Kabupaten Bondowoso yang pernah mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi dan The Highland of Paradise memiliki banyak destinasi wisata yang bisa memanjakan mata para pelancong penikmat wisata alam. 

Kota dengan makanan khas tapainya ini memiliki berbagai destinasi wisata yang tak kalah menarik dengan daerah lain sekedar untuk memanjakan mata para wisatawan yang merindukan kesejukan serta kedamaian. 

Berikut adalah destinasi wisata alam di Kabupaten Bondowoso yang patut dikunjungi saat nikmati libur lebaran: 

1. Kawah Ijen

Kawah Ijen yang terletak di Kabupaten Bondowoso ini merupakan wisata yang menjadi primadona dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Destinasi wisata ini berada pada ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Menariknya, Kawah Ijen memiliki kawah asam terluas di dunia dengan warna tosca, karena kandungan belerang yang tinggi. Selain itu, banyak wisatawan yang berburu dan menikmati keunikan serta keindahan blue fire yang dapat ditemukan di waktu-waktu tertentu di Kawah Ijen. 

Bagi wisatawan yang penasaran dan ingin berburu pesona dari keunikan dan keindahan blue fire, pengunjung bisa mulai mendaki pukul 02.00 WIB dini hari sejak dibukanya pendakian. 

Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen ini ada baiknya menyiapkan jaket, penerangan, hingga masker, untuk keamanan pengunjung dari asap belerang yang mengepul. 

2. Kawah Wurung

Wisatawan yang ingin menikmati hamparan pemandangan padang rumput dan perbukitan hijau dengan latar belakang pegunungan Ijen yang dapat memanjakan mata, dapat mengunjungi Kawah Wurung. Lokasinya pun tidak terlalu jauh dari pendakian Kawah Ijen. 

Pengunjung pun bisa melakukan berbagai aktivitas outdoor di kawasan Kawah Wurung. Seperti tracking, bersepeda, hingga camping. 

Di kawasan destinasi wisata ini juga bisa pengunjung temukan banyak spot swafoto yang dijamin instagramable. 

Kawah Wurung merupakan salah satu situs Ijen Global Geopark (UGG) di wilayah Kabupaten Bondowoso yang berada pada ketinggian 1500 mdpl. Olah karena itu, cuaca di destinasi wisata yang satu ini masih terasa cukup dingin. 

Keindahan Kawah Wurung sering kali disamakan dengan bukit teletubbies yang ada di Gunung Bromo. Kadang juga disamakan dengan padang rerumputan yang ada di Selandia Baru. 

Bagi wisatawan yang ingin memanjakan mata dengan menikmati keindahan alam pegunungan Ijen di Kawah Wurung, pengunjung bisa memasuki kawasan tersebut pada pukul 12.00 WIB. 

3. Kalipait

Masih di kawasan Unesco Global Geopark (UGG), destinasi wisata yang patut dikunjungi berikutnya adalah Kalipait. 

Kalipait merupakan rembesan Kawah Ijen yang mengalir membentuk sungai kecil. Kadar belerangnya pun cukup tinggi. Sehingga airnya berwarna hijau dan berbusa. 

Di tempat wisata ini, panorama hutan pinus dan tebing-tebing batu yang landai ini bisa menjadi salah satu background menjadi spot swafoto bagi para wisatawan yang suka berselfie ria. 

Untuk menjangkau destinasi wisata yang satu ini, para pengunjung tak perlu repot karena lokasinya tak jauh di pinggir jalan raya menuju Kawah Ijen maupun Kawah Wurung. 

Untuk memasuki kawasan wisata ini, pengunjung bisa bebas masuk karena tidak ada jam buka ataupun tutup. 

4. Air Terjun Blawan

Air terjun Blawan merupakan salah satu keindahan alam yang tersembunyi di Kabupaten Bondowoso. Tepatnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol. 

Wisatawan bisa mengunjungi spot wisata yang satu ini setelah mendaki Kawah Ijen. Dengan ketinggian sekira 30 meter, Air Terjun Blawan menyuguhkan pemandangan yang unik dan menyejukkan. 

Aliran air belerang dari Kalipait ini sangat berbeda dengan air terjun lainnya. Uniknya, air akan terjun bebas memasuki tanah dan kemudian muncul kembali di daerah Asembagus, Kabupaten Situbondo sebelum akhirnya bermuara ke laut Jawa. 

Bagi wisatawan yang suka petualangan, akses menuju ke Air Terjun Blawan ini cukup menantang dengan dikelilingi tebing-tebing tinggi yang menjadikan suasana semakin alami. 

Meski hanya bisa dilihat, air terjun ini tetap menakjubkan dengan suara gemuruh air yang sangat deras memberikan sensasi yang begitu memesona. 

Selain itu, di kawasan Air Terjun Blawan, juga terdapat destinasi yang tak kalah alami seperti pemandian Damar Wulan dan Goa Kapur. 

Pengunjung bisa menikmati keeksotisan Air Terjun Blawan sejak pukul 10.00 WIB. 

5. Pemandian Air Panas Blawan

Setelah seharian berkeliling menikmati keindahan alam mulai dari Kawah Ijen, Kawah Wurung, Kalipait dan Air Terjun Blawan, para wisatawan bisa memanjakan badan di Pemandian Air Panas Blawan. 

Sumber air panas yang telah dibentuk menjadi beberapa kolam ini merupakan tempat yang cocok bagi wisatawan yang sudah kelelahan untuk sekedar menghangatkan badan.

Di setiap kolam yang tersedia, memilik air dengan tingkat panas yang berbeda-beda. Menikmati sensasi berendam air panas bersama keluarga atau pun bersama teman menjadi pilihan yang sangat tepat. 

Berendam air hangat juga dipercaya memiliki khasiat bagi wisatawan yang telah kelelahan, sehingga setelahnya akan merasakan badan menjadi bugar kembali. (*)

Editor: Ali Wafa 

Bagi wisatawan nusantara atau pun mancanegara yang ingin menikmati keindahan alam di kabupaten yang dijuluki The Highland Paradise ini, tidak perlu bingung untuk menentukan tempat beristirahat yang nyaman. Sebab, banyak pilihan hotel yang nyaman untuk menginap. 

Setelah seharian menjelajahi objek wisata serta menikmatinya, untuk mengembalikan energi yang terkuras habis, para wisatawan bisa beristirahat dengan nyaman di hotel-hotel yang ada di Bondowoso sekedar untuk mengembalikan energi. 

Berikut beberapa hotel yang bisa menjadi pilihan tempat menginap di Kabupaten Bondowoso: 

1. Palm Hotel

Hotel mewah pertama yang berdiri di Bondowoso ini terletak di jalan A. Yani, Nomor 32, Badean. Palm Hotel adalah hotel bintang 3 yang menawarkan berbagai fasilitas, mulai dari kolam renang, Wifi, parkir dan AC. 

Tarif per malam yang ditawarkan cukup bervariasi. Mulai dari Rp 300 ribuan. Jaraknya sekitar 500 meter ke arah selatan dari Alun-Alun Bondowoso. 

2. Ijen View Hotel & Resto

Hotel bintang 3 ini juga menawarkan berbagai fasilitas. Seperti kolam renang outdoor, spa, wifi, restoran, hingga layanan laundry.

Suasana asri dapat dirasakan, karena terdapat banyak pepohonan serta bunga yang menambah kesejukan serta ketenangan bagi wisatawan yang ingin beristirahat dengan tenang dan nyaman. 

Hotel ini terletak di Jalan Kis Mangunsarkoro, Nomor 888, Tamansari, Bondowoso. Hotel dengan harga mulai dari Rp 370 ribuan ini berjarak kurang lebih 2,4 kilometer dari pusat kota atau Alun-Alun Bondowoso. 

3. Dreamland Hotel & Lounge Bondowoso

Hotel dengan desain gaya Eropa ini letaknya tidak jauh dari Ijen View Hotel & Resto. Hotel bintang 3 ini terletak di Jalan Kis Mangunsarkoro, Nomor 999, Tamansari, Bondowoso. 

Meskipun tidak menyajikan kolam renang, hotel ini masih nyaman menjadi pilihan menginap untuk beristirahat. Karena bangunan serta fasilitasnya masih terbilang baru. 

Wisatawan yang menginap di hotel ini, bisa mendapatkan kamar mulai dari harga Rp 350 ribuan per malam. Jarak ke jantung kota hanya berkisar 2,2 kilometer. 

4. Baratha Hotel & Resto

Hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Saliwiryo Pranowo, Gang Taman, Nomor 11, Kotakulon, Bondowoso ini menyajikan fasilitas wifi, AC dan restoran. 

Lokasi hotel yang agak masuk ke dalam gang ini dapat menjadi tempat menginap yang nyaman dan tenang lantaran jauh dari keramaian. 

Beberapa kamar disediakan balkon dan dapur kecil. Selain itu, hotel ini juga menyediakan kedai kopi untuk menjadi tempat santai wisatawan yang menginap saat suntuk berada dalam kamar. 

Tarif per malam hotel bintang ini dipatok mulai dari harga Rp 300 ribuan. Jarak ke pusat kota hanya kurang lebih 1,7 kilometer. 

5. Grand Padis Hotel

Hotel bintang 3 dengan gaya modern ini tidak ketinggalan menjadi salah satu rekomendasi tempat menginap yang nyaman. Hotel yang beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 28, Badean ini berjarak hanya 500 meter dari Alun-Alun Bondowoso. 

Hotel ini memberikan fasilitas yang cukup lengkap. Seperti AC, wifi serta dilengkapi 2 kolam renang indoor dan pusat kebugaran. 

Untuk menginap di hotel mewah ini, wisatawan cukup merogoh kocek mulai dari harga Rp 500 ribu per malamnya. 

Itulah beberapa hotel bintang 3 yang bisa menjadi pilihan para wisatawan untuk menginap. Dengan banyaknya penginapan di Bondowoso, wisatawan bisa memilih tempat menginap yang sesuai dengan anggaran dan kenyamanan. Selamat menikmati liburan di Bondowoso! (*)

Editor: Ali Wafa

Kumpul dengan keluarga di Hari Raya Idulfitri biasanya tak luput dengan makan bersama. Hidangan yang disajikan merupakan masakan tradisional yang kaya akan rempah dan terlihat lezat untuk disantap bersama. 

Biasanya, masakan dan minuman yang dihidangkan saat momen lebaran tersebut banyak masakan yang berlemak dan minuman manis yang tinggi akan kadar gula. 

Jika tak berhati-hati mengontrol asupan dengan berbagai hidangan yang disajikan pada momen lebaran, tak menutup kemungkinan dapat memicu berbagai penyakit seperti kolesterol, gula darah, asam urat, hingga tekanan darah langsung naik dengan drastis. 

Namun, Anda masih bisa menyantap hidangan-hidangan lezat tersebut tanpa khawatir akan bahayanya. Penting bagi Anda untuk memperhatikan serta membatasi makanan yang hendak Anda konsumsi. 

Agar momen perayaan lebaran bersama keluarga dan kerabat tak berisiko pada datangnya penyakit dan lebih sehat, berikut tipsnya: 

1. Awali dengan Makanan Berserat Tinggi

Meski Ramadan sudah lewat, bukan berarti Anda dapat menyantap berbagai makanan saat momen lebaran. Perlu kiranya tetap mengontrol dan mengendalikan nafsu makan sesuai dengan kebutuhan kalori harian. 

Mengontrol nafsu makan yang berlebih, Anda lakukan dengan mengonsumsi makanan yang berserat tinggi sebagai makanan pembuka. 

Dari sebuah studi, makanan berserat tinggi dapat memperlambat pencernaan makanan. Efeknya, Anda akan merasa kenyang lebih lama. Sehingga tidak menginginkan makan yang lebih banyak. 

Sebagai makanan pembuka yang berserat tinggi, Anda dapat mengonsumsi buah-buahan terlebih dahulu. Seperti apel, semangka, melon atau pepaya. 

Cobalah makan buah-buahan tersebut sebelum Anda berkunjung ke rumah kerabat. Sehingga perut sudah lebih terisi. Dengan begitu, Anda tidak kalap untuk mencicipi berbagai hidangan yang disuguhkan pada momen lebaran. 

2. Hindari Makanan Berlemak dan Bersantan

Untuk menjaga kesehatan dan menghindari penyakit, Anda disarankan untuk mengurangi makan hidangan yang berlemak dan bersantan. 

Makanan yang digoreng ataupun bersantan, dipercaya dapat memicu meningkatnya kadar kolesterol. Bahkan, jika Anda mengonsumsi makanan ini secara berlebihan juga dapat memicu mual, pusing, nyeri tukak lambung atau nyeri pada perut. 

Jika Anda suka makan daging, usahakan pilihlah daging yang tidak terlalu banyak mengandung lemak. Anda juga bisa kombinasikan sayuran sebagai asupan serat. Sehingga dapat membantu mengendalikan nafsu makan. 

Selain itu, setelah Anda mengonsumsi makanan berlemak, disarankan makan buah yang mengandung vitamin C. Dengan begitu, tubuh Anda akan terbantu untuk menetralisir kandungan lemak. 

Anda juga bisa menghindari makanan pedas atau asam setelah mengonsumsi makanan berlemak. Hal tersebut dapat memicu kenaikan asam lambung. 

3. Makan Teratur

Momen lebaran memang tidak bisa dilewatkan tanpa makan bersama dengan keluarga dan kerabat. Tapi sebaiknya, tetaplah makan dengan teratur sesuai dengan waktu makan seperti di hari-hari biasanya. 

Kebiasaan makan di luar waktu seperti biasanya (sarapan, makan siang, makan malam) justru membuat Anda makan dengan porsi lebih banyak. Sehingga menyebabkan asupan kalori yang dibutuhkan tubuh tidak terkontrol. 

Jika Anda harus mencicipi hidangan yang disediakan oleh kerabat, usahakan pilihlah makanan yang berserat tinggi. Dengan begitu, Anda dapat mengontrol nafsu makan. 

4. Batasi Porsi Makan

Tips lebaran sehat selanjutnya adalah memastikan jumlah makanan yang dimakan sudah diperhitungkan. 

Jika Anda kesulitan untuk makan teratur sesuai waktu makan, Anda bisa makan dalam porsi sedikit tapi lebih sering. 

Cara ini cocok bagi Anda yang berkunjung ke rumah beberapa kerabat saat momen lebaran dalam satu hari. 

Makan dengan porsi sedikit tapi lebih sering, lebih baik dibandingkan dengan makan dalam porsi banyak dalam satu waktu. 

Sebuah riset dari Nutrition in Clinical Practice (2017) mengatakan, makan dengan porsi sedikit dapat membantu memenuhi nafsu makan, menstabilkan kadar gula darah, dan menyediakan energi bagi tubuh setiap hari. 

5. Perbanyak Jalan Kaki

Idulfitri bagi umat Muslim merupakan momen yang tepat untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat. 

Silaturahmi saat lebaran juga dapat dijadikan momen yang tepat untuk lebih aktif bergerak. Sehingga bisa meningkatkan pembakaran kalori dari makanan yang dikonsumsi. 

Usahakan jalan kaki saat berkunjung ke rumah kerabat yang rumahnya tidak terlalu jauh. Selain itu, apabila terpaksa harus menggunakan kendaraan, Anda bisa memarkirkan kendaraan agak jauh dari lokasi silaturahmi yang akan Anda sambangi. (*)

Editor: Ali Wafa 

Pada rancangan RKPD tahun 2026 tersebut, indikator kinerja makro ditargetkan kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,65 - 72,21 persen, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi meningkat 4,74 - 5,33 persen. 

Kemudian, tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,34 - 11,71 persen. Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 3,33 - 3,88 persen dan yang terakhir adalah indeks GINI menurun menjadi 0,331 - 0,340 persen. 

Dalam paparannya, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, pencapaian indikator kinerja makro tahun 2026 tersebut dilaksanakan melalui 5 prioritas pembangunan. 

Di antaranya, pembangunan ekonomi, pembangunan tata kelola pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur hingga pembangunan lingkungan sosial, budaya, ekosistem dan lingkungan hidup.

"Musrenbang ini dilaksanakan dengan harapan dapat menjamin terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi. Baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan," ucapnya, Kamis (27/3/2025). 

Menurut Wabup yang akrab disapa Ra As'ad, melalui 5 prioritas pembangunan yang dijabarkan tersebut diharapkan dapat mewujudkan "Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan".

Di samping itu, imbuhnya, rancangan RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2026 ini juga telah mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) para anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

"Pastinya, berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan hingga kelompok sasaran yang selaras dengan penjabaran visi misi pembangunan di Bondowoso tahun 2025 - 2030," jelas Ra As'ad. 

Sementara, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir mengapresiasi atas terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2026 ini. 

Dirinya berharap, hasil dari forum Musrenbang RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dirinya pun tegaskan, Pemkab Bondowoso harus mengelols secara transparan dan akuntabel. 

"DPRD Bondowoso siap mendukung penuh program pembangunan yang telah disepakati dalam Musrenbang ini. Kami berharap, APBD 2026 dapat di alokasikan secara efektif dan efisien sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga akhir 2024, dari total 433,92 hektare kawasan kumuh di Bumi Ki Ronggo, 2,71 hektare di antaranya sudah berhasil tertangani dengan berbagai program pembangunan. 

Program pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik, termasuk fasilitas umum. Seperti mandi cuci kakus (MCK) dan peningkatan jalan lingkungan.

Fakta itu berdasar pada data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Ciptaru) Kabupaten Bondowoso.

Kepala Dinas Perkim Ciptaru Kabupaten Bondowoso, Dadan Kurniawan mengaku terus berupaya memberikan yang terbaik untuk kabupaten yang pernah dideklarasikan sebagai Republik Kopi ini. 

"Meskipun ada tantangan dalam hal anggaran, apalagi di tengah efisiensi anggaran yang terpenting, langkah-langkah nyata terus dilakukan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat," katanya, Kamis (27/3/2025). 

Dirinya mengaku optimistis, pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso akan terus menunjukkan tren positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. 

"Perlu sinergi berbagai pihak untuk terus mengurangi kawasan kumuh," tukasnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman dan Cita Karya Dinas Perkim Ciptaru Kabupaten Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto menyampaikan, pihaknya terus bersinergi dengan instansi terkait sehingga menghasilkan progres yang positif. 

"Untuk saat ini, prioritas utama dalam menciptakan lingkungan yang layak huni adalah fokus pada peningkatan sanitasi dan jalan lingkungan," paparnya. 

Dikatakannya, wilayah di Sukowiryo, Penambangan, Maesan dan Pejaten telah mendapat penanganan melalui sejumlah program pembangunan.

Namun menurutnya, kawasan yang menjadi perhatian dalam pengurangan kawasan kumuh adalah Kecamatan Tamanan. Tepatnya di sentra industri tahu. 

"Di sana memiliki luas 91,63 hektare. Kami terus mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut," pungkas pria yang akrab dipanggil Egi ini. (*)

Editor: Ali Wafa

Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membangun dan membeli rumah tanpa adanya berbagai pungutan alias gratis, seperti, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). 

Namun begitu, untuk merealisasikan BPHTB dan PBG gratis tersebut, pemerintah daerah harus menyusun dan menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar serta payung hukum program itu. 

Sebagai salah satu daerah yang harus ikut berperan dalam menyukseskan program 3 juta rumah ini, Kabupaten Bondowoso mengklaim telah menerbitkan perkada terkait pembebasan BPHTB dan PBG. 

"Sudah kita terbitkan untuk peraturan bupati (perbup)-nya," ungkap Kepala Dinas Perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Ciptaru) Kabupaten Bondowoso, Dadan Kurniawan, Kamis (27/3/2025). 

Hal tersebut diamini oleh Kepala Bidang (Kabid) Perumahan di Dinas Perkim Ciptaru, Gaguk Suphindi Putra. Menurutnya, setelah mendapatkan arahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pihaknya segera berkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten (Setdakab) Bondowoso untuk menyusun serta menerbitkan perkada tersebut. 

"Langsung kita eksekusi dengan berkoordinasi dengan baguan hukum. Perbup itu, di antaranya, Perbup Nomor 18 Tahun 2024 tentang pembebasan PBG bagi MBR dan Perbup Nomor 19 Tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB bagi MBR," papar Gaguk, sapaan akrabnya. 

Secara teknis, dirinya menjelaskan, pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR dalam program 3 juta rumah tersebut berlaku untuk pembangunan baru dan renovasi serta pembiayaan perumahan. 

Dari dua opsi tersebut, imbuhnya, masih terbagi lagi menjadi 6 item, yakni, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi, pembangunan rumah susun, revitalisasi rumah susun, rumah khusus bencana dan penanganan kawasan kumuh untuk opsi pembangunan baru. 

"Sedangkan untuk opsi pembiayaan perumahan adalah sarana, prasarana dan utilitas umum melalui pengembang atau developer," jelas Gaguk.

Meskipun Kabupaten Bondowoso telah memiliki perbup tentang pembebasan BPHTB dan PBG, sesuai arahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini baru mulai dalam tahap pelaksanaan. 

Hal tersebut lantaran masih terdapat syarat-syarat yang harus dilengkapi dan dipastikan, salah satunya, kriteria MBR berdasar pada keputusan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023.

Dalam keputusan menteri PUPR itu, disebutkan bahwa penghasilan maksimal MBR sebesar Rp 7 juta bagi yang masih belum menikah dan Rp 8 juta bagi yang sudah menikah. 

"Kita masih berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial. Di Kabupaten Bondowoso sendiri UMR-nya hanya Rp 2,3 juta. Dengan begitu, jika berdasar pada keputusan menteri PUPR, warga di Bondowoso bisa dikatakan MBR semua," ucapnya lagi. 

"Intinya, kita masih menyinkronkan dengan pemerintah pusat. Kan ini kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah yang diluncurkan oleh presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Selain itu, program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tak hanya itu, petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bondowoso dan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat juga menggelar tes urine kepada sejumlah sopir kendaraan umum. 

Hal tersebut dilakukan guna meminimalisasi terjadinya potensi kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengemudi saat arus mudik lebaran. 

Pada razia tersebut, terdapat sedikitnya 5 sopir yang dilakukan tes urine. Bahkan, sejumlah bus di terminal Bondowoso juga dilakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari kondisi ban, mesin hingga klakson. 

"Hasilnya, para sopir dinyatakan negatif narkoba dan obat-obatan terlarang. Kendaraan umum seperti bus pun masih dalam kondisi layak jalan," ungkap Kasatlantas Polres Bondownso, AKP Achmad Rochan, Selasa (25/3/2025). 

Diungkapkannya, razia tersebut bisa dikatakan masih merupakan rangkaian operasi ketupat semeru tahun 2025. 

"Kami lakukan secara mendadak di terminal Bondowoso, bisa dikatakan semi sidak," jelas Rochan. 

Menurutnya, peningkatan aktivitas masyarakat menjelang mudik lebaran hingga arus balik pasca lebaran harus disertai dengan sarana angkutan umum yang memadai serta laik jalan, seperti, kondisi ban dan tekanan angin yang harus sesuai ketentuan, klakson hingga rem yang berfungsi dengan baik. 

"Namanya ramp check," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

"Terjadi peningkatan sekira 40 persen dibanding hari biasanya," ungkap seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di terminal Bondowoso, Rudy Haryanto, Selasa (25/3/2025). 

