atau kotoran ringan, segera lap menggunakan kain lembut dan kering. Hindari menggosok terlalu keras agar permukaan kulit tidak rusak.

Harapan di Balik Lembaran Kulit

Kini, kawasan Jalan Sawo terus berbenah. Pemerintah daerah bersama komunitas pengrajin mulai mendorong regenerasi agar kerajinan kulit Magetan tidak berhenti pada satu generasi. Anak-anak muda mulai terlibat, membawa ide segar dalam desain dan memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kerajinan kulit Magetan bukan sekadar produk ekonomi, melainkan cerminan identitas daerah. Selama keterampilan itu terus diwariskan dan tangan-tangan terampil masih bekerja di Selosari, warisan ini akan tetap melangkah maju mengikuti zaman—tanpa kehilangan jati dirinya. (**)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Magetan, Publikasi UMKM

Penulis: Rainila Otek

Editor: Danu 

Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Satgas Pangan Polres Situbondo melakukan berbagai langkah, di antaranya inspeksi dan razia di sejumlah pasar serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Upaya ini dilakukan secara intens guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, menekan inflasi, serta mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Kapolres Situbondo melalui Kasat Reskrim AKP Agung Hartawan, Sabtu (14/2/2026), mengungkapkan bahwa pengawasan harga pangan terus dilakukan oleh personel gabungan lintas sektoral. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelaksanaan GPM.

“Gerakan Pangan Murah (GPM) ini merupakan komitmen Satgas Pangan bersama pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga lebih murah, bahkan di bawah harga pasar,” ujarnya.

Menurut AKP Agung, GPM tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga menjamin ketersediaan stok pangan menjelang Ramadan, di mana permintaan biasanya meningkat signifikan.

Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi. Pantauan di lapangan, warga sangat antusias. Dalam waktu sekitar tiga jam, seluruh stok bahan pokok yang disediakan habis terjual.

Kegiatan GPM kali ini digelar serentak di tiga wilayah Situbondo, yakni wilayah tengah di Kantor Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo; wilayah timur di Kantor Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus; serta wilayah barat di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki.

Adapun komoditas yang dijual dengan harga terjangkau antara lain 5 ton beras SPHP seharga Rp11.400 per kilogram, beras premium Rp74.500 per 5 kilogram, 2 kuintal gula pasir Rp15.000–Rp17.500 per kilogram, serta 100 karton Minyakita seharga Rp15.000 per liter.

Selain itu, tersedia 1 kuintal telur ayam broiler seharga Rp27.000 per kilogram, 1 kuintal daging ayam ras Rp36.000 per kilogram, serta stok bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai dalam jumlah cukup.

Aminah Agustin (40), salah satu warga yang mengantre di Kantor Desa Kalibagor, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

“Begitu mendengar ada pasar murah dengan harga lebih rendah dari pasaran, saya langsung datang untuk belanja kebutuhan bulan puasa nanti. Kegiatan seperti ini sebaiknya sering dilakukan agar harga di pasar tidak dipermainkan oleh pihak yang hanya mencari keuntungan besar dan menyusahkan masyarakat,” ungkapnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Lonjakan harga itu terpantau saat Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya melakukan inspeksi mendadak di Pasar Pucang Anom dan Pasar Wonokromo.

Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi BPSDA Kota Surabaya, Agung Supriyo Wibowo, menyebut kenaikan cabai terjadi sangat cepat dalam dua pekan terakhir dan menjadi yang paling signifikan dibanding komoditas lain. 

"Dari hasil pemantauan di lapangan, yang paling terlihat itu cabai (rawit), dari kisaran Rp 40 ribu menjadi sekitar Rp 80–85 ribu per kilogram dalam dua pekan terakhir," ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/2/2026).

Cuaca Ekstrem Jadi Pemicu Utama

Menurut Agung, faktor utama kenaikan harga cabai yang nyaris menyentuh angka dua kali lipat dari harga sebelumnya bukan karena distribusi, melainkan gangguan produksi di daerah penghasil akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak awal tahun 2026.

"Untuk cabai memang agak sulit dikendalikan karena dipengaruhi cuaca," katanya.

Ia menjelaskan, curah hujan tinggi menyebabkan banyak tanaman cabai rusak dan membusuk sebelum panen, sehingga pasokan ke pasar berkurang drastis. Meski demikian, ada harapan harga kembali stabil dalam waktu dekat.

