Dukung usaha yang diberikan Diskoperindag tersebut merupakan bentuk nyata untuk mensukseskan program PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang diharapkan dapat melahirkan santri yang menjadi pelaku usaha tangguh dan berdaya saing tinggi.

"Pemkot Malang (PJ Wali Kota Malang) akan memberikan dukungan usaha yang dikembangkan di pesantren, dengan harapan bisa melahirkan bakat-bakat wirausaha oleh para santri," ucap Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Jumat (12/7/2024).

Menurut Eko, dengan adanya dukungan usaha di lingkungan pesantren tersebut harapanya kedepanya pesantren itu tidak hanya melahirkan sumber daya manusia yang ahli dalam ilmu agama, akan tetapi juga melahirkan para pelaku usaha tangguh dan berdaya saing tinggi.

"Jadi, dengan kewirausahaan ini para santri nantinya juga diajari menjadi enterpreneur. Ini bisa juga menjadi pionir dan kami sangat mengapresiasi," jelasnya.

Terlebih, lanjut Eko, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Malang saat ini terus bergeliat, karena sebagian besar disokong oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kami berharap dengan adanya dukungan usaha ini bisa melahirkan wirausahawan dari kalangan pesantren, pada intinya kami siap mendampingi dan membantu apa yang menjadi kebutuhan dari program ini di pesantren," tegasnya.

Lebih lanjut, Eko menegaskan, dengan pemberian dukungan usaha di pesantren tersebut diharapkan para santri dapat menjadi pelaku UMKM, yang nantinya dapat dilibatkan di setiap agenda pemerintahan, baik di tingkat regional dan bahkan internasional.

"Itu harapan kami, karena UMKM saat ini merupakan salah satu penopang kuat ekonomi nasional maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam seleksi tersebut diikuti oleh tiga kandidat Dirut Perumda Tugu Tirta, yakni Achmad Syarifudin, Priyo Sudibyo dan Tias Alvin Papatria.

Ketiga kandidat itu memiliki biografi tersendiri dalam pemilihan tersebut, seperti Achmad Syarifuddin ini merupakan alumni Fakultas Tehnik Pengairan Universitas Brawijaya Malang, merupakan wakil Direktur PT Global Tema Solusi dan Komisaris Garda Tirta Kencana, yang juga sebagai Konsultan Sumber Daya Alam (SDA) air baku sejak tahun 2018. 

Akan tetapi, Achmad Syarifuddin ini ditengarai belum mengantongi sertifikat Manajemen Air Minum, meski telah telah mengikuti Diklat Manajemen Air Minum tingkat Muda dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

Kandidat selanjutnya itu yakni, Priyo Sudibyo yang memiliki sederet kemampuan dan prestasi, seperti lulusan terbaik Diklat Manajemen Air Minum tingkat Madya di tahun 2021, yang diikuti sebanyak 16 Dirut PDAM seluruh Indonesia, dan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang sejak 2021, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Malang.

Sedangkan, untuk kandidat yang ketiga yakni Tias Alvin Papatria yang merupakan mantan Direktur Administrasi Keuangan Perumda Surya Sembada (PDAM) Surabaya. 

Tias Alvin Papatria ini pernah membawa Perumda Surya Sembada (PDAM) Surabaya meraih penghargaan TOP BUMD Award tahun 2023. 

Namun, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun suarajatimpost.com, Tias Alvin Papatria berdomisili di Jakarta, sehingga diharuskan cepat beradaptasi mengenal problematika dan dinamika Kota Malang jika nanti terpilih menjadi direktur utama Perumda Tugu Tirta. 

Sebab, Perumda Tugu Tirta memiliki permasalahan yang cukup komplek, mulai minimnya sumber air, pelayanan yang kurang prima dan berbagai permasalahan teknis lainnya.

Ketiga kandidat tersebut telah mengikuti sederet tahapan untuk pemilihan Dirut Perumda Tugu Tirta, dan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengaku telah mengantongi sejumlah nama calon Dirut tersebut dan tinggal menunggu pelantikan.

"Tinggal dilantik saja. Saya sudah mengantongi sejumlah nama. Saya akan diskusikan dengan Pansel dan ahli, nama-nama itu telah mengikuti serangkaian tahapan seleksi, mulai dari penjaringan, penyaringan, hingga wawancara," jelasnya.

Menurut Wahyu, calon direksi yang terpilih akan mengisi posisi Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknis, dan diharapkan dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. 

"Saya berharap direksi baru bisa membawa Perumda Tugu Tirta lebih maju dan profesional, jadi saya menerima nama-nama itu, tinggal konsultasi dengan beberapa orang untuk lebih menegaskan agar siapa nanti yang akan saya pilih. Sudah ada di bayang-bayang saya. Insyaallah tidak sampai Agustus mereka sudah langsung kerja, karena sudah ditunggu. Kan Plt tidak boleh lama," tegasnya.

Sementara, salah satu kandidat Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo optimistis dapat terpilih untuk memimpin dengan membawa perubahan yang lebih baik kedepannya.

"Saya optimistis bisa, serangkaian tahapan seleksi sudah saya lewati, yang terakhir itu wawancara dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tugu Tirta yakni PJ Wali Kota Malang," katanya.

Pria yang akrab disapa Bogank ini menjelaskan, dalam tahapan wawancara tersebut, dirinya dicerca beberapa pertanyaan yang menyangkut problematika dan dinamika Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

"Dalam wawancara itu, banyak pertanyaan yang dilontarkan, seperti masalah komitmen, penanggulangan gangguan, dan tentang Proyek Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP) di Sungai Bango itu," tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan track record yang ada, Priyo Sudibyo adalah lulusan terbaik Diklat Management Air Minum tingkat Madya 2021 dan menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Sehingga, tidak heran bila ia masuk 3 besar calon terkuat Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam event yang digelar di GOR Ken Arok tersebut diikuti sebanyak 2.000 penggiat olahraga masyarakat, dan yang terbaik akan mewakili Kota Malang dalam Festival Olahraga Masyarakat Daerah (Forda) Jawa Timur II pada November 2024 mendatang di Surabaya.  

Hal ini merupakan bentuk upaya KORMI Kota Malang dalam mempersiapkan para atlet dan penggiat olahraga, untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 juta untuk pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Kota (FORKOT) 2024.

"Saya mengapresiasi dan mendukung penuh gelaran Forkot I Kota Malang 2024 ini, karena event ini sangat luar biasa dampaknya, selain itu juga diharapkan mampu meraih peringkat pertama pada FORDA mendatang," ucap Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui awak media usai membuka kegiatan Forkot Kota Malang 2024, Rabu(10/7/2024).

Menurut Wahyu, melalui gelaran FORKOT ini, Kota Malang bersiap menyambut FORDA kedua yang akan digelar di Surabaya pada November 2024 mendatang, dan dirinya optimis bahwa Kota Malang dapat meraih peringkat pertama atau menjadi juara Umum dalam ajang tersebut.

"Tadi saya sudah sampaikan kepada Ketua KORMI Kota Malang, dengan persiapan melalui FORKOT ini kami optimistis bisa menjadi urutan pertama pada FORDA di Surabaya tahun 2024," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menjelaskan bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk FORKOT 2024 ini mencapai Rp 700 juta, yang akan digunakan untuk mendukung 27 induk olahraga (inorga) yang berpartisipasi.

"Swadaya memang dilakukan untuk latihan, namun untuk penyelenggaraan event seperti ini, kami juga memberikan dukungan dari APBD. Total anggarannya sekitar Rp 700 juta untuk 27 inorga," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua KORMI Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyebutkan bahwa FORKOT I Kota Malang 2024 ini, diikuti oleh 2000 penggiat olahraga, dengan jumlah inorga sebanyak 27, sedangkan di FORDA nanti ada sebanyak 37 inorga.

"Dengan adanya tambahan 10 inorga untuk FORDA di Surabaya nanti, menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Apalagi kami ditarget itu (Juara Umum). Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin mewujudkannya. Kota Malang memiliki keunggulan di cabang senam, terutama Senam Tera Indonesia (STI)," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Darmadi dan Wakil Ketua, Sodikul Amin serta dihadiri Bupati Malang, HM Sanusi bersama Forkopimda serta Kepala OPD tersebut, yang pertama membahas persetujuan bersama antara Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.

Kedua, agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Malang HM Sanusi, dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Darmadi. Tampak hadir juga Anggota DPRD, jajaran Forkopimda serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyampaian hasil pembahasan DPRD kabupaten Malang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD tahun 2025-2045 dibacakan oleh juru bicara Ir. Sujono, MP.

"Kami sampaikan pula bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah mendapatkan pendapatan, koreksi dan persetujuan dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Malang dan untuk ditindaklanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku," ucapnya.

Lebih lanjut Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyampaikan terkait RPJPD ini memang diharapkan selesai pada tahun 2024 mengingat dengan adanya Pilkada secara serentak.

"RPJPD ini akan dipakai sebagai landasan untuk penyusunan visi misi calon Bupati sampai dengan nanti disusunnya RPJMD Bupati terpilih, secara keseluruhan di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada ini hampir sama menjadi program nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Malang Sanusi memberikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang selama ini telah memberikan dukungan, bersinergi dan menjalin hubungan kerja sama yang baik.

"Secara khusus RPJPD Kabupaten Malang tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045," jelasnya.

Lebih lanjut Sanusi mengharapkan terkait rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025, serta rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024 ini dapat segera dilakukan.

"Pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga kesepakatan bersama akan dapat dicapai dengan jadwal yang ditetapkan," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, dalam perkembangan proses tersebut, Polda Jatim saat ini tengah mempertajam penyelidikan, dengan melakukan pemanggilan pelapor berinisial DM, dan ditemukan dugaan aliran uang pengkondisian suara dari beberapa caleg selain caleg DPR RI Ali Ahmad atau biasa disebut Gus Ali alias GA.

Kuasa hukum pelapor berinisial DM, Bakti Riza Hidayat mengatakan, dalam perkara ini, kliennya telah memenuhi pemanggilan Polda Jatim melalui surat bernomor B/6480/VI/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus pada 2 Juli 2024 kemarin dengan agenda dimintai keterangan untuk mempertajam perkara tersebut.

"Klien kami telah dipanggil untuk dimintai keterangan atas pelaporannya, DM dimintai keterangan oleh Kompol Redik Tribawanto SH MH dan tim di ruang Unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Selasa (9/7/2024).

Bakti menjelaskan, selama dimintai keterangan tersebut, DM ditanyai beberapa hal. Terutama seputar keterangan-keterangan yang disampaikan dalam dumas.

Salah satu poin yang mendapat atensi besar adalah terkait uang dalam seribu lebih amplop yang ditemukan penyidik di kediaman salah satu PPK Singosari. 

"Saat itu, penyidik menanyakan rincian uang yang ditemukan itu dari caleg mana, dan temuan uang dalam beberapa amplop berisi Rp 800 ribuan beserta brosur-brosur berisi foto GA di kediaman AS di daerah Curungrejo, Kecamatan Kepanjen," jelasnya.

Menurut Bakti, dalam pernyataan DM saat menjawab pertanyaan penyidik, dibeberkan secara detil dari mana saja aliran uang tersebut berasal, dan yang mencengangkan, ‘amunisi’ jelang coblosan Pileg itu didominasi dari caleg DPR RI Ali Ahmad (Gus Ali atau GA). 

"Selain dari GA, juga ada dari caleg DPRD Kabupaten Malang maupun DPRD Provinsi Jawa Timur, caleg-caleg itu tidak hanya berasal dari satu partai saja, tetapi beberapa partai," terangnya.

Bahkan, lanjut Bakti, DM juga mengakui bahwa temuan uang Rp 800 ribuan dalam lima amplop di kediaman AS adalah sisa distribusi untuk petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang tujuannya sebagai pelicin mendapatkan dokumen-dokumen resmi negara dari para PPK.

"Jadi, temuan uang 'sogokan' untuk memuluskan perolehan suara itu dikemas dalam ribuan amplop, seperti di rumah salah satu petugas PPK Singosari misalnya, ditemukan 1.546 amplop dengan masing-masing berisi Rp 25.000 atau sekitar Rp 38.650.000, dan juga ditemukan kartu nama serta brosur foto GA," bebernya.

Sedangkan di kediaman AS di Curungrejo Kepanjen, nominal yang ditemukan lebih besar lagi, yakni lima amplop masing-masing berisi Rp 800.000, lalu 12 bendel amplop dengan total nilai Rp 130 juta, serta 68 amplop berisi masing-masing Rp 100.000.

Selain terdapat kartu nama GA berikut brosur-brosur berisi foto GA, uang-uang ini berasal dari beberapa caleg berbeda partai.

"Kabar yang kami terima, AS sudah diipanggil dua kali oleh Polda Jatim. Tetapi dia menolak semua tuduhan yang dilaporkan oleh DM. Yang bersangkutan berdalih bahwa uang-uang itu sepengetahuan DM sebagai suaminya," ulasnya.

Bakti sendiri menyangsikan keterangan AS kepada tim penyidik. Apalagi, bukti-bukti chat antara AS dengan GA menunjukkan bahwa 'biaya politik' untuk memuluskan suara para caleg dalam Pemilu 14 Februari tersebut ditampung pada rekening khusus yang sengaja dibuat oleh AS. Bahkan gratifikasi itu jumlahnya ada cukup fantastis, bukan lagi ratusan juta, tetapi miliar. 

"Berdasarkan temuan-temuan uang di dua tempat (Singosari dan Curungrejo) itu, dapat disimpulkan bahwa AS memang membuka ruang pada banyak caleg untuk 'titip' nama agar lolos menjadi anggota legislatif. Bisa dikatakan, AS ini sebagai tokoh sentral mafia politik di Kabupaten Malang," tegasnya.

"Kami sangat menyayangkan bahwa relasi yang dibangun oleh AS dan GA hanya menjadi alat untuk memenuhi hasrat menjadi anggota legislatif. Parahnya, uang-uang itu disebar kepada beberapa PPK," tambahnya.

Lebih lanjut, dari salinan RAB untuk GA dan beberapa dokumen lainnya, AS juga bekerja secara masif. Tidak hanya berupa gratifikasi, tetapi juga penipuan karena korbannya tidak hanya satu orang, tetapi beberapa caleg.

Untuk itulah, dirinya menaruh harapan besar agar para penyidik Polda Jatim yang menangani pengaduan ini tidak lelah di tengah jalan. Terutama dalam melakukan law enforcment terhadap perilaku politik yang tidak beradab. 

"Berkaca dari kasus Harun Masiku, jangan sampai persoalan ini menjadi bias, Polda Jatim harus sigap dan tegas dalam mengambil tindakan," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan SIWO PWI Malang Night Run (MNR) 2024 ini menjadi event yang dinanti-nantikan, khususnya bagi para pecinta olahraga lari di Malang Raya.

Pasalnya, dalam event ini peserta selain berolahraga, juga bisa sembari berwisata atau plesir menikmati keindahan wisata heritage Kota Malang.

Event ini digelar atas inisiasi SIWO PWI Malang Raya berkolaborasi dengan Polresta Malang Kota untuk menyongsong visi misi KONI dan Pemkot Malang menggaungkan Sport Tourism di Kota Malang. Event ini juga digelar dalam rangka HUT RI ke-79 dan HUT Bhayangkara ke-78.

Helatan tersebut akan digelar di akhir pekan pada Sabtu, 24 Agustus 2024 mendatang. Para pelari akan diajak menyusuri rute sepanjang 10 kilometer melewati sejumlah obyek wisata warisan kolonial (heritage) yang menjadi ikon wisata Kota Malang.

Untuk meriahkan, event tersebut juga digelar live perform mulai DJ hingga band dari bintang tamu spesial yang pastinya sudah anda gemari. Dalam event ini juga akan ada bazaar UMKM dan tenant menarik lainnya.

Ketua PWI Malang Raya Ir Cahyono menjelaskan jika event Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024 digelar untuk mengakomodir antusiasme dari komunitas pelari di Malang dan daerah sekitarnya yang cukup tinggi. Tentu, kegiatan ini akan menjadi penanda kebangkitan perekonomian daerah.

"Selain mengkampanyekan pola hidup sehat, tentu ini bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri karena peserta juga diajak mengenal bangunan bersejarah yang jadi ikon pariwisata selama ini,'' jelasnya.

Di sisi lain, daya tarik wisata dari event olahraga ini juga akan menggulirkan roda perputaran ekonomi masyarakat.

''Mereka akan menginap di hotel, jalan-jalan, beli makan dan minum dari UMKM setempat hingga jasa fotografer jalanan keliling. Ada banyak perputaran ekonomi yang masif di sana,'' terangnya.

Dengan begitu, kegiatan ini selaras dengan visi misi KONI Kota Malang dalam mengaplikasikan program Sport Tourism yang menjadi bagian dari konsep besarnya, yakni Sport City yang dicanangkan di awal 2024 ini.

"Ke depan, diharapkan ada semakin banyak event-event olahraga di Kota Malang yang bisa menarik wisatawan, berkualitas dan punya dampak berkelanjutan,'' tuturnya.

Sementara, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan dukungannya terhadap event ini. Ini adalah bentuk sinergitas Polresta Malang Kota bersama seluruh unsur seperti Pemkot hingga KONI Kota Malang dalam membangun Sport Tourism.

"Tentu, kami mendukung penuh event Bhayangkara Siwo PWI Malang Night Run 2024. Selain sebagai bagian dari mengkampanyekan pola hidup sehat, ini adalah langkah yang strategis untuk mewujudkan Kota Malang menuju Sport City,'' ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Panpel Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024 Lucky Aditya memaparkan dalam kompetisi ini peserta akan menyusuri rute sejauh 10 kilometer. Adapun, rute yang disiapkan nantinya akan melewati sejumlah obyek wisata bersejarah.

Mulai Alun-Alun Tugu Malang - Balai Kota Malang - Kayutangan Heritage - Ijen Boulevard - Simpang Balapan - Hutan Kota Malabar -Jalan Oro-Oro Dowo - Polresta Makota hingga Stasiun Malang (Kotabaru). 

''Harapannya kegiatan kolaboratif SIWO PWI, Pemkot, KONI dan Polresta ini berjalan lancar demi mewujudkan Kota Malang sebagai Sport City,'' harapnya.

Pendaftaran akan dibuka mulai 8 hingga 31 Juli 2024. Tiket untuk mengikuti Malang Night Run 2024 ini hanya dibandrol seharga Rp175 ribu dengan berbagai fasilitas menarik. Mulai Medali, Jersey, Asuransi, Goodie Bag, Extra Food, Gelang Fosfor, Nomor Dada dan Doorprize.

Lalu, bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam event ini? Jika tidak ingin kehabisan slot, simak cara pendaftarannya sebagai berikut.

Tertarik untuk menjadi bagian dari helatan menarik SIWO PWI Malang Night Run (MNR) 2024? Berikut link pendaftarannya: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3S6inj4MzD-17TfmKItMidPXkjFxLGPY6UxpBH3QHvNCDmA/viewform?usp=sharing 

Untuk informasi selengkapnya dapat diakses melalui akun Instagram @mlg_night_run . So, jangan sampai ketinggalan. See ya! (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Terlebih, sebelumnya, Sekertaris Komisi D DPRD Kota Malang Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, SE., MM, mendorong supaya ada penambahan SMA Negeri di beberapa titik khususnya di Kota Malang.

Dorong itu dilakukan karena jumlah lulusan siswa SMP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kuota yang ada di SMA negeri yang ada di Kota setempat.

Akan tetapi, dorongan Komisi D DPRD Kota Malang untuk penambahan sekolah baru di Kota Malang tersebut mendapat bantahan dari Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Erik Armando Talla.

"Bukan penambahan sekolah baru, tapi hentikan dugaan praktek jual beli kursi, agar siswa yang ada dalam zonasi bisa masuk di sekolah tersebut," tegas Erik, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Senin (8/7).

Menurut Erik, dalam pelaksanaan PPDB Jawa Timur 2024 untuk penerimaan siswa SMA/SMK Negeri, bahkan SMP Negeri saat ini ditengarai adanya jual beli bangku sekolah dalam PPDB tersebut.

"Kalau mau jual beli kursi jangan bekerja di dunia pendidikan, kerja di Giri Palma atau Olimpic (toko Mebel) saja," cetus Erik.

Sebab, lanjut Erik, akibat adanya dugaan jual beli bangku sekolah membuat calon peserta didik baru harus memilih sekolah swasta.

"Kalau yang mampu bisa membeli bangku itu, atau memilih swasta, tapi yang dari jalur afirmasi, lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolah," tukasnya.

Sebagai informasi, dalam PPDB di SMA Negeri 4, ditemukan pendaftar yang memiliki jarak sejauh 36 meter. Padahal, di area SMA Negeri 4 tersebut berada di area perkantoran.

Selain itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun SuaraJatimPost.com, ada siswa lulusan dari beberapa SMP Negeri di Kota Malang, tidak bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMA karena tidak diterima dalam PPDB Jatim 2024 melalui jalur afirmasi.

Lantaran tidak diterima di SMA Negeri, mereka memilih bekerja ketimbang melanjutkan sekolah ke SMA swasta, karena mahalnya biaya pendidikan di SMA swasta tersebut.(*)

Editor: Tri Sukma

Pelayanan berbasis digital tersebut merupakan upaya berkelanjutan CIMB Niaga untuk meningkatkan customer experience nasabah, selain tetap mengandalkan jaringan kantor cabang, yang ada di Kota Malang.

Nasabah dapat memanfaatkan platform digital sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya, seperti aplikasi digital banking OCTO Mobile dan internet banking OCTO Clicks untuk membuka tabungan, transaksi sehari-hari, mengajukan pinjaman, hingga berinvestasi. 

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, untuk melayani nasabah dan mendukung kemajuan Kota Malang yang merupakan salah satu pusat perekonomian, pendidikan, dan pariwisata yang terus berkembang di Jawa Timur, CIMB Niaga menghadirkan berbagai inisiatif. 

"Inisiatif ini dilakukan salah satunya dengan menjalin kerja sama layanan perbankan dengan perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang, agar dapat menikmati keunggulan layanan CIMB Niaga sebagai solusi pengelolaan keuangan keuangan kampus berbasis digital," ucapnya, dalam kegiatan Media Gathering, Jumat (5/7/2024).

Menurut Lani, dengan memberikan pelayanan digital pada civitas akademika, dan para pelaku usaha diharapkan dapat mempermudah mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan dan mengembangkan usaha mereka.

"Kami siap untuk melayani nasabah, civitas akademika, dan para pelaku usaha di Malang Raya, baik digital maupun melalui jaringan kantor cabang konvensional, Syariah, serta Digital Lounge," jelasnya.

Dengan adanya layanan CIMB Niaga yang lengkap, lanjut Lani, diharapkan civitas akademika dan pelaku usaha dapat mengandalkan layanan CIMB Niaga yang lengkap, terlebih dalam waktu dekat akan dibuka Digital Lounge @Campus di Universitas Brawijaya.

"Untuk meningkatkan layanan bagi nasabah di kampus, dalam waktu dekat kami juga akan membuka Digital Lounge @Campus di Universitas Brawijaya. Melalui layanan lengkap itu nasabah dapat mengajukan pinjaman, membuka tabungan, berinvestasi, hingga membeli kendaraan lewat anak perusahaan CIMB Niaga Finance yang juga hadir di Malang," tegasnya.

Sebagai informasi, para nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan dan finansial secara praktis dan fleksibel dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kantor cabang dengan menggunakan layanan digital tersebut.

Adapun para nasabah bisnis dapat merasakan kemudahan dari layanan digital CIMB Niaga melalui BizChannel@CIMB, yang membuat berbagai transaksi bisnis menjadi lebih teratur dan efisien. 

Bagi nasabah merchant atau pemilik toko, CIMB Niaga juga menyediakan aplikasi OCTO Merchant, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis. 

Nasabah juga dapat menikmati layanan fisik melalui kantor cabang, baik konvensional maupun Syariah. Adapun saat ini di Malang, layanan CIMB Niaga didukung 5 Kantor Cabang (4 Konvensional dan 1 Syariah) serta 43 mesin ATM/CRM. 

Nasabah juga dapat bertransaksi di jaringan ATM berlogo Mastercard, Cirrus, ATM Bersama, dan ATM Prima yang tersebar di Malang dan sekitarnya. Melalui layanan lengkap tersebut, CIMB Niaga terus mengoptimalkan layanan untuk memberikan customer experience yang lebih baik bagi nasabah #YangUtama.

Pasalnya, sistem PPDB Jawa Timur 2024 untuk penerimaan siswa SMA/SMK Negeri, membuat warga Kota Malang tidak mendapatkan kuota dalam pelaksanaannya.

"Dalam hal ini saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan PPDB Provinsi ini menjadi catatan kami, karena banyak sekali warga kami (Kota Malang) yang tidak mendapatkan kuota," ucap Fuad, saat dihubungi SuaraJatimPost.com, Kamis (4/7).

Sehingga, lanjut Fuad, dengan adanya hal tersebut membuat pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan tambahan kuota dalam PPDB tersebut.

"Kekurangan kuota itu akhirnya ditanggapi oleh Provinsi dan dimunculkan adanya zonasi sebaran, itu kami lihat sebagai itikad baiknya dari sana, tapi kenyataannya belum bisa menyelesaikannya problem kekurangan kuota itu," jelasnya.

Untuk itu, tambah Farid, diperlukan penambahan SMA Negeri di beberapa titik khususnya di Kota Malang, karena dilihat jumlah lulusan siswa SMP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kuota yang ada di SMA negeri yang ada di Kota setempat.

"Dilihat jumlah lulusan SMP yang mau ke SMA itu jumlahnya lebih banyak dari SMA yang ada, jadi kita ingin ada SMA atau SMK baru, selain itu kami juga ingin data kami terkait orang yang tidak mampu yang memiliki anak diberikan kesempatan terlebih dahulu," terangnya.

"Jadi kami mendorong warga yang tidak mampu atau afirmasi diprioritaskan untuk diterima di SMA atau SMK, dan kami (Pemkot Malang) siap memfasilitasi, beasiswa berkelanjutan hingga ke perguruan tinggi melalui Skema APBD kita," tambahnya.

Sebab, Fuad menegaskan, dalam proses PPDB bagi calon peserta didik baru saat ini dinilai amburadul, terlebih ada jarak pendaftar dari jalur zonasi yang tertera sejauh 36 meter dari SMA Negeri 4 Kota Malang.

"Kami (Komisi D DPRD Kota Malang) membuka peluang untuk mengadukan dan menjadi catatan kami untuk disampaikan aspirasi warga Kota Malang ini supaya anak-anak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, terutama warga yang tidak mampu," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, ada pendaftar di SMA Negeri 4 Kota Malang memiliki jarak sejauh 36 meter. Padahal, diarea SMA Negeri 4 tersebut berada di area perkantoran.

Selain itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun SuaraJatimPost.com, ada siswa lulusan dari beberapa SMP Negeri di Kota Malang, tidak bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMA karena tidak diterima dalam PPDB Jatim 2024 melalui jalur afirmasi.

Lantaran tidak diterima di SMA Negeri, mereka memilih bekerja ketimbang melanjutkan sekolah ke SMA Swasta, karena mahalnya biaya pendidikan di SMA Swasta tersebut. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

"Jika saya terpilih, saya akan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi, jadi dalam membangun Kabupaten Malang itu dibutuhkan kebersamaan atau gotong royong," ucapnya, H Gunawan Wibisono, saat berdiskusi dengan wartawan di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu (3/6/2024).

Pria yang akrab disapa Abah Gun ini menjelaskan, jika dilihat dari besarnya wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 378 desa dan 12 kelurahan, tersebar di 33 kecamatan tersebut, untuk membangun itu tidak bisa kerja sendiri, dan harus butuh bantuan orang lain.

"Saya akan mengutamakan bidang pendidikan, terutama pada pendidikan akhlak remaja, kesehatan, infrastruktur jalan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Karena Kabupaten Malang ini memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, yang belum dikelola dengan maksimal," jelasnya.

Sebab, lanjut Abah Gun, di Kabupaten Malang memiliki banyak potensi, salah satunya sektor pariwisata yang seharusnya terus diperhatikan. 

"Kabupaten Malang memiliki potensi di sektor pariwisata yang cukup bagus, tapi masih tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, diperlukan pembangunan daerah yang harus dipetakan tiap-tiap desa, tiap-tiap kecamatan, dan tentunya dengan potensi daerah masing-masin," terangnya.

Untuk itu, tambah Abah Gun, dalam membangun Kabupaten Malang dibutuhkan kebersamaan, tidak boleh merasa pintar sendiri, bisa sendiri, butuh saran pendapat, butuh saran masukan, dan butuh musyawarah dengan berbagai elemen.

"Kunci dari kesuksesan membangun Kabupaten Malang dengan gotong royong dari seluruh stakeholder. Mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat paling bawah. Dan hidup ini senantiasa butuh orang lain, butuh kebersamaan, dan butuh gotong royong," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu disampaikan, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, saat mendampingi Tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ketika melakukan penilaian Program Kampung Iklim (Proklim) di RW 2 Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa (2/7/2024). 

"Saya optimistis kampung ini dapat meraih Tropi Proklim Utama 2024. Apalagi di sini ada berbagai inovasi dan inisiatif masyarakat setempat dalam mengatasi dampak perubahan iklim," ucapnya Rahman, Selasa (2/7/2024).

"Saat ini agenda penilaian program Kampung Iklim yang dilakukan oleh KLHK. Selain verifikasi offline di RW 2 ini, ada juga tiga kampung iklim lainnya yang diverifikasi secara online," tambahnya.

Menurut Rahman, ini merupakan pertama kalinya Kota Malang mengajukan kampung untuk memperoleh Tropi Proklim Utama.

"Ini pengajuan pertama kami, sebelumnya, kami sering mengajukan kampung untuk memperoleh sertifikat proklim, tidak untuk tropi," jelasnya.

Rahman berharap dengan diraihnya tropi Proklim Utama oleh RW 2 Kebonsari nanti, dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya di Kota Malang, untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. 

"Ini adalah tahapan paling tinggi. Mudah-mudahan beberapa wilayah lain bisa menyusul, seperti Arjowinangun RW 5, yang juga sudah siap," tambahnya.

Lebih lanjut, Rahman menjelaskan RW 2 Kebonsari dinilai unggul karena inovasi yang mereka lakukan, seperti urban smart farming, konservasi air melalui sumur resapan dan tempat tadah hujan, serta pemanfaatan karamba di sisi sungai. 

"Jadi dalam kesempatan ini, DLH merupakan pengawas dan pendamping. Kegiatan ini murni dari inisiatif masyarakat yang kemudian didaftarkan ke KLHK,” jelasnya.

Proklim sendiri merupakan konsep untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di RW 2 Kebonsari, sambung Rahman, masyarakat telah melakukan berbagai upaya penanganan dampak perubahan iklim, seperti penanganan banjir melalui sumur resapan dan biopori, serta urban farming.

Diakhir, Rahman menyampaikan, dari total 500 kampung Proklim yang diverifikasi KLHK secara nasional, Kota Malang termasuk salah satu yang diunggulkan karena keberagaman inovasi yang dimiliki di setiap proklimnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, di Kota Malang pada pendaftaran jalur zonasi PPDB Jatim 2024, ada sebanyak 50 persen daya tampung jalur zonasi, kemudian dibagi lagi sebanyak 20 persen diperuntukkan bagi jalur zonasi sebaran tersebut menimbulkan permasalahan.

Akan tetapi, dalam 20 persen diperuntukkan bagi jalur zonasi sebaran tersebut ditemukan kejanggalan dalam penerimaan siswa baru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada di Kota Malang.

Seperti, di SMA yang berada di area Alun-alun Tugu Kota Malang, di sekolah tersebut ada pendaftar yang memiliki jarak sejauh 36 meter.

Padahal, di area SMA Tugu tersebut terdapat tiga SMA Negeri, yakni SMAN 4, 1, dan SMAN 3, dan berada di area perkantoran.

Di sebelah kanan sekolah tersebut terdapat Gedung Aula Skodam V Brawijaya, untuk di belakangnya ada rumah sakit bersalin, sedangkan di sebelah kanannya ada Kantor DPRD, serta di depannya ada ikon Kota Malang, yakni Alun-alun Tugu.

Adanya permasalahan tersebut, wartawan SuaraJatimPost.com mencari informasi melalui laman media sosial Dinas Pendidikan Provinsi Jatim @dindik_jatim.

Di akun tersebut, tampaknya diserbu netizen yang mayoritas para orangtua Calon Peserta Didik Baru (CPDB).

Seperti, pemilik akun Instagram @alankomar yang mengatakan bahwa PPDB zonasi banyak yang curang. "Percuma ada jalur zonasi pake Kartu Keluarga klo naruh titik koordinat tetap dekat sekolahan," tulisnya di kolom komentar IG @dindik_Jatim tersebut.

"PPDB Zonasi banyak yg curang naruh titik koordinat dekat sekolahan, tidak sesuai tempat tinggal," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, wartawan SuaraJatimPost.com berusaha mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai melalui WhatsApp.

Akan tetapi, pesan WhatsApp tersebut hingga berita ini diunggah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai belum merespon.(*)

Editor: Tri Sukma

Priyo Sudibyo mendapat apresiasi dari Prof. Dr. Asep Sunandar , S.Pd, M.AP. yang berasal dari Universitas Negeri Malang (UM) selaku anggota panitia Seleksi (Pansel) yang telah melakukan tes wawancara langsung.

"Alhamdulillah, tahapan ini selesai dengan aman dan sepertinya sukses sebab dapat apresiasi dari pansel, beliau bilang binggung lihat CV saya karena pengalamannya banyak saya daripada beliau," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Rabu(26/6/2024).

Pria yang akrab disapa Bogank ini menjelaskan, selain itu apresiasi juga datang dari Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

"Dirut Tangerang juga memberi apresiasi, beliau tidak bertanya malah nitip carikan referensi Dirtek dan dia sepakat untuk mendapatkan dana hibah dan lain-lain dari pusat," jelasnya.

Bahkan, lanjut Bogank, dirinya juga dikasih tahu hasil psikotes yang hasilnya bagus, dan sesuai dengan CV, dan dirinya akan melakukan terobosan baru dengan melakukan audit internal jika dirinya terpilih.

"Setelah saya terpilih, saya akan lakukan gebrakan, saya langsung ijin ke Sekda untuk melakukan audit karena saya tidak mau dibebani hutang lama kecuali diperintah KPM (Kuasa Pemilik Modal)," tegasnya.

Sementara, tambah Bogank, saat ini yang terpenting untuk mengikuti tahap terakhir yaitu wawancara dengan Pj Wali Kota Malang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), karena dirinya saat ini telah masuk 3 besar Calon Dirut Perumda Tugu Tirta. 

"Alhamdulilkah saya lolos. Masih ada satu tahapan lagi untuk menyakinkan KPM kalau saya punya kapasitas dan mampu. Mohon doanya," tandasnya.

Berdasarkan track record yang ada, Priyo Sudibyo adalah lulusan terbaik Diklat Management Air Minum tingkat Madya 2021 dan menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Sehingga, tidak heran bila ia masuk 3 besar calon terkuat Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

Editor: Tri Sukma 

Akan tetapi, progres perkembangan perkara tersebut terkesan ada yang ditutupi. Untuk itu, Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Erik Armando Talla menyarankan supaya pelapor dalam hal ini Penasihat hukum pelapor berinisial DM, Bakti Riza Hidayat SH.MH untuk berkonsultasi dan melaporkan perkara tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Teman-teman pelapor, bisa datang langsung ke KPK untuk menyerahkan Dumas (Pengaduan Masyarakat) atau melalui aplikasi atau secara online," ucap Erik, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Rabu (26/6).

Sebab, lanjut Erik, berdasarkan Pasal 8 UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berkewajiban untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Di pasal itu (8 UU 30/20002) sudah jelas, jadi perkara itu (Korupsi Politik) bisa ditangani oleh KPK, apalagi, dipasal 50 UU 30/2002 pihak kepolisian punya kewajiban untuk memberitahukan kepada KPK bahwa Polisi sedang mengusut dugaan Tindak Pidana Korupsi, sesuai ayat 1, selambat-lambatnya 14 hari," jelasnya.

Untuk itu, tambah Erik, pihaknya menawarkan diri siap mendampingi para pelapor untuk secara langsung melakukan pelaporan ke KPK.

"Jika teman-teman pelapor membutuhkan pendampingan, saya siap, terlebih dalam perkara ini ada aliran dana sebesar Rp 1,8 Miliar yang diduga untuk pemenang salah satu peserta Pileg 2024 lalu," terangnya.

Menurut Erik, dalam perkara dugaan gratifikasi politik atau korupsi politik tersebut, menurut berbagai sumber yang berhasil dihimpun, uang sebesar Rp 1,8 Miliar tersebut diduga diterima oleh mantan Ketua KPU Kabupaten berinisial AS, untuk pemenuhan dari pihak anggota legislatif (Aleg) yang kala itu sebagai peserta Pileg di Dapil Jatim V / Malang Raya dari PKB.

"Dari berbagai sumber yang saya terima, AA diduga memberikan uang sebesar Rp 1,8 m ke SA yang notabene pada saat itu adalah Pejabat pada KPUD Kabupaten Malang," tegasnya.

Ketika ditanya tentang wacana adanya aksi demo yang akan dilakukan Malang Critical Center (MCC) akibat penanganan perkara dugaan gratifikasi politik atau Korupsi Politik terkesan lamban, Erik menjelaskan, bahwa itu sah-sah saja, karena demo merupakan salah satu wujud dari kebebasan berpendapat, sekaligus wujud turut sertanya masyarakat dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sah-sah saja teman-teman MCC melakukan demo, karena demo merupakan salah satu wujud dari kebebasan berpendapat, sekaligus wujud turut sertanya masyarakat dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi, asal semuanya tidak keluar dari norma hukum dan peraturan yang ada," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bakti Riza Hidayat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum pelapor berinisial DM pada 24 Maret 2024 lalu telah melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Jatim V / Malang Raya ke Polda Jatim. 

Dari sumber terpercaya, Anis mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebanyak Rp 1,8 miliar kepada Ali Ahmad untuk memuluskan pengamanan suara agar Ali Ahmad melaju dengan mulus dalam Pileg 2024 pada 14 Februari lalu. 

Diduga pengajuan RAB tersebut tidak hanya untuk memuluskan goal Ali Ahmad untuk menjadi anggota DPR RI untuk periode kedua, tetapi juga dorongan ekonomi atau untuk kepentingan pribadi. 

Sementara pengkondisian yang dilakukan Anis melihatkan puluhan anggota PPK, KPPS, dan PPS di Kabupaten Malang. Mereka bahkan membuat grup WA khusus bernama Saber Grop untuk memantau semua pergerakan, termasuk distribusi uang.(*)

Editor: Tri Sukma

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Timur Syamsul Hadi, saat ditemui awak media di Sekretariat PWI Malang Raya, Selasa (25/6/2024).

"Tentu kami apresiasi Pemkot Malang yang telah memberi perhatian betul kepada BUMD nya terkait pembangunan WTP ini. Karena itu biasanya sangat besar," ucap Syamsul.

Namun demikian, pria yang juga Direktur Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang ini menilai bahwa harus ada kajian yang serius terkait rencana tersebut.

Terutama berkaitan dengan analisa teknis mengenai kapasitas air baku yang diproyeksikan melalui WTP tersebut. 

Dalam catatannya, dirinya berasumsi bahwa ada sekitar 830 ribu warga Kota Malang yang membutuhkan air baku, melalui layanan Perumda Tugu Tirta.

Dengan jumlah itu, dirinya berasumsi ada sebanyak 220 ribu pelanggan yang membutuhkan sambungan saluran air. 

"Kita asumsikan, satu sambungan rumah itu kan berisi 4 jiwa (warga). Jadi ada sekitar 200 sambungan rumah yang dibutuhkan," jelasnya. 

Dari catatannya, dari asumsi kebutuhan sekitar 220 ribu sambungan rumah (SR), saat ini diperkirakan sudah ada sebanyak 170 ribu yang sudah terpenuhi. Sehingga, dari analisa singkatnya tersebut masih ada sekitar 50 ribu SR yang dibutuhkan. 

Menurutnya, kebutuhan itu lah yang perlu dilakukan analisa. Artinya, harus menganalisa berapa besar kapasitas air yang bisa diproduksi melalui WTP untuk pemenuhan kebutuhan air baku. Tujuannya agar lebih efisien dan efektif. 

Sebab menurutnya, selain membangun WTP, sebenarnya Kota Malang juga bisa mengoptimalkan sumber air yang selama ini telah digunakan. Yakni dari Sumber Wendhit Kecamatan Pakis dan Sumber Pitu di Kecamatan Tumpang.

"Berdasarkan ijin, sumber wendhit itu 1.500 per detik. Itu bisa 150 ribu pelanggan. Apakah itu sudah dimaksimalkan. Kalau belum maksimal, kenapa? Misalnya kalau kurang dari 1.500, seharusnya program optimalisasi," terangnya. 

Sedangkan untuk Sumber Pitu, berdasarkan catatan administrasinya, kapasitas air yang digunakan adalah sebesar 240 liter per detik. Dengan perjanjian kerjasama yakni penggunaan sebesar 120 liter per detik bagi masing-masing Perumda Tirta Kanjuruhan dan Perumda Tugu Tirta. 

"Kalau dilihat dari (catatan kami) penggunaan masih 60 liter per detik. Masih ada potensi 60 liter per detik. Belum lagi sumber yang mengambil di Kota Batu, ini harus dievaluasi lagi. Untuk optimalisasi bisa menambah tandon atau pompa, biaya nya tentu lebih murah," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

PT Pangkat Dewata Makmur sendiri merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kota Malang dan bergerak di bidang properti. 

Kuasa hukum PT Pangkat Dewata Makmur Rudi S. Soemodihardjo, saat didampingi RM Eddo Bambang P.SH.Mhum dari kantor RM. Tonny Bambang P.SH.Mhum mengatakan, kliennya sebenarnya sudah bermitra selama beberapa tahun dengan CV Ferrano Tax Advisor terkait pengurusan perpajakan.

"Bahwa setelah berjalan sekian tahun lamanya, dan selama itu tidak ada kendala berarti terkait perpajakan klien saya. Tiba-tiba pada medio akhir tahun 2023 diketahui pajak tahun 2023 belum terbayar," jelas Rudi, Senin (24/6/2024). 

Rudi mengatakan, hal itu diketahui saat kliennya mendapati adanya tagihan pajak dari Kantor Pajak untuk kewajiban pajak tahun 2023. Hal itu tentu membuat kliennya terkejut. Sebab selama ini, kliennya merasa telah melunasi kewajiban pajaknya. 

"Klien saya telah melakukan semua pembayaran tagihan pajak tahun 2023 dan telah mempunyai bukti pembayaran pajak tahun 2023. Dan besaran tagihan pajak tersebut kurang lebih senilai Rp 1,8 Miliar," terangnya.

Mendapati hal tersebut, lanjut Rudi, kliennya melakukan penelusuran. Termasuk dengan mengkonfirmasi langsung kepada pemilik CV Ferrano Tax Advisor.

Dari penelusuran itu didapati bahwa ada pembayaran pajak yang tak dilakujan oleh seorang PIC Ferrano Tax Advisor atas nama RM. 

"Patut disayangkan CV Ferrano Tax Advisor tidak bersedia mempertanggungjawabkan pembayaran pembayaran yg telah dilakukan oleh klien saya dan cenderung mempersalahkan klien saya yang menurutnya percaya pada PIC nya," katanya. 

Pihaknya pun tak ada pilihan selain membawa perkara tersebut ke rana kepolisian. Dan sampai saat ini, RM yang telah berstatus sebagai terdakwa masih menjalani serangkaian proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang. 

Dalam hal ini, Rudi menduga bahwa terdakwa RM melakukan tindakan itu dengan cara membuat dan memalsukan kode billing tagihan pajak palsu. Dengan hal itu, kliennya selalu gagal dalam melakukan pembayaran langsung tagihan pajak melalui kode billing. 

Selanjutnya terdakwa RM menawarkan kepada kliennya untuk melakukan pembayaran melalui dirinya. Hal itu dilakukan dengan iming-iming bahwa RM memiliki jaringan di internal kantor pajak. Iming-iming itu ditawarkan kepada PT Pangkat Dewata Makmur. 

"Kemudian dia (terdakwa RM) memberikan bukti lunas pembayaran tagihan pajak yang dia palsukan. Dan ini berulang hingga mencapai kerugian kurang lebih Rp 1,8 miliar," tuturnya. 

Selain itu, dirinya menangkap keanehan saat CV Ferrano Tax Advisor menyalahkan PT Pangkat Dewata Makmur yang percaya begitu saja dengan terdakwa RM. Padahal RM sendiri merupakan pegawai aktif di CV Ferrano Tax Advisor. 

Dari hal tersebut dirinya menyangsikan CV Ferrano Tax Advisor yang terkesan tak memiliki fungsi kontrol. Apalagi, hubungan yang dijalin dengan PT Pangkat Dewata Makmur merupakan hubungan kemitraan antar perusahaan. 

"Ini kan bukan personal karyawannya. Dan patut diduga terdakwa RM tidak bekerja sendirian dalam melakukan perbuatannya," imbuhnya. 

Dirinya pun mendorong pihak kepolisian untuk tetap mengembangkan perkara tersebut. Terutama untuk menelusur dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam melakukan dugaan penggelapan tersebut. 

"Sebenarnya klien kami tidak mau rame. Klien kami siap memproses pencabutan laporan jika pajak terutangnya sudah dilunasi. Itu saja," pungkasnya. 

Sementara itu, pihak CV Ferrano Tax Advisor masih belum dapat memberi keterangan secara resmi terkait perkara yang membawa seorang pegawainya ke jalur hukum tersebut. Meski telah merespon saat dihubungi, namun yang bersangkutan belum memberikan respon berarti. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, perkara yang telah dilaporkan ke Polda Jatim pada 27 Maret 2024 lalu, belum lama ini pihak tim kuasa hukum pelapor melayangkan surat permohonan perkembangan perkara atau Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP), atas dugaan gratifikasi politik dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

Karena, dinilai penanganan perkara dugaan gratifikasi politik yang menyeret mantan Ketua KPU Kabupaten Malang berinisial AS, dan Anggota Legislatif (Aleg) dari PKB, dapil Jatim V / Malang Raya berinisial AA, tidak berprogres.

Hal itu membuat pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Erik Armando Talla merasa prihatin, melihat dari proses penyelidikan laporan dugaan korupsi politik atau gratifikasi politik yang dinilai tidak berprogres.

"Jujur secara pribadi saya prihatin, karena perkara dugaan gratifikasi politik yang telah dilaporkan pada 27 Maret 2024 lalu, tapi hingga saat ini belum ada progres perkembangan penanganannya, apalagi perkara ini melibatkan mantan pejabat KPUD Kabupaten Malang dan Aleg DPR RI," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Erik, sebenarnya kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polda Jatim untuk mengungkap rangkaian peristiwa diatur oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Saya memahami dalam perkara ini diperlukan kehati-hatian penyelidik untuk mengungkap rangkaian peristiwa ini, karena ketika perkara ini naik ke tahap penyidikan Polisi di batasi oleh pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Erik, dalam perkara tersebut, pihak pelapor telah melengkapi alat bukti yang dinilai cukup untuk permulaan dalam melakukan penyelidikan perkara, bukti tersebut berupa tangkapan layar komunikasi terlapor di grup WA, HP, dokumen RAB, dan tangkapan layar foto-foto bukti dugaan gratifikasi.

"Dengan Alat bukti permulaan yang cukup, menurut saya Polda Jatim wajib segera menuntaskan proses penyelidikan ini dan membawa perkara ini ke tahap Penyidikan," terangnya.

"Hal itu supaya tercapainya kepastian hukum bagi terlapor dan tentu saja masyarakat luas yang di wakili oleh pihak pelapor, jangan mengorbankan nama dan citra baik Kepolisian dalam hal ini Polda Jatim," tambahnya.

Sebab, Erik menegaskan, dampak Korupsi Politik tersebut akan menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik, yang membuat hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.

"Dampak Korupsi Politik sangat fatal, bagaimana Negara ini akan maju jika pejabat politiknya didapat dari proses yang tidak benar," tegasnya.

Untuk itu, tambah Erik, dirinya menyarankan kepada tim kuasa hukum pelapor berinisial DM, untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apalagi kurang puas atas perkembangan pelaporannya, hal itu sesuai dengan Pasal 8 UU nomor 30 tahun 2002, bahwa KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain yang menjalankan tugas dan wewenang, yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

"Apabila masyarakat dalam hal ini pelapor kurang puas atas perkembangan pelaporannya, mereka bisa lapor ke KPK, karena KPK dapat mengambil alih proses penyidikan yang telah di lakukan APH lain dalam hal ini perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Lantaran, perkara dugaan gratifikasi politik yang telah dilaporkan pada 27 Maret 2024 lalu, namun hingga saat ini belum ada progres perkembangan penanganannya.

Hal itu membuat, tim kuasa hukum pelapor berinisial DM melayangkan surat permohonan perkembangan perkara atau Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Polda Jatim.

Penasihat hukum pelapor, Bakti Riza Hidayat SH MH mengatakan, pelayangan surat bernomor 085/BRH/VI/2022 tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurai mata rantai dugaan gratifikasi politik yang telah dilaporkan pada 27 Maret 2024 lalu.

"Surat itu kami layangkan ke Kapolda, Cq divisi Tipikor Unit 2 Polda Jatim untuk minta kejelasan perkembangan perkara dugaan 'Korupsi Politik' ini," ucapnya, Jumat (21/6/2024).

Menurut Bakti, berdasarkan keterangan sumber internal Polda Jatim, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.

"Informasinya Tim unit 2 telah melakukan pemeriksaan para saksi, dan juga telah mendatangi rumah terlapor, katanya dirumah itu (terlapor) yang menemukan amplop bergambar caleg DPR RI dari PKB atas nama Ali Ahmad (AA) dengan berisi sejumlah uang," jelasnya.

Padahal, lanjut Bakti, pihaknya telah menyerahkan dokumen-dokumen bukti dugaan gratifikasi yang berupa tangkapan layar komunikasi terlapor di grup WA, HP, dokumen RAB, dan tangkapan layar foto-foto bukti dugaan gratifikasi.

"Semuanya sudah dilakukan penyelidikan, bahkan Tim unit 2 juga telah mendatangi yang bersangkutan (Mantan Ketua KPU Kabupaten Malang berinisial AS) untuk konfirmasi," terangnya.

Berdasarkan fakta-fakta itu, Bakti meminta kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq kepala satuan reserse umum Cq Divisi Tipikor Unit 2 yang menangani perkara tersebut untuk memberikan informasi perkembangan kelanjutan perkara sehubungan dengan laporan polisi yang telah mereka lakukan tiga bulan lalu. 

"Jadi, kami mendesak Polda Jatim untuk segera melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait perkara ini, dan segera melakukan upaya-upaya lain untuk mempercepat pemeriksaan perkara yang telah mereka laporkan," pintanya.

Sebagai informasi, laporan dugaan tindak pidana gratifikasi politik yang di lakukan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Terlebih, dalam perkara ini semua unsur telah terpenuhi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bergerak menuntaskannya. 

Apalagi, dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi suap penyelenggara negara yang dilakukan oleh Anis Suhartini yang waktu itu masih menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Malang telah dilaporkan pada 27 Maret 2024 lalu.

Dugaan gratifikasi suap tersebut melibatkan salah satu calon legislatif DPR RI Dapil V Malang Raya dari Partai Kebangkitan Bangsa bernama Ali Ahmad (Gus Ali).(*)

Editor: Tri Sukma

Lantaran, Fasum yang berdiri sebuah hunian rumah milik Hartono selaku Ketua RT 6 RW 8, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, diduga abaikan aturan dan imbauan DPRD Kota Malang.

Sekretaris Komisi C, DPRD Kota Malang, Wanedi mengatakan, saat sidak beberapa waktu lalu telah ditegaskan bahwa bangunan hunian tersebut harus dikembalikan fungsinya dan sesuai site plan.

"Fasum harus kembali jadi Fasum, kembalikan sesuai site plan," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, melalui WhatsApp, Kamis (20/6/2024).

Menurut Wanedi, bangunan rumah kavling no.21 tersebut harus dikembalikan sebagaimana fungsinya, dan sesuai site plan, yang mana dalam site plan itu Fasum kavling nomor 21 itu merupakan Fasum berupa musala.

"Jadi, fasum yang terpakai menjadi rumah pribadi ini supaya dikembalikan fungsi awal sesuai yang ada di site plan. Setelah itu baru ditata sedemikian rupa drainasenya, agar tidak terjadi lagi banjir," jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pada Jumat (31/5/2024) lalu, Komisi C DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang telah melakukan inspeksi mendadak ke Perumahan Sigura-gura Residence.

Dalam Sidak yang diikuti oleh pihak DPUPRPKP Kota Malang, dan pihak Hotel Ubud, ditemukan salah satu penyebab terjadinya banjir tersebut karena adanya alih fungsi lahan fasilitas umum (Fasum) menjadi rumah pribadi, yang saat ini terlihat telah dipasang sebuah pagar. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Di kesempatan itu, Didik menceritakan situasi keharmonisan di internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Malang, menjelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Keharmonisan tersebut disebabkan karena kedewasaan politik dalam tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Malang, yang menyebabkan meningkatnya kepercayaan publik. Sehingga, mendekati Pilkada 2024 mendatang, muncul beberapa Bakal calon Bupati (Bacabup) Malang dari kader PDI Perjuangan.

"Dalam Pilkada nanti, saat ini muncul kandidat-kandidat kader PDI Perjuangan, tapi kita tetap harmonis, dan tidak saling gesekan," ucapnya.

Terlebih, lanjut Didik, saat ini ada dua orang kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang telah mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah (Bacakada) Kabupaten Malang di PDI Perjuangan dan mereka diminta untuk turun ke lapangan.

"Keduanya sudah mendaftar, dan kami tetap harmonis, dan mereka diminta untuk turun langsung ke lapangan, meski keduanya masih belum mendapatkan rekom hingga pelaksanaan propertest," jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini menjelaskan, meski di internal partai yang harmonis, pihaknya juga selalu menjaga keharmonisan dan terus melakukan komunikasi politik dengan semua partai.

"Kami juga sudah melakukan komunikasi politik dengan semua Parpol, yang jelas, sebelum pelaksanaan Pilkada kami (DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang) sudah komunikasi politik dengan Partai Gerindra, Nasdem, PKB, dan Hanura," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

"Kabar itu hanya desas-desus yang beredar di masyarakat dan warganet," ucapnya, saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Rabu (19/6/2024) kemarin.

Orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini menegaskan, bahwa dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai Pj Wali Kota dan menunggu hingga batas akhir pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) ke KPU pada 29 Agustus 2024 mendatang.

"Hingga saat ini saya masih sebagai Pj Wali Kota, tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Tunggu tanggal 29 Agustus 2024 (waktu terakhir pendaftaran Cakada ke KPU)," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Wahyu, berdasarkan regulasi yang berlaku, Penjabat Kepala Daerah untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) itu syaratnya mengajukan surat pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran.

"Memang ada rumor itu (Pencalonan dirinya), jadi doakan saja yang terbaik. Doakan juga untuk pemimpin Kota Malang nanti yang terbaik. Kita tunggu tanggal 29 mendatang," terangnya.

Ketika ditanya soal dukungan partai politik (Parpol) yang bersilaturahmi dan melamar dirinya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sambil bergurau, Wahyu menyebutkan hampir semua partai telah melakukan silaturahmi dengannya, terlebih bertepatan dengan momen Idul Adha kemarin. 

"Semua parpol sudah silaturahmi dengan saya, apalagi saat Idul Adha kemarin," tukasnya, sambil bergurau.(*)

Editor: Tri Sukma

Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari 19-20 Juni di Ascent Premiere Hotel, diikuti 50 peserta pelaku UMKM Kota Malang diharapkan dapat mendorong sebanyak mungkin pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Semoga Bimtek ini bisa memberikan suatu gambaran, wawasan kepada pelaku UMKM, juga tentunya sebagai bagian untuk bisa berkontribusi dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Malang," ungkap Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu Hidayat menekankan pentingnya seluruh instansi pemerintahan Kota Malang untuk mendukung UMKM dan mengembangkan produk-produk lokal Kota Malang.

"Dengan upaya demikian Saya percaya para pelaku usaha mikro di kota Malang dapat memanfaatkan E-katalog secara maksimal untuk meningkatkan omset usahanya dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Kota Malang," tukasnya.

Wahyu Hidayat juga berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti Bimtek secara maksimal.

"Harapannya pelaku UMKM yang terpilih dapat mengikuti Bimtek dengan baik dan bisa lebih meningkatkan pemasarannya sekaligus bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di pemerintahan," ujarnya.

Diahkir agenda pembukaan kegiatan Bimtek tersebut PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didampingi kepala Diskopindag secara simbolis memberikan sertifikat merek kepada beberapa pelaku UMKM.(*)

editor: Tri Sukma

Terlebih, dalam perkara yang disebut sebagai 'Korupsi Politik' itu telah dilaporkan masyarakat ke Polda Jatim.

Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Erik Armando Talla mengatakan, dalam perkara 'Korupsi Politik' tersebut diduga ada keterlibatan mantan Ketua KPU Kabupaten Malang dengan anggota legislatif (Aleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mencalonkan diri lagi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu, ada unsur kesengajaan.

"Berdasarkan informasi yang saya terima dari beberapa sumber, bahwa dugaan peristiwa korupsi politik ini memang direncanakan, salah satu bukti petunjuk yang diserahkan guna melengkapi laporan ke pihak Polda Jatim, yaitu, adanya pembuatan group WA (WhatsApp)," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Selasa (18/6/2024).

Menurut Erik, dalam group WA yang beranggotakan terduga mantan Ketua KPU dan kurang lebih 28 orang yang berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, dan mereka merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan beberapa Sekretaris Desa (Sekdes).

"Melalui Group WA inilah komunikasi, koordinasi serta intruksi-intruksi diberikan oleh terduga terlapor kepada jajarannya yang tergabung dalam grup WA tersebut," jelasnya.

"Sekali lagi ini berdasarkan informasi yang saya terima serta beberapa potongan dokumen yang beredar di media sosial," tambahnya.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah anggota group WA tersebut mau bersaksi jika perkara ini dalam penyelidikan Direskrimsus Polda Jatim, Erik belum bisa memastikan.

"Kalau mereka (anggota group WA) mau bersaksi apa tidak, saya belum mendapatkan informasi yang pasti, tapi secara pribadi saya menghimbau kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak, khususnya yang tergabung pada grup wa itu untuk proaktif jika nantinya di perlukan keterangannya oleh APH (Aparat Penegak Hukum)," jelasnya.

Sebab, lanjut Erik, perkara dugaan 'Korupsi Politik' tersebut telah dilaporkan ke Polda Jatim dan ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus), dan semua anggota grup WA itu sebaiknya dapat memenuhi undangan ataupun panggilan pihak APH.

"Saya berharap mereka proaktif, karena para saksi yang mangkir dari penggilan atau menolak memberikan keterangan dapat dipidanakan, tapi kalau mereka yang memenuhi kewajiban dan mau bekerja sama dengan APH dalam mengungkap peristiwa hukum, memiliki hak perlakuan khusus bahkan mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun perlindungan hak prosedural," jelasnya.

Lebih lanjut, Erik menegaskan, dengan adanya laporan dugaan 'Korupsi Politik' tersebut, dirinya berharap APH segera memproses laporan tersebut.

"Segera di proses, naikan statusnya dan segera masuk dalam Persidangan dan mohon jangan ada pihak-pihak yang menganggu proses hukum ini," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam penyembelihan tersebut ada 7 ekor sapi yang yang diagingnya akan didistribusikan ke masyarakat. Penyembelihan sendiri dilakukan di kantor DPC PDI Perjuangan di jalan Raden Intan Kota Malang. 

Di kesempatan itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, dalam kegiatan penyembelihan ada sekitar 7 ekor hewan kurban itu berasal dari fraksi DPR RI, provinsi dan DPRD kota dan juga simpatisan. 

"Kegiatan penyembelihan ini rutin dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Malang, ini sebagai bentuk gotong royong dan juga semangat dari para pengurus untuk lebih dekat kepada masyarakat," jelasnya.

"Jadi, intinya adalah bagaimana semangatnya kita, semangat berbagi untuk masyarakat yang tidak mampu, selain internal yang pasti akan kita libatkan di pembagiannya," tambahnya. 

Made berharap momentum Iduladha kali ini memberi semangat gotong royong agar selalu peduli terhadap sesama. 

"7 adalah pitu, pitu adalah pitulungan, semoga pitulungan untuk PDI Perjuangan mendatang lebih sukses dan mampu meraih kesuksesan di Pilkada nanti," terangnya. 

Sementara itu, ketua panitia pemotongan hewan kurban, Nurul mengatakan jika proses pembagian daging hewan kurban kali ini dibantu setidaknya 50 an orang yang terdiri dari Pengurus Anak Cabang (PAC) dan pengurus ranting. 

Nantinya, daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada sekira 2.500 masyarakat Kota Malang yang membutuhkan. 

"Jadi nanti akan kita bagikan 2.500 paket, itu belum termasuk ke masyarakat lainnya. Nanti akan kita koordinasi dengan para pengurus di DPC, PAC maupun anak ranting," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, setelah membuka pendaftaran, DPC PDI Perjuangan Kota Malang akan  melaksanakan survei untuk menentukan rekomendasi.

"Hasil dari pendaftaran kemarin, yang mendaftar itu ada 10 tapi mundur 1 jadinya 9 nama calon, dan semua sudah kami laporkan ke DPD dan DPP partai," ucapnya, saat ditemui di DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Selasa (18/6/2024).

Made menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan untuk proses survei yang akan dimulai di awal Bulan Juli mendatang kepada seluruh pendaftar, yang telah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

"Survei nanti, akan dilakukan oleh sekitar 12 lembaga survei, yang telah dipilih berdasarkan petunjuk dari DPP PDIP, yang disurvei nanti selain 9 nama calon itu, juga ada beberapa nama lainnya," jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah hasil survei tersebut nantinya akan di publikasikan, Made menegaskan, bahwa hasil survei nanti tidak akan di publikasikan.

"Hasil survei itu penentunya, hasilnya untuk internal partai, tidak kita publikasikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Made menegasikan, bahwa, selain 9 nama calon dari penjaringan pendaftaran yang dilakukan di DPC PDI Perjuangan Kota Malang, juga terdapat beberapa nama lainnya yang akan dilakukan survei tentang elektabilitas dan popularitas mereka.

"Nanti yang disurvei bukan 9 nama itu saja, tapi sekitar ada 25 nama, seperti PJ Wali Kota Malang, Abah Anton, bahkan Heri Cahyono calon independen," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pada momen Iduladha 1445 Hijriah ini, DPD PKS Kota Malang menyembelih 46 hewan kurban yang terdiri 19 ekor sapi, 21 ekor kambing, dan 6 ekor domba.

Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Joko Purnomo mengatakan, kegiatan penyembelihan hewan kurban ini selain wujud keimanan kepada Allah SWT, juga menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengimplementasikan semangat berbagi dan berkolaborasi.

"Ibadah kurban ini selain wujud keimanan kita kepada Allah SWT, juga sebagai momentum untuk semangat berbagi dan berkolaborasi, agar dapat membantu meringankan beban hidup sesama anggota, dan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan," ucap pria yang akrab disapa Joko, kepada awak media, Selasa (18/6/2024).

Joko menjelaskan, ibadah kurban tersebut sebagai wujud menjalan amanah agama Islam, sebagaimana contoh Nabi Ibrahim yang mendidik Ismail dan keluarganya. Untuk itu seluruh warga kota Malang khususnya pengurus dan anggota PKS bersama keluarganya, harus terdepan dalam melayani dan berkontribusi di lingkungan masing-masing. 

"Ini momentum yang sangat tepat untuk mengimplementasikan untuk saling berbagi, maka semua kader, semua simpatisan PKS untuk harus terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, harus saling menolong, saling membantu," jelasnya.

"Karena karakter dasar yang harus melekat kepada seorang pemimpin adalah melayani dan saat itu pula mampu mencetak generasi emas dan mumpuni utk kemajuan bangsa," imbuhnya.

Sebelumnya, DPC Lowokwaru melakukan penyembelihan hewan kurban, yang berasal dari para anggota PKS yang ada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

"Saya nanti akan membranding Sahabat UMKM, Saya adalah sahabat UMKM agar bisa memberikan satu dampak yang positif agar UMKM kita dapat terkenal bukan hanya di Kota Malang tapi di luar Malang juga," ujarnya.

Dalam kunjungan ke UMKM Omah Daster Eva, Bolen khas Malang Fairuziba dan Kedai Orem-Orem, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didampingi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) ingin memastikan geliat proses perkembangan UMKM. 

"Saya ingin melihat secara langsung bagimana prosesnya, bagaimana pemasaraannya dan kebutuhan-kebutuhan termasuk juga permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Terkait permasalahan pendanaan UMKM akan kami selesaikan lebih lanjut dan Saya minta Diskopindag untuk proaktif," ungkapnya.

Sejalan dengan itu juga program Pj Wali Kota Malang Kamis Mbois yang mewajibkan ASN menggunakan produk UMKM dapat menarik geliat ekonomi UMKM dan promisi.

"Data pelaku UMKM Kota Malang disekitaran 21.270 yang telah berhasil dikurasi. UMKM sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang," jelasnya.

Menurut Wahyu, kualitas produk UMKM Kota Malang sangat diminati konsumen dan terbukti dengan apa yang ditanyakan kepada pelaku UMKM yang dijumpainya.

"Saya tadi dapat laporan baik dari Omah Daster Eva, Bolen khas Malang Fairuziba pesanannya malah banyak dari luar Malang dan luar negeri, artinya prodak kita secara kualitas baik," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan penyembelihan hewan kurban di DPC Lowokwaru ini ada sebanyak 4 ekor sapi, dan 9 ekor kambing, yang berasal dari para anggota PKS yang ada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Ketua DPC PKS Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Hennu Afianta mengatakan, kegiatan penyembelihannya ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar, dan tahun 2024 ini penyembelihan hewan kurban mengambil tema 'Tebar Semangat Berkurban'.

"Di kesempatan ini kami (DPC PKS Lowokwaru) menyembelih 4 ekor sapi dan 9 ekor kambing, tapi untuk kambing 2 ekor telah kami sembelih kemarin (Senin 17/6/2024)," ucapnya, saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan penyembelihan hewan kurban, Selasa (18/6).

Hennu menjelaskan, dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban ini, DPC PKS Lowokwaru dibantu oleh 12 Dewan Pengurus Ranting (DPRa) yang ada di Kecamatan tersebut.

"Daging hasil penyembelihan ini, dikemas dalam suatu wadah dengan berat 4 ons, jumlah total 1000 paket, kita khususkan daging ya, biar dapat disimpan di lemari es (kulkas)," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Hennu, untuk pendistribusian paket daging kurban ini, nantinya akan disebarkan di 12 DPRa yang ada dibawah DPC PKS Lowokwaru.

"Untuk penyaluran atau pembagian daging kami juga dibantu oleh 12 DPRa, masing-masing DPRa mendapat paket daging, tapi jumlahnya berbeda-beda, tergantung jumlah anggotanya," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di 5 DPC PKS yang dibawah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Terlebih, pada 24 Maret 2024 lalu, masyarakat telah melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Jatim V / Malang Raya ke Polda Jatim. 

Lantaran, dalam pileg tersebut diduga ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh mantan Ketua KPU Kabupaten Malang berinisial AS, dengan meng-create dan mengamankan perolehan suara anggota legislatif (Aleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat itu mencalonkan lagi di Pileg 2024.

Koordinator Malang Critical Center (MCC), Safril M mengatakan, bahwa MCC meminta kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polda Jatim untuk mengusut tuntas dugaan korupsi politik yang terjadi di Kabupaten Malang.

"Kami meminta agar Polda Jatim segera mengusut tuntas atas pelaporan adanya dugaan korupsi politik itu, karena diduga ada gratifikasi," kata pria yang akrab disapa Caping, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Selasa (18/6).

Caping menjelaskan, pelaporan tersebut saat ini tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jatim, hal ini diungkap langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto usai dikonfirmasi awak media.

"Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi suap penyelenggara negara yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang pada tahun 2024 itu, dan diterima oleh Briptu Dicki Dharmawan SH," jelasnya.

Namun, lanjut Caping, pihak sampai saat ini Masih menunggu tindak lanjut dari Direskrimsus Polda Jatim atas laporan tersebut.

"Seharusnya bisa langsung ditindak lanjuti dengan gelar perkara sehingga ada peningkatan kasus, Jika mantan Ketua KPU Kabupaten Malang terbukti menerima gratifikasi, maka akan dihadapkan pada pasal-pasal yang memberatkan. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," terangnya.

Terpisah, Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Erik Armando Talla menyebut, bahwa dorongan MCC terhadap Polda Jatim untuk segera menindaklanjuti perkara keterlibatan mantan Ketua KPU yang diduga telah melakukan kecurangan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu merupakan hal yang wajar, karena mereka menginginkan demokrasi yang bersih.

"Dorong itu wajar saja, karena yang mendukung dan support atas pelaporan yang MCC lakukan, mereka ingin usut tuntas perkara itu, ini adalah wujud bahwa masyarakat sudah cerdas dan melek hukum," jelasnya.

Terlebih, lanjut Erik, para terduga pelaku korupsi ini telah memanipulasi institusi politik dan prosedur sehingga mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik. 

"Apalagi, peristiwa ini terjadi karena adanya niat mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka, dengan cara pemufakatan jahat secara bersama," tegasnya.

"Mereka diduga telah menyalahgunakan Undang-undang dan regulasi yang tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka," imbuhnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, dalam polemik tersebut ada dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota legislatif (Aleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berinisial AA dan mantan Ketua KPU Kabupaten Malang berinisial AS, hal merupakan bentuk 'korupsi politik '.

"Itu merupakan Korupsi Politik, karena para pelaku ini memanipulasi institusi politik dan prosedur sehingga mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik," ucap Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya, Erik Armando Talla, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Senin (17/6).

Menurut Erik, dalam perkara ini, para pelaku dinilai menciderai Undang-undang dan regulasi, karena telah disalahgunakan, dan tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka.

"Jadi, khusus dalam peristiwa ini, menurut pemahaman saya sudah memenuhi unsur gratifikasi, saya meminta aparat penegakan hukum (APH) bertidak tegas," jelasnya.

Sebab, lanjut Erik, dalam perkara ini, diduga terjadi pemberian uang kepada ketua KPU untuk memastikan kemenangan salah satu Aleg yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg, hal itu menyalahi pasal 12 B UU RI No. 20 Tahun 2001.

"Dalam pasal itu, pelaku gratifikasi bisa dihukum seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dengan denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar," tegasnya.

Terlebih, lanjut Erik, peristiwa ini terjadi karena adanya niat mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka, dengan cara pemufakatan jahat secara bersama.

"Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan membawanya ke persidangan," harapnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, mantan petinggi KPU Kabupaten Malang dalam hal ini Ketua berinisial AS, diduga terlibat dalam pemenangan salah satu Alage dari PKB daerah pilihan (Dapil) Jawa Timur V /Malang Raya, yang mencalonkan lagi.

Dalam aksinya, AS mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebanyak Rp 1,8 miliar untuk meng-create dan mengamankan suara AA.

Perkara dugaan keterlibatan AS dalam pemenangan AA sebagai Aleg DPR RI Dapil Jatim V (Malang Raya) yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg 2024 lalu tersebut, telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur (Jatim).(*)

Editor: Tri Sukma

Apalagi, polemik tersebut tersebut telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur (Jatim) atas dugaan keterlibatan mantan Petinggi KPU berinisial AS dalam pemenangan Aleg DPR RI Dapil Jatim V (Malang Raya) yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg 2024 lalu.

Laporan tersebut diakui langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto, bahwa polemik dugaan keterlibatan mantan petinggi KPU Kabupaten Malang terlah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jatim.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya Erik Armando Talla mengatakan, bahwa dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh mantan petinggi KPU Kabupaten Malang merupakan kejahatan demokrasi dan masuk dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Politik.

"Pelaporan yang telah di layangkan ke Polda atas dugaan main mata antara mantan petinggi KPU dengan Caleg, menurut saya bukan lagi Pelanggaran Pileg, tapi sudah masuk dugaan Tindak Pidana Korupsi Politik," katanya.

Menurut Erik, berdasarkan informasi yang diterima, dan keterangan beberapa pihak, membaca pemberitaan atas pelaporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Korupsi Politik,. karena telah melibatkan peyelenggara negara dan pejabat publik.

"Kalau mendengar keterangan beberapa pihak, itu sudah memenuhi unsur tindak pidana Korupsi Politik, karena ada jual beli pengaruh karena jabatan, dan ada dugaan penerimaan uang sekaligus tentunya adanya pemberian, serta ada perencanaan sebagai wujud niat atau mens rea, ini sudah terpenuhinya unsur nepotisme," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Erik, meski terlapor sudah tidak lagi menjabat, proses penanganan perkara tersebut harus tetap di jalankan, karena Korupsi Politik jika tidak di usut tuntas akan sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia. 

"Korupsi Politik itu memiliki dampak luar biasa, yakni terenggutnya hak-hak strategis rakyat. Maka sebaiknya pihak Polda Jatim dapat menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Perundangan-undangan yang berlaku," harapnya.

Terpisah, Koordinator Malang Critical Center (MCC), Safril M mengatakan, bahwa MCC mendukung Polda Jatim untuk mengusut tuntas kejahatan demokrasi tersebut.

"Kasus kejahatan tindak pidana kejahatan demokrasi Pemilu Legeslatif 2024 yang terindikasi terjadinya kecurangan bahkan sudah mengarah pada tindak pidana kejahatan umum juga korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh penyelenggara, parpol juga peserta Pemilu Legeslatif 2024 dari berbagai tingkatan, harus diusut tuntas," tukasnya.(*)

editor: Tri Sukma

Terlebih, perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan keterlibatan oknum Petinggi KPU dalam pemenangan salah satu Anggota Legislatif (Aleg) DPR RI yang pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu juga mencalonkan diri untuk menjadi Aleg DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (dapil) Jatim V (Malang Raya).

Salah satu masyarakat Kabupaten Malang yang juga sebagai pengadu, dan tim kuasa hukum pelapor Bakti Riza Hidayat mengatakan, dalam perkara ini mantan petinggi KPU itu sebenarnya ketua KPU Kabupaten Malang periode 2019-2024 yang berinisial AS.

"Dalam perkara ini, AS telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke salah satu Aleg DPR RI Dapil Jatim V, Malang Raya berinisial AA, yang saat itu maju dalam pileg," ucapnya Bakti, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, melalui telepon WhatsApp, Sabtu (15/6/2024).

Menurut Bakti, dalam dokumen bukti yang telah diserahkan ke Polda Jawa Timur itu, Mantan Ketua KPU berinisial AS telah mengajukan RAB ssebesar Rp 1,8 miliar, anggaran tersebut dipergunakan untuk meng-create dan mengamankan suara Aleg DPR RI Dapil Jatim V / Malang Raya berinisial AA.

"Sebenarnya, dugaan pemufakatan jahat itu banyak Aleg dan Caleg daerah yang terlibat, tapi yang diduga kuat Aleg yang juga sebagai Caleg dari Partai PKB berinisial AA, ada bukti foto dan rekamannya," jelasnya.

Bakti menjelaskan, dokumen yang telah disertifikasi ke Polda Jatim tersebut, ada yang berupa Gawai atau Handphone (HP) yang didalamnya terdapat bukti percakapan AS dengan AA yang selalu melakukan koordinasi dan instruksi dalam pengamanan suara AA, bahkan beberapa kali AS juga melakukan pertemuan darat dengan AA, baik di Kabupaten Malang maupun di Jakarta.

"Kalau pertemuan itu ada fotonya, kalau rekaman Koordinasi untuk pengamanan suara AA ada, semuanya ada di HP itu, semua bukti itu kami dapat dari Investigasi kami," terangnya.

Lebih lanjut, Bakti menegaskan, untuk memudahkan melakukan koordinasi dan pengamanan suara, AS membuat sebuah group WhatsApp (WA) yang beranggotakan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan beberapa sekretaris desa (sekdes), serta beberapa orang yang bertugas sebagai tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi, di group WA itu, yang PPK ada sekitar 28 orang, ada juga PPS, KPPS, dan dua orang bagian ITE, serta beberapa Sekdes, mereka mendapatkan tugas khusus untuk mengamankan suara AA," tegasnya.

"Di group WA itu, AS tak segan untuk menegur jika ada yang tidak memberikan dokumen yang diminta oleh AA, tegurannya sangat kasar," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, oknum petinggi KPU Kabupaten tersebut sejak tanggal 13 Juni 2024 sudah bukan petinggi KPU, karena masa jabatannya telah selesai.(*)

Editor: Tri Sukma

Di kesempatan itu, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan peningkatan di lapak hewan kurban Jalan Raya Sulfat.

Selain meninjau langsung ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban, secara rutin dan berkala dirinya juga menerima laporan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan). Hasilnta, sejauh ini tak ada hewan kurban yang terindikasi penyakit tertentu. 

"Alhamdulillah ada 96 (lapak) penjualan kurban yang (secara rutin) dilihat dari teman Dispangtan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada hewan kurban yang punya penyakit atau indikasi penyakit tertentu," ucap Wahyu, saat ditemui awak media, Sabtu (15/6/2024). 

Sebagai penanda bahwa hewan kurban dalam kondisi sehat, Dispangtan juga memasang sticker di masing-masing hewan kurban. Tentu bukan hanya dipasang saja, sebab sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan hewan kurban secara menyeluruh. 

"Kita sudah tanya apa saja, mulai dari hidung, mata, telinga, lendir tempat pembuangan kotoran," tegasnya.

Selain memastikan kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak, pemeriksaan juga dilakukan saat proses penyembelihan hingga, pendistribusian. Tujuannya, agar daging kurban yang dibagikan tetap aman untuk dikonsumsi. 

"Cara pemotongan, tidak boleh berdampingan harus ada sekat, cara menjatuhkan akan didampingi petugas. Agar proses pemotongan hewan sesuai kebutuhan. Termasuk pemotongan daging, takut ada cacing pita, paru, hati, agar hewan kurban yang dipotong aman," jelasnya. 

Sementara, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan mengatakan, saat ini setidaknya ada sebanyak 500 mahasiswa yang turut dilibatkan dalam pemantauan kondisi kesehatan hewan selama moment Hari Raya Iduladha. Yang akan bertugas bersama tenaga kesehatan hewan dari Dispangtan. 

"Mahasiswa ada 500 orang akan mendampingi dari dispangtan 60 orang (tenaga kesehatan hewan)," terangnya.

Slamet mengatakan, hewan kurban yang akan disembelih di Kota Malang harus dipastikan dalam kondisi aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Untuk itulah pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dari kondisi fisik hewan. 

"Saat ini kita periska kesehatan hewan secara fisik, mulai kondisi kepala mulut badan, dan tempat pembuangan kotoran juga dicek. Dari mulut juga diperiksa, termasuk hewan ternak ini sudah bisa dikurbankan atau belum," ulasnya.

Catatan Dispangtan, saat ini ada sebanyak 96 lapak penjualan hewan kurban di Kota Malang. Jumlah tersebut menurut Slamet tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Sedangkan jumlah hewan kurbannya ada sebanyak 267 ekor sapi, 3.638 ekor kambing dan 272 ekor domba. 

"Termasuk dalam rangka pemantauan PMK (penyakit mulut dan kuku) dan LSD (lumpy skin disease). Dan alhamdulillah selama 4 hari pemeriksaan tidak ditemukan penyakit yang dimaksud. Hanya diare, itupun hanya dua ekor ternak," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dengan program komprehensif yang mencakup ekonomi, penanganan banjir, pendidikan, hingga kesehatan tersebut bakal dilakukan jika dirinya terpilih sebagai Wali Kota Malang 2024-2029. 

Pria yang akrab disapa Mas Dwi menjelaskan, ada beberapa langkah-langkah strategis, salah satunya mempertahankan Malang Creative Center (MCC) sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Malang. 

Terlebih, MCC yang didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu harus dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, terutama di kalangan generasi Z (Gen-Z).

"Awal berdirinya MCC itu memang tidak berorientasi pada profit, tapi untuk digunakan optimalisasi terutama pada ekonomi kreatif. Pemkot (Pemerintah Kota) Malang harus hadir untuk menjawab problem masyarakat. Siapa yang mengelola, dinas apa yang mengelola, itu yang kita awasi," ucapnya, saat berada di Kantor PWI Malang Raya, Sabtu (15/6/2024).

Menurut Mas Dwi, saat ini yang sangat penting itu mengawasi output dari anggaran yang dialokasikan untuk MCC, termasuk pertumbuhan wirausaha dan kenaikan kelas pelaku UMKM Kota Malang di setiap tahunnya.

"Itu (pengawasan out put) anggaran untuk MCC saat ini yang lebih penting," tegas pria yang pernah menjadi Direktur BUMD Jasa Yasa Kabupaten Malang dan anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 ini.

Sedangkan, lanjut Mas Dwi, untuk masalah banjir yang kerap terjadi, menjadi prioritas utamanya dalam 100 hari pertama kerja, karena dinilai penting untuk koordinasi dengan pemerintah daerah di Malang Raya. Mengingat banjir yang terjadi di Kota Malang banyak disebabkan oleh alih fungsi lahan di wilayah sekitarnya.

"Komunikasi dengan pemda di tiga daerah Malang Raya harus dilakukan. Saya yakin dengan duduk bersama, semua masalah akan teratasi. Reboisasi harus dilakukan untuk mengembalikan hutan di Kota Batu," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga berencana untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan seluruh aliran air dikembalikan ke Sungai Brantas. Dalam penanganan banjir ini, Ia juga mengaku akan menerapkan program pembuatan sumur resapan untuk setiap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru.

"Makanya salah satu program saya adalah menganggarkan Rp 1 miliar untuk satu kelurahan. Untuk menangani masalah banjir ini," tambahnya.

Tidak hanya fokus pada ekonomi dan penanganan banjir, Bacawalkot dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berkomitmen pada pengembangan pendidikan dasar dengan program memperbanyak sekolah gratis dan mengusung program Satu Keluarga Satu Sarjana. 

Diakhir, bidang kesehatan juga menjadi fokusnya, terkait hal ini Dwi merencanakan program 1 KK 1 Dokter Keluarga agar masyarakat Kota Malang terjamin kesehatannya. 

"Jadi memang manajemennya yang harus kita konsentrasi untuk pembenahannya. Bagaimana agar kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang ini terjamin," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dukungan dalam Proliga 2024 putaran II seri 3 tersebut dengan menjamin pasokan listrik yang handal selama berlangsungnya pertandingan.

Manager UP3 Malang, Albert Safaria mengatakan, PLN berkomitmen penuh dalam menyukseskan Proliga 2024, dengan memastikan suplai listrik yang handal, karena PLN berdedikasi dan komitmen mendukung berbagai event olahraga nasional maupun internasional. 

"Untuk mensukseskan Proliga, kami pastikan selama digelar pertandingan pasokan kelistrikan handal dan tanpa padam," ucapnya, Sabtu (15/6/2024).

Albert menjelaskan, untuk memastikan pasokan kelistrikan itu, pihaknya telah melakukan banyak persiapan diantaranya melaksanakan survey lokasi, pengambaran backup supply, strategi manuver, pengamanan jaringan, pemasangan ups dan genset, hingga simulasi dan pelaksanaan siaga.

"Kami telah melakukan tahapan-tahapan untuk memastikan pasokan kelistrikan, salah satunya dengan menyiapkan pola pengamanan dan personil siaga sejumlah 35 personil yang terbagi menjadi 2 grup yang telah ditentukan waktunya," jelasnya.

Sementara, Assistant Manager Jaringan UP3 Malang, Vandy Faizal menjelaskan, dalam pengamanan untuk kesuksesan berlangsungnya Proliga, pihaknya melakukan pengamanan berlapis mulai dari outdoor GOR Ken Arok, Ruang VIP, Ruang Ganti Pemain, Media Center dan Lapangan Utama. 

"Kita all-out untuk kesuksesan Proliga, pengamanan berlapis ini juga didukung dari DCC UP2D Jawa Timur dan Gardu Induk," katanya.

Vandy menambahkan, selama gelaran berlangsung, pihaknya menyediakan pengamanan berlapis dari jaringan kelistrikan PLN, serta Uninterruptible Power Supply (UPS) 250 kVA dan genset berkapasitas 800 kVA.