Dikatakannya, peningkatan volume penumpang di terminal tersebut, kebanyakan merupakan warga Bondowoso yang datang dari luar kota. Terutama trayek dari Surabaya dan Madura. 

"Mungkin orang Bondowoso banyak yang bekerja di luar kota," jelasnya.

Bahkan, Rudy memprediksi, puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 Idulfitri. Namun, pihak terminal masih belum akan menambah jumlah armada lantaran masih mencukupi untuk trayek yang ada. 

'Saat ini, terdapat 16 armada yang beroperasi sejak pukul 03.00-18.30 WIB. Ada tambahan Bus Damri juga," imbuh pria asal Kelurahan Sekarputih ini. 

Menurutnya, pihak terminal Bondowoso tak menambah armada lantaran warga Bondowoso yang akan mudik dari Bali telah mendapatkan pelayanan program 'Mudik Gratis' yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso. 

"Kalau tidak salah sudah ada 6 armada mudik gratis," pungkas Rudy, panggilan akrabnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Namun, pengembalian uang dugaan korupsi tersebut masih kurang sekira Rp 800 juta dari total kerugian sebesar Rp 2,3 miliar berdasar hasil audito penghitungan kerugian negara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. 

"Keluarga yang bersangkutan telah menitipkan uang sejumlah Rp 1,5 miliar," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Dzakiyul Fikri, Selasa (25/3/2025). 

Meskipun telah melakukan pengembalian uang kerugian negara, lanjut Fikri, pihaknya tidak serta merta menggugurkan dugaan kasus yang menjerat eks Wabup Bondowoso periode 2018-2023 ini. 

"Tak lantas menggugurkan kasus dugaan pidana korupsinya, namun sesuai pasal 4 undang-undang tipikor bisa meringankan hukuman saja. Yang pasti kami tetap melanjutkan perkara ini sesuai dengan proses serta ketentuan yang ada," jelasnya. 

Selanjutnya, pihak Kejari Bondowoso akan mengundang saksi ahli di persidangan mendatang. 

"Seperti auditor, saksi fakta serta beberapa pihak lembaga pendidikan penerima dana hibah tersebut," imbuh Fikri. 

Seperti diketahui, Irwan Bachtiar Rahmat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bondowoso pada 13 Februari 2025 lalu. 

Penahanan tersebut dilakukan Kejari Bondowoso setelah menetapkan mantan Wabup ini sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun 2023 lalu, terhadap 69 lembaga pendidikan.

Berdasar informasi, terdapat 59 lembaga pendidikan, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp 75 juta. 

Sisanya, 10 lembaga mendapatkan Rp 100 juta yang merupakan usulan pokok pikiran (pokir) salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, yang tak lain adalah anak tersangka. 

Dari jumlah bantuan yang diterima oleh lembaga pendidikan itu, sebagian kecilnya digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah. Sementara sisanya, sekira Rp 50 juta diduga digunakan untuk membeli mebel pada perusahaan milik tersangka. 

Dari total dana hibah sejumlah Rp 5,4 miliar, total kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 2,3 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di momen perayaan Hari Raya Idulfitri kali ini, Polres Bondowoso menyediakan pelayanan titip kendaraan bermotor dan barang berharga lainnya bagi warga yang akan pulang kampung hingga berhari-hari. 

Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono katakan, pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan keamanan bagi warga yang hendak mudik lebaran. 

Dikatakannya, tak hanya menyediakan tempat penitipan di mako Polres, seluruh Polsek di 23 kecamatan juga akan melayani penitipan kendaraan bermotor hingga barang berharga lainnya milik masyarakat. 

"Saya jamin aman dan saya pastikan gratis tidak dipungut biaya sepeser pun," ungkapnya, Sabtu (22/3/2025). 

Selain memberikan pelayanan tersebut, Kapolres Bondowoso juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang saat meninggalkan rumah waktu melaksanakan mudik. 

Dirinya mengklaim, Kabupaten Bondowoso saat ini sudah aman dan nyaman dari segala tindak kejahatan seperti pencurian yang biasanya kerap kali terjadi saat warga meninggalkan rumah untuk melakukan mudik lebaran. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kodim 0822, Bupati Bondowoso, Pengadilan Negeri, Kajari, Satpol PP dan pihak terkait untuk menjaga kondusifitas wilayah," tegasnya. 

Bagi warga yang ingin menitipkan kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat dan barang berharga lainnya, cukup menyershksn persyaratan seperti identitas diri dan surat kendaraan. 

"Cukup menyerahkan, fotocopi KTP dan surat kendaraan bermotor saja," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Para ustaz ini akan menerima insentif tanpa potongan PPN dan premi BPJS ketenagakerjaan (naker). 

Dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, PPN serta premi BPJS naker tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. 

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berjanji akan merealisasikan insentif guru ngaji ini sebelum perayaan Hari Raya Idulfitri. 

"Secepatnya kami akan segera distribusikan kepada para guru ngaji di Kabupaten Bondowoso ini. Itu sebagai komitmen pemerintah untuk meringankan beban kebutuhan masyarakat khususnya para guru ngaji untuk memenuhi kebutuhan lebaran," ungkapnya, Sabtu (22/3/2025). 

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, untuk mencukupi anggaran insentif guru ngaji yang tanpa potongan tersebut, dikatakan pria bergelar Magister Filsafat Islam ini, kepala daerah yang telah dilantik harus merelakan menghapus anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru. 

"Maka dari itu, pak bupati memilih untuk tidak membeli mobil dinas baru. Itu diarahkan untuk kepentingan itu. Ini sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat," pungkas Pj Sekda Bondowoso yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo ini. 

Untuk diketahui, jika diakumulasikan, setiap guru ngaji di Kabupaten Bondowoso yang sebanyak 5.848 orang, masing-masing mendapatkan insentif sejumlah Rp 1,5 juta, Pemkab Bondowoso harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,772 miliar. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Larangan tersebut berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso, agar tak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik lebaran serta kepentingan pribadi lainnya. 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi katakan, setiap tahun pemerintah daerah selalu terbitkan surat edaran perihal larangan penggunaan mobil dinas saat lebaran. 

Menurutnya, surat edaran bupati tersebut sebagai tindak lanjut surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang melarang mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan mudik lebaran. 

Pj Sekda Bondowoso juga tegaskan, penggunaan mobil pelat merah ini hanya untuk kepentingan kedinasan. 

Bahkan dirinya menyatakan, ada sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar surat edaran yang melarang ASN memakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi tersebut. 

"Pasti ada sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar, paling ringan ya teguran," pungkasnya, Sabtu (22/3/2025).

Untuk diketahui, Pemkab Bondowoso memiliki 547 sepeda motor dinas dan 101 kendaraan roda empat dengan berbagai jenis.

Jumlah tersebut hanya meliputi kendaraan yang berada di bawah pemeliharaan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bondowoso. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono menjelaskan jika jajarannya paling banyak mengungkap kasus kepemilikan bahan peledak (handak). Ada juga kasus ungkap minuman keras (miras), premanisme, judi online, narkoba dan premanisme.

“Sebanyak 12 kasus telah masuk dalam tahap penyidikan dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. Selanjutnya mereka akan disidang di Pengadilan Negeri (PN) untuk mendapatkan kepastian hukum,” kata Kapolres.

Rinciannya, Kapolres menjelaskan, dari 16 tersangka, polisi mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dan memiliki handak, berupa 44 batang petasan dan bubuk mercon seberat 790 gram. 

“Peredaran handak ini menjadi atensi kami, karena kasus mercon sudah banyak menelan korban. Banyak kejadian rumah hancur di sejumlah daerah, akibat penggunaan bubuk mercon ini,” tegasnya.

Menurutnya, 5 orang tersangka yang diamankan lantaran diduga memiliki handak tersebut merupakan warga Bondowoso. Namun dikatakannya, belum diketahui secara pasti, handak itu dibuat secara mandiri atau membeli dari orang lain. 

"Saat ini, sedang kami kembangkan," jlentrehnya. 

Selain itu, dijelaskan Kapolres, 2 dari 16 tersangka lainnya diamankan lantaran kasus penjualan miras. Menurutnya, petugas kepolisian berhasil menyita ratusan botol miras dengan berbagai jenis. 

Bahkan, dalam operasi pekat yang digelar Polres Bondowoso tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah warga yang tersandung kasus judi online (judol).

Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti, situs website, uang tunai dan handphone para pelaku. 

Terakhir, pada operasi pekat tahun 2025 yang digelar tersebut, kepolisian juga berhasil mengamankan tersangka perkara premanisme dan narkoba. 

"Untuk kasus narkoba, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa pil putih berlogo 'Y' sebanyak 8644 butir," pungkas Kapolres Bondowoso kelahiran pulau garam ini. 

Untuk diketahui, dalam press conference tersebut, Polres Bondowoso memusnahkan barang bukti, di antaranya, 800 botol miras, 20 knalpot brong hingga narkoba berupa pil logo 'Y' sebanyak 8644 butir. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pemberian hak-hak ASN tersebut berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2025 tentang THR, gaji ke-13 dan TPP ASN. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, Teguh Setyo Wijanarko merinci, THR atau yang disebut dengan gaji ke-14 ini sebesar Rp 39,2 miliar. Sedangkan, untuk TPP ASN di Kabupaten Bondowoso dialokasikan sebesar Rp 5,2 miliar. 

"Gaji ke-14 meliputi, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan tunjangan beras," paparnya, Kamis (20/3/2025). 

Menurutnya, total keseluruhan ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso yang menerima gaji ke-14 sebanyak 8.575 penerima, dengan rincian, 6.376 PNS dan 2.199 P3K. 

Namun, jumlah penerima THR tersebut belum include dengan kepala daerah beserta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso yang juga menerima THR. 

"Kalau THR untuk kepala daerah dan anggota DPRD, sekira Rp 200 jutaan. Total anggaran yang dialokasikan untuk THR dan TPP di Kabupaten Bondowoso tidak sampai Rp 45 miliar," ungkap Teguh.

Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai Sekretaris BPKAD Kabupaten Bondowoso ini tegaskan, THR bagi para ASN itu telah dibayarkan langsung ke rekening masing-masing penerima. 

"Kalau THR sudah dilaksanakan kemarin dan telah diterima oleh para ASN. Sedanhkan untuk pembagian TPP, Insyaallah besok sudah bisa dilaksanakan," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bersama berbagai unsur, seperti TNI dari Kodim 0822 Bondowoso, Kompi Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, BPBD, Pramuka, Setkom dan Banser NU, tim gabungan ini ingin memberikan suasana aman dan nyaman menjelang dan selama perayaan serta mudik Lebaran 2025.

Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, saat ini pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan informasi kepada petugas, apabila ada gangguan Kamtibmas menjelang dan selama Hari Raya Idulfitri.

“Dalam operasi ketupat Semeru 2025 saya berpesan kepada seluruh anggota yang terlibat, agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

Petakan Wilayah Black Spot

Menjelang arus mudik Lebaran ini, kata Kapolres, Satlantas sudah memetakan jalur black spot. Salah satu jalur black spot yang patut diwaspadai berada di wilayah Desa Pancoran dan Grujugan. 

“Berdasarkan survei, di kedua lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan, karena marka jalan pudar dan kurangnya penerangan, sehingga rawan terjadi laka lantas,” ungkap Kapolres.

Mengantisipasi hal itu, melalui Satlantas Polres Bondowoso, Kapolres telah berkoordinasi dengan instansi, agar dua wilayah itu diberi tambahan lampu jalan dan marka jalan.

“Kami juga memasang papan imbauan kepada para pengendara, agar tetap tetap berhati-hati dan waspada di lokasi tersebut. Kami juga mengimbau kepada para pengendara saat mudik, untuk tetap fokus selama berkendara di jalan raya,” harapnya.

Dirikan Pos Pelayanan dan Pos Pengamanan

Selama arus mudik, Polres Bondowoso mendirikan 3 pos. Satu pos pelayanan di depan Bank Jatim tepat di sudut ALun-alun Raden Bagus Assra dan dua pos pengamanan di wilayah Polsek Maesan dan pom bensin Kecamatan Tapen.

Kapolres Bondowoso, melalui Kasatlantas AKP Achmad Rochan menjelaskan, adanya pos pelayanan di jantung kota Bondowoso ini, diharapkan menjadi tempat istirahat bagi para pemudik. 

“Di pos ini ada berbagai pelayanan yang akan diberikan kepada para pemudik, selama mudik Lebaran,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut Kasatlantas, untuk pos pengamanan, dibangun di perbatasan selatan, tepatnya Kecamatan Maesan yang berbatasan dengan Kabupaten Jember. Di sisi utara, di Kecamatan Tapen yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo.

“Dua pos ini menjadi pusat petugas dalam memantau aktivitas jalur arus mudik di perbatasan Jember dan Situbondo,” tambahnya.

Sementara itu, Kasatlantas menugaskan personel gabungan yang akan stanby di masing-masing pos untuk melayani masyarakat terutama pengendara selama 24 jam. 

“Sehingga, pos-pos ini dapat memberikan pelayanan keamanan masyarakat dalam melaksanakan arus mudik dan balik Lebaran,” jelasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain itu, akses jalan menuju ke balai desa setempat juga tergerus hingga 1 meter lebih, karena derasnya air, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.

Parahnya, 1 rumah warga Desa Sumber Salak terdampak banjir bandang tersebut. Tidak hanya perabotan seperti meja dan kursi yang terseret derasnya air, teras rumah yang terbuat dari galvalum dan pagar besi pun ikut ambruk karena terjangan banjir bandang. 

"Satu sepeda listrik dan satu sepeda motor juga terseret banjir, tidak sempat bisa terselamatkan. Ya hilang sudah mas. Yang bisa diselamatkan 2 sepeda motor, itupun karena tersangkut," ungkap pemilik rumah, Hj Hotijah (60). 

Bahkan, stok sembilan bahan pokok (sembako) yang dijual di tokonya itu, ikut terhanyut banjir. 

"Habis semua mas, kan tadi airnya deras sekali dengan ketinggian hampir 1 meter. Stok bahan toko itu kan diletakkan di teras rumah," tukasnya dengan menunjukkan wajah melasnya. 

Menurut perempuan paruh paya yang akrab dipanggil Bu Angga ini, banjir tersebut menerjang rumahnya sekira pukul 18.00 WIB. 

"Setelah selesai melaksanakan buka puasa mas," katanya sembari membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumahnya itu. 

Menurutnya, kerugian materiil akibat banjir bandang yang menerjang rumahnya tersebut sekira Rp 50 juta lebih. 

Sementara, Camat Curahdami, Saudia Yourdan Islami Taufik yang ikut memantau di lokasi banjir bandang di Desa Sumber Salak ini mengatakan, pihaknya belum bisa mengindentifikasi kerugian yang dialami warga setempat. 

"Kita masih belum bisa mengidentifikasi kerugian yang dialami warga. Kita bersama stakeholder terkait masih bergotong royong membersihkan sisa material banjir bandang," paparnya. 

"Besok pagi kita lanjutkan kerja baktinya, sekaligus membangun dapur umum untuk warga terdampak," pungkas pria yang menjabat Camat Curahdami selama 3,5 tahun ini. 

Hingga berita ini ditayangkan, air sungai masih terlihat deras. Warga dan stakeholder terkait juga terlihat masih dalam keadaan siaga. Ditakutkan terjadi banjir susulan. 

Bahkan, warga juga masih tampak membersihkan material banjir bandang berupa batu dan kayu-kayu yang menyumbat di jembatan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Banjir yang membawa material batu dan kayu terjadi sekira pukul 18.00 WIB, menyumbat jembatan di desa tersebut, sehingga air sungai meluap ke rumah-rumah warga. 

Menurut warga setempat hujan terjadi setelah ashar hingga maghrib. 

"Hujan terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Setelah maghrib, air langsung meluap," ungkap pria yang mengaku bernama Parian (49). 

Akibat air deras yang meluap ke rumah warga tersebut, terdapat kendaraan bermotor yang sempat terseret namun bisa diselamatkan. 

"Terdapat 2 sepeda motor dan 1 mobil yang terseret air. Mobilnya cuma geser dari tempatnya," jelasnya. 

Pantauan di lokasi, air yang sempat surut semakin deras pada pukul 21.00 WIB.

Banjir susulan tersebut sempat membuat warga yang bergotong royong membersihkan material batu dan kayu dari gunung menjadi histeris. 

Sementara, Kapolsek Curahdami, Iptu Sunardi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang ini. 

"Untuk sementara, 3 rumah yang terdampak. Belum kita cek ke Dusun Sumber Salak atas, karena akses jalan masih belum bisa kita lewati," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Perhelatan kontestasi politik tingkat desa tersebut diperkirakan segera digelar usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (kades). 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi perkirakan, pilkades serentak tahun 2025 bakal digelar pada akhir tahun. 

"Kemungkinan bulan Oktober lah," ungkapnya, Rabu (12/3/2025). 

Dikatakannya, Raperda yang telah ditetapkan oleh DPRD tersebut akan menjadi dasar pihak eksekutif dalam menyusun peraturan bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025.

"Kalau aturan secara teknisnya, kita tunggu setelah terbit Perbupnya," jelas Fathur Rozi. 

Setelah terbit Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2024 tentang desa, imbuhnya, ada beberapa substansi yang berubah terkait pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bondowoso. 

Maka dari itu, Fathur Rozi juga menyatakan bahwa Raperda tentang pelaksanaan Pilkades yang telah ditetapkan oleh DPRD Bondowoso perlu ada harmonisasi dengan UU nomor 3 tahun 2024.

"Contohnya, masa jabatan Kades yang berbeda. Yang awalnya hanya 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, untuk kades petahana yang telah menjabat selama 3 periode, tidak boleh lagi mengikuti Pilkades. Perda kita masih belum mengakomodasi UU yang baru," pungkasnya. 

Untuk diketahui, pada Pilkades serentak tahun 2025 terdapat 25 desa di 10 Kecamatan se Kabupaten Bondowoso yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut. 

21 desa tersebut, di antaranya, Desa Gayam, Gayam Lor dan Desa Penang, Kecamatan Botolinggo. Lalu, Desa Tegalpasir, Kecamatan Jambesari Darussholah. 

Kemudian, Desa Patemon dan Ardisaeng di Kecamatan Pakem. Untuk di Kecamatan Pujer, Pilkades bakal digelar di Desa Sukowono dan Mangli. 

Selanjutnya, Desa Cindogo, Mrawan dan Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Desa Sumberkalong Kecamatan Wonosari. Kemudian, di Kecamatan Wringin ada Desa Jatisari dan Banyuwuluh. 

Untuk di Kecamatan Curahdami ada Desa Sumber Suko, Penambangan, Poncogati dan Locare. Untuk di Kecamatan Grujugan, pelaksanaan pilkadesnya di Desa Tegalmijin. 

Terakhir, untuk di Kecamatan Sukosari, Desa Pecalongan dan Desa Kerang juga akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2025. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Saat ini kita masih kekurangan 12 kepala definitif organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk posisi Sekda definitif dan 24 jabatan administrator," ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, Selasa (11/3/2025). 

Menurut pria yang memiliki gelar Magister Filsafat Islam ini, pihaknya tidak bisa serta merta langsung mengisi kekosongan kepala definitif di setiap OPD dan jabatan administrator di lingkungan Pemkab Bondowoso ini. 

Dia menginginkan, kabupaten yang pernah mendeklarasikan diri sebagai republik kopi ini menjadi daerah yang maju sesuai tagline bupati dan wakil bupati yang baru, yakni, 'Bondowoso Berkah'. 

"Maka dari itu, kita perlu melakukan asesmen. Karena kita menginginkan the right man in the right place. Butuh penilaian-penilaian untuk itu, agar sesuai dengan kebutuhan daerah," jlentrehnya. 

Melihat posisinya sebagai pembantu bupati, Fathur Rozi mengaku saat ini dirinya berusaha semaksimal mungkin melakukan percepatan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pelayanan kepada masyarakat tetap bisa optimal. 

Namun, dirinya belum bisa memastikan akan terlebih dahulu melakukan mutasi atau melaksanakan open bidding untuk posisi OPD yang belum memiliki pimpinan definitif serta kekosongan pada jabatan administrator. 

"Kami juga masih merumuskan formula untuk percepatan ini. Selain itu, juga harus melihat secara komprehensif aturan tentang mutasi dan open bidding ini agar tak menabrak aturan yang berlaku," jelasnya. 

Disinggung apakah dirinya juga akan mengikuti open bidding pada posisi JPT Pratama di Kabupaten Bondowoso, dia berkilah jika tidak menginginkan hal tersebut. Kecuali ada permintaan dari bupati. 

"Itu diskusi internal," kelakar pria yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo ini seraya tertawa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tiga raperda tersebut mengatur tentang kesejahteraan sosial, pemajuan kebudayaan daerah dan pencegahan perkawinan anak. 

Ketiga raperda tersebut merupakan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022 dan 2023.

Persetujuan ketiga raperda ini merupakan langkah penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memajukan budaya daerah dan mencegah perkawinan anak.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah mengaku akan mengimplementasikan perda tersebut meski di tengah efisiensi anggaran.

Menurutnya, setelah raperda tentang perkawinan anak disahkan, maka sosialisasi tentang pencegahannya akan terus dilaksanakan meski tanpa adanya anggaran.

"Selama ini, kita melaksanakan sosialisasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan tak terpengaruh dengan tidak adanya anggaran. Kita melakukan sosialisasi mulai dari hulu sampai hilir. Dari sosialisasi di sekolah hingga melalui sekolah orang tua hebat," ungkapnya, Selasa (11/3/2025). 

Dikatakannya, sebelum ada efisiensi anggaran, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PKK hingga Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. 

"Kita sudah gencar melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui pusat pembelajaran keluarga (puspaga). Kami juga terus bergerak bersama komisi IV DPRD," jelasnya. 

Anisatul menilai, pemerintah tidak harus selalu hadir dengan memberikan bantuan materiil kepada warga miskin. 

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat lebih penting dalam hal kesejahteraan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih mandiri dalam hal perekonomian.

Dijelaskannya, saat ini sudah ada program graduasi penerima bantuan sosial (bansos) melalui ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengetahui data riil di masyarakat. 

"Untuk pengentasan kemiskinan, sebenarnya bukan hanya tugas dan fungsi dari Dinsos P3AKB saja. ada juga organisasi perangkat daerah lainnya yang juga mengampu tusi tentang kesejahteraan sosial," pungkas Anisatul. (*)

Editor: Ali Wafa

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menemukan takaran produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya: hanya berisi 750 militer sampai 800 mililiter. Padahal seharusnya berisi 1 liter. 

Namun demikian Diskoperindag Kabupaten Bondowoso memastikan, takaran produk MinyaKita yang tersebar di pasar-pasar di Bumi Ki Ronggo sudah sesuai dengan yang tertera di label kemasannya.

"Rekan-rekan di bidang perdagangan, sudah saya minta untuk melakukan sidak ke pasar. Hasilnya, masih belum menemukan produk MinyaKita yang takarannya tidak sesuai dengan label yang tertera pada kemasan. Sementara, semua masih sesuai dengan takaran," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskoperindag Kabupaten Bondowoso, Nunung Setianingsih, Selasa (11/3/2025). 