"Tetapi informasi dari Kementerian Pertanian, Maret nanti diperkirakan ada panen raya nasional, termasuk di Jatim. Semoga harga bisa kembali stabil," imbuhnya.

Selain cabai, beberapa bahan pokok lain juga mengalami kenaikan meski tidak setajam cabai rawit. Bawang merah tercatat naik sekitar Rp 5 ribu per kilogram, sementara telur ayam naik sekitar Rp 3 ribu per kilogram. Kendati demikian, Agung memastikan secara umum ketersediaan pangan di Surabaya masih dalam kondisi aman jelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kami fokus melakukan pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok penting, sekaligus memastikan keamanan pangan di masyarakat," tegasnya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah intervensi jika harga terus melonjak, seperti mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pasar murah di berbagai wilayah.

Produksi Lokal Diperkuat

Di tengah kenaikan harga pasar, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggencarkan penguatan produksi lokal. Bersama Kelompok Tani (Poktan) Sendang Biru, panen cabai rawit digelar sebagai langkah meredam gejolak harga.

Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan panen tersebut merupakan hasil tanam sejak Oktober 2025 dan memang dipersiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan harga jelang Ramadan.

"Dengan populasi sekitar 1.300 pohon, potensi hasilnya cukup signifikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar. Jenis yang ditanam adalah varietas Ori, yang memiliki kualitas terbaik dan harga paling tinggi di pasaran," ujarnya.

Menurut Antiek, harga cabai di pasaran kini berada di kisaran Rp 70 ribu hingga Rp 85 ribu per kilogram. Keberadaan hasil panen lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

"Ini akan sangat membantu menstabilkan harga secara makro," tambahnya.

Pemkot bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memantau harga telur dan daging ayam. Berbagai intervensi dilakukan melalui GPM, operasi pasar, hingga pengawasan stok bersama kementerian terkait.

Antiek memastikan pasokan pangan menjelang Ramadan dalam kondisi aman dan meminta masyarakat tetap tenang.

"Hasil pemantauan kami, seluruh komoditas pangan di Surabaya dalam kondisi aman. Masyarakat kami imbau untuk belanja dengan bijak sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying," tegasnya.

Petani Jual Lebih Murah untuk Warga

Sementara itu, anggota Poktan Sendang Biru, Suprapto (67), mengaku panen cabai dilakukan rutin setiap lima hari sekali dengan hasil 6 hingga 8 kilogram per panen. Di tengah harga pasar yang tinggi, ia memilih menjual cabainya lebih murah kepada warga sekitar.

"Kalau di pasar bisa Rp 85.000, saya jual Rp 70.000 untuk membantu tetangga," katanya.

Meski menghadapi kendala virus kuning pada tanaman, Suprapto mengaku dukungan bibit dari Pemkot Surabaya cukup membantu menjaga produktivitas.

Dengan Ramadan yang tinggal menghitung hari, harga cabai memang terasa semakin pedas. Namun, pemerintah optimistis panen raya pada Maret serta penguatan produksi lokal dapat meredam gejolak harga dan menjaga stabilitas pangan di Kota Pahlawan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tim Satgas Pangan dari Polres Blitar Kota bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melakukan inspeksi langsung di Pasar Legi, pada Jumat (13/2/2026) guna memastikan kondisi harga dan ketersediaan stok bahan pangan.

Dalam pemantauan tersebut, tiga komoditas tercatat mengalami kenaikan signifikan, yakni daging ayam, cabai rawit dan telur ayam.

Harga daging ayam sebesar Rp42.000 per kilogram, lalu harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp88.000 hingga Rp90.000 per kilogram, sementara telur ayam berkisar antara Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram.

Ketua Satgas Pangan Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan, pihaknya tidak hanya memantau harga di Pasar Legi, tetapi juga menelusuri hingga ke tingkat supplier.

"Kenaikan harga daging ayam dipicu naiknya harga pakan di tingkat peternak. Sementara harga cabai melonjak akibat banyak petani mengalami gagal panen karena faktor cuaca ekstrem," ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Legi, Kota Blitar bernama Rina mengungkapkan selama tiga hari terakhir ini, harga daging ayam tembus Rp42.000 per kilogramnya. 

Permintaan meningkat, karena masyarakat hendak melakukan tradisi megengan atau selamatan menjelang bulan Ramadan.

"Sudah tiga hari ini harganya Rp42.000 per kilogram. Nanti mendekati puasa berangsur mengalami penurunan," kata dia.

