Namun, Yayasan Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) memiliki cara lain untuk mendukung keberhasilan penerimaan mahasiswa baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya tahun akademik 2026/2027, yakni melalui ikhtiar spiritual berupa pengajian dan istighosah bersama.

Bertajuk “Ikhtiar Langit dan Bumi untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2026/2027 yang Barokah”, kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Hikmah STIESIA, Rabu (24/6/2026), diikuti seluruh sivitas akademika STIESIA bersama jajaran Perpendiknas selaku badan penyelenggara pendidikan yang menaungi STIESIA Surabaya.

Rektor STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fajrih Asyik, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama setelah berbagai upaya maksimal dilakukan kampus dalam menyambut PMB tahun akademik baru.

"Kami sudah melakukan ikhtiar. Yang berikutnya adalah kekuatan doa. Kami sangat meyakini bahwa Allah akan meridoi dan mengabulkan segala doa hamba-Nya apabila kita berikhtiar," ujar Prof. Fajrih, Rabu (24/6/2026).

Menurut Fajrih, keberhasilan penerimaan mahasiswa baru tidak hanya ditentukan oleh strategi promosi dan pemasaran kampus, tetapi juga oleh kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Kepercayaan masyarakat, katanya, menjadi faktor penting yang akan menentukan perkembangan institusi pendidikan di masa mendatang.

"Harapan kami bisa memberikan layanan yang terbaik untuk para mahasiswa, karena dengan layanan yang terbaik Insyaallah STIESIA akan dipercaya oleh masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, STIESIA menargetkan penerimaan sekitar 800 mahasiswa baru setiap tahun dari seluruh program studi yang dimiliki. Melalui kombinasi ikhtiar nyata dan doa bersama, pihaknya berharap capaian PMB tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Di tengah kompetisi yang semakin ketat antarperguruan tinggi, STIESIA juga terus memperkuat berbagai keunggulan akademik yang dimiliki. Salah satunya adalah penguatan kompetensi di bidang perpajakan yang menjadi warisan sejarah kampus sejak masih bernama Akademi Pajak dan Keuangan (AP&K) Surabaya.

Selain itu, STIESIA juga mengembangkan kompetensi di bidang kepabeanan dan cukai melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Program tersebut menjadi salah satu pembeda yang belum banyak dimiliki perguruan tinggi lain, khususnya pada rumpun ilmu ekonomi dan bisnis.

Tidak hanya berfokus pada kompetensi akademik, STIESIA juga mengusung visi menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, berdaya saing nasional maupun internasional, sekaligus memiliki karakter bermartabat atau dignity. Konsep tersebut diwujudkan melalui penekanan pada aspek moralitas serta kemampuan lulusan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Nur Fajrih juga mengajak seluruh keluarga besar Perpendiknas untuk mendoakan keberlangsungan seluruh unit yang berada di bawah naungannya. Selain STIESIA, Perpendiknas juga mengelola Graha Widya Bhakti Surabaya, Klinik Pratama STIESIA, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA, serta Cafetaria STIESIA.

"Semoga seluruh unit baik pendidikan, bisnis maupun kesehatan yang dikelola Perpendiknas Allah berkahi, Allah ridhoi, dan semuanya berjalan dengan sukses,” tuturnya," tandasnya.

Sementara itu, penceramah dalam kegiatan tersebut, Dr. KH Khozin Mustafid, menyampaikan bahwa doa yang dipanjatkan bersama diharapkan menjadi jalan keberkahan bagi seluruh keluarga besar STIESIA.

Menurutnya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang diterima, tetapi juga dari keberkahan ilmu, kualitas sumber daya manusia, serta kontribusinya dalam mencetak generasi penerus bangsa.

"Insyaallah kita langitkan doa-doa untuk kesuksesan STIESIA. Semoga barakah ilmunya, barakah mahasiswanya, barakah para dosennya, dan menjadi generasi bangsa serta pemimpin bangsa yang luar biasa," pesannya.

Melalui pengajian dan istighosah tersebut, STIESIA dan Perpendiknas menegaskan bahwa keberhasilan institusi pendidikan tidak hanya dibangun melalui strategi dan kerja keras, tetapi juga melalui kekuatan doa yang dipanjatkan bersama. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tahun ini, sebanyak 12 siswa terpilih menampilkan karya mereka dalam National Kids Art Exhibition ARTJOG KIDS bertajuk "Ars Longa Generatio", yang menjadi bagian dari penyelenggaraan ARTJOG 2026 di Jogja National Museum (JNM), Yogyakarta.

Keikutsertaan itu menjadi pencapaian istimewa bagi Lotus Art Courses. Sejak pertama kali berpartisipasi pada 2023, lembaga pendidikan seni ini secara konsisten mengantarkan siswanya tampil di ARTJOG KIDS setiap tahun. Konsistensi tersebut menjadi bukti komitmen Lotus Art Courses dalam membina kreativitas, kemampuan artistik, dan kualitas berkarya para seniman muda Indonesia.

Sebanyak 12 siswa Lotus Art Courses yang terpilih mengikuti ARTJOG KIDS 2026 adalah:

• Gempita R. Ramadhani
• Aisyah Azkadina
• Nanggala B. Satya
• Harvey N. Dinata
• Alleria Rei T.
• Ryu Marcello S.
• Barra A. Wibisono
• Ali Akhtar A.
• Naura Syifa A. Abidin
• Alissa Nicole S.
• Joseph Pierre B.
• Jayvyn Basuki S.

Founder Lotus Art Courses, Putu Mahendra, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian para siswa didikannya yang kembali secara konsisten menjadi bagian dari ajang seni anak tingkat nasional, ARTJOG KIDS.

"Kami sangat bersyukur dapat kembali menjadi bagian dari ARTJOG KIDS untuk tahun keempat secara berturut-turut. Kesempatan ini merupakan hasil dari proses belajar, eksplorasi, dan dedikasi para siswa dalam berkarya," jelas Putu, Sabtu (20/6/2026).

"Kami berharap pengalaman berpameran di ARTJOG dapat memperluas wawasan mereka, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan seni rupa Indonesia," imbuhnya.

Keikutsertaan para siswa dalam ARTJOG KIDS tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Lotus Art Courses, tetapi juga menunjukkan bahwa talenta muda Indonesia mampu hadir dan berkembang di salah satu ajang seni rupa kontemporer paling bergengsi di Tanah Air.

Sebagai informasi, Pameran National Kids Art Exhibition – ARTJOG KIDS "Ars Longa Generatio" sendiri berlangsung pada 19 Juni hingga 30 Agustus 2026 di Jogja National Museum (JNM), Yogyakarta, sebagai bagian dari rangkaian ARTJOG 2026.

Pembukaan pameran digelar pada Jumat, 19 Juni 2026, diawali dengan sesi VIP Preview pukul 13.00–15.00 WIB khusus undangan, yang menghadirkan pertunjukan Living Thread oleh Hiromi Tango dari Jepang. 

Selanjutnya, Opening Ceremony berlangsung pukul 16.00 WIB dengan penampilan Sins of the Body oleh Mila Rosinta, disusul Cultural Speech oleh GKR Bendara selaku Penghageng KHP Nitya Budaya Kraton Yogyakarta.

Rangkaian pembukaan ditutup melalui Opening Performance pukul 20.00 WIB bertajuk Guilty, yang dibawakan Monica Lim (Australia), Patrick Hartono (Vietnam/Indonesia), Morgan May (Australia), bersama Serenata Choir ISI Yogyakarta.

Lotus Art Courses merupakan lembaga pendidikan seni yang berfokus pada pengembangan kreativitas, keterampilan artistik, dan karakter anak melalui pendidikan seni rupa. Dengan berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional, Lotus Art Courses terus berkomitmen mencetak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing di dunia seni. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah tersebut menjadi pengalaman pertama perusahaan masuk ke industri perfilman nasional. Di tengah persaingan industri barang konsumsi (fast moving consumer goods/FMCG), kolaborasi dengan karya sinema menjadi strategi yang mulai dilirik perusahaan untuk memperluas jangkauan merek sekaligus membangun kedekatan emosional dengan konsumen.

Film produksi Leo Pictures tersebut mengisahkan perjuangan Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya setelah ditinggal sang suami dengan beban utang. Kehangatan keluarga yang semula utuh perlahan diuji oleh berbagai persoalan hidup hingga hubungan antara ibu dan anak-anaknya merenggang. Kisah tersebut menjadi benang merah yang kemudian dinilai sejalan dengan pesan yang ingin dibawa Montiss kepada masyarakat.

Chief Operating Officer PT Sun Paper Source, William Yaury, mengatakan keputusan perusahaan mendukung film tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan komersial, tetapi juga karena melihat nilai sosial yang diangkat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Ini merupakan pengalaman pertama kami mensponsori perfilman nasional. Kami melihat topiknya penting karena perjuangan seorang ibu patut dihargai," kata William saat konferensi pers dalam rangkaian Gala Premier di Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, William tidak menampik bahwa kerja sama tersebut juga memiliki tujuan bisnis. Menurutnya, keterlibatan dalam film menjadi salah satu cara perusahaan memperluas eksposur merek Montiss kepada masyarakat yang lebih luas melalui medium hiburan.

"Kami berharap brand awareness produk kami, Montiss Tissue, juga semakin dikenal banyak orang melalui film ini," ujarnya.

Kolaborasi antara perusahaan dengan industri kreatif bukan lagi sebatas penempatan logo sebagai sponsor. Perusahaan kini cenderung memilih karya yang memiliki kesamaan nilai (shared value) dengan identitas merek sehingga komunikasi kepada konsumen terasa lebih natural dibandingkan promosi konvensional.

William menilai pesan dalam Jangan Buang Ibu tentang pentingnya menghargai orang tua menjadi refleksi yang relevan di tengah kehidupan modern, ketika kesibukan kerap membuat hubungan keluarga terabaikan. Karena itu, perusahaan memandang keterlibatan dalam film tersebut sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan kontribusi sosial.

"Kami ingin terus menggemakan pesan agar setiap anak kembali pulang, mendengarkan, dan memberikan perhatian kepada orang tua mereka. Ini adalah investasi emosional untuk membangun generasi yang lebih memiliki empati," katanya.

Sementara itu, produser sekaligus pemilik Leo Pictures, Agung Saputra, yang turut hadir bersama bersama para bintang film seperti Nirina Zubir, Jarred Ali, Saputra Kori, Fadly Faizal, dan Diana M Putri, mengatakan tema keluarga dipilih karena memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga lebih mudah diterima penonton lintas generasi.

"Kami selalu membuat film yang relate dengan masyarakat Indonesia supaya penonton merasa dekat dan ingin mengajak keluarganya menyaksikan film kami," ujar Agung.

Pemeran utama Nirina Zubir juga menilai film tersebut membawa pesan bahwa hubungan keluarga membutuhkan perjuangan, sama seperti aspek kehidupan lainnya.

"Selagi kita masih diberi napas, banyak hal yang masih bisa kita perjuangkan. Salah satunya adalah hubungan keluarga," ucap pemeran karakter Ristiana itu.

Keterlibatan Montiss dalam Jangan Buang Ibu menunjukkan bagaimana perusahaan mulai memanfaatkan industri hiburan sebagai bagian dari strategi komunikasi merek. Alih-alih hanya mengejar eksposur melalui iklan konvensional, perusahaan memilih hadir dalam narasi yang dinilai memiliki kedekatan emosional dengan target konsumennya.

Bagi PT Sun Paper Source, kolaborasi ini sekaligus menjadi pintu masuk ke ekosistem industri kreatif nasional. Jika strategi tersebut mampu meningkatkan pengenalan merek sekaligus memperkuat citra perusahaan di mata konsumen, bukan tidak mungkin pola kolaborasi serupa akan semakin banyak ditemui di sektor FMCG dalam beberapa tahun ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mereka adalah para pelaku pertanian perkotaan atau Urban Farming yang kembali berkumpul dalam Bazar Tani Vol. 4: DASANI (Dari Sayur Tani untuk Negeri) yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya di kawasan Car Free Day (CFD) Taman Bungkul.

Kegiatan itu menjadi ajang mempertemukan petani perkotaan dengan masyarakat secara langsung. Selain menjual hasil panen segar dan produk olahan, bazar tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai urban farming sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan di tengah kota.

Bazar Tani Vol. 4 merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya digelar DKPP Kota Surabaya bersama berbagai pihak untuk memperkenalkan kampung sayur dan hasil urban farming kepada masyarakat. Pada edisi kali ini, sebanyak tujuh kelompok tani dilibatkan dengan dukungan dari PT Petrokimia Gresik untuk memamerkan sekaligus menjual produk mereka kepada pengunjung CFD.

Nanik Sukristina, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa pertanian tidak hanya tumbuh di pedesaan, tetapi juga berkembang di kawasan perkotaan melalui kampung-kampung sayur yang tersebar di Surabaya.

“Jadi Bazar Tani Vol. 4 ini kita selenggarakan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa Kota Surabaya memiliki kampung sayur, jadi bukan hanya di pedesaan dan daerah, tetapi juga ada kampung sayur di Kota Surabaya,” ujar Nanik, saat dikonfirmasi pada Senin(8/6/2026).

Menurutnya, bazar itu menjadi wadah bagi kelompok tani untuk memasarkan hasil panen sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang sehat. Berbagai produk dijajakan, mulai dari sayuran segar, telur, hingga aneka olahan pangan dan minuman herbal.

"Dengan urban farming di Kota Surabaya kita bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan Kota Surabaya di tingkat keluarga," katanya.

Nanik mengaku sempat berkeliling mengunjungi stan para kelompok tani dan membeli sejumlah produk yang dijual, salah satunya pecel buatan para petani untuk dijadikan sarapan. Menurutnya, produk yang ditawarkan tidak hanya segar tetapi juga mendukung pola hidup sehat karena minim bahan tambahan.

"Saya tadi beli telur, sayuran, kemudian ada olahan makanan sehat, sampai jus yang semuanya original tanpa tambahan pengawet. Jadi itu yang kita butuhkan untuk kesehatan kita," tuturnya.

Ke depan, DKPP Kota Surabaya berharap kegiatan serupa dapat digelar dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak kelompok tani dan kampung sayur dari berbagai wilayah di Surabaya.

"Harapan di volume berikutnya kita bisa lebih besar lagi, melibatkan seluruh kelompok tani, kalau perlu masing-masing kampung sayur di Kota Surabaya," ujarnya.

Kesuksesan penyelenggaraan Bazar Tani Vol. 4 juga tidak lepas dari peran mahasiswa magang yang ditempatkan di Divisi Marketing and Promotion Eduwisata Urban Farming Surabaya DKPP Kota Surabaya. Kelompok mahasiswa tersebut dibimbing oleh mentor Adi Candra dan Slaviyanti.

Tim mahasiswa terdiri atas Fajar Nur Rusli Agan Prasetyo dan Achmad Seswanto dari Universitas Wijaya Putra Program Studi Agribisnis, serta Salsalina Aprilia Br Ginting, Rakindra Putri Ardhini, Eunike Florentina Br Tarigan, Yona Leoni Br Simatupang, Jasmine Tifani Claudia Arisayu, Diana Intan Sari, Angelini Krisyandi Butar Butar, dan Erlinda Ophelia Dayanti dari UPN Veteran Jawa Timur Program Studi Agribisnis.

Ketua Panitia Bazar Tani Vol. 4, Fajar Nur Rusli Agan Prasetyo, menjelaskan bahwa kegiatan itu tidak hanya berorientasi pada penjualan produk pertanian, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan kelompok tani agar lebih memahami pasar dan kebutuhan konsumen.

“Kita mengadakan pasar tani ini sebagai salah satu bentuk dukungan ataupun upaya untuk meningkatkan penjualan hasil pertanian yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.

Selain menghadirkan bazar, panitia juga menyiapkan edukasi dan permainan interaktif yang bertujuan mengenalkan urban farming kepada masyarakat. Menurut Fajar, pendekatan tersebut penting agar masyarakat semakin memahami bahwa pertanian dapat dilakukan di lingkungan perkotaan dengan lahan yang terbatas.

"Nah, kami tidak hanya fokus pada penjualan. Pada event kali ini kami juga mengadakan edukasi dan games-games kecil sebagai sarana pengenalan soal urban farming dan ketahanan pangan,"katanya.

Fajar menjelaskan, sebagian besar kelompok tani yang terlibat merupakan warga biasa yang memanfaatkan waktu luang untuk bertani. Mereka didominasi ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pertanian.

"Rata-rata mulai dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah usia lanjut. Mereka tidak memiliki pendidikan di bidang pertanian, mereka hanya mengisi waktu luang mereka," ujarnya.

Melalui program pendampingan, mahasiswa tidak hanya membantu kelompok tani dalam bertani saja, melainkan juga proses branding, pembuatan brosur, video profil, hingga mempertemukan mereka dengan konsumen secara langsung agar memahami dinamika pasar.

"Kita menargetkan mereka langsung ke market secara langsung, jadi mereka bisa bertemu dengan konsumen dan tahu peluang pasar itu di mana serta persaingan pasar seperti apa," tuturnya.

Berbagai komoditas urban farming dijual dalam bazar tersebut, mulai dari pakcoy, sawi pagoda, siomak atau selada wangi, hingga produk turunan seperti minuman sinom. Produk-produk tersebut sebagian besar berasal dari budidaya hidroponik yang dikenal memiliki kualitas baik.

"Produk dari hidroponik itu terkenal dengan kualitasnya lebih bagus, tetapi harga yang kami tawarkan tetap bersaing dengan pasaran," kata Fajar.

Meski sepanjang bazar peoduk tersebut dijual dengan harga pasaran, namun di akhir kegiatan, berbagai komoditas dijual dengan metode flash sale atau jual cepat dengan harga yang jauh lebih murah.

Disisi lain, dukungan terhadap penyelenggaraan Bazar Tani Vol. 4 juga datang dari PT Petrokimia Gresik. Perusahaan tersebut hadir tidak memberikan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat terkait budidaya pertanian dan pemupukan.

Perwakilan PT Petrokimia Gresik, Muhammad Fajar Ismail, mengatakan kegiatan seperti Bazar Tani memiliki peran penting dalam mengubah cara pandang masyarakat kota terhadap dunia pertanian.

"Kegiatan ini sangat penting untuk memperkenalkan pertanian di kota, khususnya Kota Surabaya, dan bagaimana pentingnya bertani untuk menjaga ketahanan pangan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Petrokimia Gresik membawa sekitar 24 produk yang terdiri atas pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk hayati yang disesuaikan dengan kebutuhan urban farming.

"Kami membawa kurang lebih 24 produk yang terdiri dari pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk hayati yang memang sesuai dengan pasar urban farming," katanya.

Menurut M. Fajar, Surabaya memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian perkotaan karena masih banyak lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi area produktif.

"Kota Surabaya sangat punya potensi untuk urban farming, yang mana bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif," tuturnya.

Ia berharap kolaborasi antara Petrokimia Gresik dan DKPP Kota Surabaya dapat terus berlanjut untuk memperluas edukasi pertanian kepada masyarakat kota.

"Harapannya ketahanan pangan ini memang tidak hanya berada pada desa, tetapi masyarakat yang ada di kota juga mengambil peran dalam ketahanan pangan," pungkasnya.

Melalui Bazar Tani Vol. 4, para petani perkotaan tidak hanya mendapatkan ruang untuk memasarkan hasil panennya, tetapi juga kesempatan untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Di sisi lain, warga dapat melihat secara nyata bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan sekitar, bahkan dari lahan sempit di tengah padatnya kawasan perkotaan Surabaya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun hewan-hewan menggemaskan itu bukanlah karakter dari dongeng, melainkan murid-murid KB-TK Kusuma RSU Dr. Soetomo yang tengah merayakan momen pelepasan dan pentas seni tahun ajaran 2025/2026.

Digelar di Hotel Bisanta Bidakara, Tegalsari, acara bertajuk "Save Our Earth and Love Animals" itu menjadi lebih dari sekadar perayaan kelulusan. Pentas seni tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan keberanian, kreativitas, sekaligus nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama makhluk hidup yang selama ini ditanamkan sekolah.

Kepala KB-TK Kusuma RSU Dr. Soetomo, Devi Lutfia Anjani, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengajarkan anak-anak agar mencintai bumi dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan sejak usia dini.

"Tema Save Our Earth and Love Animals kami angkat untuk mengajarkan anak-anak menjaga dan melindungi bumi, menjaga kelestarian alam, serta mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan," ujar Devi saat dikonfirmasi pada Senin (1/6/2026)

Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai penampilan yang dibawakan siswa KB, TK A, dan TK B. Dengan mengenakan kostum aneka binatang hutan dan karakter petualang, anak-anak tampil menghibur sekaligus menyampaikan pesan sederhana tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Di balik kemeriahan panggung, acara ini juga menjadi penanda keberhasilan proses pendidikan yang dijalankan sekolah. Tahun ini, KB-TK Kusuma memiliki total 34 murid, dengan 13 siswa yang mengikuti pelepasan. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang lulus dari kelompok TK B.

Secara keseluruhan, sekolah saat ini mendampingi 19 anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan mereka di atas panggung dan tampil bersama teman-teman lainnya, menjadi gambaran nyata praktik pendidikan inklusif yang terus dikembangkan sekolah.

Menurut Devi, perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tidak hanya soal angka kelulusan, tetapi juga perkembangan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

"Anak-anak mengalami perkembangan yang sangat baik. Mereka semakin mandiri, pintar, dan sudah bisa berinteraksi dengan baik," katanya.

Baginya, keberanian anak-anak tampil di depan publik bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan hasil dari proses belajar panjang yang melibatkan guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang suportif.

Tak hanya sekolah, kesuksesan acara juga lahir dari keterlibatan aktif para orang tua. Seluruh kepanitiaan kegiatan berasal dari Komite Sekolah yang berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mempersiapkan acara sejak jauh hari.

Dukungan tersebut terlihat mulai dari persiapan kostum, latihan, hingga pelaksanaan acara yang berlangsung meriah. Orang tua tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak-anak.

Melalui momen pelepasan dan pentas seni ini, sekolah berharap nilai-nilai yang diajarkan selama masa belajar dapat terus melekat dalam kehidupan para siswa.

"Semoga semua anak Indonesia menjadi anak yang baik dan beradab, berbudi pekerti luhur, sopan santun, mencintai seluruh makhluk ciptaan Tuhan, saling menyayangi, hormat kepada orang tua, dan bisa menjadi teladan bagi teman-temannya," tutur Devi.

Sejalan dengan harapan Mira Kusuma Wardhani selaku ketua lembaga, Devi juga berharap KB-TK Kusuma dapat terus berkembang menjadi sekolah panutan yang menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sementara itu, Ketua Panitia dari Komite Sekolah, Ika Fajar dan Daniel, menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang selama ini konsisten memberikan pendampingan dan ruang berkembang bagi seluruh peserta didik.

Mereka menilai pentas seni dan pelepasan tahun ini bukan hanya menjadi perayaan kelulusan, tetapi juga menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak.

"Kami mengapresiasi seluruh guru dan pihak sekolah yang telah mendampingi anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semoga KB-TK Kusuma terus menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan membanggakan bagi anak-anak maupun orang tua," ujar mereka. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Semangat itulah yang tampak dalam pelaksanaan Salat Iduladha dan penyembelihan hewan kurban Iduladha 10 Zulhijah 1447 H / 2026 M di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Rabu (27/5/2026).

Mengusung tema “Kurban Sebagai Aspek Spiritual dan Kepedulian Sosial”, kegiatan yang digelar di halaman Masjid Al-Hikmah STIESIA Surabaya itu menjadi momentum kampus untuk memperkuat solidaritas dengan masyarakat sekitar. 

Tahun ini, keluarga besar Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) yang menaungi STIESIA Surabaya, Graha Widya Bhakti Surabaya, Klinik Pratama STIESIA, LSP STIESIA dan Cafetaria STIESIA menyalurkan lima ekor sapi kurban kepada warga sekitar kampus serta para pekerja internal.

Daging kurban dengan total berat sekitar 580 kilogram itu dibagikan dalam kurang lebih 600 paket, setiap paket diperkirakan berisi sekitar 0,75 kilogram daging dan akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, termasuk para karyawan STIESIA yang berhak menjadi penerima manfaat.

Ketua Perpendiknas/Yayasan STIESIA Surabaya, Dra. Endang Dwi Retnani, mengatakan bahwa setiap perayaan Iduladha tahun ini kembali menjadi pengingat dan mengajarkan tentang pengorbanan, ketakwaan, sekaligus kepedulian terhadap sesama.

"Pelajaran yang kami peroleh dari Idul Adha adalah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa dalam bertakwa kepada Allah SWT kita perlu berkorban dan berjuang menjalankan perintah-Nya," ujar Endang, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, selain nilai religius seperti Salat Iduladha dan ceramah yang telah disampaikan oleh Habib Husen Najib Al Hadad selaku Imam sekaligus khatib, nilai Iduladha juga menjadi pengingat pentingnya membangun hubungan yang penuh kasih sayang, baik dalam keluarga maupun lingkungan pendidikan.

"Bagaimana menjadi orang tua, pemimpin, dan dosen yang tidak otoriter, tetapi penuh kasih sayang dan selalu berdiskusi," katanya.

Ia menegaskan, kegiatan kurban ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi bentuk nyata kepedulian sosial kampus kepada lingkungan sekitar, khususnya di daerah Menur Pumpungan yang menjadi lokasi kampus STIESIA Surabaya.

"Kami ingin memperkuat solidaritas dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap warga di sekitar Kampus STIESIA," ucapnya.

Endang berharap, hubungan baik antara kampus dan masyarakat dapat terus terjalin melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti Iduladha. Ia juga berharap doa dan dukungan masyarakat menjadi energi positif bagi keberlangsungan STIESIA ke depan.

"Harapan kami, masyarakat turut mendoakan agar STIESIA tetap jaya dan sustainability-nya terjaga," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Drs. Achmad Djuraidi, menyebut pelaksanaan Iduladha tahun ini berjalan lancar berkat kerja sama seluruh pihak sejak tahap persiapan hingga distribusi.

"Alhamdulillah atas kerja sama seluruh pihak, sejak awal persiapan hingga pelaksanaan Idul Adha berjalan dengan lancar," katanya.

Ia menjelaskan, pembagian daging kurban dilakukan secara tertib melalui pendataan internal kampus dan koordinasi bersama RT/RW setempat agar bantuan tepat sasaran.

"Untuk eksternal, kami bekerja sama dengan RW dan RT agar penerimanya benar-benar masyarakat yang berhak," ujarnya.

Lebih dari itu, Djuraidi menilai kegiatan sosial seperti ini menjadi cara kampus untuk semakin dekat dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kampus dan warga menjadi bagian penting dalam tumbuhnya institusi pendidikan di tengah lingkungan sosial.

"Harapan kami, masyarakat menjadi simpati kepada kampus STIESIA dan berkenan menitipkan putra-putrinya untuk dididik di kampus ini," katanya.

Ia pun berharap semangat berkurban di lingkungan STIESIA terus meningkat setiap tahun sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat semakin luas.

"Saat ini lima sapi, mudah-mudahan tahun depan bisa sepuluh," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mulai dari parade mobil hias bercahaya, kostum tematik lampu, pertunjukan light show, hingga visual artistik terlihat menghiasi bangunan-bangunan bersejarah sepanjang kota. Mengusung tema Festival of Lights: Garden of Hope, giat tahunan yang juga kerap disebut sebagai Parade Bunga ini kembali menjadi magnet ribuan warga dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.

Pantauan tim suarajatimpost.com, masyarakat sudah mulai berdatangan ke berbagai titik yang menjadi jalur parade sejak pukul 16.30 WIB, khususnya di Jalan Tunjungan hingga Siola, depan Hotel Majapahit yang menjadi titik favorit masyarakat untuk menyaksikan Surabaya Vaganza malam ini.

Surabaya Vaganza 2026 sendiri resmi diberangkatkan dari kawasan Tugu Pahlawan menuju titik akhir di Monumen Bambu Runcing. Dalam pemberangkatan tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan Surabaya Vaganza menjadi salah satu simbol semangat kebersamaan warga dalam menyambut HJKS ke-733.

"Menyambut HJKS ke-733, Parade Bunga kembali digelar, yang mana ini menunjukkan, tidak hanya keindahan Surabaya, namun kekompakan dan kekeluargaan dari seluruh warga Kota Surabaya," kata Eri dalam sambutannya, Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, gelaran Surabaya Vaganza tidak hanya menjadi hiburan tahunan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kota Pahlawan. Hal tersebut terlihat dari puluhan UMKM yang memadati area Balai Pemuda Surabaya, tidak hanya itu, beberapa pedagang minuman dan jajanan terlihat berlalu lalang di area penonton parade.

"Selain menunjukan bahwa Surabaya memiliki event yang menarik bahkan masuk kedalam KEN 2026, acara ini juga menunjukkan bahwa ekonomi, UMKM, dan semua berjalan dan bergerak," ujarnya.

Sepanjang perjalanan parade, masyarakat disuguhi kendaraan hias bunga dengan sentuhan pencahayaan artistik dan dekorasi modern yang melintas di tengah kawasan kota lama Surabaya. Lampu warna-warni tampak mendominasi suasana malam, terutama ketika rombongan parade memasuki kawasan Siola, Jalan Tunjungan, Gedung Grahadi hingga Balai Pemuda.

Eri Cahyadi bersama istri sendiri terlihat memimpin iring-iringan parade dengan menaiki mobil yang dihiasi lampu, diikuti dengan rombongan Forkompinda dan peserta parade bunga Surabaya Vaganza 2026 dari berbagai elemen.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan Surabaya Vaganza tahun ini memang dirancang lebih modern dengan kekuatan utama pada pertunjukan visual dan suasana wisata malam.

“Parade dimeriahkan kendaraan hias bercahaya, kostum tematik, hingga tampilan visual di gedung-gedung sepanjang rute parade,” ujar Herry.

Menurutnya, Surabaya Vaganza kini berkembang menjadi salah satu ikon wisata malam Kota Pahlawan yang menghadirkan konsep wisata urban modern melalui parade cahaya dan pertunjukan malam hari di ruang publik.

“Kalau banyak event lain mengangkat budaya tradisional atau wisata alam, Surabaya menghadirkan konsep wisata urban modern melalui parade cahaya dan pertunjukan malam hari,” katanya.

Konsep Festival of Lights yang diusung tahun ini juga membuat suasana pusat kota terasa lebih artistik dan fotogenik. Sejumlah bangunan heritage di sepanjang rute parade tampak dihiasi permainan cahaya dan visual yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemburu konten media sosial.

Herry menyebut seluruh elemen parade dirancang tematik dan instagramable agar menghadirkan pengalaman wisata malam yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Rute Surabaya Vaganza 2026 dimulai dari Tugu Pahlawan, melintasi Jalan Pahlawan, kawasan Gemblongan, Siola, Jalan Tunjungan, depan Hotel Majapahit Surabaya, Gedung Grahadi, Balai Pemuda, hingga berakhir di Monumen Bambu Runcing.

Selain parade kendaraan hias, pertunjukan video mapping dan light show di sejumlah titik kota juga menjadi daya tarik tersendiri dalam gelaran Surabaya Vaganza tahun ini. Tak sedikit warga yang berhenti di sepanjang Jalan Tunjungan untuk mengabadikan momen ketika iring-iringan kendaraan bercahaya melintas di tengah suasana malam Kota Pahlawan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan sejumlah titik parkir resmi untuk mendukung kelancaran acara. Sedikitnya 15 kantong parkir disediakan di berbagai lokasi strategis seperti Gedung Siola, BG Junction, Tunjungan Plaza, Alun-Alun Surabaya hingga kawasan Jalan Pemuda.

Surabaya Vaganza sendiri rutin digelar sejak 2004 dan kini telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), menjadikannya salah satu agenda wisata unggulan nasional yang memperkuat citra Surabaya sebagai kota wisata urban modern. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengantisipasi tingginya mobilitas penumpang tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya menambah perjalanan kereta api tambahan relasi Surabaya-Jakarta guna mengakomodasi peningkatan permintaan penumpang pada masa arus balik libur panjang.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan penambahan perjalanan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh pelanggan tetap terlayani di tengah meningkatnya animo masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama libur panjang.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu di tengah meningkatnya permintaan perjalanan,” ujar Mahendro, Sabtu (16/5/2026).

KAI Daop 8 Surabaya secara khusus mengoperasikan kereta tambahan untuk relasi favorit Surabaya Pasarturi (SBI) menuju Pasar Senen (PSE), Jakarta. Kereta tambahan tersebut dijadwalkan berangkat pada Minggu (17/5/2026) pukul 20.40 WIB dengan kapasitas sebanyak 400 tempat duduk.

Penambahan perjalanan pada Minggu malam dipilih karena diperkirakan menjadi periode puncak arus balik masyarakat yang kembali ke Jakarta usai memanfaatkan libur panjang Kenaikan Yesus Kristus untuk berwisata maupun pulang kampung singkat ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan sekitarnya.

Selain menambah perjalanan kereta, KAI Daop 8 Surabaya juga mencatat tingginya pergerakan penumpang selama momentum libur panjang berlangsung. Berdasarkan data per Sabtu (16/5/2026), total volume penumpang di wilayah Daop 8 Surabaya mencapai 30.109 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.151 penumpang tercatat berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, sedangkan penumpang yang tiba mencapai 14.958 orang.

"Angka itu masih berpotensi terus bertambah seiring masih berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari," tukas Mahendro.

Secara keseluruhan, selama periode libur panjang 13 hingga 18 Mei 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan akan melayani total 205.447 pelanggan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tahun ini, event tahunan tersebut tampil berbeda karena dikemas lebih megah melalui konsep "Festival of Lights: Garden of Hope" yang akan menyulap kawasan heritage pusat kota menjadi lautan cahaya warna-warni pada Sabtu malam (16/5/2026).

Parade yang rutin digelar sejak 2004 itu akan dimulai pukul 18.00 WIB dengan menghadirkan mobil hias bercahaya, kostum tematik lampu, pertunjukan light show, hingga visual artistik di sejumlah bangunan sepanjang rute parade. Kawasan bersejarah seperti Jalan Tunjungan, Gedung Grahadi, Balai Pemuda hingga Monumen Bambu Runcing pun diproyeksikan menjadi etalase wisata malam modern khas Surabaya.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan Surabaya Vaganza tahun ini sengaja dikemas lebih modern agar menghadirkan pengalaman wisata malam yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Surabaya Vaganza tahun ini kami kemas lebih meriah dan modern. Tidak hanya parade mobil hias bunga, tetapi juga ada visualisasi lampu warna-warni dan kostum bercahaya sehingga lebih spektakuler,” ujar Herry, Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, konsep Festival of Lights: Garden of Hope dipilih untuk memperkuat citra Surabaya sebagai destinasi urban tourism atau wisata perkotaan modern yang mengandalkan atmosfer malam dan ruang publik kota.

“Selling point tahun ini adalah light performance, kendaraan hias bercahaya, kostum tematik hingga tampilan visual di gedung-gedung sepanjang rute parade,” katanya.

Ia menjelaskan, parade tidak sekadar menjadi hiburan tahunan, melainkan juga strategi memperlihatkan wajah modern Surabaya melalui kawasan heritage yang dipadukan dengan nuansa cahaya artistik. Karena itu, rute yang dipilih melintasi sejumlah ikon kota lama dan pusat keramaian.

Rute Surabaya Vaganza 2026 akan dimulai dari kawasan Tugu Pahlawan tepatnya di depan Bappeda Provinsi Jawa Timur, kemudian melintasi Jalan Tembaan, Jalan Pahlawan, kawasan Gemblongan, Siola, Jalan Tunjungan, depan Hotel Majapahit, Gedung Grahadi, Taman Apsari, Balai Pemuda, Jalan Panglima Sudirman hingga berakhir di kawasan Monumen Bambu Runcing.

Herry menyebut kawasan tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Pemkot ingin menjadikan jalur parade sebagai etalase kota yang memperlihatkan perpaduan sejarah, budaya, dan modernitas Surabaya.

“Rute ini bukan sekadar jalur parade, tetapi etalase kota yang menampilkan wajah terbaik Surabaya,” tuturnya.

Selain menjadi atraksi wisata, Surabaya Vaganza juga disebut memiliki dampak ekonomi cukup besar. Berdasarkan penyelenggaraan tahun lalu, event tersebut mampu menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp2,1 miliar dari berbagai sektor mulai UMKM, kuliner, hotel, transportasi, ekonomi kreatif hingga event production.

Untuk mendukung kelancaran acara, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga menyiapkan sejumlah titik parkir resmi serta rekayasa lalu lintas di sepanjang kawasan parade.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishub Surabaya, M. Hanang Prasetyo Adi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kantong parkir resmi dan tidak memarkir kendaraan sembarangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi warga yang tertib dengan memilih lokasi parkir resmi yang aman dan benar sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung,” kata Hanang.

Dishub menyiapkan sedikitnya 15 titik parkir resmi yang tersebar di sejumlah lokasi strategis. Di antaranya Halaman Tugu Pahlawan, Gedung Siola, Basement Alun-Alun Surabaya, Pasar Tunjungan, Tunjungan Plaza, Surabaya Plaza, WTC, BG Junction, Jalan Embong Malang, Jalan Ketabang Kali, Jalan Kenari, Jalan Embong Kenongo hingga area sekitar Jalan Pemuda.

Menurut Hanang, kawasan Siola menjadi salah satu titik parkir utama karena memiliki kapasitas besar dan akses yang mudah dijangkau masyarakat.

“Kawasan Siola menjadi salah satu lokasi parkir utama karena kapasitasnya cukup besar dan aksesnya mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dishub juga akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas selama parade berlangsung. Arus kendaraan dari Jalan Bubutan dan Jalan Tembaan akan dialihkan menuju Jalan Indrapura dan Jalan Semut. Sementara kendaraan dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan diarahkan melalui Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut.

Kemudian kendaraan dari arah Blauran menuju Jalan Praban ditutup sementara dan diarahkan lurus menuju Jalan Bubutan. Arus dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo juga akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, sedangkan kendaraan dari Jalan Genteng Kali menuju kawasan Siola diarahkan melalui Jalan Undaan.

Dishub Surabaya menyebut penutupan jalan secara penuh akan dimulai sejak Sabtu siang sekitar pukul 12.00 WIB. Masyarakat diimbau menghindari kawasan pusat kota dan menggunakan jalur alternatif agar perjalanan tetap lancar.

“Kalau masyarakat ingin menyaksikan parade, kendaraan sudah bisa diparkir mulai siang hari di titik-titik parkir resmi yang telah kami siapkan,” ucap Hanang.

Dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas, Dishub Surabaya menerjunkan sekitar 300 personel gabungan yang didukung TNI, Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah lainnya.

“Petugas Dishub bersama jajaran terkait akan bersiaga di lapangan untuk membantu pengaturan arus lalu lintas serta mengarahkan masyarakat menuju titik parkir yang tersedia,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau layanan Mecca Route di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Kamis (15/5/2026). Dalam kunjungan itu, Wamenhaj memastikan kesiapan pelayanan keberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya sekaligus menjawab isu yang berkembang mengenai DAM.

Dalam peninjauan tersebut, Dahnil didampingi Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam dan Anggota DPR RI Kawendra Lukistian. Rombongan meninjau langsung alur layanan Mecca Route, fasilitas keberangkatan jemaah, hingga proses boarding penerbangan menuju Arab Saudi.

Wamenhaj juga menyempatkan menyapa jemaah Kloter SUB 90 asal Kabupaten Jember dan Situbondo sebelum keberangkatan menuju Makkah. Bahkan, Dahnil bersama rombongan turut masuk ke dalam pesawat Saudia Airlines untuk memberikan doa dan motivasi kepada jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji.

Dalam sesi doorstop bersama awak media usai peninjauan, Dahnil menegaskan bahwa surat edaran Kementerian Haji dan Umrah sengaja dibuat untuk mengakomodasi perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait DAM.

“Kementerian Haji dan Umroh memberikan ruang yang sangat luas kepada perbedaan fikih atau hilafiah di kalangan jamaah haji,” kata Dahnil, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah menghormati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan DAM dipotong di Tanah Haram. Namun di sisi lain, pemerintah juga menghormati pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun sejumlah pesantren yang memperbolehkan penyembelihan DAM dilakukan di Indonesia.

“Kami tentu menghormati keputusan fatwa dari MUI yang mengharuskan DAM dipotong di Tanah Haram. Tapi kami juga menghormati keputusan Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan pemotongan DAM di tanah air,” ujarnya.

Menurut Dahnil, jemaah yang meyakini DAM boleh dilakukan di Indonesia dipersilakan melaksanakan penyembelihan di daerah masing-masing melalui lembaga yang dipercaya. Sementara jemaah yang meyakini DAM harus dilakukan di Tanah Suci diminta mengikuti mekanisme resmi pemerintah Arab Saudi.

“Kalau dipotong di Tanah Suci maka harus melalui jalur legal pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, yaitu melalui Adhahi,” tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah Saudi menganggap penyembelihan DAM di luar jalur resmi sebagai tindakan ilegal karena seluruh proses penyembelihan hewan haji di Tanah Haram telah diatur secara administratif oleh kerajaan.

Dahnil menegaskan posisi Kementerian Haji dan Umrah bukan untuk menyalahkan salah satu pandangan keagamaan, melainkan memfasilitasi seluruh pendapat ulama yang memiliki dasar hukum kuat.

“Kami tidak dalam posisi menyalahkan satu fatwa yang berbeda. Kami mendukung dan memfasilitasi semua pandangan fikih,” katanya.

Selain membahas DAM, Dahnil memastikan kondisi umum jemaah Indonesia di Arab Saudi sejauh ini dalam keadaan baik dan terus dipantau pemerintah. Ia juga berharap seluruh proses keberangkatan jemaah Embarkasi Surabaya berjalan lancar hingga tiba di Makkah dan menjalankan umrah wajib.

Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar jemaah Indonesia menjaga akhlak dan kekompakan selama berada di Tanah Suci.

“Jemaah Indonesia harus menjadi duta bangsa dengan menunjukkan akhlak terbaik selama berada di Tanah Suci,” ujar Dahnil menyampaikan pesan Presiden. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur itu tak sekadar menjadi bagian dari persiapan Hari Raya Waisak Nasional 2026, tetapi juga membawa pesan kuat tentang perdamaian, persaudaraan lintas agama, serta inspirasi bagi generasi muda untuk terus merawat toleransi di tengah keberagaman.

Rombongan bhikkhu yang berjalan kaki membawa misi damai tersebut sebelumnya singgah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Setelah itu, mereka disambut Pemerintah Kota Surabaya di Lobby Balai Kota Surabaya. Kehadiran para rohaniwan Buddha dari berbagai negara ASEAN itu menjadi simbol harmonisasi lintas budaya dan agama yang tumbuh di Indonesia, khususnya Kota Pahlawan.

Ketua Panitia Indonesia Walk for Peace Jawa Timur, Irwan Pontoh, menjelaskan bahwa rombongan terdiri atas 57 bhikkhu, yakni 43 bhikkhu dari Thailand, empat dari Malaysia, tiga dari Laos, dan tujuh bhikkhu dari Indonesia. Dalam agenda di Surabaya, para bhikkhu berjalan kaki dari kawasan Panjang Jiwo menuju Balai Kota Surabaya dengan waktu tempuh sekitar satu jam 15 menit.

"Kami cukup terkejut sekaligus kagum. Rute yang biasanya ditempuh menggunakan kendaraan itu, pagi ini berhasil dilalui para bhikkhu dengan berjalan kaki secara lancar dan penuh semangat," kata Irwan, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, rombongan telah tiba di Denpasar sejak 7 Mei 2026 dan akan melintasi 10 kabupaten/kota di Jawa Timur selama 11 hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta dan Candi Borobudur. Mereka dijadwalkan tiba di Borobudur pada 28 Mei 2026 untuk mengikuti rangkaian Waisak Nasional yang digelar pada 30 Mei mendatang.

Menurut Irwan, sambutan masyarakat selama perjalanan menjadi energi tersendiri bagi para bhikkhu. Dukungan datang dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, pedagang kecil, tokoh agama, hingga masyarakat lintas iman yang menyapa dan membantu kebutuhan perjalanan mereka.

"Hal ini menjadi potret nyata keharmonisan dan persaudaraan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Dedik Irianto menyampaikan bahwa kehadiran rombongan bhikkhu menjadi kehormatan bagi Kota Pahlawan.

Menurutnya, perjalanan damai tersebut bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membawa pesan kemanusiaan sangat penting bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh warga Kota Surabaya, saya mengucapkan selamat datang kepada para bhikkhu dan seluruh peserta perjalanan damai," ujar Dedik.

Ia menilai, nilai-nilai yang dibawa para bhikkhu seperti kesederhanaan, disiplin, ketekunan, dan cinta kasih menjadi pesan moral yang relevan bagi masyarakat modern, khususnya generasi muda. 

Di tengah derasnya arus perbedaan dan dinamika sosial, kegiatan tersebut dinilai mampu menjadi pengingat pentingnya menjaga harmoni dan persaudaraan antarumat beragama maupun antarbangsa.

Dedik menegaskan bahwa Surabaya yang dibangun dengan semangat gotong royong dan kebhinekaan percaya bahwa perdamaian harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

"Kehadiran saudara-saudara sekalian membawa pesan yang sangat mulia tentang perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan," katanya.

Sementara itu, Ketua rombongan bhikkhu, Bhante Phanarin Sumetho dari Thailand, mengatakan bahwa Indonesia Walk for Peace bertujuan membangun perdamaian antarumat beragama dan antarnegara di kawasan ASEAN, khususnya Thailand, Indonesia, Laos, dan Malaysia.

“Harapannya melalui kegiatan ini dapat terjalin persatuan, kasih sayang, dan persaudaraan,” kata Bhante Phanarin.

Ia menegaskan, para bhikkhu tidak berjalan untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan untuk menyebarkan nilai kebajikan dan kepedulian antarsesama manusia. Dalam perjalanan sejauh 40 hingga 50 kilometer setiap hari, para bhikkhu kerap menghadapi rasa lelah dan sakit. Namun sambutan hangat masyarakat Indonesia menjadi kekuatan besar untuk terus melangkah menuju Borobudur.

Bhante Phanarin juga mengaku terharu melihat antusiasme masyarakat lintas agama yang memberikan dukungan sepanjang perjalanan. Baginya, kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa toleransi dan persaudaraan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.

"Kebahagiaan itu terlihat jelas sepanjang perjalanan," ujarnya.

Selain disambut Pemerintah Kota Surabaya, rombongan bhikkhu juga melakukan audiensi dengan Uskup Surabaya Mgr Agustinus Tri Budi Utomo. Pertemuan itu menjadi bagian dari semangat dialog lintas agama yang terus dibangun selama perjalanan damai berlangsung.

Ketua Panitia Indonesian Walk for Peace 2026, Dr Tosin, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membawa pesan universal tentang kedamaian.

"Kami ingin memperkuat persahabatan lintas iman dan budaya," katanya.

Sekretaris Keuskupan Surabaya Romo Agustinus Hutrin SVD menambahkan bahwa Uskup Agustinus menyambut gembira kedatangan para pemuka agama Buddha dari berbagai negara. Menurutnya, keterbukaan dan semangat persaudaraan menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

Indonesian Walk for Peace 2026 sendiri merupakan adaptasi dari tradisi Thudong dalam Buddhisme Theravada, yakni praktik berjalan kaki jarak jauh sebagai bentuk latihan spiritual, kesederhanaan, dan ketekunan. 

Sebagai informasi, perjalanan tersebut dimulai dari Brahmavihara Arama, Buleleng, Bali, pada 9 Mei 2026 dan dijadwalkan berakhir di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 dalam rangka memperingati Waisak 2570 BE. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB di gedung layanan jantung terpadu yang terletak di kompleks RSUD Dr. Soetomo, Jalan Prof. Dr. Moestopo, Surabaya. Kepulan asap abu-abu pekat terlihat membumbung tinggi dari bagian atap gedung dan sempat memicu kepanikan pasien, keluarga pasien, hingga tenaga kesehatan di lokasi kejadian.

Laporan awal diterima petugas sekitar pukul 06.32 WIB terkait adanya asap pekat yang membumbung dari area RSUD Dr. Soetomo. Setelah dikonfirmasi, titik kebakaran diketahui berada di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT).

Pihak rumah sakit membenarkan peristiwa tersebut. Kepala Instalasi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran RSUD Dr. Soetomo, dr. Martha Kurnia Kusumawardani, memastikan lokasi kebakaran berada di pusat layanan jantung terpadu.

"Benar, lokasi kebakaran di Pusat Pelayanan Jantung Terpadu," katanya singkat saat dihubungi oleh awak media pada Jumat (15/5/2026) pagi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya segera mengerahkan sejumlah unit pemadam ke lokasi. Pada tahap awal, tujuh unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi pasien.

Namun, dalam proses pemadaman, petugas menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Kerja Operasional DPKP Kota Surabaya, Trianjaya, mengatakan bahwa hidran rumah sakit tidak bekerja optimal karena tekanan air yang rendah.

"Tadi kita nyoba untuk menggunakan hydrant rumah sakit tapi kondisi tekanan airnya rendah," jelas Trianjaya.

Akibat kendala tersebut, petugas akhirnya mengerahkan total 13 unit mobil pemadam untuk memasok air dan mempercepat pengendalian api.

Menurut Trianjaya, titik api berada di lantai 5 gedung PPJT yang merupakan area ruang bedah jantung. Di lantai tersebut juga terdapat ruang dokter dan profesor.

Selain masalah hidran, petugas mengalami kesulitan karena sebagian besar jendela gedung bersifat permanen dan tidak dapat dibuka, sehingga asap terjebak di dalam ruangan dan menyebar ke sejumlah lantai.

"Kesulitan kami tadi api di lantai lima, kemudian posisi ruangan juga jendelanya mati," ungkapnya.

Untuk mengurangi kepekatan asap di dalam gedung, petugas terpaksa memecahkan sejumlah kaca jendela agar sirkulasi udara terbuka dan asap dapat keluar.

Sementara itu, Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani, menyatakan bahwa asap kebakaran menyebar hingga ke lantai 6 gedung. Kondisi tersebut berdampak fatal pada pasien ICU yang sedang menjalani perawatan intensif.

"Di ICU satu pasien sudah dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Selain korban meninggal dunia, satu pasien lainnya berhasil dievakuasi dari area terdampak asap.

"Yang satu dilakukan evakuasi," tambahnya.

Rini menjelaskan bahwa sumber kebakaran berada di lantai 5, tepatnya di ruang bedah jantung. Meskipun api berhasil dipadamkan, proses pembasahan masih terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

Di sisi lain, muncul dugaan bahwa hidran rumah sakit tidak berfungsi normal saat proses pemadaman berlangsung. Berdasarkan pantauan di lokasi, hidran terlihat tidak mengeluarkan tekanan air maksimal. Namun, pihak DPKP masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ini masih kita cek lagi teman-teman masih fokus pembasahan," tegas Rini.

Seluruh pasien yang berada di gedung PPJT akhirnya dievakuasi menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk menjamin keselamatan mereka dari paparan asap tebal yang memenuhi gedung tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, sakit perut, hingga pusing setelah menyantap makanan yang didistribusikan dari satu dapur SPPG yang sama. Sebagian siswa sempat dibawa ke RS Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, sementara lainnya ditangani langsung di sekolah oleh petugas puskesmas.

drg. Tiyas Pranadani Kepala Puskesmas Tembok Dukuh mengatakan, dugaan awal memang mengarah pada makanan MBG karena seluruh sekolah terdampak dipastikan menerima distribusi dari satu SPPG yang sama.

"Ada beberapa sekolah yang dari satu SPPG itu memang semua yang dikirimi makanan ini mengeluh, banyak yang mengeluh. Hampir semuanya mengeluh," ujarnya saat ditemui di lobby RS IBI Surabaya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, laporan pertama diterima sekitar pukul 09.00 WIB setelah sejumlah siswa mulai mengalami gejala dan dibawa ke puskesmas. Menurut Tiyas, jumlah korban masih terus didata karena laporan dari sekolah terus masuk. Meski demikian, kondisi para siswa relatif ringan dan tidak ada yang sampai menjalani rawat inap.

"Jadi ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi. Kemudian ada yang kami datangi di sekolah dari pihak puskesmas," jelasnya.

Dari hasil penelusuran sementara, menu MBG yang dikonsumsi siswa pada hari itu terdiri dari nasi putih, tahu goreng, krengsengan daging slice, tumis kacang panjang dan wortel, serta buah jeruk. Pihak SPPG mengakui bahwa menu krengsengan daging slice baru pertama kali disajikan dalam program MBG mereka.

Chafi Alida Najla Kepala SPPG Tembok Dukuh Bubutan mengatakan, pihaknya menduga terjadi kontaminasi pada makanan sebelum dikonsumsi siswa. Namun hingga kini, penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari dinas kesehatan.

"Jadi saat kejadian itu berlangsung banyak laporan yang mana bahwa anak-anak itu mengeluhkan sakit perut setelah memakan dagingnya gitu," katanya.

"Tapi di dalam ompreng itu ada daging, nasi, dan sebagainya, mungkin saat anak-anak itu makan nasi juga sudah terkontaminasi seperti itu," imbuhnya.

Chafi menyebut, bahan daging yang digunakan sebenarnya telah sesuai standar dan diterima dalam kondisi segar sebelum diolah. Ia juga memastikan proses memasak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Jadi memang permasalahannya dari makanan kan dagingnya sendiri sudah sesuai standarnya. Kalau bumbunya sudah sesuai sama resep dan standar masaknya," tambahnya lagi.

Ia menjelaskan, proses memasak menu MBG untuk distribusi Senin dilakukan sejak Minggu malam sekitar pukul 23.00 WIB hingga dini hari. Namun karena menu daging slice merupakan menu baru, pihaknya kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses produksi dan distribusi makanan.

Menurut Chafi, menu tersebut dibuat sebagai bentuk inovasi sekaligus memenuhi permintaan siswa agar variasi makanan MBG lebih beragam.

"Kalau yang memang daging ini baru pertama kali mengingat anak-anak ini yang request juga anak-anak, kita juga berusaha inovasi. Dan akhirnya kita mencoba untuk daging, daging slice dibentuk krengsengan," sambungnya.

SPPG Tembok Dukuh sendiri diketahui mendistribusikan MBG ke 13 sekolah dengan total sekitar 3.020 porsi setiap harinya. Namun khusus pada Senin, distribusi dihentikan setelah muncul laporan keracunan dari sejumlah sekolah.

"Karena saat saya menerima informasi bahwa ada sekolah yang keracunan langsung saya setop," tegas Chafi.

Pasca kejadian itu, SPPG Tembok Dukuh memutuskan menghentikan sementara operasional distribusi MBG sampai hasil uji laboratorium keluar dan evaluasi internal selesai dilakukan.

"Kami berhenti operasional, kami evaluasi dulu sampai semua benar-benar baik baru kita lihat kelanjutannya seperti apa," ujarnya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh siswa, guru, dan pihak sekolah yang terdampak akibat insiden tersebut. SPPG, kata dia, siap bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penanganan korban.

"Dari kami saya Chafi sebagai Kepala SPPG dari Tembok Dukuh Bubutan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terdampak," katanya.

"Dari kami akan bertanggungjawab penuh terhadap pengobatan dan juga segala observasi yang dilakukan di lapangan,” lanjutnya.

Meski insiden terjadi, Chafi memastikan SPPG Tembok Dukuh telah mengantongi sertifikasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sejak mulai beroperasi pada Februari 2026 lalu.

"Lengkap semua. Memang ini kejadian di luar kontrol kami," tandasnya.

Pasca kejadian, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji bersama anggota DPRD Kota Surabaya, Abdul Malik dan Budi Leksono melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Tembok Dukuh, Bubutan. Menurutnya, secara fisik fasilitas di SPPG Tembok Dukuh terlihat memenuhi standar operasional dan dalam kondisi bersih.

"Iya sudah kami cek, secara fisik memang semuanya memenuhi syarat dan sangat bersih. Jadi kita tunggu saja investigasi dari tim kesehatan, tadi ada dari Dinas Kesehatan Surabaya dan Provinsi yang turun," pungkas Cak Ji.

Sementara itu, pihak kesehatan masih melakukan pemeriksaan sampel makanan untuk memastikan sumber pasti keracunan, termasuk kemungkinan adanya kontaminasi pada bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengusung tajuk “Contemplation Art”, pameran yang berlangsung mulai 9 hingga 17 Mei 2026 itu digelar oleh Komunitas Ilustrasi Idiom sebagai kelanjutan dari tour exhibition Black And White yang sebelumnya singgah di Galeri Dekesda Sidoarjo dan Galeri Raos Kota Batu. Sebanyak 28 seniman dari berbagai daerah di Jawa Timur ambil bagian dengan menghadirkan sekitar 90 karya hitam putih dalam beragam medium dan pendekatan artistik.

Berbeda dengan pameran bersama pada umumnya, setiap peserta diberikan ruang sekitar empat meter untuk membangun atmosfer dan narasi visual mereka sendiri. Konsep itu membuat keseluruhan pameran terasa seperti kumpulan pameran tunggal yang disatukan dalam satu gerakan besar seni hitam putih.

Ketua Komunitas Ilustrasi Idiom, Roman Chuza menjelaskan bahwa gerakan Black And White lahir sebagai bentuk penyelarasan di tengah dominasi seni rupa penuh warna yang kini menjadi arus utama di kalangan perupa masa kini.

"Gerakan pameran lukisan hitam putih adalah penyelarasan atas karya hitam putih dengan karya-karya penuh warna yang kini menjadi norm atau populer di kalangan perupa," ujar Roman, Senin (11/5/2026).

Baginya, hitam putih bukan sekadar pilihan estetika, melainkan fondasi paling dasar dalam seni lukis dan menggambar. Dalam keterbatasan dua warna itulah seorang seniman diuji untuk menghadirkan kejujuran visual melalui garis, cahaya, tekstur, dan emosi karya.

"Hitam putih adalah dasar awal dari segala aspek seni lukis maupun gambar. Dari situ kejujuran karya bisa terlihat dengan jelas," katanya.

Tajuk “Contemplation Art” sendiri dipilih bukan tanpa alasan. Roman menyebut tema tersebut sebagai refleksi atas perjalanan gerakan Black And White yang kini mulai memasuki fase pendalaman identitas. Jika pada edisi pertama fokus utamanya adalah mempertemukan generasi seniman, lalu edisi kedua membangun dialog dua era seni rupa, maka edisi ketiga diarahkan sebagai ruang perenungan dan penguatan karakter gerakan.

Nuansa reflektif itu terlihat dari beragam pendekatan visual yang ditampilkan para perupa. Meski seluruh karya dibatasi hanya pada hitam dan putih, setiap seniman tetap menghadirkan karakter visual berbeda-beda, mulai dari arsiran pensil yang lembut, sapuan charcoal yang ekspresif, hingga eksplorasi garis tegas yang terasa emosional.

Roman juga menekankan bahwa pameran ini tidak hanya berbicara soal karya, tetapi juga membangun ruang kekeluargaan antar seniman di berbagai kota. Menurutnya, konsistensi pergerakan Black And White selama tiga tahun terakhir tidak lepas dari semangat silaturahmi para perupa yang terus menjaga ekosistem seni secara kolektif.

"Pameran ini juga membuka ruang berkesenian dan silaturahmi dalam kekeluargaan sesama seniman," ucapnya.

Gelaran Black And White Season 3 turut dibuka oleh perwakilan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik yakni Saifudin Ghozali yang hadir mewakili Bupati Gresik.

Selain menghadirkan puluhan perupa muda, pameran ini juga mendapat dukungan sejumlah pelukis senior seperti Kris Adji Aw dan Setyoko yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan gerakan seni hitam putih tersebut. Adapun suppoting Art's (karya pendukung) dari pelukis Nasional, alm. Liem Keng yang turut terpajang dalam pameran tersebut.

Ketua pelaksana pameran, Webeech Mantarsov menyebut antusiasme para seniman yang terlibat memperlihatkan bahwa gerakan Black And White kini tidak lagi sekadar menjadi agenda komunitas, melainkan mulai tumbuh sebagai identitas kolektif baru dalam lanskap seni rupa Jawa Timur.

Di tengah dunia seni yang semakin ramai oleh ledakan warna dan eksperimen visual, Black And White justru memilih bergerak ke arah sebaliknya, menyederhanakan medium untuk memperdalam makna. Dari ruang-ruang hitam dan putih itulah, komunitas Ilustrasi Idiom perlahan membangun konsolidasi gerakan seni yang tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berekspansi dari kota ke kota. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus tersebut diungkap Polrestabes Surabaya setelah seorang santri melapor dan diikuti pengakuan korban lainnya. Tersangka berinisial MZ (22), yang juga berstatus mahasiswa sekaligus pengajar mengaji di sebuah yayasan pendidikan keagamaan di kawasan Jalan Genteng Kali, diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap tujuh santri laki-laki usia 10 hingga 15 tahun sejak 2025 hingga April 2026.

Para korban diketahui merupakan santri yang rutin mengikuti kegiatan mengaji dan menginap setiap akhir pekan di lokasi yayasan. Polisi menduga tersangka memanfaatkan situasi malam hari saat para korban beristirahat untuk melancarkan aksinya.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya, Syaiful Bachri, turut prihatin atas kejadian itu dan menilai kasus tersebut kembali menjadi alarm serius bahwa sistem perlindungan anak di ruang pendidikan dan pengasuhan masih lemah.

"Yang menjadi kami lebih prihatin adalah fakta bahwa pelakunya itu masih usia 22 tahun. Nah, ini yang menjadi perhatian kami," ujar Syaiful saat dikonfirmasi pada Senin, (11/5/2026).

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dilihat semata-mata karena profesi pelaku sebagai guru agama. Menurutnya, siapa pun yang memiliki akses terhadap anak wajib memiliki tanggung jawab perlindungan anak.

"Kita tidak memandang bahwa ini soal profesi. Tetapi setiap warga negara wajib untuk melindungi hak anak terkait dengan tumbuh kembang," ujarnya.

Syaiful mengungkapkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di ruang pendidikan maupun pengasuhan kini semakin memprihatinkan karena terjadi di tempat-tempat yang justru dipercaya orang tua sebagai ruang aman.

Karena itu, Komnas PA Surabaya mendorong adanya sertifikasi yang lebih ketat bagi pendidik keagamaan, termasuk mekanisme pengecekan latar belakang atau track record calon pengajar sebelum diberikan akses mendampingi anak-anak.

"Nah lagi, kami sering menyarankan untuk adanya sertifikasi, khususnya dalam hal ini yakni untuk para pendidik agama yang juga perlu lebih kencang," katanya.

Kendati demikian, ia juga menegaskan bahwa solusi sertifikasi jangan malah disalahgunakan menjadi ladang mencari keuntungan semata bagi beberapa pihak, karena jika sertifikat bisa diperoleh hanya dilengan dibeli maka esensi dari sertifikat tersebut menjadi tidak berguna.

Lebih jauh, ia menilai yayasan pendidikan maupun lembaga keagamaan perlu memiliki sistem seleksi dan keterbukaan rekam jejak terhadap calon pengajar agar kasus serupa tidak terus berulang.

"Itu juga perlu adanya kualifikasi terkait masa lalu atau track record dari calon pendidik yang ada di lingkungannya," ucapnya.

Menurut Syaiful, selama ini masih terjadi pembiaran akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya normalisasi di masyarakat. Kondisi itu membuat kekerasan terhadap anak kerap terlambat terungkap meski sudah ada Undang-undang maupun peraturan.

"Tadi kita bilang normalisasi ini menjadi momok dan menjadi musuh kita, padahal untuk meminimalisir kejadian seperti ini perlu adanya peran dari semua pihak" katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pencatatan rekam jejak pelaku kekerasan terhadap anak agar tidak mudah berpindah tempat dan kembali mendapat akses terhadap anak-anak di lingkungan baru.

"Jangan sampai sanksi sosial ini dia dipindahkan atau diusir ke tempat yang lain tanpa tempat yang baru itu bisa melihat track record beliau," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syaiful turut menyinggung kemungkinan adanya rantai kekerasan yang berulang apabila pelaku maupun korban tidak mendapat pendampingan psikologis yang memadai.

"Yang kami khawatirkan jangka panjangnya apabila tanpa pendampingan yang baik, anak ini juga akan melakukan yang sama kepada yang lain," katanya.

Ia menjelaskan, korban anak maupun saksi anak kerap memilih diam karena takut terhadap ancaman, senioritas, maupun relasi kuasa dari pelaku yang lebih tua dan lebih kuat. Karena itu, Komnas PA Surabaya mendorong penguatan ruang konseling dan keberanian anak untuk bercerita.

"Kenapa ini muncul? Karena orang tua tidak hadir dan anak tidak berani bercerita kepada orang tua, maka dari itu komunikasi menjadi penting," imbuhnya 

Komnas PA Surabaya juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dan pemerintah kota dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, respons cepat penting untuk mencegah trauma berkepanjangan terhadap korban sekaligus memastikan proses hukum berjalan maksimal.

“Kami mengapresiasi kepada Polrestabes Surabaya yang langsung bergerak dan langsung menangani kasus tersebut. Begitu pula dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya yang turut melakukan pendampingan kepada anak-anak,” pungkasnya.

Kini pihak kepolisian telah menangkap tersangka dan dijerat menggunakan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 huruf G UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan/atau Pasal 415 huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana. Sementara, pihak DP3A memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kemeriahan Festival Rujak Uleg 2026 itu semakin istimewa setelah event khas arek-arek Suroboyo tersebut disebut kembali lolos dan resmi masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Festival tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 itu dibuka langsung oleh Eri Cahyadi melalui tendangan bola simbolis di panggung utama. Konsep sepak bola dunia memang menjadi tema utama Festival Rujak Uleg tahun ini melalui tajuk “Rujak Phoria”, menyambut pesta World Cup yang akan dimulai Juni mendatang.

Dalam sambutannya, Eri menyebut Festival Rujak Uleg bukan sekadar agenda hiburan tahunan biasa di Kota Pahlawan, melainkan acara tersebut sudah menjadi tradisi yang lahir dan tumbuh bersama masyarakat Surabaya.

"Surabaya itu punya dua (acara), yakni Rujak Uleg dan minggu depan afa Surabaya Vaganza, dan semuanya itu punya warga Kota Surabaya," kata Eri dalam sambutannya, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, masuknya Festival Rujak Uleg dan Surabaya Vaganza dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 menjadi bukti bahwa budaya khas Surabaya mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kedua event tersebut terpilih sebagai bagian dari 125 event unggulan dari 38 provinsi di Indonesia dalam program strategis Kementerian Pariwisata.

"Ini menjadi kekuatan baru untuk menarik wisatawan dan memperkuat identitas Surabaya," ujarnya.

Eri mengatakan, tradisi menguleg rujak bersama di nampan raksasa mencerminkan semangat guyub rukun masyarakat Kota Pahlawan. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat bisa berkumpul tanpa sekat dalam satu perayaan budaya yang sama.

"Yang ikut nguleg rujak ini seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, menunjukkan bahwa Surabaya itu guyub rukun," tuturnya.

Ia berharap semangat persaudaraan itu terus terjaga seiring bertambahnya usia Kota Surabaya yang kini menginjak 733 tahun.

"Semoga malam ini menjadi pengingat bahwa kita semua saudara," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, menjelaskan bahwa Festival Rujak Uleg tahun ini memang dikemas berbeda dibanding sebelumnya. 

"Tema tahun ini Rujak Phoria, festival rujak yang dikemas untuk menyambut pesta sepak bola dunia," kata Herry.

Tak hanya lomba menguleg rujak, festival juga diramaikan parade fashion show yang diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) hingga komunitas masyarakat dengan mengenakan kostum khas negara-negara peserta Piala Dunia. Pertunjukan seni teatrikal, musik, hingga pesta kembang api turut memeriahkan suasana malam.

Sebanyak 136 kelompok peserta mengikuti lomba rujak uleg, sedangkan 132 peserta ambil bagian dalam fashion show tematik. Panitia juga menyiapkan sekitar 1.000 porsi rujak gratis bagi pengunjung.

Herry menilai Festival Rujak Uleg kini telah berkembang menjadi event budaya dan pariwisata yang memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat.

"Festival ini menjadi salah satu event iconic Surabaya yang selalu dinantikan masyarakat setiap bulan Mei," ujarnya.

Pada penyelenggaraan tahun lalu, Festival Rujak Uleg berhasil mendatangkan sekitar 12 ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi lebih dari Rp1,28 miliar. Tahun ini, jumlah pengunjung diperkirakan meningkat seiring konsep acara yang lebih atraktif dan meriah.

Selain menjadi panggung budaya, event yang masuk KEN 2026 itu juga disebut mampu menggerakkan ekonomi kreatif daerah dengan melibatkan ribuan pelaku UMKM dan seniman lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap hantavirus yang penularannya berasal dari tikus atau rodensia. Selain memperkuat pengawasan, Pemkot Surabaya juga meminta masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh dan menerapkan pola hidup sehat agar risiko penyakit menular dapat ditekan.

Namun, vaksin yang dimaksud bukan vaksin khusus hantavirus. Kepala Dinkes Surabaya dr. Billy Daniel Messakh menjelaskan, vaksinasi yang dianjurkan untuk pelancong adalah vaksin meningitis, influenza, dan pneumonia sebagai perlindungan tambahan terhadap penyakit infeksi, khususnya saat melakukan perjalanan internasional.

"Untuk warga yang bepergian ke luar negeri, vaksinnya harus dilengkapi. Itu penting sebagai perlindungan," papar Billy, saat dikonfirmasi pada Sabtu (9/5/2026).

Hantavirus sendiri merupakan penyakit yang sebenarnya sudah lama dikenal di dunia medis. Virus ini menyebar melalui tikus, terutama dari urine, air liur, atau kotoran tikus yang mengering lalu terhirup manusia. 

Gejala awalnya sering menyerupai flu biasa, seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh lemas. Pada kondisi tertentu, infeksi bisa berkembang menjadi gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal.

Di Indonesia, kasus hantavirus tergolong jarang dilaporkan. Namun, sejumlah penelitian pernah menemukan paparan virus tersebut pada tikus maupun manusia di beberapa wilayah, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di daerah dengan populasi tikus tinggi.

Billy menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena hingga kini belum ada kasus yang terkonfirmasi di Surabaya. Meski begitu, kewaspadaan dini tetap dilakukan agar potensi penularan bisa dicegah sejak awal.

"Hantavirus ini sebenarnya bukan penyakit baru. Sudah lama ada dan penularannya dari tikus. Sampai sekarang di Surabaya juga belum ada kasus yang terbukti positif," katanya.

Menurut Billy, tantangan terbesar hantavirus adalah gejalanya yang sering dianggap sebagai flu biasa atau common cold. Karena itu, Dinkes Surabaya meminta masyarakat lebih peka terhadap kondisi kesehatan tubuh, terutama jika mengalami demam atau gangguan pernapasan setelah beraktivitas di lingkungan yang berisiko tinggi terpapar tikus.

"Kalau ada yang terdeteksi suhu tubuhnya di atas normal, tentu harus segera dipantau atau dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Surabaya juga mendorong agar pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat pemindai elektronik kembali diaktifkan di pintu masuk transportasi publik. Langkah ini dipandang penting sebagai skrining awal untuk mendeteksi potensi penyakit menular pada pelaku perjalanan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau kembali disiplin menjalankan pola hidup sehat, mulai dari menjaga asupan makanan bergizi, istirahat cukup, hingga rutin berolahraga. Penggunaan masker di ruang tertutup maupun keramaian juga dianjurkan sebagai bentuk perlindungan tambahan.

"Yang paling penting masyarakat tetap menjaga daya tahan tubuh. Olahraga rutin, makan bergizi, dan kalau berada di keramaian atau ruang tertutup sebaiknya menggunakan masker," tutur Billy.

Ia menambahkan, sejumlah negara di Eropa juga mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular dengan penggunaan alat pelindung diri dan pengawasan kesehatan yang lebih ketat. Karena itu, Surabaya juga mulai menyiapkan langkah pencegahan sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.

Saat ini, Pemkot Surabaya masih menunggu panduan teknis dari Kementerian Kesehatan terkait mekanisme screening hantavirus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disebut telah meminta panduan resmi kepada WHO untuk menentukan prosedur pengawasan dan penanganan yang tepat.

"Kami masih menunggu guidance (arahan) dari Kementerian Kesehatan terkait screening. Namun Pemkot Surabaya tetap aktif berkoordinasi dan menyiapkan langkah antisipasi," pungkas Billy. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tidak hanya menghadirkan tradisi menguleg rujak bersama, festival kali ini juga dibalut nuansa sepak bola dunia untuk menyambut World Cup yang mulai berlangsung Juni mendatang, lengkap dengan pesta kembang api di akhir acara.

Festival tahunan tersebut akan kembali berlangsung di Surabaya Expo Center (SBEC), Jalan Kusuma Bangsa, Sabtu (9/5/2026) malam. Ribuan warga diperkirakan memadati lokasi untuk menikmati berbagai rangkaian acara mulai dari parade kostum kreatif, fashion show tematik, pertunjukan seni, hingga pembagian rujak gratis.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, mengatakan konsep Festival Rujak Uleg tahun ini memang dibuat berbeda agar lebih atraktif dan mampu menghadirkan pengalaman baru bagi pengunjung.

"Tema tahun ini Rujak Phoria, festival rujak yang dikemas untuk menyambut pesta sepak bola dunia (FIFA World Cup 2026)," kata Herry, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Herry, keunikan Festival Rujak Uleg setiap tahun terletak pada keberhasilannya menggabungkan unsur budaya tradisional dengan tren modern yang dekat dengan masyarakat. Tahun ini, konsep sport dan atmosfer Piala Dunia menjadi daya tarik utama.

"Keunikannya karena selalu menghadirkan tema berbeda setiap tahun dengan mengkolaborasikan seni tradisional, teatrikal, fashion modern, dan unsur sport," ujarnya.

Selain tradisi menguleg rujak di cobek raksasa, panitia juga menyiapkan sekitar 1.000 porsi rujak uleg gratis bagi pengunjung. Tidak hanya itu, festival tahun ini akan ditutup dengan pesta kembang api yang menjadi salah satu kejutan baru dalam gelaran Festival Rujak Uleg.

Sebanyak 136 kelompok peserta yang masing-masing beranggotakan empat orang akan ikut memeriahkan lomba rujak uleg. Sementara itu, 132 peserta fashion tematik bakal tampil dengan kostum kreatif bernuansa “Rujak Phoria” dan sepak bola dunia.

Herry menyebut Festival Rujak Uleg bukan sekadar agenda kuliner tahunan, tetapi telah berkembang menjadi ikon budaya Kota Surabaya yang memiliki dampak besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Festival ini menjadi salah satu event iconic Surabaya yang selalu dinantikan masyarakat setiap bulan Mei," tuturnya.

Ia menambahkan, festival tersebut kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2025 dan 2026 sebagai salah satu unggulan pariwisata nasional. Menurutnya, hal itu menunjukkan Festival Rujak Uleg semakin dikenal secara luas dan mampu menjadi magnet wisata.

"Melalui festival ini, kami ingin mengenalkan Rujak Cingur sebagai kekayaan budaya dan kuliner Surabaya kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan luar daerah maupun mancanegara," imbuh Herry.

Pada penyelenggaraan tahun lalu, Festival Rujak Uleg berhasil mendatangkan sekitar 12 ribu pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi lebih dari Rp1,28 miliar. Tahun ini, jumlah pengunjung diprediksi meningkat seiring konsep acara yang lebih meriah dan atraktif.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut mengajak masyarakat untuk datang dan menikmati kemeriahan festival yang telah menjadi identitas budaya Kota Pahlawan tersebut.

"Ini menjadi kekuatan baru untuk menarik wisatawan dan memperkuat identitas Surabaya," kata Eri.

Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, Dinas Perhubungan Surabaya juga menyiapkan kantong parkir resmi di area SBEC. Pelaksana Tugas Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan kapasitas parkir disiapkan untuk menampung ribuan kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Total area parkir di SBEC bisa menampung lebih dari 1.600 motor dan 850 mobil," ujar Trio.

Pengunjung diimbau datang lebih awal agar terhindar dari antrean panjang dan kepadatan saat acara berlangsung. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak memarkir kendaraan di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa maupun ruas jalan sekitar lokasi festival demi menjaga kelancaran arus lalu lintas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Momentum itu terasa dalam kegiatan Hari Pelepasan Siswa Tahun Pelajaran 2025/2026 yang digelar di lapangan sekolah, pada Kamis (7/5/2026). Sebanyak 382 siswa yang hadir bersama orangtua mereka, resmi dilepas dengan tingkat kelulusan yang mencapai 100 persen.

Kepala SMAN 9 Surabaya, Tri Kurniawati mengatakan, pelepasan angkatan ke-60 tahun ini memang sengaja dikemas sederhana namun tetap memiliki makna mendalam bagi siswa dan orang tua. Ia mengungkapkan bahwa konsep acara sepenuhnya digarap oleh siswa, mulai dari susunan acara hingga penampilan yang ditampilkan selama pelepasan berlangsung.