Meskipun belum ditemukan produk MinyaKita yang takarannya tidak sesuai dengan label pada kemasannya, pihaknya akan terus melakukan sidak agar masyarakat tidak dirugikan saat membeli minyak goreng kemasan yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan di pasaran. 

Bahkan, dikatakannya, Diskoperindag akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama menggelar sidak terhadap produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran yang semestinya itu. 

"Nanti kita laksanakan sidak produk MinyaKita bersama Polres Bondowoso, sekaligus berbarengan dengan monitoring evaluasi harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang hari raya Idulfitri," pungkas perempuan yang juga menjabat kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Bondowoso ini. (*)

Editor: Ali Wafa

Aksi tersebut mereka gelar sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dengan melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025. 

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa tersebut sempat memblokade jalan raya penghubung Situbondo-Bondowoso, bahkan membakar ban ditengah jalan di depan gedung DPRD setempat. Sehingga, kendaraan yang melintas terpaksa balik kanan menghindari aksi tersebut. 

Karena hal tersebutlah, kemudian para mahasiswa PC PMII Bondowoso diijinkan masuk ke halaman gedung DPRD untuk melakukan mediasi. 

Terlihat, para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan 'TUT WURI EFISIENSI' #indonesiaCemas, kenyang kagak bego iya #Indonesiagelap hingga tulisan 'efisiensi rakyat kabinet gemoy' serta tulisan-tulisan lainnya yang menyinggung pemerintah. 

Aksi ini merupakan buntut dari aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai wilayah di Indonesia.

Mereka menilai, kebijakan efisiensi anggaran tersebut dapat mengancam kesejahteraan rakyat dan akan sangat berdampak terhadap sektor pendidikan pada khususnya, sehingga terjadi penurunan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso. 

Bahkan, para mahasiswa ini juga menggelar tahlil di tengah jalan raya. Mereka meminta Wakil Ketua DPRD, Imam Khalid Andi Wijaya memimpin tahlil tersebut. 

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Athoillah mengatakan, PC PMII menuntut agar wakil rakyat menyuarakan tuntutan serta penolakan mereka kepada pemerintah untuk mengevaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025.

"Karena akan berdampak terhadap ketidaklayakan lingkungan pembelajaran di Kabupaten Bondowoso," jelasnya usai melakukan mediasi bersama wakil rakyat. 

Aksi massa para mahasiswa itu menuntut agar Komisi IV DPRD Bondowoso segera menindaklanjuti seruan mereka tentang efisiensi anggaran. Bahkan, mereka menuntut para wakil rakyat di Bumi Ki Ronggo ini menjamin tidak terjadi efisiensi di sektor pendidikan. 

"Jika tuntutan kami tidak terpenuhi dalam waktu 1 minggu, kami akan turun aksi lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi," tegas Athoillah. 

Sementara, Imam Khalid Andi Wijaya katakan, pihak legislatif setuju dengan tuntutan para mahasiswa yang menolak terjadinya efisiensi anggaran jika berhubungan dengan pendidikan. 

Bahkan, politisi PPP ini mengaku, pihak legislatif telah memanggil tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk membicarakan perihal efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Pimpinan juga sudah sepakat hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, kami menolak. Dan kami juga punya teman di DPR RI untuk menyuarakan tuntutan adik-adik PMII," ujar Andi. 

Dirinya menyatakan, hingga saat ini pihak legislatif masih terus berhitung bersama eksekutif mengenai efisiensi anggaran sebagaimana Inpres nomor 1 tahun 2025.

"Kami masih menunggu refocusing dari tim anggaran untuk bersepakat dengan kami. Insyaallah, kami akan terus mengawal kebijakan ini," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban ditemukan dengan posisi terlentang dan masih memegang sekop di pinggir sungai oleh seorang anak yang sedang bermain petasan di lokasi korban tersebut. 

Diketahui, korban atas nama P. Ngadi (53), warga Dusun Tegal Manik, Desa Tegal Pasir, RT 19 RW 4. Dalam kesehariannya yang bersangkutan merupakan kuli serabutan. 

Menurut informasi yang dihimpun suarajatimpost.com, sebelum ditemukan meninggal, korban sedang mengambil pasir di sungai dekat rumahnya yang akan digunakan untuk membangun tempat tinggalnya.

Dikatakan Kapolsek Jambesari, Iptu Supriyanto, korban meninggal tidak ditemukan luka bekas kekerasan. Menurutnya, hal tersebut adalah murni karena usia. Dia mengatakan korban di evakuasi oleh warga dan pihak keluarga sekira pukul 17.00 WIB. 

"Hal tersebut berdasar dari hasil identifikasi tim kesehatan Puskesmas Jambesari serta tim inafis dari Polres Bondowoso," jelasnya. 

Selain itu, dirinya mengungkap, korban tidak memiliki riwayat penyakit. Bahkan, pihak keluarga telah menerima atas kepergian korban.

"Keluarga sudah menerima," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kali ini, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bondowoso mendapatkan bantuan vaksin PMK sebanyak 18.000 dosis. 

Nantinya vaksin tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing pusat kesehatan hewan (puskeswan) yang tersebar di Kabupaten Bondowoso. 

"Mereka yang tahu titik-titik mana yang perlu dilakukan vaksin terhadap ternak milik masyarakat," jelas Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakkan Kabupaten Bondowoso, Drh Cendy Herdiawan, Selasa (18/2/2025). 

Dikatakannya, untuk vaksin sebanyak 18.000 dosis tersebut, tidak hanya diperuntukkan kepada ternak sapi. Melainkan juga untuk ternak kambing. 

"PMK ini kan tidak hanya menyerang sapi, tapi juga menyerang kambing," jelasnya. 

Cendy pun menyebut, vaksin PMK yang akan didistribusikan kali ini tidak hanya bagi ternak yang belum pernah dilakukan vaksin. Melainkan, juga bagi ternak yang akan divaksin kedua hingga vaksin booster. 

"Namun, di Bondowoso itu sudah banyak ternak yang vaksin booster. Maka dari itu kasus ternak yang terpapar PMK hanya ternak yang berasal dari luar kota," paparnya. 

Meskipun Kabupaten Bondowoso kembali mendapatkan bantuan vaksin PMK, Cendy memastikan, kasus ternak yang tertular virus PMK di Bumi Ki Rongggo ini sudah menurun. 

"Bahkan di seluruh Indonesia, kasusnya sudah melandai," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kabupaten Bondowoso mendapatkan bantuan vaksin PMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebanyak 3.525 pada Januari 2025 lalu. 

Untuk diketahui, berdasar data dari Disnakkan hingga akhir 2024, total populasi sapi di Kabupaten Bondowoso sebanyak 175.368 ekor. Dari jumlah tersebut, yang telah tervaksin PMK baru sejumlah 90.149 ekor atau 62,18 persen. (*)

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2023 yang menjerat eks Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, Kamis (13/2/2025) lalu. 

Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Bondowoso, Dzakiyul Fikri mengatakan, penetapan tersangka kepada MH merupakan hasil dari pengembangan dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah terhadap lembaga pendidikan. 

"Dari hasil kajian dan analisis mulai dari proses awal anggaran hingga kemudian ada transfer daerah melalui dana hibah lembaga pendidikan, kami lihat ada peran aktif orang lain," paparnya. 

Dikatakannya, tersangka IBR dibantu oleh MH untuk memuluskan modus operandi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah lembaga pendidikan tersebut.

"Tugas MH adalah mengakomodir dan mengundang hampir 59 lembaga pendidikan di wisma wabup waktu itu," ungkap Fikri. 

Tak sampai di situ, masih kata Fikri, tersangka MH juga diduga meminta kepada kepala lembaga pendidikan untuk membuat proposal dengan format yang telah terisi angka-angka. Masing-masing jumlahnya hampir sama untuk rehabilitasi gedung sekolah dan belanja mebel. 

"Belanja mebel ini diarahkan kepada perusahaan milik tersangka IBR," jelas pria kelahiran Sidoarjo ini. 

Setelah ditetapkannya MH sebagai tersangka, Fikri katakan, tidak menutup kemungkinan masih ada peran orang lain yang akan terbuka dengan sendirinya setelah muncul pertimbangan putusan hakim di pengadilan. Bahkan, pada proses pengembangan penyidikan. 

"Kalau kita kupas seluruhnya, pasti ada pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Tidak mungkin pelaku tunggal, kita kemarin sepakat pasti ada peran orang lain. Kami akan terus kembangkan dugaan kasus ini," pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, eks Wabup Bondowoso ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah lembaga pendidikan. 

Terdapat 69 lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan yang berasal dari dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso. 59 lembaga pendidikan di antaranya, mendapat aliran dana hibah sebesar Rp 75 juta. 

Sedangkan, 10 lembaga lainnya masing-masing mendapatkan Rp 100 juta. Dana tersebut merupakan usulan pokok pikiran (pokir) salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso yang tidak lain adalah anak tersangka IBR. 

Dari jumlah bantuan yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut, sebagian kecilnya digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah. Sementara sisanya, sekitar Rp 50 juta diduga digunakan untuk membeli mebel pada perusahaan milik tersangka. 

Total dana hibah yang direalisasikan yaitu sebesar Rp 5,4 miliar. Dari kasus tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan pemusnahan BB tersebut yang pertama kali di tahun 2025. Adapun BB yang dimusnahkan hanya berasal dari hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkotika.

BB yang dimusnahkan yaitu 1.790 butir pil koplo warna putih berlogo 'Y'; 9.140 butir obat keras merek Trihexyphenidyl; 39.281 butir pil berlogo DMP warna kuning; dan sabu-sabu seberat 10,2 gram. 

BB yang dimusnahkan tersebut berasal dari 19 perkara yang telah terungkap dari bulan Oktober 2024 hingga Februari 2025.

Kepala Kejari (Kajari) Bondowoso, Dzakiyul Fikri mengatakan, tujuan pemusnahan BB tersebut yaitu agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Maka dari itu, pemusnahan BB berupa narkoba ini dilakukan secara periodik. Rutin kami laksanakan setiap 2-3 bulan," ungkap Fikri, Selasa (18/2/2025). 

Selain itu, dikatakan Fikri, terdapat barang bukti yang langsung dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Bahkan, BB yang memiliki nilai ekonomis, akan dilelang. 

"Berdasar pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari lelang tersebut, kami setor kepada kas negara," jelasnya. 

Dirinya pun memastikan, barang bukti narkoba yang berada di ruang penyimpanan BB tidak berkurang dan dipastikan tidak ada yang menukarnya dengan barang lain. 

Hal tersebut diamini oleh Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bondowoso, Arga Maramba. Menurutnya, penyimpanan BB narkoba yang baru saja dimusnahkan sudah berdasar pada putusan setiap kasus. 

"Semua sudah sesuai SOP penyimpanan barang bukti di Kejari Bondowoso. Jadi tidak ada pengurangan atau pun dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Sebelumnya, Dinkes Kabupaten Bondowoso belum melaksanakan program CKG yang dijadwalkan serentak pada tanggal 10 Februari 2025. Dinkes Bondowoso berdalih, masih berada pada tahapan perencanaan dan sedang melakukan persiapan pendataan. 

Selain itu, karena segala perlengkapan pelaksanaan CKG ini dicover keseluruhan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), baik itu Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) hingga stik alat kesehatan, Dinkes Bondowoso tidak bisa melaksanakan program tersebut sesuai dengan waktu yang terjadwal. 

Kala itu, Dinkes Bondowoso masih menunggu kiriman dari Kemenkes terhadap semua peralatan yang akan digunakan untuk mendukung program CKG ini. 

Program besutan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menyasar masyarakat yang sedang berulang tahun sebagai hadiah. 

Program yang menjadi asta cita Presiden Prabowo ini merupakan apresiasi dan perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Harapannya, mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi kesehatan sejak dini. 

Terdapat 3 sasaran dalam program CKG ini, di antaranya, skrining bayi baru lahir, skrining balita dan anak pra sekolah serta skrining dewasa hingga lansia. 

Untuk masing-masing sasaran secara berurutan jumlah jenis pemeriksaannya yakni 6 pemeriksaan, 8 pemeriksaan, serta 20 pemeriksaan. 

Plt Kepala Dinkes Bondowoso, Agus Winarno menyatakan, pihaknya terpaksa segera melaksanakan program CKG ini meskipun kiriman BMHP hingga stik alat kesehatan tak kunjung dikirim oleh Kemenkes. 

"Supaya program ini segera berjalan, kita menggunakan BMHP sisa tahun kemarin sambil lalu menunggu kiriman dari kemenkes. Kami pastikan stoknya cukup untuk pelaksanaan CKG untuk 3 bulan selanjutnya," ungkapnya. 

Bagi masyarakat Bondowoso yang berulang tahun sejak bulan Januari kemarin, imbuhnya, bisa melakukan CKG di fasilitas kesehatan (faskes) setempat. 

"Terdapat 25 puskemas di Bondowoso yang sudah memberikan pelayanan program CKG ini," ujar pria yang menjabat sebagai Sekretaris definitif Dinkes Bondowoso ini. 

Dirinya pun berharap, dengan diluncurkannya program CKG ini, masyarakat Kabupaten Bondowoso dapat memanfaatkannya agar dapat menjaga kesehatan mulai dini. 

"Kita terus lakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti jika di faskes bisa melakukan cek kesehatan gratis," pungkas Agus, sapaan akrabnya. 

Untuk diketahui, skrining pada kategori bayi baru lahir, di antaranya, deteksi dini hormone tiroid bawaan, deteksi penyakit jantung bawaan, kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD), deteksi dini pertumbuhan anak, kekurangan hormon adrenal bawaan dan kelainan saluran empedu. 

Sedangkan bagi kategori balita dan anak pra sekolah, di antaranya, skrining tuberculosis, pemeriksaan pendengaran, penglihatan, kondisi gigi, darah atau thalassemia dan pemeriksaan diabetes melitus/gula darah tinggi.

CKG bagi remaja dan lansia, di antaranya, tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantauan resiko kardiovaskular, fungsi paru untuk mendetrksi tuberculosis, deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru dan kanker usus.

Selain itu, pemeriksaan fungsi indra, kesehatan jiwa, kesehatan jantung, kesehatan hati, kesehatan geriatric, deteksi gangguan radiovaskular. Deteksi gangguan paru dan deteksi gangguan kanker. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

"Kita perbaiki diri dari internal terlebih dahulu. Karena kita adalah pelayan masyarakat," ucapnya usai diambil sumpah sebagai Pj Sekda Bomdowoso di Pendopo Raden Bagus Assra, Senin (17/2/2025). 

Dalam melakukan pembenahan internal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo itu mengaku akan melihat setiap person berdasar pada the right man in the right place. 

"Dengan segera menggelar open bidding, ending kami adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat. Semakin cepat digelar open bidding, semakin cepat pula mereka merasakan manfaatnya," paparnya. 

Namun, pria yang memiliki gelar magister filsafat Islam itu belum bisa memastikan antara menggelar open bidding kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau menggelar pemilihan sekda definitif terlebih dahulu. 

"Ini kan masih masa transisi pemimpin. Yang paling pertama kita laksanakan adalah persiapan pelantikan bupati terpilih beserta serah terima jabatannya. Mungkin itu dulu yang paling dekat untuk dilakukan," pungkasnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menegaskan, Fathur Rozi bukanlah titipan dari bupati Bondowoso terpilih, meski keduanya berasal dari daerah yang sama.

"Semua berdasar pada rekomendasi pj gubernur Jawa Timur," pungkasnya. 

Untuk diketahui, ada beberapa OPD di lingkungan Pemkab Bondowoso yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt). Antara lain: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Selain itu; Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK); Dinas Perpustakaan dan Arsip (Perpusip); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Kemudian, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan); Dinas Perhubungan (Dishub); dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Semuanya hingga saat ini masih dipimpin oleh seorang jabatan plt. (*)

Editor: Ali Wafa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo itu dilantik menggantikan Haeriah Yuliati. Proses pelantikan dilaksanakan di Pendopo Raden Bagus Assra, Senin (17/2/2025).

Pelantikan ini dilaksanakan setelah rampungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 dan sebelum pelantikan bupati serta wakil bupati Bondowoso terpilih. 

"Selamat datang di Bondowoso. Semoga dengan dilantik sebagai pj sekda, dapat mengemban amanah yang diberikan," ungkap Hadi Wawan, Senin (17/2/2025).

Dia berharap, pj sekda yang baru dilantik dapat melanjutkan program-program yang telah disusun oleh penjabat sebelumnya dalam pembangunan Kabupaten Bondowoso. 

Di hadapan pj sekda yang baru dilantik, Hadi menjelaskan tentang potensi wisata hingga produk unggulan yang ada di Kabupaten Bondowoso.

"Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Bondowoso. Semoga pj sekda yang baru dapat membangun serta mengembangkan potensi-potensi yang ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Hadi menegaskan, pj sekda baru ini bukan titipan dari bupati dan wakil bupati Bondowoso terpilih yang notabene adalah warga Kabupaten Probolinggo. 

"Semua berdasar pada rekomendasi pj gubernur Jawa Timur," tegasnya. 

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi mengatakan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah membantu pemerintah daerah dalam hal transisi kepemimpinan. 

"Yang paling dekat adalah persiapan pelantikan bupati terpilih beserta serah terima jabatan," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Termasuk di Kabupaten Bondowoso, KPU dan Bawaslu dipastikan mengembalikan mobil operasional yang memang diperuntukkan bagi ketua dan komisioner masing-masing. 

Berdasar data yang dihimpun, terdapat 6 unit mobil operasional KPU Bondowoso yang telah dikembalikan. Pengembalian tersebut dilakukan sejak 12 Februari 2025 kemarin. 

"Sudah dikembalikan, langsung diantarkan sendiri ke KPU Jawa Timur," ungkap Sekretaris KPU Bondowoso, Toidin, Sabtu (15/2/2025), melalui sambungan telepon. 

Meski demikian, dikatakannya, efisiensi anggaran tersebut tak berpengaruh terhadap keberadaan pegawai di kantor KPU Kabupaten Bondowoso. Artinya, tak ada pengurangan pegawai di kantor penyelenggara pemilihan umum (pemilu) ini. 

Bahkan, menurutnya, meskipun tak ada kendaraan operasional bagi petinggi-petinggi KPU Bondowoso ini, dipastikan tak akan mengganggu terhadap kinerja dan akan tetap sesuai dengan tugas serta fungsi KPU secara umum. 

"Tidak berpengaruh terhadap kinerja KPU. Untuk mobilisasi, saat ini ketua dan komisioner menggunakan kendaraan sendiri-sendiri. Ketika ada rapat atau pertemuan di luar kota, kita masih belum tahu teknisnya nanti seperti apa," ucapnya. 

"Tak akan mempengaruhi kinerja KPU," ujarnya menambahkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Bondowoso divisi pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas) dan hubungan masyarakat (humas), Sholikhul Huda. 

Menurutnya, terdapat 5 mobil operasional komisioner Bawaslu yang akan dikembalikan, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2025.

"Ada surat dari Bawaslu Jawa Timur, kita disuruh stand by di kantor karena nanti ada pihak ketiga yang akan menjemput mobil operasional tersebut," ungkapnya kepada Suarajatimpost.com.

Dirinya memastikan, efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 tidak akan berimbas terhadap kinerja para komisioner di Bawaslu Bondowoso, termasuk dirinya. 

"Harus tetap profesional mengemban amanah yang diberikan," pungkas pria berkaca mata yang pernah menjadi jurnalis ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Satu kesenian yang hingga kini masih terus dilestarikan yaitu Tari Ojung. Kesenian tradisional ini merupakan perpaduan seni bela diri, ketangkasan dan kental dengan nilai keagamaan.

Tari Ojung berasal dari pulau Madura. Kesenian ini dapat ditemukan di wilayah Tapal Kuda. Seperti Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang dan Probolinggo.

Tidak hanya di Tapal Kuda, seni Tari Ojung juga dapat ditemukan di daerah lain yang di dalamnya banyak dihuni oleh warga suku Madura. 

Tari Ojung merupakan seni bertarung yang dilakukan oleh dua orang pria yang sama-sama bertelanjang dada. Mereka saling memukul menggunakan cambuk rotan.

Tak ada istilah menang atau kalah dalam kesenian ini. Sebab, kesenian tradisional ini adalah ritual yang dipercaya bisa mendatangkan hujan saat musim kemarau. 

Darah yang keluar dari punggung dua orang yang sedang melakukan Tari Ojung akibat sabetan rotan itu dipercaya sebagai penanda bakal segera turun hujan. 

Tari Ojung juga menjadi ritual untuk menolak bala dan menghindari mara bahaya. Seperti bencana alam, berbagai macam penyakit dan kematian hewan ternak.

Tari ojung juga dipercaya sebagai ritual agar terhindar dari peristiwa carok. Kemudian juga dipercaya sebagai ritual untuk menghindari gagal panen. 

Di Kabupaten Bondowoso, kesenian Tari Ojung dapat dinikmati sebagai bagian dari kesenian 'Ronteg Singo Ulung.' Bahkan, berdiri sebagai tarian yang mandiri. 

Kepala Desa (Kades) Blimbing, Samin mengatakan, Tari Ojung merupakan salah satu kesenian dari bentuk perlawanan kepada para penjajah. 

"Menurut kisahnya, itu yang dilakukan oleh nenek moyang di Desa Blimbing saat melawan penjajah," jelasnya usai menggelar 'Ghedisah,’ Jumat (14/2/2025). 

Dirinya berharap, semua kesenian peninggalan nenek moyang agar jangan sampai dihilangkan. Karena dinilai memiliki makna yang sangat mendalam. 

"Ini patut dilestarikan. Sehingga anak cucu kita mengerti tentang perjuangan leluhur melawan penjajah," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Kegiatan masyarakat yang disakralkan ini juga diyakini bisa menjaga keselamatan desa atau menolak bala dari suatu bencana. Singkatnya, meminta perlindungan. 

Tradisi warisan leluhur seperti ini biasanya masih melekat dan masih dilaksanakan karena keyakinan serta kepercayaan masyarakat di suatu desa. 

Biasanya, ritual sakral yang masih dilestarikan seperti ini disertai dengan pembuatan sesajen dan dipersembahkan kepada kekuatan gaib yang dipercaya sebagai penjaga suatu desa dengan melarung sesajen tersebut di aliran sungai. 

Tradisi warisan nenek moyang seperti ini masih bisa kita jumpai di Kabupaten Bondowoso. Tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang. Upacara adat selamatan desa dan bersih desa di Desa Blimbing ini digelar selama 3 hari. 

Dari informasi yang didapat, hari pertama pelaksanaan selamatan desa di Kecamatan Klabang ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan sesajen yang biasa disebut 'sasoklan'. 

Biasanya, warga desa yang menyiapkan dan mengantarkan bahan-bahan untuk dibuat sesajen, seperti, beras, sayur-mayur hingga rempah-rempah. 

Menariknya, di hari kedua ritual sakral ini, warga yang memasak untuk menyiapkan sesajen tidak diperbolehkan berbicara antara satu dengan yang lainnya. Hanya boleh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat.

Selanjutnya, di puncak ritual selamatan desa ini, sesajen yang telah disiapkan berupa tumpeng dan sesajen yang disebut 'Uborampe', warga desa lalu mengaraknya ke suatu tempat di tepi sungai tepatnya di sekitar mata air.