Sementara itu, pedagang cabai di Pasar Legi bernama Sugeng, mengaku harga cabai sudah tinggi hampir dua pekan terakhir. Bahkan dalam empat hari terakhir, harga stabil di atas Rp88.000 per kilogram.

"Barangnya ada, tapi sedikit. Banyak petani gagal panen, jadi pasokan berkurang," ucapnya.

Kenaikan harga ini diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga mendekati Ramadan, seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Dalam hal ini, Satgas Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Harga bahan pokok yang dijual lebih rendah dari pasaran membuat warga rela antre sejak awal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar Dewi Masitoh mengatakan kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat menghadapi momen Imlek dan menjelang Ramadan.

"Kami menyiapkan 1 ton beras SPHP, 100 kilogram gula, 240 liter Minyakita, dan 100 kilogram telur. Harapannya, kegiatan ini bisa membantu masyarakat sekaligus menekan harga kebutuhan pokok di pasaran," kata Dewi, Jumat (13/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, beras SPHP dijual Rp58.000 per 5 kilogram atau setara Rp11.600 per kilogram. Gula pasir dijual Rp17.000 per kilogram, telur Rp26.500 per kilogram, dan Minyakita Rp15.000 per liter.

Harga tersebut lebih murah dibandingkan harga pasar. MinyaKkita misalnya, di pasaran bisa mencapai Rp18.000 per liter. Karena stok terbatas, pembelian Minyakita dibatasi maksimal dua liter per orang.

Antusiasme warga terlihat dari antrean panjang di sejumlah stan, terutama stan minyak goreng. 

Yulia salah satu warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah tersebut.

Menurutnya, selisih harga meski tidak terlalu besar tetap berarti bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika harga kebutuhan pokok cenderung naik.

"Saya tadi beli beras, telur, dan minyak goreng. Harganya di bawah pasaran, jadi sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari hasil pemantauan, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan, di antaranya telur ayam ras dan cabai. Telur ayam ras naik dari Rp28.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. 

Sementara itu, cabai rawit merah justru dilaporkan turun dari Rp80.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, meski Kepala Sub Tata Usaha Deputi Bapanas, Puspa Dewi, menilai angka tersebut masih di atas harga normal nasional yang berkisar Rp57.000 per kilogram.

“Secara nasional, cabai rawit memang sedang naik karena faktor cuaca yang terjadi serentak di berbagai daerah. Jombang masih terbilang lebih baik dibanding daerah lain seperti Kediri yang mencapai Rp75.000 per kilogram," ujar Puspa.

Komoditas lain seperti bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp35.000 per kilogram, namun masih di bawah harga nasional Rp41.000. Adapun daging ayam tercatat stabil di Rp39.000 per kilogram dan belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk beras, harga beras SPHP tercatat Rp12.000 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Sidak juga menemukan adanya beras premium yang dijual Rp12.800 per kilogram, namun menurut Bupati Warsubi, hal itu masih dalam batas wajar karena harga sudah tercantum jelas dari pihak perusahaan.

“Secara umum harga di Jombang masih terkendali. Kalau nanti ada lonjakan tidak wajar, kami siap gelar operasi pasar bersama Bulog. Stok beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya juga aman," tegas Warsubi.

Puspa Dewi menambahkan, dari tujuh daerah yang ia kunjungi, Jombang menjadi salah satu daerah dengan harga pangan paling terkendali.

“Ini yang terbaik. Stok aman, harga relatif stabil, dan masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi Ramadan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berbagai komoditas yang dijual dengan harga di bawah pasar membuat puluhan warga rela antre mengular. 

Sejumlah komoditas bahan pangan dijual seperti beras SPHP tersedia sebanyak 2,5 ton dengan harga Rp11.000 per kilogram. Beras premium disediakan 500 kilogram dengan harga Rp14.000 per kilogram.

Minyak goreng Minyakita tersedia 360 liter dengan harga Rp15.000 per liter. Selain itu, gula pasir premium dijual sebanyak 80 kilogram dengan harga Rp16.000 per kilogram.

Untuk komoditas hortikultura, bawang merah tersedia 100 kilogram dengan harga Rp15.000 per 500 gram, bawang putih kating 100 kilogram dengan harga Rp13.000 per 500 gram.

Cabai rawit merah tersedia 20 kilogram dengan harga Rp7.000 per ons, sedangkan cabai merah besar 20 kilogram dengan harga Rp5.000 per 2,5 ons. Telur ayam ras juga disiapkan sebanyak 60 pack dengan harga Rp24.000 per pack.