"Acara memang dirancang sederhana, namun yang menarik adalah pihak yang mengadakan acaranya ini itu dari anak dan untuk anak. Jadi EO-nya (Event Organizer) dari siswa SMAN 9 semua," kata Tri, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, sekolah ingin menunjukkan bahwa pelepasan siswa tidak harus berlangsung mewah untuk tetap memberi apresiasi kepada para lulusan. Terlebih, tahun ini sekolah mencatat peningkatan signifikan dalam capaian akademik, khususnya penerimaan PTN jalur SNBP.

"Di tahun ini mengalami peningkatan sekitar 65 persen dibanding tahun kemarin yang keterima di PTN jalur SNBP,"ujarnya.

Saat ini, kata dia, sudah ada 43 siswa yang diterima melalui jalur SNBP dan jumlah itu masih berpotensi bertambah karena sebagian siswa masih menunggu hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Peningkatan tersebut, lanjut Tri, merupakan hasil sinergi antara sekolah, orang tua, komite, hingga kerja sama dengan berbagai pihak luar dalam mendorong kualitas pendidikan di SMA 9 Surabaya.

"Kalau kita berdiri sendiri tanpa kolaborasi dengan yang lain nanti hasilnya tidak maksimal," tuturnya.

Tak hanya akademik, SMA 9 Surabaya juga dikenal memiliki banyak siswa berprestasi di bidang non-akademik. Bahkan sejumlah atlet dari sekolah itu berhasil menembus level nasional hingga internasional.

Tri menyebut ada siswa yang menjadi atlet judo, karate, panahan, loncat indah, hingga futsal. Salah satu siswa futsal bahkan dipanggil memperkuat Timnas U17.

"Banyak atlet-atletnya yang sampai membawa nama Indonesia ke luar negeri, jadi kadang orang dulu itu menyebut SMAN 9 Surabaya ini sekolah atlet," ungkapnya.

Di balik suasana bahagia pelepasan siswa, pihak sekolah juga menyampaikan kabar duka atas meninggalnya salah satu siswa berprestasi non-akademik beberapa waktu lalu akibat gangguan kesehatan. 

Meski demikian, suasana haru tetap berpadu dengan kebanggaan para orang tua yang hadir langsung menyaksikan prosesi pelepasan putra-putri mereka.

Ketua Pelaksana acara sekaligus guru olahraga SMAN 9 Surabaya, Nur Hidayat menuturkan, konsep sederhana dipilih sebagai bentuk penyesuaian terhadap aturan pemerintah terkait larangan wisuda sekolah. Karena itu, kegiatan digelar di lingkungan sekolah dengan menampilkan kreativitas siswa melalui tari, band, hingga kirab pelepasan.

"Yang pasti kita mengikuti aturan dari pemerintah, tidak boleh melaksanakan acara wisuda untuk anak sekolah," kata Nur.

Meski sederhana, ia berharap momen tersebut tetap menjadi kenangan berharga sekaligus penyemangat bagi para lulusan untuk melanjutkan perjalanan mereka di masa depan.

"Semoga anak-anak menjadi pribadi yang baik, berkarakter yang baik, sukses selalu," ucapnya.

Sementara itu, salah satu siswa berprestasi non-akademik, Cornelius Adrian Sitanggang, mengaku bersyukur bisa menutup masa SMA dengan capaian di bidang karate yang telah membawanya mengikuti berbagai kompetisi nasional hingga internasional.

"Puji Tuhan bisa sampai di posisi ini sekarang dari bantuan guru-guru dan orang tua," katanya.

Siswa kelas 12 A2 yang akrab disapa Adi itu kini tengah menunggu hasil UTBK untuk melanjutkan studi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember jurusan Teknik Sistem Perkapalan.

Selain Adi, prestasi akademik juga datang dari Antonia Devica Delians. Siswi kelas 12 C2 itu aktif mengikuti lomba debat dan olimpiade ekonomi sejak kelas 10, termasuk kompetisi tingkat nasional. Ia bahkan telah diterima di program studi S1 Akuntansi Universitas Airlangga.

"Berharap sekolah bisa terus berkembang dan mencetak lebih banyak prestasi dari adik-adik kelas," tandas Devica.

Dengan pelepasan yang digelar sederhana namun penuh makna itu, SMAN 9 Surabaya tak hanya menutup perjalanan 382 siswanya di bangku sekolah, tetapi juga menandai optimisme baru atas meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga saat ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mencatat sebanyak 75 jemaah mengalami mutasi keluar dengan berbagai alasan, mulai dari sakit, penundaan keberangkatan, perpindahan kloter, hingga persoalan teknis yang berdampak pada munculnya puluhan kursi kosong atau open seat.

Dari total 75 mutasi keluar tersebut, sebanyak 41 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk, baik dari jemaah cadangan maupun pengalihan nomor kloter. Namun, masih terdapat 34 kursi kosong yang belum dapat terisi.

Berkenaan tentang angka tersebut, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam mengungkapkan bahwa alasan mutasi keluar paling banyak dipicu oleh faktor kesehatan jemaah dan penundaan keberangkatan.

"Mutasi keluar paling banyak karena jemaah sakit di rumah sakit sebanyak 14 orang, kemudian tunda keberangkatan 20 orang, perpindahan kloter 18 orang, pendamping 8 orang, hingga alasan teknis," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Selain itu, terdapat pula mutasi keluar akibat jemaah sakit di daerah, kondisi hamil, hingga perubahan nomor urut keberangkatan. Kondisi tersebut membuat komposisi kloter terus mengalami penyesuaian selama proses operasional berlangsung.

PPIH mencatat, dari seluruh mutasi keluar yang terjadi, sebanyak 11 kursi kosong muncul karena alasan teknis dan administratif. Sementara itu, perpindahan kloter dilakukan untuk berbagai kebutuhan penyesuaian, termasuk penggabungan keluarga maupun pendamping lansia.

Meski angka mutasi cukup tinggi, PPIH memastikan mekanisme penggantian kursi berjalan optimal sehingga tidak seluruh mutasi berdampak pada kekosongan seat penerbangan.

"Mekanisme mutasi berjalan efektif sehingga mampu mengoptimalkan keterisian kursi," kata Anam.

Di tengah tingginya dinamika perubahan keberangkatan tersebut, operasional penerbangan jemaah haji Embarkasi Surabaya tetap berjalan disiplin. PPIH mencatat seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan memiliki tingkat ketepatan waktu penerbangan atau On Time Performance (OTP) mencapai 100 persen tanpa keterlambatan maupun percepatan jadwal.

"Alhamdulillah, hingga hari ke-16 operasional, proses pemberangkatan berjalan tertib, lancar, dan seluruh kloter dapat diberangkatkan tepat waktu," ujarnya.

Selain persoalan mutasi keluar, hingga saat ini masih terdapat lima jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan dan menjalani penanganan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Rinciannya, empat jemaah sakit dan satu orang pendamping yang masih menunggu kesiapan untuk diberangkatkan pada kloter berikutnya.

"Kami terus memastikan jemaah yang mengalami penundaan mendapatkan penanganan terbaik, baik dari sisi kesehatan maupun penjadwalan ulang keberangkatan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Situasi tersebut menjadi sorotan karena dua pejabat tertinggi di lingkungan Pemkot Surabaya dipastikan menjalani cuti dalam waktu yang berdekatan. Hingga kini, Pemkot juga belum menentukan siapa pejabat yang akan mengisi posisi pelaksana harian selama keduanya berada di Tanah Suci.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Eddy Christijanto membenarkan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait penunjukan Plh wali kota maupun sekda.

“Pak Sekda kan haji juga. Jadi belum (penunjukan Plh wali kota dan sekda Surabaya),” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (7/5/2026).

Eddy menjelaskan, Wali Kota Eri Cahyadi dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya, Rini Indriyani, pada 19 Mei 2026 mendatang. Namun keberangkatan Eri disebut menggunakan jalur haji khusus sehingga teknis keberangkatannya masih belum dipastikan melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya atau tidak.

"Iya, berangkat sama istri. Kalau berangkat dari Asrama Haji, itu belum tahu karena haji khusus," katanya.

Sementara itu, Sekda Surabaya Lilik Arijanto juga dipastikan berangkat haji tahun ini, meski jadwal keberangkatannya berbeda dengan Wali Kota Eri Cahyadi.

“Beda. Pak Wali berangkat dulu, baru Pak Sekda,” pungkas Eddy.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Surabaya harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama wali kota dan Sekda berada di luar negeri. Terlebih, posisi Sekda selama ini memegang peran penting dalam mengoordinasikan administrasi dan birokrasi pemerintahan sehari-hari.

Meski demikian, secara regulasi sebenarnya sudah terdapat mekanisme pengganti sementara ketika kepala daerah menjalankan cuti atau berhalangan sementara. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ketika wali kota menjalani cuti, maka tugas kepala daerah dijalankan oleh wakil wali kota sebagai pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). Artinya, selama Eri Cahyadi menjalankan ibadah haji, maka tugas wali kota akan dijalankan oleh Armuji sebagai wakil kepala daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa pada awal 2026, kasus campak di Indonesia mengalami penurunan hingga 90 persen di sejumlah wilayah. Capaian ini menunjukkan efektivitas program imunisasi dan pengendalian penyakit yang berjalan dalam beberapa tahun terakhir. 

Kendati demikian, fakta bahwa masih ditemukan kasus kematian serta munculnya klaster penularan di beberapa daerah menjadi sinyal bahwa risiko penyebaran masih ada.

Dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam (FIKKIA) Universitas Airlangga, Jayanti Dian Eka Sari, menilai bahwa situasi ini belum bisa dikategorikan sebagai kondisi aman sepenuhnya. Ia menyebut Indonesia saat ini masih berada dalam tahap pengendalian, bukan eliminasi.

"Penurunan kasus memang menjadi kabar baik, tetapi ini belum menandakan masalah sudah selesai," ujar Jayanti, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, perbedaan antara pengendalian dan eliminasi sangat krusial dalam memahami situasi saat ini. Pengendalian berarti jumlah kasus berhasil ditekan, tetapi penularan masih terjadi. Sementara eliminasi menandakan tidak adanya lagi transmisi lokal.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa campak tidak hanya persoalan penyakit menular, tetapi juga mencerminkan kapasitas sistem kesehatan dan perilaku masyarakat. Dalam konteks saat ini, tantangan terbesar justru tidak lagi terletak pada ketersediaan vaksin, melainkan pada aspek sosial dan perilaku.

"Masalah utamanya adalah keraguan terhadap vaksin, rendahnya persepsi risiko, serta kelelahan akses," tuturnya.

Ia memaparkan bahwa keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy) masih menjadi hambatan utama di sejumlah kelompok masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan menurunkan kasus justru memunculkan persepsi bahwa campak bukan lagi ancaman serius, sehingga minat imunisasi menurun. 

Selain itu, faktor kelelahan akses atau access fatigue juga berperan, di mana masyarakat merasa terbebani untuk terus mengakses layanan kesehatan secara berulang.

Dalam evaluasinya, program promosi kesehatan pemerintah dinilai telah berhasil meningkatkan cakupan imunisasi secara umum. Namun, efektivitasnya belum merata, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti masyarakat di daerah terpencil, kelompok yang terpapar hoaks, atau mereka yang masih ragu terhadap vaksin.

"Imunisasi bukan gagal karena kurang informasi, tetapi karena pesan belum cukup meyakinkan," ungkap Jayanti.

Ia menegaskan bahwa campak merupakan fenomena multifaktorial. Artinya, ketersediaan vaksin saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat. Selama masih ada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, akses layanan yang terbatas, serta keraguan dari orang tua, maka celah penularan akan tetap terbuka.

"Selama masih ada anak yang belum imunisasi lengkap, maka penularan tetap memiliki celah," terangnya.

Dalam konteks tersebut, promosi kesehatan memegang peran strategis karena vaksinasi pada dasarnya adalah perilaku sosial. Ketika masyarakat memahami manfaat dan memiliki kepercayaan terhadap vaksin, partisipasi imunisasi akan meningkat secara sukarela.

Namun, tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek sosial, budaya, hingga psikologis. Hal itu terasa di wilayah dengan keterbatasan akses dan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap layanan kesehatan.

Sebagai solusi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup edukasi yang persuasif, peningkatan kepercayaan publik, kemudahan akses layanan, serta keterlibatan aktif komunitas. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan partisipasi imunisasi dapat meningkat secara berkelanjutan.

"Promkes tidak boleh hanya bersifat kampanye sesaat saat kasus meningkat," pungkasnya.

Jayanti menekankan bahwa promosi kesehatan harus berbasis data, adaptif terhadap kondisi masyarakat, serta dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Tanpa itu, keberhasilan menekan kasus seperti saat ini berisiko tidak bertahan, dan potensi lonjakan kembali, seperti yang terjadi di sejumlah negara tiap tahunnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polemik itu sebenarnya merupakan konflik lama, yang kemudian kembali mencuat saat terbitnya surat pengosongan oleh Pemkot Surabaya pada akhir Maret 2026 lalu yang memerintahkan sejumlah ruang seni, termasuk sekretariat DKS, Galeri Merah Putih (GMP), Bengkel Muda Surabaya dan Warung Mak Ning untuk dikosongkan dalam waktu tujuh hari. 

Kebijakan tersebut menuai penolakan luas dari kalangan seniman, bahkan dilawan dengan aksi pameran Art of Freedom di ruang yang justru diminta untuk dikosongkan. Namun polemik sempat mereda saat Galeri Merah Putih (GMP) menggelar acara melukis On The Spot (OTS) dengan berkolaborasi bersama Pemkot Surabaya.

Kendati demikian, pihak GMP menegaskan bahwa pihak mereka tidak merasa memiliki masalah dengan Pemkot Surabaya dan menghimbau pihak-pihak yang memiliki polemik, termasuk DKS untuk segera menyelesaikan urusannya.

Eksekusi Pengosongan

Namun, memasuki awal Mei 2026, situasi meningkat dari sekadar polemik menjadi tindakan langsung. Pada 4 Mei 2026, Satpol PP Kota Surabaya melakukan pengosongan sekretariat DKS. Ruangan sempat disegel sebelum akhirnya dibuka kembali untuk memindahkan sejumlah barang kesenian.

Pemkot Surabaya membantah bahwa langkah tersebut merupakan pengusiran. Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Herry Purwadi, menegaskan pengosongan merupakan bagian dari penataan kelembagaan kebudayaan.

"Yang dilakukan bukanlah pengusiran," ujar Herry saat dikonfirmasi pada Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana pemerintah melakukan penyesuaian terhadap struktur lembaga kebudayaan di Surabaya.

Ia menjelaskan bahwa Dewan Kesenian Surabaya kini telah bertransformasi menjadi Dewan Kebudayaan Surabaya, sehingga dukungan pemerintah dialihkan ke lembaga baru tersebut.

"Maka karena sudah di-upgrade, ruangan DKS sudah tidak menjadi beban Pemerintah Kota lagi," kata Herry.

Pemkot juga mempersilakan DKS lama untuk tetap berjalan, namun tidak lagi difasilitasi di Balai Pemuda dan melanjutkan kegiatan di lokasi lain.

Dari Sengketa Administratif ke Tuduhan Penyalahgunaan Kekuasaan

Berbeda dengan narasi pemerintah, pihak DKS menilai pengosongan yang berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 29 April 2026 itu bukan sekadar penataan administratif, Ketua DKS, Crisman menyebut tindakan sepihak yang dilakukan pihak Pemkot Surabaya telah mengabaikan proses dialog.

Crisman Hadi menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya membuka komunikasi dengan pemerintah kota, termasuk mengirimkan dua kali surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Surabaya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

"Kami sudah dua kali berkirim surat audiensi, tapi ditolak," ungkap Crisman.

Ia juga membantah tuduhan bahwa DKS menggunakan ruang tanpa dasar hukum. Menurutnya, penggunaan sekretariat dan galeri dilakukan berdasarkan legitimasi kelembagaan, termasuk surat tugas resmi yang dimiliki organisasi.

"Tidak tepat jika dinyatakan sebagai penggunaan tanpa dasar hukum," jelasnya.

Pengosongan itu berdampak langsung pada aktivitas seni yang selama ini berlangsung rutin di ruang tersebut. Latihan gamelan, pertunjukan ludruk anak-anak, hingga agenda pameran seni terpaksa terganggu.

"Dengan ini jelas mengganggu aktivitas rutin teman-teman yang berkesenian di DKS," ucapnya

Lebih jauh, Crisman menilai tindakan pengosongan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap komunitas seni.

"Saya kira ini abusing power, kesewenang-wenangan aparat negara," tegas Crisman.

Konflik Legitimasi: DKS Lama vs DKS Baru

Pemkot menyebut pengosongan dilakukan karena kepengurusan DKS saat ini dianggap tidak sah. Hal itu berkaitan dengan transformasi DKS menjadi Dewan Kebudayaan Surabaya, yang kini menjadi lembaga resmi yang didukung pemerintah.

Namun, Crisman menyatakan tidak menolak pembentukan kepengurusan baru. Ia bahkan mengaku siap mundur apabila struktur baru telah terbentuk secara jelas.

"Saya siap mundur jika pengurus baru sudah terbentuk," pungkas Crisman.

Meski demikian, ia tetap mempertahankan posisinya saat ini sebagai bentuk tanggung jawab atas mandat yang diberikan anggota dalam pemilihan sebelumnya, yang dianggap sudah sah dan wajib dipenuhi.

Pengosongan sekretariat DKS menandai babak baru dalam konflik antara Pemkot Surabaya dan komunitas seni. Jika sebelumnya perdebatan berkutat pada wacana dan kebijakan, kini telah beralih menjadi tindakan nyata di lapangan.

Di satu sisi, pemerintah menegaskan langkah tersebut sebagai penataan kelembagaan sesuai regulasi. Namun di sisi lain, seniman melihatnya sebagai ancaman terhadap ruang hidup kebudayaan, bahkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Di tengah tarik-menarik tersebut, arek-arek Suroboyo akan melihat kedepan, soal apakah Balai Pemuda akan tetap menjadi rumah bagi kebudayaan, atau justru berubah arah dalam kebijakan pembangunan kota Pahlawan di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi itulah yang mendorong DPRD Jawa Timur bersama Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Jawa Timur menggelar sosialisasi bertajuk “Penguatan dan Perlindungan Anak Menuju Generasi Emas di Era Disrupsi” pada Selasa (5/5/2026). 

Dengan mengumpulkan para orang tua dan pembicara dari berbagai latar belakang dalam satu forum interaktif, kegiatan tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat kesadaran publik bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama di tengah perubahan zaman.

Ketua pelaksana kegiatan, Pramira Fitri, menegaskan bahwa era disrupsi membawa tantangan serius, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi, seperti di wilayah pinggiran.

"Perubahan di era disrupsi ini kadang tidak bisa langsung diadaptasi oleh masyarakat, terutama di daerah pinggiran. Melalui kegiatan ini, kami ingin menguatkan peran orang tua agar anak-anak lebih siap menghadapi perubahan," ujar Fitri, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga pendampingan langsung di lapangan, termasuk penanganan kasus bullying serta dukungan bagi anak inklusi dan berkebutuhan khusus.

"Selama ini kami juga melakukan pendampingan di sekolah, termasuk ketika ada kasus bullying. Bahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus juga kami rangkul agar mereka bisa berdaya ke depan," tambahnya.

Dalam sesi paparan, Prof. Emy Susanti menyoroti bahwa anak-anak saat ini hidup dalam lanskap sosial yang jauh berbeda, ditandai dengan fenomena post-truth, perubahan pola asuh, serta kesenjangan akses terhadap informasi dan teknologi.

Ia mengingatkan bahwa pemenuhan empat hak dasar anak, meliputi hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi harus menjadi fondasi utama dalam menghadapi era disrupsi.

"Data menunjukkan kekerasan terhadap anak masih tinggi, bahkan sering terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah," ungkapnya.

Menurutnya, penguatan anak perlu dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni pembentukan karakter dan etika, peningkatan literasi dan kompetensi abad 21, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan di ruang digital.

"Perlindungan anak di era digital perlu dilakukan melalui pengawasan orang tua, termasuk pengaturan privasi akun dan edukasi tentang bahaya cyberbullying serta grooming," tegasnya.

Sementara itu, Prof. Mia Amiati mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan data SIMFONI-PPA 2024, Jawa Timur menempati peringkat kedua nasional dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan dominasi kekerasan seksual, fisik, psikis, hingga digital.

"Kekerasan seksual, termasuk inses dan eksploitasi online, masih menjadi kasus yang dominan," ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur itu.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya berhenti pada proses hukum, tetapi harus berlanjut hingga tahap pemulihan yang menyeluruh.

"Keberhasilan perlindungan anak bukan hanya dari vonis pelaku, tetapi bagaimana anak bisa pulih, merasa aman, dan kembali menjalani kehidupan normal," jelas Mia.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi kuat antara pemerintah, DPRD, dan semua pihak agar hak anak benar-benar terpenuhi," tandasnya.

Dari sisi pengasuhan, Astrid Regina menggarisbawahi pentingnya pendekatan parenting positif sebagai fondasi perlindungan anak. Ia menilai hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak menjadi kunci dalam membentuk ketahanan anak menghadapi tekanan zaman.

"Pengasuhan positif menekankan hubungan hangat, rasa hormat, dan batasan yang jelas tanpa kekerasan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa orang tua perlu memahami emosi anak dan tidak sekadar menuntut kepatuhan. Salah satu caranya ialah dengan mendahulukan hubungan sebelum koreksi, yang mana cara seperti itu akan terasa hangat tanpa menghilangkan ketegasan orangtua.

"Jadi contohnya seperti, 'Nak, ibu sayang sama kamu, tapi kesalahan seperti ini jangan diulangi lagi ya, karena tidak hanya merugikan kamu tapi juga orang lain,' dengan begitu anak tidak akan takut namun juga paham akan kesalahannya," tutur Astrid.

Secara keseluruhan, kegiatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak di era modern tidak bisa dilakukan secara parsial. Ancaman yang semakin kompleks menuntut pendekatan yang holistik, mulai dari keluarga, sekolah, hingga kebijakan publik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa berdarah itu sebelumnya mengejutkan warga di kawasan Jalan Wonokusumo Jaya Baru, Kecamatan Semampir. Seorang kuli bangunan berinisial HN (37), warga asal Omben, Sampang, ditemukan tergeletak bersimbah darah usai menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. 

Insiden tersebut terjadi saat korban hendak berangkat bekerja dan sempat memicu kepanikan warga sekitar yang mendengar teriakan di lokasi kejadian. Tak lama setelah ditemukan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Korban diketahui baru sekitar satu bulan tinggal di kawasan tersebut sebagai pekerja bangunan.

Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya berhasil menangkap pelaku utama berinisial HK (44), warga Bulak Banteng Bhineka, Surabaya. Polisi mengungkap, pembunuhan tersebut bukan tindakan spontan, melainkan hasil dari perencanaan yang dipicu kecemburuan.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula pada Jumat, 24 April 2026, saat pelaku baru pulang kerja dan membuka ponsel milik istrinya.

"Dia berniat membuka aplikasi TikTok, tetapi justru menemukan foto istrinya bersama pria lain," kata Suroto saat dikonfirmasi pada Minggu (3/5/2026).

Temuan tersebut memicu rasa cemburu yang mendalam. Pelaku kemudian berusaha mencari tahu identitas pria dalam foto tersebut hingga akhirnya mengetahui bahwa pria itu adalah korban, HN. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menelusuri keberadaan korban hingga mengetahui tempat tinggalnya di kawasan Wonokusumo.

Sehari setelahnya, pelaku secara tidak sengaja berpapasan dengan korban di jalan. Momen itu dimanfaatkan untuk membuntuti korban hingga memastikan lokasi tempat tinggalnya. Dari situ, emosi pelaku semakin memuncak dan berkembang menjadi niat untuk melakukan kekerasan.

Polisi menyebut, pelaku sempat kembali ke lokasi pada malam hari untuk mengumpulkan informasi tambahan. Ia juga mulai membawa senjata tajam, menandakan adanya unsur perencanaan dalam aksi tersebut.

Puncaknya terjadi pada Rabu, 2 Mei 2026. Pelaku datang ke lokasi bersama tiga rekannya berinisial SR, I, dan S menggunakan dua sepeda motor. Mereka telah mempersiapkan senjata tajam, termasuk celurit yang dibawa pelaku.

"Tersangka menyabetkan celurit secara membabi buta ke arah korban hingga mengalami luka parah dan meninggal dunia," ujar Suroto.

Setelah melakukan aksinya, pelaku bersama rekan-rekannya melarikan diri ke Sampang, Madura. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku.

HK akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kalimas, Surabaya. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan dalam aksi pembacokan tersebut.

Sementara itu, tiga rekan pelaku lainnya hingga kini masih berstatus buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Atas perbuatannya, HK dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana terhadap nyawa. (*)

Editor: Danu 

Namun, ada satu perubahan mencolok yang menjadi sorotan utama tahun ini. Untuk pertama kalinya, Surabaya Vaganza akan digelar pada malam hari, menghadirkan konsep baru yang lebih atraktif bagi pengunjung.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa perubahan konsep event memang selalu dilakukan setiap perayaan HJKS tiap tahunnya sebagai upaya menghadirkan pengalaman berbeda dan tidak monoton.

"Surabaya Vaganza tahun ini tampil beda. Selain dimeriahkan dengan berbagai instalasi bunga, juga dipadukan dengan permainan lampu," ujar Eri, Minggu (3/5/2026).

Dengan konsep bertajuk “Festival of Lights”, parade yang selama ini identik dengan siang hari akan disulap menjadi pertunjukan visual malam yang mengandalkan permainan lampu, tata cahaya dan instalasi artistik. Inovasi itu diharapkan mampu meningkatkan daya tarik event, khususnya bagi wisatawan dan generasi muda.

Selain perubahan konsep, Pemkot juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan dua event utama HJKS 2026. Festival Rujak Uleg akan digelar pada 9 Mei 2026, sedangkan Surabaya Vaganza berlangsung pada 16 Mei 2026.

Penjadwalan tersebut mengalami penyesuaian dari rencana awal. Sebelumnya, Surabaya Vaganza dijadwalkan berlangsung pada 2 Mei, namun diundur sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan Hari Buruh Internasional.

Tak hanya itu, kedua event unggulan tersebut juga telah masuk dalam daftar Kharisma Event Nusantara (KEN), yang merupakan kurasi event nasional dari pemerintah pusat.

"Dua acara ini telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara, menguatkan daya saing Surabaya sebagai destinasi event nasional," kata Eri.

Masuknya Surabaya dalam KEN menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata kota. Pemkot pun memanfaatkan peluang ini dengan menyiapkan strategi kolaboratif bersama pelaku industri pariwisata.

Salah satunya melalui kerja sama dengan agen perjalanan dan hotel, yang menghadirkan paket bundling bagi wisatawan. Paket ini mencakup akomodasi sekaligus tiket untuk menyaksikan Festival Rujak Uleg dan Surabaya Vaganza.

Pemkot Surabaya berharap langkah tersebut mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang terintegrasi, sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan dalam menikmati rangkaian HJKS. Lebih jauh, Pemkot Surabaya menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan serta perputaran ekonomi daerah melalui rangkaian event tersebut. 

Insiden tersebut terjadi saat rombongan jemaah mengikuti kegiatan ziarah atau city tour menuju kawasan Jabal Magnet pada Selasa (28/4). Dalam perjalanan itu, dua rombongan jemaah Indonesia dari kloter berbeda, yakni SUB-2 asal Probolinggo dan kloter 1 Jakarta-Bekasi melakukan perjalanan bersama dalam satu rute. 

Bus yang membawa jemaah kloter SUB-2 yang sedang melaju kemudian menabrak bagian samping (lambung) bus dari kloter Jakarta-Bekasi.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Mohammad As'adul Anam, memastikan bahwa perkembangan kondisi jemaah pascakejadian menunjukkan hasil yang sangat baik. Ia menyebut seluruh korban telah pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

"Kondisi mereka semua sudah pulih dan kini sudah kembali tinggal di tempat penginapan masing-masing sebagaimana biasa. Hanya ada dua orang yang masih harus menyelesaikan proses administrasi," ujar Anam, Minggu (3/5/2026).

Dari total lima jemaah yang sebelumnya dilaporkan mengalami luka ringan, tiga di antaranya, D.D. Abdul Hamid, Suharto, dan Tingyo Yudiko hanya mengalami luka akibat serpihan kaca. Mereka langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi dan tidak memerlukan perawatan lanjutan.

Sementara dua jemaah lainnya, yakni Siti Sugihartini dan Siti Aisyah, sempat dibawa ke rumah sakit di Arab Saudi untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipatif guna memastikan tidak ada cedera yang luput dari pengamatan medis.

"Kondisi mereka semua sudah pulih dan kini sudah kembali tinggal di tempat penginapan masing-masing sebagaimana biasa," imbuh Anam.

Lebih lanjut, PPIH Embarkasi Surabaya menjelaskan bahwa kedua jemaah tersebut saat ini hanya tinggal menyelesaikan proses administrasi rumah sakit sebelum dinyatakan sepenuhnya selesai dari rangkaian perawatan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan sistem layanan kesehatan di Arab Saudi dibandingkan dengan di Indonesia.

"Mereka baru akan dinyatakan selesai perawatan setelah seluruh dokumen administrasi rampung diselesaikan," pungkas Anam.

Dengan pulihnya seluruh jemaah, aktivitas ibadah haji dapat kembali berjalan normal. Bahkan sebagian jemaah dari kloter SUB-2 dilaporkan telah melanjutkan perjalanan ke Makkah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (*(

Editor: Danu 

Di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, situasi itu lama menjadi pola yang berulang. Warga mengetahui ada yang janggal dalam distribusi bantuan, tetapi memilih diam. Minimnya pemahaman tentang mekanisme kebijakan sosial, ditambah relasi sosial yang hierarkis, membuat kritik nyaris tak pernah muncul ke permukaan.

Kondisi itulah yang coba dibongkar oleh tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang. Melalui pendekatan eksperimental berbasis Participatory Action Research (PAR), tim tidak hanya memberi edukasi, tetapi juga “mengguncang” pola pikir dan keberanian warga untuk bersuara melalui teori hingga simulasi.

Tim pengabdian masyarakat itu sendiri terdiri dari empat dosen, yakni Fadillah Putra, Romula Adiono, Prof. Abdul Juli Andi Gani, Sukanto, dan satu mahasiswa, yaitu Hefry Johan Ferdhianzah.

Ketua tim pengabdian, Fadillah Putra, menjelaskan bahwa masalah utama dari minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan di desa bukan terletak pada kemampuan masyarakat, melainkan pada akses informasi yang timpang.

"Kami menemukan bahwa warga sebenarnya tidak apatis. Mereka hanya tidak memiliki akses informasi yang memadai dan tidak memahami bagaimana sistem kebijakan itu bekerja," ujar Fadillah, Sabtu (2/5/2026).

Ia juga mengungkapkan, tidak jarang ada warga yang memaknai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebagai “pemberian” aparat desa, padahal program tersebut merupakan hak yang dijamin negara.

Selain persoalan literasi, Fadillah dan tim juga menemukan hambatan kultural yang tidak kalah berpengaruh, yakni budaya ewuh pakewuh. Budaya itu membuat warga merasa sungkan, segan, bahkan takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik, terutama kepada aparat desa atau tokoh yang lebih tua.

Dalam banyak forum resmi seperti musyawarah desa, kondisi tersebut menjadikan ruang diskusi hanya bersifat formalitas. Keputusan cenderung didominasi oleh segelintir elit, sementara suara kelompok rentan, seperti petani kecil, perempuan, dan warga miskin tidak terakomodasi.

"Ini sedikit berbeda dengan masalah literasi, karena budaya ewuh pakewuh membuat warga memilih diam karena rasa sungkan atau takut, bahkan ketika mereka tahu atau sadar ada ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial," kata Fadillah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, tim pengabdian menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus aktor perubahan. Program dirancang dalam beberapa tahap, mulai dari pemetaan masalah, kelas literasi sosial, hingga simulasi musyawarah desa.

Pada tahap awal, tim melakukan edukasi melalui kelas literasi sosial dengan menyederhanakan bahasa birokrasi dengan bahasa sederhana dan analogi keseharian petani, menjadikannya lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh warga desa 

"Jadi warga kita kenalkan pada konsep dasar kebijakan sosial, sumber anggaran negara, serta mekanisme pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," sebut Fadillah.

Dan hasilnya dikatakan cukup signifikan. Fadillah membeberkan bagwa tingkat pemahaman warga perihal literasi kebijakan yang sebelumnya hanya berada di angka 46,5 persen, berhasil didorong hingga angka 81,2 persen setelah program berjalan.

"Kenaikan itu menunjukkan bahwa ketika informasi disampaikan dengan cara yang tepat, masyarakat bisa memahami dan bahkan menjadi kritis terhadap kebijakan," ucap Fadillah.

Namun, peningkatan pengetahuan saja tidak cukup. Untuk mengatasi hambatan psikologis akibat budaya ewuh pekewuh, tim memperkenalkan metode simulasi musyawarah desa (musdes). Dalam simulasi itu, warga diajak bermain peran dan berlatih menyampaikan pendapat, menyanggah, hingga berargumentasi dalam suasana yang aman.

Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam membangun keberanian warga. Fadillah melihat warga mulai berani berbicara, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan dalam forum resmi.

"Simulasi ini menjadi ruang latihan bagi warga untuk berani berbicara tanpa tekanan. Dari situ mereka mulai menyadari bahwa menyampaikan kritik adalah bagian dari hak mereka," ucapnya.

Puncak dari kegiatan itu adalah terbentuknya Forum Warga Wringinanom, sebuah wadah independen yang berfungsi sebagai ruang komunikasi sekaligus pengawasan kebijakan di tingkat desa. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aduan, memverifikasi data bantuan sosial, hingga mengawal transparansi anggaran desa.

Keberadaan forum tersebut menjadi penanda penting bahwa perubahan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berlanjut pada penguatan kelembagaan masyarakat.

"Forum ini kami dorong sebagai ruang kolektif agar warga tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, tetapi memiliki kekuatan bersama untuk mengawal kebijakan," pungkas Fadillah.

Melalui program ini, tim pengabdian menunjukkan bahwa persoalan rendahnya partisipasi masyarakat di pedesaan bukan semata-mata karena ketidakmampuan warga, melainkan akibat kombinasi antara keterbatasan informasi dan tekanan budaya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Angka Rp733 bukan sekadar tarif promosi, melainkan simbol usia Surabaya yang pada 31 Mei 2026 genap 733 tahun. Perhitungan tersebut merujuk pada peristiwa bersejarah 31 Mei 1293, ketika Raden Wijaya mengalahkan pasukan Mongol, momen yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Surabaya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Bank Jatim untuk menghadirkan tiket murah di berbagai destinasi unggulan setiap akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang Mei. Sejumlah lokasi yang termasuk dalam program itu antara lain:

1. Museum Sepuluh Nopember
2. Wisata Perahu Kalimas
3. Taman Hiburan Pantai Kenjeran
4. Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar.

Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati pengalaman wisata kota melalui bus Surabaya Sightseeing and City Tour yang tetap beroperasi dengan rute ikonik, termasuk program “SSCT Traktiran” setiap Jumat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, menegaskan bahwa program itu tidak hanya dimaksudkan sebagai perayaan simbolik.

"Momentum HJKS ke-733 kami manfaatkan untuk memperluas akses wisata bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi," ujar Herry saat dikonfirmasi pada Sabtu (2/5/2026).

Ia menjelaskan, skema harga khusus Rp733 diberlakukan dengan kuota terbatas setiap harinya. Tiket dapat dipesan secara daring melalui laman resmi tiketwisata.surabaya.go.id untuk memastikan proses yang lebih mudah dan transparan. Sementara itu, pembelian langsung di lokasi tetap dibuka untuk destinasi tertentu dengan jumlah terbatas.

Khusus di kawasan mangrove Gunung Anyar, kuota promo bahkan dibatasi hanya untuk 25 pengunjung pertama setiap akhir pekan dan hari libur. Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur lonjakan pengunjung, tetapi juga menjaga keberlanjutan wisata berbasis lingkungan.

"Tak hanya harga murah, kami juga menyiapkan pengalaman wisata yang beragam bagi masyarakat," kata Herry.

Program tiket Rp733 itu diproyeksikan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, selama rangkaian HJKS berlangsung. Dengan meningkatnya mobilitas wisatawan, efek berganda diharapkan mengalir ke berbagai sektor, mulai dari kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar destinasi.

"Dengan harga yang sangat terjangkau dan rangkaian event HJKS, Surabaya ingin menjadi destinasi wisata yang inklusif dan ramah di kantong," pungkas Herry.

Melalui strategi itu, perayaan ulang tahun kota tidak lagi sekadar seremoni, tetapi menjadi instrumen nyata untuk menggerakkan ekonomi sekaligus memperkuat identitas Surabaya sebagai kota wisata yang terbuka bagi semua kalangan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah tersebut merupakan babak lanjutan dari kolaborasi konservasi Indonesia–Jepang dengan skema breeding loan, yang tidak hanya berfokus pada pengembangbiakan satwa langka, tetapi juga pertukaran pengetahuan dan penguatan kualitas pengelolaan kebun binatang.

Skema breeding loan sendri adalah skema peminjaman satwa antar lembaga konservasi untuk tujuan pengembangbiakan terkontrol. Satwa yang dipinjamkan tidak berpindah kepemilikan, negara atau lembaga asal tetap menjadi pemilik, termasuk terhadap keturunan yang dihasilkan selama masa peminjaman. 

Sebagai bagian dari timbal balik atas pengiriman komodo ke Jepang, KBS akan menerima empat spesies satwa. Tiga di antaranya telah diumumkan, yakni red panda, jerapah, dan kura-kura Aldabra, sementara satu spesies lainnya masih dirahasiakan.

Di antara daftar tersebut, red panda menjadi sorotan utama. Satwa mamalia yang dikenal dengan bulu kemerahan dan wajah khas ini diprediksi akan menjadi magnet baru bagi pengunjung sekaligus memperkaya koleksi satwa eksotik di KBS.

Direktur Operasional dan Umum KBS, Nurika Widyasanti, menyebut kerja sama tersebut sebagai bentuk konkret kolaborasi konservasi global, dengan tujuan yang tidak hanya untuk meningkatkan daya tarik KBS sebagai lokasi wisata, tetapi juga meningkatkan kualitas konservasi.

"Melalui kerja sama ini kami berkomitmen meningkatkan kualitas konservasi, edukasi, serta pengelolaan kebun binatang yang modern dan berkelanjutan. Surabaya to the world, konservasi adalah tanggung jawab bersama," ujar Nurika saat dikonfirmasi pada Sabtu (2/5/2026).

Kedatangan satwa dari Jepang tidak hanya dimaksudkan untuk menambah variasi koleksi, tetapi juga memiliki tujuan ilmiah yang lebih dalam, yakni memperbaiki kualitas genetik populasi satwa di KBS.

Nurika menuturkan, dengan adanya individu baru dari luar negeri, peluang terjadinya perkawinan sedarah dapat diminimalkan, sehingga kesehatan dan keberlanjutan populasi lebih terjaga.

"Jadi tidak sekadar mendatangkan satwa baru, tapi juga memperbaiki kualitas genetik satwa yang sudah ada," jelasnya.

Program itu juga mencerminkan pengelolaan satwa lintas negara yang semakin terintegrasi. KBS tidak lagi hanya berperan sebagai tempat konservasi lokal, melainkan menjadi bagian dari jaringan global yang saling terhubung.

"Ini adalah upaya transformasi KBS menuju lembaga konservasi modern terus didorong agar mampu bersaing di tingkat internasional," ucap Nurika.

Di luar tiga spesies yang telah diumumkan, publik juga dibuat penasaran dengan satu satwa lain yang masih dirahasiakan. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan petunjuk bahwa akan ada kejutan menarik bagi masyarakat.

"Yang jelas akan menjadi surprise untuk warga Surabaya. Warnanya merah dan bukan reptil," ujar Wali Kota Eri saat momen penandatanganan MoU KBS dengan iZoo, 29 April lalu.

Kehadiran satwa-satwa baru itu diproyeksikan tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memperkuat fungsi edukasi KBS sebagai pusat pembelajaran tentang keanekaragaman hayati.

Dengan koleksi yang semakin beragam dan berkualitas, KBS diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang lebih kaya bagi pengunjung sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya konservasi satwa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah menyampaikan langsung hasil kesepakatan yang dicapai setelah berdialog dengan perwakilan buruh. Kesembilan poin tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keringanan ekonomi, perlindungan kerja, hingga akses pendidikan dan transportasi bagi buruh.

Salah satu poin yang langsung menyentuh kebutuhan harian pekerja adalah rencana pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 20 persen bagi anggota serikat pekerja dengan nilai pajak di bawah Rp500 ribu.

"Pajak itu sebetulnya sudah masuk pada desil 1 sampai 4. Itu sebetulnya mereka sudah masuk pada kategori bebas pajak pokok dan bebas untuk tunggakan," ujar Khofifah, Jumat (1/5/2026).

"Nah, kemudian secara keseluruhan mereka mengajukan pembebasan itu dan kita sudah mengkoordinasikan Pak Wagub, Pak Sekda juga Kepala Bapenda. Jadi kira-kira prosesnya nanti akan mendapat pengurangan 20 persen," imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkomitmen mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaminan Pesangon sebagai bentuk perlindungan bagi buruh saat menghadapi pemutusan hubungan kerja.

Tak hanya di tingkat perda, Khofifah juga menegaskan akan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja, termasuk pengaturan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap pekerjanya.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah memberikan afirmasi khusus bagi anak buruh melalui jalur penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA/SMK Negeri dengan kuota sebesar 5 persen.

"Saya rasa ini adalah komitmen Pemprov Jawa Timur yang ingin mengantarkan putra-putri dari buruh di Jawa Timur bisa mendapatkan layanan pendidikan sebaik mungkin," ungkap Khofifah.

Upaya peningkatan kesejahteraan buruh juga diperluas melalui rencana penyediaan rumah subsidi. Pemprov Jatim saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merealisasikan program tersebut.

"Jadi kita ingin bahwa perwakilan buruh dan pekerja di Jawa Timur sudah mendapatkan alokasi untuk bantuan subsidi rumah ya," tutur Gubernur Jatim itu.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja, Pemprov Jatim juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang diharapkan mampu memberikan respons cepat terhadap persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, Khofifah menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) melalui penerbitan surat edaran kepada Dinas Tenaga Kerja di daerah serta kalangan pengusaha.

Di sektor transportasi, pemerintah daerah berencana memperluas layanan Trans Jatim untuk menjangkau kawasan industri, termasuk wilayah Pasuruan Industrial Estate Rembang, guna mempermudah mobilitas pekerja.

"Tapi mereka ingin bahwa akses untuk buruh terutama yang melewati Pasuruan Industrial Estate Rembang itu bisa diprioritaskan," terangnya.

Poin terakhir yang disepakati adalah perbaikan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS), khususnya untuk perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing). Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar perusahaan alih daya yang beroperasi di Jawa Timur diwajibkan memiliki kantor di wilayah tersebut.

"Untuk memasukkan syarat harus mempunyai Kantor di Jawa Timur bagi PPJP yang bekerja sama dengan Perusahaan yang berada di Jawa Timur," terangnya.

Selain menyampaikan hasil kesepakatan konkret, Khofifah juga menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan industri yang maju sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja," pesannya.

Ia juga menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi, termasuk melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

"Perlindungan sosial bagi pekerja adalah hal yang tidak bisa ditawar," pungkas Khofifah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diketahui sebelumnya, kasus kekerasan daycare di Yogyakarta terungkap pada April 2026, bermula dari laporan mantan pekerja yang mencurigai adanya perlakuan tidak wajar terhadap anak-anak. Penyelidikan kemudian menemukan indikasi kekerasan dan pengabaian terhadap puluhan anak, hingga berujung pada penetapan sejumlah tersangka dari pihak pengelola dan pengasuh.

Daycare itu juga diduga tak memenuhi standar layanan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga minim pengasuh kompeten. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa pengelolaan lebih mengejar jumlah anak asuhan daripada kualitas pengasuhan, sehingga terkesan hanya berorientasi bisnis.

Perihal itulah yang ingi digaris bawahi oleh Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bachri. Ia menilai akar persoalan utama dari maraknya kekerasan di tempat penitipan anak terletak pada pergeseran fungsi daycare itu sendiri dan harus mendapatkan perhatian mendalam dari pemerintah.

"Kasus di Yogyakarta kemarin itu menjadi alaram serius bahwa banyak tempat penitipan anak seperti Daycare itu hanya dijadikan ladang bisnis, bukan menjadi ladang pendidikan," ungkap Ketua Komnas PA Surabaya yang akrab disapa Kak Iful itu, Jumat (1/5/2026).

Ia menilai perubahan orientasi tersebut membuat banyak pengelola lebih mengedepankan keuntungan dibanding kualitas pengasuhan. Akibatnya, standar pelayanan terhadap anak menjadi terabaikan dan membuka celah terjadinya kekerasan maupun kelalaian.

"Sehingga adanya pergeseran itu yang menyebabkan banyak hal terjadi, termasuk kekerasan hingga penelantaran," imbuhnya.

Menurut Kak Iful, kondisi itu harus segera direspons dengan langkah konkret, terutama melalui penguatan sistem pengawasan. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap daycare tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai instansi terkait.

“Artinya pengawasan oleh dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Anak atau DP3AP2KB," ujarnya. 

Pengawasan lintas sektor dinilai penting untuk memastikan setiap aspek terpenuhi, mulai dari standar pendidikan, kesejahteraan anak, hingga perlindungan dari potensi kekerasan. Tanpa koordinasi yang kuat, celah pengawasan akan tetap terbuka dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Kak Iful juga menyoroti persoalan perizinan yang selama ini dianggap sebagai solusi, namun belum tentu menjamin kualitas layanan. Ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses perizinan yang justru bisa menjadi celah baru.

"Saya sepakat dengan masalah perizinan. Tapi jangan sampai perizinan ini menjadi ladang baru untuk sertifikasi dan lain-lain," tegasnya.

Menurutnya, legalitas semata tidak cukup jika tidak diiringi pengawasan berkelanjutan dan evaluasi nyata di lapangan. Daycare yang telah mengantongi izin pun tetap harus diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari standar yang ditetapkan.

Komnas PA berharap pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi regulasi, birokrasi, maupun penegakan hukum. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan di layanan daycare tetap terjaga.

Selain itu, keterlibatan orang tua juga dinilai krusial untuk mencegah kasus serupa terulang. Tanpa pembenahan menyeluruh, daycare berisiko terus bergeser dari ruang aman anak menjadi ancaman tersembunyi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Massa yang bergerak dari kawasan Jalan Bubutan secara bertahap memadati Jalan Pahlawan setelah sebelumnya berkumpul di sekitar BG Junction Mall. Diketahui sebelumnya, pergerakan itu sesuai dengan skenario aksi yang telah dirancang, termasuk pelaksanaan salat Jumat sebelum long march dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nurudin Hidayat, memastikan mobilisasi massa dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan ribuan buruh dari berbagai daerah industri di Jawa Timur.

"Mobilisasi massa dilakukan secara besar-besaran dengan mengerahkan sekitar 50 unit bus, 10 truk mobil komando, serta konvoi ribuan sepeda motor yang akan masuk ke Surabaya secara bertahap," ujar Hidayat, Jumat (1/5/2026).

Setibanya di lokasi, aksi May Day langsung dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka. Setelah itu, perwakilan berbagai federasi buruh secara bergantian menyampaikan orasi politik yang menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dihadapi kaum pekerja, mulai dari isu kesejahteraan hingga kepastian hukum.

Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat posisi tawar buruh.

"May Day 2026 menjadi momen untuk mengonsolidasi kekuatan buruh Jatim dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan, hingga kepastian hukum bagi kaum pekerja," katanya.

Aksi yang melibatkan sekitar 6.000 buruh dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan hingga Tuban ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi yang telah dirumuskan dalam sejumlah tuntutan strategis.

Sebelumnya, pihak kepolisian melalui Polrestabes Surabaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di 22 titik krusial guna mengantisipasi kepadatan selama aksi berlangsung. Skema kanalisasi diterapkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan ruang aman bagi massa aksi.

"Pengaturan dirancang agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar, sekaligus memberikan ruang yang aman bagi penyampaian aspirasi," ujar Wakapolrestabes Surabaya AKBP Rosyid Hartanto, Kamis (30/4/2026) kemarin.

Dalam aksi kali ini, buruh Jawa Timur membawa total 21 tuntutan yang terbagi dalam skala nasional dan regional.

Tuntutan Nasional:

1. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSP-PB.
2. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
3. Hentikan ancaman PHK akibat dampak perang global.
4. Reformasi sistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiun serta menaikkan PTKP.
5. Berantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Segera ratifikasi Konvensi ILO 190.
7. Berikan perlindungan bagi pekerja digital platform.
8. Tingkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
9. Jamin akses layanan kesehatan bagi peserta PPU BPJS Kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan pemberi kerja.
10. Potongan tarif ojol maksimal 10%.

Tuntutan Regional Jawa Timur:

1. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait revisi dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan.
2. Evaluasi sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja.
3. Penyediaan rumah murah dan rumah susun bagi buruh.
4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon.
5. Pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing.
6. Penegakan kebijakan UMK dan UMSK.
7. Pembentukan Satgas Pencegahan PHK.
8. Kewajiban kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perizinan usaha.
9. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.
10. Peningkatan akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi.
11. Kajian pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Semangat pertukaran itulah yang dihidupkan dalam Lomba Menggambar Anak & Remaja Tingkat Jawa Timur 2026, ketika cerita rakyat Indonesia dan Jepang dipadukan dalam imajinasi anak-anak.

Digelar oleh Lotus Art Courses (LAC) bersama Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Surabaya, ajang itu kembali hadir untuk keempat kalinya dengan mengangkat tema “Cerita Rakyat Jepang dan Indonesia”. Ratusan peserta menuangkan kreativitas mereka dengan menggabungkan dua kisah lintas budaya dalam satu karya visual.  

Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, dalam acara puncak penghargaan yang berlangsung di Kantor Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar lomba seni, tetapi juga sarana mempererat hubungan kedua negara sejak usia dini.

"Jadi upaya lomba ini tentu saja bertujuan untuk mempererat hubungan Jepang dan Indonesia, khususnya anak-anak kecil yang akan menjadi jembatan persahabatan Jepang dan Indonesia pada masa mendatang juga," ungkap Susumu, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, kekuatan utama lomba ini terletak pada bagaimana peserta mampu menggabungkan dua cerita rakyat berbeda menjadi satu karya yang utuh. Proses kreatif tersebut dinilai sebagai simbol nyata kolaborasi budaya.

"Proses kreatif dalam mengkolaborasikan dua budaya menjadi utuh menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi kami untuk menilai," ucap Konsul Jenderal yang baru menjabat pada pertengahan tahun 2025 lalu itu.

Tak hanya itu, Konjen Jepang di Surabaya juga terus mendorong pertukaran budaya melalui berbagai agenda lain sepanjang tahun, seperti Festival Yosakoi yang akan digelar pada 12 Juli di Surabaya, hingga pameran pendidikan dan kegiatan seni budaya lainnya.

"Pertukaran dan saling pengertian di antara anak-anak yang akan memimpin masa depan hubungan Jepang dan Indonesia sangatlah penting," imbuh Susumu.

Sementara itu, Founder Lotus Art Courses, I Putu Mahendra, menyebut tema cerita rakyat dipilih dalam edisi kali ini karena memiliki kedekatan dengan nilai-nilai kearifan lokal di kedua negara, sekaligus menjadi media literasi yang menarik bagi anak-anak.

"Karena kita mengangkat budaya literasi juga karena berkaitan dengan kearifan lokal setiap negara, yaitu cerita rakyat Indonesia-Jepang," terang Putu.

Ia menambahkan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi, lomba yang dibuka untuk umum itu berhasil menerima sekitar 250 karya anak hingga remaja selama periode lomba yang berlangsung sekitar tiga bulan.

"Puji syukur hasilnya juga mengembirakan. Ratusan karya masuk dan tampilan visual yang menarik," bebernya.

Menurutnya, lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi dan eksplorasi bagi anak-anak untuk mengenal budaya lintas negara melalui seni.

"Nah ini sebuah ruang yang bagus untuk bisa mengapresi karya seni, sekaligus mengenalkan juga bagaimana anak-anak itu tentunya pasti mencari tahu cerita-cerita rakyat dari negara Indonesia dan Jepang itu seperti apa kemudian dikolaborasikan," tandas Putu.

Dalam proses penjurian, dewan juri yang terdiri dari Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Takonai Susumu, I Putu Mahendra sendiri, dan juri tamu yaitu Satria Wicaksana dari Inkala Art & Design harus bekerja ekstra karena banyaknya karya unik dan berkualitas. Dari setiap kategori usia, dipilih lima karya terbaik.

Adapun kategori lomba dibagi menjadi tiga kelompok usia, yaitu kategori A (5–7 tahun), kategori B (8–11 tahun), dan kategori C (12–15 tahun).

Pemenang Kategori A:

1. Ryu Marcello Sie
2. Abigail Kayla Pawitan Sudarma
3. Arsakha Rasydan Ahnaf
4. Miratussany Mahiera P
5. Michella J Tongku

Pemenang Kategori B:

1. Alesha Khaliluna P
2. Naisyah Prameswari
3. Abiyan Mars Dandelion
4. Gempita Rizkya Ramadhani
5. Yovita Michaela Permatasari

Pemenang Kategori C:

1. Devara Kenzie Archieawan
2. Sebastian Tan
3. Clive Alexander Wang
4. Muhammad Fakhry Nafi Abdillah
5. Talia Tirza

Di antara para peserta, kreativitas anak-anak terlihat dalam cara mereka memadukan dua dunia cerita menjadi satu gambar. Salah satunya datang dari Miratussany Mahiera P, peserta berusia 6 tahun asal Madiun yang masuk dalam karya terbaik kategori A.

Ia menggabungkan kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan dengan legenda Putri Kaguya dari Jepang dalam satu lukisan.

"Aku menggambar ini namanya ‘7 Bidadari (Joko Tarub & Nawang Wulan) Bermandikan Cahaya Bulan dengan Putri Kaguya’," jelas Mira dengan lugu.

Meski mengaku sempat mengalami kesulitan, ia tetap menikmati proses menggambar, terlebih karena dukungan penuh dari orangtuanya yang merasa Mira sedang dalam proses mencari minat dan bakatnya.

"Iya sempat kesulitannya agak bingung kalau (menggabungkan dua budaya) jadi satu gambar gimana caranya," kata Mira.

Namun, kecintaannya pada tokoh-tokoh dalam cerita membuatnya terus berkreasi. Terlebih saat melihat-lihat bagaimana penggambaran Putri Kaguya, Mira merasa penampilannya cantik dan lucu.

"Paling suka sama Putri Kaguya-nya karena lucu, cantik gitu ya," tukasnya.

Sejak usia tiga tahun, Miratussany sudah gemar menggambar, dan kini ia menjadi salah satu contoh bagaimana imajinasi anak mampu menjembatani dua budaya berbeda dalam satu karya.

Melalui lomba ini, cerita rakyat tak lagi sekadar warisan masa lalu, tetapi juga menjadi medium hidup yang menghubungkan generasi muda lintas negara, membangun pemahaman, persahabatan, dan masa depan yang lebih dekat antara Indonesia dan Jepang. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi tersebut melibatkan aliansi besar Gerakan Serikat Pekerja (GESPER) Jawa Timur, dengan estimasi massa mencapai sekitar 6.000 orang yang berasal dari kawasan industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan hingga Tuban. Salah satu elemen utama dalam aksi ini adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur.

Wakil Sekretaris FSPMI Jatim, Nurudin Hidayat, mengatakan mobilisasi massa dilakukan secara besar-besaran dengan berbagai moda transportasi, mulai dari bus hingga konvoi kendaraan roda dua.

"Mobilisasi massa dilakukan secara besar-besaran dengan mengerahkan sekitar 50 unit bus, 10 truk mobil komando, serta konvoi ribuan sepeda motor yang akan masuk ke Surabaya secara bertahap," ujar Hidayat, Kamis (30/4/2026).

Sebelum menuju titik aksi, massa dijadwalkan melaksanakan salat Jumat di sejumlah lokasi, yakni Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Masjid Al-Falah. Sementara itu, massa di luar FSPMI akan melaksanakan ibadah di sepanjang Jalan Pahlawan, tepat di depan Kantor Gubernur.

"Massa di luar FSPMI dijadwalkan melaksanakan salat Jumat di sepanjang Jalan Pahlawan, tepat di depan Kantor Gubernur," kata Nurudin.

Usai salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB, massa FSPMI akan bergerak menuju titik kumpul utama di depan BG Junction Mall, Jalan Bubutan. Dari lokasi tersebut, mereka akan memulai long march menuju Kantor Gubernur Jawa Timur pada pukul 14.00 WIB.

"Diperkirakan seluruh massa tiba di lokasi aksi sekitar pukul 15.00 WIB untuk menyampaikan orasi dan tuntutan dalam peringatan May Day 2026," imbuhnya.

Panitia aksi tidak menampik bahwa akan ada gangguan lalu lintas yang cukup parah saat demo berlangsung dan turut mengimbau masyarakat agar menghindari ruas jalan yang dilalui peserta long march guna meminimalkan gangguan aktivitas.

"Kami mengimbau pengguna jalan agar menghindari ruas yang dilewati massa aksi," pungkas Nurudin.

Polisi Lakukan Kanalisasi di 22 Titik Krusial

Seiring dengan rencana aksi besar tersebut, aparat kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi dampak kemacetan serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Polrestabes Surabaya menerapkan metode kanalisasi di 22 titik krusial, khususnya di persimpangan padat yang menjadi jalur lintasan massa.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfi Sulistiawan melalui Wakapolrestabes AKBP Rosyid Hartanto menjelaskan bahwa kanalisasi merupakan sistem pengaturan arus kendaraan secara terstruktur agar tidak terjadi penumpukan di satu titik.

"Jarak antar titik pengamanan juga telah dihitung secara presisi, bertujuan untuk memastikan distribusi personel merata dan respons cepat terhadap potensi kepadatan," katanya.

Titik pengamanan tersebar mulai dari kawasan Taman Pelangi hingga jalur Tembaan–Bubutan, yang menjadi akses vital menuju pusat kota. Selain itu, sejumlah kawasan padat seperti Ahmad Yani, Margorejo, Wonokromo, Tunjungan hingga Tegalsari juga menjadi fokus pengawasan.

Pengamanan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan kepolisian serta dukungan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jumlah personel di tiap titik disesuaikan dengan tingkat kerawanan, bahkan di beberapa lokasi strategis diperkuat hingga puluhan petugas.

"Pengaturan ini dirancang agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar, sekaligus memberikan ruang yang aman bagi penyampaian aspirasi," ujarnya.

Pihak kepolisian juga menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas yang bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi di lapangan apabila terjadi peningkatan jumlah massa atau kepadatan kendaraan selama aksi berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah kesenjangan tersebut, sekelompok mahasiswa tidak hanya menunggu pihak-pihak tertentu untuk bergerak, melainkan memilih untuk hadir secara langsung dan membawa harapan, bukan sekadar lewat teori, tetapi melalui aksi nyata di lapangan.

Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Petra yang kembali menggelar program Petra Mengajar V, sebuah gerakan sosial yang berfokus pada pendidikan informal bagi anak-anak dari komunitas marginal. Program itu menjadi upaya konkret untuk menjembatani ketimpangan akses belajar, sekaligus menanamkan nilai karakter dan pengenalan teknologi sejak dini.

Selama satu pekan, mulai 24 hingga 30 April 2026, sebanyak 192 mahasiswa yang tergabung dalam 64 kelompok diterjunkan langsung ke berbagai titik di Surabaya. Mereka mengajar sekitar 1.000 anak yang tersebar di tujuh sekolah dan enam komunitas binaan dua mitra sosial, yakni Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (YISB) dan Yayasan Pondok Kasih.

Ketua Petra Mengajar V, Fedilia Yanson Widio, menjelaskan skala kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan akses pendidikan.

"Total ada tujuh sekolah, dan enam komunitas yang kami kunjungi," ujar Yanson, Kamis (30/4/2026).

Di lapangan, realitas yang dihadapi para mahasiswa begitu beragam. Salah satunya terlihat di Komunitas Makam Mataram yang menjadi salah satu lokasi program Petra Mengajar V. Di tempat itu, anak-anak berusia 3 hingga 15 tahun belajar dalam keterbatasan. 

Sebagian sudah mengenyam pendidikan formal, namun tidak sedikit yang masih berjuang mendapatkan akses sekolah. Mayoritas orang tua mereka bekerja sebagai pembersih makam, dengan penghasilan yang terbatas.

Di tengah kondisi tersebut, setidaknya 15 mahasiswa hadir mengajar sekitar 60 anak dengan pendekatan yang jauh dari kata kaku. Mereka membawa metode belajar yang interaktif, menyenangkan, dan membumi, salah satunya melalui kegiatan melukis tanpa kuas. Anak-anak diajak mengekspresikan diri menggunakan jari, tangan, hingga spons di atas kertas gambar.

Gelak tawa dan wajah penuh antusias menjadi pemandangan yang mendominasi sesi belajar tersebut. Bagi anak-anak, itu bukan sekadar kelas, melainkan pengalaman baru yang membebaskan mereka untuk belajar sambil bermain.

Namun di balik keceriaan itu, ada proses panjang yang dilalui para mahasiswa sebelum turun ke lapangan. Mereka terlebih dahulu mendapatkan pembekalan dalam dua tahap. Tahap awal dilakukan bersama dosen pembimbing dan tim panitia, sementara tahap lanjutan melibatkan langsung perwakilan dari YISB dan Yayasan Pondok Kasih.

Pembekalan tersebut tidak hanya berisi teori mengajar, tetapi juga pendekatan praktis dalam menghadapi karakter anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Mahasiswa dilatih untuk adaptif, empatik, dan kreatif dalam menyampaikan materi.

Setiap kelompok bahkan ditugaskan untuk menyusun buku materi ajar sebagai panduan selama kegiatan berlangsung. Buku tersebut kemudian tidak berhenti sebagai dokumen internal, melainkan menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan program.

Sebagai tahap akhir, seluruh buku materi dikumpulkan dalam bentuk fisik dan disumbangkan ke sekolah-sekolah serta program Mobil Pintar milik Yayasan Pondok Kasih. Mobil Pintar sendiri merupakan perpustakaan berjalan sekaligus ruang belajar keliling yang selama ini menjadi tumpuan pendidikan alternatif bagi anak-anak di wilayah marginal.

Koordinator Pencerdasan Anak Bangsa (PAB) Yayasan Pondok Kasih, Anita Prasetia Rahayu, mengakui bahwa kehadiran mahasiswa dalam program ini membawa dampak nyata.

"Kami sangat terbantu dengan adanya Petra Mengajar, khususnya dalam project Mobil Pintar. Melalui kegiatan mengajar dan pemberian edukasi yang bermanfaat, kehadiran mahasiswa memberi dampak positif yang signifikan bagi anak-anak," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa manfaat yang diterima anak-anak tidak hanya sebatas ilmu, melainkan juga donasi alat tulis.

"Kami juga bersyukur karena selain mendapat pembelajaran, anak-anak turut menerima donasi alat tulis yang mendukung proses belajar mereka," pungkas Anita.

Petra Mengajar V pada akhirnya bukan sekadar program pengabdian masyarakat biasa. Ia menjadi refleksi nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih hidup di kalangan generasi muda. Ketika pendidikan belum sepenuhnya merata, langkah-langkah kecil seperti ini justru menjadi jembatan penting menuju keadilan sosial yang lebih luas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun di tengah capaian tersebut, operasional juga mencatat adanya 38 kursi kosong dalam penerbangan yang disebabkan berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan jemaah hingga kendala teknis.

Berdasarkan data Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, total rencana pemberangkatan musim haji 1447 H/2026 M mencapai 44.080 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 42.109 jemaah, 464 petugas, 162 Petugas Haji Daerah (PHD), serta 140 pembimbing ibadah dari KBIHU yang terbagi dalam 116 kelompok terbang (kloter).

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam membeberkan bahwa secara kumulatif, hingga 29 April 2026 sebanyak 11.003 jemaah telah diberangkatkan dalam 29 kloter. 

"Untuk hari ini, tepatnya pada hari ke-10 operasional, terdapat tambahan 1.137 jemaah dari 5 kloter, sehingga total mencapai 12.140 jemaah dalam 32 kloter," ujar Anam, Kamis (30/4/2026) 

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pemberangkatan tercatat 38 kursi kosong atau open seat. Rinciannya, sebanyak 8 jemaah harus dirawat di rumah sakit, 3 orang pendamping ikut tertunda, 6 jemaah menunda keberangkatan, 18 orang mengalami perpindahan kloter, serta 21 kursi kosong akibat alasan teknis atau praman kosong.

"Jadi alasannya berbeda-beda, mayoritas karena ada alasan teknis dan juga perpindahan kloter," jelas Anam.

Kendati demikian, dari aspek ketepatan waktu penerbangan, Anam menegaskan bahwa seluruh kloter yang telah diberangkatkan menunjukkan performa optimal. Sebanyak 27 kloter tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal.

Dari total kloter yang sudah berangkat, komposisi jemaah didominasi perempuan dengan jumlah 6.430 orang, sementara jemaah laki-laki sebanyak 5.710 orang. Selain itu juga diinformasikan bahwa terdapat satu jemaah wafat di Arab Saudi.

Meski terdapat beragam dinamika yang terjadi dalam proses keberangkatan, Anam, memastikan seluruh proses pemberangkatan hingga hari ke-10 operasional berjalan optimal.

"Alhamdulillah, proses pemberangkatan jemaah berjalan tertib, lancar, dan seluruh kloter dapat diberangkatkan tepat waktu. Kami terus menjaga kualitas layanan agar seluruh jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap kondisi kesehatan jemaah menjadi prioritas utama dalam operasional haji tahun ini. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan adanya beberapa jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan.

"Kami memastikan jemaah yang tertunda keberangkatannya mendapatkan penanganan terbaik di embarkasi, sehingga dapat segera diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang," tambahnya.

Tercatat, terdapat 10 jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, terdiri atas 8 jemaah sakit, dengan satu di antaranya telah diberangkatkan serta 3 orang pendamping.

Ke depan, arus kedatangan jemaah masih akan terus berlangsung. Pada 1 Mei 2026, dijadwalkan sebanyak 1.900 jemaah dari 5 kloter akan tiba di asrama haji, yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Lamongan, Bojonegoro, Jember, Malang, Magetan, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, dan Sidoarjo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pada Rabu, 29 April 2026, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang, yang telah diteken pada 28 Maret 2026. 

Dalam kesepakatan itu, Indonesia akan meminjamkan satu pasang komodo, jantan dan betina untuk dikembangbiakkan secara terencana di fasilitas iZoo di Kawazu, Shizuoka.

Kerja sama tersebut menjadi yang pertama dalam skema breeding loan komodo, sekaligus bagian dari penguatan diplomasi hijau (green diplomacy) antara Indonesia dan Jepang, yang menitikberatkan pada kolaborasi pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Direktur Operasional dan Umum KBS, Nurika Widyasanti, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian komodo sekaligus memperkuat peran KBS di tingkat global.

"Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian satwa melalui pendekatan ilmiah, edukatif, dan berkelanjutan," unaf Nurika, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, KBS dipilih sebagai mitra karena dinilai konsisten dalam pengelolaan dan pengembangbiakan komodo. Saat ini, populasi komodo di KBS telah mencapai lebih dari 50 ekor, menjadikannya salah satu pusat konservasi penting di Indonesia. Program breeding sendiri dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memastikan keberlanjutan populasi.

"Jumlah komodo di KBS saat ini kurang lebih di atas 50 ekor. Setiap tahun kami terus melakukan pengembangbiakan secara rutin," imbuhnya.

Selain itu, KBS juga menerapkan penanganan khusus pada fase bertelur guna meningkatkan tingkat keberhasilan penetasan. Telur-telur komodo dipindahkan ke tempat khusus dengan pengawasan ketat agar proses inkubasi berjalan optimal.

"Kami memindahkan telur ke tempat khusus secara hati-hati untuk memaksimalkan proses penetasan," jelas Nurika.

Di sisi lain, kerja sama peminjaman satwa itu dinilai penting dalam menjaga keberagaman genetik dan mencegah kepunahan spesies, terutama pada populasi yang berada di luar habitat aslinya.

"Kerja sama ini adalah salah satu cara menjaga jumlah spesies, agar genetik di insitu tersebut tidak sampai punah," tutur Nurika.

Sebelum realisasi pengiriman, kedua pihak juga telah memastikan kesiapan fasilitas di Jepang agar sesuai dengan habitat asli komodo. Pengecekan dilakukan langsung oleh pihak terkait, termasuk kunjungan pejabat Indonesia ke lokasi iZoo.

"Sudah dilakukan pengecekan agar sarana dan prasarana di sana sesuai dengan habitat aslinya," tandasnya.

Dari sisi pemerintah, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, menegaskan bahwa komodo merupakan satwa endemik Indonesia yang dilindungi undang-undang, sehingga setiap bentuk kerja sama harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.

"Komodo merupakan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia dan hanya dapat ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujarnya saat hadir mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pemerintah juga menekankan bahwa kerja sama ini wajib mematuhi regulasi nasional dan internasional, termasuk ketentuan dalam CITES, serta mengedepankan prinsip kesejahteraan satwa.

"Kerja sama konservasi seperti ini wajib menjunjung tinggi kesejahteraan satwa serta sejalan dengan regulasi nasional maupun internasional," ucap Munawir.

Secara substansi, kerja sama ini tidak hanya mencakup pengembangbiakan, tetapi juga meliputi pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan edukasi publik berbasis konservasi. Seluruh kegiatan pun harus memenuhi standar animal welfare yang ketat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut positif kerja sama tersebut dan menilai bahwa program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata.

"Semoga peminjaman satwa ini bisa menaikkan animo masyarakat, baik di Surabaya maupun di Jepang," kata Eri.

Ia juga optimistis kolaborasi tersebut akan meningkatkan kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya dengan menghadirkan inovasi dan daya tarik baru.

"Ini tentu berdampak positif bagi sektor pariwisata," tukasnya singkat.

Sementara itu, pihak iZoo Jepang menyebut kerja sama ini sebagai hasil dari proses panjang yang telah dirintis selama lebih dari satu dekade. Mereka berkomitmen penuh untuk menjaga dan mengembangbiakkan komodo sesuai standar internasional.

"Kami telah menyiapkan kerja sama ini dengan Indonesia selama lebih dari 10 tahun," ungkap Director of iZoo Jepang, Tsuyoshi Shirawa.

Bagi iZoo, komodo bukan sekadar satwa, melainkan simbol penting Indonesia yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Lebih jauh, kerja sama ini juga dimaknai sebagai jembatan hubungan antara kedua negara, tidak hanya dalam konteks konservasi, tetapi juga persahabatan.

"Ini bukan hanya animal exchange, tetapi juga penghubung antara Jepang dan Indonesia," pungkas Shirawa.

Pasca penandatanganan, KBS akan segera menyiapkan sepasang komodo yang akan dikirim ke Jepang. Namun, proses pengiriman masih menunggu izin resmi dari Presiden Republik Indonesia, mengingat status komodo sebagai satwa dilindungi dengan nilai strategis tinggi.

Dengan kolaborasi ini, KBS tidak hanya memperkuat perannya sebagai lembaga konservasi, tetapi juga membuka peluang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, edukasi publik, serta peningkatan daya tarik wisata berbasis pelestarian satwa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Air menyembur deras hingga mencapai ketinggian sekitar 2 hingga 5 meter. Cipratan air bahkan menutup sebagian badan jalan, khususnya dari arah Rungkut menuju Sukolilo, sehingga banyak pengendara terpaksa melambat atau menghindari jalur terdampak. Kendaraan roda dua tak bisa melintas di sisi kiri jalan, sementara arus kendaraan roda empat menumpuk di lajur kanan.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB dan segera dilaporkan ke Call Center 112 pada pukul 12.44 WIB. Tak lama berselang, petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepolisian, serta tim teknis PDAM Surya Sembada langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat.

Petugas BPBD Surabaya, Eko, membenarkan waktu kejadian dan respons cepat yang dilakukan setelah laporan masuk dari masyarakat dan beberapa video kejadian beredar di sosial media.

"Dilaporkan ke Call Center 112 pukul 12.44 WIB," kata Eko, Rabu (29/4/2026).

Kebocoran tersebut diketahui terjadi pada pipa induk berdiameter besar sekitar 1 meter. Pada fase awal penanganan, petugas berupaya menutup sementara titik kebocoran menggunakan material tripleks guna menekan debit air yang terus menyembur.

Semburan air yang cukup deras sempat mengarah langsung ke jalan raya hingga menutup sebagian lajur kiri. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang yang mencapai sekitar dua kilometer dari arah Rungkut menuju Sukolilo. Kondisi diperparah dengan durasi lampu lalu lintas di persimpangan yang cukup lama, sehingga antrean kendaraan semakin mengular.

Di tengah kondisi tersebut, muncul fenomena unik ketika sejumlah pengendara mobil memanfaatkan semburan air untuk mencuci kendaraan mereka secara spontan. Meski demikian, situasi secara umum tetap didominasi kepadatan lalu lintas dan genangan air di sekitar lokasi kejadian.

Seiring dengan upaya penanganan, debit air yang keluar dari pipa berhasil diperkecil. Cipratan yang sebelumnya mengarah deras ke badan jalan mulai berkurang, sehingga arus lalu lintas perlahan kembali normal meski masih dalam pengawasan petugas.

Hingga kini, petugas masih berjibaku di lapangan untuk memastikan kebocoran dapat tertangani sepenuhnya dan tidak kembali menimbulkan gangguan.

Sementara itu, pihak PDAM Surya Sembada akhirnya memberikan penjelasan terkait dugaan penyebab kebocoran pipa tersebut. Manager Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada, Andilun Gatu, menyebut kerusakan terjadi pada pipa lama yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

“Pipa kami (yang bocor) diameter 1000. Teknis tahun pengerjaannya tahun 90, jadi secara usia dia sudah 36 tahun,” ujar Andilun.

Ia menjelaskan, faktor utama yang memicu kerusakan diduga akibat penurunan elevasi tanah di sekitar lokasi, khususnya di sisi utara pipa, yang kemudian menyebabkan retakan pada badan pipa.

“Teman-teman akan bekerja melakukan perbaikan selama 24 jam nonstop. Mengingat dampaknya, kondisi ini sudah kami kategorikan sebagai situasi emergensi,” pungkasnya.

Pihak PDAM pun memastikan bahwa penanganan dilakukan secara intensif mengingat lokasi pipa berada di jalur vital MERR, yang menjadi penghubung penting antara kawasan timur Surabaya, Jembatan Suramadu, Pelabuhan Tanjung Perak, hingga Bandara Internasional Juanda.

Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses perbaikan masih berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diketahui kecelakaan terjadi ketika rombongan jemaah mengikuti kegiatan ziarah ke kawasan Jabal Magnet dan kunjungan ke percetakan Al-Qur’an yang difasilitasi oleh salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dari Probolinggo. 

Berdasarkan penjelasan resmi PPIH, insiden bermula saat sebuah kendaraan lain tiba-tiba keluar dari sisi jalan, sehingga pengemudi bus tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dan akhirnya terjadi tabrakan, mengonfirmasi bahwa kecelakaan bukan dikarenakan kelalaian supir, melainkan situasi lalu lintas mendadak.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Mohammad As'adul Anam, memastikan kondisi jemaah secara umum tetap terkendali. Ia menegaskan bahwa tidak ada korban dengan kondisi serius dalam peristiwa tersebut.

"Alhamdulillah, seluruh jemaah dalam kondisi aman. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada luka berat," ucap Anam, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, terdapat lima jemaah yang mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Dari jumlah itu, dua orang sempat dibawa ke rumah sakit di Arab Saudi untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan sebagai langkah antisipasi.

"Tercatat terdapat 5 jemaah mengalami luka ringan, dan 2 di antaranya telah dibawa ke rumah sakit di Arab Saudi untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai langkah antisipatif," imbuhnya.

Lebih lanjut, PPIH Surabaya menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam setiap aktivitas jemaah, khususnya kegiatan di luar rangkaian ibadah utama selama berada di Tanah Suci. Kegiatan seperti ziarah atau kunjungan wisata religi dinilai memiliki risiko tersendiri jika tidak disertai pengawasan dan kehati-hatian.

"Kami mengimbau agar seluruh pihak lebih berhati-hati, khususnya dalam kegiatan di luar rangkaian ibadah utama, serta selalu memperhatikan aspek keselamatan dan mengikuti arahan petugas," tandas Anam.

PPIH juga memastikan pendampingan terhadap jemaah tetap dilakukan, termasuk pemantauan kondisi korban luka ringan hingga benar-benar pulih. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diketahui insiden terjadi di area Stasiun Bekasi Timur ketika sebuah kereta api jarak jauh menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan parah pada rangkaian kereta serta menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Hingga Selasa pagi, proses evakuasi korban dan penanganan di lokasi masih terus berlangsung, sementara jalur rel belum sepenuhnya pulih.