Sebelum dilarung di aliran sungai, sesajen yang berupa tumpeng serta 'Uborampe' tersebut dibacakan doa terlebih dahulu oleh tetua adat Desa Blimbing. Doa bersama itu disebut 'Rokat Dhebuan'. 

Kepala Desa (Kades) Blimbing, Samin mengatakan, tradisi leluhur atau 'Ghedisah' ini dipercaya bisa menjaga desa dari mara bahaya. Masyarakat di sana masih meyakini, apabila ritual tersebut tak dilaksanakan, dapat mendatangkan bencana kepada desanya. 

"Akan ada tanda-tanda. Seperti angin kencang hingga warga yang kesurupan," jelasnya, Jumat (14/2/2025). 

Dengan melestarikan ritual warisan leluhur ini, imbuhnya, diharapkan anak cucu penerus bangsa bisa mengenali tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang sebagai kebudayaan yang patut dilestarikan. 

"Agar Desa Blimbing juga selamat dari mara bahaya," pungkasnya. 

Tak berakhir di situ, ritual selamatan dan bersih desa ini masih dilanjutkan dengan menggelar kesenian daerah. Seperti, tari ojung, tari topeng konah, tari tandek binik hingga arak-arakan kesenian singo ulung yang diiringi dengan alunan musik saronen. Semua kesenian tersebut dimainkan oleh warga Desa Blimbing. (*)

Editor: Ali Wafa

Selama memimpin Kabupaten Bondowoso, pria kelahiran Cimahi ini terkenal sebagai sosok pemimpin yang fleksibel namun tegas. 

Dirinya pun tak segan untuk turun langsung dan hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana hingga memberikan solusi kepada mereka. 

Tak hanya itu, Pj Bupati Bondowoso yang akrab disapa HW ini pun terkadang turun langsung melakukan pengecekan jalan-jalan rusak ke daerah-daerah terpencil dengan mengendarai motor trail. 

Sebelum habis masa jabatannya di kabupaten yang pernah mendeklarasikan diri sebagai 'Republik Kopi' ini, pria kelahiran 1977 yang terkenal akrab dengan para kuli tinta ini, sempat mengundang insan pers dan mengajak diskusi bersama sekaligus memperingati Hari Pers Nasional (HPN), beberapa waktu lalu. 

Saking akrabnya, Hadi Wawan berinisiatif mendirikan ruang khusus bagi para insan pers yang dia beri nama 'teras inspirasi' di Pendopo Raden Bagus Assra. 

Di akhir masa jabatannya sebagai Pj Bupati Bondowoso, Hadi Wawan pun sempat berpamitan kepada jajarannya di lingkungan pemerintah daerah (pemda) yang dikemas dengan senam bersama dan kerja bakti yang disebut dengan 'Gerbong Sakti' di alun-alun Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo. 

Gerbong Sakti merupakan akronim dari Gerakan Bondowoso Senang, Sehat, Aman, Kompak, Tertib, dan Indah.

"Sebelum masa jabatan saya sebagai Pj bupati berakhir, saya beserta keluarga mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika selama memimpin, saya menyinggung hati rekan-rekan sekalian," ucapnya, Jumat (14/2/2025). 

Dirinya pun memberikan wejangan kepada para jajarannya tersebut, sekaligus memberikan semangat untuk terus mengabdi dengan melayani masyarakat sebaik-baiknya. 

"Siapapun pemimpinnya, pasti akan membawa kebaikan untuk Kabupaten Bondowoso. Teruslah bekerja dengan hati ikhlas," pungkasnya. 

Tampak, usai senam bersama dan kerja bakti di alun-alun RBA Ki Ronggo, Hadi Wawan terlihat berbaur hingga berfoto bersama jajarannya yang pernah menjadi dipimpinnya tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dag Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah membenarkan hal tersebut. 

Menurutnya, ODGJ yang diamankan oleh Satpol PP Malang tersebut memang benar warga Kabupaten Bondowoso. 

"Warga Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darussholah," paparnya, Jumat (14/2/2025). 

Informasi yang diperoleh Suarajatimpost.com, ODGJ tersebut bernama Suryadi (40). Saat ini yang bersangkutan telah berada di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk mendapatkan perawatan. 

"Itu hasil konfirmasi dari pihak Dinsos Kota Malang," jelas Anis, sapaan akrabnya. 

Sementara itu, Pekerja Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, Kusuma Nofiandry mengatakan, yang bersangkutan memang benar merupakan pasien lama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Koesnadi. 

"Terakhir dirawat di Paviliun Seroja pada tahun 2021 lalu," ungkapnya, melalui pesan WhatsApp. 

Dikatakannya, pihak Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso telah berkoordinasi dengan Dinsos Kota Malang. Bahkan rencananya, setelah mendapatkan perawatan, ODGJ tersebut akan direunifikasi ke Bondowoso. 

"Kita masih belum tahu kapan akan diantar oleh Dinsos Kota Malang. Menurut keterangan, yang bersangkutan masih dilakukan perawatan di RSSA. Setelah sampai Bondowoso, langsung kita lakukan perawatan di Paviliun Seroja," pungkas pria yang akrab disapa Andry ini. (*)

Editor: Ali Wafa

Kini, Irwan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Bondowoso. Dengan ditahannya Irwan, maka terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bondowoso.

Menanggapi hal itu, DPC PDI-P Kabupaten Bondowoso berupaya memberikan pendampingan hukum. Namun, DPC PDI-P Kabupaten Bondowoso masih menunggu petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. 

"Semalam kita sudah rapat internal di kantor DPC," ungkap Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajat, Jumat (14/2/2025).

Sinung mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk dan rekomendasi dari DPD PDI-P Jawa Timur dan DPP PDI-P perihal pemberian pendampingan hukum untuk Irwan dan perihal kekosongan jabatan ketua DPC PDI-P Kabupaten Bondowoso.

"Kita masih menunggu rekomendasi dari DPP ataupun DPD," jelas Sinung. 

Diketahui, Irwan menjabat ketua DPC PDI-P Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2005. Sebelumnya, dia menjabat sekretaris DPC dan mulai menduduki kursi empuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso sejak tahun 1999.

Kemudian, pada tahun 2018, Irwan maju sebagai calon wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bondowoso. Irwan yang saat itu mendampingi KH Salwa Arifin akhirnya berhasil memenangkan kontestasi politik. 

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso menetapkan Irwan Bachtiar Rahmat sebagai tersangka dugaan kasus rasuah dana hibah lembaga pendidikan tahun anggaran 2023.

Di tahun tersebut, sebanyak 69 lembaga pendidikan mendapatkan bantuan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso.

Namun, untuk bisa mendapatkan bantuan dana hibah tersebut, 69 lembaga pendidikan itu disyaratkan harus membeli paket mebel kepada perusahaan milik Irwan

Sebanyak 59 lembaga pendidikan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp 75 juta. Dalam praktiknya, tidak semua dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah.

Dana yang dimanfaatkan untuk merehabilitasi gedung seklah hanya Rp 25 juta. Sementara Rp 50 juta sisanya digunakan untuk membeli paket mebel kepada perusahaan milik Irwan. 

Kemudian 10 lembaga pendidikan lainnya masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp 100 juta. Bantuan tersebut berasal dari pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD Bondowoso yang tidak lain adalah anak Irwan. 

Saat ini, Irwan Bachtiar Rahmat untuk sementara dititipkan di Lapas kelas II B Kabupaten Bondowoso demi merampungkan pemberkasan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. (*)

Editor: Ali Wafa

Penertiban tersebut dilakukan di sepanjang jalan A. Yani, Santawi, Kis Mangunsarkoro, Veteran hingga jalan RE Martadinata. Sasarannya adalah yang melintang di jalan raya dan yang terpaku di pepohonan. 

Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Kabupaten Bondowoso, Ahmad Hambri, sebanyak 102 lembar poster, banner dan baliho berbagai ukuran sudah dilepas pada penertiban tersebut. 

"Sasarannya adalah banner yang melintang, dipaku di pohon, tidak berizin dan telah habis masa berlaku izinnya. Terbanyak banner yang melintang," paparnya, Kamis (13/2/2025). 

Banyaknya atribut yang melanggar perda tersebut, sebagai penegak perda, Hambri mengimbau kepada para pihak ketiga yang hendak memasang baliho, poster hingga banner agar mengurus izin serta membayar pajak terlebih dahulu kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso. 

Selain itu, pihak ketiga juga diimbau agar tidak memasang banner, poster hingga baliho dengan memaku ke pepohonan. 

"Jika itu tetap dilakukan, kami sebagai penegak perda akan menertibkannya," pungkasnya. 

Dalam penertiban banner, poster dan baliho yang melanggar Perda nomor 9 tahun 2016 hingga yang tak berizin tersebut, Satpol PP Kabupaten Bondowoso melibatkan 7 personilnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dialog antara para insan pers bersama Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro juga dihadiri Plh Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

Dalam kegiatan tersebut, para kuli tinta di Kabupaten Bondowoso diberikan kesempatan melakukan tanya jawab dengan Pj Bupati Bondowoso yang akrab di sapa mas HW dan para petinggi-petinggi pemerintahan tanpa adanya sekat antara mereka.

Pada kesempatan tersebut, Hadi Wawan menjawab semua pertanyaan dari para kuli tinta, mulai dari, efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta dampak yang akan terjadi termasuk kepada perusahaan media yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Dirinya pun memberikan semangat kepada para insan pers untuk terus berkarya yang nantinya juga akan terdampak atas efisiensi anggaran yang akan berlaku di seluruh daerah di Indonesia ini. 

"Tetaplah berkarya dengan produk tulisan yang berkualitas. Baik itu tulisan yang berkaitan dengan pembangunan daerah hingga tulisan yang mengkritik kebijakan pemerintah, namun kritik yang konstruktif," ucapnya, Kamis (13/2/2025), di Pendopo bupati. 

Namun demikian, sebelum masa jabatannya berakhir menjadi Pj Bupati Bondowoso, Hadi Wawan sempat menitipkan bumi Ki Ronggo kepada para insan pers agar tetap mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang dengan tulisan berkualitas. 

"Terima kasih atas peran serta rekan-rekan media yang telah mendampingi pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan selama saya memimpin Kabupaten Bondowoso. Tetap menjadi insan pers yang berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah karena teman-teman semua adalah salah satu pilar demokrasi," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penahanan tersebut dilakukan setelah menetapkan IBR sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun 2023 terhadap 69 lembaga pendidikan.

"Pertimbangan penahanan IBR karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana hibah Pemkab Bondowoso tahun anggaran 2023," ucap Kasi Intel Kejari Bondowoso Adhi Harsanto, Kamis (13/2/2025). 

Berdasar informasi yang didapat Suarajatimpost.com, dari 69 lembaga pendidikan penerima dana hibah dari Pemkab Bondowoso, 59 di antaranya masing-masing mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 75 juta. 

Kemudian, 10 lembaga lainnya masing-masing mendapatkan Rp 100 juta. Dana tersebut merupakan usulan pokok pikiran (pokir) salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso yang tidak lain adalah anak tersangka IBR. 

Dari jumlah bantuan yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut, sebagian kecilnya digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah. Sementara sisanya, sekitar Rp 50 juta diduga digunakan untuk membeli mebel pada perusahaan milik tersangka. 

Total dana hibah yang direalisasikan yaitu sebesar Rp 5,4 miliar. Dari kasus tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 miliar. 

Saat ini, tersangka IBR dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Bondowoso guna merampungkan proses pemberkasan hingga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. (*)

Editor: Ali Wafa

Maka dari itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso dengan tegas menyatakan, info yang beredar di IG tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

Kepala Bidang (Kabid) Persandian dan Statistik Diskominfo setempat, Harini Pujiati katakan, pihaknya telah mengklarifikasi info tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso.

"Kami baru menanyakan soal gaji PPPK tersebut kepada pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD. Menurut mereka belum ada ketentuan besaran gaji atau honor yang nantinya akan diberikan kepada PPPK paruh waktu," jelasnya. 

Menurutnya, saat konfirmasi kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso, dirinya juga mendapatkan jawaban yang sama. Tidak membenarkan info yang beredar di IG tersebut. 

"Saat konfirmasi kepada Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BKPSDM, mereka mengatakan masih berproses untuk mengangkat PPPK paruh waktu hingga bulan Juni 2025 mendatang," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Kabid Persandian dan Statistik di Diskominfo yang akrab disapa Rini itu menyebut, jika pihaknya hanya bisa melakukan counter attack terhadap postingan-postingan di sosmed yang belum jelas sumbernya. 

Menurutnya, Diskominfo Bondowoso tidak bisa melakukan takedown terhadap akun penyebar hoaks, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

"Kami hanya berikan label hoaks terhadap postingan tersebut dan masih dalam proses pengerjaannya," pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, postingan akun IG @bondowosoan yang menarasikan gaji PPPK paruh waktu akan segera terima gaji sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah ditepis oleh BPKAD dan BKPSDM Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) melalui Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bondowoso, Abdul Manan katakan, jadwal pelantikan tersebut merupakan hasil dari konferensi pers dari Kementerian Daiam Negeri (Kemendagri). 

"Namun sampai hari ini, masih belum ada radiogram resmi tentang pelaksanaan pelantikan tersebut, juga tentang siapa saja pihak terkait yang akan diundang selain kepala daerah terpilih," ungkapnya, Rabu (12/2/2025). 

Namun begitu, dia tegaskan telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih saat nanti akan mengikuti pelantikan kepala daerah yang dilaksanakan di Jakarta. 

"Para kepala daerah terpilih yang akan mengikuti pelantikan harus sudah melakukan medical check up untuk diupload di laman website yang telah disediakan sebagai registrasi berbarengan dengan upload foto kepala daerah terpilih menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL)," jelas Manan, sapaan akrabnya. 

"Di tanggal 19 Februari 2025, harus sudah check in dengan menunjukkan barcode yang didapat usai melakukan registrasi. Proses check in tersebut boleh dilakukan oleh person in charge (PIC), yang ditunjuk adalah seluruh kabag pemerintahan," imbuhnya. 

Meski begitu, dikatakannya, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk menghadiri pelantikan kepala daerah tersebut. Menurut Manan, hanya persiapan-persiapan kecil terkait pakaian

"Hanya menyiapkan seragam PSL, PDL Pol PP dan celana training masing-masing 3 stel, itu yang kita siapkan. Termasuk juga sepatu pantopel dan PDL Pol PP. Tentunya bupati dan wakil bupati Bondowoso terpilih juga harus menjaga kesehatan fisik," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 dimenangkan oleh pasangan Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i atau yang biasa disebut RAHMAD dan telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (6/2/2025) lalu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aplikasi yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut, pimpinan hingga instansi terkait di suatu daerah bisa memonitor kegiatan hingga program desa melalui aplikasi Jaga Desa. 

Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri menyebut, diluncurkannya aplikasi Jaga Desa merupakan langkah preventif terjadinya penyalahgunaan DD. Mengingat, bumi Ki Ronggo masih berada dalam kategori merah untuk pencegahan korupsinya. 

Dengan begitu, imbuhnya, aplikasi tersebut juga dalam rangka mewujudkan transparansi penggunaan DD yang dikelola oleh pemdes. Meskipun, tak semua orang bisa mengakses aplikasi ini. 

"Tujuannya, meminimalisasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemdes. Selain itu juga memberikan manfaat dalam rangka menggali potensi desa, serta monitoring hingga evaluasi pengelolaan keuangan desa (keudes)," ucapnya, Rabu (12/2/2025). 

Fikri berharap, dengan diluncurkannya aplikasi Jaga Desa tersebut dapat menjadi alat kontrol yang efisien saat pemdes mengelola DDnya itu. 

"Tidak mungkin kita harus turun satu per satu ke 209 desa se Kabupaten Bondowoso. Menjadi tidak efisien," pungkasnya. 

Untuk diketahui, pengenalan aplikasi Jaga Desa ini dilaksanakan menjadi 3 sesi dengan mengundang seluruh kepala desa (kades) beserta operatornys. 

Sesi pertama, dihadiri oleh desa di Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Tegalampel, Curahdami, Wonosari, Grujugan dan Binakal. 

Sesi kedua, dihadiri desa se Kecamatan Ijen, Sumberwringin, Sukosari, Cermee, Prajekan, Klabang, Tapen, Botolinggo dan Pakem.

Lalu, untuk desa di Kecamatan Wringin, Jambesari Darusollah, Taman Krocok, Pujer, Tlogosari, Maesan dan Tamanan hadir pada sesi ketiga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam narasinya, akun IG @bondowosoan menuliskan jika MenPAN-RB, Rini Widyantini telah menetapkan gaji P3K dengan mengeluarkan surat keputusan MenPAN-RB nomor 16 tahun 2025.

Bahkan, akun Instagram tersebut menyebut apabila Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember, Situbondo dan Bondowoso telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024. Pada tahun 2025, besaran UMK Kabupaten Bondowoso senilai Rp 2.347.359.

Namun, info yang beredar di IG tersebut ditepis oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto. 

Menurutnya, info yang beredar tersebut terlalu mengada-ada lantaran pihaknya sampai saat ini belum menganggarkan untuk gaji PPPK paruh waktu. 

Bahkan, dia katakan, hingga saat ini belum ada ketentuan terkait berapa besaran gaji yang akan diberikan kepada PPPK paruh waktu tersebut. 

"Jangankan menganggarkan, untuk jumlah dari PPPK paruh waktu di Kabupaten Bondowoso kita belum mengetahui," ungkapnya, Senin (10/2/2025). 

Senada, disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaedi. Dirinya mengaku kaget dengan adanya info yang beredar di IG tersebut. 

Menurutnya, untuk menjadi PPPK paruh waktu harus pernah mengikuti ujian. Jadi, databasenya sudah terekam di Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Tidak ada itu, saya juga tidak tahu info itu dari mana," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Operasi tersebut berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 yang ditandai dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 dan Pencanangan Keselamatan Berlalu Lintas, Senin (10/2/2025), di halaman Mapolres Bondowoso. 

Dikatakan Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, operasi kepolisian tersebut memiliki tujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. 

"Meminimalisasi pelanggaran dan laka lantas yang diimplikasikan pada tingkat fatalitas korban kecelakaan," jelasnya. 

Dalam Operasi kali ini, imbuhnya, pihaknya dituntut untuk mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang elektronik (ETLE) ataupun blangko teguran. 

“Sejalan dengan tema operasi, yakni, tertib berlalu lintas guna terwujudnya asta cita," jelas Agung. 

Dikatakannya lagi, operasi kepolisian kali ini terdapat 10 sasaran penertiban. Di antaranya, pengemudi tidak mengenakan helm, pengemudi di bawah umur, mobil barang memuat orang dan mengemudi melebihi di atas kecepatan.

"Kendaraan tidak sesuai spek, kendaraan untuk balap liar, berboncengan lebih dari satu, kendaraan tidak layak jalan, TNKB tidak sesuai, pengemudi lawan arus serta berboncengan lebih dari satu," pungkasnya. 

Sekedar diketahui, data pelanggaran lalu lintas tahun 2023 berjumlah 122 kasus dan mengalami penurunan sejumlah 85 kasus di tahun 2024.

Sedangkan, data laka lantas tahun 2023 sebanyak 26 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 dengan jumlah 19 kasus laka lantas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Bondowoso yang telah menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, Kamis (6/2/2025) lalu. 

Namun, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD. 

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sudah terlanjur mencantumkan anggaran pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Maka dari itu, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan analisis serta simulasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih. 

"Memang sudah dianggarkan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bondowoso, untuk angkanya saya lupa. Kita lihat dulu setelah pelantikan, tergantung beliau-beliaunya mau atau tidak untuk pengadaan mobil dinas baru tersebut," jelas pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, Senin (10/2/2025). 

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Bondowoso, Roro Devi Susanasari katakan, dirinya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait pengadaan mobil baru bagi bupati dan wakil bupati terpilih. 

"Terkait dengan hal tersebut, alangkah baiknya setelah ada kepastian efisiensi anggaran dari TAPD. Saat ini, mereka masih memetakan. Kami mengikuti," pungkasnya kepada Suarajatimpost.com. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program ini diluncurkan oleh Kemenkes sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Harapannya, mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi kesehatan sejak dini. 

Terdapat 3 sasaran dalam program CKG ini, di antaranya, skrining bayi baru lahir, skrining balita dan anak pra sekolah serta skrining dewasa hingga lansia. 

Untuk masing-masing sasaran secara berurutan jumlah jenis pemeriksaannya yakni 6 pemeriksaan, 8 pemeriksaan, serta 20 pemeriksaan. 

Masyarakat Indonesia yang ingin memanfaatkan program CKG ini bisa dilakukan di puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Namun demikian, di Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dipastikan masih belum bisa melaksanakan program tersebut.

Pasalnya, Dinkes Bondowoso masih ada dalam tahap perencanaan. Selain itu, sedang melakukan persiapan pendataan dan menunggu kiriman bahan medis habis pakai (BMHP) hingga stik alat kesehatan untuk mendukung kegiatan PKG tersebut. 

Dikatakan Plt Kepala Dinkes Kabupaten Bondowoso, Agus Winarno, seluruh perlengkapan program CKG langsung disiapkan oleh pemerintah pusat. 

"Kita hanya melaksanakan, untuk perlengkapan kami masih menunggu kiriman dari Kemenkes," ujarnya, Senin (10/2/2025). 

Agus menerangkan, mekanisme pemanfaatan CKG ini bisa dinikmati oleh warga yang saat hari ulang tahunnya datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), paling lambat 30 hari pasca ulang tahun. 

"Saat ini kami masih melakukan simulasi dan rapat kordinasi (rakor) bersama teman-teman di 25 puskesmas. Kami belum bisa pastikan kapan akan direalisasikan, kami usahakan bulan Februari atau paling lambat bulan Maret," pungkasnya. 

Untuk diketahui, skrining pada kategori bayi baru lahir, di antaranya, deteksi dini hormone tiroid bawaan, deteksi penyakit jantung bawaan, kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD), deteksi dini pertumbuhan anak, kekurangan hormon adrenal bawaan dan kelainan saluran empedu. 

Sedangkan bagi kategori balita dan anak pra sekolah, di antaranya, skrining tuberculosis, pemeriksaan pendengaran, penglihatan, kondisi gigi, darah atau thalassemia dan pemeriksaan diabetes melitus/gula darah tinggi.

CKG bagi remaja dan lansia, di antaranya, tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantauan resiko kardiovaskular, fungsi paru untuk mendetrksi tuberculosis, deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru dan kanker usus.

Selain itu, pemeriksaan fungsi indra, kesehatan jiwa, kesehatan jantung, kesehatan hati, kesehatan geriatric, deteksi gangguan radiovaskular. Deteksi gangguan paru dan deteksi gangguan kanker. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Berdasar informasi yang beredar di grup WhatsApp Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, korban merupakan seorang ibu hamil. 

Kejadian itu sempat terekam kamera CCTV milik warga di Perumahan Villa Utama Residence, Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang pada Ahad (9/2/2025) sekira pukul 13.39 WIB. 