"Itu kami lakukan untuk menjaga pasokan listrik selama gelaran berlangsung, jadi untuk pasokan listrik dipastikan tanpa padam tanpa kedip saat pembukaan Proliga 2024 hingga selesainya acaranya nanti," tegasnya.

Sebagai informasi, pemberian dukungan untuk kesuksesan Proliga 2024 dengan memastikan suplai listrik tersebut sebagai bentuk komitmen PLN untuk berkontribusi dalam kesuksesan event-event besar. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kabar tersebut yakni adanya oknum petinggi KPU Kabupaten Malang yang dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan keterlibatan oknum Petinggi KPU dalam pemenangan salah satu Anggota Legislatif (Aleg) DPR RI terpilih daribdaerah pemilihan (dapil) Jatim V (Malang Raya), pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

Mengetahui kabar tersebut, wartawan SuaraJatimPost.com berusaha mengkonfirmasi kebenarannya kepada Ketua KPU Kabupaten Malang periode 2019-2024, Anis Suhartini.

Akan tetapi, upaya wartawan SuaraJatimPost.com tampaknya menemukan jalan buntu, karena yang bersangkutan ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp tidak merespon.

Sedangkan, Anggota KPU Kabupaten Malang periode 2019-2024 Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan bahwa terlapor yang merupakan oknum petinggi KPU Kabupaten saat ini sudah bukan menjadi bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, karena masa bakti telah selesai.

"Jadi, secara kelembagaan, per tanggal 13 Juni 2024, yang bersangkutan sudah bukan bagian KPU Kabupaten Malang. Tapi, terkait hal yang menjadi laporan, kami mengikuti proses hukum yang dijalankan," ucap pria yang akrab disapa Dika, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (14/6/2024).

Menurut Dika, yang dimaksud oknum petinggi KPU Kabupaten Malang sebenarnya ada beberapa orang, bahkan dirinya juga merupakan salah satu petinggi KPU Kabupaten Malang, dengan jabatan sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumberdaya Manusia (SDM).

"Saya juga termasuk petinggi KPU, tapi yang dimaksud itu mantan Ketua KPU berinisial AS, dan secara pribadi, saya sebagai anggota tidak tahu dan tidak terlibat dalam hal yang dilaporkan tersebut," jelasnya.

Sebab, lanjut Dika, dirinya memang sering berkomunikasi dengan semua pihak untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan semua peserta pemilu sesuai prinsip penyelenggara pemilu.

"Prinsipnya, kami membangun kedekatan dengan semua peserta pemilu, yang sesuai prinsip penyelenggara pemilu, tanpa tendensi menguntungkan atau merugikan salah satu pihak," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, oknum petinggi KPU tersebut diketahui yakni mantan Ketua KPU Kabupaten Malang berinisial AS.

AS sendiri dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh salah satu masyarakat, pada 24 Maret 2024 lalu atau satu bulan sepuluh hari paska Pemilu berlangsung.

AS diduga telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke salah satu Aleg DPR RI Dapil Jatim V, Malang Raya, yang saat itu maju dalam pemilu legislatif sebesar Rp 1,8 miliar untuk meng-create dan mengamankan suara aleg tersebut.

Dari jumlah permintaan tersebut, Rp 900 juta dialokasikan untuk serangan fajar diberbagai Kecamatan di Kabupaten Malang, tiga di antaranya Kecamatan Kromengan, Pakis dan Bululawang. (*)

Editor:Tri Sukma

Dalam pertandingan tersebut, Jakarta Electric PLN berhasil memetik kemenangan perdana atas lawannya Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 3-2 (14-25, 17-25, 26-24, 26-24, 18-16).

Kemenangan yang diraih Yolla Yuliana dkk ini sangat luar biasa, lantaran tim Jakarta Electric PLN di bawah asuhan pelatih asal Thailand, Chamnan Dokmai tertinggal di dua set awal. 

Akan tetapi, berkat kegigihan anak-anak Electric di set Ketiga mampu memetik kemenangan dengan poin deuce.

Dengan kemenangan atas Popsivo, jumlah kemenangan Electric PLN menjadi lima dan nilai 12, jumlah itu sama dengan yang didapatkan juara bertahan Bandung Bank bjb Tandamata, namun Electric baru menjalani sembilan laga dan Bank bjb sepuluh laga dan 14 poin.

Di kesempatan itu, usai laga, Pelatih Kepala Jakarta Electric PLN, Chamnan Dokmai mengapresiasi perjuangan yang telah diberikan anak asuhnya, yang berhasil tampil luar biasa, meskipun kalah di dua set awal.

"Anak-anak tampil luar biasa. Meskipun kalah di dua set awal, namun semua tetap tenang dan berhasil. Peluang kami memang lebih besar, setelah ini kami akan fokus dan tetap menjaga fokus agar bisa menang di sisa pertandingan dan bisa lolos ke final four," katanya.

"Pada set pertama dan kedua menghadapi Popsivo, Electric PLN banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga membuat permainan tidak berkembang dan Popsivo Polwan unggul 14-25 dan 17-25," tambahnya.

Chamnan mengatakan,npada set ketiga, anak-anak Electric PLN mampu bangkit dan memperbaiki permainan. Serangan Marina Markova dkk. membuat Electric PLN unggul 26-24. 

"Pada set keempat, anak-anak bermain semakin membaik. Blok yang rapat membuat serangan Jakarta Popsivo Polwan mampu diredam, dan berhasil unggul 26-24. di set selanjutnya (set kelima), anak-anak bermain tenang dan bisa memenangkan laga ini dengan skor 18-16," tegasnya.

Sementara, kapten tim Electric PLN, Yolla Yuliana menyambut gembira kemenangan yang berhasil diperoleh timnya.

"Alhamdulillah kita bisa dapat poin dari pertandingan ini," tandas Yolla

Sebagai informasi, pada laga selanjutnya, Electric PLN akan menghadapi Bank bjb Tandamata, pada Sabtu (15/6/2024) besok, di GOR Ken Arok, Kota Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pelaporan tersebut dilakukan oleh salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya pada 24 Maret 2024 lalu atau satu bulan sepuluh hari paska Pemilu berlangsung.

Sedangkan, untuk penyerahan dokumen ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur tersebut dilakukan oleh tim kuasa hukum pelapor, Bakti Riza Hidayat, dan diterima oleh Briptu Dicki Dharmawan SH. 

Bakti Riza Hidayat mengatakan, sebelum melaporkan oknum petinggi KPU Kabupaten Malang tersebut, timnya telah melakukan investigasi panjang, yang hasilnya ditentukan adanya dugaan pemufakatan jahat oleh oknum tersebut dengan salah satu caleg DPR RI Dapil Jatim V, Malang Raya.

"Dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi suap kepada penyelenggara negara itu telah dilakukan sejak tahun 2022, atau sebelum Pemilu Legislatif bergulir," katanya.

Menurut Bakti, di dokumen hasil investigasi itu, oknum petinggi KPU Kabupaten Malang mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke salah satu Caleg DPR RI Dapil Jatim V, Malang Raya, sebesar Rp 1,8 miliar untuk meng-create dan mengamankan suara caleg tersebut.

"Di RAB itu diajukan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar, yang mana Rp 900 juta dialokasikan untuk serangan fajar diberbagai kecamatan di Kabupaten Malang, tiga di antaranya Kromengan, Pakis dan Bululawang," jelasnya. 

Supaya skenario berjalan mulus, lanjut Bakti, oknum Petinggi KPU tersebut membuat grup WhatsApp (WAG) bernama Siber Grop, yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan instruksi dalam pengamanan suara Caleg tersebut. 

Bahkan, oknum petinggi KPU itu juga melakukan pertemuan darat dengan Caleg tersebut, baik di Kabupaten Malang maupun di Jakarta, dan Caleg itu juga memfasilitasi oknum Petinggi KPU dengan akomodasi, laptop, dan HP. 

"Dari pendalaman data oleh tim kami, komunikasi antara oknum Petinggi KPU dengan caleg itu terjadi sangat masif sampai Pemilu usai. Ada sekitar 28 petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan beberapa sekretaris desa (sekdes) yang dilibatkan dalam operasi ini," terangnya. 

“PPK, PPS, KPPS serta sekdes itu direkrut secara khusus untuk mengamankan Caleg itu, mereka adalah orang-orang yang ada dalam Siber Grop," tambahnya. 

Akan tetapi, tambah Bakti, laporan tersebut hingga saat ini belum ada tindak lanjut oleh jajaran Polda Jawa Timur. Padahal dari hasil konsultasi dengan beberapa pakar hukum, dugaan tersebut masuk dalam ranah gratifikasi, menyalahi UU Pemilu, menyalahi UU Pidana, serta penyalahgunaan jabatan. 

Terlebih, pada 24 Februari 2024 malam atau 10 hari setelah Pemilu, di rumah petinggi KPU Kabupaten Malang dan rumah salah satu PPK Singosari ditemukan 144 amplop berisi uang masing-masing Rp 25 ribu beserta gambar-gambar poster Caleg tersebut. 

"Kami berharap Polda Jawa Timur mengambil langkah taktis untuk membongkar praktik-praktik kecurangan Pemilu kemarin karena semua unsurnya telah memenuhi," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam pertandingan tersebut, duel sengit tersaji saat tim putri Jakarta BIN melawan Bandung BJB Tandamata yang berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang, Kamis (13/6/2024). 

Dalam pertandingan tersebut, Jakarta BIN langsung tampil agresif, dan sukses menguasai set pertama dengan skor 21-15. Akan tetapi, di set kedua, Bandung BJB Tandamata mengembalikan keadaan menjadi 24-26.

Set ketiga, terjadi duel sengit antara kedua tim dengan saling curi poin, dan akhirnya Jakarta BIN kembali merebut kemenangan dengan skor 25-23. 

Pada set keempat yang menjadi penentu, Bandung BJB Tandamata memberikan perlawanan sengit, namun perlawanan tersebut juga dibalas oleh tim Jakarta BIN dengan begitu dominan dan kembali mendapat kemenangan di set 4 dengan hasil akhir 25-21. 

Dengan kemenangan di set keempat, membuat Jakarta BIN memastikan diri telah mengungguli Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1.

Meski telah berhasil membekuk Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1, asisten pelatih Jakarta BIN Labib sangat menyayangkan permainan di set kedua yang sempat lengah sehingga lawan bisa mengembalikan keadaan di set itu.

"Saya senang dengan keberhasilan tim membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya. Tapi ada pekerjaan rumah untuk menghadapi laga berikutnya dan menjaga kans lolos ke babak final four Proliga 2024," katanya.

"Receive kami kurang oke sehingga mau menyerang susah. Bisa sih, tetapi menyelesaikan saat melakukan serangan itu gagal. Sebenarnya, set kedua kami bisa menyudahi pertandingan. Namun, anak-anak terlalu rileks dan sedikit kecolongan. Namun, kalau melihat laga ini cukup bagus," tambahnya.

Sementara, pelatih Bandung BJB Tandamata Alim Suseno menilai kekalahan yang diderita timnya tersebut karena pemain banyak melakukan kesalahan sendiri. Hal itu membuat tim harus berusaha ekstra untuk bisa menembus final four demi mempertahankan gelar juara musim lalu.

"Kalau melihat data statistik permainan, ya itu tadi anak-anak banyak melakukan kesalahan. Tapi kami masih optimistis bisa menembus final four," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, tim putri Jakarta Pertamina Enduro membuka peluang lolos ke babak final four, setelah berhasil mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor akhir 3-0 (25-18,25-15,26-24). 

Dalam pertandingan lanjutan PLN Mobile Proliga 2024 tersebut, tim tim yang sudah tidak lolos final four yakni Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, tim putri Jakarta Pertamina Enduro justru bermain sedikit hati-hati.

Sehingga, pertandingan berlangsung lambat, tampak di awal set pertama, Hanny Budiarti dan kawan-kawan dari Jakarta Pertamina Enduro sempat mendapat perlawanan berarti Mediol Stiovany Yoku dan kawan-kawan dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Akan tetapi, dipertengahan set pertama Pertamina Enduro yang mengincar satu tiket ke babak final four, terus menekan pertahanan Petrokimia, yang diperkuat dua pemain asing yakni Paulina Rohimova dan Camilla, dan akhirnya Pertamina Enduro, menang 25-15 diset pertama itu.

Pada set kedua pelatih Petrokimia, Risco Herlambang mencoba merotasi pemainnya dengan memasukkan Shintia Alliva supaya bisa bermain lebih cepat. 

Namun Hanny Budiarti yang berkolaborasi dengan Polina Shemanova dan Ivana Vanjax, terus menekan pertahanan Aulia Suci dan kawan-kawan dari Petrokimia, dan memaksa menelan kekalahan 25-15 dari Pertamina Enduro.

Set ketiga, pertandingan kedua tim cukup berimbang. Risco Herlambang tidak mengubah komposisi pemainnya, tetap memaksimalkan Aulia Suci, Ajeng, Fanny, Dhea dan duo asingnya, Camila dan Polina Shemanova, untuk bisa memberikan perlawanan sepadan, yang membuat saling kejar angka mulai 12-12 hingga 20-20 dari kedua tim.

Di akhir set ketiga, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, berhasil menyalip perolehan angka Pertamina Enduro 20-21.

Setelah berhasil membuat kedudukan imbang, pelatih Pertamina Enduro, Eko Waluyo langsung mengambil time out.

Menjelang akhir set ketiga Aulia Suci dkk mencoba mengimbangi kebangkitan Jakarta Pertamina Enduro menjadikan perolehan angka imbang 23-23 hingga 24-24. 

Dengan sekali deuce, smash keras dari Polina Shemanova akhirnya mengakhiri perlawanan Petrokimia dengan skor 26-24.

Dengan kemenangan tersebut tim putri Jakarta Pertamina Enduro mengumpulkan poin 18 dan berpeluang lolos babak final four.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Werry Prayogi mengaku sangat gembira atas hasil yang dicapai anak-anak Pertamina Enduro. 

"Ini memberikan harapan pada anak-anak untuk bisa maju ke final four," kata Werry kepada media usai laga.

Sementara, pelatih Pertamina Enduro, Eko Waluyo sangat bersyukur atas hasil yang dicapai atlet-atletnya. 

"Alhamdulillah semua pemain bermain baik dan mengikuti strategi yang kami berikan," tegasnya 

Disisi lain, pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Risco Herlambang, saat ditemui awak media usai laga, mengaku bingung melihat cara bermain anak asuhnya.

"Seperti tidak ada gairah bermain, berbeda dengan permainannya ketika di Bandung kemarin. Saya berpesan kepada pemain agar bermain lepas dan mencari kemenangan, dan diharapkan di Pontianak nanti motivasi anak-anak bangkit," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan yang digelar di Hotel Same, Jalan Patimura No.19, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini berlangsung selama tiga hari, yakni pada Rabu (12/6/2024) hingga Jumat (14/6/2024) mendatang.

Ketua DPD Apersi Jatim, H. Makhrus Sholeh mengatakan, kegiatan pelatihan K3 ini merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Kanwil Surabaya yang berkolaborasi dengan DPD Apersi Jatim.

"Kegiatan ini merupakan kolaborasi kami (DPD Apersi) bersama PLN Kanwil tentang K3, karena pembinaan K3 kepada anggota Apersi sangat penting. Apalagi kita setiap hari berkecimpung di lapangan," ucapnya, Kamis (13/6/2024).

Menurut Makhrus, dengan adanya pelatihan K3 bagi anggota DPD Apersi Jatim ini diharapkan dapat meminimalisir adanya kecelakaan kerja (accident) dalam bekerja, dan dapat menjalankan aktivitas dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksaan K3 dalam bekerja.

"Jadi, kami (Apersi) ini sebagai organisasi perusahaan pengembang perumahan dan permukiman, dan kami ini merupakan Big Customer PLN, kami berharap tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN Tepat sasaran dan tepat guna," jelasnya.

Lebih lanjut, Makhrus berharap, kegiatan seperti pelatihan K3 bagi anggota DPD Apersi Jatim ini dapat dilakukan lagi dengan materi yang berbeda.

"Kami berharap, kedepan akan ada kegiatan serupa dengan materi yang berbeda," tegasnya.

Terlebih, tambah Makhrus, DPD Apersi Jatim di tahun 2024 ini akan membangun 20 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Jawa Timur. 

"Tahun ini kami akan bangun rumah MBR sebanyak 20 ribu, nantinya kerja sama dengan PLN sangat dibutuhkan, apalagi terkait penerangan jalan nantinya," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Di kesempatan itu, Fuad mengungkapkan rencana strategisnya jika terpilih menjadi Wali Kota Malang periode 2024-2029, salah satunya tentang validasi database kependudukan serta reformasi layanan kesehatan dan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.  

Sebab, validitas data kependudukan sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu.

"Karena ketika database ini tidak valid, pemerintah akan sangat kesulitan dalam menangani kemiskinan. Saya memiliki pengalaman di DPRD Kota Malang, dan kendalanya memang seperti itu. Versi BPS dengan versi kita, beda. Yang benar yang mana, kan gitu," ucap Fuad, Rabu (12/6) sore. 

Menurut Fuad, dengan data yang valid, pemerintah akan dengan mudah untuk menangani permasalahan dan kebutuhan warga melalui kebijakan yang tepat. 

"Setelah data divalidasi, kebijakan selanjutnya akan difokuskan pada sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan," jelasnya.

Fuad menjelaskan, dengan memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh fasilitas kesehatan, maka dapat menghindari adanya diskriminasi layanan terhadap warga kurang mampu yang ingin berobat, karena selama ini sempat ada beberapa kasus dimana warga mengeluhkan adanya diskriminasi dari Rumah Sakit (RS) di Kota Malang dalam melayani warga kurang mampu. 

"Kita harus memastikan tidak ada lagi kasus diskriminasi layanan kesehatan kepada warga kurang mampu yang ingin berobat ke rumah sakit," terangnya. 

Sedangkan, Fuad menambahkan, untuk di sektor pendidikan, dirinya berencana meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan baik di sekolah swasta maupun negeri, dengan melakukan perbaikan sarana prasarana serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

"Dengan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan merupakan investasi penting untuk pengembangan daerah yang berkelanjutan, karena kalau sudah Sumber Daya Manusia (SDM) nya baik, maka kita bisa bicara tentang kondusifitas, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur," ulasnya.

Lebih lanjut, Fuad menegaskan, saat ini perlu ada 3 kata untuk meyakinkan masyarakat Kota Malang yakni 'Cerdas, Ikhlas, Berani'.

"Jadi, kebijakan dan pembangunan di Kota Malang harus dirancang oleh orang-orang cerdas, dilaksanakan oleh orang-orang ikhlas, dan dieksekusi oleh orang-orang pemberani," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Direktur RSI Unisma, Arif Suryadi, saat ditemui awak media membantah bahwa pihaknya telah melakukan penahanan jenazah pasien bernama Trisiyami (55), yang terjadi pada Selasa (11/6/2024) malam. 

"Sebenarnya, insiden terjadi karena adanya miskomunikasi dalam penyampaian prosedur. Kalau ada pasien yang meninggal, tentu pihak keluarga kami minta untuk mengurus (menyelesaikan) administrasi. Itu sudah prosedur," ucapnya, Rabu (12/6/2024).

Arif mengaku bahwa ada semacam toleransi bagi keluarga pasien yang akan menyelesaikan administrasi atau tagihan keuangan. Terutama bagi keluarga yang tergolong tidak mampu. 

"Jadi sekali lagi, tidak ada penahanan jenazah pasien, itu (Insiden) terjadi hanya karena miskomunikasi saja," jelasnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Manajer Pelayanan Medis (yanmed) RSI Unisma, Dr. Fifin yang menyebut bahwa ada prosedur yang bisa ditempuh bagi keluarga pasien yang tergolong tidak mampu. 

"Di sini ada prosedur yang bisa ditempuh oleh keluarga almarhumah Trisiyami (55), jika keluarga pasien merasa keberatan untuk melunasi tagihan biaya perawatan, kami ada prosedur untuk pemberian bantuan," katanya.

"Jadi tidak bisa langsung. Sehingga informasi jenazah pasien tidak bisa dibawa pulang itu tidak benar," tambahnya. 

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, insiden penahanan jenazah Trisiyami disebabkan pihak keluarga tidak bisa melunasi biaya berobat sebesar Rp Rp 12.131.000, di Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang.

Besaran biaya berobat tersebut sebagai biaya perawatan almarhumah Trisiyami, setelah dirawat selama 3 hari, dan suami mendiang Almarhumah Trisiyami, Supardi mengaku tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya tersebut.

Mengetahui insiden tersebut, tetangga Supriadi menggalang bantuan dan terkumpul uang sebesar Rp 5.000.000, namun pihak RSI UNISMA Malang belum bisa mengeluarkan jenazah Trisiyami sebelum melunasinya.

Kabar itu, membuat Bupati Malang HM Sanusi mengirimkan ajudannya untuk membebaskan janazah, dan untuk melunasi biaya tersebut.

Keterlibatan Bupati Malang HM. Sanusi dalam penyelesaian insiden tersebut karena yang bersangkutan tercatat sebagai warga Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir. 

Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti mengatakan, hadirnya Proliga 2023 di Malang sejatinya tidak hanya menguntungkan dari sisi olahraga, melainkan turut mendongkrak ekonomi sekitar. 

"Kejuaraan bola Voli ini digelar di GOR Ken Arok, pada 13-16 Juni 2024. Kami yakin GOR Ken Arok akan dipadati penonton yang secara langsung turut memberikan dampak bagi pelaku usaha di sekitar, termasuk UMKM. Dipilih Malang karena memiliki basis peminat bola voli yang cukup tinggi," ucapnya, saat Konferensi pers, Rabu (12/6/2024).

Selain menyasar para penggemar voli, lanjut Aji, gelaran yang disponsori oleh Pertamina ini diharapkan meraup animo masyarakat luas dengan tujuan menggerakkan perekonomian Kota Malang.

"Momentum ini akan menjadi trigger perekonomian masyarakat Malang. Hotel, rumah makan, sampai dengan pelaku UMKM banyak yang menjadi lebih ramai. Karena penonton tidak hanya dari Malang saja, tetapi juga dari kabupaten/kota lain," jelasnya.

Sebagai informasi, Malang sebagai kandang Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Pertamina Pertamax, menjadikan kesempatan menonton langsung tim idola tampaknya tak ingin disia-siakan para penggemarnya.

Terlebih dukungan maksimal tentunya ingin diberikan masyarakat kepada Gendis, Rara, Sandy Akbar dan timnya.

Semenjak, Ketua Panitia Pelaksana Puspa Dewi Shinta Rukmi menjelaskan, dalam gelaran Proliga Putaran II ini, pihaknya menyiapkan 3.700 tiket per hari pertandingan yang terdiri dari 3.500 tiket reguler seharga Rp 100.000 dan 200 tiket VIP seharga Rp 250.000

"Jadi, masyarakat jika ingin membeli Tiket bisa dibeli di Aplikasi MyPertamina dan secara offline di GOR Ken Arok," katanya.

Selain itu, lanjut Puspa, Pertamina juga menyediakan booth-booth menarik yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat terdiri dari Booth UMKM Pertamina, Food & Beverage, Apparel dan Jersey, dan untuk mengantisipasi animo masyarakat pengamanan juga akan diperketat.

"Selasa kemarin kami telah melakukan rapat koordinasi Pengamanan dan pelaksanaan pertandingan. Polri dan TNI akan memperkuat pengamanan dengan menurunkan 120 personil gabungan. Seluruh Sarana Prasarana dipastikan siap," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam rangkaian simulasi pengamanan Pilkada serentak 2024, Polresta Malang Kota melibatkan kurang lebih 500 personil gabungan Kepolisan, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, Dinkes dan beberapa komunitas masyarakat 

Kapolresta Malang Kota Kombes. Pol. Budi Hermanto, mengatakan, upaya pengamanan Pilkada 2024 perlu dipersiapkan secara baik dan kordinasi komunikasi lintas sektoral.

"SISPAMKOTA dilakukan mengantisipasi Kota Malang dari adanya huru hara atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban masyarakat saat Pilkada, terutama objek-objek vital, kantor KPUD, Bawaslu, Pertokohan, ATM ini perlu kita persiapkan," ungkapnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Buher ini berharap hal-hal terkait dengan prediksi keamanan saat Pilkada dapat dikendalikan dan berlangsung tertib dan aman.

"Semoga simulasi prediksi ini tidak terjadi pada hari H, karena memang ini yang perlu kita jaga makanya membangun komunikasi publik tidak mudah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartikan dalam sambutannya meyakini masyarakat Kota Malang sudah dewasa dalam berpolitik serta mampu menyambut Pilkada dengan baik.

"Saya meyakini masyarakat Kota Malang sudah semakin dewasa dalam berpolitik dan mari agenda 5 tahunan ini kita sama-sama siapkan dengan baik. Semoga simulasi ini hanya kesiapan antisipasi dan tidak terjadi dilapangan," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Lewat Gerakan Sekolah Sehat (GSS), SMA Negeri yang sebagai sekolah Double Track dan sebagai Sekolah Penyelenggara Digital Skill berkat kerja sama UNICEF dengan ITS tersebut terus meningkatkan branding.

Kepala SMA Negeri 1 Bantur, Istinah Sofariyah, S.Pd.,M.M. dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, bahwa program Gerakan Sekolah Sehat yang merupakan program Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menjalankan Merdeka Belajar dalam rangka mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) unggul yakni melalui kesehatan sekolah.

"Program GSS ini bertujuan untuk implementasi Sekolah Sehat dengan berfokus pada Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa dan Sehat Lingkungan di satuan pendidikan," ucapnya.

Menurut Istinah, SMAN 1 Bantur yang sebagai sekolah binaan Kemendikbudristek, mengikuti kegiatan Advokasi Gerakan Sekolah Sehat, untuk meningkatkan branding sekolah.

"Dalam kegiatan advokasi itu, 173 Satuan Binaan Jenjang SMA Regional 2 yang berasal dari 5 propinsi. (***)

Editor: Tri Sukma

Jenasah warga Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir tersebut diketahui bernama Trisiyami (55), yang meninggal dunia sekitar pukul 18.30 akibat penyakit gejala seperti stroke.

Mengetahui kabar tersebut, Bupati Malang HM Sanusi langsung bergerak cepat dengan memerintahkan ajudannya untuk membebaskan janazah tersebut.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, setelah mengetahui adanya penyanderaan jenazah akibat tidak bisa melunasi biaya berobat tersebut, dirinya langsung mengirimkan ajudannya untuk melunasi biaya tersebut.

"Ajudan sudah meluncur untuk membebaskan penyanderaan jenazah itu, sekalian dengan membawa ambulance untuk membawa jenazah ke rumah duka," tegasnya singkat.

Sebagai informasi, jenazah almarhumah Trisiyami (55), sempat tertahan di Kamar Mayat Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang selama kurang lebih empat jam, dan baru dlbisa dibawa ke rumah duka sekitar pukul 22.38.

Dalam pemberitaan sebelumnya, almarhumah Trisiyami (55) meninggal dunia setelah menjalani perawatan sejak Minggu (9/6/2024) lalu akibat terserang penyakit seperti gejala stroke. 

Akan tetapi, pada Selasa (11/6/2024) sekitar pukul 18.15, mendiang almarhumah Trisiyami (55) meninggal dunia, dan pihak keluarga harus membayar biaya berobat total sebesar Rp 12.131.000.

Karena berasal dari keluarga tidak mampu, jenazah almarhumah Trisiyami (55) harus tertahan di RSI UNISMA Malang.

Hal itu membuat suami mendiang almarhumah Trisiyami (55), Supardi (74) terus berusaha untuk bisa membawa jenazah istrinya ke rumah duka.

Usaha Supardi pun mendapatkan hasil, setelah Bupati Malang HM Sanusi mengetahui adanya insiden penahanan jenazah, dan langsung melunasi semua tagihan biaya berobat tersebut.(*)

Editor: Tri Sukma

Insiden penahanan jenazah pasien terjadi pada keluarga almarhum Trisiyami (55), yang menghembuskan nyawanya pada pukul 18.30.

Saat ditemui di RSI Unisma, Selasa (11/6/2024) malam, suami mendiang Trisiyami, Supardi (74) masih berusaha membawa jenazah istrinya.

Supardi mengaku, bahwa dirinya diminta untuk membayar uang jutaan rupiah sebagai biaya perawatan istrinya. Total biaya yang harus dibayar Supardi sebesar Rp 12.131.000.

"Meninggalnya sejak tadi, pukul 18.30. Jadi tidak bisa dibawa pulang jenazahnya kalau tidak melunasi. Saya tidak bisa membayar penuh sebesar Rp 12.131.000," ujar Supardi. 

Supardi menceritakan kronologi istrinya hingga di RSI Unisma. Dimana hal itu berawal saat istrinya sakit pada Minggu (9/6/2024) lalu. Saat itu istrinya menunjukan gejala seperti stroke. 

"Jadi awalnya istri saya ngangkat galon isi air. Dimintai tolong sama tetangga karena (saluran) airnya mati. Lalu setelah ngangkat galon mengeluh kepalanya sakit," jelas Supardi. 

Trisiyami pun lantas tidur. Namun gejalanya memuncak saat ia bangun tidur. Dimana Trisiyami malah kesulitan berbicara.

"Ngomongnya ibuk langsung pelat saat bangun tidur," imbuh Supardi. 

Dengan kondisi tersebut, dirinya memutuskan untuk membawa istrinya ke RSI Unisma. Hingga Trisiyami dinyatakan meninggal pada Selasa (11/6/2024) sejak dirawat pada Minggu (9/6/2024) lalu. 

"Sebenarnya, saya merasa istri saya sudah meninggal sejak kemarin. Namun kata tenaga kesehatan masih belum (meninggal). Dan tetap dibantu alat bantu pernapasan. Bilangnya, dalam hari ketiga tidak ada dampak, maka alat dicabut, karena kalau terus dipasang biayanya mahal," jelas Supardi. 

Saat ini, Supardi hanya berharap agar jenazah istrinya bisa dibawa pulang. Tentu agar dapat disemayamkan dengan layak. 

"Bilangnya, kalau membayar hanya Rp 5 juta tidak bisa. Harus ada jaminan seharga kekurangannya. Saya tanya, seperti apa jaminannya, bilangnya petugas ya seperti sepeda motor," jelas saudara Supardi, Iwan Setiawan. 

Sebelum saudaranya meninggal, Iwan juga sempat menguruskan kepersertaan BPJS Kesehatan. Namun ternyata oleh kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang tidak diperbolehkan. 

"Tidak boleh sama Dinsos, padahal sudah ada surat keteranngan tidak mampu. Namun tidak bisa karena alasan dirawat di RS Swasta," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu dilakukan lantaran dalam penanganan bencana akan menjadi kendala, jika ada kelompok rentan di lokasi kejadian bencana.

"Penting ada edukasi untuk kelompok rentan dalam menghadapi bencana, agar tidak terjadi apa-apa," ucap Wahyu, saat membuka Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana Tematik, di salah satu hotel di Kota Malang, Selasa (11/6).

Wahyu menjelaskan, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya potensi, resiko dan dampak terjadinya bencana perlu dilakukan kepada semua pihak tanpa terkecuali kelompok rentan seperti disabilitas, lansia dan pemuda, agar dapat meminimalisir dampak yang lebih besar seperti adanya korban jiwa.

"Itu (pemahaman) potensi, resiko dan dampak terjadinya bencana perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak, agar bisa membangun komitmen meminimalisir terjadinya bencana," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Wahyu, kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan supaya peserta yang hadir dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot ) Malang sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.

"Butuh langkah bersama dalam membangun komitmen untuk penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Malang. Khususnya bagaimana saudara-saudara sekalian mengetahui apa saja potensi, resiko dan dampak yang timbul akibat bencana," terangnya.

Sebab, tambah Wahyu, dengan sosialisasi seperti ini dinilai dapat menjaring masukan yang disampaikan, untuk menjadi bahan yang bisa dimasukkan dan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik sebagai bentuk perencanaan pembangunan dengan pendekatan pembangunan inklusif yang mengikutsertakan semua orang dengan perbedaaan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, serta kondisi setiap individu.

"Jadi, saya berharap sosialisasi ini dapat menjaring masukan yang disampaikan, masukan dan usulan yang ada akan ditindaklanjuti melalui Musrenbang tematik," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam acara sosialisasi yang digelar BPBD Kota Malang ini, sekitar 130 orang hadir termasuk didalamnya 75 orang kelompok disabilitas. Usai menyampaikan sambutannya, didampingi Kalaksa BPBD Kota Malang, Pj. Wali Kota Malang menyerahkan secara simbolis seminar kit kepada peserta sosialisasi.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam pendaftaran pemilihan seleksi calon Direksi Perumdam Tugu Tirta Kota Malang yang telah ditutup pada pukul 15.00 WIB, ada sebanyak 30 orang yang mendaftar untuk berebut kursi Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang. 

"Dari 30 orang pendaftar tersebut, juga ada nama petahana Dirut Perumda Tugu Tirta, M. Noor Muhlas. Jadi petahana mendaftar baru tadi siang sekitar pukul 10.00 atau 11.00 siang tadi," ucap Ketua panitia seleksi (Pansel) Direksi Perumda Air Tugu Tirta Kota Malang, Prof. M. Bisri, saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/6/2024).

Menurut Prof. Bisri, ketigapuluh orang pendaftar tersebut mendaftar untuk tiga posisi. Yakni Direktur Utama (Dirut), Direktur Administrasi (Dirmin) dan Keuangan serta Direktur Teknik (Dirtek). Bahkan pendaftar bukan hanya dari Kota Malang saja. 

"Ada dari Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Tangerang, Bekasi, Bali, Ciamis dan Medan. Kalau yang Kabupaten Malang itu termasuk 14 dari Perumda Tirta Kanjuruhan," jelasnya.

Mantan Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang ini menjelaskan, seleksi pemilihan calon Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang di tahun ini lebih ketat dari sebelumnya.

Sebab Pj Wali Kota Malang yang bertindak sebagai kuasa pemilik modal (KPM), ingin bahwa Direksi Perumda Tugu Tirta diisi oleh orang yang profesional. 

"Waktu saya diundang, pak Pj Wali Kota Malang ingin yang profesional. Untuk uji kompetensi selain dari kami, juga dari lembaga luar, yakni Universitas Negeri Malang (UM) untuk menguji dan ada psikotes. Tahun ini ketat karena juga ada nilai kuantitatif, ada angkanya," tegasnya.

Sebagai informasi, ketiga puluh orang pendaftar tersebut nantinya akan melewati tahapan-tahapan yang harus dilewati.

Mulai dari seleksi administrasi, uji kepatutan dan kelayakan hingga terpilihnya 3 orang calon yang nantinya akan menjalankan sesi wawancara dengan Pj Wali Kota Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam penertiban tersebut, Dishub Kota Malang berhasil menindak belasan kendaraan yang kedapatan parkir di tempat yang tidak sesuai aturan.

Bahkan, petugas menemukan seorang juru parkir (jukir) di sekitar Stasiun Malang yang kedapatan mengenakan tarif Rp 5.000 dalam sekali parkir untuk kendaraan roda dua, dengan menggunakan karcis parkir yang bertuliskan penitipan parkir PT. KA Stasiun Kota Baru Malang. 

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, penertiban dilakukan dengan menyasar sejumlah titik yang sebenarnya dilarang dugunakan untuk titik parkir. Salah satunya seperti di sekitar Rumah Sakit Sjaiful Anwar (RSSA) Malang.

"Di lokasi ini, sebenarnya sudah terdapat rambu larangan parkir. Tapi, masih banyak kendaraan roda empat yang parkir di lokasi ini. Bahkan persis di bawah rambu larangan parkir, ada belasan mobil kita digembok. Kalau pengendaranya bisa ditemui langsung akan dikenakan tilang," ucapnya, saat ditemui awak media, Senin (10/6/2024).

Pria yang akrab disapa Djaya ini menjelaskan, selain di kawasan RSSA Malang, pihaknya juga melakukan penertiban di sekitar Stasiun Malang, yang didapati sejumlah ojek online atau taksi online yang sedang menunggu orderan. 

"Masyarakat sebagai pelanggan juga paham tentang kewajiban dan haknya. Kewajibannya dia harus tahu peraturan, jangan hanya asal meletakkan kendaraan, parkir bukan pada tempatnya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Djaya, dirinya menyarankan agar baik pihak penyelenggara parkir maupun pemilik kendaraan, bisa sama-sama mematuhi aturan, karena hal tersebut sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan parkir yang masih banyak dikeluhkan di Kota Malang. 

"Silakan misalnya menempatkan kendaraan parkir bukan pada tempatnya, ada tempat yang sudah kita tentukan. Ini kecenderungan dari masyarakat adalah ambil kesempatan enaknya saja. Dimana dituju, di situlah dirinya (pengendara) menempatkan kendaraan," terangnya.

Sedangkan, tambah Djaya, untuk penertiban jukir di sekitar Stasiun Malang yang mengenakan tarif Rp 5.000 dalam sekali parkir untuk kendaraan roda dua, dengan menggunakan karcis parkir yang bertuliskan penitipan parkir PT. KA Stasiun Kota Baru Malang tersebut dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat.

"Jadi kita menindaklanjuti keluhan dari masyarakat yang mana ada yang dipungut lebih dari ketentuan Perda Parkir. Dan oknum jukir mengaku bahwa tarif sebesar Rp 5.000 itu karena kendaraan yang parkir itu mencapai satu hari penuh, tetap itu tidak dapat ditoleransi," tegasnya.

Dengan begitu, Djaya menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pendekatan terhadap oknum jukir tersebut agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Terlebih hal itu juga sempat dikeluhkan masyarakat melalui media sosial hingga viral. 

"Kami sudah tindak dengan pendekatan dan pembinaan dengan pernyataan. Dengan harapan tidak mengulangi lagi," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, belasan pejabat struktural Perumda Tirta Kanjuruhan ramai-ramai mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi Anggota Direksi Perumdam Tugu Tirta Kota Malang.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi mengatakan, mengetahui adanya informasi Seleksi Calon Direksi Perumdam Tugu Tirta Kota Malang. 

"Panitia Seleksi Anggota Direksi yang telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 01/PANSEL-PERUMDA AIR MINUM TUGU TIRTA /2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, maka kami mempersiapkan belasan pejabat struktural yang sudah memiliki sertifikat manajemen air minum ramai-ramai mendaftar, mereka semua sudah memiliki sertifikat manajemen air minum yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Air Minum Indonesia (LSP AMI)," ucapnya, Senin (10/6/2024).

Syamsul menjelaskan, belasan pejabat struktural tersebut telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh LSP AMI, baik untuk Tingkat Muda maupun Tingkat Madya.

"Jadi pejabat struktural kami (Perumda Tirta Kanjuruhan) yang mendaftar itu ada sebanyak 14 orang," jelasnya.

Syamsul menegaskan, keikutsertaan para pejabat struktural untuk Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang ini, karena Perumdam Tugu Tirta merupakan salah satu mitra Perumda Tirta Kanjuruhan yang terikat dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan air baku, baik yang berasal dari mata air sumber wendit yang terletak di Kecamatan Pakis, maupun mata air sumber pitu yang terletak di Kecamatan Tumpang.

"Untuk mendukung suksesnya kegiatan seleksi Direksi Perumdam Tugu Tirta Kota Malang, kami telah mempersiapkan 14 calon Direksi dari jajaran pejabat Perumda Tirta Kanjuruhan yang dinilai telah memenuhi persyaratan," terangnya.

Untuk itu, lanjut Syamsul, dengan moment tersebut menjadikan ajang kaderisasi dan kesempatan untuk mencari pengalaman bagi pejabat Perumda Tirta Kanjuruhan yang masih berusia muda, dan diharapkan semakin meningkatkan kompetensi setiap individu.

"Secara spesifik, kami tidak menentukan target, tapi kami telah mempersiapkan 14 pejabat itu dengan baik, untuk itu siapapun pejabat Perumda Tirta Kanjuruhan yang berhasil lolos dalam seleksi ini akan kami dukung sepenuhnya," pungkasnya. (*) 

Editor: Rizqi Ardian 

Kedatangan pria kelahiran 20 Desember 1976 ini, bertujuan untuk berdiskusi tentang kemajuan Kota Malang dengan membawa program Malang Health Tourism.

Menanggapi hal tersebut Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono menyambut baik kedatangan Alumni SMPN 1 Kota Malang ini. Terlebih, dalam waktu dekat ini, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Malang Raya akan menggelar event yang bakal menggelikan roda perputaran ekonomi masyarakat, dengan tajuk 'Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024'.

"Program Malang Health Tourism ini tujuannya sama dengan Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024, yang ingin mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Sport City," ucapnya.

Menurut Cahyono, dengan berkolaborasi kegiatan Sport Turism dan Health Tourism tersebut diyakini bisa menjadi penanda kebangkitan perekomomian di wilayah Kota Malang.

"Kita perlu berkolaborasi untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat, demi kemajuan Kota Malang, apalagi saat alur pelayanan medis yang terlalu banyak memakan waktu menjadi presiden buruk bagi dunia kesehatan yang selalu dikeluhkan masyarakat," tegasnya.

Sementara, perintis dan Ketua Tim Wisata Kesehatan Malang Raya Ardantya Syahreza menjelaskan, bahwa saat ini permasalahan kualitas medis lantaran alur pelayanan medis yang terlalu banyak memakan waktu menjadi perhatian publik, untuk bisa menjadikan Malang Health Tourism atau Wisata Kesehatan Malang, diperlukan peningkatan kualitas medis, karena dalam program tersebut merupakan penggabungan dua aspek penting dalam masyarakat, yakni Wisata Medis dan Wisata Wellness yang melibatkan aktivitas olahraga dan menikmati pemandangan alam.

"Ini merupakan inisiatif kami untuk merespon keluhan masyarakat. Hal itu membuat mayoritas masyarakat yang lebih memilih berobat ke luar negeri, ini dapat meminimalisasi masyarakat yang akan berobat ke luar negeri," katanya.

Untuk itu, lanjut Ardantya, dengan program Malang Health Tourism, bisa menarik wisatawan, karena kota ini menawarkan gabungan layanan kesehatan berkualitas dari para dokter sub-spesialis di berbagai bidang, fasilitas medis lengkap, serta keindahan alam dan wisata buatan yang mempesona. 

"Dengan Malang Health Tourism, wisatawan dapat menjelajahi tempat wisata tanpa kebingungan memikirkan pelayanan kesehatan jika terjadi sesuatu," tegasnya.

Event yang akan digelar pada Sabtu 24 Agustus 2024 mendatang ini bakal dikemas dengan konsep Sport City, yang menjadi visi misi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Dalam kegiatan tersebut, para pelari akan diajak menyusuri rute sepanjang 10 kilometer melewati sejumlah obyek wisata warisan kolonial (heritage) yang menjadi ikon wisata Kota Malang.

Ketua PWI Malang Raya Ir. Cahyono mengatakan, event Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024 ini digelar untuk mengakomodir antusiasme dari komunitas pelari di Malang dan daerah sekitarnya yang cukup tinggi. Tentu, kegiatan ini akan menjadi penanda kebangkitan perekomomian daerah.

"Selain mengkampanyekan pola hidup sehat, tentu ini bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri karena peserta juga diajak mengenal bangunan bersejarah yang jadi ikon pariwisata selama ini," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Cahyono, daya tarik wisata dari event olahraga ini juga akan menggulirkan roda perputaran ekonomi masyarakat.

''Mereka akan menginap di hotel, jalan-jalan, beli makan dan minum dari UMKM setempat hingga jasa fotografer jalanan keliling. Ada banyak perputaran ekonomi yang masif di sana," jelasnya.

Dengan begitu, tambah Cahyono, kegiatan yang selaras dengan visi misi KONI Kota Malang untuk mengaplikasikan program Sport Tourism akan menjadi bagian dari konsep besarnya, yakni Sport City yang dicanangkan di awal tahun 2024 ini.

"Ke depan, diharapkan ada semakin banyak event-event olahraga di Kota Malang yang bisa menarik wisatawan, berkualitas dan punya dampak berkelanjutan," terangnya.

Lebih lanjut, Cahyono menjelaskan, kegiatan Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024 ini merupakan inisiatif SIWO PWI Malang Raya dan didukung penuh oleh Polresta Malang Kota. "Jadi Polresta Malang Kota tidak hanya memberi dukungan saja, mereka juga siap berkolaborasi secara kepanitiaan mulai pra acara hingga di lapangan," tegasnya.

Sementara, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kesiapannya mendukung penuh event kolaborasi ini. Ini menjadi bentuk sinergitas Polresta Malang Kota bersama seluruh unsur seperti Pemkot hingga KONI Kota Malang dalam pembangunan daerah.

"Tentu, kami mendukung penuh event Bhayangkara Siwo PWI Malang Night Run 2024. Selain sebagai bagian dari mengkampanyekan pola hidup sehat, ini adalah langkah yang strategis untuk mewujudkan Kota Malang menuju Sport City," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Panpel Bhayangkara SIWO PWI Malang Night Run 2024 Lucky Aditya menerangkan bahwa dalam kompetisi ini peserta akan menyusuri rute sejauh 10 kilometer. Adapun, rute yang disiapkan nantinya akan melewati sejumlah obyek wisata bersejarah.

Mulai Alun-Alun Tugu Malang - Balai Kota Malang - Kayutangan Heritage - Ijen Boulevard - Simpang Balapan - Hutan Kota Malabar -Jalan Oro-Oro Dowo - Polresta Makota hingga Stasiun Malang (Kotabaru). 

"Kami berharap kegiatan kolaboratif ini berjalan lancar demi mewujudkan program Sport City Kota Malang," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Sebanyak, 135 Karate dari perguruan KKI yang tersebar di wilayah Jatim, dengan sangat antusias mengikuti seleksi yang digelar di Aula Puskopad yang berbeda di jalan Pangeran Sudirman, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Ahad (9/6/2024).

Ketua Dewan Guru Pengurus Provinsi (Pengprov) KKI Jatim, Drs. Tribakti Santoso, MM mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menjaring Karate yang akan diturunkan di event Kejurprov FORKI Jatim mendatang.

"Ini seleksi atlet untuk karate yang akan turun di Kejurprov FORKI Jatim mendatang dengan menggunakan nama tim KKI Bangkit Jatim," ucapnya, saat ditemui Suara Jatimpost.com, disela-sela kegiatan seleksi atlet, Ahad (9/6/2024).

Pria yang akrab disapa Kiyoshi ini menjelaskan, para peserta seleksi ini merupakan yang terbaik dari seleksi di tiap Zone yang ada di Jatim, dan nantinya akan diturunkan di Kejurprov FORKI Jatim yang akan diselenggarakan pada 28-30 Juni 2024 mendatang dengan menyandang tim KKI Bangkit Jatim.

"Sebelum tingkat Provinsi ini mereka harus mengikuti seleksi di Zone atau cabang masing-masing, KKI Bangkit Jatim ini ada tiga Zone, yakni zoneTimur, zone Tengah, Zone Barat. Nah juara setiap zone akan bertanding (Seleksi) di tingkat provinsi, mulai usia pra-pemula hingga senior," jelasnya.

Kiyoshi menjelaskan, bahwa seleksi atlet untuk KKI Bangkit Jatim ini dilakukan karena dinilai banyaknya potensi atlet yang ada di cabang-cabang, untuk itu seleksi ini sangat diperlukan agar mereka bisa membawa prestasi bagi KKI Bangkit Jatim.

"Potensi atlet di cabang-cabang itu sudah mulai merata. Karena itu kami mengapresiasi pemilihan (Seleksi ) di cabang masing-masing, nah momentumnya di sini, siapa yang menjadi pemenang, akan masuk tim yang namanya Tim KKI Bangkit Jatim," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Sebelumnya, sejumlah kalangan santri dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Kota Malang memberikan dukungan terhadap Fairouz Huda atau akrab disapa Kak Fai.

Kali ini, puluhan jaringan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang mendeklarasikan dukungannya terhadap Kak Fai untuk turut maju dalam bursa Pilkada Kota Malang sebagai Calon Wakil Wali Kota Malang.

Jaringan pelaku UMKM tersebut akhirnya mendeklarasikan dukungannya pada pria yang akrab disapa Kak Fai itu. Deklarasi itu sendiri dilakukan di bazar UMKM di komplek Perumahan Vila Bukit Tidar, Kota Malang, Sabtu (8/6) malam.

Gelombang dukungan yang masif dari jaringan pelaku UMKM tersebut, membuat Kak Fai menyuarakan gagasan membentuk Badan Usaha Milik RT atau BUMRT. 

BUMRT ini bertujuan supaya warga mendapat legalitas dalam pengembangan UMKM yang dimiliki. Termasuk kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kepada warga.

"Berdasarkan cerita dari RT.6, RW.11, Kelurahan Merjosari yang sudah memiliki BUMRT ini. Mereka sudah memiliki unit kegiatan ekonomi masyarakat. Maka kami pikir ini penting untuk nanti dibuatkan Perwali. Agar dapat menjadi legalitas terhadap BUMRT sehingga mempermudah akses permodalan, anggaran, pasar dan lain-lain," ucap Kak Fai, saat ditemui awak media, Ahad (9/6/2024).

Kak Fai menginginkan, di setiap RT di Kota Malang yang memiliki potensi kewirausahaan memiliki BUMRT. Gagasan ini menjadi salah satu modal kampanye dirinya dalam merebut hati masyarakat sebagai bakal Calon Wakil Wali Kota Malang. 

Selain BUMRT, Kak Fai juga menggagas sentra UMKM di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Mulai dari Klojen, Sukun, Lowokwaru, Blimbing hingga Kedungkandang diharapkan memiliki sentra UMKM untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. 

"Kami ingin nanti setiap RT yang punya potensi kewirausahaan ini punya BUMRT. Kedua ke depan Pemkot Malang diharapkan di satu kecamatan ada sentra UMKM nya. Jadi karena memang geliatnya luar biasa, jadi harus difasilitasi. Tidak hanya uang, tapi juga tempat. Jadi satu kecamatan ada satu saja sentra UMKM sudah cukup untuk menggeliatkan perekonomian daerah," jelasnya. 

Sementara, Koordinator jaringan UMKM Kota Malang, Yudi Purwanto mengatakan, deklarasi untuk mendukung Fairouz Huda sebagai bakal calon wakil wali Kota Malang ini dilakukan karena dinilai Kak Fai merupakan satu-satunya Calon Wakil Wali Kota Malang yang peduli terhadap para pelaku UMKM.

"Kak Fai adalah satu-satunya calon wakil wali kota yang peduli dengan UMKM. Kak Fai sering membuat event seperti bazar UMKM. Dan Kak Fai asli sini (Vila Bukit Tidar)," kata mantan Ketua RW. 11, Kelurahan Merjosari Perumahan Vila Bukit Tidar ini.

Menurut Yudi, di Vila Bukit Tidar ini satu-satunya di Kota Malang yang memiliki BUMRT yang sudah berjalan 7 bulan. Disisi lain warga setempat juga punya pasar online. Yaitu, tempat untuk berjualan bagi warga Vila Bukit Tidar. 

"Terlihat antusias masyarakat sangat besar sekali di sini, ini perumahan rasa kampung, karena saya 10 tahun menjadi ketua RW jadi saya sangat tahu. Ini adalah angan-angan saya bazar UMKM ini terwujud saya sangat senang," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Event yang diselenggarakan mulai Jumat (7/6) hingga Minggu (9/6) besok tersebut diikuti oleh 563 peserta dari seluruh penjuru Indonesia.

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, Kejurnas sepatu roda ini sudah dilakukan sebanyak 11 kali di Kota Malang, dan event ini menunjukkan bahwa event berskala nasional sangat dinantikan di Kota Malang.

"Peserta yang cukup banyak, tentu merupakan kejuaraan bergengsi bagi atlet sepatu roda di Indonesia. Semakin banyak mereka ikut, berarti memang diperhitungkan di tingkat nasional," ucapnya, Sabtu (8/6/2024).

Wahyu menjelaskan, Kejurnas kali ini tidak lagi diselenggarakan di kawasan Jalan Besar Ijen, Kota Malang melainkan berada di Jalan Kertanegara, Kota Malang, karena dinilai lokasinya sangat strategis.

"Ini merupakan tempat bergengsi dan ada dukungan berada di pusat kota dan pusat pemerintahan daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan, Ngalam Roller Sport ini menjadi salah satu wujud visi Malang Sport Tourism, dan implementasi Sport Tourism di Kota Malang saat ini 'Mbois Ilakes'.

"Pastinya (Mbois Ilakes'). Kejuaraan ini kan terkait sport tourism juga. Ini layak, ada lomba ada juga berwisata dari seluruh Indonesia," tegasnya.

Sementara, Ketua Perserosi Kota Malang, Erman Hernadi menjelaskan, event ini diikuti sebanyak 53 klub sepatu roda dari seluruh wilayah Indonesia, yang bisa selaras dengan tujuan Malang Kota Wisata Olahraga atau Sport Tourism.

"Dengan sport tourism, kita bisa memperkenalkan Kota Malang seluruhnya. Saat ini ada 53 klub, 563 peserta. Jumlah ini baik dan kita mempertandingkan 20 kelas dengan 3 mata olahraga, yakni speed, freestyle dan skateboard," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam upaya tersebut Alfamart gelar pelatihan dengan tema "Pelatihan Management Retail Untuk Toko Kelontong" di aula kelurahan Bale Arjosari. Malang (8/6).

Corporate Communications (Corcom) Alfamart M. Faruq Asrori, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya tata kelola manajemen retail modern untuk pedagang toko kelontong di kelurahan Bale Arjosari.

Hal ini tentunya sejalan dengan visi Alfamart untuk tumbuh dan berkembang bersama toko kelontong.

"Materi pelatihan ini mencoba memberikan gambaran terkait pengelolaan manajemen retail modern mulai dari manajemen keuangan, pelayanan konsumen dan cara mendisplay barang yang menarik. Ini akan berdampak pada kemajuan usaha toko kelontong," ujarnya.

Giat pelatihan yang dihadiri kurang lebih 50 anggota paguyuban toko kelontong se-kelurahan Bale Arjosari mendapat apresiasi dan sambutan yang baik dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bale Arjosari.

Sementara, Ketua LPMK kelurahan Bale Arjosari Syadun Mustofa menyampaikan terima kasih atas komitmen Alfamart dalam membangun geliat ekonomi di kelurahan Bale Arjosari.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen Alfamart dalam sinergi membangun pertumbuhan usaha toko kelontong di Bale Arjosari. Pelatihan ini semoga dapat memberi manfaat dalam manajemen usaha toko kelontong," ungkapnya.

Lebih lanjut Syadun Mustofa berharap masuknya Alfamart membawa sebuah perubahan mindset ekonomi di Bale Arjosari.

"Ketika masyarakat selama ini tidak pernah tersentuh dengan pembinaan, ketika masyarakat selama ini ada sebuah pembiaran terkait dengan aktivitas ekonomi, hadirnya Alfamart bisa menjadi mitra kami untuk membinaan UMKM usaha kecil dan toko kelontong di Bale Arjosari," tutupnya. (Yano/Toski).

Mereka sepakat bersatu dan berkoalisi di Pilkada 2024 mendatang, dengan nama Koalisi Partai Non Parlemen.

Deklarasi tersebut dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas yang menandakan bahwa deklarasi koalisi partai non parlemen resmi untuk bersatu dalam menyongsong Pilkada 2024.

Kesembilan partai tersebut yakni, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat, Perindo, Gelora, PBB, Partai Buruh, PKN dan Garuda, serta Hanura.

Ketua Koalisi Partai Non Parlemen, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Malang, H. Makhrus Sholeh mengatakan, koalisi partai non parlemen ini dilakukan sebagai motifasi untuk menuju Kota Malang menjadi lebih baik.

"Dalam koalisi partai non parlemen ini, ada sekitar 30 ribu lebih suara yang bisa mensuport untuk memenangkan calon Wali Kota Malang yang akan kita dukung mendatang," ucapnya, saat ditemui awak media, usai melakukan deklarasi partai non parlemen, di DPC PPP, Kota Malang, Jumat (7/6/2024).

Menurut Makhrus, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu, koalisi partai non parlemen ini jika diakumulasikan memperoleh suara sebanyak 30 ribu lebih atau 6 persen dari jumlah penduduk Kota Malang, dan siap mendukung Bacakada yang memiliki visi dan misi selaras dengan sembilan partai non parlemen tersebut.

"Koalisi partai non parlemen ini memiliki total perolehan suara sekitar 30 ribu, dan sudah ada lebih dari dua calon yang telah berkomunikasi, tetapi untuk nama belum bisa disebutkan, dan nanti kami akan terus berkoordinasi untuk menyiapkan semuanya yang dibutuhkan. Kami siap mengusung pasangan atau calon yang disepakati untuk bisa menjadi pemimpin di Kota Malang," jelasnya.

"Itu semua diharapkan bisa mengusung dan memperjuangankan visi misi dari teman-teman koalisi partai non parlemen," tambahnya.

Makhrus menjelaskan, selain memiliki visi dan misi yang selaras, koalisi non parlemen juga memiliki 10 kriteria terhadap Bacakada yang akan diusung, yang terpenting memiliki integritas tinggi, berkompetensi, dan memiliki visi yang kuat.

"Tiga kriteria utama itu yang harus diperjuangkan, integritas itu artinya mempunyai kejujuran dan bisa diandalkan. Jadi pemimpin daerah harus cepat dan tanggap, mempunyai kompetensi untuk memimpin dan mempunyai visi. Kota Malang ini nantinya akan dibawa ke arah mana, jadi harus terstruktur atau terorganisir," terangnya.

Selain itu, tambah Makhrus, diharapkan juga bisa lebih mengedepankan efektifas peggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

"Kami juga menegaskan untuk Bacakada nantinya dapat mengedepankan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat,” tegasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya sejauh mana komunikasi dengan para bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang saat ini muncul dalam Bursa Pilkada Kota Malang 2024, Makhrus mengaku bahwa lebih dari dua Bacakada yang telah menjalin komunikasi dan merapat ke partai non parlemen ini, namun dirinya enggan menyebutkan nama-nama yang telah berkomunikasi tersebut.

"Sudah dua Bacakada yang pendekatan (PDKT), akan kami dalami untuk menyamakan visi misi dengan koalisi partai non parlemen ini," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharijanto mengatakan, untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di Kota Malang itu udah menjadi bagian PR besar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Kami tengah mencari penyebab dan solusi untuk mengatasi banjir itu. Tim kami DPUPRPKP) telah melakukan pengecekan kondisi drainase yang diatasnya ada bangunan baik Hotel Ubud maupun rumah hunian," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Kamis (6/6/2024).

Menurut Dandung, berdasarkan laporan dari tim DPUPRPKP yang telah melakukan penelitian dan penelusuran drainase, dan dapat dipastikan kondisi drainase tersebut dalam kondisi baik dan bersih. 

"Tim kami telah melakukan penyisiran didalam drainase itu, kondisinya masih bagus, bersih, volumenya memadai kok jika kondisi air wajar, dan tanggul tidak jebol," jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah penyebab banjir yang kerap melanda wilayah perumahan tersebut, Dandung menegaskan, bahwa pihaknya akan mengembalikan fungsi fasilitas umum (Fasum) yang beralih fungsi menjadi rumah hunian yang berdiri di atas drainase.

"Terlepas dari perkara ini, kita akan melakukan penertiban yang melakukan pelanggaran, kami akan melakukan pengembalian fungsi Fasum itu, kalau salah akan kami tindak, kami sudah lapor ke pimpinan (PJ Wali Kota Malang) untuk mengembalikan Fasum itu," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Dandung, pihaknya akan mengembalikan lahan yang menjadi rumah pribadi tersebut untuk dipergunakan sebagai Fasum, terlebih di Kavling no.21 yang tertera disateplan merupakan Fasum dan harus dikembalikan ke fungsi awal.

"Berdasarkan hasil Koordinasi dengan pimpinan, harus kembali ke fungsi awal sesuai sateplan. Harus dibonkar," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam sateplan hunian rumah di kavling no.21 Perumahan Sigura-gura Regency tersebut seharusnya merupakan Fasum untuk mushala.

Hunian rumah tersebut ternyata milik Hartono yang merupakan Ketua RT 6 RW 8, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam rangkaian kegiatan Rakernas Apeksi tersebut, juga digelar Karnaval Budaya Nusantara yang digunakan untuk memamerkan keindahan seni dan budaya Kota Malang dengan tajuk 'Parade Pratnyaparamita ing Malang.

Tidak hanya menampilkan keindahan seni dan budaya saja, Parade Pratnyaparamita ing Malang juga menyampaikan nilai moral keberanian, keanggunan, dan kebijaksanaan, yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam semangat kebanggaan budaya menuju Kota Malang Mbois Ilakes.

Dalam Karnaval Budaya Nusantara yang digelar di area Dome, Balikpapan Sport & Convention Center (BSCC) tersebut, tampak hadir Wakil Presiden RI terpilih 2024 - 2029, Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan pawai budaya dari Kota Malang juga disambut dan disaksikan langsung oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM didampingi Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Malang Dra. Hj. Hanik Andriani Wahyu Hidayat yang kompak mengenakan busana Malangan. 

Melihat rombongan pawai budaya dari Kota Malang tersebut, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengapresiasi kepada seluruh delegasi Kota Malang yang tampil memukau tersebut. 

"Di Ajang Rakernas Apeksi XVII ini menjadi sarana Kota Malang untuk memperkenalkan kekayaan wisata dan budaya kepada khalayak luas. Terlihat dari para penonton yang antusias mengabadikan seni budaya yang kita suguhkan, itu perlu diapresiasi," ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Kamis (6/6/2024).

Wahyu menjelaskan, rombongan pawai tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Sanggar Sardulo Djojo, serta perwakilan guru seni budaya se-Kota Malang yang tergabung dalam paguyuban guru seni tari, mereka berkolaborasi secara apik dalam menampilkan keragaman dan kekayaan khas kebudayaan Kota Malang. 

"Alhamdulillah, tadi saat delegasi Kota Malang menampilkan Parade Pratnyaparamita ing Malang disambut dengan sangat meriah oleh para tamu yang hadir dan masyarakat yang menyaksikan," tegasnya.

Sementara, Art Director tim delegasi Kota Malang Dr. Robby Hidajat mengatakan Parade Pratnyaparamita ing Malang adalah perayaan budaya spektakuler yang menampilkan keragaman dan kekayaan tradisi warisan budaya Kota Malang. 

"Diawali segmen tolak balak, menampilkan bala tantara caplokan kucingan dan celeng pengganggu pertanian," katanya.

Pria yang juga merupakan seorang akademisi dari Universitas Negeri Malang bidang seni tari dan seni pertunjukan ini menjelaskan persembahan tari edan-edanan dengan gerakan ritmis penuh semangat itu melambangkan tolak balak untuk mengusir dan membersihkan energi negatifdL.

Sedangkan untuk penampilan Dayang Putri Kedaton yang menyertai Ratu Ken Dedes mengenakan kostum megah menggambarkan bunga teratai nan anggun yang merepresentasikan kesucian.

"Selain itu, Barisan Prajurit Tombak Braja menampilkan sosok barisan prajurit yang dengan gagahnya memegang senjata tradisional sebagai gambaran kekuatan dan keberanian. Parade budaya ini turut menyertakan lurah se-Kota Malang yang mengenakan kostum tradisional," tukasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu dilakukan DPUPRPKP Kota Malang dengan maksud supaya mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oknum pengembang. 

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengatakan, saat ini Perda PSU tersebut dinilai kurang tegas memberikan sanksi permasalahan yang timbul pada Perda tersebut.

"Kita perlu merevisi Perda PSU yang ada untuk meminimalisir hal-hal seperti yang terjadi di Sigura-gura Residence. Harus ada payung hukumnya dulu," ucapnya.

Dandung menjelaskan, bahwa sebelum dirinya pernah berdiskusi dengan Komisi C DPRD Kota Malang, untuk membahas tentang sejumlah kasus pengembang perumahan yang nakal, mereka banyak mencari keuntungan dengan menjual kembali PSU.

"Untuk perumahan-perumahan yang lama, khususnya pengembang yang nakal, banyak yang mencari keuntungan dengan menjual PSU, yang akhirnya terjadi polemik di kemudian hari," jelasnya.

"Katakanlah PSU nya itu harusnya 100, karena sudah sebagian dijual jadi tinggal 80. Tapi PSU itu yang harus diserahkan itu harus sesuai dengan siteplan. Kita pernah diskusi, untuk 20 yang sudah terjual ya harus diganti dengan uang. Tapi kita masih belum ada payung hukum soal itu," imbuhnya.

Sebagai informasi, kasus penjualan PSU itu terbaru terjadi di Perumahan Sigura-gura Residence, yang mengakibatkan wilayah perumahan tersebut menjadi langganan banjir, dan yang terparah terjadi pada bulan November 2023 lalu.

Kala itu, banjir di Perumahan Sigura-gura Residence diterjang banjir dengan ketinggian air hingga seleher orang dewasa.

Hal itu membuat Komisi C DPRD Kota Malang bersama DPUPRPKP Kota setempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) yang ditemukan adanya bangunan rumah dan beberapa bangunan hotel Ubud berdiri di atas drainase.

Sedangkan, rumah yang terbangun itu ternyata berdiri di lahan fasilitas umum (Fasum) seharusnya dibuat untuk mushala. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat MM menyampaikan bahwa keikutsertaan UMKM Kota Malang di ajang Indonesia City Expo (ICE) yang berlangsung pada Selasa (4/6/2024) hingga Kamis (6/6/2024) ini merupakan bagian dari upaya Pemkot setempat untuk mempromosikan produk UMKM agar semakin naik kelas.

"Ini upaya kami (Pemkot Malang) untuk mengenalkan UMKM Kota Malang, kami membawa beberapa pelaku UMKM yang memang mempunyai satu keunggulan yang berbeda dari UMKM yang ada di kota/kabupaten lain, dengan harapan bisa membawa dan memberikan satu gambaran bahwa UMKM di Kota Malang berkembang drastis," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, kegiatan rakernas Apeksi ini menjadi satu ajang untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Malang. 

"Di event ini , kami kenalkan UMKM tentang kuliner, fesyen, kriya dan lainnya. Mudah-mudahan dengan Indonesia City Expo di Apeksi 2024 ini bisa memperkenalkan UMKM Kota Malang agar UMKM Kota Malang lebih maju dan naik kelas," tegasnya. 

Sementara, salah satu pengrajin batik Kota Malang, Satria dari Batik Soendari mengatakan, batik Soendari ini memiliki ciri khas dengan mengkreasikan beberapa batik khas Kota Malang seperti motif topeng, tugu, kemudian ada teratai, trembesi dan masih banyak lagi. 

"Ciri khas itu (ikon-ikon Kota Malang) kami tampilkan dengan harapan daerah-daerah lain bisa semakin mengenal Kota Malang," katanya.

Satria mengaku bahwa, dengan mengikuti Indonesia City Expo di Apeksi 2024 ini merupakan pengalaman yang sangat menarik, karena banyak diikuti oleh kota-kota lain.

"Ini menjadi pengalaman yang menarik, kit bisa berbagi ilmu dan mengenal kota-kota lain, kita berharap bisa berbagi, baik pengetahuan tentang batik itu sendiri juga kesempatan untuk bisa memperluas pemasaran dari produk-produk kita,” tukasnya. 

Sebagai informasi, dalam City Expo di Apeksi 2024 tersebut Batik Soendari selain membawa produk batik kreasinya, juga mengajari para pengunjung ICE Apeksi 2024 untuk membatik dan mewarnai batik secara langsung dengan berbagai media bersama. 

Selain Batik Soendari, beberapa produk yang dikenalkan ke kancah nasional diantaranya dari UMKM Antique Batik by Febby, Eva Unique Accesories, daster dari Red Tulip serta kuliner seperti aneka keripik sayur, keripik buah, keripik bakso, Soes Imoet, Tempa Tempe dan keripik tempe. 

Untuk, stan Pemkot Malang tampak ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang memborong berbagai macam produk mulai dari kuliner hingga fesyen. (**)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, Bawaslu Kota Malang, saat ini tengah menelusuri atas dugaan keterlibatan Panwascam berinisial MB, dalam pemenangan caleg di Pileg yang digelar pada Februari 2024 lalu.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang Hasbi Ash Shiddiqy mengatakan, munculnya masa tanggapan masyarakat (tangmas) atas dugaan keterlibatan oknum Panwascam berinisial MB dalam pemenangan Pileg saat hendak dilantik untuk bertugas di Pilkada Kota Malang, saat ini tengah dalam proses klarifikasi, dan menyiapkan sanksi oknum panwascam tersebut jika terbukti bersalah. 

"Sekarang kami sedang fokus klarifikasi, jika terbukti nantinya pasti ada sanksi, tergantung hasil klarifikasi nanti, bisa sanksi ringan, sedang dan berat," ucapnya, saat ditemui awak media, Selasa (5/6/2024).

Hasbi menjelaskan, sebelum menentukan sanksi, pihaknya akan menentukan kategori pelanggaran pada perkara tersebut. Apakah termasuk pelanggaran ringan, sedang atau berat. Tentu ketiganya memiliki konsekwensi hukuman masing-masing. 

"Mungkin bisa (hanya) peringatan, atau mungkin bisa sanksi berat, kalau memang berat bisa sampai diberhentikan. Kalau ringan bisa surat peringatan, atau sedang surat peringatan kedua," jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Hasbi, dalam waktu dekat ini Bawaslu Kota Malang akan fokus pada penggalian klarifikasi, dan akan melakukan pemanggilan pihak terkait yang diduga terlibat dalam aduan itu. 

"Semua akan kita panggil, mulai pelapor, pihak yang disebut honornya ditahan oleh yang bersangkutan bahkan juga tidak menutup kemungkinan (oknum) caleg yang diduga turut terlibat dalam tangmas itu," tegasnya. 

Lebih lanjut, Hasbi menegaskan, dalam perkara tersebut, selain diduga terlibat dalam upaya pemenangan sejumlah calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu. MB juga diadukan telah melakukan sederet pelanggaran. Seperti dugaan penahanan honor staf Panwascam Lowokwaru, dugaan pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin), anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK). 

"Kami tidak akan subyektif, hanya kepada perseorangan terlapor saja. Tapi akan diklarifikasi semua. Benar atau tidaknya menunggu hasil klarifikasi dan menunggu hasil rapat pleno," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Hal itu tersebut, membuat mantan orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini menegaskan untuk menunggu hingga detik terakhir pendaftaran. Lantaran, dinamika politik sangat tinggi dan kemungkinan apapun dapat terjadi di menit terakhir.

"Ya nanti kita tunggu sampai tanggal 29 Agustus. Jadi kalau saat ini ramai (akan maju ke provinsi) ya itu saya juga gak ngerti," ucap Sutiaji, saat ditemui awak media di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Rabu (5/6/2024).

Menurut Sutiaji, kemunculan kabar bahwa dirinya akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur, Sutiaji masih belum memberikan kepastian mengenai langkah politiknya, meski dukungan dari relawan terus mengalir bahkan sejak dua tahun lalu, meskipun dirinya tidak pernah melakukan kampanye terbuka. 

"Relawan terus berdatangan, mengalir saja. La wong saya juga gak pernah ramai-ramai, gak pernah masang banner (kampanye). Coba lihat di Kota Malang ini kan gak ada foto saya," jelasnya.

Sutiaji mengaku bahwa selama ini respons masyarakat terus bermunculan dan hasil survei yang cukup menggembirakan, membuatnya lebih memilih untuk bersikap fleksibel hingga detik terakhir.

"Jadi, kalau ditanya maju di Kota atau Provinsi, kita lihat saja sebelum tanggal 29 Agustus, artinya sebelum tanggal 29 Agustus pukul 00.00, semua bisa berubah. Pokoknya sebelum tanggal 29 Agustus 2024, semua peta masih bisa berubah, silahkan tafsirkan sendiri," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, Bawaslu Kota Malang telah mengagendakan akan memanggil semua pihak terkait, termasuk MB yang baru menjalani pelantikan 

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang Hasbi Ash Shiddiqy mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan semua pihak terkait atas kegaduhan tersebut.

"Kami akan melakukan klarifikasi kepada semuanya, baik pelapor maupun terlapor, semua orang-orang yang terkait dalam laporan tersebut akan kita klarifikasi," ucapnya, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (3/6/2024).

Menurut Hasbi, pihaknya dalam perkara ini sebisa mungkin untuk tidak bersikap subjektif dan hanya dengan memanggil terlapor saja yakni MB saja, namun seluruh pihak akan dipanggil. Termasuk peserta politik yang turut dicatut dalam aduan tersebut. 

"Jadi Bawaslu tidak akan subjektif, hanya perseorangan terlapor, akan kami klarifikasi semua. Benar atau tidaknya menunggu hasil klarifikasi dan menunggu hasil rapat pleno," jelasnya.

Selain melakukan klarifikasi untuk menggali keterangan dari para pihak terkait, lanjut Hasbi, pihaknya juga melakukan penggalian dan pendalaman data. Seperti data keuangan dan juga penganggaran. 

"Jadi, kami sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno, kami juga akan memanggil dan pendalaman data. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi juga menunggu hasil klarifikasi jika kurang kuat, mungkin penggalian data bisa menjadi alternatif selain klarifikasi," tegasnya. 

Sebagai informasi, MB merupakan oknum Panwascam yang menjadi sorotan, karena diduga melakukan penahanan honor staf, memotong anggaran perjalanan dinas hingga dugaan keterlibatan pemenangan peserta pemilu. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Apresiasi tersebut dilakukan dengan menyerahkan piala dan sertifikat penghargaan kepada para atlet cabor menembak Kota Malang yang berhasil menorehkan prestasi nasional.

Penyerahan piala dan sertifikat tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST, MT, sebagai wujud kebanggaan Pemkot Malang atas prestasi tersebut.

Para atlet yang menerima piala dan sertifikat tersebut yakni Bonifacius Vega, yang berhasil menjadi Juara 3 dikelas Grade D Open Division; Bachtiar Afroni Juara 2 Grade C PCC Division, Kapten TNI Bayu Sekti Wichaksana Juara 3 Grade U Production Division, Octavianus Peringkat 5 Grade U Production Optics, dan Awangga Wisnuwardhana Peringkat 10 Grade U Riffle Division.

Kelima atlet tersebut telah mengikuti kejuaraan menembak Danjen Kopassus Shooting Championship 2024 di Solo yang digelar pada 24 -26 Mei 2024 lalu. 

Selain kelima atlet tersebut, ada talenta menembak muda Kota Malang yang turut menyumbangkan prestasi bagi Kota Malang. 

Talenta itu bernama Mochammad Dzaki Dwi Wighuna, atlet muda yang menorehkan Juara 3 dikelas 100 Meter Air Pistol Men Youth dalam Kejuaraan Jateng Online Shooting Series pada 25-26 Mei 2024.

Di kesempatan itu, Sekda Kota Malang Erik setyo Santoso, ST, MT juga mengajak para ASN Pemkot Malang untuk memetik pelajaran dari prestasi para atlet menembak, dengan harapan segala aktivitas warga Kota Malang dapat membuahkan prestasi dan memberikan dampak positif.

"Dalam olahraga, termasuk menembak ada aspek kedisiplinan. Harapannya kita bisa membawa kedisiplinan itu pada aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan, memberikan layanan publik. Kedisiplinan ini harus terus mewarnai keseharian kita," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Erik, dirinya mengingatkan kepada para ASN untuk tetap memberikan pelayanan publik seoptimal mungkin, dengan berbekal kedisiplinan dalam memberikan pelayan kepada masyarakat.

"Saya berharap ASN Pemkot Malang tetap memberikan pelayanan publik yang maksudnya kepada masyarakat," jelasnya.

Sebab, tambah Erik, dirinya juga didorong untuk memastikan pelayanan publik berjalan semestinya walau beberapa kepala perangkat daerah tidak secara langsung mendampingi karena harus mengikuti rangkaian APEKSI di Balikpapan.

"Pastikan bahwa layanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan melakukan sidak di lokasi layanan publik juga termasuk di wilayah untuk memastikan layanan publik dapat berjalan optminal," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pembukaan Bimtek tersebut, diwarnai dengan penanaman bibit pohon durian yang dilakukan oleh Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Bidang Perencanaan dan Kemampuan Teritorial, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama S.I.Kom, bersama Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kemendikbudristek, Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, MA.

Di kesempatan itu, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kemendikbudristek, Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, MA. mengatakan, kegiatan Bimtek ini merupakan kerjasama antara Kemendikbud Ristek dengan TNI AD dalam rangka fasilitasi dan pelayanan khususnya di wilayan terluar, tertinggal dan terdepan (3 T).

"Bimtek ini bertujuan untuk memberi bekal materi bagi para prajurit yang akan bertugas ke wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan). Para prajurit diharapkan bisa membantu pembelajaran di kelas pada satuan pendidikan daerah 3T yang kekurangan tenaga pendidik," ucapnya, saat ditemui awak media di Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Senin (3/5/2024).

Menurut Rachmadi, dengan Bimtek ini diharapkan para prajurit TNI yang Profesional dan Proporsional ini dapat menambah kekuatan Kemendikbudristek dalam memberikan pelayanan pendidikan. 

"Jadi, para prajurit itu sebagai pelengkap bukan pengganti guru. Ketika di satuan pendidikan tidak ada guru, kami mohon seluruh prajurit bisa mengisi kekosongan sambil menunggu adanya guru yang akan dikirim Kemendikbud, karena prioritas kami, agar anak anak di wilayah itu mendapat hak pendidikan," tegasnya.

Sementara, Waaster Kasad Bidang Perencanaan dan Kemampuan Teritorial, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama S.I.Kom menjelaskan, kegiatan Bimtek ini merupakan kerjasama dengan kemendikbudristek yang sudah berlangsung 10 tahun untuk memberikan pembekalan ilmu untuk mengajar di daerah 3T. 

"Ada sekitar 270 anggota TNI yang ikut bimtek yang dilakukan selama 4 hari, ini sifatnya penataran lah, untuk membantu guru-guru yang tidak ada di sana, kami difokuskan di SD yang selama ini gurunya terbatas," jelasnya.

Terry menegaskan, ratusan prajurit TNI yang mengikuti Bimtek ini berasal dari 4 batalyon yang dilatih untuk memberikan ilmu-ilmu seperti agar anak-anak SD di daerah 3T bisa sekolah. Sehingga sumber daya manusianya bisa setara dengan daerah lain.

"Kalau Batalyon 502 ini nantinya akan menggantikan tugas Batalyon Infanteri Raider 509/Balawara Yudha, untuk Batalyon 328 dari Cilodong nanti bertugas di Puncak Jaya, 515 di Nduga Bawah, dan 312 di Merauke. Kita ditugasi di wilayah 3T. Kalau memang prajurit tentu harus siap ditempatkan dimana saja dan siap membantu masyarakat," tukasnya.

"Kita di TNI selalu berjibaku dengan satgas terkait, agar disana bisa mau membantu masyarakat baik sarpras, perumahan, jalan, jembatan dan lain-lain. Kita sudah turun ke lapangan menggencarkan program Kasad, mulai ketahanan pangan, manunggal air, stunting dan sebagainya," imbuhnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Pengurus provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Jawa Timur menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Taekwondo Indonesia (TI) Jawa Timur (Jatim) Reborn 2024, yang digelar sejak 30 Mei 2024 hingga 2 Juni 2024, di GOR Kanjuruhan, Kepanjen Kabupaten Malang.

Event yang dibuka langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Pengprov TI Jatim, Brigjend TNI Yusman Madayun, S.I.P tersebut diikuti 1.803 Atlet dari 28 Pengkab dan Pengkot TI se-Jatim.

Wakil Ketua Umum Pengprov TI Jatim Reborn 2024, Hendra Prastiyawan mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mencari bibit atlet TI Jatim yang terbaik agar dapat berpartisipasi di akan bergengsi tingkat Nasional, untuk 'Jatim Hebat', sesuai dengan jargon Pengprov TI Jatim.

"Dalam event ini ada beberapa kelas yang dilombakan, yakni Pra Kadet, Kadet, Junior, dan Senior, itu untuk Jatim Hebat, sesuai dengan jargon dari Ketum Pengprov TI Jatim," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (2/6/2024).

Hendra menjelaskan, para atlet menjadi juara tersebut, diharapkan dapat berhasil berpartisipasi di PON XXII tahun 2028. 

"Out put dari event ini untuk menjaring atlet atlet Jawa Timur yang nantinya bisa menorehkan prestasi di level nasional dan internasional sehingga taekwondo Jatim bisa menjadi barometer di Nasional," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Hendra, diharapkan para atlet Taekwondo yang saat ini berhasil menjadi juara, dapat untuk terus meningkatkan kemampuannya baik dari sisi fisik, teknik hingga mental bertanding. 

"Para atlet pemenang ini diharapkan benar-benar siap dan berpeluang meraih medali di PON XXII tahun 2028 mendatang untuk Jatim Hebat," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam event Kejurprov TI Jatim Reborn 2024, untuk juara umum Kelas Prestasi, berhasil diraih oleh Pengkab TI Sidoarjo, disusul Pengkab TI Gresik, dan untuk peringkat ketiga diduduki oleh Pengkot TI Malang.

Sedangkan, untuk kelas festival, keluar sebagai juara umum pertama yakni Pengkab TI Sidoarjo, disusul Pengkab TI Malang, dan di peringkat ketiga Pengkot TI Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam kegiatan penanaman pohon tersebut, perusahaan ritel Alfamart bersama kaderling melakukan penghijauan di Tebo Selatan, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Ahad (2/6/2024).

Ada sebanyak sekitar 100 aneka bibit buah-buahan seperti mangga, sirsak, sukun, jambu air, nangka dan lain-lain ditanam di pinggir jalan, Fasilitas Umum (fasum) maupun sekitar makam.

Pembina kaderling Kota Malang, Wasto mengatakan, kegiatan sosial penghijauan ini dengan maksud agar masyarakat terus ikut serta dalam melakukan kegiatan sosial penghijauan. 

"Nawaitunya sosial karena ke depan keberadaan pojon dan lingkungan yang menghasilkan udara segar makin penting. Sebab makan banyaknya perumahan membuat lahan yang hijau makin jarang," ucapnya.

Wasto mengapresiasi Alfamart yang tidak pernah lelah berjuang bersama kaderling melestarikan lingkungan.

"Kami mengapresiasi Alfamart yang selalu berjuang bersama untuk penghijauan lingkungan," tegasnya.

Sementara, Regional Corcom Manager Alfamart, Mochammad Faruq Asrori mengatakan, penanaman pohon ini juga dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke 25 Alfamart yang dituntut untuk melakukan penanaman pohon sebanyak 25 ribu secara nasional.

"Jadi kami juga ditarget penanaman pohon 25 ribu secara nasional. Kegiatan corporate social responsibility (CSR) di bidang lingkungan merupakan salah satu fokus perusahaan kami," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Rakor tersebut dihadiri Ketua Tim Sport Tourism Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang, Joko Purwosusanto.

Di kesempatan ini, Joko Purwosusanto yang juga selaku perwakilan dari KONI Kota Malang mengatakan, kejuaraan karate yang akan digelar di GOR Ken Arok mendatang itu merupakan bagian dari wisata olahraga yang sedang digalakkan oleh KONI Kota Malang, dengan harapan dapat diikuti oleh sejumlah Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Kota Malang.

"Dengan adanya kejuaraan karate ini, diharapkan bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat Kota Malang, para peserta pasti beli makan dan minum, menginap, jalan-jalan, ada perputaran ekonomi," ucapnya, saat dalam sambutannya, di Sekretariat FORKI Kota Malang, Ahad (2/6/2024).

Menurut Joko, program sport tourism ini telah dimulai sejak awal tahun 2024 ini, dan KONI Kota Malang secara bertahap menggelar berbagai event olah raga untuk menarik wisatawan. 

"Itu upaya KONI Kota Malang yang memiliki visi misi untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui olah raga, dan Sport tourism ini merupakan salah satu strategi kami untuk mencapai visi misi itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa sport tourism ini diharapkan selain dapat mendorong industri perlengkapan olahraga, juga para pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. 

"Ini adalah bagian dari sport tourism yang sudah kami canangkan untuk tahun 2024 ini. Dimana setiap event olahraga, juga harus mampu membawa kebermanfaatkan ekonomi bagi UMKM sekitar," tegasnya.

"Semakin banyak orang yang berolah raga, semakin tinggi pula permintaan akan peralatan olah raga. Hal ini akan membuka peluang bagi industri rumahan seperti pembuatan kaos, sepatu, dan peralatan olah raga lainnya untuk berkembang," imbuhnya.