Akibat kondisi tersebut, operasional perjalanan kereta api jarak jauh mengalami gangguan, terutama untuk rute menuju dan dari Jakarta. PT KAI mengambil langkah darurat dengan membatalkan sejumlah perjalanan demi keselamatan serta kelancaran proses evakuasi dan perbaikan jalur.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa jumlah perjalanan yang dibatalkan mengalami penambahan dibandingkan informasi awal.

"Update terbaru soal pembatalan perjalanan kereta api menuju Jakarta hari ini dari semula 3 relasi dari Surabaya menjadi 4 relasi dari Surabaya dan Malang." ujar Mahendro, Selasa (28/4/2026).

Tiga perjalanan yang dibatalkan berasal dari Stasiun Surabaya Pasarturi, yakni KA Gumarang relasi Surabaya Pasarturi–Pasarsenen, KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi–Gambir, serta KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi–Gambir.

Sementara itu, satu perjalanan lainnya yang turut dibatalkan berasal dari Stasiun Malang, yakni KA 94-91 Jayabaya dengan tujuan Pasarsenen.

Mahendro menjelaskan, salah satu kereta yang terdampak langsung adalah KA Argo Bromo Anggrek. Rangkaian yang seharusnya digunakan pada keberangkatan hari ini mengalami gangguan karena terlibat dalam insiden di Bekasi.

"KA Argo Bromo Anggrek keberangkatan pagi ini mengalami penyesuaian rangkaian karena rangkaian seharusnya stainless steel new generation terdampak insiden tabrakan dengan KRL Commuter Line di Bekasi Timur," tuturnya.

Selain pembatalan keberangkatan, KAI juga melakukan langkah penyesuaian operasional dari wilayah Jakarta. Mahendro menyebut bahwa pasca insiden KRL dan KA, seluruh operasional KA kedatangan mengalami pembatalan.

"Untuk kedatangan, setelah insiden, Daop 1 Jakarta langsung pembatalan perjalanan KA," sebutnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini koordinasi dengan Daop 1 Jakarta terus dilakukan, mengingat penanganan di lokasi kejadian masih berlangsung.

"Informasi terakhir hasil koordinasi dengan Daop 1 Jakarta, evakuasi korban terdampak insiden masih berlangsung," tandas Mahendro.

Data terbaru dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunjukkan jumlah korban meninggal dunia dalam insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur terus bertambah. Hingga Selasa pagi, total korban meninggal tercatat mencapai 14 orang.

Seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, sebanyak 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, seiring proses evakuasi dan penanganan dampak kecelakaan yang masih terus berlangsung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Capaian tersebut menunjukkan ritme operasional berjalan stabil dan sesuai target. Dari total rencana 44.080 orang yang akan diberangkatkan pada musim haji 1447 H/2026 M, Embarkasi Surabaya secara bertahap telah mengirimkan jemaah dalam puluhan kelompok terbang (kloter) sejak awal keberangkatan.

Secara rinci, total rencana pemberangkatan terdiri atas 42.109 jemaah haji, 464 petugas, 162 Petugas Haji Daerah (PHD), serta 140 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Seluruhnya dibagi dalam 116 kloter untuk memudahkan pengaturan jadwal dan pelayanan.

Jika ditarik ke hari sebelumnya, pada hari ke-7, terdapat 20 kloter yang diberangkatkan dengan total kumulatif jemaah yang sudah berangkat menjadi 7.593. Dari sisi komposisi, jemaah perempuan tercatat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jumlah jemaah perempuan mencapai 3.973 orang, sementara laki-laki sebanyak 3.620 orang.

Di tengah kelancaran proses, terdapat sejumlah catatan teknis berupa tujuh kursi kosong (open seat). Kondisi ini disebabkan oleh tiga jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit, satu orang yang menunda keberangkatan, serta empat kursi kosong karena faktor teknis.

Meski demikian, aspek ketepatan waktu penerbangan atau On Time Performance (OTP) menunjukkan hasil maksimal. Seluruh kloter yang telah diberangkatkan tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun perubahan jadwal.

Namun, di balik proses yang berjalan lancar, terdapat kabar duka dari salah satu jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Mohammad As'adul Anam mengungkapkan bahwa seorang jemaah atas nama Kamariyah dari Kloter 8 asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan wafat.

"Seluruh jajaran PPIH Embarkasi Surabaya turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu Kamariyah. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Anam, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, terdapat tiga jemaah yang harus menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan. Mereka saat ini masih berada di Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sebelum dijadwalkan ulang.

"Alhamdulillah, hingga hari ke-7 ini seluruh proses pemberangkatan jemaah berjalan tertib, lancar, dan tepat waktu," kata Anam.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjaga kualitas layanan agar seluruh jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman, termasuk memberikan perhatian khusus bagi jemaah yang mengalami kendala kesehatan.

"Kami memastikan jemaah yang tertunda keberangkatannya mendapatkan penanganan optimal di embarkasi, sehingga dapat diberangkatkan pada kloter berikutnya setelah dinyatakan layak terbang," tambahnya.

Ke depan, arus kedatangan jemaah ke asrama haji juga masih terus berlangsung. Pada 28 April 2026, dijadwalkan sebanyak 1.140 jemaah dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro akan masuk ke asrama dalam tiga kloter. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Demonstrasi yang digagas aliansi Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal Jawa Timur (DOBRAK Jatim) ini dipusatkan dari wilayah Sidoarjo dan bergerak menuju Surabaya. Sejumlah jalan protokol diperkirakan mengalami kepadatan akibat pergerakan massa dalam jumlah besar.

Pergerakan dimulai dari Alun-Alun Sidoarjo, di mana ratusan kendaraan melakukan konvoi menuju Bundaran Waru untuk bergabung dengan massa dari daerah lain. Setelah itu, peserta aksi melanjutkan longmarch menuju sejumlah kantor pemerintahan di Jawa Timur.

Humas DOBRAK Jatim, Samuel Grandy Kalengkongan, menyampaikan bahwa aksi hari ini melibatkan ribuan driver dari berbagai komunitas dan kota, massa aksi akan melakukan longmarch ke berbagai kantor pemerintah Jawa Timur.

"Kami hari ini bergerak dari Alun-Alun Sidoarjo menuju Bundaran Waru untuk menghimpun massa, lalu lanjut longmarch ke kantor-kantor pemerintahan di Jawa Timur," ujar Samuel, saat dikonfirmasi pada Selasa (28/4/2026).

Adapun titik tujuan utama aksi meliputi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani serta Kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Massa akan melintasi sejumlah jalur utama yang menjadi urat nadi lalu lintas di kawasan tersebut.

Sejumlah ruas jalan yang diperkirakan terdampak kepadatan antara lain jalur penghubung Sidoarjo–Surabaya, diantaranya:

• Bundaran Waru
• Jalan Ahmad Yani
• Jalan Darmo
• Jalan Basuki Rahmat
• Jalan Embong Malang
• Jalan Bubutan
• Jalan Pahlawan
• Jalan Indrapura.

Samuel mengakui aksi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Karena itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf sekaligus imbauan kepada warga.

"Kami mohon maaf apabila kegiatan hari ini mengganggu aktivitas dan lalu lintas masyarakat," katanya.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan yang akan dilalui peserta aksi dan mencari jalur alternatif," lanjutnya.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya mendesak DPRD Jawa Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait angkutan sewa khusus. Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan sanksi kepada aplikator yang dinilai melanggar ketentuan.

Tak hanya itu, para driver juga menuntut penghapusan program aplikator yang dianggap tidak sesuai dengan tarif resmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, yakni Rp2.000 per kilometer untuk roda dua dan Rp3.800 per kilometer sebagai tarif bersih pengemudi roda empat.

Aksi itu sebelumnya telah dideklarasikan sebagai aksi damai oleh aliansi DOBRAK Jatim bersama sejumlah komunitas lain seperti HIPDA, ADO, Kopassos Raya, dan Arsas. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk perjuangan kolektif demi kesejahteraan driver online di Jawa Timur.

"Kami hari ini melakukan aksi damai untuk penegakan tarif sesuai SKB Jatim dan mendorong lahirnya Perda di Jawa Timur," pungkas Samuel.

Dengan skala massa yang besar dan rute panjang melintasi jalur strategis, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi perjalanan dan menghindari titik-titik yang menjadi lokasi aksi guna mengurangi dampak kemacetan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya dengan cutoff pukul 10.00 WIB, total sebanyak 5.252 jemaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 14 kelompok terbang (kloter) dan didampingi oleh 62 petugas, sehingga total keseluruhan yang telah terbang mencapai 5.314 orang.

Seiring dengan keberangkatan tersebut, arus kedatangan jemaah di Asrama Haji Embarkasi Surabaya juga terus berjalan. Hingga hari ke-5, tercatat sebanyak 6.075 orang telah tiba di asrama, terdiri atas 6.005 jemaah dan 70 petugas dalam 16 kloter. Khusus pada hari ini, tambahan kedatangan mencapai 1.137 orang yang berasal dari tiga kloter.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenhaj Jatim), sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As’adul Anam mengatakan bahwa data tersebut menunjukkan adanya proses berlapis.

"Jadi sebagian jemaah yang telah tiba masih menjalani rangkaian persiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dengan sistem ini, alur pelayanan dapat berjalan lebih tertata dan terkontrol," ujar Anam, Sabtu (25/4/2026).

Selain kelancaran pergerakan jemaah, aspek administrasi juga menjadi perhatian utama. PPIH memastikan seluruh jemaah yang telah diberangkatkan telah menerima Kartu Nusuk secara lengkap, sebagai dokumen penting yang akan digunakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

"Seluruh jemaah yang telah diberangkatkan, yaitu sebanyak 5.252 orang, telah menerima Kartu Nusuk secara lengkap," imbuh Anam.

PPIH Embarkasi Surabaya menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan, mulai dari kedatangan jemaah di asrama hingga pemberangkatan ke bandara, dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Anam menambahkan bahwa kordinasi lintas pihak juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas operasional.

"Jadi proses pemberangkatan jemaah hingga saat ini berjalan lancar dan terkendali," pungkasnya.

Hingga hari kelima, tidak terdapat laporan kendala signifikan yang menghambat jalannya operasional. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem penyelenggaraan haji di Embarkasi Surabaya berjalan dengan baik dan siap melayani ribuan jemaah lainnya yang akan diberangkatkan dalam beberapa pekan ke depan.

PPIH juga mengimbau seluruh pihak terkait untuk terus menjaga sinergi dan koordinasi agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berlangsung optimal hingga akhir masa pemberangkatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memastikan seluruh hotel yang ditempati jemaah Indonesia tahun ini berada dalam radius yang sangat terjangkau dari Masjid Nabawi. Bahkan, akses menuju masjid kini bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki dalam waktu singkat, sehingga memudahkan jemaah dalam menjalankan ibadah.

Koordinator Tugas dan Fungsi Akomodasi Sektor 3 Madinah, Agus Khudlori, mengungkapkan bahwa peningkatan ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya.

"Rata-rata hotel yang ada di kita itu paling jauh 10 menit dari masjid, sehingga kemudian jemaah bisa mengakses dengan mudah dan cepat," kata Agus, Sabtu (25/4/2026).

Ia menambahkan, bahkan terdapat hotel yang jaraknya hanya sekitar tiga hingga empat menit berjalan kaki dari Masjid Nabawi. Kondisi ini dinilai sangat membantu, terutama bagi jemaah lanjut usia, karena tidak memerlukan tenaga ekstra atau ketergantungan pada transportasi.

Selain lokasi yang strategis, fasilitas hotel yang disiapkan juga telah memenuhi standar internasional. Setiap kamar diisi oleh tiga hingga enam orang, dengan layanan konsumsi tiga kali sehari, lengkap dengan minuman serta perlengkapan dasar hotel yang menunjang kenyamanan selama berada di Madinah.

Peningkatan layanan juga menyasar kelompok jemaah prioritas. PPIH menyiapkan tim khusus Lansia dan Disabilitas (Landis) yang siaga membantu kebutuhan jemaah, termasuk dalam mobilitas menuju Masjid Nabawi.

"Tim kami di hotel terutama dari tim lansia dan disabilitas selalu siap untuk mengantarkan jemaah kapan pun mereka butuh untuk beribadah ke masjid," ujarnya.

Tak hanya itu, pengelolaan barang bawaan jemaah juga dibuat lebih efisien. Meski koper besar diangkut terpisah dari bus jemaah, petugas memastikan barang tersebut tetap tiba dalam waktu yang tidak lama, biasanya hanya berselang satu hingga dua jam setelah jemaah sampai di hotel.

Dari sisi manajemen, proses penempatan kamar tahun ini juga dinilai lebih cepat dan tertata berkat penggunaan sistem berbasis data Sidhu. Sistem ini memudahkan petugas dalam melakukan plotting kamar sehingga distribusi jemaah menjadi lebih rapi dan terorganisir.

"Saya rasa tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," pungkasnya.

Dengan berbagai peningkatan tersebut, layanan akomodasi haji di Madinah tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga kemudahan akses ibadah bagi jemaah. Kedekatan hotel dengan Masjid Nabawi menjadi salah satu faktor kunci yang membuat pengalaman ibadah jemaah tahun ini diharapkan semakin optimal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Adalah Mislicha Kasib (85), jemaah tertua di Kloter 10 Embarkasi Surabaya, yang membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk menunaikan ibadah haji. 

Sehari-hari, Mislicha berjualan cilok keliling di wilayah Kecamatan Bugul Kidul, Pasuruan. Dari usaha sederhana itu, ia menyusun mimpi besarnya sedikit demi sedikit, menabung dengan disiplin selama bertahun-tahun.

Dengan penghasilan harian sekitar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu, Mislicha menyisihkan Rp10 ribu hingga Rp15 ribu setiap hari untuk tabungan haji. Ia juga mengikuti arisan sebagai tambahan ikhtiar mengumpulkan biaya. 

Upaya yang tampak kecil itu, jika dilakukan secara konsisten, akhirnya membuahkan hasil. Pada 2017, ia berhasil mendaftar haji dengan setoran awal sebesar Rp25 juta.

Perjalanan hidup Mislicha sendiri tidaklah mudah. Setelah ditinggal wafat suaminya, ia harus membesarkan delapan anak seorang diri. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Di tengah keterbatasan, ia tetap bekerja, menabung, dan menjaga tekad untuk suatu hari bisa berangkat ke Tanah Suci.

Kini, di usia 85 tahun, kesempatan itu akhirnya tiba. Mislicha tergabung dalam Kloter 10 dan tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada Kamis (23/4/2026). Terkini, ia telah berangkat menuju Tanah Suci pada Jumat (24/4/2026) malam kemarin melalui Bandara Internasional Juanda bersama rombongan jemaah lainnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji, Abdul Haris mengungkapkan bahwa perjalanan Mislicha tidak sendiri. Ia didampingi putri bungsunya, Mariatul Kibtiyah (35), yang turut berangkat melalui skema penggabungan mahram setelah mendaftar pada 2020. 

"Iya, kemarin malam sudah berangkat, dan didampingi sang anak yang akan membantu aktivitas ibadah di tanah suci," ujar Haris, Sabtu (25/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Haris juga menegaskan bahwa keberangkatan kloter 10 berlangsung dalam kondisi penuh tanpa kursi kosong.

"Kloter 10 juga berangkat dalam kondisi penuh tanpa open seat. Semoga seluruh jamaah diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji," tandas Haris.

Embarkasi Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah, termasuk kelompok lanjut usia seperti Mislicha. Berbagai skema pendampingan dan fasilitas disiapkan untuk memastikan para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Di tengah ribuan jemaah yang diberangkatkan tahun ini, kisah seorang penjual cilok berusia 85 tahun itu menjadi pengingat bahwa panggilan haji bisa datang kepada siapa saja,bbahkan dari mereka yang memulainya dengan langkah kecil, namun penuh tekad, disiplin, dan keyakinan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di Kampus 2 Lidah Wetan, Unesa menggelar sesi khusus bagi peserta disabilitas dengan dukungan fasilitas dan teknologi asistif. Tahun ini, total terdapat enam peserta disabilitas yang mengikuti UTBK di Unesa, terdiri dari dua peserta tunarungu dan empat peserta tunanetra.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, menjelaskan bahwa pembagian sesi dilakukan berdasarkan kategori kebutuhan peserta agar pelaksanaan ujian berjalan optimal, yakni sesi untuk tunarungu pada hari Rabu (22/4/2026) dan sesi untuk tunanetra pada Kamis (23/4/2026). 

"Fasilitas yang disediakan meliputi ruang khusus dan pendamping. Infrastruktur teknis seperti jaringan dan perangkat audio telah disiapkan agar peserta dapat mengerjakan soal secara mandiri melalui perintah suara," ujar Martadi, Jumat (24/4/2026).

Untuk mendukung proses pengerjaan para peserta tunanetra, setiap unit komputer yang digunakan telah dilengkapi teknologi asistif. Sistem tersebut memungkinkan peserta mengakses soal tanpa harus melihat layar secara langsung.

Koordinator TIK Unesa, I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, menyebutkan bahwa pihaknya menggunakan perangkat lunak khusus dalam pelaksanaan ujian.

"Penyelenggaraan ujian menggunakan perangkat lunak Non Visual Desktop Access (NVDA)," bebernya.

Perangkat lunak tersebut berfungsi sebagai screen reader yang mengubah tampilan visual menjadi audio, sehingga peserta dapat mendengarkan soal dan navigasi ujian secara jelas. Selain itu, peserta juga dibekali alat bantu reglet untuk menunjang proses perhitungan selama ujian berlangsung.

Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan langkah antisipatif guna menghindari kendala teknis yang berpotensi mengganggu jalannya ujian.

"Panitia telah menerima kiriman perangkat cadangan sebesar 50 persen dari jumlah peserta sebagai langkah antisipasi kendala teknis di lapangan," imbuhnya.

Di sisi lain, Unesa sebenarnya juga menyiapkan perangkat khusus bagi peserta dengan kategori low vision, yakni berupa fitur pembesaran layar. Namun, fasilitas tersebut tidak digunakan pada sesi kali ini. Kasubdit Admisi Unesa, Sukarmin, menjelaskan kondisi tersebut dikarenakan seluruh peserta yang hadir merupakan tunanetra total.

"Perangkat tersebut tidak digunakan pada sesi ini karena seluruh peserta yang hadir di Unesa merupakan kategori tunanetra total," terang Sikarmin.

Di tengah pelaksanaan ujian, muncul kisah inspiratif dari salah satu peserta, Shakina Aliya Bilbina asal Mojokerto. Ia memilih Program Studi S-1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) Unesa sebagai langkah awal mewujudkan cita-citanya.

"Motivasi saya masuk PLB adalah ingin membantu anak-anak tunanetra lainnya agar bisa membaca Braille," ucap Shakina.

Ia mengaku telah mempersiapkan diri menghadapi UTBK sejak masih duduk di bangku SMA. Tekadnya untuk berkontribusi di dunia pendidikan inklusif menjadi dorongan utama dalam memilih jurusan tersebut.

Pihak kampus menegaskan bahwa pengalaman peserta seperti Shakina menjadi dasar penting dalam penyempurnaan sistem seleksi yang lebih inklusif. Unesa menerapkan mekanisme seleksi berbasis asesmen yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari psikolog hingga tim akademik dan tim disabilitas.

Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap calon mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan secara optimal sesuai dengan kondisi masing-masing.

Selain itu, bagi peserta disabilitas yang belum berhasil lolos melalui jalur SNBT, Unesa tetap membuka kesempatan melalui jalur mandiri khusus disabilitas yang akan dibuka mulai 15 Mei 2026, serta jalur prestasi lainnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan pembenahan KBS tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kualitas koleksi satwa. Ia menyebut, kolaborasi dengan Jepang menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pengalaman baru bagi pengunjung.

"Kita ada kerja sama dengan Jepang ya. Maka kita juga mendapatkan binatang-binatang satwa-satwa yang baru," ujar Eri saat meninjau KBS, Jumat (24/4/2026).

Menurut Eri, selain penambahan satwa, perubahan tampilan KBS juga akan terlihat signifikan setelah renovasi rampung. Ia menargetkan kawasan wisata legendaris tersebut menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

*KBS nanti akan berubah dan menjadi lebih menarik untuk wisatawan," katanya.

Fokus renovasi sendiri berada pada penataan pintu masuk serta ruang terbuka di area depan KBS. Perubahan ini dirancang untuk menciptakan kesan lebih rapi, terbuka, dan ramah bagi pengunjung sejak pertama kali datang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Krestian, menjelaskan bahwa kondisi tampilan luar KBS saat ini dinilai masih belum tertata optimal.

"Kemarin kan ada pos polisi biasanya di depan itu, sudah kita minta untuk geser. Ini nanti area taman akan menyatu dengan area gerbang utamanya KBS ini," jelasnya.

Ia menambahkan, konsep baru akan mengedepankan ruang terbuka yang terintegrasi antara taman, gerbang utama, hingga area patung di depan KBS. Penataan ini juga akan mengubah kawasan depan menjadi area khusus pejalan kaki.

"Lebih ke merapikan aja desainnya. depan sama pintu masuk di dua titik. Untuk area depan nanti akan kita rapikan depannya fasadnya akan kita sesuaikan nanti," paparnya.

Selain itu, kendaraan nantinya tidak lagi diperbolehkan melintas di area depan KBS, guna menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi pengunjung.

"Jadi area patung dengan area KBS nanti akan menyatu. Dibuka tapi khusus untuk pedestrian jadi kendaraan enggak boleh lewat," imbuhnya.

Renovasi yang dilakukan tergolong peremajaan ringan atau minor, dengan fokus pada penataan taman, fasad, dan ruang terbuka. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya juga menggandeng investor untuk mendukung pembenahan tersebut.

"Karena pekerjaannya relatif minor," ungkapnya.

Dengan estimasi pengerjaan sekitar enam bulan, Pemkot optimistis wajah baru KBS dapat segera dinikmati masyarakat sebelum akhir tahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Kejati Jatim melakukan penggeledahan besar-besaran di kantor Dinas ESDM Jatim pada Kamis (16/4/2026), yang kemudian berujung pada penetapan tiga pejabat sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas. Dari rangkaian penyidikan tersebut, penyidik menemukan indikasi praktik korupsi yang tidak hanya melibatkan pejabat struktural, tetapi juga mengalir hingga ke level pegawai.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, mengungkap bahwa temuan terbaru berasal dari penggeledahan lanjutan yang dilakukan penyidik di kantor ESDM Jatim dan kediaman beberapa pihak yang diduga terkait kasus tersebut.

"Total yang baru kami ketahui ada 19 orang yang secara rutin mendapat bagian uang setiap bulan, selama dua tahun terakhir," jelas Wagiyo, Jumat (24/4/2026).

Menurut Wagiyo, uang tersebut dibagikan secara rutin oleh tersangka Kepala Dinas kepada para pegawai, khususnya di bidang pertambangan. Besaran yang diterima bervariasi, tergantung jabatan dan beban kerja masing-masing pegawai.

"Jumlahnya bervariasi, antara Rp750.000 sampai Rp2.500.000 tergantung status jabatan dan beban pekerjaan," bebernya.

Temuan tersebut disebut Wagiyo memperkuat dugaan bahwa praktik pungli di lingkungan Dinas ESDM Jatim tidak bersifat sporadis, melainkan telah berjalan sistematis dan terstruktur dalam kurun waktu cukup lama.

Diketahui bahwa pegawai yang diduga menerima aliran dana mulai berdatangan ke Kejati Jatim untuk mengembalikan dana kepada penyidik pasca dilakukan penggeledahan kedua Kantor ESDM Jatim pada Selasa (21/4/2026) dengan total dana yang dikembalikan mencapai Rp707 juta.

Langkah pengembalian itu dinilai sebagai bentuk itikad baik dari para pegawai, meski proses hukum terhadap kasus utama tetap berjalan dan terus didalami oleh penyidik. Selain pengembalian uang, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2022 dari rumah salah satu tersangka, yakni OS selaku Kepala Bidang Pertambangan.

"Mobil ini kami sita karena diduga berasal dari pendapatan yang tidak sah," ungkap Wagiyo.

Tak hanya itu, Kejati Jatim juga sebelumnya telah mengamankan uang senilai sekitar Rp2,3 miliar dari tiga tersangka, baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya penelusuran aliran dana hasil dugaan korupsi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan bahwa para tersangka diduga memanfaatkan proses perizinan untuk melakukan pemerasan terhadap pemohon. Izin yang seharusnya dapat diproses tanpa biaya tambahan justru dipersulit apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.

"Tarifnya pungutan bervariasi tergantung jenisnizin yang diajukan. Kalau untuk izin baru, tarifnya mulai Rp50 juta sampai Rp200 juta. Sedangkan untuk pengajuan izin air tanah, dikenakan tarif mulai Rp5 juta sampai Rp20 juta," sebut Wagiyo.

Kejati Jatim juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mencoba menghambat proses penyidikan, termasuk dengan menghilangkan barang bukti atau memberikan keterangan tidak benar.

"Hari ini saya tekankan semua pihak jangan coba-coba menghalangi penyidikan ini," tegas Wagiyo.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menerapkan pasal tambahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengembangan kasus ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan kasus tersebut dan mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Iya, benar (dugaan joki UTBK Unesa dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya)," ujar Edy saat dikonfirmasi pada Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini proses masih berjalan dan belum dapat mengungkap secara detail terkait motif maupun pola kejahatan yang digunakan pelaku.

"Mohon waktu, masih kami proses," ucapnya.

Kasus tersebut pertama kali terendus setelah pihak kampus menemukan kejanggalan pada data peserta, khususnya pada penggunaan foto yang diduga digunakan berulang dalam dua periode UTBK berbeda.

Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, menjelaskan bahwa foto yang sama terdeteksi memiliki tingkat kemiripan hingga 95 persen, digunakan dalam UTBK tahun 2025 dan 2026.

"Memang kemudian kita menemukan ada potensi sebuah foto dengan tingkat kemiripan hampir 95 persen. Foto ini digunakan di dua pelaksaan yang berbeda," terang Martadi.

Ia mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan tahun sebelumnya, identitas tersebut sempat digunakan di Universitas Airlangga (Unair), namun peserta tidak hadir saat ujian berlangsung.

"Tahun yang lalu dia sudah gunakan untuk tes yang tempatnya di Unair. Tetapi saat itu yang bersangkutan tidak datang," ungkapnya 

Pelaku yang diamankan berinisial H, berusia sekitar 23–24 tahun. Ia diduga berperan sebagai joki dengan menggunakan identitas milik orang lain, namun mengganti foto pada dokumen resmi.

Awalnya, pelaku mengaku berasal dari Madura, namun pernyataan tersebut diragukan setelah tidak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa setempat.

"Awalnya bilang Madura, sesuai data pengguna joki itu, kemudian kita tes tanya pakai Bahasa Madura tidak bisa menjawab," jelas Martadi 

Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku hanya membawa KTP dan ijazah atas nama orang lain. Pihak kampus kemudian melakukan verifikasi ke sekolah asal dan memastikan bahwa ijazah tersebut asli, tetapi foto di dalamnya telah dimanipulasi.

"Tapi hebatnya ijazah yang dibawa dengan foto yang diganti itu stempel basah," terangnya 

Selain itu, temuan lain yang memperkuat dugaan adanya praktik terorganisasi adalah ditemukannya sejumlah blangko KTP siap cetak di kendaraan pelaku.

Berdasarkan pengakuan pelaku, aksi tersebut dilakukan untuk membantu calon mahasiswa asal Madura yang mendaftar ke program studi kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.

Pihak Unesa menegaskan bahwa laporan yang disampaikan ke kepolisian berfokus pada penggunaan data palsu dalam pelaksanaan ujian.

"Yang kami adukan adalah mereka melakukan tes, dan menyalahi ketentuan tes menggunakan data palsu dan seterusnya," ungkap Martadi.

Terkait peserta yang menggunakan jasa joki, pihak kampus menyebut belum dapat melaporkannya secara langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ikut terseret jika penyidikan berkembang.

"Kalau kemudian nanti polisi mengembangkan lebih lanjut ya, untuk didalami dan kemudian dua-duanya ditemukan tindak pidana, ya tidak menutup kemungkinan akan berimbas," tandas Martadi.

Meski begitu, Unesa memastikan bahwa peserta yang terlibat tidak akan diterima di perguruan tinggi negeri manapun.

Kasus Serupa Terdeteksi di Dua Kampus Lain

Selain di Unesa, praktik serupa juga terdeteksi di dua kampus negeri lain di Surabaya, yakni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) dan Universitas Airlangga (Unair).

Di UPNVJT, dugaan joki terungkap saat pengawas mencurigai salah satu peserta yang terlihat gelisah saat mengikuti ujian sesi pertama. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian identitas antara peserta dan data resmi.

Staf Humas UPNVJT, Nizwan Amin, menyatakan pihak kampus telah melaporkan temuan tersebut ke panitia pusat UTBK.

"Kami sudah mencatat dalam berita acara dan melaporkannya ke pusat. Saat ini masih kami proses secara internal," jelas Amin.

Sementara itu di Unair, panitia menemukan indikasi dari kesamaan foto peserta dengan data tahun sebelumnya. Namun, peserta yang bersangkutan tidak hadir saat pelaksanaan ujian.

Ketua Pusat Humas dan Protokol Unair, Pulung Siswantara, menyebut pihaknya telah mewaspadai potensi tersebut sejak awal.

"Fotonya terindikasi sama dengan peserta tahun 2025 sehingga sudah kami waspadai. Namun, yang bersangkutan tidak hadir di Unair," ujar Pulung.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan UTBK di Unair berjalan lancar tanpa temuan pelanggaran lain.

Pola Modus Serupa, Indikasi Jaringan

Temuan di tiga kampus ini menunjukkan pola modus yang serupa, yakni penggunaan identitas asli dengan manipulasi foto untuk menggantikan peserta ujian. Di Unesa, praktik tersebut bahkan sempat berhasil dijalankan sebelum akhirnya terdeteksi melalui pencocokan data lintas tahun dan verifikasi ke sekolah asal.

Kasus itu kini membuka kemungkinan adanya jaringan terorganisir dalam praktik joki UTBK, terutama dengan ditemukannya dokumen pendukung seperti blangko identitas.

Penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian diharapkan dapat mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat, termasuk pihak yang menggunakan jasa joki demi lolos ke program studi favorit. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sebelumnya dikabarkan bahwa Adi Sutarwijono meninggal dunia pada 10 Februari 2026. Politisi PDI Perjuangan itu wafat akibat kanker hati setelah menjalani perawatan di Jakarta.

Penunjukan Syaifuddin Zuhri merupakan hasil mekanisme internal partai, yang diawali dari usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surabaya kepada DPP. Ketua DPC PDIP Surabaya, Armuji, menjelaskan bahwa proses tersebut berjalan sesuai pola yang sudah lazim di internal partai.

"Diusulkan, sekretaris kan otomatis mendapat prioritas (menggantikan ketua)," ujar Armuji, Kamis (23/4/2026).

Syaifuddin, yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya, memang menjadi kandidat utama dalam skema pergantian ini. Setelah penetapan oleh DPP, proses selanjutnya akan memasuki tahapan administratif sebelum pelantikan resmi dilakukan.

Armuji mengatakan, DPC akan segera mengirimkan surat ke Sekretariat DPRD Surabaya. Setelah itu, dokumen akan diteruskan ke KPU Kota Surabaya dan kemudian ke Gubernur Jawa Timur untuk penerbitan Surat Keputusan (SK).

"Dilantik masih belum (tahu kapan), menunggu SK gubernur," kata politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya itu.

Ia menambahkan, kepemimpinan baru di DPRD Surabaya diharapkan mampu mengayomi seluruh anggota dewan dan menjaga kinerja lembaga tetap optimal.

"Harus responsif terhadap aturan-aturan masyarakat dan juga bisa menjadi suatu solusi dari 50 anggota tersebut," ujarnya.

Armuji juga menekankan bahwa Syaifuddin memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan kepemimpinan Adi Sutarwijono, termasuk menuntaskan berbagai agenda yang belum selesai.

"Harapannya lebih akomodatif terhadap seluruh anggota yang ada di Yos Sudarso," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi partai yang berjalan sesuai ketentuan.

"Keputusan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Didik menilai jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat.

"Ketua DPRD harus mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi utama DPRD, mulai dari pengawasan hingga penganggaran, agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

Sejalan dengan keputusan itu, DPP PDIP meminta seluruh kader untuk tetap solid dan mendukung proses pengesahan hingga pelantikan resmi dilakukan.

"Ini bagian dari disiplin organisasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Syaifuddin Zuhri sendiri bukan sosok baru di DPRD Surabaya. Selain menjabat sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya, ia juga merupakan sekretaris Komisi A DPRD. Pada Pemilu 2024, ia meraih lebih dari 13 ribu suara dari daerah pemilihan Surabaya V, yang meliputi sejumlah wilayah di Surabaya Barat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebelum penataan dilakukan, kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu titik macet kronis di Surabaya. Jalan yang seharusnya menjadi jalur utama justru menyempit karena dipenuhi pedagang kaki lima yang berjualan sejak sore hingga malam hari. 

Aktivitas pasar tumpah di badan jalan, ditambah parkir liar dan bongkar muat barang, terlebih saat ada penjemputan penumpang kereta api di Stasiun Wonokromo membuat arus kendaraan kerap tersendat, terutama saat jam pulang kerja. 

Antrean kemacetan kendaraan tidak jarang kerap mengular hingga ke arah Jagir dan simpang Wonokromo, diperparah dengan adanya perlintasan kereta api yang kerap menutup akses secara tiba-tiba.

Melihat kondisi tersebut, sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sempat turun langsung melakukan inspeksi mendadak pada Selasa (21/4/2026). Dalam peninjauan itu, ia memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penertiban aktivitas liar hingga perbaikan fisik jalan.

Usai melakukan peninjauan, penataan dimulai dengan relokasi pedagang pasar tumpah yang selama ini menempati badan jalan. Para pedagang dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan, seperti sentra wisata kuliner dan fasilitas resmi milik pemerintah kota. Dengan demikian, ruas jalan yang sebelumnya terpakai untuk aktivitas jual beli kini dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai jalur lalu lintas.

"Pedagang sudah kita relokasi ke tempat-tempat yang disiapkan. Jadi, jalan ini tidak lagi dipakai untuk aktivitas yang mengganggu lalu lintas," ujar Eri, Kamis (23/4/2026).

Selain penertiban, Pemkot Surabaya juga melakukan pengaspalan sekaligus pelebaran jalan. Ruas sepanjang kurang lebih 500 meter itu diperlebar hingga sekitar 4–5 meter untuk meningkatkan kapasitas kendaraan yang melintas. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan yang selama ini terjadi akibat penyempitan jalur.

"Jalan ini akan kita aspal agar jalurnya lebih lebar, sehingga bisa mengurai kemacetan dari arah Jagir maupun arah Novotel," katanya.

Tak hanya perbaikan fisik, rekayasa lalu lintas juga menjadi fokus penanganan. Pemkot berkoordinasi dengan pihak perkeretaapian untuk mengatur ulang waktu lampu lalu lintas di perlintasan sekitar stasiun. Selama ini, lampu merah kerap menyala setelah palang pintu kereta tertutup, sehingga antrean kendaraan sudah terlanjur panjang.

"Ke depan akan kita atur satu menit sebelum kereta lewat sudah lampu merah," ujarnya Eri.

Penataan kawasan juga mencakup aspek keselamatan warga. Area punden atau makam di sekitar rel kereta akan dilengkapi akses khusus dan pagar pembatas agar warga yang berziarah tidak lagi melintasi jalur rel secara langsung. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan, melainkan menggunakan area parkir resmi yang telah disediakan.

"Tapi tetap ini jalannya nggak boleh dibuat parkir," tegasnya.

Penataan tersebut sekaligus menjadi upaya mengembalikan fungsi ruang kota yang selama ini dinilai melenceng. Jalan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas di luar peruntukannya, seperti berdagang dan parkir liar, kini dikembalikan sebagai infrastruktur publik yang mendukung mobilitas warga.

Dengan kombinasi relokasi pedagang, pelebaran jalan, serta rekayasa lalu lintas, Pemkot Surabaya berharap kemacetan kronis di kawasan Wonokromo dapat terurai secara bertahap dan tidak kembali terulang di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan usai video pusaran angin beredar luas di media sosial pada Rabu (22/4/2026) siang. Rekaman yang diunggah akun Threads @muhammad64577 memperlihatkan corong angin berwarna abu pekat menjulang dari permukaan laut hingga ke awan gelap.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, kondisi di sekitar lokasi tampak mencekam. Langit tertutup awan tebal, sementara pusaran angin terlihat jelas berada di perairan sekitar Suramadu. Sejumlah perahu nelayan tampak berada di tepian, dan beberapa pengendara di jembatan memilih menjauh saat fenomena muncul.

Kejadian itu berlangsung relatif singkat, sekitar lima menit, sebelum akhirnya menghilang tanpa dilaporkan menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan.

BMKG: Fenomena Akibat Awan Cumulonimbus

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno menjelaskan, fenomena tersebut merupakan waterspout yang terbentuk dari pertumbuhan awan Cumulonimbus yang ekstrem.

"Sejauh ini saya belum dapat info detail. Tapi waterspout atau puting beliung terjadi dari awan Cumulonimbus yang tumbuh menjulang tinggi akibat arus udara naik yang kuat," jelas Sutarno, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, proses terbentuknya pusaran bermula dari udara panas dan lembap yang naik ke atmosfer, kemudian mengembun dan memicu turbulensi hebat di dalam awan hingga membentuk corong angin.

"Udara panas dan lembap naik mengembun dan menciptakan turbulensi yang hebat di dalam awan membentuk corong putaran angin yang menyentuh tanah atau air," imbuhnya 

Fenomena itu, lanjutnya, umumnya terjadi pada siang hingga sore hari saat masa peralihan musim.

"Ini sebenarnya biasa terjadi karena arus udara yang sangat kuat dan masa transisi. Sehingga, masyarakat tidak perlu panik secara berlebihan," jelas Sutarno.

Sutarno juga meluruskan istilah yang kerap disalahpahami masyarakat terkait fenomena tersebut.

"Kalau terjadi di laut namanya waterspout, kalau terjadi di darat namanya puting beliung," terangnya.

BPBD: Bukan Kejadian Pertama, Pernah Sebabkan Kerusakan

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja menyebut fenomena serupa bukan kali pertama terjadi di wilayah Selat Madura.

"Ini bukan yang pertama. Fenomena seperti ini biasanya muncul saat masa peralihan musim," jelas Arif.

Ia menjelaskan, kondisi atmosfer yang tidak stabil, terutama perbedaan suhu dan kelembapan udara, menjadi pemicu utama terbentuknya pusaran angin tersebut.

"Fenomena ini dipicu kondisi atmosfer yang tidak stabil, terutama pada masa peralihan musim dari hujan ke kemarau," tuturnya 

BPBD mencatat kejadian serupa pernah terjadi pada Desember 2025 di kawasan yang sama. Saat itu, pusaran angin bahkan bergerak ke daratan dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di pesisir Labang.

Belajar dari kejadian sebelumnya, BPBD mengimbau masyarakat, khususnya nelayan, untuk lebih waspada saat beraktivitas di laut.

“Jika terlihat awan gelap pekat disertai angin berputar, sebaiknya aktivitas melaut dihentikan sementara.”

Warga di wilayah daratan juga diminta tetap siaga karena pusaran angin berpotensi bergerak ke darat dan berdampak pada permukiman, terutama di kawasan pesisir terbuka.

Meski tergolong fenomena alam yang wajar, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi dampaknya jika pusaran bergerak ke daratan. Pemantauan informasi cuaca dari kanal resmi BMKG pun menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejak menjelang dini hari, air mulai menggenangi sejumlah titik vital di kawasan pesisir. Beberapa ruas utama seperti Jalan Osowilangun, Jalan Kalimas, Jalan Margomulyo hingga kawasan Kalianak terpantau terdampak. 

Kondisi tersebut membuat aktivitas warga terganggu, memicu kemacetan lalu lintas, bahkan menyebabkan sejumlah kendaraan mogok saat melintasi genangan.

Di Jalan Kalimas, ketinggian air tercatat mencapai sekitar 25 sentimeter. Sementara di kawasan Osowilangun, Margomulyo, dan Kalianak, genangan rata-rata berkisar 15 sentimeter. Meski tidak setinggi di Kalimas, luasan genangan di wilayah tersebut tetap berdampak signifikan karena menjangkau akses utama dan kawasan padat penduduk.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, menjelaskan bahwa banjir rob kali ini merupakan kombinasi antara fenomena alam dan kondisi cuaca yang masih basah.

"Saat ini di Jalan Kalimas ketinggian air mencapai 25 sentimeter akibat kenaikan muka air laut atau banjir rob, ditambah hujan sedang yang meningkatkan volume genangan," jelas Sutarno, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, fenomena rob dipicu oleh fase bulan baru yang bertepatan dengan perigee, yakni posisi bulan berada lebih dekat ke bumi sehingga memicu pasang maksimum air laut. Kondisi itu kerap terjadi secara periodik, terutama pada awal bulan atau saat fase bulan purnama.

"Biasanya air rob mulai naik sekitar pukul 10.30 hingga 12.00 WIB, dan sering terjadi pada awal bulan maupun saat fase bulan purnama," ujarnya.

Selain berdampak pada lalu lintas, banjir rob juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Operasional pelabuhan, kegiatan bongkar muat barang, hingga aktivitas tambak garam dan perikanan darat ikut terdampak akibat genangan yang meluas.

"Banjir rob ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, termasuk aktivitas bongkar muat hingga tambak garam dan perikanan darat," terang Sutarno.

Di lapangan, sejumlah pengendara memilih tetap melintas meski berisiko. Namun tidak sedikit kendaraan, khususnya roda dua, yang akhirnya mogok setelah nekat menerobos genangan air.

BMKG pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat melintasi kawasan tergenang. Selain berpotensi membahayakan keselamatan, air laut yang bersifat korosif juga dapat merusak komponen kendaraan.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca serta informasi pasang surut air laut guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, terlebih di tengah kondisi musim hujan yang belum sepenuhnya berakhir di Kota Pahlawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menjawab tantangan tersebut, Accounting Student Union (SU) Universitas Ciputra Surabaya menggelar Investment Week 1.0, rangkaian kegiatan edukasi investasi berskala internasional yang berlangsung pada 13–18 April 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Smart Investing in the AI Era: From Fundamentals to High-Risk Assets”.

Rangkaian acara dikemas dalam format webinar dan seminar offline yang dirancang sebagai ekosistem pembelajaran interaktif. Sejumlah praktisi dari institusi keuangan nasional hingga internasional turut dihadirkan untuk memberikan wawasan komprehensif kepada peserta.

Puncak acara yang digelar secara offline di Universitas Ciputra Surabaya menjadi sorotan utama. Dua praktisi ternama, Michael Yeoh, seorang full-time trader pasar modal, serta Vivi Handoyo Lie, CFA, Head of Investment & Advisory di Stockbit dan Bibit, hadir membagikan pengalaman dan strategi investasi.

Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait cara membaca pergerakan pasar, manajemen risiko, hingga pengelolaan portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi dan perkembangan teknologi.

Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum mengikuti kegiatan ini. Antusiasme tersebut mencerminkan meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi yang lebih terstruktur dan berbasis pengetahuan.

Melalui diskusi, presentasi, serta interaksi langsung dengan narasumber, peserta diajak memahami bagaimana teori investasi dapat diimplementasikan dalam kondisi pasar nyata yang dinamis.

Ketua Accounting Student Union Universitas Ciputra Surabaya, Nicholas Chang, menegaskan bahwa Investment Week 1.0 tidak sekadar menjadi ajang seminar, melainkan ruang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa kini.

"Investment Week 1.0 dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori investasi, tetapi juga mampu mengembangkan cara berpikir yang kritis dan berbasis data dalam mengambil keputusan finansial di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat," ujar Nicholas saat dikonfirmasi pada Senin (20/4/2026).

Sementara itu, dosen pembina kemahasiswaan Accounting Student Union Universitas Ciputra Surabaya, Luky Patricia Widianingsih, menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap dinamika industri keuangan.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa program kemahasiswaan dapat berperan strategis dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus membangun pola pikir yang solutif, relevan, dan berorientasi jangka panjang," ungkap Luky.

Ia menambahkan, pengalaman belajar yang dihadirkan dalam kegiatan ini memberikan nilai lebih, karena didukung oleh praktik langsung serta analisis berbasis data pasar.

"Basis kekuatan pengalaman praktis dan berbagai fenomena yang didukung data pasar dalam pengambilan keputusan investasi disampaikan dengan sangat baik oleh semua pembicara dalam sudut pandang masing-masing,” imbuhnya.

Melalui Investment Week 1.0, Accounting Student Union Universitas Ciputra Surabaya menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan pasar keuangan global. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, Rosidi Roslan, menyebut mayoritas jemaah yang akan diberangkatkan telah memenuhi syarat istitha’ah atau layak secara kesehatan, baik dari sisi fisik maupun mental. Total sebanyak 43.200 jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam 116 kloter dinilai berada dalam kondisi yang lebih siap.

"Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi kesehatan jemaah haji sekarang lebih bagus. Risikonya bisa kita kendalikan, mungkin kurang dari 30 persen yang masuk kategori risti," ujar Roslan, Senin (20/4/2026).

Penurunan angka risti ini tidak terjadi secara instan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah proses seleksi kesehatan yang dilakukan lebih ketat sejak di daerah asal. Dengan penyaringan yang lebih optimal, jemaah yang berangkat benar-benar telah melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diminimalkan sejak awal.

Indikator lain yang terlihat di lapangan adalah berkurangnya jumlah jemaah yang menggunakan kursi roda saat memasuki Asrama Haji Surabaya. Kondisi ini mencerminkan tingkat kebugaran jemaah yang relatif lebih baik dibanding musim haji sebelumnya, sekaligus menunjukkan peningkatan kualitas kesiapan fisik.

Meski demikian, pengawasan kesehatan tidak lantas dilonggarkan. BBKK Surabaya terus memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota guna memastikan kondisi jemaah tetap stabil hingga hari keberangkatan.

"Kami imbau kondisi kesehatan terus dijaga. Jangan sampai saat mendekati keberangkatan justru memburuk," tutur Rosan.

Untuk mendukung kesiapan tersebut, lebih dari 20 tenaga medis disiagakan setiap hari di asrama haji. Mereka terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, hingga petugas administrasi yang bertugas memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Selain itu, dukungan ambulans dan jejaring fasilitas kesehatan di Jawa Timur juga telah dipersiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Tidak hanya fokus pada penanganan, aspek pencegahan juga menjadi prioritas. Seluruh jemaah diwajibkan menjalani vaksinasi meningitis dan polio sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, vaksin influenza turut dianjurkan sebagai perlindungan tambahan, mengingat tingginya potensi penularan penyakit dalam kerumunan besar selama pelaksanaan ibadah haji.

Dengan berbagai langkah tersebut, Embarkasi Surabaya optimistis kondisi kesehatan jemaah dapat tetap terjaga hingga keberangkatan, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji 2026 secara menyeluruh. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menggelar simulasi layanan Mecca Route sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum kedatangan jemaah. Simulasi itu menjadi uji coba menyeluruh terhadap alur pelayanan, mulai dari kedatangan di asrama hingga keberangkatan ke bandara.

Dalam simulasi tersebut, PPIH menetapkan target waktu tempuh dari Asrama Haji Surabaya menuju Bandara Internasional Juanda harus dapat dicapai dalam waktu maksimal 90 menit. Target tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketepatan jadwal penerbangan sekaligus kenyamanan jemaah.

Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, simulasi dilakukan dengan mengerahkan 10 bus yang merepresentasikan pergerakan jemaah dalam jumlah besar. Skema ini dirancang agar seluruh potensi kendala dapat terdeteksi sejak awal, termasuk koordinasi antarpetugas dan manajemen waktu keberangkatan.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, As’adul Anam, memastikan bahwa secara umum tidak ada perubahan besar dalam alur pelayanan haji tahun ini. Namun, terdapat beberapa penyempurnaan yang menjadi perhatian utama.

"Secara umum alur pelayanan tidak ada perubahan. Tetapi tahun ini ada penambahan proses distribusi kartu Nusuk yang menjadi bagian dari layanan Mecca Route bagi jemaah," jelas Anam, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, kartu Nusuk menjadi elemen penting dalam sistem layanan di Arab Saudi, yang akan memudahkan identifikasi serta akses jemaah selama menjalankan ibadah.

Selain itu, skema fast track yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya tetap digunakan. Sistem ini memungkinkan seluruh proses keimigrasian diselesaikan di embarkasi, sehingga setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan tambahan.

"Seluruh proses keimigrasian telah dirampungkan di embarkasi. Sehingga waktu jemaah tiba di Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan," terang Anam.

Di sisi lain, PPIH juga menegaskan bahwa aturan terkait barang bawaan tidak mengalami perubahan. Jemaah tetap dilarang membawa barang-barang berbahaya, terutama di dalam tas kabin, guna menjaga keamanan penerbangan.

"Barang-barang yang mengandung bahan korosif, korek api aerosol, senjata tajam, saya kira tidak bisa dibawa di tas kabin," jelas Anam.

Tak hanya aspek transportasi dan administrasi, perhatian juga diberikan pada layanan konsumsi jemaah. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya (BBKK) turut melakukan sosialisasi kepada para penjamah makanan untuk memastikan standar kesehatan tetap terjaga.

Kepala BBKK Surabaya, Rosidi Roslan, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mencakup bahan makanan hingga lingkungan sekitar.

"Penjamah makanan harus dalam kondisi sehat dan menjaga higienitas saat mengolah makanan," imbuh Roslan.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan seperti swab juga dilakukan untuk memastikan para petugas makanan bebas dari penyakit yang berpotensi menular melalui konsumsi.

Dengan simulasi yang digelar menjelang kedatangan jemaah pada 21 April, PPIH Embarkasi Surabaya berharap seluruh proses pemberangkatan dapat berjalan sesuai target, termasuk memastikan mobilisasi jemaah menuju bandara tetap dalam batas waktu 90 menit yang telah ditetapkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut Emil, Balai Pemuda tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berkegiatan, melainkan juga memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas budaya yang membentuk wajah kota.

"Balai Pemuda ini kan adalah episentrum Surabaya. Semua tentu ingin agar Balai Pemuda ini jadi milik semua kalangan," ujar Emil saat dikonfirmasi pada Minggu (19/4/2026).

Ia menilai, kegiatan yang digelar oleh Sanggar Merah Putih dengan pendekatan santai justru mampu menghadirkan suasana yang lebih hidup dan dekat dengan masyarakat. Format informal seperti dalam acara tersebut dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk membuka ruang interaksi yang lebih luas.

"Dengan kemasan yang informal, suasananya jadi lebih gayeng, penuh rasa kekeluargaan," katanya.

Lebih jauh, Emil menekankan bahwa keberadaan ruang seni seperti Balai Pemuda memiliki peran strategis dalam membangun identitas kota. Menurutnya, nilai estetika sebuah kota tidak bisa dibentuk hanya melalui perencanaan atau teori, tetapi harus tumbuh dari pengalaman dan interaksi masyarakat di dalamnya.

"Sebuah kota akan punya nilai estetika yang tidak bisa dilahirkan hanya dengan teori, tapi harus dibangun rasa dalam kehidupan kota," ujarnya.

Ia mengapresiasi keterbukaan Balai Pemuda yang dinilai mampu menjadi wadah bagi para seniman untuk mengekspresikan karya mereka sekaligus berinteraksi dengan publik.

"Balai Pemuda membuka diri untuk menjadi wadah bagi itu," tuturnya.

Kolaborasi Lintas Daerah dan Semangat Kartini

Dalam kesempatan tersebut, Emil juga menyinggung nilai kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan yang digelar menjelang Hari Kartini. Ia mengaku bersyukur sang istri, Arumi Bachsin, bersedia menjadi model lukisan bersama Marcella Zalianty.

“Ini mengangkat nilai-nilai Hari Kartini, dan saya bersyukur istri saya berkenan menjadi model,” ujarnya.

Kehadiran sejumlah figur dari luar daerah, termasuk budayawan Erros Djarot, juga dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan seni di Surabaya.

“Kita beruntung mereka dari luar Jawa Timur mau saling mendukung dengan kita,” katanya.

Emil turut menyoroti posisi Surabaya sebagai kota besar yang memiliki potensi besar untuk berkembang, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dari sisi budaya. Ia menilai, penguatan ruang seni menjadi salah satu kunci dalam membangun karakter kota.

“Sebagai kota besar, Surabaya harus punya kehidupan yang kuat, termasuk dari sisi budayanya,” ujarnya.

Melalui pernyataannya, Emil menegaskan bahwa Balai Pemuda bukan sekadar lokasi kegiatan seni, melainkan simpul penting yang menghubungkan kreativitas, interaksi sosial, dan identitas kota secara lebih luas. (*)

Editor: Danu 

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi saat menghadiri kegiatan “Beauty of Balai Pemuda Surabaya” yang digelar untuk memperingati Hari Kartini pada Minggu (19/4/2026). Menurut Herry, kegiatan tersebut justru menjadi bukti bahwa hubungan antara pemerintah dan pelaku seni tetap berjalan baik.

"Kami merasa tidak pernah ada polemik ya kalau dari pemerintah. Itu kan orang-orang yang mungkin merasa," ujar Herry.

Ia menekankan bahwa kunci utama dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan komunitas seni terletak pada komunikasi dan kolaborasi yang baik. Dengan hal tersebut, menurutnya berbagai kegiatan kesenian dapat terus berjalan tanpa hambatan.

"Kalau komunikasinya baik, kita bisa berkolaborasi dengan baik. Dengan digelarnya Beauty of Balai Pemuda Surabaya itu kan bukti bahwa kita baik-baik saja dengan para seniman," katanya.

Herry menambahkan, Pemkot Surabaya selama ini justru berupaya menjaga dan mengembangkan seluruh cabang kesenian, mulai dari seni rupa, tari, musik, hingga teater tradisional seperti ludruk dan ketoprak. Ia juga menyebut hubungan antara pemerintah dan pelaku seni tetap terjalin dengan baik.

"Kami tidak pernah ada masalah dengan seniman, dengan siapapun," ucapnya.

Lebih lanjut, Herry melihat kegiatan melukis on the spot tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agenda tahunan. Bahkan, ia membuka peluang agar acara serupa dapat masuk dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke depan.

"Kami berharap tahun depan bisa dimasukkan dalam agenda HJKS, supaya lebih banyak lagi yang berpartisipasi," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Galeri Merah Putih (GMP), Cak Anis, menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengalami kendala dalam menggunakan fasilitas Balai Pemuda untuk kegiatan seni.

Menurutnya, keberlangsungan acara yang diikuti ratusan pelukis tersebut menjadi bukti bahwa ruang kesenian di Surabaya masih dapat diakses dan dimanfaatkan.

"Kami nggak ada masalah, terbukti kami masih bisa mengadakan acara," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah kota terhadap keberlangsungan fungsi Balai Pemuda sebagai ruang seni bagi masyarakat Kota Pahlawan maupun sekitarnya 

"Saya apresiasi perhatian dari Pak Wali Kota yang menyatakan Balai Pemuda tetap untuk kesenian," katanya.

Meski demikian, Anis mengakui adanya dinamika yang melibatkan pihak lain. Ia berharap persoalan yang sempat muncul dapat segera diselesaikan agar ekosistem seni di Surabaya kembali berjalan harmonis.

"Saya berharap kalau ada masalah dengan yang lain segera selesai," tuturnya.

Anis menegaskan bahwa sejak lama Balai Pemuda dikenal sebagai “oase kesenian” di Surabaya yang harus tetap dijaga fungsinya untuk berbagai cabang seni, tidak hanya seni lukis tetapi juga teater, tari, dan pertunjukan lainnya. (*)

Editor: Danu

Ratusan pelukis dari berbagai daerah berkumpul dalam ajang “Beauty of Balai Pemuda Surabaya” yang digelar oleh Sanggar Merah Putih dan Galeri Merah Purih (GMP). Mereka melukis secara langsung dengan menghadirkan dua figur publik sebagai model, yakni Arumi Bachsin Emil Dardan dan artis Marcella Zalianty.

Antusiasme Ratusan Pelukis, OTS Jadi Daya Tarik

Ketua Sanggar Merah Putih sekaligus ketua GMP, Cak Anis, menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk apresiasi seniman terhadap Balai Pemuda sebagai ruang berkesenian di Surabaya. Ia menyebut konsep melukis langsung dengan model seperti ini tergolong jarang digelar.

"Acara ini tema Hari Kartini, kita menghadirkan dua model partisipan untuk dilukis teman-teman. Ini acara yang langka, dan dua partisipan ini layak dijadikan model," ujar Anis saat dikonfirmasi pada Minggu (19/4/2026).

Dalam waktu singkat, jumlah peserta membludak. Awalnya dibatasi 197 orang karena kebutuhan teknis perihal pembuatan sertifikat, namun karena pendaftaran terus dibuka hingga hari-h, akhirnya pendaftar terus bertambah hingga mencapai sekitar 200–250 peserta.

"Ini kita umumkan sekitar 10 hari yang lalu, dan yang sudah terdaftar ada di angka 197. Tapi yang ikut akhirnya bisa 200 sampai 250. Jadi acara ini mungkin OTS dengan model yang pesertanya terbanyak," kata dia.

Anis mengungkapkan bahwa peserta tidak hanya berasal dari Surabaya, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Banyuwangi, Madura, hingga luar Jawa Timur seperti Yogyakarta, Wonosobo, bahkan Maluku Utara.

Hasil karya para peserta nantinya tidak berhenti di lokasi acara. Lukisan akan dikumpulkan, dikurasi, dan dipamerkan di Galeri Merah Putih serta galeri basement di kawasan Alun-Alun Surabaya.

Kolaborasi dengan Pemkot, GMP Tidak Berpolemik di Balai Pemuda

Cak Anis menegaskan bahwa kegiatan kali ini adalah hasil kolaborasi dengan Pemkot Kota Surabaya selaku pemberi fasilitas. Selain itu, kegiatan tersebut juga menggandeng Pemprov Jatim, yang mana istri Wagub Jatim Emil juga dihadirkan untuk menjadi model lukis.

"Ini bukan acaranya Pemkot, tapi kami difasilitasi. Kami bekerja sama dengan Pemkot, juga ada dukungan dari pihak lain juga seperti Tesla selaku pihak yang menyediakan cat untuk oara pelukis," ujarnya.

Di tengah polemik yang belakangan mencuat terkait pengelolaan Balai Pemuda, Anis mewakili GMP memilih untuk tidak memperuncing persoalan. Menurutnya, kegiatan ini justru menjadi bukti bahwa ruang tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk kesenian.

"Saya berharap tidak ada masalah. Kami tidak ada masalah dengan Pemkot atau pihak manapun, dan saya harap kalau ada pihak lain yang masih berpolemik agar bisa segera selesai," katanya.

Cak Anis yang berkecimpung di Balai Pemuda sejak 1973 juga menegaskan bahwa sejak lama Balai Pemuda dikenal sebagai “oase kesenian” yang harus tetap hidup untuk berbagai cabang seni, tidak hanya seni lukis tetapi juga teater, tari, dan pertunjukan lainnya.

Emil Dardak: Balai Pemuda Milik Semua

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mendampingi istrinya sebagai model, menilai kegiatan yang digelar oleh GMP menunjukkan bahwa Balai Pemuda masih menjadi pusat aktivitas seni di Surabaya.

"Balai Pemuda ini adalah episentrum Surabaya. Kita ingin tempat ini jadi milik semua kalangan," ujar Wagub yang akrab disapa Kang Emil itu.

Menurutnya, suasana informal dalam kegiatan melukis bersama itu justru menghadirkan kedekatan antar pelaku seni, pemerintah dan juga masyarakat.

"Dengan kemasan yang informal, suasananya jadi lebih gayeng dan penuh kekeluargaan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan ruang seni seperti ini penting untuk membangun karakter dan estetika kota yang tidak bisa hanya dibentuk melalui konsep atau teori semata.

Ruang Ekspresi Tanpa Batas

Sebagai salah satu model, Marcella Zalianty yang datang dari Jakarta mengaku terkesan dengan konsep acara yang dinilainya unik dan inklusif. Ia hadir memenuhi undangan budayawan yang juga mentornya, Erros Djarot yang turur hadir dalam acara tersebut.

"Ini ruang ekspresi. Saya senang sekali bisa hadir dan bertemu para pelukis dari berbagai daerah," ujarnya.

Ia juga menyoroti keberagaman peserta yang tidak hanya datang dari berbagai wilayah, tetapi juga melibatkan pelukis dengan kebutuhan khusus.

"Ada peserta disabilitas juga. Jadi semua bisa berkarya tanpa batas," katanya.

Marcella bahkan sempat terkejut dengan antusiasme peserta yang mendekat untuk mengambil foto dirinya saat berpose, yang kemudian ia ketahui bahwa para seniman mengambil gambar dirinya untuk mendapatkan referensi lukisan yang lebih detail.

"Mereka butuh melihat lebih dekat untuk menangkap ekspresi. Itu menarik sekali melihat para seniman sampai seantusias itu," tuturnya.

Pemkot Dorong "Beauty of Balai Pemuda Surabaya" Jadi Agenda HJKS

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disbudporapar Surabaya, Herry Purwadi, menyebut kegiatan yang digelar oleh GMP sebagai bentuk kolaborasi positif antara komunitas seni dan pemerintah.

"Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sanggar Merah Putih yang berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya," ujarnya.

Ia bahkan membuka peluang agar acara serupa masuk dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) pada tahun mendatang. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam acara tersebut menunjukkan bahwa agenda melukis OTS juga diminati masyarakat Kota Pahlawan.

"Kami berharap tahun depan bisa masuk agenda HJKS agar lebih banyak lagi yang berpartisipasi dan lebih memeriahkan rangkaian HJKS yang berjalan sampai sebulan penuh," katanya.

Terkait polemik yang sempat mencuat, Herry menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya persoalan mendasar antara pemerintah dan seniman. Menurutnya hanya beberapa pihak saja yang berselisih paham dan merasa kegiatan yang digelar oleh GMP sebagai bukti hubungan Pemkot Surabaya dan seniman baik-baik saja.

"Kami merasa tidak pernah ada polemik. Yang penting komunikasi selalu dijaga dan kolaborasi," ujarnya.

Balai Pemuda Tetap Hidup di Tengah Dinamika

Sebagai salah satu ruang seni yang bernaung di Balai Pemuda, Galeri Merah Putih sendiri menjadi galeri milik pemerintah kota Surabaya dengan ukuran terkecil, namun memiliki aktivitas paling padat. Dalam setahun, ruang berukuran sekitar 8 x 4,5 meter itu mampu menggelar hingga 39–40 pameran, menjadikannya salah satu titik paling aktif dalam ekosistem seni rupa di Surabaya.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa geliat seni rupa di Surabaya tetap hidup dan produktif. Meski dinamika terkait pengelolaan Balai Pemuda belum sepenuhnya mereda, kegiatan seperti melukis bersama dan galeri yang aktif, menunjukkan bahwa semangat berkesenian para pelaku seni tidak surut, dan justru terus tumbuh dan menemukan ruangnya sendiri. (*)

Editor: Danu 

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menilai kehadiran KPA Milenial Surabaya menjadi pelengkap penting dari peran Komnas PA Surabaya yang telah lebih dulu ada, terutama dalam menjangkau kebutuhan anak-anak yang semakin beragam.

"Kami nyambut baik, sebelumnya telah ada Komnas Perlindungan Anak di Surabaya, dan kini tentunya ditambah lagi dengan kehadiran KPA Milenial Surabaya," ujar Wawali yang akrab disapa Cak Ji itu, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak lepas dari berbagai persoalan sosial yang juga berdampak pada anak-anak. Masalah tersebut muncul dari berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pergaulan sosial yang lebih luas.

Menurut laporan Komnas PA Jawa Timur sendiri, sejak Januari 2026, sudah ada 137 laporan kasus yang melibatkan anak, mulai dari perundungan, kekerasan seksual, penipuan di media sosial, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kita tahu persoalan-persoalan di Surabaya ini sangat kompleks, baik itu tentang anak-anak yang memang butuh perhatian, di lingkungan keluarganya, di luar, maupun di sekolahan. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi," jelasnya.

Dalam konteks itu, Cak Ji menekankan pentingnya kehadiran lembaga yang dapat menjadi ruang aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, tanpa rasa takut maupun canggung.

"Dengan kehadiran Komnas PA dan Komnas Anak Milenial Surabaya, mereka bisa curhat. Mereka bisa mengadu apa yang menjadi persoalan secara internal maupun yang mereka rasakan di kota Surabaya," katanya.

Ia juga mengakui bahwa selama ini tidak sedikit laporan terkait persoalan anak yang masuk langsung ke Pemkot Surabaya. Namun, pemerintah daerah tidak selalu memiliki kapasitas spesifik untuk menangani seluruh persoalan tersebut secara mendalam.

"Kalau ada laporan ke kita, tentu kami bukan spesialisnya. Tapi ke depan kita bisa kolaborasikan, kita hadirkan Komnas PA dan KPA Milenial Surabaya supaya mereka mendapat masukan, pencerahan, dan perlindungan," ujarnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Komnas PA dan Komnas Milenial, agar penanganan kasus anak dapat dilakukan secara lebih tepat dan menyeluruh.

Armuji berharap, dengan terbentuknya Komnas Milenial Surabaya, anak-anak yang membutuhkan pendampingan dapat lebih mudah mengakses bantuan serta tidak ragu untuk melaporkan permasalahan yang dialami.

"Harapannya ke depan, setelah ada Komnas baru ini, anak-anak yang butuh pendampingan bisa lebih bersosialisasi, dan masyarakat juga semakin mengetahui tentang Komnas Anak," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bachri, menyebut pembentukan Komnas Milenial merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan kekerasan terhadap anak yang kini banyak terjadi di ranah digital.

"Yang paling utama adalah perkembangan zaman, seperti kekerasan seksual berbasis online dan penyalahgunaan teknologi. Itu yang ingin kami antisipasi," singkatnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya, Syaiful Bachri atau akrab disapa Kak Iful, menegaskan bahwa pembentukan KPA Milenial Surabaya merupakan respons atas perubahan zaman yang menuntut pendekatan lebih adaptif, terutama dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi.

"Kami yang sudah senior ini disebutnya generasi ‘kolonial’, artinya generasi lama ini harus menggandeng teman-teman yang lebih fresh, yang lebih profesional, cekatan, dan memahami kondisi lingkungan saat ini," ujarnya sembari berseloroh, jumat (17/4/2026).

Menurutnya, tantangan perlindungan anak kini tidak lagi hanya terjadi secara fisik, melainkan telah merambah ke ruang digital. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah kekerasan seksual berbasis online (KSBO), termasuk penyalahgunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), serta maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

Berangkat dari kondisi tersebut, Komnas PA Surabaya membentuk KPA Milenial Surabaya sebagai lembaga pendamping dengan pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda.

"Di Komnas Anak Milenial ini ada konsultan adiksi untuk pecandu narkoba, tim advokasi, juga bidang seni dan budaya, termasuk pengembangan bakat minat anak. Jadi ini bukan sekadar simbolik, tapi benar-benar disiapkan untuk menjawab kebutuhan anak-anak saat ini," jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan KPA Milenial Surabaya diharapkan mampu menciptakan ruang aman bagi anak, terutama perempuan yang selama ini kerap menjadi korban namun masih kesulitan mendapatkan pendampingan, termasuk dalam proses rehabilitasi.

"Hal yang paling pasti, jangan takut untuk melapor. Komnas Anak selalu ada untuk anak Surabaya, mulai dari pendekatan, pendampingan, sampai membentuk anak-anak yang hebat," tegasnya.

Untuk memperkuat layanan tersebut, Komnas PA Surabaya juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari rumah sakit seperti RSUD Dr. Soetomo dan RS Bhayangkara Surabaya, hingga aparat penegak hukum dan organisasi advokat.

"Komnas Perlindungan Anak ini tidak bisa berjalan sendiri sebagai superman. Kekuatan kami ada di super team," katanya.

Sementara itu, Ketua KPA Milenial Surabaya yang baru saja dilantik, Adinda, menekankan bahwa kehadiran pihaknya menjadi jembatan komunikasi antara anak-anak dengan lembaga perlindungan, terutama dalam mengatasi hambatan psikologis akibat perbedaan usia.

"Kita sadar, terkadang kalau jarak umur terlalu jauh, itu mempengaruhi kenyamanan untuk konsultasi atau sekadar ngobrol. Harapannya, Komnas Milenial ini bisa menjangkau anak-anak yang mungkin merasa tidak enak berbicara dengan yang usianya jauh di atasnya," ujarnya.

Ia menambahkan, fokus utama KPA Milenial Surabaya adalah memastikan anak-anak terbebas dari kekerasan, termasuk penyimpangan seksual yang marak terjadi di ruang digital.

"Tema hari ini juga soal stop kekerasan pada anak. Harapannya ke depan, anak-anak benar-benar bisa terlindungi dari hal-hal yang menyimpang, terutama yang ada di online," imbuhnya.

Disisi lain, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji yang juga ikut hadir dalam acara pengukuhan, menyambut baik dan menilai kehadiran Komnas PA Surabaya serta KPA Milenial Surabaya menjadi langkah penting dalam menjawab kompleksitas persoalan anak di Kota Pahlawan.

"Persoalan anak di Surabaya ini sangat kompleks, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun sosial. Hal-hal seperti ini pasti akan terus terjadi dan butuh perhatian serius," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan dua lembaga tersebut dapat menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

"Mereka bisa curhat, bisa mengadu, baik persoalan internal maupun yang mereka rasakan secara umum," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan memperkuat kolaborasi dengan Komnas PA dan KPA Milenial Surabaya, terutama dalam menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat.

"Kalau ada laporan ke Pemkot, tentu kami bukan spesialisnya. Maka ke depan bisa kita kolaborasikan antara dinas-dinas dengan Komnas PA, supaya anak-anak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat," jelasnya.

Lebih lanjut, Armuji berharap keberadaan Komnas PA Surabaya dan KPA Milenial Surabaya dapat semakin dikenal masyarakat sehingga anak-anak yang membutuhkan bantuan tidak ragu untuk mencari pertolongan.

Sementara itu, Ketua Komnas PA Jawa Timur, Febri K. Pikulun, mengungkapkan bahwa tren kekerasan terhadap anak saat ini memang didominasi oleh kasus yang terjadi di media sosial dan perangkat telepon genggam.

"Untuk tahun ini, banyak kasus yang terjadi di media sosial, mulai dari jual beli anak hingga pelecehan," ungkapnya.

Ia mencatat, sejak Januari 2026 terdapat sedikitnya 137 laporan kasus anak, dengan mayoritas berupa bullying dan perkelahian, serta paling banyak terjadi di kalangan pelajar tingkat SMP. Namun demikian, ia menyoroti tantangan terbesar dalam penanganan kasus justru datang dari lingkungan terdekat anak.

"Tantangan terbesar adalah pihak keluarga dan sekolah yang kadang meminta masalah tidak diungkap dengan alasan nama baik dan tidak malu," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pengukuhan pengurus Komnas Perlindungan Anak Surabaya dan lahirnya KPA Milenial Surabaya diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak, sekaligus menjembatani kesenjangan komunikasi agar anak-anak berani bersuara di tengah ancaman yang semakin kompleks, terutama di era digital. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sehari sebelumnya, Kamis (16/4/2026), puluhan penyidik dari bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim mendatangi kantor Dinas ESDM Jatim di Jalan Tidar No. 123, Surabaya, sekitar pukul 12.00 WIB. 

Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pelaku usaha yang mengaku mengalami praktik pungli dalam pengurusan izin, terutama di sektor pertambangan dan pengelolaan air tanah.

Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita sedikitnya empat kotak kontainer berisi dokumen dan berkas penting yang diduga berkaitan dengan praktik pungli. Selain penggeledahan di kantor Dinas ESDM, penyidik juga melakukan penelusuran ke sejumlah kediaman pihak terkait.

Tiga Pejabat ESDM Jatim Terseret

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo Santoso mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yang merupakan pejabat aktif di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

"Sejak tanggal 14 kami melakukan penyelidikan, dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ungkap Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Ketiga tersangka itu masing-masing berinisial AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim, OS sebagai Kepala Bidang Pertambangan, dan H sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Penetapan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi yang terjadi tidak bersifat individu, melainkan melibatkan struktur internal di dalam dinas.

"Pada tanggal 17 April ini, kami menetapkan tersangka yaitu saudara AM, OS, dan H," sebut Wagiyo.

Aliran Dana capai Miliaran Rupiah 

Selain penetapan ketiga tersangka, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mengungkap adanya aliran dana hasil dugaan pungutan liar dengan menyita uang senilai total Rp2,36 miliar dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor dan kediaman para tersangka.

Secara rinci, total uang yang disita mencapai Rp2.369.239.765,49. Dari tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim, penyidik menyita uang tunai dan dana dalam rekening dengan total sekitar Rp494,41 juta. Sementara dari tersangka OS, Kepala Bidang Pertambangan, disita uang dalam jumlah terbesar yakni sekitar Rp1,64 miliar.

Adapun dari tersangka H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, penyidik mengamankan dana sebesar Rp229,68 juta yang tersimpan dalam rekening bank.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita berbagai barang bukti elektronik yang memperkuat dugaan praktik korupsi tersebut, mulai dari bukti transfer, percakapan WhatsApp, hingga dokumen perizinan dan keterangan para pemohon izin.

Perizinan Dipersulit, Pemohon Diperas

Modus operandi yang digunakan adalah dengan memanipulasi sistem perizinan resmi berbasis Online Single Submission (OSS). Proses perizinan yang seharusnya berjalan otomatis diduga sengaja diperlambat untuk menekan pemohon agar memberikan sejumlah uang.

Pemohon izin yang tidak memenuhi permintaan tersebut disebut mengalami hambatan, meskipun seluruh persyaratan administrasi telah lengkap. Sebaliknya, proses akan dipercepat apabila pemohon memberikan sejumlah uang kepada oknum pejabat.

"Ada indikasi kuat pelanggaran hukum dalam proses pelayanan maupun perizinan di sektor pertambangan, ketenagalistrikan, hingga pengawasan air tanah," terang Wagiyo.

Lebih lanjut, penyidik juga mengungkap adanya tarif pungli yang bervariasi. Untuk perpanjangan izin tambang, besaran uang yang diminta berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk izin baru mencapai Rp50 juta hingga Rp200 juta. 

Sementara pada sektor pengusahaan air tanah, pungutan untuk perpanjangan berkisar Rp5 juta hingga Rp20 juta, dan izin baru antara Rp50 juta hingga Rp80 juta.

Praktik tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai pungli, tetapi juga mengandung unsur gratifikasi dan pemerasan yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik di sektor strategis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perubahan ini diberlakukan untuk pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Penampungan Akhir (TPA) Benowo. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan di jalan raya sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk menjaga kelancaran aktivitas warga sekaligus memastikan kota tetap bersih.

"TPS bersih itu memberikan kebersihan di Kota Surabaya ya. Tidak mengganggu lalu lintas, karena kalau truk ke TPA pagi hari dan jam-jam sibuk maka akan mengganggu lalu lintas," ujar Eri, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, pengangkutan pada malam hari membuat perjalanan truk sampah lebih cepat karena kondisi lalu lintas yang cenderung lengang. Dengan demikian, distribusi sampah dari TPS ke TPA menjadi lebih optimal.

"Kalau malam hari, perjalanan lebih lancar," ungkapnya.

Selain mempercepat proses pengangkutan, kebijakan ini juga berdampak pada pengurangan penumpukan sampah dan bau tidak sedap, baik di TPS maupun selama perjalanan menuju TPA. Hal ini dinilai penting mengingat volume sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.600 ton setiap hari.

Tak hanya itu, perubahan jadwal ini juga membawa dampak positif dari sisi efisiensi operasional. Dengan kondisi jalan yang lebih lancar, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi lebih hemat dan beban kerja kendaraan pun berkurang.

"Kami bisa efisiensi terkait BBM. Keausannya mobil itu juga bisa ditekan," terang eri.

Eri menegaskan bahwa kelancaran operasional menjadi kunci utama dalam penghematan tersebut, sehingga kebijakan pengangkutan malam hari dinilai sebagai solusi yang tepat.

"Penggunaan BBM akan semakin berkurang karena operasionalnya lancar. Ini sesuai dengan program penghematan bahan bakar yang sekarang sedang dilakukan," jelasnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Surabaya menargetkan kondisi kota yang lebih bersih pada pagi hari tanpa mengganggu ritme aktivitas warga yang berangkat kerja.

"Sehingga Surabaya semakin bersih di pagi hari, jadi pembuangannya tidak mengganggu ritme perjalanan kerja warga," terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, menyebut bahwa perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian sistem pengangkutan secara menyeluruh, termasuk menyesuaikan dengan volume sampah dan jam operasional.

"Semua sampah yang sekarang ada ini kita sesuaikan dengan jam operasional pengambilan. Ada ubah kultur pengambilan sampah di TPS supaya tidak terganggu," ucap Fikser.