Dalam video berdurasi 19 detik itu, terlihat pengendara motor yang sedang melintas oleng dan helm yang dikenakannya terlepas karena tersangkut pohon tumbang yang hampir menimpanya itu. 

Kepala Bidang (Kabid) Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (LRR) BPBD Kabupaten Bondowoso, Tugas Risky Bahana belum dapat memastikan kondisi korban.

"Teman-teman masih ngecek ke lokasi. Kalau info dari masyarakat sekitar, korban sempat dilarikan ke klinik Rahayu Medika. Tapi infonya sudah dirujuk ke RSUD dr. Koesnadi," ungkapnya melalui sambungan telepon, Ahad (9/2/2025). 

Hingga berita ini ditayangkan, identitas hingga kondisi terkini tentang korban yang tertimpa pohon tumbang tersebut belum terkonfirmasi.

Namun tim dari BPBD Kabupaten Bondowoso sudah berada di RSUD dr. Koesnadi untuk mendapatkan informasi tentang data diri hingga kondisi terkini korban. (*)

Editor: Ali Wafa

Bahkan, 16 rumah warga mengalami rusak parah, 3 rumah diantaranya hancur terseret derasnya banjir bandang. 

Otomatis harta benda ikut terseret, tak terkecuali surat berharga hingga dokumen administrasi kependudukan (adminduk) milik warga yang hilang ataupun rusak. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono berjanji untuk memberikan kemudahan tentang pencetakan ulang dokumen adminduk milik warga yang hilang lantaran terdampak banjir bandang. 

"Kita langsung cetakkan dokumen adminduknya, cukup ada surat dan daftar nama warga terdampak dari kepala desa (kades) tanpa harus ada surat permohonan dari warga. Cukup itu," jelas mantan Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso ini, Jumat (7/2/2025). 

Dengan tegas, Agung katakan, jika permasalahan dokumen adminduk milik warga Desa Wonoboyo yang hilang lantaran ikut terhanyut banjir adalah keadaan kahar. 

Maka dari itu, warga terdampak banjir bandang yang ingin mencetak kembali dokumen adminduknya, tidak perlu harus sesuai standart operasional prosedur (SOP) untuk pencetakannya. 

"Karena ini force majeure, kita bisa lakukan diskresi. Jadi warga yang ingin mencetak dokumen adminduknya, tidak perlu harus membawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Nanti langsung kita cetakkan dan langsung kita antar kesana, tanpa perlu warga datang ke kantor disdukcapil," pungkas Agung. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda), Haeriah Yuliati menyampaikan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bondowoso akan bersinergi mengatasi serta menindak lanjuti permasalahan warga yang terdampak bencana banjir bandang di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satunya, wisatawan ditawarkan memanfaatkan paket wisata baru yang disebut 'Field Trip to Ijen Kaldera Purba Adventure'. 

Selain menawarkan keindahan alam sepanjang perjalanan ke setiap destinasi wisata unggulan di kawasan Ijen Geopark, paket wisata ini sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan menjajal jalur off road yang memacu adrenalin dengan menaiki jeep wisata. 

Nantinya, wisatawan diajak berkeliling menyusuri jalan tanah yang bergelombang yang telah di desain sedemikian rupa melewati Kali Pait, Kawah Wurung, Padang Savana, Jabal Kirmit, Guest Host Jampit dan berakhir di Black Lava Plalangan. 

Meski begitu, wisatawan yang memanfaatkan paket wisata ini tak perlu khawatir akan keselamatan saat menguji adrenalin di jalur off road tersebut. Karena pengemudi jeep sudah mengikuti pelatihan dari operator-operator jeep profesional. Termasuk juga memperhatikan kelayakan kendaraan yang akan dijadikan moda transportasi para wisatawan ini. 

Sejak dilaunching pada Januari 2025 lalu, Kepala Disparbudpora Kabupaten Bondowoso, Mulyadi mengaku, jika antusias pengunjung untuk mencoba paket wisata baru ini sangat tinggi. 

Bahkan, pihaknya sempat kewalahan terkait armada untuk melayani permintaan wisatawan tersebut. Dikatakannya, dalam sehari pihaknya bisa sampai melayani 3 hingga 4 trip. 

"Minat wisatawan untuk mencoba paket jeep wisata ini sangat tinggi sekali, kita sempat kewalahan permasalahan kendaraannya," akunya, Jumat (7/2/2025). 

Tingginya antusias wisatawan yang ingin mencoba serta menikmati paket wisata 'Field Trip to Ijen Kaldera Purba Adventure' tersebut, imbuh Mulyadi, mau tidak mau pihaknya harus menambah armada jeep untuk melayani para pengunjung. 

"Saat ini kami sudah memiliki hampir 20 armada jeep yang bisa melayani wisatawan. Saat pertama, kita hanya memiliki 10 armada," pungkasnya. 

Seperti diketahui, saat launching paket wisata 'Trip to Ijen Kaldera Purba Adventure' Januari lalu, Pj Bupati beserta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso ikut menguji adrenalin di sepanjang rute yang telah disiapkan sedemikian rupa. 

Selain itu, dirinya juga sekaligus mengecek jalur jeep wisata tersebut. Apakah sudah dinyatakan aman atau masih perlu meningkatkan keamanan para wisatawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tak hanya itu, lahan pertanian di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo itu ikut terendam banjir. Parahnya, tanaman padi milik warga sampai tertimbun lumpur sisa dari banjir bandang sehingga tak bisa diselamatkan. 

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Heriah Yuliati menyampaikan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan bersinergi untuk membantu permasalahan warga yang terdampak bencana. 

Hal itu disampaikannya usai meninjau dampak terjadinya banjar bandang di Desa Wonoboyo, pada Rabu (5/2/2025) lalu.

Maka dari itu, hingga saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso masih melakukan inventarisasi luasan lahan pertanian yang terdampak banjir bandang di Desa Wonoboyo. 

"Untuk jumlah total luasan lahan yang terdampak masih belum masuk laporannya. Mungkin hari ini. Sekarang teman-teman lapangan masih melakukan pendataan," ucap Kepala DPKP Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono, Jumat (7/2/2025). 

Setelah mendapatkan data luasan lahan pertanian yang terdampak banjir bandang oleh tim lapangan DPKP Kabupaten Bondowoso, imbuhnya, data tersebut akan diajukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar warga segera mendapatkan bantuan. 

"Komandonya ada di BPBD, baik bantuan dari daerah ataupun dari provinsi. Kita hanya menyerahkan data saja," pungkasnya. 

Sementara itu, berdasar data dari BPBD Kabupaten Bondowoso, luas lahan pertanian milik warga yang terdampak banjir bandang di Desa Wonoboyo kurang lebih seluas 50 hektare. 

Seperti diketahui, banjir bandang yang menerjang Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang terjadi pada Senin (3/2/2025). Bahkan, terjadi banjir bandang susulan pada keesokan harinya.

Bencana tersebut mengakibatkan 111 rumah warga rusak, 16 di antaranya rusak parah, termasuk 3 rumah terseret arus. Bahkan, sejumlah infrastruktur di Desa Wonoboyo juga mengalami rusak parah. (*)

Editor: Ali Wafa

Keputusan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan dari paslon Bambang Soekwanto dan Mohamad Baqir atau yang biasa disebut BAGUS. 

Pantauan di lokasi, sidang pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, turut dihadiri oleh Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ahmad Dhafir. 

Setelah dilaksanakan rapat pleno terbuka serta menandatangani berita acara, KPU Kabupaten Bondowoso menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada paslon RAHMAD.

Selain itu, salinan SK penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih juga diserahkan kepada DPRD untuk segera dilaksanakan sidang paripurna. 

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso terpilih, Abdul Hamid Wahid menyampaikan, kontestasi politik telah dilaksanakan dan telah usai. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh pendukung paslon baik 01 dan 02 agar kembali bergandeng tangan. 

"Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bondowoso," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut menyulitkan warga setempat yang beraktivitas dan mengharuskan melewati akses jalan satu-satunya tersebut. 

Bahkan, bantuan logistik yang terus berdatangan baik dari pemerintah hingga relawan menjadi terhambat untuk menyalurkan bantuannya tersebut. 

Maka dari itu, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengatakan, pihaknya akan berupaya membuka akses agar jalan satu-satunya menuju Desa Wonoboyo itu bisa dilewati oleh kendaraan roda 4.

"Nanti kita segera bersurat kepada Pabrik Gula (PG) untuk meminjamkan rel dengan tujuan agar kendaraan roda 4 bisa masuk ke Desa Wonoboyo," jelasnya, Kamis (6/2/2025). 

Pada kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur ini turut membantu warga serta stakeholder terkait dan relawan yang kerja bakti memasang bronjong tepat di tanggul jebol akibat diterjang banjir bandang. 

"Meskipun bronjongnya masih kurang, nanti kita segera konsolidasi dengan teman-teman agar bisa segera dibantu," pungkas Hadi Wawan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Desa Wonoboyo diterjang banjir bandang susulan pada Selasa (4/2/2025) lalu, dengan debit air yang lebih deras daripada banjir pertama. 

Sehingga menyebabkan sebanyak 111 rumah warga mengalami kerusakan, 3 rumah di antaranya ikut terhanyut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bantuan logistik berupa sembilan bahan pokok (sembako) hingga kasur dan selimut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur sudah disalurkan.

"Alhamdulillah, sudah didistribusikan sejak tadi pagi kepada warga terdampak bencana," ungkap Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Kamis (6/2/2025), usai meninjau pembangunan beronjong. 

Dia mengatakan, saat ini warga beserta stakeholder terkait dan para relawan masih terus kerja bakti melakukan pembersihan material lumpur sisa banjir bandang. 

"Terus bergotong royong melalukan pembersihan, meskipun butuh mesin penyemprot air," imbuhnya. 

Selain melakukan pembersihan material, mereka juga bekerja sama membangun beronjong untuk mengantisipasi banjir susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Karena hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi, ditakutkan debit air kembali deras. Semoga saja tidak," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Wonoboyo, Tubaini mengatakan, korban masih sangat membutuhkan bantuan logistik. Sebab, hingga saat ini mereka belum bisa kembali bekerja. 

"Yang masih sangat dibutuhkan adalah bantuan sembako dan air bersih," ungkapnya, Kamis (6/2/2025).

Sebagaimana diketahui, banjir bandang di Desa Wonoboyo terjadi pada Senin (3/2/2025) malam. Kemudian banjir susulan kembali terjadi pada Selasa (4/2/2025). 

Bencana tersebut mengakibatkan 111 rumah warga mengalami rusak akibat terseret derasnya air. Bahkan, 16 rumah rusak parah, dan 3 rumah di lainnya terhanyut banjir. (*)

Editor: Ali Wafa

"Dapur umum bagi warga terdampak banjir bandang sudah dibuka di rumah Kepala Desa (Kades) Wonoboyo," ucap pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Haeriah Yuliati, Rabu (5/2/2025). 

Menurut perempuan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bondowoso ini, dipilihnya rumah Kades Wonoboyo dikarenakan tidak ada lagi tempat yang memungkinkan untuk didirikannya dapur umum bagi warga. 

"Kondisi di lapangan memang sangat tidak memungkinkan dibuka dapur umum selain di rumah kades," jelas Haeriah. 

Bahkan, dirinya juga akan melihat apakah nantinya akan didirikan tenda darurat sebagai tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya belum atau tidak bisa untuk ditinggali. 

"Nanti kita petakan lagi, apakah dibutuhkan untuk kamp bagi pengungsi atau apakah nanti pemerintah desa bisa mengupayakan agar bisa dititipkan terlebih dahulu di rumah-rumah saudaranya yang ada di sekitar sini," terang Haeriah. 

Tak hanya itu, pihak Pemkab Bondowoso juga akan mengupayakan bantuan agar anak-anak segera mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Dimana, saat terjadinya banjir bandang, isi rumah hingga pakaian dan perlengkapan sekolah ikut terhanyut. 

"Yang pasti kita juga akan melakukan upaya-upaya agar anak-anak bisa segera melakukan aktivitas di sekolahnya. Kita tidak mungkin membiarkan mereka terlalu lama tidak bersekolah. Termasuk juga dilakukan trauma healing yang nanti dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos)," kata Haeriah.

Bagi warga yang kehilangan data pendudukan karena terdampak banjir bandang, Haeriah menegaskan, akan segera meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten agar segera mendata ulang para korban. 

"Nanti mereka akan melakukan perekaman hingga penerbitan data kependudukan," tukasnya. 

Dirinya menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bondowoso nantinya akan bersinergi untuk menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Wonoboyo yang terdampak banjir bandang. 

Sementara, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa (pemdes) perihal kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir bandang tersebut.

"Untuk logistik kita sudah menyiapkan kasur lipat, perlengkapan mandi dan juga makanan siap saji," pungkasnya. 

Untuk diketahui, banjir bandang yang melanda Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang terjadi pada Senin (3/2/2025) malam. Bencana tersebut menyebabkan 37 rumah warga mengalami kerusakan, 12 rumah rusak berat dan 25 rumah rusak ringan. 

Namun, keesokan harinya, Selasa (4/2/2025), banjir bandang susulan kembali menerjang Desa Wonoboyo hingga menyebabkan rumah yang mengalami kerusakan bertambah berjumlah 111 rumah. 16 rumah warga mengalami rusak berat dan 95 rumah alami rusak ringan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Data tersebut disampaikan oleh Kepada Desa (Kades) Wonoboyo, Tubaini, saat mendampingi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso ketika mengasesmen ulang dampak banjir bandang susulan, Rabu (5/2/2025). 

"95 rumah rusak ringan dan 16 rumah warga mengalami kerusakan parah. Itu sudah termasuk 3 rumah yang terhanyut," sebutnya.

Karena hal tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim dan Ciptaru) Kabupaten Bondowoso akan mengusulkan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. 

"Kami akan mengusulkan secepatnya 16 rumah warga yang mengalami rusak berat akibat terseret banjir bandang itu," ungkap Kepala Dinas Perkim dan Ciptaru Kabupaten Bondowoso, Dadan Kurniawan, usai asesmen di lokasi banjir bandang. 

Namun demikian, pihaknya masih akan melihat apakah anggaran untuk pembangunan RTLH tersebut bakal disetujui oleh BNPB atau tidak. 

"Kita masih cek, apakah nanti dananya berasal dari bantuan BNPB atau tidak. Kalau untuk kebencanaan, kita di bawah komando BPBD. Jika nanti tidak dapat bantuan, kita alokasikan melalui anggaran yang ada di kita," pungkasnya. 

Untuk diketahui, banjir bandang yang melanda Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang terjadi pada Senin (3/2/2025) malam. Bencana tersebut menyebabkan 37 rumah warga mengalami kerusakan, 12 rumah rusak berat dan 25 rumah rusak ringan. 

Namun, keesokan harinya, Selasa (4/2/2025), banjir bandang susulan kembali menerjang Desa Wonoboyo hingga menyebabkan rumah yang mengalami kerusakan bertambah berjumlah 111 rumah. 16 rumah warga mengalami rusak berat dan 95 rumah alami rusak ringan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pemkab Bondowoso meninjau kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah warga yang tertimpa banjir bandang hingga dua kali pada Senin (3/2/2025) itu. Asesmen ulang terhadap dampak bencana alam tersebut mulai dilakukan.

"Kita mulai lakukan asesmen ulang. Karena dampak dari banjir bandang susulan memiliki dampak yang lebih luas dan lebih parah," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Haeriah Yuliati, Rabu (5/2/2025).

Dia mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan warga terdampak yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera. Seperti penanganan tanggap darurat. Baru kemudian kebutuhan yang bersifat permanen. Seperti perbaikan rumah.

Haeriah menyebut, kebutuhan mendesak yang akan segera didistribusikan yaitu bantuan logistik hingga peralatan. Untuk mengantisipasi banjir bandang terjadi kembali, pemerintah berencana membuatkan penahan air. 

"Maka dari itu, instansi terkait, seperti BPBD, Dinsos, Satpol PP, Damkar dan yang lainnya serta para relawan melakukan kerja bakti agar nanti jika terjadi banjir susulan tidak semakin meluas lagi dampaknya," ucap Haeriah. 

Berdasar informasi terbaru yang diterima dari Kepala Desa (Kades) Wonoboyo, Tubaini, jumlah rumah warga yang terdampak banjir bandang bertambah menjadi 111 rumah. Jumlah itu bertambah setelah terjadi banjir susulan. 

"Yang rusak ringan menjadi 95 rumah. Sedangkan yang rusak parah sebanyak 16 rumah," ungkapnya, Rabu (5/2/2025)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo mengatakan, bantuan yang sifatnya darurat akan segera didistribusikan kepada warga yang terdampak. 

"Seperti kasur lipat, peralatan mandi dan makanan siap saji," jelasnya, Rabu (5/2/2025). 

Selain itu, penanganan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan segera dilakukan. Seperti tanggul penahan air berupa kantong-kantong pasir akan segera di distribusikan hari ini. Semua kebutuhan warga terdampak akan dikaver oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sifatnya permanen, pihaknya telah berkolaborasi dengan dinas teknis terkait guna mengasesmen kebutuhan-kebutuhan yang akan diusulkan, guna segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

"Kita usulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, banjir bandang menerjang Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang pada Senin (3/2/2025) malam. Lalu keesokan harinya, terjadi banjir bandang susulan yang lebih parah pada Selasa (4/2/2025). (*)

Editor: Ali Wafa

Bahkan, pada Selasa (4/2/2025) banjir susulan kembali menerjang rumah warga. Asesmen awal, tercatat ada 12 rumah warga yang mengalami rusak berat karena tepat berada di sebelah timur tanggul yang jebol karena banjir bandang. 

Sebelumnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Wonoboyo sempat mengajukan pembangunan bronjong untuk tanggul, namun tak kunjung ditindak lanjuti.

Pembangunan bronjong tersebut sangat dibutuhkan karena tanggul yang ada dinilai sangat membahayakan rumah warga yang berada tepat di timur aliran sungai jika terjadi banjir. 

Nahasnya, belum sempat ditindak lanjuti untuk dibangun bronjong sesuai yang diajukan oleh Pemdes Wonoboyo, bencana banjir bandang terlebih dahulu terjadi. 

"Kami sudah berkali-kali mengajukan pembangunan bronjong, namun tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait. Akhirnya, yang ditakutkan terjadi," gerutu Kades Wonoboyo, Tubaini, Selasa (4/2/2025), usai meninjau keadaan rumah warga desanya.

Sementara, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Dadan Kurniawan mengatakan, pihaknya masih melakukan upaya inventarisiasi infrastruktur rusak di beberapa lokasi terdampak bencana. 

"Selanjutnya, kami lakukan penghitungan biaya tentang beberapa infrastruktur yang rusak akibat terjadinya bencana. Lalu kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, termasuk usulan dari Pemdes Wonoboyo tersebut," tutupnya, melalui pesan WhatsApp. 

Seperti diketahui, banjir bandang yang menerjang Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang berdampak terhadap 96 kepala keluarga (KK). Bahkan terdapat 37 rumah warga, dengan rincian, 12 rumah mengalami kerusakan berat dan 25 rumah mengalami rusak ringan. 

Bahkan, mayoritas rumah warga Desa Wonoboyo tertimbun lumpur. Sehingga warga melakukan swadaya untuk kerja bakti membersihkan rumah warga terdampak banjir bandang. 

Tak hanya itu, jalan penghubung menuju Desa Wonoboyo, saat ini hanya bisa diakses menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Selain itu, akibat derasnya air, aspal juga terlihat terkelupas. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bahkan, banjir susulan yang diperkirakan terjadi pada petang ini, lebih deras dibanding banjir bandang yang terjadi pada Senin (3/2/2025) malam. 

Parahnya, beberapa rumah yang dinyatakan rusak berat saat diterjang banjir bandang pertama kali, kali ini sampai terhanyut karena derasnya air dari banjir susulan tersebut. 

Hingga sore hari, di lokasi kejadian banjir bandang hanya tampak anggota TNI, polisi dari Babinkamtibmas dan Polsek Klabang. Tampak pula Camat Klabang bersama beberapa anggotanya turun ke lokasi untuk melakukan asesmen.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso masih berencana menangani lokasi banjir bandang di Desa Wonoboyo, besok hari. 

"Iya benar terjadi banjir susulan, kali ini lebih deras daripada banjir yang terjadi tadi malam. Rumah warga yang tadi kita lihat dan mengalami rusak berat, sudah terhanyut karena airnya lebih deras yang sekarang. Sudah dulu, saya masih sibuk," ucap Kepala Desa (Kades) Wonoboyo, Tubaini, saat dihubungi melalui telepon selulernya. 

Seperti diketahui, banjir bandang yang menerjang Desa Wonoboyo lantaran hujan deras dengan intensitas tinggi sekira pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB, Senin (3/2/2025). 

Terdapat 96 kepala keluargs (KK) yang terdampak hingga puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat karena terseret arus banjir bandang. 

Selain itu, akses jalan menuju desa yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo tersebut, mengalami kerusakan sehingga tidak bisa di akses menggunakan kendaraan roda 4. Parahnya, aspal di desa itu juga terkelupas karena derasnya arus banjir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bahkan sebanyak 96 keluarga terdampak bencana banjir bandang tersebut. Terlihat, rumah warga tertimbun lumpur yang cukup tebal. 

Tak hanya itu, jalan aspal juga terkelupas akibat derasnya air di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo itu. 

Kepala Desa (Kades) Wonoboyo, Tubaini mengatakan, banjir bandang yang terjadi di desanya tersebut adalah banjir terparah. 

"Sebelumnya, tidak pernah separah ini," ucapnya saat mendata warganya yang terdampak banjir bandang, Selasa (4/2/2025).

Tubaini menyebut, warga di desanya kini sangat membutuhkan bantuan logistik dari pemerintah. 

"Kita membutuhkan tenaga kerja untuk membantu membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur. Warga kami juga membutuhkan sembako hingga dapur umum," ungkapnya. 

Sementara itu, seorang warga yang mengaku bernama U'us (60) berharap, mendapatkan bantuan agar rumahnya yang rusak parah terseret banjir bandang segera diperbaiki. 

"Saya hanya tinggal berdua dengan suami saya. Saya harap agar segera ada bantuan perbaikan rumah," pungkasnya. 

Seperti diketahui, banjir bandang di Desa Wonoboyo terjadi sekira pukul 22.00 WIB lantaran hujan dengan intensitas tinggi mulai dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. (*)

Editor: Ali Wafa

Bahkan, akses jalan di desa tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Terlebih terdapat jalan penghubung menuju Desa Wonoboyo yang hanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua.

Parahnya, banjir bandang yang menerjang desa tersebut menyebabkan 12 rumah rusak berat dan 25 rumah mengalami rusak ringan.

"Total ada 37 rumah warga yang terdampak," ungkap Kepala Desa (Kades) Wonoboyo, Tubaini, Selasa (4/2/2025).

Tubaini mengatakan, banjir bandang yang terjadi saat ini adalah banjir terparah yang pernah terjadi di desa tersebut.

"Sebelumnya, tidak pernah separah ini," jelasnya.

Menurut keterangan warga, hujan deras terjadi mulai dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

"Perkiraan, banjir terjadi pukul 22.00 WIB," pungkas U'us warga RT 10, Desa Wonoboyo yang rumahnya hancur terseret banjir. (*)

Editor: Ali Wafa

Pohon tumbang terjadi di Kecamatan Wonosari, di antaranya, Desa Sumber Kalong, Traktakan, Pasarejo, Tumpeng dan Desa Wonosari.