Sementara, Ketua FORKI Kota Malang, yang juga sebagai Ketua Panitia Kejurprov FORKI Jatim 2024, Supardi mengatakan, Kejurprov dan Festival Karate 2024 FORKI Jatim ini digelar selain mencari bibit-bibit atlet karate, juga untuk persiapan atlet untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025 mendatang.

"Ini kejuaraan bergengsi, diperkirakan akan diikuti oleh atlet-atlet dari beberapa daerah di Jatim, event ini juga sebagai untuk menilai kesiapan atlet untuk Porprov Jatim 2025 mendatang," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam Sidak tersebut, Komisi C DPRD bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menemukan penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut.

Lantaran, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sedang gencar-gencarnya mengatasi permasalahan banjir, dan menjadi bagian PR besar Pemkot setempat.

Akan tetapi, sebelum sidak tersebut, pihak Hotel Ubud sempat melarang belasan wartawan untuk masuk dan diminta menunggu di tempat parkir.

Dalam sidak tersebut Komisi C dan DPUPRPKP Kota Malang mengetahui persis penyebab terjadinya banjir yang kerap melanda Perumahan Sigura-gura Residence.

Penyebab banjir tersebut diketahui karena adanya hunian rumah di kavling no.21 di wilayah tersebut menutupi drainase, hal itu dinilai melanggar aturan, terlebih pembangunannya sama sekali belum mengantongi izin.

Selain kavling 21 yang seharusnya manjadi Fasilitas Umum (Fasum), juga ada beberapa bangunan Hotel Ubud yang berdiri diatas Drainase.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Hotel Ubud, Dowvan menampik bahwa terjadinya banjir selama ini bukan disebabkan dari Hotel Ubud, dan pihaknya siap membantu dan memberikan pelayanan pembangunan yang dibutuhkannya, serta menerima apa yang menjadi keputusan Pemkot Malang. 

"Yang jelas Ubud (Hotel Ubud) bukan penyebab banjir November 2023 lalu. Penyebab banjirnya adalah jebolnya tanggul, dan kami (Hotel Ubud) siap apapun yang diputuskan dan diinginkan oleh Pemkot Malang," kata Dowvan, saat ditemui awak media, beberapa waktu lalu.

Menurut Dowvan, dalam peristiwa tersebut, pihaknya langsung bergerak cepat untuk melakukan penanganan dengan harapan banjir tersebut cepat teratasi, dan tidak melebar kemana-mana.

"Dalam peristiwa itu, di hari H terjadinya banjir, kita langsung pasang semen, kemudian keesokan harinya kita langsung bangun tanggul ulang, kita perkuat," jelasnya.

Sedangkan, untuk drainase yang di area Hotel Ubud, Dowvan menegaskan, bahwa pihaknya selalu melakukan pemeliharaan drainase tersebut.

"Untuk drainase yang ada di kami, semua kami pelihara, bahkan kita perbesar semua pasca banjir itu. Yang jelas fungsi dari drainase tidak berubah sama sekali," tegasnya.

Sebagai informasi, sidak yang dilakukan oleh Komisi C DPRD, yang dihadiri oleh DPUPRPKP Kota Malang, dan Hotel Ubud tersebut, akan tetapi pemilik bangunan rumah kavling no.21, yang ternyata juga Ketua RT 6 RW 8, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Hartono, tidak hadir di tempat. 

Berdasarkan pengakuan dari salah seorang warga, ketika Komisi C meninjau kasawan rawan banjir di Perumahan Sigura-gura Residence, informasinya Hartono sedang ada kegiatan di luar kota.(*)

Editor: Tri Sukma

Sebab, hewan kurban yang masuk ke Kota Malang berasal dari berbagai daerah seperti Kabupaten Malang, Blitar, Kediri, Banyuwangi, dan Madura, dan hewan kurban tersebut harus dilengkapi dengan surat kesehatan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, saat ditemui awak media di Balai Kota, Sabtu (1/6/2024).

Menurut Slamet, pengetatan pengawasan tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, utamanya saat penyembelihan hewan kurban.

"Jadi, kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Terkait bagaimana mengedukasi masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban," ucapnya.

Slamet menjelaskan, edukasi kepada masyarakat tersebut yakni tentang kesehatan hewan yang akan dijual di tempat-tempat penjualan hewan kurban, dan pemantauan lokasi-lokasi penjualan hewan kurban di Kota Malang, yang nantinya pihaknya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) untuk memantau seluruh titik penjualan hewan kurban.

"Itu semua kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat, untuk titik-titik penjualan hewan kurban, saat ini masih baru beberapa titik yang telah menyiapkan tempat untuk berjualan hewan kurban," jelasnya.

"Itu kami lakukan sebagai tidak lanjut dari Surat Edaran (SE) dari bapak Pj Wali Kota untuk memastikan ketertiban penjualan hewan kurban," tambahnya.

Lebih lanjut, Slamet menegaskan, untuk mengantisipasi adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, pihaknya sejak Januari 2024 lalu telah melaksanakan vaksinasi PMK dan Lumpy Skin Disease (LSD), dan hingga saat ini belum muncul lagi kasus PMK di Kota Malang.

"Itu untuk memastikan kesehatan hewan yang akan dijual, petugas gabungan dari Dispangtan dan mahasiswa UB akan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari asal hewan tersebut dibawa" tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni, Sabtu (1/6/2024).

Di kesempatan itu, Wahyu menekankan, di peringatan Hari Lahir Pancasila yang mengusung tema 'Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045,' ini sangat untuk menyebarkan konten positif, menghormati perbedaan, dan menghindari penyebaran hoaks sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila di era digital.

"Kami ingin memastikan bahwa semangat Pancasila terus hidup dan berkembang di kalangan anak muda melalui berbagai platform, termasuk media sosial," ucapnya.

Wahyu menjelaskan, untuk menumbuhkan semangat ideologi Pancasila di kalangan anak muda saat ini menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di kalangan mahasiswa.

"Kami (Pemkot Malang) telah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di kalangan mahasiswa, mereka sudah beberapa kali audiensi, dan saya tekankan pentingnya ideologi Pancasila," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Wahyu, dengan bermedia sosial yang berwawasan Pancasila diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

"Saya menginisiasi program bermedia sosial dengan berwawasan Pancasila, saya berharap program ini bisa mendorong generasi muda bijak Bermedos," terangnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Malang dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan kerukunan umat beragama, menurutnya Pemkot Malang selalu mengadakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) agar nilai-nilai Pancasila selalu diingat oleh masyarakat.

"Kami secara rutin telah melakukan silaturahmi dengan para pemuka agama untuk menjaga kondusifitas wilayah. Kemarin sebelum Waisak, saya berkunjung ke Vihara. Para pemuka agama juga berkeinginan agar saya bisa melihat secara langsung bagaimana aktivitas keagamaan di sana,” tukasnya.

Sebagai informasi, dalam Upacara Peringatan Harlah Pancasila tahun 2024 ini, Pemkot Malang juga membagikan sebanyak 10 juta Bendera Merah Putih. 

Pembagian tersebut, secara simbolis diserahkan kepada 5 Camat, perwakilan Veteran, perwakilan TP-PKK, perwakilan Pramuka Kota Malang, perwakilan tokoh pemuka agama, serta perwakilan organisasi kepemudaan di Kota Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Munas Aremania Satu merupakan kesepakatan suporter Arema FC dan Arema Indonesia dalam upaya pembentukan satu wadah bersama suporter Aremania.

Munas Aremania berlangsung selama dua hari 1-2 Juni 2024 di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Hari pertama digelar agenda pembukaan dan pemilihan presidium Aremania.

Pembukaan dihadiri oleh Exco PSSI, Bupati Malang, Pj Walikota Malang, Kapolresta Malang, jajaran Aremania serta suporter Aremania.

Dalam sambutannya Exco PSSI Ketua Komite Suporter Arya Mahendra Sinulingga menekankan pentingnya semua suporter untuk memiliki organisasi berbadan hukum. 

"Sekarang kami mewajibkan semua suporter untuk memiliki organisasi berbadan hukum dan secara bertahap mulai menyusun regulasi-regulasi, aturan suporter dengan masukan-masukan dari bawah terutama suporter," ungkapnya.

Pernyataan Exco PSSI Arya Mahendra Sinulingga didukung oleh Bupati Malang Haji Sanusi menekankan pentingnya persatuan dan wadah bersama untuk kemajuan suporter dan Arema FC.

"Munas ini merupakan suatu sejarah bagi Aremania untuk pertama kali memperkokoh persatuan dan menyatukan visi dan misi dalam merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan Arema FC," jelasnya.

Munas Aremania Satu sendiri diikuti oleh 177 Korwil dan 323 Voters yang terdiri dari 305 Voters oflline dan 18 Voters online yang akan memilih 7 Presedium Aremania. (Yano/Toski).(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam sidak tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang menemukan penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut, meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang untuk mengatasi permasalahan yang sudah menjadi bagian PR besar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharijanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti rekomendasi dari Komisi C, terlebih telah diatensi dan disikapi DPRD Kota Malang.

"Dalam perkara ini kita akan melakukan penertiban yang melakukan pelanggaran, tapi ini kan warga masyarakat, jadi kita tetap berupaya mencarikan solusi terbaik. Minggu depan, kami akan melakukan penelitian dan penelusuran terkait drainase, untuk memastikan kondisi drainase yang sebenarnya," ucapnya, saat ditemui awak media, Sabtu (1/6). 

Menurut Dandung, pihaknya meyakini, sama halnya dengan Komisi C, bahwa hunian rumah di kavling no.21 Perumahan Sigura-gura Regency tersebut telah melanggar aturan, terlebih pembangunannya sama sekali belum mengantongi izin.

"Sesuai apa yang diutarakan Ketua Komisi C, bangunan rumah kavling no.21, harus dikembalikan sebagaimana fungsinya. Apakah nanti dibongkar, atau seperti apa, sambil berjalan kita pikirkan. Termasuk apakah dialihkan ke musala langsung, atau dibongkar total," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) tentang permasalahan banjir yang sudah menjadi bagian PR besar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Dalam Sidak yang diikuti oleh pihak DPUPRPKP Kota Malang, dan pihak Hotel Ubud, ditemukan salah satu penyebab terjadinya banjir akibat adanya alih fungsi lahan fasilitas umum (Fasum) menjadi rumah pribadi.(*)

Editor: Tri Sukma

Di tahun 2024 ini, ada ratusan pengembang atau Developer yang belum menyerahkan PSU ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. 

Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan, berdasarkan catatan di DPUPRPKP, ada sekitar 300 lebih pengembang perumahan yang belum serahkan PSU, dan jumlah itu bisa terus bertambah seiring dengan banyaknya perumahan yang dibangun di Kota Malang.

"Saat ini ada sekitar 300 sampai 400 yang belum menyerahkan PSU. Kita rutin lakukan peringatan kepada pengembang agar bisa serahkan PSU,” ucapnya, saat ditemui awak media, Sabtu (1/6).

Selain melalui peringatan, lanjut Dandung, DPUPRPKP Kota Malang juga terus melakukan pendampingan. Seperti langsung terjun ke lapangan untuk mempermudah para pengembang perumahan. 

"Selain itu, kami juga sudah ngomong dengan Komisi C agar perlu revisi Perda PSU,” tegasnya.

Pada serangkaian upaya yang dilakukan DPUPRPKP Kota Malang, saat ini pihaknya benar-benar serius untuk memberikan imbauan kepada para pengembang. Apabila pengembang perumahan masih bandel dan tidak menyerahkan PSU, maka akan disiapkan sanksi.

"Sanksi sudah ada sejak 2023 lalu, kalau pengembang mengajukan PBG dan SLF untuk wajibkan penyerahan PSU adminstratif. Kalau tidak menyertakan itu tidak akan saya setujui," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Munculnya Fairouz Huda atau akrab disapa Kak Fai ini tampaknya menarik perhatian publik, lantaran aliran dukungan terus berdatangan, meski saat ini sedang dalam misi agar dapat mengantongi tiket rekom untuk turut maju dalam bursa Pilkada Kota Malang.  

Setelah mendapat aliran dukungan dari sejumlah kalangan santri, terbaru Kak Fai mendapat dukungan dari Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Kota Malang. Dukungan itu juga dideklarasikan pada Jumat (31/5) malam.

"Alhamdulillah dapat apresiasi dari Kak terkait rencana Kak Fai mencalonkan diri menjadi wakil wal Ikota Malang. Kita semua dari cabang PAN Kota Malang berharap untuk mendukung Kak Fai dengan lancar," ujar Koordinator Deklarasi, Wawan Yusbiantono. 

Menurut Wawan, deklarasi dukungan ke Kak Fai ini diikuti seluruh unsur PAN se-Kota Malang, dengan harapan dapat disambut dengan partai politik (parpol) lain di Kota Malang untuk bersama mendukung Fairouz Huda. 

"Dengan dukungan ini semoga nantinya bisa terbentuk koalisi yang sejalan dan berkontribusi menjadikan Kak Fai menjadi calon wakil wali Kota Malang. Semoga apa yang direncanakan Kak Fai berjalan sukses," jelasnya. 

Dukungan tersebut juga tidak diberikan tanpa alasan. Dirinya menilai bahwa Fairouz Huda merupakan tokoh pemuda yang sesuai untuk memimpin Kota Malang. Terlebih dengan sejumlah gagasannya untuk membawa Kota Malang menjadi lebih baik. 

"Bagaimana komunikasi yang dijalin dengan kita untuk membuat Kota Malang jadi lebih baik lagi, harapannya kebijakannya bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan apapun, seperti lapangan pekerjaan, kesejahteraan, umkm dan lain sebagainya," terangnya. 

Untuk itu, lanjut Wawan, dirinya berencana untuk melanjutkan komunikasi terkait dukungan tersebut kepada berbagai pihak. Baik di kalangan internal PAN, hingga mematangkan komunikasi dengan Fairouz Huda. 

"Ini sebagai bentuk aspirasi dari kami, tapi nanti keputusan kebih lanjut ada di tangan DPP. Kami optimistis karena Kak Fai adalah sosok tokoh muda, pengusaha. Dukungan lebih lanjut nanti kita akan komunikasikan, ini masih awal," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Ellips, sebagai pelopor vitamin rambut pertama di Indonesia sejak 2005 dan Hair Vitamin nomor satu di Asia, melalui kegiatan ini berkolaborasi dengan universitas ternama di kota-kota besar Indonesia sebagai bagian dari kampanye #RambutTetapMuda. 

Kolaborasi ini bertujuan memberikan edukasi tentang pentingnya merawat rambut, yang berdampak pada psikologis dan kepercayaan diri dalam pengembangan karir.

Kegiatan edukasi yang dikemas dalam bentuk talkshow interaktif ini berfokus pada pentingnya merencanakan pengembangan karir dan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang karir di bidang komunikasi. 

Talkshow yang dilengkapi dengan sesi tanya jawab ini, mendatangkan para pembicara yang selalu membagikan pengalaman dan perjalanan karir mereka dalam membangun potensi di industri komunikasi.

Head of Public Relations Kino Indonesia, Arviane mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan forum diskusi antara pembicara dan mahasiswa agar mengetahui dan menyadari tanda-tanda penuaan pada rambut selain perubahan warna.

"Kami menyadari bahwa banyak perempuan muda Indonesia yang belum aware terhadap kesehatan rambut, padahal jika kita aware dapat meningkatkan kepercayaan diri," ucapnya, Jumat (31/5/2024).

Menurut Arviane, berdasarkan riset internal Ellips menunjukkan bahwa hanya 41 persen perempuan Indonesia usia 15-39 tahun menggunakan hair vitamin, sementara 59 persen lainnya tidak menggunakan karena menganggap rambut tidak memerlukan perawatan khusus.

"Kepercayaan diri itu dapat dimulai dengan merawat rambut. Untuk itu kami (Ellips) hadir berkolaborasi dengan UB Malang untuk mengedukasi mahasiswa agar memiliki penampilan yang menarik, karena rambut yang indah dan sehat, menjadi penunjang kepercayaan diri dan saat memasuki dunia profesional, penampilan diri dapat memberikan impresi yang baik dalam dunia kerja," jelasnya.

Sebab, lanjut Arviane, dengan membiasakan merawat dan menjaga rambut itu bukan hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada psikologis dan kepercayaan diri, apalagi pengetahuan para mahasiswa tentang menjaga kesehatan rambut belum seluas pengetahuan tentang merawat kulit, padahal merawat rambut sama pentingnya dengan merawat kulit.

"Kami (Ellips) sebagai inovasi produk dari Kino dalam kategori perawatan rambut berkomitmen mempersembahkan rangkaian inovatif untuk menjawab kebutuhan konsumen dalam menjaga kesehatan dan keindahan rambut masyarakat Indonesia," terangnya.

"Komitmen itu dilakukan salah satunya dengan menginisiasi kampanye untuk mengajak perempuan muda Indonesia menjaga rambut dari penuaan agar meningkatkan rasa percaya diri melalui produk Ellips Hair Vitamin Moroccan Series," tambahnya.

Lebih lanjut Arviane menjelaskan, bahwa Ellips melakukan inovasi untuk membuat suatu produk yang mengandung UV dan heat protection untuk menjaga rambut tetap lembut, sehat, dan mencegah kerusakan dari faktor eksternal. 

"Kami memiliki produk Ellips Hair Vitamin Moroccan Series yang diperkaya dengan Moroccan oil /Argan Oil, Jojoba oil, Pro Vit B5, serta Vitamin A, C, dan E, yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan seperti rambut kering, kusam, rapuh, dan bertekstur kasar," ulasnya.

Sementara, Humas Fisip Universitas Brawijaya, Yuli Rahmawati S.psi M.psi mengatakan, bahwa UB Malang menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Ellips melalui kegiatan Shine Sister Goes to Campus ini. 

"Kami mengapresiasi dan ucapkan terima kasih atas inisiatif dari brand Ellips yang menyelenggarakan acara ini, sehingga dapat menjadi insight baru bagi mahasiswa. Kami melihat acara ini memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan mempersiapkan diri menuju dunia kerja," tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Mordor Intelligence, pasar produk perawatan rambut di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 5,6 persen selama periode 2023-2028.

Dengan kampanye #RambutTetapMuda, Ellips mengedukasi perempuan Indonesia tentang pentingnya merawat rambut seperti merawat kulit.

Selain itu, Shine Sister Goes to Campus ini juga dilakukan pengumuman Ellips Campus Ambassador yang telah terpilih melalui proses seleksi.

Dan yang terpilih akan menjadi bagian dari keluarga Ellips untuk ikut mengkampanyekan #RambutTetapMuda. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam Sidak tersebut, tampak juga hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, dan Manager Hotel Ubud, Malang, Dovan.

Di kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengatakan, bahwa permasalahan banjir sudah menjadi bagian PR besar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

"Sidak ini dilakukan karena di daerah ini sudah empat kali banjir kalau hujan, untuk mengatasi itu Komisi C yang bertanggung jawab, dan kami akan merekomendasikan supaya segera di lakukan normalisasi saluran yang ada disini," ucapnya, saat ditemui awak media, usai sidak di Perumahan Sigura-gura Residence, Jumat (31/5/2024).

Menurut Fathol, di perumahan Sigura-gura Residence ini sudah jelas terlihat, penyebab terjadinya banjir akibat adanya alih fungsi lahan fasilitas umum (Fasum) menjadi rumah pribadi.

"Disini ada fasum yang terpakai menjadi rumah pribadi, nah ini kami minta agar dikembalikan fungsi awal sesuai yang ada di site plan. Sehingga keluhan masyarakat disini tidak lagi terulang," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Fathol, ada beberapa bangunan milik hotel Ubud yang juga berdiri menutupi saluran drainase yang ditengarai juga menjadi penyebab ada banjir di Perumahan Sigura-gura Residence.

"Kemudian tinggal kita nanti melihat secara langsung drainase yang lewat bawahnya hotel ubud itu seperti apa nanti. Apa betul 1,5 jadi dua atau bagaimana saya gak tau persis. PU (DPUPRPKP) yang punya alat, rekom kita seperti itu. Lha tinggal kami akan rapatkan bersama dengan PU kaitan ini nanti," terangnya.

Lebih lanjut, Fathol meminta supaya lahan yang menjadi rumah pribadi tersebut supaya kembali untuk dipergunakan sebagai Fasum, terlebih di Kavling 21 di site plan merupakan Fasum dan harus kembali ke fungsi awal.

"Yang jelas ini harus kembali ke fungsi awal sesuai site plan. Harus dibongkar, kalau ada protes, kan sejak awal berdiri gak ada izin, saya sudah tanya kemana-mana, pemilik juga saya tanya gak punya izin sama sekali," tegasnya.

"Jadi, rekom komisi C nanti normatif saja. Kita ada pembongkaran, kembali ke fungsi awal, sebagai fasum. Urusan pak Hartono biar menggugat penjual dulu," tambahnya.

Sedangkan, tambah Fathol, untuk saluran drainase yang ada di bawah Hotel Ubud itu, Komisi C DPRD Kota Malang akan berkoordinasi dengan DPUPRPKP Kota Malang untuk dilakukan pengecekan.

"Kalau yang di bawah bangunan hotel Ubud, kami akan koordinasi dengan PU (DPUPRPKP), insyaallah Minggu depan atau depannya lagi akan dilakukan pengecekan," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dengan dikenalkannya tim panitia seleksi (pansel) tersebut, menandakan bahwa untuk pendaftaran calon direktur utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Malang sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) telah menunjuk Handi Priyanto sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut Perumda Tugu Tirta.

Dengan ditunjuknya menjadi Plt Dirut Perumda Tugu Tirta, Handi merangkap sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

"Finalisasi tahapan pendaftaran telah selesai, dan sekarang (Kamis 31/5/2024) diumumkan untuk mengenalkan pansel, dan sekarang masih tahapan sosialisasi," ucap Pj Wali Kota Malang saat dikonfirmasi awak media, Jumat (31/5/2025).

Wahyu menjelaskan, untuk pendaftaran secara resmi akan dibuka mulai tanggal 5 Juni 2024 hingga 10 Juni 2024, yang selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi tahap 1 pada tanggal 11 Juni 2024 hingga 14 Juni 2024.

"Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 1 akan dilakukan pada 19 Juni 2024 mendatang," jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menambahkan, selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan akan berlangsung dari 20 hingga 25 Juni 2024, dan wawancara akan dilakukan pada 27 Juni 2024, selanjutnya pengumuman hasil akhir pada 28 Juni 2024.

"Jadi untuk pansel itu jumlahnya sekitar lima orang, dan ketuanya itu Guru Besar Teknik Pengairan pertama di Indonesia, Prof Dr Ir Muhammad Bisri. Sedangkan untuk tahapan seleksi itu harus dilalui, dan di akhir bulan baru diumumkan hasilnya," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Mereka diterima oleh Komisi B DPRD Kota Malang dan difasilitasi dengan mempertemukan pihak pemilik tenant dan pihak manajemen Malang Plaza melalui hearing di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/5).

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan, bahwa hearing ini merupakan pertemuan ketiga atas persoalan janji kompensasi pihak Malang Plaza kepada para tenant terdampak kebakaran. 

"Ini merupakan kesekian kalinya kami pertemuan mereka, dan yang terakhir manajemen Malang Plaza sempat berjanji untuk memberikan DP (Down payment)," ucapnya, saat ditemui awak media usai hearing, di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/5/2024).

Menurut Trio, pertemuan ini dilakukan karena pihak manajemen Malang Plaza tak memenuhi janjinya kepada para tenant soal kompensasi yang sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Namun pada hearing ketiga itu, pihak manajemen Malang Plaza tak hadir. 

"Saya pikir permintaan para pemilik tenant ini kan simpel, bukan ingin 100 persen. Karena kesepakatan kompensasinya sudah ada. Cuman realisasinya belum. Keinginan mereka sederhana, cuma minta DP dulu," jelasnya. 

Trio menjelaskan, persoalan ini sebetulnya masih bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, dari pada ditempuh melalui jalur hukum, untuk itu pihaknya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak.

"Karena hari ini tidak hadir, maka kami berencana mengundang kembali pihak manajemen Malang Plaza pada hearing selanjutnya yakni pekan depan. Jika pihak manajemen tak hadir lagi, maka selanjutnya kami akan meminta bantuan pihak berwenang untuk membantu menghadirkan mereka," terangnya.

"Siapa tau pihak kepolisian bisa membantu menghadirkan, tapi prosesnya tetap lewat jalur musyawarah mufakat," tambahnya. 

Dengan begitu, lanjut Trio, diharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang turut hadir untuk membantu permasalahan ini. Terlebih, sudah ada investor yang mulai melirik Malang Plaza. 

"Kami harap pemerintah juga hadir membantu. Kalau pihak manajemen misalnya tidak kooperatif kan bisa mungkin investasinya tidak dimudahkan," tegasnya.

Sementara, Kuasa hukum para pemilik tenant terdampak kebakaran, Gunadi Handoko menyampaikan bahwa para pemilik tenant sudah menanti kompensasi dari manajemen lebih dari setahun. Dimana, Malang Plaza mengalami kebakaran hebat pada 2 Mei 2023 lalu. 

Untuk itu, pihaknya merasa kecewa dengan pihak manajemen Malang Plaza yang tak memenuhi janji kompensasi sesuai kesepakatan dan bahkan mereka tak datang dalam hearing ketiga itu. 

"Intinya kami menunggu iktikad baik dari manajemen Malang Plaza untuk memenuhi kesepakatan yang dibuat yakni memberikan kompensasi. Kalau ini belum terealisasi kami berharap mereka memberikan keseriusan dalam bentuk DP," tegasnya. 

Menurut Gunadi, pihak manajemen sudah berjanji akan memberikan kompensasi pada 2 Mei 2024. Kemudian pihak manajemen minta waktu 2 pekan lagi karena sedang berproses dengan calon investor. Namun janji itu juga tak kunjung direalisasikan, dan pihaknya masih menghormati DPRD Kota Malang yang mencoba membantu menjadi penengah dari pada permasalahan ini masuk ke ranah hukum.

"Saya kira tak ada salahnya kami tunggu dewan yang membantu menyelesaikan. Karena ini kan dampaknya besar, persoalannya dengan warga Malang, tenaga kerja, perekonomian dan sebagainya. Bahkan tenant tak bisa berdagang," tandasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang Sofyan Edy Jarwoko ikut angkat bicara, atas aduan tersebut yang mencatut nama Calon Legislatif (Caleg) nya berinisial JP, lantaran diduga terlibat dalam upaya pemenangan dengan oknum Panwascam Lowokwaru yang bernama Muhammad Masruri Bahrianto alias MB.

Dalam aduan tersebut, JP yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Malang terpilih dari Partai Partai Golkar, di daerah pemilihan (dapil) Kota Malang V, atau dapil Lowokwaru tersebut sebenarnya tidak diadukan secara langsung. 

Melainkan namanya disebut karena diduga terlibat dalam upaya pemenangan dengan oknum Panwascam Lowokwaru yang bernama Muhammad Masruri Bahrianto.

"Tentang informasi yang tersebar di media itu (Keterlibatan JP dengan MB), saya sudah klarifikasi pada yang bersangkutan dalam hal ini caleg, bahwa hal itu tidak betul," Sofyan Edi Jarwoko, saat ditemui awak media, Kamis (30/5/2024).

Pria yang akrab disapa Bung Edy ini menjelaskan, kedekatan Calegnya tersebut semata-mata untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan pemilu, baik pihak penyelenggara, pengawas, bahkan hingga caleg dari partai politik (parpol) lain.

"Itu hanya menjalin komunikasi lebih baik, bukan komunikasi dalam kerangka kongkalikong pemenangan. Tapi karena padatnya kegiatan saat penyelenggaraan pemilu, tentu harus membangun komunikasi agar penerimaan informasi bisa lebih baik," jelas Mantan Wali Kota Malang periode 2018-2023 ini.

Bahkan, lanjut Bung Edy, dirinya benar-benar meyakini bahwa tidak ada caleg Golkar yang melakukan upaya kongkalikong atau main mata dengan oknum panwascam dalam Pileg 2024 lalu. Termasuk caleg yang berhasil merebut kursi DPRD Kota Malang untuk bertugas di periode 2024-2029. 

"Hal itu sudah dipastikan ke semua caleg. Arahnya kesana (pengarahan kepada caleg) supaya tidak mempengaruhi keputusan yang sudah ada. Insyaallah Golkar taat sesuai ketentuan dan regulasi yang ada. Baik PKPU dan regulasi soal penyelenggaraan Pemilu yang lain," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada Pileg 2024 lalu, Partai berlogo pohon beringin ini berhasil menambah perolehan kursi dari 4 kursi di periode 2019-2024, menjadi kursi untuk legislatif Kota Malang periode 2024-2029.

Keenam caleg terpilih dari Golkar tersebut yakni Djoko Prihatin, Tinik Wijayanti, Suryadi, Sri Mulyana, Eddy Widjanarko, dan Kartika. Dari enam nama tersebut, hanya dua caleg incumbent yang dapat mempertahankan kursinya. Yakni Eddy Widjanarko dan Suryadi. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Lantaran, realisasi PAD pada tahun 2023 lalu yang masih belum tercapai secara optimal.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrochman mengatakan, tidak tercapainya target PAD Kota Malang pada tahun 2023 lalu juga telah tercantum dalam LKPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Ia menilai tentu hal itu menjadi sorotan yang perlu diperhatikan. 

"Karena APBD kita itu sesungguhnya sudah bagus, tapi minus PAD yang memang belum mencapai target," ucapnya, saat ditemui awak media usai rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Kamis (30/5/2024).

Untuk itu, lanjut Rochman, diharapkan di tahun 2024 ini Pemkot Malang bisa memberikan perhatian serius untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PAD. Sebab tentunya hal itu dimaksudkan untuk mendukung pembangunan di Kota Malang, terutama terkait sektor kesehatan masyarakat.

"Harapan kami pada Pak Pj agar betul-betul memperhatikan target yang belum tercapai, sehingga masyarakat itu nanti betul-betul mengharapkan hal-hal yang khususnya seperti pembangunan, terkait kesehatan masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Rochman, DPRD Kota Malang memberikan apresiasi kepada Pemkot Malang atas kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

"Jadi kalau sesuai dengan peraturan, Pemkot Malang wajib melaporkan APBD tahun 2023, setelah 6 bulan berakhir. Nah kalau dari jadwalnya ini kan sudah bagus," terangnya.

Terlebih, tambah Rochman, Pemkot Malang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut. 

"Kami juga mengagumi kinerja Pemkot Malang karena mampu meraih opini WTP 13 kali berturut-turut. Ini saya kira merupakan prestasi dari Pj Wali Kota," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang diperoleh SuaraJatimPost.com, realisasi kurang optimal dalam postur PAD terjadi pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk pajak daerah, Pemkot Malang berhasil merealisasikan PAD sebesar Rp 610 Miliar atau 73,19 persen dari target sebesar Rp 834 Miliar.

Sementara untuk retribusi daerah, dari target sebesar Rp 55.019.090.400, hanya terealisasi sebesar 90,47 persen atau sebesar Rp 49.774.180.383. 

Sedangkan untuk dua sektor lainnya, yakni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah realisasinya di atas 100 persen.

Untuk hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dari target sebesar Rp 29.453.299.602, mampu mencapai Rp 30.267.899.526 atau sebesar 102,77 persen. 

Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah, capaiannya sebesar Rp 122,07 persen atau sebesar Rp 101.708.917.657 dari Target Rp 83.319.617.859. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

MB sendiri telah diadukan oleh salah satu masyarakat yang juga mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lowokwaru, MA. Rizqi Fauzi ke Bawaslu Kota Malang.

Dalam aduan tersebut, muncul nama Djoko Prihatin yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Malang terpilih dari Partai Partai Golkar, di daerah pemilihan (dapil) Kota Malang V, atau dapil Lowokwaru.

Sebenarnya, Djoko Prihatin ini tidak diadukan secara langsung. Melainkan namanya disebut karena diduga terlibat dalam upaya pemenangan dengan oknum Panwascam Lowokwaru yang bernama Muhammad Masruri Bahrianto.

Saat dikonfirmasi, Rich Jo sapaan akrab Djoko Prihatin mengaku tidak terlibat apapun terkait pemenangannya dalam perebutan kursi legislatif di Kota Malang.

Namun dirinya tidak menepis jika dirinya sempat melakukan komunikasi dengan Masruri Bahrianto yang saat itu menjadi Ketua Panwascam Lowokwaru. 

"Kalau komunikasi memang pernah beberapa kali. Tapi untuk upaya pemenangan, Insyaallah tidak," katanya saat ditemui awak media, Rabu (29/5/2024). 

Rich Jo menegaskan, bahwa komunikasi yang dilakukan tersebut tidak berkaitan dengan Pemilu 2024 lalu. Melainkan hanya sebatas hubungan pertemanan. Dimana saat itu Muhammad Masruri Bahrianto (Masruri) membutuhkan bantuan untuk memperbaiki mobilnya.

"Dia sempat minta tolong memperbaiki mobil. Awalnya saya kira hanya memperbaiki biasa dengan biaya yang tak seberapa. Namun ternyata setelah dicek, biaya perbaikannya sangat tinggi, bisa di atas Rp 50 juta," jelas pria yang memiliki usaha Barbershop di Kota Malang dan Surabaya ini.

Lebih lanjut, Rich Jo mengaku, bahwa dalam upaya untuk dapat duduk di kursi legislatif Kota Malang, dirinya mendapat arahan langsung dari DPD Golkar Kota Malang. Termasuk untuk tidak terlibat dalam strategi pemenangan yang dapat melanggar aturan. 

"Saya diwanti-wanti betul oleh Pak Ketua DPD Golkar (Sofyan Edi Jarwoko) supaya tidak melanggar aturan. Jadi insyaallah komunikasi yang saya lakukan tidak berhubungan dengan pemenangan saya di Pileg 2024 lalu," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam laga puncak tim Sat-Brimob Ampeldento berhadapan dengan tim Pemkot Malang. Laga berjalan sengit dengan kemenangan oleh tim Sat-Brimob Ampeldento 19-21, 21-15, 21-13 selama 3 set berjalan.

Tim Sat-Brimob Ampeldento keluar sebagai juara turnamen badminton Kapolresta Malang Kota Cup 2024 disusul juara 2 tim Pemkot Malang, juara 3 PWI Malang Raya dan juara ke-4 tim Polresta Malang Kota.

Turnamen badminton Kapolresta Malang Kota Cup 2024 yang berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 40 peserta dari TNI-Polri, Forkopimda dan wartawan ditutup secara langsung oleh Kapolresta Malang Kombes Budi Hermanto.

"Sore ini kita selesai menyelesaikan turnamen Bulutangkis antar Forkopimda, kepolisan, TNI, wartawan dan beberapa elemen lain, semoga turnamen ini memperkuat silahturahmi dan sinergitas bersama," ujarnya.

Lebih lanjut Kombes Budi Hermanto menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyukseskan turnamen badminton Kapolresta Malang Kota Cup 2024.

"Dalam rangka hari Bhayangkara ke-78 Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan teman-teman media yang telah mendukung," ungkapnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan izin bagi sektor UMKM yang seringkali menghadapi tantangan dalam proses perizinan.

"Langkah ini diambil sebagai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan izin bagi sektor UMKM yang seringkali menghadapi tantangan dalam proses perizinan," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/5/2024).

Sebab lanjut Dandung, para pelaku UMKM ini seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis yang kompleks untuk perizinan bangunan gedung, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan akan menerapkan beberapa perubahan dalam proses perizinan.

"Misalnya, untuk bangunan yang sudah ada SLF, katakanlah rekomendasinya harus memperbaiki satu hal, kan itu gak bisa dilaksanakan dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu. Tapi, kalau dibiarkan belum tentu satu setengah tahun sudah diperbaiki," jelasnya.

Untuk itu, tambah Dandung, pihaknya akan memberikan solusi khusus agar lebih efisien, pemilik UMKM yang mengajukan permohonan perizinan akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menetapkan batas waktu maksimal 4-6 bulan, untuk melaksanakan perbaikan yang diperlukan dalam bangunan mereka. 

"Jika dalam rentang waktu tersebut perbaikan tidak dilakukan, izin mereka akan ditangguhkan. Akan ada solusi untuk masyarakat khususnya pemohon yang merupakan pelaku UMKM. Tapi kalau untuk pengusaha besar, ya gak ada toleransi harusnya," terangnya.

Bahkan, Dandung menambahkan, pihaknya juga akan memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemilik UMKM dalam mengurus perizinan. 

"Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk memahami dan memenuhi persyaratan perizinan dengan lebih baik," tegasnya.

Lebih lanjut Dandung menegaskan, meskipun ada upaya untuk mempercepat proses perizinan bagi UMKM, tidak berarti menghilangkan persyaratan yang ada, persyaratan tetap akan dipertahankan, namun akan dikaji secara cermat untuk melihat mana yang dapat ditoleransi demi efisiensi dalam memberikan izin.

"Makanya kami sekarang mau melakukan percepatan. Tapi bukan berarti kami menghilangkan persyaratan. Persyaratan ini kan ada persyaratan yang sifatnya mayor dan minor. Mana saja yang masih bisa ditoleransi," tegasnya.

Sebagai informasi, peningkatan kompleksitas persyaratan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) saat ini tengah menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemohon. 

Jika dulu, satu gambar cukup untuk mengajukan permohonan, tetapi kini persyaratan harus membutuhkan gambar struktur, arsitektur, elektrikal, dan saluran yang memenuhi standar teknis yang ketat.

Hal ini tidak hanya meningkatkan beban kerja pemohon, tetapi juga menyebabkan kesulitan bagi sebagian masyarakat dalam menyusun berkas dan dokumen yang diperlukan. 

Dengan demikian, upaya percepatan proses perizinan yang diusulkan oleh Dinas PUPRPKP Kota Malang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efisien bagi pemohon. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, setelah warga perumahan tersebut mengadu ke legislatif, baru-baru ini Komisi C DPRD Kota Malang memanggil beberapa pihak yang diduga mengakibatkan banjir itu.

Bahkan, Komisi C DPRD Kota Malang menduga sebagian bangunan Hotel Ubud dan bangunan rumah salah seorang warga di perumahan itu yang menjadi penyebab terjadinya banjir.

Lantaran, drainase di perumahan itu tertutup oleh sebagian bangunan Hotel Ubud, dan rumah warga yang berdiri di tanah fasilitas umum.

Terlebih, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang belum bisa menerima Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan tersebut. Karena ada salah satu Fasum yakni mushala yang menjadi persyaratan penyerahan PSU tidak juga dibangun, dan lahan itu beralih fungsi menjadi rumah oleh warga atas nama Hartono.

Menanggapi hal itu, Pemerhati pembangunan dan tata kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana meminta kepada DPUPRPKP Kota Malang, supaya tidak melakukan serah terima PSU dari developer atau pengembang.

"Mencermati lokasi fasum yang beralih fungsi jadi bangunan rumah, dimana lokasi tanah itu dijual oleh pengembang kepada user, merupakan kesalahan besar, terlebih jika di bawah lokasi tersebut adalah saluran drainase," ucap pria yang akrab disapa Angga ini, saat dihubungi SuaraJatimPost.com melalui WhatsApp, Rabu (29/5/2024).

Angga menyarankan DPUPRPKP Kota Malang untuk tidak melakukan serah terima PSU, jika bangunan di atas saluran tersebut belum dibongkar. 

"Saran saya kepada DPUPRPKP, jangan dilakukan serah terima PSU, jika bangunan di atas saluran tersebut belum dibongkar. Ini untuk menjadi pelajaran bagi pengembang lain agar tidak menyalahi aturan, dan juga kepada Dinas Perijinan untuk selalu kontrol antara gambar dengan kondisi lapangan," pintanya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin menyebutkan, drainase di perumahan itu tidak bisa diperbaiki lantaran Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) belum diserahkan, akibat salah satu Fasum yakni musala sebagai persyaratan penyerahan PSU tidak juga dibangun, dan lahan itu beralih fungsi menjadi rumah oleh warga atas nama Hartono.

Bahkan, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengakui bahwa di Perumahan Sigura-gura Residence itu memang ada salah satu lahan untuk fasum namun dipergunakan untuk bangunan rumah oleh warga bernama Hartono, dan seharusnya dipergunakan musala. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma, ST MT, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/5/2024).

Pria yang akrab disapa Oong ini menjelaskan, dalam proses lelang pekerjaan proyek perbaikan jalan Wonokerto-Balekambang atau lot B saat ini tengah menunggu penandatanganan kontrak pemenang tender atau lelang.

"Saat ini masuk tahap penandatanganan kontrak, tapi berdasarkan informasi yang saya terima dari Satker Jalan Nasional, tandatangan kontrak itu mundur di bulan Juni 2024 ini," ucapnya.

Oong menegaskan, mundurnya penandatanganan kontrak tersebut akibat ada sanggahan dari salah satu peserta lelang, dan diperkirakan untuk pekerjaan fisiknya akan dimulai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

"Terakhir informasi dari Satker Jalan Nasional  tandatangan kontrak mundur karena ada peserta lelang yang menyanggah, perkiraan untuk pekerjaan fisik akan dimulai bulan Agustus 2024 mendatang," jelasnya.

Selain itu, lanjut Oong, pemenang tender atau lelang tersebut nanti juga harus mendapatkan persetujuan dari Islamic Development Bank (IsDB) selaku pemberi bantuan.

"Jadi, pemenang lelang atau tender nanti juga harus mendapatkan persetujuan dari IsDB," tegasnya.

Lebih lanjut, Oong menegaskan, dalam lelang atau tender pekerjaan jalan Wonokerto-Balekambang tersebut langsung di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Itu yang mengerjakan Kememetrian PUPR dan kita hanya penerima manfaat atau hibah, dan hanya mengusulkan bantuan," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bahkan, salah satu masyarakat yang juga mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lowokwaru, MA. Rizqi Fauzi yang telah memberi aduan ke Bawaslu Kota Malang memberikan waktu seminggu untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

Namun, jika sampai batas waktu tersebut, belum juga ada tindaklanjut, Rizqi Fauzi bakal membuat laporan resmi ke Bawaslu. Termasuk tidak menutup kemungkinan hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tanggapan masyarakat itu, terkait dengan tetap dilantiknya MB sebagai anggota Panwascam Lowokwaru, yang dilakukan Bawaslu pada Sabtu (25/5/2024) kemarin. 

MB adalah salah satu dari 15 anggota Panwascam di Kota Malang, yang bakal bertugas dalam Pilkada Serentak 2024. 

“Kami memberikan tanggapan masyarakat, karena MB diduga melanggar etik saat masih menjadi anggota Panwascam Lowokwaru di Pilpres 2024 lalu. Tanggapan masyarakat itu sudah kami kirim ke Bawaslu, tapi tidak ada tanggapan sampai MMB kembali dilantik,” ucap Rizqi, saat ditemui awak media, Selasa (28/5/2024).

Tanggapan masyarakat itu, tambahnya, sengaja diberikan karena masih berpikir secara kemanusiaan. Yang berharap kasus tersebut, cukup diselesaikan di internal Bawaslu.

Tetapi jika sampai seminggu mendatang, Bawaslu belum juga memberikan jawaban, pihaknya baru akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. 

"Kami akan membuat laporan secara resmi ke Bawaslu Kota Malang. Termasuk ke DKPP, tapi sebenarnya kami hanya meminta MB menyadari dan mengakui kesalahannya, sekaligus meminta maaf terbuka. Utamanya lagi, pelantikannya juga harus dibatalkan," jelasnya.

Karena penyimpangan yang dilakukan MB, tambah Rizqi, tidak sekadar diketahui satu atau dua orang, di internal Panwascam Lowokwaru semata. Tapi banyak orang. Termasuk staf-staf Panwascam pun paham. Mengingat, tanggapan masyarakat tersebut, didapatkan dari aduan beberapa pihak yang dirugikan.

"Untuk itu, kami membuatkan tanggapan masyarakat, adanya pelantikan MB di Hotel Grand Mercure Malang. Surat itu sudah kami layangkan seminggu sebelum pelantikan digelar. Setidaknya harus ada atensi serius dan (pelantikannya) dibekukan sampai ada kejelasan," tegasnya.

Terpisah, anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, mempersilahkan masyarakat melaporkan ke DKPP, jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. 

"Kami akan apresiasi, bilamana terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu (Panwascam maupun Bawaslu) di daerah," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, ada lahan yang seharusnya digunakan drainase, namun dipergunakan untuk bangunan oleh salah satu warga, bahkan ada drainase di perumahan Sigura-gura Residence Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang itu tertuutup oleh sebagian bangunan Hotel Ubud.

"Jadi di sana itu ada drainase yang sudah ditutup bangunan baik oleh warga perumahan dan Hotel Ubud," ucap Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, saat ditemui awak media usai hearing dengan pihak-pihak terkait tentang polemik banjir di Perumahan Sigura-Gura Residence, Senin (27/5/2024).

Menurut Fathol, drainase di perumahan itu tidak bisa diperbaiki lantaran Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) belum diserahkan, akibat salah satu Fasum yakni musala sebagai persyaratan penyerahan PSU tidak juga dibangunan, dan lahan itu beralih fungsi menjadi rumah oleh warga atas nama Hartono.

"Belum bisa menyerahkan PSU, karena satu persil kavling nomor 21 yang tertulis Fasum untuk musala tapi ternyata dipergunakan untuk bangunan rumah Pak Hartono," jelasnya.

Fathol menjelaskan, secara normatif seharusnya lahan-lahan yang dipergunakan untuk hal yang tidak sesuai aturan itu dibongkar. 

"Seharusnya dibongkar, tapi ada dampak sosial yang tidak memungkinkan dilakukan itu (Pembongkaran). Harus ada win-win solution, jangan sampai ada warga di sana panik kalau adanya hujan karena ada itu," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Fathol, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk menemukan solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.

"Dalam waktu dekat kita akan sidak, perkiraannya minggu ini, lambatnya minggu depan," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengakui bahwa di Sigura-gura Residence itu memang ada salah satu lahan untuk Fasum, namun dipergunakan untuk bangunan rumah oleh warga bernama Hartono.

"Jadi Pak Hartono ini membeli tanah itu tahun 2014 kalau gak salah, dan dia gak tahu menahu itu kalau seharusnya fasum," katanya.

Untuk itu, Dandung menjelaskan bahwa bangunan yang ditempati Hartono itu seharusnya tidak ada. Seharusnya di lahan itu dipergunakan musala.

“Kalau sesuai normatif ya dibongkar karena kavling 21 itu tidak ada, yang ada lahan fasum. Jadi bukan rumah hunian di sana itu," tegasnya.

Lebih lanjut Dandung menegaskan, bahwa dalam perkara ini, Hartono di sini kemungkinan juga sebagai korban. Kerena telah membeli dari developer sebelumnya tanpa ada pengetahuan, lahan tersebut untuk Fasum berupa mushala. 

"Katanya Hartono ini juga sebagai korban, tapi untuk mengetahui itu kami meminta meminta salinan akta notaris jual beli dari developer," terangnya.

Untuk itu, tambah Dandung, masalah fasum ini penting diselesaikan, karena jika fasum berupa musala itu dibangun, PSU bisa diserahkan ke Pemkot Malang. Artinya, saat PSU diserahkan, Pemkot Malang bakal punya anggaran untuk melakukan perbaikan untuk mengatasi banjir.

"Kalau PSU diberi itu kan jadi aset milik Pemkot Malang. Dan ada anggaran untuk pemeliharaan," tandasnya.

Dandung menambahkan, masalah banjir di perumahan Sigura-Gura Residence ini diduga juga disebabkan, karena ada saluran irigasi yang ditutupi oleh beberapa bangunan Hotel Ubud. Jika sesuai aturan secara normatif, seharusnya bangunan yang menutupi saluran irigasi itu dibongkar.

"Jadi nanti kami akan ke lokasi dengan DPRD Komisi C. Kemudian apa yang seharusnya dijadikan solusi itu kami akan lakukan. Rekomendasi dari dewan itu yang akan kami jadikan rujukan," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Tidak hanya didukungan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung, even ini juga mendapat dukungan tiga kementerian. Yakni Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Kesehatan. Untuk memperkuat ekosistem #saferunning yang telah digaungkan Pocari Sweat sejak 11 tahun lalu.

Hadir sebagai narasumber di konferensi pers Pocari Sweat Run Indonesia 2024, yang diselenggarakan di Melati Glass House, Hutan Kota by Plataran – Senayan, Jakarta: Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Bey Machmudin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Puspita Winawati, Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka.

“Sebagai event lari hybrid terbesar di Indonesia, dengan target 30 ribu pelari, event ini selalu sukses menarik minat ribuan pelari, yang baru pertama kali mengikuti lomba lari. Untuk itu, penguatan ekosistem #saferunning demi menciptakan pengalaman berlari yang aman dan nyaman, selalu menjadi prioritas kami sejak awal Pocari Sweat Run diadakan," ucap Puspita Winawati.

Bahkan karena pertumbuhan pelari baru dan minat yang sangat masif, tambah Wina, Pocari Sweat Run yang biasanya dilakukan sehari, tahun ini akan dilakukan selama dua hari, pada 20-21 Juli di Bandung. 

“Untuk kegiatan virtual sendiri, akan dilakukan serempak tanggal 21 Juli di seluruh Indonesia, dengan berkolaborasi bersama komunitas lari setempat di ratusan kota di seluruh Indonesia," jelas wanita yang akrab disapa Wina ini.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Maria Endang Sumiwi menjelaskan, bahwa Ekosistem #saferunning adalah segala hal yang berkaitan dengan cara berlari yang aman dan terkait dengan keselamatan pelari. Mulai dari materi edukasi, penyediaan hidrasi yang diperlukan sejak persiapan latihan lari, ketika berlari, hingga setelah berlari.

“Tentunya kami sepakat, edukasi #saferunning menjadi prioritas untuk selalu diingatkan kepada pelari," tegasnya.

“Tidak hanya soal kesiapan fisik melalui latihan, menjaga hidrasi, fasilitas medis yang membantu menjaga keselamatan pelari, tapi juga harus bisa mengukur kekuatan diri sendiri,” tambahnya.

Karenanya, Kementerian Kesehatan, menyampaikan terima kasih kepada Pocari Sweat, yang sudah membuat tren berlari semakin besar di Indonesia. 

Data Kemenkes menunjukkan, hanya 25 persen penduduk Indonesia yang aktif berolahraga. Tapi ketika satu orang berolahraga, akan punya efek berlipat ganda. Karena akan merembet pada kebiasaan makan bergizi dan keinginan menjaga kesehatan. Kebiasaan tersebut akan diikuti anggota keluarga lainnya.

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengatakan, target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan Presiden Jokowi, adalah menghasilkan total 1,5 milyar pergerakan wisatawan. Pilar Sport Tourism diharapkan menjadi lokomotif programnya. 

“Pocari Sweat Run Indonesia 2024 dengan konsep hybrid dan juga kolaborasi dengan ratusan kota di seluruh Indonesia untuk berlari bersama komunitas, tentunya punya peranan yang signifikan untuk membantu potensi Sport Tourism yang nilai ekonominya bisa mencapai Rp19 triliun,” katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga menyampaikan apresiasinya. Sebab Pocari Sweat Run juga memberikan dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat. 

“Kami harap kegiatan ini kedepannya, bisa menjadi ajang selebrasi warga Bandung dan membuka daerah wisata lainnya di Jawa Barat,” tandasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, atas keseriusannya dalam mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik. 

Hal itu merupakan yang pertama kali diterima Pemkot Malang atas penghargaan Digital Government Award (DGA) 2024 dan masuk 10 Terbaik Penerapan SPBE, pada Kategori Pemerintah Kota yang diserahkan dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia.

Di kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menekankan pentingnya semangat keterpaduan layanan yang harus menjadi cara-cara baru, meninggalkan budaya satu inovasi satu aplikasi yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.

"Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit atau menghambat. Sehingga tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, kemudahan urusan masyarakat. Bagaimana bisa tercapai kalau ada 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi dan bahkan tumpang tindih. Maka mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru," tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Senin (27/5/2024).

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas meyampaikan bahwa acara SPBE Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia yang dirangkai dengan Digital Government Award, merupakan bentuk komitmen mendorong keterpaduan layanan pemerintah secara nasional maupun di daerah.

"Ini merupakan arahan dan cita-cita yang ingin segera diwujudkan bersama. Dan Digital Government Award merupakan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE kepada seluruh instansi pemerintah. Bersama 30 perguruan tinggi dengan 47 indikator yang rigid untuk menjamin penilaian obyektif, profesional dan independen," terang Anas.

Atas kinerja SPBE Kota Malang, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk terus mendorong digitalisasi dan keterpaduan layanan publik.

"Ini merupakan apresiasi dan wujud nyata yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, aplikasi-aplikasi yang ada kita integrasikan, sehingga jika tahun 2022 lalu indeks SPBE kita hanya 2,60, tahun 2023 kemarin alhamdulillah di 3,82, ini meningkat signifikan," jelasnya.

Melesatnya kinerja digital Kota Malang lahir dari kerja keras seluruh jajaran yang berbenah dalam berbagai domain SPBE. Mulai dari aspek kebijakan lewat penetapan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang SPBE, juga penetapan Arsitektur, Peta Rencana dan manajemen Tim SPBE.

Berikutnya dalam infrastruktur digital, seluruh perkantoran pemerintah, berbagai ruang publik, daya tarik wisata dan bahkan 552 titik di RW se-Kota Malang telah disediakan akses internet oleh Pemkot Malang. Termasuk pula layanan 326 titik CCTV publik dan tentunya pemanfaatan berbagai aplikasi layanan digital. 

Seperti aplikasi Siapel Tegas (Administrasi Kependudukan), aplikasi Si-Izol (Perizinan dan Non Perizinan Daerah), aplikasi pajak daerah, aplikasi Sambat (pengaduan) yang terintegrasi dengan SP4N LAPOR, dan layanan kedaruratan 112.   

Kesemuanya dalam waktu dekat dihadirkan dalam satu platform tunggal layanan yang kini sedang dibangun Pemerintah Kota Malang. "Harapannya dengan penghargaan dam apresiasi ini (DGA 2024) memacu pelayanan digital di Kota Malang lebih baik lagi," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Event yang digelar di Platinum Badminton Trowulan Mojolangu tersebut diikuti sebanyak 40 peserta dan akan berlangsung selama 3 hari 27-29 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Waka Polresta Malang Kota, AKBP Apip Ginanjar menyampaikan, tujuan Turnamen Badminton Kapolresta Kota Malang Cup 2024 yang diikuti oleh TNI-Polri, Forkopimda Kota Malang dan Wartawan sebagai sarana silaturahmi dan sinergitas antar instansi.

"Terlepas dari kalah ataupun menang semoga turnamen ini menjadi sarana silaturahmi, menyehatkan jiwa dan raga, serta saling mengenal antara instansi TNI-Polri, jajaran Forkopimda Kota Malang dan wartawan," ujarnya.

Lebih lanjut beliau menghimbau kepada seluruh panitia, peserta, wasit, dan pihak terkait, agar mengedepankan dan menjunjung tinggi sportivitas dalam turnamen.

"Semua benar-benar harus menjadikan dan mengedepankan fair play dalam setiap pertandingan yang diselenggarakan," tutupnya.

Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakapolres AKBP Apip Ginanjar didampingi oleh Kasat Reskoba Polresta Malang Kota. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal ini disampaikan oleh ketua Komisi C DPRD Kota Malang Drs. H. Fathol Arifin, M.H saat ditemui awak media Suara Jatim Post, Senin (27/05/2024).

"Ada drainase yang sudah tertutup bangunan baik oleh pihak perumahan maupun oleh pihak hotel Ubud, untuk itu akan Kita turun ngecek ke lapangan," ujarnya.

Fathol menambahkan secara normatif kemungkinan akan dibongkar bangunannya, karena secara regulasi menyalahi dan berdampak sosial yang berindikasi menyebabkan banjir saat hujan lebat.

"Ada satu rumah yang dibangun dalam Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) dan untuk yang di hotel Ubud ada 3 titik lokasi drainase yang tertutup bangunan hotel. Ini semua dibangun dibawah jalur drainase dan berindikasi menyebabkan banjir saat hujan besar," jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang R Dandung Djulharjanto dalam keterangannya kemungkinan ada perubahan fungsi di kawasan perumahan dan penutupan drainase bangunan di hotel Ubud.

"Kita harus memilah juga dan melihat lebih lanjut supaya tidak merugikan masyarakat dan secara normatif berdasarkan fungsi ya harus dibongkar," jelasnya.

Terkait tindak lanjut DPUPR masih menunggu hasil rekomendasi dari DPRD komisi C yang akan turun ke masyarakat terdampak pada Jumat 31 Mei 2024. (Yano/Toski).

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya mengatakan, pihaknya berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan median jalan di beberapa titik di Kota Malang yang didapati mengalami kerusakan, termasuk di Jalan Veteran.

"Kami berencana melakukan perbaikan median jalan yang mengalami kerusakan, rencana ini sudah masuk dalam konsep perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/5/2024).

Menurut Rahman, untuk mempercantik tampilan Taman di Kota Malang, pihaknya telah melakukan identifikasi terkait kebutuhan perbaikan di beberapa taman di Kota Malang, namun masih belum bisa dirinci satu per satu.

"Secara konsep perencanaan, sudah masuk dalam agenda. Ada beberapa anggaran yang dibutuhkan terkait dengan pembenahan ataupun pemeliharaan, baik itu separator maupun median taman di beberapa titik di Kota Malang, akan kami laksanakan di tahun 2024," jelasnya.

Sebab, lanjut Rahman, kerusakan yang terjadi di median jalan, terutama di area Jalan Veteran ditengarai akibat sering dilalui oleh kendaraan, halnitu jelas mengganggu estetika, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Jadi, perbaikan median jalan veteran itu dinilai perlu segera dilakukan, untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga serta menjaga keindahan kota. Dengan adanya perbaikan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," terangnya.

Lebih lanjut, Rahman menegaskan, dengan dilakukan perbaikan median jalan tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menciptakan kondisi jalan yang lebih aman dan nyaman bagi warga Kota Malang.

“Tentu ini penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan keindahan kota, tapi juga penting dilakukan penyesuaian rencana dengan anggaran yang tersedia, beberapa kegiatan perencanaan khusus untuk penerapan perbaikan sudah dilaksanakan, namun tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran," ulasnya.

Terlebih, tambah Rahman, beberapa kegiatan perencanaan khusus untuk penerapan perbaikan, tetap harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di tahun 2024.

“Jadi, identifikasi terkait titik-titik yang akan diperbaiki akan kami sesuaikan dengan anggaran yang ada," tukasnya.

Di kesempatan itu, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini berharap kepada para Panwascam yang mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, agar bisa memastikan pemilihan berjalan sesuai aturan dan kuatkan koordinasi dengan jajaran Pemkot Malang.

"Kepada yang dilantik supaya bisa memastikan pemilihan berjalan sesuai aturan dan kuatkan koordinasi dengan jajaran Pemkot Malang," ucapnya. 

Wahyu menjelaskan, bahwa telah menjadi tanggung jawabnya selaku Penjabat Wali Kota Malang untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada di Kota setempat dapat berjalan dengan lancar.

"Pemkot Malang akan memastikan bahwa seluruh komponen pelaksananya dipersiapkan seoptimal mungkin; termasuk Pengawas Kecamatan yang bertugas mengawal tegaknya tertib aturan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Wahyu, dirinya berpesan agar pengawas kecamatan dapat memastikan setiap tahapan Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan, serta menangani dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang mungkin terjadi.

"Peningkatan profesionalisme dan kapasitas diri melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan pembekalan yang diadakan oleh BAWASLU, membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, utamanya jajaran Pemkot Malang, sekaligus memberikan laporan pada setiap temuan pelanggaran yang terjadi secara objektif dan transparan saya harap menjadi poin penting bagi Pengawas Kecamatan yang patut diperhatikan," tukasnya.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu agenda penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga bagi masyarakat di Kota Malang.

Sehingga penting sekali penguatan netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas pengawasan bagi 15 orang Pengawas Kecamatan yang telah dilantik. 

Turut hadir pada kegiatan tersebut adalah Forkopimda Kordinator dan Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait, Ketua Bawaslu Propinsi Jatim, anggota KPU Kota Malang, dan Forkopimcam se-Kota Malang. 

Pasalnya, ada seorang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) berinisial MB diduga telah melakukan sederet pelanggaran, baik pelanggaran pemilu maupun pelanggaran etik sebagai penyelenggara pemilu, dan telah diadukan ke Bawaslu Kota Malang.

Akan tetapi, Panwascam berinisial MB tersebut terpilih lagi dan pada Sabtu (25/5) mengikuti pelantikan Panwascam, yang digelar di salah satu hotel yang ada di Kota Malang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Malang, M Arifuddin, mengaku bahwa laporan dari internal Panwascam Lowokwaru telah masuk seminggu yang lalu, dan telah ditindaklanjutinya.

"Aduan itu masuk seminggu yang lalu, dan kami telah menindaklanjuti, sudah kami lakukan klarifikasi, tapi tetap mengikuti proses atau prosedur tahapan dan aturan yang ada," ucapnya, saat ditemui awak media, Sabtu (25/5/2024).

Arifuddin menjelaskan, setelah dilakukan klarifikasi, nantinya akan dilakukan rapat pleno yang melibatkan empat pimpinan komisioner Bawaslu Kota Malang.

"Sebelum kita mengambil keputusan secara kolektif kolegial, akan kami plenokan bersama empat pimpinan Komisioner lainnya. Pada prinsipnya kami mengatensi semua laporan masyarakat, termasuk dari internal Panwascam Lowokwaru," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Arifuddin, pelantikan 15 Panwascam itu tetap dilakukan, karena bagian dari tahapan yang harus dijalankan Bawaslu Kota Malang, meski dari 15 Panwascam yang dilantik itu ada yang telah diadukan.

"Meski ada laporan itu (laporan dari internal Panwascam Lowokwaru), pelantikan ini tetap kami gelar, karena bagian dari tahapan yang harus dijalankannya. Jika tidak dilaksanakan tahapan tersebut, kita bakal kena semprit (sanksi) dari Bawaslu RI," terangnya.

Sedangkan, Arifuddin menegaskan, untuk pemberian sanksi terhadap oknum Panwascam berinisial MB yang ikut dalam pelantikan ini, Bawaslu Kota Malang belum bisa langsung memutuskan secepatnya, karena membutuhkan proses dan tahapan tersendiri.

"Kami belum bisa langsung memutuskan, karena proses dan tahapan terkait pengenaan sanksi, kami masih butuh diklasifikasikan dan telaah lebih lanjut dengan komisioner Bawaslu lainnya," tegasnya.

"Kami akan memberikan jawabannya, kemungkinan sekitar sebulan dua bulan kedepan. Apakah nantinya sanksinya itu bersifat teguran, atau pemberhentian sementara," imbuhnya.

Sementara, Panwascam terpilih sekaligus dilantik berinisial MB membantah atas tuduhan tersebut. MB mengaku bahwa pemberian uang sebesar Rp 10 dari peserta pemilu itu, tidak ada kaitannya dengan masalah pemilu, namun murni uang bisnis yang dikerjasamakan sejauh ini.

"Kami pastikan itu bukan uang apa-apa, tidak ada lainnya dengan pemilu. Tapi itu murni uang bisnis, yang selama ini saya jalin. Kebetulan aja teman bisnisnya adalah tengah menjadi peserta pemilu," katanya.

Sedangkan, untuk uang perjalanan dinas yang turut dikeluhkan dan dilaporkan tersebut, MB mengaku bahwa uang itu selama ini terkumpul dan dilakukan penahanan atau pemotongan atas hasil kesepakatan bersama dari semua staf Panwascam Lowokwaru.

"Setiap kali kita dapat, kita (staf) sepakat menahan dulu. Nanti kita bagikan kepada mereka (staf) yang memiliki kinerja serius dan padat bertugas. Jadi tidak benar adanya info pemotongan atau penahanan. Tapi hasil kesepakatan bersama semua staf," akunya.

Lebih lanjut MB menegasikan, bahwa permasalahan Bawaslu Kota Malang sudah melakukan klarifikasi (Pemanggilan), dan sudah disampaikan ke kelompok kerja (Pokja) Bawaslu. Mengenai masalah keuangan lainnya, dipastikan tidak ada masalah.

"Karena masalah keuangan yang dikeluhkannya, kami tidak pernah menerima atau memegangnya. Terakhir, sekiranya masalah ini menggelinding lebih serius lagi. Kami hanya bisa pasrah dan manut, apa yang ditetapkan atau diputuskan oleh Bawaslu. Kami siap menerima dengan tangan terbuka," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (25/05/2024) Sam Dian Konclok menjelaskan Munas Aremania sendiri merupakan gabungan kesepakatan suporter Arema FC dan Suporter Arema Indonesia yang akan dilaksanakan di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 1-2 Juni 2024.

"Latar belakang dan sejarah panjang pembentukan organisasi Aremania sebagai wadah kekuatan bersama, mengakomodir hal-hal yang bisa kita selesaikan secara organisasi," ucapnya.

Pelaksanaan Munas Aremania memiliki beberapa agenda pembahasan diantaranya pemilihan presidium dan perangkat - perangkat organisasi Aremania secara keseluruhan.

Sebelumnya Aremania telah membentuk tim sembilan yang bertugas sebagai perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tim asesor seleksi bakal calon presedium Aremania.

Dalam keterangan Syamsul Arifin, Ketua tim Fit & Proper Tes Bacalon Presidium Aremania Utas menjelaskan pihak Aremania akan memilih presedium Aremania yang telah mengkerucut dari 15 bakal calon menjadi 9 calon yang diseleksi akan dipilih oleh peserta Munas Aremania.

"Ada 7 Presidium Aremania yang akan terpilih dari 9 calon presidium. Munas Aremania akan diikuti oleh 177 Korwil yang merekomendasikan 2 voters dan 1 pendamping sebagai peserta Munas," jelasnya.

Lebih lanjut Syamsul menjelaskan untuk periode kepengurusan berlangsung selama 2 tahun dengan pertimbangan demokratisasi dan regenerasi keseluruhan.

"Untuk periode kepengurusanya dua tahun secara prinsip ini penting dalam upaya demokratisasi dan regenerasi mengingat Aremia yang sangat banyak," tegasnya.

Sebagai informasi tambahan secara teknis Munas Aremania akan diikuti dan dihadiri oleh Kemenpora, ketua dan Exco PSSI, Kementrian PMK dan Forkopimda.(*)

Editor: Tri Sukma

Hal dilontarkan Bupati Malang HM Sanusi, saat membuka Festival 1000 Bantengan di peringatan Hari Lahir (Harlah) Gerakan Pemuda Ansor ke-90 di Pantai Balekambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Sabtu (25/5/2024).  

Menurut Sanusi, dengan adanya Perda khusus kesenian tersebut dapat melindungi kekayaan budaya khas Malang, khususnya kesenian Bantengan. 

"Kegiatan festival semacam ini patut diapresiasi. Sehingga, Pemkab Malang bersama masyarakat sama-sama mewadahi kesenian rakyat, yang lagi marak dan digandrungi masyarakat, seperti kesenian Bantengan ini," ucap, Sanusi, saat ditemui awak media di sela-sela menghadiri Festival 1000 Bantengan, yang digelar GP Ansor Kabupaten Malang, di Pantai Balekambang, Sabtu (25/5/2024). 

Sanusi menjelaskan, hal itu supaya kesenian Bantengan tetap terjaga keaslian dan kekhasannya. Sanusi bilang, eksistensi kesenian tradisional ini harus dijamin dan dilindungi dalam pelestariannya. 

"Saya juga minta nanti kepada Sahabat Ansor dan NU Kabupaten Malang, agar kesenian Bantengan ini tetap terlindungi, nanti bisa diusulkan ke DPRD untuk diatur khusus dalam perda (peraturan daerah). Proses lahirnya perda itu kan juga atas aspirasi masyarakat," jelasnya. 

Lebih lanjut, Sanusi menegaskan, dalam perda kesenian yang akan diusulkan nantinya akan mengatur ketentuan dan tata cara penyelenggaraan dan penyajiannya dalam pertunjukan. 

"Bukan berarti dibatasi ya, tetapi lebih diatur tata caranya. Karena kesenian juga terkait pertunjukkannya. Jadi, kita ingin pertunjukan kesenian nanti tetap kondusif, ketika menjadi tontotan dan hiburan," terangnya. 

Hal serupa juga disampaikan Bupati Malang, di hadapan para seniman dan peserta festival Festival Bantengan, dalam sambutannya, di Pantai Balekambang. 

Dalam kesempatan ini, Bupati Sanusi juga menyampaikan terkait komitmen anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan. Di akhir sambutannya, Bupati Malang sempat membagikan beberapa kaos bergambar Bantengan kepada peserta Festival Bantengan dan pengunjung. (*)

Editor: Tri Sukma

Dalam kegiatan tersebut, diawali dengan lantunan selawat oleh ribuan orang di pinggir Pantai Balekambang, anggota dan kader Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, yang dipandu dari panggung utama. 

Pembacaan selawat tawasul bersama-sama ini dilakukan sebagai rangkaian pembukaan, sebelum beberapa sambutan. Sambutan disampaikan Ketua PC Lesbumi NU Kabupaten Malang, Abdul Aziz Syafi'i.

Dilanjutkan sambutan Ketua PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang, Fatkhurrozi, sekaligus membuka secara resmi Festival 1.000 Bantengan di Pantai Balekambang. 

Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok peserta Festival 1.000 Bantengan, bakal meriahkan Harlah. 

"Saya merasa trenyuh dan terharu, menyaksikan lantunan selawat di forum seperti ini, dengan hadirin sekalian. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho Allah SWT," ucap Fatkhurrozi dalam sambutannya, Sabtu (25/5/2024). 

Pria yang akrab disapa Gus Rozi ini menjelaskan, Bantengan sejatinya kesenian mulia dan punya makna filosofis luhur. Namun, seperti yang menjadi keresahan para seniman, sedikit demi sedikit kesenian ini mengalami pergeseran nilai saat ditampilkan.

"Saya yakin kita semua tidak mau, tidak sepakat, ketika Bantengan mengalami pergeseran nilai luhurnya," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Gus Rozi, GP Ansor Kabupaten Malang saat ini tengah berupaya membangkitkan seni Bantengan sesuai pakem dan marwahnya.

"Kami, GP Ansor Kabupaten Malang saat ini hadir di tengah-tengah panjenengan semua, sebagai saudara, sebagai mitra, untuk bersama-sama membangkitkan Bantengan kembali sesuai pakem dan marwahnya. Setuju," ajaknya, yang sontak diamini serentak seniman dan peserta festival banteng tersebut.

Sebelum memulai atraksi festival, dinyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan nyanyian Ya lal Wathan.

Pada kesempatan yang sama, ratusan orang yang tergabung dalam kelompok peserta Festival 1.000 Bantengan, yang berada di depan panggung juga tampak ikut serta.

Puncak Harlah GP Ansor ke-90 esok hari juga akan ditandai dengan menanam 1000 tanaman mangrove yang rencananya, akan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Di PP yang dikenal dengan Pondok Mahasiswi ini, Kak Fai Gulirkan program Kak Fai Mendengar, dengan program tersebut bakal calon wakil wali kota pada Pilkada 2024 di Kota Malang ini, sontak mendapat dukungan dari kalangan santri dan pesantren itu.

Mahasiswi yang berjumlah 150 dan menjadi santriwati di PP Daruzzahra Arrifai tersebut memberikan dukungan penuh terhadap Fairouz Huda atau Kak Fai untuk berkontestasi di Pemilihan Wali Kota Malang pada 27 November 2024 mendatang.

Pengasuh Ponpes Dr. Nury Firdausia M.Pd.I mengatakan, deklarasi dukungan ini dilakukan bebarengan dengan launching profram 'Kak Fai Mendengar'.

Melalui kegiatan ini santriwati yang didominasi oleh mahasiswi bisa langsung tanya jawab dengan Fairouz Huda yang kini sedang berjuang untuk Pilwali Kota Malang.

"Ini nantinya akan menjadi kekuatan Kak Fai yang Insyaallah akan mencalonkan calon wakil wali Kota Malang. Saya harapkan anak-anak mahasiswi ini juga membantu program-program dari Kak Fai. Kami nanti akan terlibat di tim cybernya Kak Fai untuk kota Malang," ucapnya.

Nury menyebut, alasan mendukung Kak Fai karena sosoknya yang tawadu pada ulama dan kiai termasuk para tokoh masyarakat. Kak Fai juga dikenal terus mendukung penuh kegiatan dakwah keagamaan khususnya dakwah Al-Qur'an di Kota Malang. 

"Kemudian beliau juga selalu memberikan masukan-masukan yang positif untuk pengembangan lembaga pendidikan di Kota Malang. Mungkin itu salah satu faktor kami mendukung penuh ikhtiar beliau untuk melangkah maju menjadi wakil wali Kota Malang," jelasnya. 

Nury melihat antusias santriwati mengukuti program Kak Fai Mendengar cukup baik. Apalagi Kak Fai dan para peserta sepakat menyoroti isu strategis di Kota Malang. Di antaranya adalah persoalan sampah, akses para pejalan kaki hingga kemajuan UMKM. 

"Salah satunya mendukung program Kak Fai mendengar. Jadi di manapun nanti beliau berkunjung kami juga akan mendukung penuh dengan mengirimkan tim media dari pesantren. Kemudian juga mendukung kegiatan beliau untuk safari di majelis-majelis taklim kemudian di beberapa lembaga yang berafiliasi dengan Kak Fai," tegasnya. 

Sementara, Fairouz Huda mengaku bahwa dukungan yang datang dari kalangan pesantren di luar ekspetasi dirinya. Apalagi sejak deklarasi dukungan di Pondok Pesantren Luhur, Kota Malang beberapa waktu lalu. Gelombang dukungan terus berdatangan dari komunitas pesantren maupun entitas lainnya. 

"Itu di luar ekspektasi saya, jadi ternyata banyak komunitas banyak entitas di Kota Malang yang merespon baik terhadap kemunculan gagasan kami ide-ide yang ingin saya lakukan untuk Kota Malang. sehingga tim kami membuat program Kak Fai Mendengar," akunya.

"Jadi tidak hanya saya yang mempresentasikan gagasan untuk Kota Malang ke depan tapi kami mencoba mendengarkan aspirasi dari segala entitas yang ada di Kota Malang. Kira-kira apa sih yang menjadi masukan menjadi kegelisahan dan juga menjadi harapan untuk Kota Malang ke depan," imbuhnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Diketahui, Djoni saat ini aktif di sejumlah organisasi seperti KONI Kota Malang, PMI Kota Malang hingga Perumda Jasa Yasa. Namun di luar itu, Djoni merupakan pengusaha ulung di bidang property, pariwisata hingga food & baverage di Malang.

Sejumlah partai politik diketahui mulai banyak yang kepincut dengan kepemimpinan Djoni yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Dia disebut sebut mulai didekati parpol jelang Pilkada Kota Malang.  

"Memang ada parpol yang mengajak berkomunikasi, saya saat itu merekomendasikan nama lain yang bagi saya cukup potensial," kata Djoni. 

"Pada dasarnya, saya masih ingin fokus dengan kesibukan saya. Saya masih ingin memberikan dampak besar di organisasi saya," imbuhnya.

Dia memandang bahwa dinamika politik di Kota Malang memang menarik untuk diikuti. Terlebih, sejumlah partai saat ini mulai bersiap membangun koalisi besar.  

"Politik di Kota Malang ini memang menarik, kota ini punya potensi besar. Jadi sepertinya nanti akan ada kejutan kejutan besar jelang Pilkada," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, sejumlah tokoh besar santer diisukan bakal mengguncang pesta demokrasi di Kota Malang. Seperti Wahyu Hidayat, Abah Anton, Dewanti Rumpoko, Moreno Soeprapto, Sutiaji, Sofyan Edi Jarwoko hingga tokoh independen Sam HC. 

Kemudian juga ada Rimzah, Fuad Rahman, Rendra Masdrajat, Kresna Dewanata hingga Rizky Boncell. Sejumlah nama ini kerap berseliweran di poling poling dan survei publik jelang Pilkada Kota Malang 2024. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Mereka, dalam kepengurusan e-KTP memiliki peran masing-masing, satu orang berperan sebagai calon dan satu merupakan petugas honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang yang membidangi urusan KTP.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT itu dilakukan pada 10 Mei 2024 lalu. 

"Kami berhasil mengamankan dua orang, 1 orang honorer berinisial D dan 1 orang calo berinisial D juga," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (24/5/2025).

Gandha menjelang, OTT itu dilakukan lantaran adanya keluhan masyarakat yang mengeluhkan adanya punggutan sejumlah dalam pengurusan KTP. Para pemohon e-KTP dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu, dengan jaminan pengurusan KTP selesai dalam waktu cepat.

"Jadi, modusnya pegawai honorer itu melibatkan calo dalam mencari calon korban untuk mengurus KTP, dari calo yang tertangkap awal inilah, kasus pungli ini akhirnya terbongkar," jelasnya.

Menurut Gandha, terbongkarnya kasus ini saat calo tersebut bersaksi di daerah Kecamatan Lawang, setelah dilakukan pemeriksaan, calo tersebut bekerja sama dengan tenaga honorer untuk kepengurusan e-KTP secara kilat.

"Awalnya, kami mengamankan calo di daerah Lawang, selanjutnya dikembangkan ke pegawai honorer Pemkab Malang bagian pengurusan KTP, mereka melakukan itu dengan biaya Rp 150 ribu, itu dilakukan sejak satu bulan yang lalu," terangnya

Lebih lanjut, Gandha menegaskan, aksi yang dilakukan keduanya akhirnya terendus oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Malang, Di tangan pelaku polisi menyita ratusan dokumen KTP beserta peralatan untuk mencetak dokumen KTP. 

"Kami masih melakukan pendalaman terkait kasus ini," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Terlebih di wilayah itu pada November 2023 silam terjadi banjir yang mencapai ketinggian se leher orang dewasa.  

Pemerhati pembangunan dan tata kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana mengatakan, peristiwa banjir tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pengembang atau Developer jika Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman masih belum diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Seharusnya, pihak pengembang segera menyerahkan PSU itu kepada Pemkot kota malang. Tapi dengan dugaan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengembang, pasti akan susah diterima oleh Pemkot, karena persyaratan yang tidak sesuai, salah satunya contoh ya adanya bangunan yang berdiri diatas fasum," ucap pria yang akrab disapa Angga ini.

Menurut Angga, seharusnya dalam perkara banjir di Perumahan Sigura-gura Residence tersebut pihaknya yang paling bertanggung jawab adalah pihak perijinan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang.

"Kalau menurut saya, pihak perijinan yang bertanggung jawab, karena sebelum ada proses pembangunan perumahan, pengembang atau Developer itu mengurus perijinan terlebih dahulu," jelasnya.

"Meskipun warga minta kepada Pemkot dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang untuk menangani drainase tersebut, tidak akan bisa dikerjakan, karena belum adanya serah terima dari pihak pengembang," tambahnya.

Dengan adanya peristiwa banjir tersebut, lanjut Angga, ditengarai kinerja Disnaker PMPTSP Kota Malang bekerja tidak maksimal dan perlu dilakukan evaluasi, karena penyebab banjir ditengarai adanya drainase yang tertutup bangunan.

"Dilihat dari itu, saya kira kinerja dinas perijinan (Disnaker PMPTSP) Kota Malang tidak maksimal. Perlu dilakukan evaluasi, dan kalau perlu Pj Wali Kota Malang bisa mengusulkan penggantian pimpinan mulai atas sampai bawah," tegasnya.

Lebih lanjut, Angga menegaskan, bahwa permasalahan tersebut sebenarnya bukan hanya terjadi di Perumahan Sigura-gura Residence saja, melainkan banyak perumahan yang ditengarai juga memiliki polemik yang sama.

"Sebenarnya, permasalahan seperti itu tidak saja terjadi di Perumahan Sigura-gura Residence saja , tapi banyak lokasi perumahan yang memiliki permasalahan yang sama," tandasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Sekretaris Paguyuban Sigura-gura Residence, Wahyu Dani menyebutkan bahwa seringnya terjadi banjir di wilayah tersebut ditengarai akibat saluran drainase yang dinilai kurang berfungsi optimal akibat tertutup bangunan sebuah rumah, yang berdiri di fasilitas umum (Fasum) dan dibawahnya ditengarai ada saluran drainase.

Hal itu membuat warga mengeluh ke Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, dan langsung mendatangi lokasi perumahan Sigura-gura Residence untuk mendengar keluhan warga secara langsung.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, anggota panwascam yang diketahui berinisial MB tersebut diduga telah melakukan sederet pelanggaran, baik pelanggaran pemilu maupun pelanggaran etik sebagai penyelenggara pemilu. 

Terlebih, yang bersangkutan telah diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu. 

Aduan itu kembali disampaikan kepada Bawaslu dalam masa tanggapan masyarakat jelang pelantikan Anggota Panwascam terpilih pada 25 Mei 2024 mendatang. 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun SuaraJatimPost.com, MB saat menjabat sebagai Ketua Panwascam, pernah dilaporkan atas didugaan melakukan penahanan honor seorang anggotanya. 

Bahkan yang bersangkutan juga dilaporkan kerap memotong pencairan dana perjalanan dinas kepada seluruh jajaran kesekretariatan termasuk kepada anggota komisioner lainya. 

"Ini kan sudah masuk dalam ranah tipikor (tindak pidana korupsi). Saat itu saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan," kata salah satu masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu Kota Malang, Rizqi Fauzi, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (24/5). 

Saat itu, Rizqi Fauzi bertindak sebagai Anggota Panwascam Lowokwaru Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sebenarnya, tindakan tersebut juga telah ia laporkan kepada jajaran Komisioner Bawaslu Kota Malang. Namun sayangnya tak ada tindak lanjut yang cukup berarti. 

"Di bulan Juli ada hak (staf kesekretariatan Panwascam Lowokwaru) yang ditahan, alasannya subyektif. Dan divisiku juga clear-clear saja. Sampai September dia butuh, nilainya hanya Rp 1.500.000, tapi kan sudah termasuk tipikor kalau begitu," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Rizqi, yang bersangkutan diduga telah menjadi pelaku dugaan suap atau gratifikasi. Dimana hal tersebut dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilu Februari 2024. MB diduga menerima sejumlah uang dari salah seorang calon legislatif (caleg) dari partai tertentu. 

"Saat masih menjadi anggota panwascam, saya sudah sempat mengingatkan, bahwa yang bersangkutan mendapat aduan seperti itu (suap). Namun ia selalu mengelak. Akhirnya saya cantumkan dalam laporan akhir sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Panwascam Lowokwaru," terangnya. 

Dirinya pun menyayangkan adanya tindakan tersebut. Bahkan menurutnya, yang lebih memprihatinkan bahwa yang bersangkutan malah akan kembali dilantik sebagai Panwascam Kota Malang pada 25 Mei 2024 mendatang. Dirinya pun berpendapat bahwa hal itu bisa melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. 

"Tentunya hal itu sangat mencederai Bawaslu. Apalagi punya jargon 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu', dengan kejadian tersebut akhirnya ada plesetan mungkin "Bersama Rakyat Awasi Bawaslu. Kita jadi ragu, pantaskah (oknum) orang-orang ini mengawasi pemilu, ataukah jangan-jangan orang itu yang harusnya diawasi," pungkasnya.  

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya ada 7 orang anggota Panwascam Terpilih tengah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Malang. 

Hal itu dilakukan, lantaran ketujuh orang tersebut mendapat tanggapan masyarakat berupa aduan jelang pelantikannya pada 25 Mei 2024 mendatang. 

Dalam rencana pelantikan yang akan dilakukan pada 25 Mei 2024 mendatang, ada sebanyak 15 orang yang akan dilantik oleh Bawaslu Kota Malang menjadi anggota Panwascam. Dari 15 orang itu, 11 diantaranya merupakan eksisting anggota panwascam lama yang mendapat assessment untuk dapat bertugas pada Pilkada Kota Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam acara "Njagong Bersama" dengan tema "Dialog Hukum dan Implikasinya" yang dilaksanakan Malang Peduli Demokrasi (MPD) Pj Wali Kota mendengarkan beberapa keluhan warga Merjosari.

Berbagai keluhan disampaikan warga Merjosari terutama persoalan terkait masalah infrastruktur jalan, pembangunan Balai RW, persoalan tanah Makam RW 12 dan terutama persoalan akses jalan menuju ke lahan pertanian yang tertutup aksesnya akibat pembangunan pengembangan kawasan perumahan.

Wahyu Hidayat memastikan akan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dan akan mengirimkan tim terutama untuk mendalami persoalan akses jalan para petani yang dipersoalkan.