Ia juga menegaskan bahwa TPS hanya diperuntukkan bagi sampah rumah tangga. Sedangkan sampah berukuran besar seperti sofa, kasur, dan lemari harus langsung dibuang ke TPA Benowo yang telah menyediakan tempat khusus.

"Di TPA ada tempatnya, sudah disiapkan untuk menaruh itu," ungkapnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, DLH Surabaya juga melakukan sosialisasi kepada pengurus RT/RW serta para penarik gerobak sampah, baik secara langsung maupun daring.

“DLH Surabaya melakukan sosialisasi melalui daring kepada pengurus RT/RW," tutup Fikser. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jika tahun-tahun sebelumnya identik dengan festival hingga layanan publik, pada HJKS ke-733 tahun 2026 ini, Pemkot memberikan “hadiah” yang lebih langsung terasa: pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan ini memungkinkan warga Surabaya yang memiliki tunggakan PBB-P2 untuk hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai sanksi administratif. Program tersebut berlaku selama periode terbatas, yakni mulai 1 hingga 30 April 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kado sekaligus apresiasi pemerintah kepada masyarakat dalam momentum HJKS.

"Ini bagian dari apresiasi dan kado pemerintah kota kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke-733. Secara regulasi hal ini diperbolehkan, sehingga warga cukup membayar pokok pajaknya saja," ujar Basari, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, penghapusan denda ini mencakup tunggakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni dari tahun 1994 hingga 2025. Rentang tersebut didasarkan pada data piutang sejak pengelolaan PBB masih berada di bawah Kementerian Keuangan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pemerintah daerah pada 2010.

Menurut Basari, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

"Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajak tanpa terbebani bunga sanksi yang menumpuk.Program ini bukan semata-mata untuk mengejar target PAD." terangnya.

"Relaksasi ini diharapkan mampu menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi Surabaya yang saat ini berada di atas rata-rata nasional," imbuh Basari.

Untuk memanfaatkan program ini, masyarakat cukup menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau mengunduh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) melalui situs resmi Pemerintah Kota Surabaya. Proses pembayaran pun dibuat fleksibel dengan berbagai pilihan kanal.

Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di Kantor Bapenda maupun Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Selain itu, layanan Pajak Mobil Keliling juga disiapkan untuk menjangkau warga hingga tingkat kelurahan.

"Pembayaran juga dapat dilakukan di Kantor Bapenda, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), atau melalui layanan Pajak Mobil Keliling," jelasnya.

Di sisi lain, Pemkot juga mengoptimalkan layanan digital agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dari rumah. Berbagai kanal pembayaran online telah disiapkan, mulai dari perbankan hingga platform digital.

"Pembayaran online bisa dilakukan melalui Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI, serta berbagai marketplace dan gerai retail," tutur Basari.

Program ini disebut mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme tersebut diharapkan terus meningkat hingga akhir periode program pada 30 April 2026.

"Respons masyarakat sejauh ini sangat positif. Kami mengimbau seluruh warga Surabaya untuk benar-benar memanfaatkan periode ini hingga 30 April mendatang," terangnya.

Selain itu, Bapenda juga terus menggencarkan sosialisasi agar informasi terkait program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kanal digunakan, mulai dari media sosial hingga penyampaian langsung di ruang publik.

"Kami terus melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui informasinya dan dapat membayar PBB-P2 tanpa denda," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penggeledahan yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu melibatkan tim penyidik dari bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Diketahui, rombongan penyidik tiba di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB dengan sejumlah kendaraan, kemudian langsung menyisir berbagai ruangan di dalam gedung yang berlokasi di Jalan Tidar No. 123, Surabaya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, membenarkan penggeledahan tersebut dan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan.

“Benar, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar dalam penerbitan perizinan pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur," terang Adnan, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengamankan alat bukti yang dapat memperkuat konstruksi perkara, baik berupa dokumen administrasi maupun barang bukti elektronik.

"Hari ini penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari dan menemukan alat bukti, baik berupa dokumen maupun barang bukti elektronik," sebutnya.

Menurut Adnan, penyidik saat ini tengah menelusuri berbagai dokumen perizinan serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik pungli dalam layanan publik di sektor energi.

Penggeledahan itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pelaku usaha yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam proses pelayanan dan penerbitan izin di sektor strategis tersebut. Operasi lapangan dipimpin oleh Wagiyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim.

"Penggeledahan ini tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pelaku usaha," ungkap Wagiyo.

Wagiyo mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dalam berbagai lini pelayanan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim, mulai dari sektor pertambangan hingga pengawasan air tanah.

"Ada indikasi kuat pelanggaran hukum dalam proses pelayanan maupun perizinan di sektor pertambangan, ketenagalistrikan, hingga pengawasan air tanah," tandasnya.

Selama proses penggeledahan berlangsung, aktivitas di kantor Dinas ESDM Jatim dilaporkan lumpuh. Akses keluar-masuk gedung ditutup rapat, sementara seluruh pegawai dan pihak yang berada di dalam area kantor diminta tetap berada di lokasi. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan pemindahan atau penghilangan barang bukti.

Pantauan di lapangan menunjukkan suasana tegang sejak tim penyidik memasuki area gedung hingga menyisir sejumlah ruangan vital. Tak hanya dokumen, sejumlah kendaraan yang terparkir di area kantor juga turut berada dalam pengawasan ketat.

Hingga sekitar pukul 18.00 WIB, tim penyidik masih berada di dalam gedung untuk melanjutkan penelusuran dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengamanan di lokasi juga diperketat dengan melibatkan unsur internal kejaksaan, aparat kepolisian militer, serta petugas keamanan setempat.

Meski demikian, pihak Kejati Jatim belum mengungkap pihak-pihak yang telah diperiksa maupun kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus ini. Proses penyidikan disebut masih terus berjalan dengan fokus pada pengumpulan alat bukti tambahan.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut sektor strategis yang berpotensi berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan dan iklim investasi di Jawa Timur. Kejati Jatim menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ribuan pelamar berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, menandai tingginya kebutuhan akan akses kerja sekaligus peluang usaha di tengah tantangan mismatch antara tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Tingginya partisipasi tersebut tercermin dari jumlah pelamar yang menembus angka 2.000 orang. Capaian ini tidak hanya menunjukkan antusiasme, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk mengembangkan skala kegiatan serupa di masa mendatang.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan bahwa besarnya minat masyarakat menjadi sinyal kuat bahwa durasi pelaksanaan acara perlu ditinjau ulang agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada.

"Acara Job Fair ini kita melihat antusiasmenya sebenarnya cukup besar, sehingga ini menjadi dasar kita untuk ke depan, kita mungkin harus lebih durasinya ditambah," jelas Lilik saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/4/2026).

Lilik menjelaskan, penyelenggaraan SIL Festival merupakan hasil kolaborasi dengan pelaku usaha di Kota Surabaya, di mana pemerintah kota berperan sebagai fasilitator tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Memang kami tetap memfasilitasi, menyiapkan, membantu dan mengkoordinasikan kegiatan ini,tapi anggaran di APBD tidak kita keluarkan, karena ini ditanggung oleh teman-teman pengusaha di Kota Surabaya." imbuhnya.

Menurutnya, tingginya antusiasme tersebut juga menjadi dasar untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan ke depan. Pemkot berharap kegiatan ini dapat digelar lebih sering guna membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

"Melihat dari antusiasme ini cukup besar. Sehingga mungkin ke depan perlu untuk mengadakan kegiatan ini lebih intens lagi," tegasnya.

Selain berfungsi sebagai sarana penyerapan tenaga kerja, SIL Festival 2026 juga diarahkan sebagai wadah untuk mendorong produk lokal Surabaya menembus pasar yang lebih luas, termasuk ke tingkat global. Berbagai produk unggulan turut ditampilkan, mulai dari makanan dan minuman, furnitur, hingga fesyen dan kerajinan.

"Yang paling penting produk-produk di Kota Surabaya ini bisa dipasarkan lebih luas lagi untuk menjadi produk yang berkualitas dan bersaing di skala global," sebutnya.

Dalam mendukung tujuan tersebut, Pemkot Surabaya juga melakukan proses kurasi terhadap produk-produk yang akan dipasarkan, khususnya untuk kebutuhan ekspor. Kurasi dilakukan dengan mempertimbangkan standar internasional serta kebutuhan negara tujuan.

"Kurasinya memang kita menyiapkan banyak hal. Tapi intinya bahwa kurasi ini yang memang skalanya untuk skala ekspor," sambungnya.

Tak hanya itu, skema business matching antara pelaku usaha lokal dan pembeli dari luar negeri juga menjadi bagian penting dalam mendorong realisasi ekspor. Proses ini memungkinkan penyesuaian produk dengan permintaan pasar global secara lebih tepat.

Dari sisi infrastruktur, Pemkot Surabaya menilai kesiapan kota dalam mendukung arus logistik sudah cukup memadai. Konektivitas distribusi terus diperkuat, baik dari dalam maupun luar daerah, guna menunjang kelancaran aktivitas perdagangan.

"Dengan menyambung arus logistik dari luar kota sampai ke Surabaya maupun Surabaya ke luar kota," pungkas Lilik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data terbaru, STB mengungkapkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 2,4 juta kunjungan wisatawan ke Singapura pada 2025 lalu, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Tiongkok. 

Di saat yang sama, penerimaan pariwisata Singapura (tourism receipts) mencapai S$23,9 miliar pada tiga kuartal pertama 2025 atau tumbuh 6,5 persen secara tahunan, menunjukkan fokus yang semakin kuat pada kualitas dan nilai belanja wisata, bukan sekadar jumlah kunjungan.

Executive Director Southeast Asia STB, Terrence Voon, mengatakan kemitraan ini dirancang untuk memperluas jangkauan Singapura ke komunitas Indonesia melalui jaringan luas Ciputra Group yang tersebar di puluhan kota.

“Ada lebih dari 30 kota di Indonesia yang bisa kami jangkau melalui Ciputra. Kami ingin meningkatkan kesadaran tentang penawaran Singapura," ujar Terrence saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, strategi tersebut tidak hanya menyasar wisata rekreasi, tetapi juga memperluas segmen perjalanan bernilai tinggi seperti bisnis dan pendidikan.

"Bukan hanya tourism, tapi juga perjalanan bisnis, meeting, dan program pembelajaran bagi pelajar," terang Terrence 

Menurutnya, kerja sama itu menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi jangka panjang yang lebih luas dalam meningkatkan daya tarik Singapura sebagai destinasi yang relevan bagi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, Associate Director Ciputra Group, Tri Ciputra Harun, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan diintegrasikan ke dalam berbagai lini bisnis perusahaan untuk mendorong pengalaman perjalanan yang lebih bernilai bagi konsumen.

"Kolaborasi ini mencakup residential, commercial seperti mall, medical, dan juga universitas," sebutnya.

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya ekosistem yang menghubungkan pariwisata dengan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai belanja wisatawan.

"Kami ingin menghadirkan program agar konsumen bisa mendapatkan pengalaman dan visi Singapura," terang Tri.

Dalam implementasinya, kerja sama ini akan menghadirkan berbagai program, mulai dari paket perjalanan eksklusif, program kunjungan edukatif, hingga peluang magang bagi mahasiswa, termasuk di Universitas Ciputra Surabaya. 

Singapura juga akan dijadikan destinasi utama untuk program perjalanan pelajar di bawah jaringan Ciputra Schools, dengan pengalaman imersif seperti lokakarya dan kunjungan institusi.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor medical tourism, termasuk kerja sama awal di bidang onkologi yang membuka akses layanan kesehatan di Singapura bagi pasien dari Indonesia.

"Sudah ada kerja sama di bidang onkologi, sehingga akses pengobatan bisa lebih baik untuk pasien," imbuhnya.

Tak hanya menyasar individu, kerja sama ini juga menargetkan pelaku bisnis dan tenant Ciputra Group melalui dukungan perjalanan untuk meeting, insentif, hingga kegiatan korporasi di Singapura. Penghuni kawasan residensial Ciputra di lebih dari 37 kota juga akan mendapatkan berbagai penawaran perjalanan dan akses ke event gaya hidup.

Melalui strategi itu, STB tidak hanya membidik peningkatan jumlah kunjungan dari Indonesia, tetapi juga mendorong wisatawan untuk berbelanja lebih banyak melalui pengalaman yang terintegrasi, mulai dari leisure, bisnis, pendidikan, hingga kesehatan yang diharapkan memperkuat kontribusi pasar Indonesia terhadap pertumbuhan sektor pariwisata Singapura. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di Kota Pahlawan, upaya itu mulai terlihat nyata ketika siswa diajak belajar langsung dari kehidupan sehari-hari warga di salah satu kampung yang dikenal sebagai laboratorium hidup pengelolaan lingkungan, yakni KBA Kampoeng Oase Ondomohen.

Terletak di jantung Kota Surabaya, berdekatan dengan kuliner sate kelapa legendaris, suasana kampung yang biasanya tenang berubah menjadi lebih hidup. Sebanyak 26 siswa kelas 1 Sekolah Cikal Surabaya, didampingi lima guru, menyusuri gang-gang kampung dalam kegiatan field trip bertema “Our choices may determine the sustainability of the Earth’s resources.” 

Selama kurang lebih dua jam, anak-anak tidak hanya berjalan dan melihat, tetapi juga berinteraksi langsung dengan berbagai praktik pengelolaan lingkungan mulai dari pengolahan sampah hingga budidaya yang selama ini hanya mereka kenal melalui buku pelajaran di kelas.

Dari Teori ke Aksi Nyata

Kepala TK-SD Cikal Surabaya, Dina Irdhina, menjelaskan bahwa kunjungan itu dirancang untuk menjembatani pembelajaran di kelas dengan praktik di lapangan. Menurutnya, konsep keberlanjutan akan lebih mudah dipahami jika anak-anak melihat langsung penerapannya.

"Jadi anak-anak Year One sedang melakukan outing class untuk melihat bagaimana kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan keberlanjutan sumber daya alam di bumi, yang mana kali ini kita belajar dari kehidupan warga KBA Kampoeng Oase Ondomohen," ujar Dina saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/4/2026).

Ia menekankan bahwa KBA Kampoeng Oase Ondomohen dipilih karena menghadirkan contoh konkret melalui aksi nyata dari warganya yang melakukan praktik urban farming hingga budidaya hewan yang diintegrasikan melalui proses pengolahan sampah.

"Kita mau memberikan contoh nyata pada anak-anak bahwa semua teori-teori yang dipelajari di dalam kelas itu ternyata ada bentuk nyatanya dan itu dekat dengan kita," terangnya.

Di kampung tersebut, anak-anak diperlihatkan bagaimana sisa makanan yang biasanya dibuang bisa diolah menjadi pakan maggot, yang kemudian dimanfaatkan lagi sebagai pakan ikan. Rantai sederhana itu menjadi gambaran nyata tentang ekonomi sirkular, bahwa limbah tidak selalu berakhir sebagai sampah.

Tak hanya itu, mereka juga belajar mengolah sampah plastik menjadi barang bernilai guna. Dengan berkolaborasi dengan Kampoeng Pintar Oase Tembok Gede, anak-anak diajarkan untuk mengolah sampah yang sulit terurai hingga puluhan hingga ratusan tahun itu menjadi ecobrick, vas bunga, hingga bahan cacahan yang bisa dijual kembali.

"Anak-anak jadi tahu bahwa sampah plastik itu tidak berhenti di satu tahap konsumsi saja, tapi bisa ada keberlanjutan lainnya," imbuh Dina.

Belajar dari Rasa Penasaran

Yang menarik, kegiatan tersebut tidak berlangsung satu arah. Setiap anak dibekali selembar kertas kosong untuk menuliskan pertanyaan mereka sendiri. Metode itu mendorong rasa ingin tahu sekaligus membuat pembelajaran lebih personal.

"Jadi anak-anak nanti akan menuliskan inquiry question atau pertanyaan penasaran mereka selama berkeliling di area kampung," jelas Dina.

Dari pertanyaan sederhana seperti “apa itu daur ulang?” hingga “bagaimana cara mengurangi plastik,” proses tersebut menunjukkan bahwa pemahaman lingkungan bisa tumbuh dari rasa ingin tahu yang alami.

Menurutnya pembelajaran di KBA Kampoeng Oase Ondomohen sangat direkomendasikan, khususnya bagi anak-anak untuk belajar soal pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan.

"Jadi yang kami awalnya mengira pembelajaran di KBA Kampoeng Oase Ondomohen ini bakal berat untuk anak-anak ternyata engga," sambung Dina.

Dengan begitu, Dina berharap pengalaman para siswa tak berhenti di lokasi kunjungan, melainkan terbawa ke kehidupan sehari-hari.

"Harapannya anak-anak bisa ter-encourage untuk melakukan apa yang dilakukan warga kampung ini di rumah dan di sekolah," tandas Dina.

Kampung sebagai Ruang Belajar Hidup

Bagi warga kampung, kunjungan semacam ini bukan hal baru. Ketua RT setempat, Endang Sriwulansari, menyebut bahwa setiap tahun kampung mereka menerima kunjungan dari berbagai sekolah.

“Setiap tahun itu biasanya kita mendapatkan kunjungan dari sekolah dari berbagai jenjang.” ujar Endang.

Namun, setiap kunjungan tetap dirancang sesuai usia peserta. Untuk anak-anak kelas 1, materi dibuat sederhana dan menyenangkan. Sedangkan jika yang berkunjung adalah remaja hingga dewasa, maka kegiatan kunjungan akan disesuaikan untuk lebih kompleks.

"Kita memberikan beberapa materi kunjungan yang menarik dan mudah, yakni mempelajari tentang pengolahan sampah atau daur ulang yang cocok dengan umur mereka," tutur Endang.

Anak-anak diajak langsung membuat pot dari botol plastik bekas dan menyusun ecobrick. Selain itu, mereka juga dikenalkan pada budidaya ikan, maggot, hingga lobster, sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana lingkungan bisa dikelola untuk mendukung kehidupan.

"Kita berharap supaya anak-anak lebih tahu, tidak hanya teori, tetapi bisa melihat dan praktik langsung," ujarnya.

Dari Lingkungan ke Ketahanan Pangan

Pembina kampung, Adi Candra, melihat kegiatan kali ini sebagai bagian dari pembelajaran yang lebih luas, tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga relevan dengan isu ketahanan pangan yang kini sedang disorot oleh dunia.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik dapat mendukung program urban farming yang sudah berjalan di kampung tersebut. Limbah diolah, lalu dimanfaatkan kembali untuk mendukung produksi pangan, sebuah siklus yang saling terhubung.

Ia juga menilai KBA Kampoeng Oase Ondomohen menjadi pilihan banyak institusi sebagai tempat untuk belajar soal keberlanjutan dan ketahanan pangan karena pendekatannya yang realistis dan inklusif.

“KBA Kampoeng Oase Ondomohen ini dipilih karena memang paling realistis, menyajikan berbagai macam pembelajaran dan melalui aksi nyata dari oara warganya," tutur Adi.

Disisi lain, kegiatan kali ini juga melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan program Magang Mandiri MBKM selama kurang lebih 5 bulan. Mereka terdiri dari mahasiswa Prodi Agribisnis dari UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Wijayaputra Surabaya. Mereka yang terlibat dalam giat kunjungan SD Cikal diantaranya:

• Eunike Florentina Br Tarigan (Mahasiswa Magang MBKM Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur)
• Salsalina Aprilia Br Ginting (Mahasiswa Magang MBKM Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur)
• Yona Leoni Br Simatupang (Mahasiswa Magang MBKM Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur)
• Rakindra Putri Ardhini (Mahasiswa Magang MBKM Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur)

"Kebetulan juga hari ini ada adik-adik mahasiswa yang ikut terlibat untuk membantu kegiatan hari ini, mereka juga membantu dalam memberikan materi kepada anak-anak," sebut Adi.

Tak hanya untuk siswa umum, kampung ini juga terbuka bagi anak berkebutuhan khusus, bahkan hingga delegasi internasional dari Thailand dan Filipina yang datang untuk belajar tentang isu lingkungan dan ekonomi sirkular. Karenanya, Adi berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pihak.

"Kami berharap kunjungan ini bisa terus dan juga bisa diinformasikan kepada jejaring yang lebih luas," ujar Adi.

Kunjungan singkat selama dua jam itu mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya, ada proses penting untuk menanamkan cara berpikir baru sejak dini. Bahwa membuang sampah bukan akhir dari sebuah benda. Bahwa pilihan kecil sehari-hari bisa berdampak besar bagi bumi.

Di tangan anak-anak inilah, konsep keberlanjutan perlahan berubah dari sekadar pelajaran menjadi kebiasaan. Dan dari sebuah kampung di tengah kota, pelajaran itu mulai tumbuh, pelan, tapi pasti.

Kegiatan itu juga didukung penuh oleh HPAI (Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia) DPW Kota Surabaya, YLBA (Yayasan Lestari Bumi Abadi) Kota Surabaya, Kampoeng Oase Suroboyo Group , PERBANUSA (Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara) DPD I Jawa Timur , Forum GRADASI (Gerakan Sedekah Sampah Indonesia) Jawa Timur dan DPP IFTA (Indonesian Fighter Tourism Association) Jelajah Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Guna menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan bursa kerja dan pertemuan bisnis dalam Surabaya Industrial & Labour Festival 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 7–9 April 2026 di Balai Kota Surabaya dan Grand City Convention Hall ini mempertemukan langsung pencari kerja dengan pelaku industri, sekaligus membuka akses pasar global bagi pelaku usaha lokal melalui skema business matching.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan bahwa integrasi dua agenda tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara dunia kerja dan industri.

“Kegiatan ini murni hasil kerja sama dengan para pelaku usaha di Surabaya tanpa menggunakan dana APBD. Ini adalah komitmen kita bersama untuk menyiapkan lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi dunia yang sedang dinamis,” ujar Lilik, Selasa (7/4/2026).

Dalam forum business matching, Pemkot Surabaya menghadirkan buyer dari enam negara, yakni Pakistan, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Oman. Berbagai produk unggulan ditawarkan, mulai dari makanan dan minuman, furnitur, hingga fesyen seperti batik.

“Kita ingin produk lokal Surabaya tidak hanya jago di tingkat nasional, tapi naik kelas ke skala global. Infrastruktur pendukung seperti transportasi dan arus logistik terus kita kembangkan untuk mendukung efisiensi ekspor,” imbuhnya.

Selain membuka akses pasar internasional, Pemkot juga memperkuat kesiapan pelaku usaha melalui coaching clinic ekspor. Kegiatan ini diikuti 80 pelaku usaha, dengan 36 di antaranya telah terkurasi dan siap mengikuti business matching.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Hebi Djuniantoro, menyampaikan bahwa festival ini diikuti sekitar 35 perusahaan yang menyediakan sedikitnya 1.200 lowongan pekerjaan.

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang telah menembus lebih dari 2.000 orang melalui aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK).

“Ini adalah langkah konkret untuk menurunkan angka pengangguran,” kata Hebi.

Puncak acara akan digelar di Grand City Convention Hall dengan agenda pelepasan ekspor produk UMKM Surabaya secara simbolis. Kegiatan tersebut rencananya dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama perwakilan Kementerian Perdagangan.

“Besok akan dilakukan pelepasan ekspor produk UMKM Surabaya ke luar negeri secara simbolis. Kami bersama Export Center Jawa Timur mematok target transaksi mencapai 100 juta dolar Amerika. Ini adalah awal dari penguatan klaster industri di Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, agenda lanjutan berupa walk-in interview juga disiapkan untuk mempercepat proses rekrutmen, sehingga mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja secara lebih efektif.

Melalui integrasi job fair dan business matching ini, Pemkot Surabaya berharap dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif sekaligus mendorong pelaku usaha lokal menembus pasar global. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penertiban besar-besaran yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam beberapa waktu lalu ternyata memicu protes, hingga berujung pada meja mediasi di Terminal Intermoda Joyoboyo.

Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya akhirnya menemui belasan perwakilan pemilik lyn. Pertemuan yang berlangsung di lantai dua gedung terminal tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub, Trio Wahyu Bowo, sebagai respons atas aksi demonstrasi yang digelar para pemilik angkutan umum.

Aksi protes itu muncul lantaran para pemilik lyn keberatan dengan penertiban yang membuat kendaraan mereka tidak diperbolehkan beroperasi. Di sisi lain, pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan yang telah lama berlaku.

Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa penertiban yang dimulai sejak 1 April telah mengacu pada sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, serta Permenhub Nomor 117 Tahun 2018. Aturan tersebut mewajibkan setiap angkutan umum memiliki kelengkapan izin seperti trayek, kartu pengawasan, STNK, dan buku KIR yang masih berlaku.

"Nah, kami melakukan itu, mereka menolak dan sekarang mereka menyampaikan unek-uneknya karena kesulitan memperpanjang STNK, trayek, serta KIR-nya," ujar Trio saat dikonfirmasi pada Selasa (7/4/2026).

Menurut Trio, dalam mediasi terungkap bahwa persoalan utama yang dihadapi para pemilik angkot bukan semata keengganan mematuhi aturan, melainkan hambatan administratif. Koperasi yang menaungi organisasi angkutan umum di Surabaya disebut tidak berjalan, sehingga memperumit proses perpanjangan izin.

"Tadi sudah dijelaskan, mereka kesulitan karena koperasi yang ada di induk organisasi mereka tidak berjalan," jelasnya.

Sebagai jalan keluar, Dishub bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Surabaya akan memberikan pendampingan kepada para pemilik angkutan umum, termasuk dalam menghidupkan kembali koperasi dan mengurus kelengkapan administrasi.

"Kami memfasilitasi bersama Dinkopumdag akan mendampingi," imbuhnya.

Meski memberikan ruang solusi, pemerintah tetap bersikap tegas. Trio menyebutkan, para pemilik angkot diberi waktu satu minggu untuk melengkapi seluruh perizinan. Namun selama itu, operasi penertiban tetap berjalan.

"Pemkot Surabaya mendampingi, tentunya berimbang kami tetap melakukan penertiban," terang Trio.

Sejak penertiban dimulai awal April, Dishub telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 17 unit angkot, termasuk tindakan penggembokan kendaraan. Kendaraan yang disanksi masih dapat kembali beroperasi apabila seluruh izin telah dilengkapi.

“Silahkan, bisa (dibuka gemboknya) kalau mereka bisa (mengurus perizinannya)," ungkapnya.

Dari pihak pemilik angkot, Pembina Angkutan Kota Surabaya, Ahmad Basori, menegaskan bahwa aksi demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan kesulitan yang mereka hadapi, khususnya terkait proses administrasi yang bergantung pada koperasi.

“Kami meminta untuk membantu dalam hal surat menyurat, agar teman-teman di lapangan bisa beroperasi dengan normal," ucap Ahmad.

Ia juga menggambarkan kondisi angkot di Surabaya yang kini berada di titik kritis.

“Sekarang ini memang hampir 90 persen angkot di Surabaya mati semua terkait KIR dan trayeknya.”

Namun demikian, Ahmad menyambut positif hasil mediasi yang membuka peluang solusi melalui fasilitasi pemerintah untuk mengaktifkan kembali koperasi.

“Pak Kadis menyampaikan bahwasanya koperasi yang sudah terbentuk nanti dijalankan lagi, dibantu difasilitasi," jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Angkot Lyn D Surabaya, Kasian, yang menyebut akan ada pertemuan lanjutan guna mempercepat pengurusan izin.

“Nanti akan diundang, dibantu sama Dishub untuk melancarkan pengurusannya," tandas Kasian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap operasi perusahaan dan kehadiran militer di Papua yang dinilai berdampak buruk bagi masyarakat adat. Mereka juga menuntut negara segera menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Papua, Niko, menyebut masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak dari aktivitas investasi di Papua.

"Yang berdampak adalah masyarakat adat asli di wilayah itu. Kami menuntut negara menghentikan segala operasi perusahaan di Papua," jelas Niko, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, ia menegaskan bahwa solusi utama atas persoalan Papua adalah pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

"Menentukan nasib sendiri adalah solusi bagi orang Papua untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi," imbuhnya.

Dalam orasinya, massa juga menyoroti kehadiran militer yang dianggap berkaitan dengan kepentingan ekonomi di Papua, termasuk masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport-McMoRan.

Tak hanya isu Papua, mereka turut menyinggung peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Aliansi tersebut mengecam tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak melalui prosedur hukum.

“Kami mengecam tindakan aparat kepolisian tanpa bukti yang jelas," tegas Niko.

Mereka juga mendesak agar pimpinan kepolisian daerah setempat dicopot dari jabatannya. Hal itu didasarkan pada banyaknya tindakan kepolisian yang dirasa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas 

"Kami menuntut agar Kapolda segera dicopot karena tidak menjalankan mekanisme hukum," ungkapnya.

Selain itu, massa mengklaim terdapat korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut yang belum seluruhnya terdata secara resmi.

"Korban yang meninggal lebih dari 10 orang, namun belum semuanya terdata," terang Niko..

Dalam selebaran yang dibagikan saat aksi, Aliansi Mahasiswa Papua menyoroti sejarah panjang keberadaan perusahaan tambang di Papua sejak kontrak karya pertama pada 1967, serta mengaitkannya dengan pelaksanaan PEPERA 1969 yang mereka nilai tidak demokratis.

Mereka juga mengangkat isu deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang disebut telah merusak wilayah hutan dan kehidupan masyarakat adat di Papua.

Aksi ditutup dengan penyampaian sembilan tuntutan, di antaranya pemberian hak menentukan nasib sendiri, penutupan perusahaan tambang dan energi di Papua, penarikan militer, hingga pembukaan akses jurnalis ke wilayah tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setelah sebelumnya hanya digaungkan sebagai upaya penataan dan transparansi, reformasi sistem parkir itu kini berujung pada pemberhentian ratusan juru parkir (jukir) yang menolak mengikuti skema baru.

Sebanyak 600 jukir resmi diberhentikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya karena tidak mendukung digitalisasi parkir, khususnya dalam hal aktivasi rekening bank yang menjadi syarat utama sistem non-tunai.

Pelaksana Tugas Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo menjelaskan, penolakan aktivasi rekening membuat para jukir tersebut tidak dapat masuk dalam sistem pembagian hasil berbasis digital.

"Kami tidak bisa memberikan secara tunai kami pun juga nantinya keesokan harinya kami akan transferkan atau melalui non tunai Transfer ke rekening masing-masing jukir," ujar Trio, Senin (6/4/2026)

Aktivasi Rekening Jadi Syarat Utama

Dalam skema baru, setiap jukir diwajibkan memiliki rekening bank untuk menerima pembagian hasil parkir. Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh transaksi tercatat dan transparan.

Adapun skema pembagian yang diterapkan adalah 60 persen untuk Pemkot Surabaya dan 40 persen untuk jukir. Tanpa rekening, jukir tidak bisa menerima bagian tersebut karena seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai.

Menurut Trio, Dishub sebenarnya telah memberikan waktu dan peringatan kepada para jukir agar segera melakukan aktivasi rekening sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun hingga tenggat waktu berakhir, ratusan jukir tetap tidak memenuhi persyaratan tersebut.

"Sebelumnya sudah kami beri surat peringatan, maksimal 1 April 2026," terangnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Surabaya memastikan posisi jukir yang diberhentikan akan segera digantikan. Hal ini dilakukan agar operasional parkir tetap berjalan saat kebijakan non-tunai diterapkan penuh.

Pergantian tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyesuaian sumber daya manusia terhadap sistem baru yang menuntut keterbukaan dan keterhubungan dengan sistem perbankan.

Di tengah kebijakan yang menuai konsekuensi besar bagi para jukir, Dishub menegaskan bahwa digitalisasi parkir bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Pemerintah kota menjalankan digitalisasi parkir ini bukan karena pendapatan parkir tapi karena memang tuntutan warga Kota Surabaya untuk transparansi," jelas Trio.

"Jadi ketika digitalisasi parkir ini tidak ada saling tuduh," imbuhnya.

Menurutnya, sistem baru diharapkan menghilangkan kecurigaan antar pihak, baik antara jukir, koordinator lapangan, maupun pemerintah.

Masyarakat Diminta Tidak Bayar Tunai

Selain penataan internal jukir, dukungan masyarakat juga dinilai krusial dalam keberhasilan kebijakan ini. Dishub meminta warga Surabaya untuk tidak lagi melakukan pembayaran parkir secara tunai.

Langkah itu sejalan dengan kebijakan yang telah ditegaskan sebelumnya oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menargetkan seluruh pembayaran parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan tempat usaha beralih ke sistem non-tunai mulai April 2026.

Di sisi lain, mekanisme alternatif berupa voucher parkir masih dalam tahap pengadaan. Voucher ini akan menjadi opsi pembayaran non-tunai selain metode digital seperti QRIS atau uang elektronik. Trio menyebut proses pengadaan tengah dipercepat agar bisa segera digunakan masyarakat.

"Kita percepat karena kemarin sudah kita sosialisasikan ada masukan-masukan, targetnya akhir April 2026 sudah siap diedarkan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di kawasan Janti, Waru, Sidoarjo. Warga sekitar dibuat panik setelah mendengar suara ledakan keras yang bahkan dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah Surabaya seperti Kutisari, Siwalankerto, hingga Jalan Ahmad Yani.

Laporan warga yang masuk kemudian ditindaklanjuti aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Waru langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan awal. Kapolresta Sidoarjo, Christian Tobing, menyebut pihaknya segera bergerak setelah menerima informasi tersebut.

"Jadi ada suara ledakan yang lokasinya di PT GWS di Janti, Waru. Dilaporkan pada pukul 14.30 WIB," ujar Christian saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Dari hasil pengumpulan informasi awal di lokasi, ledakan diduga terjadi saat adanya aktivitas pemotongan besi di dalam area pabrik. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab pasti.

"Dari hasil pengumpulan informasi sementara, ada kegiatan pemotongan besi di PT GWS tersebut. Saat ini kami masih melakukan olah TKP," jelas Christian.

Sementara itu, warga sekitar juga memberikan gambaran awal terkait kejadian tersebut. Ketua RW setempat, Sukarni, mengaku mendapat informasi dari orang dalam pabrik mengenai sumber ledakan.

Masyarakat sempat menduga adanya bom yang meledak, namun informasi secara cepat menyebar dengan dugaan awal adanya drum yang meledak di kawasan pabrik, dengan korban berjumlah tiga orang.

Dalam perkembangan terbaru, kepolisian memastikan ledakan tersebut merupakan kecelakaan kerja di pabrik baja PT Great Wall Steel (GWS). Dua pekerja diketahui sedang melakukan pemotongan besi tua menggunakan alat las/blender saat insiden terjadi.

“Pada saat pemotongan besi tua menggunakan las blender terjadi ledakan dari besi," ungkal Christian.

Polisi juga mengonfirmasi adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, dua korban lainnya berinisial P dan K mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis.

“Satu korban atas nama inisial R terkonfirmasi meninggal dunia," imbuhnya.

Christian memastikan bahwa seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Namun, pada tahap awal, kondisi korban masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

"Korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan," ucapnya.

Hingga saat ini, aparat dari Polresta Sidoarjo, Polsek Waru, serta Tim Jibom Polda Jawa Timur masih melakukan olah TKP untuk mendalami penyebab pasti ledakan.

"Sambil kita menentukan penyebab terjadinya suara ledakan," terangnya.

Selain menimbulkan korban, ledakan juga dilaporkan berdampak ke lingkungan sekitar. Warga menyebut adanya serpihan logam yang terlempar hingga ke permukiman, meski data kerusakan masih dalam proses pendataan.

Kerasnya dentuman membuat suara ledakan tidak hanya terdengar di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga menjangkau wilayah lain di Sidoarjo seperti Taman, hingga beberapa kawasan di Surabaya.

Peristiwa ini awalnya sempat memicu kekhawatiran warga karena suara ledakan yang tidak biasa dan cukup luas jangkauannya, sempat beredar informasi simpang siur di tengah masyarakat sebelum akhirnya dipastikan berasal dari aktivitas industri di dalam pabrik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, ruang yang selama ini hidup dengan aktivitas seni itu justru diliputi ketegangan, menyusul kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang memerintahkan pengosongan sejumlah ruang kesenian di dalamnya.

Alih-alih menyurutkan semangat berkesenian, para seniman Surabaya justru memilih bertahan. Bahkan, di tengah tenggat waktu pengosongan, mereka malah memilih untuk menggelar pameran seni lukis bertajuk "Art of Freedom" yang berarti "Seni Kebebasan" sebagai bentuk perlawanan terbuka.

Surat Pengosongan dan Dasar Kebijakan

Ketegangan bermula dari terbitnya surat peringatan bernomor 500.17/2388/436.7.16/2026 tertanggal 25 Maret 2026. Surat tersebut ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi.

Surat tersebut ditujukan kepada Chrisman Hadi selaku Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terkait dengan pengelolaan Galeri Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan sekretariatnya. Dalam isinya, Pemkot menyatakan bahwa sejumlah pihak telah memanfaatkan area di Balai Pemuda tanpa dasar hubungan hukum atau izin resmi.

Pemanfaatan tersebut dinilai melanggar ketentuan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, para pengelola diminta untuk:

1. Membongkar dan mengosongkan area yang digunakan
2. Melakukannya dalam waktu maksimal 7 hari sejak surat diterima

Jika tidak dipatuhi, Pemkot menegaskan akan melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, ruang-ruang yang terdampak meliputi:

• Dewan Kesenian Surabaya (DKS)
• Galeri Merah Putih
• Bengkel Muda Surabaya
• Warung Mak Ning

Pameran di Tengah Tenggat

Tenggat waktu pengosongan yang jatuh pada awal April justru menjadi momentum konsolidasi para seniman. Pada 1–8 April 2026, mereka menggelar pameran seni lukis bertajuk Art of Freedom di Galeri Merah Putih, salah satu ruang yang diminta untuk dikosongkan.

Pameran tersebut diselenggarakan oleh komunitas Aksi Seniman Surabaya (ASSU) dan diikuti oleh berbagai perupa lintas komunitas. Tema “kebebasan” dipilih sebagai refleksi langsung atas situasi yang mereka hadapi.

Ketua ASSU sekaligus ketua pameran, Muit Arsa, menyebut kegiatan ini bukan sekadar agenda seni, melainkan respons atas kebijakan yang dinilai mengancam ruang hidup seniman.

"Pameran ini bagian dari cara kita untuk menyikapi kondisi yang kurang mengenakkan bagi teman-teman seniman Surabaya," ujar Muit, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pengosongan ruang berarti hilangnya tempat berkegiatan yang selama ini menjadi pusat aktivitas seni para seniman Surabaya maupun daerah disekitarnya, dari seniman muda hingga para maestro.

"Kalau diminta untuk mengosongkan artinya kita tidak akan bisa berkegiatan lagi di Balai Pemuda. Karena bagaimanapun Balai Pemuda itu adalah oase kesenian teman-teman seniman Surabaya," terangnya.

Menurut Muit, alasan “penataan ulang” yang disampaikan pemerintah dalam surat yang diedarkan tidak cukup jelas dan justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan seniman.

“Kalau transparan misalkan ini nanti penataan ulang mau dijadikan galeri yang lebih representatif, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika itu hanya untuk penataan ulang, ini yang jadi tanda tanya," ucapnya.

Ia mengaku khawatir ruang tersebut justru akan dialihfungsikan di luar kepentingan seni. 

“Jangan-jangan nanti disewakan untuk kegiatan di luar kesenian. Itu yang kita khawatirkan," tegasnya.

Mosi Tidak Percaya dan Konsolidasi Seniman

Selain pameran, pembukaan acara pada 1 April juga diisi dengan pengumpulan tanda tangan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Plt Disbudporapar. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat resmi kepada Wali Kota Surabaya melalui Dewan Kesenian Surabaya.

“Pada pembukaan pameran di tanggal 1 April, juga diadakan pengumpulan tanda tangan dari seniman Surabaya sebagai wujud mosi tidak percaya," ungkap Muit 

Ia menambahkan, aksi ini merupakan cara seniman menunjukkan eksistensi mereka di tengah kebijakan yang dinilai sepihak. Selain pameran, adapun kegiatan lain yang juga akan mewarnai gerakan perlawanan ini, yakni melukis bersama dan diskusi publik bertemakan kasus yang terjadi.

“Harapannya Pemkot tidak serampangan dalam hal penertiban seniman yang ada di Balai Pemuda," harapnya.

DKS: “Balai Pemuda Bulan Sekadar Fasilitas Milik Pemerintah”

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Chrisman Hadi, yang juga menjadi pihak yang dituju dalam surat yang dilayangkan oleh Pemkot Surabaya, memandang persoalan ini jauh melampaui urusan administratif.

Menurutnya, Galeri DKS dan Balai Pemuda merupakan ruang publik kebudayaan yang terbentuk dari sejarah panjang dan kerja kolektif, yang mana jika digusur sama artinya dengan mencabut simpul terpenting bingkai kesadaran seni budaya di Surabaya

“Galeri DKS di Balai Pemuda adalah ruang publik kebudayaan yang dibangun oleh sejarah dan kepercayaan masyarakat," kata Chrisman.

Ia menilai kebijakan pengosongan menunjukkan absennya proses dialog dengan pelaku seni budaya di Balai Pemuda, baik itu dari pihak DKS, Bengkel Muda, Galeri Merah Putih hingga Mak Ning Warung yang sudah lama menjadi urat nadi pergaulan para seniman

"Tanpa adanya partisipasi dari para penggiat seni, maka surat itu bukan sekadar dokumen administratif, ia adalah penanda bahwa pendekatan dialogis telah ditinggalkan oleh pemerintah dalam mengelola ruang budaya," tegas Chrisman.

Ia menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip demokrasi kebudayaan. Menurutnya, negara yang dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya, seharusnya menjadi pelindung ekosistem seni bukan justru menjadi aktor yang mempersempit ruang hidupnya.

"Kebijakan ini berpotensi menciptakan efek domino, mulai dari melemahkan komunitas, memutus regenerasi, hingga menghilangkan ruang ekspresi publik yang kritis," tegasnya.

Kendati demikian, DKS menegaskan akan tetap menjalankan kegiatan dan membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait, dengan catatan adanya transparansi dan pelibatan seniman dalam pengambilan kebijakan.

"Jika ruang dialog tidak menghasilkan keadilan, maka kami juga menyiapkan langkah advokasi baik secara kultural maupun kebijakan. Ini adalah momentum untuk menegaskan bahwa kebudayaan tidak bisa dipinggirkan tanpa konsekuensi sosial," tandas Chrisman.

Suara Perlawanan: “LAWAN!”

Nada lebih keras disampaikan oleh beberapa seniman Surabaya, salah satunya adalah Roman Chuza. Ia menilai keputusan pengosongan tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan mempertanyakan kewenangan pejabat yang menandatangani surat.

"Sebagai Plt, Herry Purwadi sebenarnya tidak berhak membuat aturan seperti itu, apa lagi menyebarluaskan berita aturan yang ia buat sendiri dengan mengatasnamakan Pemkot," ujarnya.

Roman menegaskan bahwa para seniman tidak akan tinggal diam dan akan terus mempertahankan wadah atau ruang-ruang kesenian di Surabaya, termasuk Balai Pemuda.

“Saya dan rekan-rekan melawan dan menolak hal tersebut dengan berbagai cara agar wadah kesenian tetap ada," tegas Roman.

Ia juga menekankan nilai historis panjang yang melekat pada Balai Pemuda, termasuk keberadaan DKS sejak 1971 yang dikaitkan dengan masa awal perkembangan seni nasional di era Soekarno.

“Kita dan semua para seniman tetap bergerak dengan satu kata LAWAN!” pungkasnya.

Pameran Art of Freedom pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar peristiwa seni. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan, bahwa di tengah ancaman pengosongan, seniman memilih tetap berkarya di ruang yang sama.

Alih-alih meninggalkan Balai Pemuda, mereka justru menghidupkannya. Di titik tersebut, konflik antara kebijakan administratif dan ruang kultural menemukan bentuk paling nyata, meliputi kanvas, warna, dan karya seni yang dipajang di ruang yang sedang dipersoalkan.

Dan selama pameran itu berlangsung, satu pesan tampak jelas disuarakan para seniman Surabaya, bahwa kebebasan berkesenian tidak bisa begitu saja dikosongkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagai informasi, ARTJOG sendiri merupakan salah satu pameran seni rupa kontemporer paling bergengsi di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun di Jogja National Museum (JNM), Yogyakarta. 

Dalam penyelenggaraannya, ARTJOG juga menghadirkan ARTJOG Kids, sebuah divisi khusus yang memberikan ruang bagi seniman anak untuk menampilkan kreativitas dan imajinasi mereka dalam platform profesional berskala nasional.

Menariknya, ARTJOG Kids memiliki batasan partisipasi, di mana setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti maksimal dua edisi. Namun, hal itu justru dijawab dengan pencapaian manis oleh Sie bersaudara. Raynold berhasil lolos dua tahun berturut-turut pada edisi 2023 dan 2024, kemudian dilanjutkan oleh sang adik, Ryu, yang juga lolos pada edisi 2025 dan 2026.

ARTJOG setiap tahunnya mengusung benang kuratorial yang saling terhubung dalam bentuk trilogi tema. Pada periode 2023 hingga 2025, ARTJOG mengangkat trilogi “Motif” yang terdiri dari Motif: Lamaran (2023), Motif: Ramalan (2024), dan Motif: Amalan (2025). Sementara itu, tahun 2026 menandai awal trilogi baru dengan tema Ars Longa, Generatio.

Kehadiran karya Raynold dan Ryu dalam rangkaian tersebut menunjukkan bagaimana keduanya tidak hanya konsisten secara partisipasi, tetapi juga tumbuh mengikuti perkembangan wacana kuratorial ARTJOG dari satu fase ke fase berikutnya.

Pada ARTJOG 2023 dengan tema “Motif: Lamaran”, Raynold menampilkan karya berjudul “Giant Fish Tank” dalam medium kertas A3. Setahun berikutnya, di ARTJOG 2024 bertema “Motif: Ramalan”, ia menampilkan dua karya, yaitu “Bersatu” (kertas A3) dan “Sea Monsters” (kanvas 100x100 cm), yang menunjukkan eksplorasi visual yang semakin matang.

Melanjutkan jejak kakaknya, Ryu tampil produktif di ARTJOG 2025 dengan tema “Motif: Amalan”. Ia memamerkan lima karya sekaligus, yaitu “Dino-Dino Bertengkar” (kertas A3), “Di Dalam Lautan Biru” (kertas A3), “Mau Gigit-gigitan” (kanvas 30x30 cm), “Dunia Ikanku” (kanvas 50x50 cm), serta “Jam Pasir – Waktu Kejar-kejaran, Makan-makanan” (kanvas 60x100 cm) dengan berbagai ukuran dan medium.

Kemudian, memasuki gelaran ARTJOG 2026 dengan tema “Ars Longa, Generatio”, Ryu kembali ikut berkompetisi dan kembali terpilih dengan karya berjudul “I Have a Dream” (kertas A3).

Kedua anak itu telah menunjukkan bakat seni sejak usia dini. Raynold bergabung dengan Lotus Art Courses sejak tahun 2022 dan dikenal tekun mengeksplorasi karakter hewan serta figur imajinatif. Kini, karyanya tidak hanya berupa lukisan dua dimensi, tetapi juga mulai berkembang ke bentuk semi tiga dimensi. 

Sementara itu, Ryu yang bergabung sejak 2024 juga menunjukkan ketertarikan serupa pada figur dan dunia hewan, dengan pendekatan yang spontan, ekspresif, dan berani.

Keberhasilan itu tidak lepas dari peran Lotus Art Courses (LAC) sebagai wadah pengembangan bakat seni anak. Dengan pendekatan pembelajaran yang mendorong eksplorasi, keberanian berekspresi, serta karakter visual yang kuat, Lotus Art Courses terus berkomitmen mendukung lahirnya seniman-seniman muda berbakat.

Founder Lotus Art Courses, Putu Mahendra, memberikan apresiasi atas pencapaian kedua siswa tersebut, terlebih di umur mereka yang masih muda dan masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.

"Raynold dan Ryu adalah contoh nyata bagaimana konsistensi, keberanian berekspresi, dan lingkungan yang tepat dapat membentuk karakter artistik sejak dini," ujar Putu, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, pendekatan pembelajaran yang mendorong kebebasan berekspresi, terutama untuk anak-anak menjadi kunci penting dalam membangun fondasi tersebut.

"Kami di Lotus Art Courses sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka, dan kami percaya potensi mereka masih akan terus berkembang ke level yang lebih tinggi,” ujarnya.

Partisipasi Sie bersaudara dalam ARTJOG Kids selama empat tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia memiliki kualitas dan daya saing tinggi, serta layak mendapatkan ruang di panggung seni yang lebih luas. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Ia menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berjalan, sekaligus mengisyaratkan bahwa persoalan tersebut merupakan warisan dari masa pemerintahan sebelumnya.

Penggeledahan Berawal dari Aduan Pedagang

Sebelumnya, Kejari Tanjung Perak melakukan penggeledahan di kantor PD Pasar Surya pada Senin (30/3/2026). Penggeledahan berlangsung selama 12 jam, mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola penyewaan stan dan lahan kosong.

Kasus tersebut mencuat setelah adanya aduan dari para pedagang yang mengeluhkan praktik penyewaan tidak sesuai prosedur. Sejumlah stan diketahui tidak memiliki perjanjian sewa resmi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem pembayaran dan pengelolaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak Surabaya, I Made Agus Mahendra Iswara, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk memperkuat pembuktian.

“Upaya paksa ini merupakan kelanjutan dari proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti guna menentukan siapa tersangkanya nanti,” kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026) kemarin.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita 223 dokumen, 8 unit handphone, 1 unit laptop, serta 1 unit CPU yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Selain itu, sebanyak 15 saksi dari internal PD Pasar Surya juga telah diperiksa.

Eri: Jangan Bebani Pemerintahan Sekarang

Menanggapi hal itu, Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejari. Ia bahkan mengungkapkan telah meminta jajaran BUMD, termasuk PD Pasar Surya, untuk terbuka terhadap masalah lama yang belum terselesaikan.

“Jadi saya itu kemarin meminta kepada teman-teman PD Pasar Surya, seperti Kebun Binatang Surabaya, kalau ada masalah di masa lalu yang menyebabkan utang piutang, jangan dibebankan kepada masa pemerintahan sekarang,” katanya, Kamis (2/4/2026).

Ia menilai, persoalan yang tidak segera diselesaikan justru dapat menghambat jalannya pemerintahan saat ini, baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan keuangan daerah.

Eri menekankan pentingnya penyelesaian cepat terhadap persoalan yang terjadi di masa lalu. Menurutnya, beban tersebut tidak boleh terus berlarut karena dapat mengganggu efektivitas program ke depan.

“Kalau dibebankan sekarang itu kan jadi susah. Maka saya berharap itu sudah bisa selesai. Jadi langsung, langsung selesai sehingga yang ke depan ini kita bisa jalannya lebih enak,” bebernya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang ingin melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMD, khususnya dalam aspek tata kelola dan transparansi.

PD Pasar Surya Pastikan Kooperatif

Di sisi lain, Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menyatakan bahwa pihaknya akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan bahwa perusahaan daerah tersebut bersikap kooperatif dalam penyidikan.

Selain itu, di tengah proses hukum yang berlangsung, PD Pasar Surya juga berkomitmen untuk tetap menjalankan pelayanan kepada para pedagang seperti biasa.

Langkah ini disebut sejalan dengan semangat transparansi dan profesionalitas yang ditekankan oleh Wali Kota Surabaya.

Kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surya menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan aset publik yang langsung bersentuhan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dukungan terbuka dari Wali Kota Surabaya terhadap proses hukum ini mengindikasikan adanya dorongan kuat untuk menuntaskan persoalan lama sekaligus memperbaiki tata kelola ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Gedung Negara Grahadi merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Timur sekaligus salah satu bangunan cagar budaya penting di Kota Surabaya. Berdiri sejak tahun 1810, gedung ini kerap digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan dan kenegaraan.

Namun pada akhir Agustus 2025, bagian sayap barat bangunan itu mengalami kerusakan akibat kebakaran yang dipicu oleh lemparan bom molotov saat aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Peristiwa tersebut menimbulkan kerusakan signifikan pada sejumlah bagian bangunan, terutama struktur dan ruang di sisi barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.763.527.600 yang bersumber dari APBD untuk memulihkan bangunan tersebut. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 210 hari kalender.

Pengerjaan dimulai pada 30 Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada 25 Oktober 2026. Dengan durasi sekitar tujuh bulan, proyek tersebut membutuhkan kompleksitas tinggi dalam proses pemugaran, terutama karena harus mempertahankan nilai historis bangunan.

Menjaga Keaslian Bangunan Cagar Budaya

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pemulihan dilakukan dengan prinsip menjaga keaslian bangunan sebagai cagar budaya.

“Kita ingin memastikan semaksimal mungkin ini mirip dengan aslinya. Kita memaksimalkan keserupaan dan kemiripan dengan bangunan aslinya. Meskipun tentu tidak bisa persis seperti aslinya,” ujar Khofifah, Kamis (2/4/2026).

Ia menyebut, proses pemugaran dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Tim Cagar Budaya Pemerintah Kota Surabaya agar setiap detail tetap sesuai dengan kaidah pelestarian.

Tahap awal pemulihan dimulai dengan identifikasi material bangunan yang tersisa dari kebakaran, seperti batu bata dan genteng. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hasil rekonstruksi mendekati bentuk asli bangunan.

“Proses ini sudah diidentifikasi dan dikawal oleh tim dari cagar budaya dan banyak elemen lainnya. Betapa identifikasi dan detail proses tadi tidak sederhana,” tuturnya.

Lingkup pekerjaan pemugaran meliputi berbagai aspek, mulai dari rekonstruksi atap hingga penataan ulang ruang yang terdampak kebakaran.

Selain itu, sejumlah elemen arsitektur seperti engsel, kusen, dan pintu akan direplikasi agar menyerupai bentuk aslinya. Hasil ekskavasi arkeologi dan balok kayu lama juga akan diekspos sebagai bagian dari nilai sejarah bangunan.

Dalam proses pemugaran, digunakan material khusus yang sebagian harus didatangkan dari luar negeri. Material ini memiliki karakteristik tertentu agar tidak merusak struktur lama.

“Jadi bangunan ini dibangun tanpa semen. Kapur yang digunakan itu sekaligus sebagai perekat. Dan ada beberapa konstruksi dan bagian-bagian lama yang existing, seperti kusen yang ada di sini, tidak akan dirombak,” jelasnya.

Penguatan Struktur dan Sistem Keamanan

Meski mengedepankan keaslian, pemulihan juga disertai penguatan struktur. Salah satunya melalui penambahan ring balok untuk memperkuat hubungan antara atap dan dinding. Selain itu, sistem proteksi kebakaran akan dipasang sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pemulihan juga mencakup ekskavasi lantai asli bangunan yang diketahui mengalami peningkatan elevasi sekitar 50 sentimeter sejak awal berdiri. Rencananya, lantai asli tersebut akan diekspos menggunakan kaca sehingga dapat menjadi sarana edukasi mengenai sejarah dan teknologi konstruksi masa lalu.

Pemerintah menegaskan bahwa proyek kali ini difokuskan pada pemulihan bangunan sayap barat yang terdampak kebakaran, bukan keseluruhan kompleks Grahadi.

“Gedung-gedung yang terdampak ini adalah gedung-gedung yang harus kita lestarikan. Ini yang kita pulihkan adalah bangunan sayap barat Grahadi, bukan keseluruhan Grahadi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan tersebut menjadi langkah tegas setelah sebelumnya penerapan parkir digital berjalan bertahap dan kerap menemui berbagai kendala di lapangan dan tidak jarang memicu kritik dari masyarakat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, mulai April seluruh pembayaran parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) maupun tempat usaha seperti rumah makan tidak lagi menggunakan uang tunai. Kebijakan itu sekaligus mengakhiri sistem ganda yang selama ini masih memberi ruang pembayaran cash.

Ia menekankan bahwa seluruh transaksi parkir harus dilakukan secara non-tunai, baik melalui sistem digital maupun mekanisme alternatif yang disiapkan pemkot.

Dalam implementasinya, Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan pembayaran digital seperti QRIS atau uang elektronik, tetapi juga menyiapkan skema voucher parkir sebagai solusi transisi.

Voucher tersebut akan dicetak langsung oleh pemerintah dan akan dijual kepada masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai alat pembayaran parkir.

"Jadi voucher parkir nanti diberikan untuk parkir non tunai, mereka membeli," ujar Eri, Kamis (2/4/2026).

"Kita (Pemkot Surabaya) mencetak voucher untuk mereka membeli itu, uang orang-orang yang akan beli (voucher) parkir itu," imbuhnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp201 juta yang telah disiapkan sejak tahun 2025. Anggaran tersebut juga telah mendapat lampu hijau dari Komisi C DPRD Surabaya.

Selain perubahan sistem pembayaran, Pemkot juga akan melakukan penertiban menyeluruh terhadap lokasi parkir. Seluruh titik yang wajib menggunakan sistem non-tunai akan dipasangi penanda atau pengumuman resmi agar tidak ada lagi alasan ketidaktahuan dari masyarakat maupun juru parkir.

Tidak hanya itu, Eri menegaskan bahwa aturan terkait larangan parkir di waktu tertentu kembali ditegaskan, khususnya pada ruas jalan yang dilarang parkir pukul 21.00 hingga 09.00 WIB.

"Parkir itu udah ditulisi jam pukul 21.00 – 09.00 WIB enggak ada parkir tapi banyak yang parkir pinggir jalan," ucap Wali Kota Surabaya itu.

Fenomena parkir di zona terlarang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran pendapatan daerah yang selama ini sulit dikendalikan.

"Enggak bayar ke pemkot berapa uang yang hilang, enggak bayar ke pemkot kan bocornya banyak," terang Eri.

Kebijakan wajib non-tunai ini secara langsung menyasar dua persoalan utama parkir di Surabaya yang sejak tahun 2025 lalu kerap dipersoalkan, yaitu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan maraknya parkir liar.

Dengan sistem digital maupun voucher, setiap transaksi diharapkan tercatat dan masuk ke kas daerah, sehingga meminimalkan praktik setoran tidak resmi.

Wali Kota Eri juga menegaskan, tidak boleh lagi ada transaksi parkir yang tidak jelas alurnya, terutama di kawasan yang sebenarnya dilarang untuk parkir.

"Saya minta parkir-parkir di jalan yang larangan jam 21.00-09.00 WIB itu kalau ada parkir bayar ke siapa selesaikan," sebutnya.

Di sisi lain, kesiapan teknis masih menjadi catatan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengungkapkan bahwa voucher parkir saat ini masih dalam tahap pengadaan.

Artinya, saat kebijakan mulai berjalan pada April, proses transisi di lapangan masih berpotensi menghadapi tantangan, baik dari sisi distribusi voucher, kesiapan juru parkir, hingga adaptasi masyarakat.

Dengan dimulainya kewajiban parkir non-tunai pada April 2026, Surabaya memasuki fase baru dalam penataan sistem parkir. Bukan sekadar perubahan metode pembayaran, kebijakan ini menjadi upaya menyeluruh untuk:

• menutup celah kebocoran PAD
• menertibkan parkir liar
• serta membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel

Namun, keberhasilan implementasi di lapangan akan sangat bergantung pada kesiapan sistem, pengawasan, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang selama ini tidak mudah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

PD Pasar Surya sendiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas mengelola pasar-pasar tradisional, termasuk penyewaan stan, pengelolaan lahan, hingga penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan cakupan pengelolaan puluhan pasar di berbagai wilayah Surabaya, lembaga ini memegang peran strategis dalam aktivitas ekonomi rakyat.

Penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 12 jam, mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah resmi dimulai sejak pertengahan Maret 2026 seperti yang tertulis dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/M.3.43/Fd.1/03/2026 tertanggal 16 Maret 2026.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak Surabaya, I Made Agus Mahendra Iswara, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan upaya lanjutan untuk mengumpulkan alat bukti dalam perkara tersebut.

“Upaya paksa ini merupakan kelanjutan dari proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti guna menentukan siapa tersangkanya nanti,” kata Made, Rabu (1/4/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai barang bukti penting, meliputi 223 dokumen, 8 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit CPU yang diduga berkaitan dengan praktik pengelolaan sewa stan dan lahan.

Kasus tersebut bermula dari aduan para pedagang yang mengeluhkan sistem penyewaan stan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Dari laporan tersebut, penyidik menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam tata kelola.

“Jadi ada keluhan yang masuk dari masyarakat kalau pengguna stan dan lahan di lingkungan pasar, di cabang timur, utara, dan selatan, tidak memiliki perjanjian sewa yang sah,” ujarnya.

Ketiadaan perjanjian sewa itu berdampak serius terhadap keuangan PD Pasar Surya. Tanpa dasar hukum yang jelas, perusahaan daerah tersebut tidak dapat melakukan penagihan kepada para penyewa.

Akibatnya, potensi pendapatan daerah yang seharusnya masuk justru hilang. Di sisi lain, para pedagang juga mengalami kebingungan karena tidak mengetahui mekanisme pembayaran yang seharusnya.

Selain itu, penyidik juga menemukan adanya indikasi penyimpangan lain, yakni pemberian stan atau lahan kosong tanpa melalui prosedur resmi.

“Kami juga menemukan bahwa ada beberapa stan atau lahan kosong yang diberikan tanpa proses negosiasi sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga dengan hal ini, PD Pasar Surya ditaksir kehilangan pendapatan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah,” ungkapnya.

Untuk mendalami kasus itu, penyidik telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi yang berasal dari jajaran internal PD Pasar Surya, khususnya yang berkaitan dengan periode anggaran 2024 hingga 2025.

“Kami juga memeriksa 15 saksi yang merupakan jajaran pegawai PD Pasar Surya pada masa anggaran 2024-2025,” tambahnya.

Penggeledahan sendiri dilakukan secara sah setelah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Surabaya dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama PD Pasar Surya, guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Hingga saat ini, Kejari Tanjung Perak masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta modus operandi dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka pun masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

“Sementara untuk penetapan tersangka masih menunggu pendalaman lebih lanjut,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun di balik hiruk pikuk perjalanan mudik dan arus balik masyarakat Indonesia, terdapat fenomena menarik, yakni adanya ribuan wisatawan mancanegara (wisman) turut memanfaatkan layanan kereta api sebagai sarana perjalanan lintas daerah.

Di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya, tercatat sebanyak 3.508 wisatawan asing menggunakan kereta api selama periode Angkutan Lebaran pada 11–30 Maret 2026. Angka ini menjadi bagian dari total pergerakan penumpang yang mencapai 993.606 orang sepanjang masa tersebut.

Wisman di Tengah Lonjakan Penumpang Lebaran

Dari total hampir satu juta penumpang, kehadiran 3.508 wisman menunjukkan bahwa kereta api tidak hanya menjadi andalan masyarakat lokal untuk mudik, tetapi juga semakin diminati oleh turis asing.

Secara rinci, total pergerakan penumpang di wilayah Daop 8 Surabaya terdiri dari 498.466 penumpang berangkat dan 495.140 penumpang tiba. Tingginya volume ini menegaskan bahwa periode Lebaran tetap menjadi momen puncak mobilitas nasional, sekaligus membuka peluang bagi sektor pariwisata.

Mayoritas pergerakan wisman sendiri terpusat di tiga stasiun utama, yakni:

• Surabaya Gubeng: 1.539 wisatawan
• Malang: 767 wisatawan
• Surabaya Pasarturi: 668 wisatawan

Ketiga stasiun ini menjadi simpul penting karena lokasinya yang strategis dan terhubung langsung dengan pusat kota serta destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

Konektivitas Jadi Kunci Daya Tarik

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyebut tingginya minat wisatawan asing ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan terhadap layanan kereta api di Indonesia.

“Tingginya jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan layanan KAI semakin dipercaya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keunggulan utama yang membuat kereta api diminati adalah konektivitas yang baik dan kemudahan akses lanjutan.

“Konektivitas jaringan kereta yang terhubung langsung dengan pusat kota dan integrasi antarmoda menjadi nilai tambah yang mempermudah mobilitas mereka,” jelas Mahendro.

Selain itu, faktor ketepatan waktu, kenyamanan, hingga aspek keselamatan turut menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan asing dalam memilih moda transportasi.

Okupansi Tinggi, Tiket Nyaris Habis

Tingginya mobilitas selama Angkutan Lebaran juga tercermin dari tingkat penjualan tiket. Secara akumulatif, penjualan tiket kereta api jarak jauh di Daop 8 untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026 mencapai 510.836 tiket, atau sekitar 91 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk.

Angka ini menunjukkan bahwa permintaan perjalanan kereta api hampir menyentuh batas maksimal kapasitas yang disediakan.

Dalam periode tersebut, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026 dengan jumlah penumpang mencapai 30.293 orang. Sementara itu, puncak arus balik tercatat pada 24 Maret 2026 dengan lonjakan yang lebih tinggi, yakni 57.210 penumpang.

“Puncak arus mudik tercatat pada 18 Maret, sedangkan arus balik terjadi pada 24 Maret dengan jumlah yang lebih besar,” papar Mahendro.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa arus balik memiliki tekanan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan arus mudik.

Dampak Ekonomi Ikut Terdorong

Masuknya ribuan wisatawan mancanegara di tengah periode Lebaran juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Pergerakan mereka turut menggerakkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, hingga pelaku UMKM di daerah.

Dengan kemudahan akses transportasi dan integrasi antarmoda yang semakin baik, kereta api kini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi massal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pariwisata nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan terbaru ini berfokus pada penghematan BBM, bukan sekadar perubahan pola kerja seperti work from home (WFH) yang sempat diwacanakan oleh pemerintah pusat. Ia menyebut, esensi dari kebijakan tersebut adalah mengurangi konsumsi bahan bakar melalui pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.

"WFH ini kan filosofinya menghemat BBM, bukan yang lain. Makanya pegawai pemkot kalau ingin ke kantor pakai kendaraan sendiri, ya gunakan kendaraan listrik," ujar Eri, Rabu (1/4/2026).

Dalam skema yang akan diterapkan, ASN dilarang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas berbahan bakar BBM selama satu hari yang ditentukan. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta komuter. 

ASN juga dapat memanfaatkan sistem transportasi terintegrasi, misalnya dengan memarkir kendaraan di Terminal Intermoda Joyoboyo sebelum melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum.

Meski demikian, Pemkot memberikan pengecualian bagi ASN yang telah menggunakan kendaraan listrik. Baik mobil maupun sepeda motor listrik tetap diperbolehkan digunakan untuk ke kantor. Kebijakan ini sekaligus menjadi dorongan bagi percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan di kalangan pegawai pemerintah.

Aturan tersebut berlaku untuk seluruh ASN, termasuk pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Bahkan, ASN yang berdomisili di luar kota seperti Sidoarjo dan Gresik tetap diwajibkan menyesuaikan dengan kebijakan ini, dengan menggunakan transportasi umum sebagai moda utama.

Sebelumnya, dalam wacana awal, Pemkot juga mempertimbangkan fleksibilitas berdasarkan jarak tempat tinggal ASN. Mereka yang tinggal dekat kantor dianjurkan bersepeda, sementara yang tinggal jauh menggunakan transportasi umum. Namun dalam kebijakan terbaru, pendekatan tersebut disederhanakan dengan fokus utama pada penggunaan transportasi umum.

"Kalau ada yang rumahnya dekat, ngantornya bisa pakai sepeda. Namun karena PNS-nya Surabaya itu ada yang rumahnya Sidoarjo, Gresik, kalau disuruh naik sepeda ya capek, makanya kita minta untuk menggunakan transportasi umum," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga masih menyesuaikan kebijakan ini dengan arahan pemerintah pusat terkait skema kerja seperti WFH maupun work from anywhere (WFA). Wali Kota Eri menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, termasuk arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemkot Surabaya itu belum ada WFH dulu, adanya WFA ngantornya ada di balai RW. Jadi terkait dengan WFH ini kita nunggu arahan presiden," terangnya.

Di sisi lain, pemilihan hari pelaksanaan juga mempertimbangkan pandangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menyarankan agar kebijakan tidak diterapkan pada hari Jumat. Hal ini bertujuan untuk menjaga produktivitas dan menghindari potensi penyalahgunaan momentum akhir pekan.

Dengan mulai diterapkannya kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya tidak hanya menargetkan penghematan BBM, tetapi juga mendorong perubahan budaya mobilitas ASN menuju penggunaan transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat total 54.114 penumpang pada hari puncak tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 30.853 penumpang datang dan 23.261 penumpang berangkat, menandakan arus balik telah berlangsung dominan dengan pergerakan masuk ke wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Manager Humas Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyebut angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring jadwal perjalanan kereta yang berlangsung hingga malam hari.

“Jumlah tersebut masih berpotensi terus bertambah seiring berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan prediksi sebelumnya, realisasi ini melampaui ekspektasi. KAI Daop 8 sempat memproyeksikan puncak arus balik terjadi pada 24 Maret 2026 dengan jumlah sekitar 49.783 penumpang, terdiri dari 28.511 penumpang datang dan 21.272 penumpang berangkat.

Namun, realisasi di lapangan menunjukkan angka yang lebih tinggi, mengindikasikan kuatnya gelombang kepulangan masyarakat tahun ini.

Sehari sebelumnya, Senin (23/3), volume penumpang juga telah menunjukkan tren peningkatan signifikan dengan total 50.027 penumpang, yang menjadi indikator awal terjadinya puncak arus balik.

Kepadatan penumpang pada 24 Maret terpusat di sejumlah stasiun utama. Stasiun Surabaya Gubeng tercatat sebagai yang terpadat dengan 16.656 penumpang, disusul Surabaya Pasarturi sebanyak 15.934 penumpang, serta Stasiun Malang dengan 7.788 penumpang. Pola ini konsisten dengan hari sebelumnya, di mana ketiga stasiun tersebut menjadi simpul utama pergerakan penumpang.

Secara kumulatif, selama periode Angkutan Lebaran 11–24 Maret 2026, Daop 8 Surabaya telah melayani 633.977 penumpang, terdiri dari 339.941 penumpang berangkat dan 294.036 penumpang datang. Tingginya angka ini menunjukkan intensitas mobilitas masyarakat yang tetap tinggi sepanjang musim mudik dan balik.

Dari sisi kapasitas, KAI menyediakan total 561.528 kursi, dengan tingkat keterisian mencapai sekitar 80 persen atau sebanyak 452.173 tiket telah terjual. Sementara itu, program diskon 30 persen untuk tiket KA ekonomi komersial juga mencatat serapan signifikan, yakni 143.065 tiket atau 76 persen dari total kuota.

Meski puncak arus balik telah terlewati, KAI memastikan ketersediaan tiket pada sejumlah relasi dan tanggal masih cukup memadai. Masyarakat juga diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk datang lebih awal ke stasiun serta mempertimbangkan alternatif jadwal atau skema perjalanan lanjutan.

“Kami mengimbau pelanggan agar tidak datang terlalu mendekati waktu keberangkatan dan tetap mengikuti relasi yang tertera pada tiket demi kenyamanan bersama,” pungkas Mahendro.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Merespons kondisi tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kembali industri manufaktur nasional, hasil dari rangkaian diskusi yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri.

Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, menegaskan bahwa hasil diskusi akademik dan industri yang telah dilakukan sebelumnya kini telah diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan konkret.

“Jadi setelah kita lakukan FGD kemarin, hasil diskusi tersebut kini sudah kita kemas dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk tetap mempertahankan industri manufaktur,” ujar Arman.

Menurut Arman, rekomendasi tersebut menekankan bahwa penguatan sektor manufaktur tidak cukup hanya melalui dorongan pasar, tetapi membutuhkan intervensi kebijakan yang jelas dan terarah dari pemerintah.

“Saya kira ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi yang paling penting sekarang adalah rekomendasi finalnya. Industri manufaktur ini harus masuk ke program strategis nasional," jelasnya.

"Harus ada keberpihakan pemerintah, kalau tidak nanti fakultas teknik itu ya dibubarkan saja karena industri manusudah tidak ” tegasnya.

Ancaman Deindustrialisasi dan Urgensi Intervensi Negara

Dalam analisis yang disusun, Indonesia dinilai menghadapi fenomena deindustrialisasi dini, yakni penurunan kontribusi manufaktur sebelum mencapai tingkat industrialisasi matang. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan terhadap impor bahan baku serta lemahnya ekosistem industri dalam negeri.

Arman menekankan bahwa tanpa penguatan manufaktur, target pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Industri manufaktur itu unik. Setiap pertumbuhan satu persen saja bisa menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi berkualitas, ya harus ditopang manufaktur,” jelasnya.

Revitalisasi Barata: Bukan Sekadar Penyelamatan

Salah satu fokus utama dalam rekomendasi tersebut adalah revitalisasi PT Barata Indonesia (Persero) yang dinilai memiliki potensi besar, namun terhambat oleh persoalan historis dan keterbatasan teknologi.

Dalam policy brief yang disusun, ditegaskan bahwa langkah revitalisasi tidak boleh dipandang sebagai bailout semata, melainkan sebagai strategi menjaga kedaulatan industri dasar nasional.

Analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama Barata bukan ketiadaan pasar, melainkan beban kewajiban masa lalu serta keterbatasan kapasitas produksi. Bahkan, kinerja terbaru perusahaan menunjukkan efisiensi operasional yang signifikan dan prospek bisnis yang kuat.

Untuk itu, direkomendasikan injeksi belanja modal (CAPEX) sebesar Rp197 miliar guna modernisasi mesin berbasis Industri 4.0, yang dinilai sebagai investasi strategis, bukan beban biaya.

Integrasi Industri dan Model PT PAL

Selain Barata, rekomendasi juga mencakup penguatan klaster manufaktur strategis melalui integrasi dengan PT Boma Bisma Indra (BBI). Perusahaan itu diproyeksikan memiliki potensi pasar hingga Rp909 miliar per tahun dengan peluang order mencapai Rp705,45 miliar.

Arman menilai, kunci kebangkitan industri manufaktur terletak pada penciptaan ekosistem yang terintegrasi, dengan mencontoh keberhasilan PT PAL Indonesia (Persero).

“Seperti yang disampaikan Direktur PAL, mereka bisa bangkit karena ada order (pesanan) dari pemerintah. Dulu hampir mati, sekarang justru berkembang pesat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan serupa dapat diterapkan dengan menempatkan Barata dan BBI dalam satu klaster industri strategis di bawah ekosistem yang terintegrasi.

“Maka kita menyarankan BBI dan Barata itu masuk dalam klaster yang terhubung dengan PAL, khususnya untuk industri ketahanan pangan dan energi. Jadi PAL bisa menjadi semacam holding, sementara Barata dan BBI menjadi bagian dari klaster tersebut,” ujarnya.

Penguatan Ekosistem dan Solusi Teknis

Dari sisi teknis, Arman mengakui bahwa ekosistem industri manufaktur nasional saat ini belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, efisiensi operasional dan pengelolaan industri yang tepat menjadi kunci utama.

“Ekosistem kita memang belum kuat. Maka industrinya harus dikelola dengan cara yang benar, efisien, dan terintegrasi dengan sektor lain,” jelasnya.

Rekomendasi juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi melalui pendekatan quadruple helix.

Meski memiliki potensi besar, implementasi kebijakan itu tetap memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, risalah kebijakan (policy brief) tersebut secara tegas merekomendasikan penyusunan feasibility study (FS) sebelum realisasi kebijakan seperti mandatory sourcing maupun pencairan investasi.

Studi tersebut akan mencakup pemetaan risiko operasional, kesiapan produksi, integrasi rantai pasok, hingga kesiapan tenaga kerja, guna memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Pemerintah dan Industri: Sinergi yang Tak Terpisahkan

Sebelumnya, dalam Roundtable Discussion yang dapat kembali dilihat di Instagram @csidpp.its, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor, meskipun sektor ini mencatat pertumbuhan positif.

“Kementerian Perindustrian bukan hanya pengawas, tetapi juga dirijen yang harus menyinergikan berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, dari kalangan industri, Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT. PAL, Laksda TNI (Purn) A.R. Agus Santoso, menegaskan bahwa penguatan industri nasional sangat bergantung pada kesinambungan order.

“Kalau dulu order kami sekitar Rp2,5 triliun, sekarang sudah mencapai Rp48 triliun. Itu karena ada dukungan dan kepercayaan dari pemerintah,” ungkapnya.

Tantangan SDM dan Teknologi

Dari sisi akademisi, Prof. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. selaku Guru Besar Teknik Sistem dan Industri ITS menekankan pentingnya relevansi riset dengan kebutuhan industri. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan produksi.

“Penelitian di perguruan tinggi harus praktis dan bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah di industri,” ujarnya.

Sementara Prof. Alva Edy Tontowi dari UGM menyoroti lemahnya penguasaan teknologi sebagai tantangan utama industri manufaktur Indonesia, khusunya teknologi inti.

“Kita sering hanya menjadi pengguna teknologi, bukan penguasa desainnya,” katanya.

Adapun Direktur PT Barata Indonesia, Hertyoso Nursangsoko, menilai sektor energi sebagai peluang besar bagi kebangkitan manufaktur nasional.

“Barata mampu memproduksi komponen pembangkit listrik hingga tangki migas, tetapi memang membutuhkan modal besar dengan waktu pengembalian panjang,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Hariyanto, menyebut kebutuhan besar terhadap infrastruktur energi, termasuk peningkatan produksi bioetanol nasional hingga satu juta kiloliter per tahun.

Setelah melalui diskusi panjang dan dirumuskannya rekomendasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Arman menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dirumuskan bukan sekadar gagasan akademik, melainkan hasil analisis berbasis simulasi dan kebutuhan riil industri nasional.

Sebagai tindak lanjut, risalah kebijakan (Policy brief) hasil penelitian itu akan disampaikan langsung kepada Presiden pada April 2026. Presentasi tersebut turut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pihak yang mendapatkan salinan (cc).

“Prediksi ekonomi dan bisnis membutuhkan skenario simulasi dinamik, sehingga kebijakan publik yang diambil mampu merepresentasikan perubahan variabel yang dinamis,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jika skenario tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya terasa di pasar energi global, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Di tengah situasi tersebut, hasil simulasi ekonomi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui peningkatan beban subsidi energi.

Simulasi tersebut disusun oleh Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng. selaku Kepala Pusat Studi PIKP ITS sebagai Ketua Tim Perumus, dengan anggota yang terdiri dari Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. dan Mike Antika, S.T. yang merupakan Tim Ahli Pusat Studi PIKP ITS.

Penelitian berbasis metode system dynamics yang didukung oleh Laboratorium BAS, Departemen Manajemen Bisnis ITS itu mengungkap bahwa dalam kondisi normal (baseline), dengan asumsi harga minyak dunia sebesar USD 70 per barel dan nilai tukar relatif stabil, beban subsidi BBM pemerintah berada di kisaran Rp25,17 triliun. 

Namun, ketika harga minyak dunia melonjak hingga 50 persen menjadi USD 105 per barel, sebuah skenario yang sangat mungkin terjadi dalam situasi konflik geopolitik, beban subsidi dapat meningkat drastis hingga Rp83,60 triliun atau naik sekitar 232 persen.

“Lonjakan harga minyak dunia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap beban subsidi pemerintah. Kenaikan yang terlihat moderat di pasar global bisa berlipat ganda dampaknya di dalam negeri,” ujar Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, Kepala Pusat Studi PIKP ITS.

Tekanan tersebut tidak berdiri sendiri. Simulasi juga menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dapat memperparah kondisi fiskal. Dalam skenario depresiasi rupiah sebesar 30 persen, beban subsidi energi meningkat hingga 186 persen. Hal itu terjadi karena transaksi impor minyak menggunakan dolar AS, sehingga setiap pelemahan rupiah akan langsung meningkatkan biaya pengadaan energi.

“Ketika harga minyak naik bersamaan dengan pelemahan rupiah, maka tekanan terhadap subsidi menjadi berlipat. Ini yang perlu diwaspadai dalam situasi global yang tidak stabil,” jelasnya.

Kebijakan Kenaikan Harga BBM Menekan Subsidi

Dalam menghadapi tekanan tersebut, ITS menyoroti kebijakan penyesuaian harga BBM sebagai salah satu opsi yang paling efektif untuk menekan beban subsidi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per liter mampu menurunkan beban subsidi hingga sekitar 47 persen dibandingkan skenario tanpa penyesuaian harga.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak lepas dari konsekuensi ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi hingga sekitar 3,79 persen serta menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat meningkatnya biaya produksi dan transportasi.

“Penyesuaian harga BBM memang efektif dari sisi fiskal, tetapi ada konsekuensi terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Di sinilah diperlukan kebijakan yang seimbang,” kata Arman.

Untuk meredam dampak sosial dari kebijakan tersebut, penelitian ini juga menekankan pentingnya pemberian bantuan kompensasi kepada masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli sekaligus menghindari gejolak sosial akibat kenaikan harga energi.

Lebih jauh, Arman menekankan bahwa kondisi global yang semakin tidak pasti, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah, menuntut pemerintah untuk memiliki kebijakan energi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.

“Kebijakan energi tidak bisa lagi bersifat statis. Pemerintah perlu mekanisme yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan harga dan subsidi agar tidak terjadi tekanan fiskal yang terlalu besar,” ujarnya.

Perlunya Kebijakan Energi yang Lebih Adaptif

Dalam jangka panjang, ITS merekomendasikan percepatan diversifikasi energi dan transisi menuju energi terbarukan sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dinilai menjadi akar utama kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak global.

“Transisi energi menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi risiko geopolitik seperti yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penelitian tersebut akan dilanjutkan pada Mei 2026 melalui kolaborasi antara DRPM ITS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Skenario simulasi BBM itu akan diriset secara lebih mendalam, sebagai bagian dari Skema ABMAS FRONTIER Berbasis Produk milik DRPM-ITS 2026 yang mengajak berkolaborasi dengan Departemen Manajemen Bisnis ITS sebagai mitra akademisi dan Kemenko Perekonomian RI sebagai mitra praktisi/regulator. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Prinsip tersebut sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar utama selain pendidikan dan penelitian.

Semangat itu kembali ditunjukkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan menyalurkan 5.875 kilogram beras zakat fitrah menjelang Idulfitri 2026. Beras tersebut disalurkan kepada 50 masjid dan yayasan serta 925 penerima manfaat di Surabaya, terutama masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan kampus.

Kegiatan itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan STIESIA setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus implementasi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam lingkungan pendidikan tinggi. Acara tersebut juga dihadiri oleh civitas akademika STIESIA, juga Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (PERPENDIKNAS), Dra. Endang Dwi Retnani.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua STIESIA, Prof. Nur Fajrih Asyik, mengatakan pembagian zakat fitrah merupakan bagian dari komitmen lembaga pendidikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“STIESIA Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan PERPENDIKNAS secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pembagian zakat fitrah kepada pihak-pihak yang berhak menerima,” ujarnya, Kamis (12/3/2025).

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya warga sekitar kampus.

“Kegiatan STIESIA selain melaksanakan tridharma, salah satu poin penting kewajiban kita adalah melaksanakan tanggung jawab sosial, salah satunya melalui pembagian zakat fitrah yang memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.

Pada tahun ini, STIESIA menyalurkan total 5.875 kilogram beras dengan dua skema pembagian. Sebanyak 50 masjid dan yayasan masing-masing menerima 25 kilogram beras, sementara 925 paket beras masing-masing 5 kilogram diberikan kepada masyarakat sekitar serta sejumlah lembaga sosial, panti asuhan, dan lembaga yatim piatu.

Menurut Prof. Fajrih, zakat fitrah memiliki makna yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga sebagai upaya membersihkan harta sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.

“Makna zakat fitrah di sini adalah untuk membersihkan harta yang dikelola oleh PERPENDIKNAS sekaligus membersihkan hati. Maka sudah selayaknya kita mengeluarkan apa yang wajib kita keluarkan yang merupakan hak dari masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membawa keberkahan bagi institusi pendidikan yang menjalankannya.

“Harapan kami, apa yang kita lakukan sebagai lembaga pendidikan tinggi ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah,” katanya.

Lebih jauh, ia juga berharap keberadaan STIESIA dapat terus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar serta membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

“Semoga STIESIA Surabaya tetap sukses, terus berprestasi, dan masyarakat juga merasakan dampak positif dari keberadaan kampus ini,” pungkas Prof. Fajrih. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Namun suasana berbeda terlihat di SMAN 9 Surabaya, di mana siswa dari berbagai keyakinan tetap mendapat ruang untuk memperdalam iman masing-masing.

Saat siswa Muslim mengikuti kegiatan Pondok Ramadan di pesantren, siswa Kristen di sekolah tersebut mengikuti program serupa bernama Pondok Kasih. Kegiatan itu digelar di lingkungan sekolah sebagai wadah pembinaan iman bagi siswa Kristen dan non-Muslim.

Guru Agama Kristen Aminahati Baene menjelaskan bahwa Pondok Kasih diselenggarakan sebagai bentuk kegiatan ibadah bagi siswa Kristen, agar mereka tetap memiliki ruang pembinaan rohani di waktu yang sama dengan kegiatan keagamaan siswa Muslim.

“Di mana yang beragama muslim mereka mengikuti kegiatan pondok Ramadan di pesantren, sedangkan kita yang Kristen dan non-muslim lain mengadakan pondok kasih yang berlokasi di SMA Negeri 9 Surabaya," ucap guru yang akrab disapa Mina itu, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan tersebut dirancang tidak hanya berupa ibadah formal. Berbagai aktivitas interaktif turut disisipkan agar siswa dapat mengikuti kegiatan dengan suasana yang lebih santai dan menyenangkan.

"Di pondok kasih ada beberapa kegiatan, mulai dari ice breaking, ada juga permainan supaya tidak terlalu kaku anak-anak mengikuti ibadah, dan juga ada ceramah atau khutbah dari seorang pendeta yang kita undang dari luar," imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, sekolah juga menghadirkan pendeta dari luar sebagai pembicara. Pendeta yang diundang adalah Julio Kristano Andreautra, yang berasal dari Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) Andhika.

Pondok Kasih tahun ini diikuti oleh sekitar 30 siswa Kristen Protestan dari kelas 10 dan 11 yang digabung dalam satu kegiatan sehari. Jika digabung dengan siswa Katolik, jumlah siswa non-Muslim di sekolah tersebut mencapai lebih dari 50 orang.

“Untuk kegiatan di pondok kasih hanya cukup satu hari saja digabung kelas 10 sama kelas 11. Dengan total pesertanya ada 30 anak," sebut Mina.

Meski durasinya lebih singkat dibanding Pondok Ramadan yang berlangsung tiga hari, kegiatan Pondok Kasih tetap dirancang agar memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi para peserta.

Belajar Menjadi “Garam dan Terang”

Lebih dari sekadar kegiatan ibadah, Pondok Kasih juga dimaksudkan sebagai bekal spiritual bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mina berharap para siswa dapat semakin mengenal jati diri mereka dan membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.

“Harapan kami sebagai guru, anak-anak ini semakin mengenal pribadi mereka dan jati diri mereka ke depan, sehingga mereka bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan," ucap Mina.

Konsep “garam dan terang” sendiri berasal dari ajaran dalam Injil, tepatnya metafora dalam Matius 5:13–16 di mana Yesus menyebut pengikut-Nya sebagai garam dan terang dunia. 

Itu bermakna umat harus memberi dampak positif, membawa pengaruh baik, menyebarkan kasih, dan menjadi teladan melalui perbuatan baik di tengah masyarakat, bukan hanya di dalam gereja.

"Jadi saya harap, Pondok Kasih bisa mengajak anak-anak untuk menjadi teladan dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya," tandasnya.

Ruang Iman yang Setara di Sekolah

Kepala sekolah Tri Kurniawati menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen sekolah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk memperdalam iman masing-masing.

“Pada intinya kita memberikan porsi yang sama untuk meningkatkan keimanan masing-masing. Baik yang Islam maupun yang non-Islam, semuanya mendapatkan porsi yang sama," ujar Tri.

Menurutnya, Pondok Kasih merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan Pondok Ramadan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat spiritualitas siswa.

“Sama layaknya Pondok Ramadan, Pondok Kasih juga acara rutin tahunan. Jadi sama-sama mereka mendapatkan porsi yang sama," ungkapnya.

Bagi pihak sekolah, keberadaan kegiatan seperti ini bukan sekadar program tahunan, tetapi juga bagian dari komitmen untuk memastikan setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang setara, termasuk dalam pembinaan keagamaan.

“Harapan saya semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama dan kegiatan keagamaan yang sama pula, hanya bentuknya saja yang berbeda," pungkas Tri. (*)

Riz

Hal itulah yang dilakukan oleh SMAN 9 Surabaya di Ramadan 2026 dengan menggelar kegiatan Pondok Ramadhan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Selama tiga hari, ratusan siswa mengikuti program pesantren kilat dengan berbagai materi keagamaan serta praktik ibadah khas kehidupan pesantren.

Sekitar 700 siswa kelas X dan XI mengikuti kegiatan pesantren kilat yang digelar selama tiga hari secara bergantian. Para siswa tidak hanya mengikuti materi keagamaan, tetapi juga merasakan langsung kehidupan pesantren dengan berbagai aktivitas ibadah dan pembelajaran yang dipandu oleh pengasuh pondok.

Menghadirkan Suasana Pesantren bagi Siswa

Kepala Sekolah SMAN 9 Surabaya, Tri Kurniawati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan di lingkungan pesantren agar siswa dapat merasakan langsung atmosfer pendidikan khas pondok.

“Yang pertama, kenapa anak-anak kita bawa ke pondok pesantren, agar anak-anak bisa merasakan auranya di pondok itu seperti apa. Kemudian tujuan kami, anak-anak kita ikutkan ke pesantren kilat,” ujar Tri saat dikonfirmasi pada Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan agama, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter melalui pengalaman spiritual selama Ramadhan.

“Yang pertama itu untuk pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, agar anak-anak memanfaatkan bulan suci dengan memperbanyak zikir, tadarus, dan amaliah yang baik,” katanya.

Selain itu, siswa juga dilatih meningkatkan disiplin ibadah melalui kegiatan seperti sholat berjamaah dan sholat sunnah.

“Kemudian yang kedua untuk peningkatan disiplin ibadah, melatih kemandirian mulai dari menjalankan sholat fardhu berjamaah dan sholat sunnah,” jelasnya.

Tri Kurniawati menambahkan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membentuk akhlak siswa agar memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang ketiga pembentukan anak-anak yang berakhlakul karimah, sehingga nanti ketika kembali ke sekolah atau lingkungannya, mereka bisa menjaga adab kepada orang tua, guru, maupun teman,” ungkapnya.

Ratusan Siswa dan Puluhan Guru Ikut Mondok

Kegiatan Pondok Ramadhan itu diikuti sekitar 700 siswa dari kelas X dan XI yang mengikuti kegiatan secara bergantian selama tiga hari. Tidak hanya siswa, sebanyak sekitar 70 guru dari SMAN 9 Surabaya juga ikut terlibat dan mendampingi kegiatan tersebut.

“Guru-gurunya terlibat semua, sekitar 70 guru kita libatkan dan dibagi dua tahap untuk membantu kegiatan sekaligus ikut kegiatan. Jadi bapak-ibu guru juga ikut mondok di sini,” tutur Tri.

Ia menambahkan, seluruh materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh pihak pesantren sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar langsung dari para pengasuh pondok.

“Tapi untuk seluruh materi dari pihak pondok, jadi ada materi-materi khusus yang disampaikan oleh pengasuh pesantren,” katanya.

Pihak sekolah berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter siswa.

“Harapan kami semoga anak-anak menjadi anak-anak yang beradab, berakhlakul karimah, mandiri, dan bisa membersihkan diri, hati, serta pikirannya menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Perpaduan Materi Pengetahuan dan Praktik Ibadah

Sementara itu, Kepala Bagian Pendidikan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, Fathur Rozi, menyampaikan rasa bangganya karena pesantren tersebut dipercaya menjadi lokasi kegiatan Pondok Ramadhan bagi siswa SMAN 9 Surabaya.

“Alhamdulillah, saya sangat bangga dan senang sekali para santri SMA N 9 Surabaya melakukan kajian Pondok Ramadan di pondok kami,” ujarnya.

Fathur Rozi memaparkan bahwa selama pesantren kilat tersebut berlangsung, kegiatan akan dirancang dengan dua komponen utama, yakni pembelajaran pengetahuan keagamaan dan praktik ibadah.

“Ada dua kegiatan besar yang kita petakan, pertama kegiatan pengetahuan dan kedua kegiatan keterampilan,” jelas kabag yang menaungi jenjang pendidikan Raudhatul Athfal, Ma’had Aly dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Jamiah itu.

Dalam sesi pengetahuan, para siswa mendapatkan materi mengenai fikih thaharah atau tata cara bersuci, baik secara lahiriah maupun batiniah.

“Di pondok ini bukan hanya thaharah secara dhohir seperti wudhu dan mandi besar, tetapi juga thaharah batin, bagaimana hati kita disucikan melalui zikir dan wirid,” katanya.

Selain itu, para siswa juga mendapatkan materi tentang akhlak dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, hingga lingkungan.

“Nanti ada materi akhlak tentang tanggung jawab kepada Allah, kepada manusia, kepada orang tua, dan kepada alam sekitar,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihak pesantren juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai bahaya minuman keras, narkotika (Mirasantika) untuk peningkatan kualitas kemampuan berpikir.

“Tiga materi itu akan disampaikan oleh para asatidz pondok,” ujarnya.

Selain pembelajaran teori, para siswa juga mengikuti berbagai kegiatan praktik ibadah seperti sholat berjamaah, tarawih, hingga ibadah qiyamul lail di sepertiga malam.

“Para santri nanti diajak bersama-sama sholat berjamaah, sholat tarawih, dan malamnya ditutup dengan qiyamul lail,” kata Fathur Rozi.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan pesantren kilat seperti yang diikuti SMAN 9 Surabaya merupakan bagian dari program Ramadhan yang rutin diselenggarakan di pesantren tersebut.

“Pesantren kilat itu macam-macam, ada yang setengah bulan, ada yang beberapa hari seperti kegiatan dari sekolah-sekolah,” jelasnya.

Mengenal Pesantren dengan Ribuan Santri

Sebagai salah satu pesantren besar di Surabaya, Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya memiliki ribuan santri yang menempuh pendidikan dari berbagai jenjang.

“Total santri yang mukim di sini sekitar 3.000 orang, dan yang tidak mukim sekitar 2.000, jadi totalnya sekitar 5.000 santri putra dan putri,” ungkap Fathur Rozi.

Ia berharap kerja sama antara pesantren dan lembaga pendidikan seperti SMAN 9 Surabaya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi para siswa.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik ini mampu memberikan kontribusi yang baik dan kemanfaatan bagi para siswa,” katanya.

Dengan mengikuti Pondok Ramadhan di lingkungan pesantren, para siswa diharapkan tidak hanya memperoleh ilmu agama, tetapi juga merasakan langsung nilai-nilai kehidupan pesantren yang menekankan kedisiplinan, spiritualitas, serta pembentukan akhlak mulia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kedekatan momentum lintas perayaan itu menghadirkan nuansa kebersamaan dan keberagaman yang semakin terasa di tengah masyarakat.

Semangat itulah yang coba dihadirkan dari kolaborasi antara Positive Community, Yayasan Baitul Maal Griya Qur'an, serta manajemen Mercure Surabaya Grand Mirama, dengan dukungan sponsor dari Mitsubishi Motors dalam kegiatan bertajuk Miracle of Ramadan 2026. 

Sebanyak 500 anak yatim dan penghafal Al-Qur’an dari Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan mendapatkan santunan dalam kegiatan yang digelar bersama berbagai komunitas dan lembaga. Selain santunan, anak-anak juga diajak menikmati berbagai hiburan, mulai dari pertunjukan seperti pencak silat, badut dan yang paling menarik adalah Barongsai.

Enam Tahun Berbagi Kebahagiaan

Ketua Positive Community, Umi Diaz, menjelaskan bahwa kegiatan Miracle of Ramadan telah menjadi program tahunan hasil kerjasama pihaknya bersama Mercure Surabaya Grand Mirama yang terus berkembang. Ia mengatakan kegiatan tersebut telah memasuki tahun keenam penyelenggaraan.

"Jadi ini adalah acara Miracle of Ramadan dari Positive Community. Ini adalah tahun ke-6 di 2026," ujar Diaz, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, tujuan utama kegiatan itu adalah memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim dan penghafal Al-Qur’an, khususnya di bulan Ramadan.

“Di sini kita memuliakan dan membahagiakan mereka. Selain ada santunan, anak-anak juga dihibur dengan berbagai hiburan,” katanya.

Ia menambahkan, kebahagiaan anak-anak tersebut diharapkan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Kita hanya ingin membahagiakan mereka. Dari kebahagiaan mereka itu insya Allah doa-doa kita nanti diaminkan oleh anak-anak langit.”

Jumlah Peserta Terus Meningkat

Jumlah peserta dalam kegiatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Umi Diaz menjelaskan bahwa awalnya kegiatan tersebut hanya diikuti puluhan anak, khususnya pada masa pandemi.

Seiring meningkatnya dukungan dari berbagai pihak, jumlah peserta pun bertambah hingga mencapai ratusan anak.

“Meningkat dari awal COVID-19 sekitar 30-an, lalu naik menjadi 100, 200, 300, sampai sekarang menginjak 500 anak di tahun 2026,” jelasnya.

Tahun ini, peserta tidak hanya terdiri dari anak yatim piatu, tetapi juga yatim biatu dan para penghafal Al-Qur’an. Para peserta juga mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah berupa tas ransel sebagai bekal menjelang tahun ajaran baru.

Konsep Multietnis di Tengah Ramadan

Salah satu hal yang membuat kegiatan tahun ini terasa berbeda adalah hadirnya unsur keberagaman budaya dalam rangkaian acara. Selain hiburan badut dan pertunjukan seni bela diri, panitia juga menghadirkan pertunjukan barongsai yang identik dengan budaya Tionghoa.

Menurut Umi Diaz, konsep tersebut sengaja dihadirkan karena momentum bulan Ramadhan tahun ini memang bertepatan dengan Momen Imlek untuk menanamkan nilai toleransi kepada anak-anak sejak dini.

“Mengundang barongsai juga untuk menggandeng multi-etnis. Kebetulan Hari Raya Imlek dan Nyepi berdekatan dengan Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.

Ia berharap anak-anak dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghargai.

“Membiasakan anak-anak juga untuk saling mencintai dan menghargai satu sama lain," harapnya.

Dalam kegiatan itu, ratusan anak peserta tidak datang sendiri. Mereka dijemput oleh para relawan dari berbagai komunitas, termasuk komunitas mobil yang membantu proses transportasi.

“Alhamdulillah kegiatan ini juga didukung komunitas mobil. Anak-anak dijemput oleh sahabat-sahabat dari komunitas mobil dan nanti pulang juga bersama mereka,” ujar Umi Diaz.

Keterlibatan berbagai komunitas ini menunjukkan bahwa kegiatan sosial dapat menjadi ruang kolaborasi lintas kelompok masyarakat.

Apresiasi dari Kementerian Agama

Kegiatan santunan tersebut juga mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui perwakilannya dari Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur.

Kabid Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf (PENAIS ZAWA) Kanwil Kemenag Jatim, Moh. Arwani, menyampaikan penghargaan kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia kegiatan santunan dan buka bersama 500 adik-adik yatim dan penghafal Al-Qur’an,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya membantu meringankan beban anak yatim, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang tinggi.

“Mudah-mudahan kita bisa membantu meringankan beban anak-anak yatim dan para penghafal Al-Qur’an,” katanya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara konsisten, khususnya di wilayah Jawa Timur yang juga dikenal dengan keberagaman agama, suku dan etnis.

“Mudah-mudahan kegiatan seperti hari ini bisa menjadi kegiatan yang istiqomah dilakukan secara rutin," tandasnya.

Bentuk Tanggung Jawab Sosial

Acara Miracle of Ramadan tahun ini digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama, yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Cluster General Manager (GM) Mercure Surabaya Grand Mirama dan Grand Mercure Malang, Sugito Adhi, mengatakan pihaknya telah beberapa tahun bekerja sama dengan Positive Community dalam kegiatan santunan Ramadan.

“Ini kegiatan rutin tahunan untuk Mercure Surabaya yang bekerja sama dengan Positive Community. Sudah lima tahun kami berkolaborasi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa hotel menyediakan tempat secara gratis sebagai bentuk kolaborasi sosial, yang mana langkah tersebut memang diambil sebagai wujud tanggung jawab dan kontribusi kepada masyarakat sekitar.

“Kami memberikan tempat untuk dibuat acara seperti ini. Memang kami tidak menarik biaya untuk kegiatan ini dari awal sampai akhir," ujar Adhi.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen hotel untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Harapan kami paling tidak kami punya manfaat bagi warga sekitar, bagi masyarakat Surabaya Raya,” ujarnya.

Dengan melibatkan ratusan anak yatim, berbagai komunitas, serta dukungan dari sektor swasta dan pemerintah, Miracle of Ramadan 2026 menjadi contoh bagaimana kepedulian sosial dapat diwujudkan secara kolaboratif.

Di tengah suasana Ramadan yang tahun ini berdekatan dengan berbagai perayaan budaya dan keagamaan lainnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa keberagaman bukan sekadar realitas sosial, melainkan juga kekuatan untuk menghadirkan kebahagiaan bersama. (*)

Editor: Danu 

Dengan pendekatan medis yang tepat, sebagian besar kasus nyeri bahkan tidak perlu ditangani dengan operasi. Sekitar 80 persen kasus nyeri dapat diatasi melalui terapi intervensi yang menargetkan sumber nyeri secara langsung.

Kesadaran itulah yang mendorong Granostic Medical Center memperkenalkan Granostic Pain Clinic Community (GPCC), sebuah komunitas yang ditujukan sebagai ruang temu antara pasien, dokter, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan nyeri.

Komunitas tersebut resmi diperkenalkan dalam acara silaturahmi dan peresmian yang digelar di Surabaya, sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan layanan klinik nyeri yang dikembangkan oleh Granostic Medical Center kepada masyarakat luas.

Dokter Anestesi subspesialis Intervensi Nyeri, dr. Ratri Dwi Indriani SpAn-TI, FIP., FIPP, menjelaskan bahwa di Granostic dirinya memberikan layanan intervensi nyeri yang berfokus pada penanganan sumber rasa sakit, bukan sekadar meredakan gejala.

"Kami di klinik Granostic ini melakukan pelayanan intervensi nyeri," kata dr. Ratri saat dikonfirmasi pada Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, salah satu tujuan utama pendirian komunitas itu adalah untuk memperkenalkan konsep klinik nyeri kepada masyarakat yang selama ini masih jarang dikenal. Selama ini layanan pain clinic umumnya hanya tersedia di rumah sakit dan menjadi bagian dari unit tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap layanan tersebut masih terbatas.

"Selama ini klinik nyeri itu adanya di rumah sakit, selalu menempel di rumah sakit. Tapi di Granostic ini benar-benar berada di klinik sendiri atau mandiri," ujarnya.

Ia menyebut keberadaan layanan pain clinic di klinik mandiri menjadi terobosan baru di Surabaya, karena masyarakat dapat mengakses layanan penanganan nyeri dengan lebih mudah tanpa harus melalui prosedur panjang seperti di rumah sakit.

“Kalau orang datang dengan nyeri ke klinik mungkin lebih cepat, bisa memotong antrean dan secara administrasi juga tidak seribet di rumah sakit,” jelasnya.

Ke depan, Granostic tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Edukasi tersebut dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok komunitas.

“Selain pelayanan nyeri setiap hari, kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi ke beberapa komunitas, seperti komunitas lawyer, ibu-ibu pejabat, dan komunitas olahraga,” kata dr Ratri.

Melalui pembentukan GPCC, Granostic berharap dapat memperluas jangkauan edukasi sekaligus membantu masyarakat yang mengalami nyeri kronis namun belum mengetahui harus mencari penanganan ke mana.

“Harapannya kalau komunitas ini terbangun, masyarakat yang mengalami nyeri dan tidak tahu harus ke mana bisa mengetahui bahwa ada klinik nyeri yang bisa membantu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa intervensi nyeri berperan sebagai jembatan dalam penanganan pasien yang tidak membaik dengan obat-obatan, namun juga belum membutuhkan tindakan operasi.

“Intervensi nyeri ini menjembatani antara pengobatan dengan obat dan operasi,” katanya.

Menurutnya, banyak pasien yang selama ini mengonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa mendapatkan perbaikan yang signifikan. Padahal, penyebab nyeri perlu dicari secara spesifik agar terapi yang diberikan tepat sasaran.

“Nyeri itu pasti ada sumbernya, ada sebabnya,” ujar dr. Ratri.

Ia juga menambahkan bahwa cabang ilmu manajemen nyeri sebenarnya masih tergolong baru berkembang di Indonesia, sehingga belum semua dokter memiliki spesialisasi di bidang tersebut.

“Ilmu manajemen atau intervensi nyeri ini baru berkembang sekitar 10 tahun terakhir di Indonesia,” jelasnya.

Secara medis, nyeri kronis biasanya ditandai dengan keluhan yang berlangsung lebih dari tiga bulan dan mulai mengganggu kualitas hidup seseorang. Pada kondisi tersebut, pasien disarankan untuk mencari penanganan medis yang lebih spesifik.

“Kalau nyeri tidak sembuh dalam tiga bulan dan kualitas hidup mulai menurun, sebaiknya mencari dokter yang khusus menangani nyeri,” katanya.

Selain faktor cedera atau gangguan fisik, dr. Ratri juga menjelaskan bahwa stres berkepanjangan dapat memicu timbulnya nyeri pada tubuh. Kondisi stres dapat menyebabkan otot berkontraksi secara terus-menerus sehingga menjepit saraf dan menimbulkan rasa sakit.

“Kalau stres berkepanjangan, otot bisa terus berkontraksi. Di dalam otot ada saraf dan pembuluh darah, kalau terjepit bisa menimbulkan sindrom nyeri,” ujarnya.

Berdasarkan data pasien yang datang ke Granostic, jenis nyeri yang paling sering dialami masyarakat adalah nyeri lutut dan nyeri punggung. Nyeri lutut umumnya disebabkan oleh proses degeneratif atau penuaan, sementara nyeri punggung memiliki penyebab yang lebih kompleks.

“Nyeri terbanyak itu nyeri lutut karena proses degeneratif, lalu nyeri punggung yang penyebabnya bisa bermacam-macam,” kata dr Ratri.

Ia menambahkan bahwa nyeri punggung tidak selalu disebabkan oleh saraf terjepit, melainkan juga bisa berasal dari peradangan sendi, spasme otot, hingga robekan ligamen atau tendon.

Karena itu, pendekatan penanganan nyeri saat ini tidak lagi langsung mengarah pada operasi seperti yang sering dilakukan di masa lalu.

“Kalau dulu nyeri punggung sering langsung diarahkan ke operasi, sekarang tidak,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman klinis yang mereka tangani, hanya sebagian kecil pasien yang benar-benar membutuhkan operasi.

“Pasien yang benar-benar membutuhkan operasi itu tidak sampai 20 persen, sebagian besar bisa ditangani dengan intervensi nyeri,” jelasnya.

Selain pengobatan, Granostic juga mendorong masyarakat untuk melakukan pencegahan sejak dini agar terhindar dari nyeri kronis. Salah satu penyebab nyeri yang paling sering ditemukan adalah cedera berulang akibat posisi tubuh yang tidak ergonomis dalam aktivitas sehari-hari.

“Nyeri banyak terjadi karena posisi tubuh yang tidak benar, seperti duduk atau mengangkat barang yang tidak ergonomis,” katanya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah proses degeneratif akibat penuaan. Karena itu, edukasi mengenai cara menjaga kesehatan sendi dan otot menjadi bagian penting dari kegiatan yang dilakukan Granostic.

Melalui GPCC, Granostic berharap dapat memperluas edukasi sekaligus membangun komunitas yang mendukung penanganan nyeri secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi medis tetapi juga dari sisi kesadaran masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, komunitas ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara dokter, pasien, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka yang selama ini hidup dengan nyeri kronis. (*)

Editor: Danu 

Kegiatan tersebut menjadi salah satu titik layanan penukaran terpusat yang disiapkan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Melalui program SERAMBI 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp24,6 triliun untuk wilayah Jawa Timur. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5,6 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp23,3 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan penyediaan uang tunai dalam jumlah besar tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

“Bank Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan tersebar merata, serta didukung sistem pembayaran yang andal selama periode Ramadan dan Idulfitri,” ujar Ibrahim saat dikonfirmasi pada Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, peningkatan jumlah uang yang disiapkan juga didorong oleh proyeksi pertumbuhan konsumsi masyarakat serta meningkatnya mobilitas selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI).

“Antisipasi kenaikan ini didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode RAFI (Ramadan dan Idulfitri),” kata Ibrahim.

Selain penukaran terpusat di Grand City, BI juga sebelumnya menggelar layanan serupa sehari sebelumnya di Ciputra World Surabaya. Kedua lokasi tersebut menjadi pusat layanan penukaran uang baru dengan kapasitas besar untuk melayani masyarakat.

Di luar layanan terpusat, BI juga membuka berbagai kanal penukaran uang lainnya. Di antaranya melalui mobil kas keliling yang beroperasi sejak 19 Februari hingga 13 Maret 2026 di sejumlah titik strategis seperti rumah ibadah, pusat keramaian, hingga jalur mudik.

Selain itu, BI juga bersinergi dengan industri perbankan dengan membuka 240 titik layanan penukaran yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Layanan tersebut berlangsung mulai 24 Februari hingga 15 Maret 2026.

Untuk mendapatkan layanan penukaran uang, masyarakat diimbau melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR di laman resmi Bank Indonesia. Sistem ini diterapkan untuk memastikan ketertiban layanan serta menghindari antrean panjang.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai melalui berbagai instrumen pembayaran digital seperti QRIS, BI-FAST, uang elektronik, dan layanan digital banking.

Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH).

Tak hanya itu, BI juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan perilaku Belanja Bijak, yakni berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, serta mengutamakan produk dalam negeri.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak berlebihan dalam belanja, mengutamakan produk dalam negeri, serta selalu waspada terhadap uang palsu dengan prinsip 3D dan semangat Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah,” tutup Ibrahim. (*)

Editor: Danu 

Pelaku berinisial MG (37), warga Tambak Wedi, diamankan oleh Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam operasi penyamaran yang dilakukan di lokasi tersebut.

Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas berpura-pura menjadi pembeli sabu dengan memesan paket hemat seharga sekitar Rp100 ribu.

“Jadi model transaksinya ini adu banteng. Kita bayar dulu, baru barang diserahkan. Ketika momen penyerahan barang itu, petugas langsung gerak cepat meringkus pelaku di lokasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).

Setelah transaksi terjadi dan pelaku menyerahkan sabu kepada petugas yang menyamar, polisi langsung melakukan penangkapan di tempat. Dari hasil pemeriksaan awal, MG mengaku telah menjalankan aktivitas sebagai pengedar selama sekitar tiga bulan terakhir.

Menurut pengakuannya kepada polisi, MG sebelumnya bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan di perairan sekitar Suramadu. Namun, aktivitas tersebut terhenti setelah mesin perahu miliknya rusak sehingga ia tidak lagi bisa melaut.

“Pelaku ini kesehariannya mencari ikan di sekitar Suramadu. Tapi karena mesin perahunya rusak, dia tidak bisa melaut lagi,” kata Adik Agus.

Usai menangkap pelaku, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah MG. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti tambahan berupa satu kantong sabu berukuran sedang serta 11 kantong sabu berukuran kecil.

Selain itu, petugas juga menyita timbangan yang diduga digunakan untuk menimbang sabu sebelum dikemas menjadi paket kecil untuk dijual. Polisi turut menemukan alat isap sabu, pipet, sedotan, serta uang tunai sebesar Rp1 juta yang diduga berasal dari hasil penjualan barang haram tersebut.

“Kami juga menyita sabu dari pelaku, baik yang di kantong sedang maupun kecil, total seluruhnya seberat 17,18 gram,” tambahnya.

Saat ini Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran sabu tersebut.

Sementara itu, MG harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya tersebut juga diharapkan mampu meredam potensi penolakan di lapangan, setelah kebijakan serupa sebelumnya sempat memicu aksi demonstrasi besar sopir truk di Jawa Timur tahun 2025 lalu.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan percepatan normalisasi kendaraan ODOL menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program nasional penertiban angkutan barang di jalan raya.

"Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. Insyaallah kalau kita gerak bersama Jawa Timur Zero ODOL Tahun 2027," ujar Khofifah, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Khofifah, langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program pemerintah pusat untuk mewujudkan target zero ODOL secara nasional pada 2027 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Ia menjelaskan, percepatan normalisasi kendaraan penting dilakukan guna menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.

“Langkah ini penting untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan," sebutnya.

Dalam tahap awal, proses pengukuran kendaraan telah dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur terhadap ratusan kendaraan milik anggota komunitas sopir. Dari total 238 kendaraan yang terdata, sebanyak 209 unit telah melalui proses pengukuran dimensi.

Hasilnya, sekitar 160 kendaraan dinyatakan memiliki dimensi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga wajib menjalani proses normalisasi. Kendaraan-kendaraan tersebut berasal dari anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemprov Jatim juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pemilik kendaraan, terutama bagi sopir yang sekaligus memiliki armada sendiri.

“Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan," terang Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa pengendalian kendaraan ODOL bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap regulasi transportasi, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan serta keberlanjutan infrastruktur transportasi.

Kendaraan dengan dimensi maupun muatan berlebih dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah.

“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan," tegas Khofifah.

Ia menambahkan keberhasilan mewujudkan target zero ODOL tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi barang.

“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Khofifah kembali mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk kategori ODOL agar target penertiban kendaraan angkutan barang di Jawa Timur dapat tercapai pada 2027.

“Sekali lagi, terima kasih. Mari kita teruskan kendaraan-kendaraan yang masih kategori ODOL untuk kita normalisasi bersama," tutup Khofifah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun kali ini, ART’s SOB tidak hanya menjadi ruang temu karya dan perupa Surabaya. Di balik kanvas dan warna yang hiasi Galeri Dewan Kesenian Surabaya (DKS), pameran itu juga mengangkat isu baru yang tengah menjadi kegelisahan di kalangan seniman Kota Pahlawan, yakni munculnya potensi dualisme lembaga kesenian di Surabaya.

Nama DKS yang sudah dikenal menjadi singkatan dari Dewan Kesenian Surabaya, berpotensi menjadi sedikit rancu akibat munculnya wacana pembentukan lembaga kesenian baru oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan nama Dewan Kebudayaan Surabaya yang juga memiliki singkatan DKS.

Sejarah Panjang Dewan Kesenian Surabaya

Dewan Kesenian Surabaya (DKS) selama puluhan tahun dikenal sebagai wadah bagi para seniman lintas disiplin di Kota Pahlawan. Lembaga tersebut menjadi ruang berkumpulnya pelaku seni rupa, sastra, musik, teater hingga berbagai komunitas seni lainnya.

Dalam perkembangannya, DKS juga kerap menjadi wadah berlangsungnya berbagai kegiatan kesenian melalui Galeri DKS yang terletak di Kompleks Balai Pemuda, Kota Surabaya, mulai dari pameran, pertunjukan, diskusi hingga lokakarya yang melibatkan banyak seniman lokal

Keberadaan lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang berkesenian, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan para seniman Surabaya yang selama ini dikenal memiliki tradisi seni yang kuat.

Namun perjalanan panjang DKS tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara komunitas seniman dengan pemerintah daerah sempat diwarnai dinamika terkait pengelolaan lembaga kesenian tersebut.

Perbedaan pandangan mengenai struktur organisasi, pengakuan kelembagaan hingga dukungan terhadap kegiatan kesenian sempat menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku seni dan pemangku kebijakan, khususnya pemerintah kota.

Polemik tidak muncul tiba-tiba. Konfliknya berakar dari ketegangan lama antara DKS dan Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu pemicu utamanya adalah ketika Pemkot tidak mengakui kepengurusan DKS hasil musyawarah 2019 yang kembali memilih Crisman Hadi sebagai ketua.

Pemkot Surabaya menilai musyawarah tersebut tidak melibatkan unsur organisasi DKS secara lengkap, seperti anggota pleno dan ex-officio, yang seharusnya ikut dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Perbedaan pandangan itu membuat hubungan antara pemerintah dan DKS menjadi renggang.

Kemunculan DKKS, Awal Mula Dualisme Lembaga

Di tengah situasi yang memanas, Pemkot Surabaya kemudian menerbitkan SK untuk membentuk Dewan Kesenian Kota Surabaya (DKKS) di tahun 2022. Langkah itu dianggap banyak seniman sebagai pembentukan “dewan kesenian versi baru” yang berpotensi menimbulkan dualisme lembaga kesenian di kota yang sama.

Polemik tersebut sempat memanas, bahkan Wakil Ketua DPRD Surabaya saat itu, A Hermas Thony, menyayangkan langkah tersebut karena dinilai bisa menghambat pemajuan kesenian di Surabaya dan berpotensi hanya menimbulkan konflik.

Dalih Pemkot Surabaya kala itu membentuk lembaga baru adalah sebagai upaya mencari format kelembagaan yang dianggap lebih sesuai. Kendati demikian, akhirnya DKKS tidak berjalan atau “gagal berfungsi”, karena lembaga itu tidak pernah benar-benar beroperasi.

Pada tahun 2026 ini, situasi yang serupa seakan datang kembali. Muncul wacana pembentukan lembaga kesenian baru bernama Dewan Kebudayaan Surabaya oleh Pemkot Surabaya, yang mana wacana tersebut kembali menimbulkan kekhawatiran di tengah kalangan seniman Surabaya.

Inisiatif tersebut datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya, diketahui Pemkot sedang menggodok pembentukan dewan ini berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Meski pemkot masih menggunakan dalih yang sama, sebagian seniman merasa kehadiran lembaga baru tersebut berpotensi menimbulkan masalah yang dilu sempat berhasil diredam, yakni dualisme kelembagaan dengan Dewan Kesenian Surabaya yang sudah lebih dahulu ada.

Kondisi itulah yang secara tidak langsung menjadi latar belakang munculnya berbagai refleksi dari para perupa dalam pameran ART’s SOB kali ini.

Ruang Silaturahmi dan Aspirasi Perupa Surabaya

Pameran ART’s SOB yang digagas oleh komunitas pelaku seni Ilustrasi Idiom kembali hadir dengan menggandeng mayoritas perupa asal Surabaya dari total 34 seniman dalam satu ruang pamer dengan sebagian lainnya berasal dari Mojokerto, Sidoarjo hingga Kediri.

Ketua pelaksana pameran, Wahyu Wahina, menjelaskan bahwa semangat utama pameran kali ini tetap sama seperti gelaran Art's Sob sebelumnya, yakni memperkuat kebersamaan para seniman Surabaya, sekaligus sebagai kritik ARTSUB sebelumnya yang minim representasi seniman lokal.

“Artis perupanya yang ikut hampir 96 persen pelukis asal Surabaya, selebihnya dari Mojokerto, Sidoarjo bahkan Kediri,” ujar Wahyu, Sabtu (7/3/2026).

Ia menambahkan, setelah sebelumnya digelar di awal tahun, penyelenggaraan kedua pameran Art's Sob pada bulan Ramadan juga dimaksudkan sebagai bentuk refleksi spiritual sekaligus ruang ekspresi bagi para perupa.

“Pameran ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan ibadah di bulan suci Ramadan 2026,” katanya.

Selama pameran berlangsung, berbagai agenda turut digelar, seperti workshop seni lukis bersama siswa SMK 12 Surabaya dengan narasumber dua seniman, Webeech dan Donacoss. Pada hari terakhir, kegiatan akan ditutup dengan sarasehan seni lukis yang menjadi ruang diskusi bagi para pelaku seni.

Pesan Seniman Soal Isu Dualisme DKS

Pembukaan pameran ART’s SOB dilakukan oleh Crisman Hadi, yang dikenal sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan kepada para seniman agar tetap menjaga konsistensi keberadaan lembaga kesenian yang sudah lama menjadi wadah bagi pelaku seni di Surabaya.

“Kita harus tetap konsisten menjaga nama baik DKS sebagai Dewan Kesenian Surabaya, bukan Dewan Kebudayaan Surabaya,” ujar Crisman.

Menurutnya, keberadaan ruang kesenian seperti DKS harus terus dihidupkan secara konsisten pula oleh para seniman melalui beragam kegiatan berkesenian dan karya yang berkelanjutan.

Sementara itu, Roman Chuza, Ketua Umum komunitas pelaku seni Ilustrasi Idiom yang memprakarsai pameran ART's SOB, juga mengajak para seniman untuk tetap solid dan saling mendukung dalam berkesenian.

“Para seniman yang benar-benar peduli seni harus tetap saling support dan konsisten berkesenian,” kata Roman.

Ia juga menyampaikan pesan moral agar para perupa tetap aktif berkarya dan berpameran di ruang kesenian yang telah lama menjadi rumah bagi para seniman Surabaya.

“Kita tetap berkarya dan berpameran di galeri Dewan Kesenian Surabaya, menjaga kebersamaan dalam rasa kekeluargaan,” ujarnya.

Melalui pameran ART’s SOB kedua itu, para perupa tidak hanya memamerkan karya seni lukis, tetapi juga menyampaikan refleksi tentang pentingnya menjaga solidaritas komunitas seni di tengah dinamika kelembagaan kesenian di Surabaya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah intervensi melalui program pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa pasar murah akan digencarkan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Kita akan melakukan Pasar Murah. Kita juga akan menjaga inflasi agar di Surabaya tidak tinggi meskipun dengan kejadian global ini,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, kondisi geopolitik internasional saat ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar yang pada akhirnya dapat merambat ke harga berbagai kebutuhan pokok di masyarakat.

“Yang menjadi perhatian utama kami adalah potensi dampak terhadap inflasi. Kondisi geopolitik bisa berpengaruh pada kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Karena itu, kami akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah,” tegasnya.

Selain menggelar pasar murah, Pemkot Surabaya juga akan memperketat pemantauan harga di pasar tradisional maupun modern. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di tengah situasi global yang dinamis.

Di sisi lain, koordinasi dengan para distributor bahan pokok juga diperkuat untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan lancar serta ketersediaan stok pangan di Surabaya tetap aman.

Eri menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Surabaya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memantau perkembangan situasi global serta menunggu arahan kebijakan yang mungkin dikeluarkan.

“Ini sudah kita rapatkan berulang kali dengan semua stakeholder terkait kemungkinan inflasi. Kita lihat skala harga sampai minggu depan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu kekhawatiran utama pemerintah daerah adalah potensi kenaikan harga minyak dunia jika jalur distribusi energi global terganggu, termasuk akibat kemungkinan blokade di Selat Hormuz.

“Karena dengan Selat Hormuz yang diblokir dan semakin masifnya perang ini, kami khawatir ketika harga minyak naik otomatis akan mempengaruhi harga semua barang di Indonesia, khususnya Surabaya,” bebernya.

Menurut Eri, kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak langsung pada biaya distribusi barang, yang pada akhirnya turut memicu kenaikan harga berbagai komoditas di pasar.

Karena itu, Pemkot Surabaya menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas utama agar dampak gejolak global tidak sampai menimbulkan tekanan ekonomi yang berat bagi masyarakat.

“Yang terpenting bagi kami di daerah adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas kota. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali akibat situasi global,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Di tengah tantangan global dan meningkatnya ketergantungan impor, kalangan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri berupaya merumuskan langkah strategis untuk menghidupkan kembali sektor tersebut.

Upaya itu salah satunya dilakukan melalui forum Roundtable Discussion “Penyelamatan Manufaktur Indonesia: Sinergi Pemerintah, Bisnis, dan Akademisi” yang digelar oleh Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.

Forum tersebut mempertemukan akademisi, pejabat pemerintah, serta pimpinan industri strategis nasional untuk merumuskan rekomendasi kebijakan revitalisasi industri manufaktur Indonesia melalui pendekatan triple helix, yakni kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Ketua PSPI-KP ITS sekaligus moderator forum, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, menjelaskan bahwa diskusi tersebut merupakan langkah lanjutan dari penyusunan white paper kebijakan industri yang sebelumnya telah digagas oleh Dewan Pakar Ikatan Alumni ITS.

“Roundtable discussion ini tujuannya merumuskan bagaimana kebijakan revitalisasi industri yang seharusnya diambil oleh pemerintah,” ujar Arman saat dikonfirmasi pada Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, dokumen rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan dipresentasikan kepada sejumlah kementerian sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.

“Kita tidak ingin rekomendasi ini hanya ada di meja. Nanti akan kita presentasikan ke Menko Perekonomian, bidang BUMN, hingga badan komunikasi pemerintah sebelum disampaikan ke Presiden,” katanya.

Ancaman Deindustrialisasi Dini

Dalam paparannya, Arman menyoroti tren penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi fenomena deindustrialisasi dini, yaitu ketika kontribusi industri manufaktur menurun sebelum negara mencapai tingkat industrialisasi yang matang.

“Kalau manufaktur Indonesia sampai hilang, jurusan teknik di perguruan tinggi bisa-bisa ikut kehilangan relevansi. Itu yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Ia juga menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni 8 persen oleh Presiden Prabowo tidak akan berdampak besar apabila sektor manufaktur tidak diperkuat, karena sektor itu memiliki daya serap tenaga kerja yang besar.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak berarti banyak kalau penyerapan tenaga kerjanya kecil. Revitalisasi manufaktur penting agar pertumbuhan itu berkualitas,” tambahnya.

Arman mengungkapkan, forum tersebut juga dilatarbelakangi kondisi sejumlah BUMN manufaktur strategis yang tengah menghadapi tekanan finansial, seperti PT Barata Indonesia (Barata) dan PT Boma Bisma Indra (BBI).

“Contoh saja PT Barata, itu masih punya order sekarang, tetapi kondisi keuangan terguncang. Kalau tidak diselamatkan sebagai program strategis nasional, bisa saja industri ini benar-benar kolaps,” ujarnya.

Pemerintah Soroti Ketergantungan Impor Industri

Sementara itu, Setia Diarta, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, memaparkan kondisi terkini sektor industri manufaktur nasional. Ia menyebutkan bahwa sektor ILMATE masih mencatat pertumbuhan positif pada 2025.

“Sektor ILMATE tumbuh sekitar 5,41 persen pada 2025, naik dari 4,47 persen pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor.

“Kita memang masih banyak mengimpor baja, tetapi sebagian besar adalah bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Setia, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem industri agar pelaku manufaktur dalam negeri mampu bersaing secara global.

“Kementerian Perindustrian bukan hanya pengawas, tetapi juga dirijen yang harus menyinergikan berbagai pihak,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan tembaga untuk memperkuat industri logam nasional.

“Hilirisasi menjadi agenda penting karena ekspor produk logam olahan sudah memberikan kontribusi devisa yang sangat besar,” ujarnya.

PT PAL Jadi Lokomotif Industri Maritim

Dalam sesi diskusi industri, Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT. PAL (Penataran Angkatan Laut), Laksda TNI (Purn) A.R. Agus Santoso, memaparkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kinerja PT PAL meningkat signifikan.

“Order yang dulu sekitar Rp2,5 triliun sekarang sudah mencapai sekitar Rp48 triliun. Kalau dulu pembangunan kapal bisa sampai 22 bulan, sekarang bisa kita selesaikan sekitar delapan bulan,” ujarnya.

Menurut Agus, penguatan industri maritim dapat menjadi penggerak kebangkitan manufaktur nasional karena melibatkan banyak sektor pendukung.

“Industri maritim bukan hanya galangan kapal, tetapi juga banyak industri lain yang ikut terlibat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara industri, akademisi, dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem manufaktur.

Selaku penanggap dari paparan PT PAL, Prof. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. selaku Guru Besar Teknik Sistem dan Industri ITS menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan produksi.

“Penelitian yang dilakukan perguruan tinggi harus praktis dan bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah di industri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja di sektor manufaktur yang dinilai masih tertinggal dibanding sektor jasa.

“Banyak talenta terbaik yang akhirnya pindah ke perusahaan lain karena persoalan kesejahteraan,” katanya.

Patdono juga mengusulkan agar sinergi industri tidak hanya melibatkan perusahaan tertentu saja, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan PT INKA sebagai salah satu pemain penting di industri transportasi nasional.

Peluang Manufaktur di Sektor Energi

Sementara itu, Direktur PT Barata Indonesia, Hertyoso Nursangsoko, menilai sektor energi dapat menjadi peluang besar bagi industri manufaktur nasional. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan banyak infrastruktur energi yang dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Barata memiliki kemampuan untuk membuat berbagai komponen pembangkit listrik hingga tangki penyimpanan migas. Namun, industri ini membutuhkan modal kerja besar dengan waktu pengembalian yang panjang,” katanya.

Dari sisi akademisi, Prof. Ir. Alva Edy Tontowi M.Sc., Ph.D. dari Teknik Industri UGM menilai tantangan besar industri manufaktur Indonesia adalah penguasaan teknologi inti.

“Kita sering hanya menjadi pengguna teknologi dari luar tanpa benar-benar menguasai desainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan standarisasi produk agar industri lokal dapat bersaing di pasar global.

“Salah satu hambatan besar produk manufaktur lokal adalah masalah sertifikasi,” katanya.

Selaku penanggap dari paparan PT Barata Indonesia, Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Hariyanto, memaparkan sejumlah peluang industri manufaktur di sektor energi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan produksi bioetanol nasional secara signifikan.

“Produksi bioetanol kita sekarang sekitar 300 hingga 350 ribu kiloliter, padahal kebutuhan bisa mencapai satu juta kiloliter. Kita butuh sekitar 35 sampai 40 pabrik gula baru dengan kapasitas besar,” katanya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tangki penyimpanan bahan bakar juga membuka peluang bagi industri logam dalam negeri.

Sebagai hasil dari forum tersebut, para peserta sepakat merumuskan berbagai gagasan strategis dalam bentuk white paper kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sektor manufaktur nasional.

Arman menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah merupakan kunci untuk menghidupkan kembali kejayaan manufaktur Indonesia.

“Harapannya kompetensi manufaktur yang sudah dimiliki Indonesia tidak hilang begitu saja. Kalau industri manufaktur kita kuat, maka ekosistem pendidikan teknik juga akan berkembang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diketahui berinisial LW (47), warga Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya. Saat kejadian, ia tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hijau muda untuk menjemput anaknya yang sedang mengikuti les privat bahasa Inggris di sekitar lokasi.

Insiden tersebut terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Surabaya bagian barat. Tembok bangunan kosong yang sebelumnya diduga merupakan sebuah toko yang sudah lama terbengkalai tiba-tiba roboh dan menimpa korban yang melintas di jalan tersebut.

Ketua RW 13 Kebraon, Setiagil (57), menjelaskan bahwa korban tertimpa dinding bangunan yang cukup besar. Bangunan tersebut merupakan bekas bangunan kosong yang telah lama tidak terpakai.

“Iya, korban tertimpa dinding bekas bangunan kosong. Kalau bangunannya sendiri lumayan besar, sekitar 15 meter dan panjang sekitar 30 meter, itu udah lama terbengkalai,” ujar Setiagil, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, dinding yang tersusun dari batu bata merah itu roboh secara tiba-tiba ketika cuaca buruk melanda kawasan tersebut. Tubuh korban yang berada tepat di sisi jalan langsung tertimpa reruntuhan hingga terjerembab dalam posisi tertelungkup.

Saat ditemukan warga, korban diketahui masih bernapas meski dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ia juga diduga mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan tembok.

“Dia pakai helm, tangannya patah kayaknya, lehernya juga kena ambrukan, lalu langsung dibawa ke rumah sakit,” kata Setiagil.

Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian segera mengevakuasi korban dan membawanya ke RSU Siti Khadijah Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nahas, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Kanit Reskrim Polsek Karang Pilang Polrestabes Surabaya, AKP Kusmianto, membenarkan bahwa korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit.

“Iya, satu orang pengendara motor dibawa ke rumah sakit dan dikabarkan sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan proses visum terhadap korban dengan bantuan Tim Inafis Polrestabes Surabaya di kamar jenazah RSU Siti Khadijah Sidoarjo.

“Kami masih proses visum bersama anggota Tim Inafis Polrestabes Surabaya,” katanya.

Kondisi dinding yang roboh hancur berkeping-keping. Di antara reruntuhan tersebut terlihat serpihan badan sepeda motor milik korban yang remuk akibat tertimpa material bangunan.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut cuaca ekstrem yang melanda Surabaya dan sejumlah wilayah di Jawa Timur pada hari yang sama dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berada di atas rata-rata.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, mengatakan kecepatan angin di Surabaya bahkan tercatat mencapai 52 kilometer per jam atau sekitar 20 knot.

“Hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur terjadi peningkatan kecepatan angin. Tertinggi saat ini dari pantauan kami di Surabaya tercatat 52 kilometer per jam atau 20 knot,” jelasnya.

Menurutnya, kecepatan angin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal yang umumnya berada di kisaran 10 hingga 15 knot.

“Kecepatan angin umumnya 10 sampai 15 knot,” ujarnya.

Taufiq menjelaskan fenomena cuaca tidak biasa ini dipicu oleh keberadaan tiga bibit siklon tropis di wilayah selatan Pulau Jawa yang memicu peningkatan kecepatan angin di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur.

“Penyebabnya ada tiga bibit siklon tropis di wilayah selatan 90S, 93S, dan 92P. Tiga bibit siklon ini berkolaborasi sehingga Jawa Timur mengalami dampak tidak langsung,” ungkapnya.

Fenomena peningkatan kecepatan angin ini disebut telah terjadi selama sekitar lima hari terakhir dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan.

“Fenomena ini diperkirakan berlangsung sampai 10 Maret 2026,” kata Taufiq.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa setelah periode tersebut, kondisi cuaca di Jawa Timur secara umum masih berada dalam musim hujan, meskipun sudah melewati fase puncaknya.

“Setelah tanggal 10 kondisinya secara umum masih musim penghujan, tapi sudah tidak berada di puncak musim hujan. Artinya curah hujan masih terjadi hingga akhir Maret di Jawa Timur,” jelasnya.

Cuaca ekstrem yang melanda Surabaya pada hari itu juga memicu sejumlah insiden lain seperti pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani arah Sidoarjo, papan reklame roboh di Jalan Frontage Ahmad Yani, serta tiang listrik roboh di Jalan Raya Taman, Sidoarjo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah kota memastikan para PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu, akan tetap menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 2026.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menyebut pemberian THR kepada PPPK menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memenuhi hak pegawai di lingkungan pemkot.

“Pokoknya semua ASN diberikan sesuai dengan aturan menteri kami kasih. Bahkan nanti yang insyaallah yang PPPK paruh waktu. Nanti kami juga koordinasikan, " ujar Eri,Kamis (5/3/2026).

Eri menjelaskan, proses pencairan THR saat ini masih dalam tahap administrasi. Pemerintah kota menargetkan pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat, bahkan paling lambat pekan depan.

“THR ini lagi diproses ya. Jadi, insyaallah ya mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan bisa cair sesuai dengan peraturannya menteri ya," terangnya.

Meski telah memastikan pemberian THR, Pemkot Surabaya masih melakukan perhitungan terkait besaran tunjangan yang akan diterima PPPK, terutama bagi mereka yang berstatus paruh waktu.

Eri mengakui, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur skema THR bagi PPPK paruh waktu. Karena itu, pemerintah kota masih melakukan koordinasi untuk menentukan formulasi yang paling tepat.

“Enggak hafal aku ya. Pokoknya semua ASN diberikan sesuai dengan aturan menteri kami kasih," imbuh Eri 

Meski regulasi nasional belum secara spesifik mengatur THR bagi PPPK paruh waktu, Pemkot Surabaya memastikan tetap akan memberikan tunjangan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

“Meski aturan kurangnya tidak ada ya, tetapi kami tetap akan memberikan nanti, tetapi nanti kita jumlahnya yang kita akan atur," tegasnya.

Di tingkat nasional, pemerintah melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah merilis aturan teknis pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis pembayaran THR dan gaji ketigabelas bagi ASN, TNI, dan Polri yang bersumber dari APBN.

Dengan kepastian tersebut, PPPK di lingkungan Pemkot Surabaya kini memiliki harapan yang sama dengan aparatur lainnya untuk menerima tambahan penghasilan menjelang hari raya, meski skema besarannya masih dalam tahap penghitungan pemerintah daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kota Surabaya memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN akan cair sebelum Lebaran, bahkan paling lambat pekan depan.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menyebut proses pencairan THR saat ini masih dalam tahap administrasi dan segera rampung dalam waktu dekat.

"THR lagi diproses. InsyaAllah mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan bisa cair sesuai dengan peraturannya menteri ya.” ucap Eri, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota memastikan seluruh ASN akan menerima THR sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, Eri mengaku tidak mengingat secara pasti jumlah total anggaran yang digelontorkan untuk pembayaran THR ASN di Surabaya. Namun ia memastikan seluruh aparatur akan menerima haknya sesuai regulasi yang berlaku.

"Enggak hafal aku ya (nominal). Pokoknya kabeh ASN dikasih sesuai dengan aturan menteri," imbuhnya.

Kebijakan pembayaran THR bagi aparatur negara pada 2026 juga telah ditetapkan pemerintah pusat. Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan sebelumnya mengumumkan total anggaran THR nasional mencapai sekitar Rp55 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan bagi aparatur negara yang terdiri dari aparatur sipil negara, prajurit TNI, serta anggota Polri.

Selain menetapkan anggaran, Kementerian Keuangan juga telah merilis aturan teknis pencairan THR dan gaji ke-13 tahun ini melalui regulasi resmi pemerintah.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ketigabelas bagi ASN, TNI, dan Polri yang bersumber dari APBN.

Dalam pernyataan sebelumnya, Menteri Keuangan menargetkan pencairan THR aparatur negara dapat dilakukan pada awal Ramadan guna mendukung daya beli masyarakat menjelang hari raya.

Dengan terbitnya regulasi teknis tersebut, pemerintah daerah kini tinggal menyesuaikan proses administrasi pencairan di masing-masing instansi.

Kepastian yang disampaikan Wali Kota Surabaya menjadi sinyal bahwa proses pencairan THR ASN di kota Pahlawan sedang berjalan dan segera direalisasikan. Jika seluruh tahapan administrasi selesai tepat waktu, para ASN Surabaya berpotensi menerima THR lebih awal sebelum puncak kebutuhan menjelang Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jawa Timur resmi disuspend oleh Badan Gizi Nasional karena dinilai tidak memenuhi standar mutu operasional.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan keputusan penghentian sementara itu merupakan hasil evaluasi BGN terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya selama Ramadan.

“Yang 17 itu sudah diumumkan BGN, sekarang masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, totalnya juga sama sekitar 17,” kata Emil, Kamis (5/3/2026).

Artinya, selain 17 SPPG yang sudah disuspend, saat ini terdapat sekitar 17 unit lainnya yang masih berada dalam tahap pemantauan dan evaluasi oleh Satgas BGN. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG benar-benar mematuhi standar operasional program pemenuhan gizi bagi siswa.

Menurut Emil, proses evaluasi ini berkaitan dengan penerapan kebijakan terbaru BGN melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadan. Surat edaran tersebut memuat sejumlah ketentuan teknis, mulai dari komposisi menu makanan hingga sistem distribusi kepada siswa.

“Termasuk soal paket makanan dan rekomendasinya (MBG selama Ramadan),” jelasnya.

Dalam aturan tersebut, BGN memberikan panduan khusus mengenai jenis makanan yang dianjurkan untuk anak-anak. Pengelola SPPG diminta memastikan menu yang disediakan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman dikonsumsi dalam rentang waktu distribusi yang cukup panjang.

“Jadi SPPG harus benar-benar mengikuti panduan itu. Jangan memilih makanan yang berisiko cepat basi. Katakan saja buah, pastikan buah itu isinya masih segar,” ujar Emil.

Selain soal menu, mekanisme distribusi makanan selama Ramadan juga diatur lebih rinci. Dalam skema terbaru, BGN menyediakan tas khusus untuk menyalurkan paket MBG kepada siswa. Tas tersebut akan digunakan secara bergantian setiap hari.

“Kemudian ada tas yang diterima siswa itu keesokannya harus kembali ke sekolah untuk diisi MBG di hari tersebut, jadi skemanya sudah ditetapkan dengan baik oleh BGN,” ucapnya.

Adapun 17 SPPG yang disuspend tersebar di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Rinciannya yakni empat SPPG di Sumenep, tiga SPPG di Jember, tiga SPPG di Banyuwangi, dua SPPG di Ngawi, dan dua SPPG di Bojonegoro. Sementara masing-masing satu SPPG berada di Nganjuk, Situbondo, dan Madiun.

Meski demikian, Emil mengungkapkan bahwa salah satu SPPG yang tercantum dalam daftar tersebut kemungkinan tidak melakukan pelanggaran. Unit layanan yang dimaksud adalah SPPG Cangkriman di Kabupaten Nganjuk, yang saat ini masih menunggu peninjauan ulang oleh Satgas BGN.

“Itu 17 SPPG yang sudah di-suspend BGN. Namun satu SPPG yang di Nganjuk yakni SPPG Cangkriman itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan,” terangnya.

Emil menegaskan bahwa status suspend bukan berarti penutupan permanen. SPPG yang dihentikan sementara masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi, selama pengelola bersedia melakukan pembenahan menyeluruh dan mengikuti standar kualitas yang ditetapkan oleh BGN.

“Bisa, asal ada pembenahan menyeluruh, dan ada quality control dari BGN yang memantau,” tandas Emil. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada aktivitas warga, tetapi juga berpotensi memicu gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan, kelelahan, hingga penyakit akibat daya tahan tubuh yang menurun saat berpuasa.

Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan seluruh Puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan selama Ramadan 2026. Meski terdapat penyesuaian jam operasional, akses layanan bagi masyarakat ditegaskan tetap berjalan optimal.

Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.17.1/2550/436.7.2/2026 tentang Pengaturan Jam Pelayanan selama Bulan Suci Ramadan 1446 H/2026 M di lingkungan fasilitas kesehatan milik Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menegaskan bahwa pelayanan tidak dihentikan, hanya disesuaikan dengan ritme Ramadan.

"Seluruh Puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan selama Ramadan dengan jam operasional yang telah disesuaikan, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses layanan secara nyaman," ujar Nanik, saat dikonfirmasi pada Rabu (4/3/2026).

Selama Ramadan, layanan pagi Puskesmas dibuka pada Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 WIB, Jumat pukul 08.00–11.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00–12.00 WIB. Sementara layanan sore berlangsung Senin hingga Jumat pukul 14.00–16.30 WIB.

Nanik menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan tanpa mengurangi jenis layanan yang tersedia. Seluruh Puskesmas di Surabaya tetap membuka layanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi, kesehatan ibu dan anak (KIA), layanan gizi, psikologi, pengobatan tradisional (batra), laboratorium, hingga pelayanan kesehatan keluarga.

Ia juga memastikan layanan kegawatdaruratan tetap menjadi prioritas utama, terutama di tengah potensi peningkatan kasus kesehatan akibat cuaca ekstrem dan perubahan pola aktivitas masyarakat selama puasa.

“Untuk Puskesmas rawat inap, layanan gawat darurat tetap buka 24 jam. Sedangkan yang non-rawat inap tetap siap on call apabila ada kasus kegawatdaruratan,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, Puskesmas rawat inap di Surabaya tetap beroperasi penuh selama 24 jam. Sementara Puskesmas non-rawat inap mengikuti jam operasional Ramadan, namun tetap siaga dan dapat dihubungi kapan pun jika terjadi kondisi darurat.

Tak hanya layanan pengobatan, program imunisasi serta layanan kesehatan ibu dan anak juga tetap berjalan selama Ramadan. Bahkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan terkait pelaksanaan puasa, yang difasilitasi tenaga promosi kesehatan di masing-masing Puskesmas.

Di sisi lain, Dinkes Surabaya juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah puasa di tengah cuaca yang tak menentu. Warga dianjurkan melakukan aktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh saat sahur dan berbuka.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama Ramadan dengan pola hidup sehat, agar ibadah puasa dapat dijalani dengan lancar,” pungkas Nanik.

Dengan kepastian layanan ini, Pemkot Surabaya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak ragu mengakses fasilitas kesehatan selama Ramadan, sekalipun cuaca ekstrem melanda kota. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung menyiagakan tim di tujuh area penanganan pohon tumbang yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Kepala DLH Surabaya, Dedik Irianto, mengungkapkan bahwa pembagian tim ke dalam tujuh rayon taman dilakukan agar respons di lapangan bisa lebih cepat dan efektif, terutama saat terjadi pohon tumbang maupun genangan.

“Tim sudah kami bagi di tujuh rayon taman agar penanganan darurat bisa lebih cepat,” ujar, Dedik, Rabu (4/3/2026).

Menurut Dedik, skema rayonisasi itu memungkinkan petugas terdekat langsung bergerak tanpa harus menunggu bantuan dari wilayah lain. Penanganan darurat yang dimaksud tidak hanya pemotongan pohon tumbang, tetapi juga pembersihan saluran air yang tersumbat akibat ranting maupun material lainnya.

Hujan lebat disertai angin kencang pada Senin (2/3/2026) menjadi yang terparah dan jadi bukti nyata urgensi langkah tersebut. Wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Timur tercatat sebagai area paling terdampak. 

Sejumlah pohon trembesi berukuran besar tumbang di kawasan Jalan Diponegoro hingga Jalan Tambaksari, yang sempat memicu kemacetan lalu lintas. Dedik menjelaskan, seluruh peralatan sudah disiapkan sejak awal sesuai arahan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Kami sudah siapkan mesin senso yang sudah diasah hingga armada tangki penyedot genangan,” katanya.

Ia menegaskan, saat hujan deras mengguyur kota, DLH memegang dua prioritas utama, yakni untuk segera melakukan penyedot saat ada genangan dan segera mengirimkan tim senso untuk evakuasi pohon tumbang.

“Kalau banjir kita sedot, kalau ada pohon tumbang tim senso langsung terjun ke lokasi,” tegasnya.

Dalam kejadian hujan badai sebelumnya, memang sempat ada laporan kendaraan roda empat yang tertimpa pohon. Namun, Dedik memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah, pemilik mobil selamat semua,” ucapnya.

Proses evakuasi di lapangan juga melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Sinergi ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terutama ketika pohon tumbang menutup akses jalan utama.

Di sisi pencegahan, DLH Surabaya sebenarnya telah rutin melakukan perantingan pohon, baik di jalan protokol maupun berdasarkan laporan warga. Langkah ini bertujuan mengurangi beban pohon agar tidak mudah roboh saat diterpa angin kencang.

“Perantingan kami lakukan rutin, tapi saat hujan turun fokus kami beralih ke antisipasi bencana dan pembersihan,” jelas Dedik.

Menghadapi prediksi cuaca ekstrem hingga 10 Maret 2026, DLH juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama ketika berkendara di tengah hujan lebat dan angin kencang.

“Jangan berlindung di bawah pohon besar atau baliho saat angin kencang,” imbaunya.

Selain itu, masyarakat diminta segera melapor jika melihat pohon yang tampak rapuh atau condong. DLH akan memprioritaskan pengecekan pohon di tepi jalan utama yang bisa dijangkau mobil Skywalker demi keamanan petugas dan efisiensi waktu.

“Kalau ada pohon yang membahayakan, segera laporkan agar bisa kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aduan tersebut dilayangkan oleh delapan pekerja dari berbagai perusahaan di wilayah Jawa Timur. Inti laporan yang diterima menyebutkan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja belum membayarkan THR sebagaimana mestinya.

Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan memastikan seluruh aduan langsung ditindaklanjuti melalui posko THR yang telah dibuka.

"Saat ini sudah menerima pengaduan kasus dari pekerja (delapan kasus). Pengaduan tersebut dari pekerja di perusahaan yang ada di Jatim, dengan keterangan pengaduan perusahaan belum membayar THR," ujar Sigit, Rabu (4/3/2026).

Ia menegaskan, persoalan THR tidak boleh berlarut-larut menjelang hari raya karena menyangkut hak normatif pekerja yang waktunya sangat krusial. Oleh sebab itu, setiap laporan yang masuk akan segera diproses oleh pengawas ketenagakerjaan.

Sigit memastikan, penanganan dilakukan secara bertahap dan profesional. Disnakertrans tidak serta-merta menjatuhkan sanksi, melainkan lebih dulu membuka ruang dialog antara pekerja dan perusahaan.

“Ruang komunikasi dibuka lebar agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kami ingin semua diselesaikan lewat jalur resmi, dengan duduk bersama dan hak pekerja terpenuhi,” jelasnya.

Dalam mekanismenya, tim posko THR akan melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor, sebelum mengambil langkah lebih lanjut di lapangan. Pendekatan mediasi diutamakan guna memastikan persoalan dapat diselesaikan tanpa eskalasi.

Kendati demikian, Disnakertrans Jatim juga telah menyiapkan skema sanksi apabila dalam proses klarifikasi ditemukan adanya pelanggaran ketentuan pembayaran THR. Langkah tegas itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan dan tidak menunda kewajiban hingga melewati batas maksimal H-7 Lebaran.

Dengan masuknya delapan aduan tersebut, Disnakertrans Jatim mengingatkan kembali seluruh perusahaan agar tidak menunggu laporan untuk memenuhi kewajibannya. Pemerintah berharap persoalan THR dapat diselesaikan lebih dini sehingga pekerja bisa menyambut Lebaran dengan tenang dan haknya tetap terpenuhi tepat waktu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah antisipatif. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengimbau warga untuk menunda sementara waktu bepergian ke luar negeri, terutama ke wilayah yang berpotensi terdampak konflik. 

Ia menegaskan, imbauan tersebut dikeluarkan sebagai langkah pencegahan demi keselamatan warga.

“Kami harapkan juga, warga Surabaya, ketika kondisi Timur Tengah panas begini, ada perang ini, saya berharap warga Surabaya tidak ke luar negeri dulu,” kata Eri saat dikonfirmasi pada Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, situasi perang memiliki karakter yang sulit diprediksi. Serangan bisa terjadi secara tiba-tiba dan menyasar berbagai titik, termasuk fasilitas strategis maupun wilayah sipil. Karena itu, kehati-hatian menjadi hal utama yang perlu dikedepankan.

Selain mengimbau penundaan perjalanan, Pemkot Surabaya juga bergerak melakukan koordinasi lintas instansi. Salah satu fokusnya adalah memastikan kondisi warga Surabaya yang saat ini tengah berada di Timur Tengah, khususnya jamaah umrah.

Eri menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Surabaya untuk memantau keberadaan dan kondisi warga.

“Sudah, kami dengan Kemenag Surabaya untuk berkoordinasi dengan Kemenag (pusat) dan mengetahui warga Surabaya yang ada di sana,” katanya lagi.

Langkah ini dinilai penting mengingat mobilitas warga Surabaya ke Timur Tengah cukup tinggi, terutama untuk keperluan ibadah umrah. Dengan koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat lebih cepat memperoleh informasi apabila terjadi situasi darurat yang membutuhkan penanganan atau respons lanjutan.

Tak hanya kepada warga yang berencana bepergian, Eri juga menyampaikan pesan khusus kepada warga Surabaya yang saat ini sudah berada di kawasan Timur Tengah agar meningkatkan kewaspadaan.

“Dan warga Surabaya yang ada di Timur Tengah, saya harapkan hati-hati. Karena perang ini tidak bisa diprediksi ada serangan-serangan,” tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dampak paling tragis terjadi di sebuah bangunan di Jalan Pakuwon Indah, ketika seorang pekerja gondola berinisial RS (51), warga Tambak Wedi, Kenjeran, meninggal dunia setelah terjebak di ketinggian saat hujan deras dan angin kencang melanda.

Selain korban jiwa, hujan badai juga menyebabkan kerusakan di berbagai titik kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya mencatat sedikitnya 55 pohon tumbang di 17 kecamatan, mulai dari Tambaksari, Tegalsari, Gubeng, hingga Rungkut dan Benowo. 

Pohon yang tumbang terdiri dari berbagai jenis, seperti trembesi, mangga, mahoni, palem, hingga sepatu dea, dengan diameter mencapai 40 hingga 60 sentimeter.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menjelaskan, cuaca ekstrem meliputi hujan deras dan angin kencang melanda secara merata di seluruh wilayah Surabaya pada Senin (2/3/2026) kemarin.

"Hujannya rata hampir di seluruh wilayah, ada beberapa pohon tumbang di Kecamatan Tambaksari, Tegalsari, Asem Rowo, Gubeng, Sawahan, Bubutan," kata Linda, Selasa (3/3/2026).

"Kemudian, Kecamatan Wonokromo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Krembangan, Bulak, Sukolilo, Sambikerep, Genteng, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, dan Benowo," imbuhnya.

Ia menambahkan, selain faktor angin kencang dan hujan lebat, kondisi pohon yang sudah tua turut memperbesar risiko tumbang.

"Petugas langsung melakukan perantingan di masing-masing lokasi, kedepan juga akan terus dilakukan perompesan (pemangkasan) dahan pohon di beberapa wilayah," kata Linda.

Tidak hanya pohon tumbang, cuaca ekstrem juga menyebabkan kerusakan pada sedikitnya empat rumah warga yang tersebar di Kecamatan Gunung Anyar, Bubutan, Genteng, dan Sukomanunggal. Penanganan sudah dilakukan dengan melibatkan perangkat kelurahan setempat.

"Seluruh bangunan yang rusak saat ini masih dalam proses penanganan, dengan koordinasi bersama perangkat kelurahan setempat," ujarnya.

Di sisi lain, BMKG Juanda sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini bahwa seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, berpotensi mengalami cuaca ekstrem pada 1 hingga 10 Maret 2026. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor atmosfer global dan regional yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan.

Kepala BMKG Juanda Taufiq Hermawan mengonfirmasi peringatan tersebut dan menjelaskan bahwa wilayah Jawa Timur saat ini tengah memasuki masa peralihan musim yang rentan memicu cuaca ekstrem.

"Diprakirakan hingga tanggal 10 Maret akan terjadi peningkatan cuaca ekstrem yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat," ujar Taufiq.

Ia menjelaskan, gangguan atmosfer seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby, dan kondisi suhu muka laut yang masih hangat di perairan selatan Jawa Timur turut memperkuat potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir.