Sedangkan, pohon tumbang di Kecamatan Bondowoso juga terjadi di Kelurahan Kademangan, Kelurahan Badean dan Kelurahan Dabasah. 

Terbaru, pohon tumbang terjadi di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen dan Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo. 

Pohon tumbang yang disebabkan angin kencang di beberapa titik di Kabupaten Bondowoso tersebut, sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas lantaran melintang di jalanan. 

Karena hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan (P2K) BPBD Kabupaten Bondowoso, Yuliono Triandana mengimbau agar masyarakat tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak selama terjadinya angin kencang. 

"Berdasar rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan deras dan angin kencang akan terjadi hingga bulan Februari," ungkapnya, melalui sambungan teleponnya. 

Tak hanya itu, imbuh Yuli, masyarakat juga diimbau agar melakukan pemangkasan pohon atau ranting-ranting yang sudah terlihat rimbun. 

"Yang lebih penting, agar menjauhi daerah yang rawan terjadi pohon tumbang serta menghindari pohon yang terlihat sudah rapuh," tutup Yuli, sapaan akrabnya. 

Untuk diketahui, angin kencang yang terjadi di Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari menyebabkan 5 orang pengguna jalan tertimpa pohon tumbang. Hingga, 1 korban harus dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara karena mengalami patah tulang hidung. 

Selain itu, pohon tumbang juga menimpa sebuah rumah di Jalan A. Yani di Kecamatan Bondowoso. Meskipun tidak ada korban jiwa, dipastikan terdapat kerugian materiil. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain itu, pohon tumbang tersebut juga menyebabkan kabel milik Telkom dan kabel penerangan jalan umum (PJU) sepanjang 30 meter terputus. 

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan (P2K) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bomdowoso, Yuliono Triandana membenarkan adanya pohon tumbang yang disebabkan angin kencang. 

Pohon tumbang itu menimpa 5 orang yang sedang melintas. Mereka yaitu Hilal (25) dan Rasudi (26). Keduanya mengalami luka ringan di bagian dagu dan tangan. Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan karena hanya mengalami luka ringan. 

Sementara tiga korban lainnya: Misbahul Munir (40), Indrayani (28) dan Syifaul Qolbi (5) dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Wonosari untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka mengalami luka cukup berat di bagian kepala. 

"Pengendara becak motor dirujuk ke rumah sakit karena mengalami patah tulang hidung. Sedangkan dua penumpangnya masih dirawat di puskesmas, karena mengalami luka di bagian kepala," ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (30/1/2025). 

Kata Yuli, selain disebabkan angin kencang, tumbangnya pohon tersebut juga dikarenakan ada bekas pembakaran di bagian pangkal batang pohon. 

Menurutnya, hal tersebut yang menyebabkan pohon tidak lagi kuat menahan beban karena angin kencang. Sehingga mengakibatkan pohon tumbang. 

"Dari asesmen yang kami lakukan, diperkirakan masyarakat membakar sampah dekat pohon. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di dekat pohonnya, agar tidak mudah tumbang jika ada angin kencang," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Aksi tersebut dipicu lantaran adanya keluhan warga bernama Ahmad Buchori yang diperlakukan tidak baik oleh pegawai BRI unit Maesan bernama Vito, tentang layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Selain itu, massa tersebut menilai buruk analisis kredit, pelayanan yang tidak profesional, pelanggaran hak konsumen hingga diduga melanggar etika perbankan.

Bahkan, dalam orasinya mereka menuntut agar Kepala Cabang mencopot pegawai BRI unit Maesan yang bernama Vito tersebut. 

Koordinator aksi, Dwi Agus Budianto menceritakan kronologi awal hingga terjadi unjuk rasa di kantor cabang BRI Bondowoso dan kantor unit Maesan. 

Diceritakannya, Ahmad Bukhori memiliki pinjaman KUR sebesar Rp 15 juta dengan menjaminkan BPKB kendaraannya. Namun, setelah berjalan lebih dari setahun, ia berencana melunasi sisa utangnya senilai Rp 10 juta dengan mengajukan kredit baru sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijanjikan oleh Vito. 

Akan tetapi, imbuhnya, alih-alih diproses dalam waktu 3 hari seperti yang dijanjikan oleh Vito, kredit baru yang diajukan tersebut tak kunjung dilakukan survei dan nomor salah satu keluarga dari Bukhori malah diblokir.

Aksi yang awalnya damai tersebut berakhir ricuh, saat perwakilan demonstran keluar dari ruangan mediasi hingga menggebrak-gebrak meja lantaran pihak BRI tidak mau menghadirkan Vito. 

Setelah dilakukan mediasi kembali, pihak BRI meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada para pengunjuk rasa. Namun, para demonstran hanya memberikan waktu selama 2 minggu dan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. 

"Jika tidak terpenuhi, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar dan tuntutan kami bertambah, yakni, kepala cabang juga harus dicopot," teriak Agus, koordinator aksi demo itu. 

Sementara, saat hendak dikonfirmasi, para petinggi BRI cabang Bondowoso yang menemui para demonstran, enggan berkomentar dan pergi berlalu melewati para jurnalis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bahkan, kasus PMK di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan hingga 246 kasus bila dibandingkan pertengahan Januari 2025 yang hanya 199 kasus dengan 3 kasus kematian. 

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakkan Kabupaten Bondowoso, drh. Cendy Herdiawan mengatakan, kasus PMK kerap ditemukan pada hewan ternak yang berasal dari luar daerah. 

"Rata-rata, kasus PMK ini merupakan sapi-sapi dari luar Bondowoso. Maka dari itu, teman-teman dokter hewan bingung. Karena di peternak itu tidak ada laporan PMK," jelasnya, usai meninjau vaksinasi PMK di Kecamatan Tapen, Senin (20/1/2025). 

Namun demikian, meskipun ada peningkatan jumlah kematian sapi yang disebabkan oleh virus PMK, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso merasa belum perlu melalukan penutupan pasar hewan. 

"Berdasarkan rekomendasi dari teman-teman, masih belum perlu untuk dilakukan penutupan pasar hewan," ungkap Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Senin (20/1/2025).

Namun, meski tidak menutup pasar hewan, pihaknya berencana memperketat lalu lintas sapi dari luar daerah. Langkah ini guna mengatasi semakin meningkatnya kasus PMK di Kabupaten Bondowoso. 

Rencana penyekatan itu telah direkomendasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilakukan di setiap batas wilayah. 

“Saat ini, mereka masih melakukan asesmen untuk melakukan tindakan tersebut," paparnya. 

Untuk diketahui, berdasar data dari Disnakkan Bondowoso, hingga akhir tahun 2024, total populasi sapi di Kabupaten Bondowoso sebanyak 175.368 ekor. Dari jumlah tersebut, yang telah tervaksin PMK baru sejumlah 90.149 ekor atau 62,18 persen. (*)

Editor: Ali Wafa

Seperti diketahui, Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan bantuan vaksin PMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tahap pertama sebanyak 3.525 dosis. 

Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, kegiatan vaksinasi itu sengaja segera dilakukan untuk mencegah hewan ternak terpapar virus PMK. 

"Vaksin ini diprioritaskan di wilayah yang tingkat peternak sapinya paling banyak," jelasnya, usai meninjau penyuntikan vaksin PMK di Dusun Jatian, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Senin (20/1/2025).

Bantuan vaksin tersebut tidak disertai perlengkapannya. Namun, Disnakkan Kabupaten Bondowoso tetap melakukan vaksinasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana (sarpras) yang masih layak pakai. 

"Mungkin ada sisa dari program sebelumnya yang masih layak, kita gunakan. Yang penting, bisa terlaksana terlebih dahulu vaksinnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakkan Kabupaten Bondowoso, drh Cendy Herdiawan mengatakan, pemberian vaksin PMK perdana di tahun 2025 diprioritaskan bagi wilayah yang berisiko. 

"Jadi, jika di satu titik terdapat sapi yang terpapar PMK, kita tidak melakukan vaksin di titik tersebut," jelasnya. 

Selain itu, lanjut drh. Cendy, vaksinasi kali ini memprioritaskan sapi yang sama sekali belum pernah tersentuh vaksin PMK.

"Kita prioritaskan sapi-sapi yang historisnya belum pernah divaksin," pungkas drh. Cendy. 

Untuk diketahui, berdasar data terbaru Disnakkan Kabupaten Bondowoso, terdapat 246 kasus PMK. Rincinya, 7 ekor sapi mati, 75 ekor sudah dinyatakan sembuh, dan 157 ekor sapi masih terkonfirmasi terjangkit PMK.

Jumlah kasus PMK tersebut meningkat dibandingkan pada pertengahan Januari 2025 lalu, yang hanya terdapat 199 kasus dengan 3 kasus kematian. 

Disnakkan mencatat, hingga akhir tahun 2024, total populasi sapi di Kabupaten Bondowoso sebanyak 175.368 ekor. Dari jumlah itu yang telah tervaksin PMK sebanyak 90.149 ekor atau 62,18 persen. (*)

Editor: Ali Wafa

Belum diketahui penyebab laka tersebut. Namun, video amatir berdurasi 48 detik tersebut memperlihatkan sebuah mobil pikap bernopol P 8034 AG yang ringsek di bagian depan. 

Bahkan, terlihat para korban duduk di pinggir jalan sambil berteriak kesakitan. 

"Laka, laka, terjadi di Kluncing," ucap suara dalam video tersebut. 

"Aduh, patah tanganku," teriak suara perempuan yang terdengar sambil menangis dalam video. 

Kapolsek Sumberwringin, AKP Didik Waluyo, membenarkan kejadian laka tersebut. Menurutnya, laka terjadi sekira pukul 13.00 WIB. 

Dikatakannya, mobil pikap mengalami laka saat akan mengantarkan para buruh kebun kopi dari Kecamatan Ijen.

"Kecelakaan terjadi saat mobil pikap tersebut sudah turun atau hendak pulang," sebutnya. 

Akibat insiden laka tersebut, imbuhnya, terdapat 5 korban yang mengalami luka-luka. Mereka langsung dibawa ke Puskesmas Sukosari untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. 

"Namun, karena puskesmas penuh, 2 korban lainnya di rujuk ke Puskesmas Pujer," pungkasnya.

Sampai berita ini ditayangkan, polisi masih belum bisa memberikan keterangan tentang penyebab kecelakaan tersebut, karena masih melakukan penyelidikan secara detail terkait kronologi kecelakaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pencurian tersebut diketahui setelah aksi pelaku terekam kamera CCTV milik masjid. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, terlihat pelaku menutup wajahnya menggunakan kain sarung ala ninja. 

Bahkan, dalam video yang berdurasi 6 menit itu, pelaku yang hanya mengenakan celana pendek terlihat berjalan mengendap-endap menuju kotak amal yang berada di teras masjid. 

Pelaku yang diduga seorang pria tersebut, terlihat membobol kotak amal masjid menggunakan alat berupa tang, setelah memastikan kondisi sekitar masjid sepi. 

Setelah berhasil membuka kotak amal, pelaku tampak mengeluarkan kantong kresek berwarna putih dari sakunya. Lalu mengeluarkan uang tersebut dan dimasukkan kedalam kresek putih yang sengaja dibawanya. 

Setelah berhasil mengeluarkan uang dari kotak amal dan memindahkannya ke dalam tas kresek, pelaku terlihat langsung bergegas meninggalkan kotak amal yang dibiarkan tetap dalam kondisi terbuka itu. 

Seorang anggota remaja masjid (Remas) yang mengaku bernama Sipol ini mengatakan, jika takmir masjid baru mengetahui isi kotak amal sudah kosong dari laporan jamaah yang akan melaksanakan sholat subuh. 

"Setelah dicek, benar tidak ada uang sama sekali dalam kotak amal tersebut. Cek CCTV ternyata dicuri," ungkapnya. 

Meskipun pencurian uang dalam kotak amal terjadi bukan hanya sekali ini, pihak takmir masjid belum melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian. 

"Sudah terjadi tiga kali dan masih belum lapor polisi," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jika sebelumnya masih melalui distributor ataupun kios, kali ini, dari produsen langsung disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) di masing-masing desa. 

"Yang saya tahu dari Kementerian Pertanian (Kementan) ya seperti itu. Kalau dulu kan harus ada SK gubernur ataupun SK bupati. Sekarang itu sudah dipotong, jadi langsung dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia sebagai produsen, lalu ke masing-masing gapoktan," ungkap Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Jumat (17/1/2025). 

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono. Menurutnya, mulai hari ini sudah dilakukan pendataan gapoktan. 

"Hari ini sudah didata, mulai dari kesiapan hingga pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) gapoktan," jelasnya. 

Hendri menyebut, jika di Kabupaten Bondowoso sudah terdapat sebanyak 218 gapoktan dari total 219 desa/kelurahan.

"Masih ada 1 desa yang belum selesai. Kita hanya tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat," ungkapnya. 

Pemangkasan aturan pendistribusian pupuk ini, imbuhnya, merupakan hasil dari rapat 7 kementerian dan merupakan hasil beberapa kali evaluasi. 

"Maka dari itu langsung dipangkas aturannya, tidak perlu berputar-putar untuk mendistribusikan pupuk ke petani. Mungkin ini kebijakan yang diambil oleh kementan, karena terlalu lama," pungkas Hendri. 

Untuk diketahui, per 2 Januari 2025 lalu, petani di Bondowoso sudah bisa menebus pupuk subsidi. Hanya dengan membawa KTP saja dan wajib ditebus sendiri atau menggunakan surat kuasa jika tak bisa datang langsung.

Sementara, untuk alokasi pupuk tahun 2025 di Kabupaten Bondowoso, yakni, untuk pupuk urea sebanyak 32.309 ton, NPK 22.201 ton dan pupuk organik sebanyak 181 ton. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabupaten Bondowoso sendiri ditarget memiliki luas tambah tanah (LTT) seluas 103.374 hektare. Sedangkan saat ini, Bumi Ki Ronggo masih memiliki lahan tanam seluas 95.508 hektare. 

Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menjelaskan, data lahan tanam tersebut bakal menjadi patokan untuk penambahan lahan tanam baru. Baik lahan yang produktif, maupun yang tidak produktif. 

Namun demikian, dirinya berkomitmen untuk tidak melakukan alih fungsi lahan. Mengingat tidak ada kebijakan yang mendukung hal tersebut. 

"Saat ini, yang kita optimalkan adalah lahan-lahan yang sudah tersedia, lahan-lahan yang tidak produktif, lahan yang selama ini tidak ditanami," jelasnya, Jumat (17/1/2025). 

Selain menambah lahan tanam, pihaknya juga akan menambah masa tanam, agar swasembada pangan yang menjadi nawacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tercapai. 

"Yang biasanya satu lahan itu menanam padi hanya satu kali dalam setahun, bisa ditambah menjadi dua kali tanam," sebut Hadi Wawan. 

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono menyebut, bantuan-bantuan dari pusat seperti sumur bor, sangat berkorelasi dengan tambah tanam dan masa tanam dalam mendukung swasembada pangan di Bondowoso. 

"Kabupaten Bondowoso mendapatkan bantuan sumur bor sebanyak 77 unit di tahun 2024. Sedangkan, tahun 2025 ini, Kodim 0822 mendapatkan bantuan sumur bor sebanyak 36 titik. Selain itu, ada bantuan perpipaan, hingga status kepegawaian PPL ditarik ke pemerintah pusat," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

HPP gabah yang naik sebesar Rp 500 dari sebelumnya Rp 6.000 tersebut, juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP). 

Kepala Cabang Bulog Bondowoso - Situbondo, Hesty Retno Kusumastuti berjanji untuk membeli gabah dan beras milik petani dengan harga yang telah ditentukan berdasar HPP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional tersebut. 

Namun demikian, petani yang ingin menjual gabahnya kepada Bulog dan mendapatkan harga sesuai HPP harus memenuhi standar seperti, gabah kering panen (GKP) dengan kadar air maksimal 25 persen serta kadar hampa maksimal 10 persen. 

"Jika kualitasnya memenuhi kualitas tersebut akan dihargai Rp 6.500 per kilogram," jelasnya, Kamis (16/1/2025). 

Akan tetapi, imbuhnya, apabila petani yang akan menjual gabahnya tak bisa memenuhi standar tersebut, Bulog akan tetap membeli namun, dengan tabel standar harga yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. 

"Akan tetap kami beli, namun dengan harga penyesuaian atau rafaksi," jelas Hesty. 

Dirinya berharap, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional tersebut, dapat menciptakan sistem perdagangan gabah yang lebih berpihak kepada para petani.

Bahkan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan kelancaran penyerapan di masing-masing kabupaten wilayah kerja Bulog kantor cabang Bondowoso. 

"Sekaligus memperkuat cadangan beras di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Namun begitu, bantuan dari Pemprov Jatim tersebut hanya berupa vaksin PMK saja, tanpa adanya bantuan perlengkapan pendukung, seperti, alat pelindung diri (APD), biaya peralatan hingga perawatan.

Sementara, untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso belum menganggarkan perlengkapan pendukung dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Oleh sebab itu, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) setempat masih memikirkan untuk perlengkapan pendukung penggunaan vaksin PMK tersebut. 

"Masih akan kami rapatkan lagi bersama teman-teman," ungkap Plt Kepala Disnakkan Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono, Kamis (16/1/2025). 

Namun, sebut Hendri, pihaknya akan segera melaksanakan penyuntikan vaksin PMK terhadap ternak sapi di Kabupaten Bondowoso. Dia memprioritaskan daerah yang paling tinggi kasus PMK-nya. 

"Seperti di Kecamatan Cermee, Prajekan, Botolinggo, dan Maesan," paparnya. 

Berdasar data dari Disnakkan, di Kabupaten Bondowoso, baru terdapat 3 kasus kematian sapi akibat virus PMK. Maka dari itu, pihaknya masih belum memiliki niatan untuk menutup pasar hewan. 

"Kita hanya lakukan upaya preventif saja, seperti melakukan penyekatan di perbatasan. Nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)," jelasnya. 

Sementara, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, Kukuh Rahardjo mengatakan, pihaknya mendorong agar memaksimalkan anggaran dari dinas terkait untuk pengadaan perlengkapan pendukung vaksin PMK. 

"Dana belanja tidak tetap (BTT) pun nantinya bisa menjadi opsi kedua untuk pengadaan tersebut. Supaya bisa dilaksanakan secepatnya," pungkas politisi Partai Golkar ini. 

Untuk diketahui, kasus PMK di Kabupaten Bondowoso sudah bertambah menjadi 199 dengan 3 kasus kematian.

Hingga akhir tahun 2024, jumlah total populasi sapi mencapai 175.368 ekor. Yang telah tervaksin PMK baru 62,18 persen atau 90.149 ekor. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming ini, memberikan manfaat kepada siswa dengan mendapatkan makanan bergizi. 

Namun, tak seperti yang di beritakan di daerah-daerah lain, dimana program MBG berdampak terhadap omzet kantin-kantin sekolah.

Justru, di Kabupaten Bondowoso tak terpengaruh banyak meskipun omzet sempat menurun banyak di awal pendistribusian makan gratis. Hal tersebut lantaran penyesuaian jadwal makan siswa. 

Seperti yang terjadi di MTs Negeri 2 Bondowoso, di awal pendistribusian MBG, sempat berdampak terhadap omzet penjualan makanan ringan maupun berat di kantin. 

"Dampaknya berlangsung selama 2 hari pertama pendistribusian MBG. Hampir setengah dari dagangan di kantin tidak laku terjual," jelas supervisor lapangan kantin MTs Negeri 2 Bondowoso, Siti Dania Wardatus Shofia, kepada Suarajatimpost.com, Kamis (16/1/2025). 

Dikatakannya, jadwal distribusi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari hari pertama terjadwal pukul 10.00 WIB. Menurutnya, jika terus didistribusikan pada waktu tersebut, kantin akan terdampak program MBG ini. 

Tak kehabisan akal, imbuhnya, pihak sekolah memundurkan waktu pendistribusian MBG kepada siswa sebelum sholat dzuhur dimulai. Tujuannya, agar omzet penghasilan kantin sekolah tak terdampak program makan gratis ini. 

"Karena jadwal tiba MBG ini antara pukul 10.00 - 11.00 WIB. Jika langsung didistribusikan pada jam istirahat pertama, pastinya kantin akan terdampak. Namun, kami siasati dengan memberikan makan gratis ini pada jam istirahat kedua, sebelum dilaksanakannya sholat dzuhur," papar perempuan berhijab yang akrab disapa Dania ini. 

Hal senada juga di sampaikan Kepala Tata Usaha (Ka TU) SMA Negeri 1 Bondowoso yang juga menjadwal pendistribusian MBG. Perempuan bernama Ernie Christijowati ini mengaku, pihak sekolah meminta agar pendistribusian makan gratis dilakukan pada jam istirahat kedua. 

"Jadi siswa itu masih sempat membeli makanan di kantin saat istirahat pertama," pungkasnya. 

Maka dari itu, penyesuaian jadwal MBG menjadi solusi efektif untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas kantin dan pelaksanaan MBG.

Dengan demikian, baik pihak sekolah, terutama pengelola kantin tidak dirugikan dengan adanya MBG. Sementara MBG tetap dipastikan dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan baik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Terakhir, terjadi di Kecamatan Maesan. Seorang ODGJ melukai warga menggunakan parang atau senjata tajam (sajam), sehingga korban sempat dilarikan ke Pusat Kesehatan Masayarakat (Puskesmas). 

Sang ODGJ melukai korbannya dengan parang atau sajam sehingga menyebabkan luka robek 10 cm di wajah sebelah kanan, luka robek bahu kanan 5 cm, luka robek di telapak tangan kanan 4 cm dan di daerah punggung yang robek 10 cm.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso berdalih jika pihaknya sudah berupaya untuk menangani masalah ODGJ tersebut. 

Dikatakan Kepala Dinsos P3AKB, Anisatul Hamidah, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) membentuk programer jiwa di setiap puskesmas. Di samping itu, ada pos pelayanan terpadu (posyandu) jiwa. 

"Bekerja sama juga dengan pihak Koramil dan polsek, seketika ada pengaduan tentang ODGJ mereka langsung bersama-sama untuk melakukan rujukan," jelasnya, Rabu (15/1/2025). 

Menurutnya, programer jiwa maupun posyandu jiwa yang dibentuk dengan bekerja sama dengan Dinkes ini, menjadi cara alternatif Dinsos P3AKB mengatasi permasalahan ODGJ di kabupaten yang pernah mendeklarasikan diri sebagai republik kopi ini. 

"Menjadi satu terapi yang bagus. Karena kami harus memastikan, pasien yang baru pulang dari paviliun seroja itu harus rutin meminum obatnya agar tak kambuh lagi," paparnya. 

Bahkan, menurutnya, pihaknya juga akan membentuk desa inklusi. Dimana di desa tersebut tercatat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan ODGJ yang angkanya tinggi. 

"Ada 5 desa yang akan dibentuk desa inklusi. Kami juga bekerjasama dengan salah satu yayasan, agar mereka bisa kita terus pantau dan memberdayakan mereka dalam perekonomiannya," pungkas Anis. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Berdasar data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, selama tahun 2024 angka pernikahan anak mengalami penurunan hingga 50 persen dibanding tahun 2023.