"Yang jelas akan kami kirimkan tim untuk mendalami data-data persoalan sebagai upaya penyelesaian masalah berupa kebijakan yang akan saya ambil," ungkapnya.

Wahyu Hidayat mengapreasi agenda yang dilakukan oleh MPD dan beberapa elemen masyarakat dalam upaya mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Ketua AFK Malang Rizal Ghoniem mengatakan, dalam raker ini banyak hal yang dibahas, salah satunya tentang kesiapan anggaran untuk persiapan menuju Porprov Jatim tahun 2025. Untuk itu dalam Raker tersebut turut dihadirkan seluruh struktur pengurus AFK Malang. 

"Anggaran yang nantinya persiapan Porprov Jatim 2025. Bagaimana anggaran bisa keluar dari KONI. Karena kan anggarannya dari KONI. Tapi Futsal (AFK) ini anggaran menunggu dari PSSI, dan dari sana kita gak tau dari apakah sudah diambil PSSI apa belum," ucapnya, saat ditemui awak media disela-sela Raker. 

Dengan begitu, lanjut Rizal, dirinya berharap bahwa nantinya, AFK Malang bisa menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang dapat langsung menyerap anggaran dari KONI Kota Malang. Meskipun regulasinya memang harus dari PSSI. 

"Untuk persiapan, kurang lebih Rp 200 juta untuk persiapan Porprov. Sebelumnya memang belum ke PSSI. Ini kita rancang anggaran untuk Porprov," jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua AFK Malang Denny Herlambang mengatakan, persiapan menuju Porprov 2025 perlu dilakukan oleh struktur bidang AFK Malang. Untuk itulah dalam Raker itu, seluruh bidang diminta untuk memaparkan prokernya masing-masing. 

"Masing-masing bidang akan membuat tim untuk membuat proker, dalam waktu dekat akan kita mantapkan Porprov 2025, mantapkan tim. Dan termasuk sosialisasi ke KONI. Terlebih agar dipercepat untuk menggelar kompetisi internal, membangun legalitas tim. Agar, setiap tim punya pelatih yang berlisesnsi dan kesiapan lainnya," katanya. 

Masih ditempat yang sama, Tim Bidang Daerah AFK Malang, Rahmad Yuwono menegaskan, bahwa di Porprov Jatim 2025 mendatang, AFK Malang tidak ingin hanya meramaikan saja, namun pada ajang dua tahunan itu, AFK Malang menarget untuk bisa membawa pulang dua medali emas. Yakni masing-masing untuk tim putra dan putri. 

"Fokus pertama pada persiapan Kota Malang sebagai tuan rumah Porprov 2025, kita di tim futsal itu ada tim putri dan putra. Alhamdulillah di tahun lalu tim putri dapat emas. Dan target di 2025, putri tetap dapat emas dan putra juga sama," terangnya. 

Untuk itu, tambah Yuwono, pihaknya juga tengah fokus mengklasifikasikan kekuatan yang ada di tim AFK Malang. Salah satunya dengan menggelar kompetisi internal yang sampai saat ini masih berlangsung. 

"Untuk kelompok umur yang sudah berjalan di Ken Arok dan SM Futsal dan Insha Allah di Juni sudah berakhir. Itu untuk penajringan pemain dan persiapan tim Porprov," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi (Kordif SDMO) Bawaslu Kota Malang, Muhammad Hanif Fahmi mengatakan, klarifikasi tersebut akan dilakukan terhadap tujuh panwascam yang merupakan hasil seleksi asesmen anggota Panwascam dari jalur existing.

"Pengumumannya hari ini, total ada 15 orang yang diterima dari 38 pendaftar, mereka akan dilantik pada 25 Mei 2024 mendatang, tapi ada tujuh yang akan dilakukan klarifikasi," ucapnya, saat ditemui awak media, Kamis (23/5/2024).

Menurut Hanif, dari 15 Panwascam terpilih itu 11 merupakan hasil asesmen anggota Panwascam dari jalur existing, dan 4 panwascam berasal dari hasil tes tertulis para calon anggota Panwascam baru yang merupakan bagian dari proses seleksi untuk mengisi kekosongan Panwascam di 3 Kecamatan dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Malang.

"Kalau yang 4 itu nantinya akan bertugas di 3 Kecamatan, rinciannya 2 di Kecamatan Blimbing, 1 Klojen, dan 1 di Kecamatan Lowokwaru, kalau yang 11 itu 7 kita lakukan klarifikasi," jelasnya.

Hanif menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat tersebut bahwa 7 Panwascam terpilih itu diduga kedisiplinan kerjanya kurang bagus.

"Jadi, aduan masyarakat itu akibat adanya kedisiplinan kinerja dari anggota panwascam terpilih yang telah kami umumkan," terangnya.

Lebih lanjut, Hanif menegaskan, dengan adanya aduan tersebut pihaknya melakukan pemanggilan terlapor dan saksi untuk dimintai klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Malang.

"Jadi yang dilaporkan itu kita panggil semua. Kemudian kita minta klarifikasi untuk memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan itu. Setelah dilakukan klarifikasi, kita akan mengkajinya dan jika terbukti melanggar, mereka dapat batal dilantik, tapi keputusannya ada di rapat pleno pimpinan," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Pj Wali Kota Malang mengapresiasi atas kolaborasi dan sinergi Polresta Malang Kota juga berbagai pihak dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Malang.

"Kami atas nama Pemkot Malang mengapresiasi pengungkapan yang telah dilakukan Polresta dengan tim. Ini merupakan suatu kolaborasi dan sinergitas dan juga keselarasan yang selalu kita dambakan untuk Kota Malang," ucap Wahyu, saat dihadapkan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Bhudi Hermanto, dan jajaran Forkopimda Kota Malang, saat pemusnahan barang bukti di Polresta Malang Kota, Rabu (22/5/2024).

Dalam pemusnahan ini, juga dilakukan uji lab sampel barang bukti, dan hasilnya dinyatakan seluruh sampel positif mengandung zat narkotika.

Usai menyaksikan uji lab, Wahyu bersama jajaran Forkopimda menuju incenerator untuk memusnahkan seluruh barang bukti.

"Mudah-mudahan dengan pengungkapan ini memberikan efek jera bagi mereka yang terlibat jaringan narkoba," papar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyebut bahwa memberantas peredaran narkoba merupakan tanggung jawab berbagai pihak. 

"Tentunya kami dengan tim meminta bantuan dari semua, baik dari Pemerintah, dari Polresta dari DPRD, Kejaksaan dan semuanya. Tentu ini juga tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.

Terkait itu, Wahyu juga meminta dukungan seluruh masyarakat Kota Malang untuk ikut memutus mata rantai peredaran narkoba. 

"Kota Malang ini banyak mahasiswa maupun pendatang, banyak tempat-tempat yang memungkinkan akan terjadi hal-hal tersebut. Dan tentunya kita tidak bisa tanpa dukungan masyarakat Kota Malang juga," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Apalagi, jika lokasi sungai tersebut dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak.

"Saya memang ingin melihat secara langsung, karena ini kan kejadiannya sampai merenggut dua korban dan alhamdulillah satu selamat. Memang kalau mendengar penjelasan dari keluarga tadi memang mereka kebetulan masih satu saudara, sepupuan," ucap Wahyu, saat ditemui awak media usai meninjau lokasi kejadian, Rabu (22/5).

Wahyu mengaku bahwa selama ini dirinya juga tak kurang-kurang untuk mengingatkan perangkatnya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu,  seperti Dinas PUPRPKP, Dinas Sosial hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Namun demikian, bagaimanapun untuk keselamatan seorang anak tentunya adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Terlebih jika sedang berada di rumah atau lingkungan sekitarnya. 

"Saya lihat juga memang ada beberapa yang digunakan untuk mandi. Memang kelihatannya tidak seperti ada sesuatu yang akhirnya dari aliran sungai ini, tapi kita tidak tau di dalamnya," jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Wahyu, dirinya meminta agar lokasi tersebut nantinya bisa dipasang peringatan untuk sementara waktu.

Bahkan jika memungkinkan dirinya meminta agar peringatan tersebut dapat dipasang pada titik-titik yang memang dinilai memiliki kerawanan serupa. 

"Kadang kala dengan tidak ada peringatan ini mereka lupa. Saya juga minta pak camat dan pak lurah untuk selalu mengingatkan pada ketua RT, RW, terkait dengan kejadian ini agar kejadian ini tidak terulang kembali," terangnya. 

Selain itu, tambah Wahyu, untuk penanganan pasca insiden itu terjadi, dirinya juga meminta kepada Dinas Sosial untuk memberikan bantuan kepada korban selamat dan keluarga korban. Sebab, tentunya kejadian nahas tersebut masih menyisakan trauma yang cukup mendalam bagi keluarga korban. 

"Saya juga tadi kesana dia masih nangis, masih belum terima dengan kejadian ini. Karena mereka kan bertiga berenangnya, apalagi usianya masih 8 tahun. Tadi didampingi psikiater terus sampai jiwanya normal kembali," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Keempat Parpol tersebut yakni Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN) dak Partai Demokrat.

Partai yang pertama dikunjungi untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) adalah Partai Nasdem disusul PSI, PAN dan terakhir adalah Partai Demokrat. Abah Anton daftar untuk calon Wali Kota Malang pada Pemilihan Wali Kota Malang pada November 2024. 

"Terimakasih kepada Nasdem yang telah memberikan ruang kepada saya dan tokoh masyarakat ulama dalam rangka Pilkada 2024. Insya Allah penjaringan di Nasdem juga transparan. Semua mengikuti arahan dan syarat apapun. Kami tetap melakukan itu apa yang memang menjadi syarat administrasi bagi partai Nasdem," kata Abah Anton, saat ditemui awak media, usai mendaftar ke empat Parpol, Selasa (22/5/2024).

Abah Anton menjelaskan, bahwa dengan pendaftaran menjadi bukti bahwa dia membulatkan tekad bersama 4 partai politik untuk memenangkan Pilwali Kota Malang, dengan harapan proses yang di jalani berjalan lancar hingga akhirnya mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, dan PSI. 

"Karena semangat ini didampingi ulama luar biasa. Saya lihat ada sebuah dukungan luar biasa, karena tahun ini berbeda bahwa ulama siap dan masyarakat Kota Malang siap bersama ke depan memberikan nuansa berbeda," jelasnya. 

Abah Anton mengaku meski intens berkomunikasi dengan pimpinan Parpol dari Fraksi Damai mekanisme pendaftaran harus dilalui karena rekomendasi partai ada di DPP Partai. 

"Tetap melalui mekanisme karena tadi sudah disampaikan Nasdem sesuai dengan yang lain syarat administrasi harus kita penuhi dan jalan," tegasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang, Hanan Jalil mengatakan setelah menerima pendaftaran Abah Anton, pihaknya akan meneruskan pendaftaran ke DPW Jatim dan DPP di Jakarta. Setelah itu mereka akan melakukan survei internal untuk mengukur elektabilitas bakal calon wali kota Malang yang mendaftar ke Partai Nasdem. 

"Kita belum melakukan survey. Setelah ini kita kirimkan pendaftar ke DPW ke DPP baru survei internal. Siapapun yang tertinggi itu yang direkomendasikan. Kalau Abah Anton tertinggi ya itu yang direkomendasikan," tegasnya.

Para relawan tersebut berkumpul di rumah mantan Wali Kota Malang ke 11, H. Mochamad Anton (Abah Anton) sejak pagi. Mereka dengan mengenakan kaos bergambar Abah Anton. Dengan tulisan 'Abah e Arek Malang' atau Bapak nya Anak Malang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia. 

Abah Anton berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Tlogo Indah Nomor 16, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bersama ratusan massa pendukung dari tokoh masyarakat.

Sebelum ke kantor empat parpol, yakni Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN) dak Partai Demokrat, Abah Anton akan berkunjung ke Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, yang berada di Jalan Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, untuk bertemu para ulama dan Kyai.

Di kesempatan itu, Abah Anton saat ditemui awak media mengatakan, bahwa kedatangannya ke empat parpol tersebut sebagai jawaban signal positif dari empat parpol di Fraksi Damai yang telah bersepakat mengusungnya dalam Pilkada Kota Malang mendatang. 

"Masyarakat dengan (halal bihalal bersama Fraksi Damai) kemarin semakin besar desakan masyarakat dan mengamini Fraksi Damai dalam rangka mengajak bersama koalisi dengan PKB," ucapnya, Rabu (22/5).

Anton mengaku bahwa kemantapannya untuk kembali maju di Pilwali Malang adalah atas desakan dari masyarakat. Salah satunya ia tegaskan dengan mendaftar ke 4 parpol yang sepakat mengusungnya. 

"Tentu karena semua mendorong, tentu juga dari ulama mendorong. Makanya sekarang ke NU dulu, ulama juga menunggu di NU. Karena ini yang meminta juga ulama, jadi ulama juga mengawal," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam peristiwa tersebut, dari 3 bocah yang tenggelam, 2 di antaranya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. 

Kedua korban yang meninggal tersebut, yakni NS (7) dan IA (8), sedangkan korban selamat berinisial RF (6).

Salah satu saksi mata, Ardin (23) mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.15, saat itu dirinya hendak memancing di area sungai tersebut, dan tiba-tiba, ada dua bocah laki-laki datang dan minta tolong.

"Saya mau mancing, lalu ada 2 anak laki-laki datang minta tolong, katanya ada anak tenggelam di sungai. Setelah itu saya cek, ternyata benar ada yang tenggelam," katanya.

Saat akan mengevakuasi, lanjut Ardin, 3 bocah perempuan itu sudah terbawa arus sungai sejauh 200 meter, sedangkan satu bocah tersangkut bambu, satu anak tenggelam dan satu anak berupaya menyelamatkan diri dengan cara berenang.

"Mengetahui itu, spontan saya bersama warga sekitar terjun ke sungai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan, dan Alhamdulillah ketiga korban berhasil dievakuasi. Tapi, yang selamat satu anak, yang dua anak lainnya meninggal," jelasnya.

Terpisah, Kapolsek Kedungkandang, AKP Effendi Budi Wibowo membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Ketiga bocah itu pergi ke sungai tanpa sepengetahuan orang tuanya, mereka mendatangi sungai tersebut sekira pukul 15.00 untuk mandi dan bermain," jelasnya.

Lalu sekira pukul 16.15 WIB, lanjut Effendi, arus sungai menjadi deras, sehingga ketiganya terbawa arus.

"Setelah berhasil dievakuasi, ketiga korban dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dua korban dipastikan telah meninggal, sedangkan untuk korban yang selamat menjalani perawatan medis lebih lanjut," tegasnya.

"Atas permintaan pihak keluarga, untuk tidak dilakukan autopsi dan meminta jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan," imbuhnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam Sidak yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menyasar dua lokasi yakni Pasar Kasin dan Supermarket Indogrosir, dengan tujuan agar dapat meredam harga bawang merah yang cenderung mengalami kenaikan.

"Alhamdulillah semua bahan kebutuhan pokok rata-rata stabil dan normal, hanya satu komoditi saja yang agak tidak terkendali yakni bawang merah. Harganya di beberapa penjual di pasar tadi juga berbeda-beda," ucap Wahyu, kepada awak media, usai sidak, Selasa (21/5/2024).

Wahyu menegaskan, sidak ini merupakan bentuk komitmen TPID untuk menstabilkan harga bawang merah, dan Kota Malang telah menjalin Kerja sama Antar Daerah (KAD) yakni dengan Probolinggo yang dikenal sebagai salah satu sentra bawang merah. Dengan begitu maka pemenuhan pasokan dapat terpenuhi sehingga harga komoditi kembali normal.

"Kita sudah ada kerja sama antar daerah. Dengan kecenderungan naiknya harga bawang merah ini nanti akan kita buka Warung Tekan Inflasi. Nanti kita akan membeli ke Probolinggo karena sudah kerja sama untuk nanti bisa dijual lagi di sini dengan harga terjangkau, sehingga harga bawang merah ini dapat terkendali," jelasnya.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, berdasarkan hasil sidak, harga bahan kebutuhan pokok seperti telur, gula, ayam potong dan daging saat ini relatif stabil. 

"Gula sudah turun, telur turun, kemudian ayam potong juga sudah turun, daging juga sudah turun. Jadi hanya bawang merah saja, sedangkan yang lain-lain relatif stabil. Terkait bawang merah akan kita kendalikan, di mana kita juga sudah ada kerja sama antar daerah tadi. Nanti mudah-mudahan minggu depan, kita akan ke sana supaya kita bisa gelontor," terangnya.

Ketika ditanya apa penyebab kenaikan harga bawang merah, Wahyu menyampaikan hal tersebut terkait ketersediaan, serta pengaruh musim dan permintaan yang tinggi. Jadi untuk mengatasinya agar harganya kembali stabil salah satu caranya adalah dengan adanya KAD.

"Karena memang bawang merah ini tidak hanya di Malang saja tapi juga di beberapa daerah juga mengalami kenaikan. Yang lain alhamdulillah stabil, terutama cabai yang kemarin naik sekarang ini stabil, bawang putih stabil. Kita pun berhati-hati terkait kenaikan harga bawang merah yang bisa mengakibatkan inflasi naik. Tapi alhamdulillah inflasi kita masih stabil, masih di bawah provinsi dan nasional," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal ini seiring dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

"UU nya sudah disahkan, jadi situ tentang masa perpanjangan jabatan Kades selama dua tahun," ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (21/5/2024).

Menurut Eko, dengan telah disahkan UU tersebut membuat masa jabatan Kades yang sebelumnya enam tahun bertambah dua tahun, sehingga menjadi delapan tahun. 

"Sebelumnya kan enam tahun dan bisa mencalon tiga kali, tapi sekarang delapan tahun bisa dua kali, ini berlaku bagi seluruh Kades yang menjabat saat ini. Insyaallah Kabupaten Malang akan diperpanjang semua," jelasnya.

Eko menjelaskan, perpanjangan masa jabatan Kades tersebut tidak terlepas dari aspirasi mereka yang belakangan sempat meminta perpanjangan masa jabatan. 

"Kalau melihat runtutannya seperti itu. Namun DPMD hanya sebagai pelaksana Undang-Undang. Intinya sekarang ada perpanjangan,” lanjutnya.

Lebih lanjut Eko menegaskan, bila Undang-Undang yang telah disahkan pusat masih bersifat umum. Nantinya akan ada peraturan pemerintah (PP) berupa persyaratan maupun PP secara teknis. 

"Teknisnya masih menunggu PP. Kalau PP-nya keluar baru kita mengetahui secara jelas. Kalau yang menjabat sekarang itu diperpanjang dua tahun," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, jembatan yang baru diresmikan olehPj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat tersebut, kini plat besinya dalam kondisi menganga.

Hal itu sempat diunggah di aku Instagram (IG) Info Malang Raya|Asli Malang, yang mendapat 157 like. Selain itu, juga dikeluhkan warga sekitar dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu warga yang sering melintas di Jembatan Lembayung, Eko mengaku, kondisi plat besi yang menganga di jembatan tersebut diketahui sejak beberapa hari lalu.

"Kondisi seperti itu (Menganga) sudah lama, sekitar beberapa Minggu lalu, hampir setiap hari saya lewat situ (Jembatan Lembayung)," katanya, saat ditemui SuaraJatimPost.com, di sekitar jembatan Lembayung, Selasa (21/5/2024).

Menurut Eko, kondisi plat besi yang menganga itu dianggap sangat berbahaya, karena sangat ramai dilewati kendaraan roda dua.

"Setiap hari banyak yang lewat situ, saat dilewati kendaraan roda dua plat besi pada jembatan tersebut selalu berbunyi, dari kemarin-kemarin sudah banyak yang mengeluhkan. Karena ada yang lihat itu katanya plat besi itu tidak ada las nya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Eko, dirinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera melakukan perbaikan kondisi plat besi pada jembatan Lembayung tersebut.

"Kami harap pemerintah merawat dan memperbaiki jembatan tersebut. Karena berbahaya juga jika terus dilintasi," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Banjir yang paling parah terjadi pada November 2023 silam. Dimana banjir yang terjadi mencapai ketinggian se leher orang dewasa.  

Sekretaris Paguyuban Sigura-gura Residence, Wahyu Dani mengatakan, seringnya terjadi banjir di wilayah tersebut ditengarai akibat saluran drainase yang dinilai kurang berfungsi optimal akibat tertutup bangunan.

"Disini menjadi langganan banjir, itu banjir keempat kali dan yang paling parah. Waktu itu sampai seleher orang dewasa," ucapnya, saat ditemui awak media, Selasa (21/5/2024).

Menurut Wahyu, banjir yang terjadi di tahun 2023 lalu itu membuat pihaknya kesulitan melakukan evakuasi. Sebab kala itu terdapat warga lanjut usia (lansia) dan juga bayi yang harus dievakuasi karena ketinggian air yang hampir mencapai 2 meter. 

"Akibat banjir yang terjadi di tahun 2023 itu, kami sempat kesulitan itu untuk mengevakuasi bayi karena tekanan air yang sangat tinggi. Proses evakuasi pun waktu itu sempat kesulitan karena tingginya air banjir itu sampai menenggelamkan mobil Toyota Rush, sisa atapnya saja," jelasnya. 

Masyarakat, lanjut Wahyu, menduga banjir itu akibat drainase yang tak berfungsi optimal, karena ada bangunan yang tak semestinya berdiri di atas lahan fasum. 

'Tapi akhirnya waktu itu dalam 5 menit air tiba-tiba surut karena di pojokan itu ternyata ambrol. Kami tidak tahu kalau di pojokan itu ternyata ada saluran air yang besar sekali dan tembus ke arah sungai Metro," terangnya. 

Warga curiga bahwa terdapat saluran air di salah satu sudut perumahan tak berfungsi karena berdiri sebuah rumah. Yang seharusnya, lahan tersebut merupakan fasum. Pihaknya pun sempat berusaha mencari tahu kejelasannya, hanya saja warga tak mendapati kejelasan pengembang perumahan yang ditinggali. 

"Akhirnya kemarin setelah kejadian banjir dan tembok roboh, kami berusaha memberikan PSU ke Pemkot, supaya kalau ada sesuatu kejadian lagi, bisa menjadi tanggungjawab Pemkot. Karena selama ini kami untuk memperbaiki tembok, itu swadaya kami," bebernya. 

Pihaknya mencatat bahwa banjir pertama terjadi pada tahun 2010. Hingga saat ini tercatat banjir sudah terjadi sebanyak 4 kali. Tentu warga pun tak ingin kejadian serupa terjadi kembali. Apalagi jika sampai membahayakan warga sekitar. Termasuk warga lansia dan bayi. 

"Kami mengharap banjir bisa diantisipasi misalnya dengan memperbaiki saluran airnya, atau disesuaikan fungsinya. Terus kami dibantu memperbaiki tembok yang di sepanjang sungai. Karena kalau hujan, air itu sampai tembok, berarti kan aliran airnya sudah di atas jalan," tegasnya. 

Mengetahui ada keluhan tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman langsung mendatangi Sigura-gura Residence untuk mendengar keluhan warga secara langsung.

"Ternyata salah satu destinasi banjir ketika hujan itu ada disini. Ketika kami dapatkan pengaduan dari warga kami cek dokumennya, ternyata yang disini fasum. Kalau fasum kan berati ada pelanggaran, membangun diatas fasum. Kalau kami dari DPRD ya berharap bisa dibongkar," kata Fuad. 

Untuk itu, lanjut Fuad, dirinya menyarankan kepada warga untuk bersurat langsung ke DPRD Kota Malang, supaya DPRD Kota Malang dapat memfasilitasi upaya penyelesaian, dengan memanggil seluruh pihak yang bersangkutan. Baik Dinas PUPRPKP, pihak pengembang Sigura-gura Residence dan beberapa pihak terkait lainnya. 

"Agar duduk permasalahannya bisa diselesaikan. Seperti PUPR, pihak pengembang, kemudian disamping ini juga Ubud. Hasil dari koordinasi warga juga Hotel Ubud akan dipanggil, kemudian paguyuban," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pria yang merupakan seorang pengusaha muda asal Kota Malang ini mengaku turut mengincar Rekom dari PDI-P dalam Pilkada Kota Malang 2024, karena dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu PDI-P Kota Malang memperoleh kursi konstituen yang dinilai cukup signifikan. 

"PDI Perjuangan adalah parpol dengan kursi signifikan di Kota Malang. Program PDI Perjuangan cukup detil dan mengena ke masyarakat. Baik mengenai kesehatan, penangguran dan lingkungan," ucapnya, saat ditemui SuaraJatimPost.com, usai mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan Cakada di DPC PDI-P Kota Malang, Senin (20/5/2024).

Ardantya mengatakan, dalam Pilkada Kota Malang ini dirinya mengajukan diri untuk bisa mendaftar sebagai calon N1. Namun, jika memang nantinya rekom parpol yang ia kantongi hanya untuk N2, dirinya mengaku tak keberatan. 

"Jadi, saya menilai harus dapat dikolaborasikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Untuk itulah saya berusaha untuk menangkap itu sebagai peluang dalam menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan Kota Malang. Saya open jika memang dikomunikasikan untuk N2. Apalgi jika N1 nya memberi ruang kita bekerja, dan berbagi tugas (dengan N2)," jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Ardantya, dirinya mengaku optimis bisa mendapat rekom dari partai berlogo banteng dengan moncong putih ini. Pengalamannya sebagai pengusahan dan sejumlah organisasi kepemudaan, dirasa dapat menjadi bekal yang cukup untuk mendapat rekom. 

"Saya optimis karena kami tawakan track record bersih, 25 tahun pengalaman di swasta dan nasional. Saya optimis sebagai kandidat yang bisa ditawarkan ke masyarakat," tegasnya. 

Selain itu, tambah Ardantya, pengalaman sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Nasional Jokowi 2 Periode (J2P.id), juga jadikan modal dalam kontestasi politik di Kota Malang mendatang. 

"Saya optimis bisa mendapat rekom itu, bahkan saya juga sempat memiliki KTA PDI Perjuangan," tandasnya.

Sebagai informasi, selain mendaftar ke PDI Perjuangan, Ardantya Syahreza juga telah mendaftar ke 3 parpol lain. Ketiga parpol tersebut yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sedangkan, Ardantya Syahreza ini merupakan orang ke tujuh yang telah mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan dari 11 orang yang mengambil formulir tersebut.(*)

Editor: Tri Sukma

Di kesempatan itu, H. Mochamad Anton menyampaikan keinginannya untuk mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang melalui fraksi damai yang berisi gabungan dari beberapa Partai Politik (Parpol).

"Saya baru kenal bahwa ada namanya fraksi damai yang terdiri dari 4 Partai, yakni partai Nasdem, partai PSI, Partai Demokrat, dan partai PAN, dalam fraksi damai ini memiliki 9 kursi di DPRD Kota Malang, itu sudah memenuhi syarat minimal 20 persen atau 9 kursi untuk bisa mengusung Cakada (Calon Kepala Daerah)," ucapnya, saat menyampaikan sambutannya di Halalbihalal Fraksi Damai, Ahad (19/5) malam.

Pria yang akrab disapa Abah Anton ini menjelaskan, sebelumnya dirinya mendaftarkan diri dalam penjaringan Cakada untuk Pilkada yang bakal digelar pada November 2024 mendatang melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan kali ini dirinya melakukan komunikasi politik dengan fraksi damai.

"Kemarin saya juga ikut penjaringan masuk di partai PKB dan kali ini saya melakukan komunikasi politik, dari awal sudah saya katakan bahwa politik ini dinamis jadi seperti itu, jadi saya berencana untuk mendaftarkan diri melalui fraksi damai yang insya Allah saya lakukan hari Rabu (22/5/2024) besok secara maraton," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Abah Anton, di hari Rabu (22/5/2024), dirinya secara maraton akan melakukan pendaftaran penjaringan Cakada ke 4 Partai tersebut.

"Insya Allah Rabu besok saya mendaftar, tentunya secara berurutan, mulai dari Partai Nasdem, partai PSI dan Partai Demokrat serta partai PAN, jadi hari Rabu besok mohon saya diterima, dan saya tidak mengutarakan visi misi, karena saya belum mendaftar, kalau sudah mendaftar baru visi misi," jelasnya.

Abah Anton menjelaskan, dalam kehadirannya di fraksi damai ini terlihat telah membuka tangan untuk bisa berkontribusi dalam konsistant Pilkada tahun 2024 mendatang.

"Yang jelas adalah kebahagiaan kita bahwa fraksi damai ini telah membukakan tangan pada kita untuk bersama-sama membangun kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya allah ada kesepakatan memang," tegasnya.

"Sebab, semakin banyak koalisi semakin banyak teman, ternyata itu akan memberikan kepada kita semakin bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang diharapkan oleh masyarakat kota Malang," imbuhnya.

Sebagai informasi, kegiatan halalbihalal fraksi damai tersebut juga dihadiri ketua DPD Partai NasDem, Hanan Jalil; Ketua DPD PSI Kota Malang Achmad Faried; Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang, H Imron; dan Ketua DPD PAN Kota Malang, Lookh Mahfudz.(*)

Editor: Tri Sukma

Event yang dibuka langsung oleh PJ Walikota Malang Wahyu Hidayat diikuti kurang lebih 28 Klub se-Jawa Timur dengan total 624 atlet berlangsung selama dua hari yakni 18-19 Mei 2024.

Dalam sambutannya Wahyu menyampaikan turnamen kejuaraan Piala Taekwondo diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta atau atlet-atlet muda jangka panjang.

"Saya berharap kejuaraan ini dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk menunjukan kemampuan terbaik meraih prestasi dan sekaligus mengukur kemampuan atlet dalam kejuaran-kejuaraan berikutnya," ucapnya.

Lebih lanjut Wahyu menyampaikan pemerintah kota Malang turut berperan melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam mempopulerkan Taekwondo melalui ektrakurikuler dan kompetisi antar pelajar.

Selain itu berdirinya beberapa tempat latihan Taekwondo yang didukung oleh dinas pemuda dan olahraga serta dinas pariwisata diharapkan mampu menunjang peningkatan kualitas atlet-atlet Taekwondo.

"Taekwondo tidak hanya sekedar sebagai aktivitas fisik, Taekwondo membentuk karakter, mengajarkan disiplin, tanggung jawab dan sportifitas," jelasnya.

Di akhir sambutan, Wahyu sampaikan apreasi kejuaran turnamen dan berpesan kepada atlet-atlet untuk menjaga sportifitas dan semangat bertanding. (* Toski/Yano/Mg).

Pasalnya, banyak nama-nama yang mulai bermunculan untuk memburu rekom dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Salah satunya, advokat atau pengacara muda asal Kota Malang, Didik Lestariyono yang ikut mendaftar untuk bisa berebut kursi Wali Kota atau Wakil Wali Kota Malang (N1 atau N2).

Pria yang akrab disapa Didik menyatakan kesiapannya untuk untuk maju dalam kontestasi pemilihan, dengan mengincar rekom dari PDI Perjuangan. 

"Tadi siang saya bersama tim sudah mengembalikan formulir (pendaftaran). Dan alhamdulillah dapat diterima dengan baik oleh tim penjaringan atau panitia pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Kota Malang," ucap Didik, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (17/5). 

Sebagai warga Kota Malang, dirinya mengaku juga memiliki niat untuk dapat membangun Kota Malang menjadi lebih baik kedepannya. Sejumlah visi dan misi pun ia akui juga telah disiapkan sebagai salah satu bekal untuk bisa mendapat rekom dari PDI Perjuangan. 

Seperti pengentasan kemiskinan, memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan memaksimalkan badan usaha milik daerah (BUMD) atau mendirikan BUMD yang baru di Kota Malang. 

"Di Kota Malang kan sudah ada BUMD yang mungkin belum begitu prima. Baik dalam menyumbang pendapatan daerah maupun mendongkrak ekonomi masyarakat," jelasnya. 

Menurut Didik, kedua hal tersebut saling berhubungan. Apalagi dengan melihat dinamika dan pertumbuhan yang ada di Kota Malang, menurutnya masih ada potensi baru yang dapat dioptimalkan untuk menggairahkan ekonomi masyarakat. 

"Misalnya, BUMD terkait usaha yang umum. Seperti konveksi, kita himpun produk-produk UMKM kita. Bahkan sangat dimungkinkan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang masih tergolong dalam ekonomi lemah," terangnya. 

Selain itu, lanjut Didik, beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Kota Malang juga tengah menjadi perhatiannya. Seperti mengatasi kemacetan, mengatasi banjir hingga merencanakan sekolah gratis selama 12 tahun. 

"Saya pilih PDI-P ini karena PDI Perjuangan menjadi salah satu parpol yang berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, saya kira permasalahan itu bisa teratasi," tegasnya 

"Sampai saat ini saya lihat PDI Perjuangan masih menjadi partai pemenang. Di parlemen perolehan kursi masih tertinggi. Di Kota Malang pun juga demikian. Dari situ saya rasa, masih banyak masyarakat yang berusaha menitipkan aspirasinya pada PDI Perjuangan," imbuhnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan yang digelar di aula kantor Disdikbud Kota Malang tersebut dihadiri oleh para pengawas dan kepala sekolah jenjang PAUD hingga SMP negeri/swasta di Kota Malang.

Hal ini dilakukan agar dapat mengedukasi untuk penyelenggaraan kegiatan luar sekolah yang aman bagi para peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya sehingga meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. 

Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, SE, MM mengatakan, kegiatan study tour atau outing class merupakan bagian dari pembelajaran Kurikulum Merdeka dan bahkan sudah dilakukan sebelumnya, dengan harapan peserta didik dapat lebih mengenal lingkungan untuk mempermudah pendalaman materi karena secara langsung melihat realita.

Outing class merupakan satu diantara proses pembelajaran yang inovatif, nyata dan relevan dengan tuntutan zaman. 

"Outing class itu kan menjadi program Kurikulum Merdeka dan kegiatannya bisa di dalam kota maupun di luar kota. Ini menyesuaikan kemampuan masing-masing dan tujuan dari outing class. Untuk di Kota Malang, monggo mau di dalam atau luar kota, kami tidak melarang. Namun harus menjadi kehati-hatian karena menggunakan sarana transportasi umum, harus diperhatian ketentuan sesuai dengan aturan, kelayakan, sopir, dan sebagainya," ucapnya.

Suwarjana mengatakan, pihaknya mengharuskan sekolah untuk menyampaikan pemberitahuan terkait kegiatan pembelajaran di luar kelas kepada Disdikbud. 

"Kami akan berikan rekomendasi dengan berbagai ketentuan seperti uji kendaraan, kesiapan panitia. Termasuk keharusan ada kesepakatan dengan para wali siswa untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau memang dibutuhkan outing class berarti semua harus ikut, jangan sampai karena biaya terus dia ditinggal, jelas tidak boleh," jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra yang hadir sebagai narasumber pada sosialisasi ini mengimbau pihak sekolah untuk melakukan perencanaan kegiatan dengan matang. 

"Saya mengimbau kepada pihak sekolah untuk lebih mematangkan perencanaan pelaksanaan study tour, outing class itu, agar aman," terangnya.

Sebab, lanjut Widjaja, berbagai syarat-syarat transportasi umum yang baik dan layak digunakan, termasuk isi dari PP Nomor 80 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2019, untuk itu pihaknya siap bersinergi untuk memberikan rekomendasi dan masukan lain terkait penggunaan transportasi umum dalam hal ini bus pariwisata untuk digunakan sebagai moda transportasi dalam kegiatan study tour, outing class, dan kegiatan lain serupa. 

"Diharapkan teman-teman kepala sekolah atau yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata dapat memastikan kelaikan angkutan bus yang akan digunakan, yakni laik administrasi dan fisiknya, termasuk kesehatan dan lisensi pengemudinya,” pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Lantaran, dalam draft RUU Penyiaran tersebut sejatinya merupakan revisi dari UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang pasal-pasal dalam RUU tersebut merupakan inisiatif Komisi 1, DPR RI.

Dalam pasal-pasal tersebut dinilai dapat membatasi kinerja jurnalis dan mengancam kebebasan persz seperti pada poin pertama, yakni pada Pasal 42 ayat 2 menjadi salah satu titik perdebatan utama, yang menyatakan bahwa 'penyelesaian sengketa jurnalistik akan diurusi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)'.

Di kesempatan itu, Ketua PWI Malang Raya, Ir.Cahyono mengatakan, UU Pers 40 Tahun 1999 yang menetapkan Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik. 

Selain itu, Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) juga menjadi kontroversial, lantaran melarang penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Tak hanya itu, Pasal 50B ayat 2 huruf (k) yang mengatur larangan terhadap konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, juga dianggap mirip dengan "pasal karet" dalam UU ITE yang membatasi kebebasan pers.

"Kami (PWI Malang Raya) menyoroti Pasal 51 huruf E yang termaktub dalam RUU tersebut. Pasal ini mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan, yang dinilai juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999," ucapnya.

Cahyono menekankan, pers nasional memiliki hak untuk mencari, mengolah gagasan, serta menyebarluaskan informasi sebagai sebuah karya jurnalistik yang berkualitas tanpa adanya pembatasan terlebih dalam melakukan pemberitaan bersifat investigatif. 

PWI Malang Raya juga mengingatkan jika Pasal 42 disahkan, KPI akan memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik, yang seharusnya menjadi tugas Dewan Pers.

"Aksi damai ini menjadi sikap kita bahwa tegas menolak RUU Penyiaran. Gabungan lintas organisasi menjadi satu kekuatan, kami meminta jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kontrol demi hal yang lebih baik," tegasnya.

Namun aksi damai para jurnalis tidak dapat menemui anggota DPRD Kota Malang yang dilaksanakan pada Jumat (17/5).

Menurut perwakilan Sekretariat DPRD Kota Malang, seluruh anggota DPRD sedang tidak ada di kantor dan perwakilan DPRD tidak dapat memberikan keterangan apapun.

Oleh karena itu, PWI Malang Raya meminta kepada DPRD Kota Malang melalui Sekertariatan DPRD untuk meneruskan pernyataan sikap tuntutan PWI Malang Raya ini kepada DPR RI, agar RUU Penyiaran dapat dibahas kembali secara terbuka bersama masyarakat pers dan organisasi pers.(*)

Editor: Tri Sukma

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang Moreno Soeprapto mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun kepanitiaan dalam pendaftaran penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang untuk Pilkada 2024.

"Kita (Gerindra) masih menyusun kepanitiaannya, yang jelas dalam waktu dekat akan kita buka pendaftaran," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Rabu (15/5/2024).

Menurut Moreno selain membentuk kepanitiaan pendaftaran penjaringan calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Malang, DPC Partai Gerindra Kota Malang juga tengah melakukan pembahasan di internal partai, karena ada beberapa calon yang muncul dari internal partainya.

"Kalau di internal partai kami itu muncul tiga nama, satu dari Jakarta, dan yang dua dari Malang, kalau dari luar partai itu banyak, tapi saya masih menunggu hasil survei," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Moreno, pihaknya juga tengah membuat semacam tim kecil yang nantinya akan menjaring calon wali kota dan wakil wali kota, ketika pendaftaran telah dibuka.

Namun, saat ini sudah ada tiga nama dari internal Partai Gerindra yang menonjol dan berpotensi untuk mendaftar dan maju dalam Pilkada Kota Malang.

"Di internal partai itu ada tiga nama yang menonjol, dari Jakarta itu Ananda Mikola yang juga kader kami, Rimzah dan Chusni Mubarok," terangnya.

Selain melakukan survei internal, Moreno juga tidak menampik pihaknya juga melirik tokoh-tokoh di eksternal partai yang memiliki reputasi dan potensi yang bagus.

"Kami memang selalu komunikasi secara intensif dengan semua pihak, karena kami memang membuka komunikasi dengan siapapun. Tapi kan komunikasi ini belum menentukan itu semua," tegasnya.

Sebab, tambah Moreno, pihaknya ingin mendengarkan langsung dari masyarakat tentang figur yang bisa melanjutkan program pak Presiden Jokowi dan ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024, serta dapat meningkatkan pembangunan yang ada.

"Figur yang dinilai ideal itu harus bisa melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang ada, itu sesuai arah kebijakan Ketum Gerindra pak Prabowo. Termasuk program makan bergizi bagi anak sekolah hingga kesiapan rantai suplai dari pasar," tegasnya.

"Kami juga harus bisa mencari kader dan pemimpin Kota Malang yang paham untuk peningkatan PAD, peningkatan RTH, menyelesaikan kemacetan, pembangunan infrastruktur, hingga penyelesaian banjir itu yang menjadi perhatian utama kami,” imbuhnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Di hari pertama (Rabu 15/5/2024), pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang Moch. Kharis terlihat mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan sebagai bakal calon Kepala Daerah (Cakada).

Selain itu, juga terlihat relawan dari Cakada Imam Supandi mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon Wali Kota Malang, setelah sebelumnya juga mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (Nasdem).

Sebelum membuka pendaftaran penjaringan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Malang telah memiliki lima nama kandidat internal yang bisa dipertimbangkan.

Kelima kandidat internal tersebut yakni Sri Untari, Dewanti Rumpoko, Sri Rahayu, Ahmad Wanedi dan Krisdayanti.

Di kesempatan itu, Moch. Kharis yang sebelumnya juga telah mendaftar DPC PKB, DPD Nasdem dan DPD PSI Kota Malang mengatakan, kedatangan dirinya ini untuk mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan sebagai bakal calon kepala daerah (Cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada November 2024 mendatang.

"Kedatangan saya ini dengan maksud mengembalikan formulir, ini bentuk itikad baik saya untuk melanjutkan pengabdian dalam membangun Kota Malang," ucapnya, saat ditemui awak media, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Rabu (15/5/2024).

Sementara, salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Yusana Intiyaswati mengatakan, di hari pertama ini sudah ada 3 orang yang telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan Cakada. Ketiga orang itu yakni, Ardantya Syahreza, Imam Supandi, dan Moch Kharis.

"Pendaftaran dibuka mulai sekarang (15/5/2025) hingga tanggal 20 Mei 2024, dan sudah ada tiga orang yang telah mengambil formulir, tapi yang mengembalikan formulir baru 1, yakni bapak Kharis," katanya.

Yusana menjelaskan, berkas pendaftar penjaringan ini nantinya akan akan diserahkan ke Provinsi dan DPP PDI Perjuangan. Namun sebelumnya Tim 5 yang menerima pendaftaran di PDI Perjuangan Kota Malang ini.

"Tim 5 itu ketuaannya ibu Lea Mahdarina, anggota ada Iwan Mahendra, Agoes Marhaenta, Harvad Kurniawan R, dan Dwi Winarni," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Chief Operating Officer (COO), PT. Upbit Exchange Indonesia, Resna Raniadi mengatakan, kegiatan bulan literasi Kripto ini dilakukan dengan maksud untuk mengajak anak muda di Malang untuk lebih paham Teknologi Blockchain dan Investasi Kripto.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, agar dapat mengurangi praktik penipuan berkedok proyek kripto atau bursa atau exchange kripto," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/5/2024).

Menurut Resna, perlu ada peningkatan frekuensi acara maupun publikasi informasi yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang blockchain dan kripto.

"Jadi, ini penting mengingat adanya banyak kasus penipuan yang menggunakan nama bursa atau proyek kripto sebagai kedok," jelasnya.

Apalagi, lanjut Resna, di Malang, animo anak muda untuk mengetahui soal kripto dan blockchain sangat tinggi, untuk itu sangat penting mereka mengetahui informasi yang benar dan edukasi yang cukup, dengan harapan literasi kripto semakin tinggi.

"Malang luar biasa, animonya melebihi ekspektasi kami. Malang menjadi prioritas kami untuk terus melakukan kegiatan agar semakin banyak yang teredukasi dan menjadi investor yang bijak, serta makin banyak proyek yang tumbuh," terangnya.

Untuk itu, tambah Resna, dengan antusiasme yang tinggi dari anak muda, kegiatan literasi kripto ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan teknologi blockchain serta investasi kripto di kalangan masyarakat.

"Bulan Literasi Kripto ini telah menjadi inisiatif pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, bersama komunitas blockchain sejak tahun lalu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kripto dan blockchain," tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan yang digelar di sebuah kafe di daerah Pandan Landung, Kecamatan Dau tersebut menghadirkan tiga narasumber utama.

Ketiga narasumber itu yakni, Javier Tan, sesama pendiri dan CEO Creo Engine; Lawrence S, CEO Nobi; dan Angga Andinata, seorang influencer.

Di kesempatan itu, Javier Tan fokus pada pengembangan proyek game di blockchain, untuk memberikan wawasan baru kepada para peserta dengan konsep 'main game dapat cuan'.(*)

Editor: Tri Sukma

"Saat ini sudah ada beberapa tokoh olahraga yang mencalonkan sebagai Ketua KONI Kabupaten Malang, dan saya berharap kandidat calon Ketua KONI terpilih mampu dalam mempersiapkan atlet agar Kabupaten Malang bisa masuk tiga besar," ucap Kadispora Kabupaten Malang, M. Hidayat, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (14/5/2024).

Pria yang akrab disapa Dayat ini menjelaskan, dalam pelaksanaan Musorkab tersebut digelar menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025, dan Malang Raya di Porprov itu menjadi tuan rumah.

"Porprov 2025 nanti Malang Raya sebagai tuan rumah, jadi diperlukan persiapan yang matang, apalagi KONI Kabupaten Malang memiliki 54 cabang olahraga (cabor) dan memiliki ratusan atlet," jelasnya.

"Jadi, kani berharap di Porprov IX nanti, Kabupaten Malang bisa kembali masuk pada tiga besar seperti pada Porprov VII di Jember, tapi kalau Porprov VIII 2023 di Sidoarjo, Kabupaten Malang masuk lima besar," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Dayat, besar harapannya dalam Musorkab KONI Kabupaten Malang yang akan diselanggarakan pada bulan Juli 2024 mendatang, H Rosydin yang kini sebagai Ketua KONI Kabupaten Malang bisa melanjutkan kembali. 

Mengingat, waktu penyelenggaraan Porprov IX Jatim sangat dekat, dan jika nanti ada pergantian kepemimpinan, dikhawatirkan akan merubah strategi yang sudah dibangun pengurus lama untuk mengikuti Porprov. 

"Tapi, jika ada calon lain yang akan maju di Musorkab, tentunya calon tersebut terlebih dahulu harus mencintai olahraga, lalu mampu dalam mengelola olahraga, inovatif, dan tidak selalu tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang," terangnya.

Lebih lanjut, Dayat menegaskan, bahwa dirinya sudah banyak menerima informasi terkait tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), ketua cabor hingga mantan pejabat Pemkab Malang yang akan mencalonkan sebagai Ketua KONI Kabupaten Malang. 

Namun perlu diingat, untuk memimpin sebuah organisasi keolahragaan diperlukan kecakapan dalam mengelola, dan juga harus mempunyai kekuatan finansial. 

Sebab, jika dalam mengelola organisasi selalu berharap pada anggaran dari pemerintah, maka akan menghambat program kegiatan. Sebab, untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah diperlukan waktu dalam pencairan.

"Jadi, dalam Musorkab KONI Kabupaten Malang, harus mempertimbangkan siapa yang bakal dipilih, dan jangan salah pilih. Karena dalam Porprov IX Jatim 2025 dibutuhkan pengurus yang handal, agar target tiga besar bisa tercapai untuk mengharumkan nama Kabupaten Malang," tandasnya.(*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Malang, AKP Adhis Dani Gatra usai memintai keterangan para saksi.

Menurut Adhis, kecelakaan tunggal itu terjadi saat saat mobil yang berisi 6 orang dewasa dan 3 anak-anak itu melaju dari arah Lumajang hendak kembali ke Kecamatan Gondanglegi, melalui jalur TNBTS Ranupane.

"Jadi mobil itu dari Lumajang mau balik ke Gondanglegi melewati jalur TNBTS menggunakan jalur Ranupane kemudian turun ke arah Poncokusumo. Diduga mengalami kendala teknis, dan terjun ke jurang sedalam kurang lebih 80 meter. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang dan 4 di antaranya meninggal dunia," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (14/5).

Adhis menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, rombongan tersebut berasal dari Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dan berangkat ke Lumajang dalam rangka urusan keluarga.

"Mereka dari Lumajang, katanya ada acara keluarga, bisa dikatakan acara pernikahan, saksi ini juga mengatakan, mereka dari Lumajang ini satu rangkaian (satu kendaraan) saja," jelasnya.

Rombongan Fortuner ini, lanjut Adhis, sebenarnya rombongan pengantar pengantin dari Gondanglegi, menuju ke Lumajang yang berangkat pada Ahad (12/5). Namun, ketika pulang satu mobil Fortuner ini menginap di Lumajang semalam.

"Rombongan mobil Fortuner ini terpisah dari rombongan, mereka bermalam di Lumajang, dan baru pulang keesokan harinya, Senin (13/5/2024) hingga terjadilah tragedi maut tersebut," tegasnya.

Sebagai informasi, mobil Toyota Fortuner dengan Nopol B 1683 TJG yang masuk ke jurang mengakibatkan empat orang tewas dalam kecelakaan maut tersebut.

Keempat korban meninggal dunia itu, yakni, pengemudi atas nama Imriti Yasin Alirahbini (51), yang memiliki KTP di Gunungsari Indah, B16 RT 01 RW 06, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, yang berdomisili di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Kemudian Moch. Mushili Irvani (33), Tutik Kuntiarini (38), dan Sulimah (57), ketiga korban itu merupakan warga Gondanglegi, dan mayoritas mengalami luka di kepala.

Sedangkan, lima korban yang mengalami luka-luka itu, satu korban perempuan yang tengah hamil, diketahui bernama Siti Aminah (30), warga Gondanglegi Wetan, dan mengalami luka di wajah, punggung, serta lecet-lecet. 

Selanjutnya, tiga orang merupakan warga Kedurus Surabaya yakni Fatin (33), yang mengalami luka patah tulang; Nafla Syakira, berjenis kelamin laki-laki berusia 8 tahun, dan mengalami patah tulang kaki kiri. 

Kemudian Naila Salsabila anak berusia 6 tahun yang mengalami patah tulang kanan, serta Hafis Muhammad (7) dari Gondanglegi Wetan, yang mengalami patah tulang kaki kanan. Semua korban sementara dievakuasi ke RS Sumber Sentosa, Tumpang.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam peristiwa tersebut, empat dari sembilan orang penumpang kendaraan yang masih belum bisa diidentifikasi karena masih di dalam jurang tersebut, ditengarai merupakan wisatawan luar kota. Sementara itu, diketahui plat nomor kendaraan yang terlibat yakni B-1683-TJG.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Joko Taruna membenarkan adanya peristiwa tersebut, akan tetapi pihaknya masih belum dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang itu.

"Benar, ada peristiwa itu, saat ini sedang kami masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP)," ucapnya, singkat, saat dikonfirmasi awak media, Senin (13/5/2024).

Terpisah, Camat Poncokusumo, Didik Agus Mulyono mengatakan, dalam peristiwa itu, terdapat 9 korban yang terlibat dalam satu kendaraan tersebut.

"Mobil itu, membawa 9 penumpang, 3 anak-anak dan 6 orang dewasa, yang meninggal di lokasi kejadian 4 orang, terdiri dari tiga korban anak-anak dan satu korban orang dewasa," katanya.

Didik menjelaskan, di lokasi kejadian ditemukan satu identitas korban berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Imritin Yasin Ali Rahbini (51), warga Gunungsari Indah B16, Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya.

"Korban-korban dari kecelakaan itu kini sedang dievakuasi ke rumah sakit, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama Polsek Poncokusumo," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam peristiwa tersebut, sebuah mobil bernomor polisi B-1683-TJG, masuk jurang, dan dikabarkan empat orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Salah seorang korban meninggal dunia diketahui berjenis perempuan berinisial IY (51) warga Jalan Gunung Sari Indah B16, Kedurus, Karangpilang, Kota Surabaya.

Berdasar informasi yang berhasil dihimpun SuaraJatimPost.com, mobil yang masih belum diketahui jenisnya tersebut diketahui membawa 9 orang penumpang, dengan rincian 3 anak-anak, dan 6 orang dewasa.

Dari 9 korban tersebut, lima korban yang terdiri dari tiga anak-anak dan satu orang dewasa telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Untuk kronologi kejadiannya masih belum bisa diketahui, dan jenis kendaraan yang masuk ke Jurang tersebut belum bisa di Identifikasi karena masih didalam jurang, sementara plat mobil No Pol B-1683-TJG berada di tepi jurang.

Hingga berita ini diunggah, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan tengah melakukan evakuasi mobil yang masuk jurang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kerjasama IMI dan Filkom UB tersebut, merupakan penelitian pertama di Indonesia, yang memanfaatkan AI dalam teknologi gelembung nano yang merupakan potensi kebaruan dalam penelitian AI. 

Institut Molekul Indonesia (IMI) sendiri, adalah institusi riset yang fokus dalam memanfaatkan potensi molekul kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam proyek penelitian tersebut, Filkom UB melibatkan beberapa dosen, yakni Dr.Eng. Novanto Yudistira, S.Kom., M.Sc. selaku Ketua Tim Peneliti bagian AI, dan Dr. Ir. Lailil Muflikhah, S.Kom., M.Sc. serta beberapa mahasiswa Filkom dari Laboratorium Sistem Cerdas.

Ketua Tim Peneliti bagian AI, Dr. Novanto mengatakan, kerja sama ini merupakan pemanfaatan AI dalam penelitian evidence-based, yang terkait dengan efek teknologi gelembung nano untuk peningkatan kualitas hidup.

Data klinis peningkatan kualitas hidup untuk pengembangan AI diperoleh dari anggota Reverse Aging dan Homeostasis (RAHO) yang telah menggunakan teknologi gelembung nano.

"AI saat ini, telah banyak dimanfaatkan dan sedang berkembang pesat di dunia, termasuk Indonesia, karena kemampuan AI dalam menganalisis data berskala besar secara cepat, mampu mengenali pola tertentu dan dapat mengambil keputusan otomatis, telah mendorong adanya perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (13/5/2024).

Menurut Dr. Novanto, AI ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui analisis data yang cepat dan akurat, serta adanya pengembangan solusi inovatif.

"Jadi, kerjasama ini pihak IMI dalam penelitian, menyediakan peralatan komputasi berbasis GPU, yang dapat digunakan untuk melakukan komputasi model AI, dengan menggunakan data berskala besar," jelasnya.

Dengan memanfaatkan data berskala besar, lanjut Dr. Novanto, dapat dilakukan pemodelan AI, yang mampu memberikan kesimpulan penelitian, melakukan prediksi, maupun memberikan saran terhadap penelitian.

Penelitian AI yang dilakukan terpusat di Lab. Sistem Cerdas, Filkom UB tersebut, merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara IMI dengan Filkom. Kerjasama itu berlangsung dua tahun. Dimulai tahun 2023 hingga 2025 mendatang. 

"Jadi tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi AI, yang mampu melakukan predictive analysis dan mengambil kesimpulan, mengenai efek teknologi gelembung nano terhadap kesehatan," terangnya.

Untuk itu, tambah Dr. Novanto, hasil dari penelitian tersebut, diharapkan dapat melakukan publikasi dan prototipe pemodelan AI untuk memprediksi. Sehingga dapat memberi kesimpulan mengenai efek teknologi gelembung nano terhadap kesehatan.

“Karenanya, direncanakan akan ada dua publikasi dari hasil penelitian. Yakni mengenai data citra histopatologi dan data klinis,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, Developer Mayatirta yang membangun sebuah perumahan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, disinyalir belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau belum mengantongi ijin, namun telah beroperasi untuk melakukan penjualan.

Beberapa perizinan tersebut seperti Izin Peralihan Penggunaan Tanah (IPPT), Pengeringan dari Badan Pelayanan, Terpadu (BP2T), Persetujuan Pemanfaatan Ruang (IP2R), dan Site Plan atau Denah lokasi.

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo mengatakan, pihak pengembang perumahan itu seharusnya mengantongi ijin atau PBG sebelum melakukan penjualan lahan.

"Sebenarnya, secara aturan, pihak pengembang (Developer) itu bisa memperjualbelikan tanah itu manakala sudah ada PGB," tegasnya singkat, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Senin (13/5).

Sebagai informasi, saat ini tengah marak penjualan tanah kavling dan perumahan tanpa adanya siteplan. Hal itu dinilai bisa mengganggu tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan dalam regulasi daerah.

Karena, kebanyakan dari pengembang perumahan tidak memahami alur kepengurusan perijinan terutama tentang siteplan, yang mengatur adanya kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 

Bahkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang sebelum menyatakan tidak akan mengeluarkan izin untuk usaha penjualan tanah kavling, lantaran dinilai merugikan pembeli.(*)

Editor: Tri Sukma

Di kesempatan itu, bakal Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang dari jalur independen Briyan Cahya Saputra dan Ahmad Yani datang terlebih dahulu sekitar pukul 23.08.

Selanjutnya, selang beberapa menit, persisnya pukul 23.12, Paslon Wali Kota Malang 2024 dan calon Wakil Wali Kota Malang 2024 Heri Cahyono (Sam HC) dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo (Rizki Boncell) tiba di KPU Kota Malang dengan menggunakan skuter Vespa.

Sam HC bersama konten kreator dan influencer serta selebgram Malang, Muhammad Rizky Wahyu Utomo atau yang akrab disapa Rizki Boncell ini datang menyerahkan dokumen dukungan dengan diantar oleh puluhan simpatisannya.

Kedua paslon tersebut sama-sama mengeklaim telah memiliki mininal 48.882 dukungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat pada Pilpres 2024 Februari lalu.

Sam HC bersama Rizki Boncell yang mengusung tagline 'Ono Seng Anyar', mengatakan bahwa kedatangannya malam ini bertujuan untuk menyerahkan berkas dukungan. 

"Kami yakni Heri Cahyono dan Rizky Wahyu Utomo, tiba di sini dengan membawa dokumen berikut. Rincian data jumlah pendukung, itu dari kami lengkap di lima Kecamatan di Kota Malang," ucapnya. 

Sam HC menjelaskan, bahwa hampir di setiap kecamatan dukungan yang mengalir lebih dari lima ribu. Bahkan di Kecamatan Kedungkandang, dukungan yang diterima untuk pasnagan Sam HC HC-Rizky Boncel mencapai 13.348 orang. 

"Total dukungan yang mengalir dan sudah kami terima total keseluruhan mencapai 52.223. Ini melebihi dari persyaratan 7,5 persen total DPT di Kota Malang, yang berjumlah 48 ribu sekian," jelasnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menjelaskan bahwa memang ini sesuai dengan surat keputusan KPU Kota Malang. Pada kesempatan ini, para bakal paslon wajib menyerahkan berkas dukungan untuk bisa mengikuti proses pendaftaran selanjutnya. 

"Terima kasih atas kehadirannya, karena ini kali pertama di Kota Malang kegiatan dengan melibatkan semua pihak. Seperti penyelenggara (KPU), Bawaslu, media dan masyarakat," tukasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Kedua Paslon dari Jalur Independen tersebut, yakni: calon Wali Kota Malang 2024 dan calon Wakil Wali Kota Malang 2024 Heri Cahyono (Sam HC) dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo (Rizki Boncell).

Selanjutnya, Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Briyan Cahya Saputra dan Ahmad Yani, yang dijadwalkan akan menyerahkan dokumen dukungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat pada Pilpres 2024 Februari lalu, pada pukul 21.00.

Sedangkan, untuk Heri Cahyono (Sam HC) dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo (Rizki Boncell), dijadwalkan akan menyerahkan dokumen dukungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar pukul 23.00.

Humas KPU Kota Malang, Hendrian Bayu saat dikonfirmasi awak media mengatakan, Paslon dari jalur independen yang mengajukan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai syarat untuk menyerahkan syarat dukungan ada dua ke KPU Kota Malang, yakni pasangan calon Heri Cahyono dan muhammad Rizky Wahyu Utomo. Kemudian pasangan calon Briyan Cahya Saputra dan Amhad Yani.

"Untuk penyerahan dokumen syarat pasangan calon perseorang ke KPU Provinsi dan daerah dimulai tanggal 8-12 Mei 2024. Informasi terkait penyerahan akan kami perbarui lagi. Terima kasih," tegasnya singkat.

Sebagai informasi, untuk bakal calon kepala daerah (Cakada )yang akan maju secara independen di Kota Malang harus memiliki mininal 48.882 dukungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat pada Pilpres 2024 Februari lalu. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam peninjauan tersebut, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini didampingi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Nurman Ramdansyah dan Kepala Dinas (Kadis) terkait mengunjungi lokasi bencana.

"Kami sudah meninjau titik lokasi terdampak banjir dan tanah longsor yang menjadi pusat terjadinya bencana. Sedangkan titik pusat tersebut merupakan sungai yang berada di belakang Kantor Desa Sumbermanjing Kulon," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (12/5/2024).

Menurut Sanusi, ketika intensitas hujan yang cukup tinggi jalan yang terletak di pinggiran tepi sungai itu akan longsor, untuk itu dirinya memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang untuk secepatnya mempersiapkan beragam bahan penanggulangan bencana, yang disebut dengan istilah bahan banjiran, yang salah satunya adalah bronjong.

"Untuk itu, dipasang brojong agar dapat melindungi dan memperkuat struktur tanah di sekitar tebing, seperti ditepian sungai dan tanggul sungai supaya tidak terjadi longsor. Dengan begitu akan memperkuat jembatan saat banjir," jelasnya.

Lebih lanjut, Sanusi menjelaskan, saat ini Pemkab Malang akan bekerja sama untuk memperbaiki jembatan yang rusak, juga akan melakukan pemilahan terhadap infrastruktur yang harus diperbaiki. Sehingga mana yang menjadi tanggung jawab Pemkab Malang dan mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). 

Hal itu sebagai tindaklanjut terkait permasalahan tersebut akan dilakukan rapat internal dengan seluruh pihak yang terkait untuk segera memperbaiki tepian Sungai.  

"Kami berharap perbaikan segera dilakukan tahun ini. Sehingga dengan perbaikan tepian sungai dengan bronjong, agar saat diguyur hujan tidak ambrol, yang bisa berdampak kerusakan pada jembatan yang menghungkan antar dusun di Desa Sumbermanjing Kulon," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Mendapat keluhan tersebut, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku akan segera melakukan evaluasi untuk mengaktivasi Tarekot.

Menurut Wahyu, keberadaan Tarekot saat sebelum tutup sejak sekitar 5 tahun lalu memberikan dampak pada perekonomian masyarakat, karena banyak masyarakat pelaku UMKM yang bertumpu untuk mencari rupiah di Tarekot.

"LPMK Kidul Dalem meminta memang ini untuk bisa dibuka dan dioperasionalkan. Karena ada UMKM yang berada disini dan ini bisa meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan dari masyarakat di Kidul Dalem," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (12/5/2024). 

Evaluasi itu dilakukan, lanjut Wahyu, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan agar insiden yang sempat terjadi beberapa tahun lalu tak kembali terulang.

"Sudah saya cek kita evaluasi. Kira-kira kenapa kok terjadi hal hal yang kemarin, supaya nanti apabila kita operasionalkan kembali bisa kita minimalisir kejadian yang saat itu akhirnya menggegerkan kan gitu," jelasnya.

Wahyu menegaskan, untuk mengoperasionalkan kembali tarekot, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, dan dievaluasi, hal itu untuk menginventarisir penyebab tarekot ditinggalkan pengunjung hingga pengelolanya dibubarkan. 

"Apabila kita operasionalkan kembali memang banyak yang harus kita perbaiki. Sayang juga sumbernya ini kan dari sumber mata air yang harus terus kita bisa manfaatkan, ini kan sayang terbuang," tegasnya. 

Sebagai informasi, sebelumnya tarekot ini cukup menjadi andalan bagi warga Malang yang ingin berwisata murah meriah. Sebab di dalam kawasanya, ada beberapa hal yang bisa disuguhkan pengunjung. 

Seperti beberapa mainan anak-anak, beberapa jenis satwa, dan kolam renang sebagai wahana utama. Namun saat ini, pantauan di lokasi, tarekot nampak tak lebih seperti aset yang mangkrak dan telah ditinggalkan bertahun-tahun. 

Terdapat dua area kolam yang nampak terisi oleh dedaunan kering berserakan tanpa air. Belum lagi debu dan pasir yang terbawa angin lalu terkumpul di beberapa sudut. Rumput liar dan sarpras yang berkarat juga semakin meyakinkan bahwa aset itu terbengkalai.(*)

Editor Tri Sukma 

Pasalnya, jembatan Klandungan yang berada di wilayah Kecamatan Dau tersebut memang telah rusak 7 bulan lalu, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui DPUBM Kabupaten setempat tengah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan total jembatan tersebut.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaini Kusuma mengatakan, pihaknya langsung merespon cepat untuk penanganan jembatan Klandungan di Landungsari, Kecamatan Dau melalui perbaikan total.

"Kami langsung merespon cepat, setelah melalui serangkaian mekanisme yang cukup panjang, karena proses perencanaan, dan proses pengadaan dan pelaksanaan atau lelang, Alhamdulillah tanggal 6 Mei 2024 kemaren telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Sabtu (11/5).

Pria yang akrab disapa Oong ini menjelaskan, setelah dilakukan penandatanganan kontrak, pihaknya langsung melakukan Uitzet (pengukuran ulang dan koordinasi bersama di lapangan) agar pihaknya, dan penyedia jasa Konstruksi, bersama konsultan untuk saling sepaham tentang proses pelaksanaan pengerjaan proyek jembatan.

"Uitzet itu penting, agar kami dan kontraktor serta konsultan mencapai kesepahaman yang sama dalam proses pelaksanaan. Selain itu juga meminta izin kepada pemangku wilayah setempat akan dimulainya pekerjaan. Koordinasi mantap dengan pemangku wilayah setempat dalam hal ini pak camat, pak kades dan juga dengan babinkamtibmas, polsek dan babinsa korem dilakukan sebagai bentuk kerjasama dan transparansi kegiatan agar lancar dalam pelaksanaannya," jelasnya. 

Sebab, lanjut Oong, jembatan Tirto Taruna yang terletak di desa Landungsari Kecamatan Dau ini dinilai sangat strategis karena merupakan jalur padat di perkotaan padat penduduk, akses jalan pendidikan.  

"Jadi, jembatan itu mengalami kerusakan pada akhir tahun 2023 karena usia konstruksinya sudah tua, beban lalu lintas yang tinggi, dan dipicu juga dengan bencana hidrologi yakni intensitas hujan yang tinggi, maka Bapak Bupati Malang melalui kami memberikan perhatian yang tinggi agar segera dilakukan langkah-langkah strategis supaya akses jalan ini tidak terputus dan keselamatan pengguna jalan terjamin," terangnya.

Untuk itu, Oong menegasikan, jembatan tersebut akan dilakukan perbaikan total dengan membangun jembatan baru.

Membangun jembatan pengganti tidak semudah membalikan telapak tangan karena ada mekanisme penganggaran dan ada tahapan teknis yg harus dilalui.

"Terlebih masalah sosial yang harus dikomunikasikan dengan pihak yang akan terdampak oleh bakal pembangunan. Alhamdulillah dengan koordinasi yang mantap dengan seluruh pemangku wilayah dan masyarakat setempat, saat itu langsung dibuatkan jembatan alternatif dan rambu-rambu tidak jauh dari lokasi," tegasnya. 

Pembuatan jembatan alternatif dan pemasangan rambu-rambu tersebut dilakukan, tambah Oong, supaya masyarakat setempat dari dua arah untuk kendaraan roda dua tetap bisa berjalan, meskipun untuk roda empat ditutup total, diarahkan ke jalur lain.

"Jadi, kami sudah berkoordinasi mantap dengan pemangku wilayah setempat dan sudah disosialisaikan kepada masyarakat setempat, diharapkan pengguna jalan masyarakat pendatang (anak anak kos) agar bersabar dan selalu berhati-hati dan memperbaiki sikap berkendara. Tidak jarang masyarakat setempat yang berkeluh kesah atas hal hal yang demikian itu," pintanya. 

"Bahkan, kami juga berharap jembatan ini segera terealisasi dibangun, dalam melangkah kita harus terus bersama masyarakat dan pemerintahan desa. Jangan sampai ditunggangi oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab yang memperkeruh suasana dan tidak menjadikan situasi kondisi kehidupan masyarakat tidak kondusif," sambungnya. 

Ketika ditanya tentang adanya ulah oknum yang secara sembunyi memasang karangan bunga tanda duka pada tanggal 10 Mei 2024 kemaren, Oong menegaskan bahwa sebenarnya masyarakat setempat sudah antusias dan bersuka cita atas mengadakan selamatan sesuai kearifan lokal sebagai tanda dimulainya pekerjaan.

"Alhamdulillah warga dengan cepat mengantisipasi hal itu dengan memindahkan karangan bunga tersebut," tegasnya. 

Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang mengapresiasi segala saran dan masukan serta kerjasama warga serta pemerintah desa. Pihaknya berharap agar bersama sama mensukseskan pembangunan jembatan tersebut. 

"Mari membangun Kabupaten Malang dengan penuh kebersamaan dan menjaga kondusifitas lingkungan menuju Malang Makmur," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Para pelajar tersebut beradu skill untuk menjadi yang terbaik di event yang dibuka langsung PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. 

Turnamen Mobile Legend Development Competition MDC 2024 bertujuan wadahi para pelajar yang gemar bermain game online Mobile Legends untuk adu prestasi.

"Dengan digelarnya event ini, diharapkan dapat menghasilkan bibit atlet e-sport untuk dapat lebih berprestasi ketingkat yang lebih tinggi," ucap Wahyu Hidayat, saat membuka acara tersebut

Menurut Wahyu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sedang konsen terkait ekonomi kreatif. Dengan ajang ini akan memberikan arah yang baik bagi anak-anak muda.

"Pemkot Malang sudah memberikan fasilitas Malang Creative Center dengan 17 ekosistem dari ekonomi kreatif, salah satunya adalah terkait dengan game," jelasnya.

Hal itu, lanjut Wahyu menunjukkan bahwa Pemkot Malang tengah fokus untuk ekonomi kreatif dalam meningkatkan perekonomian kota Malang.

"Saya berharap dengan event-event e-sport seperti ini dapat memajukan perekonomian daerah dan menumbuhkan industri e-sport di kota Malang sekaligus menjadi ruang edukasi bagi generasi muda yang berwawasan luas dan berprestasi," tukasnya. (* Mg/Toski).

Editor: Tri Sukma

Ardantya Syahreza bersama rombongan tiba di kantor DPD PSI Kota Malang, sekitar pukul 10.00,.dan langsung disambut oleh Ketua DPD PSI Kota Malang Achmad Faried serta ketua Desk Pilkada DPD PSI Kota Malang Jimmi Mohamad Suryansyah, ST.

Di kesempatan itu, Ardantya Syahreza yang dikawal oleh Hendy Setiono TKN Fanta Prabowo Gibran mengatakan, kedatangannya ke DPD PSI karena PSI Kota Malang ini karena PSI merupakan rumah besar bagi anak muda dan juga sebagai wujud keseriusannya mengikuti kontestasi politik 2024.

"Ini sebagai bukti keseriusan, bukti hormat saya, saya tahu bahwa PSI adalah rumah besar bagi seluruh anak muda yang akan punya kekuatan yang luar biasa jika digaungkan bersama antara Calon Walikota Muda dan partai anak Muda," ucapnya, saat ditemui awak media, Jumat (10/5).

Menurut Ardantya, dirinya bersama keluarganya memiliki kedekatan tersendiri dengan PSI, karena PSI juga mempunyai komitmen yang bagus untuk pembangunan suatu daerah.

Gaya hidup yang mereka anut adalah berpegang pada beberapa prinsip yang teguh, yakni anti korupsi, anti intoleransi, dan kolaborasi.

"PSI ini menjadi ideologis yang kita pilih, karena membawa energi anak muda, ini yang kami inginkan, jadi di PSI itu tidak ada korupsi, tidak ada intoleransi, dan suka melalukan kolaborasi," jelas pria yang juga sebagai Dewan Penasihat di DPD PSI Kota Malang ini.

Untuk itu, lanjut Ardantya, Kota Malang perlu punya pemimpin yang memilki visi misi yang mau berkolaborasi dengan siapapun dan berani mengeksekusi apa yang diperlukan.

"Kita harus mampu melihat bahwa kota tidak bisa berdiri sendiri. Perlu adanya kolaborasi yang kuat dengan berbagai instrumen," tegasnya.

Sementara, Hendy Setiono yang hadir di kesempatan itu menyampaikan suportnya untuk Ardantya Syahreza untuk bertarung dalam Pilkada Kota Malang 2024, karena Kota Malang membutuhkan sosok anak muda yang punya visi dan jaringan yang luas untuk membangun Kota Malang mendatang.

"Saya sangat mengapresiasi dan mensuport kawan saya ini untuk maju dalam Pilkada Kota Malang, dan saya berharap, sebagai partai anak muda, PSI juga ikut andil dalam mendorong Visi besar membangun Kota Malang ke depan," tukasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PSI Kota Malang, Achmad Faried mengatakan, PSI baru membuka pendaftaran Bawacali dan Bacawawali Kota Malang.

"Kami (DPD PSI Kota Malang) baru membuka pendaftar, dan Ardantya menjadi yang pertama mendaftar sebagai Bacawali Kota Malang," katanya.

Menurut Faried, DPD PSI Kota Malang membuka pendaftaran mulai 9 Mei hingga tanggal 31 Juli 2024, dan kemudian berkas pendaftar baru akan diproses pada 1 Agustus mendatang. 

"Nanti berkas akan kita kirim ke DPW PSI Jatim dan dilanjutkan ke DPP PSI. Nanti yang akan memutuskan adalah DPW," jelasnya.

Faried menjelaskan, saat ini PSI Kota Malang mempunyai 2 kursi di dewan. Sedang untuk dapat mengusung Bacawali dan Bacawawali Kota Malang, minimal harus ada 9 kursi. Untuk itu pihaknya juga mengaku terus membuka koordinasi dengan seluruh parpol yang ada di Kota Pendidikan ini.

"DPD PSI sudah banyak melakukan komunikasi dengan partai yang lain. Namun secara resmi belum ada yang sudah berkoalisi dengan kami," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma 

Di kesempatan itu, Moch. Kharis mengaku bahwa dirinya mendaftar ke ke PSI sebagai bukti ingin dirangkul anak muda, agar dapat membangun Kota Malang.

"Saya pingin dirangkul anak muda, sebagai warga kota Malang yang punya itikad baik untuk melanjutkan pengabdian membangun kota Malang," ucapnya, saat ditemui awak media, Jumat (10/5).

Mantan Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Malang ini menjelaskan perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan di Kota Malang yang sangat kompleks dengan setiap masalah-masalah di setiap masa kepemimpinan Wali Kota Malang.

"Wali Kota itu jabatan politis, juga sebagai penentu kebijakan, ya punya RPMJD itu. Menjadi acuan dan evaluasi tata kelola pemerintahan yang baik, maka saya berkeinginan maju menjadi bakal calon Wali Kota," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Kharis, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan birokrat pemerintahan.

"Melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan saya punya pemikiran karena dibantu oleh birokrat-birokrat itu, saya perhatikan kesejahteraan mereka dengan namanya tunjangan perbaikan penghasilan," terangnya.

Lebih lanjut, Kharis menegaskan, untuk bisa menjadikan Kota Malang yang lebih baik, maka diperlukan cara untuk menciptakan kesehjatraan birokrat dan marsyarakat melalui meluruskan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi, dengan PAD merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan warga," pungkasnya. (*) (Mg/Toski).

Editor: Tri Sukma

Pada hari pertama ini, DPD PSI Kota Malang langsung menerima dua nama yang bakal maju sebagai Cakada dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Dua nama tersebut, yakni Ardantya Syahreza yang merupakan kader DPD PSI sendiri, dan Moch. Kharis yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan terakhir Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Malang.

Kedua nama tersebut juga sempat menyatakan maju dalam Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Malang 2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada kesempatan kali ini, Ardantya Syahreza bersama rombongan tiba DPD PSI pada pukul 10.00, dengan dikawal Hendy Setiono TKN Fanta Prabowo Gibran. 

Selanjutnya, Moch. Kharis datang sendiri tanpa ada yang mengawal untuk mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon Kepala Daerah (Cakada) 2024-2029.

Mereka semua disambut oleh Ketua DPD PSI Kota Malang Achmad Faried serta ketua Desk Pilkada DPD PSI Kota Malang Jimmi Mohamad Suryansyah, ST.

Ketua DPD PSI Kota Malang Achmad Faried mengatakan, hari ini DPD PSI Kota Malang baru menerima pendaftar bakal calon Wali Kota Malang, dengan harapan PSI kedepannya bisa menjadi partai yang ikut serta dalam membangun Kota Malang.

"Jadi, kami berharap kedepannya kita bisa menjadi partai yang ikut serta dalam membangun kota Malang menjadi lebih baik, lebih sejahter, dan yang pasti ini adalah kesempatan untuk semua orang baik internal ataupun eksternal, untuk bersama kami untuk menjadikan kota Malang lebih baik," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Keenam nama tersebut, yakni Ardantya Syahreza kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang, mantan Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Setda Kota Malang Tabrani.

Selanjutnya, Budi Fathoni, Imam Supandi dan Nurcholis Sunuyeko yang diketahui sebagai Rektor Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) Malang.

Wakil Ketua DPD Nasdem Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, selain enam nama tersebut, juga ada kader Nasdem yang mengikuti memproses penjaringan bakal calon untuk diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024. 

"Tapi itu masih belum pasti ya. Kalau yang dari internal ada Wahid, yang juga pengusaha," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (9/5/2024).

Menurut Dito, dari nama-nama tersebut, ada dua nama yang juga telah mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yakni Ardantya Syahreza dan Imam Supandi. 

"Jadi, sampai saat ini proses penjaringan juga masih berlanjut. Termasuk untuk menganalisa nama potensian dari internal Partai Nasdem, karena tahapan pilkada masih panjang, sistem penjaringan kita juga masih berproses," jelasnya. 

Sebab, lanjut Dito, di dunia politik itu segala kemungkinan juga masih dapat terjadi. Termasuk pengkajian dan analisa terhadap kader internal yang dinilai potensial untuk diusung berebut kursi N1. 

"Kan di internal kita juga ada nama Mas Dewa (Kresna Dewanata Prosakh) dan Bu Rendra (Hj. Jajuk Rendra Kresna)," terangnya.

Selain di internal partai, tambah Dito, penjaringan dan pengkajian serupa juga dilakukan untuk kemungkinan tokoh dari eksternal. Termasuk tokoh atau kader dari parpol lain. 

"Kemudian ada juga eksternal. Kita juga melirik dari partai lain, artinya kan tentu ada nama potensial dari partai lain," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepastian penyanyi yang akrab disapa KD untuk maju dalam Pilkada mendatang tersebut setelah gagal lolos ke Senayan (DPR RI) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Langkah KD tersebut tampaknya juga diikuti oleh selebgram dan konten kreator Muhammad Rizky Wahyu Utomo (30) atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Rizky Boncell.

Rizky Boncell yang dikenal sebagai seorang entertainer, konten kreator bahkan komedian ini memutuskan untuk turut meramaikan bursa Pilkada Kota Malang, karena ada beberapa keresahan sebagai anak muda yang harus disuarakan. 

"Saya serius maju jadi bakal calon wakil Wali Kota Malang. Saya bukan gimmick, alasannya berangkat dari keresahan saya pribadi. Saya sebagai anak muda Kota Malang saya melihat ada gep (jarak) antara Pemkot Malang dan warganya," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (9/5/2024).

Menurut Rizky Boncell, keseriusan untuk maju dalam Pilkada Kota Malang ini sebenarnya juga sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu, dengan memasang beberapa baner bergambar dirinya yang lekat dengan nuansa politik. Bahkan mungkin dapat disebut sebagai alat peraga kampanye (APK). 

"Jadi, untuk keseriusan saya dalam Pilkada nanti, saya harus merogoh tabungan nikah. Jumlahnya kalau dari situ (tabungan nikah) ada hampir Rp 10 juta. Tapi untuk sosialisasi dan kegiatan seperti ini, saya masih menggunakan hasil jerih payah saya, seperti honor MC atau yang job yang lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Rizky Boncell mengaku, bahwa sebenarnya kalangan birokrat atau pejabat pemerintah bukanlah orang jauh baginya, karena dalam perjalanan karir menapaki dunia hiburan, dirinya memiliki sejumlah relasi dari kalangan pejabat. 

Namun sayangnya, hal tersebut ternyata tidak cukup berdampak dalam mengatasi keresahannya sebagai anak muda di Kota Malang. Termasuk keresahan yang ia terima dari rekannya di kalangan pemuda atas permasalahan yang ada di Kota Malang. 

"Karena kedekatan saya dengan pemerintah, namun sebenarnya banyak potensi yang belum dapat disentuh oleh para pejabat. Malah dalam komunikasi yang terbangun terkesan ada gep antara pemerintah dan pemuda," terangnya. 

Untuk itu, lanjut Rizky Boncell, dirinya akan menyuarakan keresahan tersebut jika dirinya berkesempatan untuk masuk di dalam sistem pemerintahan. Tujuannya, agar kalangan pemuda yang ia wakilkan bisa turut berkolaborasi dalam membangun Kota Malang lebih baik.

"Kalau kita gak masuk ke sistem, kita gak bisa cuma kowar-kowar saja. Saya maju, sebisa mungkin jadi. Semoga niat saya, bisa merubah Kota Malang menjadi lebih baik lagi," ulasnya. 

Namun demikian, masuk dalam lingkaran pemerintahan bukan menjadi satu-satunya jalan untuk mengawal jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, dirinya mengajak pemuda di Kota Malang untuk terus membangun Kota Malang, sekalipun ia gagal maju Pilkada Kota Malang.

"Yang utama itu bukan hanya bermanfaat bagi saya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain se Kota Malang," tegasnya. 

Kendati sudah mentasbihkan diri untuk maju dalam perebutan kursi N1, ia mengaku masih belum mendaftar ke partai politik (parpol) manapun. Termasuk belu memutuskan apakah nantinya ia maju melalui jalur independet. 

"Kalau komunikasi dengan parpol sudah, tapi masih sebatas komunikasi saja. Tapi saya terbuka, apakah nanti maju dengan parpol atau independent. Setidaknya, sebagai anak muda Kota Malang, saya sudah mau bergerak," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Ketika ditemui awak media, Ardantya Syahreza yang merupakan dewan penasehat di struktural Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Malang mengatakan, hari ini (Kamis 9/5) dirinya menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon walikota Malang melalui Partai NasDem DPD Kota Malang.

"Kedatangannya untuk mendaftar ke Partai NasDem karena kami ingin berbakti pada kampung halaman (Kota Malang)," ucapnya, saat ditemui awak media di Kantor DPD NasDem Kota Malang, Kamis (9/5).

Ardantya menjelaskan pendaftaran ke NasDem ini bentuk dari ikhtiar untuk menjalin komunikasi dan membentuk koalisi bersama di Pilkada Kota Malang November mendatang.

"Kedatangan saya di hari ini menjadi bukti keseriusan saya untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Malang 2024-2029, dan sebagai bentuk upaya saya untuk berkolaborasi dengan semua partai politik (Parpol) dalam pembangunan Kota Malang," jelasnya.

Ketika ditanya kenapa memilih Partai NasDem?, Ardantya menjawab, bahwa track record Partai NasDem saat ini sangatlah baik. Karena itu, jika mendapat rekomendasi serta diusung oleh partai NasDem, maka hal tersebut merupakan suatu kebaikan yang sangat luar biasa bagi dirinya. 

"Jadi Kekuatan Partai NasDem yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Bapak Surya Paloh ini menjadi daya tarik tersendiri yang harus dirangkul untuk ikut dalam pembangunan kota Malang ke depan, bahkan Pembangunan Perekonomian integrasi wilayah Malang Raya," tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Malang, Tri Agus Budi Prasetya mengatakan, saat ini sudah ada 6 nama yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wali Kota Malang dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Malang. 

"Sudah ada 6 orang yang mendaftar, mereka semua akan melewati tahapan penjaringan yang cukup ketat oleh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur. Kami berharap pemimpin di 2024 ini Wali Kotanya betul-betul berguna untuk Kota Malang," tegasnya.

Terkait dengan koalisi pada Pilkada 2024 di Kota Malang ini, pihaknya menyebut situasinya masih sangat dinamis, akan tetapi NasDem Kota Malang hingga saat ini masih intens melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang tergabung dalam koalisi perubahan pada Pilpres 2024 lalu, seperti dengan partai PKB, PKS, dan Ummat.