"Suhu muka laut di perairan selatan Jawa Timur masih cukup signifikan serta kondisi atmosfer lokal yang labil turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang," imbuhnya.

BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca ekstrem dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, puting beliung, hujan es, hingga tanah longsor. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruang maupun di area yang berisiko tinggi.

"Selain itu, masyarakat dapat memantau kondisi cuaca terkini berdasarkan citra radar cuaca WOFI melalui website serta informasi peringatan dini 3 harian serta peringatan dini setiap 2–3 jam ke depan yang dibagikan BMKG Juanda," pungkas Taufiq. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Untuk menjawab tantangan tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memperkenalkan RoboDog, robot anjing otonom berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat dikendalikan dari jarak ribuan kilometer dan dirancang untuk menjalankan tugas di lingkungan berisiko tinggi.

Inovasi itu pertama kali diperkenalkan di AI-RAN Research Center, Surabaya, Sabtu (28/2/2026), melalui kolaborasi ITS bersama Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Nokia, dan NVIDIA. 

Sinergi tersebut menggabungkan kekuatan robotika, jaringan 5G, dan komputasi AI mutakhir untuk menghadirkan robot otonom yang mampu memahami perintah manusia dan merespons kondisi lingkungan secara real time.

Perwakilan pengembang RoboDog ITS, Yuke Brilliant Hestiavin, menjelaskan bahwa robot ini dirancang tidak sekadar bergerak berdasarkan perintah manual, tetapi mampu memahami instruksi berbasis suara manusia dan membaca situasi di sekitarnya melalui sensor canggih.

“Kemampuan ini dapat dikendalikan dalam jarak ribuan kilometer,” ungkap Yuke saat dikonfirmasi pada Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, RoboDog dilengkapi kamera dan sensor LiDAR yang memungkinkan robot memetakan lingkungan, mendeteksi objek, serta mengidentifikasi potensi bahaya secara langsung. Dengan kemampuan tersebut, robot dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri, terutama pada sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan manusia.

Dalam demonstrasi yang dilakukan, RoboDog yang berada di Surabaya berhasil menerima perintah suara dari pengguna di Barcelona, Spanyol. Robot kemudian menjalankan instruksi untuk memeriksa kondisi suatu lokasi, memastikan keamanan area, serta mendeteksi kemungkinan aktivitas mencurigakan. 

Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa robot dapat dioperasikan secara global tanpa operator harus berada di lokasi berbahaya. Mahasiswa Departemen Teknik Komputer ITS tersebut menilai, kemampuan robot memahami konteks dan situasi menjadi keunggulan utama dalam implementasi di dunia industri modern.

“Robot ini aplikatif untuk industri yang berisiko tinggi bagi manusia,” ujarnya.

Di balik kemampuan kendali jarak jauh tersebut, teknologi Artificial Intelligence Radio Access Network (AI-RAN) yang dikembangkan IOH menjadi fondasi utama sistem. Teknologi itu memungkinkan perintah yang dikirim dari lokasi jauh dapat diproses dan diterjemahkan menjadi aksi robot secara cepat melalui jaringan 5G.

VP Head of Technology Strategy & Partnership Management IOH, Irwan Radius, menjelaskan bahwa integrasi AI dengan jaringan telekomunikasi menjadi terobosan penting dalam pengembangan robotika otonom.

“Teknologi ini memungkinkan sinkronisasi antara pusat pemantauan di Spanyol dan robot di Surabaya dengan jeda sangat rendah,” jelas Irwan.

Ia menambahkan, pendekatan AI-RAN mengubah fungsi jaringan telekomunikasi dari sekadar jalur transmisi data menjadi pusat pemrosesan kecerdasan buatan. Dengan demikian, robot dapat merespons perintah dengan latensi sangat rendah, yang menjadi syarat utama bagi pengoperasian robot dan drone otonom secara aman dan efektif.

“Arsitektur ini memungkinkan latensi ultra-rendah yang dibutuhkan untuk pengembangan AI berbentuk fisik seperti robotika dan drone otonom,” paparnya.

Teknologi tersebut juga didukung infrastruktur jaringan 5G dari Nokia yang memastikan konektivitas stabil dan cepat, serta komputasi GPU dari NVIDIA yang memungkinkan pemrosesan AI dalam skala kompleks dan real time. ITS kemudian mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam sistem robotika yang siap dioperasikan di lapangan.

Ke depan, inovasi RoboDog tidak hanya menjadi bukti kemampuan teknologi nasional, tetapi juga akan diperkenalkan di panggung global melalui ajang Mobile World Congress 2026 yang digelar di Barcelona, Spanyol, pada Maret 2026 ini.

Partisipasi tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas dalam menciptakan teknologi robotika dan AI yang kompetitif di tingkat internasional.

Irwan berharap, kehadiran RoboDog dapat membuka peluang kolaborasi global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai inovator teknologi.

“Semoga melalui forum internasional ini, inovasi anak bangsa semakin mendapat ruang dan peluang kolaborasi di kancah global,” tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Asosiasi Perjalanan Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Jawa Timur mengungkapkan, pembatalan penerbangan umrah mulai terjadi sejak Sabtu, 28 Februari 2026. Gangguan ini terutama menimpa penerbangan dengan rute transit melalui sejumlah kota hub internasional yang selama ini menjadi jalur utama menuju Arab Saudi.

Ketua DPD Amphuri Jawa Timur Mohammad Sufyan Arief mengatakan, hampir seluruh penerbangan yang menggunakan jalur transit di sejumlah negara terdampak langsung oleh situasi konflik yang memanas di kawasan tersebut.

“Mulai keberangkatan yang kemarin Sabtu. Yang transit melalui ini semua cancel,” kata Arief saat dihubungi pada Minggu (1/3/2026).

Adapun rute transit yang terdampak pembatalan meliputi Amman (Yordania), Kuwait, Dubai dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Doha (Qatar), Bahrain, Moscow (Rusia), hingga Peshawar (Pakistan). Kota-kota tersebut merupakan titik transit penting bagi maskapai internasional yang melayani penerbangan jemaah umrah dari Indonesia menuju Arab Saudi.

Pembatalan itu terutama terjadi pada maskapai-maskapai internasional yang berbasis di Timur Tengah, seperti Emirates, Etihad Airways, dan Qatar Airways, yang selama ini menjadi pilihan utama jemaah karena jaringan penerbangannya yang luas.

Meski demikian, tidak semua penerbangan terdampak. Hingga awal Maret 2026, penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi masih beroperasi normal dan menjadi alternatif utama bagi jemaah yang tetap berangkat.

“Tapi sampai pagi ini pesawat yang direct flight alhamdulillah masih terbang seperti Garuda, Saudia, dan Lion Air,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan perjalanan umrah bukan terjadi karena penutupan akses ke Arab Saudi, melainkan lebih disebabkan oleh terganggunya jalur transit dan kebijakan maskapai yang menyesuaikan dengan situasi keamanan regional.

Terkait jumlah pasti jemaah yang terdampak, Amphuri Jawa Timur belum dapat memastikan angka pastinya. Hal ini karena sebagian jemaah masih menggunakan penerbangan langsung, sementara data resmi jemaah umrah yang terdaftar berada di sistem milik Kementerian Agama.

“Data resmi terkait jemaah yang terdampak berada di Kementerian Agama melalui sistem Siskopatuh,” jelasnya.

Selain jemaah yang berangkat melalui biro perjalanan resmi, terdapat pula jemaah mandiri yang jumlahnya lebih sulit dipantau karena tidak terdaftar dalam sistem penyelenggara umrah resmi.

“Selain itu, ada juga jemaah mandiri yang keberangkatannya belum bisa dipastikan jumlahnya, karena tidak melalui penyelenggara resmi,” lanjutnya.

Situasi ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial bagi jemaah maupun penyelenggara perjalanan umrah. Pasalnya, pihak Arab Saudi umumnya tetap memberlakukan kebijakan reservasi sesuai jadwal awal, meskipun terjadi pembatalan akibat faktor eksternal seperti konflik geopolitik.

Amphuri Jawa Timur menyebut, saat ini seluruh pihak masih menunggu perkembangan situasi dan berharap kondisi segera stabil agar perjalanan umrah dapat kembali berjalan normal.

“Pada dasarnya, seluruh pihak, baik travel maupun jemaah, berharap tetap bisa berangkat ke Tanah Suci selama situasi memungkinkan,” ujarnya.

Ia juga berharap gangguan ini bersifat sementara dan operasional penerbangan dapat kembali normal dalam waktu dekat.

“Harapannya 3 hari ini normal, tiket kepulangan masih bisa dipakai,” pungkas Arief. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Lakarsantri Kompol Imam Solikin menjelaskan, insiden bermula saat dua pekerja sedang melakukan pekerjaan di bagian luar gedung apartemen dengan menggunakan gondola yang menggantung di sisi bangunan. Keduanya tengah berada di ketinggian saat kondisi cuaca tiba-tiba berubah drastis.

“Kemudian dilakukan evakuasi oleh tim dari apartemen dibantu oleh tim BPBD dan pemadam kebakaran. Terdapat dua korban. Satu luka dan satu meninggal dunia,” kata Imam Solikin saat dikonfirmasi pada Senin (2/3/2026).

Menurut keterangan polisi, hujan deras yang turun secara tiba-tiba disertai angin kencang membuat gondola yang digunakan pekerja bergoyang hebat. Kuatnya terpaan angin menyebabkan alat kerja tersebut tersapu dan kehilangan stabilitas, sehingga membahayakan keselamatan pekerja yang berada di atasnya.

Dalam insiden tersebut, polisi mengidentifikasi korban meninggal dunia berinisial ES, warga Tambak Wedi Baru, Surabaya. Sementara satu korban selamat berinisial RB, warga Tambak Wedi, Surabaya, mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis.

Kepolisian memastikan proses evakuasi berjalan dengan melibatkan sejumlah unsur gabungan, termasuk tim internal apartemen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya. Selama proses evakuasi berlangsung, situasi di lokasi dinyatakan aman dan terkendali.

Sebelumnya, pihak manajemen apartemen menyebut kedua pekerja sempat terombang-ambing di ketinggian saat hendak turun menggunakan gondola. Building Manager Water Place Residence, Melly Muryana, mengatakan cuaca buruk menjadi pemicu utama insiden tersebut.

“Ada dua orang pekerja. Saat hendak turun, mereka terkena angin kencang. Mereka terhenti di lantai 25 dan terombang-ambing,” ujar Melly.

Ia juga memastikan kedua pekerja telah menggunakan perlengkapan keselamatan kerja berupa pengaman tubuh saat menjalankan tugas di ketinggian.

“Betul. Setelah dievakuasi, satu orang dinyatakan meninggal dunia,” kata Melly.

Insiden tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Surabaya pada siang hari. Kekuatan angin yang datang secara mendadak membuat gondola yang menggantung di sisi gedung tidak stabil dan bergoyang hebat, hingga menyebabkan kecelakaan fatal.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait insiden tersebut, termasuk memastikan seluruh prosedur keselamatan kerja telah diterapkan serta mengkaji faktor cuaca ekstrem yang menjadi penyebab utama kecelakaan kerja di ketinggian tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Imbas cuaca ekstrem tersebut, satu pekerja dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya selamat dan dilarikan ke rumah sakit.

Insiden tersebut terjadi saat kedua pekerja sedang berada di gondola untuk melakukan pekerjaan di bagian luar gedung, baik pembersihan kaca maupun pekerjaan sealant. 

Namun, cuaca tiba-tiba berubah drastis, dengan hujan deras dan angin kencang menghantam kawasan tersebut, membuat gondola kehilangan stabilitas dan bergoyang hebat.

Building Manager Water Place Residence, Melly Muryana, mengatakan saat kejadian terdapat dua pekerja yang sedang berada di gondola dan hendak turun sebelum angin kencang datang menerpa.

"Ada dua orang pekerja. Saat hendak turun, mereka terkena angin kencang. Mereka terhenti di lantai 25 dan terombang-ambing. Kondisinya sadar," kata Melly, Senin (2/3/2026). 

Ia juga memastikan kedua pekerja telah dilengkapi alat pengaman tubuh sesuai standar keselamatan kerja, dan pihak manajemen segera berkoordinasi untuk proses evakuasi begitu insiden terjadi.

"Mereka dilengkapi dengan pengaman tubuh. Saat ini proses evakuasi sudah dilakukan," ujarnya.

Video amatir yang beredar luas di masyarakat, termasuk video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Command Center 1123 Surabaya memperlihatkan gondola bergoyang hebat akibat terpaan angin. 

Dalam rekaman berdurasi sekitar 23 detik itu, gondola tampak menghantam dinding dan kaca gedung beberapa kali. Salah satu pekerja terlihat bergelantungan, sementara rekannya diduga masih berada di gondola.

Seorang warga bernama Anang Ma’ruf yang menyaksikan langsung kejadian tersebut mengatakan kondisi pekerja terlihat sangat memprihatinkan saat badai berlangsung.

Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya dan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi darurat. Command Center 112 Surabaya juga turut memantau dan mengoordinasikan penanganan di lapangan.

Petugas Command Center 112 Surabaya, Ekky Maulana Nugraha, membenarkan bahwa terdapat dua korban dalam kejadian tersebut, dengan satu korban tidak dapat diselamatkan.

“Korbannya dua orang. Satu alhamdulillah selamat dirujuk ke rumah sakit. Satunya tidak dapat tertolong, meninggal dunia, yang terjebak bergelantungan,” kata Ekky.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya, Laksita Rini Sevriani, juga mengonfirmasi adanya korban meninggal dunia akibat insiden tersebut, sementara proses evakuasi masih berlangsung saat itu.

“Infonya satu orang meninggal dunia. Untuk datanya nanti, belum selesai evakuasinya,” ujar Rini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Surabaya, M. Rokhim, menjelaskan bahwa kedua pekerja berada dalam satu gondola saat insiden terjadi. Ia menyebut satu korban berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar, sedangkan korban lainnya ditemukan meninggal dunia saat proses evakuasi dari ketinggian.

“Yang satu sudah terevakuasi, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kondisi masih sadar,” kata Rokhim.

“Yang satu ini masih proses menurun dari lantai 25, kondisi MD (meninggal dunia),” lanjutnya.

Menurut Rokhim, angin kencang menjadi faktor utama penyebab insiden yang berujung maut tersebut, meskipun para pekerja telah menggunakan alat keselamatan kerja.

“Angin kencang ini. Angin kencang sekali sama hujan tadi ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelimpahan tersebut dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti, menandai berakhirnya tahap penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan dalam kasus yang sempat viral dan memicu perhatian publik.

Tiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing adalah Samuel Ardi Kristanto, Mohammad Yasin, dan Sugeng Yulianto. Ketiganya kini berada dalam kewenangan jaksa untuk proses hukum lebih lanjut, termasuk persiapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Ida Bagus Putu Widnyana, membenarkan pelimpahan tersebut dan menjelaskan status hukum para tersangka.

“Sedangkan tersangka Mohammad Yasin dan Sugeng Yulianto disangkakan dengan Pasal 262 Ayat (1) KUHP, tentang pengeroyokan dengan pidana penjara maksimal 5 tahun,” katanya, Minggu (1/3/2026).

Ia menambahkan, para tersangka akan segera menghadapi proses persidangan dalam waktu dekat. Sembari menunggu proses dan jadwal sidang dirilis, ketiga tersangka akan ditahan di Rutan Kelas 1 di daerah Medaeng.

“Sambil menunggu proses, ketiganya dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya Medaeng,” tambahnya.

Selain itu, Samuel Ardi Kristanto juga dijerat sejumlah pasal tambahan yang berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen bermasalah dalam sengketa kepemilikan lahan yang menjadi pemicu konflik.

Bermula dari Sengketa Dokumen Kepemilikan

Kasus ini berawal dari klaim kepemilikan lahan dan bangunan di Dukuh Kuwukan, Surabaya, yang selama ini ditempati Nenek Elina. Sengketa muncul setelah Samuel Ardi Kristanto menunjukkan dokumen jual beli yang mengklaim kepemilikan atas lahan dan rumah tersebut.

Namun, Nenek Elina menolak klaim tersebut dan menegaskan tidak pernah menjual rumah yang ia tempati. Penolakan itu kemudian memicu konflik terbuka antara kedua pihak.

Konflik kepemilikan tersebut kemudian meningkat menjadi tindakan fisik. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam upaya pengusiran paksa terhadap Nenek Elina dan penghuni rumah lainnya.

Pengusiran itu dilakukan sebelum akhirnya bangunan rumah diratakan dengan tanah. Peristiwa tersebut sempat terekam dan viral di media sosial, memicu gelombang simpati publik terhadap korban sekaligus desakan agar aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku.

Tindakan pengusiran dan perusakan itu menjadi dasar utama penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian hingga akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Dengan dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surabaya, kasus ini kini memasuki tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk disidangkan.

Proses persidangan nantinya akan menentukan pertanggungjawaban pidana para tersangka, serta menjadi penentu keadilan bagi korban dalam sengketa yang berujung pada pengusiran dan kehilangan tempat tinggal tersebut. (*)

Editor: Danu

Kini, Pemerintah Kota Surabaya kembali mempercepat reformasi dengan meluncurkan sistem baru berbasis voucher untuk memastikan setiap rupiah retribusi benar-benar masuk ke kas daerah.

Skema bernama Voucher Parkir Suroboyo disiapkan sebagai alternatif pembayaran nontunai yang akan diterapkan di seluruh titik parkir tepi jalan umum. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi digitalisasi retribusi parkir, sekaligus menutup celah kebocoran yang selama ini dinilai masih terjadi akibat transaksi tunai yang sulit dilacak secara akurat.

Pelaksanaan program ini berada di bawah kendali Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertanggung jawab menyiapkan seluruh mekanisme distribusi, pencatatan, hingga pelaporan transaksi secara terintegrasi. 

Setiap voucher yang digunakan akan langsung tercatat sebagai retribusi resmi, sehingga meminimalkan potensi selisih antara pembayaran pengguna dan setoran yang diterima pemerintah.

Plt. Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan sistem voucher ini bukan sepenuhnya hal baru. Sebelumnya, skema serupa telah diuji coba di sejumlah lokasi dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi transaksi di luar ketentuan.

“Voucher Parkir Suroboyo ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh warga di seluruh titik parkir tepi jalan umum di Surabaya,” kata Trio, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan, voucher akan dijual melalui minimarket dan toko modern agar mudah diakses masyarakat. Pengguna cukup membeli voucher sesuai kebutuhan, lalu menyerahkannya kepada juru parkir saat menggunakan fasilitas parkir. Dengan mekanisme ini, pertukaran uang tunai langsung antara pengguna dan juru parkir dapat dihilangkan.

Tarif parkir yang berlaku tetap mengacu pada ketentuan resmi, yakni Rp 2.000 untuk sepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil. Nominal tersebut tercetak jelas pada voucher, sehingga tidak ada perbedaan tarif di lapangan dan masyarakat terlindungi dari pungutan di luar ketentuan.

Selain voucher fisik, Pemkot Surabaya juga tetap menyediakan opsi pembayaran digital lainnya, seperti QRIS dan kartu uang elektronik. Kombinasi berbagai metode pembayaran ini diharapkan memudahkan masyarakat memilih cara transaksi yang paling praktis, sekaligus mempercepat peralihan dari sistem tunai ke nontunai.

Untuk mendorong adopsi, pemerintah juga menyiapkan promo dan diskon bagi pengguna voucher maupun metode pembayaran digital lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi sistem parkir menuju pengelolaan yang lebih transparan dan modern.

Menurut Trio, seluruh transaksi yang tercatat secara otomatis akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dana parkir langsung masuk ke kas pemerintah tanpa perantara. Pendapatan tersebut nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan fasilitas publik dan peningkatan layanan transportasi di kota.

“Jadi diharapkan dengan berbagai pilihan cara transaksi pembayaran parkir ini dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat serta tidak ada hal yang tidak transparan,” ujarnya.

Melalui penerapan Voucher Parkir Suroboyo dan integrasi sistem pembayaran digital, Pemkot Surabaya berharap persoalan klasik kebocoran retribusi parkir yang selama ini sulit dikendalikan dapat ditekan. 

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan kota. (*)

Editor: Danu 

Untuk memastikan kewajiban itu tidak diabaikan oleh perusahaan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya membuka Posko Pengaduan THR Keagamaan 2026.

Posko tersebut mulai beroperasi sejak 26 Februari hingga 27 Maret 2026. Selain menerima pengaduan, posko juga menjadi pusat konsultasi, sosialisasi, dan pengawasan guna memastikan seluruh perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu.

Kepala Disperinaker Surabaya, Hebi Djuniantoro, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk perlindungan konkret terhadap hak pekerja sekaligus upaya mencegah pelanggaran oleh perusahaan.

"Pada tahap awal, kami fokus pada sosialisasi tata cara perhitungan dan regulasi THR," ujar Hebi, Minggu (1/3/2026).

"Memasuki H-14 sampai H-7 Lebaran, barulah kami intensifkan penanganan pengaduan apabila ada keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran," tegasnya.

Sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Artinya, perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR dapat dikategorikan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Hebi menegaskan, pemerintah akan aktif melakukan pengawasan dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius. "Petugas akan melakukan klarifikasi, kunjungan lapangan, hingga mediasi agar hak pekerja benar-benar terpenuhi," katanya.

Selain membuka posko di kantor Disperinaker Surabaya, pemerintah juga mewajibkan kawasan industri dan pusat perdagangan besar menyediakan posko mandiri untuk memudahkan akses pekerja dalam menyampaikan laporan.

Setiap laporan yang masuk akan ditangani melalui mekanisme bertahap. Penyelesaian pertama dilakukan secara bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Disperinaker Surabaya akan memfasilitasi mediasi resmi.

Namun, apabila mediasi masih menemui jalan buntu, kasus akan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan pemeriksaan dan penindakan. "Kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan mengikuti arahan Kemenaker," jelas Hebi.

Langkah tersebut menjadi peringatan tegas bahwa perusahaan yang mengabaikan kewajiban THR tidak hanya berhadapan dengan pemerintah kota, tetapi juga pengawasan di tingkat provinsi.

Pekerja dapat mengakses layanan pengaduan secara langsung di Kantor Disperinaker Surabaya, Jalan Penjaringan Asri Nomor 36, pada pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan secara daring melalui laman resmi maupun WhatsApp.

Untuk memperkuat pengawasan, perusahaan yang telah membayar THR juga diwajibkan melaporkan kepatuhan mereka melalui sistem pelaporan resmi pemerintah.

Pekerja yang hendak melapor diminta membawa KTP dan bukti pendukung, seperti kontrak kerja atau dokumen terkait THR.

Pembukaan Posko THR itu menegaskan posisi pemerintah bahwa THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan tanpa pengecualian.  Dengan adanya pengawasan berlapis, mulai dari tingkat kota hingga provinsi, pemerintah memastikan tidak ada perusahaan yang menghindari kewajiban tersebut.

Langkah itu sekaligus menjadi peringatan bahwa menjelang hari raya, pemenuhan THR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diawasi secara ketat oleh negara. (*)

Editor: Danu

Data BPBD Kota Surabaya mencatat, sejak Januari hingga Februari 2026 terdapat 43 laporan ular masuk ke permukiman warga. Jumlah tersebut mencakup lebih dari separuh total 81 laporan penanganan satwa liar yang diterima sepanjang tahun berjalan.

Ketua Tim Kerja Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya, Arif Sunandar, mengatakan ular menjadi satwa liar yang paling sering dilaporkan dibandingkan jenis lainnya seperti buaya, iguana, biawak, monyet, anjing, maupun kucing.

“Sepanjang 2026 ada sekitar 81 laporan satwa liar. Dari jumlah itu, 43 laporan adalah ular,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/2/2026).

Menurut Arif, jenis ular yang paling sering ditemukan di permukiman warga adalah ular sanca. Ular ini kerap muncul di lokasi yang tidak terduga, bahkan di bagian dalam rumah yang jarang terjangkau manusia.

"Biasanya ditemukan di plafon rumah, lemari, kamar mandi, belakang lemari, selokan, kandang ayam, dan tempat lainnya," terangnya.

Fenomena kemunculan ular yang berulang di lokasi yang sama juga kerap terjadi. Hal ini dipicu kemampuan reproduksi ular sanca yang sangat tinggi, sehingga satu temuan dapat menjadi pertanda adanya populasi lebih besar di sekitarnya.

"Ular sanca sekali bertelur bisa sampai ratusan. Jadi, kalau ada satu laporan di suatu daerah, biasanya beberapa waktu kemudian muncul laporan lagi di lokasi yang sama," ungkapnya.

Secara geografis, Surabaya memiliki sejumlah sungai besar seperti Kalimas dan Kali Surabaya yang menjadi habitat alami berbagai satwa, termasuk ular. Kondisi ini membuat potensi perpindahan ular ke permukiman warga semakin tinggi, terutama saat debit air meningkat.

Selain faktor habitat, keberadaan tikus juga menjadi pemicu utama kemunculan ular di lingkungan permukiman. Tikus yang masuk melalui saluran air atau got sering diikuti predatornya, yakni ular sanca.

"Tikus lari ke got, ularnya mengejar. Akhirnya masuk ke perumahan, sampai ke kamar mandi atau plafon karena ngejar makanannya," jelas Arif.

Musim hujan memperparah kondisi tersebut. Peningkatan volume air sungai membuat ular terbawa arus hingga masuk ke lingkungan permukiman warga yang sebelumnya bukan habitat utamanya.

"Kalau hujan, volume air tinggi. Ular ikut naik dan terbawa arus. Makanya kadang muncul di rumah warga," tuturnya.

Meski frekuensi kemunculan ular meningkat signifikan, BPBD memastikan belum ada laporan warga yang mengalami luka akibat gigitan ular. Namun, beberapa warga dilaporkan mengalami kerugian karena hewan ternaknya dimangsa.

"Alhamdulillah belum ada warga yang terluka. Tapi memang ada yang lapor ternaknya dimakan ular," katanya.

Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan evakuasi oleh tim BPBD, sebelum ular tersebut diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut.

“Kami bekerja sama dengan BKSDA. Setelah kami evakuasi, langsung kami serahkan ke mereka,” ujarnya.

BPBD mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan mengendalikan populasi tikus dan menghindari kondisi yang dapat menjadi tempat persembunyian satwa liar. Lingkungan yang bersih dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah ular masuk ke permukiman.

"Lingkungan harus bersih, jangan sampai ada semak-semak. Tikus suka di situ, dan itu bisa mengundang ular," pungkas Arif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut menjadi ditujukan sebagai upaya dalam transformasi layanan parkir di Surabaya yang selama ini identik dengan transaksi tunai, rawan kebocoran hingga oknum jukir yang meresahkan, menuju sistem yang lebih transparan, tertib, dan modern.

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa penerapan parkir digital merupakan komitmen yang tidak akan mundur, sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan pengelolaan parkir yang bersih dan jujur.

"Parkir digital atau parkir non-tunai insyaallah harus tetap jalan di Kota Surabaya. Maka di akhir Februari 2026 semua titik akan menjadi non-tunai," ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/2/2026).

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Pemkot Surabaya kini mempercepat konsolidasi di lapangan, memastikan kesiapan seluruh titik parkir, juru parkir (jukir), serta dukungan masyarakat. Eri menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepercayaan dan partisipasi semua pihak.

"Saya minta tolong warga Surabaya untuk bersama-sama menjaga keinginan ini. Jangan sampai ada prasangka antara jukir dan pengendara, atau antara masyarakat dengan pemerintah kota," katanya.

Menurutnya, perubahan sistem ini tidak sekadar soal teknologi, tetapi juga membangun budaya kejujuran dan transparansi. Ia optimistis, dengan kepercayaan bersama, Surabaya dapat menjadi contoh kota modern dengan tata kelola parkir yang akuntabel.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga memastikan penindakan terhadap praktik parkir liar tetap berjalan. Penertiban dilakukan secara berkelanjutan melalui patroli terpadu yang melibatkan Satgas Anti-Premanisme, kepolisian, TNI, hingga instansi terkait lainnya. Langkah ini bertujuan memastikan hanya jukir resmi yang bertugas dan seluruh transaksi parkir tercatat secara sah.

"Kami tetap akan melakukan tindakan kepada jukir liar. Kami akan terus berputar melakukan patroli bersama Satgas Anti-Premanisme, kepolisian, Kodim, dan pihak lainnya," tegasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya akan mengevaluasi jukir yang tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) maupun tidak mengenakan atribut resmi, seperti rompi Dinas Perhubungan. Langkah ini penting untuk memastikan kejelasan identitas petugas di lapangan dan mencegah penyimpangan.

"Kita akan terus melakukan kegiatan untuk menjaga Surabaya dari jukir liar yang tidak memiliki KTA dan tidak memakai rompi. Pasti akan kita evaluasi dan kita tindak," jelasnya.

Eri juga mengingatkan jukir resmi agar disiplin menggunakan atribut lengkap, sebagai bentuk profesionalisme dan perlindungan terhadap masyarakat.

"Saya berharap jukir resmi menggunakan rompi dan tanda pengenal yang sudah diberikan. Ini penting agar tidak ada salah paham di masyarakat," pesannya.

Tak hanya itu, Eri juga merespons adanya ancaman dari pihak tertentu yang menyebut akan menghentikan setoran pendapatan asli daerah (PAD) apabila penertiban tetap dilakukan. Ia menegaskan Pemkot Surabaya tidak akan ragu mengganti jukir yang menolak mengikuti aturan.

"Kalau tidak mau ikut aturan, silakan tidak menjadi jukir. Kami akan mengganti dengan yang lain, karena banyak warga Surabaya yang ingin bekerja secara benar," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ruang parkir di tepi jalan umum merupakan aset negara dan milik seluruh masyarakat, sehingga pengelolaannya tidak boleh disalahgunakan.

"Ini tanah negara, milik rakyat Surabaya. Kalau tidak mau mengikuti aturan, ya kita ganti," ujarnya.

Meski perubahan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, Eri optimistis situasi di lapangan tetap kondusif. Hal ini karena para jukir resmi telah menandatangani komitmen bersama untuk mendukung penerapan sistem parkir non-tunai dan penataan parkir di Surabaya.

“Saya yakin suasana akan kondusif. Jukir-jukir juga sudah tanda tangan komitmen. Kita ingin mengubah Surabaya tanpa ribut, tanpa konflik, tapi dengan perubahan nyata,” katanya.

Ia menegaskan bahwa transformasi ini akan terus dijalankan secara konsisten, dengan pendekatan yang humanis namun tetap tegas demi kepentingan masyarakat luas.

“Perubahan itu harus dilakukan dengan kelembutan, tapi tetap konsisten dan berkomitmen,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari tahapan implementasi, Dinas Perhubungan Surabaya mencatat hingga 26 Januari 2026 sistem parkir digital telah diterapkan di 76 titik parkir yang tersebar dalam tiga zona utama, meliputi kawasan Jalan Blauran, Embong Malang, Genteng Besar, Kedungdoro, Tegalsari, hingga Taman Apsari. 

Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga seluruh titik parkir tepi jalan di Surabaya sepenuhnya beralih ke sistem non-tunai pada akhir Februari 2026. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Data terbaru dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat, sebanyak 179.440 tiket telah terjual atau sekitar 31 persen dari total 561.528 tempat duduk yang disediakan selama periode Angkutan Lebaran 2026. Penjualan tersebut mencakup jadwal keberangkatan mulai 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan peluang masyarakat untuk mendapatkan tiket masih terbuka, meskipun jumlah penjualan terus mengalami peningkatan signifikan.

"Penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk periode Angkutan Lebaran 2026 telah terjual 179.440 tiket atau sebanyak 31 persen dari total tempat duduk yang disediakan yaitu sebanyak 561.528 tempat duduk," ujar Mahendro, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan, pemesanan tiket telah dibuka sejak 25 Januari 2026 lalu pukul 00.00 WIB atau H-45 sebelum keberangkatan. Sejak saat itu, tren pembelian terus menunjukkan grafik meningkat, terutama mendekati masa puncak arus mudik.

"Sejak 25 Januari 2026 pukul 00.00 WIB, KAI telah membuka pemesanan tiket hingga H-45 keberangkatan," jelasnya.

"Untuk tanggal favorit atau penjualan dengan tiket tertinggi pada masa Angkutan Lebaran yakni pada tanggal 18 Maret atau (H-3) dengan penjualan sebanyak 17.545 tiket," imbuh Mahendro.

Lonjakan pemesanan ini tidak hanya terjadi pada arus mudik, tetapi juga mulai terlihat pada periode arus balik. Untuk keberangkatan H+1 hingga H+10, tingkat okupansi tempat duduk terus meningkat dan diproyeksikan mencapai puncaknya menjelang akhir masa libur Lebaran.

Sejumlah rute dari wilayah Daop 8 Surabaya tercatat menjadi favorit pelanggan, khususnya perjalanan menuju kota-kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, Ketapang, Bandung, dan Jakarta. 

Tingginya minat ini mencerminkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi andalan yang dinilai aman, nyaman, dan tepat waktu.

“Beberapa rute favorit dari wilayah Daop 8 Surabaya yang menjadi pilihan pelanggan di antaranya tujuan Yogyakarta, Semarang, Ketapang, Bandung, dan Jakarta,” kata Mahendro.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode Lebaran, KAI Daop 8 Surabaya telah melakukan berbagai langkah persiapan operasional secara menyeluruh. 

Upaya tersebut meliputi pemantauan okupansi secara berkala, pemeriksaan sarana atau rampcheck, kesiapan awak kereta, peningkatan kebersihan stasiun dan rangkaian, serta penguatan sistem pengamanan.

Selain itu, program diskon tarif sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi komersial yang merupakan stimulus dari pemerintah juga mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 43.820 tiket diskon telah terjual dan jumlahnya terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan.

"Sebagai salah satu wilayah operasional dengan mobilitas pelanggan yang tinggi, KAI Daop 8 Surabaya terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan penjualan tiket guna memastikan kebutuhan transportasi masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal,* pungkas Mahendro.

KAI pun kembali mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal, agar dapat memperoleh jadwal keberangkatan serta kelas layanan yang sesuai kebutuhan di tengah tingginya permintaan angkutan Lebaran tahun ini. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Forum diskusi tersebut ditujukan guna mengulas berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) dalam perspektif akademik, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat sipil.

Diskusi yang berlangsung di Gedung Rektorat ITS itu menjadi forum terbuka bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan kritik, evaluasi, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara konstruktif.

Rektor ITS, Prof. Dr. (H.C.) Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., menegaskan bahwa forum semacam ini adalah jembatan kritik dan evaluasi bagi program pemerintah, sekaligus bentuk nyata kontribusi masyarakat akademik dalam memperbaiki arah kebijakan nasional.

"Masukan dari berbagai pihak ini penting untuk Bakom RI guna perbaikan kebijakan pemerintah," ujar Bambang yang juga Guru Besar Teknik Mesin ITS, saat dikonfirmasi pada Jumat (20/2/2026)

Menurutnya, kampus memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan kritik berbasis kajian ilmiah terhadap beragam program yang sedang digencarkan oleh pemerintah.

Senada, Ketua Tim Kajian Kebijakan Publik ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng., menjelaskan bahwa diskusi dirancang dalam format pro dan kontra agar kebijakan pemerintah dapat ditelaah secara objektif dan komprehensif.

Ia menyoroti pentingnya integrasi sektor pendidikan dan kesehatan dalam kerangka Human Development Index (HDI) untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Dalam framework HDI, pendidikan dan kualitas kesehatan harus berjalan bersamaan untuk mempercepat transformasi SDM," tegasnya.

Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah MBG, yang dinilai sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, sejumlah peserta menilai implementasi dan prioritas anggaran program tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam, termasuk dalam kaitannya dengan program Sekolah Rakyat.

Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa forum ini juga bertujuan menyosialisasikan berbagai program prioritas Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, sekaligus menyerap aspirasi publik.

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk intervensi strategis pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak sebagai fondasi pembangunan bangsa ke depan.

"Program MBG adalah bentuk sinergi pemerintah untuk mengintervensi gizi anak-anak penerus bangsa. Namun kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki secara sistematis," ujar Angga.

Kritik juga datang dari kalangan mahasiswa. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa ITS, Marcellino Pasaribu, menilai alokasi anggaran MBG perlu dipertimbangkan secara matang agar dapat memberikan dampak optimal di sektor pendidikan.

Ia menyebut anggaran tersebut berpotensi dialihkan untuk perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, hingga membantu pemulihan daerah terdampak bencana.

“Dana MBG bahkan bisa digunakan untuk pemulihan pascabencana di Aceh," ujarnya.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Angga menegaskan seluruh masukan akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Ia juga menekankan pentingnya forum akademik dalam meluruskan disinformasi dan memperkuat transparansi komunikasi publik.

"Informasi yang dikonsumsi masyarakat harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap pemerintah," katanya.

Diskusi tersebut sekaligus menegaskan peran perguruan tinggi sebagai ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam membangun kebijakan publik yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan tersebut diterbitkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi sebagai langkah preventif menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) ibu kota Provinsi Jawa Timur. Aturan itu mencakup pembatasan operasional tempat hiburan, pengaturan distribusi takjil dan zakat, hingga pengawasan aktivitas remaja dan patroli gabungan aparat.

Dalam SE tersebut, seluruh tempat hiburan malam seperti diskotek, klub malam, pub, karaoke dewasa maupun keluarga, spa, dan panti pijat diwajibkan menghentikan operasional sementara selama Ramadan. Ketentuan itu juga berlaku bagi fasilitas hiburan yang berada di dalam hotel.

Selain itu, operasional bioskop juga dibatasi, khususnya pada jam utama ibadah, yakni mulai pukul 17.30 WIB hingga 20.00 WIB saat waktu berbuka puasa dan Salat Tarawih berlangsung.

Eri menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi, melainkan demi menjaga ketertiban umum dan menghormati suasana ibadah, terlebih banyak tindak kejahatan kerap memanfaatkan keramaian untuk melancarkan aksi.

"Tujuannya, untuk menghindari kemacetan lalu lintas pada saat pembagian takjil atau sahur," kata Eri saat dikonfirmasi pada Jumat (20/2/2026).

Pengaturan distribusi takjil dan zakat fitrah juga menjadi perhatian dalam SE tersebut. Pembagian makanan berbuka maupun sahur dianjurkan disalurkan melalui masjid, musala, lembaga sosial, maupun lembaga keagamaan. 

Penyaluran zakat fitrah juga disarankan melalui lembaga resmi seperti masjid dan Badan Amil Zakat Nasional agar lebih tertib dan tepat sasaran.

Menurut Eri, pola distribusi yang terorganisir penting untuk mencegah penumpukan massa dan kemacetan yang kerap terjadi saat pembagian takjil di jalan.

"Pengusaha kuliner restoran, kafe, hingga warung tetap diperbolehkan melayani makan di tempat (dine-in), namun kami imbau untuk memasang tirai penutup pada siang hari agar tidak mencolok," ucapnya.

Sementara itu, kegiatan Bazar Ramadan dan Pasar Malam diwajibkan mengantongi izin dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan akan dimonitor oleh pemangku wilayah setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dalam aspek ibadah, pengurus masjid juga diminta menggunakan pengeras suara sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan ibadah dan kenyamanan warga.

Tak hanya itu, Pemkot juga melarang keras pembuatan, penjualan, maupun penggunaan petasan demi mencegah potensi kebakaran dan gangguan keamanan.

Eri turut meminta peran aktif orang tua dan sekolah untuk mengawasi aktivitas remaja agar tidak terlibat tawuran, perang sarung, balap liar, aktivitas gangster, judi online maupun offline, serta peredaran minuman keras.

Untuk memastikan seluruh aturan berjalan maksimal, Pemkot Surabaya bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar patroli rutin di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga diimbau segera menghubungi layanan darurat 112 atau 110 apabila terjadi gangguan keamanan maupun kondisi kedaruratan.

"Bagi yang melanggar aturan dalam SE ini, pemkot tidak segan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Eri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Barang bukti tersebut menjadi petunjuk penting untuk mengurai aliran emas dan dana yang diduga berasal dari aktivitas tambang ilegal yang kini tengah didalami penyidik.

Penggeledahan berlangsung selama sekitar sembilan jam, dimulai pukul 11.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 20.00 WIB.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) diketahui meninggalkan lokasi dengan membawa empat kontainer yang diduga berisi barang bukti, termasuk emas batangan, dokumen, uang, dan perangkat elektronik.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, memastikan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana tambang emas ilegal.

"Dalam pemeriksaan mulai pagi hingga malam hari ini beberapa barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh penyidik meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi," ujar Brigjen Pol Ade, Jumat (20/2/2026).

Selain dokumen dan perangkat elektronik, penyidik juga menemukan emas batangan dalam jumlah signifikan. Ade mengungkapkan jumlah emas yang disita mencapai lebih dari satu kilogram, meski belum dirinci secara pasti.

"Satu kilo lebih ya, tapi yang jelas barang bukti yang terkait dugaan tindak pidana kita lakukan penyitaan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan mulai pagi hingga malam hari ini," imbuhnya.

Ia memastikan emas yang diamankan merupakan emas batangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal dan aliran pencucian uang yang kini sedang diusut.

"Baik berupa surat, dokumen, kemudian bukti elektronik, uang dan juga barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi termasuk emas," tuturnya.

Menurut Ade, penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang ditangani penyidik di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kasus tersebut juga berkaitan dengan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya aliran dana mencurigakan dari aktivitas tambang emas ilegal.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 37 orang saksi dalam kasus tersebut. Namun jumlah itu masih berpotensi bertambah seiring pengembangan penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

"Sampai saat ini 37 dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti," jelasnya.

Ade menegaskan penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

"Nanti kita update perkembangan penyidikan yang dilakukan," tukasnya 

Penggeledahan Serupa di Nganjuk

Selain di Surabaya, penyidik juga melakukan penggeledahan di lokasi lain yang diduga berkaitan dengan jaringan yang sama, yakni di sebuah Toko Emas Semar, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk serta sebuah rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ganungkidul.

Penggeledahan di toko emas berlangsung lebih dari 16 jam, dimulai sejak pagi hari hingga dini hari berikutnya, dan menyita seluruh perhiasan dan emas dagangan toko yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kotak besar oleh penyidik.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penelusuran aliran emas ilegal yang diduga ditampung, diperdagangkan, dan dicuci melalui jaringan tertentu dengan aliran dana yang disinyalir bersumber dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Penggeledahan di beberapa lokasi itu memperkuat dugaan adanya jaringan terstruktur yang berperan dalam menampung, menyimpan, dan mengelola emas ilegal sebelum masuk ke sistem perdagangan formal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun, suasana itu tak selalu sama bagi mereka yang menjalani Ramadan di negara dengan populasi Muslim sebagai minoritas. Di tempat-tempat seperti Jerman, menjalankan ibadah bukan sekadar rutinitas spiritual, melainkan juga perjalanan sunyi menjaga keyakinan di tengah lingkungan yang berbeda.

Gambaran itulah yang dibagikan oleh Nayera Ibrahim dalam sharing session bertajuk “Life as a Muslim in Germany” yang digelar di Wisma Jerman, Surabaya. 

Dalam forum hangat itu, Nayera membuka jendela pengalaman pribadinya sebagai seorang Muslim asal Mesir yang telah lebih dari satu dekade hidup di Jerman, sebuah kehidupan yang ia gambarkan penuh tantangan, refleksi, sekaligus peluang.

Menjaga Iman di Tengah Lingkungan yang Berbeda

Bagi Nayera, menjadi Muslim di Jerman berarti hidup di tengah kontras yang nyata. Ia terbiasa melewati kedai makanan non-halal saat berangkat kerja, mendengar lonceng gereja di pagi hari, dan menjalani ibadah di ruang-ruang yang tak selalu tersedia. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal identitas.

"Menjadi Muslim di Jerman bisa sangat rumit. Tantangannya bukan hanya beradaptasi dengan masyarakat tanpa kehilangan iman dan budaya, tetapi juga memahami diri sendiri sebagai Muslim," ujar Nayera, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/2/2026).

Hidup di negara dengan mayoritas non-Muslim membuat praktik keagamaan tidak lagi menjadi sesuatu yang otomatis didukung oleh lingkungan. Tidak ada toleransi khusus untuk waktu salat, tidak banyak ruang ibadah yang mudah ditemukan, bahkan masjid pun sering tidak terlihat seperti masjid dari luar. 

Dalam beberapa situasi, Nayera mengaku harus beradaptasi dengan kondisi yang jauh dari ideal, mulai dari mencari lokasi yang memungkinkan untuk menunaikan ibadah salat, hingga mencari waktu singkat untuk beribadah.

"Kadang ketika saya berada di luar, saya harus salat di tangga karena tidak ada ruang salat yang tersedia," katanya.

Pengalaman-pengalaman kecil seperti itu menjadi pengingat bahwa menjalankan ibadah di Jerman seringkali menjadi perjuangan pribadi, bukan bagian dari sistem sosial yang mendukung secara luas.

Ramadan: Ujian Fisik dan Mental

Di antara semua tantangan, Ramadan menjadi periode yang paling berat bagi Nayera. Ia mengenang masa kuliahnya di Jerman, ketika harus menjalani ujian tanpa ada penyesuaian jadwal meskipun sedang berpuasa.

Tidak ada perubahan ritme kehidupan di luar sana, kelas tetap berjalan, ujian tetap berlangsung, dan aktivitas akademik tidak berhenti. Ia harus mengatur sendiri waktu sahur, belajar, dan menjaga energi, tanpa dukungan lingkungan yang memahami kondisi ibadah tersebut.

Situasi ini berbeda jauh dengan negara-negara mayoritas Muslim, di mana Ramadan menjadi bagian dari kehidupan kolektif masyarakat. Namun justru di situlah, menurutnya, iman diuji secara pribadi.

"Anda harus bertanya pada diri sendiri, seberapa besar Anda percaya pada iman Anda, dan Anda harus berdiri teguh dengan keyakinan itu," ujarnya.

Baginya, hidup sebagai Muslim di Jerman adalah perjalanan refleksi, mulai dari soal keyakinan, keteguhan, dan pilihan sadar untuk tetap memegang iman di tengah tantangan.

Minoritas, Tapi Tidak Sendirian

Meski demikian, Nayera menekankan bahwa Muslim di Jerman tidak sepenuhnya sendiri. Dengan jumlah sekitar 5,5 juta Muslim, komunitas ini tetap memiliki ruang dan dukungan.

Ia menyebut adanya organisasi seperti CLAIM yang memberikan bantuan hukum gratis bagi Muslim yang mengalami diskriminasi, serta Inssan e.V yang menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional.

Lebih dari itu, ia juga menilai Jerman sebagai negara yang tetap memberikan peluang luas. Ia menegaskan bahwa tindak diskriminasi tudak terjadi secara konsisten, dan mayoritas masyarakat di Jerman sangatlah hangat dan bisa bertoleransi akan kebutuhan Nayera.

"Jerman adalah negara yang sangat terbuka. Ada banyak kesempatan dan peluang di sana," katanya.

Menurutnya, meskipun praktik Islam tidak semudah di negara mayoritas Muslim, tetap ada ruang untuk menjalankan keyakinan dengan cara yang bermakna secara personal.

Dari Mesir ke Jerman, Lalu ke Indonesia

Nayera sendiri datang ke Surabaya sebagai relawan di Wisma Jerman melalui program Kulturweit, sebuah inisiatif pemerintah Jerman yang membuka kesempatan bagi pemuda untuk mendapatkan pengalaman lintas budaya.

Selama enam bulan di Indonesia, ia membantu berbagai program, termasuk mendukung kelas bahasa dan kegiatan peserta kursus.

Direktur Wisma Jerman, Mike Neuber, mengatakan ide menghadirkan Nayera sebagai narasumber muncul secara alami dari percakapan mereka sehari-hari. Nayera sendiri menjadi relawan di bidang program, jadi dia mendukung semua perencanaan dan pelaksanaan bidang program. Tapi selain itu dia juga mendukung di bidang bahasa

"Dia kadang-kadang mengalami krisis identitas, karena dia punya dua budaya. Dia asli Mesir, tapi sudah lebih dari 10 tahun di Jerman," kata Mike.

Menurut Mike, pengalaman Nayera sangat relevan, terutama karena semakin banyak pemuda Indonesia yang tertarik melanjutkan pendidikan atau karier di Jerman.

"Mayoritas masyarakat Indonesia Muslim, jadi penting mereka punya gambaran yang jelas. Supaya mereka siap dan tidak takut," ujarnya.

Kini, menjelang akhir masa relawannya di Indonesia, Nayera membawa pulang pengalaman baru, tentang keramahan, empati, dan kehidupan di negara dengan mayoritas Muslim. Mike merasa Nayera cukup terkesan dengan masyarakat Indonesia.

"Neyera bisa akrab dengan orang-orang disini, dia juga telah melakukan beragam kegiatan. Jelang momen-momen terakhirnya di Indonesia, dia mungkin akan keliling ke beberapa daerah sebelum kembali lagi ke Jerman," katanya.

Mike juga mengutip pesan penting dari Nayera bagi generasi muda Indonesia yang bermimpi menempuh jalan serupa di Jerman, yakni untuk yakit, kuat dan tetap optimis.

"Go for it, be strong, and be optimistic about it," ujar Mike.

Di balik dinginnya salju, keterbatasan ruang ibadah, dan sunyinya Ramadan di negeri Panzer, kisah Nayera menunjukkan bahwa iman bukan sekadar tradisi yang mengikuti lingkungan, melainkan pilihan yang terus diperjuangkan hari demi hari, dalam diam, dan dalam keyakinan yang teguh. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau ilegal. Selain di Surabaya, penyidik juga melakukan penggeledahan di dua lokasi lain, yakni sebuah toko emas dan rumah di Kabupaten Nganjuk.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penggeledahan dilakukan secara serentak sebagai bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dalam perkara yang telah masuk tahap penyidikan.

"Hari ini penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di tiga lokasi secara serentak, dua lokasi di Nganjuk dan satu lokasi di Surabaya," kata Ade, Kamis (19/2/2026).

Ade menjelaskan, rumah di Surabaya tersebut diduga memiliki peran penting dalam rantai distribusi emas ilegal, mulai dari penyimpanan hingga kemungkinan pengolahan sebelum dijual atau dikirim ke pihak lain.

"Sementara ini penggeledahan yang dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung, kemudian menjual, dan juga mungkin mengolah emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal," ujarnya.

Dari hasil penggeledahan sementara, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Barang bukti tersebut meliputi dokumen, surat-surat transaksi, serta bukti elektronik yang kini sedang dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap jaringan dan aliran dana.

"Surat, dokumen, bukti elektronik, serta barang bukti lain yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas ilegal," ungkapnya.

Kasus ini bermula dari laporan hasil analisis yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menemukan adanya transaksi mencurigakan terkait tata niaga emas oleh sejumlah pihak. 

Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan perdagangan emas yang berasal dari tambang ilegal dan diproses melalui berbagai jalur untuk menyamarkan asal-usulnya.

Menurut Ade, praktik pertambangan emas ilegal yang menjadi sumber kasus ini diketahui terjadi di wilayah Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. Kasus tambang ilegal tersebut sebelumnya telah ditangani oleh kepolisian dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, hasil penyidikan lanjutan mengungkap bahwa aliran emas dan dana dari aktivitas ilegal tersebut masih berlanjut dan mengalir ke berbagai pihak, termasuk melalui jalur perdagangan dan ekspor emas.

"Fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal selama kurun waktu 2019 hingga 2025 itu mencapai Rp 25,8 triliun," jelasnya.

Nilai fantastis tersebut mencakup transaksi pembelian emas dari tambang ilegal serta penjualan kepada sejumlah perusahaan pemurnian emas dan eksportir, yang kemudian diduga menjadi bagian dari praktik pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Dalam proses penggeledahan di Surabaya, aparat kepolisian juga mendapat pengamanan dari personel Polrestabes Surabaya. Sejumlah petugas tampak berjaga di sekitar lokasi saat tim Bareskrim melakukan pengumpulan barang bukti.

Meski demikian, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses pengumpulan dan analisis alat bukti.

"Tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik," tegas Ade.

Ia juga menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk pertambangan ilegal dan praktik pencucian uang yang merugikan negara serta lingkungan.

"Kami menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi segala bentuk praktik pertambangan ilegal," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mengatakan pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap anak, terlebih korban masih berusia balita dan berada dalam pengasuhan keluarga sendiri.

"Memang pelaku merasa kesal karena yang namanya anak kan kadang rewel, kadang nangis begitu," ujar Kombes Pol Luthfie, Kamis (19/2/2026).

Namun, menurut Luthfie, kekesalan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap korban, mulai dari memukul hingga menggigit.

"Sehingga dipukul di mulut, dipukul di bagian badannya lain, termasuk sampai digigit," ungkapnya 

Polisi mengungkap salah satu kekerasan paling serius terjadi saat korban berada di kamar mandi indekos tempat mereka tinggal. Saat itu, korban didorong hingga terbentur bagian toilet, menyebabkan luka berat di bagian dagu.

"Didorong, kemudian terbentur ke toilet, sehingga sampai luka di dagu dan itu sampai cukup dalam, sampai kelihatan tulangnya," tuturnya.

Selain luka akibat benturan, penyidik juga menemukan bekas gigitan di tubuh korban. Meski pelaku mengaku hanya menggigit sekali, hasil penyelidikan menunjukkan kekerasan tersebut terjadi lebih dari satu kali.

"Pelaku mengaku gigit hanya sekali. Tetapi dari fakta-fakta yang ada ternyata lebih dari satu kali. Ada mungkin tiga atau empat kali," imbuh Kombes Pol Luthfie.

Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi luka serta keterangan korban yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Polisi juga mengungkap bahwa kedua pelaku merupakan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum memiliki anak. Korban selama ini tinggal bersama keduanya di kamar indekos kawasan Lakarsantri.

"Belum. Ini kan keluarga baru. Baru nikah," ujarnya 

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyidik memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi Imbau Masyarakat Aktif Melapor

Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.

"Kepada warga masyarakat Kota Surabaya, saya harapkan segera melaporkan ke polsek atau ke polrestabes apabila ada indikasi atau mengetahui adanya kejahatan yang melibatkan atau dengan korban anak," tandasnya.

Ia menegaskan, kepedulian masyarakat menjadi faktor penting dalam mengungkap kasus kekerasan, terutama yang melibatkan korban anak yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

Kasus ini kini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, sementara kedua tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di balik seluruh simbol dan tradisinya, Imlek menyimpan makna yang jauh lebih dalam, yakni tentang menutup babak lama kehidupan dan melangkah ke siklus yang baru dengan harapan yang diperbarui.

Hal itulah yang diungkapkan oleh Olivia, dosen Bahasa Mandarin di Universitas Kristen Petra. Ia menuturkan bahwa Imlek merupakan momentum transisi yang sarat makna simbolis, bukan hanya perayaan budaya semata.

"Imlek sejatinya adalah sebuah titik balik. Ia bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah simfoni pergantian musim yang membawa pesan mendalam tentang pembaruan hidup," ujar Olivia, Rabu (18/2/2026).

Secara filosofis, Imlek menandai peralihan dari musim dingin menuju musim semi, sebuah simbol universal tentang kelahiran kembali dan pertumbuhan baru yang ditunjukkan oleh alam.

Namun, dalam konteks kehidupan manusia, perayaan itu menjadi momen refleksi untuk menutup lembaran lama dan membuka siklus baru dengan semangat yang diperbarui, sama halnya seperti Tahun Baru Internasional atau Idul Fitri.

Lebih dari itu, Imlek juga merupakan momentum memperkuat fondasi keluarga. Tradisi berkumpul bersama, membersihkan rumah sebelum hari perayaan, hingga menghentikan aktivitas pekerjaan saat hari-H, semuanya mengandung makna simbolis tentang melepaskan beban masa lalu dan membuka ruang bagi harapan baru.

"Tradisi bersih-bersih rumah bukan sekadar urusan sanitasi, tetapi simbol membuang segala keburukan dan kesialan tahun lalu agar rumah siap menerima keberuntungan baru," ungkap Olivia.

Olivia juga menjelaskan makna simbolis yang tercermin dalam hidangan khas yang disajikan saat Imlek. Kue keranjang atau Nián Gāo misalnya, bukan sekadar makanan tradisional, tetapi lambang harapan akan peningkatan kualitas hidup. 

Pelafalan kata “Gāo” yang menyerupai kata “tinggi” dalam bahasa Mandarin merepresentasikan doa agar kehidupan terus meningkat, baik secara ekonomi maupun spiritual.

Begitu pula dengan ikan yang hampir selalu hadir di meja makan keluarga Tionghoa saat Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kata ikan memiliki bunyi yang sama dengan kata “kelebihan” yang melambangkan harapan akan kelimpahan rezeki.

“Harapannya sederhana namun kuat, agar setiap tahun kita tidak hanya berkecukupan, tetapi selalu memiliki kelebihan rezeki untuk dibagikan," terangnya.

Fenomena hujan yang kerap menyertai perayaan Imlek juga memiliki makna filosofis tersendiri. Secara ilmiah, Imlek di Tiongkok terjadi saat peralihan musim dingin ke musim semi, ketika salju mencair menjadi hujan. 

Sementara di Indonesia, Imlek jatuh pada puncak musim hujan. Namun dalam pandangan budaya Tionghoa, hujan justru dimaknai sebagai simbol keberuntungan.

"Bagi masyarakat Tionghoa, hujan adalah simbol banjir rezeki, energi positif yang turun dari langit," jelas Olivia 

Memasuki tahun 2026, yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api, Imlek juga membawa pesan khusus tentang energi dan percepatan kehidupan. Olivia menuturkan bahwa unsur api dalam filosofi Tionghoa melambangkan vitalitas, kemakmuran, dan perkembangan pesat, sementara kuda merepresentasikan kecepatan dan kemajuan.

"Pesannya sangat jelas, bahwa tahun ini adalah waktu bagi kita untuk berpacu dengan waktu, menyelesaikan urusan yang tertunda, dan melangkah maju dengan akselerasi tinggi," tandasnya.

Pada akhirnya, esensi terdalam Imlek tidak terletak pada kemeriahannya, melainkan pada keseimbangan hubungan manusia dengan semesta. 

Dalam filosofi Tionghoa, harmoni tercipta melalui keselarasan antara hubungan dengan langit, bumi, dan sesama manusia, yang dikenal sebagai prinsip tiān shí dì lì rén hé keselarasan waktu, tempat, dan hubungan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kasus itu kini ditangani Satres Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polrestabes Surabaya. Kedua pelaku, yakni UF (30) dan SA (23), telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasat PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari, mengatakan kekerasan dipicu anggapan pelaku bahwa korban anak berinisial KR nakal dan sulit diatur.

"Pengakuan pelaku, anak ini dianggap nakal, tetapi umur empat tahun, nakalnya tentu masih wajar," ujar AKBP Melatisari saat dikonfirmasi pada Rabu, (18/2/2026).

Menurut hasil penyidikan, korban tinggal bersama paman dan bibinya di sebuah kamar indekos di daerah Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya. Keputusan itu diambil karena kedua orang tua korban telah bercerai. Ayah korban diketahui tinggal di Gubeng Klingsingan dan bekerja di Gresik, sementara ibunya tinggal di kawasan Sawahan.

"Orang tuanya cerai. Ada bapaknya kerja di Gresik," terangnya.

Kekerasan Diduga Berlangsung Sejak November 2025

Polisi mengungkap dugaan kekerasan terhadap balita tersebut telah berlangsung selama sekitar tiga bulan sejak November 2025. Selama itu, korban diduga mengalami kekerasan fisik berulang kali.

Pelaku memukul korban menggunakan tangan kosong, terutama di bagian wajah dan mulut. Bahkan, salah satu pelaku mengaku memukul korban karena kesal mendengar korban berbicara kasar.

Selain pemukulan, korban juga mengalami tindakan kekerasan lain berupa penjambakan rambut. Saat ditemukan, bagian atas kepala korban tampak botak dan wajahnya dipenuhi luka.

Polisi menduga tindakan kekerasan dipicu emosi pelaku yang merasa korban sulit diatur, termasuk setelah korban meniru kata-kata dari tontonan di ponsel.

"Pelaku merasa korban sulit diatur sehingga memicu emosi untuk melakukan kekerasan," kata Melatisari.

Tak hanya mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga mengalami penelantaran. Pelaku mengaku sering mengunci korban sendirian di kamar kos saat mereka bekerja.

Korban kerap dikurung dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB tanpa pengawasan dan tanpa makanan. Kondisi ini membuat korban lemah dan mengalami penderitaan fisik maupun psikologis.

Terungkap Setelah Tetangga Mendengar Teriakan Korban

Kasus tersebut akhirnya terungkap pada Senin, 9 Februari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Seorang tetangga bernama Islaha mendengar korban berteriak meminta pertolongan dari dalam kamar kos yang terkunci.

"Dia memanggil saya berkali-kali, minta dibukakan pintu karena lapar," ucap Islaha saat dikonfirmasi.

Saat ditemukan, kondisi korban sangat memprihatinkan. Islaha mengungkapkan bahwa dirinya tidak kuasa menahan tangis saat melihat wajah dan tubuh korban dipenuhi luka dan rambut bagian atas botak.

Tidak tega melihat kondisi korban, Islaha kemudian meminta bantuan Ketua RT dan Bhabinkamtibmas. Petugas akhirnya menjebol teralis jendela kamar kos untuk menyelamatkan korban.

Saat ini kedua pelaku telah diamankan dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Polisi masih terus mendalami motif dan mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus tersebut.

Kedua tersangka dijerat Pasal 44 Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka terancam hukuman penjara hingga lima tahun atau lebih, tergantung hasil penyidikan lanjutan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Langkah itu dilakukan setelah Ketua DPRD Surabaya sebelumnya, Adi Sutarwijono atau Cak Awi, meninggal dunia. Kekosongan posisi tersebut kini harus diisi melalui mekanisme internal partai, mengingat kursi Ketua DPRD merupakan jatah PDI Perjuangan sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Surabaya.

Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya memiliki peluang yang sama untuk diusulkan. Ia menekankan, DPC hanya bertugas mengajukan nama, sedangkan keputusan akhir berada di tingkat pusat partai.

"Anggota yang ada, semuanya layak dari 11 orang itu. DPC hanya mengusulkan, kewenangan sepenuhnya ada di DPP," ungkap Wawali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji itu, Rabu (18/2/2026).

Armuji menjelaskan, proses PAW tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta mekanisme internal partai yang berjenjang. 

Pengusulan dimulai dari tingkat DPC, kemudian diteruskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sebelum akhirnya diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ia mengatakan, hingga kini surat resmi pengusulan belum dikirim karena masih menunggu hasil rapat internal partai di tingkat kota.

"Belum, masih proses. Nanti mekanismenya dikirim ke DPD, lalu ditindaklanjuti ke DPP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Armuji memastikan tidak ada syarat khusus yang mengharuskan calon Ketua DPRD berasal dari anggota dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu legislatif sebelumnya. Menurutnya, seluruh anggota fraksi memiliki peluang yang setara tanpa melihat jumlah suara yang diperoleh.

"Bukan suara terbanyak. DPP punya kebijakan sendiri. Semua anggota fraksi punya peluang yang sama," ucapnya.

Ia juga membantah adanya aturan baku lain seperti masa kepengurusan minimal untuk bisa menduduki jabatan Ketua DPRD. Penentuan kandidat sepenuhnya merupakan kewenangan internal partai berdasarkan berbagai pertimbangan strategis.

Di sisi lain, Armuji optimistis proses penetapan Ketua DPRD Surabaya definitif tidak akan berlangsung lama. Ia memastikan, setelah keputusan resmi dari DPP turun, proses administrasi dan pengisian jabatan akan segera dilaksanakan.

"Insyaallah tidak terlalu lama. Kalau DPP sudah menurunkan keputusan, langsung kami proses," pungkas Armuji.

Saat ini, proses masih berada pada tahap pembahasan internal di tingkat DPC PDIP Surabaya. Nama Ketua DPRD Surabaya yang baru akan ditentukan setelah melalui seluruh tahapan pengusulan dan keputusan resmi dari DPP partai. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Dengan hasil tersebut, bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari, dan awal Ramadan secara hisab diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, meski keputusan resmi tetap menunggu Sidang Isbat pemerintah pusat.

Rukyatul hilal dilakukan pada 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik pengamatan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pengamatan dilakukan saat matahari terbenam sebagai momen utama untuk menentukan kemungkinan terlihatnya hilal.

Lokasi yang dijadikan rujukan meliputi Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Banyuwangi, Probolinggo, Tuban, Madiun, Jombang, Gresik, Lumajang, Blitar, Jember, Trenggalek, Sampang, Ngawi, Pasuruan, Malang, Bondowoso, Mojokerto, Sumenep, Lamongan, dan Ponorogo. 

Pelaksanaan rukyat melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari jajaran Kementerian Agama, hakim Pengadilan Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga dukungan teknis dari BMKG, para ahli falak, perguruan tinggi, pondok pesantren, serta tokoh agama dan masyarakat, guna memastikan proses rukyat berjalan objektif, ilmiah, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta regulasi yang berlaku.

Selain pengamatan langsung, penentuan hilal juga didukung metode hisab atau perhitungan astronomi. Berdasarkan data Tim Kemasjidan dan Hisab Rukyat Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Timur, posisi hilal saat matahari terbenam masih berada di bawah ufuk mar’i atau horizon pandang. 

Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar mengungkapkan bahwa elongasi atau jarak sudut antara matahari dan bulan juga belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan oleh MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

"Berdasarkan hasil pemantauan di 21 titik lokasi di Jawa Timur, hilal tidak terlihat karena posisinya masih berada di bawah ufuk. Dengan demikian, bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari,” ujar Bahtiar, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, hasil rukyat dari daerah telah dilaporkan secara berjenjang ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat yang digelar di Jakarta. Sidang tersebut akan menjadi dasar penetapan resmi awal Ramadan 1447 Hijriah secara nasional.

"Penetapan resmi 1 Ramadan 1447 Hijriah tetap menunggu pengumuman Menteri Agama Republik Indonesia melalui Sidang Isbat. Kami mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk menunggu dan mengikuti keputusan pemerintah," katanya.

Dengan tidak terlihatnya hilal dan posisi astronomis yang belum memenuhi kriteria imkanur rukyat, maka secara perhitungan kalender Hijriah bulan Sya’ban disempurnakan menjadi 30 hari. 

Meski secara hisab awal Ramadan diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, kepastian awal puasa umat Islam di Indonesia tetap menunggu hasil Sidang Isbat pemerintah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui festival bertajuk ”Tales of Chengdu”, Pakuwon City Mall (PCM) Surabaya membawa atmosfer khas Chengdu ke bagian timur kota Pahlawan, mengajak pengunjung merayakan Imlek sambil menjelajahi kisah budaya yang telah hidup selama ribuan tahun.

Festival tersebut berlangsung pada 6 hingga 22 Februari 2026 di Park Shanghai Pakuwon City Mall. Dengan memadukan tradisi dan pengalaman modern, pengunjung seakan diajak melangkah keluar dari Surabaya dan memasuki lanskap budaya khas China barat daya.

Chengdu, Kota Budaya dengan Jejak Ribuan Tahun

Chengdu bukan sekadar kota besar di China. Ibu kota Provinsi Sichuan itu dikenal sebagai salah satu kota tertua yang masih bertahan hingga hari ini, dengan sejarah lebih dari dua milenium. Kota tersebut menjadi pusat peradaban kuno Shu dan berkembang menjadi simpul penting seni, sastra, dan tradisi.

Identitas Chengdu sebagai kota budaya tercermin dalam kehidupan masyarakatnya yang masih menjaga seni tradisional, mulai dari opera Sichuan yang terkenal dengan teknik perubahan topeng yang dramatis, hingga budaya rumah teh yang menjadi bagian dari keseharian. 

Namun yang paling menarik dari semua itu, Chengdu juga dikenal sebagai rumah panda raksasa, simbol nasional China. Keberagaman itu membuat nuansa Chengdu ke Surabaya bak jembatan imajiner terhadap pertukaran budaya kedua Kota.

Padukan Tradisi dan Modernitas

Festival ”Tales of Chengdu” oleh PCM dirancang sebagai perayaan tematik Lunar New Year yang memadukan berbagai bentuk seni tradisional dan hiburan modern. Setiap sore hingga malam, kawasan Park Shanghai akan selalu dipenuhi pertunjukan budaya yang menghidupkan suasana Imlek.

Pengunjung dapat menyaksikan atraksi Acrobatic Lion Dance (Barongsai) yang memadukan gerakan akrobatik dan simbol keberuntungan, serta Wayang Potehi yang menghadirkan kisah klasik dalam bentuk seni boneka tradisional. 

Di sisi lain, pertunjukan Shanghai Rhythm dan DJ performance menghadirkan energi modern, menciptakan festival yang dinamis dan inklusif untuk berbagai generasi.

Media Relations Pakuwon City Mall, Amelia Patricia, mengatakan festival tersebut memang dirancang untuk menghadirkan pengalaman budaya yang berbeda bagi masyarakat Surabaya.

"Tales of Chengdu menjadi event festival tematik yang dirancang untuk merayakan semangat Lunar New Year melalui perpaduan atraksi tradisional dan hiburan modern," ucap Amelia saat dikonfirmasi pada Selasa (17/2/2026).

Sebagai bagian dari puncak perayaan, festival itu juga menghadirkan fireworks blaze spesial selama tiga hari berturut-turut. Pertunjukan kembang api menjadi simbol penting dalam tradisi Lunar New Year, melambangkan cahaya, keberuntungan, dan awal yang baru.

"Tujuan utama event Tales of Chengdu adalah menghubungkan budaya internasional dengan masyarakat Indonesia melalui festival yang menghibur," ungkap Amelia.

Ia menambahkan bahwa kehadiran festival itu diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan budaya Asia dalam cara yang relevan dengan masyarakat urban masa kini.

"Pakuwon City Mall berharap Tales of Chengdu dapat menjadi awal dari kolaborasi budaya internasional yang lebih luas di masa mendatang," tandas Amelia.

Ruang Temu Budaya

Sejak dibuka, Tales of Chengdu mendapat respons positif dari pengunjung yang menikmati suasana perayaan yang berbeda dari biasanya. Tidak hanya menarik perhatian warga Surabaya, festival ini juga mengundang pengunjung dari luar kota. 

Salah satunya Angelica (24), pengunjung asal Kota Batu, yang datang bersama keluarga dan teman-temannya untuk merasakan langsung suasana perayaan tersebut.

"Dekorasinya bagus sekali, rasanya seperti bukan di Surabaya. Saya jadi bisa merasakan suasana Imlek yang berbeda," ungkap Angelica.

Saat ditanya kenapa tidak menghabiskan liburannya di Kota Batu yang penuh tempat wisata, Angelica mengaku tertarik dengan konsep festival PCM yang angkat Kota Chengdu.

"Ita karena itu kota yang jadi rumah panda, jadi mau lihat berbagai ornamen bertemakan panda, walaupun yang paling ditunggu-tunggu tetap pertunjukan Barongsai," pungkasnya.

Melalui Tales of Chengdu, Imlek di Surabaya tahun ini tidak hanya dirayakan sebagai tradisi tahunan, tetapi juga sebagai perjalanan budaya, sebuah kesempatan untuk merasakan kisah kota yang jauh, tanpa harus melintasi benua. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Di kampung tua itu, makna tersebut terasa jauh lebih terasa nyata dan bukan hanya sekadar simbol semata, melainkan refleksi dari kehidupan warganya yang terus bertahan di tengah persoalan yang tidak hanya menghantui, namun juga mengancam ruang hidup mereka hari demi hari.

Kampung Pecinan Tertua di Kota Pahlawan

Kampung Pecinan Tambak Bayan sendiri merupakan salah satu permukiman Tionghoa tertua di Surabaya. Gang-gang sempitnya menyimpan jejak panjang kehidupan lintas generasi, tempat warga merawat tradisi sekaligus membangun kehidupan bersama di tengah kota yang terus berubah. 

Ornamen lampion, mural, dan rumah-rumah lama menjadi saksi perjalanan panjang komunitas itu. Namun di balik perayaan dan warna-warni budaya, kampung ini masih menghadapi sengketa lahan yang telah berlangsung hampir dua dekade, menjadi bayang-bayang yang terus menyertai kehidupan warganya.

Sejak pagi, suasana kampung telah dipenuhi suara tabuhan tambur dan gemerincing simbal barongsai. Warga, seniman, dan pengunjung berkumpul, berbaur tanpa sekat. Tahun ini, perayaan terasa berbeda, yang mana suasana terasa lebih hidup, lebih terbuka, dan terlihat banyak pihak yang ikut dilibatkan.

Wakil Ketua RT 02 RW 02 Tambak Bayan, Suseno Karja, mengatakan perayaan Imlek tahun ini memang menggandeng lebih banyak pihak, yang mana dukungan secara deras datang dari komunitas seni lokal dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun ini lebih banyak dukungan keseniannya. Ada jejaring antar-kampung, jadi bukan hanya warga Tambak Bayan saja yang terlibat," kata Suseno, Selasa (17/2/2026).

Barongsai dari kelompok Surya Naga membuka rangkaian acara, diikuti penampilan kesenian bantengan dari kelompok Mberot Rea Reo yang diisi anak-anak muda Tambak Bayan, hingga ragam tarian dari Sanggar Seni Omah Ndhuwur.

Menjelang sore hingga malam, berbagai pertunjukan lain turut meramaikan suasana, mulai dari tari remo, tari sufi dari Rumah Cinta Surabaya, hingga pertunjukan wayang kontemporer oleh Ki Ompong Sudarsono.

Menurut Suseno, konsep kolaboratif tersebut sengaja dihadirkan untuk memperluas ruang interaksi warga sekaligus memperkenalkan kembali kesenian tradisional kepada generasi muda.

"Sekarang anak-anak belum tentu mau belajar kesenian tradisional. Lewat acara seperti ini, mereka dikenalkan lagi dengan budaya," ujarnya.

Perayaan yang Dirayakan Secara Organik

Di tengah perayaan, warga dan seniman datang dan terlibat tanpa sekat formal. Tidak ada undangan khusus atau kurasi ketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Semuanya tumbuh secara spontan, dari keinginan bersama untuk merayakan dan merawat kampung.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Arsip Institut Seni Tambak Bayan (ISTB), Yoyok, menyebut perayaan tahun ini berlangsung lebih organik. ISTB sendiri adalah wadah solidaritas antara warga lokal, seniman, mahasiswa, dan komunitas luar yang berlokasi di Kampung Pecinan Tambak Bayan.

"Imlek tahun ini dirayakan lebih organik. Siapapun yang ingin terlibat dipersilakan ikut merias, mendesain, dan membuat pernik kampung. Semua bisa datang dan merasakan bahwa Tambak Bayan adalah rumah bersama," kata Yoyok.

Ia menjelaskan, sejak pagi, rangkaian acara dibuka dengan barongsai, dilanjutkan kesenian bantengan oleh anak-anak kampung, hingga penampilan tari dari anak-anak Sanggar Omah Ndhuwur yang telah lama berkolaborasi dengan warga Tambak Bayan.

Pertunjukan tari Sufi dan wayang kontemporer yang ditampilkan malam harinya juga memiliki pendekatan unik, menggunakan material dan cerita yang berasal dari lingkungan sekitar kampung, menjadikannya refleksi langsung dari kehidupan warga.

Perayaan yang Juga Menjadi Bentuk Perjuangan

Namun, di balik gemerlap lampion dan riuh pertunjukan itu, perayaan Imlek di Tambak Bayan juga menyimpan makna yang lebih dalam. Kampung itu masih menghadapi sengketa lahan sejak 2006, ketika sebuah pihak swasta mengklaim kepemilikan tanah melalui sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Permasalahan tersebut digambarkan oleh Yoyok bak pil pahir bagi seluruh warga Tambak Bayan. Meski jalur hukum, struktur hingga litigasi sudah dilakukan, warga masih perlu satu jalur lagi untuk melawan, yakni jalur kultural yang mereka tunjukkan lewat seni dan budaya sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keberadaan mereka.

"Kami menggunakan seni sebagai alat perjuangan, sebagai ruang untuk bertemu sekaligus menyuarakan apa yang ada di sini. Semangatnya tahun ini tetap, mempertahankan ruang hidup warga Tambak Bayan," kata Yoyok.

Ia menambahkan, Imlek menjadi momentum penting bagi warga untuk berkumpul dan memperkuat solidaritas. Selain keinginan agar masalah sengketa yang cepat selesai, Yoyok juga berharap warga Tambak Bayan yang mayoritas lansia sehat, rukun dan bahagia.

"Imlek jadi momentum supaya warga tetap solid, tetap mencintai ruang hidupnya, dan merawat apa yang sudah diwariskan, termasuk ruang hidup para warga," ujarnya.

Kolaborasi dan Regenerasi Budaya

Semangat berkesenian dan perlawanan itu tidak bisa dibawa sendiri, karenanya, kehadiran Sanggar Seni Omah Ndhuwur menjadi salah satu bagian penting dalam perayaan tahun ini. Sekitar 30 anak tampil membawakan empat tarian, termasuk tari remo, tari Bermain, tari Kelinci, dan tari Candik Ayu. 

Menariknya, mereka mengenakan seragam batik sekolah masing-masing alih-alih kostum tari formal. Salah satu Pelatih tari Sanggar Omah Ndhuwur yakni Hening Elazuardi, mengungkapkan bahwa pilihan itu memiliki makna tersendiri.

"Kita ingin sekaligus melestarikan budaya lain, yakni batik. Dengan memakai seragam sekolah, identitas mereka juga terlihat, dan sekolah mereka bisa ikut bangga," kata Mahasiswa Semester 4 UNESA itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Tambak Bayan telah terjalin sejak 2021 dan terus berlanjut hingga sekarang.

"Biasanya kita diundang untuk pembukaan acara. Apalagi ini berhubungan dengan nilai toleransi. Kita senang bisa berkolaborasi dan bertemu dengan banyak komunitas," ujarnya.

Selain Hening, adapun Jennifer Bella Mahardika dari SMAN 8 Surabaya, Safira Dwi Ariani, SMKN 8 Surabaya dan Jennifer Bella Mahardika dari SMP Muhammadiyah II Surabaya, mereka adalah pelatih tari yang merupakan anak-anak generasi awal sanggar.

Mereka kompak mengatakan bahwa momentum perayaan Imlek 2026 bukan sekadar ajang penampilan, tetapi juga pengalaman sosial dan budaya yang memperluas ruang perjumpaan mereka dengan komunitas lain yang juga berbasis seni budaya.

"Apalagi ini berhubungan dengan nilai toleransi juga, jadi kita pasti senang dong. Kita bisa bertoleransi bukan cuma antara umat beragama, tetapi kita bisa berhubungan dengan orang-orangnya," tandas mereka.

Kebanggaan Orang Tua dan Harapan Kerukunan

Di antara kerumunan penonton, Nafian, salah satu orang tua peserta tari, menyaksikan putrinya tampil dengan penuh kebanggaan. Putrinya, Akselia Atifa Arundaya, telah berlatih di Sanggar Omah Ndhuwur selama tiga tahun.

“Bahagia. Bangga sekali. Ini penampilan anak saya yang ketiga kali di Tambak Bayan,” kata Nafian.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat membantu anaknya berkembang, tidak hanya secara kemampuan, tetapi juga secara mental. Selain itu, tidak lupa agar anaknya juga memiliki jejaring luas dan mengetahui seluk beluk Kota Surabaya.

“Biar anaknya tambah percaya diri dan terus berkembang,” ujarnya.

Cerita Mereka Belum Selesai

Seiring malam turun, pertunjukan wayang kontemporer menjadi penutup rangkaian perayaan. Warga, seniman, dan pengunjung masih bertahan, duduk berdampingan, menyaksikan cerita yang lahir dari ruang hidup mereka sendiri.

Di Tambak Bayan, Imlek bukan hanya perayaan tahun baru. Ia adalah ruang pertemuan, ruang kebersamaan, dan ruang perjuangan. Di tengah sengketa yang belum usai, warga terus merawat tradisi, menjaga identitas, dan mempertahankan kampung yang mereka sebut rumah.

Shio Kuda Api yang melambangkan keberanian dan keteguhan seolah menemukan maknanya di sini, di gang-gang sempit Tambak Bayan, tempat kesenian, kebersamaan, dan perlawanan hidup saling berdampingan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Karya itulah yang tersaji dalam pameran bertajuk “ESCape” oleh Henry Siswanto dan Rachmad Priyandoko di Wisma Jerman, Surabaya. Pameran yang dibuka sejak 11 Februari 2026 itu menghadirkan sekitar 30 karya, terdiri dari robot tiga dimensi serta karya dua dimensi berupa sketsa dan lukisan kanvas.

Meski desain robotnya memanjang mata, khususnya bagi para pecinta model-kit dan figur aksi, fokus utama pameran itu bukan sekadar bentuk robotnya, melainkan bagaimana barang-barang tak terpakai dibebaskan dari fungsi lamanya dan diubah menjadi karya seni penuh karakter.

Menghidupkan Limbah Jadi Karya 

Seluruh karya 3D dalam pameran tersebut dibuat dengan metode upcycled atau scrap built. Tidak ada bahan baru yang digunakan. Henry dan Rachmad bahkan berburu material hingga ke tempat rongsokan.

Mainan pistol rusak, botol parfum kosong, komponen printer, hingga kabel kecil dibongkar, dipotong, lalu dirakit ulang menjadi figur robot dengan detail mekanis yang rumit. Beberapa di antaranya bahkan bisa digerakkan, rodanya berputar dan tangannya fleksibel.

“Semangat yang kita bawa dalam pameran ini sebenarnya sederhana, yakni selama suatu hal atau barang itu bisa kita manfaatkan, kenapa harus dibuang?” ucap Henry saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/2/2026).

Ukuran robot yang dipamerkan pun beragam, dari yang kecil hingga yang bobotnya mendekati 20 kilogram. Ketika dipajang di Ruang Halle Wisma Jerman, karya-karya itu tampak kokoh dan futuristik, tak lagi menyisakan kesan sebagai limbah.

ESCape: Bebas Dari Rasa Capek 

Judul pameran “ESCape” menyimpan makna ganda. Rachmad menjelaskan, ide itu lahir dari obrolan ringan bersama istrinya saat merasa lelah atau "capek" dengan pekerjaan sehari-hari dan keinginan untuk merasakan kebebasan.

“Escape kan artinya keluar. Melepaskan diri dari rasa lelah, dari kepentingan pekerjaan.”

Ia juga memaknai ESCape sebagai permainan kata, yang mana es dalam ESCape diwujudkan sebagai minuman yang menyegarkan saat capek atau lelah, tidak hanya soal pekerjaan tetapi juga lelah karena harus menyusun robot sedetail itu.

"ESCape. Es-nya segar plus capek," kelakarnya.

Lebih jauh, tema tersebut merepresentasikan proses kreatif mereka membebaskan benda bekas dari bentuk awalnya menjadi entitas baru bernama karya seni. Limbah yang sebelumnya tak bernilai, “lepas” dari nasibnya sebagai sampah.

Nostalgia dan Imajinasi Masa Kecil

Bentuk robot-robot itu terinspirasi dari imajinasi masa kecil generasi 80–90-an, yang akrab dengan tontonan seperti Voltron dan serial Power Rangers. Dulu, keinginan memiliki mainan robot sering terbentur kondisi ekonomi.

"Dulu pengen punya, tapi orang tua nggak cukup duitnya. Sekarang ya bikin sendiri," ungkapnya 

Nostalgia itu kini menjelma menjadi karya nyata. Robot-robot yang dulu hanya ada dalam layar televisi, kini berdiri sebagai hasil kreativitas dari barang-barang terbuang.

Selain karya tiga dimensi, pameran tersebut juga menghadirkan lukisan dan sketsa di atas kanvas. Karya 2D tersebut melengkapi eksplorasi visual kedua seniman.

"Biar nggak monoton. Kita juga mau nunjukin punya skill sketsa dan merakit," ucap Rachmad.

Dengan demikian, publik tidak hanya melihat kepiawaian merakit benda bekas, tetapi juga kemampuan artistik dalam medium dua dimensi.

Pesan Lingkungan dari Wisma Jerman

Direktur Wisma Jerman, Mike Neuber, menyambut positif pameran tersebut. Ia menilai karya Henry dan Rachmad bukan sekadar karya visual, tetapi juga bukti nyata bahwa barang bekas masih memiliki nilai dan masa depan.

“Ya impresi saya ini karya-karya yang luar biasa menurut saya, karena bisa merubah sampah untuk tidak menjadi menjadi limbah, tetapi menjadi karya seni 3D yang unik dan penuh karakter," ujar Mike.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru membuang barang yang dianggap tidak berguna, karena masih ada kemungkinan untuk dimanfaatkan kembali.

"Jadi sesuatu yang mungkin dalam mata kita sudah tidak berguna, tidak perlu langsung dibuang. Maksudnya karena kemungkinan besar masih ada masa depan untuk barang atau apa tersebut," tuturnya.

Mike menambahkan, alasan Wisma Jerman mendukung pameran itu juga berkaitan erat dengan budaya dan karakter masyarakat Jerman yang sangat menjunjung tinggi prinsip daur ulang dan keberlanjutan lingkungan.

"Di Jerman memang isu lingkungan menjadi perhatian besar, dan sikap berkelanjutan di masyarakatnya itu sangat tinggi, sangat penting di Jerman. Dan itu setara dengan karakter masyarakat Jerman," tukas Mike.

Ia berharap pameran seperti “ESCape” dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melihat limbah dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari kemungkinan baru.

Di tengah meningkatnya produksi sampah, “ESCape” hadir sebagai pengingat bahwa kreativitas dapat menjadi jalan keluar. Limbah bukan akhir dari sebuah benda, ia bisa menjadi awal dari sebuah karya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Alih-alih menghibur dengan imajinasi atau animasi yang memanjakan mata, dokumenter mengajak publik menatap kenyataan, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun, dengan tujuan untuk membedah realitas, menguji nurani, dan membuka mata publik terhadap persoalan yang luput dari sorotan.

Semangat itulah yang diusung mahasiswa Creative Media Communication angkatan 2023 Universitas Kristen Petra (PCU) lewat screening film dokumenter karya para mahasiswa dengan mengangkat tajuk “Titik Buta” di CGV Maspion Square, Surabaya.

“Titik Buta”: Yang Tak Terlihat, Tapi Nyata

Dosen pengampu mata kuliah Produksi Film Dokumenter UK Petra, Daniel Budiana, menjelaskan bahwa tajuk “Titik Buta” bukan sekadar tema, melainkan cara pandang, sekaligus menjadi benang merah dari seluruh karya yang ditayangkan.

"Teman-teman (mahasiswa) kali ini memang lebih banyak memotret ke arah konflik sosial. Sekaligus ada banyak hal yang belum pernah kita ketahui dengan detail, tapi itu sebetulnya ada di sekitar kita," ucap Daniel, saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/2/2026). 

Sejak 2021, pasca pandemi, program screening film rutin digelar setiap tahun di bioskop komersial. Tujuannya bukan hanya memamerkan karya, tetapi memberi mahasiswa pengalaman autentik dalam ekosistem industri film, dari produksi hingga bertemu langsung dengan audiens.

"Jadi ini sudah yang ke-lima (5) kalinya kami rutin membawa karya mahasiswa ke layar bioskop komersial agar bisa dinikmati khalayak luas sekaligus memberikan pengalaman kepada para mahasiswa," ujar Daniel.

Tahun ini, tiga film dipilih setelah melalui proses pitching ide, riset lapangan intensif, produksi, hingga pascaproduksi selama empat bulan, dari September hingga Desember 2025. Setiap film digarap oleh enam hingga tujuh mahasiswa dan dikawal penuh oleh dosen.

"Tidak bisa kalau kita bikin film hanya filmnya jadi. Tapi perlu ada diskusi. Karenanya, kami berharap setiap orang yang menonton memberikan feedback kepada filmmaker-nya supaya film mereka lebih berdampak," tegas Daniel.

Diskusi usai pemutaran menjadi ruang evaluasi agar film tidak berhenti sebagai tugas akademik, melainkan tumbuh sebagai karya yang berdampak. Daniel menegaskan, proses screening adalah bagian penting dalam membangun budaya kritik dan evaluasi

Tiga Isu, Satu Benang Merah

Tiga film yang ditayangkan masing-masing mengangkat isu berbeda, namun tetap dalam koridor “titik buta” Kota Surabaya, yakni ragam isu konflik sosial yang belum banyak diketahui bahkan oleh warga Kota Pahlawan itu sendiri.

“All You Can’t Eat” karya garapan Whitnie Odelyn Siauw dan tim, film pertama yang tayang di "titik buta" itu membongkar ironi antara tingginya angka food waste dengan masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengakses makanan layak, dengan lokasi TPA Benowo, Surabaya menjadi sorotan utama.

“Ini Belum Selesai” karya Shanelle Keisha Susanto dan tim menyoroti sengketa tanah warga Tambak Bayan dengan pihak swasta yang telah berlangsung sejak 2009, lengkap dengan bagaimana warga kampung pecinan tertua di Surabaya menghadapi konflik hukum itu dengan jalur kesenian sebagai napas perlawanan sosial mereka.

Sementara “Rail Estate” buah karya Nathalie Celine Gunawan dan tim merekam kehidupan warga Dupak Magersari yang terdampak fenomena urban heat island (UHI), memotret bagaimana panas ekstrem dan minim ruang hijau berdampak pada kesehatan masyarakat salah satu kampung pinggir rel di Surabaya.

Ketiganya menegaskan bahwa persoalan sosial tidak selalu hadir dalam bentuk dramatis, melainkan tersembunyi dalam keseharian. Melalui pemutaran itu, mahasiswa berharap karya mereka dapat memberikan perspektif baru mengenai Surabaya sebagai kota dengan persoalan nyata yang dialami warganya.

"Lebih dari sekadar tontonan, kehadiran film-film ini diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk lebih peka dan memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial di sekitar yang selama ini jarang terdengar atau luput dari perhatian kolektif," kata Daniel.

Dari Kampus ke Festival Internasional

Tak berhenti di layar bioskop Surabaya, seluruh film dalam proyek “Titik Buta” didaftarkan ke berbagai festival nasional dan internasional. Karena itu, proses publikasi luas akan ditahan sekitar dua tahun demi kepentingan festival.

"Kami biasanya hold dulu film itu dua tahun untuk berpartisipasi di beberapa international film festival," terang Daniel.

Strategi tersebut dirancang agar mahasiswa memiliki portofolio kuat sebelum lulus. Daniel bahkan mengungkapkan bahwa beberapa alumni UK Petra, khususnya mereka yang mengikuti screening film edisi sebelumnya bahkan telah menembus industri televisi dan perfilman nasional.

"Harapannya sampai lulus itu jadi satu pencapaian sendiri dan bekal mereka masuk dunia industri," imbuhnya.

Di tengah arus industri perfilman yang semakin kompetitif dan cenderung berorientasi komersial, “Titik Buta” menghadirkan wajah lain sinema: sebagai medium tanggung jawab sosial. Daniel menekankan pentingnya kepekaan dalam produksi konten.

"Kontennya jangan cuma berburu viralitas, tetapi harus tetap bertanggung jawab," tandas Daniel.

Apresiasi Pemerintah 

Ikut hadir dalam acara screening film, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Jatim, Ali Afandi, mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam mengangkat isu-isu yang dekat namun sering terabaikan.

"Film yang diangkat ini sangat luar biasa dan itu merupakan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita," ujar Ali.

Ia mengaku terkejut mengetahui adanya beragam permasalahan sosial yang sampai saat ini kurang mendapat sorotan. Ia menegaskan bahwa kegiatan kali ini menjadi bukti bahwa dunia kreatif bisa menjadi ruang informasi dan kritik dengan wujud yang lebih elegan.

"Itu menjadi catatan bahwa ada sosial, ada lingkungan, ada banyak hal yang terkait dengan kehidupan kita," katanya.

Menurut Ali, momentum ini dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kompetisi film dokumenter, melengkapi program film pendek yang selama ini telah berjalan, sekaligus menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam film-film tersebut.

Melalui forum yang dihadiri sekitar 112 penonton dari beragam kalangan tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar membuat film, tetapi juga belajar berdialog dengan publik, menerima kritik, dan memahami dampak karya mereka.

“Titik Buta” akhirnya bukan hanya tajuk acara, melainkan sikap. Sebuah ajakan agar generasi muda perfilman tidak terlena pada gemerlap industri, tetapi tetap menyalakan lampu pada sudut-sudut kota yang selama ini gelap dan terabaikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Lonjakan harga itu terpantau saat Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya melakukan inspeksi mendadak di Pasar Pucang Anom dan Pasar Wonokromo.

Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi BPSDA Kota Surabaya, Agung Supriyo Wibowo, menyebut kenaikan cabai terjadi sangat cepat dalam dua pekan terakhir dan menjadi yang paling signifikan dibanding komoditas lain. 

"Dari hasil pemantauan di lapangan, yang paling terlihat itu cabai (rawit), dari kisaran Rp 40 ribu menjadi sekitar Rp 80–85 ribu per kilogram dalam dua pekan terakhir," ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/2/2026).

Cuaca Ekstrem Jadi Pemicu Utama

Menurut Agung, faktor utama kenaikan harga cabai yang nyaris menyentuh angka dua kali lipat dari harga sebelumnya bukan karena distribusi, melainkan gangguan produksi di daerah penghasil akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak awal tahun 2026.

"Untuk cabai memang agak sulit dikendalikan karena dipengaruhi cuaca," katanya.

Ia menjelaskan, curah hujan tinggi menyebabkan banyak tanaman cabai rusak dan membusuk sebelum panen, sehingga pasokan ke pasar berkurang drastis. Meski demikian, ada harapan harga kembali stabil dalam waktu dekat.

"Tetapi informasi dari Kementerian Pertanian, Maret nanti diperkirakan ada panen raya nasional, termasuk di Jatim. Semoga harga bisa kembali stabil," imbuhnya.

Selain cabai, beberapa bahan pokok lain juga mengalami kenaikan meski tidak setajam cabai rawit. Bawang merah tercatat naik sekitar Rp 5 ribu per kilogram, sementara telur ayam naik sekitar Rp 3 ribu per kilogram. Kendati demikian, Agung memastikan secara umum ketersediaan pangan di Surabaya masih dalam kondisi aman jelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kami fokus melakukan pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok penting, sekaligus memastikan keamanan pangan di masyarakat," tegasnya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah intervensi jika harga terus melonjak, seperti mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pasar murah di berbagai wilayah.

Produksi Lokal Diperkuat

Di tengah kenaikan harga pasar, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggencarkan penguatan produksi lokal. Bersama Kelompok Tani (Poktan) Sendang Biru, panen cabai rawit digelar sebagai langkah meredam gejolak harga.

Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan panen tersebut merupakan hasil tanam sejak Oktober 2025 dan memang dipersiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan harga jelang Ramadan.

"Dengan populasi sekitar 1.300 pohon, potensi hasilnya cukup signifikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar. Jenis yang ditanam adalah varietas Ori, yang memiliki kualitas terbaik dan harga paling tinggi di pasaran," ujarnya.

Menurut Antiek, harga cabai di pasaran kini berada di kisaran Rp 70 ribu hingga Rp 85 ribu per kilogram. Keberadaan hasil panen lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

"Ini akan sangat membantu menstabilkan harga secara makro," tambahnya.

Pemkot bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memantau harga telur dan daging ayam. Berbagai intervensi dilakukan melalui GPM, operasi pasar, hingga pengawasan stok bersama kementerian terkait.

Antiek memastikan pasokan pangan menjelang Ramadan dalam kondisi aman dan meminta masyarakat tetap tenang.

"Hasil pemantauan kami, seluruh komoditas pangan di Surabaya dalam kondisi aman. Masyarakat kami imbau untuk belanja dengan bijak sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying," tegasnya.

Petani Jual Lebih Murah untuk Warga

Sementara itu, anggota Poktan Sendang Biru, Suprapto (67), mengaku panen cabai dilakukan rutin setiap lima hari sekali dengan hasil 6 hingga 8 kilogram per panen. Di tengah harga pasar yang tinggi, ia memilih menjual cabainya lebih murah kepada warga sekitar.

"Kalau di pasar bisa Rp 85.000, saya jual Rp 70.000 untuk membantu tetangga," katanya.

Meski menghadapi kendala virus kuning pada tanaman, Suprapto mengaku dukungan bibit dari Pemkot Surabaya cukup membantu menjaga produktivitas.

Dengan Ramadan yang tinggal menghitung hari, harga cabai memang terasa semakin pedas. Namun, pemerintah optimistis panen raya pada Maret serta penguatan produksi lokal dapat meredam gejolak harga dan menjaga stabilitas pangan di Kota Pahlawan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Semangat itulah yang melatarbelakangi peluncuran ulang MyAmerica Surabaya di Kantor U.S. Consulate General Surabaya, Kamis (12/2/2026). Ruang publik yang telah berdiri sejak 2012 itu kini hadir dengan wajah dan konsep baru yang lebih modern, adaptif, serta ramah anak muda.

Wajah Baru untuk Generasi Baru

MyAmerica Surabaya sendiri merupakan bagian dari American Corner (AmCor), pusat sumber daya informasi dan ruang publik yang didirikan Kedutaan Besar atau Konsulat Amerika Serikat di berbagai negara, bekerja sama dengan mitra lokal. 

Fasilitas tersebut menyediakan akses gratis terhadap informasi seputar budaya, kebijakan, sejarah, hingga masyarakat Amerika Serikat, sekaligus menjadi ruang diskusi dan pengembangan kapasitas.

Dengan kapasitas sekitar 35–45 orang, MyAmerica Surabaya selama ini menjadi tempat penyelenggaraan berbagai program bersama mitra di Jawa Timur, mulai dari universitas, media, hingga pemerintah. Programnya meliputi penguatan kepemimpinan, inovasi, pendidikan, dan kemampuan bahasa Inggris.

Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Chris Green atau akrab disapa Cak Chris, mengatakan peluncuran ulang itu menjadi momen penting setelah renovasi total dilakukan. 

"Kami bangga sekali bisa relaunch MyAmerica Surabaya setelah renovasi total," ujar Cak Chris, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, secara substansi program tidak berubah secara drastis. Modernisasi sudah dilakukan secara bertahap selama bertahun-tahun. Namun, ruang lama dinilai kurang lagi sesuai dengan kebutuhan program yang semakin berkembang dan berbasis digital.

"Ruang yang lama kurang cocok dengan kebutuhan untuk programming yang lebih maju," katanya.

Adaptif dengan Era Digital

Perubahan paling terasa ada pada desain dan infrastruktur ruangan. Jika sebelumnya lebih berorientasi pada fungsi perpustakaan dengan peminjaman buku fisik, kini MyAmerica Surabaya dirancang lebih fleksibel dan mendukung aktivitas digital, termasuk video conference dan program daring.

Tempat duduk bertingkat dengan konsep lebih santai dihadirkan untuk menciptakan suasana diskusi yang interaktif. Ruangan juga dirancang untuk mendukung panggung budaya skala kecil, termasuk konser intim yang memungkinkan interaksi langsung antara penampil dan audiens.

"Kami selalu memodernisasikan programming, tetapi sekarang infrastrukturnya juga mendukung itu," jelasnya.

Peluncuran ulang ini juga langsung diikuti dengan agenda perdana berupa konser skala kecil yang menjadi simbol dimulainya babak baru MyAmerica Surabaya sebagai ruang kolaboratif.

Titik Nol Pintu Pertukaran Budaya

Selama hampir 14 tahun, MyAmerica Surabaya konsisten mengusung tagline “Your American Experience Starts Here”. Tagline tersebut tetap dipertahankan, namun kini dibarengi dengan semangat dan gaya baru.

"Tempat ini adalah pintu awal terhadap Amerika," ujar Cak Chris.

Ia menambahkan, MyAmerica Surabaya diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat, khususnya pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa, untuk mengenal budaya Amerika secara langsung, bukan hanya melalui internet atau televisi.

"Mungkin ini percakapan pertama mereka dengan orang Amerika," katanya.

Lebih jauh, MyAmerica Surabaya tidak hanya menjadi pintu masuk budaya Amerika ke Indonesia, tetapi juga ruang pertukaran dua arah. Budaya Indonesia pun dapat diperkenalkan dan didialogkan dalam forum-forum kolaboratif.

Peluncuran ulang ini menegaskan komitmen Konsulat Amerika Serikat di Surabaya untuk terus mempererat, memperkuat, dan memperluas hubungan Indonesia-Amerika di tingkat masyarakat.

Bagi Cak Chris, setiap kunjungan ke MyAmerica Surabaya diharapkan menjadi titik awal perjalanan yang lebih luas, baik dalam bentuk ketertarikan terhadap pendidikan tinggi di Amerika, program pertukaran, kolaborasi budaya, maupun inovasi.

"Harapan saya, beragam kegiatan yang akan dijalankan di MyAmerica Surabaya menjadi titik nol untuk hubungan yang lebih luas dengan Amerika," tuturnya.

Dengan konsep modern dan pendekatan yang lebih relevan bagi generasi muda, MyAmerica Surabaya kini tak sekadar ruang informasi, melainkan ruang perjumpaan gagasan, budaya, dan masa depan hubungan Indonesia–Amerika yang lebih erat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam persidangan itu, Khofifah secara tegas membantah isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, yang menyebut adanya pembagian fee hingga 30 persen kepada dirinya dan sejumlah pejabat eksekutif.

Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Khofifah menegaskan tudingan tersebut tidak benar. 

"Kami ingin menegaskan bahwa itu tidak pernah ada dan tidak benar," tegas Khofifah, Kamis (12/2/2026).

Isi BAP yang Menyeret Nama Gubernur

Nama Khofifah mencuat setelah jaksa KPK membacakan BAP Kusnadi dalam persidangan perkara korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun 2019–2022.

Dalam BAP tersebut, Kusnadi disebutkan menerangkan adanya dugaan pembagian fee atau ijon dari pengajuan dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim.

BAP itu menyebut:

• Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur menerima hingga 30 persen.
• Sekdaprov Jatim menerima 5–10 persen.
• Kepala Bappeda serta Kepala BPKAD menerima 3–5 persen.
• Seluruh Kepala OPD Pemprov Jatim juga disebut menerima 3–5 persen.

Karena penyebutan itu, majelis hakim memandang perlu menghadirkan Khofifah sebagai saksi untuk mengklarifikasi langsung isi BAP tersebut. Jubir KPK Budi Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa keterangan Khofifah penting untuk membuat terang perkara.

"Ibu Khofifah sebagai saksi untuk menerangkan berkaitan dengan BAP dari almarhum Pak Kusnadi, yang menjelaskan berkaitan dengan pengelolaan dana hibah, tidak hanya di legislatif tetapi juga ada di eksekutif," ucapnya.

Khofifah Pertanyaan Rasionalitas Isi BAP

Menanggapi isi BAP tersebut, Khofifah bukan hanya membantah, tetapi juga mempertanyakan rasionalitas angka pembagian fee yang disebutkan. Ia menyebut perhitungan itu tidak masuk akal jika dikalkulasikan dengan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

"Kawan-kawan OPD di Pemprov Jatim itu 64. Kalau kali 3 saja berapa, hampir 200. Kalau kali 4 berarti 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan sudah rasanya tidak rasional," ucap Khofifah.

Ia juga menegaskan kembali bahwa tudingan pembagian dana hibah sebesar Rp2,8 miliar pada 2020 di lingkungan pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah terjadi.

"Tidak ada pembagian-pembagian begitu," imbuhnya.

Dalam persidangan, Khofifah juga membantah pernah melakukan komunikasi personal dengan Kusnadi terkait pengaturan dana hibah pokir.

"Tidak pernah bertemu secara personal," tegasnya singkat.

Menurutnya, komunikasi yang pernah terjadi hanya dalam konteks kebijakan makro bersama DPRD.

"Memang secara kolektif kolegial pernah membicarakan secara makro policy di Gedung DPRD Jatim," paparnya.

Khofifah menjelaskan bahwa pihak eksekutif hanya menangani kebijakan umum, sedangkan proses teknis pencairan hibah dilakukan melalui mekanisme TAPD dan Musrenbang.

"Eksekutif hanya mengurus makro policy, tidak sampai pada proses pembagian maupun pencairan," kata Khofifah.

Duduk Perkara Korupsi Hibah Pokir

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan DPRD Jatim pada Desember 2022. Saat itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak tertangkap dan telah menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah.

Dalam konstruksi perkara, Kusnadi disebut menerima komitmen fee sebesar 20 persen dari setiap pencairan dana hibah kepada koordinator lapangan (korlap) pokmas. Fee tersebut diberikan di awal atau sistem ijon agar pencairan hibah dipermudah.

Selama periode 2019–2022, Kusnadi memperoleh jatah dana hibah pokir dari APBD sebesar Rp398,7 miliar. Dari jumlah tersebut, komitmen fee yang dihitung penyidik mencapai Rp79,74 miliar.

KPK dalam perkara ini telah menetapkan 21 tersangka, terdiri atas empat penerima suap dan 17 pemberi suap. Tiga penerima merupakan penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara, sementara mayoritas pemberi berasal dari pihak swasta.

Usai bersaksi, Khofifah berharap klarifikasinya di pengadilan dapat meluruskan informasi yang beredar luas di publik mengenai dugaan penerimaan persenan tersebut.

"Tuduhan bahwa ada fee 30 persen ke gubernur, wagub, sekda dan OPD… Saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar," tandasnya.

Sidang ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya isi BAP yang menyeret nama pimpinan eksekutif diuji langsung melalui kesaksian terbuka di hadapan majelis hakim.

Hingga kini, status Khofifah dalam perkara tersebut masih sebagai saksi, sementara proses persidangan terhadap para terdakwa terus berjalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 WIB di Ruang Cakra. Namun, Khofifah tiba sekitar pukul 13.20–13.22 WIB. 

Sebelum kedatangannya, suasana di Pengadilan Tipikor Surabaya sudah ramai. Ratusan orang yang tergabung dalam Barisan Gus dan Santri serta Muslimat tampak memadati area luar pengadilan. Mereka mengenakan gamis, baju koko putih, sarung, dan melantunkan selawat.

Saat mobil Toyota Alphard hitam yang ditumpangi Khofifah tiba, ia membuka kaca dan memberi salam kepada para pendukung. Kehadirannya didampingi oleh Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono dan saat turun mobil, Khofifah langsung disambut riuh massa.

Khofifah kemudian memasuki ruang sidang Cakra dan langsung menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai saksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Ferdinand Marcus L. 

Mengaku Tidak Kenal Empat Terdakwa

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander menanyakan secara langsung apakah Khofifah mengenal empat terdakwa yang hadir, dan Khofifah secara tegas mengaku tidak mengenal empat terdakwa yang sedang diadili.

"Apakah saudari kenal dengan 4 terdakwa," tanya hakim ketua.

"Tidak kenal yang mulia," jawab Khofifah singkat.

Empat terdakwa yang dimaksud adalah Hasanuddin (eks anggota DPRD Jatim), Jodi Pradana Putra (swasta asal Blitar), Sukar (eks kepala desa di Tulungagung), dan Wawan Kristiawan (swasta asal Tulungagung).

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pemeriksaan, mengingat nama Khofifah sebelumnya disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum Kusnadi.

Pemanggilan Khofifah sebagai saksi tambahan dilakukan atas permintaan Ketua Majelis Hakim untuk mengklarifikasi keterangan dalam BAP Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim yang telah meninggal dunia pada 16 Desember 2025 karena sakit.

Dalam BAP yang sebelumnya dibacakan jaksa di persidangan, disebut adanya pembagian persentase dana hibah tahun 2019–2024. 

Nama Khofifah termasuk yang disebut menerima persentase tersebut, bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim.

Kehadiran Khofifah dalam sidang tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan almarhum Kusnadi tersebut.

Permintaan Maaf atas Ketidakhadiran Sebelumnya

Agenda pemeriksaan sebelumnya dijadwalkan pada 5 Februari 2026. Namun, Khofifah berhalangan hadir. Dalam persidangan, ia menyampaikan permintaan maaf kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum.

"Kami meminta maaf karena banyak kegiatan dinas," jelasnya.

Diketahui pada pemanggilan sebelumnya Khofifah berhalangan hadir karena harus menghadiri sidang paripurna DPRD, kehadirannya di acara tersebut tidak bisa diwakilkan karena Wagub dan Sekda tidak sedang di Surabaya.

Selain sidang paripurna DPRD Jatim, ia juga menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Surabaya serta persiapan kunjungan Presiden RI dalam rangka peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang.

Pengembangan Kasus OTT 2022

Sebagai informasi, Perkara dana hibah tersebut merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak.

Sebanyak 21 tersangka telah ditetapkan dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah Kusnadi, yang kemudian meninggal dunia sebelum perkara inkrah.

Nama Khofifah muncul dalam persidangan setelah jaksa membuka BAP Kusnadi. Namun, dalam sidang terbaru ini, Gubernur Jawa Timur itu menegaskan tidak mengenal empat terdakwa yang sedang diadili dan hadir untuk memberikan klarifikasi atas penyebutan namanya dalam BAP. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penonaktifan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 yang bertujuan memperbarui data agar bantuan iuran benar-benar tepat sasaran. Meski begitu, peserta yang terdampak masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya jika memenuhi sejumlah kriteria.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras, memastikan masyarakat tidak perlu panik menyikapi kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bagian dari pembaruan data berkala oleh Kementerian Sosial.

"Iya, kurang lebih 45.006 jiwa yang dinonaktifkan dari PBI JK. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Tujuannya agar data peserta PBI JK tepat sasaran,” ucap Aras, Rabu (11/2/2026).

Tiga Kriteria Reaktivasi

Aras menjelaskan, peserta yang dinonaktifkan masih dapat direaktivasi sebagai PBI JK apabila memenuhi tiga syarat utama.

Pertama, memang termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, berdasarkan verifikasi lapangan, masuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Ketiga, mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

"Peserta yang memang membutuhkan layanan segera atau sifatnya kronis, seperti kemoterapi, cuci darah, penyakit stroke, dan lain sebagainya, itu bisa direaktivasi kembali," ujarnya.

Bagi peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, status PBI JK tetap dinonaktifkan. Namun, mereka masih dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Di tengah gelombang penonaktifan tersebut, BPJS Kesehatan juga mencatat adanya pengalihan peserta melalui skema pemerintah daerah. Sama seperti sebelumnya, warga yang memenuhi syarat juga dimungkinkan didaftarkan kembali sebagai peserta PBPU Pemda.

"Namun sebelumnya, ada pengalihan juga peserta PBPU Pemerintah daerah sebesar 56.557. Itu dialihkan dari PBPU Pemda untuk menggantikan peserta PBI JK yang dinonaktifkan," jelas Aras.

Artinya, terdapat mekanisme pengganti agar perlindungan jaminan kesehatan warga tetap berjalan, baik melalui skema PBI pusat maupun pembiayaan dari APBD Kota Surabaya.

Saat ini, proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung melalui koordinasi BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pihak kecamatan.

Peserta yang hendak mengajukan reaktivasi harus melalui tahapan administratif, mulai dari verifikasi di Dinas Sosial hingga persetujuan Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan sembari rutin mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

"Masyarakat diimbau untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan agar apabila diketahui tidak aktif, dapat segera diantisipasi," ucapnya.

Dinkes Sebut Penonaktifan Berdasarkan Desil Ekonomi

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa penonaktifan terjadi karena penyesuaian data kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil.

"Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1–5," kata Nanik.

Desil menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana desil 1 hingga 5 mencakup kategori sangat miskin hingga menengah bawah.

Kendati ada penonaktifan, Pemerintah Kota Surabaya memastikan pelayanan kesehatan gratis tetap dapat diakses warga melalui program Universal Health Coverage (UHC).

"Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik. Pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat," pungkas Nanik.

Program UHC tersebut terutama menyasar warga miskin yang telah tinggal di Surabaya selama minimal 10 tahun dan mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan kelas 3.

Selain itu, peserta yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dapat menghubungi petugas BPJS SATU! atau Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) untuk mendapatkan pendampingan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepergiannya menutup perjalanan panjang seorang pemimpin legislatif yang dikenal tenang, komunikatif, dan berpengalaman di Kota Pahlawan. Kabar tersebut meninggalkan duka mendalam, terutama bagi DPRD Surabaya, kader dan tentunya bagu simpatisan PDI Perjuangan di Jawa Timur. 

"Innalillahi Wa Innailaihiraajiun, telah berpulang keharibaan Tuhan Yang Maha Esa saudara kita Ketua DPRD Surabaya Mas Adi Sutarwijono," kata Sekretaris DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono.

"Kami sangat berduka atas berpulangnya Mas Adi Sutarwijono," ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Daniel Rohi.

Anak Guru SD dari Blitar

Dominikus Adi Sutarwijono lahir di Blitar, 4 Agustus 1968. Ia merupakan putra dari almarhum J.S. Wiryoatmodjo yang merupakan seorang guru Sekolah Dasar (SD). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bertanggungjawab dan sederhana, ditunjukkan dari sikapnya yang tetap low profile meski memiliki jabatan mentereng di Kota Pahlawan.

Selepas menamatkan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan lulus pada tahun 1993. Di kampus itu ia berminat menggeluti dunia tulis-menulis dan mulai tertarik dengan bahasan politik hingga dinamika sosial.

Selama ia di Surabaya, nama “Awi” kemudian menjadi sapaan akrab yang melekat kuat. Sebagian kolega juga mengenalnya dengan panggilan ”Mas Awi” atau ”Cak Awi” mencerminkan kedekatan sosial khas Jawa Timur.

Meniti Karier sebagai Wartawan Era Reformasi

Sebelum dikenal sebagai politisi, Awi terlebih dahulu berkiprah di dunia jurnalistik. Pada 1996, di masa akhir Orde Baru, ia memulai karier sebagai wartawan Harian Surya. Ia meliput berbagai isu politik dan sosial pada periode yang penuh gejolak menjelang reformasi.

Tidak jarang Awi melakukan peliputan aksi demonstrasi besar kala itu, termasuk serangkaian demonstrasi PDI Pro-Megawati, yang kemudian membukakan pintunya untuk mengenal tokoh-tokoh politik, khususnya dari PDI Pro-Megawati.

Salah satu momen menegangkan ia alami pada 28 Juli 1996, yang mana Awi sempat ditangkap aparat keamanan ketika meliput unjuk rasa massa PDI Pro-Megawati di Jalan Diponegoro Surabaya. Sebagai informasi, aksi tersebut merupakan respon atas penyerbuan Kantor DPP PDI di Jakarta, 27 Juli 1996.

Kemudian kariernya berlanjut di Majalah TEMPO dan Tempo Interaktif sebagai kontributor wilayah Surabaya dan Jawa Timur pada rentang 1999 hingga sekitar 2003. Di sana, ia memperluas cakupan liputan dan memperdalam analisis politik ke ranah nasional.

Mengenang masa-masanya di dunia wartawan, rekan sejawatnya di DPRD Surabaya, Arif Fathoni, yang juga berlatar belakang jurnalis, menceritakan bahwa Awi merupakan sosok yang gemar membaca dan memiliki wawasan luas.

"Mas Adi ini pribadi yang bersahaja, pembawaannya tenang, dan visi berpikirnya jauh ke depan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar itu, Rabu (11/2/2026).

Menurut Fathoni, latar belakang jurnalistik membuat Awi terbiasa berpikir kritis dan kontekstual dalam setiap diskusi. Hal tersebut membuat DPRD Surabaya dibawah kepemimpinan Awi terasa "adem" dan minim konflik.

Perjalanan Panjang di Dunia Politik

Pada 2003, Awi memutuskan meninggalkan dunia jurnalistik dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Dirinya berpegang teguh bahwa wartawan professional haruslah non-partisan, maka saat menjadi bagian dari PDI Perjuangan ia menggantungkan kartu persnya dan memulai perjalanan panjangnya di politik. 

Namun ia tidak meninggalkan pena begitu saja, dengan segudang pengalaman di dunia jurnalistik, ia memanfaatkan kemampuannya untuk membuat narasi atau buletin kampanye, menulis rilis, hingga membagikan opininya di media massa.

Sejak awal perjalanan politiknya, Awi sudah dihadapkan dengan beragam tantangan. Ia sempat gagal dua kali dalam pencalonan legislatif, tepatnya pada 2004 dan 2009. Namun ia tetap berproses, menjadikannya salah satu tokoh politik yang meniti karir dari dasar.

Barulah ia berhasil masuk DPRD Surabaya melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2012 untuk sisa masa jabatan 2009–2014. Selanjutnya, ia terpilih kembali pada periode 2014–2019.

Kepercayaan partai dan kolega membawanya menjabat Ketua DPRD Surabaya untuk periode 2019–2024, bahkan kembali dipercaya memimpin untuk periode 2024–2029.

Di internal partai, Awi pernah menjabat Ketua DPC PDIP Surabaya periode 2019–2024. Namun sempat terjadi dinamika internal partai hingga ia berakhir dicopot dari jabatan Ketua DPC PDI-P Surabaya pada Mei 2025 setelah evaluasi internal partai.

Pencopotan dilakukan karena Awi secara kinerja sebagai ketua DPC PDI-P Surabaya kala itu dinilai kurang maksimal. Wakil Ketua PDIP Jatim, Budi Sulistyono mengungkapkan bahwa polemik memuncak saat perolehan kursi legislatif partai dinilai kurang maksimal pada Pemilu 2024.

"Kursi DPRD dari 15 jadi 11 saja. Selain itu, rutinitas kinerja partai seperti rapat, komunikasi, keuangan, dan lain-lain juga kurang ideal," ucap Budi pada 2025 lalu.

Kendati beragam hiruk pikuk yang ia hadapi selama mengarungi dunia politik, Awi tetap menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya hingga akhir hayatnya dan tetap dianggap sebagai salah satu kader terbaik yang di miliki oleh PDI-P Perjuangan.

"Telah berpulang kader terbaik PDI Perjuangan, Adi Sutarwijono… Dedikasi, pengabdian, dan perjuangan beliau akan selalu menjadi teladan bagi kita semua." tulis akun Instagram @pdiperjuanganjatim dalam unggahan resmi belasungkawa terhadap sosok Awi.

Penghormatan Terakhir

Setelah disemayamkan di Grand Heaven Surabaya, jenazah Awi akan mendapatkan penghormatan terakhir di Gedung DPRD Surabaya sebelum dimakamkan di TPU Keputih. Hal itu dikonfirmasi oleh kolega Awi di DPRD Surabaya.

"Insyaallah Kamis jenazah akan dibawa ke kantor DPRD agar para kolega bisa memberikan penghormatan terakhir," kata Fathoni.

"Kami bersama rekan-rekan di DPRD akan memberikan penghormatan kepada almarhum," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai saat dikonfirmasi di hari yang sama.

Kepergian Awi menutup perjalanan seorang anak guru SD dari Blitar yang meniti jalan dari ruang redaksi hingga kursi Ketua DPRD Surabaya. Dari dunia jurnalistik menuju politik, ia dikenal sebagai sosok tenang, komunikatif, dan berupaya menjaga ruang legislatif tetap harmonis hingga akhir hayatnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Awi, sapaan akrabnya, mengembuskan napas terakhir pada pukul 20.36 WIB di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Dalam beberapa hari terakhir, ia diketahui dirawat serius dan sempat menjalani perawatan di ICU sebelum akhirnya tutup usia.

Jenazah almarhum saat ini dalam perjalanan menuju Surabaya dan rencananya akan dimakamkan pada Rabu (11/2/2026) di TPU Keputih, Surabaya. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di Grand Heaven Surabaya.

Kabar wafatnya Adi dibenarkan oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.

"Innalillahi Wa Innailaihiraajiun, telah berpulang keharibaan Tuhan Yang Maha Esa saudara kita Ketua DPRD Surabaya Mas Adi Sutarwijono. Semoga Almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan YME," kata Deni saat dikonfirmasi pada Rabu (11/2/2026).

Konfirmasi serupa disampaikan tokoh muda PDI Perjuangan Surabaya, Aprizaldi. Ia memastikan waktu wafat serta rencana pemakaman almarhum di Surabaya.

"Iya benar Mas Adi Sutarwijono meninggal dunia pukul 20.36 WIB di Jakarta. Jenazahnya dibawa ke Surabaya dan insyaallah besok dimakamkan di TPU Keputih," ujarnya.

Ucapan belasungkawa juga datang dari Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Ia menyampaikan doa atas kepergian sosok yang telah lama berkiprah di dunia politik Kota Pahlawan itu.

"Jadi, segenap jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengucapkan belasungkawa dalam-dalamnya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT," kata Armuji.

Jejak Panjang dari Jurnalisme hingga Politik

Adi Sutarwijono lahir di Blitar, 4 Agustus 1968, dari keluarga sederhana. Ia merupakan putra seorang guru SD dan menyelesaikan pendidikan tinggi sebagai Sarjana Ilmu Politik di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Surabaya melalui mekanisme PAW pada 2012. Ia kemudian terpilih kembali pada periode 2014–2019 dan menjabat Ketua DPRD Surabaya untuk dua periode berturut-turut, yakni 2019–2024 dan 2024–2029.

Di internal partai, Adi pernah menjabat Ketua DPC PDIP Kota Surabaya periode 2019–2025. Namun pada Mei 2025, ia dibebastugaskan dari jabatan tersebut dalam rangka evaluasi kinerja dan soliditas partai.

Sebelum terjun ke dunia politik, Adi lebih dahulu meniti karier sebagai jurnalis. Ia pernah bekerja di Harian Surya (1996–2000), Majalah Tempo (1999–2003), hingga menjadi Pemimpin Redaksi Beritajatim.com (2005–2007).

Kepergian Adi Sutarwijono meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan partainya, tetapi juga bagi dinamika politik Surabaya. 

Pemakamannya di TPU Keputih diperkirakan akan dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh partai sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi legislator yang telah mengabdikan diri lebih dari satu dekade di DPRD Surabaya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Isu tersebut menjadi salah satu poin yang diangkat dalam ADVANCE 2026 (Accounting Due Verifiability & Tax Competition) yang digelar di Universitas Ciputra Surabaya, Sabtu (7/2/2026). 

Kompetisi nasional itu mengangkat tema yang menarik, yakni tentang keadilan pajak sebagai fondasi pembangunan inklusif, sekaligus menegaskan peran strategis akuntan dalam menjaga integritas fiskal.

Mengusung tema besar “Fiscal and Accounting Integrity for a Sustainable Future”, ADVANCE 2026 menjadi bagian dari rangkaian Seminar Nasional ACCRUED 2026 (Accounting Competition and Remarkable Discussion) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2026 mendatang.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut merupakan program tahunan Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur.

Ratusan mahasiswa akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti rangkaian kompetisi, meliputi diskusi, presentasi, hingga adu gagasan. Hal itu mencerminkan tingginya perhatian generasi muda terhadap isu keadilan pajak dan akuntansi keberlanjutan.

Ketua Accounting Student Union (SU) Universitas Ciputra Surabaya, Nicholas Chang, menegaskan bahwa ADVANCE 2026 tidak sekadar kompetisi akademik, melainkan ruang pembelajaran yang relevan dengan persoalan nyata di masyarakat.

"Sinergi dengan IAI Muda melalui ADVANCE 2026 ini memberikan ruang belajar yang hidup. Mahasiswa tidak hanya berkompetisi, tetapi juga diajak memahami bagaimana integritas fiskal dan akuntansi keberlanjutan berdampak langsung bagi masyarakat," ucap Nicholas, Sabtu (7/2/2026).

Dalam ADVANCE 2026, isu keadilan pajak diangkat secara eksplisit melalui Tax Competition bertema “Tax Justice for Inclusive Development”. Kompetisi itu diikuti 67 tim, masing-masing beranggotakan tiga mahasiswa, yang ditantang untuk menganalisis dan merumuskan gagasan tentang peran pajak dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

Selain itu, adapun Essay Competition yang diikuti 72 tim mahasiswa mengusung tema “From Numbers to Impact: Strengthening Accounting’s Role in Building a Sustainable Future”. Melalui kompetisi tersebut, mahasiswa diajak melihat akuntansi sebagai alat strategis yang mampu memberi dampak sosial dan ekonomi, bukan sekadar pencatatan angka.

Universitas Ciputra Surabaya kembali dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Accounting Student Union Universitas Ciputra dengan pendampingan dosen pembina kemahasiswaan, Luky Patricia Widianingsih.

Menurut Luky, ADVANCE 2026 menjadi contoh konkret bagaimana kegiatan kemahasiswaan dapat membentuk pola pikir akuntan masa depan yang kritis dan solutif.

"Kegiatan ini menjadi contoh yang baik dalam membentuk pola pikir mahasiswa agar lebih kritis, relevan dengan perkembangan profesi akuntan saat ini, dan berorientasi pada solusi," ucap Luky.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas perguruan tinggi yang terbangun dalam kegiatan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas.

"Kegiatan ini juga merupakan bukti bahwa kolaborasi dan sinergi para mahasiswa lintas universitas mampu menjadi kekuatan dalam memberikan impact dan manfaat besar bagi masyarakat," jelasnya.

ADVANCE 2026 diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama, mencerminkan meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap isu integritas fiskal dan keadilan pajak.

Bagi Nicholas, keadilan pajak merupakan isu krusial yang harus dipahami sejak dini oleh calon akuntan, karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional.

"Harapan kami, mahasiswa yang terlibat dalam ADVANCE dan ACCRUED dapat membawa nilai integritas, keadilan, dan keberlanjutan ke dunia profesional, sehingga ilmu yang mereka miliki benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas," pungkas Nicholas.

Melalui ADVANCE 2026, IAI Muda Wilayah Jawa Timur bersama Universitas Ciputra Surabaya menegaskan komitmennya dalam menyiapkan generasi akuntan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga peka terhadap persoalan keadilan pajak dan tantangan sosial ekonomi di masa depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim pada Kamis, 5 Februari 2026, tidak berdampak pada layanan publik Kebun Binatang Surabaya. Manajemen menegaskan, fungsi KBS sebagai ruang edukasi, konservasi, dan rekreasi tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

Operasional dan Pelayanan Tetap Berjalan

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat PDTS KBS, Lintang Ratri, menyampaikan bahwa aktivitas pengunjung maupun kinerja pegawai berlangsung seperti hari-hari biasa. Tidak ada pembatasan layanan ataupun penutupan area wisata pascapenggeledahan tersebut.

"Aktivitas tetap berjalan seperti biasanya. Pelayanan kepada pengunjung dan aktivitas pegawai tidak terganggu," ucap Lintang, Sabtu (7/2/2026).

Ia menambahkan, manajemen berupaya menjaga stabilitas operasional agar masyarakat tetap dapat menikmati layanan Kebun Binatang Surabaya tanpa hambatan, meski proses hukum tengah berlangsung.

Sebelumnya, Tim Pidsus Kejati Jatim menggeledah sejumlah ruangan strategis di lingkungan kantor PDTS KBS. Ruang yang digeledah meliputi kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, ruang arsip, serta beberapa ruangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Dalam proses tersebut, penyidik menyegel beberapa ruangan di bagian keuangan dan mengamankan empat boks kontainer berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS. 

Selain dokumen fisik, penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa telepon genggam milik jajaran direksi, laptop, dan perangkat elektronik lainnya untuk kepentingan pendalaman penyidikan.

Dampak Administratif Masih Menunggu Kejelasan

Meski sejumlah ruangan sempat disegel, manajemen PDTS KBS mengaku belum dapat memastikan dampak administratif lanjutan dari proses hukum tersebut. Termasuk di antaranya kemungkinan pembekuan anggaran atau perubahan kebijakan internal.

"Untuk evaluasi manajemen dan dampak administratif, kami masih menunggu konfirmasi dan penjelasan resmi dari Kejati Jatim," kata Lintang.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada arahan atau keputusan yang mempengaruhi operasional harian PDTS KBS.

Manajemen PDTS KBS menyatakan akan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, manajemen berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak terdampak oleh dinamika penanganan perkara.

"Tentu kami kooperatif, dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak Kejati," ucap Lintang.

Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS saat ini telah resmi naik ke tahap penyidikan oleh Kejati Jatim. Sementara proses hukum terus berjalan, PDTS KBS memastikan kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung normal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penegasan tersebut disampaikan kepolisian untuk meluruskan berbagai spekulasi publik yang berkembang usai pemeriksaan keduanya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto memastikan, pemanggilan Armuji dan Musyafak tidak berkaitan dengan penetapan status tersangka. Keduanya dimintai keterangan karena memiliki keterkaitan jabatan saat kegiatan Bimtek tersebut berlangsung.

Sebelumnya, Armuji dan Musyafak Rouf memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Kamis (5/2/2026). Keduanya datang ke Gedung Anindita dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1,5 jam.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengusutan dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya periode 2009–2014, yang pelaksanaannya berlangsung pada tahun 2011. Saat perkara itu terjadi, Armuji dan Musyafak sama-sama tercatat sebagai pimpinan DPRD Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menegaskan bahwa Armuji diperiksa sebagai saksi karena jabatannya saat itu relevan dengan perkara yang sedang ditangani.

"Pak Armuji kami periksa sebagai saksi terkait kasus Bimtek tahun 2011. Saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Komisi A," kata AKBP Edy, Sabtu (7/2/2026).

Hal yang sama juga berlaku bagi Musyafak Rouf. Keduanya dimintai keterangan untuk melengkapi rangkaian penyidikan yang saat ini masih berjalan.

"Yang dipanggil ada dua orang, yaitu saudara Armuji dan Musyafak Rouf. Jadi, saudara Armuji dipanggil sebagai saksi termasuk saudara Musyafak," ujar Edy.

Edy menjelaskan, kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya ini merupakan perkara lama yang dilaporkan pada 2011. Meski sempat tertunda, perkara tersebut kini kembali dilanjutkan dan telah masuk tahap penyidikan.

"Di mana dalam proses tersebut sudah pada tahap penyidikan," ucap Edy.

Dalam penyidikan yang berjalan, polisi tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain. Edy menyebut, seluruh anggota DPRD periode 2009–2014 yang tercatat sebagai peserta Bimtek berpeluang dimintai keterangan.

"Tentunya selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam perkara Bimtek," kata Edy.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek tersebut.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat, kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,5 miliar. 

Setelah seluruh saksi diperiksa, polisi berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Beberapa kejadian yang menyita perhatian beberapa waktu terakhir adalah robohnya reklame besar di jalan Tidar dan ambruknya atap ruang kelas di sekolah negeri, memicu kekhawatiran akan keselamatan warga di tengah cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Faktor Meteorologis Pemicu Cuaca Ekstrem

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jawa Timur pada periode 1 hingga 10 Februari 2026. 

Cuaca ekstrem tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti hujan sedang hingga lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hingga hujan es.

BMKG Juanda mencatat, seluruh wilayah Jawa Timur saat ini telah memasuki musim hujan dan sebagian wilayah masih berada pada puncak musim hujan. Dalam sepuluh hari ke depan, peningkatan intensitas cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi dan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat.

BMKG menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh aktifnya monsun Asia serta gangguan gelombang atmosfer, seperti Gelombang Rossby dan Gelombang Kelvin yang melintasi wilayah Jawa Timur. 

Selain itu, suhu muka laut di perairan Selat Madura yang masih cukup tinggi serta kondisi atmosfer lokal yang labil turut mendukung pertumbuhan awan konvektif.

Kombinasi faktor tersebut meningkatkan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, sebagaimana telah dirasakan di Surabaya dalam beberapa hari terakhir.

Pemkot Surabaya Minta Warga Siaga

Menindaklanjuti peringatan BMKG, Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan hingga 10 Februari 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, Surabaya dan wilayah sekitarnya saat ini berada dalam periode peringatan cuaca ekstrem.

"Cuaca ekstrem karena dalam beberapa hari terakhir kondisinya sangat luar biasa. Beberapa kejadian seperti robohnya reklame dan tumbangnya pohon sudah terjadi, dan hal ini sudah kami sampaikan kepada warga melalui lurah dan camat," ucap Eri, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan, kondisi cuaca saat ini sulit diprediksi dan berisiko tinggi terhadap keselamatan warga, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang. Oleh karena itu, seluruh jajaran kewilayahan, mulai dari lurah hingga camat, diminta aktif mensosialisasikan langkah antisipasi kepada masyarakat.

Pemkot Surabaya juga mengingatkan warga untuk tidak berteduh di bawah pohon rindang atau berada di area terbuka saat hujan turun, mengingat potensi angin kencang yang dapat datang secara tiba-tiba.

"Saat hujan, mohon jangan berteduh di bawah pohon. Lebih aman berlindung di dalam bangunan, karena sekarang kecepatan angin sulit diprediksi. Seperti kemarin, angin kencang bisa menumbangkan pohon besar dan reklame," tegasnya.

Menurut Eri, perubahan cuaca dapat terjadi sangat cepat, terutama pada sore menjelang malam hari meski siang hari terlihat normal bahkan cerah.

"Siang hari mungkin terasa biasa, tapi malam hari bisa berubah mendadak. Hujannya juga tidak bisa diperkirakan. Karena itu saya minta warga Surabaya lebih mawas diri," katanya.

Pemkot Siapkan Bantuan Darurat

Selain upaya pencegahan, Pemkot Surabaya menyatakan siap memberikan bantuan kedaruratan bagi warga yang terdampak cuaca ekstrem. Pemerintah akan menangani kerusakan awal, seperti pemasangan terpal, sebelum dilakukan perbaikan lebih lanjut.

"Kalau ada rumah atau atap yang roboh, pemerintah akan hadir membantu. Kita pasang terpal dulu, setelah itu kita bantu perbaikan atapnya, seperti yang kemarin kita lakukan di Manyar," jelas Eri.

Sebagai langkah cepat, masyarakat juga diimbau segera menghubungi layanan darurat 112 apabila menemui kondisi gawat darurat akibat cuaca ekstrem.

"Tidak semuanya bisa ditangani pemerintah. Kita harus berjibaku bersama, saling menjaga, dan saling mengingatkan," tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah strategis tersebut diambil menyusul pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dan Musyafak Rouf yang merupakan unsur pimpinan DPRD Surabaya periode 2009–2014. 

Keduanya telah menjalani pemeriksaan di Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Kamis (5/2/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan erat dengan penyidikan dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Bimtek DPRD Surabaya periode 2009–2014, saat Armuji dan Musyafak Rouf masih menjabat sebagai pimpinan dewan.

Perkara Masuk Tahap Penyidikan

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, membenarkan kehadiran Armuji untuk memenuhi panggilan penyidik.

Ia menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut saat ini telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Hingga kini, tim penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk anggota dewan dan peserta Bimtek, juga masuk dalam daftar pemanggilan berikutnya.

"Saksi yang telah diperiksa berjumlah lebih dari 20 orang. Penyidik juga telah melakukan pendataan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bimtek," ungkap AKBP Edy Herwiyanto saat dikonfirmasi, Jumat (6/2/2026).

Edy menegaskan proses hukum masih terus bergulir. Fokus penyidikan saat ini adalah menuntaskan pemanggilan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pusaran perkara tersebut.

"Saat ini proses pemeriksaan terus kami lanjutkan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara Bimtek," terangnya.

Polisi Kantongi Nama-Nama Calon Saksi

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan bahwa penyidik telah mengantongi sejumlah nama yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Meski demikian, pihak kepolisian belum bersedia mengungkap identitas nama-nama tersebut kepada publik.

Daftar nama tersebut dilaporkan berasal dari kalangan anggota dewan serta pihak lain yang berstatus sebagai peserta dalam kegiatan Bimtek kala itu.

"Ada beberapa orang yang berkaitan dengan kasus ini, yang saat itu menjabat sebagai anggota dewan dan peserta Bimtek. Nama-namanya sudah ada dan akan kami panggil selanjutnya," tutur Edy.

Menurutnya, setelah rangkaian pemeriksaan saksi dan pendalaman dokumen selesai, penyidik akan melakukan gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk potensi penetapan tersangka.

Armuji dan Musyafak Beri Keterangan Senada

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 1,5 jam pada Kamis sore, Armuji dan Musyafak Rouf terpantau hadir di markas kepolisian. Keduanya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya pada periode 2009–2014, saat kasus tersebut diduga terjadi.

Musyafak Rouf menyatakan bahwa kehadirannya hanya untuk meninjau ulang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pernah disusun sebelumnya.

"Kami melakukan paraf sesuai dengan keterangan lama. Hanya diminta membaca kembali BAP-nya untuk memastikan kesesuaian dengan keterangan sebelumnya," jelasnya kepada awak media.

Senada dengan Musyafak, Armuji menyampaikan bahwa kedatangannya ke Polrestabes Surabaya bersifat administratif terkait BAP. Ia mengklaim tidak menerima pertanyaan substantif baru dari penyidik.

"Tidak ada pertanyaan, hanya perubahan tanggal saja (pada BAP)," ujar Armuji.

Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut hanya mencakup penyesuaian tanggal dan redaksi keterangan lama, serta menyatakan belum ada agenda pemanggilan lanjutan terhadap dirinya.

"Hanya mengubah tanggal berita acara dan melakukan paraf ulang," pungkasnya.

Hingga saat ini, kepolisian masih merahasiakan identitas pihak lain yang akan dipanggil. Penyidikan difokuskan pada pendalaman peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran Bimtek DPRD Surabaya tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim sebagai bagian dari upaya pengumpulan dan pengamanan alat bukti berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026.

KBS yang kini dikelola dengan nama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) menjadi objek penggeledahan setelah penyidik menemukan indikasi adanya pengelolaan keuangan yang diduga tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggeledahan Sejak Sore hingga Malam

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung hingga malam hari, sekitar pukul 21.00 WIB. Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan di lingkungan kantor PDTS KBS.

Beberapa lokasi yang digeledah antara lain kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, ruang arsip, serta sejumlah ruangan penting lainnya. Proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat sebagai bagian dari prosedur hukum.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariandi, menyatakan penggeledahan di lingkungan BUMD PDTS KBS dilakukan setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan keuangan.

"Penggeledahan ini bagian dari rangkaian tindakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya," ucap Franky saat dikonfirmasi pada Jumat (6/2/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyegel beberapa ruangan di bagian keuangan. Selain itu, tim Pidsus Kejati Jatim mengamankan empat boks kontainer berisi dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Tak hanya dokumen fisik, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa telepon genggam milik direksi, laptop, serta perangkat elektronik lainnya. Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya akan didalami untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang terlibat.

"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti guna mempercepat pengungkapan perkara," ucap Franky.

Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan

Dari hasil awal penyidikan, Kejati Jatim menemukan indikasi adanya pengelolaan keuangan PDTS KBS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu.

"Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2013 sampai dengan 2024," kata Franky.

Ia menegaskan, Kejati Jatim tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat, membenarkan adanya penggeledahan di lingkungan Kebun Binatang Surabaya. Meski belum merinci secara detail perkara yang ditangani, ia memastikan langkah tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Iya, dan itu terkait tipikor," ujar Agus.

Kejati Jatim menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Perkembangan lebih lanjut, termasuk pihak-pihak yang akan dimintai keterangan maupun penetapan tersangka, akan disampaikan setelah proses pengumpulan dan pendalaman alat bukti rampung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Khofifah secara resmi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan itu disampaikan melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Sarono, yang hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mewakili pemerintah provinsi.

Adi Sarono menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan permohonan penundaan waktu sidang kepada tim jaksa KPK. Menurutnya, Khofifah tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan karena agenda yang telah terjadwal sebelumnya.

"Saya sebagai Kepala Biro Hukum mendapat tugas untuk menyampaikan kepada tim Jaksa KPK untuk menyampaikan permohonan penundaan waktu beliau," ucap Adi.

Terkait jadwal pemeriksaan berikutnya, Adi menyebut pihaknya masih melakukan koordinasi dengan JPU KPK dan belum dapat memastikan waktu kehadiran Khofifah sebagai saksi.

“Yang saya bisa sampaikan hari ini beliau tidak bisa. Tapi kalau untuk yang berikutnya seperti apa, ini sedang kami proses koordinasi dan diskusikan dengan tim Jaksa,” ucapnya.

Agenda Padat, Tak Ada Perwakilan 

Adi membeberkan bahwa ketidakhadiran Khofifah disebabkan oleh padatnya agenda kenegaraan dan pemerintahan yang tidak dapat ditinggalkan. Setidaknya terdapat tiga agenda penting yang telah dijadwalkan pada hari yang sama dengan persidangan.

“Hari ini sudah ada tiga agenda jadwal. Yang pertama ada kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI sebagai keynote speaker. Terus ada rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Kemudian hari-hari ini menjelang kunjungan Bapak Presiden," ungkap Adi.

Menurutnya, rangkaian persiapan menjelang kunjungan Presiden RI juga menuntut kehadiran langsung gubernur dalam berbagai rapat dan koordinasi internal. Sementara itu, pejabat lainnya seperti Sekdaprov Jatim dan Wagub Jatim juga ada agenda lain hingga tidak bisa mewakili Gubernur.

Adi menegaskan bahwa pemanggilan Khofifah sebagai saksi dalam perkara dana hibah pokmas ini merupakan panggilan pertama yang diterima oleh gubernur.

Ia juga menambahkan, komunikasi dengan jaksa KPK terus dilakukan agar pemeriksaan Khofifah dapat dijadwalkan ulang tanpa mengganggu jalannya persidangan.

KPK: Kehadiran Dibutuhkan untuk Pembuktian

Sebelumnya, KPK telah menyatakan akan menghadirkan Khofifah sebagai saksi dalam persidangan perkara dana hibah pokmas Pemprov Jatim. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kehadiran Khofifah diperlukan untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan hibah di lingkungan Pemprov Jatim.

"Saksi dijadwalkan untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jatim, pada Kamis (5/2/2026)," ucap Budi Prasetyo pada Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, pemanggilan Khofifah dilakukan setelah majelis hakim meminta JPU menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi, menyusul pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan.

Sidang Diwarnai Aksi Demonstrasi

Sementara itu, Tipikor Surabaya yang menjadi lokasi sidang juga dipenuhi massa oleh dua kelompok masyarakat, yakni Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) yang lakukan aksi dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur yang mengawal Gubernur Khofifah.

Koordinator aksi Jaka Jatim, Musfiq menjelaskan bahwa pihaknya melakukan aksi dengan membawa tuntutan dan desakan kepada KPK untuk lebih tegas dalam upaya membongkar dugaan keterlibatan unsur eksekutif dalam skandal korupsi dana hibah APBD Jatim.

"Kami menuntut langkah jemput paksa jika Gubernur tetap tidak kooperatif, demi tegaknya keadilan dalam kasus ini," ucap Musfiq.

Sementara itu, Heru Satriyo selaku ketua MAKI Jatim, mengungkapkan hal yang senada dengan apa yang dikatakan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim bahwa Khofifah hari ini memiliki agenda padat dan menegaskan bahwa absennya Khofifah bukan merupakan tindakan mangkir dari proses hukum.

“Dengan sangat berat hati karena memang sudah harus mendatangi jadwal paripurna dari DPRD Jawa Timur, Ibunda minta dijadwalkan ulang. Bukan mangkir,” ucap Heru.

Meski meminta penjadwalan ulang, Heru menegaskan Khofifah siap memberikan kesaksian pada persidangan berikutnya dan menunggu undangan resmi dari JPU KPK setelah permohonan penundaan diproses. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tuntutan itu disampaikan Jaka Jatim saat menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (5/2/2026), bertepatan dengan sidang lanjutan perkara dana hibah Jatim yang sedianya menghadirkan Khofifah sebagai saksi.

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menegaskan bahwa kesaksian Gubernur Jawa Timur sangat krusial untuk mengungkap dugaan keterlibatan unsur eksekutif dalam skandal dana hibah APBD Jatim. Menurutnya, KPK tidak boleh ragu mengambil langkah paksa jika Khofifah dinilai tidak kooperatif.

"Kami menuntut langkah jemput paksa jika Gubernur tetap tidak kooperatif, demi tegaknya keadilan dalam kasus ini," ucap Musfiq saat diwawancarai di sela-sela aksi, Kamis (5/2/2026).

Ia menyebut, pemanggilan Khofifah penting untuk menguji kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, yang memuat dugaan skema commitment fee dana hibah.

"BAP almarhum Kusnadi menyebutkan dugaan pembagian fee dari dana hibah sebesar 30 persen untuk Gubernur dan Wakil Gubernur," ucap Musfiq.

Musfiq juga memaparkan bahwa dalam BAP tersebut, sejumlah pejabat lain turut disebut menerima aliran dana. Sekretaris Daerah Jatim diduga mendapat 5–10 persen, sementara Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta sejumlah kepala OPD disebut menerima masing-masing 3–5 persen.

Selain menyoroti hibah pokmas, Jaka Jatim mendorong KPK memperluas penyidikan ke sektor hibah non-pokir. Mereka menyebut nilai hibah non-pokir jauh lebih besar dibandingkan hibah yang bersumber dari pokok pikiran DPRD.

"Kami juga menyoroti adanya 11 aspirator siluman pada periode 2020–2021 dengan nilai anggaran Rp2,4 triliun yang diduga dikelola eksekutif dengan mencatut nama aspirator," ucap Musfiq.

Ia menambahkan, pada tahun 2020 saja, anggaran hibah non-pokir di Jawa Timur mencapai Rp6,9 triliun, sehingga menurutnya perlu menjadi fokus serius aparat penegak hukum.

MAKI Jatim sebut Khofifah Bukan Mangkir

Sementara itu, di lokasi yang sama, MAKI Jawa Timur menyatakan kehadirannya untuk mendampingi Khofifah. Koordinator MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur dalam persidangan hari ini bukan bentuk mangkir.

"Dengan sangat berat hati karena memang sudah harus menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Ibunda minta dijadwalkan ulang. Bukan mangkir," ucap Heru.

Heru menjelaskan, Khofifah harus menghadiri rapat paripurna karena tidak ada pejabat yang dapat mewakili. Sekretaris Daerah Jatim sedang bertugas ke luar negeri, sementara Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak berada di Jakarta menghadiri rapat dengan Kementerian PUPR.

"Sekda sedang di luar negeri, Pak Emil sedang menghadiri rapat dengan Kementerian PUPR terkait jembatan bantuan APBN. Jadi tidak ada yang bisa mewakili beliau di paripurna," ucap Heru.

Kendati demikian, MAKI menegaskan Khofifah siap hadir dan memberikan kesaksian pada persidangan berikutnya setelah adanya penjadwalan ulang dari JPU KPK. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemeriksaan tersebut sedianya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemprov Jatim.

Ketidakhadiran Khofifah menjadi sorotan karena sebelumnya KPK memastikan akan menghadirkan Gubernur Jawa Timur dalam persidangan hari ini, setelah namanya disebut dalam proses pembuktian perkara yang sedang berjalan.

Benturan Agenda Rapat Paripurna

Kendati absen dalam persidangan, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo yang hadir dalam persidangan hari ini menilai ketidakhadiran Khofifah tidak dapat dikategorikan sebagai mangkir dalam perspektif hukum acara pidana.

Heru menjelaskan, ketidakhadiran Khofifah disebabkan oleh adanya agenda kenegaraan yang telah terjadwal lebih dahulu dan bersifat konstitusional. Menurut dia, undangan pemanggilan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK baru diterima sekitar tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan.

Sementara itu, undangan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur telah diterima sekitar satu bulan sebelumnya dan telah ditetapkan sebagai agenda resmi lembaga legislatif daerah.

"Kedua agenda tersebut jatuh pada hari yang sama. Pemeriksaan di KPK dijadwalkan pukul 14.00 WIB, sedangkan rapat paripurna DPRD Jatim berlangsung pukul 15.00 WIB," tutur Heru, Kamis (5/2/2026).

"Rapat paripurna DPRD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat ditinggalkan tanpa konsekuensi tata negara," imbuhnya.

Ia menegaskan, dalam hukum acara pidana, ketidakhadiran saksi baru dapat dinilai sebagai mangkir apabila dilakukan tanpa alasan sah dan tanpa pemberitahuan resmi, sedangkan ketidakhadiran Khofifah dinilai masih sah dan dapat dimaklumi.

Permohonan Penjadwalan Ulang ke KPK

Heru menyebut, Khofifah justru menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permohonan resmi kepada KPK. Gubernur Jatim menginstruksikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Adi Sarono, untuk mengajukan surat penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi.

"Permohonan penjadwalan ulang merupakan hak hukum setiap warga negara, termasuk pejabat publik. Ini bukan bentuk penghindaran, melainkan mekanisme sah yang diakui dalam praktik penegakan hukum," ucap Heru.

Ia juga menjelaskan, pada saat bersamaan struktur pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak memungkinkan adanya pejabat substitusi untuk menghadiri rapat paripurna DPRD.

"Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sedang menjalankan tugas ke luar negeri," ungkap Heru.

"Sedangkan Wagub di Jakarta mengikuti rapat strategis bersama Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terkait pembahasan alokasi anggaran Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur strategis berupa jembatan layang dari kawasan Taman Pelangi menuju wilayah timur Surabaya," sambungnya.

BAP Bocor ke Publik

Selain soal ketidakhadiran gubernur, Heru juga menyoroti beredarnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik tersangka Kusnadi (almarhum) di ruang publik. Menurutnya, BAP merupakan dokumen internal penyidikan yang bersifat rahasia dan belum memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

"Penyebaran BAP ke ruang publik berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan mencederai asas praduga tak bersalah. Pembuktian pidana hanya sah dan mengikat setelah diuji secara terbuka di persidangan, bukan melalui opini yang dibangun dari dokumen penyidikan," ucap Heru.

Heru juga mengkritisi substansi BAP yang mencantumkan persentase aliran dana kepada sejumlah pihak, termasuk kepala daerah dan pejabat Pemprov Jatim. Dalam BAP tersebut disebutkan adanya pembagian persentase yang jika diakumulasikan mencapai sekitar 85 persen, dengan rincian:

• 30 persen untuk Gubernur
• 30 persen untuk Wakil Gubernur
• 10 persen untuk Sekda
• Persentase lain untuk sejumlah kepala OPD

"Dari sudut pandang rasionalitas hukum dan logika pembuktian, angka tersebut menimbulkan pertanyaan serius. BAP bukanlah kebenaran final, melainkan keterangan awal yang wajib diuji secara ketat melalui alat bukti sah di persidangan," ucap Heru.

Ia menegaskan, BAP pada tahap penyidikan tidak dibuat di bawah sumpah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara absolut. Dalam persidangan, hukum acara pidana membuka ruang pencabutan atau koreksi BAP apabila terdapat alasan yang sah.

Menurut Heru, pemanggilan Gubernur Jawa Timur saat ini masih berada dalam koridor pembuktian formil. Karena itu, ia mendorong agar seluruh proses hukum dijalankan secara profesional, proporsional, dan bebas dari tekanan opini publik.

"Kami mendorong agar penegakan hukum dijalankan sesuai due process of law, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan tidak terdistorsi oleh kebocoran dokumen penyidikan. Negara hukum harus berdiri di atas prosedur, bukan sensasi," ucap Heru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fenomena itu disoroti Pakar Ekonomi Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya, Nanik Linawati, Menurutnya, lonjakan harga emas sepanjang 2025 hingga awal 2026 tidak bisa dibaca sebagai fluktuasi biasa, melainkan sinyal kuat kegelisahan global. 

Investor, kata Nanik, tengah kehilangan pegangan di tengah ekonomi yang makin abstrak dan penuh ketidakpastian. Dalam kondisi normal, harga emas bergerak mengikuti keseimbangan permintaan dan penawaran. Namun saat ini, pola tersebut mulai bergeser.

Dilatarbelakangi oleh kondisi itulah mengapa Nanik menyebut dunia sedang berada dalam fase ekonomi yang “tidak normal” atau "tidak lazim", dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik, kebijakan tarif tinggi antarnegara, serta tensi politik global yang kian memanas.

"Dunia sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak normal. Ketika ketidakpastian mendominasi, harga emas tidak lagi bergerak dengan pola yang biasa kita kenal," ucap Nanik, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam jangka pendek harga emas memang berpotensi mengalami koreksi. Penurunan ini dipicu aksi ambil untung sebagian investor seiring inflasi yang mulai terkendali dan sentimen pasar yang tampak membaik. Namun koreksi tersebut tidak mengubah arah besar pergerakan emas.

"Dalam jangka pendek, penurunan itu wajar karena ada profit taking. Tapi untuk jangka panjang, kecenderungannya tetap naik," katanya.

Menurut dosen Program Finance and Investment SBM UK Petra itu, ketegangan politik global, perlambatan ekonomi dunia, hingga persoalan demografi internasional menjadi fondasi kuat yang menjaga emas tetap diminati. Di tengah ketidakpastian tersebut, emas tampil sebagai aset yang tak bisa diciptakan atau dimanipulasi oleh kebijakan apa pun.

"Emas itu langka. Ia tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Berbeda dengan saham atau kripto yang suplainya bisa diatur atau diciptakan," ujar Nanik.

Kelangkaan alami emas, yang terikat pada hukum alam dan proses eksplorasi panjang, menjadikannya tempat berlindung saat instrumen investasi lain kehilangan arah. Namun, Nanik mengingatkan, meroketnya harga emas justru harus dibaca sebagai tanda bahaya.

"Kenaikan harga emas yang tidak wajar ini adalah sinyal merah. Ini bukan lagi soal permintaan perhiasan, tapi krisis kepercayaan investor yang mulai meninggalkan aset produktif demi menyelamatkan kekayaan," tegasnya.

Ia menilai, selama ego kekuasaan, konflik geopolitik, dan pergeseran aliansi global terus berlangsung, emas akan terus menjadi sandaran utama modal dunia, sekaligus cermin rapuhnya fondasi ekonomi global.

Nanik menyebut kondisi ekonomi saat ini sebagai “benang kusut” yang sulit diurai. Meski emas menjadi pelindung nilai di tengah badai, ia menekankan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan investor tetap menjadi kunci menjaga kewajaran harga dan stabilitas nilai kekayaan.

"Di dunia yang semakin tidak menentu, emas memang jadi sandaran nyata. Tapi stabilitas sejati ada pada manusia yang mampu bertindak tenang dan bijak," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kondisi tersebut turut dirasakan oleh keluarga aparatur peradilan. Meski berada di lingkungan hukum, tantangan pengasuhan tetap menjadi persoalan nyata yang tidak memandang latar belakang profesi.