Diketahui, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) tahun 2024 berada di angka 202. Jumlah tersebut menurun secara signifikan dibanding tahun 2023, yang masih berada pada angka 416.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, Hafidatullaily menyebut, Kabupaten Kediri menanyakan tentang kiat menurunkan angka pernikahan anak. 

Dijelaskannya, keberhasilan penurunan angka pernikahan dini tersebut tak lepas dari peran serta seluruh stakeholder, yang melibatkan lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah.

Kolaborasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan anak di bawah umur. Baik dari segi fisik maupun psikologis calon pengantin (catin).

"Mereka menanyakan praktik baik pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Bondowoso untuk diaplikasikan di daerahnya," ungkap wanita yang akrab disapa Lely ini, Rabu (15/1/2025). 

Dirinya menyebut, selain pihaknya melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bondowoso, dibutuhkan komitmen bersama yang kuat dalam rsngka menekan angka pernikahan anak. 

"Kami jelaskan kepada mereka, bagi calon pengantin (catin) di bawah umur yang akan menikah beserta kedua orang tuanya, diharuskan mengikuti terlebih dahulu konseling oleh psikolog untuk mendapatkan rekomendasi dari kami," imbuhnya. 

Tak berhenti disitu, lanjutnya, catin di bawah umur tersebut masih akan melanjutkan rekomendasi dari Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso tersebut ke PA setempat, untuk mengikuti uji kelayakan sebelum sidang. 

"Uji kelayakan di PA tersebut sudah dimulai sejak tahun lalu, mungkin selaras dengan perintah PA pusat. Sedangkan, dari Kemenag, catin dibawah umur langsung ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penjelasannya seperti itu," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kejadian pertama, terjadi di Kecamatan Pakem. Seorang wanita yang merupakan eks psikotik atau mantan ODGJ kambuh dan sempat melukai suami serta kedua mertuanya dengan menggunakan senjata tajam (sajam). Dirinya kambuh lantaran, sudah berhenti mengonsumsi obat dari rumah sakit.

Kejadian kedua, seorang ODGJ yang berasal dari Desa Purnama yang sudah tak memiliki keluarga berulah di Kelurahan Kademangan. Dia membogem seorang wanita yang kebetulan lewat di jalan raya. Sehingga, diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Kota Bondowoso. 

Kejadian ketiga terjadi di Kecamatan Maesan. Nmun kala itu, sang ODGJ tak melukai warga melainkan mencuri kotak amal sebuah masjid dan sempat terekam CCTV, sehingga diamankan oleh pihak Polsek Maesan. 

Terakhir, juga terjadi di Kecamatan Maesan. Seorang pria yang merupakan ODGJ melukai warga yang sedang duduk santai di atas sepeda motornya.

Sang ODGJ melukai korbannya dengan parang atau sajam sehingga menyebabkan luka robek 10 cm di wajah sebelah kanan, luka robek bahu kanan 5 cm, luka robek di telapak tangan kanan 4 cm dan di daerah punggung yang robek 10 cm.

Namun begitu, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso belum memiliki niatan untuk membangun shelter khusus menangani ODGJ terlantar maupun eks psikotik. 

Untuk kebutuhan shelter, dikatakan Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, untuk saat ini pihaknya hanya akan memaksimalkan rumah singgah yang dimiliki oleh Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso. 

"Dengan segala keterbatasan sarana prasarana yang ada, kita tetap lakukan upaya untuk memanfaatkan rumah singgah yang telah kita miliki," jelasnya, Rabu (15/1/2025). 

Hingga saat ini, imbuhnya, pihaknya masih berkolaborasi bersama unit pelaksana teknis (UPT) Dinsos Provinsi Jawa Timur (Jatim). 

"Selain itu kami juga bekerja sama dengan Sentra Mahatmiya yang ada di Bali," ungkapnya. 

Namun demikian, Anis mengakui, para eks psikotik yang sudah sembuh tersebut, masih dilakukan pendampingan serta memberikan edukasi kepada pihak keluarga dan tetangga agar selalu memberikan dukungan kepada mereka. 

"Untuk sementara, kita juga bekerja sama dengan yayasan yang menangani ODGJ untuk pendampingan serta pemberdayaan eks psikotik," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Bondowoso, Agus Winarno mengatakan, HMPV adalah virus lama yang pernah ditemukan tahun 2001 lalu. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak takut terpapar selama mampu menjaga kestabilan daya tahan tubuh.

"Selain konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta istirahat yang cukup, masyarakat juga perlu menerapkan kembali pedoman 3M untuk mencegah tertular virus HMPV, yakni, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," jelasnya, Senin (13/1/2025). 

Menyikapi hal tersebut, Dinkes Kabupaten Bondowoso akan membuat surat edaran (SE) ke setiap fasilitas kesehatan (faskes) agar selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang virus HMPV ini. 

"Belum ada pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyikapi secara serius tentang virus ini. Yang kita lakukan hanya imbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan perilaku PHBS saja," pungkasnya. 

Untuk diketahui, pada 6 Januari 2025 lalu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyatakan jika virus HMPV bukanlah virus yang mematikan.

HMPV memiliki karakteristik yang mirip dengan flu biasa, gejalanya, batuk, demam, pilek dan sesak napas. Sebagian besar orsng yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa mrmerluka perawatan khusus. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro meminta kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi segala kekurangan saat pendistribusian MBG. Baik dari kesiapan hingga menu makanannya. 

Menurutnya, meskipun menu MBG yang disajikan di hari pertama rata-rata habis tak tersisa, namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi saat Pj Bupati ini memonitoring distribusi makan gratis di beberapa sekolah. 

"Ada siswa yang tidak suka sayur, ada yang memang tidak suka dengan lauk daging ayamnya. Bahkan, ada siswa yang alergi terhadap beberapa makanan," jelasnya. 

Namun, orang nomor 1 di Kabupaten Bondowoso ini menyampaikan, tim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. 

"Solusi bagi siswa yang alergi adalah dengan mencocokkan ulang untuk menu penggantinya, yang standar gizinya sama dengan menu yang terjadwal. Karena menu-menunya kan berubah setiap hari," ucap Hadi Wawan. 

Tak hanya itu, imbuhnya, untuk kesiapan peralatan makan seperti sendok dan garpu juga harus dilakukan evaluasi. Lantaran saat monitoring distribusi MBG, masih ditemukan siswa yang lupa tidak membawanya. 

"Saya sudah sarankan bagaimana nantinya jika terjadi lagi, siswa lupa membawa alat makan. Yang lebih penting, tekankan kebersihan. Jangan sampai, makanannya sudah higienis tapi alat makannya tidak higienis," pungkas Hadi Wawan.

Untuk diketahui, sebanyak 2.783 siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA menerima program MBG di Kabupaten Bondowoso. Namun demikian, program MBG tersebut baru diberlakukan hanya di 12 lembaga pendidikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para siswa sangat antusias saat mendapatkan jatah makan gratis melalui program MBG yang dibesut oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Mereka terlihat lahap saat menyantap MBG perdana ini. Menu pertama makan gratis ini di antaranya, daging ayam, tahu, tumis wortel, buncis, pisang dan susu kental manis. 

Salah seorang siswa MTs Negeri 2 Bondowoso, Nurania Hidayatul Haqiqoh mengaku tidak perlu lagi membawa bekal dari rumah. Porsinya pun cukup untuk ukuran makannya.

"Untuk tumis buncis dan wortelnya kurang asin dikit," selorohnya sembari tertawa, Senin (13/1/2025).

Menurut siswi kelas IX C itu, program MBG sangat bermanfaat bagi pelajar. Karena dengan begitu dia bisa menghemat uang jajan.

"Dengan begitu uang jajan bisa berkurang," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan siswa SMA Negeri 1 Bondowoso, David. Menurutnya, rasa makanannya cukup enak. Hanya saja, siswa berbadan bongsor itu mengaku porsinya perlu ditambah.

"Porsinya perlu ditambah om. Kurang banyak," ucapnya sembari mengunyah makanannya, Senin (13/1/2025).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kodim 0822 Bondowoso, Mila Afriana Agustin menyebut, makanan yang disajikan dalam program MBG tidak mengandung monosodium glutamate (MSG). 

Bahkan, susu kental manis yang diberikan, kandungan gulanya sudah sesuai takaran yang disampaikan oleh ahli gizi. Pembagian susu kental manis itu pun tidak setiap hari. 

"Sudah diatur oleh ahli gizi di Badan Gizi Nasional. Meskipun tanpa MSG, kami meyakini rasanya masih enak," pungkasnya. 

Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro meninjau pendistribusian MBG di 4 titik. Yakni, TK Kartika IX-37, SD Negeri Badean 1, MTS Negeri 2 Bondowoso, dan SMA Negeri 1 Bondowoso. (*)

Editor: Ali Wafa

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, Mulyadi mengatakan, wisata baru itu sudah di Memorandum of Understanding (MoU) bersama komunitas jeep Ijen Kaldera. 

Menurutnya, wisata ini menyajikan moda transportasi kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Ijen Geopark. 

Wisatawan ditawarkan mengunjungi semua destinasi wisata Ijen Geopark dengan menaiki jeep. Mulai dari Black Lava Plalangan, Kali Pait, Kawah Wurung, Padang Savana, Jabal Kirmit dan Guest House Jampit. 

Tak hanya itu, wisatawan ditantang untuk menjajal jalur off road yang menguji adrenalin melewati jalan tanah bergelombang, yang telah dirancang sedemikian rupa. 

Bahkan, sepanjang perjalanan saat menaiki jeep, wisatawan juga akan disuguhi pemandangan cantik yang akan memanjakan mata yang memandangnya. Di antaranya, bukit-bukit teletubies, hamparan kebun kopi dan hutan pinus. 

Namun begitu, wisatawan yang memanfaatkan paket wisata ini tak perlu khawatir akan keselamatan saat menguji adrenalin di jalur off road tersebut. Karena pengemudi jeep sudah mengikuti pelatihan dari operator-operator jeep profesional. Termasuk juga memperhatikan kelayakan kendaraan yang akan dijadikan moda transportasi para wisatawan ini. 

Ketua komunitas Jeep Ijen Kaldera Purba, Mustafa Hendra Hermawan mengatakan, komunitas jeepnya itu masih memiliki 6 anggota yang sudah profesional dalam mengemudikan serta mengantar wisatawan. 

"Kami masih melihat animo masyarakat. Baru kami akan menambah armada jika terdapat banyak wisatawan yang berminat," jelasnya, Ahad (12/1/2025), melalui sambungan telepon. 

Pria yang juga menjadi Kepala Desa Sumberejo ini, mengklaim jika wisatawan yang datang berkunjung dan menggunakan fasilitas jeep adventure menikmati liburannya, tidak akan pernah menyesal.

"Para wisatawan pasti akan mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan keseruan. Feelnya pasti beda lah dengan mengunjungi destinasi wisata di Ijen Geopark menggunakan motor," pungkasnya. 

Seperti diketahui, Pj Bupati Bondowoso beserta rombongan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat sangat antusias melakukan uji coba jalur jeep adventure yang disuguhkan bagi wisatawan itu. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Paket wisata yang ditawarkan kepada para pengunjung melalui Trip to Ijen Kaldera Purba Adventure ini, di antaranya, paket jalur super ekstrem, paket jalur panjang dan paket jalur pendek. 

Namun begitu, wisatawan yang memanfaatkan paket wisata ini tak perlu khawatir akan keselamatan saat menguji adrenalin di jalur off road tersebut. Karena pengemudi jeep sudah mengikuti pelatihan dari operator-operator jeep profesional. Termasuk juga memperhatikan kelayakan kendaraan yang akan dijadikan moda transportasi para wisatawan ini. 

Sepanjang perjalanan, wisatawan akan diajak berkeliling menaiki Jeep menyusuri jalanan tanah yang bergelombang untuk menikmati tempat wisata Ijen Geopark. Mulai dari Kali Pait, Kawah Wurung, Padang Savana, Jabal Kirmit, Guest Host Jampit dan terakhir di Black Lava Plalangan. 

Tak hanya itu, dalam perjalanan para wisatawan yang menikmati paket wisata baru dalam 'Field Trip to Ijen Kaldera Purba Adventure', bakal disuguhi pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Di antaranya, bukit-bukit teletubbies, hamparan kebun kopi hingga hutan-hutan pinus yang akan dilewati oleh jeep wisata tersebut. 

Bahkan, di titik-titik tertentu, wisatawan yang memanfaatkan paket wisata baru ini akan diberikan kesempatan untuk berswafoto dengan latar belakang pemandangan yang menyuguhkan keindahan alam Kecamatan Ijen.

"Paket wisata yang melayani transportasi ini bertujuan agar wisatawan bisa menjangkau seluruh tempat wisata yang ada di kawasan Ijen. Ini menjadi nilai jual tersendiri," ungkap Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, Ahad (12/1/2025). 

Dikatakannya, bagi para wisatawan yang ingin merasakan keseruan dan mencoba paket wisata baru ini, bisa mendaftar di Black Lava Plalangan. 

"Titik pointnya disini," tutupnya. 

Sementara, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, sangat antusias saat mengecek rute perjalanan yang nantinya akan menjadi jalur off road 'Trip to Ijen Kaldera Purba Adventure'. 

Bahkan, pria yang menjabat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur ini beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bondowoso juga ikut menguji adrenalin di sepanjang rute yang telah disiapkan sedemikian rupa. 

"Sambil kita cek jalurnya, apakah sudah aman atau masih perlu meningkatkan keamanan bagi para wisatawan. Ini merupakan soft launching," singkatnya. 

Untuk diketahui, sudah disiapkan 10 jeep yang akan melayani paket wisata adventure ini. Jeep tersebut merupakan Komunitas Jeep Ijen Kaldera Adventure yang diketuai oleh Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Ijen, di bawah naungan Disparbudpora Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Namun, wisatawan tidak perlu repot-repot mendapatkan suket kesehatan dari dokter ataupun Puskesmas, karena di Pos Paltuding sebelum memasuki jalur pendakian Kawah Ijen sudah tersedia Pos Kesehatan Pariwisata Kabupaten Bondowoso. 

Wajibnya pendaki Kawah Ijen memiliki Suket sehat adalah demi keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke daerah Ijen Geopark. 

"Namanya mendaki itu kan harus memiliki kesehatan yang fit serta prima. Ini untuk keselamatan bersama," jelas Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, usai meresmikan Pos Kesehatan Pariwisata Kabupaten Bondowoso di Pos Paltuding, Ahad (12/1/2025). 

Untuk menggunakan fasilitas kesehatan ini, wisatawan hanya dikenakan tarif sebesar Rp 20 ribu per orang. Pos layanan kesehatan tersebut tak hanya khusus bagi para wisatawan yang ingin mendaki, namun bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Kapanpun wisatawan datang, pos kesehatan ini siap 24 jam. Tenaga kesehatan selalu stand by disana," ungkap Hadi Wawan.

Selain itu, Pj Bupati juga menyerahkan serta mengecek mobil dan motor ambulance yang diberikan untuk kendaraan operasional Pos Kesehatan Kabupaten Bondowoso itu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu membuat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso memberikan trauma healing kepada korban banjir bandang. 

Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, trauma healing dilakukan untuk membantu pemulihan psikis para korban terdampak banjir bandang. 

Melalui trauma healing itu, Dinsos P3AKB juga memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako), makanan ringan untuk anak-anak hingga bantuan yang bisa membuat korban banjir bandang tersebut melupakan traumanya.

"Terdapat 25 anak mulai tingkat TK hingga SMP dan balita hingga para perempuan, yang kami hibur agar mereka cepat melupakan banjir bandang kemarin," jelasnya, Sabtu (11/1/2025).

Tak hanya itu, imbuhnya, korban terdampak banjir bandang juga difasilitasi untuk segera mendapatkan ganti baru dokumen adminduk, seperti KTP dan KK yang ikut terseret banjir. 

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Kades, untuk segera dibantu cetak KTP dan KK lagi. Supaya dapat diusulkan Bansosnya juga," kata Anis, panggilan akrabnya. 

Dalam trauma healing yang digelar selama 2 hari tersebut, Dinsos P3AKB mengerahkan Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tape Manis dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 

Untuk diketahui, banjir bandang yang menerjang Dusun Peh ini menyebabkan 12 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Menurut Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, terdapat beberapa pertimbangan untuk melakukan penutupan pasar hewan. 

"Kita kaji terlebih dahulu, regulasinya harus bagaimana. Utamanya, dampak terhadap pedagang ketika pasar hewan ditutup," papar Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Sabtu (11/2/2025). 

Maka dari itu, dirinya mengklaim telah memberikan perintah kepada tim di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) setempat untuk melihat perkembangan penyebaran virus PMK di Kabupaten Bondowoso. 

Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan, agar segera ada penugasan kepada lintas sektor dengan tujuan meminimalisasi penyebaran PMK. 

"Seperti penyekatan di batas wilayah oleh Dinas Perhubungan (Dishub), untuk mengantisipasi masuknya hewan dari luar Bondowoso," imbuh Hadi Wawan. 

Mengingat kasus PMK ini sangat mendesak, tambahnya, diharapkan agar segera membuat standar operasional prosedur (SOP) yang telah disepakati bersama, agar cross cuttingnya terlihat jelas. 

"Nanti kita buat, mungkin intruksi atau SK bupati. Karena PMK ini menjadi masalah bersama, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri," tutup orang nomor 1 di Kabupaten Bondowoso ini. 

Meski belum ditutup, saat ini Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) bersama BPBD telah melakukan penyemprotan di pasar hewan terbesar di Bumi Ki Ronggo yang ada di Kelurahan Kademanan ini.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus PMK. Karena, sejak bulan Oktober hingga Desember 2024, ada 156 kasus. Sebanyak 98 ekor terpapar, 56 ekor sudah sembuh, dan 2 ekor mati.

Tujuan penyemprotan disinfektan, kata Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Disnakkan, drh Cendy Herdiawan, untuk melindungi sapi pedagang dari PMK. Karena, penyakit ini berpengaruh kepada nilai jual tenak.

“Kegiatan ini disetujui oleh asosiasi atau paguyuban pedagang ternak. Sehingga, kami sepakat bersama BPBD melakukan penyemprotan sebelum dan setelah pasaran,” ungkapnya.

Antisipasi lain untuk menghindari PMK, lanjutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua pedagang agar memantau pengiriman ternak dari luar kota. Ini dilakukan agar ternak di Bondowoso tidak tertular PMK dari luar.

“Disnakkan sudah berkoordinasi dengan BPBD, Dishub, Diskoperindag, Polres dan Kodim. Kami bentuk tim untuk melakukan penjagaan di pasar hewan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, selama bulan Oktober hingga Desember 2024 lalu, ditemukan sebanyak 156 kasus PMK di Kabupaten Bondowoso. Dengan rincian, 98 ekor masih sakit, 56 ekor sudah sembuh dan 2 ekor sapi mati. 

Berdasar data dari Disnakkan Kabupaten Bondowoso, populasi sapi di Bumi Ki Ronggo sebanyak 175.368 ekor. Dari jumlah tersebut, yang telah tervaksin baru 62,18 persen atau sejumlah 90.149 ekor. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemkab Bondowoso juga mengklaim, tak mungkin menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) tahun 2025, lantaran sudah terpakai untuk menangani bencana yang terjadi belakangan ini. 

"Tak mungkin BTT kita gunakan kembali untuk pengadaan vaksin PMK, karena sudah terpakai menangani bencana. Mau dihabiskan, ini masih awal tahun," ungkap Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Sabtu (11/1/2025). 

Menurutnya, pengiritan dana BTT tersebut dilakukan agar Pemkab Bondowoso masih memiliki dana cadangan, senyampang pemprov memilki program untuk memberikan bantuan, salah satunya pengadaan vaksin PMK. 

"Itu yang akan kita manfaatkan. Yang bisa kita lakukan saat ini hanya sebatas penyemprotan disinfektan," imbuh Hadi Wawan. 

Saat ini, tambah pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jatim Itu, pihaknya masih melakukan pendataan kembali untuk menghitung kebutuhan vaksin PMK di kabupaten yang pernah mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi ini. 

"Sasaran utamanya adalah ternak sapi yang belum pernah sama sekali mendapatkan vaksinasi," pungkas orang nomor 1 di Bondowoso ini. 

Untuk diketahui, selama 3 bulan terakhir di bulan Oktober, November dan Desember 2024 lalu, tercatat kasus PMK sebanyak 156 dengan 2 kasus kematian sapi. 

Sementara, dari jumlah total populasi sapi di Kabupaten Bondowoso sebanyak 175.368 ekor, yang sudah tervaksin PMK sebanyak 62,18 persen. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang warga Dusun Peh bernama Halis menceritakan, banjir terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Dari ceritanya, banjir bandang baru terjadi kali ini. Sebelumnya, memang ada banjir namun, air tak pernah sampai meluap ke rumah dan sawah warga. 

Dia menyebut, air membawa material kayu yang terbawa dari gunung. Sehingga, material kayu tersebut menyumbat aliran sungai dan tak bisa menampung debit air dan menyebabkan air meluap. 

Luapan air bercampur lumpur tersebut kemudian masuk dan menerjang rumah, kandang serta persawahan milik warga. Karena derasnya aliran air banjir bandang tersebut, menyebabkan 12 rumah alami kerusakan ringan serta kerusakan berat hingga hancur. 

"Kami sempat gotong royong menyingkirkan material yang menyumbat aliran sungai menggunakan bambu, tapi tidak bisa," jelas Halis, Jumat (10/1/2025). 

Parahnya, saat kejadian banjir bandang yang menerjang RT 20 RW 6 Dusun Peh tersebut, kepanikan juga menimpa seorang warga bernama Hariyah. 

Wanita berumur sekira 50 tahun ini tak sempat menyelamatkan diri karena banjir tiba-tiba menerjang rumahnya, sehingga membuat wanita paruh baya ini terjebak di tengah banjir. 

Dirinya menceritakan, hampir terhanyut karena derasnya aliran banjir bandang yang sempat menyeret rumahnya tersebut. Di tengah kebingungannya itu, dia nyaris lompat ke sungai karena pasrah dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. 

Namun keberuntungan masih berpihak kepadanya, seorang pemuda yang merupakan tetangganya menerobos banjir untuk menyelamatkan wanita paruh baya ini. 

"Tiba-tiba dibopong oleh Yunus," ucapnya. 

Terlebih, Hariya juga menceritakan, uang hasil dari bekerja sebagai buruh tani pemetik cabai ikut terhanyut banjir bandang bersama kasur dan perabotan rumah lainnya. 

"Uang Rp 700 ribu ada di bawah kasur," ungkapnya. 

Karena tempat tinggalnya tidak bisa ditinggalii, dia menyebut, untuk sementara menumpang tinggal di rumah tetangganya yang letaknya lebih tinggi dan tak terdampak banjir bandang. 

"Kalau tadi malam saya dievakuasi ke rumah pak kepala dusun (kasun). Tapi, sekarang saya numpang tinggal di rumah saudara," pungkasnya.