"Kami masih intens melakukan komunikasi dengan seluruh partai yang tergabung dalam Timnas AMIN," tukasnya.

Sebagai informasi, pada Selasa (30/4) lalu, Ardantya Syahreza yang juga sebagai Ketua Umum PILAR 08 Malang Raya (Relawan Prabowo Gibran) ini telah mendaftar diri ke DPC PKB Kota Malang untuk mendaftar cakada untuk memperebutkan bursa kursi N1 atau calon Wali Kota Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan yang dihadiri oleh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun, SH, MH, perwakilan DLH Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kota Malang, Forum DAS Kota Malang, UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, dan beberapa stakeholders lainnya yang berkaitan dengan dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya air.

Pada kesempatan itu, Head of Manufacturing East PT HM Sampoerna Tbk. Ahmad Mashuri mengatakan, untuk menangani permasalahan lingkungan dan tata kelola air tersebut merupakan tanggung jawab dan komitmen semua pihak, karena ketersediaan air bawah tanah saat ini terus mengalami penurunan seiring kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin meningkat. 

"Jadi, kegiatan ini (Forum and Sharing Session AWS 2024) dengan tema 'Satu Tindakan Perubahan Hadapi Risiko Air dan Tantangan Bersama Terkalt Air' dimaksud agar ada perhatian dan peran serta kontribusi semua pihak pelestarian lingkungan dan sumber daya air," ucapnya, saat memberikan pidato pembukaan, di salah satu hotel di Kota Malang, Rabu (8/5).

Menurut Mashuri, meski peran dan kontribusi berbagai pihak dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya air telah banyak dilakukan, namun dengan tantangan yang ada peran dan kontribusi tersebut harus selalu ditingkatkan dan disinergikan.

"Untuk itu kami saat ini sedang menjalani dan menerapkan Standar AWS dengan tujuan untuk melaksanakan initial sertifikasi AWS di tahun 2024, terlibih kami (PT. HM Sampoerna Tbk) tidak pernah menggunakan sumur bor, dan selalu mengelola limbah sebelum disalurkan ke DAS (Daerah Aliran Sungai) Bangau-Gedangan," jelasnya.

Sebab, lanjut Mashuri, PT. HM Sampoerna Tbk, sebagai salah satu industri terus menjalankan komitmennya dalam menjaga lingkungan. Salah satunya diwujudkan dengan partisipasi dalam program Sertifikasi Alliance for Water Stewardship (AWS) sejak tahun 2019.

"Kami bahwa peran dan kontribusi serupa dari berbagai stakeholder telah dijalankan baik oleh pemerintah, akademisi, dunia Industri, masyarakat, bahkan rekan-rekan jurnalis media," terangnya.

Lebih lanjut, Mashuri menegaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh PT. HM Sampoerna Tbk dibawah Philip Morris International tentang pelestarian lingkungan bukan hanya untuk kepentingan generasi hari ini, akan tetapi untuk generasi penerus.

"Dengan adanya sertifikasi AWS ini bukan sekedar untuk sertifikat, melainkan untuk memastikan bahwa perilaku usaha kami dapat mengikuti standar AWS," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun, SH, MH mengapresiasi apa yang dilaksanakan PT. HM Sampoerna Tbk tentang kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya air.

"Kegiatan ini sangat baik, kita bisa benar-benar menjaga kelestarian air bawah tanah," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Penghargaan yang diterima Pj Wali Kota Malang kali ini adalah predikat kota terbaik 1 pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional tahun 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebelumnya, di tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) berhasil menempati terbaik ketiga, dan saat ini naik kelas dan memuncaki kota terbaik di Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024.

Penghargaan diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo pada Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).

Ditemui usai acara, orang nomor satu di Pemkot Malang itu menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih.

Wahyu mengatakan, beberapa instruksi yang dia berikan kepada perangkat daerah terkait, mampu dilakukan dengan baik, khususnya dalam hal penguatan perencanaan pembangunan daerah.

“Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan ini, tentu ini menjadi motivasi bagi kami Pemerintah Kota Malang untuk selalu meningkatkan kinerja pembangunan daerah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima suarajatimpost.com, Senin (6/5/2024).

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, salah satu modal besar yang dimiliki Kota Malang saat ini adalah kawasan Kayutangan Heritage. Karena itu, beberapa minggu lalu dirinya berupaya mempromosikan sekaligus memaparkan secara detail di hadapan tim penilai PPD, tentang bagaimana inovasi aktivasi kawasan Kayutangan Heritage ini dapat memberikan dampak yang cukup luas bagi Kota Malang. 

"Pengembangan dan aktivasi kawasan Kayutangan Heritage memang telah berhasil menyedot kunjungan wisatawan dan penguatan ekonomi kreatif, sehingga menciptakan multiplayer effect IPM tertinggi se jatim (84.00) dan angka kemiskinan terendah kedua se jatim (4,26 peesen)," jelasnya.

Menurut Wahyu, penghargaan ini diterima Pemerintah Kota Malang setelah melalui tiga tahapan yaitu tahap 1 penilaian dokumen RKPD, tahap 2 presentasi dan wawancara, kemudian tahap 3 kunjungan dan verifikasi lapangan.

“Penilaian tersebut, dilakukan oleh Tim Penilai Indepen (TPI) Nasional berdasarkan empat aspek penilaian antara lain, pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan perencanaan dan inovasi pembangunan daerah,” terangnya.

Untuk itu, tambah Wahyu, setelah melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penentuan di provinsi hingga masuk 10 besar nasional. Kemudian verifikasi lapangan mampu mengantarkan daerah yang dipimpinnya berada di posisi kota terbaik pertama se-Indonesia pada ajang PPD 2024.

“Allhamdullillah, ini menunjukkan bahwa Kota Malang berhasil baik dalam hal perencanaan, capaian pelaksanaan dan inovasi pembangunan,” tegasnya.

Wahyu berharap, melalui penghargaan ini akan dijadikan sebuah motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

"Jadi, penghargaan ini sebagai motivasi untuk membuat perencanaan pembangunan yang berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat," tukasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kedatangan mereka bertujuan ambil formulir mendaftarlan untuk incumbent atau petahana Bupati Malang HM Sanusi, sebagai Bakal Calon Bupati Malang (Bacabup) dari Partai PDI-P.

Koordinator Kader PDIP Kabupaten Malang, yang juga sebagai Ketua PAC PDI-P Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendik Arso mengatakan, aksi pengambil formulir itu dilakukan sebagai bentuk untuk mendorong HM Sanusi yang kini menjabat sebagai Bupati Malang untuk kembali mencalonkan Bupati Malang. 

"Ini sebagai dorongan kami untuk pak Sanusi agar mendaftar sebagai Bacabup Malang, maka diharpakan PDI-P memberikan rekomendasi kepada incumbent Bupati Malang untuk maju kembali di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (6/5).

Menurut Handik, alasan kader PDIP Kabupaten Malang mendukung Sanusi kembali maju di Pilkada 2024, karena sudah banyak prestasi yang diraih selama dalam kepemimpinannya.

Sedangkan prestasi yang diraihnya itu sudah bisa dirasakan pada masyarakat Kabupaten Malang, terutama pada peningkatan jalan kabupaten, dan sangat memperhatikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pertanian yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa. 

"Dengan prestasi itu, maka kami (kader PDI-P) tetap mengajukan Sanusi kembali maju di Pilkada Kabupaten Malang," tegas pria yang juga sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Tirtoyudo, Kabupaten Malang.  

Hendik menegaskan, dalam pengambilan formulir pendaftaran Bacabup Malang tersebut, diikuti 33 PAC se-Kabupaten Malang.

Sehingga bisa dilihat bahwa selama kepemimpinan Sanusi, program kerja yang disusun Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang H Didik Gatot Subroto diterima masyarakat, dan bahkan Kabupaten Malang terus kebanjiran prestasi dengan dibuktikan penghargaan dari Pemerintah Pusat maupun dari lembaga lain, termasuk penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

"Prestasi yang diraih itulah yang menjadi dasar untuk mengusung kembali Sanusi sebagai Bacabup Malang melalui gerbong PDIP. Dan kami optimis jika pada Pilkada 2024 mendatang, Sanusi akan kembali duduk di kursi N1 atau Bupati Malang," pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Peninjauan tersebut dilakukan, karena adanya keluhan warga setempat tentang TPS tersebut, yang menyebarkan aroma tidak sedap.

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti soal keluhan warga setempat tentang TPS Jatimulyo akibat aroma tidak sedap selama beberapa hari terakhir ini.

"Saya meminta DLH untuk segera menindaklanjuti tentang keluhan masyarakat atas aktivitas TPS itu, karena mengeluarkan bau tak sedap," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, usai meninjau TPS Jatimulyo, Ahad (5/5).

Menurut Wahyu, berada laporan dari DLH Kota Malang, di TPS tersebut sebenarnya sudah ada petugas pemungutan sampah yang bertugas disana untuk membersihkan sampah.

"Disana sebenarnya ada petugas yang terbagi dalam tiga shift untuk rutin melakukan pembersihan, tapi ada sisa sampah yang terkena genangan air meluber hingga ke jalan, itu mungkin yang menyebabkan munculnya aroma tak sedap hingga mengganggu masyarakat," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Wahyu, dirinya meminta kepada DLH Kota Malang segera bergerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Setidaknya menjaga agar genangan air sisa hujan yang mengenai sampah tidak sampai meluber. 

"Saya minta Kadis (Kepala Dinas) LH (Lingkungan Hidup) agar bisa menjaga sampah dan aliran agar tak meluber ke jalan," terangnya.

Wahyu menjelaskan, TPS tersebut mencakup hingga 11 RW di kawasan Jatimulyo, Kota Malang. Ia juga menduga, bau tak sedap tersebut datang dari sampah yang tergenang air hujan hingga meluber ke jalanan.

"TPS ini memang dari 11 RW yang buang sampah disana. Apalagi kalau udah penuh dan hujan, itu ada aliran yang mengarah ke jalan dan baunya kemana mana," tegasnya.

Kendati demikian, tambah Wahyu, dirinya menilai bahwa TPA tersebut tak perlu dipindahkan. Sebab menurutnya hanya perlu pengelolaan yang baik. Baik dari DLH Kota Malang maupun dari masyarakat setempat. 

"Dibuat sedemikian rupa, pasti ada tekniknya untuk mencegah bau kemana mana. Jadi tidak perlu pindah, tinggal kelola yang baik," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dikesempatan itu, Ketua AFP Jatim Arif Anton Sudjarwo mengapresiasi kesiapan AFK Malang atas segalanya terutama soal pembenahan struktur organisasi dengan harapan dapat mendulang prestasi. 

"Kebanyakan di Jawa Timur, yang menjadi fokus adalah tentang kompetisi. Padahal dalam kompetisi ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan," ucapnya, saat ditemui awak media di Kantor AF Kota Malang, Jalan Mayjend Panjaitan No.139, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Ahad (5/5/2024).

Menurut Arif, selain pembenahan struktur organisasi, pembinaan lainnya seperti macth commisioner, manajemen kompetisi, pembinaam wasit dan juga pembinaan pemain juga sangat penting karena tanpa ada pembinaan yang mumpuni dari dalam organisasi, hasilnya malah akan menjadi asal-asalan. 

"Tanpa ada pembinaan, pasti keluarnya asal-asalan. Tapi kalau dibenahi semua keluarnya pasti akan baik. Pelatih dan pemain bisa memahami aturan. Baik secara kompetisi, aturan dan permainan," jelasnya. 

Arif menjelaskan, jika dilihat selama 4 tahun terakhir, AFK Malang telah menunjukan antusias yang luar biasa dalam hal pembenahan organisasi, meski belum diikuti capaian prestasinya. 

"Harapan saya, bisa diteruskan dan ditingkatkan. Semua butuh proses, kalau menjalani organisasi dengan benar, atau program dan eksekusi di lapangan (dengan baik) pasti akan dapay hasil yang baik," pungkasnya.

Sementara, Ketua AF Kota Malang Rizal Ghoniem mengatakan, untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur tahun 2025 mendatang, pihaknya akan menggelar liga Futsal yang akan dimanfaatkan untuk menjaring atlet yang kemungkinan bakal dipertandingkan di Porprov. 

"Saya rasa sudah mengikuti arahan dari AFP Jatim. Liga ini merupakan salah satu upaya kami untuk menajring atlet futsal di Kota Malang," katanya.

Dalam Liga tersebut, lanjut Rizal, rencana akan digelar dengan pembatasan usia dan akan digelar untuk usia 19 atau U-19, karena di Porprov Jatim 2025 mendatang dengan batasan usia under 21.

"Jadi liga itu untuk usia 19 tahun, karena di Porprov itu regulasinya usia 21 atau under 21," jelasnya.

Rizal menjelaskan, dengan persiapan-persiapan yang telah dilakukan, dirinya berharap di ajang bergengsi Porprov 2025 mendatang, tim futsal Kota Malang bisa mendapatkan medali. Baik untuk kategori putra maupun putri. 

"Target sendiri, kan futsal (di Porprov) belum ada medali. Mungkin di 2025 targetnya, target emas. Untuk putra putri," tegasnya. 

Untuk meraih target tersebut, tambah Rizal, selain menggulirkan liga, dirinya juga akan melakukan pembenahan pada struktur organisasi. Tujuannya, agar bisa berlanjut pada terwujudnya tim yang baik. 

"Itu tanggung jawab kita, keyakinan kita, saya sudah bentuk strukrur organisasi yang baik, dengan organisasi yang baik maka akan terciptatim yang baik," pungkasnya. 

Editor: Tri Sukma 

Seperti, munculnya rumor akan ada koalisi partai antara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sebutan koalisi BangJo.

Terlebih, belum lama ini muncul kabar yang mengejutkan, dimana Bupati Malang HM Sanusi yang merupakan salah satu kader PDI Perjuangan diberitakan mendaftar diri sebagai Calon Bupati Malang melalui PKB.

Dengan adanya pemberitaan tersebut, membuat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Malang, H. Hadi Mustofa angkat bicara.

Pria yang akrab disapa Gus Thop ini mengatakan, dalam dunia politik, munculnya koalisi BangJo dan munculnya pemberitaan tentang Bupati Malang HM Sanusi tersebut merupakan hal yang bisa saja terjadi.

"Munculnya pemberitaan dan rumor-rumor itu, jelang Pilkada merupakan hal yang biasa terjadi, tapi untuk kepastian kebenarannya masih belum bisa dipastikan," ucapnya, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Ahad (5/5).

Menurut Gus Thop, di Kabupaten Malang sendiri ada dua sosok yang dinilai memiliki kekuatan politik dalam Pilkada mendatang, yang pertama itu sosok HM Sanusi, dan Rendra Kresna (RK).

"Ada dua sosok yang pengaruh, yang pertama Bupati Malang HM Sanusi, karena diuntungkan dalam posisi yang sebagai petahana, dan Rendra Kresa mantan Bupati Malang dua periode, yakni periode 2010–2015 dan 2016–2021," jelasnya.

Gus Thop menjelaskan, dengan kemunculan Rendra Kresna secara otomatis mempengaruhi peta politik di Kabupaten Malang, karena sosok Rendra Kresna sendiri dikenal sebagai politikus ulung.

"Jadi sosok RK itu sangat berpengaruh di Kabupaten Malang, siapa calon yang mendapat restu dari RK dinilai akan dapat dukungan luar biasa, apalagi bisa gandeng dengan Sanusi, itu akan merubah kekuatan politik di Kabupaten Malang," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Thop menambahkan, dengan digabungkan dua kekuatan politik tersebut, yakni Bupati Malang HM Sanusi dan sosok yang mendapat restu dari RK, maka pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang hampir bisa dipastikan akan ada satu pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada).

"Kita ketahui, di pemilihan legislatif (Pileg) kemarin, kekuatan politik Sanusi sudah jelas terlihat, jika calon wakil Sanusi itu dapat restu RK, maka selesai sudah, hanya ada satu pasangan calon (Paslon) yang akan melawan bumbung kosong," terangnya.

Untuk itu, Gus Thop menegaskan, dalam dunia politik di Kabupaten Malang sangat dimungkinkan jika calon wakil Bupati Malang tersebut dapat restu dari RK, maka akan ada satu pasangan calon yang nantinya bisa melawan bumbung kosong.

"Jadi, itu bisa terjadi, ini kan politik,.saya kira bisa di wujudkan dan di 'kompromikan' dengan beberapa pimpinan partai, dari pada yang diajukan partai lain itu tidak siap dengan segalanya, ayo membangun Kabupaten Malang bersama menjadi lebih baik," tegasnya.

Sebagai informasi, Bupati Malang HM Sanusi berstatus Petahana dari PDI Perjuangan itu, belum lama ini terlihat mengikuti pembekalan Cakada bersama pengurus PKB Kabupaten Malang.

Akan tetapi, juga muncul adanya kabar bahwa para Kader PDI Perjuangan se-Kabupaten Malang kompak mengambil formulir pendaftaran untuk HM Sanusi sebagai Calon Bupati Malang di kantor DPC PDI Perjuangan.(*)

Editor: Tri Sukma

Keberhasilan tersebut berkat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Predikat WTP tersebut diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, H.M. Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA, CSFA dan diterima secara langsung oleh Pj. Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M, bersama Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, S.E.

"Alhamdulillah, ini tahun ke tiga belas kita berturut-turut dalam mempertahankan predikat opini WTP. Tentu merupakan capaian yang membanggakan dan berkat kerja keras yang baik dari seluruh elemen di pemkot Malang dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan," ucap Wahyu, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com.

Menurut Wahyu, makna WTP ini cukup penting, dan menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap APBD dan setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat. 

"Sejumlah indikator harus dipenuhi guna mempertahankan predikat tersebut. Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)," jelasnya.

Wahyu menjelaskan Predikat WTP sendiri diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

"Saya mengapresiasi sinergi dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, sata meminta agar kinerja tersebut terus ditingkatkan," terangnya.

"Saya ucapkan terima kasih dan ini merupakan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkot bersama dengan DPRD, yang tentunya ke depan akan lebih mengeratkan barisan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan dalam penggunaan APBD, juga hal pendukung lainnya yang harus terus ditingkatkan," tambahnya. 

Terakhir, Pj Wali Kota Wahyu juga berterimakasih atas peran BPK yang senantiasa mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

"Terima kasih juga kepada jajaran BPK yang senantiasa membimbing disetiap tahapannya dan kepada kami pemerintah daerah untuk dapat bekerja lebih baik lagi sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel," urainya.

Pada kesempatan yang sama, sebelum diserahkan LHP atas LKPD, BPK Jatim juga mengadakan seremonial pembukaan Plaza BPK Jatim dan diresmikan langsung oleh Anggota V BPK RI, Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit. Plaza BPK Jatim merupakan simbol dari sinergi BPK dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif di wilayah Jawa Timur.

Selain itu BPK juga menyediakan stan bazaar kuliner gratis dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Tenant Kota Malang sendiri menghadirkan kuliner bakso Malang. Nampak stan bakso Malang ini ramai dikunjungi peserta dari daerah lain. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Ketua DPC PDI-P Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, pihak diminta untuk dapat menyerahkan hasil penjaringan bakal calon Wali Kota Malang pada 31 Mei 2024 mendatang, dan pemetaan politik.

"Sampai saat ini, proses penjaringan untuk internal masih terus berlangsung," ucapnya, saat ditemui SuaraJatimPost.com di ruang kerjanya, Kamis (2/5/2024).

Menurut Made, dari tim penjaringan yang sudah dibentuk, PDI Perjuangan Kota Malang bakal membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota Malang pada pertengahan Mei 2023 mendatang. 

"Kita belum menemukan, masih ada waktu disepakati nanti pertengahan Mei akan kita buka," jelasnya.

Made menjelaskan, tim penjaringan PDIP Kota Malang yang disebut Tim 5 ini, saat ini tengah menggodok jadwal pengambilan formulir. Termasuk mekanisme pendaftaran dan jadwal pengembalian formulir bagi pendaftar. 

"Kota Batu dan Kabupaten Malang sudah mendahului, tapi kita masih menunggu karena proses penjaringan internal yang kita dahulukan," terangnya. 

Sebab, lanjut Made, berdasarkan dari hasil rapat pleno yang digelar PDI Perjuangan Kota Malang, disepakati bahwa yang diusung untuk maju sebagai calon N1 adalah kader internal. Meskipun begitu dirinya masih membuka pintu untuk berkoalisi.

"Yang kita sebutkan itu tadi (menonjol). Kalau saya tetap bertugas di DPRD kota malang. Saya sudah menyatakan bahwa saya tidak maju pilkada. Tapi saya bertanggung jawab untuk memenangkan pilkada ini," tegasnya. 

Sebagai informasi, hingga saat ini sudah ada 5 kader internal PDI-P yang masuk dalam penjaringan. Yaini Achmad Wanedi, Sri Untari, Sri Rahayu, Krisdayanti hingga Dewanti Rumpoko. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto sebagai inspektur upacara, yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Malang beserta Anggota Komisi 3 dan 4 DPRD Kabupaten Malang, Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta Jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang. 

Di kesempatan itu, Wabup Malang Didik Gatot Subroto mengapresiasi seluruh guru atas upaya dan kerja kerasnya selama ini dalam meningkatkan Indeks Prestasi Pendidikan di Kabupaten Malang. 

"Saya sangat mengapresiasi upaya para guru yang terus berupaya meningkatkan Indeks Prestasi Pendidikan Kabupaten Malang," ucapnya.

Menurut Didik, di momentum peringatan Hardiknas yang mengambil tema 'Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar' ini merupakan program Nasional yang terus ditekankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jadi, untuk menjalankan program nasional ini Pemkab Malang terus berupaya agar kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar ini diterapkan, karena proses belajar mengajar ini ternyata banyak menghasilkan sesuatu yang sebenarnya di luar prediksi kita. Jadi siswa, pengajar, ini akhirnya menemukan jati diri yang diwujudkan melalui karya-karya yang hari ini ditampilkan semuanya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Didik, dirinya mengajak untuk bersama-sama memperkuat komitmen untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, dengan mengupayakan agar setiap anak di Kabupaten Malang mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, setiap guru juga memperoleh penghargaan dan dukungan yang layak, serta setiap lembaga pendidikan di Kabupaten Malang menjadi tempat belajar yang inklusif dan inspiratif bagi semua. 

"Pemkab Malang akan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya, upaya itu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak tanpa terkecuali," terangnya.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang keluhan masyarakat yang merasa bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini memberatkan, Didik mengaku, bahwa kurikulum ini adalah ajang mencari bakat pada anak didik yang terpendam.

"Sebenarnya bukan memberatkan, melainkan ini harus didorong. Keterampilan, bakat minat anak ini sebenarnya bisa dilihat, tinggal bagaimana orangtua untuk mengarahkan," jawabnya.

Sebab, Didik menambahkan, sebenarnya bakat minat itu seringkali tidak sesuai dengan jurusan yang diambil, dengan kurikulum Merdeka Belajar ini dapat diketahui bakat terpendam yang belum nampak.

"Nah, kita harus terus mendorong, karena bakat minat itu kan seringkali tidak sesuai dengan jurusan. Karena orang tua juga seringkali memaksakan kehendak ke anaknya untuk masuk ke jurusan A atau B, tanpa melihat kemampuan anaknya masing-masing," tegasnya 

"Nah melalui Merdeka Belajar ini harapannya siswa dan guru menemukan bakat anak-anak yang bisa didorong agar mereka menjadi siswa yang mandiri, dan pada saatnya mereka bisa memiliki bakat yang mumpuni," imbuhnya.

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati Malang, bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, menyaksikan peragaan seni yang dibawakan para guru.

Bahkan, mereka terlihat asyik berjoget saat seni Bantengan digelar di depan Pendopo Agung Kabupaten Malang. (*) 

Editor: Rizqi Ardian 

Upacara yang diikuti Ketua TP PKK Kota Malang, Hanik Andriani Wahyu Hidayat, dan Jajaran Forkopimda koordinator, Forkopimda Kota Malang, pimpinan instansi vertikal, dan pejabat sipil, TNI / Polri.

Selain itu, juga dihadiri pimpinan perbankan, media, akademisi, kepala sekolah dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang.

Dikesempatan itu, Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) menyampaikan, momentum peringatan Hardiknas yang megambil tema 'Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar' tersebut menunjukkan bahwa gerakan Merdeka Belajar harus dapat terus diupayakan agar bisa keberlanjutannya untuk Indonesia yang lebih baik. 

"Kota Malang akan terus berkomitmen untuk melanjutkan gerakan Merdeka Belajar, karena sampai saat ini, gerakan ini telah memberikan dampak positif bagi anak didik dan juga guru pengajarnya. Mereka lebih bisa mengekspresikan cara belajar dan mengenal metode-metode belajar baru yang dibutuhkan anak-anak," ucapnya.

Namun, lanjut Wahyu, supaya bisa berjalan, maka diperlukan dukungan dari semua pihak, untuk itu sangat penting bagi semua agar dapat bergotong royong memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

"Perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat terutama keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak kita sangat penting dan menentukan suksesnya pendidikan yang mereka jalankan, saya meminta kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif mendorong dan mastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak," terangnya. 

Sedangkan, lanjut Wahyu, saat ini Pemkot Malang memiliki pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan untuk menunjang gerakan Merdeka Belajar, dengan memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya status GTT-PTT.

"Memang ada saja PR-nya, tapi saya rasa sudah cukup semua. Cuma memang kita harus perjuangkan status GTT/PTT di tahun 2024 ini, semoga saja segera terwujud," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan, ada sekira 1.300 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) yang diharapkan dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 ini, sehingga para tenaga pendidik ini mampu mendapatkan kepastian dan hak-hak yang lebih baik sebagai tenaga pendidik.

"GTT-PTT di kami ada sekira 1.200 sekian, ya hampir 1.300 an yang belum terangkat, sehingga statusnya masih non-ASN. Mudah-mudahan, harapannya mereka ini bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun ini," katanya.

Menurut Suwarjana, di Peringatan Hardiknas tahun ini mencerminkan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara kolektif, termasuk dalam hal kesejahteraan para guru, khususnya GTT -PTT. 

"Pemkot Malang akan berupaya untuk meningkatkan status para guru non-ASN dalam menjadi PPPK, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang mendorong inovasi dan kemandirian dalam pendidikan," tukasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, untuk N2 pihaknya tidak menutup kemungkinan bakal menjajaki tokoh dari kalangan organisasi massa (ormas), karena kader internal PDI Perjuangan sendiri menjadi prioritas untuk calon N1. 

"Kalau untuk N1 jelas dari kader kami (PDI-P), tapi untuk N2, kita juga bisa mengajukan dari eksternal partai. Artinya koalisi gak harus dengan partai politik. Karena penjaringan ada tokoh agama dan tokoh Ormas," ucapnya, saat ditemui SuaraJatimPostm.com, di ruang kerjanya, Kamis (2/5).

Menurut Made, dalam Pilkada Kota mendatang Malang PDI Perjuangan cukup diuntungkan, karena dengan perolehan 9 kursi pada Pileg 2024 lalu, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya parpol di Kota Malang yang langsung dapat mengusung pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kotanya sendiri. 

"Jadi, nanti kalau ada tokoh kuat yang mendaftar ke kita dan bisa bawa kendaraan (politik), ya kita arahkan untuk bawa kendaraan," jelasnya. 

Sedangkan, tambah Made, untuk tokoh ormas seperti tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah itu patut dipertimbangkan, karena dua ormas Islam itu dinilai memiliki kekuatan massa besar. 

"Seperti ketua PCNU, ketua Muhammadiyah, itu kan sebenarnya sudah punya kendaraan tapi gak formal parpol. PCNU kekuatannya sudah lebih besar dari PKB," terangnya.

Kendati di atas kertas PDI Perjuangan sudah mampu mengusung paslonnya sendiri, Made mengaku tak ingin begitu saja merasa di atas angin, namun ia menegaskan tetap membuka pintu koalisi bagi partai politik lain. Bahkan, jika berkoalisi, PDI Perjuangan juga tak ingin mendominasi koalisi. 

"Kita gak akan mendominasi atau apa. Tapi saya meyakini kita malah bisa didorong dengan semangat gotong royong," tegasnya. 

Untuk itu, tambah Made, pihaknya juga masih akan melihat dinamika yang terjadi di parpol lain. Sebab saat ini, seluruh parpol yang akan berkontestasi dalam perebutan kursi N1 juga telah mulai melakukan penjaringan sebagai bentuk persiapan menjelang Pilkada Kota Malang. 

"Kita akan lihat partai lain yang melakukan penjaringan. Mungkin nanti antar ketua partai akan bertemu untuk melihat. Karena (meskipun) satu-satunya partai yang bisa mengusung adalah PDIP, tetap dibutuhkan koalisi," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Lantaran, di Pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang, DPC PDI-P Kota Malang berambisi untuk bisa merebut kursi N1.

"Wajib hukumnya DPC PDIP Kota Malang punya wali kota. Target yang kita pasang N1, untuk N2 kita berkoalisi," ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Kamis (2/5/2024). 

Made  jelaskan saat ini PDI Perjuangan tengah menyiapkan sejumlah kriteria dalam membidik tokoh yang bakal diusung dan sudah ada 5 kader internal PDI-P Kota Malang yang dinilai potensial untuk diusung menjadi bakal calon N1, yakni Achmad Wanedi, Dewanti Rumpoko, Sri Untari, Sri Rahayu dan Krisdayanti. 

"Kami (DPC PDI-P) ingin calon N1 yang berpengalaman di pemerintahan, mengakar di bawah dan paham dengan kebutuhan karakteristik Kota Malang," jelasnya. 

Dari kelima kader tersebut, lanjut Made, dinilai cukup berpengalaman di bidang pemerintahan. Setidaknya dapat ditunjukan selama keaktifannya sebagai wakil rakyat, baik di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur atau bahkan di tataran pemerintah pusat. 

"Itu yang kita harapkan, bu Dewanti kan pernah menjabat Wali Kota Batu. Siapa tahu beliau mau menambah yang kemarin di 3 kecamatan, sekarang di 5 kecamatan (di Kota Malang) dengan penduduk hampir 900 ribu (jiwa)," terangnya.

Dirinya lantas menjabarkan bahwa empat kader lainnya juga memiliki kiprah yang terbilang potensial. Seperti Sri Untari yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. 

"Ibu Sri Untari yang di Jawa Timur juga luar biasa sebagai ketua fraksi. Ada bu Sri Rahayu yang sekarang lagi menjadi anggota DPR RI dari PDIP itu jadi pertimbangan kita. Pak Wanedi kan juga berpengalaman pernah di legislatif," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pengalihfungsian tersebut dilakukan agar Terminal Hamid Rusdi yang sudah mangkrak selama bertahun-tahun dapat kembali aktif jadi pusat aktivitas masyarakat. 

"Kemarin Pak Wali (PJ Wali Kota Malang) memberikan program ini dan kami menyambut baik program ini untuk kita bisa berkolaborasi agar Terminal Hamid Rusdi yang sementara ini masih kurang optimal bisa optimal untuk masyarakat," ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur Nyono, saat dikonfirmasi awak media Kamis (2/5).

Menurut Nyono, ide dari Pj Wali Kota Malang itu bisa dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Mengingat terminal tipe B tersebut berada dalam kewenangan Dishub Provinsi Jawa Timur. 

"Nah adanya ide-ide dari Pak Wali tadi harapannya bisa menarik kegiatan-kegiatan di sini. Tujuannya supaya terminal ini bisa menjadi pusat aktivitas baru yang nantinya banyak orang ke sini," jelasnya. 

Nyono menjelaskan, dengan adanya relokasi untuk aktivitas pedagang, maka akan dapat turut mendatangkan angkutan umum masuk dan beraktivitas di Terminal Hamid Rusdi, sehingga secara berangsur-angsur, fungsi terminal bisa kembali optimal. 

"Kami juga ingin secepatnya bisa direalisasikan, terminal ini (Hamid Rusdi), penyebab sepi kami belum tahu, kemungkinan karena kemacetan yang terjadi di Pasar Gadang," terangnya.

Untuk itu, lanjut Nyoto, dengan solusi yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang itu dapat menghidupkan kembali terminal Hamid Rusdi, mengingat Terminal Hamid Rusdi ini selain menyediakan angkutan umum dengan trayek di dalam Kota Malang, juga menyediakan angkutan umum dengan trayek antar kota dalam propinsi. 

"Terminal ini terbilang cukup strategis karena secara administratif berada di Kota Malang, karena ada beberapa trayek yang sifatnya antar Kabupaten Kota, atau masuk di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menghubungkan ke kawasan pariwisata pantai selatan di Kabupaten Malan. Tapi karena ini tipe B, maka kewenangannya ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim," pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Kali ini, Disnaker-PMPTSP Kota Malang menggelar kegiatan bersama perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja di Kota Malang, yang bertema May Day is Terampil Day.

Hal itu dilakukan dengan harapan dapat menimbulkan kolaborasi yang baik antara pengusaha dan serikat pekerja, buruh dan pemerintah. 

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan Hari Buruh Internasional kali ini diperingati dengan tema May Day is Terampil Day. Harapannya ada kolaborasi 

"Peringatan May Day kali ini kami gelar dengan tema May Day is Terampil Day. Karena pengusaha harus memberikan hak dari pekerja. Di tahun ini buruh atau pekerja diharapkan mempunyai integritas yang tinggi dan terus meningkatkan lagi keterampilannya sehingga di tahun yang akan datang kita dapat meningkatkan keterampilan," ucap Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/5/2024).

Menurut Arif, dalam peringatan Hari Buruh Internasional ini, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ataupun Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menggelar aksi damai didepan Balai Kota Malang, dan diharapkan aksi tersebut dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Karena dalam hal ini, pihaknya mengingatkan bahwa aspirasi dari buruh yang penting untuk disampaikan.

"Melihat kondisi hari ini para pekerja ada yang demo di Balaikota Malang akan tetapi masih kondusif, tidak anarkis. Nanti akan kami tampung aspirasinya," jelasnya.

Arif menjelaskan, aksi damai itu dilakukan dengan didasari karena adanya Undang-undang Cipta Kerja, dan diharapkan dalam aksi tersebut tidak ada yang menunggangi dan benar-benar murni aspirasi dari buruh.

"Saya harap ini murni aspirasi dari pekerja. Tetapi sampai hari ini dari Kemenaker sudah memiliki aturan tentang pekerja, termasuk juga pemberian THR di Indonesia," terangnya.

Akan tetapi, ketika disinggung bagaimana Disnaker-PMPTSP Kota Malang melihat UU Cipta Kerja saat ini, Arif mengaku bagaimana pun pihaknya harus tetap melakukan undang-undang yang berlaku. Meski banyak sekali pro kontra yang hingga saat ini masih berjalan.

"Yang pasti kami dari Pemkot Malang juga mengakomodir dan menjembatani antara pusat dan pekerja. Intinya jika ada permasalahan antara pekerja dan pengusaha langkah yang pertama kami lihat dulu regulasi perusahan itu bagaimana. Jika dengan mediator tidak menemukan titik maka bisa berlanjut ke Pengadilan Industrial yang ada di Surabaya,” tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Gus Farih, datang dengan didampingi anggota DPR RI dari PKB, Bu Nyai Latifah Shohib, untuk meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang.

Akan tetapi, kedatangan Gus Farih tersebut mendaftar sebagai bakal calon Wakil Wali (Baca Wawali) Kota Malang, bukan sebagai bakal calon Wali Kota Malang.

Di kesempatan itu, Gus Farih mengatakan, bahwa dikesempatan ini, dirinya datang ke DPC PKB Kota Malang dengan maksud untuk mendaftar sebagai calon Wakil Wali Kota Malang dalam Pilkada 2024 mendatang.

"Kita datang mendaftar posisi untuk wakil Wali Kota Malang atau N2, karena sudah banyak yang mendaftar di N1, dan N2 masih jarang," ucapnya, saat ditemui awak media, usai penyerahan berkas pendaftaran di DPC PKB Kota Malang, Rabu (1/5/2024).

Gus Farih mengaku tertarik mengisi posisi wakil Wali Kota Malang karena lebih ingin mendampingi siapapun nanti yang akan menjadi Calon Wali Kota Malang dari PKB.

“Karena yang daftar N1 sudah banyak. Saya ndak apa-apa N2, untuk bisa melengkapi kan sama-sama bangun daerah, yang jelas siapapun N1 nya pilihan partai kami siap," tegasnya.

Gus Farih menjelaskan, pendaftaran dirinya sebagai calon wakil Wali Kota Malang ini dilakukan sebagai bentuk loyalitas terhadap PKB.

"Jadi sebagai kader partai, kita harus mau dan memiliki tekad besar untuk bisa memimpin bangsa dan daerah," jelasnya.

Untuk itu, tambah Gus Farih, sebagai kader harus bisa masuk dalam roda pemerintahan daerah agar dapat memimpin suatu daerah.

"Terkhusus hari ini juga diperingati dengan Hari Buruh. Seorang pemimpin itu adalah buruh untuk rakyatnya. Semoga hal hal baik untuk memajukan daerah ini bisa terwujud," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hingga saat ini tercatat ada sebanyak 5 orang yang mendaftarkan diri ke Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang untuk Pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang.

Kali ini, DPC PKB Kota Malang menerima Ahmad Farih Sulaiman atau akrab disapa Gus Farih sebagai pendaftar kelima untuk ikut kontestasi dalam bursa Pilkada Kota Malang.

Gus Farih yang datang ke DPC PKB Kota Malang didampingi oleh ibu kandungnya, yakni mantan anggota DPR RI dari PKB, Bu Nyai Latifah Shohib, datang mendaftarkan diri untuk mengisi posisi calon wakil wali kota Malang (N2).

Kedatangan Gus Farih ini disebut hangat jajaran pengurus DPC PKB Kota Malang. Bahkan, rombongan Gus Farih terlihat meriah, karena sejumlah seniman dan budayawan dengan kesenian Bantengan, turut mendampingi Gus Farih.

Ketua DPC PKB Kota Malang H Fachtullah sangat senang dan bangga dengan kader internal PKB yang mau maju dan mengabdikan diri untuk bersama-sama dengan PKB membangun Kota Malang.

"Kami di Internal sendiri punya idealisme yang kuat, dan misi yang jelas untuk membangun daerah dan bangsa. Saya harap apa yang menjadi cita-cita bersama kita bisa terwujud," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Masa yang berkumpul di stadion luar Gajayana dan berjalan menuju bundaran alun-alun Tugu kota Malang, dengan diiringi kesenian Bantengan.

Dengan membentang spanduk penolakan Undang-undang (UU) UU Omnibus Law, orator menyuarakan berbagai tuntutan di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Ketua SPBI Kota Malang, Andy Irfan, dalam orasinya menyampaikan supaya pemerintah cabut klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menolak upah murah, serta menolak outsourcing.

"Hari ini adalah 1 Mei, dimana seluruh buruh di dunia memperingati hari buruh sedunia. Tapi, regulasi ketenagakerjaan justru semakin buruk, dan yang paling buruk adalah di era presiden Jokowi yang besok akan dilanjutkan presiden Prabowo," serunya dalam orasinya di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, persisnya di depan Balai Kota Malang, Rabu (1/5).

Menurut Andy, pemerintahan Jokowi tersebut anti demokrasi dan gemar melanggar konstitusi dengan sangat antusias telah mengesahkan UU Cipta Kerja, yang melegalkan dalam UU Cipta Kerja cluster ketenagakerjaan dengan Easy hearing (mudah merekrut pekerja), Easy Firing (mudah melakukan PHK).

"Sistem kerja kontrak, outsourcing, upah murah, kemudahan PHK, pesangon yang rendah dan Pemberangusan Serikat adalah ancaman nyata yang dibawa Presiden Jokowi dan penerusnya melalui UU Cipta Kerja, Terlaknatlah mereka yang mendukung UU Cipta Kerja, jadi kami kaum buruh mengutuk dan melaknat mereka," tegasnya.

"Kami akan ada dan terus berllipat ganda, kami tidak akan takut dan lelah untuk terus melawan pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada buruh, cabut UU Cipta kerja sekarang juga," seru Irfan.

Sementara, Ketua SPBI Malang Raya, Imam Hanafi menegaskan, momentum 1 Mei ini merupakan sebuah momentum untuk memperkuat persatuan diantar buruh dalam berjuang.

"Bagi buruh, 1 Mei bukanlah perayaan hura-hura tanpa makna, kami memperingati satu Mei untuk memperkuat persatuan diantara kami dalam berjuang, kami seluruh buruh adalah bersaudara dalam perjuangan dan perlawanan menghadapi kedzaliman," serunya .

Dalam Aksi May Day 2024 ini SPBI menyerukan dan menyampaikan beberapa tuntutan, yakni.

1. Waspadalah Orde Baru telah dibangkitkan kembali, ayo seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan Rezim Anti HAM dan anti Rakyat.

2. Cabut Undang-undang Cipta Kerja dan segala aturan-aturan turunannya. (*)

Editor: Tri Sukma

Dengan membawa dan membentang spanduk, mereka menggelar aksi damai bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, untuk menolak UU Omnibus Law.

Aksi mereka tersebut juga menyuarakan agar pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menolak upah murah, serta menolak outsourcing.

Masa berkumpul di stadion luar Gajayana dan berjalan menuju bundaran alun-alun Tugu Kota Malang, dengan diiringi kesenian Bantengan. (*)

Editor: Tri Sukma

Aksi saling serang dengan sajam ini diketahui saat terdapat aksi bantengan di kawasan desa tersebut, yang tiba-tiba muncul bersitegang dan mengakibatkan saling beradu sajam alias bacokan. 

Kejadian itu membuat banyak warga berteriak-teriak dan beberapa warga lainnya berusaha menolong korban ke rumah sakit terdekat, sembari melaporkan ke Polsek Wajak.

Kapolsek Wajak AKP Sumarsono mengatakan, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun anggota Polsek, kejadian itu diduga akibat perebutan lahan parkir, yang mengakibatkan dua warga Desa Ngembal bernama Yudi (42), dan Sutomo (45), mengalami pendarahan hebat akibat luka bacok senjata tajam (sajam) yang diduga berupa sabit atau parang.

"Jadi, kejadian ini bukan bentrok tetapi masalah pribadi. Karena yang bersangkutan tidak terima ditegur masalah parkir, dua korban itu luka akibat sabetan sabit atau parang yang membuat bagian tubuhnya patah," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (30/4/2024).

Menurut Sumarsono, untuk terduga pelaku berinisial H, saat ini masih dalam pemburuan petugas Unit Reskrim Polsek Wajak, atas kejadian berdarah itu. 

"Perkara ini masih dalam penyelidikan dan ungkap kasus, serta mencari pelaku. Terkait perkembangannya akan kami kasih kabar lebih lanjut," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Berdasarkan catatan Fraksi PDI Perjuangan, PAD Kota Malang di tahun 2023 lalu berkurang hingga Rp 183 Miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, tidak tercapainya target PAD tersebut lantaran Pemkot Malang dinilai tidak mempunyai strategi yang terukur dalam mendongkrak capaian PAD, meskipun memang target awal yang ditetapkan sangat tinggi dan dinilai tidak realistis.

"Tidak tercapainya target PAD itu tidak boleh menyalahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), karena di awal itu Bapenda sudah menyampaikan bahwa tidak mampu, kalau ditarget sedemikian," ucapnya, saat ditemui awak media, usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota, Selasa (30/4/2024).

Menurut Made, dalam hal ini, Pemkot Malang dinilai tidak mempunya strategi yang terukur dalam mendongkrak capaian PAD, yang berdampak secara anggaran masih belum bisa mencapai kemandirian ekonomi.

"Itu juga membuat nilai SILPA yang masih cukup besar. Padahal hal itu masuk di dalam catatan pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Malang tahun 2023," jelasnya.

Selain itu, lanjut Made, pada APBD tahun 2023 lalu, target PAD Kota Malang juga telah dilakukan revisi sebanyak 2 kali. Dimana yang pertama dinaikann targetnya menjadi Rp 1 Triliun. Kemudian karena dirasa terlalu besar, direvisi menjadi Rp 850 Miliar. 

"Kami sebenarnya sudah tidak setuju untuk target itu. Kemudian direvisi lagi menjadi Rp 850 Miliar. Nah Bapenda sebenarnya sudah menyampaikan tidak akan mampu mencapai itu," terangnya. 

Padahal, Mede menegaskan, sebenarnya saat itu Bapenda sudah realistis, yang meyakini bahwa PAD hanya dapat tercapai sebesar Rp 650 Miliar. 

"Ini akan kita lihat sebagai kajian bahwa ternyata Bapenda sudah punya hitungan yang matang terkait ini, tapi saya mengapresiasi target SILPA yang berhasil mencapai di bawah Rp 250 Miliar. Meskipun SILPA yang saat ini masih sebesar Rp 190 Miliar masih terbilang cukup tinggi," ulasnya.

"Sebenarnya kita menginginkan SILPA yang sehat itu di angka Rp 100 miliar - Rp150 miliar. Kalau tidak ada SILPA justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau SILPA berlebihan juga tidak baik karena perencanaan tidak bagus," tegasnya. 

Sementara, Ketua Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat menghendaki untuk keuangan mandiri adalah 50 persen, dan saat ini angka PAD Kota Malang masih di kisaran 34 persen. 

"Jadi, menurut saya Pemkot Malang dinilai perlu melakukan banyak terobosan. Pertumbuhan ekonomi yang positif belum dapat secara optimal berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan yang hanya mengungkit sebesar 0,01 persen," tegasnya singkat.

Ditempat yang sama, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan tanggapan atas sorotan ini, menurutnya kritik terkait PAD akan menjadi bahan masukan bagi Pemkot Malang, karena dalam menentukan target PAD perlu dilakukan kajian-kajian, akan tetapi dalam perjalanannya seringkali ada hambatan yang membuat target tidak tercapai. 

Salah satu contoh yakni banyaknya regulasi, yang harus disesuaikan di tahun 2023 kemarin. Sehingga beberapa potensi pendapatan terkendala, karena hal (perubahan regulasi) tersebut.

"Seperti tahun 2023 kemarin, banyak regulasi yang harus disesuaikan, akhirnya ada beberapa potensi pendapatan yang terkendala penyesuaian itu. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan evaluasi kinerja, besaran targetnya dan dasarnya seperti apa," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Relokasi dan renovasi Puskesmas tersebut rencananya terlebih dahulu akan dilakukan relokasi pada Puskesmas Bareng, dan penetapan lokasi baru untuk bangunan fasilitas layanan kesehatan masyarakat tersebut, akan ditentukan pada tahun 2024 ini.

Untuk relokasi dan renovasi tersebut dilakukan agar dapat mengikuti standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang karena berkaitan dengan anggaran.

"Kita nanti juga harus menyesuaikan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Cuma nanti harus izin dari DPRD karena penganggarannya dari sana," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (30/4/2024).

Wahyu menjelaskan, sebelum melakukan relokasi dan renovasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang akan menginventarisasi Puskesmas di Kota Malang untuk menentukan mana yang paling membutuhkan relokasi atau renovasi berstandar Kemenkes.

"Pembangunan baru nanti Puskesmas Bareng. Sementara untuk yang lain, saya minta Dinkes untuk menginventarisasi mana yang jumlah pasiennya banyak, jumlah penyakitnya tinggi, dan indikator lainnya yang akan menjadi prioritas," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr. Husnul Muarif mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Malang untuk menyesuaikan standar layanan kesehatan, dengan ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Kalau sesuai arahan (Pj Wali Kota Malang), relokasi selanjutnya akan dilakukan untuk Puskesmas Bareng, penetapan lokasi baru dan Detail Engineering Design (DED) dijadwalkan pada tahun ini secara bersamaan, kalau pembangunannya tahun depan," katanya.

Sedangkan, lanjut Hasnul, untuk membangun sebuah puskesmas berstandar Kemenkes dan Kemen PUPR setidaknya dibutuhkan lahan total seluas 1.300 meter persegi dengan luas bangunan 1.000 meter persegi.

"Itu syaratnya, tapi kalau untuk pembangunan gedungnya seperti Cisadea itu mencapai sekitar Rp 7,4 miliar, itu yang di sana (Cisadea), itu hanya untuk infrastruktur bangunannya saja," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kali ini, salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang, Ardantya Syahreza mendaftar dalam penjaringan calon kepala daerah (Cakada) dari PKB Kota Malang, Selasa (30/4/2024). 

Ardantya Syahreza sendiri merupakan dewan penasehat di struktural Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Malang yang namanya saat ini sedang santer dibicarakan dalam bursa perebutan kursi N1. 

"Jadi sebagai bagian dari struktural PSI, kami arahannya ingin membangun koalisi, kami pastinya harus bersama dengan yang lain," ucapnya, saat ditemui awak media di DPC PKB Kota Malang, Selasa (30/4/2024).

Menurut Ardantya, PKB menjadi partai yang cocok untuk diajak berkoalisi. Salah satu yang ia lihat adalah posisi PKB yang mendapat 8 kursi pada pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu. 

"Kami lihat PKB memiliki posisi dan nahdliyin yang banyak, dan kami ingin ajak PKB bergabung dan bersama dalam Pilkada Kota Malang nanti," jelasnya. 

Sebab, lanjut Ardantya, untuk bisa mengusung pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikotanya sendiri, partai atau koalisi harus berbekal 9 kursi. Itu artinya, jika jadi berkoalisi, PKB sudah dapat mengusung paslonnya bersama PSI. 

"Di Pileg 2024 kemarin, Kami (DPD PSI Kota Malang) berhasil mendapat 2 kursi, jika berkoalisi dengan PKB, maka memiliki total 10 kursi, jadi sudah bisa untuk mengusung paslon," terangnya.

"Kami araahan dari pimpinan, silahkan menginisiasi koalisi dengan siapapun. Termasuk dengan partai lain. Pada masa ini kami banyak bersafari politik untuk menamakan persepsi," tambahnya. 

Lebih lanjut, Ardantya mengaku, bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa partai lain, meskipun saat ini harus berlabuh untuk turut berburu rekom dari PKB. 

"Kami sudah komunikasi dengan Gerindra, PDIP, PKS dan Nasdem. Kami banyak intens komunikasi dengan PDIP sedang kami olah, Gerindra sedang kami pertajam. Jadi tunggu tanggal mainnya," pungkasnya.(*) 

Editor: Tri Sukma

Hal itu disampaikan Bupati Malang HM Sanusi,. saat menggelar Nonton Bareng (Nobar) di Pendopo Panji, Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Senin (29/4/2024) malam.

Keyakinan atas kemenangan tersebut melihat performa timnas U-23 yang saat menunjukkan trend positif dalam setiap bertanding.

"Saya yakin, Timnas U-23 menang, untuk prediksi goalnya, yang jelas menang 1 gol," ucap Sanusi, saat ditemui suarajatimpost.com, disela-sela kegiatan Nobar.

Sanusi menjelaskan, dalam kegiatan nobar ini, selain digelar di Pendopo Panji, Kabupaten Malang juga digelar di 33 pendopo Kecamatan.

"Nobar ini, selain di sini (Pendopo Panji, red) juga digelar di setiap pendopo Kecamatan, ada 33 Kecamatan," jelasnya.

Menurut Sanusi, dengan digelarnya nobar baik di Pendopo Panji Kabupaten Malang, dan Pendopo Kecamatan tersebut sebagai bentuk harapan Indonesia, khususnya Kabupaten Malang Timnas U-23 bisa mendapatkan tiket otomatis Olimpiade 2024 Paris.

"Terlihat disetiap nobar baik di sini (Pendopo Panji, red) ataupun di pendopo Kecamatan sangat ramai, masyarakat berharap Timnas U-23 bisa lolos ke olimpiade," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan nobar di Pendopo Panji Kabupaten Malang ini, terlihat ratusan masyarakat Kepanjen antusias untuk melihat pertandingan antara Timnas Indonesia (Timnas) U-23 berjumpa Uzbekistan pada babak empat besar Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. 

Pertandingan Indonesia vs Uzbekistan bakal menentukan nasib menuju Olimpiade, karena pemenangnya akan mendapatkan tiket otomatis Olimpiade 2024 Paris. 

Sedangkan tim yang kalah akan memperebutkan tiket Olimpiade lewat jalur peringkat ketiga, namun jika masih kalah, maka bakal bertemu wakil Afrika yakni Guinea dalam persaingan tiket Olimpiade terakhir melalui playoff. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu dilakukan oleh mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018 tersebut, karena dorongan dari masyarakat untuk melanjutkan program dan kepemimpinannya terdahulu.

Ketika ditanya awak media tentang masa lalunya yang sempat terlibat dalam suap dengan nilai sebesar Rp 600 juta, yang disinyalir menyuap Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD Perubahan, pria yang akrab disapa Abah Anton ini enggan berkomentar banyak.

"Kebetulan disini ada kuasa hukum saya, bisa ditanyakan masalah itu dan sampai sejauh mana saya bisa melakukan pencalonan ini," jelas Abah Anton.

Menurut Abah Anton, untuk mendaftar sebagai bakal Cawali, dirinya mengaku telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi. 

"Kemarin kami melalui tim hukum sudah melakukan pengurusan SKCK, ke pengadilan, sampai ke KPU. Jadi sudah clear. Saya kira dasar hukumnya, pengadilan tahu. Sekarang ini bukan masalah kapok. Intinya adalah ulama memilih kita untuk melakukan suatu perubahan. Yang jelas butuhnya adalah perubahan besar," tegasnya 

"Jadi, saya tidak dalam konteks itu (kasus hukum, red). Saya sampaikan masyarakat yang meminta kepada saya. Mereka berharap sekali, hal itu tetap bisa dilakukannya sehingga mencalonkan kembali. Terus terang saja keluarga keberatan. Tapi, para kyai meyakinkan kami tujuannya kemaslahatan yang lebih besar. Butuh program yang pro masyarakat, perlu ada perubahan signifikan," imbuhnya. 

Sementara, Kuasa Hukum Abah Anton, Erfin Yuliono saat mendampingi pendaftaran ke Kantor DPC PKB Kota Malang mengatakan, pencalonan Abah Anton telah memenuhi regulasi dan ketentuan yang ada.

"Karena kami pakai PKPU tahun 2016 dan putusan Abah Anton 2018. Untuk regulasi yang baru jika ada orang yang kena ancaman hukuman 5 tahun tidak bisa mencalonkan sebelum 5 tahun itu selesai," katanya.

Namun, lanjut Erfin, jika berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2016, hak politik atas hukuman yang dijalani Abah Anton, berlangsung selama dua tahun sejak dirinya dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu.

Selain itu menurut Erfin, terkait pencabutan hak politik Abah Anton, dirinya menggunakan PKPU nomor 9 tahun 2016. Pencabutan.

"Abah kemarin kenanya 2 tahun dan hukum tambahan 2 tahun. Jadi terhitung tahun 2018 sampai 2020, hukuman tambahan tidak boleh nyalon 2 tahun dari bebasnya Abah yaitu 2020-2022," terangnya.

Terlebih, tambah Erfin, merujuk pada keputusan MK pada tahun 2025, bahwa jika calon terkena ancaman 5 tahun, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan. Atau kehilangan hak politiknya untuk dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu).

"Keputusan hukum kami kan di tahun 2018. Maka keputusan MK tidak berlaku surut kepada Abah Anton. Di dalam kaidah hukum itu tidak berlaku surut, yakni Abah diadili pada tahun 2018 putusan MK pada tahun 2022. Lah Abah tidak terkena putusan MK tersebut karena Abah dijatuhi tahun 2018 dengan menggunakan PKPU No. 9 tahun 2016," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kedatangan pria yang akrab disapa Abah Anton ini bertujuan untuk menyerahkan berkas sebagai bakal calon Wali Kota Malang atau N1 untuk untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. 

Pria yang akrab disapa Abah Anton saat ditemui awak media mengakui bahwa bahwa dukungan dari partai bukan menjadi satu-satunya dukungan yang dihimpun, dan perlu membangun koalisi bersama rakyat. 

"Perlu disampaikan, bahwa ada yang namanya koalisi rakyat, tidak meninggalkan koalisi partai. Koalisi partai harus dibangun selaras dengan koalisi rakyat. Karena berkaitan, saya yakin jika keduanya bersatu, kekuatan ini akan membuahkan hasil," ucapnya.

Menurut Abah Anton, pencalonannya kali ini dirinya membawa pesan dari masyarakat, yang menginginkan adanya perubahan pembangunan di Kota Malang. 

"Saya sampaikan bahwa sebetulnya sudah dipertimbangkan oleh para tokoh masyarakat, habaib dan ulama, dimana mendengar aspirasi masyarakat paling bawah yang menghendaki pembangunan yang lebih baik di Kota Malang," jelasnya.

Berbekal hal tersebut, lanjut Abah Anton, dirinya berharap besar agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB bisa memberikan restu kepadanya untuk maju dalam perebutan kursi N1. 

"Semoga saja ketua DPC PKB dan Desk Pilkada mendengarkan sambutan saya tadi. Mudah-mudahan kita yang dipilih," harapnya. 

Sementara itu, juru bicara Desk Pilkada Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin mengatakan, sebelum melakukan registrasi secara offline, Abah Anton bersama tim telah melakukan pendaftaran secara online. 

"Domain DPC menerima pendaftaran dan melakukan penjaringan awal, untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Yakni UKK (uji kelayakan dan kepatutan), dan DPP akan melakukan survey ke daerah," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan, karena Kepala Dinas DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, ST, MT. dinilai telah berhasil membangun infrastruktur jalan pinggiran yang dapat memacu perekonomian yang ada di desa. 

Khairul Isnaidi Kusuma, ST, MT. mengatakan, penghargaan ini diberikan karena pihaknya telah melakukan peningkatan aksesibilitas lalu lintas dan angkutan jalan akan memacu pertumbuhan perekonomian kawasan dan masyarakat. 

"Kami terus berupaya optimal membangun infrastruktur jalan-jalan strategis sebagai poros utama peningkatan perekonomian desa,t termasuk jembatan di wilayah pinggiran itu," katanya.

Pria yang akrab disapa Oong ini menjelaskan dengan peningkatan jalan-jalan itu juga sebagai penunjang proyek strategis pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

"Jadi, mulai angkutan hasil pertanian, perkebunan, industri, Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Malang. Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Malang totalnya 1.668.762 km dengan kemantapan jalan mencapai 72,85 persen ," jelasnya

Lebih lanjut, Khairul menambahkan, langkah perbaikan infrastruktur jalan itu diakui menemui kendal keterbatasan anggaran. Meski minim anggaran, tetapi Bupati Malang HM Sanusi mencanangkan pembangunan infrastruktur jalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dengan menggerakkan berbagai lini masyarakat. 

"Pembangunan infrastruktur jalan itu mengoneksikan tiga Koridor Program Berskala Nasional, yaitu KSPN Bromo-Tengger-Semeru, KEK Singhasari, dan PSN Pantai Selatan (Pansela) dengan Bandara Abdurahman Saleh (Abd) Malang, serta Exit Tol Pandaan-Malang," terangnya. 

Selain itu, dikatakan Khairul, instansinya juga melakukan pengeprasan bahu jalan yang tidak standar di sirip-sirip koridor untuk menunjang konektivitas jaringan dan kemantapan jalan. Yang sudah berjalan 5 tahun terakhir ini. 

"Pada 2022 kegiatan dilaksanakan di Desa Ngadirejo Kec. Jabung dan Desa Sanankerto Kec. Turen," tandasnya. 

Lebih lanjut, Khairul mengaku senang dan bangga mendapat penghargaan Prapanca. Menurutnya, penghargaan ini bisa semakin memacu DPUBM untuk bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat. 

"Kami akan bekerja lebih keras lagi untuk membangun berbagai infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua PWI Jawa Timur (Jatim), Lutfil Hakim mengatakan, pemberian penghargaan ini bentuk apresiasi pers dalam upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pers menegakkan nilai-nilai demokrasi, pers berkewajiban mendorong supremasi hukum dan yang terpenting pers membela kebenaran. Sehingga rangkaian peringatan Hari Pers Nasional harus diambil ruhnya, jadikan momentum kembali refresh bahwa profesi ini adalah profesi yang terhormat," ucapnya, saat memberikan sambutan.

Selain itu, lanjut Lutfil, pemberian penghargaan itu diberikan kepada para individu-individu yang berkontribusi dan memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan negara oleh PWI Jawa Timur.

"Ada beberapa kategori penghargaan, yakni Spesial Award, Change Leader Award, Creative Regional Head, Effectiviness Leadership, Sport Achievement Award, Tokoh Birokrasi Inspiratif dan kategori Tokoh Pers Jatim," tegasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Dalam kejadian itu, seorang pemotor yang diketahui bernama Buamin (66), warga Jalan Kolonel Sugiono harus meregang nyawa setelah tertabrak truk tronton saat itu melintas dari arah selatan ke utara.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Iptu M. Isrofi mengatakan, kecelakaan itu terjadi akibat kelalaian pengendara sepeda motor yang kala itulah hendak keluar dari gang, dan mencoba menyeberang jalan, ke arah kanan menuju Utara.

"Saat itu korban keluar gang rumahnya sekitar pukul 06.00, diduga korban kurang waspada. Sehingga, kurang memerhatikan kondisi jalanan," katanya, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (27/4).

Isrofi menjelaskan, dalam peristiwa kecelakaan itu, korban terlindas truk terseret, sedangkan sepeda motor korban terhempas cukup jauh.

"Warga yang melihat langsung melaporkan kepada kami. Saat kami tiba di lokasi bersama tim medis dan relawan, melihat korban sudah meninggal dunia. Korban mengalami luka parah di bagian badan termasuk dada," jelasnya.

Korban langsung dievakuasi menuju ke kamar jenazah IKF RSSA Malang. Petugas juga langsung menghubungi pihak keluarga korban, untuk pengurusan jenazah lebih lanjut.

"Sementara, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ini sudah diamankan ke Kantor Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Malang beserta Pj Ketua TP PKK Kota Malang Hj. Andayani Wahyu Hidayat tampak ikut dalam pawai tersebut.

Wahyu beserta sang istri berada di barisan terdepan dengan mengenakan kostum bernuansa era kolonial. 

Wahyu terlihat kompak dengan seluruh jajarannya yang juga mengenakan pakaian era kolonial dilengkapi atribut lengkap dengan topi polka di kepala mengikuti di belakangnya.

"Kolonial Milenial, kuno nya itu kita buat menolak lupa bahwa kita menjadi Kota Malang ke 110 ini ada rangkaian yang kemarin perlu kita ketahui bersama," ucap Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (27/4/2024). 

Setelah rombongan PJ Wali Kota Malang, tampak di belakangnya, diikuti puluhan peserta yang berasal dari berbagai unsur dan lapisan masyarakat. 

Mulai dari OPD, tingkat kecamatan, kelurahan yang juga melibatkan ratusan masyarakat di wilayahnya masing-masing. 

Masing-masing grup peserta pun menampilkan berbagai kreaivitasnya. Mulai berpakaian era kolonial, berpakaian adat jawa, kendaraan hias, seni jaranan, bantengan hingga beragam seni tari.

"Pesertanya ya dari semua lapisan masyarakat, kita lebih memberikan kesempatan pada masyarakat daripada dari kita semua. Karena biar sama sama merayakan HUT Kota Malang," kata Wahyu. 

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada kalangan milenial. Yang menurutnya, kalangan milenial juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kelanjutan pembangunan di Kota Malang. 

"Milenial kini, kita punya tanggung jawab besar maka kita bersama sama merayakan HUT Kota Malang ini dengan menolak lupa tapi juga menghadapi masa depan. Kuno kini Kolonial Milenial," kata Wahyu. 

Dirinya pun mengajak masyarakat yang tidak ikut pawai bisa turut hadir untuk menyaksikan dan turut memeriahkan. Tentu dalam hal ini, dirinya juga berpesan agar masyarakat bisa memilih jalur agar tidak terjebak macet oleh rombongan peserta pawai. 

"Kan sudah kita atur dan kita sudah sosialsiasi pada masyarakat yang ingin menonton silahkan tapi juga menghindari jalur jalur yang sudah kita lakukan penataan, kita tidak ada penutupan," pungkas Wahyu. 

Sebagai informasi, rombongan peserta pawai akan berjalan melalui rute yang terdapat landmark Kota Malang. Mulai dari Balai Kota Malang lalu akan melintas di Jalan Majapahit, Jalan Basuki Rahmat atau Kayutangan Heritage, Jalan Semeru hingga finish di Perpustakaan Kota Malang Jalan Ijen. (*).

Editor: Tri Sukma 

Hal itu setelah pengacara yang ditunjuk LPBH PBNU, baru saja berproses melakukan tindak lanjut laporan Kantor Akuntan Publik atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pengadaan Lahan Kampus 2 Universitas IsIam Malang. 

Tim Hukum yang ditunjuk LPBH PBNU yang diketuai oleh Achmad Bahtiar, S.H., dengan anggota tim yakni Haydar, A.Md., S.H., Aswin Amirullah, S.H., M.H., dan Muhammad Khusnul Ibad, S.H.

"Kami baru saja berkoordinasi dengan pihak Polda Jatim. Kami sudah melakukan pengumpulan data informasi, surat dan dokumen serta gelar perkara internal untuk selanjutnya kami buat laporan polisi secara resmi ke Polda Jawa Timur," ucap Ketua Tim Pengacara LPBH PBNU, Achmad Bahtiar, S.H., saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (27/4).

Menurut Bahtiar, persoalan ini bermula dari laporan hasil pemeriksaan investigasi pengadaan lahan Kampus 2 UNISMA di wilayah Kabupaten Malang, yang ditemukan adanya pembelian tanah tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 335/A.33/Y.X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016.

Dalam temuan tersebut diketahui bahwa terjadi tindakan pengatasnamaan kepemilikan tanah secara pribadi atau perorangan, oleh Panitia Pengadaan Lahan menggunakan atas nama Pengurus Yayasan. 

"Bahwa sesungguhnya status Hak Milik atas tanah tersebut dapat diatasnamakan secara langsung terhadap Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPM PBNU). Karena aset UNISMA ini banyak milik LPM PBNU," tegasnya. 

Lahan atau tanah itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 199/DJA/1988/A/7 Tanggal 12 Juli 2004 yang meralat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199/DJA/1988 tanggal 09 Mei 1988.

Adapun akta pinjam nama (nominee), tidak dapat dibenarkan secara hukum positif yang berlaku.

Selain itu, kuasa menjual dan kuasa hibah telah berakhir ketika pemberi kuasa tersebut meninggal. Atas tindakan tersebut mengarah pada tindakan fraud dalam bentuk penyalahgunaan aset. 

"Berdasarkan proses kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengatasanamaan tanah-tanah tersebut menjadi kepemilikan pribadi tidak sesuai dengan kriteria dan atau peraturan yang berlaku," terangnya.

Sementara, anggota LPBH PBNU Haydar, A.Md., S.H,. Ikut berkomentar bahwa tim akan terus bekerja. "Dalam temuan KAP diduga juga ditemukan aliran dana yang nilainya cukup besar ditampung di rekening pribadi Rektor dan seorang pejabat lain. Ini juga akan kita laporkan" tegas Haydar.

Halnitu juga diamini oleh Anggota Tim Hukum LPBH PBNU, Aswin Amirullah, S.H., M.H."Jadi, kami sudah berkoordinasi dengan Polda, yang pasti ada dugaan pelanggaran hukum dari tim pengadaan lahanUNISMA," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Hal itu disampaikan Menkop UKM, Drs. Teten Masduki saat membuka kegiatan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Summit 2024, di Malang Creative Center (MCC), Jumat (26/4/2024). 

Menurut Teten, komitmen Pemkot Malang untuk mengembangkan UMKM sangat serius karena adanya keberadaan MCC ini.

"Saya apresiasi Pemkot Malang dalam mengembangkan MCC sebagai Inkubator enterpreneur muda. Saya sudah lihat tadi MCC sebagai sebuah hub bagi anak muda yang kreatif," puji Teten. 

Menurut Teten, ekosistem di Malang terbilang sangat mendukung untuk tumbuh menjadi Kota Kreatif. Terutama dengan banyaknya keberadaan kampus dan perguruan tinggi dan turut membawa mahasiswanya aktif berkegiatan di Kota Malang. 

"Geliat ekosistem seperti ini hanya saya temukan di Kota Malang. Selama ini PLUT ini aktivasinya berkurang, makanya saya bawa ke MCC supaya PLUT jadi enterpreneur hub, makanya saya kerjasama dengan ICCN," tegas Teten.

Menanggapi pujian itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM dengan bangga memamerkan perkembangan koperasi dan geliat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang semakin berkembang.

"Di Kota Malang kami punya lebih dari 9 ribu usaha mikro yang sebagian besar dari sektor makanan dan minuman. Kriya dan fashion 102 UMKM. Lalu sebanyak 528 UMKM sudah memanfaatkan ecommerce. Sisanya masih dilakukan secara konvensional," katanya.

Wahyu berharap kegiatan PLUT KUMKM Summit 2024 ini bisa menjadi moment yang berharga untuk memperkuat koperasi dan UMKM di Kota Malang. Baik bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang maupun bagi para pelaku usaha koperasi dan UMKM. 

"Saya berharap kegiatan PLUT KUMKM Summit 2024 ini dapat menjadi panggung untuk memperkuat koperasi dan UMKM, dan dapat menjadi media bagi pelaku koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha serta meningkatkan daya saing," jelasnya. 

Terlebih, lanjut Wahyu, keberadaan UMKM di Kota Malang dinilai cukup sejalan dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah, yakni berjalan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Bahkan hingga mengurangi kesenjangan. 

"Kami punya program perhatian UMKM, hari Kamis kami seluruh ASN menggunakan pakaian yang notabene produk lokal dari UMKM. Kalau bukan kita siapa lagi, dan alhamdulillah UMKM semakin menggeliat," tandasnya, sembari menunjukan kemeja yang dikenakan merupakan produk lokal Kota Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Tentunya, di beberapa ruas jalan di Kota Malang akan mengalami kemacetan, terutama di area Kayutangan Heritage. 

Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang akan melakukan rekayasa lalu lintas, dan memastikan tidak akan dilakukan penutupan akses jalan di wilayah Kayutangan Heritage.

"Nanti ada rekayasa lalu lintas namun tidak menutup 100 persen. Kami upayakan Kayutangan dan Basuki Rahmat tidak ditutup. Kita gunakan satu sisi saja, sebelah timur mobil dapat lewat. Intinya tetap ada kendaraan yang lewat," ucap, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (26/4/2024).

Pria yang akrab disapa Djaya ini menjelaskan, pawai budaya yang akan diikuti oleh berbagai kalangan ini nantinya akan dimulai dari Balai Kota Malang dan berakhir di Perpustakaan Kota Malang.

"Pawai budaya itu diikuti sekitar 30-35 regu, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat. Jadi ini kegiatan pawai yang mengumpulkan banyak orang. Di mana yang membedakan kalau tahun lalu di ikuti OPD sekarang diikuti oleh masyarakat. Berarti antusiasnya semakin banyak meskipun hari Sabtu," jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Djaya, pada pelaksanaan pawai budaya tersebut masyarakat dilarang memarkirkan kendaraannya di Kayutangan Heritage hingga di Jalan Semeru, supaya masyarakat dapat menikmati pawai tersebut, tentunya Dishub Kota Malang akan menyiapkan barikade.

"Kalau di Jalan Majapahit, kami juga melarang kendaraan parkir. Pawai ini membutuhkan space yang cukup, karena ada kendaraan yang lebarnya 4 meter," terangnya.

Sedangkan, tambah Djaya, untuk di Jalan Majapahit juga diterapkan penutupan satu sisi hingga menuju arah Jalan MGR Sugiyo Pranoto.

"Jadi tidak semua ruas jalan yang ditutup hanya dipakai sebagian saja, karena jalan itu lebar jalanya 7 meter maka kemungkinan akan terjadi hambatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Djaya mengimbau, untuk masyarakat yang akan menuju jalan Majapahit, Basuki Rahmat dan Semeru, untuk dihindari, supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan, karena pawai budaya tersebut menggunakan metode ganjil genap.

"Agar tidak terjadi penumpukan peserta pawai, di finish kami diterapkan metode ganjil genap pada peserta, yang ganjil belok kiri dan yang genap belok kanan," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, saat meresmikan Gedung Puskesmas Cisadea, Jumat (26/4/2024).

Menurut Wahyu, Puskesmas yang dulu berada di Jalan Cisadea dan kini berada di Jalan Indragiri, Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing ini bukan sekedar menempati bangunan baru saja, melainkan bentuk upaya Pemkot Malang untuk peningkatan pelayanan kesehatan menuju Indonesia Emas tahun 2045, karena salah satu pendukungnya itu tentang kualitas kesehatan.

"Ini merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, karena untuk menuju Indonesia Emas itu diperlukan peningkatan kualitas manusia dari pendidikan saja, kesehatan juga salah satu indikatornya," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Wahyu, dengan bangunan baru Puskesmas Cisadea yang disebut telah sesuai dengan spek bangunan fasilitas kesehatan Puskesmas berdasarkan standarisasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), dapat menunjang itu semua.

"Jadi, gedung yang dibangun dengan menggunakan tahun anggaran 2023, ini merupakan prototype puskesmas yang direkomendasikan Kemenkes dan Kemen PUPR, tentu ini memang menjadi sudah ada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat," jelasnya. 

Sebab, tambah Wahyu, sektor kesehatan juga sangat penting, untuk itu perlu adanya pembenahan, selain infrastruktur peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Tahun ini perlu ada peningkatan yang signifikan. Kalau pendidikan tinggi dan kesehatan bolak-balik sakit juga tidak akan berdaya guna," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr. Husnul Muarif mengatakan, bangunan Puskesmas Cisadea ini nantinya akan menjadi percontohan pengembangan Puskesmas lain di Kota Malang. 

"Puskesmas ini memiliki luas meter persegi (m²), luas bangunan 1.000 m persegi, kami sudah menyesuaikan dengan regulasi Permenkes dan Permen PUPR. Sehingga bisa menjadi contoh manakala ada puskesmas lain yang mau direlokasi atau direnovasi, contoh standar seperti di Puskesmas Cisadea," terang Husnul. 

Husnul mengatakan, untuk membangun Gedung Puskesmas Cisadea yang sudah sesuai dengan standar Kemenkes dan Kemen PUPR, Pemkot Malang telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 7,4 Miliar. Namun itu hanya untuk infrastruktur bangunan saja. 

"Kemarin kita masuk di pagu Rp 7,4 Miliar bangunan saja," tegasnya. 

Selain infrastruktur bangunan, kelengkapan fasilitas layanan kesehatan juga harus disesuaikan dengan standarisasi. Dirinya mencontohkan seperti di ruangan Unit Gawat Darurat yang harus dilengkapi sejumlah alat kesehatan (alkes) standar. 

"Misal di UGD, harus ada oksigen, harus ada EKG (salah satu alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung). Lalu di ruang poli gigi, juga harus diperhatikan dental unit dan alkes yang lain. Jadi kami berharap layanan bisa menjadi lebih baik," tukasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Apalagi, pria yang merupakan mantan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini menjadi pendaftar pertama ke DPC PKB Kota Malang.

Menurut Kharis, pendaftaran dalam penjaringan Bakal Calon Wali Kota Malang tersebut karena terpanggil untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 untuk Kota Malang.

"Saya mendaftar ini karena terpanggil, dan saya memilih untuk yang pertama, karena daftar lebih awal lebih bagus. Ini bukti keseriusan maju dari PKB," jelas mantan Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Malang ini.

Kharis menjelaskan, dalam Pilkada 2024 ini dirinya rela untuk pensiun dini sebagai ASN, karena harus terjun ke politik dan ingin mencoba menduduki kursi tertinggi di Kota Malang, yakni sebagai Wali Kota Malang.

"Saya rela pensiun dini hanya untuk ikut berpolitik, dan saya ini kader PKB, dan ingin mendapatkan rekomendasi dari PKB untuk menjadi Wali Kota Malang," terangnya.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah siap menjadi tim sukses (Timses) jika tidak mendapat rekomendasi PKB?, Kharis mengaku sebagai kader harus siap dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

"Saya optimistis mendapatkan rekom dari PKB, saya terus berupaya menggali dukungan dan berjuang mendapatkan rekom itu, tapi jika rekom tidak turun ke saya dan hanya ditunjuk menjadi Timses, sebagai kader saya siap," tegasnya.

Lebih lanjut, Kharis menegasikan, keinginan menjadi Wali Kota Malang muncul karena salah satunya ingin mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya kalangan ASN, serta ingin ingin mengabdi kepada masyarakat dan pembangunan Kota Malang.

"Dulu, konsep soal tunjangan penghasilan (Tumpeng) saya yang ikut menyusun dan perjuangkan. Saya yakin jika ASN disejahterakan pelayanan publik pasti juga akan lebih baik. Inovasi terus didapatkan dan semangat," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Lantaran, salah satu warga asal Kecamatan Lawang saat ini tengah berjuang untuk menyembuhkan anggota keluarganya yang mengalami sakit.

Koordinator Malang Critical Center, Safril Marfadi mengatakan, anggota legislatif di dapil 6 Kabupaten Malang terkesan abai terhadap kondisi kesehatan salah satu warga mereka.

Itu terlihat, ketika salah satu warga Lawang yang saat ini tengah berjuang untuk mengobati sakit anaknya karena didiagnosa oleh dokter sakit radang paru-paru.

"Warga Lawang itu saat ini tengah berjuang, kemana semua anggota Legislatif Dapil 6, kok tidak peduli ke warganya, disaat butuh suara umbar janji, kalau sudah jadi lupa," kata pria yang akrab disapa Caping ini saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Kamis (25/4/2024).

Menurut Caping, berdasarkan pengakuan orang tua balita yang mengalami sakit radang paru-paru, bahwa keluarga telah berupaya membawa balita tersebut ke RSUD Lawang untuk melakukan pemeriksaan kondisi fisik balita itu, dan pihak dokter mendiagnosa sakit radang paru-paru.

"Pengakuan keluarga, balita ini sudah pernah periksa di RSUD lawang dan RS Siti Mariam tapi tidak lanjut lagi karena terkendala biaya," jelasnya.

Dengan melihat kondisi balita tersebut, lanjut Caping, pihaknya langsung melakukan aksi sosial untuk menyalurkan bantuan berupa susu dan memberikan kemudahan dalam kepengurusan BPJS, dengan harapan dapat melanjutkan pengobatan balita tersebut.

"Kami langsung berkoodinasi dan melakukan aksi sosial itu, karena pihak keluarga mengaku sempat mengurus BPJS melalui Calo tapi tidak jadi-jadi hingga sekarang, dan kami langsung bantu dengan mengurusksn BPJS, agar bisa mendapat pelayanan berobat dan kontrol," terangnya.

Caping menjelaskan, aksi kemanusiaan itu dilakukan berkat dukungan dari Legislatif dari partai Gerindra Kota Malang, Rimzah, SIP, dan Caleg DPRD Kota Malang terpilih 2024-2029 Danny Agung Prasetyo, serta Bastian, relawan Lawang (Arela).

"Jadi, bantuan yang disalurkan itu berupa Pembayaran BPJS selama 2 tahun kedepan, dan supply nutrisi seperti susu, itu yang mereka butuhkan saat ini," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Hal itu disampaikan Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M saat ditemui awak media, Kamis (25/4).

Menurut Sanusi, dalam rapat koordinasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang digelar Rabu (24/4) kemarin, berdasarkan data dari BPS di Kabupaten Malang ada sebanyak 251.360 jiwa atau 9,45 persen warga tidak mampu.

"Dari jumlah itu yang mendapat program Bantuan Pemberian Iuran Nasional (BPIN) yang masih aktif sejumlah 121.826 jiwa, dan tidak tidak ada yang dinonaktifkan," ucap Sanusi, Kamis (25/2024).

Sanusi menjelaskan, adanya kebijakan penonaktifan beberapa waktu sebelumnya berlaku hanya pada Pemberian Bantuan Iuran Daerah (BPID), karena perlunya pemadanan data. Jumlahnya sendiri adalah sebanyak 129.534 jiwa. 

"Pemberitaan yang mengabarkan Bupati Malang menghentikan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin itu tidak sepenuhnya benar," jelasnya.

Pasalnya bantuan BPJS bagi orang miskin itu terbagi dua. Untuk, bantuan dari pemerintah daerah yang dinonaktifkan oleh BPJS, sedangkan bantuan dari iuran nasional masih tetap berlaku atau masih aktif. 

"Setelah rapat koordinasi hari ini diputuskan bahwa 129.534 jiwa ini akan diaktifkan kembali per 1 Mei 2024," tegasnya.

Sanusi menambahkan, bahwa anggaran yang diperlukan untuk iuran BPJS mulai  Mei - Desember sebesar Rp 46.803.246.194, untuk meng-cover 129.534 jiwa. 

Sementara itu dananya sudah tersedia di APBD, sebanyak Rp 53,62 Miliar sehingga persoalan BPJS di Kabupaten Malang sudah tuntas selesai. 

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan dari tunggakan yang melebihi kuota kemarin, masih menunggu hasil rekonsiliasi yang dilakukan bersama tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim.

Perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab Malang dengan BPJS yang akan dibuat saat ini, sementara masih mengatur tentang kebijakan pengaktifan kembali BPID. Terkait kewajiban finansial antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan menunggu hasil rekonsiliasi BPKP.

"Kembali saya tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan mengedepankan kemanusiaan dan bantuan kesehatan terhadap warga yang tidak mampu," tukasnya. 

Sumber dana sudah dianggarkan dan tersedia dari APBD 2O24 untuk membayar tiap bulannya. Angkanya nanti tetap akan menyesuaikan dengan fakta dan keadaan, artinya masih berfluktuasi. Mungkin di tahun kedua, ada peserta baru, ada yang meninggal, ada yang sudah menjadi kaya, maka otomatis akan berkurang. 

Selain itu, ketika kemiskinan bertambah maka nanti akan kita tambahkan. Atau masyarakat miskinnya bermutasi ke daerah lainnya sehingga tidak lagi jadi bebannya Pemerintah Kabupaten Malang," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Malang juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Malang akan tetap menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu atau warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. 

Pelayanan kesehatan gratis akan tetap diberikan dengan catatan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan Kecamatan, mereka dapat dilayani di Rumah Sakit Daerah milik pemerintah Kabupaten Malang seperti RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. 

Anggarannya sudah disiapkan 10 Miliar untuk cadangan bantuan kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum terakses atau tercover BPJS Kesehatan. 

Pihaknya akan berikan pengarahan kepada para Camat dan seluruh Kepala Desa serta Lurah bahwasanya jika ditemui masyarakat atau warga tidak mampu dan ternyata belum terakses ke BPJS Kesehatan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan menyertakan surat keterangan. 

Bupati yakin dan berharap semuanya terakses di angka 251.360 sesuai dengan yang diberikan Badan Pusat Statistik.

Jika menunggu mengurus BPJS akan memakan waktu, sedangkan orang sakit di Kabupaten Malang wajib mendapat pelayanan. Maka dilayani  dahulu, selanjutnya diakses lagi ke BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dengan dana cadangan dari APBD. (*)

Editor: Tri Sukma

Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Malang Moreno Soeprapto meyambut baik atas penolakan gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) tersebut.

"Dari tim 02 sepenuhnya menyerahkan kuasa hukum 02. Kita kan negara hukum, kita ikuti hasil MK, mereka juga pasti telah menelaah sesuai norma hukum di negara kita," ucap Moreno, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (24/4/2024).

Menurut Moreno, keputusan MK untuk menolak semua gugatan sengketa Pilpres sudah menjadi yang terbaik, dan patut diapresiasi langkah MK tersebut, yang juga telah memberikan masukan untuk sistem penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

"Memang ada masukan dari MK untuk perbaikan sistem pemilu mendatang. Itu coba kita telaah bersama. Tapi saya rasa keputusan hari ini sudah kami serahkan ke MK dan jadi keputusan final terbaik," jelasnya. 

Akan tetapi, lanjut Moreno, sebagai masyarakat dirinya berharap agar masyarakat tetap kondusif dan tidak terganggu atas dinamika politik yang terjadi saat ini. Terlebih jika dinamika yang terjadi malah ditunggangi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Saya lihat begitu (kondusif), karena dari pihak pemilih 02, merepresentasikan 96 juta (warga/pemilih 02) kami ingin keamanan utama, masyarakat tetap bisa berkerja, tidak ingin ada provokator," terangnya.

Selain itu, lanjut Moreno, dirinya juga sempat menerima informasi bahwa sebagian pendukung dan pemilih paslon Prabowo-Gibran juga akan turut hadir, di halaman Gedung MK. Tujuannya untuk memberikan dukungan secara moril saat persidangan sedang berlangsung. 