Berangkat dari persoalan itu, Dharmayukti Karini Cabang Jawa Timur menggelar sesi parenting dalam pertemuan rutin pada Rabu (4/2/2026) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya yang diikuti sekitar empat puluh anggota.

Mengangkat tajuk “Waspada Bahaya Tersembunyi Untuk Anak”, materi parenting yang disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya, Syaiful Bachri itu tidak hanya menyasar orang tua muda, namun juga dirasakan para nenek yang kini ikut berperan merawat cucu-cucunya.

Ketua Dharmayukti Karini Cabang Jawa Timur, Lilis Damayanti Nurman Sutrisno, menjelaskan bahwa pertemuan cabang selalu diupayakan tidak sekadar seremonial, melainkan diisi dengan materi yang relevan.

"Pertemuan cabang memang rutin digelar sekali dalam dua bulan. Nah karena saat ini kita sering ya lihat dan baca di media soal anak yang berhadapan dengan hukum, maka materi parenting ini dirasa penting," ujar Nurman, Rabu (4/2/2026).

Nurman menjelaskan, setiap pertemuan cabang memang diwajibkan memiliki materi pengayaan. Tema yang diangkat bervariasi, mulai dari keagamaan, kesehatan, gizi, hingga parenting. 

"Kemungkinan pertemuan-pertemuan berikutnya kami akan mengadakan hal seperti ini lagi untuk menambah ilmu," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, juga disinggung berbagai isu sosial yang dinilai dapat berdampak serius pada anak. Mulai dari tekanan lingkungan, pengaruh media digital, hingga persoalan psikologis, yang mana beberapa dampaknya sudah terlihat, seperti penyebaran paham radikal, LGBT, dan kenakalan lainnya.

Nurman menilai kurangnya pemahaman orang tua terhadap perubahan zaman dapat berujung pada masalah serius bagi anak.

"Anak-anak kecil pun bisa sampai bunuh diri karena itu tadi. Dengan adanya acara seperti ini, narasumber seperti ini, itu sangat menginspirasi para ibu-ibu bukan hanya untuk dipraktekkan namun juga disebarkan ilmunya," tandas Nurman.

Tantangan Tak Hanya Dihadapi Orang Tua Muda

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur, Iriani Didiek, mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota di tingkat banding kini berusia di atas 50 tahun. Banyak di antaranya telah memiliki cucu, bahkan ada yang tinggal bersama dan ikut diasuh.

"Kita ini mayoritas usianya sudah di atas 50 semua, jadi sudah pada punya cucu, malau di pengadilan tingkat pertama memang masih muda-muda, tapi kita lebih ke cucu," sambungnya.

Menurut Didiek, tantangan mengasuh cucu di tengah derasnya arus digital menjadi persoalan tersendiri bagi generasi lama yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Baik Nurman maupun Didiek berharap, materi parenting yang diperoleh tidak berhenti di forum pertemuan, tetapi menyebar ke lingkungan lain secara luas, karena Karini sendiri memiliki arti perempuan yang berperan aktif.

"Ke depannya untuk Dharmayukti Karini Cabang Jawa Timur, seluruh anggota tidak ada putera-puterinya yang bermasalah dan ilmunya bisa disebarkan," pungkas Didiek.

Melalui kegiatan tersebut, Dharmayukti Karini Cabang Jawa Timur menegaskan komitmennya menjadikan forum organisasi sebagai ruang pembelajaran, tidak hanya bagi ibu-ibu, tetapi juga bagi keluarga aparatur peradilan dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era modern. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Nama Art's Sob yang merupakan akronim dari Art’s Suroboyo Exhibition dipilih bukan sekadar permainan kata. Di baliknya, tersimpan kegelisahan sekaligus sikap kolektif para perupa Surabaya terhadap gelaran seni rupa berskala besar yang dua tahun belakangan kerap mencuri perhatian, yaitu ARTSUBS.

ARTSUBS dan Bayang di Balik Gemerlap

ARTSUBS sendiri dikenal sebagai pameran seni rupa kontemporer berskala nasional hingga internasional yang digelar di Surabaya sejak 2024. Edisi perdana pameran itu mengusung tema Ways of Dreaming, berlangsung di Pos Bloc Surabaya dan sukses secara penjualan dan jumlah kunjungan.

Setahun berselang, edisi kedua bertema Material Ways digelar di Balai Pemuda Surabaya pada 2025. Ratusan karya dari ratusan seniman ditampilkan, dengan eksplorasi medium yang luas, mulai dari lukisan, instalasi, limbah, hingga kecerdasan buatan.

Namun di balik kemegahan tersebut, muncul kegelisahan di kalangan perupa Surabaya. Mereka menilai keterlibatan seniman lokal tidak sebanding dengan nama besar Surabaya yang disematkan pada gelaran ARTSUBS. Dari kegelisahan itulah pameran Art’s Sob lahir.

“Kami Bisa Berdiri di Kaki Sendiri”

Ketua Pelaksana Art’s Sob sekaligus Wakil Ketua Komunitas Ilustrasi Idiom, Ridwan SS, menegaskan pameran yang digelar singkat sejak 1 hingga 4 Februari 2026 itu memang diniatkan sebagai respon terbuka terhadap gelaran ARTSUBS.

"Art's Sob ini untuk merespon ARTSUBS ya, karena ARTSUBS kemarin yang tingkatnya internasional, itu sangat kurang melibatkan seniman Surabaya sendiri. Padahal dia memakai nama Surabaya," ucap Ridwan, Rabu (4/2/2026).

Ia membandingkan ARTSUBS dengan gelaran seni rupa dengan skala yang sama seperti ARTJOG di Yogyakarta. Menurutnya, ARTJOG tetap memberi ruang besar bagi perupa lokal, sementara ARTSUBS dirasa kurang mampu untuk membawa semangat yang sama.

"ARTSUBS ini ingin seperti ARTJOG, tapi ARTJOG itu banyak seniman Jogja yang ikut. Nah, ARTSUBS ini kenapa perupa-perupa lokalnya kok (hampir) tidak ada," kata dia.

Ridwan menyebut Art’s Sob sebagai pernyataan bahwa perupa Surabaya mampu berdiri sendiri tanpa harus menunggu undangan dari pameran besar. Bukan sekadar pameran alternatif, melainkan pernyataan bahwa perupa Surabaya tidak kekurangan daya untuk berpameran.

"Di sini maksudnya gelaran ini, kita bisa kok buat pameran sendiri. Kita bisa walau tidak dilibatkan pada acara-acara besar," ujarnya.

Kritik Kurasi dan Orientasi Pada Pasar

Lebih jauh, Ridwan juga menyoroti pola kurasi ARTSUBS yang dinilai terlalu berorientasi pada pasar. Meski ia tetap mengakui pada edisi pertama ARTSUBS masih melibatkan perupa Surabaya, meski jumlahnya terbatas.

"ARTSUBS yang pertama itu perupa Surabaya masih lumayan, mungkin sekitar 20 persen. Tapi setelah itu, yang diambil rata-rata pelukis yang sudah punya pasar," ucapnya.

Menurut Ridwan, kondisi tersebut membuat banyak perupa bertalenta tersisih karena belum memiliki pembeli tetap. Padahal, seni rupa semestinya tidak hanya dilihat dari sisi materialistis, tetapi juga dari esensi dan gagasan artistik.

"Yang diundang itu kebanyakan pelukis yang karyanya sering laku. Saya harap kurator tidak hanya menilai dari segi materialistis, tapi juga dari esensi seni rupanya," kata Ridwan.

Ia berharap kurator dan penyelenggara pameran besar bisa lebih fleksibel dan membuka ruang dialog dengan perupa yang belum memiliki pasar, tetapi memiliki kualitas karya.

Kendati demikian, Ridwan menegaskan Art’s Sob tidak diniatkan untuk menyaingi ARTSUBS dalam skala besar. Ia menyadari keterbatasan pendanaan dan jaringan sponsor.

"Kalau untuk menyaingi ARTSUBS ya belum ke sana. Belum bisa se-mega itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin, hanya perlu waktu," katanya.

Ke depan, Art’s Sob direncanakan menjadi agenda tahunan Ilustrasi Idiom, berdampingan dengan pameran rutin lain mereka, yakni pameran Hitam-Putih.

Ruang Pertemuan Menjelang Sunyi Ramadan

Di luar kritik dan respons yang dibawa dalam pameran, Art’s Sob sebenarnya juga menjadi ruang temu bagi para seniman di Surabaya dan sekitarnya. Menjelang Ramadan 2026, pameran itu menjadi tempat perupa saling menyapa, berdiskusi, dan mengendapkan kembali makna berkesenian.

"Pameran ini fungsinya juga silaturahmi. Sebelum kita fokus ibadah, kita bertemu dulu lewat pameran ini,”l" kata Ridwan.

Sebanyak sekitar 37 perupa terlibat. Mayoritas berasal dari Surabaya, dengan beberapa tamu dari daerah lain seperti Gresik dan Mojokerto. Tidak ada tema besar yang mengikat. Hanya batasan ukuran kanvas, maksimal dua meter, agar ruang tetap bernapas.

Kesenian Surabaya Selalu Bergerak

Ketua Komunitas Ilustrasi Idiom, Roman Chuza, menegaskan Art’s Sob bukan sekadar reaksi atau kritik semata, melainkan bentuk gerak nyata yang lahir dari kegigihan perupa Surabaya sendiri.

"Kita ini tidak cari perhatian. Kita gerak, action. Kalau ada gelaran pakai nama Surabaya, paling tidak 50 sampai 60 persen perupanya harus dari Surabaya, bukan cuma 5 persen," kata Roman.

Ia menekankan Art’s Sob adalah pameran seni yang berangkat dari gagasan dan gerak perupa Surabaya. Meski melibatkan seniman luar kota, Roman memastikan komposisinya tetap berpihak pada perupa lokal.

"Kalau ada teman dari luar Surabaya ingin bergabung, ya kita hormati sebagai tamu. Tapi tetap mayoritas perupanya dari Surabaya," ujarnya.

Senada dengan apa yang dikatakan Ridwan, Roman juga menegaskan bahwa tujuan utama pameran kali ini adalah silaturahmi dan penguatan jaringan seni, sekaligus pembuka tahun 2026 bagi komunitas perupa di Surabaya dan sekitarnya.

Sebagai informasi tambahan, Pameran Art’s Sob sejatinya direncanakan berlangsung hingga 6 Februari 2026. Namun, durasinya terpangkas karena penggunaan tempat oleh agenda Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu membuat pameran hanya efektif selama tiga hari.

Kendati menjadi kritik tersendiri terhadap kebijakan dari pengelola Balai Pemuda, Komunitas Ilustrasi Idiom memilih tetap fokus pada substansi pameran dan pesan yang ingin disampaikan, tanpa menjadikan polemik ruang sebagai isu utama.

Kini Art's Sob juga berada di penghujung gelarannya, lampu akan segera dipadamkan, dan kanvas kembali dibungkus. Namun kegelisahan yang melahirkannya belum benar-benar pulang. Art’s Sob telah menjadi penanda bahwa seni Surabaya tidak menunggu untuk dipilih, ia bergerak, berkumpul, dan berbicara dengan caranya sendiri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari total perkara tersebut, cerai gugat masih mendominasi dengan jumlah 4.469 kasus, sementara cerai talak tercatat sebanyak 1.611 perkara. Data menunjukkan bahwa inisiatif perceraian lebih banyak datang dari pihak istri, terutama pada rumah tangga yang baru memasuki usia awal pernikahan.

Fenomena perceraian pada pasangan usia muda menjadi perhatian serius PA Surabaya. Meski tidak mendominasi secara kuantitas dibanding kelompok usia lain, tingginya angka perceraian di usia sangat muda dinilai mencerminkan rapuhnya ketahanan rumah tangga di fase awal pernikahan.

Humas PA Surabaya, Akramuddin, menyebut sepanjang 2025 terdapat 16 perkara perceraian yang melibatkan penggugat berusia 19 tahun. Angka tersebut menjadi gambaran nyata bahwa usia muda masih menjadi kelompok rentan terhadap konflik rumah tangga.

"Perceraian usia dini umumnya dipicu ketidaksiapan pasangan dalam menjalani rumah tangga. Ada yang baru menikah beberapa bulan sudah mengajukan cerai, termasuk pasangan yang sebelumnya menikah melalui dispensasi karena hamil di luar nikah," ujar Akramuddin saat dikonfirmasi pada Minggu (1/2/2026)

PA Surabaya juga mencatat mayoritas perkara perceraian terjadi pada usia pernikahan di bawah empat tahun. Bahkan, dalam sejumlah kasus, rumah tangga sudah berakhir sebelum genap satu tahun pernikahan. 

Kondisi tersebut mempertegas bahwa masa awal pernikahan menjadi fase paling krusial dalam menentukan keberlangsungan rumah tangga.

“Kondisi ini menandakan masa awal pernikahan menjadi fase paling rentan terhadap konflik, khususnya pada pasangan usia muda,” tambah Akramuddin.

Dari sisi penyebab, faktor ekonomi masih menjadi alasan paling dominan dalam perkara perceraian yang ditangani PA Surabaya. Ketidakstabilan penghasilan kerap memicu konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan oleh pasangan muda.

Ekonomi Masih Jadi Faktor Utama

Hakim PA Surabaya, Aisyah, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi sering kali menjadi pintu masuk berbagai persoalan lain dalam rumah tangga, terutama ketika pasangan belum memiliki kesiapan finansial yang memadai.

"Dari pengalaman persidangan, penyebab paling banyak itu ekonomi. Ada yang tidak bekerja, ada juga yang bekerja tapi penghasilannya minim, sekitar Rp1,5 juta sampai Rp2 juta per bulan," jelasnya.

Menurut Aisyah, tekanan ekonomi tersebut kerap diperparah oleh ketidakmatangan emosional pasangan usia muda. Akibatnya, konflik kecil mudah berkembang menjadi pertengkaran besar dan berujung pada gugatan perceraian.

Selain faktor usia dan ekonomi, PA Surabaya juga mencatat sejumlah wilayah yang kerap muncul dalam perkara dispensasi nikah maupun perceraian usia dini, di antaranya Bulak Banteng, Sidotopo, dan Ampel. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki tantangan sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. (**)

Editor: Danu 

Diketahui sebelumnya, kasus perundungan tersebut terjadi pada 30 Desember 2025 di wilayah Surabaya dan melibatkan sejumlah siswi SMP yang masih berusia 12 hingga 14 tahun. Video yang beredar memperlihatkan korban dikeroyok, ditoyor, ditampar, hingga dipukul oleh beberapa remaja perempuan secara bergantian.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya, Ida Widayati, menyebut motif tersebut terungkap setelah pendalaman keterangan terhadap korban maupun para terduga pelaku. "Waktu digali-gali, ternyata masalahnya rebutan cowok," kata Ida, Minggu (1/2/2026).

Korban diketahui berumur 13 tahun, sementara terduga pelaku berjumlah tujuh orang dengan rentang usia 12 hingga 14 tahun. Meski motifnya dinilai sepele, peristiwa tersebut berujung pada kekerasan fisik dan tekanan psikologis berat terhadap korban.

Akibat perundungan tersebut, korban mengalami luka fisik berupa benjolan di pelipis dan bagian belakang kepala. Selain itu, korban juga mengalami gangguan psikologis yang cukup serius hingga harus mendapatkan penanganan medis lanjutan.

"Korban mengalami luka benjol di pelipis dan belakang kepala," jelas Ida.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater, korban mengalami gangguan tidur dan depresi akibat kejadian tersebut. Kondisi itu membuat korban harus menjalani pendampingan intensif agar dapat pulih secara mental.

"Iya, dari hasil pemeriksaan psikiatris menunjukkan korban mengalami depresi," ujar Ida.

Sebelum kasus itu masuk ke jalur hukum, upaya mediasi secara kekeluargaan telah dilakukan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RW dan Bimaspol. Namun, mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga orang tua korban memilih melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

Laporan polisi dibuat pada 1 Januari 2026 dan tercatat di Polsek Simokerto. Hingga kini, proses hukum masih berjalan dengan pendampingan dari DP3APPKB serta koordinasi dengan aparat kepolisian.

"Itu kejadiannya 30 Desember dan sejak 5 Januari sudah kami dampingi. Proses hukumnya juga masih berjalan," kata Ida.

DP3APPKB Surabaya menegaskan pendampingan tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada para terduga pelaku, mengingat seluruh pihak masih berstatus anak di bawah umur dan penanganannya mengikuti ketentuan peradilan anak.

Selain itu, Ida juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang video perundungan yang menampilkan wajah anak-anak, karena dapat memperparah dampak psikologis dan meninggalkan jejak digital jangka panjang.

"Masyarakat diimbau berhenti menyebarkan video yang memperlihatkan wajah anak-anak," tegasnya.

Pemerintah Kota Surabaya juga meminta masyarakat segera melapor ke Command Center 112 apabila mengetahui atau menemukan kasus kekerasan terhadap anak, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. (**)

Editor: Danu

Padahal, di saat yang sama, berbagai persoalan serius justru mulai menggerus generasi muda, mulai dari krisis karakter hingga masuknya paham-paham radikal di kalangan remaja yang bjsa mengancam kedaulatan negara, mengingatkan kembali betapa pentingnya peran pendidikan karakter seperti kegiatan Pramuka.

Semangat itulah yang menjadi ruh pelaksanaan Talent Adventure Rally and Knowledge Achievement, (TARAKA 2K26) kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Pramuka SMAN 9 Surabaya sebagai ajang pembinaan karakter remaja yang utuh, sekaligus jawaban atas tantangan zaman yang kian kompleks.

Ajang Pembinaan Karakter dan Nasionalisme Remaja

Digelar selama dua hari sejak Sabtu (31/1) hingga Minggu (1/2), TARAKA 2K26 merupakan penyelenggaraan kedua setelah sukses digelar pada tahun 2025. Kegiatan dirancang sebagai lomba Pramuka Penggalang tingkat Jawa Timur dengan pendekatan edukatif, kompetitif, dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Kepala SMAN 9 Surabaya sekaligus Kamabigus 01.033–01.034, Tri Kurniawati, menegaskan bahwa TARAKA tidak semata lomba, tetapi sarana strategis dalam membentuk generasi muda yang tangguh secara mental dan sosial.

"TARAKA 2K26 bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan sekaligus membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerja sama," ujar Tri, Minggu (1/2/2026).

Dirinya berharap kegiatan tersebut bisa menjawab tantangan era modern yang serba digital terhadap para remaja, sekaligus guna melahirkan Pramuka Penggalang yang mandiri, sportif, serta memiliki semangat nasionalisme yang kuat.

TARAKA 2K26 sendiri dilaksanakan selama dua hari dengan pembagian jenjang peserta. Hari pertama, Sabtu (31/1), diikuti Pramuka Penggalang tingkat SD/MI/Sederajat, sedangkan hari kedua, Minggu (1/2), diikuti peserta tingkat SMP/MTs/Sederajat.

Wakil Kepala SMAN 9 Surabaya Bidang Kesiswaan, Muhammad Royhan, menyebut kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi antar pangkalan Pramuka dari berbagai daerah.

"Kami berharap TARAKA menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang mereka miliki," terangnya.

Lomba Edukatif, Sportif, dan Menantang

Pada pelaksanaan hari pertama, peserta SD/MI/Sederajat mengikuti sejumlah mata lomba yang dirancang untuk mengasah ketangkasan, kecerdasan, dan kekompakan regu. Di antaranya Mini Pionering, Sandi Morse dan Semaphore, Scout Intelligence, LKBB-T, serta KIM (Kemampuan Indera Manusia).

Setiap mata lomba menuntut kerja sama, ketepatan berpikir, serta sportivitas. Suasana kompetisi berlangsung meriah namun tetap kondusif, dengan dukungan pembina dan bindamping yang memberi semangat dari luar arena.

Berdasarkan hasil penilaian pada hari pertama, Juara Umum Piala Bergilir Kwarda Jawa Timur pada TARAKA Day 1 tingkat SD/MI/Sederajat diraih oleh Pangkalan SDN Pucang 2 Sidoarjo. Sementara untuk perlombaan di hari kedua masih bergulir.

Kendati demikian, lebih dari sekadar piala, TARAKA menjadi sarana pembelajaran karakter sejak dini. Nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerja sama tim tertanam melalui pengalaman langsung di lapangan.

Pramuka Sebagai Pilar Penting Anak

Apresiasi juga datang dari Syaiful Bachri, Plh Komite SMAN 9 Surabaya sekaligus Ketua Komnas Anak Surabaya. Ia menilai kegiatan kepramukaan seperti TARAKA memiliki peran penting di tengah tantangan era digital.

"Kegiatan Pramuka yang diselenggarakan oleh gugus SMAN 9 harus dilanjutkan dan dikembangkan dengan semangat gotong royong, kebersamaan, cinta bela negara, disiplin, dan tanggung jawab," ucap laki-laki yang akrab disapa Kak Iful itu.

Menurutnya, Pramuka menjadi salah satu pilar penting dalam perlindungan anak dan pembentukan karakter kebangsaan. Terlebih sudah banyak kasus-kasus kenakalan hingga radikalisme yang menyasar para remaja beberapa waktu terakhir.

"Di tengah gempuran media digital tanpa batas, Pramuka menjadi pilar dalam perlindungan generasi muda dan bela bangsa," tukasnya.

Pelaksanaan TARAKA 2K26 menegaskan posisinya bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang aman dan positif bagi remaja untuk tumbuh, belajar, dan berinteraksi secara sehat. 

Dengan menggabungkan nilai kepramukaan, kompetisi, dan kebersamaan, TARAKA menjadi contoh konkret bagaimana pendidikan karakter dapat berjalan selaras dengan tantangan zaman. (*)

Editor: Danu 

Judulnya singkat dan gayanya-pun abstrak, namun maknanya justru dalam dan personal, membuatnya menjadi salah satu lukisan yang cukup menarik untuk dibahas ditengah puluhan karya Perupa Wanita Jawa Timur (Perwajati) lain yang tidak kalah indah.

Lukisan 'Kula' itu merupakan karya Didi Dyan, seorang pengajar sekaligus pemerhati anak di Kota Surabaya. Ia menjelaskan bahwa 'Kula' atau “aku” dalam bahasa Jawa yang dimaksud bukanlah soal memperkenalkan diri, melainkan tentang proses panjang manusia menjadi dirinya sendiri.

"Kula itu artinya aku, tapi bukan memperkenalkan aku-nya, melainkan perjalanan menuju kita. Perenungan tentang manusia, perjalanan hidup, dan kesadaran akan akhir," tutur Didi, Sabtu (31/1/2026).

Dalam lukisan tersebut, tampak garis-garis yang sekilas menyerupai jalan. Namun Didi menegaskan, itu bukan jalan secara harfiah. Garis-garis itu adalah simbol arah hidup manusia. Ada gerak ke atas, ada gerak ke samping, ada belokan, dan ada ketidakteraturan.

Menurutnya, kehidupan tidak pernah benar-benar lurus. Ada kesalahan, tekanan, dan stres yang menjadi bagian dari perjalanan manusia. Namun di balik itu semua, manusia tetap dituntut untuk menjaga arah, ke atas dan ke samping.

"Ke atas itu ke Tuhan, ke samping itu ke sesama manusia," jelasnya.

Pada titik tertentu, lukisan tersebut membawa pesan yang lebih sunyi. Didi menggambarkan bahwa pada akhirnya, manusia akan sampai pada satu fase ketika ia harus meninggalkan dunia fana dan melangkah sendirian.

"Bahkan teman itu kan hanya proses dalam kehidupan, ketika siap menuju mati, manusia akan ke pintu itu sendirian," terang Didi.

Gagasan kesendirian itu bukan dimaksudkan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai ajakan untuk berdamai dengan diri sendiri. Didi menekankan pentingnya mencintai diri, melakukan introspeksi, dan menerima bahwa hidup, termasuk kematian adalah perjalanan personal.

"Siapa lagi yang mencintai diri kita kalau bukan diri kita sendiri," ucapnya.

Pilihan warna ungu dan putih dalam lukisan Kula juga tidak hadir tanpa makna. Ungu, menurut Didi, adalah warna yang sering diabaikan dan disalahpahami. Padahal, warna ini banyak hadir di alam di senja, kilat, dan langit malam, sebagai simbol keteduhan dan harapan.

"Ungu itu bukan warna janda, tapi warna harapan," jelasnya.

Lukisan berukuran 40 x 50 sentimeter ini dikerjakan Didi dalam satu malam hingga dini hari, ditemani kesunyian dan kucing peliharaannya. Karya tersebut rampung awal Januari 2026 dan menjadi pertama kalinya dipamerkan ke publik.

Di luar dunia seni, Didi Dyan juga dikenal sebagai guru di TPA/KB/TK Kusuma Yayasan Dr Soetomo Surabaya. Dunia anak-anak justru menjadi sumber kekuatan dan ide baginya. Ia mengaku ingin suatu hari menuangkan sosok murid-muridnya ke dalam karya seni, dalam bentuk abstrak.

"Murid-murid itu jantung hidup saya," pungkasnya.

Lewat Kula, Didi Dyan tidak sekadar menghadirkan lukisan, tetapi membuka ruang dialog batin antara karya dan penikmatnya. Tentang hidup yang berliku, kesalahan yang manusiawi, dan kesadaran bahwa pada akhirnya, setiap orang akan berdiri sebagai “aku” yang utuh dan siap. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berangkat dari kegelisahan tersebut, Pandawa Nusantara menggelar Festival Ajang Kreasi & Kreatif SMP dan SMA/SMK ke-VIII di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Bina Insan Madiri (STKIP) Bina Insan Madiri (BIM) - Kampus Wiyung, Surabaya, Sabtu (31/1/2026).

Kegiatan tingkat nasional itu diikuti sekitar 350 pelajar SMP dan SMA/SMK dari berbagai daerah. Festival dikemas dalam bentuk kompetisi edukatif untuk mencetak duta-duta remaja yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Ajang Kompetisi Sekaligus Edukasi Remaja

Komisaris Pandawa Nusantara, Dwi Suryo Widiyanto, mengatakan festival ini merupakan gelaran ke-8 yang secara konsisten menyasar pelajar sebagai upaya pencegahan dini terhadap berbagai persoalan remaja.

"Festival Ajang Kreasi & Kreatif ini kami gelar untuk adik-adik SMP dan SMA/SMK tingkat nasional, dan untuk tahun ini kami berkolaborasi dengan STKIP BIM," ujar Dwi, Sabtu (31/1/2026).

Dalam festival tersebut, peserta berlomba dalam tujuh kategori duta, mulai dari Duta Anti Narkoba; Duta Kesehatan Remaja; Duta Makanan Sehat; Duta Remaja Jurnalis; Duta Healthcare Leadership; hingga Duta Anti Bullying dan Duta Fashion Show Design Picture.

"Tujuan besarnya adalah memberikan kegiatan positif, melatih karakter, sekaligus membekali mereka dengan ilmu penting seperti kesehatan, bahaya narkoba, dan pencegahan bullying," lanjutnya.

Selain kompetisi, peserta juga mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber eksternal dari masing-masing kategori dan bidang, diantaranya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Para pemenang akan menyandang status duta dan diharapkan aktif di sekolah masing-masing menjadi seseorang yang memberikan pengaruh, arahan, atau teladan kepada teman sebayanya.

"Harapannya mereka bisa menjadi peer support, peer leader, dan peer educator di sekolah maupun lingkungan masyarakat," kata Dwi.

Para peserta dan pemenang juga memperoleh sertifikat nasional, piala, medali, dan selempang duta yang dapat menjadi nilai tambah atau modal untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

Kampus Jadi Ruang Kolaborasi dan Pembelajaran

Dari sisi tuan rumah, STKIP BIM menyambut kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi sekaligus sarana pengenalan kampus kepada pelajar SMA/SMK. Nur Aini Saura Putri, Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) STKIP BIM merasa manfaat kegiatan kali ini bisa dirasakan oleh berbagai pihak.

"Kami membuka kolaborasi ini dengan tangan terbuka, karena selain memperkenalkan kampus, mahasiswa kami juga bisa belajar langsung bagaimana mengelola sebuah event,” ujar Dosen yang akrab disapa Rara itu.

Ia menambahkan, beberapa mahasiswa STKIP BIM juga dilibatkan sebagai relawan panitia acara agar terbiasa tampil di depan umum dan memiliki kompetensi praktis di luar kelas.

"Kami disini juga banyak dosen-dosen muda, jadi secara IT dan ilmu juga update, dan pembelajaran kami dorong langsung ke praktik, contohnya dari kegiatan hari ini," jelasnya.

Dosen PG PAUD STKIP BIM, Suhartini Nurul Azminah, menyebut kegiatan ini sejalan dengan upaya kampus untuk memperluas jangkauan dan menunjukkan kualitas lulusan.

"Meskipun kampus kami kecil, alhamdulillah banyak alumni yang lulus P3K dan PPG, dan hampir 100 persen mahasiswa kami sudah bekerja sebelum lulus," katanya.

Menurutnya, kegiatan semacam ini menjadi momentum agar STKIP BIM semakin dikenal luas, tidak hanya oleh guru, tetapi juga calon mahasiswa dari kalangan pelajar.

Pengalaman Baru bagi Peserta

Sementara itu, dari sisi peserta, kegiatan di STKIP BIM itu dinilai memberi pengalaman berbeda dibandingkan edukasi di sekolah. Adapun beberapa peserta yang merupakan pelajar dari SMP Negeri 4 Kota Mojokerto yang mengaku belajar banyak dari kegiatan tersebut.

Mereka adalah Chika Arum Putri Maharani (kelas 8), Adelia Disa Qatrunnada (kelas 9), Wella Berlian (kelas 9) dan Amiruzzaky Aulia Achmad (kelas 7). Chika mengaku bahwa dirinya menerima materi yang lebih lengkap dari kegiatan itu.

"Di sekolah memang ada edukasi anti narkoba, tapi di sini lebih lengkap karena langsung dari BNN," ujarnya.

Sementara itu, Adelia menilai suasana kegiatan terasa lebih santai dan interaktif. Dari kegiatan itu, dirinya dan 20 teman satu sekolahnya yang ikut perlombaan bisa merasa bisa merasakan suasana edukasi yang ringan dan menyenangkan.

"Acaranya seru, tidak terlalu formal, banyak tanya jawab antara juri dan peserta," katanya.

Tidak ketinggalan, mereka juga mengungkapkan tentang hadiah yang mereka dapat setelah aktif bertanya di beberapa kategori perlombaan. Lebih dari itu, mereka berharap ilmu yang didapat bisa dibagikan kembali kepada teman sebaya, terutama untuk menghindari perilaku negatif di usia remaja.

"Masalah bisa dihadapi tanpa narkoba atau hal-hal yang aneh," tukas Berlian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diketahui, peristiwa itu bukanlah kasus baru, peristiwa terjadi pada akhir Desember 2025, dan sudah ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya dan pihak kepolisian sejak awal Januari 2026.

Sayangnya, video perundungan korban yang kembali viral justru memperparah kondisi psikologis korban dan menimbulkan dampak lanjutan yang lebih kompleks, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi anak-anak lain yang terlibat dalam kasus itu.

Kasus Tahun 2025, Video Viral Picu Trauma

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya, Ida Widayati, membenarkan bahwa kasus tersebut sudah lama ditangani dan bukan kejadian baru seperti yang dipersepsikan publik setelah video beredar.

"Itu sebetulnya sudah lama kita dampingi, peristiwanya 30 Desember malam, dan pendampingan kita mulai 5 Januari," kata Ida, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, sejak awal DP3A telah melakukan pendampingan menyeluruh terhadap korban, termasuk pemulihan psikologis dan pendampingan hukum. Namun, munculnya kembali video di media sosial membuat korban merasa tidak nyaman.

"Korban masih trauma dan sampai sekarang terus kami dampingi," ujarnya.

Penanganan dilakukan melalui pendampingan psikolog, psikiater, serta koordinasi dengan kepolisian. Proses hukum pun tetap berjalan dengan pendekatan khusus karena seluruh pihak yang terlibat masih berstatus anak di bawah umur.

"Pendampingannya seperti kasus anak pada umumnya, tapi memang butuh proses karena pelaku dan korban sama-sama anak," ucap Ida.

Sebelum menempuh jalur hukum, upaya mediasi sebenarnya telah dilakukan dengan melibatkan pihak kelurahan. Namun, tidak tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan pihak terkait, sehingga orang tua korban akhirnya memilih melaporkan kasus tersebut ke kepolisian pada 1 Januari 2026.

“Sempat dimediasi, tapi tidak ketemu titik temu. Akhirnya orang tua melapor ke Polsek Simokerto, lalu sekarang ditangani Polrestabes dan sudah BAP,” kata Ida.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya menyoroti peran masyarakat dalam memperburuk situasi melalui penyebaran ulang video perundungan. 

Ida menegaskan bahwa penyebaran konten yang menampilkan wajah anak-anak justru berpotensi melukai mereka kembali dan meninggalkan jejak digital jangka panjang.

"Masyarakat kami imbau berhenti menyebarkan video yang memperlihatkan wajah anak-anak itu, mari kita bersama-sama lindungi anak-anak," tegasnya.

Mediasi Alot, Orangtua Belum Bisa Terima

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyatakan pihaknya juga terlibat dalam upaya penyelesaian kasus tersebut, terutama untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi di tengah proses hukum dan pemulihan psikologis.

"Kita sudah menyelamatkan anaknya. Anak ini mengalami trauma dan harus dipulihkan supaya tidak membawa luka berkepanjangan," kata Febrina.

Ia mengungkapkan, dalam proses mediasi dan pendampingan, terdapat perbedaan sikap antara anak dan orang tua. Anak korban dinilai mulai berproses untuk menerima, sementara orang tua masih membutuhkan waktu lebih panjang.

"Ada orang tua yang belum bisa menerima, tapi anaknya sudah. Itu yang harus kita jaga bersama," ujarnya.

Pemkot Surabaya memastikan pendampingan akan terus dilakukan secara komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari DP3A, Dispendik, sekolah, hingga pembinaan keluarga. 

Selain itu, masyarakat diminta aktif melaporkan kasus kekerasan terhadap anak melalui Command Center 112 agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui Pelatihan Batik Shibori bertajuk “Mengikat Warna, Merajut Kebersamaan”, ratusan siswa kelas X dilibatkan dalam pembelajaran praktik yang menghadirkan interaksi langsung antara murid, guru, dan praktisi. 

Kegiatan tersebut digelar di SMAN 9 Surabaya, Jumat (30/1/2026), bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) serta menghadirkan guru-guru dari SMKN 8 Surabaya sebagai narasumber.

Belajar Seni, Sabar, dan Proses Shibori

Enam guru busana dari SMKN 8 Surabaya didatangkan untuk memberikan materi dan praktik langsung teknik Batik Shibori kepada siswa kelas X. Teknik itu dikenal sebagai metode pewarnaan kain asal Jepang yang menekankan permainan lipatan sebelum kain dicelupkan ke pewarna.

Perwakilan guru SMKN 8 Surabaya yang hadir menjadi pemateri, Ratri Adi Sayeti, menjelaskan bahwa Shibori memiliki prinsip yang mirip dengan batik jumputan, tetapi berbeda pada pendekatan tekniknya.

"Kalau Shibori itu menekankan pada teknik lipatan kain, sedangkan jumputan lebih banyak bermain di ikatan dengan biji-bijian atau batu. Pewarnaannya sama, tapi cara membentuk motifnya yang berbeda," ujar Ratri, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, dalam pelatihan itu siswa baru dikenalkan pada tahapan dasar, mulai dari melipat kain hingga proses pewarnaan. Waktu yang terbatas membuat hasil belum sepenuhnya mencapai tahap akhir ideal, karena warna Shibori perlu didiamkan hingga semalaman agar lebih kuat dan awet.

"Kalau dari nol sampai finishing sebenarnya tidak cukup waktunya. Tapi paling tidak anak-anak sudah tahu proses dasarnya dan peluangnya," katanya.

Selain pengenalan teknik, pelatihan itu juga diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa dengan melihat Shibori sebagai produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi.

"Harapannya anak-anak bisa melihat peluang bisnisnya, entrepreneurnya bisa berkembang," tambah Ratri.

Kokurikuler sebagai Ruang Interaksi Sosial

Dari sisi SMAN 9 Surabaya, kegiatan itu merupakan bagian dari program kokurikuler Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk seluruh siswa kelas X. Staf Humas SMAN 9 Surabaya, Arin Novia, menjelaskan bahwa pelatihan ini menggantikan kegiatan belajar mengajar konvensional selama satu hari penuh.

"Untuk kelas 10, hari ini KBM full diisi kegiatan Shibori, dari pagi sampai pulang sekolah," kata Arin.

Sekitar 360 siswa kelas X dari 10 kelas mengikuti pelatihan itu, bersama puluhan guru dan anggota Dharma Wanita. Output kegiatan berupa kain Shibori berukuran taplak meja yang dinilai dari produk, proses, keaktifan, dan kerja sama kelompok.

"Penilaiannya tidak individu, tapi kelompok. Jadi yang dinilai itu proses, kerja sama, dan keaktifannya juga," ujarnya.

Arin menyebutkan bahwa tema Shibori dipilih tidak hanya untuk penguatan seni dan kewirausahaan, tetapi juga sebagai sarana dialog budaya. Siswa dikenalkan budaya luar dengan tetap menempatkan batik sebagai akar lokal yang harus dijaga.

"Ini cara agar anak-anak tetap mengenal dan menjaga kearifan lokal, tapi dengan cara yang lebih kekinian," jelasnya.

Lebih dari itu, kegiatan praktik bersama dinilai menjadi ruang penting untuk membangun hubungan yang lebih cair antara guru dan murid, di luar suasana kelas yang formal.

"Kegiatan seperti ini bisa mendekatkan murid dengan guru, karena ada interaksi langsung, bukan hanya belajar di kelas," kata Arin.

Ia berharap pembelajaran semacam ini bisa membantu siswa memahami materi secara kontekstual, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah.

"Harapannya anak-anak tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik, langsung dengan realitas sehari-hari," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan yang disebut sebagai langkah penyegaran itu didominasi rotasi jabatan, dari tujuh pejabat yang dilantik, enam merupakan hasil rotasi antarpimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sementara satu pejabat sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). 

Khofifah menyampaikan, rotasi pejabat dilakukan untuk menjaga kinerja organisasi agar tetap berjalan optimal serta mampu mendukung target pembangunan daerah, khususnya di sektor ekonomi dan ketahanan pangan.

Menurut Khofifah, penataan ulang posisi pejabat diperlukan agar perangkat daerah lebih adaptif terhadap tantangan dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan program pemerintah pusat.

"Khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan," kata Khofifah, Jumat (30/1/2026).

Ia menegaskan pentingnya menjaga posisi Jawa Timur sebagai salah satu daerah penopang utama produksi pangan nasional, terutama beras. Selain itu, Pemprov Jatim juga akan memperkuat sektor perkebunan.

"Dan selanjutnya kita juga akan memperkuat perkebunan. Dengan perluasan bongkar ratoon untuk tanaman tebu," ujarnya.

Khofifah menjelaskan, rotasi jabatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, talent DNA, serta uji kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jatim.

"Ini baru putaran pertama," ucap Khofifah, mengindikasikan masih terbukanya peluang rotasi lanjutan sesuai kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi ke depan.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Pelantikan tujuh pejabat eselon II ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 01.800.1.3.3/362/204/2026 tertanggal 29 Januari 2026. Enam pejabat merupakan hasil rotasi, sementara satu pejabat sebelumnya berstatus pelaksana tugas.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

1. Mohammad Yasin, dari Kepala Bappeda Jatim menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.
2. Nurkholis, dari Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim menjadi Kepala DLH Jatim definitif.
3. Dydik Rudy Prasetya, dari Kepala Dinas Perkebunan menjadi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim.
4. Imam Hidayat, dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim.
5. Sufi Agustin, dari Kepala Bakorwil Pamekasan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim.
6. Tri Wahyuni, dari Kepala DP3AK Jatim menjadi Kepala Bakorwil Bojonegoro.
7. Agung Subagyo, dari Kepala Bakorwil Bojonegoro menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim.

Dalam prosesi pelantikan, Khofifah menyampaikan harapan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanah jabatan.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," pesan Khofifah.(*)

Editor: Rizqi Ardian

Peristiwa ini memaksa pihak bandara menutup landasan pacu selama satu jam dan mengalihkan sedikitnya sembilan jadwal penerbangan.

Penutupan sementara dilakukan sebagai langkah darurat guna proses evakuasi pesawat dan inspeksi keselamatan menyeluruh. Langkah ini diambil untuk menjamin sterilisasi landasan dari material berbahaya sebelum kembali melayani lalu lintas udara.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, menyatakan bahwa penutupan landasan merupakan prosedur wajib demi memastikan tidak adanya Foreign Object Debris (FOD) atau serpihan benda asing yang dapat membahayakan mesin pesawat lain.

"Runway sempat ditutup selama kurang lebih satu jam untuk proses evakuasi pesawat serta inspeksi menyeluruh. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak terdapat risiko yang dapat mengganggu operasional penerbangan," ujar Tohir, Jumat (30/1/2026).

Akibat penutupan mendadak tersebut, sejumlah maskapai tidak dapat mendarat maupun lepas landas sesuai jadwal. Berdasarkan data manajemen bandara, terdapat sembilan penerbangan yang terpaksa melakukan pengalihan (divert) ke bandara alternatif terdekat.

"Dampak dari penutupan sementara tersebut, sembilan penerbangan dialihkan ke bandara lain demi menjaga keamanan dan keselamatan penumpang," tambah Tohir.

Pihak manajemen bandara mengklaim telah melakukan koordinasi intensif dengan maskapai terkait untuk menangani para penumpang terdampak, termasuk pengaturan jadwal penerbangan lanjutan setelah situasi dinyatakan kondusif.

Setelah proses evakuasi pesawat latih tuntas dan inspeksi teknis menyatakan landasan pacu aman, Bandara Internasional Juanda kembali dibuka untuk operasional penuh. Saat ini, arus penerbangan dilaporkan telah kembali normal.

Otoritas bandara juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa. 

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan penerbangan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan dana beasiswa yang diberikan kepada siswa kerap tidak digunakan untuk membayar kewajiban sekolah, sehingga memicu tunggakan SPP di banyak sekolah swasta.

Permasalahan penyaluran beasiswa di Kota Surabaya tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi, melalui hasil evaluasi di tingkat SMA, Pemkot mengungkap bahwa dana yang diterima siswa tidak selalu digunakan untuk membayar biaya pendidikan.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, Arief Boediarto, menjelaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Dana beasiswa yang diterima siswa sering kali tidak digunakan untuk membayar kewajiban sekolah, akhirnya sekolah terbebani," jelas Arief, Kamis (29/1/2026).

Akibatnya, sejumlah sekolah swasta masih menghadapi tunggakan SPP, hal tersebut tidak seharusnya terjadi karena siswa seharusnya bisa bayar tepat waktu karena tercatat sebagai penerima beasiswa dari Pemkot Surabaya.

Skema Diubah, Dana Langsung Masuk ke Sekolah

Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Pemkot Surabaya kemudian mengubah mekanisme penyaluran. Dalam skema baru, bantuan pendidikan hanya diberikan kepada siswa SMA sederajat di sekolah swasta dan disalurkan langsung ke pihak sekolah.

Selain mengubah mekanisme, Pemkot juga menaikkan nominal bantuan dari sebelumnya Rp200.000 menjadi Rp350.000 per siswa. Langkah itu diambil agar bantuan benar-benar meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung siswa dan orang tua.

"Kalau sekolah negeri, pendidikannya sudah ditanggung negara. Berbeda dengan sekolah swasta yang masih membutuhkan bantuan," terang Arief.

Disisi lain, dengan berlakunya kebijakan baru itu, kini beasiswa yang sebelumnya juga disalurkan untuk siswa SMA negeri resmi ditiadakan.

Ikuti SE Pemprov Jatim, SMAN Tidak Terima Beasiswa

Dalam kesempatan lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, perubahan skema beasiswa juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur yang melarang adanya pungutan di SMA negeri sederajat.

Menurut Eri, SMA negeri sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga Pemkot Surabaya tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang berpotensi bertabrakan.

"Kalau saya memberikan bantuan di negeri berbenturan dengan surat edaran ini, sehingga kami konsentrasi ke swasta," jelas Wali Kota Surabaya itu.

Ia menilai, tetap memberikan bantuan ke SMA negeri justru berisiko menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.

"Jangan sampai nanti dianggap kekeliruan, karena kebijakannya sudah gratis," ungkap Eri.

Meski kewenangan SMA berada di tingkat provinsi, Eri menegaskan Pemkot Surabaya tetap berkomitmen melindungi warganya, khususnya dari kalangan kurang mampu, agar tidak terbebani pungutan pendidikan.

“Kalau nagih uang ke warga miskin Surabaya, ya berhadapan sama saya dengan Cak Ji,” imbuhnya.

Ia menegaskan, perubahan skema itu justru bertujuan memastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai pada sasaran dan digunakan sesuai peruntukannya.

Pemkot Surabaya memastikan, perubahan skema tidak mengubah sasaran penerima bantuan. Program Beasiswa Pemuda Warga Kota Surabaya tetap menyasar siswa dari keluarga miskin, pra miskin, yatim, piatu, dan yatim piatu.

Penerima diprioritaskan berasal dari keluarga dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5, dengan fokus utama pada Desil 1 dan Desil 2. Pemkot juga memastikan kebijakan itu telah disosialisasikan kepada sekolah dan siswa, serta akan dilanjutkan dengan sosialisasi lanjutan bila masih ada hal yang perlu dijelaskan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian tersebut sekaligus menjadi jawaban sekaligus tindak lanjut pemerintah daerah atas arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menyampaikan bahwa hingga akhir Januari 2026, stok pangan di Surabaya berada dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar. 

Kondisi tersebut diperkuat dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Surabaya tahun 2025 yang berada di angka 73,28, menandakan ketahanan pangan daerah berada dalam kategori baik dan relatif stabil.

"Menjelang Imlek dan Bulan Ramadan tahun ini, stok pangan di Kota Surabaya berada dalam kondisi aman," tegas Antiek saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1/2026).

"Hal ini juga tercermin dari Indeks Ketahanan Pangan Surabaya tahun 2025 yang berada di angka 73,28. Kami terus melakukan pengawasan agar ketersediaan dan distribusi tetap lancar," imbuhnya.

Harga Komoditas Strategis Terpantau Stabil

Berdasarkan pemantauan melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok di Jawa Timur per 27 Januari 2026, harga sejumlah komoditas utama di pasar-pasar Surabaya terpantau stabil tanpa kenaikan signifikan.

Harga beras premium tercatat Rp15.416 per kilogram, sementara beras medium berada di kisaran Rp12.666 per kilogram. Gula kristal putih juga relatif stabil di angka Rp16.833 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah berada di Rp19.833 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp18.166 per liter, serta Minyakita tercatat Rp16.183 per liter. Sementara itu, harga daging sapi paha belakang terpantau stabil di angka Rp115.000 per kilogram.

Menariknya, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Daging ayam ras tercatat turun menjadi Rp36.250 per kilogram, sementara telur ayam ras menurun menjadi Rp27.583 per kilogram. Adapun harga daging ayam kampung berada di kisaran Rp65.833 per ekor dan telur ayam kampung stabil di angka Rp46.133 per kilogram.

Antisipasi Lewat GPM dan Operasi Pasar

Antiek menjelaskan, stabilitas harga tersebut tidak lepas dari langkah antisipatif Pemkot Surabaya dalam menghadapi potensi lonjakan permintaan jelang hari besar keagamaan. DKPP Surabaya secara rutin melakukan pemantauan pasar serta menjalin koordinasi dengan distributor dan pengelola pasar tradisional.

"Ketika permintaan meningkat atau pasokan rawan berkurang, kami akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah cepat berupa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun operasi pasar jika ditemukan indikasi kenaikan harga atau gangguan pasokan.

Dengan kondisi stok dan harga yang relatif stabil, Pemkot Surabaya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berbelanja secara bijak menjelang Imlek dan Ramadan.

"Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying maupun penimbunan. Pemerintah memastikan stok pangan tersedia dan distribusi berjalan aman sehingga kebutuhan warga tetap terpenuhi," pungkas Antiek. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Itulah semangat yang coba diangkat dalam pameran lukisan bertajuk The Magic of Colours yang digelar oleh Perupa Wanita Jawa Timur (Perwajati) di Galeri Prabangkara, UPT Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, pada 24–31 Januari 2026. 

Sebanyak 60 karya dari 50 perupa perempuan dipamerkan, tidak hanya menghiasi ruang galeri yang terletak di jantung Kota Surabaya itu, melainkan juga menghadirkan cerita hidup para pembuatnya dalam goresan warna dan gaya.

Warna sebagai Daya Hidup Perempuan

Ketua Pelaksana Pameran, Irdina Larasanti, menyebut pameran tersebut lahir dari keyakinan bahwa warna memiliki kekuatan lebih dari sekadar visual, terlebih warna-warna dalam pameran kali ini tertuang dari tangan-tangan perempuan yang penuh cerita.

"The Magic of Colours itu artinya warna, baik hitam maupun putih, punya kekuatan magis, spiritual, dan motivasi," ujar Iridina saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1/2025).

Irdina sendiri bukan perupa yang lahir dari bangku pendidikan seni. Latar belakang pendidikannya justru ekonomi. Namun perjalanannya di dunia budaya sejak kuliah hingga menetap di Ubud, Bali, pada 1987, membawanya menekuni seni lukis secara otodidak. Dari sana, ia menjual karya, memasok galeri, dan terus belajar hingga tergabung dalam Perwajati.

Menurutnya, lukisan mampu mengubah suasana ruang sekaligus batin. Dinding kosong terasa berbeda ketika diberi karya, karena lukisan menyimpan energi, bahkan diyakini memiliki unsur feng shui, sebuah m ilmu tata letak Tiongkok kuno untuk mencapai harmoni serta mendapat aliran energi positif.

"Warna itu bisa membangkitkan motivasi. Orang yang putus asa bisa menjadi lebih positif setelah melihat karya," jelasnya.

Pameran tersebut juga menjadi ruang penting bagi perempuan, terutama mereka yang memasuki masa pensiun atau menjalani peran domestik, agar tetap aktif dan terbebas dari tekanan psikologis yang jarang disorot.

"Perempuan yang aktif melukis itu jauh dari stres. Hidup terasa lebih indah dan bisa menerima keadaan," ungkap Irdina.

Kualitas Karya Perempuan Tidak Kalah Indah

Pameran The Magic of Colours juga mendapat apresiasi dari pemerintah. Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur, Deddy Hariyono, menyebut pameran yang sepenuhnya diikuti oleh perempuan sebagai hal yang jarang dan patut mendapat apresiasi serta dukungan.

"Pameran seni, apalagi di Surabaya itu mungkin sudah bukan pemandangan baru ya, tapi sangat jarang jika perupanya itu para perempuan bahkan ibu rumah tangga yang bisa melukis dan menjadi seniman, itu menarik dan kami dukung," ucap Deddy.

Dirinya mengaku terkesan setelah melihat langsung karya-karya yang dipamerkan. Menurutnya, kualitas lukisan para perupa perempuan tidak kalah dengan seniman profesional yang dikenal didominasi oleh laki-laki.

"Hasil karyanya sangat bagus sekali, ini bukti bahwa perempuan juga bisa menekuni dunia kesenian," tuturnya.

Ia juga menyoroti keberagaman media yang digunakan, mulai dari kanvas, kertas, hingga bahan daur ulang seperti goni. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk inovasi sekaligus kontribusi seni terhadap isu lingkungan.

Ke depan, UPT Taman Budaya Jawa Timur berkomitmen untuk membuka ruang dan peluang fasilitasi dan kerja sama yang lebih luas kepada seluruh penggiat budaya guna memajukan pariwisata daerah, selama kegiatan itu memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

"Kalau konsepnya sudah jadi, tampilannya bagus, kita di lingkungan UPT Taman Budaya Jawa Timur, termasuk salah satunya di Gakeri Prabangkara pasti fasilitasi dan beri dukungan," tandas Deddy.

Semangat Seni yang Tumbuh dari Keseharian

Di antara puluhan perupa perempuan, kisah kakak-beradik asal Buduran, Sidoarjo, menjadi potret nyata bagaimana seni tumbuh dari keseharian. Mereka adalah Siti Ma’rifah dan Nur Rochima yang kini kerap menghasilkan karya di sela pekerjaan mereka sebagai penjahit.

Siti Ma’rifah sendiri membawa lukisan bergambar pemandangan, menariknya perupa yang memiliki julukan RIF itu mengaku bahwa karya yang ia pamerkan di pameran kali ini bukanlah yang paling ia sukai.

"Sebenarnya saya nggak begitu suka lukisan ini, tapi karena ada persyaratan harus menggunakan bingkai dan yang ada bingkainya ya cuma ini," ucap Ma'rifah.

Kendati demikian, lukisan tersebut menyimpan cerita dari perjalanan panjangnya dalam mengenal dunia seni rupa, dari fase dirinya kebingungan hingga mulai mahir dan memahami teknik.

"Jadi bisa dibilang ya lukisan ini proses dari belum pinter sampai lumayan pinter lah," katanya.

Sementara itu, saudarinya yakni Nur Rochima, juga membawa karya dengan bertemakan alam dan pegunungan. Berbeda dengan Ma'rifah, Rochima cukup senang dengan lukisan yang ia bawa.

"Ya itu karya juga prosesnya sama lamanya, memang saya kerjakan di sela-sela menjahit, karena kita juga memang basicnya jahit," jelasnya.

Bagi mereka, pameran kali ini adalah yang kedua setelah sebelumnya tampil di Jatim Expo. Meski merasa karyanya belum sepenuhnya matang, keikutsertaan dalam pameran memberi keberanian dan semangat untuk terus berkarya.

"Harapannya kalau ada lagi, saya mau menampilkan karya-karya saya lagi, yang lebih bagus tentunya," tukas keduanya.

Pameran The Magic of Colours bukan sekadar etalase lukisan. Ia menjadi perayaan atas kegigihan perempuan, atas warna-warna yang lahir dari rumah, usia, kesibukan, dan harapan. Di Galeri Prabangkara, perempuan tidak hanya melukis kanvas, tetapi juga menorehkan kisah hidup mereka sendiri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipatif menghadapi potensi penyebaran virus Influenza A subtipe H3N2 subclade K yang memiliki tingkat penularan tinggi dan risiko gejala lebih berat dibandingkan influenza musiman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto menjelaskan, penerbitan SE tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen, mulai dari jajaran pemerintahan hingga masyarakat, tanpa memicu kepanikan di tengah publik.

"Kebijakan ini untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen, mulai dari perangkat pemerintah hingga masyarakat luas, tanpa menimbulkan kepanikan," ujar Lilik saat dikonfirmasi pada Rabu (28/1/2026).

Lilik menyampaikan, SE kewaspadaan super flu itu merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.7.9/221/102.3/2026 tertanggal 7 Januari 2026. 

Selain itu, Pemkot Surabaya juga mencermati perkembangan situasi epidemiologi nasional hingga akhir Desember 2025. Tercatat sebanyak 62 kasus influenza di delapan provinsi di Indonesia, dengan konsentrasi tertinggi berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. 

"Terncatat 62 kasus influenza di delapan provinsi, kondisi ini dinilai perlu diantisipasi lebih dini, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi seperti Surabaya." ucapnya.

Karakteristik dan Risiko Supeflu

Menurut Lilik, superflu disebabkan oleh virus Influenza A subtipe H3N2 subclade K yang memiliki karakteristik penularan lebih cepat dan potensi menimbulkan gejala klinis lebih berat dibandingkan influenza musiman pada umumnya. Karena itu, kewaspadaan dini menjadi kunci untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.

"Superflu ini memiliki tingkat penularan lebih cepat dan berpotensi menimbulkan gejala klinis lebih berat dibandingkan influenza musiman. Karena itu, kewaspadaan dini menjadi kunci," ucap Lilik.

Gejala klinis yang perlu diwaspadai antara lain demam tinggi hingga 39–41 derajat Celsius, nyeri otot dan sendi hebat, rasa lemas yang signifikan, sakit kepala berat yang mengganggu konsentrasi, hingga gangguan saluran pernapasan seperti nyeri tenggorokan dan batuk kering berkepanjangan.

Penularan virus itu dapat terjadi melalui percikan droplet saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, kontak langsung seperti berjabat tangan maupun kontak tidak langsung melalui permukaan benda yang terkontaminasi virus juga berpotensi menjadi media penularan.

"Interaksi sehari-hari yang tampak sederhana bisa menjadi jalur penularan jika kewaspadaan diabaikan,” ujarnya.

Tetap Tenang dan Manfaatkan Fasilitas Kesehatan

Meski demikian, Pemkot Surabaya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah, tempat kerja, dan ruang publik.

"Penggunaan masker di area kerumunan, etika batuk dan bersin, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah sederhana namun efektif," kata Lilik.

Selain pencegahan, Pemkot Surabaya menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Warga yang mengalami gejala influenza diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak melakukan pengobatan mandiri tanpa pengawasan tenaga medis.

"Bagi warga yang mengalami gejala influenza, kami minta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak melakukan pengobatan mandiri," tegasnya.

Masyarakat juga diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, beristirahat cukup, serta mengonsumsi vitamin sesuai kebutuhan.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Surabaya menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah agar mengoordinasikan sosialisasi kewaspadaan super flu di wilayah masing-masing. 

Upaya itu dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, RT/RW, serta Kader Surabaya Hebat (KSH) guna memantau kondisi kesehatan warga secara kolaboratif dan berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Emil menduga, meningkatnya pergerakan hewan ternak menjelang Iduladha menjadi salah satu pemicu utama meluasnya penyebaran virus tersebut di Jawa Timur.

"Pada Januari 2026 ada peningkatan kasus PMK, kebanyakan terjadi pada sapi pedaging, yang mana pergerakan sapi memang mulai meningkat menghadapi Hari Raya Kurban," kata Emil, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur per 26 Januari 2026, wabah PMK kembali menunjukkan tren kenaikan signifikan. Total kasus PMK tercatat mencapai 839 ekor hewan ternak, yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dari jumlah tersebut, 221 ekor sapi dinyatakan sembuh, sementara 605 ekor ternak masih berstatus sakit dan tengah menjalani penanganan intensif oleh petugas kesehatan hewan. Selain itu, delapan ekor sapi dilaporkan mati akibat PMK, serta lima ekor sapi harus dipotong paksa guna mencegah penularan lebih luas.

Kabupaten Pasuruan menjadi daerah dengan kasus PMK tertinggi di Jawa Timur. Di wilayah tersebut, tercatat 103 ekor sapi terjangkit virus PMK, menjadikannya salah satu daerah prioritas pengendalian wabah.

Menanggapi temuan itu, Emil menjelaskan bahwa lonjakan kasus PMK tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor utama yang disorot adalah meningkatnya lalu lintas ternak, khususnya sapi pedaging, seiring persiapan menghadapi Hari Raya Iduladha.

"Selain Hari Raya Kurban yang tengah dipersiapkan oleh para peternak, kondisi (pergantian) musim juga rawan penyebaran PMK," jelas Emil.

Emil menjelaskan bahwa pergantian musim juga dinilai memperbesar risiko penyebaran virus PMK. Kondisi cuaca yang tidak stabil membuat daya tahan hewan menurun dan memudahkan penularan antarternak, terutama di wilayah dengan kepadatan populasi sapi tinggi.

Untuk menekan laju penyebaran PMK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian. Hasil koordinasi tersebut, Jatim mendapatkan alokasi 1,51 juta dosis vaksin PMK.

Emil menyebut, distribusi vaksin sudah mulai dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah rawan, kemudian dilanjutkan dengan distribusi ke daerah lain untuk pencegahan.

"453 ribu vaksin insyaallah akan sampai dan segera didistribusikan untuk pencegahan. Yang sudah terpapar PMK, langsung diobati," ungkapnya.

Pemprov Jatim juga memastikan pengawasan lalu lintas ternak terus diperketat, terutama menjelang Iduladha, agar wabah PMK tidak meluas dan mengganggu pasokan hewan kurban maupun stabilitas peternakan di daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, Pemerintah Kota Surabaya berencana akan mengganti material plafon gypsum dengan bahan yang lebih ringan saat proses perbaikan demi mencegah kejadian serupa terulang.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Ahmad Syahroni, menjelaskan runtuhnya plafon berkaitan dengan tekanan angin yang cukup kuat, terutama di lantai tiga gedung sekolah. 

Ia menyebut, angin masuk melalui celah di bagian atas plafon, lalu menekan material plafon dari dalam hingga akhirnya runtuh ke bawah.

"Memang itu tekanan anginnya tinggi di sana, di lantai tiga ini. Ternyata setelah kita cek, itu ada peluang angin masuk dari atasnya plafon, maka dia (angin) menekan ke bawah," ujar Syahroni saat dikonfirmasi pada Rabu (28/1/2026).

Dirinya juga mengungkapkan bahwa peristiwa jatuhnya plafon terjadi sekira pukul 07.00 WIB, yang mana saat itu, siswa kelas VII E sudah berada di dalam kelas dan tengah mengikuti kegiatan literasi.

"Kejadiannya sekira pukul 07.00 WIB, anak-anak masuk (kelas) 06.30 WIB. Saat itu (anak-anak) lagi belajar literasi di kelas, Bahasa Indonesia," tutur Syahroni.

Jumlah siswa di kelas tersebut sekitar 32 anak. Beruntung, tidak ada siswa yang tertimpa secara langsung material plafon yang runtuh.

Gypsum Dinilai Terlalu Berat dan Sudah Lama

Dari hasil pengecekan Dispendik Surabaya, plafon yang runtuh diketahui berbahan gypsum dan sudah digunakan cukup lama. Meski rangka besi penyangga dinyatakan masih dalam kondisi baik, material gypsum dinilai terlalu berat, terutama saat terdorong tekanan angin.

"Nah, ini nanti (plafon) akan kita tutup, terus juga plafonnya akan kita ganti bahan yang beda, yang ringan, triplek. Soalnya itu (yang runtuh) dari gypsum yang mungkin berat, ini memang sudah agak lama sih," terang Syahroni.

Kendati bagian plafon runtuh, Syahroni memastikan bahwa setelah dilakukan pengecekan menyeluruh, tidak ditemukan kerusakan pada bagian struktur rangka dan tidak ada tanda-tanda kebocoran.

"Kondisi besinya itu lurus, gak ada yang bengkok, gak ada yang bocor," tegasnya.

Ia menambahkan, sebenarnya sebagian ruang kelas di SMP Negeri 60 Surabaya sudah lebih dulu menggunakan plafon berbahan triplek. Ruang kelas yang plafonnya runtuh termasuk salah satu kelas yang belum sempat diganti.

Siswa Alami Trauma, Pemkot Turunkan Psikolog

Meski tidak ada korban luka fisik, kejadian tersebut sempat membuat sejumlah siswa panik dan mengalami trauma. Pemkot Surabaya telah menurunkan tim untuk memberikan pendampingan.

"Sudah ada penanganan dari Puskesmas sama DP5APPKB, psikolog yang menenangkan anak-anak," ucap Syahroni.

"Karena nggak ada benda tajamnya. Jadi (anak-anak kayak) kaget gitu, tapi nggak sampai luka," imbuhnya.

KBM Dipindahkan, BPBD Siaga Cuaca Lanjutan

Pasca kejadian, puing-puing plafon telah dibersihkan dan proses perbaikan segera dilakukan. Untuk sementara, kegiatan belajar siswa kelas VII E dan kelas di sebelahnya dipindahkan ke ruang laboratorium dan perpustakaan agar siswa bisa belajar dengan lebih tenang.

"Ini sudah dibersihkan mau kita perbaiki dengan bahan baru, terus anak-anak (sementara) belajar di ruang lab maupun di perpustakaan," terang Syahroni.

Selain tenaga medis dan psikolog, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya juga disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem susulan.

"Untuk BPBD juga ada di lokasi siap siaga, kalau nanti ada angin kencang lanjutan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga bahan pokok selama periode meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan di sela-sela kunjungannya di Kota Surabaya pada Selasa (27/1/2026). Menteri yang biasa dipanggil Zulhas itu menyebut pemerintah tidak hanya menyiapkan stok pangan, tetapi juga mengawal distribusi agar harga tetap terkendali hingga ke tingkat konsumen.

"Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa dan Lebaran. Jadi stok harus cukup dan harga harus terkendali. Tidak boleh naik," ujar Zulhas, Selasa (27/1/2026).

Dirinya menegaskan, kebijakan pengendalian harga pangan merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah diminta hadir secara aktif agar lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan tidak terulang.

"Presiden selalu menekankan bahwa harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya tidak boleh naik. Bahkan diharapkan bisa ditekan agar lebih terjangkau," kata Zulhas.

Menurutnya, kebijakan serupa telah diterapkan dan sukses pada momen Natal, Tahun Baru, dan Lebaran tahun sebelumnya, dengan hasil harga pangan relatif stabil dan sejumlah komoditas berhasil ditekan.

Untuk memastikan harga tetap terkendali, pemerintah akan terus menggelar pasar murah di berbagai daerah. Program itu menjadi salah satu instrumen utama intervensi negara di pasar, terutama untuk komoditas strategis yang sering memicu inflasi.

Dalam pasar murah tersebut, sejumlah bahan pangan seperti beras dan telur dijual dengan potongan harga hingga 10 persen. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, operasi pasar disebut telah berlangsung rutin setiap hari.

"Sudah dilakukan, setiap hari. Bisa dicek di Jawa Tengah dan Jawa Timur," tegas Zulhas.

Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) agar aktif memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan merata dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat seremonial.

Stok Aman, Distribusi Lancar di Jawa Timur

Selain pengendalian harga, pemerintah menekankan kesiapan stok pangan secara menyeluruh, tidak hanya beras. Bulog Jawa Timur memastikan cadangan pangan di wilayah ini sangat mencukupi untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri.

Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyebut cadangan beras di gudang Bulog saat ini mencapai ratusan ribu ton dan cukup untuk jangka panjang.

"Stok beras Bulog Jawa Timur mencapai 796 ribu ton dan aman untuk kebutuhan hingga 14 bulan ke depan," ujar Wisnu.

Tidak hanya menjaga stok, Bulog Jawa Timur juga aktif menyerap hasil panen petani. Sejak pertengahan Januari 2026, penyerapan dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan pemerintah.

"Hingga Januari ini kami telah menyerap sekitar 34 ribu ton gabah kering panen atau setara beras, serta hampir 4 ribu ton jagung dari petani di Jawa Timur," kata Wisnu.

Selain beras dan jagung, Bulog Jawa Timur juga memastikan kelancaran distribusi minyak goreng. Jawa Timur mendapatkan alokasi sekitar 35 persen dari kuota nasional atau setara 28 juta liter yang disalurkan langsung ke pengecer di berbagai daerah.

Untuk menjaga inflasi pangan, Bulog Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan dalam memantau harga bahan pokok setiap hari. Hingga kini, harga masih terpantau stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bulog menegaskan, operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan berlangsung sepanjang tahun 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Surabaya dan Kabupaten Gresik, Menteri yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah menyiapkan skema khusus agar distribusi MBG tetap berjalan tanpa mengganggu pelaksanaan puasa. 

"MBG tidak dihentikan hanya karena perubahan waktu makan, BGN nanti akan menyiapkan bahan dan skemanya," ujar Zulhas, Selasa (27/1/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjawab keraguan masyarakat. Seiring bulan puasa yang semakin dekat, muncul asumsi bahwa program makan siang yang dikirimkan ke sekolah itu akan dihentikan sementara. Pemerintah memastikan asumsi itu tidak benar.

Zulhas menegaskan, substansi utama MBG adalah pemenuhan gizi anak, bukan sekadar waktu konsumsi makanan. Karena itu, meskipun siswa berpuasa, hak mereka atas makanan bergizi tetap dijamin negara melalui mekanisme yang sedang disiapkan.

"Tentu ini agar anak-anak kita akan tumbuh kuat, cerdas. Mulai dari ibu ibu hamil, balita, TK, SD, SMP, SMA. Tentu akan melahirkan generasi generasi yang gizinya cukup, fisiknya oke, ya," tandasnya.

Skema Packing dan Dibawa Pulang

Hingga saat ini, skema pendistribusian MBG selama Ramadan masih dalam tahap pematangan oleh BGN. Kendati BGN belum memberikan pemberitahuan resmi, gambaran awal mekanisme pelaksanaan mulai terungkap dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan MBG tidak akan disajikan dalam bentuk makan siap santap di sekolah seperti hari biasa. Makanan bergizi akan dikemas agar bisa dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.

"Distribusinya dalam bentuk lain, mungkin langsung dalam boks atau dipacking, sehingga bisa dibawa pulang oleh siswa,” kata Aries.

Skema tersebut dinilai sebagai jalan tengah agar program tetap berjalan tanpa melanggar prinsip ibadah puasa, sekaligus menjaga tujuan utama pemenuhan gizi peserta didik.

Meski format distribusi berubah, mekanisme penyaluran MBG dipastikan tetap dilakukan melalui sekolah. Pemerintah menilai sekolah masih menjadi simpul distribusi paling efektif karena aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung selama Ramadan, meski ada penyesuaian jadwal di awal dan akhir bulan.

"Nanti pengambilannya tetap di sekolah. Proses belajar mengajar tetap berlangsung di pertengahan Ramadan," ujar Aries.

Aries sendiri mengakui hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk teknis resmi dari BGN. Pemerintah daerah masih menunggu pedoman tertulis agar pelaksanaan di lapangan seragam dan tidak menimbulkan tafsir berbeda antar sekolah.

Sebagai informasi tambahan, Penegasan soal keberlanjutan MBG ini disampaikan Menko Pangan Zulhas di sela rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. 

Selain meninjau MBG di SMAN 15 Surabaya, Menko Pangan juga mengunjungi Gudang Bulog Jawa Timur dan wilayah pesisir Gresik dalam agenda terkait ketahanan pangan nasional. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan bertajuk Hajatan Hari Jaminan Ketahanan Pangan (HAJATAN) itu menyasar 600 pengemudi ojek online dari platform Gojek dan Grab. Kelompok tersebut dipilih karena dianggap menjadi sektor yang paling cepat terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok, terutama di awal tahun.

Dalam kegiatan yang digelar di Kantor Wilayah Bulog Jawa Timur itu, Menko Pangan secara langsung menyerahkan paket sembako yang berisi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 5 kilogram, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. 

Komoditas tersebut dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena komoditas itu kerap mengalami volatilitas harga di pasaran, khususnya di momen-momen tertentu seperti di awal tahun dan menjelang bulan Ramadhan.

"Presiden selalu menekankan bahwa harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya tidak boleh naik, bahkan diupayakan bisa turun," ujar Menteri yang karib disapa Zulhas itu, Selasa (27/1/2026).

Ia menyebut, pembagian sembako bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup, khususnya bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.

"Bapak Presiden memerintahkan kami untuk hadir memastikan para pejuang jalanan tetap tangguh, karena pemerintah menjamin stok pangan nasional melimpah dan harga harus terjangkau rakyat kecil," kata Zulhas didepan ratusan pengemudi ojol yang hadir.

Stok Bulog Jatim Diklaim Aman hingga 14 Bulan

Di luar pembagian sembako, sorotan utama kunjungan itu adalah klaim kesiapan stok beras Bulog, khususnya untuk menghadapi lonjakan permintaan saat Ramadan. Pemerintah menegaskan, tidak ada alasan harga beras melonjak karena ketersediaan dinilai sangat mencukupi.

"Stok beras kita di Bulog untuk Ramadhan aman dan saat ini mencapai jutaan ton. Masyarakat tidak perlu khawatir," katanya.

Pemerintah juga akan skema Beras SPHP sebagai instrumen utama pengendalian harga di tingkat konsumen. Penyaluran SPHP mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 yang mewajibkan negara hadir saat harga beras bergejolak.

Selain itu, pemerintah akan kembali menggelar pasar murah di berbagai daerah dengan potongan harga hingga 10 persen untuk komoditas utama seperti beras dan telur. Program itu turut melibatkan mitra swasta dan transportasi daring agar diskon tidak dibebankan kepada pengemudi.

"Melalui dukungan sponsor, masyarakat bisa mendapatkan diskon tanpa membebani pengemudi ojek online," jelas Zulhas.

Pernyataan tentang kesiapan stok beras juga diperkuat oleh pihak Bulog Jawa Timur yang membeberkan angka konkret cadangan beras. Disebutkan di Jawa Timur sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang menyuplai kawasan Indonesia Timur.

"Untuk stok Bulog Jawa Timur saat ini mencapai 796 ribu ton dan siap untuk kebutuhan hingga 14 bulan ke depan," ujar Kepala Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu Adibugroho.

Meski stok dinilai aman, pemerintah mengakui tantangan terbesar terletak pada distribusi dan pengawasan di lapangan. Wisnu menambahkan, pengendalian harga tidak akan efektif jika masih ada praktik penimbunan atau permainan harga.

"Fokus kita memastikan distribusi lancar dan tidak ada oknum yang bermain harga," katanya.

Kegiatan di Bulog Surabaya itu sendiri merupakan rangkaian kunjungan kerja (kunker) Zulhas hari ini di Kota Pahlawan dan Kabupaten Gresik guna memastikan Provinsi Jawa Timur sebagai simpul penting logistik pangan nasional. 

Dengan klaim stok aman dan bantuan langsung ke masyarakat, pemerintah berharap inflasi pangan tetap terkendali sepanjang Ramadan hingga Idulfitri 2026 yang tinggal hitungan minggu. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebanyak 103 jukir liar diamankan jajaran Polrestabes Surabaya dalam operasi penertiban selama satu pekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2026. Penindakan ini dilakukan secara serentak di berbagai titik di Surabaya sebagai respons atas masih maraknya jukir tanpa izin resmi.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra menjelaskan, penertiban tersebut dilakukan secara mandiri oleh Polrestabes Surabaya bersama seluruh polsek jajaran, setelah diterbitkannya surat perintah khusus dari pimpinan.

"Ini penertiban mandiri bersama jajaran setelah penerbitan Surat Telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor ST/19/I/KEP.1./2026 tanggal 19 Januari 2026 lalu," ujar Erika, Senin (26/1/2026).

Menurut Erika, ratusan jukir yang diamankan terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. 

Bentuk pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari tidak memiliki izin parkir resmi, menggunakan izin yang sudah tidak berlaku, hingga menarik tarif parkir di luar ketentuan.

Praktik jukir liar ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan berpotensi memicu konflik di ruang publik. Atas pelanggaran tersebut, seluruh jukir liar dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Sanksi yang diberikan berupa tipiring. Namun jika ditemukan ada tindak pidana lain seperti pemerasan maka akan kita serahkan ke Satreskrim Polrestabes Surabaya,” tegas Erika.

Ia menambahkan, penertiban jukir liar tidak akan berhenti pada operasi itu saja. Polrestabes Surabaya berkomitmen menjadikan penindakan sebagai agenda rutin demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga.

"Penertiban jukir liar akan terus kami lakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Surabaya," imbuhnya.

Selain penindakan oleh aparat, kepolisian juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan praktik jukir liar yang masih ditemukan di lapangan. Warga diminta tidak ragu melapor melalui Call Center 110 atau kanal media sosial resmi kepolisian.

Sementara itu, seluruh 103 jukir liar yang terjaring razia dijadwalkan menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (27/1/2026) besok. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus tersebut mencuat setelah Wawan Syarwhani mengaku kaget mendapati rumahnya di Jalan Teluk Kumai Timur No. 83A, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, telah berubah menjadi dapur MBG yang beroperasi di wilayah Tanjung Perak.

Menanggapi kasus tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 akhirnya buka suara dan menegaskan status hukum lahan yang kini berdiri Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu sudah inkrah.

Wawan Mengaku Tidak Beri Izin

Sebelumnya, dalam keterangannya kepada awak media, Wawan mengaku tidak pernah memberikan izin, baik kepada Pelindo maupun pihak lain untuk menggunakan rumah tersebut sebagai dapur MBG. Diketahui rumah itu memang sudah tidak ditempati sejak April 2025, namun pagar dikunci rapat.

Masalah mulai muncul sekitar Agustus 2025, ketika warga sekitar memberi tahu Wawan bahwa ada aktivitas orang masuk ke lahannya dan menebangi pepohonan. Merasa haknya dilanggar, Wawan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan meminta proses pembangunan dihentikan.

"Saya bulan Agustus mengajukan pelaporan ke polres supaya pembongkaran dan pembangunannya dihentikan, tapi sampai sekarang enggak ada respons," ucapnya.

Persoalan itu bukan kali pertama Wawan berhadapan dengan Pelindo. Ia menyebut, pada 2017 lalu Pelindo sempat menggugatnya dengan tuduhan penyerobotan lahan. Perkara tersebut bergulir hingga tingkat kasasi.

Menurut Wawan, Pengadilan Negeri Surabaya saat itu memberikan dua opsi penyelesaian, yakni dirinya tetap menempati rumah dengan izin Pelindo atau Pelindo membeli bangunan rumah tersebut. Namun, ia mengklaim tidak pernah menerima keputusan lanjutan dari Pelindo.