Untuk informasi, banjir bandang menerjang Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kamis (9/1/2025) kemarin. Banjir bandang tersebut mengakibatkan 12 rumah terendam banjir dan sekira 4 hektare sawah milik warga juga terendam banjir. (*)

Hal tersebut dikatakan Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim), Adhi Karyono saat mengunjungi lokasi Banjir Bandang di Kecamatan Maesan, Jumat (10/1/2025). 

Menurutnya, lahan hutan di lereng gunung Argopuro tersebut sudah berubah menjadi lahan perkebunan. Maka dari itu, Pj Gubernur berharap agar ada penataan hutan. 

"Di hutan itu kan seharusnya ditanami tanaman keras. Saat ini kebanyakan sudah menjadi lahan untuk berkebun, artinya sudah tidak ada lagi akar yang sanggup menahan sehingga mudah terjadi banjir dan longsor," katanya. 

Selain itu, Pj Gubernur Jatim juga meminta agar lebih menata kembali saluran irigasi. Sehingga, ketika terjadi banjir air tidak tersumbat oleh material dan meluap ke rumah warga. 

"Harus ada penataan kembali, tidak hanya penataan dan penggunaan lahannya. Tapi saluran irigasinya lebih diperbesar," tegasnya. 

Tak hanya itu, orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur ini mengatakan, pihak provinsi akan meminta Dinas Kehutanan untuk berkolaborasi bersama semua unsur.

"Kita ajak kepolisian dan TNI untuk melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul," imbuh Adhi Sukaryo. 

Sementara, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengatakan, pihaknya akan segera berkolaborasi dengan pihak Perhutani untuk penataan hutan di daerah lereng gunung yang sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan. 

"Ini juga menjadi tanggung jawab Perhutani. Oleh karena itu, harus dipetakan ulang, di mana daerah-daerah yang hutannya sudah gundul," pungkasnya. 

Untuk diketahui, banjir bandang terjadi pada Kamis (9/1/2025) petang di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan. Akibat bencana tersebut, 12 rumah warga terendam banjir hingga alami rusak ringan hingga rusak berat. 

Namun, menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, saat ini air sudah surut dan aliran sungai sudah mulai lancar kembali. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Mereka datang untuk melakukan kerja bakti membantu membersihkan sisa-sisa material banjir bandang. Pembersihan dilakukan di rumah-rumah warga terdampak, hingga ke gorong-gorong di aliran sungai dan jembatan. 

Jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Maesan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), polisi dan perangkat desa setempat ikut berjibaku dalam kerja bakti tersebut.

Dengan kedatangan para pejabat tersebut, membuat warga Dusun Peh, Desa Gunungsari ikut antusias bergotong royong membantu membersihkan sisa material banjir bandang yang sama sekali tidak diharapkan itu.

Koordinator lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bondowoso, Ardiansyah mengatakan, stakeholder terkait turut serta dalam kegiatan pembersihan material sisa banjir. Mulai dari potongan kayu, batu besar, lumpur dan material pasir. 

"Kita mulai pukul 07.30 WIB. Kami fokuskan terlebih dahulu di sungai dan di sekitar jembatan. Setelah itu, kami lanjutkan pembersihan di rumah-rumah yang terdampak banjir," jelasnya, Jumat (10/1/2025). 

Menurutnya pria yang akrab dipanggil Aedi itu, untuk saat ini kegiatan kerja bakti tersebut belum mampu membersihkan keseluruhan lokasi bekas banjir. Pihaknya pun belum dapat memastikan tentang keberlanjutan kegiatan tersebut.

"Kami masih akan koordinasikan lagi dengan pihak terkait," ungkap Ardi. 

Sementara itu, warga setempat yang mengaku bernama Waki' (54) mengatakan, warga sangat berterima kasih akan kepedulian pemerintah yang langsung sigap untuk turun kerja bakti membersihkan sisa material banjir bandang di dusunnya. 

"Kami sangat antusias untuk ikut serta kerja bakti," ujarnya, Jumat (10/1/2025).

Seperti diketahui, banjir bandang menerjang Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso pada Kamis (9/1/2025) petang. Sedikitnya, 12 rumah terdampak. Mulai dari kerusakan ringan, hingga rusak berat. (*)

Editor: Ali Wafa

Terdapat belasan rumah warga Dusun Peh RT 20 RW 6 Desa Gunungsari yang terdampak banjir bandang tersebut. 

Berdasar data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, 4 rumah warga mengalami rusak berat. Sedangkan 8 rumah sisanya mengalami rusak ringan.

"Tak hanya itu, sekira 6 hektare lahan pertanian milik warga setempat terdampak banjir ini," ungkap Kalaksa BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo. 

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang tersebut. Seluruh warga sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari lokasi bencana.

Menurut Kalaksa BPBD, banjir bandang terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di lereng Gunung Argopuro. Aliran air di sungai Peh terus naik dengan membawa material kayu dari gunung hingga terjadi penyumbatan di jembatan. 

"Sehingga air meluap ke jalan dan merendam rumah warga. Hingga kini belum surut," jelas Sigit. 

Sementara, Camat Maesan, Dwi Wahyudi mengatakan jika stakeholder terkait akan melakukan kerja bakti melakukan pembersihan material banjir. 

"Assesmen masih akan terus dilanjutkan esok hari," pungkasnya, melalui sambungan teleponnya. 

Sampai berita ini diterbitkan, hingga saat ini pihak BPBD Bondowoso masih terus melakukan evakuasi dampak banjir bandang. Untuk sisanya akan dilanjutkan keesokan harinya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Menurut warga, banjir bandang diperkirakan terjadi pada pukul 14.00 WIB, lantaran hujan turun di pegunungan Argopuro tepat di atas pemukiman warga. 

"Kalau hujan di hutan sudah mulai pukul 11.00 WIB," ungkapnya. 

Sementara, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso masih menginventarisasi dampak lerugian yang dialami warga di Desa Gunungsari. 

Tampak di lokasi banjir bandang, petugas BPBD mengevakuasi rumah-rumah yang rusak akibat bencana tersebut. 

Petugas BPBD Kabupaten Bondowoso, Jamil mengatakan, dirinya bersama rekan-rekannya berusaha membersihkan material banjir yang masuk kedalam rumah warga terdampak. 

"Kita berusaha membersihkan sisa-sisa material banjir seperti puing-puing rumah yang hancur," jelasnya. 

Hingga pukul 20.01 WIB, banjir masih terjadi dan air belum surut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Informasi yang dihimpun SJP,  hujan deras mengguyur di pegunungan Argopuro yang terletak di atas pemukiman warga sejak siang hingga petang. Sungai tak mampu menampung debit air sehingga air meluap meluberi jalan raya dan pemukiman warga.

Banjir bandang yang sangat deras menerjang jalan Desa Gunungsari. Dalam rekaman video, luberan air yang deras juga menyeret sapi berukuran besar. Informasi yang disampaikan oleh warga dalam video menyebutkan, sejumlah rumah warga yang ambruk diterjang banjir pukul 16.42. 

"Ini sapi mau terhanyut. 2 rumah habis," kata warga dalam rekaman telepon seluler tersebut. 

Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso Kamis, (9/1/2025) pukul 19.00, total ada 12 rumah warga yang terseret banjir.

"Tapi, data 12 rumah itu masih sementara. Kami masih melakukan pengumpulan data," kata Rizki, petugas BPBD Bondowoso. 

Editor : Danu S

Berdasar data dari Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2024, angka pernikahan dini turun hingga 50 persen dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2024, ada 202 pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA). Sedangkan pada tahun 2023, ada 416 pengajuan dispensasi kawin.

Turunnya angka pernikahan dini tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder: antara lembaga masyarakat dengan instansi pemerintah.

Kolaborasi itu guna memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan anak di bawah umur. Baik dari aspek fisik maupun psikologis calon pengantin (catin).

Pemberian konseling kepada catin dan orang tua menjadi cara yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. 

Klaim itu datang dari Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, Hafidatullaily.

Menurutnya, konseling oleh psikolog kepada catin dan orang tua merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan dispensasi kawin di PA. 

Sebab, sebelum PA memberikan dispensasi kawin, catin yang mengajukan harus menunggu rekomendasi dari bagian konseling psikolog di Dinsos P3AKB.

Nantinya, rekomendasi itu yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan PA untuk mengambil keputusan pemberian izin dispensasi kawin.

“Dengan adanya konseling tersebut, terbukti ada tiga pengajuan yang dicabut," ungkap Hafidatullaily, Kamis (9/1/2025).

Dia menegaskan, komitmen antara Dinsos P3AKB dan PA sudah sejalan. Kedua instansi itu sama-sama memiliki tujuan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso. 

"PA juga dituntut oleh pemerintah pusat untuk ikut serta dalam menyukseskan pencegahan pernikahan anak di bawah umur," ujar wanita yang karib dipanggil Laily itu.

Laily menegaskan, meski pihaknya berkomitmen menekan angka pernikahan dini, namun bukan berarti masyarakat dipersulit untuk memperoleh rekomendasi pengajuan dispensasi kawin.

"Kami berinovasi membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah proses pengajuan para catin. Tahun ini, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo," katanya. 

Diketahui, salah satu penyebab perkawinan anak di bawah umur yaitu terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksualitas.

Terbatasnya ruang untuk mengekspresikan diri bagi anak, juga menjadi salah satu faktor penyebab dan pemicu terjadinya pernikahan dini.

Selain itu, stigma masyarakat tentang anak perempuan yang belum menikah, serta interpretasi agama yang masih parsial, turut menjadi motivasi pernikahan dini.

Kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan zina oleh anaknya, masih menjadi pertimbangan penting untuk segera melangsungkan pernikahan.

Faktor lainnya, yaitu belum konsistennya regulasi tentang pemberian perlindungan terhadap anak, serta pola asuh anak dalam keluarga yang belum efektif.

Pemicu lain yang tidak kalah mendasar yaitu kemiskinan. Aspek ekonomi dan aspek kemanusiaan turut menjadi faktor kuat di balik terjadinya pernikahan dini. (*)

Editor: Ali Wafa

Terdapat 46 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang mengajukan gugatan PHPU kepala daerah. Artinya, ada 47 perkara PHPU yang disengketakan kepada MK. 

Salah satu sengketa yang disidangkan di MK adalah PHPU kepala daerah Kabupaten Bondowoso dengan nomor register 184/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam sidang yang bisa ditonton live di YouTube itu, tampak gugatan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso nomor urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Muhammad Baqir (Bagus) menjalani sidang perdana. 

Sidang gugatan PHPU Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut, dipimpin oleh tiga hakim, yakni, Arif Hidayat, Enny Nurbaningsih dan Ridwan Mansyur. 

Sedangkan, pihak penggugat dari paslon nomor urut 02, dihadiri langsung oleh calon bupati Bambang Soekwanto dan kuasa hukumnya, Mohammad Hasby As Shiddiqi. 

Dalam tuntutannya, Hasby meminta, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso tentang hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024, dibatalkan. Meskipun, tidak memenuhi ambang batas sebagaimana termaktub pada pasal 185.

Karena dari jumlah penduduk, selisih yang bisa digugat adalah 1 persen dari total suara sah, hasil penghitungan akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi ataupun kabupaten/kota.

Dikatakannya, selisih perolehan suara antara paslon 01 dan 02 adalah 11.612. 

"Maka ambang batasnya sebanyak 4.362 suara," jelas Hasby. 

Saat membacakan petitum di hadapan majelis hakim, Hasby menyebut, terdapat pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, terdaftar dalam daftar hadir saat pemungutan suara. Selain itu, terdapat pula pemilih ganda di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Pemilih 156 dan 157 diduga ganda mencoblos. Sedangkan, pemilih 169 atas nama Hatami sudah menjadi TKI dan tidak berada di wilayah tersebut. Namun, tetap tercatat hadir bahkan memberiksn suara," jelasnya. 

"Maka analisa kami, pemilih yang sudah meninggal dan yang tidak lagi berada di wilayah pemilihan seharusnya dicoret dari DPT. Hal tersebut dapat menyebabkan manipulasi suara hingga mempengaruhi hasil pilkada," imbuh Hasby. 

Untuk itu, Hasby meminta agar MK memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilbup tahun 2024 dibeberapa TPS di Kabupaten Bondowoso. 

Adapun, dugaan perolehan suara TPS yang bermasalah di antaranya, TPS 1 hingga 9 di Desa Mengok Kecamatan Pujer, TPS 1 dan 2 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem. 

Selanjutnya, TPS 1 di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan. TPS 3 di Desa Cermee, TPS 4 di Desa Suling Kulon dan TPS 7 di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee. Terakhir, TPS 2 di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari. 

Sementara, Hakim Arif Hidayat menyatakan, untuk perkara 184 (Kabupaten Bondowoso), sidang lanjutan akan diberikan pemberitahuan secara resmi oleh MK. 

"Namun Belum ditentukan karena masih ada pergeseran-pergeseran hakim yang menangani perkara ini," ujarnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Bambang Soekwanto tidak banyak berkomentar. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi jadwal sidang selanjutnya. 

"Kita tunggu jadwal sidang berikutnya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penurunan kunjungan wisatawan tersebut dipicu lantaran terdapat banyak wisata buatan yang baru dibangun. Sehingga, membuat rasa penasaran para penikmat wisata terhadap destinasi wisata baru tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, Yuni Dwi Sri Handayani katakan, turunnya tingkat kunjungan wisatawan di wisata desa tergantung dari pemerintah desa (pemdes), pengelola hingga masyarakat desa itu sendiri. 

"Harus saling support antara pemdes, kelompok sadar wisata (pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahkan warga setempat. Semua tergantung komitmen mereka," paparnya, Rabu (8/1/2025). 

Menurutnya, Disparbudpora Bondowoso hanya memberikan pembinaan serta monitoring terkait perkembangan wisata desa yang ada. 

"Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tergantung bagaimana pihak desa ataupun pengelolanya membranding potensi destinasi wisatanya. Di sini kita hanya membantu menghubungkan kepada beberapa pihak agar terbantu support," jelas Yuni. 

Selama ini, pihaknya selalu mendukung dan mendorong jika terdapat desa yang bisa menjual potensi wisatanya. Dikatakannya, wisata desa merupakan salah satu faktor pendukung agar wisatawan bisa tinggal lebih lama setelah mengunjungi destinasi wisata lainnya. 

"Sifatnya multiplier effect. Apabila desa bisa membranding wisatanya, kita dorong. Tingkat kunjungan wisata juga tak lepas dari keaktifan pokdarwisnya," ungkap wanita berhijab ini. 

Namun demikian, meskipun terdapat 25 pokdarwis di Kabupaten Bondowoso, Yuni mengakui, tidak semua pokdarwis tersebut aktif. Hanya beberapa yang aktif. 

"Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kita, bagaimana caranya kita mendorong mereka agar bangkit dan tetap eksis. Paling tidak mereka bisa memikirkan cara agar wisata di desanya masih diminati untuk dikunjungi, sehingga tak ada lagi wisata desa yang terbengkalai," pungkasnya. 

Untuk diketahui, total kunjungan wisatawan ke destinasi wisata desa di Kabupaten Bondowoso di tajun 2024 sebanyak 47.568. Teduh Glamping di Kecamatan Sumberwringin masih menjadi primadona dengan kunjungan sebanyak 13.785. Kemudian, Wisata Desa Rumah Joglo di Curahdami dengan total kunjungan sebanyak 8.349 dan terakhir, Wisata Bukit Luwih dengan total kunjungan 8.262 setahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Harga cabai di pasar induk Bondowoso mencapai Rp 100 ribu per kilogram (Kg), padahal 3 hari yang lalu, harga cabai rawit masih dikisaran Rp 40 ribu - 60 ribu per Kg. Sedangkan, untuk harga cabai besar mencapai Rp 60 ribu per Kg. 

Seorang pedagang di pasar induk Bondowoso menduga, kenaikan harga cabai rawit dipicu karena faktor cuaca sehingga banyak petani cabai yang gagal panen. 

"Sekarang masih musim penghujan, jadi banyak petani cabai yang gagal panen. Mungkin itu menjadi salah satu faktor kenaikan harga," ungkap Lifa, pemilik toko bintang tiga di pasar induk Bondowoso, Rabu (8/1/2025). 

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso, Totok Hariyanto membenarkan kenaikan harga cabai. Menurutnya, produksi cabai menurun lantaran cuaca. 

"Karena cuaca seperti sekarang ini, cabai sudah mulai berkurang. Banyak tanaman cabai yang busuk bahkan mati," jelasnya, melalui sambungan telepon. 

Selain itu, menurutnya, Kabupaten Bondowoso masih bergantung pada pasokan dari daerah lain untuk kebutuhan cabai. Sedangkan, tingkat kebutuhan konsumen terhadap cabai cenderung meningkat. 

"Kita mendapat pasokan dari Banyuwangi hingga Madura," sebut Totok, panggilan akrabnya.

Kenaikan harga cabai tersebut, berdampak kepada pedagang kecil yang menjadikan cabai sebagai komoditas pendukung usahanya. 

Seperti pedagang cilok yang mengaku bernama Arifin, di Kelurahan Tamansari. Dirinya mengaku harus mengurangi takaran cabai untuk bahan baku sambalnya tersebut. 

"Sejak harga cabai melonjak, jujur untuk sambalnya saya kurangi takaran cabainya. Kalau tidak begitu, usaha saya akan merugi," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Teknik Prasarana Dishub Bondowoso, Achmad Syaihu Arif, untuk penindakan parkir sembarangan tersebut, pihaknya harus tetap didampingi oleh pihak kepolisian. 

Menurutnya, tugas Dishub hanya memeriksa tanda bukti lulus uji bagi kendaraan bermotor, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan cara pengangkutan barang serta penerbitan izin penyelenggaraan angkutan. 

"Untuk memberikan efek jera, kita berlakukan tilang. Untuk urusan tilang itu kan menjadi tugas polisi. Maka dari itu, saya katakan, untuk penindakan parkir kendaraan bermotor di sepanjang lajur sepeda harus didampingi dengan pihak kepolisian," papar Syaihu, Selasa (7/1/2025), dikonfirmasi di ruangannya. 

Agar nantinya pemilik kendaraan bermotor itu tak lagi parkir di lajur sepeda, imbuhnya, pihaknya akan menambah rambu larangan parkir di sepanjang jalan A Yani. Tepatnya, di sepanjang lajur sepeda. 

"Kita diberi masukan oleh kepolisian untuk menambah rambu lalu lintas," ungkap Syaihu. 

Agar lebih memberikan keselamatan kepada pengguna sepeda, Syaihu menyebut, selanjutnya Dishub akan memindahkan area parkir ke bahu jalan sebelah barat di seberang lajur sepeda yang sudah ada tersebut. 

"Wacananya seperti itu, supaya bahu jalan sebelah timur tetap bisa digunakan oleh pengguna sepeda," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga akhir Desember 2024 lalu, realisasi PAD dari sektor ini telah mencapai Rp 4,4 miliar. Realisasi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023, yang hanya menargetkan Rp 4,078 miliar dengan realisasi hanya sebesar Rp 3,867 miliar.

Seperti diketahui, retribusi parkir kendaraan bermotor Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yakni, retribusi parkir berlangganan dan retribusi parkir tepi jalan. 

Berdasar data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bondowoso, untuk retribusi parkir tepi jalan sudah terealisasi hingga 152 persen, yakni sebesar Rp 197 juta dari target pencapaian Rp 129 juta.

Sedangkan, untuk parkir berlangganan terealisasi hingga 96,20 persen, yakni sebesar Rp 4,2 miliar dari target pencapaian Rp 4,37 miliar. 

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Angkutan, Deky Handy Prasetyo, parkir berlangganan tidak pernah bisa terealisasi 100 persen. Dirinya menyebut, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. 

"Parkir berlangganan itu include saat membayar pajak kendaraan bermotor. Jika masyarakat tidak membayar pajak kendaraannya di Samsat, sudah pasti retribusi parkir berlangganannya juga tidak bayar," jelasnya, Selasa (7/1/2025), di ruangannya.

Untuk retribusi parkir berlangganan, imbuh pria yang akrab di sapa Deky ini, didapat dari kendaraan yang membayar pajak di Samsat. Rinciannya, kendaraan bermotor roda 2 Rp 30 ribu per tahun, roda 4 Rp 55 ribu per tahun dan roda lebih dari 4 dikenakan retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 85 ribu per tahun. 

"Di tahun 2025 ini, kita ada tambahan target sebesar Rp 207 juta. Itu artinya, target PAD dari sektor parkir ini menjadi sekira Rp 4,7 miliar," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso belum bisa memastikan bulan pelaksanaan pilkades. Sebab, saat ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2025.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Kerja Sama Desa DPMD Bondowoso, Lukman Ari Zafata mengatakan, setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, ada beberapa substansi yang berubah terkait pelaksanaan pilkades. 

"Seperti masa jabatan yang diperpanjang menjadi 8 tahun. Selain itu, bagaimana pelaksanaan pilkades jika hanya ada 1 calon kepala desa. Substansi yang berubah sesuai UU tersebut harus masuk dalam perda pelaksanaan pilkades," ucapnya, Selasa (7/1/2025).

Sejauh ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian masih akan melakukan harmonisasi perda di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Jawa Timur.

Kendati begitu, Lukman memastikan, pilkades serentak di Kabupaten Bondowoso akan tetap dilaksanakan pada tahun 2025. Perkiraannya, baru bisa terlaksana setelah bulan Mei 2025. Yakni antara bulan Juni hingga September 2025.

"Rabu ini kami lakukan harmonisasi perda di Kemenkumham. Estimasi pelaksanaannya antara bulan Juni hingga September 2025," ujarnya.

Lukman menyebut, pilkades serentak di Kabupaten Bondowoso akan dilaksanakan di 21 desa. Pemkab Bondowoso telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan pilkades serentak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 2,645 miliar.

"Kita menyiapkan anggarannya untuk 21 desa. Ada 1 desa khusus yang kadesnya meninggal sebelum masa perpanjangan. Kami masih akan konsultasi kepada provinsi serta Kemendagri. Apakah nanti bisa diikutkan yang reguler," pungkasnya. 

Untuk diketahui, pilkades serentak tahun 2025 akan dilaksanakan di 21 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Di antaranya, Desa Gayam, Desa Gayam lor, Desa Penang yang berada di Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.

Kemudian pilkades juga akan dilaksanakan di Kecamatan Jambesari. Tepatnya di Desa Tegalpasir. Untuk Kecamatan Pakem, pilkades akan dilaksanakan di Desa Patemon dan Desa Ardisaeng. Untuk di Kecamatan Pujer, akan dilaksanakan di Desa Sukowono dan Desa Mangli. 

Selanjutnya, untuk Kecamatan Tapen, pilkades akan dilaksanakan di Desa Cindogo, Desa Mrawan dan Desa Wonokusumo. Di Kecamatan Wonosari yakni di Desa Sumberkalong. Kemudian di Kecamatan Wringin, yakni di Desa Jatisari dan Desa Banyuwuluh. 

Sementara di Kecamatan Curahdami pilkades akan dilaksanakan di Desa Sumber Suko, Desa Penambangan, Desa Poncogati dan Desa Locare. Di Kecamatan Grujugan, yakni di Desa Tegalmijin. Untuk Kecamatan Sukosari, yakni di Desa Pecalongan dan Desa Kerang. (*)

Editor: Ali Wafa