"Pak prabowo bilang jangan turun, kan tadinya relawan, pendukung dan masyarakat mau mendatangi MK, dan kami dapat imbauan untuk tidak turun, itu sudah sangat tepat. Itu yang memang tidak diinginkan khawatir ada provokator," tegasnya. 

Dengan demikian, tambah Moreno, dirinya sepenuhnya memahami bahwa masyarakat masih banyak yang ingin mengekspresikan dukungan moril dan sikap. Namun menurutnya, Prabowo lebih memikirkan agar sebisa mungkin masyarakat tidak terpecah belah. 

"Pak Prabowo lebih memilik untuk menghargai pendukung 01 dan 03. Kami lihat announcement Pak Prabowo bukan lagi pendukung 01 dan 03. Tapi bagaimana negara terap kondusif," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Meski nilai tunggakannya mencapai Rp 86 miliar, namun Pemkab siap melunasi. Hal ini sebagai komitmen terhadap menjaga kesehatan masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Malang HM Sanusi usai menggelar pertemuan  dengan BPJS Kesehatan.

Di antara hasil pertemuan tertutup ini, disepakati adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyelesaikan persoalan tanggungan sebesar 86 Milyar.

Namun pelunasan tanggungan tersebut menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

"Setelah adanya hasil rekonsiliasi dari BPKP Jatim, Pemkab Malang siap membayar tunggakan tersebut," ungkap Sanusi di ruang rapat Panji Pulang Jiwo Kepanjen, Rabu (24/4/2024).

Pertemuan dengan BPJS Kesehatan cabang Malang ini sebagai wujud komitmen Pemkab Malang terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Termasuk juga untuk memberikan informasi yang benar di masyarakat, terkait dimutasinya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Roni Kurnia Hadi Permana, menuturkan jika angka Rp 86 miliar belum final.

Maka upaya rekonsiliasi merupakan pencocokan data yang dimiliki BPJS Kesehatan dengan data yang dikantongi Pemkab Malang terkait jumlah golongan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Faktor ketidaksamanya data tersebut menurutnya, lantaran kepindahan penduduk dan meninggalnya warga Kabupaten yang tidak secara otomatis tercatat di BPJS. 

Iuran warga Kabupaten yang pindah dan meninggal yang tak tercatat tersebut kemudian tertagihkan oleh BPJS Kesehatan. Terutama tagihan pada tahun 2023. 

Sambil menunggu hasil rekonsiliasi dari BPKP, hasil pertemuan ini juga menyepakati, bahwa per 1 Mei 2024 sejumlah 129.534 jiwa kepesertaannya BPID akan diaktifkan lagi. (ADV)

Dalam kesempatan ini Sugito Adhi, selaku General Manager Grand Mercure Malang Mirama menyampaikan acara Ramadan tahun ini berbeda jika dibandingkan tahun sebelumnya. Mulai dari variasi makanan hingga hadiah yang diberikan. Selain itu, acara ini juga disiarkan live di laman instagram @trimurtirestomalang.

"Antusiasme ifthar di Kota Malang masih tinggi, padahal di kota lain animonya sudah mulai menipis," ungkap Sugito, Selasa (23/4/2024).

Ia mengungkapkan hadiah yang dimenangkan dalam undian Grand Prize Ramadan Wonderful Indonesia 2024 ini antara lain voucher umroh, flight tiket gratis ke Bali, 20 keping emas dari Galeri 24. Termasuk juga

Modem Orbit hingga voucher treatment kecantikan dan merchandise dari layanan transportasi Online.

“Kami tak menyangka reservasi Iftar meningkat hingga kurang lebih 7.000 covers di tahun ini,” ucapnya.

Hamzah Yusuf selaku perwakilan dari Direktur Agung Wisata Tour & Travel dalam kesempatan ini juga merasa bangga dapat ikut serta dalam acara ini. Ia berharap semoga di tahun berikutnya dapat mendukung penuh tiket gratis umroh.

Undian Grand Prize berupa tiket umrah berhasil diraih oleh Friska dari Malang dan M. Azzam Priyanto dari Bintaro. 

Saat dihubungi melalui video call, Friska mengucapkan bahagia dan terimakasih. Ia pun merasa tidak menyangka dapat memenangkan hadiah utama pada undian tersebut.

Acara tersebut ditutup dengan penandatangan berita acara pengumuman pemenang dengan dibantu oleh Notaris Kharisma Unggul Wicaksono, S.H., M.Kn. dengan disaksikan 4 saksi mulai dari General Manager Grand Mercure Malang Mirama, Ketua Panitia, perwakilan dari Kepolisian Sektor Blimbing, dan perwakilan dari media. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kedatangan Rendra Kresna di rumah pribadinya yang berada di Dusun Genitri, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis tersebut disambut oleh keluarga dan sanak saudara.

Bahkan, terlihat tamu-tamu baik tokoh politik dan pejabat Kabupaten Malang terlihat bertamu ke rumah Rendra Kresna, termasuk Bupati Malang, HM Sanusi.

"Bersyukur bisa berkumpul, setidaknya untuk jagongan membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi wilayah Kabupaten Malang," ucap Rendra singkat, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (23/4/2024).

Sebagai informasi, Rendra Kresna yang menjabat pada periode 2010–2015 dan 2016–2021 itu, sempat menjalani hukuman di Lapas I Surabaya sejak Oktober 2018. 

Rendra terjerat kasus gratifikasi dan divonis penjara selama enam tahun, dan dibebaskan bersyarat setelah mendapat remisi.

Setelah keluar dari tahanan, Rendra menyelesaikan administrasi ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Meski, partai berlambang bola dunia yang dikelilingi 9 bintang tersebut masih belum memastikan apakah untuk kursi N1 (Wali Kota Malang).

Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatchulla mengatakan, partainya hingga saat ini masih belum menentukan kader siapa yang akan diusung sebagai calon N1 atau N2, karena masih harus didiskusikan dengan calon partai koalisi nantinya. 

"Kita tentukan dengan koalisi, kalau ketemu (koalisi) dengan partai kecil, kita harus N1. Tapi belum kan masih harus melalui diskusi panjang," ucapnya, Selasa (23/4/2024). 

Menurut Fatchulla, untuk dapat mengusung kursi N1, harus memiliki minimal 9 kursi di DPRD Kota Malang, sedangkan, PKB Kota Malang saat ini dalam Pileg 2024 lalu, berhasil mendapat 8 kursi. 

Artinya, PKB hanya butuh koalisi dengan partai yang hanya mendapat satu kursi pun dapat mengusung paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahkan tidak menutup kemungkinan PKB Kota Malang akan berkoalisi dengan parpol lain dengan perolehan suara yang tinggi. Seperti PDI Perjuangan dengan 9 kursi, atau PKS dengan 7 kursi. 

"Koalisi jelas, karena kita kurang satu kursi. Kita tidak masalah dengan koalisi, bisa partai besar, menengah dan kecil. Kami terbuka betul, asal calon dan kandidat memang memiliki kapasitas, tidak ada syarat khusus," jelasnya. 

Tentunya, lanjut Fatchulla, untuk bakal calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota, di internal PKB sudah ada kader yang dinilai layak untuk maju dalam pencalonan tersebut. 

"Kita sudah ada kader dari internal partai akan diusulkan untuk maju dalam Pilwali," terangnya.

Akan tetapi, ketika ditanya siapa keder internal PKB yang akan maju dalam pencalonan tersebut, Fatchulla masih enggan menyampaikan nama kadernya tersebut.

"Yang jelas ada, nanti akan disampaikan saat masa penjaringan dan pendaftaran paslon di PKB ditutup, tapi tidak bisa disampaikansekarang," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Menariknya, partai Islam ini tidak memungut biaya sama sekali, bahkan dapat dikatakan anti mahar.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PKB Kota Malang H Fatchulloh SH saat menggelar konferensi pers.

Pihaknya secara resmi membuka diri bagi siapa saja yang ingin menjadi wali kota maupun wakil wali kota Malang periode 2024-2029.

Hal ini sebagai tindaklanjut arahan DPP PKB, untuk membuka pendaftaran mulai 20 April kemarin, hingga menjelang pendaftaran paslon ke KPUD Agustus nanti.

"Kami tekankan, pendaftarannya gratis alias tanpa mahar politik," ungkap Fatchulloh, Selasa (23/4/2024) di kantor DPC PKB.

Seakan ingin memberikan edukasi politik, partai ini menghindari jual beli pencalonan agar bersih dari konsekuensi negatif.

Pasalnya PKB Kota Malang kini memiliki delapan kursi di DPRD. Hingga DPC PKB kota Malang optimis bisa mengusung N1 di pilkada kota malang. 

"Kebutuhannya sembilan kursi legislatif agar dapat melenggang mengusung wali kota. Dengan begitu kami siap berkoalisi dengan partai lain," ucap Fatchulloh.

Upaya PKB untuk membuka pendaftaran ini, sebagai ikhtiar untuk mencari pemimpin yang dapat memberi solusi segala problematika Kota Malang.

Nantinya setelah mendaftar, bacalon wali kota tersebut dipersilahkan berkampanye, sambil menunggu rekomendasi dari Ketua Umum PKB. 

"Dengan mekanisme ini kami akan melihat sejauh mana elektabilitas dan kapasitas bacalon wali kota tersebut," tukas Fatchulloh.

Nantinya setelah DPC menerima pendaftaran dan melakukan penjaringan awal, selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai (DPP) PKB untuk diseleksi dan diberi rekomendasi.

Tahap selanjutnya, para calon akan melewati UKK yang dilaksanakan oleh DPP PKB.

"Sebagai partai terbuka, siapapun bisa mendaftar, baik dari internal maupun eksternal partai," tandas Fatchulloh menyudahi. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Ketua PWI Malang Raya, Cahyono menyampaikan, pendirian Koperasi ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Bahkan oleh pengurus PWI Malang Raya periode-periode sebelumnya. 

"Namun baru di kepengurusan periode ini baru kami tindaklanjuti agar benar-benar bisa terwujud," ujarnya saat Rapat Persiapan Pendirian Koperasi Wartawan Indonesia Malang di Sekretariat PWI Malang Raya, Senin (22/4/2024). 

Menurut Cahyono, melalui Koperasi ini, diharapkan bisa menyejahterakan wartawan. Sekaligus menghindarkan teman-teman wartawan dari jeratan rentenir maupun Pinjaman Online (Pinjol). 

"Bagi teman-teman wartawan yang mempunyai usaha UMKM, diharapkan juga bisa semakin maju lagi dengan adanya Koperasi ini," tandasnya. 

Lebih lanjut, Diskopindag Kota Malang mengapresiasi langkah PWI Malang Raya mendirikan Koperasi. Menurut Analis Kebijakan Muda Diskopindag Kota Malang, Bagus Pambudi mengaku, pihaknya selalu siap mendampingi dalam pendirian Koperasi. 

"Kami siap mendampingi PWI Malang Raya mendirikan Koperasi. Karena ini merupakan salah satu tugas Diskopindag," ungkapnya. 

Menurutnya, hal yang terpenting dalam pendirian Koperasi adalah komitmen dari para pengurus dan anggota Koperasi. 

"Karena tanpa adanya komitmen, sebuah Koperasi tidak akan berlangsung lama," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Untuk itu, partai yang berlambang kepala banteng moncong putih itu akan mewacanakan strategi pemenangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung, dan saat ini sudah mulai memanaskan mesin politik dengan memfokuskan penguatan tataran internal partai. 

"Sembari menunggu keputusan DPP Partai menyangkut proses Pemilukada, pastinya kami sudah siap dengan strategi dan optimis akan kembali memenangkan Pemilukada Kabupaten Malang, tapi namanya juga strategi harus kami tutup rapat dong, kalau diumbar itu namanya wacana," ucap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir, kepada SuaraJatimPost.com, Senin (22/4/2024).

Pria yang akrab disapa Adeng ini menjelaskan, meskipun menyandang status sebagai partai dengan perolehan kursi parlemen terbanyak di tingkat Kabupaten Malang, sekaligus memiliki bupati dan wakil bupati petahana yang notabene keduanya merupakan kader PDI Perjuangan, tidak membuat partai besutan Megawati Soekarnoputri ini besar kepala.

"Kita menginginkan nantinya langkah-langkah yang diambil itu benar-benar tepat, dan kita tidak ingin gegabah, harus direncanakan matang," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Adeng, dalam menentukan kerjasama politik yang nantinya terbangun dengan partai-partai politik di Kabupaten Malang, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang akan sangat hati-hati.

"Kita sangat hati-hati, syaratnya simpel saja, memiliki platform yang sama yakni mengutamakan dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan hanya soal bagi-bagi kue kekuasaan, apalagi mensyaratkan Cakada atau Cawakada yang diusung oleh PDI Perjuangan harus memiliki kekuatan finansial yang besar, gak ada syarat seperti itu di PDI Perjuangan," terangnya.

"Kita mau suguhkan kepada rakyat Malang adalah konsep kepemimpinan, pemimpin yang memiliki visi misi mensejahterakan rakyat, bukan saudagar yang akan berkuasa, yang pada akhirnya akan menguasai," tambahnya.

Ketika ditanya tentang manuver Partai Gerindra yang disampaikan oleh sang Sekretaris Zia'ul Haq, dimana Gerindra berencana mengusung calon sendiri dengan membuat koalisi besar, Caleg DPRD Kabupaten Malang terpilih 2024-2029 ini memiliki pandangan tersendiri, yang jelas harus mengedepankan kesejahteraan rakyat, itu bagi PDI Perjuangan adalah prinsip yang tak bisa di tawar.

"Saya tidak dalam kapasitas mencampuri urusan rumah tangga partai lain, semua pihak sah berwacana, hanya kemudian kita harus sadar diri, bahwa segala kebijakan politik yang bersifat strategis tidak serta merta hanya diputuskan oleh DPC Partai," ulasnya.

Sebab, Adeng meyakini bahwa semua partai politik, segala kebijakan strategis pasti mensyaratkan dibicarakan dengan DPP, karena fatsoen politiknya demikian.

"Jadi, jika DPP partai sepakat berkoalisi, di daerah gak berani menentang, woles saja Bro," tegasnya.

Lebih lanjut Adeng menegaskan bahwa PDI Perjuangan saat ini fokus pada kerja-kerja politik memperkuat internal partai, dengan terus melakukan konsolidasi.

Termasuk terus membangun komunikasi politik, baik dengan tokoh agama, masyarakat dan Gen-Z, juga dengan seluruh kekuatan partai politik yang ada di Kabupaten Malang. 

"Di Pemilu 2024, PDI Perjuangan di Kabupaten Malang memperoleh kemenangan hattrick, wajar apabila banyak yang bermanuver untuk mendapat perhatian, ya salah satu manuvernya bisa dengan berpura-pura akan menjadi pesaing apabila tidak digandeng, dalam politik yang begitu itu sudah biasa, bahkan yang paling fatal adalah memberikan pernyataan yang tidak bersandarkan pada estetika seperti sikap winner takes all," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Prodi-prodi tersebut diyakini dapat menghantarkan lulusannya ke arah masa depan yang cerah. Hal itu disampaikan oleh Unit Penerimaan Mahasiswa Baru, Biro kerjasama dan humas ITSK Soepraoen, Mokhtar Jamil SKep Ners MKep, kepada SuaraJatimPost.com, Senin (22/4/2024).

Pria yang akrab disapa Jamil ini menjelaskan, sebetulnya kampus ini telah berdiri mulai 1957, yang diawali dari sekolah juru rawat. Hingga berkembang pesat, dan kini miliki 13 Prodi.

Di antaranya, jurusan D3 Akupuntur yang hanya ada dua di Jawa Timur. Serta Prodi Keperawatan Anestesiologi yang sampai saat ini masih satu-satunya di Jatim.

"Prodi yang terbaru yakni Jurusan Profesi Apoteker dan Profesi Fisioterapi. Dua Prodi ini yang baru berdiri namun animo peminatnya cukup tinggi," ucap Jamil.

Bahkan menyusul, Prodi Kedokteran Gigi juga akan segera dibuka di ITSK Soepraoen ini. Dimana bulan depan sudah menginjak tahap visitasi sarana prasarana perkuliahan.

Seperti angkatan sebelumnya, jumlah mahasiswa yang diterima di kampus ini mencapai 1.540 maba. Rata-rata tiap Prodi menampung mahasiswa sebanyak dua kelas. 

"Namun untuk tahun ini kuota kami tambah hingga 1.600 mahasiswa," ucap Jamil.

Sisi lain, Institut ini telah menyiapkan tempat praktek klinik maupun tempat praktek kerja lapang untuk mengasah ketrampilan mahasiswa.

Guna hal tersebut pihak ITSK Soepraoen telah bekerjasama dengan 180 instansi dan lembaga. Mulai dari Rumah Sakit, farmasi, termasuk juga perusahaan kosmetik.

Serta unit pusat karir yang berupaya memfasilitasi lulusan maupun calon lulusan untuk terserap di dunia kerja.

Bahkan sebelum diwisuda, beberapa perusahaan meminta mahasiswa Soepraoen untuk bekerja di tempat mereka. 

"Mahasiswa kami memang mendapat prioritas di beberapa rumah sakit, karena lulusan kami terkenal dengan karakter disiplinnya," tukas Jamil.

Lebih dari itu, lulusan kampus ini juga banyak diminati di negeri Sakura, khususnya dari Prodi Keperawatan. Guna hal tersebut, ITSK Soepraoen membekali mahasiswanya dengan kursus bahasa Jepang. 

Pasalnya permintaan tinggi tersebut diiringi pula dengan iming-iming gaji lumayan besar. Sekitar Rp 20 juta per bulan. Tentunya sangat menggiurkan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengatakan, sejak berdirinya UPT PPA, Dinsos P3AP2KB, yakni pada Januari 2023 hingga Januari 2024 (selama Satu tahun), ada sebanyak 92 aduan tindak kekerasan yang diterima.

"Satu tahun dibentuk, sudah ada 97 aduan yang ditangani UPT PPA dengan kasus macam-macam, hampir setiap Minggu ini itu ada aduan yang masuk," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (22/4/2024).

Menurut Donny, aduan tersebut mayoritas tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam pacaran, dan perundungan. Sedangkan untuk penanganan kasus KDRT, pihaknya juga akan menghadirkan pihak keluarga maupun tokoh yang ada di lingkungan korban.

"Dalam penanganan KDRT itu kita juga menghadirkan pihak keluarga atau tokoh-tokoh di lingkungan korban supaya tidak terjadi lagi KDRT. Kan kita di wilayah semuanya harus ikut mengawasi, sehingga perlu ada pantauan dari tokoh masyarakat sekitar," jelasnya. 

Sedangkan, lanjut Donny, untuk kasus kekerasan, penanganan yang diutamakan ialah penanganan psikis terhadap korban. Namun perlu disayangkan bahwa dalam penanganan selanjutnya beberapa kasus hanya selesai dengan cara kekeluargaan tanpa proses hukum. 

"Endingnya biasanya damai. Karena kalau kita di ranah hukum saja, pasti di kejaksaan ada restorative justicenya, jadi ada mediasi. Kecuali kalau memang ada tindak pidananya," terangnya. 

Akan tetapi, tambah Donny, jika ada perkara yang lanjut ke proses hukum, pihaknya juga akan berkerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuannya dan Anak dari Polresta Malang Kota.

"Tapi, hampir semua kasus di Kota Malang ini pasti sudah tertangani UPT PPA, tinggal proses selanjutnya itu apakah ada proses hukum atau tidak. Kalau ada proses hukum, pasti akan kami koordinasikan dengan PPA Polresta Malang. Tapi kalau itu terkait dengan pendampingan, perlindungan orangnya, itu menjadi tanggungjawab kami," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengajak mengajak masyarakat napak tilas di lembaga pendidikan tersebut. 

Lantaran, lembaga pendidikan Sri Wedari itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Kota Malang, karena berdiri di tahun 1946.

Orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini mengatakan, peresmian UKS dan Gedung Laboratorium IPA ini bukan hanya dimaknai sebagai proses peresmian biasa, karena Lembaga Pendidikan Sri Wedari termasuk menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Kota Malang.

"Lembaga ini berdiri sejak 1946, dengan hari jadi Kota Malang 110, saya ingin mengajak masyarakat mengingat kembali atau napak tilas semua hal yang telah membuat Kota Malang menjadi berkelas," ucapnya, saat memberikan sambutan dalam peresmian UKS dan gadung Laboratorium IPA, lembaga Sri Wedari, Sabtu (20/4/2024).

Wahyu menginginkan masyarakat untuk tidak lupa terhadap Lembaga Pendidikan Sri Wedari, yang tentunya sejak berdiri pada tagun 1946, telah banyak memberikan kontribusi pada bidang pendidikan.

"Terkait yayasan Sri Wedari karena sudah legend, karena tentu banyak cerita, tentu banyak kontribusi terhadap pendidikan. Ini salah satu tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah, untuk melengkapi sarpras pendidikan di suatu sekolah," jelasnya. 

Untuk itu, tambah Wahyu, Pemkot Malang akan menggulirkan sejumlah bantuan bagi lembaga pendidikan Sri Wedari. Terutama sarana dan prasarana (sarpras) untuk kelengkapan Gedung UKS dan Laboratorium IPA. 

"Saat pengecekan tadi, saya lihat UKS masih kosong, saya minta Kadinkes untuk memberikan bantuan alkes (alat kesehatan) di UKS, untuk sarana alat peraga praktik juga saya minta ke kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengisi," pintanya.

Mendengar kabar tersebut, Ketua Yayasan Sri Wedari Kota Malang, Made Arya Wedantara merasa senang dan menyambut baik dengan berkomitmen untuk dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam upaya memajukan pendidikan di Kota Malang. 

"Kami berkeinginan berkolaborasi dengan Pemkot Malang dalam mengembangkan sekolah semakin maju. Agar bisa membanggakan Kota Malang tercinta. Kami ucapkan terima kasih, tugas kami ke depan agar terus membangun yayasan ini menjadi lebih baik sebagai lembaga pendidikan," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, pihaknya akan melakukan rekonstruksi ulang pada jembatan yang berlokasi di Jalan Tirto Taruno, Desa Landungsari, Kecamatan Dau tersebut supaya lebih aman.

"Jembatan itu (Jembatan Jalan Tirto Taruno, Desa Landungsari) akan kita lakukan rekonstruksi ulang, agar lebih aman, rencananya akan kita lakukan padab ulan depan (Mei 2024)," ucap pria yang akrab disapa Oong, SuaraJatimPost.com, Jumat (19/4/2024).

Menurut Oong, rekontruksi ulang jembatan tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2024, sebesar Rp 650 juta, dan saat ini dalam tahapan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Kita sudah siapkan anggaran sebesar Rp 650 juta, dan saat ini dalam proses lelang atau tender. Sesuai jadwal, lelang memerlukan waktu kurang lebih satu bulan di sistem LPSE. Maka dimungkinkan pengerjaannya akan dimulai di bulan Mei (2024)," jelasnya.

Oong menjelaskan, di tahun 2023 lalu hingga saat ini, DPUBM Kabupaten Malang sudah banyak melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, dan saat ini sudah layak dan sangat memadai untuk dilalui.

"Tapi, untuk jembatan di Jalan Tirto Taruno, Kecamatan Dau itu tidak bisa kita lakukan penanganan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan rutin, karena dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan," terangnya.

Untuk itu, lanjut Oong, pihaknya akan melakukan perbaikan dengan metode rekonstruksi ulang agar jembatan tersebut benar-benar settle dan aman bagi pengendara.

"Jadi Jembatan di Jalan Tirto Taruno, Kecamatan Dau itu akan kita bangun ulang, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dasar di bidang infrastruktur kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu diutarakan oleh Pemerhati pembangunan dan tata kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Jumat (19/4/2024).

Pria yang akrab disapa Angga ini menjelaskan, kala itu Perumda Tugu Tirta Kota Malang melakukan pembelian pipa tersebut memiliki Pressure Nominal (PN) 12, yang seharusnya 16 PN untuk pipa berdiameter 500 mm, dan pipa di bawah diameter 500 mm, menggunakan pipa PN 10, seharusnya PN 12.

"Kami menduga ada pengurangan Spesifikasi dalam pengadaan pipa di tahun 2012 lalu, dan pipa itu saat ini terpasang, serta sering bocor, karena secara logika pasti tekanan akan lebih besar dan kuat jika pipa diatas PN 12 dengan pipa dibawah PN 10," ucapnya.

Menurut Angga, jaringan pipa yang saat ini terpasang itu mayoritas menggunakan pipa yang dibeli di tahun 2012 silam.

"Dengan adanya pengurangan spesifikasi itu, membuat pipa lebih mudah bocor, seperti kondisi pipa 30 tahun," jelasnya.

Selain itu, lanjut Angga, dirinya juga mempertanyakan atas penggalian dalam melakukan pemasangan pipa yang terpasang di ruas-ruas jalan raya tersebut, apa sudah memiliki ijin dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

"Pipa yang terpasang itu apa sudah mengantongi ijin dari DPUPRPKP, mengingat pemasangan sudah dilakukan sejak 2013 silam, karena jika ada kebocoran di dalam, maka akan merusak kondisi aspal diatasnya, dan masyarakat pada umumnya akan menganggap DPUPRPKP Kota Malang yang harus bertanggung jawab. Padahal tidak demikian," tukasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. menyebutkan, bahwa kebocoran pipa tersebut terjadi akibat usia pada pipa yang kurang lebih sudah 30 tahun. 

"Sudah 30 tahun tertanam di tanah itu membuat kondisi tanah jadi berongga. Jadi tidak bisa menerima beban yang kelebihan tonase," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Permintaan itu dilontarkan Pj. Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, saat meninjau amblesnya aspal akibat kebocoran saluran pipa transmisi dari sumber air Wendit di perempatan Jalan Ranaugrati, yang disinyalir terjadi akibat dari beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. 

"Saya meminta ke Pak Kadishub untuk diberlakukan pembatasan, nanti akan dibantu dengan Satlantas Polresta juga. Saya minta mulai diketati lagi pembatasan terkait kendaraan dengan tonase yang gak sesuai dengan kelas jalan," ucap Wahyu, saat ditemui usai meninjau jalan ambles di perempatan Ranugrati, Jumat (19/4). 

Wahyu menjelaskan, pada Pasal 19 ayat 2, UU Nomor 22 Tahun 2009, telah tertuang kriteria kelas-kelas jalan yang dibagi menjadi empat kelas, yakni Kelas I, II, III, dan Khusus. 

"Jadi di UU tersebut, dijelaskan bahwa jalan kelas II merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dengan muatan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton," tegasnya.

Sementara, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, untuk penerapan pembatasan jalan tersebut diperlukan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan Dishub Provinsi Jawa Timur, untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini. 

"Jadi perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak, karena amblesnya aspal ini disebabkan ketidaksesuaian antara kapasitas jalan dengan beban kendaraan yang melintas, diperparah dengan tingginya frekuensi kendaraan yang melintas di jalan tersebut di setiap harinya," jelasnya.

Terlebih, lanjut Widjaja, banyaknya kendaraan besar yang hendak menuju atau keluar dari Exit Tol Madyopuro, juga mengakibatkan peningkatan tonase kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut. 

"Nah hal ini pula berakibat pada Jalan Ranugrati, kemudian di Jalan Sulfat, sehingga mempengaruhi nilai perawatan jalannya, usia bangunan jalannya juga semakin pendek," pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, untuk mengatasi kemacetan akibat perbaikan kebocoran saluran pipa transmisi di Simpang Empat Jalan Ranugrati, pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas dengan diberlakukannya pengalihan arus lalulintas.

"Supaya bisa mengurai kemacetan, kami melakukan pengalihan arus lalu lintas, itu harus dilakukan, mengingat adanya pengerjaan fisik yang perlu didukung agar kelancaran dalam pengerjaan perbaikan ini lebih terjamin," ucapnya, saat ditemui awak media, di lokasi perbaikan kebocoran saluran pipa transmisi, Jumat (19/4/2024).

Menurut Widjaja, pengalihan arus lalu lintas tersebut dilakukan selain untuk kelancaran dalam perbaikan, juga agar lebih menjaga keselamatan dan keamanan pekerja, serta pengguna jalan.

"Jadi, untuk pengalihan arus lalu lintas itu, untuk sementara ini, kendaraan yang dari arah barat menuju ke timur (Sawojajar) yang biasanya langsung, harus belok kiri menuju Jalan Sawojajar untuk selanjutnya bisa melakukan U-turn atau putar balik di area U-turn terdekat," jelasnya.

Selain itu, lanjut Widjaja, kendaraan yang dari arah selatan yang biasanya langsung menyeberang ke Jalan Sawojajar, diarahkan untuk belok kiri langsung, atau diarahkan ke jalan dirgantara dan berputar di Jalan Sunda.

"Untuk kendaraan dari selatan itu kita arahkan untuk belok kiri langsung, menuju arah barat terlebih dahulu agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kita bekerjasama dengan Satlantas Polresta Malang untuk mengatur sedemikian rupa, agar arus lalin tetap berjalan, pekerjaan pun tetap berjalan dengan baik," terangnya.

Akan tetapi, Widjaja menegaskan, pelaksanaan pengalihan arus lalulintas tersebut akan diterapkan, sampai beberapa hari mendatang. 

"Sekitar 4-5 hari ke depan, tergantung lama pekerjaan perbaikannya. Karena, juga menyangkut kekuatan dari bangunan jalannya, jangan sampai begitu baru selesai langsung dilewati kendaraan. Jadi tergantung dari kesiapan bangunan jalannya untuk bisa dilewati kembali," ulasnya.

Ketika ditanya berapa personel yang akan dikerahkan untuk mengarahkan pengendara selama pengalihan arus lalulintas, Widjaja belum bisa memastikan berapa jumlah personilnya, yang jelas setiap hari ada petugas Dishub yang disiagakan.

"Yang pasti setiap hari akan kami siagakan personel. Kami juga menggunakan peralatan yang sudah disiapkan seperti water barrier, kemudian kami manfaatkan juga trafic light ATCS lama ini, yang otomatis kita buat manual, pakai menit, jadi dilihat kondisinya di lapangan seperti apa," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

"Saya meminta kepada Plt Dirut Perumda Tugu Tirta agar sebelum sholat jumat ini sudah mengalir. Agar bisa dipercepat," ucapnya, saat ditemui awak media usai meninjau kebocoran saluran pipa transmisi dari sumber air Wendit di Jalan Ranaugrati, Jumat (19/4/2024).

Menurut Wahyu, kebocoran pipa tersebut diakibatkan amblesnya aspal jalan dampak padatnya kendaraan yang melintas, terlebih adanya kelebihan beban atau tonase kendaraan yang melintas.

"Kebocoran ini akibat kelebihan beban, ruas jalan ini seharusnya tidak dapat dilalui kendaraan dengan tonase besar. Itu juga dipicu adanya pengalihan arus lalu-lintas saat lebaran kemarin. Jadi saat arus lalin dialihkan, kendaraan berat itu cenderung lewat sini," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Wahyu, kebocoran pipa tersebut juga terjadi akibat usia konstruksi jalan yang kurang lebih sudah 30 tahun. Sehingga dengan berbagai kondisi alam yang terjadi, membuat struktur tanah di bawah aspal menjadi berongga. 

"Sudah 30 tahun, dan tanah ini selama 30 tahun jadi berongga. Jadi tidak bisa menerima beban yang kelebihan tonase," terangnya. 

Lebih lanjut, Wahyu meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan perbaikan jalan. Tentu juga dengan memperbaiki struktur dalam tanah agar tidak berongga, agar kembali aman untuk dilalui. 

"Saya minta kepada Kepala Dinas PU agar segera melakukan perbaikan. Termasuk kembali melakukan pemadatan, lalu juga untuk perbaikan aspal. Saya kira tiga sampai empat hari selesai," tegasnya. 

Dengan adanya kebocoran pipa tersebut, tambah Wahyu, mengakibatkan sekitar 3.000 sambungan rumah terdampak akibat perbaikan, dan masyarakat yang terdampak diminta untuk bersabar, karena selama perbaikan, saluran air rumah harus dimatikan. 

"Ini kan insiden, jadi saya minta masyarakat bersabar. Kalau tidak dimatikan ya tidak bisa diperbaiki," tukasnya.(*)

Editor: T ri Sukma

Pasalnya, rusaknya jaringan pipa air bersih yang terjadi sekitar pukul 03.00 dinihari tersebut membuat bebarapa wilayah di Kota Malang terdampak adanya gangguan layanan air PDAM yang mati. 

Selain aliran air mati, juga mengakibatkan satu unit mobil Toyota Innova terperosok ke dalam lubang lokasi kebocoran pipa transmisi, dan menyembur deras hingga meluber ke jalan.

Mobil Toyota Innova tersebut diketahui milik travel yang hendak mengantar penumpang ke bandara Juanda. 

"Saat itu, saya sedang lewat setelah menjemput penumpang untuk mengejar penerbangan pagi hari ke bandara Juanda," ucap sopir travel, Agus Wibowo, saat ditemui di lokasi jebolnya pipa air PDAM Kota Malang, Jumat (19/4/2024).

Menurut Agus, saat itu memang terlihat ada sedikit genangan air, namun ketika dilewati tiba-tiba jalan itu ambles.

"Awalnya lewat situ (Jalan Ranau Grati) aman-aman saja, saat membawa penumpang, dan lewat lokasi tiba-tiba ambles," jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang langsung merespon cepat kebocoran pipa transmisi di perempatan Ranugrati tersebut.

Petugas langsung melakukan perbaikan pipa pasca mengevakuasi satu mobil jenis Toyota Innova yang terperosok di lokasi kejadian.

"Alhamdulilah, mobil berhasil dievakuasi. Selanjutnya dilakukan perbaikan pipa supaya bisa segera normalisasi aliran," ucap Plt Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Dr Handi Priyanto AP, MSi saat ditemui di lokasi kebocoran pipa transmisi di perempatan Ranugrati, Jumat (19/4/2024).

Handi menjelaskan, dalam upaya perbaikan kebocoran pipa transmisi di perempatan Ranugrati, pihaknya sempat mengalami kendala, akibat menunggu evakuasi kendaraan Toyota Innova itu.

"Kerusakan pipa transmisi ini karena sambungan pipa lepas, pipa ini merupakan saluran utama dari mata air Wendit, yang lama itu evakuasi mobil itu, kalau gak ada itu (Mobil terperosok), mungkin sudah mengalir," tegasnya.

Akibat rusaknya pipa transmisi di perempatan Ranugrati tersebut, lanjut Handi, menyebabkan potensi gangguan layanan di sejumlah kawasan, diantaranya wilayah Kelurahan Sawojajar, Lesanpuro, Madyopuro, Polehan, Bunulrejo, Kotalama hingga Kedungkandang dan sekitarnya.

"Kami meminta maaf kepada warga, baik pelanggan maupun pengguna jalan yang melintas kawasan Ranugrati, karena adanya perbaikan menyebabkan arus lalu lintas agak tersendat," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Saat dikonfirmasi SuaraJatimPost melalui WhatsApp, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Malang Farid Habibah menyebut bahwa proses lelang tender telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Semua proses pengadaan dilakukan telah mengikuti aturan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," ujarnya, Kamis (18/4).

Bahkan, lanjut Habibah, pihaknya tidak pernah ikut campur dalam proses lelang pekerjaan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang.

"Jadi, semua sudah sesuai prosedur yang berlaku, tidak ada campur tangan terhadap proses pengadaan yang dilaksanakan oleh UKPBJ," tegasnya.

Menanggapi jawaban dari Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Malang Farid Habibah, Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana langsung memberikan tanggapan pedas.

Pasalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa di DPUSDA Kabupaten Malang tersebut dinilai ada ketidakcermatan dalam proses lelang itu, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil pekerjaan.

"Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tidak cermat, itu akan mempengaruhi hasil proses tersebut," katanya.

Pria yang akrab disapa Angga ini menjelaskan, seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) lebih jeli sebelum melakukan proses lelang proyek, karena jika terbukti perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang ada hubungan dengan peserta lelang lainnya, wajib membatalkan, dan memasukkan perusahaan penyedia barang dan jasa ke daftar hitam (black list).

"Jika terbukti perusahaan yang di tunjuk sebagai pemenang, ternyata ada hubungan dengan peserta tender yang lain, maka ppkom pun dapat menolak usulan pemenang yang diajukan oleh pokja. Itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, proses lelang proyek di DPUSDA Kabupaten Malang ditengarai hanya diikuti oleh satu kelompok Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer, yang memiliki kedekatan dengan pejabat dilingkungan Pemkab Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Ada sebanyak 180 pemudik yang mengikuti Balik Gratis, untuk kembali ke daerah asal mereka, yakni Jakarta, Bekasi hingga ujung timur pulau Jawa (Banyuwangi).

"Ada 180 pemudik yang mendaftar, rinciannya 175 pemudik kembali ke Jakarta dan sekitarnya, 5 pemudik ke Banyuwangi," ucap Kholis saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/4/2024).

Menurut Kholis, Balik Gratis 2024 ini sebagai upaya Polres Malang mengakomodir seluruh masyarakat yang hendak kembali ke tempat asal mereka.

"Kita akomodir semua. Alhamdulillah hari ini bisa kita berangkatkan dengan menggunakan 4 armada, yakni 3 armada bus menuju Jakarta dan 1 armada travel berangkat menuju Banyuwangi. Tahun ini animo masyarakat luar biasa, tujuan yang paling banyak ke Jakarta dan Pantura," jelasnya.

Kholis menjelaskan, untuk pendaftaran Balik Gratis 2024 tahun ini dibuka melalui Sosial media (Sosmed) Polres Malang, dan semua Polsek jajaran.

"Jadi, pendaftarannya kami umumkan melalui sosmed, dan melalui Polsek. Mayoritas warga ingin balik mudiknya hari ini. Mungkin juga para pekerja swasta dan anak-anak untuk menghindari macet, dan juga ada kelonggaran WFH. Untuk mencegah kepadatan panjang juga," terangnya.

Lebih lanjut, Kholis mengaku, program Balik Gratis ini sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, dan untuk tahun 2024 ini pihaknya juga menyediakan pengawalan armada hingga pintu tol Karanglo.

"Ada pengawalan khusus sampai pintu tol Karanglo,” tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Penunjukan Plt tersebut menyusul adanya pencopotan Kadinkes Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, akibat pembengkakan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdhansyah mengatakan, penunjukan Plt Kadinkes tersebut dilakukan setelah drg. Wiyanto Wijoyo yang sebelumnya sebagai sebagai Kadinkes dinilai terbukti melakukan pelanggaran terkait penggunaan anggaran namun tidak tergolong korupsi.

"Tadi malam, Bupati Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menunjukan Kepala Puskesmas Singosari sebagai Plt Kadinkes," ucapnya, saat dihubungi SuaraJatimPost.com, Kamis (18/4/2024).

Menurut Nurman, pencopotan jabatan drg. Wiyanto Wijoyo tersebut akibat adanya pembengkakan tagihan BPJS tersebut karena adanya pelanggaran penggunaan anggaran namun tidak tergolong korupsi, dan dilakukan pembinaan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang.

"Sekarang yang bersangkutan (drg. Wiyanto Wijoyo, red) menjadi staf saya (di BKPSDM), menjalani pembinaan selama 1 tahun," jelas pria yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Malang ini.

Nurman menjelaskan, pencopotan jabatan tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dan Bupati Malang sebagai PPK memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (PASN) dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (MASN) di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk mengisi kekosongan itu (Kadinkes, red), sementara Bupati Malang menunjuk Plt, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sebagai informasi, pencopotan atau penonaktifan jabatan Kadinkes untuk drg. Wiyanto Wijoyo tersebut karena terjadinya pembengkakan tagihan BPJS terhadap Pemkab Malang, maka pada Juli 2023 lalu Pemkab Malang menghentikan pemanfaat BPJS.

Keinginan itu disampaikan PJ Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM usai melakukan pemantauan kondisi Terminal Madyopuro yang saat ini memang terlihat kurang berfungsi optimal. 

Meskipun sebenarnya sebagai terminal angkutan kota (angkot), namun nyatanya tidak banyak angkot yang singgah disana untuk mencari penumpang. 

"Saya berharap, terminal ini (Terminal Madyopuro) menjadi terminal pariwisata, juga nanti pasarnya jadi pasar wisata," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/4/2024).

Menurut Wahyu, melihat ketersediaan lahan yang ada saat ini (Terminal Madyopuro, red), membuat dirinya berencana untuk menyulap tempat tersebut menjadi sebuah terminal wisata, karena Terminal Madyopuro punya lokasi yang cukup strategis, dan juga menjadi salah satu jalur menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dari Kota Malang.

"Posisinya ini kan startegis di depan exit tol, kemudian kan Sabtu Minggu selalu ramai. Nah tentu ini harus membuat satu paket wisata, kaitannya dengan Bromo Tengger Semeru kemudian juga dengan KEK," jelasnya. 

Nantinya, lanjut Wahyu, jika sudah dioperasikan sebagai terminal wisata, diharapkan Terminal Madyopuro bisa menjadi salah satu lokasi untuk meeting point bagi wisatawan yang ingin berwisata ke kawasan TNBTS. 

"Sehingga mereka yang dari tol mau ke bromo, bisa menggunakan fasilitas kendaraan yang ada," tegasnya.

Untuk itu, tambah Wahyu, diperlukan sejumlah pembenahan di terminal Madyopuro. Seperti penambahan sarana dan prasarana (sarpras) dan juga melakukan penataan pada operasional sebuah terminal wisata. 

"Keseluruhan, pengelolaan itu kan bagaiaman nanti pengaturannya. Nah nanti bagiamana pemanfaatannya kita akan tata. Bisa jadi ada pasar wisata, terminal wisata, tapi nanti akan diatur lagi," ulasnya.

Selain itu, Wahyu menegaskan, rencana tersebut juga sesuai mengingat posisi Terminal Madyopuro yang berbatasan langsung dengan Pasar Madyopuro. Sehingga dirinya menilai bahwa seharusnya, rencana itu nantinya juga berdampak positif bagi pedagang pasar. 

"Jadi mungkin tidak hanya untuk pasar sehari hari, bisajadi nanti di tempat tertentu nanti ada oleh oleh. Nah ini bisa dikembangkan disini. Ini kan luas," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kepala Diskoperindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pembenahan terutama tentang kebersihan pasar yang dinilai masih kurang, dan drainase yang terlihat penuh hingga membuat pasar terkesan kumuh.

Terlebih saat kondisi hujan, area pasar yang terdapat beberapa lubang dan permukaaan yang tidak rata, membuat air hujan tergenang di beberapa titik. Belum lagi bau tidak sedap yang tercium di sekitar pasar. 

"Jadi, kemarin itu ada beberapa catatan yang diberikan pak Pj Wali Kota setelah melakukan peninjauan kondisi pasar Madyopuro, untuk tahap pertama drainase kita perbaiki, kita rencanakan dulu. Nanti dalam waktu dekat kita lakukan kerja bakti dengan DLH, PUPR dan pedagang," ucapnya, saat ditemui awak media, Kamis (18/4/2024).

Menurut Eko, kondisi pasar yang terkesan kumuh tersebut karena pembenahan pasar Madyopuro ini masih belum menyeluruh. 

"Dari perencanaan sebenarnya (sudah) menyeluruh anggarannya. Karena kemarin menggunakan kita dapat Rp 3 miliar, akhirnya kita sesuaikan dengan kecukupan dulu," jelasnya. 

Sehingga, lanjut Eko, anggaran yang didapat tersebut memang masih belum dapat digunakan untuk pembenahan beberapa item lain. Termasuk drainase yang berada di sekitar pasar. 

"Untuk infrastruktur pendukung seperti drainase, saluran air itu menyusul. Memang belum digarap," terangnya. 

Untuk itu, tambah Eko, pihaknya akan segera melakukan perbaikan drainase pada tahun ini. Bahkan hal itu rencananya akan segera ia usulkan untuk dapat digarap pada moment perubahan anggaran keuangan (PAK). 

"Diusahakan tahun ini diajukan. Petunjuk pak wali kan segera dilakukan maka kita ajukan di PAK. Drainase sekitar Rp 200 juta an cukup untuk menyeluruh di samping tadi itu," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, rencana pembangunan sirkuit bertaraf nasional tersebut dilakukan agar dapat menekan adanya balapan liar di jalanan.

"Rencana pembangunan sirkuit ini untuk merangkul anak-anak muda tidak balapan liar, rencana sirkuit roadrace ini di Kepanjen, ini mau ada pembebasan tanah untuk sirkuit sepeda dan mobil," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/4/2024).

Menurut Sanusi, pembangunan sirkuit tersebut rencananya akan dilakukan pada tahun 2024 ini, dan saat ini Pemkab Malang sedang mencari lahan untuk dibebaskan, yang letaknya, akan dilakukan di kawasan timur Stadion Kanjuruhan.

"Sirkuit ini direncanakan di 2024 ini (dibangun) memanfaatkan trek jalan sebelah timur di stadion itu," jelasnya.

Secara teknis, lanjut Sanusi, rencana pembangunan sirkuit itu akan ditinjau oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Saat ini pada sisi timur Stadion Kanjuruhan telah ada trek jalan 400 meter.

"Bina Marga bisa mengalokasikan sebagian anggaran jalan sebelah timur itu bisa mencapai 700 meter," terangnya.

Disinggung tentang pembiayaannya, Sanusi mengaku rencananya akan dibangun dengan menggunakan APBD. Dan perkiraan anggaran tidak mencapai Rp 1 miliar. "Itu juga mau dibantu oleh CSR-nya Bank Jatim," tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini Kabupaten Malang dikenal melalui balapan resmi yang digelar di kawasan Stadion Kanjuruhan oleh IMI Kabupaten Malang. 

Dengan adanya balapan resmi tersebut membuat stakeholder terkait seperti Polres Malang, Polresta Malang Kota hingga Polres Batu dalam hal ini melalui Satuan Lalu Lintas juga turut membantu terselenggaranya event yang digelar oleh IMI Kabupaten Malang, karena dinilai dapat mengurangi angka balapan liar.(*)

Editor: Tri Sukma

Hal tersebut disampaikan PJ Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM setelah memimpin rombongan meninjau kondisi pasar Madyopuro, Rabu (17/4/2024).

Menurut Wahyu, di Pasar Madyopuro tersebut ada beberapa hal yang menjadi catatannya. Salah satunya berkaitan dengan kebersihan pasar yang dipengaruhi beberapa hal. 

"Jika dilihat kondisi saat ini, ada beberapa catatan, salah satunya tentang saluran drainase, ini saya lihat tadi gak hujan sudah penuh. Apalagi kalau hujan pasti banjir," ucapnya, saat ditemui awak media, usai meninjau kondisi Pasar Madyopuro, Rabu (17/4/2024). 

Wahyu menjelaskan, dalam pantauan di lokasi pasar tersebut kondisi kebersihan pasar memang layak untuk dijadikan catatan, karena sejak di pintu masuk terlihat becek akibat hujan, selain itu juga terlihat di area pasar yang lama masih ada beberapa titik genangan akibat hujan. Hal tersebut diperparah dengan saluran drainase yang penuh.

"Sejak area pintu masuk, kondisi Pasar Madyopuro, terlihat becek, itu membuat pasar menjadi terkesan kumuh. Belum lagi bau tak sedap yang menjadi penyebab pengunjung maupun pedagang merasa tak nyaman," jelasnya.

"Nah memang sepertinya perencanaan yang dibuat seperti itu ada gedung (saja), tapi dia tidak melihat saluran pembuangannya kemana itu sudah bukan ranahnya mereka," tambahnya. 

Untuk itu, lanjut Wahyu, dalam waktu dekat ini dirinya akan meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan tindak lanjut. Yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

"Untuk itu saya minta dalam jangka pendek, pak kadis dengan kepala UPT Pasar, kebetulan juga ada pak kadis PU dengan kadis LH, kita minta untuk melakukan kerja bakti dengan pedagang," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pembengkakan tagihan BPJS tersebut karena adanya pelanggaran penggunaan anggaran namun tidak tergolong korupsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdhansyah mengatakan, pencopotan jabatan drg. Wiyanto Wijoyo sebagai Kadinkes Kabupaten Malang tersebut karena yang bersangkutan dinilai terbukti melakukan pelanggaran terkait penggunaan anggaran namun tidak tergolong korupsi.

"Pencopotan yang telah dilakukan oleh Bupati, sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme, dan pelanggaran yang telah dilakukan drg. Wiyanto selaku Kadinkes Kabupaten Malang itu bukan kategori korupsi," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/4/2024).

Nurman menjelaskan, pencopotan tersebut dilakukan, karena dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, telah ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Kadinkes tentang penggunaan anggaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan karena melebihi pagu yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dengan terjadi kelebihan itu akibatnya BPJS menagih pada Pemkab Malang sebesar Rp87 miliar," jelasnya.

Padahal, lanjut Nurman, klaim yang diajukan oleh BPJS, ke Pemkab Malang hanya selama 3 bulan beban yang ditanggung terhadap pasien pemanfaat BPJS. Sehingga terjadi kelebihan beban yang dialokasikan, terhadap pemanfaat BPJS melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang.

"Memang bukan ranah korupsi, tapi anggaran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bidang yang lain. Itu masuk pelanggaran berat, dan Kadinkes dinonaktifkan selama 1 tahun, untuk sementara akan dilakukan pengangkatan plt kadinkes," tegasnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Nurcahyo mengatakan, penonaktifan jabatan Kadiskes untuk drg. Wiyanto Wijoyo tersebut karena terjadinya pembengkakan tagihan BPJS terhadap Pemkab Malang, maka pada Juli 2023 lalu Pemkab Malang menghentikan pemanfaat BPJS.

“Untuk sementara pemanfaat BPJS melalui rumah sakit dan Puskesmas. Tapi untuk nominal kelebihan tagihan dari Pagu, saya tidak hafal karena yang mengetahui hal itu ada di BKAD," terangnya.

Akan tetapi, tambah Nurcahyo, pada dasarnya yang dilakukan oleh Kadinkes itu, telah melakukan pelanggaran berat sehingga dilakukan sangsi pencopotan jabatan selama 1 tahun.

"Itu nanti akan dilakukan evaluasi lagi, atas kesalahan akan terjadinya tagihan yang melebihi dari ketentuan," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mendatangi kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tugu Tirta, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

"Sama seperti kemarin, saya juga ingin mengecek pelayanan yang diberikan. Walaupun sedang halalbihalal, pelayanan juga tidak boleh berhenti," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/4/2024).

Menurut Wahyu, belum lama ini dirinya sempat menerima pengaduan masyarakat terkait adanya pembengkakan tarif air, untuk itu ada beberapa masukan untuk manajemen Perumda Tugu Tirta agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk untuk layanan pengaduan. 

"Saya sempat menerima aduan dan saya mencoba untuk melayani langsung, ternyata ada salah pencatatan oleh pelanggan, sehingga biasanya tarifnya sekitar Rp100 ribu sampe kena Rp600 ribu. Sudah diselesaikan. Secara umum, pelayanan berjalan dengan baik termasuk selama libur kemarin. Ke depan rencananya pelayanannya dipindah ke depan, sehingga orang yang masuk ke sini tidak ragu-ragu," jelasnya.

Sementara tentang kanaikan angka inflasi, Wahyu menjelaskan, perkembangan angka inflasi di Kota Malang, per 1 April 2024 kemarin menembus angka 0,66 persen, angka tersebut sedikit di atas rata-rata nasional dan provinsi.

"Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor Hari Raya Idul Fitri, yang membuat pengendalian harga dan stok menjadi sedikit sulit dan fluktuatif. Karena kenaikan inflasi ini juga bukan hanya terjadi di Kota Malang," terangnya.

Untuk itu, Wahyu Menegaskan, Pemkot Malang akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, berupa ketersediaan pangan dan harga bagi masyarakat. Terutama dalam situasi seperti Hari Raya, yang memicu peningkatan permintaan.

"Di H+7 Lebaran, telah dilakukan pemantauan dengan baik, dan stok pangan telah tersedia secara memadai, karena kita sebelum Hari Raya Idul Fitri juga sudah memprediksi terkait kebutuhan-kebutuhan pangan yang nanti meningkat, dan lain-lain, kami sudah turun langsung ke pasar, ke masyarakat untuk cek semua stok-stok kebutuhan pangannya," ulasnya.

Meskipun demikian, Wahyu mengaku beberapa komoditas pangan masih perlu dipantau stoknya, termasuk harga yang juga akan terus diintervensi untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas bahan pokok di pasaran.

“Kalau sekarang, harganya yang akan kita intervensi terus. Kita akan cek lagi. Kalau sebelum Lebaran kan harganya tergolong masih terkendali. Makanya ini kita juga meninjau ke Pasar Madyopuro, kita akan melihat perkembangan harganya. Insyaallah dalam minggu ini kita akan cek lagi ke pasar-pasar lainnya,” paparnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga mengungkapkan perkiraannya terkait kenaikan harga sembako pasca Lebaran ini. Menurutnya, komoditas beras, telur, dan daging ayam masih akan mengalami kenaikan harga di beberapa hari usai Lebaran. Disusul dengan komoditi bumbu dapur seperti bawang merah, dan cabai.“Tapi itu semua akan kami intervensi, mudah mudahan nanti akan stabil lagi,” pungkasnya.

Meski demikian, Wahyu mengaku beberapa komoditas pangan masih perlu dipantau stoknya, termasuk harga yang juga akan terus diintervensi untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas bahan pokok di pasaran.

“Kalau sekarang, harganya yang akan kita intervensi terus. Kita akan cek lagi. Kalau sebelum Lebaran kan harganya tergolong masih terkendali. Makanya ini kita juga meninjau ke Pasar Madyopuro, kita akan melihat perkembangan harganya. Insyaallah dalam minggu ini kita akan cek lagi ke pasar-pasar lainnya,” tegasnya.

Namun, lanjut Wahyu, komoditas beras, telur, dan daging ayam masih diprediksi akan mengalami kenaikan harga di beberapa hari usai Lebaran. Disusul dengan komoditi bumbu dapur seperti bawang merah, dan cabai.

"Tapi itu semua akan kami intervensi, mudah mudahan nanti akan stabil lagi," imbuhnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Sebab, ada dugaan dalam proses lelang tender di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang ditengarai hanya diikuti oleh satu kelompok Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer, yang memiliki kedekatan dengan pejabat dilingkungan Pemkab Malang.

Menanggapi adanya dugaan Kongkalingkong di Proses Lelang tersebut, SuaraJatimPost.com berusaha mengkonfirmasi ke pihak DPUSDA Kabupaten Malang dalam hal ini, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Malang Farid Habibah, namun belum ada respon.

Hal itu menimbulkan persepsi dugaan kongkalingkong di Proses Lelang oleh kelompok rekanan yang diduga memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang semakin menguat.

Sebelumnya, beberapa Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya angkat bicara tentang adanya proses lelang proyek tersebut terutama proyek yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Seperti Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana mengatakan, dalam proses lelang yang diikuti sebanyak 175 rekanan tersebut diduga ada beberapa CV yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok. 

"Seharusnya, sebelum dilakukan lelang, pihak terkait dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang harus melakukan kajian dan analisa terlebih dahulu. Jika terbukti ada keterkaitan (monopoli) pekerjaan, maka sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, wajib dibatalkan, dan perusahaan dimasukkan dalam daftar hitam (black list)," tegasnya.

Sementara, salah satu Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya lainnya, Eryk Armando Talla mengatakan, dalam proses lelang pekerjaan proyek, Kelompok Kerja (Pokja) yang di bawah PBJ itu lebih berhati-hati.

"Harus di cek akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, disitu sudah terlihat sebenarnya, tapi harus di cek dahulu," katanya.

Lebih lanjut, Eryk menjelaskan, selain dilakukan pengecekan akte pendirian dan perubahan terakhir, seharusnya dilihat dari historis Internet Protocol (IP) address sebenarnya bisa terlihat.

Karena IP address itu yang merupakan identitas sebuah komputer, baik itu berupa Personal Computer (PC), laptop, atau ponsel dalam suatu jaringan internet untuk pengiriman dan pengunduhan data ke sebuah server.

"Jika beberapa bendera atau perusahaan mengupload penawaran dari satu IP address saja, baru bisa menjadi salah satu faktor adanya kongkalikong," jelasnya.

Terlebih, tambah Eryk, pengecekan lalulintas data yang ada di server LPSE Kabupaten Malang dapat dilakukan, dengan harapan dapat dilakukan digital forensik untuk melakukan pengecekan lalulintas data saat dwonload dokumen serta upload penawaran lelang.

"Jadi, untuk Keterbukaan Informasi Publik, IP address bisa dilihat di history log server, bagian admin server suruh buka IP Addreas para peserta lelang, disitu sudah bisa dilihat," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

"GM FKPPI siap mensepport keseriusan dan komitmen TNI untuk bersama-sama menindak tegas kegiatan teror dan kekerasan yang dilakukan oleh OPM di Papua, Demi menjaga kedamaian dan keamanan di Papua, sekaligus menjaga kedaulatan negara," ucap Rianta, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima SuaraJatimPost.com, Senin (15/4/2024).

Sebagai pimpinan tertinggi di GM FKPPI, Rianta mengeluarkan seruan kepada para kader GM FKPPI di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam memberikan dukungan moril kepada pasukan TNI yang bertugas di Papua. 

"Kami GM FKPPI tegas juga mengutuk keras segala tindakan keji yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melanggar HAM," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rianta, semua kader GM FKPPI harus bersatu dan kompak dalam memberikan dukungan moril kepada para prajurit TNI yang berada di garis depan sebagai bagian dari keluarga besar TNI, terutama dalam menghadapi ancaman dan tekanan dari kelompok bersenjata seperti OPM.

"Tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh OPM tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas oleh aparat keamanan," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, telah menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi dalam menumpas OPM yang telah menciptakan teror dan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dan aparat TNI-Polri.

"Mereka kombatan membawa senjata, saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara," kata Agus beberapa waktu lalu.

Agus juga menjelaskan bahwa di wilayah Papua, TNI akan melakukan operasi sesuai dengan tingkat kerawanan konflik yang ada, dan TNI memiliki metode tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

"Program balik mudik gratis ini pendaftarannya sudah dibuka sejak Kamis (11/4/2024) kemarin, dan akan ditutup pada Selasa (16/4/2024) mendatang," ucap Kasi Humas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (14/4/2024).

Dicka meminta kepada masyarakat yang berminat untuk mendaftar dalam balik gratis ini dapat datang langsung ke Mapolres Malang yang berbeda di Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 1, Kekurangan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen.

"Pendaftaran sudah dibuka, masyarakat yang berminat bisa langsung mendaftar di Mapolres Malang yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen untuk dilakukan pendataan," jelasnya.

Menurut Dicka, dalam program balik gratis ini, Polres Malang telah menyediakan armada bus untuk tiga rute tujuan arus balik, yakni rute Malang-Jakarta, Malang-Ngawi, dan Malang-Banyuwangi.

"Jadi, program ini sesuai dengan instruksi Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada perayaan lebaran dan Idulfitri tahun ini," terangnya.

Lebih lanjut, Dicka menjelaskan, dalam program balik gratis ini tidak ada syarat khusus untuk mendaftar, hanya perlu membawa kartu identitas dan melaporkan domisilinya.

"Yang berminat bisa daftar langsung, tidak ada syarat khusus, hanya KTP dan melaporkan domisilinya saja," tegasnya.

Dicka menegaskan, dalam program balik gratis ini, nantinya akan diberangkatkan pada Kamis, 18 April 2024 di Mapolres Malang.

"Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person pendaftaran Balik Gratis Polres Malang di nomor 0823-3875-8246," ulasnya.

Dengan adanya program ini, lanjut Dicka, diharapkan dapat membantu masyarakat serta mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan saat berkendara. 

"Momentum ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mewujudkan mudik yang ceria dan penuh makna, seiring dengan arus balik masyarakat yang hendak kembali ke kota asal," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam video yang berdurasi 39 detik dan tersebar di Medsos tersebut, terlihat seorang pria paruh baya berinisial SG (52), warga Jalan S Supriadi Gang VII, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah melakukan dugaan tindak penganiayaan pada pengendara sepeda motor.

SG terlihat dengan sengaja memukul pengendara motor dengan sebuah gitar yang membuat korban turun dari kendaraannya dan terlihat menangis akibat pukulan yang dilayangkan padanya.

Kasihumas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara saat dikonfirmasi awak media, pada Ahad (14/4/2024) mengatakan, dugaan aksi pemukulan pengendara sepeda motor dengan menggunakan gitar tabungnya tersebut terjadi di Jalan Raya depan Pabrik Gula (PG) Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

"Kejadian itu terjadi pada Sabtu (13/4/2024) kemarin, dan pelaku telah diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan di lapangan dan identifikasi melalui video yang beredar di Medsos itu," ucapnya.

Menurut Dicka, pihaknya melakukan tindakan tegas setelah mendapati aduan dari masyarakat terkait kejadian tersebut dan melakukan pengamanan kepada SG.

"Setelah mendapat aduan dari masyarakat di media sosial, kami melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa saksi-saksi," jelasnya.

Dalam perkara ini, lanjut Dicka, pihaknya sempat memintai keterangan dari korban, dan mengakui jika korban telah mendapatkan pukulan dengan menggunakan gitar ke anggota tubuhnya itu tanpa ada alasan yang jelas sebelumnya.

"Pelaku kami amankan di pinggir jalan Simpang Tiga Rumah Sakit Dr Soepraoen, Kecamatan Sukun, Kota Malang, beserta satu alat bukti berupa satu buah gitar yang digunakan memukul korban," terangnya.

Dicka menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak keluarga SG, ternyata SG sempat mengalami gangguan jiwa, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat, Kecamatan Lawang pada pertengahan tahun 2023 lalu.

"Jadi, pelaku ini pernah dirawat di RSJ Porong Lawang (Rumah Sakit Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat), dan sudah lama tidak pulang ke rumahnya dan hidup sebatang kara tinggal di jalanan. Keluarga sudah berupaya mencari namun tidak mengetahui keberadaannya hingga kejadian pemukulan tersebut menjadi viral," bebernya.

Atas kejadian itu, lanjut Dicka, pihaknya hingga saat ini masih akan mendalami kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. "Masih dilakukan pendalaman, nanti akan kita sampaikan kelanjutannya," pungkasnya.(**)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, beberapa Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya angkat bicara tentang adanya proses lelang proyek terutama proyek yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terlebih, dalam proyek di DPUSDA Kabupaten Malang sekitar ada sekitar 4 paket pekerjaan yang melalui DAK tersebut diduga dikuasai oleh salah satu kelompok, dan ada yang belum selesai dalam pengerjaannya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana mengatakan, agar tidak menimbulkan persepsi dikuasai oleh kelompok rekanan yang diduga memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, seharusnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang bisa melakukan beberapa langkah yang bisa melakukan pembatasan terhadap peserta lelang itu.

"Jika memang ada dugaan itu (penawar satu Group atau kelompok) maka perlu dilihat dari akte pendirian CV itu, tapi di awal bisa dicek dari kartu tanda anggota asosiaasi, jika sama, maka perlu pendalaman lagi," kata pria yang akrab disapa Angga ini, saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Ahad (14/4).

Selain itu, lanjut Angga, untuk mengetahui adanya dugaan Kongkalingkong dalam proses lelang pekerjaan tersebut juga dapat dilihat dari nilai penurunan penawaran tersebut.

"Selain itu juga bisa kita liat dari nilai turunnya penawaran, kalau terstruktur, bisa diduga ada kerjasama pengaturan harga. Juga bisa dibuktikan dari format dan font penawarannya, apakah identik sama atau tidak," tegasnya.

Senada dengan Awangga, salah satu Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya lainnya, Eryk Armando Talla mengatakan, dalam proses lelang pekerjaan proyek, Kelompok Kerja (Pokja) yang di bawah PBJ itu lebih berhati-hati.

"Harus di cek akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, disitu sudah terlihat sebenarnya, tapi harus di cek dahulu," katanya.

Lebih lanjut, Eryk menjelaskan, selain dilakukan pengecekan akte pendirian dan perubahan terakhir, seharusnya dilihat dari historis Internet Protocol (IP) address sebenarnya bisa terlihat. Karena IP address itu yang merupakan identitas sebuah komputer, baik itu berupa Personal Computer (PC), laptop, atau ponsel dalam suatu jaringan internet untuk pengiriman dan pengunduhan data ke sebuah server.

"Jika beberapa bendera atau perusahaan mengupload penawaran dari satu IP addreas saja, baru bisa menjadi salah satu faktor adanya kongkalikong," jelasnya.

Terlebih, tambah Eryk, pengecekan lalulintas data yang ada di server LPSE Kabupaten Malang dapat dilakukan, dengan harapan dapat dilakukan digital forensik untuk melakukan pengecekan lalulintas data saat dwonload dokumen serta upload penawaran lelang.

"Jadi, untuk Keterbukaan Informasi Publik, IP address bisa dilihat di history log Server, bagian admin server suruh buka IP Addreas para peserta lelang, disitu sudah bisa dilihat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Malang Farid Habibah, ketika dikonfirmasi SuaraJatimPost.com melalui telepon selulernya, dan melalui WhatsApp messenger belum merespon hingga berita ini diunggah.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, dalam proses lelang tender di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang ditengarai diikuti oleh CV-CV yang dimiliki oleh satu kelompok rekanan dan diduga memiliki kedekatan dengan pejabat Pemkab Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, dalam proses lelang tender di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang ditengarai diikuti oleh CV-CV yang dimiliki oleh satu kelompok rekanan dan diduga memiliki kedekatan dengan pejabat Pemkab Malang.

Salah satunya, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Banjartengah, Desa Lang-Lang, Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, yang memiliki nilai pagu proyek sebesar Rp 1.105.310.000,00. atau Rp 1,1 miliar.

Dalam proses lelang tersebut diikuti sebanyak 175 rekan, namun dari jumlah tersebut ada beberapa CV di ditengarai milik satu orang atau kelompok.

CV-CV tersebut diantaranya CV Summajaya, CV Menang selaku pemanang tender, CV Guntur Karya Perkasa, dan CV Jati Selaras.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana mengatakan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang seharusnya melakukan pengajian dan analisa terlebih dahulu terhadap perusahaan-perusahan peserta lelang sebelum melakukan proses lelang atau tender.

"Perusahaan tersebut perlu dilakukan kajian dan analisa terlebih dahulu sebelum dilakukan lelang," ucap Angga (Sapaan akrab Awangga Wisnuwardhana), saat dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Sabtu (13/4/2024).

Namun, lanjut Angga, kajian dan analisa itu sangat diperlukan, karena berpengaruh pada tahapan proses lelang itu sendiri.

 "Jika terbukti ada keterkaitan dan bisa dibuktikan, maka sesuai dengan apa yang tercantum dalam perpres, wajib dibatalkan lelang dan perusahaan dimasukkan dalam daftar hitam," tegasnya.

Sementara, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung, ST MT, menjelaskan, dalam proses lelang proyek di Lingkungan Kabupaten Malang, pihaknya telah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Lelang di Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi jika memang ada dugaan itu (penawar satu Group atau kelompok) maka perlu dilihat dari akte pendirian CV itu, jika ada satu nama yang sama di CV-CV itu, bisa dibatalkan," tegasnya.

Sebagai informasi, di DPUSDA Kabupaten Malang tersebut sekitar ada 7 paket pekerjaan yang telah dilakukan melalui proses lelang, dari 7 paket pekerjaan tersebut ada sekitar 4 paket pekerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam video tersebut, terlihat seorang remaja laki-laki tersebut menyalakan petasan (Mercon) di atas lampu signage 'Kayutangan' yang berbeda di Taman Simpang Rajabali, Kecamatan Klojen.

Akibatnya, lampu signage pada huruf T di tulisan Kayutangan yang jadi hiasan taman tersebut rusak. Kejadian itu terjadi pada Rabu (10/4/2024) lalu, sekitar pukul 07.30.

Mengetahui hal tersebut, Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut.

"Sangat disayangkan, terlebih saat itu (Kejadiannya) momen salat Idulfitri yang mencerminkan fitrah dari diri seseorang mukmin. Tapi, kejadian itu dinodai oleh ulah oknum, dimana hari yang fitri, disaat semua berangkat ke masjid untuk salat, akan tetapi pelaku berangkat ke masjid, sudah membawa petasan (Mercon)," ucap pria yang akrab disapa Angga ini, ketika dikonfirmasi SuaraJatimPost.com, Jumat (12/4/2024).

Menurut Angga, berdasarkan rekaman CCTV milik Diskominfo Kota Malang, remaja tersebut menyalakan petasan di atas logo huruf T, sehingga mengakibatkan kerusakan berat pada signage tulisan tersebut.

"Saya berharap Polisi segera bertindak, pelaku ini dapat dikenakan dua pasal, membawa bahan peledak atau petasan dan juga melakukan perusakan aset negara," tegasnya.

Terpisah, Kapolsek Klojen, Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (12/4/2024) menyampaikan, bahwa petugas telah bekerja untuk mencari identitas pelaku yang terlihat di CCTV tersebut.

"Kami langsung mencari identitas pelaku, dan saat ini sudah kami ketahui identitasnya, dan hari ini anggota mendatangi rumahnya," ucapnya.

Syabain menjelaskan, pelaku pengerusakan tersebut masih di bawah umur, diketahui berinisial K (15), dan saat ini polisi sedang mendalami perkara tersebut.

"Masih kami dalami, Kami masih mencari solusi yang terbaik, karena yang bersangkutan masih di bawah umur, ada pembinaan dari orang tua dan kami pantau, atau secara berkala yang bersangkutan melapor ke polsek didampingi orang tuanya," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pastikan, rumah dalam kondis aman, dan telah dikunci, serta listrik dalam keadaan mati dan lainnya, agar mudik bisa tenang, aman dan nyaman selama melakukan perjalanan mudik hingga berlebaran di kampung halaman. 

Manajer PLN UP3 Malang, Albert Safaria berpesan kepada para pemudik, sebelum meninggalkan rumahnya untuk menuju kampung halaman saat lebaran, perlu diperhatikan beberapa hal.

"Supaya aman, pastikan aliran listrik tetap menyala hanya untuk hal-hal yang diperlukan. Seperti listrik untuk lampu teras depan rumah. Kalau ditinggal kosong jangan dimatikan, minimal lampu depan, kan untuk keamanan, ini bukan bicara listrik, demi keamanan," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/4/2024).

Menurut Albert, dengan memperhatikan itu, setidaknya bisa membantu warga yang masih berada di pemukiman untuk sekadar memantau rumah yang sedang ditinggal mudik. 

"Orang-orang yang jaga bisa memantau kondisi rumah, kalau digelapin sayang," jelasnya. 

Selanjutnya, lanjut Albert, bagi rumah yang telah menggunakan listrik prabayar, diimbau agar memastikan token listrik tetap ada saldonya. Mengingat ada piranti yang masih harus tersambung listrik. 

"Apabila dianya listrik prabayar, pastikan token cukup, bukan karena PLN, karena kreditnya," pesannya 

Sementara untuk barang-barang yang tidak terlalu urgent, diimbau agar sambungan listriknya bisa dicabut. Seperti televisi (TV), radio dan beberapa perangkat sejenisnya. 

"Kecuali kalau kulkas diisi (jangan dicabut)," tegasnya. 

Untuk itu, tambah Albert, dirinya juga mengimbau agar pemilik rumah tidak ada salahnya menitipkan kepada sekuriti jika di tempat tinggalnya memang ada petugas keamanan. 

Sedangkan bagi bagi warga yang masih menggunakan listrik pascabayar, agar tak lupa tetap membayar tagihan listriknya. Agar tidak dilakukan pemutusan sambungan. 

"Apabila mudiknya terlalu lama melewati bulan ya mohon listriknya jangan lupa dibayar, agar ibarat aman nyaman nanti telat bayar diputus, sekarang juga ada PLN mobile," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan, kurir narkotika golongan I tersebut diamankan karena kedapatan membawa paket ganja dari Aceh dan diduga akan diedarkan di Kota Malang paska lebaran.

"Berdasarkan pengakuan MS, 42 kg ganja yang diamankan inirencananya akan diedarkan setelah Lebaran 2024 ini," ucap pria yang akrab disapa Buher ini, Selasa (9/4/2024). 

Menurut Buher, MS ini telah melakukan pengiriman sebanyak 3 kali ke Kota Malang, dan merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba yang sama. 

"Kami akan koordinasi dengan Polda Aceh bersama direktorat Polda Jatim. Kami masih dilakukan pengembangan, semoga ini langkah awal untuk pemberantasan narkoba di Malang Raya," jelasnya. 

Sementara itu, Kasatnarkoba Polresta Malang Kota, Kompol Harjanto Mukti Eko mengatakan, diduga peredaran narkoba tersebut berhubungan dengan jaringan yang cukup besar, mengingat pengakuan dari MS yang telah melakukan pengiriman sebanyak 3 kali sejak Januari 2024. 

"Jadi, mulai Januari, prediksi kita lebih dari 3 kali. Tidak mungkin bulan 3 kosong. Semuanya naik bis," katanya. 

Eko menjelaskan, MS ini diduga sengaja memanfaatkan moment Lebaran untuk melakukan pengiriman, karena banyak pemudik yang membawa tas atau koper berukuran besar.  

"Proses pengirimannya dikamuflasekan, dimasukkan dalam bagasi bus. Jadi ketika dari Sumatera kalau orang bawa koper besar bisa jadi pemudik," jelasnya. 

Lebih lanjut, Eko menegaskan, dalam pengirimannya, MS membawa 42 kilogram ganja yang dikemas menjadi 8 paket. Setiap paket kurang lebih berisi 5 kilogram. 

"Jadi bagian depan (koper) diisi baju ganti dia (MS). Lalu bagian utama kopernya diisi paket ganja," pungkasnya. 

Atas perbuatannya, MS terancam dikenakan pasal 114 atau pasal 111 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 10 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Di kesempatan tersebut, Wabup Malang bersama Forkopimda Kabupaten Malang langsung melakukan pengecekan kesiapan pos pam operasi ketupat Semeru dilaksanakan pada Senin (8/4/2024), dengan tujuan pertama di Pospam Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Pospam yang berada di Kecamatan Lawang, dan di titik ketiga Posyan di Karanglo Kecamatan Singosari.

Di kesempatan itu, Wakil Bupati Malang, Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH., MH. yang didampingi Wakapolres Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang serta pendamping lainnya menyampaikan, pemantauan langsung ini dilakukan untuk memastikan kelancaran, keamanan dan kenyamanan para pemudik Lebaran. 

"Kegiatan ini kami lakukan untuk memastikan kesiap siagaan personel dalam Pos PAM, dan Pos Yan di wilayah Kabupaten Malang, agar terjaga keamanan dan kenyamanan para pemudik Lebaran," ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Selasa (9/4/2024).

Orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini menjelaskan, dalam kegiatan peninjauan dan pengecekan kesiap siagaan personil tersebut, dirinya menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan Wakapolres Malang dan jajaran pejabat Polres Malang tentang persoalan yang acap kali terjadi dalam hari libur lebaran.

"Kami sempat berdiskusi singkat di Pos Yan Karanglo, saya turut memperhatikan persoalan kepadatan kendaraan yang terjadi setiap momen hari libur lebaran," jelasnya.

Apalagi, lanjut Didik, keterbatasan adanya jalur alternatif yang mengakibatkan adanya kepadatan arus lalu lintas tersebut. "Saya menyadari ketersediaan jalur alternatif akan menjadi solusi yang dapat menjadi jalan keluar terhadap persoalan kemacetan pada jalur-jalur utama," tegasnya.

Terlebih, tambah Didik, jalur alternatif itu menjadi jalur penghubung antara Kabupaten Malang dengan wilayah administratif sekitar, yakni Kota Malang dan Kota Batu.

"Itu akan menjadi solusi yang dapat menjadi jalan keluar terhadap persoalan kemacetan saat ini," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan, petugas satreakoba Polresta Malang Kota berhasil pelaku berinisial MS (20) diamankan pada lalu dalam perjalanannya mengirim paket yang dikemas kurang lebih 5 kilogram dalam satu paketnya.

"Ganja itu di bungkus dengan berat satu bungkusnya kurang lebih 5 kilogram, ada delapan paket yang dimasukkan ke dalam koper yang cukup besar," ucapnya, saat menggelar pers rilis, di Polresta Malang Kota, Selasa (9/4/2024).

Pria yang akrab disapa Buher ini menjelaskan, berdasarkan pengakuan MS, pengiriman tersebut merupakan kali ketiga yang telah dilakukan pada tahun 2024 ini. 

"Ini termasuk pengembangan hasil ungkap perkara pada Maret lalu, dengan barang bukti seberat 1 kg ganja. Dan hari ini dirilis 42 kg ganja hasil pengembangan tersebut," jelasnya.

Menurut Buher, berdasarkan informasi yang didapat sejauh ini, paket ganja tersebut dikirim dari Aceh. Sama seperti dua kali pengamanan yang telah dilakukan sebelumnya sejak Januari 2024. 

Termasuk paket sebesar 36 kilogram ganja kering yang diamankan sebelumnya. Namun, dari tiga pengiriman yang dilakukan, semuanya dikirim menggunakan jalur yang masing-masing berbeda. 

"Ini pengembangan dari penangkapan tersangka YL di akhir bulan Maret 2024, dengan bukti 1 kilogram ganja. Dari penyelidikan, diperoleh informasi akan ada pengiriman dengan jaringan yang sama, kurang lebih 42 kilogram," terangnya. 

"Termasuk pembuntutan di Sumatra, tol trans Jawa, ditindak di exit tol Waru Gunung. Pertama (penangkapan) 36 kg. Pertama turun di Kediri, Trenggalek lalu Malang. Kemudian di Jombang Sidoarjo dan Malang. Lalu ini diamankan di exit tol Waru Gunung," tambahnya. 

Lebih lanjut Buher menjelaskan, jika 42 kilogram tersebut diasumsikan dengan konsumsi 5 gram setiap orang, maka dengan hasil penangkapan tersebut ada sebanyak 8.400 warga Kota Malang yang berhasil diselamatkan dari tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

"Apabila 42 kg ganja ini dikonversikan, kami asumsikan satu orang mengkonsumsi 5 gram, maka Polresta Malang Kota berhasil menyelematkan kurang lebih 8.400 jiwa khususnya penduduk di Kota Malang," pungkasnya.

Sementara, Kasatnarkoba Polresta Malang Kota, Kompol Harjanto Mukti Eko menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kurir narkoba ini akan mendapatkan bayaran atau upah hingga Rp 20 juta, jika paket ganja tersebut berhasil diantar hingga ke tempat tujuan. 

"Kalau biaya berangkatnya Rp 5,5 juta sampai Rp 6 juta, kalau barangnya sampai, bisa menerima Rp 15 juta hingga Rp 20 juta," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, korban yang diketahui bernama E. Putri Kurnia (27) warga Jalan Kavling Mentari II No.17 Rt.01 Rw.13 Kecamatan Waru Kabupaten Mojokerto, harus meregang nyawa usai ditabrak mobil saat menyebrang di Jalan Ki Ageng Gribig depan Mebel Yessy, Kota Malang.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polresta Malang Kota, Ipda Isrofi mengatakan, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul pukul 00.05, dan baru dilaporkan ke Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota pukul 01.00.

"Begitu mendapatkan laporan, petugas Laka Lantas Polresta Malang Kota langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), yang didapati ada dua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia di lokasi akibat mengalami memar di kepala," ucapnya, saat dikonfirmasi SuataJatimPost.com, Selasa (9/4/2024).

Menurut Isrofi, dua kendaraan tersebut yakni Daihatshu Terios dengan Nomor Polisi (Nopol) BE-1334-YK yang dikendarai oleh A.Anjar Pinardi (46) warga Jalan Cabe Rawit No.36 LKIII Rt.10 Rw.00 Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung, dan sebuah truk tangki dengan Nopol N-8086-AP, yang dikendarai oleh E.Santoso (45), warga Jalan Garuda 262, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

"Kedua kendaraan itu mengalami kerusakan pada bemper depan. Kronologi kejadiannya, saat itu pengemudi Daihatshu Terios berjalan dari utara keselatan diduga saat mengemudikan kendaraannya tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki  atau penyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki/penyebrang jalan yang berjalan menyebrang dari arah timur kebarat," jelasnya.

Lebih lanjut Isrofi menjelaskan, setelah tertabrak Daihatshu Terios tersebut, korban yang sedang menyebrang itu terpental ke aspal sebelah barat jalan hingga terbentur kendaraan truk tangki N-8086-AP yang berjalan dari arah selatan keutara. 

"Akibat laka lantas itu pejalan kaki/penyebrang jalan mengalami luka-luka dan meninggal dunia di TKP," tegasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kepala PLN UP3 Malang Albert Safari, saat ditemui awak media beberapa waktu lalu mengatakan, selama Lebaran ini pihaknya telah menyiapkan layanan kelistrikan dan menjamin berlangsung aman dan handal.

Berbagai upaya antisipasi telah ia lakukan beserta jajarannya. Seperti pemeriksaan lapangan pada peralatan terpasang yang berpotensi Break Down dalam beberapa hari kedepan. 

"Langkah preventif ini diringi pula dengan kesiapan petugas. Dimulasi dari H - 7 sampai H + 14 kami siagakan semua," ucapnya, belum lama ini.

Selain itu, lanjut Albert, pihaknya juga menyiagakan 600 personil, dan 15 kendaraan dengan rincian 13 motor dan 2 mobil yang akan bergerak cepat jika ada laporan gangguan, dan untuk antisipasi segala kemungkinan keadaan darurat.

"Kami akan memberikan upaya yang terbaik agar Lebaran tahun ini aman dan lancar. Tim PLN akan siaga 24 jam, untuk pasokan listrik wilayah Jawa Bali saya meyakinkan dalam kondisi aman tidak ada kondisi defisit," tegasnya.

Sementara, Asmen Keuangan dan Umun PLN UP3 Malang, Bintara Situmorang menyampaikan, untuk menjaga pasokan listrik tetap lancar, selama moment libur Lebaran ini pihaknya meniadakan kegiatan pemeliharaan yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik. 

"Sebenarnya untuk persiapan khusus gak ada. Kami senantiasa menjaga kelistrikan, konsisten untuk menjaga pasokan listrik. Kecuali jika dalam keadaan darurat, seperti kalau misalnya sekarang musim angin, tiba-tiba terjadi pohon tumbang yang menimpa kabel listrik dan otomatis butuh perbaikan, nah itu pengecualian," katanya. 

Bintara menjelaskan, 600 personel yang disiagakan tersebut tersebar di 13 unit layanan pelanggan (ULP) wilayah UP3 Malang. Dengan cakupan wilayah se Malang Raya. 

"Mereka masa siaganya akan berlangsung selama kurang lebih 2 pekan. Yakni sejak H-7 hingga H+6 Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Personel yang disiagakan tersebut untuk mengantisipasi keadaan darurat,' tegasnya.

Lebih lanjut, Bintara menambahkan, yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya gangguan alam akibat cuaca ekstrem. Sehingga, pihaknya juga menggiatkan inspeksi preventif untuk mengantisipasi beberapa keadaan darurat. 

"Mengantisipasi kejadian seperti broken, aus. Kami intensifnya di beberapa hari ini agar nanti di periode siaga Lebaran kita bisa dengan lancar menjalani Idulfitri," pungkasnya. (")

Editor: Rizqi Ardian 

Menurut Rektor UMM Prof Dr Nazarudin Malik SE MSi, bahwa pelantikan ini dalam rangka melanjutkan amal usaha Muhammadiyah yang lebih baik. Ia juga menyampaikan jika selama ini Stakeholder mengakui akan reputasi kampus ini yang banyak menyimpan orang-orang pandai lagi amanah pula.

"Diantara orang pilihan tersebut, yaitu para Wakil Rektor yang saat ini dilantik," ungkap Prof Nazarudin, Sabtu (6/4/2024).

Maka orang-orang pilihan tersebut, saat ini yang akan bekerja sebagai tim Leader. Hal ini sebagai upaya agar atmosfir kampus lebih dinamis dan lebih nyaman untuk berkomunikasi. Hingga nantinya setiap orang bertambah percaya diri menjadi warga UMM yang telah bereputasi ini.

Susunan para WR UMM tersebut ialah WR I diamanahkan kepada Prof Akhsanul In'am PhD, sedangkan WR II dijabat oleh Dr Ahmad Juanda Ak MM CA. Pada posisi WR III diisi oleh Dr Nur Subekti MT, dan WR IVnya diisi Muhammad Salis Yuniardi MPsi PhD. Serta Prof Dr Tri Sulistyaningsih MSi yang kini ditunjuk sebagai WR V.

Termasuk juga yang dilantik saat ini Prof Dr Sidiq Sunaryo SH MHum yang dilantik sebagai Sekertaris Universitas Muhammadiyah Malang.

Mereka berenam bakal mewujudkan komitmen organisasi Muhammadiyah yang hadir untuk terus mewujudkan misi Islam berkemajuan. Yakni diantaranya ; mencerdaskan kehidupan bangsa, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan. (*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan yang digelar cafe The Plane yang berada di Ruko Center Point, Jalan Soekarno Hatta No.A7, Keluar Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, tersebut dihadiri puluhan wartawan.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, kegiatan buka bersama ini dilakukan untuk menjalin sinergitas bersama para wartawan.

"Buka bersama ini kami gelar untuk menjalin sinergitas dengan media," ucapnya, saat memberikan sambutan, Jumat (5/4/2024).

Eko menjelaskan, dengan adanya buka puasa bersama ini diharapkan akan terjalin kerja sama yang baik antara Diskoperindag Kota Malang dan media dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kegiatan ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kemitraan antara pihak Diskoperindag dan awak media," jelasnya.

Terlebih, lanjut Eko, peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangatlah penting dalam memperjuangkan keterbukaan dan transparansi dalam pembangunan.

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dan media, diharapkan Kota Malang dapat terus berkembang dan menjadi contoh dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kedua perusahaan tersebut yakni PT Togamas Malang dan jasa Ekspedisi DOT, dan kedua perusahaan itu terancam mendapatkan sanksi ringan hingga pencabutan izin usaha.

Tidak ingin hal itu terjadi, maka Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, melakukan kunjungan ke Pabrik Rokok Grendel, Kecamatan Blimbing, pada Jumat (5/4/2024), yang bertujuan untuk memastikan pekerja di pabrik tersebut telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Menjelang Hari Raya (Idul Fitri), pemerintah sudah memberikan kebijakan agar perusahaan itu memberikan THR kepada pekerja. Nah hari ini saya ingin melihat implementasinya seperti apa di Pabrik Rokok Grendel ini," ucapnya, saat ditemui awak media, usai melakukan peninjauan, Jumat (5/4/2024).

Wahyu menjelaskan, berdasarkan pengakuan manager dan direktur PT Karya Niaga Bersama (Grendel), perusahaan Rokok Grendel ini telah memberikan THR kepada pekerja pada tanggal 28 Maret lalu, jauh sebelum Hari Raya tiba, dan disambut baik oleh para pekerja, karena mereka dapat memanfaatkan THR untuk keperluan Lebaran dengan lebih baik. 

Selain itu, Wahyu juga menekankan, perusahaan telah mengikuti aturan terkait waktu cuti bersama, di mana pekerja akan kembali bekerja pada tanggal 17 April setelah libur cuti bersama Hari Raya.

"Jadi secara umum, dari Pabrik Rokok Grendel ini sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait dengan THR maupun libur Hari Raya," jelasnya.

Bahkan, lanjut Wahyu, saat dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pekerja di pabrik tersebut, dapat dipastikan, seluruh pekerja telah menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sebesar satu kali gaji UMK Kota Malang.

"Tadi sudah ada beberapa pekerja yang saya tanyai dan memang betul mereka menerima THR pada tanggal 28 Maret dengan nominal satu kali gaji yakni UMK Kota Malang. Jadi sudah sesuai," tegasnya.

Sementara itu, salah satu pekerja di Pabrik Rokok Grendel, Rusmiati mengaku, bahwa dirinya telah menerima THR sesuai dengan UMR Kota Malang pada H-10 Lebaran. 

"Saya telah bekerja di pabrik selama hampir 15 tahun, dan Alhamdulillah sudah cair, dan akan digunakan untuk keperluan Lebaran dan keluarga," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, saat ini di Kota Malang ada perusahaan yang masih belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan mereka. 

"Perusahaan yang belum membayar THR saat ini ada 2, kemarin 3, tapi satunya sudah selesai, sudah dibayarkan pada 3 April kemarin, jika tidak diberikan ancaman sanksi mulai dari sanksi ringan hingga pencabutan izin usaha, menanti perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya untuk memberikan THR kepada pekerja," ucapnya, saat ditemui awak media, Jumat (5/4/2024).

Menurut Arif, kedua perusahaan tersebut yakni PT Togamas Malang dan jasa Ekspedisi DOT.

"Kalau PT Togamas Malang hingga saat ini masih menunggak untuk memberikan THR kepada karyawan, karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni setara dengan 1 kali gaji," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Arief, perusahaan jasa Ekspedisi DOT, malah sama sekali belum memberikan THR kepada karyawannya. 

"Untuk perusahaan ini, pelapor masih membuat pengaduan tertulis ke kami. Tapi biasanya kasus seperti ini nanti di H-1 sudah selesai," tegasnya.

Untuk itu, Arif menegaskan, apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak segera membayarkan THR kepada karyawan, maka Disnaker Kota Malang segera melapor pada Pemprov Jatim dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat dimulai dari sanksi ringan hingga pencabutan izin usaha.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa saat ini, kedua perusahaan tersebut masih dalam tahap penyelesaian masalah secara bipartit antara pekerja dan pengusaha. 

Namun, apabila masalah ini tidak kunjung terselesaikan secara internal, maka Disnaker Kota Malang akan segera turun tangan. 

"Alasan dari dua perusahaan itu beragam. Ada yang karena dana belum tersedia dan alasan lainnya. Namun, seharusnya bukan menjadi alasan karena sebelumnya sudah kami sosialisasikan peraturan dari Kemnaker dan Surat Edaran Pj Gubernur terkait pembayaran THR," terangnya. 

Arief juga mengungkapkan, setelah Lebaran nanti, seluruh Kepala Disnaker se Jawa Timur akan dikumpulkan untuk mengevaluasi berapa banyak perusahaan yang tidak membayar THR dan menentukan tindak lanjut pemberian sanksi.

"Nanti setelah Lebaran juga kami seluruh Kepala Disnaker se Jatim akan dikumpulkan. Akan dievaluasi berapa banyak perusahaan yang gak bayar THR. Bagaimana tindaklanjut pemberian sanksi, akan kita bicarakan ketika rapat setelah Lebaran ini," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

"Saya saat ini mengisi dan menjalankan tugas sebagai Plt, setelah masa jabatan direksi Perumda Tugu Tirta resmi berakhir pada 1 April 2024 lalu," ucapnya, saat ditemui awak media, Jumat (5/4/2024).

Dengan berakhirnya masa jabatan direksi, lanjut Handi, dirinya ditunjuk oleh Pj Wali Kota Malang untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Plt Direktur, padahal sebelumnya dirinya bertugas sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta. 

"Jadi, saya pastikan tidak daftar seleksi Direktur Perumda Tugu Tirta. Saya hanya bertugas mengisi transisi kekosongan sampai ada jabatan definitif," tegasnya. 

Terlebih, tambah Handi, masa dinasnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang terbilang masih cukup panjang. Yakni masih sekitar 13 tahun lagi. 

"Masa pensiun saya kurang 13 tahun lagi, kalau untuk pensiun dini pun juga masih belum bisa, jadi sekali lagi saya tegaskan saya tidak akan ikut seleksi itu," jelasnya.

Untuk itu, Handi berharap, proses seleksi Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang tersebut bisa diisi oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya.  

"Saat ini yang penting itu fokus menjaga konsistensi layanan Perumda Tugu Tirta selama masa transisi pergantian direksi, agar pelayanan kw masyarakat tetao berjalan baik," tukasnya.

Sebagai informasi, selain sebagai Ketua Dewas dan Plt Direktur Perumda Tugu Tirta, Handi Priyanto juga tercatat aktif sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Sebelumnya, PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengaku bahwa masa jabatan masa jabatan PJ Sekda sama dengan masa jabatan Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM sebagai PJ Wali Kota Malang, yakni selama enam bulan. Hal itu tertuang pada surat Gubernur Jawa Timur pada tanggal 25/9/2023 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, MM., memberikan tanggapan terkait adanya desakan untuk dilakukan open bidding jabatan Sekda.

"Open Bidding itu dilakukan jika ada suatu jabatan yang kosong," ucap Sanusi, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/4/2024).

Menurut Sanusi, saat ini Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM yang menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang tersebut masih berstatus sebagai Sekda Kabupaten Malang definitif.

"Jadi, jabatan Sekda sekarang kan masih belum kosong, dia masih menjadi Pj Walikota. Kalau sudah tidak menjabat (Pj Wali Kota, red) baru ada open bidding. Open bidding itu kan kalau jabatannya kosong, ini kan Sekda tidak berhenti," jelasnya.

Sanusi menambahkan, bedasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur, masa jabatan Pj Walikota adalah 6 bulan atau hingga pelantikan Wali Kota baru. 

"Untuk saat ini tidak perlu dilakukan open bidding jabatan Sekda, tidak usah 6 bulan itu diadakan bidding itu, ada SK Gubernurnya," terangnya.

Lebih lanjut, Sanusi menegaskan, jika harus dilaksanakan open bidding, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui. Termasuk harus melalui Komite Aparatur Sipil Negara (KSN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ya harus menunggu proses. Proses-proses seperti itu kan harus melalui KSN dan Kemendagri," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberiberitaa sebelumya, Caleg DPRD Kabupaten Malang terpilih 2024-2029, Abdul Qodir mendesak Bupati Malang HM Sanusi agar melaksanakan open bidding jabatan Sekda.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut mengatakan, jabatan Sekda merupakan jabatan strategis untuk menentukan kebijakan.

Diketahui saat ini posisi tersebut diisi oleh Penjabat (Pj) yaitu Nurman Ramdansyah yang menggantikan Wahyu Hidayat sejak 9 Oktober 2023 lalu. Wahyu sendiri menempati jabatan baru sebagai Pj Walikota Malang.(*)

Editor: Tri Sukma

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah angkat bicara.

Pasalnya, PJ Sekda Kabupaten Malang memiliki masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM sebagai PJ Wali Kota Malang.

"Jadi, PJ Sekda Kabupaten Malang bertugas atas dasar surat Gubernur tanggal 25/9/2023 yang pointersnya antara lain masa jabatan Sekda adalah enam bulan atau sampai dengan masa jabatan Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM sebagai Pj. Walikota Malang berakhir," ucapnya, saat dihubungi SuaraJatimPost.com, Jumat (5/4/2024)

Menurut Nurman, dirinya dilantik menjadi Pj Sekda Kabupaten Malang menggantikan Wahyu Hidayat yang dipercaya untuk menjadi PJ Wali Kota Malang pada 9 Oktober 2023 lalu.

"Masa jabatan Sekda Kabupaten Malang sama dengan, yakni enam bulan, itu sesuai surat dari Gubernur," tegas pria yang definitif sebagai Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang ini.

Untuk itu, lanjut Nurman, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, MM., telah bersurat ke Gubernur Jawa Timur, karena sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah atau daerah.

"Bupati Malang sudah bersurat ulang kepada Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah atau daerah tentang tugas itu (PJ Sekda Kabupaten Malang, red)," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, MM., mendapat desakan dari Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Malang terpilih 2024-2029, Abdul Qodir agar segera melakukan open bidding Jabatan Pemimpin Tertinggi (JPT) Pratama Sekda Kabupaten Malang.

Karena, Kabupaten Malang tersebut mengatakan, jabatan Sekda tersebut dinilai jabatan strategis untuk menentukan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan. (*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, pihak Perumda Tugu Tirta Kota Malang memastikan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat pada moment libur hari raya Idulfitri 1445 H mendatang tetap aman.

Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, pada moment libur Lebaran ini, pihaknya juga menyiagakan sejumlah regu. Untuk tetap bertugas selama libur lebaran. 

"Itu jadi konsentrasi kami, sehingga itu jadi tugas utama layanan masyarakat tetap berjalan baik. Termasuk saat libur lebaran. Kami siagakan tim fast response untuk tugas selama libur lebaran," ucapnya, Kamis (4/4/2024). 

Nantinya, tim yang disiagakan tersebut juga disiapkan untuk layanan secara on call. Termasuk jika ada keadaan atau kondisi darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan. 

"Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu saat sedang libur. Mudah-mudahan tidak ada trouble," jelasnya.

Lebih lanjut Handi menjelaskan, nantinya tim yang bertugas akan disiagakan untuk tiga shift kerja. Dimana setiap shift, ada sebanyak 2 hingga 3 regu yang akan bersiaga. 

"Di kami ada tiga shift, masing-masing ada 2 grup yang siap untuk antisipasi kalau ada gangguan. Air tak mengalir, air kecil atau pipa bocor," terangnya. 

Dalam satu grup, tambah Handi, setidaknya ada sebanyak 3 sampai 4 orang.

"Dua grup itu berarti dua armada, siang ada tiga armada, malam ada dua armada. Armada yang lain siap dipanggil jika diperlukan," tegasnya. 

Selain itu, penyiagaan regu saat moment Lebaran sebenarnya menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap tahun. Namun menurutnya, hal tersebut memang tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Regional CEO BRI Malang, Moh. Suratin mengatakan, kegiatan bertajuk Berbagi Bahagia Bersama BRI Group ini merupakan wujud nyata kontribusi dan kepedulian BRI Regional Office Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeriahkan suasana Ramadan untuk bisa berbagi kebahagiaan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung pelaku UMKM lokal.

"BRI Regional Office Malang berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik," ucapnya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima SuaraJatimPost.com, Kamis (4/4/2024).

Suratin berharap, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas, seperti pemberian bantuan dalam bentuk sembako senilai Rp20 juta yang dilakukan di panti werdha Al Ishlah dan Kisah Nyata Dan Jeritan Hati (KNDJH) Malang.

"Ini merupakan wujud komitmen BRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan berbagi kebahagiaan di momen spesial seperti Lebaran," tegasnya.

Didik, pengasuh Panti Werdha Al Ishlah salah satu penerima bantuan sembako berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BRI.

"Bantuan dari BRI sangat bermanfaat bagi kegiatan operasional Panti Werdha Al Ishlah ini," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya Pemkab Malang dalam menjaga stabilitas harga sembako jelang lebaran 2024. 

Dalam kesempatannya, Sanusi menyampaikan bahwa Operasi Pasar ini menyediakan sejumlah bahan pokok untuk warga Kecamatan Dampit dengan harga terkangkau. Operasi Pasar ini juga sekaligus untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Malang. 

Dia menyampaikan bahwa pengendalian inflasi ini juga merupakan instruksi dari Presiden Jokowi. Untuk itu, pihaknya juga melibatkan Forkopimda Kabupaten Malang dalam mensukseskan program yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang. 

"Jadi saya bersama Forkopimda mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden untuk pengendalian inflasi agar barang barang kebutuhan di pasar ini cukup dan harganya terjangkau," ucapnya. 

Sanusi mencontohkan, harga telur yang biasanya seharga Rp 27-28 ribu, dijual dengan harga Rp 23 ribu per kilogram di program Operasi Pasar itu. Kemudian daging dipatok dengan harga Rp 115 ribu dari Rp 120 ribu per kilogram. 

Namun dia berpesan agar masyarakat tak memborong sembako di Operasi Pasar itu. Dia berharap program ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik baiknya. 

Program pasar murah yang diperuntukkan khususnya bagi masyarakat itu diharapkan juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan pokok seiring dengan kenaikan harga selama ramadan maupun menjelang lebaran.

Selain membuka program Operasi Pasar, Sanusi juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga sembako di dalam pasar. Pemantauan harga dan stok sembako dilakukan dalam sidak itu. 

"Kondisi harga bahan pokok di pasar saat ini masih stabil. Tidak ada lonjakan kenaikan harga seperti cabai merah, bawang merah dan putih normal, daging juga demikian harganya normal. Untuk stok bahan pokok aman," ungkapnya. 

"Kami harap harga bahan pokok yang stabil ini tetap berlanjut sehingga tidak ada gerakan inflasi di Kabupaten Malang," imbuhnya. 

Dia memastikan akan terus memantau harga sembako jelang lebaran ini. Jika nantinya ada gejolak kenaikan harga, Sanusi menyebut akan memasifkan operasi pasar lagi. 

"Terima kasih kepada masyarakat Dampit. Mudah mudahan tetap sehat, rezekinya banyak, tidak ada yang sakit, yang yang punya hutang mudah mudahan segera lunas," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Penghargaan tersebut yakni Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) atas perencanaan dan pencapaian Terbaik I Kategori Kota Tingkat Jawa Timur Tahun 2024 yang diterima langsung oleh Pj. Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M.

Raihan penghargaan tersebut diraih atas bukti keseriusan Pemkot Malang dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah, salah satunya melalui aktivasi kawasan Kayutangan Heritage, yang telah sukses memberikan dampak multidimensi terhadap pembangunan Kota Malang. 

“Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh PD dan masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat dalam menyamakan persepsi sehingga kita bisa mempertahankan penghargaan pembangunan daerah (PPD) ini bahkan naik menjadi terbaik I dari sebelumnya terbaik II di tahun 2023," ujar Pj. Walikota Wahyu Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima SuaraJatimPost.com, Kamis (4/4/2024).

Menurut Wahyu, penghargaan ini menjadi kado istimewa Kota Malang, dan menjadi salah satu support bagi pembangunan daerah yang ada di Kota Malang untuk bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat.  

"Tahapan dari pembangunan daerah ini memang kan berasal dari aspirasi masyarakat dan akan kembali dirasakan masyarakat. Kami akan berupaya terus untuk mengembangkan berbagai wilayah, salah satunya Kawasan Kayutangan Heritage, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek. Harapannya, bisa direplikasi di Kawasan lain yang ada di Kota Malang," jelasnya.

Wahyu berharap, dengan raihan penghargaan yang telah berhasil membawa Pemkot Malang lolos ke 10 besar Nasional dalam ajang PPD Tahun 2024 oleh Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) ini, dapat memacu untuk lebih berinovasi yang agar bisa selalu diakui hingga tingkat nasional. 

"Karena perolehan terbaik I ini, Kota Malang tembus ke 10 besar nasional dan kemaren (Selasa, 2/4/2024) kita berkesempatan memberikan paparan dalam tahap penilaiannya, mudah-mudahan bisa mendapatkan tiga besar nasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, impact yang dihasilkan oleh Kayutangan Heritage memang signifikan sampai tahun 2024 ini. Tercatat kawasan kumuh di Kota Malang kini turun menjadi 138,64 ha.

Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini telah menurunkan angka kemiskinan dari 4,37 persen menjadi 4,26 persen. 

Bahkan berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka dari 7,66 persen menjadi 6,80 persen, serta juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor hotel, restoran dan hiburan hingga 35,57 persen. (*)

Editor: Tri Sukma

"Jadi penunjukan Plt itu setelah kami meminta rekomendasi dari Kemendagri kemarin, dan diminta untuk menunjuk Direksi," ucap Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (3/4/2024).

Akan tetapi, lanjut Wahyu, dirinya menargetkan untuk proses seleksi penentuan direksi perusahaan umum daerah (Perumda) Tugu Tirta yang baru bisa rampung dalam waktu dua bulan. 

"Sebenarnya kita dimiliki waktu 6 bulan untuk proses seleksi penentuan direksi, dan dalam waktu dekat akan segera membentuk panitia seleksi (pansel)," jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menambahkan, dalam pekan ini pihaknya akan segera berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang untuk penunjukan pansel Direksi Perumda Tugu Tirta.

"Dalam Minggu ini kita akan berdiskusi dengan DPRD Kota Malang, kira-kira siapa yang kita jadikan pansel itu," tegasnya.

Sebagai informasi, jabatan direksi Perumda Air Tugu Tirta Kota Malang periode 2019-2024 telah resmi berakhir per 1 April 2024. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Pj Wali Kota Malang menunjuk Ketua Dewas Perumda Tugu Tirta, Handi Priyanto yang saat ini juga tengah aktif menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sebagai Plt Perumda tersebut. (*) 

Editor: Rizqi Ardian 

Desakan tersebut terus dilancarkan salah satunya oleh Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Malang terpilih 2024-2029, Abdul Qodir.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut mengatakan, jabatan Sekda merupakan jabatan strategis untuk menentukan kebijakan.

Diketahui saat ini posisi tersebut diisi oleh Penjabat (Pj) yaitu Nurman Ramdansyah yang menggantikan Wahyu Hidayat sejak 9 Oktober 2023 lalu. Wahyu sendiri menempati jabatan baru sebagai Pj Walikota Malang.

"Tanggal 9 April 2024 genap 6 bulan masa jabatan Pj Sekda. Sesuai aturan, Bupati Malang diharapkan mengganti Penjabat JPT (Jabatan Pemimpin Tertinggi, red) Pratama Sekretaris Daerah, lalu mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur untuk open bidding JPT Pratama Sekda. Nurman ditunjuk sebagai Pj Sekda terhitung sejak tanggal pelantikan 9 Oktober 2023, hingga besok tanggal 9 April 2024 terakumulasi menjadi 6 bulan," kata Abdul Qodir, Rabu (3/4/2024).

Abdul Qodir pun berharap, masa jabatan Pj Sekda tidak melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, serta Surat Edaran Kepala BKN No. 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian.

"Saya yakin Bupati Abah Sanusi pasti sangat paham, bahwa pengusulan, penunjukan dan pengangkatan masa jabatan Pj Sekda, Plh dan Plt Sekda termasuk administrator, didasarkan pada regulasi dan tidak akan dilakukan 'semau gue' karena ada implikasi hukum yang akan menyertai. Mengingat masa jabatan Pj Sekda dibatasi oleh regulasi, maka jika melampaui berimplikasi pada tidak sahnya keputusan yang ditetapkan," tegasnya.

"Termasuk misalkan ada keputusan dalam kepanitian seleksi terbuka JPT Pratama, hak-hak keuangan yang melekat pada jabatan Pj Sekda, itu bisa menjadi tidak sah, minimal berpotensi di PTUN-kan karena dianggap maladministrasi oleh pihak-pihak yang dirugikan," tambah Abdul Qodir.

Sebagai informasi, masa jabatan Pj Sekda diatur dalam Pasal 214 undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah ayat (2) yang disebutkan apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota atas persetujuan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat.

Sementara bunyi ayat (3) nya menyebutkan, masa jabatan Pj Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lama 6 bulan dalam hal Sekda tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda.

"Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik makna dari klausul kondisi Sekda tidak bisa melaksanakan tugas, maupun mendapat penugasan, yang jelas hanya membatasi masa jabatan, begitu juga pada Pemendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota, pasal 13 ayat (1) berbunyi ; ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota, tetap menduduki JPT Pratama, Artinya juga sama, tidak ada klausul yang menerangkan secara spesifik bahwa Wahyu Hidayat selaku Sekda definitif Kabupaten Malang, ketika selesai masa penugasannya sebagai Pj Walikota malang kembali ke jabatan semula sebagai sekda, sehingga, frasa tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dalam permendagri ini dapat dimaknai, jabatan yang eselonnya sama dengan jabatan sekda, bisa staff ahli gubernur, bisa jg inspektur." terang Abdul Qodir.

"Kesimpulannya, jika mengacu kepada aturan hukum yang ada, menurut saya, Bupati lebih baik segera mengusulkan kepada pemerintah pusat lewat Gubernur untuk segera mengisi jabatan Sekda definitif, jadi Abah Bupati Sanusi sekarang kita dorong fokus mengurus pemerintahan Kabupaten Malang supaya berjalan efektif disisi pelayan, dengan begitu masyarakat Kabupaten Malang akan terpuaskan dengan kerja kerja Bupati Abah Sanusi," ungkapnya.

Lebih lanjut Abdul Qodir menjelaskan, Bupati tidak perlu berat mikir jabatan Wahyu Hidayat setelah selesai sebagai Pj Walikota.

Hal itu, katanya, menjadi urusan Kemenpan-RB dan BKN yang mengurusi ASN. Abdul Qodir bilang, Wahyu bisa menempati jabatan sebagai staf ahli Gubernur atau sebagai Inspektur.

"Yang penting Kabupaten Malang punya Sekda definitif setelah ditinggal Wahyu. Pokoknya Abah Bupati akan terus kami dorong supaya segera mengusulkan open bidding untuk jabatan Sekda definitif dan tidak memperpanjang jabatan Pj. Sebab jika diperpanjang akan berdampak mudharat lebih besar untuk pemerintahan Bupati, sebab ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, syarat sahnya keputusan meliputi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, sahnya keputusan bukan hanya didasarkan pada ketentuan regulasi tapi juga bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik."

"Sekali lagi urusan Wahyu Hidayat setelah selesai sebagai Pj Walikota mau ditempatkan dimana bukan urusan Bupati. Hal itu menjadi ranah Kemenpan-RB dan BKN yang mengurusi ASN, paling tidak jabatan sebagai staf ahli Gubernur atau sebagai Inspektur, kan bisa saja." pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Hal itu dilakukan dalam moment Lebaran 1445 H untuk kendaraan jenis khusus, seperti kendaraan dengan 3 sumbu, dan mobil barang dengan muatan bertonase besar atau kendaraan dengan tempelan atau gandengan. 

"Berlakunya pada mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang pengangkut bahan galian, misalnya tanah, pasir, batu, bahan tambang dan bahan bangunan," ucap Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra, saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/4/2024).

Menurut Djaya, sapaan akrab Widjaja Saleh Putra, pembatasan itu hanya diterapkan pada ruas-ruas jalan tertentu. Di antaranya yakni ruas jalan nasional dan tol, termasuk ruas Jalan Tol Pandaan - Malang dan Jalan Nasional Pandaan - Malang.

"Waktunya mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 WIB," tegasnya.

Akan tetapi, lanjut Djaya, pembatasan tersebut juga ada pengecualian pada penerapannya. Artinya masih ada beberapa jenis kendaraan yang boleh melintas. Seperti mobil barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), dan mobil pengangkut uang.

"Selain itu, kendaraan pengangkut hewan ternak, pupuk, penanganan bencana alam juga masih diperbolehkan. Dan juga termasuk kendaraan pengangkut bahan pokok dan kendaraan pengangkut logistik pemilu," tandasnya.

Di sisi lain, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 7-8 April 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 14-15 April 2024.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Kota Malang, Minto Rahardjo menjelaskan, sebanyak 59 ribu kendaraan roda 2 (R2) dan roda 4 (R4) diprediksi akan memasuki Kota Malang selama momen mudik Lebaran 2024.

Menurutnya, jumlah ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Peningkatan tersebut diperkirakan juga terjadi akibat peningkatan aktivitas lalu intas di Jawa Timur. 

"Setiap harinya selama masa libur lebaran, sekitar 19 ribu kendaraan R4 diperkirakan akan memasuki Kota Malang. Sementara untuk kendaraan roda 2, diperkirakan sekitar 40 ribu kendaraan juga akan masuk Kota Malang setiap harinya," ujar Minto. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Sebab, keselarasan ini menjadi modal untuk terus mengawal penanganan isu-isu strategis demi terwujudnya Kota Malang yang semakin berkelas.

"Sesuai temanya, "Berselaras untuk Kota Malang Berkelas". Kita akan bisa menjadi Kota Malang berkelas, apabila semua komunitasnya berselaras untuk satu visi satu misi. Sama-sama berjuang, melaksanakan keinginan masyarakat," ucap Wahyu, saat ditemui awak media di halaman Balaikota Malang, Senin (1/4/2024). 

Menurut Wahyu, dengan adanya dukungan seluruh komunitas tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan lima agenda yang diamanatkan Mendagri kepadanya, selaku Pj Wali Kota Malang. 

"Saya berharap semangat kolaborasi, kerja sama, koordinasi, komunikasi serta sinergitas harus terus terjalin erat. Itu bisa menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemajuan pembangunan Kota Malang. Mengingat mendatang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi sekaligus dituntaskan bersama," jelasnya. 

Wahyu menjelaskan, dengan berselaras, maka lima agenda yang diamanatkan Mendagri tersebut dapat difokuskan, karena menjadi 10 indikator prioritas, yakni pengendalian inflasi, penanganan stunting, pengembangan kerja dan kinerja BUMD, peningkatan layanan publik, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan ekstrem, kesehatan, percepatan penyerapan anggaran, kemudahan perizinan, maupun penguatan program unggulan.

"Pemerintah Kota Malang senantiasa melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi dengan menguatkan TPID, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah dan Warung Tekan Inflasi. Kalau stunting, penguatan kolaboratif antar perangkat terkait, kita integrasikan data stunting, memberikan edukasi, dan pemberian makanan tambahan bagi balita," terangnya.

Selain itu, lanjut Wahyu, berbagai program unggulan juga sukses memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Seperti Program Kemis Mbois, yang memberikan guliran ekonomi untuk pelaku UMKM Kota Malang.

Serta upaya menampung aspirasi sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat yang termanifestasi pada program 'Ngombe' Ngobrol Mbois Ilakes, yang mana program ini mendapat sambutan baik dari masyarakat.

"Mari kita jadikan peringatan HUT ke 110 Kota Malang ini sebagai titik tolak baru untuk melangkah lebih jauh lagi menuju masa depan yang gemilang," ajaknya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, nantinya akan ada rangkaian acara yang berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk memeriahkan HUT ke-110 Kota Malang.

Seperti Open Turnamen Bola Voli, Pertandingan Sepak Bola Legenda Malang vs Surabaya, Lomba Fotografi, pelayanan K-MKJP oleh Dinsos P3AP2KB, hingga launching buku Satu Abad Stadion Gajayana.

"Saya berharap seluruh masyarakat dapat mendukung program-program kegiatan dari Pemerintah Kota Malang. Sekaligus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-110 Kota Malang," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang tampaknya kebanjiran peminat, lantaran hingga saat ini tercatat ada sekitar 10 orang calon yang akan maju dalam bursa Pemilukada Kota Malang mendatang.

Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 10 Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) Malang atau N1, yang sudah melakukan koordinasi Intens dan silaturahmi dengan pihaknya.

"Hingga saat ini, yang sudah silaturahmi dan komunikasi intens itu sekitar 10 Bacawali, nantinya akan kita lakukan penyaringan yang akan dikerucutkan menjadi 4 besar serta 2 besar," ucap pria yang akrab disapa Djoko, kepada awak media, Senin (1/4/2024).

Djoko menjelaskan, dari semua semua Bakal Calon Walikota (Bacawali) Malang tersebut, hampir semuanya intens melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan PKS Kota Malang, baik dari pihak Bacawali yang datang ke PKS, atau sebaliknya.

"Mereka sudah silaturahmi, kisi-kisinya kita harus mengukur mana yang paling mumpuni dan punya rekam jejak baik, baik di pejabat publik maupun dalam melayani masyarakat. Nawaitu kita kader yang terdepan, tapi komunikasi politik terus berlanjut sampai rekomendasi turun, nah itu kita rangking," jelasnya.

Akan tetapi, ketika diminta awak media menyebutkan 10 Bacawali Malang yang sudah intens melakukan koordinasi dan silaturahmi tersebut, Djoko mengaku tidak ingat siapa saja, namun sempat menyebutkan beberapa nama.

"Dari 10 itu, ada dari kader PKS sendiri, seperti Dwi Hari Cahyono dan Ahmad Fuad Rahman, dan dari luar kader, seperti Dr. Canggih, Ardantya Syahreza (Politisi PSI), Supandi, dan Heri Cahyono (Sam HC)," terangnya.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan, saat ini DPD PKS Kota Malang tengah melakukan proses penyaringan Bacawali, dimana dari 10 Bacawali yang sudah intens melakukan komunikasi, dan sudah ada sekitar 4 Bacawali.

"Jadi saat ini sudah mengerucut 4 nama yang masuk bursa Cawali dan sedang kami godok serta matangkan. Kalau beliau nanti pasang baliho dan sebagainya, mohon dimaklumi, yang jelas PKS belum mengeluarkan," tegasnya.

Untuk menuju bursa N1, tambah Djoko, DPD PKS Kota Malang saat ini tengah menuka pintu koalisi lebar-lebar untuk partai politik lainnya.

"Jadi, tidak harus sama dengan koalisi saat pilpres kemarin, karena jelas berbeda kondisinya. Kami siap berkoalisi dengan partai apapun," tukasnya.

Sebagai informasi, belum lama ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya melakukan poling terhadap beberapa nama-nama Bacawali Malang.

Dalam poling tersebut, terdapat beberapa nama yang muncul sebagai kandidat kuat dalam Pemilukada tahun 2024, mereka yakni:

1. PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
2. Mantan Wakil Wali Kota Malang periode 2018-2023 Sofyan Edi Jarwoko.
3. Heri Cahyono yang digadang-gadang akan maju melalui jalur independen.
4. Syamsul Mahmud, SE yang pernah maju menjadi calon wakil WaliKota Malang di tahun 2018 silam

(*)

Editor: Tri Sukma

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menggelar media gathering.

Dalam kegiatan media gathering tersebut, PKS Kota Malang menargetkan bisa menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Malang yang dijadwalkan bakal digelar pada Rabu 27 November 2024 mendatang. 

Target tersebut lantaran, pada pileg 2024 lalu, PKS Kota Malang memperoleh peningkatan perolehan suara, dari 50.036 suara di Pemilu 2019 menjadi 66.349 suara pada Pemilu 2024 atau bertambah 16.313 suara.

Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo mengatakan, dalam Pilkada 2024 mendatang, pihaknya menginginkan ikut mengambil bagian dalam perhelatan itu, tentunya akan mengusung bakal calon Wali Kota atau wakil Wali Kota Malang, dan saat ini sudah memasuki tahapan penyaringan bakal calon peserta kepala daerah.

"Di Pemilukada Kota Malang tahun 2024, kami ingin ambil bagian, kami mentargetkan menang, kami sudah tahap penyaringan bakal calon. Tentu saja, harus berkoalisi dengan partai politik lain," ucapnya, saat ditemui awak media, Senin (1/4/2024).

Pria yang akrab disapa Djoko ini menjelaskan, dalam penyaringan bakal calon tersebut, sudah ada sekitar 10 nama bacalon, yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 4 besar serta 2 besar. 

"Saat ini sudah ada yang pendekatan, ada yang dari kader serta dari luar kader. Dalam penyaringan, nantinya 4 besar akan dikirim ke DPW. Sedang 2 besar dikirim ke DPP. Tentunya, harus mumpuni dan rekam jejak yang baik," jelasnya.

Djoko mengaku, PKS tentunya akan memprioritaskan calon dari kader, akan tetapi komunikasi politik dengan sejumlah tokoh serta partai politik, terus dilakukan, hingga nantinya, turun surat rekomendasi. 

"Kalau tentang koalisi nasional saat Pilihan Presiden akan diterapkan di Malang itu bisa iya bisa tidak. Karena di daerah, tidak serta merta sama dengan pusat. Menyesuaikan saja. Namun, memang ada arahan untuk itu. Ya kenapa tidak," tandasnya (*)

Editor: Tri Sukma

Ketua PWI Malang Raya, Ir Cahyono mengatakan, pendistribusian ratusan nasi kotak tersebut berawal dari sebuah keinginan pribadi yang menjadi keinginan bersama untuk saling berbagi.

"Kegiatan ini mendapatkan respon positif seluruh pengurus dan anggota PWI Malang Raya yang akhirnya kita bisa mendiskusikan 355 nasi kotak, sekaligus beberapa karton air mineral," ucapnya, saat ditemui awak media, usai membagikan ratusan nasi kotak, Ahad (31/3/2024).

Cahyono menjelaskan, ratusan nasi kotak tersebut distribusikan ke beberapa Panti Asuhan (PA) dan PPIQ, seperti Nurul Izzah yang berada di Kelurahan Madyopuro, Al Ihsan Mahabbatur Rosul - Sawojajara, Al Oarni di Jalan LA Sucipto, Annur yang berbeda di dusun Mboro Bamban, Kecamatan Pakis, dan Darul Jundi jalan Kesatrian, serta PPIQ Darul Hidayah Bareng Klojen.

"Ada tujuh panti asuhan yang kami beri nasi kotak, ini semua kontribusi dari teman-teman yang tergabung dalam PWI Malang Raya," jelasnya.

Cahyono mengatakan, teman-teman PWI Malang Raya mengawali kegiatan positif ini, sebagai bentuk bagian dari menjalankan nilai ajaran agama Islam. Menggapai ridho dan berkah bulan suci ramadan, menjadi ladang amal ibadah ditabung sebanyak-banyaknya.

"Sebelum terkumpul sebanyak itu, kita infokan di WhatsApp Group (WAG) kepada teman lainnya. Puji syukur alhamdulilah, antusias mengisi daftar (list). Ada yang bersedekah lima nasi kotak, sepuluh bahkan lebih dari itu," terangnya.

Lebih lanjut, Cahyono menegaskan, untuk mekanisme pendistribusian nasi kota tersebut, teman-teman PWI dibagi tugas, yang memiliki kendaraan roda empat, berangkat bersama yang diikuti anggota lainnya telah terploting.

"Seperti, saya ini kebagian di PA Al Ihsan Mahabbatur Rosul, di Jalan Simpang Ranugrati Sawojajar. Dibantu tiga teman PWI lainnya. Satunya lagi, kami berempat bersilaturahmi ke PPIQ Darul Hidayah, di Bareng Klojen," ulasnya.

Sedangkan, Cahyono menambahkan, saat silaturahmi ke PA Al Ihsan Mahabbatur Rosul. Alhamdulillah, pihaknya langsung disambut positif oleh pengasuh PA yakni Ustadz Taufiq bersama beberapa anak-anak panti.

Kegiatan ini merupakan kali pertama dilakukan oleh PWI Malang Raya, dengan harapan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih besar lagi jumlahnya sekaligus nilai bantuan yang diberikannya.

"Tujuan dari semuanya ini adalah teman-teman PWI Malang Raya ingin mendapatkan nilai keberkahan Ramadan. Utamanya pada bulan suci Ramadan, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk peduli dan berbagi dengan anak-anak panti asuhan," kata Ketua PWI Malang Raya.

"Hikmah dan berkahnya berbagi ini, kami tadi bersama teman PWI lainnya. Memohon doa buat teman-teman PWI Malang Raya. Khususnya yang telah sedekah ini, maupun organisasi PWI ini kian eksis dan memberikan nilai manfaat kepada masyarakat secara luas," tambahnya.

Sementara, pengasuh PA Al Ihsan Mahabbatur Rosul, Ustadz Taufik menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua anggota PWI Malang Raya yang telah berkenan melirik atau berbagi dengan PA Al Ihsan.

"Semoga mendatang, kami mendapatkan perhatian dan dukungan lebih optimal lagi. Harapan selanjutya, selain dari PWI Malang Raya. Lembaga atau organisasi lainnya bisa berbagi dengan kami," katanya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Selain sebagai Ketua Dewas Perumda Tugu Tirta, Handi Priyanto saat ini juga tengah aktif menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

Dengan ditunjuknya Handi Priyanto sebagai Plt Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, membuat M. Nor Muhlas yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang secara langsung diberhentikan dari jabatannya.

"Dirut sebelumnya (M. Nor Muhlas) telah diberhentikan dari jabatannya sejak kemarin (Sabtu 30/3/2024)," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (31/3/2024).

Untuk mengisi kekosongan jabatan Dirut Perumda Tugu Tirta, lanjut Wahyu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Handi Priyanto ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama.

"Untuk Plt -nya itu Ketua Dewas-nya," tegasnya. 

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, PJ Wali Kota Malang Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tugu Tirta terkesan kebingungan untuk menentukan nasib direksi Perumda Tugu Tirta.

Bahkan, sempat melemparkan polemik tersebut ke Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang untuk melakukan pengkajian dalam menentukan nasib direksi Perumda Tugu Tirta.

Dengan ditunjuknya Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta, untuk pengisian Direksi tersebut hampir bisa dipastikan Pengisian jabatan direksi tersebut akan melalui panitia seleksi (pansel). (*)

Editor: Tri Sukma

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengingatkan supaya momentum peringatan HUT ke-110 Kota Malang ini tidak hanya dijadikan sebagai moment seremonial saja, karena ada sejumlah catatan yang masih harus jadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang masih belum terlaksana. Seperti permasalahan jacking, kemacetan, pengelolaan parkir, banjir dan polemik 3 pasar yakni Pasar Besar, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing. Semuanya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat," pinta Made.

Menurut Made, dalam peringatan HUT ke-110 Kota Malang ini diharapkan semuanya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi, semua kami kembalikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, bukan seremoni. Bahwa peringatan HUT Kota Malang harus di awali dengan paripurna istimewa. Artinya ada anggaran atau APBD disini untuk rangkaian kegiatan ini yang sudah kita bahas pada tahun 2023 untuk tahun 2024," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Made, diharapkan dalam peringatan HUT ke-110 Kota Malang bisa berjalan lebih khidmat dan nikmat, mengingat waktunya bertepatan dengan berlangsungnya bulan Ramadan. Terlebih juga masih dalam masa berlangsungya pesta demokrasi. 

"Kemudian menjelang tahun politik sudah mulai pendaftaran calon independen Pilkada, sehingga kita harapkan tidak ada euforia di situ," tegasnya. 

Sedangkan dari segi pelayanan, dirinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa mengutanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan primer masyarakat. Di mana dalan hal ini, pelayanan kebutuhan primer harus diberikan yang terbaik secara berkelanjutan. 

"Pelayanan primer masyarakat yang terbaik untuk kita semua. Kita berharap ada pelayanan yang sifatnya continue. Tapi jangan juga lupakan yang sifatnya isidentil," terangnya. 

Sejumlah hal yang menurutnya isidentil namun tak boleh luput dari perhatian adalah upaya pengendalian inflasi. Sebab, hal itu memiliki keterkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan juga keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. 

"Yaitu turunkan harga secepatnya terkait dengan (mengendalikan) inflasi. Saya harapkan dalam menurunkan harga ada intervensi dari Pemkot," jelasnya. 

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga memiliki keleluasaan untuk berkolaborasi bersama berbagai pihak. Seperti badan urusan logistik (Bulog), hingga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas). 

"Pergunakan anggaran isidentil untuk memberikan modal kepada tunas, agar tunas bisa belanja. Kemudian bagaiman kita mengoperasikan pasar agar beras banyak dan harga menjadi turun," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Rapat paripurna DPRD Kota Malang yang merupakan agenda rutin tahunan di setiap Kota Malang merayakan hari jadinya yang jatuh pada Senin (1/4) esok, dihadiri seluruh jajaran DPRD dan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang.

Di samping itu tampak hadir perwakilan Bupati Malang dan Pj Wali Kota Batu, pimpinan DPRD Kabupaten Malang dan Kota Batu, pimpinan instansi vertikal di wilayah Kota Malang dan pimpinan media di Kota Malang.

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas sinergitas dan kerjasama semua pihak yang telah terjalin dengan baik, yang menjadi sumber inspirasi terciptanya tema HUT ke 110 Kota Malang tahun ini. 

"Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif yang telah diberikan dalam menciptakan suasana kondusif, aman, damai sehingga kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan dengan sebaik-baiknya", ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Sabtu (30/3/2024).

Untuk itu, lanjut Wahyu, dirinya mengajak semua pihak untuk merenung dan merefleksikan pencapaian yang telah diraih. Menurutnya semua ini tak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dan saling bersinergi demi kemajuan Kota Malang. 

Penjabat Wali Kota Malang itu juga mengingatkan untuk selalu eleng (ingat) riwayat. Riwayat yang dimaksud adalah perjuangan para pemimpin-pemimpin terdahulu dalam membangun jati diri hingga menjadikan Kota Malang seperti sekarang.

"Ini adalah sebuah bentuk refleksi karena semua ini bukan hanya peran dari Pemerintah Kota Malang saja, tetapi juga peran dari semua pihak yang bekerja sama mensukseskan program-program pembangunan di Kota Malang," jelasnya.

"Dan sebagai generasi penerus, kita harus eleng riwayat, mengingatkan lagi sejarah yang ada agar arah pembangunan Kota Malang berbanding lurus dengan jari diri yang melekat," imbuhnya.

Alasan itulah yang mendasari Pj Wali Kota Malang itu untuk memilih tema HUT ke 101 Kota Malang tahun 2024 ini yaitu 'Berselaras Untuk Kota Malang Yang Berkelas'. 

Menurut orang nomor satu di Pemkot Malang itu, tema ini sudah diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, karena tanpa sinergitas yang baik dengan berbagai pihak, mustahil pencapaian dan prestasi bisa didapatkan.

Wahyu lantas mencontohkan beberapa pencapaian tahun lalu seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan ekstrem.

"Tahun 2023 lalu, pertumbuhan ekonomi kita tercatat 6,07 persen berada di atas provinsi dan nasional, pun demikian dengan angka inflasi tahun 2023 yang juga masih berada di bawah Provinsi dan Nasional, yang mana semua ini adalah berkat kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak," terangnya. 

Untuk itu, dalam peringatan HUT ke 110 Kota Malang tahun ini, Wahyu berharap sinergitas ini tetap terjaga dengan baik, jalinan kerjasama ini semakin membawa Kota Malang menjadi lebih baik.

Terakhir, sebelum menutup sambutannya, Wahyu kembali mengajak semua pihak untuk berselaras untuk Kota Malang yang berkelas.

"Dalam peringatan HUT Kota Malang ini, saya berharap jalinan kerjasama ini tetap terjaga dan dipelihara dengan baik, tentu ini menjadi modal yang berharga. Dan sekali saya mengajak, mari berselaras untuk Kota Malang yang berkelas," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Penilaian tersebut didapat atas evaluasi kineja pada triwulan kedua dari tim evaluator Kemendagri. Bahkan capaian tersebut menjadi rekor, sebab sebelumnya belum pernah ada. 

“Kemarin disebut pada kami bahwa baru pertama kali ini memberikan nilai sempurna, tidak disebut berapa cuma sempurna. Mereka yang tau nilainya dan ini dianggap sebagai rekor. Sebelumnya tidak pernah mereka memberikan nilai terbaik kepada semua pejabat daerah,” ucap Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (30/3/2024).

Menurut Wahyu, penilaian tersebut setidaknya ada sebanyak 106 indikator yang harus dipenuhi pada evaluasi kinerja yang harus disampaikan secara detil. Baik dari segi kuantitaif maupun kualitatif. 

“Nah saya sampaikan pada evaluator tersebut kita mempresentasikan satu persatu kemudian ada tanya jawab dan data pendukung terkait dengan yang mereka inginkan, itu tersedia semua lengkap,” jelasnya. 

Namun lanjut Wahyu, capaian tersebut tidak lantas membuat dirinya berpuas diri, karena tim evaluator juga memberikan saran dan masukan untuk memastikan konsistensi kinerja selama tiga bulan selanjutnya. 

"Masukan dan saran positif yang diberikan oleh tim saat evaluasi pertama dan kedua menjadi acuan untuk terus berbenah," terangnya.

Untuk itu, tambah Wahyu, diharapkan ada peningkatan capaian dari yang telah diraih. Termasuk di dalamnya, untuk mencapai beberapa target yang telah diamanahkan kepadanya selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. 

“Tentu ini sangat saya butuhkan agar saat evaluasi ketiga nanti, progresnya dapat terukur dengan lebih baik,” tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan Pasar Murah Ramadan 1445 H tersebut digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, di Balai Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis, Sabtu (30/03/2024).

Kegiatan bertema Sembako Pasar Murah Ramadan 1445 H dibuka secara langsung oleh Bupati Malang H Sanusi disambut antusias warga Kecamatan Pakis khususnya yang ada di Desa Saptorenggo.

Usai melakukan kunjungan ke beberapa stan penjualan yang ada di Pasar Lebaran, Bupati Malang Sanusi mengapresiasi keikutsertaan Alfamart di tengah digelarnya Pasar Lebaran yang menjual kebutuhan pokok dengan harga yang murah.

"Sedikit banyak kehadiran Alfamart di Pasar Lebaran yang digelar oleh Disperindag dapat membantu masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan harga sembako yang murah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Corporate Communications (Corcom) Alfamart M. Faruq Asrori, syukur alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini Alfamart bisa hadir membantu masyarakat yang saat ini membutuhkan harga bahan pokok yang lebih murah.

"Giat Ini adalah program rutin CSR Alfamart tiap tahun di bulan Ramadan, tentu tahun ini kami kembali mengadakan pasar murah serupa untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako berkualitas dengan harga murah,” ujarnya.

Faruq menambahkan, di tahun ini Alfamart berpartisipasi di di Kabupaten Malang mengambil tempat di Balai Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis. Sekitar 500 paket sembako laku terjual hanya butuh waktu 30 menit.

Ini menunjukkan antusiasnya masyarakat untuk membeli bahan pokok dengan harga yang murah. Paket sembako yang ditawarkan, antara lain, berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mi instan dan menjual makanan kebutuhan menjelang lebaran seperti biskuit, sirup, kurma dan sebagainya.

“Sedangkan untuk teknis pelaksanaan kami bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Malang. Alfamart berharap dengan CSR berupa pasar murah ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok selama Bulan Ramadan termasuk jelang Hari Raya Idulfitri,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Untuk pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah dijadwalkan pada Rabu 27 November 2024 mendatang.

Dengan adanya keputusan tersebut, di Kota Malang mulai bermunculan siapa para bakal calon Wali Kota Malang yang akan bertarung dalam bursa pemilihan tersebut, padahal baru akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Salah satunya nama Rektor Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) Malang, Nurcholis Sunuyeko atau biasa disebut Sam Rektor menjadi salah satu nama yang muncul dalam bursa pemilihan Wali Kota Malang.

Bahkan, nama Sam Rektor muncul sebagai salah satu kandidat yang akan di usung oleh partai Nasional Demokrat (Nasdem), karena telah menjalin komunikasi.

Namun, saat dikonfirmasi awak media, Sam Rektor tidak banyak memberikan komentar, dan hanya menyampaikan bahwa dirinya tidak keberatan jika memang nantinya, kabar tersebut menjadi kenyataan, untuk diusung untuk turut berkontestasi dalam perebutan kursi N1.

"Ya kalau diajak (diusung sebagai Calon Wali Kota) saya mau. Begitu juga jika nantinya, dipasangkan dengan tokoh lain yang diperkirakan juga bakal maju dalam perebutan kursi N1," ucapnya, Sabtu (30/3/2024).

Lebih lanjut, Sam Rektor mengaku tidak mengambil pusing dengan isu yang tengah beredar itu, karena pemilihan seorang kepala daerah bukan sekadar, menggandengkan satu nama tokoh dengan nama tokoh lain. 

"Ini kan baru omon-omon (kemungkinan yang belum pasti). Masih banyak kemungkinan lain yang bisa terjadi. Tapi kalau diajak, ya saya mau, lha wong diajak kok," jelasnya. 

Terlebih, lanjut Sam Rektor, saat ini sudah ada dua tokoh yang dinilai sudah cukup layak untuk maju dalam Pilkada mendatang, untuk itu dirinya mengaku tak perlu ikut berkontestasi jika dua tokoh itu memang maju Pilwali Malang. 

"Ada dua tokoh yakni Sutiaji dan Moch. Anton, mereka sudah berpengalaman, rasa-rasanya sudah cukup jika mereka saja yang berkontestasi," terangnya.

Sebab, tambah Sam Rektor, untuk maju sebagai calon kepala daerah bukanlah perkara yang mudah. Setidaknya ada 3 kriteria yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin maju sebagai kepala daerah. Termasuk di Kota Malang. 

"Jadi, kalau mau maju (Pilkada) orang itu harus populer, punya uang dan berpengalaman, dan satu tidak pelit. Karena kalau orang itu pelit, dia berarti belum tuntas dengan urusannya, dia masih harus mencari untuk memenuhi (kebutuhan) dirinya sendiri," tegasnya. 

Sebagai informasi, berdasarkan poling dan pantauan yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, pelaksanaan Pilkada Kota Malang bakal ramai .

Pasalnya, terdapat beberapa nama yang muncul di permukaan dalam Pilkada tersebut, mereka yakni PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mantan Wakil Wali Kota Malang periode 2018-2023 Sofyan Edi Jarwoko.

Selanjutnya, Hery Cahyono yang digadang-gadang akan maju melalui jalur independen, disusul Syamsul Mahmud, SE yang pernah maju menjadi calon wakil Wali Kota Malang di tahun 2018 silam.(*)

Editor: Tri Sukma

Percepatan pemeliharaan dan perbaikan jalan tersebut dilakukan agar pengguna jalan raya di wilayah Kabupaten Malang bisa merasakan aman dan yaman saat mudik Lebaran.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Malang, selain untuk peningkatan jalan, juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat mudik Lebaran, serta saat masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

"Jalan-jalan berlubang memang prioritas kami dalam melakukan perbaikan, dan juga perlu ada peningkatan jalan. Tapi, akan dilakukan secara bertahap akan kita perbaiki secepatnya, agar bisa memberikan rasa nyaman pada pengguna kendaraan bermotor," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (28/3/2024).

Pria yang akrab disapa Oong ini menjelaskan, jalan kabupaten merupakan tanggung jawab DPUBM, sehingga ketika banyak jalan rusak, maka kita lakukan perbaikan secara berkelanjutan dan bertahap, serta berkesinambungan, sehingga agar bisa terselesaikan semua. 

"Jadi kami memprioritaskan pada pengerjaan jalan yang harus direalisasikan, pada titik ruas jalan Kabupaten Malang. Tahun ini total jalan yang menjadi skala prioritas di Kabupaten Malang dan yang sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, sepanjang 154 kilometer," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Oong, perbaikan jalan rusak tersebut, telah mulai dikerjakan, dan DPUBM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 416 miliar untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan, baik pelebaran jalan, serta pengaspalan, atau peningkatan jalan.

"Untuk peningkatan jalan yang sudah di kerjakan berada di 17 titik yang tersebar dibeberapa kecamatan. Salah satunya diwujudkan dalam proyek peningkatan kualitas jalan di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Pakisaji, Bululawang, Turen, Tirtoyudo, dan Pakis," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Regional Head Smartfren South East Java Bali Nusra, Jimmy Tambunan mengatakan, jagoan lokal dengan Kuota 50 GB dan Unlimited Lokal 30 Hari juga tersedia dalam bentuk paket data dan voucher data, yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan internet masyarakat Jawa Timur yang semakin meningkat. 

"Ini wujud komitmen Smartfren untuk memberikan berbagai produk dan layanan telekomunikasi berkualitas dengan sinyal terbaik untuk semua, sejalan dengan filosofi Panca Garda, yaitu Garda Persatuan. Produk ini memberikan manfaat yang selaras dengan kebutuhan internet masyarakat di Jawa Timur, juga dibuat dengan menampilkan ilustrasi ragam budaya di kemasannya," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima SuaraJatimPost.com, Kamis (28/3/2024).

Kartu perdana Kuota 50 GB memberikan manfaat kuota yang berlimpah dan bikin pelanggan jadi makin hemat. Hanya dengan Rp60.000-an, pelanggan sudah mendapatkan Kuota internet total 50 GB (Kuota Utama 5 GB + Kuota Lokal 45 GB), masa berlaku 30 hari, masa aktif kartu perdana 360 hari, dan gratis telepon ke sesama nomor Smartfren. Seluruh kuota internet yang didapat, bisa digunakan mengakses aplikasi apapun, di jam berapapun. Kuota lokal hanya dapat digunakan di kota yang sudah ditentukan.

"Jadi pelanggan yang ingin Internetan Sepuasnya tanpa perlu khawatir kehabisan paket data di tengah bulan, bisa memilih Kartu Perdana Unlimited Lokal 30 hari. Cukup dengan Rp60.000-an, Pelanggan mendapatkan paket Unlimited Lokal 30 hari dengan pengalaman internetan yang lebih baik serta FUP 2GB per hari," jelasnya.

Selain itu, lanjut Jimmy, kartu perdana ini memiliki masa aktif hingga 360 hari, masa aktif benefit selama 30 hari dan gratis telepon ke sesama nomor Smartfren. 

"Produk ini diharapkan jadi jagoan lokal terbaik dan paling kompetitif bagi masyarakat Jawa Timur. Jadi tak usah ragu, langsung saja pilih Smartfren Kuota 50 GB atau Unlimited Lokal 30 Hari untuk kebutuhan paket data dirumah maupun saat berada di luar rumah. Manfaatkan akses internet terbaik ini untuk mendukung aktifitas dan cita-cita digitalmu!," tutupnya.

Pelanggan bisa mendapatkan kartu perdana maupun paket data yang dimaksud di berbagai kota di Jawa Timur. Adapun rinciannya adalah Kartu Perdana Mandiri (Madiun, Kota Madiun, Kediri, Kota Kediri. Ponorogo, Kota Blitar, Blitar, Magetan, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung); Kartu Perdana Tapal Kuda (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Kota Probolinggo, Probolinggo, Lumajang, Situbondo); Kartu Perdana Mapan (Kota Malang, Malang, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Batu). (*)

Editor: Tri Sukma

Puluhan anak yatim tersebut berasal dari 3 yayasan, yakni Panti Asuhan Al-Musthofa, Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia (Semain) dan Yayasan Anak Bangsa.

"Jadi selain kita bertugas untuk memberikan layanan kita kepada masyarakat, kita juga harus tetap melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dan bertepatan dengan Bulan Ramadan," ucap Manager PLN UP3 Malang, Albert Safaria, saat ditemui awak media, Kamis (28/3/2024). 

Menurut Albert, memontum ramadan ini, selain memberikan santunan kepada anak yatim, PLN UP3 Malang juga melakukan kegiatan sosial lainnya, dengan membagikan puluhan paket sembako kepada warga yang berada di sekitar wilayah PLN UP3 Malang. 

"Seperti kata saya tadi, jadi kita juga membagi kebahagiaan termasuk ke warga sekitar," tegasnya.

Setidaknya ada sebanyak 40 paket yang dibagikan ke warga yang ada di sekitar lingkungan. Dimana dalam pelaksanaannya, pembagian paket tersebut dilakukan selama 4 hari. 

"Jadi setiap hari kami bagi sebanyak 10 paket. Kita barengkan dengan pembagian takjil gratis," terangnya. 

Selain itu, PLN UP3 Malang juga menyalurkan paket sembako pada lebih dari 1.000 tenaga alih daya. Para tenaga alih daya ini tercatat telah bermitra dengan PLN UP3 Malang. 

Para tenaga alih daya ini terbagi dalam beberapa jenis pekerjaan. Seperti jasa pemeliharaan jaringan, distribusi, pencatatan meter, cleaning service dan security.

Selain itu juga driver, proses penertiban pemakaian, tenaga listrik, teknologi informasi (helpdesk) dan data induk jaringan. Totalnya kurang lebih ada 1.100 tenaga alih daya yang mendapat paket tersebut. 

Albert mengatakan, dalam kegiatan sosial ini pihaknya juga menggandeng Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Dimana lembaga ini khusus untuk mengelola dan menghimpun zakat. 

"Jadi kan di YBM PLN ini teman-teman karyawan PLN UP3 Malang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dihimpun dan disalurkan kepada yang membutuhkan," pungkasnya. 

Untuk itu, dirinya berharap bahwa dengan kegiatan sosial tersebut, manfaat yang didapat oleh masyarakat dari PLN UP3 Malang juga semakin banyak. Sehingga juga banyak masyarakat yang merasakan kebahagiaan Bulan Ramadan.(*)

Editor: Tri Sukma

Peristiwa keributan tersebut terjadi di Jalan Gajah Mada, Kota Malang, yang diduga akibat adanya aksi pencopetan sebuah ponsel milik salah satu penonton.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, keributan itu diduga ada aksi pencopetan. Tapi saat petugas kami datang, keributan itu sudah reda," ucap Kapolsek Klojen, Kompol Syabain, saat dihubungi awak media, Rabu (27/3/2024). 

Menurut Syabain, keributan itu terjadi saat salah seorang penonton yang mengaku menjadi korban pencopetan di tengah kerumunan nobar, setelah pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam berakhir. 

"Jadi ada yang menyampaikan telah kehilangan ponsel. Tapi saat anggota datang, situasi sudah reda. Jadi kami langsung arahkan untuk membuat laporan," jelasnya. 

Supaya tidak terjadi lagi, lanjut Syabain, pihaknya mengimbau agar masyarakat yang sedang berada di kerumunan nobar tidak tersulut emosi, ketika ada yang memprovokasi. Sebab hal itu bisa dimanfaatkan copet untuk melancarkan aksinya. 

"Situasi seperti itu kan copet memanfaatkan kesempatan. Kalau ada yang ribut jangan dihiraukan, itu menjadi kesempatan copet beraksi," terangnya. 

Selain itu, lanjut Syabain, pihaknya juga mengimbau agar pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan nobar untuk memantau pengunjungnya dan memastikan tak ada yang membawa miras. 

"Tentu jangan sampai nobar sambil bawa miras. Karena kalau tersulut sedikit pasti ramai, untuk masyarakat ketika nobar, jaga barang barang berharganya. Jangan terlena dengan situasi. Jangan anggap ramai pasti aman," tegasnya. 

"Karena, kelompok copet justru memanfaatkan situasi keramaian untuk melancarkan aksinya. Jadi saya meminta agar masyarakat lebih berhati hati," imbaunya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Menurut Wahyu, salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang adalah dengan penataan ruang dan lahan yang baik.

"Selama saya amati selama ini forum lalu lintas dengan forum tata ruang berjalan sendiri-sendiri. Padahal, forum lalu lintas ini sangat terkait dengan forum tata ruang," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/3/2024).

Sebab, lanjut Wahyu, kedua forum tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, dan harus ada sinkronisasi antara forum tata ruang dan forum lalu lintas. 

"Kedua forum itu saling terkait, tanpa koordinasi yang baik, kemacetan tidak dapat dihindarkan. Jadi, kalau tidak singkron dengan forum lalu lintas pasti banyak kemacetan," jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa pengaturan penggunaan lahan merupakan solusi utama dalam mengatasi kemacetan di Kota Malang. Dengan penataan yang baik, ia yakin bahwa lalu lintas di Kota Malang dapat diatur dengan lebih baik pula.

"Kalau penggunaan lahan itu diatur dengan baik, tentu lalu lintas juga akan diatur dengan baik. Makanya, ini perlu adanya pengaturan dari penggunaan lahan. Sehingga, titik-titik kemacetan di salah satu titik itu bisa terpecahkan," terangnya.

Terlebih, tambah Wahyu, dirinya juga menyoroti masalah parkir kendaraan yang turut berdampak pada kepadatan arus lalu lintas. Dia menekankan perlunya kesepakatan bersama antara forum lalu lintas dan forum tata ruang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Jadi, berapa kebutuhan luasan parkir, itu harus jelas. Makanya, saya berharap melalui forum lalu lintas dan tata ruang itu dapat duduk bersama, supaya nanti ada kesepakatan yang saling membantu," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan pentingnya kerjasama dari pihak-pihak terkait, termasuk juru parkir dan pengunjung, untuk membantu kelancaran lalu lintas di Kota Malang.

"Dengan kesadaran bersama, saya yakin masalah kemacetan dapat diatasi dengan lebih baik. Kami berharap juru parkir bisa bekerja sama untuk membantu kelancaran lalu lintas. Begitu pula dari pengunjung, kami harap kesadarannya," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kebijakannya, akan menggratiskan semua parkir elektronik atau E-Parking yang ada di Kota Malang pada 1 April 2024 mendatang. 

Penerapan program parkir gratis tersebut akan diterapkan selama satu hari, dan saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sedang menyiapkan program tersebut.

"Jadi pada saat hari jadi nanti, tanggal 1 April semua parkir yang ada di Kota Malang gratis. Satu hari saja," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/3/2024). 

Untuk itu, lanjut Wahyu, dirinya berpesan kepada masyarakat untuk bisa melaporkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang jika ada petugas parkir yang menarik biaya parkir pada 1 April 2024. 

"Nanti tak ada tarikan biaya parkir. Kalau masih ada yang menarik parkir bisa dilaporkan ke Dishub," tegasnya. 

Wahyu menegaskan, program parkir gratis tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Malang. 

"Saya harap semua program ini bisa dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki 7 titik parkir elektronik. Tujuh lokasi itu akan digratiskan pada HUT ke 110 Kota Malang.

"Parkir gratis ini ada di 7 lokasi, namanya parkir khusus atau wilayah parkir yang menggunakan E-Parking milik Pemkot Malang," katanya.

Ketujuh lokasi E-Parking itu ada di kawasan Stadion Gajayana, MOG, Gedung Kartini, RSUD Kota Malang, Block Office Pemkot Malang, MCC dan Pasar Madyopuro. 

"Jadi bukan semua. Kalau tepi jalan, siapa jukir yang mau jaga tapi gak ada bayarannya. Kontrolnya nanti sulit," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pemberian sambungan air gratis tersebut digulirkan dalam rangka memeriahkan HUT ke-110 Kota Malang, dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Perumda Tugu Tirta. Terlebih hal itu juga merupakan bagian dari serangkaian HUT ke-110 Kota Malang. 

"Bentuk perhatian, bantuan kepada ibu bapak sekalian. Mengingat besok 1 April adalah Hari Jadi Kota Malang, kami ingin merayakan juga bagi seluruh mayarakat Kota Malang," tegasnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/3/2024).

Sementara, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Tugu Tirta, M. Nor Muhlas, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, pemberian sambutan air gratis tersebut dilakukan dengan menggunakan program CSR Perumda Tugu Tirta, yang tentunya ada beberapa kriteria untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapat pemasangan sambungan air gratis tersebut. 

"Jadi memang orang yang membutuhkan, orang miskin kemudian di wilayah itu sudah ada jaringan dan air baku kita ada," katanya, Rabu (27/3/2024).

Menurut Muhlas, pemasangan saluran air sambungan satu rumah, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1.800.000 untuk kondisi normal. Jika dikalkulasi, maka Perumda Tugu Tirta telah menganggarkan sebanyak Rp 190.000.000.

"Untuk jumlah kecamatan kami tidak mengkalkulasi. Jadi ini sifatnya sporadis saja, tapi sampai terkumpul 110 sesuai dengan hari jadi Kota Malang," jelasnya.

Selain itu, lanjut Muhlas, digulirkan program sambungan air secara gratis tersebut tentunya sesuai dengan arahan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang bertujuan agar euforia HUT ke-110 Kota Malang bisa turut langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. 

"Agar di hari jadi ini tidak hanya menjadi euforia di kalangan pejabat, tapi benar-benar membumi di hari jadi Kota Malang ini memberikan makna bagi masyarakat Kota Malang. Mereka tidak hanya merayakan tapi juga menikmati," terangnya. 

Untuk itu, tambah Muhlas, dirinya memastikan bahwa hal itu juga mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat, termasuk 110 keluarga penerima manfaat. Sebab ternyata juga ada sebagian keluarga yang sudah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa mendapat sambungan air. 

"Karena mereka sudah bertahun-bertahun ingin memiliki sambungan rumah sendiri, sementara mereka selama ini ikut ke tetangga," pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Korban yang diketahui bernama Kurt Cobain (4) alias Aro tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Brantas yang berada di Jalan Sidosadar Gang Cempaka RT 4 RW 4 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang, atau berjarak sekitar 2,3 kilometer dari lokasi kejadian.

Dalam pemberitaan sebelumnya, korban dinyatakan hanyut usai terpeleset saat mencuci kaki di bibir Sungai Brantas. 

Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tubuh utuh dengan posisi mengambang dan tengkurap, serta masih mengenakan kaos hitam.

"Korban ditemukan kemarin (Selasa 26/3/2024), sekitar pukul 16.30 kami mendapat laporan dari warga. Setelah itu, kami langsung mendatangi lokasi," ucap Komandan Tim SAR Gabungan dari Basarnas Surabaya, Novix Heryadi, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (27/3/2024).

Novix menjelaskan, korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka, setelah pihak keluarga memastikan kebenaran bahwa itu jenazah korban.

"Jenazah korban kami evakuasi dan dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Didampingi oleh perangkat RT RW serta kelurahan setempat, untuk segera dimakamkan," jelasnya.

Novix menegaskan, setelah korban hanyut telah ditemukan, maka operasi pencarian resmi ditutup. "Operasi pencarian resmi dinyatakan berakhir dan ditutup. Untuk SAR gabungan kembali ke unsurnya masing-masing," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam operasi pasar murah tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelontorkan 5 ton beras yang digelar di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Selasa (26/3/2024). 5 ton beras itu dikemas dalam kemasn 5 kilogram. 

"Jadi ada 1000 sak yang akan kita berikan kepada masyarakat Arjowinangun dan sekitarnya," ucap Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Selasa (26/3/2024). 

Wahyu mengatakan, dari dialog bersama sejumlah warga, harga beras memang masih cenderung tinggi. Sehingga operasi pasar itu dimaksudkan agar masyarakat tak terbebani harga beras di pasaran yang masih tinggi. 

"Ada program pemerintah yang menjual beras dengan harga murah. Walaupun per orang hanya bisa membeli 2 sak atau 10 Kg, itu mereka sudah bersyukur sekali," terangnya.

Dalam operasi pasar tersebut, setiap satu sak beras kemasan 5 kilogram dijual dengan harga Rp 51 ribu. Sehingga, dirinya berharap ada sebanyak 500 masyarakat yang terbantu dengan operasi pasar tersebut. 

Program serupa rencananya juga akan digulirkan di wilayah lain. Terutama di wilayah kelurahan yang memang diketahui terjadi gejolak harga untuk peredaran beras. 

"Kita lihat kelurahan mana yang masih bergejolak harga pangannya. Mudah-mudahan bisa secara merata dinikmati masyarakat Kota Malang," imbuhnya.

Saat ini, melalui program tersebut Pemkot Malang masih fokus pada beras. Sementara untuk komoditi lain, akan didrop melalui Warung Tekan Inflasi (WTI) dan juga pasar murah. 

"Semakin mendekati hari raya nanti ada pasar murah yang akan kita sediakan untuk warga Kota Malang," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pemberian santunan ini merupakan program rutin tahunan yang digelar oleh PT ACA, dan saat ini telah berjalan selama 17 tahun, untuk berbagi rezeki kepada anak yatim dan juga kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pengusaha PT ACA Malang Iwan Kurniawan, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pemberian santunan anak yatim sudah berjalan 17 tahun lamanya.

"Kegiatan ini sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikannya, sehingga kegiatan Pekan Islam untuk memberikan santunan anak yatim bisa terus diberikan," ucapnya, Selasa (26/3/2024).

Kegiatan Pekan Islami ini, lanjut Iwan, PT ACA melibatkan Fatayat Nadlatul Ulama (NU) se-Malang Raya untuk memenuhi jumlah santunan anak yatim yang akan diberikan.

"Santunan yang kami berikan, tidak hanya di dalam kota saja, namun juga mencapai pelosok desa yang jauh dari perkotaan, agar santunan yang kami berikan tepat sasaran," jelasnya.

Iwan menjelaskan, dalam pendistribusian santunan kepada anak yatim tersebut, pihaknya terus melakukan perbaikan, terutama untuk menghadirkan anak-anak yatim ke tempat acara pemberian santunan. 

"Kami terus melakukan perbaikan, meski dari tahun ke tahun masih banyak kekurangan, sehingga harus terus kami lakukan perbaikan," terangnya.

Dengan mengambil momentum bulan suci Ramadan ini, tambah Iwan, dirinya memanfaatkan dengan banyak bersedekah, terlebih Rasulullah berjanji bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji, dengan banyak bersedekah itu tidak akan mengurangi harta. Karena semakin banyak bersedekah, semakin pula rezeki terus ditambah.

"Jadi dalam santunan anak yatim PT ACA Malang melalui Pekan Islami ini, dirinya juga mengajak para pengusaha di Malang Raya untuk melakukan hal yang sama di bulan suci Ramadan ini dengan menyantuni anak yatim," ajaknya.

Iwan menegaskan, pada hari Selasa (26/3/2024) ini, ada sebanyak1.774 anak yatim yang diberikan santunan, yang tersebar di tiga kecamatan yakni di Kecamatan Pakisaji, sebanyak 418 anak, di Kecamatan Kepanjen sebanyak 541 anak, dan di Kecamatan Turen, sebanyak 815 anak.

"Pekan Islami XVII yang digelar PT ACA di setiap tahunnya selalu berbeda. Karena selain pemberian santunan kepada 15.000 anak yatim, juga memberikan santunan kepada ratusan masyarakat yang kurang mampu," ulasnya.

Sebagai informasi, PT ACA menggelar Pekan Islami XVII dimulai sejak Sabtu (23/3/2024), dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Malang. 

Pemberian santunan pada keluarga kurang mampu, yang mana seorang ibu butuh biaya persalinan, dan pengusaha PT ACA tersebut memberikan bantuan uang sebesar Rp 3 juta, serta juga diberi dua stel baju, sarung, dan sajadah. (*)

Editor Rizqi Ardian 

Salah satu Pengelola Lama Parkir RSSA Malang yang juga pendiri paguyuban parkir RSSA, Rafel Maulana Malik Ibrahim mengatakan, dalam proses lelang parkir RSSA Malang menuai polemik, terlebih ada pernyataan Wadir Umum dan Keuangan RSSA Malang Henggar Sulistiarto yang menyebutkan pengelolaan parkir tersebut dilakukan secara swakelola.

"Menurut saya banyak statement dari Bapak Wadir RSSA yang keliru. Jadi, selama ini di sini bukan swakelola. Bahasanya kemarin bukan transisi sebenarnya untuk mengecek keuangan," ucapnya, saat ditemui awak media, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut Rafel mengatakan, selama 2,5 tahun dinyatakan dalam masa transisi. "Selama 2,5 tahun parkiran ini dipegang oleh pihak rumah sakit. Komunikasi terakhir oleh pihak rumah sakit Desember 2020," ungkapnya.

Karena diambil alih langsung oleh pihak rumah sakit kata dia, pengelola lama parkir RSSA Malang mengalami banyak kerugian. Terlebih puluhan jukir sudah di tempat tersebut hampir 26 tahun.

"Mulai belum terbentuknya gedung parkir seperti ini, kita dulu dipasrahi langsung oleh Pemkot Malang untuk mengelola di sini. Karena ibarat warga Malang dapat pekerjaan," sebutnya.

Apalagi, lanjut Rafel, banyak kerugian yang dialami juru parkir selama pengelolaan parkir diambil alih oleh pihak rumah sakit. Yang pertama, puluhan jukir tidak dapat Tunjungan Hari Raya (THR). 

"Yang kedua, masalah gaji jauh di bawah UMR Kota Malang. Di sini teman-teman selama satu bulan dikalkulasi Rp 1,8 juta. Itupun kalau masuk full. Jadi, di sini kalau izin tidak masuk karena sakit tidak ada," jelasnya.

Tahun 2019 lalu, tambah Rafel, pihak rumah sakit meminta alat parkir. Saat itu, dituruti oleh pengelola lama Parkir RSSA Malang. 

"Dulu alat itu yang diminta dari rumah sakit. Belum genap satu tahun, kita sudah diusir. Padahal pengadaan barang-barang itu tidak murah. Kita hampir menghabiskan Rp 350 juta full sistem di sini," tegasnya. 

Namun, Rafel menegaskan, kalau bicara masalah hukum lanjut Rafel, untuk pengakhiran kontrak pengelola lama adalah cacat hukum.

"Karena dalam draft klausul kontrak kita bersama pihak rumah sakit terakhir itu, untuk pemutusan kontrak, sebenarnya kita harus dipanggil enam bulan terlebih dahulu," ucapnya.

Ternyata tidak, kata Rafel. Hanya beberapa minggu, pengelola lama diputus kontrak oleh pihak rumah sakit. Pihaknya juga meminta kepada RSSA Malang agar menghentikan proses lelang karena pemutusan kontrak cacat hukum.

"Kami selaku pengelola lama di sini siap menggerakkan masa lebih massif lagi. Agar pengelolaan kembali kepada kami. Yang kedua lelang ini agar berhenti. Karena lelang ini sangat kurang terbuka," cetusnya.

Langkah selanjutnya dari pihak pengelola lama parkir RSSA Malang kata ia akan mengambil jalur hukum. "Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman pengacara untuk melakukan gugatan ke PTUN," tuturnya. 

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Wadir RSSA Malang Henggar Sulistiarto irit komentar. "Lelang sudah kredibel karena sesuai persyaratan dan ketentuan," sebutnya. (*)

Editor: Tri Sukma

KA dengan rangkaian gerbong new generation tersebut resmi melakukan perjalanan perdana pada Senin (25/3/2024) dengan jurusan Malang-Pasar Senen Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arief mengatakan, ada sejumlah perbedaan dengan KA Majapahit sebelumnya. Dimana sebelumnya, rangkaian kereta ini memiliki 7 stamformasi atau rangkaian kereta. 

"Di gerbong KA ini (Majapahit), sebelumnya masing-masing gerbong berkapasitas 80 tempat duduk dengan formasi 2-2 berhadapan atau tidak. Jika ditotal, maka kurang lebih ada sekitar 560 tempat duduk," ucapnya, saat ditemui awak media di stasiun kota baru, Kota Malang, Selasa (26/3/2024).

Luqman menjelaskan, kereta ekonomi KA Majapahit saat ini dengan menggunakan rangkaian Stainless Steel New Generation, dimana disetiap gerbong memiliki kapasitas sebanyak 72 kursi, dengan formasi 2-2 yang bisa diseting berhadapan atau tidak berhadapan, dengan stamformasi rangkaian menjadi 8 kereta ekonomi. Total dapat mengangkut 576 penumpang. 

"Ini menjadi bukti bahwa KAI mendengarkan masukan pelanggan, sehingga selalu mengiktui kebutuhan dan perkembangan zaman. Jadwal perjalanan KA Majapahit relasi Malang-Pasarsenen, berangkat dari Malang pukul 18.45 WIB dan tiba di Pasarsenen pukul 08.37 WIB," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Luqman, pada KA New Generation ini, ada beberapa perubahan lain pada fitur dan fasilitas di dalamnya. Leg room lebih luas, jenis kursi tipe captain seat yang dapat diatur kemiringannya (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving). 

Passenger Information Display System (PIDS) di setiap kereta yang menampilkan informasi stasiun terdekat, kecepatan, dan suhu ruangan, USB charger port pada masing-masing kursi, di samping stop kontak yang telah tersedia di dinding kereta.

“Keunggulan lainnya, Kereta New Generation ini menggunakan jendela dengan tempered double glass, pintu masuk kereta dan penghubung antar kereta menggunakan pintu elektrik otomatis yang memudahkan dalam membuka atau menutup pintu,” terangnya.

Dengan keunggulan tambahan tersebut, dirinya meyakini akan membuat tingkat keamanan lebih tinggi. Selain itu juga dapat membantu mengurangi masuknya panas berlebih dan sinar UV ke dalam ruangan, serta mereduksi kebisingan lebih baik.

Bahkan kereta ini juga menjadi salah armada yang dioperasikan pada moment mudik lebaran kali ini. Sehingga dengan kenyamanan yang semakin meningkat, dapat terwujud mudik ceria dan penuh makna.

"KAI akan terus mengupgrade kereta-kereta yang sudah ada. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu, terlebih di masa angkutan lebaran sehingga tercipta mudik ceria penuh makna," pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Akan tetapi, perseteruan itu berakhir karena kedua Caleg tersebut, yakni H. Gunawan dan Saifudin Zuhri memilih jalan damai dan kekeluargaan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Upaya jalan damai dan kekeluargaan tersebut langsung mendapat apresiasi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dan kedua kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut diundang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Surabaya untuk melakukan klarifikasi.

Di kesempatan itu, H Gunawan berhalangan datang dan mewakilkan kepada putranya, Vebry Wirantha, sedangkan Saifudin Zuhri datang sendiri secara langsung.

Untuk memenuhi undangan klarifikasi dari DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut, mereka berangkat satu mobil dengan didampingi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir.

Agenda klarifikasi tersebut dipimpin langsung Ketua Harian DPD PDI Perjuangan Jatim Ir. H. Budi Sulistyono yang didampingi beberapa pengurus lainnya.

Ketua Harian DPD PDI Perjuangan Jatim Ir. H. Budi Sulistyono sangat mengapresiasi kesepakatan damai yang telah diambil H. Gunawan dan Saifudin Zuhri dalam dugaan sengketa hasil Pileg tingkat provinsi tersebut.

"Saya mengapresiasi kesepakatan damai ini, dan saya menaruh hormat kepada Bapak Said Abdullah serta Bapak Ahmad Basarah selaku Ketua DPP yang juga memberikan penguatan moral kepada mereka berdua dalam menyelesaikan permasalahan sengketa Pileg dengan cara kekeluargaan," ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Senin (25/3/2024).

Pria yang akrab disapa Mas Kanang alias Mbah Kung ini menjelaskan, penyelesaian seperti ini akan dijadikan role model bagi para Caleg PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam memecahkan permasalahan.

"Penyelesaian seperti ini bisa menjadi role model para Caleg PDI Perjuangan se-Jawa Timur dan kami akan terus mendorong ke arah sana," tegasnya.

Sementara, Vebry Wirantha putra H. Gunawan yang mewakili dalam klarifikasi tersebut, menyampaikan pesan dari ayahnya merasa bersyukur karena permasalahan tersebut telah selesai dengan baik secara kekeluargaan.

"Saya menyampaikan suasana batin abah saya, beliau menyampaikan rasa syukur alhamdulillah, karena keinginan abah menyelesaikan masalahnya dengan adik beliau (Mas Saifudin Zuhri) bisa berjalan sesuai harapan (Secara Kekeluargaan)," katanya.

"Keinginan beliau berdua berkat dukungan moral dari Pak Ahmad Basarah, Buya Said Abdullah, dan Pak Kanang, jadi tidak berlebihan kalau saya mewakili keluarga H. Gunawan menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada tiga panutan saya tersebut," tambahnya.

Lebih jauh, Vebry menilai bahwa sosok Ahmad Basarah, Said Abdullah, Budi Sulistyono merupakan pemimpin pemersatu. Vebry optimis ke depan PDI Perjuangan akan semakin solid dan tetap menjadi partai besar.

"Saya mengenal Pak Ahmad Basarah sejak 2014, selama mengenal beliau sebagai orang yang selalu menjaga silaturahmi dan persatuan, juga tidak ada dari sikap dan pemikiran beliau yang pilih kasih, atau hanya mengistimewakan orang-orang dekatnya, saya optimistis bahwa beliau (Ahmad Basarah) akan menyambut baik keinginan abah dan Mas Saifudin Zuhri menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan. Dan benar saja, setelah saya menghubungi Pak Ahmad Basarah, beliau langsung menyambut baik niat kami," jelasnya.

Terlebih, lanjut Vebry, sikap Buya Said Abdullah dan Pak Kanang yang bijaksana dan tidak menginginkan perpecahan sesama kader partai.

"Begitupun dengan Buya Said Abdullah dan Pak Kanang, walaupun mengenal beliau berdua waktunya tidak selama saya mengenal Pak Ahmad Basarah, saya punya keyakinan bahwa beliau berdua adalah sosok yang bijaksana dan tidak menginginkan perpecahan sesama kader partai. Saya tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan kebahagiaan suasana batin saya hari ini atas sikap bijaksana elit-elit PDI Perjuangan tersebut," tandasnya.

Terpisah, Saifudin Zuhri mengatakan, bahwa dirinya menaruh rasa hormat kepada DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Menurutnya, para pimpinan kami tersebut sangat bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan dan mencari solusinya.

"Kebijaksanaan beliau-beliau untuk kami adalah dorongan semangat untuk terus berjuang demi kejayaan PDI Perjuangan, dan sebagai seorang kader Soekarnois, saya akan senantiasa setia berjuang membesarkan PDI Perjuangan dengan bimbingan para pimpinan dan senior-senior partai," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Manager humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, jelang Idulfitri 1445 H, sebanyak sebanyak 20.381 tiket di Stasiun Malang telah dipesan pelanggan, untuk keberangkatan selama arus mudik lebaran mulai H-10 hingga H+1 lebaran yakni 31 Maret hingga 9 April 2024.

"Yang paling banyak atau menjadi favorit itu di tanggal 5-8 April atau H-5 sampai H-2 lebaran, dengan rata rata 3.500 pelanggan perhari," ucapnya, saat ditemui awak media, di Stasiun Kota Baru, Kota Malang, Senin (25/3/2024).

Sedangkan untuk arus balik lebaran dari Stasiun Malang saat ini sudah dipesan sebanyak 13.113 tiket. Tiket perjalanan arus balik mayoritas dipesan pada H+1 hingga H+5 lebaran. 

"Tanggal favorit pelanggan yakni mulai 12-16 April dengan rata rata 1.700 pelanggan setiap harinya," jelasnya.

Untuk menunjang perjalanan kereta api selama arus mudik dan arus balik lebaran di Kota Malang, KAI mengoperasikan 12 kereta api. Yakni 8 kereta api jarak jauh reguler dan 4 kereta api jarak jauh tambahan. 

"Pelanggan dari Stasiun Malang didominasi dengan tujuan Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Jember dan Banyuwangi," terangnya. 

Luqman menjelaskan, pengguna layanan kereta api bisa mengakses fitur connecting train yang tersedia di aplikasi Access by KAI jika tanggal keberangkatan dan kereta api yang diinginkan telah habis. 

"Fitur ini akan mengkombinasikan jadwal perjalanan yang bersifat persambungan kereta api sesuai tujuan," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, kepadatan volume kendaraan yang diprediksi bakal terjadi pada 2 minggu sebelum Lebaran, di beberapa tempat atau ruas jalan. Terutama di tempat-tempat atau ruas jalan di sekitar pusat perbelanjaan. 

"Bakal ada kepadatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan atau tempat-tempat di sekitar pusat perbelanjaan. Itu perlu menjadi perhatian, kami memohon adanya kesadaran dan kesabaran. Karena semuanya memang ingin memanfaatkan momen, ingin berbelanja, sehingga memang kepadatan arus di jalanan meningkat," ucapnya, saat ditemui awak media usai rapat koordinasi (rakor) bersama forum lalu-lintas dan angkutan jalan (LLAJ), Senin (25/3/2024). 

Menurut Widjaja, kepadatan itu perlu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, mengingat terbatasnya infrastruktur jalan di Kota Malang di tengah berkembangnya kota ini sebagai salah satu destinasi kunjungan masyarakat, termasuk saat moment libur lebaran.

"Itu perlu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Baik itu yang bertujuan ke pusat perbelanjaan modern maupun tradisional. Jadi sangat dimungkinkan lalu lintas itu padat. Tapi kami akan mempersiapkan tim untuk mengantisipasi kelancaran," jelasnya. 

Untuk mengurai kepada lalulintas tersebut, lanjut Widjaja, pihaknya juga menaruh harapan besar pada juru parkir, terutama untuk menjaga kelancaran lalu-lintas. Sedangkan bagi pengunjung pusat perbelanjaan juga diharapkan pengertiannya.

"Dari pengunjung, kami harap kesadarannya, misal salah satu pusat perbelanjaan dilihat sudah padat, kami mohon untuk bisa mengunjungi pusat perbelanjaan lainnya," terangnya. 

Dirinya juga memetakan sejumlah titik yang diprediksi mengalami kepadatan arus hingga berpotensi macet. Yakni di Jalan Ahmad Yani (persimpangan MCC). Kemudian di Jalan Dinoyo, jembatan Soekarno-Hatta, Kacuk, termasuk juga exit tol Madyopuro.

"Imbas dari exit tol Madyopuro, saya rasa kepadatan juga akan terjadi di Jalan Ki Ageng Gribig sampai Mayjend Sungkono, termasuk Gadang," tegasnya. 

Selain itu Widjaja menegaskan, meskipun Lebaran menjadi moment rutin setiap tahun, treatment yang dilakukan selalu berbeda.

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat pada moment Lebaran tahun 2024 ini adalah kondisi cuaca yang masih belum menentu.

"BMKG juga memprediksi bahwa jelang lebaran, cuaca masih akan didominasi hujan lebat. Tapi kami berharap semoga cuacanya masih baik-baik saja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Kita Malang maupun pengunjung," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam peristiwa tersebut sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dari Pemadam Kebakaran Satpol-PP Kabupaten Malang dikerahkan ke lokasi, untuk membantu proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan titik api benar benar padam.

Kapolsek Singosari Kompol Masyhur saat dikonfirmasi awak media mengatakan, kebakaran di karoseri tersebut diketahui sekitar pukul 10.35.

"Yang terbakar tumpukan sampah bekas limbah karoseri Piala Mas," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (25/3/2024).

Menurut Masyur, kebakaran berawal saat saksi bernama Aris Sugianto selaku pengawas perusahaan mengatakan saat ada seseorang mengambil sampah hasil limbah fiber secara tidak sengaja kemudian menyenggol sisa thiner bekas cucian tangan karyawan cat.

"Pada saat yang sama di dekat lokasi ada pengerjaanas body bus berakibat percikan api Las tersebut memantik api mengenai tumpahan sisa thiner tersebut yang membuat kobaran api yang membakar tumpukan sampah bekas limbah karoseri," jelasnya.

Lebih lanjut, Masyur menjelaskan, mengetahui tumpukan sampah, limbah bekas karoseri, seorang karyawan berusaha memadamkan api menggunakan APAR (Alat Pemadam Kebakaran Ringan).

"Karena api sulit dipadamkan, saksi meminta pertolongan kepada PT Siantano untuk memadamkan api menggunakan truk tangki air dan sekirar pukul 10.50, api sudah berhasil dipadamkan,” terangnya.

Akibat kebakaran tersebut, lanjut Masyur, kerugian ditafsirkan mencari kurang lebih Rp 100 juta.

"Tidak ada korban jiwa dan kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Malang tersebut, digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim No. 7, Kota Malang.

Di kesempatan itu, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan bukti bahwa birokrasi Pemkab Malang bergerak dinamis. 

"Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini selain untuk penyegaran organisasi, juga menyambut tantangan mendatang, dimana para pejabat harus menunjukkan kinerja terbaiknya. Saya harap seluruh pejabat bisa kerja secara maksimal sehingga organisasi berjalan baik dan beri kontribusi dan hasil bagi Pemkab Malang secara keseluruhan,” ucapnya.

Sanusi menjelaskan, setidaknya ada enam pejabat setrata kepala dinas yang dirotasi, yakni Nurcahyo yang semula asisten 2 Pemkab Malang kini menjadi Inspektur Pemkab Malang, kemudian M Hidayat yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kini menjadi Kepala Dispora Kabupaten.

Selanjutnya Nur Fuad Fauzi yang semula Kepala BPBD Kabupaten Malang kini menjadi Kepala Disperindag Kabupaten Malang.

Sementara, Tito Febrianto yang semula Kepala DLH Kabupaten Malang kini menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Mahila Surya Dewi yang semula Kepala Disperindag Kabupaten Malang kini menjadi Kepala Dispangtan Kabupaten Malang dan terakhir Ricky Meinardhy yang semula kepala Kominfo Kabupaten Malang kini menjadi Kepala Balitbang Kabupaten Malang.

"Saya akan selalu menilai jika (ada pejabat yang) tidak menunjukkan prestasi, tidak serius atau sampai bertindak curang dalam bentuk apapun sampai melakukan tindakan melawan hukum pasti akan ada konsekuensinya," jelasnya.

"Saya tidak akan pandang bulu, tidak akan ada toleransi. Dan akan saya laporkan kepada penegak hukum jika ditemukan yang melanggar hukum," tambahnya.

Selain enam orang itu, Pemkab Malang juga merotasi 51 pejabat lainnya. Oleh karena itu, Sanusi berharap pada pejabat yang mengisi jabatan baru segera melakukan percepatan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2021-2026.

"Untuk pejabat administrator, agar benar-benar berkorelasi positif sesuai tupoksi baik pelayanan publik atau administrasi secara umum. Kemudian menjaga komitmen yang membebankan prinsip 5K Budaya Kerja ASN Kabupaten Malang, yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas, dan Kerja Prestasi," terangnya.

Sanusi juga mewanti-wanti seluruh pejabat agar tetap bekerja sesuai tupoksi. Terlebih mengenai anggaran yang digunakan.

"Agar meningkatkan kedisiplinan kerja dan kedisiplinan anggaran, jangan coba-coba mengalihkan anggaran yang bukan peruntukannya," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dengan mangkraknya bangunan tersebut, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana melakukan take over terhadap bangunan eks Malang Plaza itu. 

Hal itu disebut sebagai salah satu alternatif untuk menyudahi polemik, karena ada belasan orang yang berstatus pemilik tenant masih belum mendapat ganti rugi.

Hingga saat ini, ke-13 pemilik tenant ini pun masih menunggu kejelasan dari manajemen Malang Plaza, yakni PT Hakim Sentausa.

Namun mengingat jumlah ganti rugi yang mencapai puluhan miliar, PT Hakim Sentausa pun masih harus menunggu investor yang dapat membeli aset bangunan bekas terbakar itu. 

Melihat polemik tersebut, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan sinyal agar PT Hakim Sentausa tawarkan aset bangunan tersebut, untuk di take over atau dibeli oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dengan harapan polemik tersebut tidak berkepanjangan.

"Kami juga menampung aspirasi manajemen membantu mereka apabila mungkin menjual aset. Salah satunya ditawarkan ke Pemkot Malang," ucap Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, saat dikonfirmasi awak media, Senin (25/3/2024).

Menurut Trio, rencana itu bisa juga ditangkap sebagai salah satu solusi dari sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi Kota Malang. Salah satunya jika bangunan itu dikonsep menjadi sebuah bangunan parkir. 

"Misalnya untuk parkir atau usaha lain. Dari segi kemanfaatan, bisa jadi itu solusi pemerintah. Dan untuk membantu warga Malang, mungkin bisa membantu solusi macet dan parkir yang masih krisis," jelasnya. 

Atau malah menurutnya, bisa saja Pemkot Malang meramu bangunan tersebut untuk kembali menjadi pusat perbelanjaan. Hal itu mengingat bahwa Malang Plaza juga cukup ikonik di Kota Malang. 

"Atau tetap dihidupkan lagi, karena Malang Plaza kan jadi (salah satu) ikon Kota Malang," tambahnya.

Di sisi lain, lanjut Trio, jika dilihat dari sisi anggaran, ia menilai Pemkot Malang mampu untuk membeli aset berupa tanah dan bangunan tersebut.

Hanya saja, ia tak memungkiri bahwa tentu ada proses panjang yang harus dilakukan jika sinyal itu direalisasikan. 

"Tapi itu memang tahapan panjang. Karena melalui serangkaian proses perencanaan hingga persetujuan. Saya rasa kalau Pemkot Malang anggarannya mampu. Kalau harganya di bawah Rp 100 Miliar kan bisa pembayaran dilakukan multi years," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan mengatakan, komoditi cabai di Kota Malang dari dua kecamatan yang disumbangkan oleh dua kecamatan sebagai kantong pertanian cabai terbilang melimpah, namun hasil panennya tak cukup memenuhi kebutuhan. 

"Di Kota Malang ada dua kecamatan yang menjadi daerah penyumbang cabai, yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru, ada seluas 40 hektare lahan di Kedungkandang yang ditanami cabai, dan Lowokwaru 36 hektare," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Senin (25/3/2024).

Menurut Slamet, dua kantong pertanian cabai di Kota Malang itu tercatat dapat menghasilkan cabai hingga ribuan ton. Namun demikian, meski hasil panen terus meningkat, Kota Malang tetaplah bukan daerah produksi cabai. 

"Perlu ada support dukungan dari daerah lain. Bisa melalui kerjasama antar daerah, bisa langsung melalui mekanisme pasar yang berjalan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Slamet, proses panen yang berlangsung secara bertahap, ternyata tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan harian di Kota Malang. Terlebih jumlahnya yang juga terus meningkat. 

"Ya, karena kan panennya bertahap, sementara kebutuhan konsumsi cabai setiap hari terus ada," tegasnya. 

Untuk itu, Slamet jelaskan, pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap hasil panen cabai tersebut, seperti di lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani (Poktan) Sido Makmur Kecamatan Kedungkandang, yang hasilkan panen cabai sejumlah 125 kilogram, dari 4 kali panen. 

"Jadi, ada perbedaan masa panen di setiap lokasi dan Poktan di Kecamatan Kedungkandang, yang baru melakukan panen ketiga pada tanggal 15 Maret lalu. Jadi ada perbedaan masa panen di tiap-tiap lokasi, di tiap-tiap poktan. Setiap masa tanam itu panen cabai bisa sampai 10-12 kali," terangnya. 

Meski memasuki musim hujan yang terjadi saat ini, tambah Slamet, tampaknya memberikan dampak yang terbilang cukup positif untuk produksi cabai, walau beberapa tanaman masih mengalami kendala, terutama kriting pucuk tunas daun akibat hujan malam.

"Cuaca yang tidak menentu ini ternyata juga berdampak positif, tapi ada yang mengalami kendala, untuk mengatasi itu (Kendala), pentingnya penggunaan pupuk organik cair dan insektisida, agar bisa menjaga kesehatan dan kesuburan tanaman cabai," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Kegiatan yang dimotori komunitas adventure Malang Coret ini ini mendapat apresiasi oleh orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dilakukan dengan berbagai rangkaian antara lain renovasi Mushola Nurul Hidayah, santunan anak yatim dan fakir miskin, pengobatan gratis dan potong rambut gratis. 

Dalam kegiatan rutin tiap tahun ini sudah berjalan kali kesebelas. Bupati Malang juga turut berdonasi sebelum memberangkatkan peserta TJS. Hal ini ditandai dengan pengibaran bendera start dari depan garis start yang berlokasi di hutan pinus. 

"Alhamdulillah kegiatan offroad trail dan jeep syariah yang dipelopori Malang Coret, walaupun ditengah ibadah puasa tetap berjalan dan digelar," ungkap Sanusi, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Ahad (24/3/2024).

Sanusi menegaskan, kegiatan TJS semacam ini merupakan hobi yang dapat membuat bahagia bagi peserta maupun masyarakat.

Menurutnya, orang yang hobi offroad ini tidak gampang sakit, karena ada hiburan sehingga awet muda dan membuat badan sehat, lantaran sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam.

Pasalnya, hobi ini kemudian lantas terus berkembang dan dikaitkan dengan kegiatan jeep dan trail syariah dengan menggelar rangkaian item bakti sosial.

"Baksos ini langkah positif. Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih," tandasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Operasi pekat tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum selama bulan Ramadan sekaligus menegakkan peraturan Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang No 4 Tahun 2024.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU), Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan, operasi gabungan yang dilakukan pada Sabtu (23/3/2024) malam, mulai pukul 21.00, dan berakhir pukul 24.00 tersebut dilakukan dengan sasaran toko-toko yang disinyalir menjual miras tanpa izin serta tempat hiburan malam.

"Kami melaksanakan operasi gabungan berkeliling termasuk ke Jalan Borobudur, Jalan Raden Panji Suroso dan Jalan Sudimoro. Alhamdulillah, untuk tempat hiburan malam seperti karaoke, diskotik, dan sejenisnya tutup semua dan ini artinya mereka patuh terhadap SE tersebut," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (24/3/2024).

Rahmat menjelaskan, dalam operasi tersebut, tim gabungan bergerak dan menyasar ke toko-toko yang disinyalir menjual minuman beralkohol atau dikenal dengan nama minuman keras (miras) tanpa izin. 

"Hasilnya, satu target kami dapat. Yaitu, sebuah toko kelontong di Jalan Nusakambangan yang didalamnya berjualan minuman beralkohol. Ada sebanyak 367 botol minuman beralkohol golongan A, B, dan C, yang kami amankan, karena Perda Kota Malang No 4 Tahun 2020," jelasnya.

Ratusan miras tersebut, lanjut Rahmat, diamankan dan disita karena melanggar Perda Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selanjutnya, pemilik toko dilakukan BAP dan dikenakan sanksi tipiring.

"Jadi, toko kelontong ini menjual minuman beralkohol dengan cara sembunyi-sembunyi," katanya.

Kemudian, petugas gabungan bergerak dan menyasar ke toko lainnnya yang juga menjual miras. Diketahui, toko tersebut berada di sekitaran Jalan L.A Sucipto.

"Satu toko lainnya, ada di Jalan L.A Sucipto. Saat kami cek, ternyata ada izinnya tetapi masih kami dalami lagi. Karena izinnya distributor, namun apakah boleh berjualan secara eceran atau tidak," terangnya.

Setelah melakukan operasi di toko-toko yang disinyalir menjual miras, tambah Rahmat, personel operasi gabungan bergerak menuju sebuah kafe di Jalan Kahuripan, yang ditemukan beberapa botol miras. 

"Untuk kafe yang berada di Jalan Kahuripan, terdapat berbagai minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Saat kami cek izinnya, ternyata kafe itu hanya diperbolehkan menjual minuman golongan A. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C yang berjumlah sebanyak 4 botol itu tetap kami amankan," ulasnya.

Rahmat mengungkapkan, operasi serupa akan terus berjalan dan terus digalakkan selama bulan Ramadan.

"Dengan adanya SE Wali Kota Malang No 4 Tahun 2024 ini, kami berharap untuk ditaati serta menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Terkhusus kepada kios atau toko yang menjual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak terarah dan menyebabkan rawan terjadi gangguang keamanan dan ketertiban umum masyarakat," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pasalnya, hingga saat ini Pj. Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) belum memberikan keputusannya.

Padahal, sebelumnya Pj. Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, sempat menyampaikan, dan pada Jumat (22/3/2024) akan segera ada kejelasan tentang pengisian direksi tersebut.

Akan tetapi, saat ditemui usai meninjau Gedung Kesenian Gajayana, pada Ahad (24/3/2024), Wahyu bahkan melemparkan ke Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang.

"Sejauh ini, saya sudah menerima laporan kinerja dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang maupun Dewan Pengawas (Dewas). Tinggal menunggu hasil pengajian Pembina BUMD tentang laporan Perumda dan Dewas. Saya minta kaji, berikan masukan pada saya sebelum memutuskan," ucapnya.

Wahyu meminta kepada Pembina BUMD, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten 2 untuk memanggil Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang maupun Dewas untuk melakukan konfirmasi terkait data yang masuk dalam masing-masing laporan.

"Insyallah Senin dipanggil. Konfirmasi segala macam, dari situ laporannya lapor ke saya dan hasilnya yang akan saya putuskan," jelasnya.

Wahyu mengaku, hasil dari konfirmasi data Pembina BUMD akan menjadi patokan utama keputusan Wahyu soal nasib Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

"Pembina BUMD yang jadi patokan saya untuk memberikan keputusan," katanya.

Terlebih, lanjut Wahyu, dirinya baru mengenal selama 6 bulan atau saat menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang terhadap direksi Perumda Tugu Tirta. Untuk itu, diperlukan rekomendasi dari pembina BUMD menjadi patokan untuk penentuan secara keseluruhan atau 5 tahun masa kerja Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

"Jadi, rekomendasi dari Pembina BUMD yang akan dijadikan patokan pemilihan itu. Posisi saya ini hanya baru 6 bulan melihat, yang 4,5 tahun kan pembina yang menilai," jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya soal nasib Direksi Perumda Tugu Tirta nantinya apakah akan diperpanjang atau panitia seleksi (pansel), Wahyu menyebut seluruh kemungkinan masih bisa terjadi.

"Semua opsi bisa saja terjadi, maka tentu direksi yang sekarang akan terus berjalan tanpa ada perubahan, dimana Wahyu tinggal melakukan perpanjangan Surat Keputusan (SK)," terangnya.

Namun, jika dibentuk pansel, tentunya selama seleksi, Wahyu harus menunjuk Plh (pelaksana harian) jajaran direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

"Misal tidak diperpanjang, kita pansel. Ini bisa berjalan 1,5 bulan, sementara nanti diisi Plh. Itu bisa dari Dewas atau internal Perumda," tandasnya.

Sebagai informasi, dewan Direksi Perumda Air Minum Tugu Tirta yang masa jabatannya berakhir pada 1 April 2024 tersebut yakni M. Nor Muhlas SPd MSi sebagai Direktur Utama, Mokhamad Syaifudin Zuhri SE MM sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, serta Ir Ari Mukti MT sebagai Direktur Teknik.(*)

Editor: Tri Sukma

Dengan tagline Menolak Lupa, Pj. Wali Kota Malang Dr.Ir.Wahyu Hidayat MM., berencana menggunakan Gedung Kesenian Gajayana untuk dijadikan tempat kegiatan atau event dalam peringatan HUT ke-110 Kota Malang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Pj. Wali Kota Malang Dr.Ir.Wahyu Hidayat MM, saat ditemui awak media, usai meninjau kondisi gedung kesenian bersejarah di Kota Malang, pada Ahad (24/3/2024). 

Menurut Wahyu, gedung-gedung bersejarah ini memiliki memori-memori tersendiri dan perlu dilestarikan.

"Selain menolak lupa, kami akan napak tilas saat hari jadi Kota Malang, salah satunya ya di Gedung Kesenian Gajayana ini yang dulu namanya Cendrawasih," ucapnya.

Wahyu menjelaskan, gedung kesenian tersebut memiliki kenangan tersendiri bagi masyarakat Kota Malang, untuk itu dirinya akan memanfaatkan gedung ini untuk lokasi resepsi HUT Kota Malang ke-110. Tentu rencana ini untuk membangkitkan pamor gedung bersejarah tersebut. 

"Gedung ini memiliki kenangan bagi masyarakat, bahkan saya juga memiliki kenangan terhadap gedung ini semasa kecil. Untuk itu, event-event hari jadi ke-110 nanti, mungkin kami akan menjadikan gedung Kesenian Gajayana menjadi tempat resepsi kita. Agar menjadi titik awal pemanfaatan gedung yang sesuai dengan fungsinya," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Wahyu, dirinya juga akan meminta masukan kepada Dewan Kesenian Kota Malang baik untuk event HUT Kota Malang maupun pemanfaatan gedung jangka panjang, agar mendatang gedung ini menjadi tempat pusat pertunjukan pelaku seni di Kota Malang. 

"Setelah dimanfaatkan untuk HUT Kota Malang, saya optimis pamor gedung Kesenian Gajayana akan kembali bergelora," tegasnya dengan penuh harapan.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan, dalam jangka panjang, pihaknya juga berencana melakukan rehabilitasi fasilitas gedung tersebut, mulai perbaikan tempat duduk, toilet, cat dan lainnya. 

"Tentu rehab saja. Saya ingin kondisi tetap seperti ini. Dulu masih ada Pulosari saya ingat masih ada lempar lemparan kursi saat nonton konser, disini lebih aman. Kami akan rehab saja tapi gak meninggalkan bentuk asli," tukasnya.

Sebagai informasi, selain Gedung Kesenian Gajayana, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga akan melakukan napak tilas di bangunan bangunan bersejarah lain di Kota Malang. Seperti gedung KNPI, Toko Oen, Stasiun, kantor pajak, kantor BI dan masih banyak lagi.(*)

Editor: Tri Sukma

Perkara sengketa atas dugaan penggeseran suara tersebut melibatkan dua Caleg PDI Perjuangan yakni H Gunawan dan Saifudin Zuhri.

Dalam perkara tersebut, AB mengajak Gunawan dan Saifudin untuk duduk bersama dengan kepala dingin dan mencari solusi terbaik.

Di kesempatan itu, AB mengajak kepada kedua kader PDI Perjuangan untuk mengakhiri persoalan, karena mengaca peda nilai-nilai Pancasila yang diberikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Dr. Ir. Sukarno untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangsa dan negara.

"Inilah cara kita berdemokrasi. Demokrasi musyawarah mufakat, memang gampang diucapkan, kalimat musyawarah dan mufakat itu, tapi terkadang sulit untuk dilaksanakan. Tapi saya percaya, azimat demokrasi musyawarah mufakat yang diajarkan Bung Karno di pidato 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, itu bukan azimat khayalan, tapi azimat yang betul-betul hidup di sanubari rakyat Indonesia," ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Ahad (24/3).

Pria yang menjabat Wakil Ketua MPR RI ini membeberkan bahwa sebetulnya beberapa hari lalu sudah ada kesepakatan antara Gunawan dan Saifudin untuk menyelesaikan persoalan mereka secara kekeluargaan. 

Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan datang ke kediaman Gunawan di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk bertemu keduanya.

"Dimana dalam kesepakatan itu, bahwa yang pertama dalam politik seperti pada moment Pemilu ini, tidak boleh merusak persaudaraan diantara kita. Pemilu yang hanya lima tahunan ini tidak boleh merusak persaudaraan dan persatuan diantara kita. Rumusnya adalah, saya inginkan kedua belah pihak saling bermusyawarah dan mencapai mufakat. Saya datang ke sini bukan hanya sebagai Ketua DPP, bukan sebagai Wakil Ketua MPR, tapi saya datang ke sini juga sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan se Malang Raya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut AB, dirinya meminta kepada Bupati Malang HM Sanusi, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, dan beberapa jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan se-Malang Raya untuk menyaksikan kesepakatan damai secara kekeluargaan antara dua caleg yang berseteru.

"Saya minta Pak Sanusi (Bupati Malang sekaligus kader PDI Perjuangan, red), Pak Didik (Wakil Bupati Malang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang), Pak Made (Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang), termasuk Saifudin Zuhri sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur datang di sini, datang kesini untuk membuat nota kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan. Mas Fudin dan Haji Gun membuat kesepakatan bersama, saksinya langsung Ketua MPR RI, Ketua DPP Perjuangan, dan Bupati Malang," terangnya. 

Lebih lanjut, tambah AB, dari persoalan Gunawan dan Saifudin ada banyak pelajaran berharga yang bisa dijadikan pengalaman bersama. 

"Dan saya percaya di sini, kalau seorang pemimpin dimanapun levelnya, kalau dia menempatkan diri sebagai pemimpin yang adil, yang ketika ada masalah di antara anggotanya tidak mementingkan ego pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan kelompok, apalagi kepentingan keluarga, niscaya wasit yang adil itu akan membuat anggota yang diurusnya itu mempunyai keadilan yang sama dan merasa diayomi," tegasnya 

"Tapi jika wasit yang seharusnya adil malah memihak, memprovokasi kader-kader nya, pengurus-pengurus yang lain untuk bertikai satu sama lain, percayalah kehancuran organisasi yang seperti itu hanya akan tinggal menunggu waktu," tambahnya. 

Sementara itu, H Gunawan memberikan apresiasi kepada Basarah yang telah menjadi penengah dalam persoalannya dengan Saifudin. 

Menurut pria yang akrab disapa Abah Gun menjelaskan, bahwa AB merupakan sosok orang yang bijaksana dalam menyikapi setiap masalah.

"Alhamdulillah, kehadiran Bapak Ahmad Basarah membawa hikmah luar biasa buat saya dan keluarga, sebagai Kader PDI Perjuangan, beliau (Dr. Ahmad Basarah. Red) mengingatkan saya dengan sumpah partai saat saya dilantik menjadi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, dimana saya harus menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi, termasuk memegang rahasia partai yang menurut sifatnya, harus saya rahasiakan, juga menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan," akunya.

Sebab, lanjut Abah Gun, disadari bahwa sengketa hasil Pileg dapat merusak hubungan baik yang selama ini dibangun, untuk itu demi kemajuan Bangsa Indonesia, diharapkan tidak ada gesekan-gesekan usai digelarnya Pemilu ini.

"Saya menyadari bahwa sengketa hasil Pemilu legislatif sebagaimana terjadi, tidak ingin menjadi faktor yang dapat merusak hubungan baik yang telah terbina lama, baik hubungan yang bersifat organisatoris kepartaian maupun kekeluargaan yang sudah terbangun lama baik dengan adik saya Saifudin Zuhri, maupun dengan Pak Basarah," harapnya.

Pada kesempatan lain, Saifudin Zuhri menyampaikan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, musyawarah mufakat, merupakan jalan terbaik. Terlebih, tantangan ke depan yang harus dilalui partai berlambang banteng moncong putih masih sangat panjang.

"Saya menyadari tidak ingin cara penyelesaian yang diambil dapat merusak marwah dan wibawa partai di mata publik, merusak soliditas, persatuan dan keutuhan partai, terlebih di tengah tantangan dan ancaman berbagai pihak eksternal terhadap PDI Perjuangan yang sangat membahayakan eksistensi partai serta harus secara bersama-sama dan penuh kekompakan mensuskeskan dan memenangkan agenda partai pada Pemilukada Serentak 2024," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Bocah yang diketahui berinisial Ar tersebut diduga hanyut usai terpeleset saat mencuci kaki di bibir Sungai Brantas. 

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto ketika dikonfirmasi awak media membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Benar, dugaan bocah hanyut di sungai Sungai Brantas, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing tersebut terjadi sekitar 12.30 WIB," ucapnya.

Yudi menjelaskan, saat itu korban tengah bermain bantengan bersama teman temannya di dekat sungai, namun naas, bocah tersebut diduga terpleset, dan jatuh ke sungai.

"Ada saksi yang melihat korban sedang mencuci kakinya di sungai. Tiba tiba korban terpeleset dan hanyut ke dalam sungai," jelasnya. 

Mengetahui ada anak tercebur ke sungai, lanjut Yudi, saksi yang juga teman korban langsung segera mencari bantuan dan menginformasikan ke warga setempat. 

"Tidak berselang lama, pak RT bersama ayah korban langsung mendatangi lokasi untuk mencari keberadaan korban. Tim SAR juga langsung mencari korban di dalam sungai. Tapi sampai sekarang korban belum ditemuka," tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban diketahui jarang bermain di sekitar sungai. 

Kondisi arus sungai saat ini diketahui juga cukup deras. Kini, ptoses pencarian korban masih terus berlangsung.

"Untuk pengisian Perumda Tugu Tirta, akan kami upayakan segera ada kejelasan, besok (Jumat 22/3/2024) kami upayakan sudah dapat kami sampaikan," ucap Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (21/3/2024).

Menurut Wahyu, dalam pengisian direksi yang akan berakhir pada 1 April 2024 mendatang tersebut, terdapat beberapa opsi yang nantinya dilakukan, seperti melanjutkan kepengurusan, ataupun tidak melanjutkan dan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia seleksi (pansel).

"Besok insyaallah sudah ada kepastiannya. Kalau memang tidak diteruskan, maka nanti membentuk pansel dan juga pelaksana tugas (Plt). Tapi jika diteruskan berarti tidak ada pembentukan pansel," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Wahyu, untuk mengambil kebijakan dalam pengisian Direksi Perumda Tugu Tirta, dirinya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Malang yang juga sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Terlebih berkaitan dengan pergantian Surat Keputusan (SK) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus ada izin dari Kemendagri.

"Posisi saya kan Penjabat (Pj) Wali Kota jadi harus konsultasi dan berkoordinasi. Ini kan terkait pergantian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jadi SK harus ada izin dari Kemendagri," terangnya.

Meski, tambah Wahyu, keputusan terkait Direksi Perumda Tugu Tirta memang menjadi kewenangan mutlaknya selaku KPM. Namun selain koordinasi dengan Kemendagri, ia juga akan melakukan rapat bersama Pembina BUMD Kota Malang.

"Itu perlu adanya koordinasi, hasil evaluasi yang diberikan Dewas menjadi salah satu pertimbangannya untuk memberikan keputusan. Apalagi, masa jabatan jajaran Direksi itu berakhir pada 1 April 2024 mendatang. Jadi perlu dilihat kinerjanya," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk bersikap lebih tegas dalam menghadapi polemik pengisian jabatan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Lantaran, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang secara empat kali beruntun berjaya di ajang TOP BUMD Awards, dengan menerima trofi TOP Bintang 5, dan TOP BUMD GOLDEN Trophy 2024. 

Penghargaan khusus tersebut diberikan kepada instansi yang mampu meraih award selama tiga kali beruntun atau lebih dalam lima tahun terakhir.

Pemberian penghargaan yang bertajuk 'Penguatan Tata Kelola dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD' tersebut, diterima oleh Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Dengan penghargaan trofi tersebut, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang didapuk sebagai TOP Pembina BUMD 2024, dan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta, M Nor Muhlas S.Pd, MSi yang menerima penghargaan TOP CEO BUMD 2024. Total ada tujuh penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Malang.

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengaku prestasi ini menjadi kado yang 'mbois ilakes' jelang HUT ke-110 Kota Malang pada 1 April mendatang.

“Di hari jadinya yang ke-110, mudah-mudahan kado spesial ini bisa memberikan suatu arah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” doanya.

Menurut Wahyu, raihan tersebut merupakan bukti kerja nyata yang dilakukan BUMD seperti Perumda Tugu Tirta. Mendatang, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu berharap sepak terjang pelayanan prima bisa lebih maksimal.

“Ini menjadi salah satu bukti bahwa BUMD sudah bisa menunjukkan kinerjanya dengan lebih baik. Dan tentu ini menjadi harapan kita bersama, mendatang BUMD kita bisa mengarah ke arah yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan tentunya saya ucapkan selamat atas prestasi ini,” ucapnya bangga.

Hal itu diamini Muhlas yang hadir didampingi Dewan Pengawas Perumda Tugu Tirta, Drs Moh Nur Wahyudi. 

Menurut Muhlas, Penghargaan yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang ini diharapkan dapat memotivasi untuk lebih dan melecut semangat untuk memberikan pelayanan terbaik.

"Penghargaan ini tentunya akan memberikan motivasi lebih dan melecut semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Itulah yang menjadi tujuan kami, agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang," harapnya.

Terlebih, lanjut Muhlas, pihaknya menyadari, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan terus meningkat, sehingga tugas Perumda Tugu Tirta juga tidak semakin mudah.

“Raihan ini juga tentunya karena adanya kepercayaan penuh dari pimpinan yang telah memberikan otoritas penuh kepada kami. Tentunya ini sangat berpengaruh, sehingga kami menjadi semakin percaya diri dalam memaksimalkan kinerja kami," tegasnya.

Sebagai informasi, TOP BUMD Awards diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi daerah serta sejumlah lembaga, asosiasi dan konsultan bisnis.

Penjuriannya melibatkan akademisi, praktisi dan konsultan ekonomi bisnis ternama di bidangnya dengan Prof. Dr Djohermansyah Djohan, MA selaku ketua dewan juri. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Malang HM Sanusi di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta pada Rabu (20/3/2024) kemarin tersebut merupakan penghargaan sebagai Top Pembina BUMD Awards 2024. 

Selain penghargaan itu, RSUD Kanjuruhan juga berhasil meraih predikat Top BUMD Awards 2024 Bintang 5 dan Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, dr. Bobi Prabowo, Sp.EM, KEC, M.Biomed dinobatkan sebagai Top CEO BUMD Awards 2024.

Sebelumnya, pada 2023, TOP BUMD Awards ini merupakan ajang penghargaan nasional yang diadakan oleh Majalah TOP Business dan diberikan kepada BUMD.

Sedangkan pada 2024 ini TOP BUMD Awards mengusung tema 'Penguatan Tata Kelola dalam membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD'.

Sebagai salah satu penerima penghargaan Top BUMD, tentunya RSUD Kanjuruhan telah mengikuti tahapan penilaian beberapa waktu yang lalu. 

Dalam keterangan tertulisnya, Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan, dr.Bobi Prabowo, Sp.EM, KEC, M.Biomed menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Malang dan semua pihak yang telah mendukung dalam pengembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan serta menyampaikan optimisme ke depan dalam pelaksanaan transformasi kesehatan menuju malang makmur.

"RSUD Kanjuruhan juga selalu menjunjung optimisme kedepannya, dalam perwujudan transformasi kesehatan menuju Malang Makmur," ujar Bobi Prabowo, dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJatimPost.com, Kamis (21/3/2024).

Menurut Bobi, dengan perolehan penghargaan tersebut, diharapkan dapat memacu prestasi, sekaligus berperan dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional. 

"Kegiatan ini juga untuk mendukung program dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, karena sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam penerimaan penghargaan tersebut tampak hadir mendampingi Bupati Malang, Asisten Administrasi Umum dr. Wahyu Kurniati, S.S., M.Si, dr.Bobi Prabowo, Sp.EM, KEC, M.Biomed, Ketua TP PKK Kabupaten Malang Hj.Anis Zaidah, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Kanjuruhan, Yudiono, S.KP, M.Kes, serta beberapa Pejabat Struktural RSUD Kanjuruhan.(*)

Editor: Tri Sukma

Setelah dilakukan hearing, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita menyebut tidak ada insiden penolakan pasien di Rumah Sakit Hermina seperti yang ramai diberitakan beberapa waktu lalu. 

Apalagi jika menyebut hal itu menjadi penyebab seorang warga Jalan Bareng Tenes Kecamatan Klojen meninggal dunia karena tak tertangani saat dalam keadaan kritis. 

"Soal benar ada penolakan atau tidak, kami tidak menerima informasi seperti itu," ucap Amithya, saat ditemui awak media, Kamis (21/3/2024).

Akan tetapi, lanjut Amithya, dirinya juga tak mau banyak berkomentar atas insiden dugaan penolakan pasien tersebut. Sebab saat ini, dugaan penolakan tersebut juga masih didalami oleh aparat berwenang. 

"Biarkan proses itu berjalan. Artinya dari RS Hermina juga sudah menyertakan kelengkapan lain di kepolisian," terangnya. 

Namun demikian, tegas Amithya, di kesempatan tersebut pihaknya memberikan evaluasi terhadap layanan RS Hermina terkait manajemen rumah sakit yang harus dapat memberikan layanan optimal. 

"Bagaimana mengatur manajemen rumah sakit dan bagaimana bisa lebih optimal, karena tantangan yang harus dihadapi dalam pelayanan di bidang kesehatan adalah harus dapat berpacu dengan waktu, tapi tidak boleh mengesampingkan kualitas pelayanan," tegasnya.

"Kalau di bidang kesehatan, berpacu dengan waktu, memang bagus, tapi tidak boleh mengesampingkan optimalisasi pekerjaan jadi tidak efisien. Itu evaluasi untuk RS Hermina," tambahnya. 

Sementara, Direktur RS Hermina, Wenni Retnosari mengaku bahwa tidak ada insiden penolakan pasien di RS yang sedang dipimpinnya, apalagi pihak keluarga pasien yang bersangkutan juga tidak menyebut adanya penolakan pasien. 

"Dari pernyataan keluarga (pasien) ke kami juga bilang tidak ada penolakan. Dan disetujui dari anak pasien. Yang kami perbaiki komunikasi intens kepada pasien untuk meningkatkan mitigasi resiko," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Dalam peristiwa tersebut, sebuah bus yang diduga mengalami rem blong menabrak sejumlah rumah warga, truk, dan pemotor, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia.

Kasatlantas Polres Malang, AKP Adis Dani Garta mengatakan, Bus Sinar Dempo bernopol K 7006 OB yang dikendarai Charles Nainggolan (36) diduga mengalami kendala rem blong, yang menimbulkan 6 korban jiwa, luka berat dan luka ringan, serta meninggal dunia.

"Saat itu Bus itu melaju dari arah barat ke timur. Ketika melewati jalan yang menurun, diduga terjadi kendala pengereman kemudian menabrak kendaraan yang di depannya yakni kendaraan truk engkel yang membuat air galon," katanya, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (21/3/2024). 

Akibat benturan yang keras, lanjut Adis, bus dan truk itu berpanting ke jalur berlawanan arah yang akhirnya menabrak pengendara motor Yamaha Vega ZR yakni Agus Efendi.

"Untuk jumlah korban ada 6 orang, 1 meninggal dunia, 2 luka berat dan 3 luka ringan. Korban meninggal dunia itu bernama Dhita Farika Aprilia (29)," jelasnya.

Adis menjelaskan, korban meninggal yakni Dhita Farika Aprilia (29), yang kala itu sedang berboncengan dengan suami dan anaknya. Korban meninggal dunia meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka di kepala dan kaki.

"Untuk pemotor dan anaknya yang masih berusia 4 tahun saat ini menjalani perawatan di RS Prima Husada Singosari. Kecelakaan itu juga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga setempat, tiang listrik, tiang telkom hingga plakat Balai Desa Klampok," terangnya.

Sedangkan, Adis menegaskan, untuk pengemudi dan penumpang truk mengalami luka luka dan menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan pengemudi Bus Mercedes Benz Sinar Dempo nopol K 7006 OB bernama Charles Nainggolan (36) mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang tangan, saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Sopir masih dalam kondisi perawatan. Nanti bila sudah sadar sepenuhnya kami akan melakukan pemeriksaan," tandasnya. 

Sebagai informasi, kecelakaan ini mengakibatkan seluruh kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 2 rumah warga rusak yakni milik Suwantah dan Rudi.(*)

Editor: Tri Sukma

Raihan penghargaan tersebut menjadi kado manis Pemkot Malang menjelang HUT.

Penghargaan tersebut disumbangkan oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta dan PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang.

Di ajang itu, PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang berhasil meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2024 # Bintang 4. Raihan prestasi itu meningkat dari raihan tahun lalu, dengan raihan # Bintang 3 untuk kategori yang sama. 

Sementara, Perumda Tugu Tirta Kota Malang kembali mempertahankan prestasinya selama tiga tahun berturut-turut dengan meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2024 # Bintang 5 yang mengantarkan Perumda Tugu Tirta meraih penghargaan TOP BUMD GOLDEN Trophy 2024. 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat MM.

Pada kesempatan itu, Wahyu menyampaikan, torehan prestasi ini menjadi sebuah kado manis Kota Malang yang sebentar lagi akan merayakan hari jadinya ke-110 pada tanggal 1 April 2024.

“Di hari jadinya yang ke-110, mudah-mudahan kado spesial ini bisa memberikan suatu arah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” doanya.

Tujuh penghargaan yang diraih ini disebutkan Wahyu merupakan sebuah prestasi luar biasa ditorehkan dua BUMD Kota Malang.

Menurutnya hal itu merupakan bukti kerja nyata yang dilakukan BUMD.

Mendatang, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut berharap dengan diraihnya penghargaan ini, sepak terjang kedua BUMD dalam melayani masyarakat Kota Malang bisa lebih maksimal.

“Ini menjadi salah satu bukti bahwa BUMD sudah bisa menunjukkan kinerjanya dengan lebih baik. Dan tentu ini menjadi harapan kita bersama, ke depannya BUMD kita bisa mengarah ke arah yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan yang purna kepada masyarakat. Dan tentunya saya ucapkan selamat atas prestasi ini,” ucapnya bangga.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), Nyimas Nunin Anisah Baidury mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima ini.

Disampaikannya bahwa penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi akan kerja keras yang dilakukan jajarannya, terutama dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pada sektor perbankan.

“Dengan inovasi yang kami lakukan berupa digitalisasi layanan perbankan, seperti halnya virtual account, kami berharap layanan kita tidak ketinggalan dengan yang lain, sehingga mampu membantu masyarakat Kota Malang” jelas Nunin.

Hal senada diutarakan Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang M. Nor Muhlas.

Menurutnya raihan prestasi ini merupakan bentuk komitmen Perumda Tugu Tirta dalam melayani masyarakat.

Mendatang, dengan diraihnya penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi perusahaan untuk lebih berinovasi. 

“Raihan ini juga tentunya karena adanya kepercayaan penuh dari pimpinan yang telah memberikan otoritas penuh kepada kami. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kami, sehingga kami menjadi semakin percaya diri dalam memaksimalkan kinerja kami,” bebernya.

Di ajang ini tak hanya perusahaan saja yang diganjar penghargaan, akan tetapi penghargaan juga diberikan kepada kedua pimpinan BUMD sebagai Top CEO BUMD Awards 2024 atas dedikasi kinerja yang dilakukan.

Mendatang, baik Nunin maupun Muhlas berharap raihan prestasi ini bisa menjadi pelecut semangat untuk berkarya lebih baik lagi. (***)

Editor: Tri Sukma

Meski, pihak keluarga korban sempat melontarkan tidak akan memperpanjang perkara tersebut asal ada permintaan maaf secara terbuka dari pihak Rumah Sakit Hermina (RS) Hermina Malang.

Terlebih, Sekretaris Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Arielf Wahyudi terus mendesak RS Hermina untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. 

"Sampai saat ini (RS) Hermina tidak ada rasa penyesalan dan tidak ada minta maaf. Saya tanyakan ke keluarga juga masih belum minta maaf. Cuma kalau datang memang sudah beberapa kali," ucapnya, saat dihubungi awak media, Rabu (20/3/2024).

Menurut Arif, permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka ini dinilai sangat perlu. Baik bagi pihak RS Hermina maupun bagi masyarakat Kota Malang. Sebab, masyarakat tentu sudah memberikan penilaian, baik sebelum atau sesudah insiden itu terjadi di RS Hermina. 

"Kenapa sih mengakui kesalahan untuk perbaikan ke depan kok gak mau. Ini sangat penting (permintaan maaf terbuka) sekali bagi masyarakat Kota Malang, terutama bagi rumah sakit agar tidak terjadi lagi," jelasnya.

Selain itu, lanjut Arief, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) bisa pro aktif untuk mengajak RS Hermina menyampaikan permintaan maafnya yang selanjutnya bisa diikuti dengan serangkaian proses evaluasi. 

"Evaluasi juga bisa mengajak Persatuan Rumah Sakit Indonesia untuk klarifikasi. Kondisi ngomong apa adanya aja lah, karena penilaian masyarakat RS Hermina gak gentle. Ketika mau minta maaf dan menyatakan terbuka kalau ada kekurangan, masyarakat akan memandang kedepan ada perbaikan," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Arief, rencananya Komisi D, DPRD Kota Malang berencana melakukan pemanggilan pihak RS Hermina."Rencananya hari ini (Rabu 20/3/2024) kami mau memanggil pihak RS Hermina," tegasnya. (*).

Editor: Tri Sukma 

Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang terus melakukan pengembangan yang akhirnya melakukan penahanan terhadap satu orang ASN yang sebelumnya di tahun 2023 silam menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang.

Penahanan eks Sekretaris Dispora Kabupaten Malang Henry Mulia Baharudin Tanjung tersebut dilakukan Kejari Kabupaten Malang atas dugaan penipuan atau penggelapan terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap 7 orang tenaga honorer.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto mengatakan, penahanan yang bersangkutan ini setelah dilakukan pemeriksaan tahap kedua.

"Yang bersangkutan ini telah melakukan penipuan terhadap seseorang dengan menjanjikan dapat menjadikan CPNS. Kasus itu terjadi pada kisaran waktu 2013 hingga 2015," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/3/2024).

Deddy menjelaskan, dalam perkara ini, yang bersangkutan meminta sejumlah uang ke korban dengan iming-iming dapat masuk dalam CPNS.

"Korban memberikan uang sekitar Rp 100 juta kepada pelaku (Tanjung, red), tapi hingga saat ini korban tidak menjadi CPNS sehingga korban melaporkan ke Polres," jelasnya.

Akibat perbuatannya, lanjut Deddy, Tanjung akan mendekam Lapas Lowokwaru Kota Malang selama 20 hari kedepan, sebelum melanjutkan proses hukum ke persidangan.

"Pelaku ini akan kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Lowokwaru, sembari menunggu proses hukum," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Malang selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pernah membentuk tim untuk membongkar praktik penipuan tersebut.

Bahkan, Bupati Malang HM Sanusi sempat mengecam dan memberikan ancaman bagi oknum ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang diduga telah melakukan penipuan.(*)

Editor: Tri Sukma

Head of Regional Corporate Affairs East Java, Bali, dan Nusa Tenggara Goto, Yondi Hartanto mengatakan, Gojek yang merupakan platform on-demand terkemuka di Asia Tenggara dan pelopor model ekosistem multi-layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan lainnya, menghadirkan beragam layanan yang direkomendasikan oleh #EmakHemat.

"Jadi layanan #EmakHemat ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani bulan Ramadan dan juga bersilaturahmi di hari raya Lebaran tanpa ribet dan hemat, ucapnya.

Sementara, Area Head Gojek Malang, Irvan Yonas mengatakan, Gojek yang merupakan layanan on demand services dari GoTo berkomitmen untuk terus memberikan strategi-strategi hemat yang tepat, guna mendukung kemudahan dan kelancaran masyarakat.

“Sebagai orang Indonesia asli, kita selalu mendengarkan nasihat orang tua terutama Ibu/ Mande/Bunda/ Emak atau apapun sebutannya di wilayah masing-masing. Sebab, Emak selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Untuk itu, selayaknya Emak, Gojek memberikan solusi terbaik dan hemat yang bisa digunakan oleh banyak orang tanpa ribet termasuk di bulan Ramadan dan juga hari raya Lebaran nanti," katanya.

Menurut Irvan, dengan menggunakan layanan #EmakHemat, masyarakat bisa berhemat selama selama puasa supaya tetap produktif dan bisa bepergian dengan nyaman tapi tetap hemat.

"Maka, kami merekomendasi menggunakan layanan #EmakHemat selama Ramadan, karena dengan pakat GoCar bisa berhemat harga mulai Rp 10.000, untuk paket berbuka sekeluarga, Gojek juga menghadirkan Promo Maksimal GoFood, ada pilihan menu hemat dengan harga 20 ribuan dan tambahan diskon hingga 35 persen untuk menemani waktu berbuka puasa atau sahur kamu bareng keluarga," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Irvan, untuk pelayanan pengiriman parcel, #EmakHemat merekomendasikan untuk memakai GoSend, karena ada flat ongkir hanya Rp. 5.000 dengan menggunakan kode promo 'GOSENDHEMAT'.

"Sedangkan, untuk yang butuh berbelanja kebutuhan #EmakHemat merekomendasikan GoMart Hemat 7 Hari 7 Malam karena ada berbagai produk harga flat Rp 15 ribu setiap hari," terangnya.

Selain itu, lanjut Irvan, di bulan Ramadan 2024 ini Gojek juga berbagi berkah lewat beberapa program untuk Mitra Usaha GoFood dan juga Mitra Driver. 

"Kami tidak mau ketinggalan, untuk Mitra Usaha GoFood, Gojek menghadirkan Merchant Partnership yang memfasilitasi merchant untuk dapat memperoleh berbagai media promosi, agar produk andalan merchant yang tergabung dalam partnership ini mendapatkan publikasi lebih tinggi untuk menjangkau konsumen lebih banyak lagi di GoFood," tegasnya.

Disisi lain, salah satu Mitra Usaha GoFood sekaligus pemilik restoran Warung Lesehan Yogyakarta, Albert Yonathan menyatakan program ini membantu usahanya untuk semakin berkembang, karena mendapatkan berbagai media promosi, seperti OOH, Social Media, hingga iklan digital dan juga KOL. 

"Dengan adanya program merchant partnership kami merasa terbantu terutama dari sisi orang semakin banyak mengetahui mengenai Warung Lesehan Yogyakarta, sehingga pesanan bisa semakin meningkat dan juga kami bisa menghemat pengeluaran dari sisi iklan," tukasnya.

Sebagai informasi, dengan menggunakan layananan #EmakHemat, masyarakat dapat berbagi kebaikan dengan mudah selama ramadan ini melalui aplikasi GoPay dan Gojek. Cukup pilih ‘zakat dan donasi’ di aplikasi GoPay. 

Disitu ada beberapa Lembaga Amil Zakat antara lain; Baznas, Kitabisa, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa dan lainnya. Donasi dari pengguna GoPay akan langsung disalurkan ke mitra lembaga amil zakat secara real time.

Selain itu, GoPay juga akan menyalurkan donasi Berbagi Kebaikan, setiap kali pengguna melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi GoPay pada periode 12 Maret – 11 April 2024, maka GoPay akan menyisihkan sebagian dana untuk donasi, dana ini 100 persen berasal dari GoPay dan tidak dibebankan ke konsumen. 

Karena, GoPay menargetkan donasi perusahaan dapat mencapai Rp 1 miliar yang akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pada 19 April 2024 mendatang akan digunakan untuk renovasi musala, paket sembako, serta bantuan pendidikan untuk anak-anak panti asuhan yang dikelola oleh komunitas Mitra Driver Gojek. 

Bahkan, pengguna GoPay bisa melihat perkembangan donasi Berbagi Kebaikan, baik dari pengguna maupun GoPay, di halaman utama aplikasi GoPay yang akan diupdate setiap hari pukul 08:00. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Beberapa nama calon untuk memimpin suatu daerah saat ini tengah ramai di perbincangkan oleh masyarakat daerah tersebut. Salah satunya di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Di Kabupaten Pasuruan sendiri, ada salah satu tokoh bernama Ramdhanu Dwiyantoro yang terus mendapatkan dukungan dan dorongan dari arus bawah serta berbagai tokoh masyarakat. 

Pria bersahaja yang pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut, disebut-sebut sebagai sosok ideal untuk menjadi pemimpin baru Kabupaten Pasuruan.

Beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi) Kabupaten Pasuruan, menemui Ramdhanu untuk berbincang santai jelang buka puasa akhir pekan ini. 

Dalam pertemuan santai dan gayeng itu, mereka langsung menitipkan beberapa pesan, aspirasi, serta amanat pembangunan Kabupaten Pasuruan kepada Ramdhanu. 

Perbincangan hangat ini dimotori oleh mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto.

Menurut Agus, Kabupaten Pasuruan membutuhkan kehadiran tokoh birokrat yang bersih, tegas, merakyat, kaya pengalaman, serta memiliki akses jaringan yang luas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Pasuruan. Semua atribut ini, menurut Agus, dimiliki oleh Ramdhanu. 

“Kami beberapa pegiat dari kompakdesi yang berisikan tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai kepala desa di Kabupaten Pasuruan perlu untuk turut andil dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Pasuruan," kata Agus.

"Sudah lama kami berpikir bahwa Kabupaten Pasuruan harus dipimpin oleh seorang yang cakap dalam keilmuan dan kaya pengalaman dalam birokrasi, plus mempunyai banyak akses jaringan yang dibutuhkan untuk membangun Pasuruan," tambahnya.

Dalam pandangan Agus, Ramdhanu adalah sosok yang sangat pas sebagai pemimpin baru Pasuruan. Sebab, dia telah meninggalkan jejak sangat mendalam kepada masyarakat, dalam kapasitas sebagai Kajari Kabupaten Pasuruan periode 2019 sampai 2022. 

“Beliau ketika menjabat sebagai Kajari selama tiga tahun, telah meninggalkan banyak kenangan baik bagi masyarakat Pasuruan. Kebijaksanaan beliau dalam penegakan hukum membuat Pasuruan aman dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebab, hukum ditegakan dengan aspek pendekatan edukatif dan persuasif. Ini kelebihan beliau," ucap Agus.

Selain tokoh Kompakdesi Pasuruan, dukungan kepada Ramdhanu datang dari tokoh ulama muda, KH. Said Al Hudri. Gus Hudri, biasa dia dipanggil, merupakan Ketua Nawa Kartika, sebuah organ yang terdiri atas kiai-kiai dan gus-gus muda di Kabupaten Pasuruan.

Gus Hudri menyebut bahwa Ramdhanu adalah tokoh paling ideal untuk melanjutkan kepemimpinan Irsyad Yusuf sebagai Bupati Pasuruan.

“Dalam keyakinan kami, kemimpinan itu harus berkesinambungan seperti dalam kaidah yang sering menjadi pegangan kaum pesantren yaitu Al-Muhafadhotu ala Qodimis Sholih wal Akhdzu bil Jadidil Ashlah. Melanjutkan pembangunan yang sudah sukses dilaksanakan oleh Gus Irsyad, lalu membuat inovasi kebijakan baru untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ucap Gus Hudri. 

"Selain itu, kami ini mendukung Pak Ramdhanu karena beliau orang baik," imbuhnya. 

Mendapatkan banyak dukungan, Ramdhanu memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

Ramdhanu mengatakan bahwa sokongan itu adalah amanah yang sangat besar. Tetapi tentu saja, maju dalam kontestasi sebagai Bupati Pasuruan adalah tugas berat dan harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Kalau saya ini manut kiai. Kalau sudah diperintah berangkat ya bismillah, budal," ucap Ramdhanu.

Meski demikian, sejumlah gagasan dan aspirasi para tokoh Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian serius bagi Ramdhanu. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Peninjauan yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, dan dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat tersebut didapati adanya kenaikan harga cukup drastis terjadi pada daging ayam ras. 

Dimana saat ini mencapai Rp 39 ribu per kilogram. Sedangkan baru dua hari yang lalu, harganya masih Rp 30 ribu per kilogramnya. 

"Kita langsung cek beberapa komoditi di sana, di antaranya ada daging ayam, itu ada kenaikan gratis khususnya di ayam ras. Satu kilo tadi itu ada Rp 39 ribu, 2 hari yang lalu sempat Rp 30 ribu," ucapnya Wahyu, saat ditemui awak media disela-sela peninjauan, Selasa (19/3/2024). 

Kenaikan harga daging ayam ras tersebut, lanjut Wahyu, dapati saat berdialog dengan beberapa pedagang di Pasar Besar dan Pasar Dinoyo. Sementara untuk di WTI yang ada di dua pasar tersebut, dirinya memastikan bahwa stok beras SPHP masih terbilang aman. 

"Tadi mulai dari Pasar Besar, kami langsung melihat Warung Tekan Inflasi (WTI), dan di situ sudah ada beras SPHP. Kemudian tadi kita tinjauan ke Pasar Dinoyo, ke WTI juga," jelasnya. 

Sementara untuk harga telur, Wahyu menjelaskan, harganya saat ini masih cenderung stabil di Rp 30 ribu hingga Rp 31 ribu per kilogram. Stabilnya harga bahan pangan juga ditemukan pada komoditas gula, bawang putih, cabai dan beras. 

"Sebelum kami berangkat tinjauan tadi juga ada penjelasan dari BI, yang menyatakan bahwa ada beberapa komoditi yang cenderung naik selain cabai, daging, telur, dan minyak goreng," terangnya.

Dengan kondisi tersebut, tambah Wahyu, pihaknya akan mengoptimalkan berbagai instrumen dan skema untuk dapat menekan harga bahan pangan. Seperti harga daging ayam ras yang kenaikannya cukup drastis dalam waktu tak lebih dari dua hari. 

"Kami akan mengoptimalkan beberapa instrumen, salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang saat ini digelar di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru," ulasnya.

Pada pelaksanaan GPM tersebut, Wahyu memastikan bahwa harga bahan pangan lebih murah dibanding harga pasar. Untuk harga telur ayam per kilogramnya dibanderol Rp 29 ribu. 

Sedangkan untuk daging ayam, harganya masih Rp 31 ribu per kilogramnya, terdapat selisih sekitar Rp 8 ribu dengan yang ada di pasar. 

"Harga beras SPHP itu Rp 51 ribu untuk kemasan 5 kilogram. Minyak goreng juga lebih murah di GPM. GPM ini kan bukan hanya sekali, harapannya memang bisa menekan harga," tegasnya.

Selain itu, Wahyu menegaskan, untuk mengendalikan harga, pihaknya juga akan mengoptimalkan kerjasama antar daerah (KAD) agar bisa mendapatkan komoditi dengan harga di tingkat produsen. Termasuk daging ayam dan telur ayam. 

"Itu akan kami lakukan, jadi saya minta ke Pak Kadiskopindag untuk membeli melalui KAD kemudian nanti akan dijual di Warung Tekan Inflasi," ulasnya. 

Sehingga, tidak menutup kemungkinan, komoditi yang dijual di WTI saja nantinya tidak hanya beras saja. Dan jika memang ada komoditi yang bisa diakomodir melalui WTI, juga tetap akan dioptimalkan. 

"Artinya komoditi apa saja yang bisa kita jual untuk mengimbangi harga di pasaran. Yang cenderung tinggi harganya itu akan diintervensi," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Terlebih, hingga saat ini Pemkot Malang belum belum mengambil sikap untuk melakukan proses pengisian jabatan tersebut, mengingat masa jabatan Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang hanya tersisa tak kurang dari dua pekan saja, yakni pada 1 April 2024 mendatang.

"Sampai saat ini kami tidak melihat ada kejelasan tindak lanjut Pemkot Malang. Pak Pj mestinya sudah membentuk pansel (panitia seleksi). Kalau toh ada pansel, seharusnya sudah ada dari beberapa waktu yang lalu," ucapnya, saat ditemui awak media, Selasa (19/3/2024).

Menurut Arief, jika memang ada pansel untuk menentukan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta periode selanjutnya, seharusnya sudah dibentuk sejak sekitar 3 bulan yang lalu. 

"Tetapi kalau sampai hari ini tanpa pansel, indikasinya akan ada perpanjangan masa jabatan direksi," jelasnya.

Sebab, lanjut Arief, jika tidak segera ada ketegasan dari Pj Wali Kota Malang, dikhawatirkan muncul opini yang dapat berbuntut spekulasi liar dari publik.

Salah satu yang mulai muncul itu yakni keterkaitan polemik jabatan direksi Perumda Tugu Tirta dengan isu majunya Pj Wali Kota Malang dalam kontestasi perebutan kursi N1. 

"Harus berani melangkah dengan tegas, jangan terkatung-katung seperti ini. Ini akan memunculkan spekulasi banyak pihak," tegasnya.

Apalagi, Arief menambahkan, berdasarkan dalam laporan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta saat melakukan hearing bersama Komisi B DPRD Kota Malang pada Senin (18/3/2024) kemarin, Pj Wali Kota Malang yang juga bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) disebut telah mendapat laporan evaluasi kinerja Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang pada 4 Januari 2024 lalu. 

"Dewas juga sudah memberikan rekomendasi penilaian, evaluasi, dan itu lengkap. Tinggal Pak Pj Wali Kota saja yang menilai Pak Mukhlas dan jajarannya ini seperti apa," terangnya. 

Untuk itu Arief meminta agar ada kelanjutan untuk mengisi jabatan Direksi Perumda Tugu Tirta, karena kewenangannya secara penuh berada pada Pj Wali Kota Malang yang bertindak sebagai KPM Perumda Tugu Tirta. 

"Kami akan rapat dulu di Komisi, kalau gak segera ada keputusan maka kami akan berikan saran tertulis kepada Pak Pj. Kami gak bisa memberikan deadline karena itu hak prerogatif Pak Pj," ulasnya. 

Bahkan tambah Arief, dirinya juga sempat berspekulasi bahwa ada dugaan polemik Direksi Perumda Tugu Tirta ini memang sengaja dilakukan. Meski tak memberikan alasan pasti, namun menurutnya tak menutup kemungkinan hal itu terjadi. 

"Kalau setingkat Pak Pj Wali Kota, dengan menggunakan instrumen kepegawaian yang begitu lengkap, rasanya kok memang (ada unsur) kesengajaan," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Pasalnya, Satreskrim Polres Malang saat ini tengah mendalami alur distribusi beras Bulog SPHP hasil pembelian tersangka pengemasan ulang EH, distribusi beras subsidi tersebut semestinya dalam pengawasan pemerintah.

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami alur pendistribusiannya, dan belum menemukan adanya bukti maupun fakta adanya keterlibatan oknum Perum Bulog dalam peredaran beras subsidi tersebut.

"Tentang ada tidaknya keterlibatan oknum Bulog, sampai saat ini belum kami temukan. Tapi, tidak menutup kemungkinan segala celah-celah kami dalami, termasuk segala informasi. Karena penyidikan masih kami kembangkan dan kami lakukan secara intensif," ucapnya, saat ditemui awak media, Selasa (19/3/2024).

Menurut Gandha, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Perum Bulog Cabang Malang untuk menelusuri distribusi dan peredaran beras SPHP. 

"Kami telah mendapatkan data itu, dan kini tengah menjadi bahan penyidikan kami, serta menjadi objek pendalaman kami, dalam kaitan penyidikan intensif kami," tegasnya.

Sementara, Kepala Perum Bulog Cabang Malang, Siane Dwi Agustin menegaskan, bahwa pihaknya tidak terlibat dalam perkara Repacking beras Bulog SPHP menjadi beras premium tersebut.

"Kami pastikan bahwa di lingkungan kami tidak ada yang punya moral hazard (penyimpangan moral) seperti itu," ucapnya.

Siane mengaku bahwa saat ini pihaknya bersama Polres Malang masih mendalami asal beras Bulog program SPHP yang dikemas kembali menjadi beras premium tersebut. 

"Beras itu bisa saja berasal dari luar wilayah Malang. Nanti bisa dilacak oleh Satreskrim Polres Malang. Yang jelas Bulog memang menyalurkan beras SPHP ini. Tapi datangnya dari mana kan bisa dari tempat-tempat yang lainnya. Harus kita dalami," jelasnya.

Sebab, lanjut Siane, Bulog hanya menyalurkan beras program SPHP ke ritel modern dan pasar-pasar tradisional, dan toko-toko lainnya di luar pasar yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan setempat.

"Jadi kita semua bekerja sama. Kalau yang di luar itu, tidak ada, dan kami mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus itu, saya berharap tidak ada kasus serupa di kemudian hari," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih mengatasi, pelaku berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Malang di kediamannya saat melakukan repacking beras Bulog SPHP menjadi beras premium.

"Pelaku ini ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara pada Senin (18/3/2024) kemarin," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (19/3/2024).

Menurut Imam, berdasarkan pengakuan tersangka, usaha Repacking tersebut baru dimulai pada akhir bulan Januari 2024 lalu, karena kala itu harga beras di pasaran naik, dan adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

"Tersangka ini mengawali usaha berdagang beras bulan Oktober 2023 lalu, dan memiliki gudang di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang. Tersangka mengaku mulai melakukan repacking beras bulog menjadi beras premium untuk mendapat keuntungan tinggi akhirnya Januari 2024 kemarin," jelasnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, lanjut Imam, diperoleh beras Bulog SPHP kemasan 50 kilogram tersebut dari marketplace di Media Sosial (Medsos) Facebook yang dibeli secara COD dengan harga Rp 690 ribu.

Selain itu, tersangka juga mengaku membeli beras SPHP dari seorang laki-laki tidak dikenal, dengan harga Rp 640 ribu per 50 kilogram.

"Setelah membeli beras itu, tersangka merepacking ke dalam kemasan lebih kecil dengan dibantu oleh satu karyawan berinsial EAP (35) yang kini menjadi saksi," terangnya.

Dengan repacking beras Bulog SPHP menjadi beras premium, tambah Imam, tersangka berhasil meraup keuntung jutaan ribu rupiah setiap bulannya.

"Tersangka per bulannya meraih keuntungan seribu sampai dua ribu pekilogram. Jadi rata-rata per bulan keuntungannya mencapai Rp8 sampai Rp 9 juta rupiah. Jika ditotal keuntungan yang didapat mencapai Rp 45 juta rupiah," tegasnya.

'Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 144 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 143 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara," imbuhnya.

Sebagai informasi, tersangka EH melakukan Repacking beras Bulog SPHP seberat 50 kilogram menjadi beras premium 25 dan 5 kilogram dengan sejumlah merk.

Merk-merk tersebut, yakni Raja Lele dengan kemasan 25 kilogram yang dijual seharga harga Rp 350 ribu, dan merk Ramos Bandung kemasan 5 kilogram dengan harga Rp70 ribu.(*)

Editor: Tri Sukma

Klaim tersebut secara simbolis diserahkan kepada empat ahli waris pekerja rentan yang meninggal tersebut. Masing-masing mendapat uang sebesar Rp 42.000.000,-

Dalam kesempatan tersebut Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan, apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen dan kerjasamanya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan di Kota Malang.

Hal ini merupakan wujud peran pemerintah dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

"Ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot Malang terhadap pekerja rentan. Dengan menggunakan  APBD tahun anggaran 2024," ungkap Wahyu, Senin, (18/03/2024). 

Acara penyerahan klaim asuransi ini diselenggarakan di Balaikota Malang.

Diantara warga yang menerima penyerahan uang masing-masing sebesar Rp 42 juta ini adalah ahli waris dari almarhum Eko Handoko anggota Linmas Lesanpuro; ahli waris dari almarhum Bambang Sispurwadi, anggota Linmas Tanjungrejo; serta ahli waris dari almarhum Supriadi, perangkat RT/RW Kelurahan Lowokwaru Kota Malang.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Malang, Widodo menguraikan beberapa hal. 

Bahwa dalam acara ini juga diserahkan secara simbolis kartu kepesertaan kepada 26.400 pekerja penerima insentif. Mereka yang dimaksud ; Ketua RT & RW, anggota Satlinmas, guru ngaji, guru Minggu, Marbot, Modin, penjaga makam, Kader Posyandu dan Kader Puskesos. 

Menurutnya, pekerja penerima insentif yang termasuk golongan rentan yang dibiayai APBD seperti tersebut di atas. Mereka harus dilindungi agar ketika terjadi resiko negara hadir untuk sejahterakan warganya.

Widodo juga membeberkan, dalam kesempatan ini diserahkan secara simbolis klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada empat ahli waris yang meninggal. Sebenarnya terdapat jumlah 18 orang yang meninggal, yang terdiri dari 16 anggota Linmas, yang meninggal kemungkinan faktor kecapekan tugas menjaga Pemilu kemarin.

Juga terdapat satu orang Ketua RT dan seorang modin yang hari ini mendapat santunan.

"Ini merupakan bukti keseriusan Pemkot Malang untuk menyejahterahkan masyarakatnya," ucap Widodo.

Bisa dibayangkan jika para pekerja tersebut tidak diikutkan BPJS Ketenagakerjaan.

Dapat dipastikan para ahli waris pekerja tersebut tidak mendapat apa-apa serta keberlanjutan kehidupan ahli waris akan semakin terpuruk.

"Maka inilah perlunya jaminan sosial, untuk itu kami berharap Covered Sidenya kepada orang-orang yang butuh perlindungan ditingkatkan," tukasnya.

Sebelum mengakhiri perbincangan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang menuturkan, jika jaminan sosial ini merupakan hak normatif setiap warga negara, semakin banyak orang yang dilindungi, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. (***).

Editor: Tri Sukma

Kesengajaan dalam pengisian tersebut datang dari Penjabat (PJ) Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang hingga saat ini belum memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan atau menunjuk orang baru sebagai Dirut Tugu Tirta.

"Sepertinya ada unsur kesengajaan, karena hingga saat ini belum dilakukan upaya pengisian jabatan itu (Dirut), apalagi Pj Wali Kota Malang sebagai pimpinan tertinggi, dan sebagai kuasa pemilik modal (KPM) Perumda Tugu Tirta," ucapnya, saat ditemui awak media, usia audiensi bersama dewan pengawas (dewas) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Senin (18/3/2024).

Menurut Arief, lamanya atau polemik pengisian jabatan Dirut Perumda Tugu Tirta tersebut, diyakini ada kepentingan atau skenario lain, karena sampai saat ini, proses seleksi Direktur Perumda Tugu Tirta yang seharusnya sudah dilakukan, malah tak kunjung ada kejelasan. 

"Sepertinya ada kepentingan. Ya, pasti selaku KPM ada skenario dari Pak Pj. Skenarionya kan paling gampang ya perpanjang itu. Karena gak ada pansel, berarti ada perpanjangan," jelasnya. 

Akan tetapi, lanjut Arief, dirinya tidak mempermasalahkan jika nantinya, unsur ksengajaan itu benar adanya, jika itu memang terjadi, tentunya telah ada pertimbangan dari Pj Wali Kota Malang yang turut bertindak sebagai KPM Perumda Tugu Tirta. 

"Sebenarnya gak masalah, asal tegas, toh perpanjangan itu tadi juga bisa diberhentikan oleh Wali Kota definitif kalau misalnya gak cocok. Skenario itu juga menjadi hak prerogatif Pak Pj," terangnya. 

Terlebih, lanjut Arief, masa jabatan Dirut Perumda Tugu Tirta akan berakhir pada 1 April 2024 mendatang, dan untuk proses seleksi seharusnya juga telah berlangsung. Namun sayangnya, sampai saat ini, panitia seleksi (pansel) pun juga beluk disusun. 

"Pansel dalam tempo seminggu mendekati masa akhir jabatan itu sangat tidak efektif. Jadi, kalau hari ini ada pansel pasti ada Plt, kalau mau diperpanjang, ya perpanjang saja," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Menurut Wahyu, keikutsertaan pekerja kategori rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini, merupakan komitmen dan bentuk keseriusan Pemkot Malang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat.

"Ini adalah bagian dari upaya kami memberikan proteksi terhadap para pekerja kategori rentan dari resiko. Maka penyerahan kepesertaan dan manfaat Program Jamsostek ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja itu," terang Wahyu saat ditemui usai menyerahkan secara simbolis kepesertaan Jamsostek pada Apel Pagi ASN di Halaman  Balaikota Malang, Senin (18/3/2024). 

Sebagai informasi, pendaftaran kepesertaan tahun 2024 ini diberikan kepada Ketua RT/RW, Satlinmas, Guru Ngaji, Guru Minggu, Marbot, Mudin, Penjaga Makam, dan Kader Puskesos di wilayah Kota Malang.

"Kami daftarkan dan kami bayarkan mulai Januari 2024. Ini memang kami menganggarkan dari APBD agar mereka tercover di Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan," ucap Wahyu. 

Untuk diketahui, mekanisme pembayaran iuran peserta Program Jamsostek ini dianggarkan setiap bulan oleh masing-masing kelurahan dan perangkat daerah terkait.

"Maka saya imbau juga agar kelurahan dan perangkat daerah terkait, tidak terlambat dalam membayarkan preminya," imbau Wahyu.

Selain menyerahkan secara simbolis kepesertaan program Jamsostek, Wahyu juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian masing-masing sebesar Rp 42 juta kepada ahli waris Alm. Bambang Sispurwadi anggota Satlinmas Kelurahan Tanjungrejo.

Kemudian kepada ahli waris Alm. Eko Handoko anggota Satlinmas Kelurahan Lesanpuro, dan ahli waris Alm. Supriadi  Perangkat RT/RW di Kelurahan Lowokwaru yang telah terdaftar pada Program Jamsostek. 

Wahyu berharap, langkah tersebut dapat meringankan beban keluarga selama masa-masa sulit setelah kehilangan orang yang dicintai.

"Kami berharap, bantuan ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan dari Pemkot Malang bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dan semoga ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan," urai Wahyu. 

Tidak hanya itu, pada apel pagi ini Pj Wali Kota Wahyu, juga menyerahkan Sertifikat Standar Nasional Perpustakaan dengan predikat Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI, yang berhasil dicapai oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. 

Juga menyerahkan Penghargaan Karyabakti dari Kementerian Dalam Negeri RI yang diraih Satpol PP Kota Malang.

Penghargaan Karyabakti ini diraih karena Satpol PP Kota Malang mampu menyelenggarakan penegakan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam mudik gratis tersebut, Dishub Kota Malang akan menyiapkan 10 armada bus dengan 9 rute dari Kota setempat ke daerah di seluruh Jawa Timur.

Ke-9 rute yang akan dilintasi 10 bus mudik gratis dari Kota Malang yakni:

1. Malang-Blitar-Tulungagung-Trenggalek, dan Ponorogo. 

2. Malang-Blitar-Kediri-Jombang-Nganjuk-Madiun, dan Ngawi.

3. Malang-Lamongan-Bojonegoro.

4. Malang-Lamongan-Tuban.

5. Malang-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi.

6. Malang-Probolinggo-Lumajang-Jember-Banyuwangi.

7. Malang-Bangkalang.

8. Malang-Sampang-Pamekasan.

9. Malang-Sampang-Pamekasan-Sumenep. 

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, dalam program mudik gratis tersebut, pihaknya menyiapkan 10 bus dengan kuota sebanyak 450 orang.

"Di mudik gratis kali ini kami menyiapkan 10 bus untuk 450 orang atau 450 seat," ucapnya, saat dihubungi SuaraJatimPost.com, Senin (18/3/2024).

Widjaja menjelaskan, untuk program mudik gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat ber-KTP Kota Malang, dan jadwal keberangkatan bus mudik gratis tersebut akan diberangkatkan di depan Balai Kota Malang pada Sabtu (6/4/2024) mendatang pada pukul 07.00.

"Jadi masyarakat yang ber-KTP Kota Malang bisa mendaftar di Terminal Madyopuro, dengan hanya menunjukkan KTP dan KK asli ke petugas pendaftaran. Kami tidak membuka pendaftaran secara online, sehingga harus datang ke Terminal Madyopuro," jelasnya. 

Widjaja menegaskan, pendaftaran mudik gratis ini akan dimulai pada hari ini (Senin 18/3/2024) hingga 22 Maret 2024 mendatang. Proses pendaftaran dapat dilakukan pada jam kerja yakni mulai pukul 08.00-14.30. 

"Mudik gratis ini, untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di jalan saat mudik lebaran. Tentu juga untuk meminimalisir kecelakaan bagi pengendara motor," tegasnya. 

"Dengan mudik gratis ini diharapkan juga bisa menekan inflasi dari komoditi angkutan transportasi di Kota Malang," imbuhnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Praktik pengemasan beras Bulog SPHP menjadi beras kemasan premium yang selanjutnya dijual ke pasaran umum di Kabupaten Malang tersebut dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial EH (37), warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, yang memiliki gudang di Jalan Kubu, Dusun Krajan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang. 

Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih saat menggelar siaran pers menyampaikan, dalam aksinya pelaku telah melakukan pengemasan ulang beras Bulog SPHP kemasan 50 kilogram, ke kemasan beras premium merek Raja Lele berukuran 25 kilogram dan Ramos Bandung dengan kemasan 5 kilogram. 

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan yang diterima aksi pengemasan ulang ini dilakukan tersangka kurang lebih sudah berjalan 5 bulan," ucapnya.

Imam menjelaskan, dalam perkara tersebut, Polres Malang telah menetapkan tersangka kepada pelaku setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk dari seorang pegawai EH berinisial EAP (35) warga Mergosono, MIY (33) warga Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, dan satu orang saksi ahli dari Wakil Kepala Kantor Cabang Bulog Malang. 

"Tersangka melaksanakan pengemasan kembali pengemasan kembali, dari beras bulog yang merupakan program SPHP kemasan 50 kilogram, dikemas ulang menjadi kemasan premium, yaitu dimasukkan di kemasan raja lele dengan kemasan 25 kilogram, dan kemasan Ramos Bandung dengan kemasan 5 kilogram," jelasnya.  

Lebih lanjut, Imam menegaskan, tersangka sendiri diketahui telah membuka usaha penjualan beras sejak Oktober 2023 lalu, dengan nama toko 'Toko Beras Rizky Zain', yang berada Jalan Kubu RT 19 RW 2 Dusun Krajan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

"Jadi tersangka ini membuka toko, tersangka melakukan itu (Re-packing atau Re-branding beras SPHP) karena saat itu harga beras mahal, aksi tersangka ini dilakukan dengan dibantu satu pekerjanya yakni EAP," jelasnya.

Dengan melihat fluktuasi harga beras Bulog di bulan Januari 2024 itu, lanjut Imam, tersangka akhir melakukan pembelian beras Bulog SPHP, kemudian mengemas ulang ke bungkus karung beras jenis premium kemasan 5 kilogram dan 25 kilogram. 

"Motif tersangka untuk menjual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak," tegasnya. 

Akan tetapi, tambah Imam, aksi tersangka tersebut tercium tim Satgas Polres Malang, dan petugas pada Jumat (15/3/2024) lalu sekitar pukul 22.45 melakukan penggrebekan yang didapati tersangka sedang melakukan pengemasan beras Bulog SPHP ke dalam karung beras jenis premium, dengan kemasan 5 kilogram dan 25 kilogram. 

"Tim Satgas Pangan Polres Malang yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Malang melakukan tangkap tangan terhadap tersangka, yang pada saat itu melakukan aktivitas pengemasan ulang," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Penghargaan tersebut diterima langsung pengurus IMI Kabupaten Malang, Andika Fajar Kurniawan dan Dony DKMS, karena dinilai berhasil mewadahi anak-anak muda penyuka balap motor melalui Kanjuruhan Street Race.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengapresiasi gagasan positif IMI Kabupaten Malang, lantaran lewat event Kanjuruhan Street Race dapat membantu kepolisian dalam rangka menghentikan maraknya balap liar yang selama ini meresahkan masyarakat.

"Sejak bulan Desember kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada rekan-rekan komunitas atau pemuda yang memiliki minat dan hobi di bidang adu kecepatan," ucapnya, saat memberikan sambutan di upacara HKN, Senin (18/3/2024).

Menurut Kholis, upaya pendekatan itu merupakan upaya baru kami, untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mengeluarkan solusi.

"Jadi upaya yang sudah usang dan sudah tidak relevan sudah mulai kami tinggalkan, kami tengah berupaya untuk lebih persuasif, dengan tidak melakukan kejar-kejaran atau kucing-kucingan, razia, gesek nomor rangka nomor mesin, penindakan terhadap kendaraan, karena langkah itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Kholis menambahkan, Kanjuruhan Street Race merupakan event yang harus terus didukung untuk membasmi aksi balap liar. Dijelaskan Kholis, secara spesifik menyadarkan perilaku anak-anak muda agar tidak terjerumus pada aksi balap liar merupakan hal positif, salah satunya lewat Kanjuruhan Street Race.

"Kita ingin intervensi, komunikasi, adalah orangnya bukan kendaraannya. Bagaimana kita bisa menata dan menyadarkan perilakunya dengan cara-cara yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Saya rasa (Kanjuruhan Street Race, red) merupakan wadah yang sangat baik untuk bisa kita hilangkan stigma balap liar yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris IMI Kabupaten Malang, Andika Fajar Kurniawan menjelaskan, Kanjuruhan Street Race ini selain untuk mewadahi para pebalap liar, juga untuk mengorbitkan anak-anak muda di Kabupaten Malang yang memiliki potensi dalam dunia otomotif agar dapat meraih prestasi, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

"Kanjuruhan Street Race sudah digelar 12 episode, kita sudah memulai bulan Oktober lalu, kami lakukan setiap Jumat dan malam minggu, awalnya kita datangi warung-warung kopi untuk mengajak bicara teman-teman bagaimana kalau kita mengajukan fasilitas atau solusi supaya tidak terjadi kucing-kucingan dengan kepolisian," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Terlebih, sebelumnya Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM memerintahkan Dinkes Kota setempat untuk menulusuri dugaan kabar penolakan pasien karena alasan bed penuh di RS Hermina. Mengingat, RS tersebut berada di bawah naungan Dinkes Kota Malang.

Sekretaris Dinkes Kota Malang, dr Umar Husman mengatakan, atas perintah tersebut pihaknya memintai keterangan pihak RS Hermina. Bahkan juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Kami sudah ke RS Hermina dan koordinasi ke Polresta, dan kami juga telah melihat kronologi yang disampaikan pihak Hermina dan pihak keluarga korban," ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Ahad (17/3/2024).

Menurut dr Umar, dalam perkara ini, koordinasi internal RS Hermina untuk bisa menjelaskan informasi terkait tindakan yang dilakukan perlu dievaluasi, atau bisa disebut lemahnya koordinasi internal RS Hermina Malang dalam menangani pasien. 

"Jadi menurut kami koordinasi internal RS itu lemah, karena tindakan yang dilakukan RS itu tidak tersampaikan ke pihak keluarga pasien. Jadi imbauan kami soal komunikasi atau penjelasan pihak RS Hermina kepada keluarga pasien perlu ditingkatkan," jelasnya.

Jika berdasarkan keterangan dari RS Hermina Malang, bed di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS tersebut kala itu sudah over kapasitas. Dari kapasitas 16 bed, pasiennya mencapai 21 orang.

"Jadi ketika pasien datang, sudah diperiksa, mau diturunkan (penambahan) bed dari lantai 2, begitu ceritanya," tegasnya.

Namun saat itu pasien kritis yang datang tak diberitahu soal penyiapan bed tambahan. Diketahui, keluarga pasien hanya mendapat informasi bahwa bed penuh. Alhasil, pasien dilarikan ke RSSA dan dinyatakan meninggal di perjalanan.

“Dalam hal ini, penyampaian penjelasan dan keterangan kepada pihak pasien harus lebih ditata, dan koordinasi internal RS Hermina perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman seperti kasus kemarin," tandasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Rakor tersebut sebagai persiapan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) dan Festival Karate 2024 FORKI Jatim, yang akan digelar pada 28-30 Juni 2024 mendatang.

Event yang dilakukan untuk mencari bibit-bibit atlet karate tersebut akan digelar di Gedung Olahraga (Gor) Ken Arok, yang berbeda di Jalan Kalianyar Buring, No.9, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Rakor yang dihadiri jajaran pengurus FORKI Jatim dan Kota Malang, serta dewan wasit tersebut dilakukan dengan tujuan agar event tersebut terselenggara dengan lancar dan aman.

Ketua FORKI Jatim, Samsul Muarif mengatakan, rakor tersebut dilakukan untuk mematangkan persiapan Kejurprov dan Festival Karate 2024 FORKI Jatim, agar 

"Untuk meminimalisasi potensi hal-hal yang tidak kita inginkan, perlu persiapan matang. Ini membawa nama FORKI," ucap Ketua FORKI Jatim, Samsul Muarif, kepada SuaraJatimPost.com, Ahad (17/3/2024).

Menurut Samsul, event Kejurprov dan Festival Karate 2024 FORKI Jatim ini diperlukan persiapan yang matang, baik tempat, maupun kesiapan panitia.

"Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Ada kecelakaan itu gara-gara masalah kecil tapi akan menjadi musibah. Ini harus dimitigasi bener-bener," tegasnya.

Sementara, Ketua FORKI Kota Malang, Supardi menjelaskan, Kejurprov dan Festival Karate 2024 FORKI Jatim ini digelar selain mencari bibit-bibit atlet karate, juga untuk persiapan atlet untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2024 mendatang.

"Ini kejuaraan bergengsi, diperkirakan akan diikuti oleh atlet-atlet dari beberapa daerah di Jatim,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian