Tak hanya mencatat surplus anggaran, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut merupakan raihan WTP yang ke-12 secara berturut-turut.

Bupati Abdul Hamid Wahid mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan motivasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD. Saya berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Abdul Hamid Wahid dalam nota penjelasannya di hadapan DPRD Bondowoso.

Dalam nota penjelasannya, Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra Hamid ini menjelaskan realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,98 triliun atau 98,68 persen dari target sebesar Rp2 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp302 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,64 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp35,25 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,62 triliun atau 91,18 persen dari total anggaran sebesar Rp1,77 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,48 triliun, belanja modal Rp138,9 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp959,5 juta.

Di sisi lain, transfer ke pemerintah desa dan pihak terkait terealisasi sebesar Rp310,8 miliar atau sekitar 95,39 persen dari alokasi yang telah ditetapkan.

Dari selisih antara realisasi pendapatan dan total belanja beserta transfer, Pemerintah Kabupaten Bondowoso membukukan surplus anggaran sebesar Rp48,4 miliar.

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp96,69 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada. Dengan demikian, pemerintah daerah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp145,11 miliar yang akan dimanfaatkan sebagai penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Abdul Hamid Wahid menjelaskan, penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat berlangsung efektif sehingga segera disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan agenda pembangunan daerah berikutnya.

"Kami berharap proses pembahasan Raperda ini dapat berjalan efektif dan lancar sehingga dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah, mengingat masih banyak agenda pembangunan yang harus segera dilaksanakan," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Persoalan tersebut memicu perhatian karena menyangkut kesempatan para siswa berprestasi untuk melanjutkan kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pelaksanaan OSN di daerah, melainkan berkaitan dengan belum munculnya hasil penilaian dari sistem pusat.

Dispendik Bondowoso juga menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya dialami daerahnya. Berdasarkan informasi yang diterima melalui jaringan komunikasi antardaerah, puluhan kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kondisi serupa, yakni hasil OSN tingkat kabupaten belum diumumkan bersamaan dengan daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso kini terus melakukan koordinasi intensif dengan Puspresnas agar hasil OSN segera diterbitkan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat peserta yang lolos harus segera dipersiapkan mengikuti OSN tingkat Provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, mengatakan hasil OSN tingkat kabupaten yang diumumkan Puspresnas pada 27 Juni 2026 memang tidak mencantumkan nama Kabupaten Bondowoso. Mengetahui hal tersebut, pihaknya langsung menghubungi admin Puspresnas untuk meminta penjelasan mengenai penyebab belum munculnya hasil tersebut.

Atas arahan dari pihak pusat, Dispendik Bondowoso kemudian mengirimkan surat resmi Nomor 430.3.5.1454.430.9.9 Tahun 2026 tentang permohonan pengumuman susulan hasil OSN tingkat kabupaten sekaligus meminta klarifikasi.

"Kami langsung kirim surat resmi ke Pusat Prestasi Nasional. Kami juga menanyakan apa penyebab nilai Kabupaten Bondowoso tidak muncul dalam pengumuman," kata Taufan saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (29/6/2026).

Taufan menjelaskan, pelaksanaan OSN jenjang SD maupun SMP di Bondowoso sebelumnya berlangsung sesuai jadwal nasional. Seluruh peserta mengikuti ujian secara daring sebagaimana kabupaten dan kota lain di Indonesia.

Ia mengakui saat pelaksanaan sempat terjadi kendala teknis berupa keterlambatan pengiriman token dari pusat sehingga peserta jenjang SD harus menunggu sekitar 30 menit. Namun setelah token diterima, seluruh peserta dapat menyelesaikan ujian hingga tuntas.

Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan OSN di Bondowoso telah memenuhi prosedur yang ditetapkan. Setiap ruang ujian dipantau menggunakan kamera dan sistem live streaming sebagai bentuk pengawasan agar pelaksanaan berlangsung transparan.

"Seluruh proses pengerjaan soal hingga penilaian dilakukan secara daring melalui sistem milik Puspresnas. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan ujian sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Meski demikian, hingga kini Dispendik Bondowoso belum memperoleh penjelasan resmi mengenai penyebab hasil OSN daerah tersebut belum muncul. Dugaan yang berkembang masih sebatas kemungkinan adanya persoalan administrasi pada sistem pusat.

Taufan menegaskan Bondowoso bukan satu-satunya daerah yang mengalami kondisi tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat puluhan kabupaten dan kota lain yang juga belum memperoleh hasil OSN tingkat kabupaten.

"Jadi di Indonesia pun tidak hanya Bondowoso yang tidak muncul nilainya. Ada puluhan lebih kabupaten dan kota yang mengalami hal yang sama," ujarnya.

Sembari menunggu jawaban resmi dari Puspresnas, Dispendik Bondowoso terus melakukan berbagai upaya koordinasi. Selain berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan pihak pusat, seorang staf juga diutus ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait persoalan tersebut.

Dispendik berharap hasil OSN Kabupaten Bondowoso dapat segera diumumkan sehingga siswa yang dinyatakan lolos memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN tingkat provinsi.

"Kami masih yakin nilainya akan keluar. Yang bermasalah hanya hasilnya yang belum muncul, sementara pelaksanaannya sudah selesai dengan baik," pungkas Taufan.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Bondowoso menyatakan akan terlebih dahulu meminta penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan sebelum menentukan langkah pengawasan lebih lanjut.

Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso dari Fraksi PKB, A. Mansur, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan sikap karena masih menunggu pertemuan dengan Dinas Pendidikan.

"Makanya kita tidak bisa memberikan dulu gitu ya, karena memang kita belum ketemu dengan Dinas Pendidikan. Kalau sudah dengan Dinas Pendidikan, pasti nanti akan kita kabari bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kapan itu kira-kira untuk manggil Dinas Pendidikan? Ya ini kita nanti mungkin akan kita rapat di komisi, karena itu pemanggilan komisi nanti. Jadi kita akan bicarakan di komisi, nanti gimana kan, gitu ya," ujarnya usai rapat paripurna di Graha Paripurna Bondowoso, Senin (29/6/2026). (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hergiar Yuli Pramanto, Ketua Panitia Penyelenggara Festival Muharram 2026, yang juga Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama Bank Indonesia melalui program Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang (SAMARA).

Menurutnya, Festival Muharram telah berkembang menjadi agenda strategis daerah yang mampu menggerakkan sektor ekonomi syariah sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.

"Festival ini tidak hanya menjadi ruang syiar keagamaan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan literasi keuangan syariah, hingga pengembangan industri halal," ujar saat penutupan Festival Muharram di Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo, Kamis (25/6/2026) malam.

Selama penyelenggaraan, Bank Indonesia menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, mulai dari pelatihan digitalisasi pesantren, showcase UMKM dan industri halal, seminar ekonomi pesantren, Sharia Innovation for Youth, hingga Samara Run yang diikuti lebih dari 1.000 peserta.

"Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar beragam kegiatan, di antaranya bazar UMKM dan pameran produk unggulan, sosialisasi sertifikasi halal, festival budaya, fashion show busana muslim, kontes ternak, hingga berbagai kegiatan sosial dan keagamaan," ungkap Hergiar.

Salah satu momentum yang dinilai berpotensi membuka akses pasar internasional kata Hergiar, adalah kehadiran Mursyid Mostafa Atef. Kunjungan tokoh asal Mesir tersebut disebut membuka peluang promosi dan ekspor produk unggulan Bondowoso ke pasar Mesir melalui jejaring yang terbangun selama festival.

"Kami menilai keberhasilan Festival Muharram 2026 tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, pondok pesantren, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM Bondowoso," tandanya.

Dengan capaian transaksi sekitar Rp3 miliar selama festival, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis Festival Muharram akan terus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor UMKM, industri halal, dan ekonomi berbasis syariah. (***)

Editor : Rizqi Ardian

BONDOWOSO, SJP – Kepolisian Resor Bondowoso berhasil mengungkap dua kasus pencurian berbeda yang sempat meresahkan masyarakat. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menjadi buronan sejak April 2026 berhasil ditangkap di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga (ART) diamankan setelah diduga mencuri puluhan perhiasan milik majikannya.

Pengungkapan kedua kasus tersebut disampaikan Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam konferensi pers di halaman Mapolres Bondowoso, Rabu (24/6/2026).

Kasus pertama melibatkan tersangka berinisial JS, warga Jalan Martadinata, Kelurahan Dabasah, Bondowoso. Ia ditangkap setelah menjadi buronan polisi sejak laporan kehilangan sepeda motor diterima pada 8 April 2026.

“Setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di luar wilayah Jawa Timur, kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di pintu Tol Kalikangkung,” ujar Aryo.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga masuk ke ruang tamu rumah korban dan menemukan kunci kendaraan yang kemudian digunakan untuk membawa kabur sepeda motor milik korban.

Petugas melakukan pelacakan intensif hingga akhirnya mengetahui keberadaan pelaku di luar provinsi. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Bondowoso untuk menjalani proses hukum.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen kendaraan, antara lain PKB, STNK, serta salinan rekaman CCTV yang menguatkan dugaan keterlibatan tersangka.

Sementara itu, kasus kedua melibatkan seorang asisten rumah tangga berinisial SR (35), warga Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Ia ditangkap setelah diduga mencuri puluhan perhiasan dari rumah majikannya.

Menurut Kapolres, SR baru bekerja selama sekitar satu minggu sebelum nekat melakukan aksi pencurian.

“Pelaku merusak lubang kunci etalase dan mengambil sekitar 100 perhiasan yang berada di dalam etalase tersebut,” jelas Aryo.

Laporan terkait kasus ini diterima polisi pada 7 Juni 2026. Berkat gerak cepat anggota Polsek Kota bersama Satreskrim Polres Bondowoso, tersangka berhasil diamankan hanya sekitar tiga jam setelah laporan masuk.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa delapan gelang bangkok, 24 gelang rantai, sembilan gelang bangkok lainnya, serta satu kawat yang diduga digunakan untuk membobol etalase tempat penyimpanan perhiasan.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Polres Bondowoso dan menjalani proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai tindak kriminal yang merugikan masyarakat serta mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing.

Bahkan, semangat para peserta sudah terlihat sejak malam sebelum perlombaan dimulai. Sejumlah peternak rela bermalam di lokasi demi memastikan ternak terbaik mereka siap mengikuti penilaian. Pemandangan tersebut menjadi bukti bahwa Exponak bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum kebangkitan sektor peternakan Bondowoso.

Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengaku terkesan melihat besarnya antusiasme para peserta. Menurutnya, tingginya semangat peternak menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kualitas peternakan sekaligus memperkuat daya saing komoditas lokal hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Tak hanya mengejar prestasi, Wakil Bupati berharap Exponak menjadi ruang berbagi ilmu, mempererat silaturahmi antarpeternak, serta melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas genetika ternak dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso pun memastikan kegiatan tersebut akan terus dipertahankan sebagai agenda tahunan.

"Luar biasa sekali. Mereka sangat semangat. Informasinya sejak tadi malam sudah berada di sini. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi antusiasme para peternak," ujar Wabup usai mengunjungi stand peserta Exponak dan menyerahkan piala juara umum.

Ia berharap Exponak tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga menjadi wadah memperkuat jejaring dan transfer pengetahuan di kalangan peternak.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas perlombaan, tetapi juga menjadi jaring silaturahmi dan edukasi antarpeternak. Dengan begitu, penyelenggaraan tahun depan bisa lebih baik lagi," katanya.

Wakil Bupati yang karib disapa Ra As'ad ini menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetap berkomitmen melanjutkan penyelenggaraan Exponak meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Bismillah, kami tetap harus semangat. Ini bukti bahwa walaupun ada kondisi efisiensi, pemerintah dan masyarakat saling mendukung. Ini luar biasa sekali. Kami sangat bersyukur," tuturnya.

Ia juga mengajak para pemenang untuk tidak menyimpan pengetahuan yang dimiliki, melainkan membagikannya kepada peternak lain agar kualitas peternakan Bondowoso terus meningkat.

"Selamat kepada para pemenang. Jangan pelit berbagi ilmu dengan yang lain. Harapan kami, prestasi ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa membawa nama Bondowoso ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan, Exponak 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Muharram 2026 yang kembali digelar setelah lima tahun vakum.

Menurut Hendri, kegiatan tersebut bertujuan menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka.

"Peserta yang tampil hari ini merupakan hasil seleksi dari lima Puskeswan, yakni Cermee, Tapen, Pujer, Tamanan, dan Curahdami. Dari 127 ternak yang diseleksi, sebanyak 48 ternak lolos ke babak final dan dinilai oleh tiga orang juri," jelasnya.

Selain kontes ternak, Exponak 2026 juga melibatkan 59 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut meramaikan kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bondowoso, Nunung Setianingsih, menegaskan, Exponak merupakan bagian dari implementasi visi RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025–2029 menuju daerah yang tangguh, unggul, berdaya saing global, dan berbudaya.

Menurutnya, sektor peternakan memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

"Kegiatan ini bukan hanya ajang kontes atau pameran, tetapi strategi nyata untuk memotivasi peternak meningkatkan kualitas genetika sapi, produksi daging dan susu, serta mendorong praktik peternakan modern yang berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan, manajemen praktik dokter hewan, dan laboratorium. Kerja sama tersebut meliputi pendidikan, penelitian, magang, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada Exponak 2026, Puskeswan Tamanan berhasil meraih predikat Juara Umum. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu lahirnya peternak-peternak berprestasi sekaligus meningkatkan daya saing komoditas peternakan Bondowoso di pasar nasional hingga internasional. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Mastrip RT 14 RW 05. Asap pekat dan kobaran api yang membumbung tinggi sempat membuat panik warga sekitar. Material gudang yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 18.00 WIB dan segera mengerahkan tim ke lokasi bersama unsur gabungan untuk melakukan pemadaman serta penanganan darurat.

Berdasarkan hasil asesmen awal BPBD, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik di area gudang tembakau. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut keterangan salah satu pemilik rumah terdampak, Tuama, dirinya sempat mendengar suara ledakan dari bagian tengah rumah sebelum api menyambar bangunan.

"Saya mendengar suara ledakan dari ruang tengah rumah. Saat keluar rumah, api sudah besar dan langsung menyambar bangunan," ungkapnya.

Api kemudian merambat ke rumah-rumah yang berada di sekitar lokasi sehingga menyebabkan tiga unit rumah warga mengalami kerusakan kategori sedang. Selain itu, gudang tembakau berukuran sekitar 50 x 15 meter turut mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 200 palet kayu yang berada di dalam gudang ikut terbakar.

Untuk memadamkan api, BPBD Bondowoso bersama Damkar, TNI, Polri, PMI, DLH, Pemerintah Kecamatan Bondowoso, Pemerintah Desa Pancoran, serta sejumlah relawan dan warga setempat menerjunkan armada tangki air dalam jumlah besar. Total sedikitnya sembilan armada suplai air dikerahkan, termasuk mobil pemadam kebakaran, truk tangki BPBD, water canon Polres Bondowoso, hingga kendaraan tangki milik TNI dan PMI.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menyebutkan, proses pemadaman menghadapi kendala karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam gudang. Meski demikian, upaya penanganan berhasil mencapai 100 persen dan api dapat dikendalikan pada malam hari.

"Poses pemadaman memakan waktu berjam-jam dan petugas masih melakukan pendinginan di area terdampak untuk mengantisipasi munculnya titik api baru," pungkasnya.

Saat ini, kondisi di lokasi kejadian telah berangsur kondusif. Petugas gabungan masih melakukan pemantauan dan pendataan lanjutan terhadap kerusakan bangunan serta kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kobaran api yang membumbung tinggi membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga sekitar menjelang pukul 18.00 WIB. Asap hitam pekat terlihat membumbung dari kawasan gudang dan dapat disaksikan dari berbagai titik di sekitar lokasi kejadian.

Sejumlah warga segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, armada Damkar tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar area gudang.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih berjibaku menjinakkan kobaran api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.

Feli, warga RT 15 RW 5 Dusun Wringin Tapung, Desa Pancoran, mengatakan informasi yang diterimanya menyebutkan kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 17.50 WIB.

“Barusan sekitar 20 menit yang lalu saya mendapat informasi. Menurut keterangan yang saya terima, kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.50 WIB,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Kepala Dusun setempat, titik api awal terlihat di bagian utara area gudang sebelum kemudian menjalar ke bagian lain bangunan.

“Menurut Pak Kasun, awalnya api terlihat dari sebelah utara. Sekitar 10 menit sebelumnya juga masih terlihat di bagian barat lokasi,” katanya.

Kecemasan juga disampaikan oleh Deni, warga yang rumahnya berdempetan dengan gudang yang terbakar. Beruntung api tidak sampai menjalar ke rumahnya.

"Alhamdulillah, rumah saya aman," tukasnya.

Saat berita ini ditayangkan, petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan berupaya mengendalikan kobaran api agar tidak meluas, dan informasi terbaru akan disampaikan dalam berita selanjutnta. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kegiatan pelayanan KB serentak yang digelar di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, Sabtu (20/6/2026), sebanyak 82 akseptor MOW berhasil dilayani. Capaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang diperingati pada 29 Juni mendatang.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, mengatakan, target awal pelayanan MOW di Bondowoso sebanyak 70 akseptor. Namun berkat tambahan kuota, jumlah peserta meningkat menjadi 82 orang dan seluruhnya berhasil terpenuhi.

"Alhamdulillah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan pelayanan KB serentak, khususnya MOW. Target awal 70 peserta kemudian bertambah menjadi 82 peserta dan seluruhnya tercapai 100 persen," kata Sadikin.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kuatnya dukungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

Ia mengapresiasi kehadiran langsung jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut, mulai dari Wakil Bupati Bondowoso, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua TP PKK, hingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) bersama tim medis.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung pelayanan KB kepada masyarakat," ujarnya.

Shodiqin menjelaskan, jumlah kuota MOW tahun ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi secara nasional akibat penyesuaian anggaran pemerintah pusat.

"Secara nasional anggaran APBN untuk program ini mengalami pengurangan sekitar 50 persen. Kalau sebelumnya bisa mencapai lebih dari seratus peserta, tahun ini Bondowoso mendapatkan kuota 82 peserta dan seluruhnya berhasil terserap," jelasnya.

Meski demikian, tingginya minat masyarakat Bondowoso terhadap program KB jangka panjang dinilai menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran keluarga dalam merencanakan kehidupan rumah tangga yang lebih berkualitas.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, jumlah warga yang berminat mengikuti program MOW bahkan mencapai sekitar 300 orang, jauh melebihi kuota yang tersedia.

"Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk ikut program KB semakin baik. Harapan kami pemerintah daerah tetap bisa memfasilitasi masyarakat yang belum terlayani melalui program-program daerah maupun layanan kontrasepsi jangka panjang lainnya," katanya.

Sebagai alternatif, Shodiqin menyebut masyarakat dapat memanfaatkan metode kontrasepsi jangka panjang seperti Intra Uterine Device (IUD) yang masa pakainya bisa mencapai delapan tahun atau implan yang efektif hingga tiga tahun.

Menurutnya, MOW merupakan pilihan bagi pasangan yang telah mantap untuk tidak memiliki anak lagi. Karena itu, peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya telah memiliki anak, mendapatkan persetujuan pasangan, serta mempertimbangkan kondisi keluarga secara matang.

"Yang paling penting ada kesepakatan suami dan istri bahwa mereka memang sudah mantap tidak ingin menambah anak lagi. Itu menjadi dasar utama sebelum mengikuti MOW," tegasnya.

Terkait keamanan prosedur, Shodiqin memastikan MOW merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif dan telah lama diterapkan dalam program KB nasional. Berdasarkan pengalaman dan kajian medis, tingkat keberhasilannya sangat tinggi dengan risiko yang relatif rendah apabila dilakukan sesuai prosedur oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

Ia berharap ke depan kuota pelayanan MOW di Bondowoso dapat kembali ditingkatkan mengingat tingginya animo masyarakat serta kebutuhan pengendalian pertumbuhan penduduk yang terus berkembang.

"Tadi juga menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar kuota pelayanan MOW bisa ditingkatkan lagi, minimal setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Aspirasi ini tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksanaan pelayanan MOW yang dipusatkan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, Sabtu (20/6/2026), menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga melalui program KB jangka panjang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr. Moh. Imron, mengatakan, pihaknya sebenarnya hanya mendapat target 70 peserta pada tahun ini. Namun berkat dukungan pemerintah provinsi, kuota tersebut bertambah hingga mencapai 82 akseptor.

"Target awal kita sebenarnya 70 peserta. Alhamdulillah ada tambahan kuota dari provinsi sehingga total yang bisa kita layani tahun ini mencapai 82 akseptor," kata dr. Imron usai meninjau proses pelayanan MOW di RSUD dr. H. Koesnadi.

Menurutnya, seluruh peserta berasal dari Kabupaten Bondowoso dan telah melalui proses seleksi serta pemeriksaan kesehatan secara ketat di 25 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan.

"Kami melakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Peserta dipastikan tidak memiliki penyakit penyerta dan memenuhi syarat medis untuk menjalani tindakan MOW," ujarnya.

Dr. Imron menegaskan, tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang jauh melebihi kuota yang tersedia. Bahkan, calon peserta yang berminat tercatat mencapai sekitar 300 orang.

"Jadi bukan karena animonya berkurang. Justru peminatnya sangat banyak. Namun kuota yang tersedia tahun ini hanya 82 peserta sehingga yang belum terlayani akan tetap kami fasilitasi melalui program pemerintah daerah," jelasnya.

Ia menambahkan, pembiayaan program berasal dari kolaborasi anggaran pemerintah pusat melalui APBN yang telah dikoordinasikan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Perwakilan BKKBN Jawa Timur, serta dukungan APBD Kabupaten Bondowoso.

Program MOW sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam membangun keluarga yang lebih berkualitas. Selain untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, program ini diharapkan dapat membantu keluarga merencanakan masa depan anak secara lebih optimal.

"Kita ingin keluarga di Bondowoso menjadi lebih berkualitas. Anak-anak yang dilahirkan juga bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan perhatian yang maksimal dari orang tuanya," tutur dr. Imron.

Ia menjelaskan, peserta MOW umumnya berasal dari pasangan usia subur yang masih berada pada masa reproduktif dan telah memiliki jumlah anak sesuai perencanaan keluarga. Karena itu, program ini tidak diperuntukkan bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause.

Selain MOW, Dinsos P3AKB Bondowoso juga terus mendorong partisipasi pria dalam program KB melalui Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Pada tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 10 akseptor MOP.

"Untuk MOP tahun ini ada target 10 peserta. Pelaksanaannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah disiapkan," katanya.

Sementara itu, pelayanan MOW yang dilakukan saat ini menggunakan teknik laparoskopi yang dinilai lebih aman dan minim risiko. Metode tersebut hanya memerlukan sayatan kecil sekitar satu sentimeter sehingga proses pemulihan pasien menjadi lebih cepat.

Namun demikian, dr. Imron menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dan telah mendapatkan pelatihan laparoskopi sesuai standar pelayanan kesehatan.

"Teknik laparoskopi membutuhkan dokter yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus. Karena itu pelaksanaannya harus dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar terlatih," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Pengurus Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Kabupaten Bondowoso dalam rangkaian Festival Muharram 1448 Hijriah x Road to Fesyar SAMARA (Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas ekosistem ekonomi syariah yang selama ini tumbuh dari lingkungan pesantren.

Kehadiran HEBITREN dinilai penting karena pesantren tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan pusat dakwah, melainkan juga sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian, membuka lapangan usaha, serta menggerakkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bank Indonesia Jember, kalangan pesantren, pelaku UMKM, dan sektor keuangan syariah, penguatan ekonomi berbasis pesantren diharapkan menjadi salah satu fondasi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, sekaligus pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kehadiran HEBITREN diharapkan mampu menjadi wadah penguatan jaringan ekonomi antar pesantren dan pelaku usaha berbasis syariah.

Menurutnya, Festival Muharram yang dipadukan dengan Road to Fesyar SAMARA bukan sekadar seremoni pergantian tahun dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar perayaan Tahun Baru Islam, melainkan ikhtiar bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan,” kata Abdul Hamid Wahid.

Selain pengukuhan HEBITREN, kegiatan tersebut juga diwarnai dengan penyerahan mock-up business matching pembiayaan syariah, penyerahan sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH).

Program-program tersebut menjadi wujud nyata penguatan ekosistem ekonomi syariah di Bondowoso. Melalui akses pembiayaan yang lebih luas dan kepastian legalitas usaha, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso meyakini bahwa sertifikasi halal dan dukungan pembiayaan syariah akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Bupati menambahkan, penguatan ekonomi syariah harus dibangun melalui tiga pilar utama, yakni akses pembiayaan yang mudah, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta kepastian legalitas usaha. Dengan dukungan tersebut, UMKM di Bondowoso diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan kompetitif.

Sementara itu, Ketua HEBITREN Jawa Timur KH Faiz AHZ menyebut pengukuhan HEBITREN sebagai langkah strategis untuk menjadikan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi umat.

"Pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan umat. Pesantren harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Melalui HEBITREN, kami berharap terbangun jaringan usaha yang kuat antar pesantren dan lahir pelaku-pelaku usaha syariah yang memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan umat,” tegasnya.

Tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi, Festival Muharram 1448 Hijriah juga menjadi ruang mempererat ukhuwah Islamiyah melalui rangkaian Tabligh Akbar yang dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan. Semangat hijrah yang menjadi makna utama Tahun Baru Islam diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Dengan dibukanya Festival Muharram 1448 Hijriah x Road to Fesyar SAMARA, Bondowoso kembali menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Di saat yang sama, pengukuhan HEBITREN menjadi tonggak penting untuk memperkuat peran pesantren dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peluncuran BDDI 2026 berlangsung dalam kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian dan Forum Dialog Kebijakan Tata Kelola Digital Inklusif di Pendopo Raden Bagus Assra (RBA), Kamis (18/6/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan transformasi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tidak sekadar memaparkan hasil riset, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun kesepahaman bersama mengenai masa depan demokrasi digital di Bondowoso. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemerintah dan masyarakat dituntut mampu memastikan digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga memperluas ruang partisipasi warga dalam proses pembangunan.

Hasil penelitian BDDI 2026 pun diharapkan menjadi pijakan strategis dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan diyakini dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Direktur ICN, Ach Humaidi, mengatakan BDDI 2026 dirancang bukan hanya sebagai alat ukur kondisi demokrasi digital, tetapi juga sebagai dasar penyusunan blueprint kebijakan yang mampu menjawab tantangan transformasi digital di Bondowoso.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya sekadar menandai selesainya penelitian, tetapi bagaimana bersama-sama membangun blueprint kebijakan tentang demokrasi digital di Bondowoso agar lebih inklusif dan lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bondowoso," ujarnya.

Menurut Humaidi, penelitian tersebut tidak hanya menghasilkan data statistik, melainkan juga merekam berbagai aspirasi masyarakat yang perlu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata.

Karena itu, BDDI 2026 diharapkan mampu menjadi peta jalan dalam pengembangan tata kelola digital yang berpihak kepada kebutuhan warga.

Salah satu rekomendasi utama yang muncul dari penelitian tersebut adalah revitalisasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) 2.0. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan bahwa desa merupakan titik terdekat pelayanan publik sekaligus ruang interaksi utama antara pemerintah dan masyarakat.

"Desa adalah episentrum pelayanan masyarakat. Karena itu, inovasi digital tidak boleh hanya berkutat di pusat pemerintahan, tetapi harus menyentuh masyarakat hingga tingkat grassroot. Itulah mengapa revitalisasi SAID 2.0 menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian ini," katanya.

Selain penguatan layanan digital desa, penelitian juga merekomendasikan peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan ruang dialog publik agar warga dapat terlibat lebih aktif dalam proses perumusan kebijakan.

Humaidi menegaskan implementasi rekomendasi tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga donor, dan masyarakat.

"Kerja-kerja besar ke depan, terutama pada tataran implementasi, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak agar rekomendasi BDDI 2026 benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menyambut positif hasil penelitian tersebut dan menyatakan bahwa rekomendasi BDDI 2026 akan menjadi salah satu referensi penting dalam memperkuat agenda transformasi digital pemerintah daerah.

"Kami sangat mengapresiasi hasil penelitian ini. Kajian berbasis data ilmiah seperti ini diharapkan mampu menginspirasi organisasi masyarakat sipil untuk terus berinovasi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan mengintegrasikan tiga rekomendasi utama BDDI 2026 ke dalam agenda pembangunan daerah, yakni reaktivasi SAID 2.0, peningkatan literasi digital yang inklusif, serta penguatan forum dialog yang terinstitusionalisasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Fathur Rozi, digitalisasi bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan instrumen untuk memperkuat partisipasi publik dan kualitas demokrasi di daerah.

"Digitalisasi hanyalah instrumen untuk memperkuat partisipasi publik. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, demokrasi digital maupun demokrasi secara umum tidak akan berjalan secara optimal," tegasnya.

Agenda tersebut sejalan dengan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025–2029 yang menitikberatkan pada transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung implementasinya, Pemkab Bondowoso telah menginstruksikan Diskominfo, Bapperida, dan DPMD untuk menyusun program kerja kolaboratif yang berfokus pada penguatan layanan publik berbasis digital. Pemerintah daerah juga tengah mempercepat integrasi berbagai aplikasi pelayanan publik ke dalam satu platform terpadu agar layanan menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Fathur Rozi menegaskan bahwa prinsip inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses transformasi digital.

"Digitalisasi harus mampu memberdayakan seluruh masyarakat secara adil. Tidak boleh ada satu pun warga Bondowoso yang tertinggal dalam proses transformasi digital ini atau no one left behind," katanya.

Menutup forum tersebut, ICN dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sepakat bahwa masa depan demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memastikan teknologi benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Demokrasi digital yang bermakna tidak akan lahir dari ruang hampa. Ia harus dibidani oleh komitmen pemerintah yang responsif, didukung oleh masyarakat sipil yang tangguh, serta dikawal oleh kemitraan yang berkesinambungan," terang Sekda.

Sekda Bondowoso berharap sinergi antara pemerintah daerah, ICN, Tifa Foundation, dan berbagai elemen masyarakat sipil dapat terus diperkuat untuk mengawal implementasi hasil penelitian tersebut.

"Temuan ini menjadi kompas dan masukan yang sangat berarti bagi kami. Kami berharap pendampingan dan sinergi lintas sektor dapat terus berjalan demi mewujudkan demokrasi digital yang semakin kuat, sehat, dan inklusif di Kabupaten Bondowoso," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bondowoso dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, cepat, aman, dan efisien. Ketersediaan jaringan yang andal dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung berbagai layanan digital, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pelayanan masyarakat di tingkat wilayah.

Hingga tahun 2026, cakupan Jaringan Intra Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan signifikan. Infrastruktur berbasis Fiber Optik (FO) yang dibangun secara mandiri oleh Diskominfo kini telah menghubungkan puluhan instansi pemerintahan, sekaligus memperkuat sistem pertukaran data dan komunikasi antarperangkat daerah.

Selain penguatan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan, transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai perluasan jaringan internet, melainkan juga kesiapan aparatur sipil negara dalam memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Yang penting adalah peningkatan kapasitas teman-teman ASN. Kita harus memastikan perluasan akses jaringan internet benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan publik. Fasilitas yang diberikan pemerintah harus mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Fathur Rozi, Kamis (18/6/2026) saat membuka Bimtek Sosialisasi dan Bimtek Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah di Aula Ijen Raung.

Menurutnya, keberadaan internet di lingkungan pemerintahan harus menjadi instrumen untuk mempercepat proses administrasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, mengatakan pembangunan jaringan intra merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan pemerintahan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Transformasi digital bukan hanya soal penyediaan internet, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem yang aman dan mampu mendukung pelayanan publik secara optimal. Karena itu, penguatan jaringan intra terus menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Berdasarkan laporan perkembangan Jaringan Intra tahun 2026, sebanyak 93 titik OPD telah terhubung dalam jaringan intra Kabupaten Bondowoso. Infrastruktur tersebut ditopang oleh 91 titik jaringan Fiber Optik yang dibangun secara mandiri oleh Diskominfo.

"Dari jumlah tersebut, jaringan FO telah menjangkau 35 OPD, 22 kecamatan, 10 kelurahan, dan 24 puskesmas. Sementara dua titik lainnya masih menggunakan sistem sewa melalui layanan Metronet untuk mendukung konektivitas di lokasi tertentu," ungkapnya

Pada tahun 2026, lanjut Dwi, Diskominfo juga melakukan ekspansi jaringan dengan menambah kabel FO pada dua kecamatan dan dua puskesmas di wilayah Sukosari dan Sumberwringin. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas akses data di wilayah yang membutuhkan penguatan konektivitas.

"Selain pengembangan backbone jaringan utama, perluasan Local Area Network (LAN) turut dilakukan di 65 instansi pemerintah. Program tersebut meliputi 15 OPD, 18 kecamatan, 22 puskesmas, dan 10 kelurahan," jelas mantan Camat Maesan ini.

Dirinya juga mengimbau seluruh pihak agar lebih berhati-hati dan meningkatkan koordinasi sebelum melakukan pekerjaan yang berpotensi bersinggungan dengan infrastruktur telekomunikasi milik pemerintah daerah.

“Kami berharap seluruh pihak turut menjaga jaringan yang telah dibangun bersama. Infrastruktur digital ini merupakan aset penting yang mendukung pelayanan publik sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Bondowoso, Eka Kusuma Astuti, menjelaskan pengembangan LAN dilakukan melalui penarikan kabel baru serta penambahan titik akses WiFi di berbagai ruang pelayanan dan ruang kerja.

“Perluasan LAN ini bertujuan meningkatkan kualitas koneksi internet di lingkungan kerja. Selain mendukung aktivitas administrasi, jaringan yang lebih merata juga membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kapasitas bandwidth internet dedicated yang dikelola Diskominfo saat ini telah mencapai 1,5 Gbps. Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk mendukung berbagai aplikasi pemerintahan, sistem informasi daerah, hingga kebutuhan pertukaran data antarinstansi secara real time.

Eka menambahkan, jaringan intra Pemkab Bondowoso juga dilengkapi sistem keamanan berlapis yang terdiri dari Router BGP, Router Distribusi, serta perangkat Firewall di pusat data. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas sekaligus keamanan lalu lintas data pemerintahan.

"Dalam penggunaannya, akses jaringan dapat dilakukan melalui LAN maupun WiFi resmi pemerintah daerah. Pengguna yang terhubung melalui LAN cukup mengakses halaman login dan melanjutkan koneksi tanpa memasukkan kata sandi, sedangkan akses WiFi menggunakan akun yang telah didistribusikan oleh Diskominfo," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Eka, Diskominfo masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas jaringan. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah putusnya kabel Fiber Optik (FO Cut) akibat aktivitas penebangan pohon di sekitar jalur jaringan.

Selain gangguan fisik, Diskominfo juga menemukan sejumlah kendala teknis berupa IP address crash atau jaringan tidak teridentifikasi yang umumnya dipicu pemasangan perangkat Access Point baru tanpa koordinasi dengan tim teknis.

"Karena itu, setiap OPD diminta melaporkan rencana penambahan perangkat jaringan agar konfigurasi dapat dilakukan sesuai standar dan tidak mengganggu distribusi jaringan utama. Melalui penguatan infrastruktur digital yang terus berlanjut, Pemkab Bondowoso optimistis pelayanan publik berbasis teknologi akan semakin cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Panen Tebu Program Bongkar Ratoon Tahun 2026 yang digelar di Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kamis (18/6/2026). Kegiatan itu menjadi simbol keberhasilan upaya peremajaan tanaman tebu yang selama ini mengalami penurunan produktivitas akibat faktor usia tanaman.

Di tengah meningkatnya kebutuhan gula nasional, langkah percepatan bongkar ratoon dinilai menjadi solusi penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus memperbaiki kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ekonomi pedesaan yang selama ini bertumpu pada sektor perkebunan tebu.

Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i menegaskan sektor pertanian, khususnya komoditas tebu, memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah dan menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, berbagai upaya peningkatan produktivitas terus didorong melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan industri gula.

"Aspek pertanian, khususnya komoditas tebu, memegang peranan krusial dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Tantangan berupa penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang sudah tua harus dijawab melalui langkah-langkah strategis seperti program bongkar ratoon ini," kata As'ad dalam sambutannya.

Menurutnya, program bongkar ratoon merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk meremajakan tanaman tebu rakyat yang sudah tidak lagi produktif. Melalui pembongkaran tanaman keprasan lama dan penggantian dengan bibit unggul, produktivitas lahan diharapkan meningkat secara signifikan.

"Program ini bertujuan memutus siklus tanaman yang kurang produktif dan menggantinya dengan bibit baru yang lebih unggul. Langkah ini penting untuk meningkatkan rendemen maupun tonase hasil panen tebu di Kabupaten Bondowoso, khususnya di Kecamatan Tapen," ujarnya.

Wakil Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra As'ad ini berharap, momentum panen tebu tersebut dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus menerapkan pola budidaya yang baik dan sesuai anjuran teknis. Menurutnya, keberhasilan sektor pergulaan tidak bisa dilepaskan dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kelompok tani, penyuluh pertanian, serta PG Pradjekan dalam mendukung peningkatan produksi tebu di Bondowoso. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada petani.

"Saya berharap para petani semakin termotivasi untuk menerapkan pola tanam yang baik, teratur, dan sesuai anjuran teknis. Sinergi antara kelompok tani, penyuluh pertanian, dan PG Pradjekan harus terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor perkebunan kita," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, As'ad juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, Forkopimcam Tapen, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah mengawal pelaksanaan Program Bongkar Ratoon Tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa petani merupakan ujung tombak pembangunan sektor pertanian. Karena itu, pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar produktivitas perkebunan tebu terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Kepada para petani, teruslah bersemangat. Dedikasi dan kerja keras panjenengan semua adalah pilar utama yang menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak. Mari bersama-sama menyongsong produktivitas pertanian yang lebih gemilang demi terwujudnya Bondowoso yang maju dan sejahtera," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut ditandai dengan kegiatan panen tebu bongkar ratoon yang digelar di Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kamis (18/6/2026).

Program yang menjadi bagian dari strategi nasional sektor pergulaan ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas lahan tebu rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain mendukung kebutuhan bahan baku industri gula, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil panen yang lebih optimal.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, mengatakan kegiatan bongkar ratoon merupakan salah satu upaya strategis untuk mengembalikan produktivitas tanaman tebu yang mengalami penurunan akibat usia tanaman yang sudah tua.

"Program bongkar ratoon ini bukan hanya soal peningkatan produksi gula, tetapi juga upaya meningkatkan kesejahteraan petani tebu Bondowoso. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, kami berharap pendapatan petani meningkat dan sektor perkebunan tebu semakin menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Menurut Mulyadi, gula merupakan salah satu komoditas strategis yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional, stabilitas harga pangan, serta kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan program peremajaan tanaman tebu di berbagai daerah sentra produksi.

Ia menjelaskan, tanaman ratoon yang telah mengalami penurunan produktivitas perlu diremajakan melalui kegiatan bongkar ratoon. Berdasarkan berbagai kajian teknis, langkah tersebut mampu meningkatkan produktivitas tebu antara 15 hingga 30 persen apabila didukung penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang, serta penerapan budidaya yang baik.

Kabupaten Bondowoso sendiri menjadi salah satu wilayah pengembangan tebu yang memiliki peran penting dalam memasok kebutuhan bahan baku industri gula, khususnya bagi PG Prajekan. Pada tahun 2026, Bondowoso mendapatkan target pelaksanaan bongkar ratoon dan perluasan areal tebu seluas 2.352 hektare.

"Hingga pertengahan Juni 2026, progres bongkar ratoon dan perluasan areal tebu di Bondowoso telah mencapai 797,789 hektare atau sekitar 33,92 persen dari target 2.352 hektare. Capaian ini akan terus kami percepat melalui pendampingan intensif kepada petani dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan," kata Mulyadi.

Meski menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya masih terdapat petani yang mempertahankan tanaman ratoon tua karena keterbatasan modal usaha, kebutuhan percepatan penyediaan benih varietas unggul, penyesuaian jadwal tanam dengan kondisi iklim, hingga penguatan kelembagaan petani.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso terus melakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian, verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), memperkuat koordinasi dengan PG Prajekan, mendorong penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien, serta memperkuat kelompok tani dan kemitraan usaha.

Di sisi lain, sektor pergulaan Bondowoso pada musim giling 2026 menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan. PG Prajekan menargetkan produksi gula mencapai 5,5 juta kuintal dengan rendemen rata-rata sebesar 7,62 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian rendemen tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 7,01 persen. Peningkatan rendemen menjadi indikator membaiknya kualitas bahan baku tebu sekaligus hasil dari sinergi antara petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan industri gula.

"Kami optimistis target program ini dapat tercapai. Apalagi musim giling tahun 2026 menunjukkan prospek yang cukup baik dengan target produksi gula PG Prajekan mencapai 5,5 juta kuintal dan rendemen yang meningkat menjadi 7,62 persen. Ini menjadi indikator bahwa kualitas budidaya tebu di Bondowoso terus membaik," pungkas Mulyadi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berangkat dari kegelisahan tersebut, sejumlah pegiat seni dan pendidikan di Bondowoso menghadirkan sebuah gerakan pembelajaran budaya yang dikemas dengan cara menyenangkan dan dekat dengan dunia anak. Program itu diberi nama "Ini Budi", sebuah akronim dari Indonesia Belajar Budaya Sejak Dini, yang mengajak anak-anak mengenal budaya melalui seni, cerita rakyat, tari, musik, hingga pertunjukan teater.

Selama enam bulan terakhir, puluhan guru PAUD bersama murid-muridnya terlibat dalam proses pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan keterampilan berkesenian, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebajikan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi, serta kecintaan terhadap budaya daerah. Pembelajaran tersebut kemudian bermuara pada pementasan Gelar Budaya "Ini Budi – Amarta Dewi Rengganis" yang digelar di GOR Pelita Bondowoso, Rabu (17/6/2026) malam.

Lebih dari sekadar pertunjukan, program Ini Budi menjadi contoh bagaimana pelestarian budaya dapat dilakukan secara nyata melalui pendidikan. Budaya tidak lagi diposisikan sebagai warisan yang hanya dikenang, melainkan dihadirkan sebagai pengalaman belajar yang hidup dan dapat dirasakan langsung oleh generasi muda.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan, pemerintah daerah sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh Group Apresiasi Seni (GAS) Bondowoso bersama sejumlah pegiat budaya itu telah berjalan sejak awal tahun 2026 dan mendapat sambutan positif dari para peserta maupun tenaga pendidik.

"Kami dari awal memang sudah men-support kegiatan ini. Sanggar GAS yang diinisiasi Mas Bang Jun sudah melaksanakan program ini sejak awal tahun. Kami melihat semangat yang luar biasa untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak usia dini," ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (18/6/2026).

Gede menjelaskan, peserta program Ini Budi terdiri dari guru-guru PAUD dan murid-muridnya yang selama beberapa bulan mengikuti proses pembelajaran budaya secara intensif. Karena itu, ketika muncul keinginan agar hasil pembelajaran tersebut ditampilkan dalam sebuah pertunjukan, pemerintah daerah menyambutnya dengan antusias.

Disparbudpora bersama Dinas Pendidikan kemudian berkolaborasi memberikan dukungan agar para peserta memiliki ruang untuk menampilkan hasil belajar mereka kepada masyarakat luas.

"Keinginan peserta pembelajaran adalah apa yang sudah dilatihkan selama ini bisa ditampilkan. Kami menyambut baik gagasan itu dan memberikan apresiasi kepada mereka agar bisa tampil pada malam hari ini," katanya.

Ia menegaskan, Program Ini Budi bukan sekadar kegiatan seni pertunjukan, melainkan sebuah gerakan pendidikan budaya yang bertujuan menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa sejak usia dini.

Menurut Gede, pelestarian budaya akan lebih efektif apabila dimulai dari anak-anak. Dengan demikian, nilai-nilai budaya tidak hanya diwariskan secara lisan, tetapi juga dipraktikkan dan dialami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ia berharap kegiatan serupa dapat terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bondowoso sebagai gerakan yang lahir dari masyarakat serta didukung oleh pemerintah.

"Harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini, yang memang dari masyarakat untuk masyarakat, bisa terus berlangsung di Bondowoso. Semangat pelestarian budaya harus bisa terwakili oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah," tandasnya.

Melalui Program Ini Budi, kata mandan Kepala Bidang Kebudayaan Disparbudpora ini, Bondowoso tidak hanya berupaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup, tetapi juga menyiapkan generasi masa depan yang mengenal akar budayanya, memiliki karakter yang kuat, dan tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

"Itulah sejatinya harapan besar yang kami ingin raih dari Program Ini Budi," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak di Bondowoso untuk mencari cara agar generasi muda tidak tercerabut dari identitas budayanya. Salah satunya melalui pendekatan seni dan budaya yang dikemas secara menarik, edukatif, serta dekat dengan dunia anak-anak. Upaya ini diyakini menjadi sarana efektif untuk menanamkan karakter, moral, dan kecintaan terhadap daerah sejak usia dini.

Malam itu, nilai-nilai kearifan lokal hadir tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan. Legenda Dewi Rengganis yang hidup dalam khazanah budaya masyarakat Bondowoso dihidupkan kembali melalui pertunjukan tari, musik, dan teater dalam Gelar Budaya "Ini Budi – Amarta Dewi Rengganis".

Anak-anak yang terlibat tidak sekadar belajar seni pertunjukan, melainkan juga menyerap pesan tentang kebajikan, kepemimpinan, keberanian, dan cinta terhadap tanah kelahiran.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, penguatan karakter berbasis budaya lokal merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi masa depan. Sebab, kecerdasan intelektual tanpa fondasi budaya yang kuat dikhawatirkan akan melahirkan generasi yang kehilangan arah dan identitas di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

Pandangan tersebut disampaikan Bupati Bondowoso Abd. Hamid Wahid saat menghadiri Gelar Budaya "Ini Budi Amarta Dewi Rengganis" yang digelar Rabu (17/6/2026) malam di GOR Pelita Bondowoso yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan digagas oleh Group Apresiasi Seni (GAS) Bondowoso dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso.

Menurut Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, penguatan karakter berbasis kearifan lokal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Pada era modernisasi yang bergerak sangat cepat ini, kita dihadapkan pada tantangan besar berupa terkikisnya nilai-nilai jati diri bangsa di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penguatan karakter berbasis kearifan lokal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah urgensi dan kebutuhan strategis demi menyelamatkan masa depan bangsa," ujarnya.

Bupati yang karib disapa Ra Hamid ini juga memberikan apresiasi kepada Group Apresiasi Seni (GAS) Bondowoso yang menggagas program pembelajaran "Ini Budi". Menurutnya, program tersebut menjadi contoh nyata bagaimana seni budaya dapat dijadikan media pendidikan karakter yang menyenangkan sekaligus membumi.

Melalui pertunjukan yang mengangkat kisah Dewi Rengganis, anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai seni, kebajikan, keindahan, dan kearifan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Bondowoso. Nilai-nilai tersebut dinilai penting sebagai fondasi dalam membentuk pribadi yang berkarakter dan memiliki rasa cinta terhadap bangsa serta daerahnya.

"Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GAS Bondowoso atas inisiasi program pembelajaran Ini Budi. Melalui pertunjukan ini kita menyaksikan langkah nyata dalam menanamkan nilai-nilai seni, kebajikan, dan kearifan kepada anak-anak sejak usia dini," katanya.

Ra Hamid menegaskan, pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada seremoni dan pertunjukan sesaat. Pelestarian yang sejati harus diwujudkan melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan dan menyentuh langsung generasi penerus.

Karena itu, ia mendorong agar kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas seni, lembaga pendidikan, serta masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda Bondowoso.

"Kegiatan malam ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak boleh mandek pada tataran wacana. Pelestarian harus diwujudkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan dan menyentuh langsung denyut nadi generasi muda," ungkapnya.

Bupati Bondowoso mengajak seluruh masyarakat menjadikan budaya sebagai perekat persatuan sekaligus sarana membangun masa depan daerah. Ia berharap semangat "Satu Hati, Satu Budi, Satu Bangsa" dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.

Kepada para peserta yang sebagian besar merupakan anak-anak, Ra Hamid berpesan agar menjadikan kisah Dewi Rengganis sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Bondowoso harus menjadi ruang yang subur bagi lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keluhuran budi dan kebanggaan terhadap budaya daerahnya.

"Mari kita jadikan Bondowoso sebagai rahim yang subur bagi tumbuhnya generasi yang cerdas secara intelektual dan luhur secara kultural," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi berbagai aspirasi dan desakan yang muncul dalam RDP tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, memaparkan perkembangan pembangunan gerai KDKMP sekaligus menjelaskan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan, terutama terkait ketersediaan lahan.

Menurut Fathur Rozi, hingga saat ini terdapat 112 unit pembangunan gerai KDKMP yang telah berjalan di berbagai wilayah Bondowoso. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit telah rampung 100 persen, sementara 15 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Sebanyak 97 unit sudah selesai seratus persen dan 15 unit masih dalam proses pembangunan," kata Fathur Rozi.

Ia menjelaskan, pembangunan gerai yang sudah berjalan tersebut sebagian besar memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD). Dari total 112 unit, sebanyak 107 unit berdiri di atas lahan kas desa dan lima unit lainnya menggunakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Meski demikian, upaya pengembangan gerai KDKMP masih menghadapi tantangan. Saat ini terdapat 107 lokasi yang masih dalam tahap penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dapat dilakukan.

Lahan-lahan yang diusulkan untuk pembangunan tersebut berasal dari berbagai aset milik pemerintah maupun badan usaha negara.

Rinciannya meliputi sembilan aset Pemkab Bondowoso, satu aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 12 aset Perhutani, 14 aset PTP, satu aset KAI, satu aset KPPN, serta kemungkinan 12 lokasi melalui mekanisme tukar guling Tanah Kas Desa.

Selain itu, masih terdapat 53 desa yang hingga kini belum memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan gerai KDKMP.

"Masih ada 53 yang belum memiliki lahan," ujarnya.

Sekda menegaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung penuh percepatan pembangunan gerai KDKMP karena merupakan bagian dari program strategis nasional yang mendapat instruksi langsung dari pemerintah pusat.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan pembangunan gerai tetap harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurutnya, setiap aset berupa tanah maupun bangunan yang akan dimanfaatkan harus melalui proses penilaian dan mekanisme pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kita mendukung program ini karena merupakan instruksi presiden. Tetapi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah harus tetap mengikuti regulasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (17/6/2026), DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan, aspirasi yang disampaikan para pengurus koperasi akan menjadi bahan tindak lanjut bersama pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan lahan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak.

"RDP ini bukan rapat kerja dan bukan forum untuk mengambil keputusan. Tetapi aspirasi yang disampaikan teman-teman KDKMP, terutama terkait percepatan penyelesaian persoalan lahan, tentu akan kami tindak lanjuti karena ini sudah menjadi kebutuhan bersama," kata Dhafir usai memimpin RDP.

Sebelumnya, Forum Ketua KDKMP Bondowoso menyampaikan kritik terhadap lambannya penyediaan lahan yang dinilai berpotensi menghambat operasional koperasi. Forum juga meminta pemerintah daerah dan Satgas Koperasi Merah Putih segera mengambil langkah strategis agar persoalan tersebut tidak menghambat pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.

Menanggapi kritik tersebut, Dhafir menilai proses penyediaan lahan memerlukan kehati-hatian karena menyangkut aset negara, aset daerah, maupun tanah kas desa yang penggunaannya harus sesuai regulasi.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mencari solusi terbaik agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. Salah satunya terkait pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang tidak seluruhnya berada di lokasi strategis dan dalam beberapa kasus membutuhkan mekanisme tukar guling.

"Yang dilakukan pemerintah sebenarnya mencari solusi. Jangan sampai karena ingin cepat, justru muncul masalah hukum di kemudian hari. Semua harus sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujarnya.

Dhafir menjelaskan, pemanfaatan lahan untuk koperasi harus mempertimbangkan status kepemilikan dan lokasi aset. Selain tanah kas desa, terdapat sejumlah alternatif lahan yang berasal dari aset pemerintah daerah, Perhutani maupun Perkebunan Nusantara (PTPN) yang juga perlu dikaji secara mendalam.

"Kalau tanah kas desa berada di lokasi strategis tentu bisa dimanfaatkan. Tetapi jika lokasinya tidak memungkinkan dan harus melalui mekanisme tukar guling, maka prosesnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Begitu juga jika menggunakan aset daerah, Perhutani atau PTPN," urai politikus senior yang baru saja dinobatkan sebagai Ketua DPC PKB Bondowoso ini.

Sebagai tindak lanjut hasil RDP, Dhafir mengaku telah meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait untuk membahas satu per satu persoalan yang muncul di desa.

"Saya sudah meminta agar segera dilakukan rapat Forkopimda. Persoalan-persoalan yang muncul harus diurai satu per satu. Jika diperlukan, kita akan mengundang BPN, Perhutani, PTPN dan pihak terkait lainnya agar ada percepatan penyelesaian persoalan lahan," tegasnya.

Selain persoalan lahan, DPRD juga mencatat masukan dari Forum KDKMP terkait regulasi pengelolaan koperasi, termasuk harapan agar perekrutan tenaga kerja di koperasi nantinya lebih mengutamakan masyarakat sekitar desa.

Menurut Dhafir, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di daerah.

"Kami melihat teman-teman KDKMP pada prinsipnya mendukung program ini. Namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaannya di daerah berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tahun ini, sebanyak 7.179 pekerja tercatat sebagai penerima manfaat dengan total anggaran mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp300 ribu.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung di lokasi pabrik rokok dan gudang tembakau melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Skema jemput bola tersebut diterapkan untuk memudahkan penerima sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran tanpa harus membebani pekerja dengan biaya maupun proses administrasi tambahan.

Komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan terlihat dari keterlibatan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses penyerahan bantuan. Penyaluran perdana secara simbolis dilaksanakan di Pabrik Rokok Cahaya Bukit Sukawringin, Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Rabu (17/6/2026).

Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengatakan, pemerintah daerah sengaja turun langsung untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.

"Kami bersama Forkopimda dan didampingi Kepala Dinsos P3AKB turun langsung untuk memastikan proses penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik, lancar, dan akuntabel. Secara keseluruhan penerima BLT DBHCHT tahun ini mencapai 7.179 orang," kata As'ad.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja di sektor industri hasil tembakau yang selama ini turut berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai.

"Masing-masing penerima mendapatkan Rp600 ribu yang diberikan dalam dua tahap. Harapannya bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan beban ekonomi para pekerja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr Moh Imron, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan sistem jemput bola ke masing-masing lokasi pabrik.

"Kami menghadirkan PT Pos langsung ke lokasi agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor pos. Ini bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik dan memastikan bantuan diterima langsung oleh yang berhak," katanya.

Imron menyebut total anggaran BLT DBHCHT yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Selain pekerja pabrik rokok dan gudang tembakau yang berada di Bondowoso, bantuan juga diberikan kepada warga ber-KTP Bondowoso yang bekerja di pabrik rokok di luar daerah.

"Tahap pertama diberikan kepada pekerja pabrik rokok dan gudang tembakau di Bondowoso. Tahap berikutnya juga akan diberikan kepada warga Bondowoso yang bekerja di pabrik rokok di luar daerah, seperti di Situbondo maupun Jember," jelasnya.

Sebelum bantuan disalurkan, Dinsos P3AKB melakukan verifikasi dan validasi data penerima secara langsung ke masing-masing perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pekerja yang memenuhi syarat.

"Kami turun langsung ke pabrik-pabrik untuk memastikan identitas penerima sesuai data yang diberikan. Jadi penyalurannya bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran," ujarnya.

Imron juga menegaskan bahwa bantuan yang diterima pekerja tidak dikenakan potongan dalam bentuk apa pun. Apabila terdapat penerima yang berhalangan hadir saat jadwal penyaluran, mereka masih diberi kesempatan mengambil bantuan dalam waktu tiga hari berikutnya.

"Bantuan ini diterima utuh tanpa potongan satu rupiah pun. Kalau ada yang sakit atau berhalangan hadir, bisa memberikan kuasa kepada keluarga sesuai ketentuan. Bahkan jika tetap tidak bisa hadir, PT Pos akan mengantarkan langsung ke rumah penerima," tegasnya.

Ia mengungkapkan jumlah penerima manfaat tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat pengurangan sekitar 300 hingga 400 pekerja yang tercatat sebagai penerima bantuan.

"Jumlah penerima berkurang kemungkinan karena jumlah pekerja di sektor industri rokok juga menurun seiring berkurangnya produksi. Namun anggaran yang disiapkan pemerintah daerah tetap mengacu pada estimasi kebutuhan sebelumnya," pungkas Imron. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Bondowoso bersama perwakilan Forum Ketua KDKMP, Satgas Koperasi Merah Putih, serta sejumlah pihak terkait, Rabu (17/6/2026). Forum Ketua KDKMP berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan yang selama ini dikeluhkan pengurus koperasi tidak berlarut-larut.

Selain masalah lahan, para Ketua KDKMP juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam tata kelola koperasi. Mereka meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan tetap mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman yang dinilai positif oleh Forum Ketua KDKMP Bondowoso. Salah satunya adalah komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan oleh para pengurus koperasi.

Ketua Forum Ketua KDKMP Bondowoso, Martin, mengatakan jika sebelumnya telah menyampaikan pernyataan sikap yang berisi dua persoalan utama, yakni ketersediaan lahan dan regulasi pengelolaan koperasi.

"Alhamdulillah, dari hasil RDP tadi kami mendapatkan banyak poin yang cukup positif. Salah satunya terkait persoalan ketersediaan lahan yang sebelumnya kami sampaikan dalam pernyataan sikap. Kami menilai ada kelambanan dalam penyediaan lahan di Bondowoso sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses tersebut," ujarnya.

Menurut Martin, dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) selaku perwakilan Satgas Koperasi Merah Putih menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Bahkan, DPRD Bondowoso juga menyatakan akan mengawal proses tersebut agar menghasilkan solusi yang konkret.

"Dari pihak Satgas yang diwakili Sekda menyampaikan akan ada tindak lanjut melalui rapat kerja bersama. Ketua DPRD juga menyatakan akan memonitor langsung tindak lanjut dari Satgas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terhadap persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala," kata Martin.

Terkait regulasi, Forum KDKMP Bondowoso tetap mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengelolaan organisasi dan perekrutan tenaga kerja.

"Kami tetap berpendapat menolak regulasi atau pengelolaan koperasi yang berpotensi melanggar Undang-Undang Perkoperasian. Salah satunya terkait mekanisme perekrutan karyawan. Regulasi seperti itu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya membuka ruang dialog apabila pemerintah pusat maupun daerah menerbitkan aturan turunan yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

"Jika nantinya ada regulasi turunan yang jelas, seperti peraturan pemerintah atau aturan lain yang memberikan kepastian hukum, tentu bisa menjadi bahan pertimbangan. Namun selama berpotensi bertentangan dengan undang-undang, kami tetap menyatakan penolakan," ujarnya.

Martin menegaskan Forum Ketua KDKMP Bondowoso pada prinsipnya mendukung keberadaan program Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan kepastian regulasi dan penyelesaian berbagai persoalan teknis yang dihadapi pengurus koperasi di lapangan.

"Kami ingin program ini berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil RDP ini sehingga persoalan yang ada bisa segera terselesaikan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pendopo Ki Bagus Asra Bondowoso, Rabu (17/6/2026), dan dihadiri Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beserta jajaran pemerintah daerah.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengapresiasi langkah BAZNAS yang dinilainya konsisten hadir membantu masyarakat melalui berbagai program sosial, termasuk di bidang pendidikan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso atas terselenggaranya agenda luar biasa ini,” ujarnya.

Menurut bupati, penyaluran 1.000 stel seragam sekolah tersebut menjadi bukti nyata peran BAZNAS dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya membantu keluarga yang membutuhkan saat memasuki tahun ajaran baru.

Ia menegaskan bahwa bantuan seragam sekolah tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki makna sosial dan pendidikan yang penting bagi perkembangan anak.

“Bantuan seragam ini bukan sekadar pemberian materi fisik belaka, melainkan sebuah bentuk investasi sosial dan motivasi moral bagi anak-anak kita,” kata bupati yang karib disapa Ra Hamid ini.

Ia menjelaskan, seragam baru diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa saat mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, bantuan tersebut juga dapat mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

“Melalui seragam baru ini, kita ingin menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak-anak, mengikis sekat kesenjangan sosial di lingkungan sekolah, serta memantik semangat baru agar mereka lebih giat belajar demi meraih cita-cita yang tinggi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bondowoso mengajak seluruh masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, dan institusi swasta yang telah memenuhi syarat wajib zakat, untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui BAZNAS.

Menurutnya, optimalisasi penghimpunan dana ZIS akan memperluas manfaat program-program sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu.

“Semakin besar dana ZIS yang dihimpun dan dikelola secara profesional, maka semakin luas pula jangkauan kemaslahatan yang dapat diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkapnya.

Kepada para siswa penerima bantuan, bupati berpesan agar menjadikan bantuan tersebut sebagai penyemangat untuk belajar lebih tekun dan meraih prestasi.

“Belajarlah dengan tekun, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Rawatlah bantuan seragam ini dengan baik, dan jadikan momentum ini sebagai pemacu semangat untuk membuktikan bahwa kalian mampu mengukir prestasi yang membanggakan,” pungkasnya.

Program bantuan seragam sekolah tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat yang dihimpun BAZNAS Bondowoso untuk mendukung akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Dengan membawa lampion beraneka bentuk dan warna, para peserta berjalan mengelilingi kawasan pusat kota diiringi lantunan selawat dan lagu-lagu religi. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Muharram tersebut sukses menarik perhatian masyarakat yang memadati sepanjang rute pawai.

Kreativitas para pelajar tampak dalam berbagai desain lampion yang mereka tampilkan. Mulai dari bentuk bulan sabit, bunga teratai, tumpeng, hingga janur kuning yang dirangkai menyerupai lampion. Menariknya, sebagian besar lampion dibuat dari bahan daur ulang seperti botol plastik dan galon bekas.

Salah satu karya kreatif datang dari siswa SDN Dibawah 3 Bondowoso yang begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, SMPN 5 Bondowoso juga membuat lampion berbentuk bunga menggunakan sendok plastik dan galon bekas.

"Ini dari sendok bekas, dari galon bekas juga," ujar Imah, siswi SMP Negeri 5 Bondowoso.

Sementara itu, SMP Negeri 7 Bondowoso memilih konsep yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan janur kuning sebagai bahan utama lampion mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Safi'i, mengatakan pawai lampion digelar sebagai sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang kembali peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut tahun baru Islam dengan kegiatan yang positif dan edukatif.

Menurutnya, lampion yang dibawa peserta bukan sekadar hiasan, melainkan memiliki makna filosofis yang erat dengan semangat hijrah.

"Pemilihan pawai lampion memiliki filosofi pergerakan, perjalanan, hijrah, kekompakan, dan kebersamaan," kata As'ad.

Ia berharap cahaya lampion yang menerangi sepanjang perjalanan pawai dapat menjadi simbol harapan bagi masyarakat dalam menjalani tahun baru Islam.

"Lampion itu bercahaya. Berharap perjalanan kita dalam menjalani kehidupan di tahun 1448 Hijriah ini terus bercahaya, terang benderang, dan penuh dengan keberuntungan," ujarnya.

Selain memiliki nilai religius dan edukatif, kegiatan tersebut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Ribuan warga yang hadir untuk menyaksikan pawai turut memadati lapak-lapak UMKM yang berjejer di sekitar lokasi kegiatan.

"Sehingga ada perputaran ekonomi di dalamnya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, menyebutkan sebanyak 36 lembaga pendidikan berpartisipasi dalam pawai tersebut. Terdiri atas 15 Sekolah Dasar (SD), 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 10 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA).

"Ini merupakan rangkaian dari Festival Muharram," katanya.

Taufan menegaskan bahwa pawai lampion bukan sekadar kegiatan seremonial atau berjalan-jalan pada malam hari. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran yang menanamkan berbagai nilai positif kepada para pelajar.

Melalui proses pembuatan lampion, siswa diajak belajar bergotong royong, mengembangkan kreativitas, memperkuat kerja sama tim, serta menerapkan tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang saat ini terus didorong dalam dunia pendidikan.

"Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penanaman tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada para pelajar," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Saat sejumlah wilayah menghadapi penolakan peserta hingga penghentian sementara operasional dapur MBG akibat berbagai kendala, pelaksanaan program di wilayah ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari para siswa.

Dalam beberapa pekan terakhir, Program MBG menjadi sorotan publik setelah muncul laporan ribuan siswa yang memilih tidak mengikuti program tersebut di sejumlah daerah.

Selain itu, beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga sempat menghentikan layanan akibat persoalan operasional dan administrasi yang sedang dievaluasi pemerintah.

Berbeda dengan kondisi tersebut, SPPG Buduan 01 Situbondo terus berupaya membangun kedekatan dengan para penerima manfaat melalui berbagai inovasi kreatif. Salah satunya dengan menghadirkan tokoh-tokoh super hero saat proses distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah.

Pada Rabu (3/6/2026), sejumlah karakter ikonik seperti Spiderman, Batman, Superman, dan Zorro diterjunkan untuk mengantarkan sekaligus membagikan paket MBG kepada para siswa di wilayah layanan SPPG Buduan 01.

Kehadiran para tokoh yang lekat dengan dunia anak-anak tersebut langsung mencuri perhatian para siswa. Mereka tampak antusias menyambut kedatangan para super hero yang membagikan makanan bergizi secara langsung di lingkungan sekolah.

Dalam penyaluran kali ini, SPPG Buduan 01 mendistribusikan makanan bergizi kepada 2.252 penerima manfaat.

Menu yang disajikan terdiri dari roti burger, nugget ayam, edamame, timun, tomat, selada, serta jeruk longan yang telah disiapkan sesuai standar pemenuhan gizi Program MBG.

Asisten Lapangan (Aslap) Dapur SPPG Buduan 01, Ubay, mengatakan pelibatan tokoh super hero merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga bertujuan membangun suasana positif yang dapat meningkatkan semangat belajar dan kebahagiaan para siswa.

"Kami ingin penyaluran MBG menjadi momen yang dinanti oleh anak-anak. Karena itu, kami kembali menghadirkan super hero untuk menemani proses distribusi. Selain menerima makanan bergizi, mereka juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan," ujarnya.

Ia menjelaskan, respons para penerima manfaat sangat menggembirakan. Sejak para super hero tiba di sekolah, para siswa terlihat antusias, melambaikan tangan, menyapa, hingga berebut untuk berfoto bersama.

"Anak-anak tampak sangat senang dan bahagia ketika melihat Spiderman, Batman, Superman, dan Zorro kembali hadir di sekolah mereka," ungkapnya.

"Antusiasme itu terlihat dari senyum dan keceriaan yang mereka tunjukkan selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik," tambahnya.

Ubay menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, serta menghadirkan berbagai inovasi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin diterima dan memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat.

"Kami berharap program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menghadirkan semangat dan kebahagiaan dalam proses belajar mereka," katanya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari penerimaan dan antusiasme para siswa sebagai penerima manfaat.

"Ketika anak-anak menikmati makanan bergizi dengan perasaan senang, maka tujuan program untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas akan semakin mudah terwujud," paparnya.

Melalui konsep distribusi yang kreatif dan edukatif tersebut, SPPG Buduan 01 kembali menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar tentang penyediaan makanan sehat.

Lebih dari itu, program ini juga menjadi sarana membangun kedekatan dengan penerima manfaat, menumbuhkan kesadaran pentingnya pola makan bergizi sejak usia dini, sekaligus menghadirkan pengalaman positif yang membekas bagi anak-anak di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaksanaan MBG secara nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.10 WIB. Api dengan cepat membesar dan melahap dua unit mesin pompa bahan bakar mini beserta sejumlah barang di lokasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Petugas Damkar Bondowoso menerima laporan kejadian pada pukul 13.18 WIB dan langsung mengerahkan armada menuju lokasi. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, tim tiba di lokasi pada pukul 13.47 WIB dan segera melakukan upaya pemadaman serta pendinginan untuk mencegah api kembali menyala.

Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bondowoso, Aries Agung Sungkowo, mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personel dan sejumlah armada setelah menerima laporan dari warga.

"Kami menerima laporan kebakaran Pom Mini di Desa Sukosari pada pukul 13.18 WIB. Tim langsung bergerak ke lokasi dengan membawa kendaraan Carcentro, Water Supply, dan Rescue untuk melakukan penanganan," ujar Kasatpol PP.

Berdasarkan hasil penanganan dan keterangan saksi di lokasi, kebakaran diduga bermula dari korsleting pada mesin dispenser bahan bakar (DAP). Saat itu, salah seorang penjaga bernama Samsul tengah menghidupkan mesin tersebut sebelum muncul percikan api dari bagian bawah.

"Ketika rekan korban hendak mengambil alat pemadam api ringan (APAR), api justru menyambar dan mengenai salah satu pekerja. Dalam waktu singkat kobaran api membesar sehingga warga segera menghubungi petugas melalui layanan SiJaguar," jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, tiga orang pekerja mengalami luka bakar ringan. Mereka masing-masing adalah Samsul (32), Fernando (26), dan Tio (27). Ketiganya langsung dievakuasi ke Puskesmas Sukosari untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain menimbulkan korban luka, kebakaran juga merusak dua unit mesin pompa bahan bakar mini, sebuah televisi, dan kasur kapuk yang berada di lokasi usaha. Nilai kerugian masih dalam proses pendataan, namun diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Kasatpol PP mengimbau masyarakat yang mengelola usaha penyimpanan maupun penjualan bahan bakar untuk rutin melakukan pengecekan instalasi listrik dan peralatan operasional guna mencegah terjadinya kebakaran serupa.

"Kami mengingatkan masyarakat agar selalu memperhatikan standar keselamatan, terutama pada usaha yang berkaitan dengan bahan mudah terbakar. Pemeriksaan instalasi listrik dan kesiapan APAR perlu dilakukan secara berkala untuk meminimalkan risiko kebakaran," tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tantangan tersebut menjadi perhatian serius Badan Pusat Statistik (BPS) menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mengingat cakupan pendataan yang menjangkau rumah tangga hingga pelaku usaha skala kecil, pendekatan sosial dinilai menjadi kunci agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat.

Karena itu, BPS Kabupaten Bondowoso telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak dini. Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat wilayah, lembaga tersebut juga menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu membangun kepercayaan warga terhadap petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan.

Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi pendekatan berjenjang apabila petugas menghadapi kendala atau penolakan saat melakukan pendataan di lapangan.

Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat di wilayahnya. Jika pendekatan tersebut belum membuahkan hasil, koordinasi akan ditingkatkan dengan melibatkan kepala desa hingga tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan setempat.

"Kami akan melakukan pendekatan secara bertahap. Pertama melalui RT, kemudian jika diperlukan akan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya pendataan ini," ujar Mudji, Senin (15/6/2026) di Pendopo Raden Bagus Assra.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam memotret kondisi ekonomi daerah maupun nasional. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga, semakin akurat pula gambaran ekonomi yang dihasilkan dari sensus tersebut.

Selain menyiapkan mekanisme pendekatan sosial, BPS Bondowoso juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memerlukan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pendataan. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Desa Kaligedang Kecamatan Ijen.

Mudji mengakui kawasan tersebut memiliki karakteristik sosial yang berbeda dibandingkan wilayah lain sehingga membutuhkan strategi khusus agar proses pendataan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, BPS Bondowoso merekrut petugas sensus yang berasal dari lingkungan masyarakat setempat. Langkah ini diambil untuk membangun kedekatan dan meminimalkan potensi penolakan terhadap petugas yang datang melakukan pendataan.

"Untuk Desa Kaligedang memang perlu perlakuan khusus. Karena itu petugas yang kami rekrut berasal dari warga setempat sehingga lebih mudah diterima masyarakat dan proses pendataan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Mudji, keterlibatan warga lokal sebagai petugas sensus tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi strategi efektif untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan pemerintah.

"Kami optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan lancar dan memperoleh data yang lengkap. Keberhasilan pendataan dinilai sangat penting karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, pemberdayaan usaha, serta pemetaan potensi ekonomi masyarakat di masa mendatang," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabupaten Bondowoso sendiri memiliki beragam sektor ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, perdagangan, industri rumah tangga hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun, potensi tersebut membutuhkan pemetaan yang lebih komprehensif agar dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan daerah.

Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi Bondowoso. Hasil sensus diharapkan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menarik investasi, memperkuat UMKM, hingga mempercepat pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam sambutan yang dibacakan Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bondowoso, Nunung Setyaningsih, pada kegiatan "Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Bondowoso Melalui Sensus Ekonomi 2026" yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso, Senin (15/6/2026).

Mewakili Bupati Bondowoso, Nunung menyampaikan apresiasi kepada BPS Bondowoso atas penyelenggaraan agenda strategis tersebut. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah penting untuk mendapatkan potret ekonomi daerah yang lebih lengkap dan mutakhir.

"Melalui sensus ini, kita akan memperoleh gambaran yang utuh, menyeluruh, dan terkini mengenai peta kekuatan ekonomi daerah. Informasi tersebut akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan," ujar Nunung di Pendopo Raden Bagus Assra.

Dirinya menegaskan, keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, lembaga usaha, hingga pemerintah kecamatan untuk turut menyukseskan agenda nasional tersebut.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar proses pendataan berjalan lancar dan masyarakat maupun pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik.

"Kami meminta seluruh kepala OPD, lembaga usaha, instansi vertikal, dan camat untuk memberikan dukungan penuh. Pastikan seluruh instrumen pemerintahan hingga tingkat bawah ikut mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk menyambut petugas sensus," katanya.

Lebih lanjut, Plt Asisten II Hamid menekankan, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Kesalahan data, kata dia, berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keakuratan data merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Kesalahan dalam menyajikan data akan berdampak pada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan perekonomian," tegasnya.

Data yang sahih akan menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi daerah. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan untuk memetakan potensi UMKM, membuka peluang investasi baru, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah mengurai tantangan ekonomi, memetakan potensi UMKM secara lebih tepat, meningkatkan investasi, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso," lanjutnya.

Menyampaikan pesan Bupati Bondowoso, Nunung  mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan komitmen dan semangat gotong royong demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Mari kita bersatu, menyelaraskan pandangan, dan berkomitmen penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Kita tunjukkan spirit gotong royong demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso," pesannya.

Sementara itu, Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Pendataan tidak hanya menyasar usaha yang memiliki lokasi fisik, tetapi juga berbagai usaha yang berkembang di lingkungan rumah tangga dan sektor ekonomi digital.

Menurut Mudji, petugas sensus nantinya akan melakukan pendataan secara langsung hingga tingkat RT untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat terjangkau. Pendekatan door-to-door tersebut dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

"Kami ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat, baik usaha yang sudah terlihat secara fisik maupun usaha yang selama ini sulit teridentifikasi seperti perdagangan online, jasa berbasis digital, maupun pelaku usaha rumahan," ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya tidak hanya memberikan gambaran mengenai jumlah pelaku usaha, tetapi juga memuat informasi mengenai karakteristik usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah. Data tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Selain menghasilkan potret struktur ekonomi daerah, Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM dan peningkatan investasi. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi sektor usaha yang memiliki potensi berkembang maupun sektor yang membutuhkan dukungan kebijakan.

"Karena itu kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang valid, akurat, dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso ke depan," pungkas Mudji. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Di sisi lain, data ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, pemberdayaan usaha, hingga penyaluran berbagai program bantuan dan pembinaan. Tanpa data yang lengkap, potensi ekonomi masyarakat berisiko tidak teridentifikasi sehingga sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso akan melakukan pendataan secara masif melalui Sensus Ekonomi dengan menyasar seluruh lapisan pelaku usaha hingga tingkat satuan wilayah terkecil. Pendataan dilakukan secara door-to-door ke rumah tangga maupun lokasi usaha untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat dari pencatatan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso, Mudji Setijo, menjelaskan, petugas sensus akan mendatangi wilayah terkecil yakni RT untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

"Petugas akan door-to-door ke wilayah satuan terkecil, yaitu RT. Nanti seluruh RT akan disisir. Jika ditemukan bangunan usaha akan didata sebagai usaha. Kemudian di rumah tangga juga akan didata apabila terdapat aktivitas usaha," ujar Mudji, Senin (15/6/2026), usai acara Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Bondowoso melalui Sensus Ekonomi tahun 2026 di Pendopo Raden Bagus Assra.

Menurutnya, salah satu fokus pendataan kali ini adalah menjangkau usaha-usaha yang selama ini sulit teridentifikasi karena tidak memiliki tempat usaha khusus atau bersifat tidak kasat mata. Di antaranya adalah perdagangan online, jasa digital, hingga pengemudi ojek online yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah.

"Kita ingin menangkap usaha-usaha yang selama ini mungkin belum tercatat, seperti perdagangan online maupun ojek online. Itu semua bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu masuk dalam pendataan," katanya.

Mudji menjelaskan, kepada pelaku usaha petugas akan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka. Data yang dihimpun meliputi pendapatan, pengeluaran usaha, bahan baku yang digunakan, produk yang dihasilkan, hingga pola pemasaran yang dilakukan.

Sementara itu, pada rumah tangga yang memiliki usaha, petugas akan mengidentifikasi apakah usaha tersebut bergerak di sektor pertanian atau nonpertanian. Selain pendataan usaha, BPS juga akan memperbarui sejumlah data sosial keluarga.

"Data sosial yang diperbarui antara lain kondisi perumahan dan kepemilikan aset keluarga. Data ini nantinya dapat digunakan untuk pemutakhiran desil atau pemeringkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sensus tidak akan mencatat pengeluaran rumah tangga secara umum. Pendataan pengeluaran hanya dilakukan terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh responden.

Dalam pelaksanaannya, setiap petugas sensus ditargetkan mampu mendata sekitar 800 usaha atau muatan pendataan selama masa kegiatan yang berlangsung kurang lebih dua setengah bulan. Jika dirata-ratakan, setiap petugas harus menyelesaikan sekitar 13 muatan pendataan setiap hari.

"Muatan itu bisa berupa rumah tangga yang memiliki usaha ataupun lokasi usaha tersendiri. Jadi targetnya sekitar 13 muatan per hari," ungkapnya.

Mudji menambahkan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran terbaru mengenai struktur ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Data tersebut akan menunjukkan kontribusi masing-masing sektor usaha terhadap perekonomian serta kemungkinan adanya pergeseran sektor unggulan dibandingkan periode sebelumnya.

Selain itu, sensus juga akan menghasilkan basis data pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

"Tabulasi standar nantinya bisa diakses, misalnya jumlah usaha per kecamatan, jumlah usaha berdasarkan lapangan usaha, hingga data penyerapan tenaga kerja. Itu akan menjadi informasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah," paparnya.

Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bondowoso, Nunung Setyaningsih, menyampaikan pesan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, bahwa keakuratan data menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, kesalahan dalam penyajian data dapat berdampak langsung pada ketidaktepatan pengambilan kebijakan, khususnya di bidang perekonomian.

"Keakuratan data merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Kesalahan dalam menyajikan data akan berdampak pada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan perekonomian. Karena itu, melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi Kabupaten Bondowoso yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Nunung menyampaikan sambutan Bupati.

Menurutnya, data yang sahih akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah, sekaligus memetakan potensi usaha dan peluang pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah mengurai berbagai persoalan ekonomi, memetakan potensi UMKM secara lebih tepat, meningkatkan daya tarik investasi, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Asisten II juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, hingga petugas lapangan untuk menyatukan komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Mari kita bersatu, menyelaraskan pandangan, dan berkomitmen penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kita tunjukkan semangat gotong royong demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso," pungkasnya.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana tersebut mendorong Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bondowoso untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai instansi. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran yang digelar di RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, Jumat (12/6/2026).

Pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menghadapi situasi darurat kebakaran. Mulai dari penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), penanganan kebocoran gas, hingga pemanfaatan sistem proteksi kebakaran gedung menjadi bagian penting dalam materi yang diberikan.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh jajaran pegawai RSUD dr. Koesnadi Bondowoso. Acara diawali dengan sambutan Direktur Keuangan RSUD dr. Koesnadi, dr. Lukman Hakim, dilanjutkan sambutan dari Bidang Pemadam Kebakaran sebelum memasuki sesi pemaparan materi dan praktik lapangan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso, Aries Agung Sungkowo melalui Plt Kabid Damkar, Martanto, menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur rumah sakit dalam menghadapi potensi kebakaran.

"Rumah sakit merupakan objek vital yang memiliki tingkat risiko tersendiri. Karena itu seluruh petugas perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal apabila terjadi kebakaran agar dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan," ujar Martanto.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, di antaranya penggunaan APAR, teknik pemadaman kebakaran secara tradisional menggunakan karung goni basah, penanganan kebocoran gas, serta Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

"Selain teori, peserta juga mengikuti praktik langsung pemadaman api menggunakan APAR jenis CO2, simulasi penanganan kebocoran gas, serta penggunaan fasilitas proteksi kebakaran gedung seperti box hydrant dan siamese connection," ucapnya.

Menurut Martanto, penguasaan keterampilan dasar tersebut sangat penting karena tindakan cepat pada tahap awal kebakaran sering kali menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya api.

"Harapannya seluruh peserta memahami fungsi dan cara penggunaan APAR, mampu melakukan pemadaman awal secara mandiri, mengetahui prosedur penanganan kebocoran gas, serta memahami penggunaan hydrant dan sistem keselamatan kebakaran gedung yang tersedia di lingkungan rumah sakit," katanya.

Ia menambahkan, edukasi dan pelatihan secara berkala perlu terus dilakukan untuk membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja. Dengan kesiapsiagaan yang baik, risiko korban jiwa maupun kerugian material akibat kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin.

Melalui kegiatan tersebut, Damkar Bondowoso berharap seluruh pegawai RSUD dr. Koesnadi semakin siap menghadapi kondisi darurat dan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah sorotan publik terhadap komitmen yang pernah disampaikan saat Pilkada 2024, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut tidak pernah ditinggalkan, namun masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum dapat diterapkan.

Aksi mahasiswa yang digelar di halaman Kantor Pemkab Bondowoso, Jumat (12/6/2026), menjadi pengingat bahwa janji politik tidak hanya dinilai saat kampanye, tetapi juga diukur dari sejauh mana komitmen itu diwujudkan setelah kekuasaan diraih.

Desakan agar pemerintah memberikan kepastian mengenai program PBB gratis bagi masyarakat miskin ekstrem pun mengemuka di tengah meningkatnya jumlah warga kategori desil satu di Bondowoso.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Selain harus memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang berhak, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pendapatan daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah mengaku tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan janji politik pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem tetap menjadi bagian dari agenda yang akan diperjuangkan. Pemerintah menegaskan komitmen tersebut sedang dipersiapkan melalui proses verifikasi data dan penyusunan regulasi agar pelaksanaannya tepat sasaran serta memiliki dasar hukum yang kuat.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa terdapat komitmen politik yang harus diwujudkan secara bertanggung jawab.

“Pemerintah melihat secara positif aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Saya berterima kasih karena paling tidak itu mengingatkan kita bahwa memang ada janji politik yang harus direalisasikan. Namun, semua kebijakan pemerintah harus dilakukan secara terukur dan tepat sasaran,” ujarnya usai audiensi dengan peserta aksi.

Fathur Rozi menjelaskan, rencana pembebasan PBB bagi masyarakat miskin kategori desil satu masih memerlukan proses verifikasi dan validasi data secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar menyasar warga yang berhak menerima manfaat.

Menurutnya, data masyarakat miskin ekstrem di Bondowoso mengalami perubahan cukup cepat. Pada akhir Desember 2025 jumlah warga kategori desil satu tercatat sekitar 87 ribu jiwa. Angka itu meningkat menjadi sekitar 101 ribu jiwa pada April 2026 dan kembali bertambah menjadi sekitar 104 ribu jiwa pada Juni 2026.

“Data masyarakat desil satu sangat dinamis. Karena pergerakannya sangat cepat, maka harus dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu,” katanya.

Selain validasi data, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Sekda menegaskan, janji politik tidak bisa langsung diterapkan tanpa mekanisme dan aturan yang jelas.

“Ketika janji politik itu akan dilaksanakan, harus ada regulasi yang mendukung. Datanya harus valid dan dasar hukumnya juga harus ada. Karena itu, saat ini pemerintah bergerak secara simultan melakukan verifikasi dan validasi data, termasuk mengikuti proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) yang masih berlangsung,” jelasnya.

Terkait potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sekda mengakui bahwa kebijakan pembebasan PBB akan berdampak terhadap penerimaan daerah. Namun, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif untuk menutup potensi kehilangan pendapatan tersebut.

“Kalau kebijakan ini diterapkan tentu ada dampaknya terhadap PAD. Tetapi semangat pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa membebani masyarakat. Karena itu nanti akan dicari skema dan solusi untuk meningkatkan PAD melalui cara-cara lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa selama hampir satu dekade terakhir Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak pernah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat tidak terbebani kenaikan pajak yang berlebihan.

“Kita patut bersyukur karena NJOP di Bondowoso tidak pernah naik sejak 2017. Di beberapa daerah lain bahkan sempat terjadi gejolak karena kenaikan NJOP yang sangat tinggi. Di Bondowoso hal itu tidak terjadi,” katanya.

Meski masih berproses, ASN yang pernah berkarir di Kabupaten Probolinggo ini memastikan pemerintah tetap berkomitmen merealisasikan janji politik yang pernah disampaikan Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i kepada masyarakat.

“Ini adalah janji politik kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso. Insyaallah akan kami ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk direalisasikan. Namun harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki payung hukum yang jelas. Itu menjadi prinsip yang tidak bisa ditinggalkan,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi demonstrasi yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026), menjadi pengingat bahwa komitmen politik tidak berhenti setelah pemilihan usai. Bagi mahasiswa, janji penggratisan PBB bukan sekadar narasi kampanye, melainkan harapan yang telah dititipkan kepada ribuan keluarga miskin ekstrem di Bondowoso.

Sorotan juga diarahkan kepada Ady Kriesna, politikus Partai Golkar, yang saat masa kampanye Pilkada 2024 bertindak sebagai juru bicara tim pemenangan pasangan RAHMAD dan kini menjabat Wakil Ketua DPRD Bondowoso. Saat itu, program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin disebut sebagai salah satu prioritas yang akan diperjuangkan jika pasangan tersebut memenangkan pemilihan.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih membebani kelompok rentan, mahasiswa menilai masyarakat berhak memperoleh kepastian atas janji yang telah disampaikan kepada publik. Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan komitmen tersebut menggantung tanpa penjelasan yang jelas mengenai status maupun progres pelaksanaannya.

Koordinator aksi PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso, Rifky Gimnastiar, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian akademik yang dilakukan organisasinya terkait kebijakan pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat perbedaan informasi mengenai bentuk dan arah realisasi program tersebut. Sejumlah pihak menyebut kebijakan itu akan dilaksanakan secara bertahap, sementara pihak lain menyatakan program tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertentu. Namun, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif kepada masyarakat.

"Kami tidak sedang meminta sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Kami hanya meminta kejelasan dan kesungguhan pemerintah dalam menjelaskan sejauh mana komitmen yang pernah disampaikan kepada rakyat telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata," tegas Rifky dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi.

PMII juga mengacu pada data Dinas Sosial P3AKB Bondowoso yang menunjukkan jumlah masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1 per 3 Juni 2026 mencapai 46.277 kepala keluarga atau sekitar 104.368 jiwa. Menurut mereka, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembebasan PBB tidak sekadar menyangkut kebijakan perpajakan daerah, tetapi menyangkut kepentingan puluhan ribu keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan paling rendah.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di antaranya meminta Bupati Bondowoso memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait status serta progres realisasi program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah menyampaikan secara transparan skema kebijakan yang akan digunakan, menyusun regulasi dan roadmap pelaksanaan program, melakukan verifikasi serta validasi data penerima manfaat secara terbuka, serta memastikan seluruh komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

PMII menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat sipil terhadap akuntabilitas kebijakan publik, bukan upaya menyerang pribadi maupun mendelegitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.

"Kami meyakini bahwa kritik yang berbasis data dan kajian merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena masyarakat akan lebih memahami keterbatasan yang dijelaskan daripada keterbatasan yang disembunyikan," ujar Rifky.

Melalui aksi tersebut, PMII RBA Universitas At-Taqwa Bondowoso juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan jawaban dan sikap resmi secara tertulis agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah serta progres realisasi komitmen pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berkurangnya debit sumber mata air dan sumur warga membuat kebutuhan dasar sehari-hari semakin sulit dipenuhi, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan kekeringan.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat apabila akses terhadap air bersih semakin terbatas.

Di beberapa daerah, warga bahkan harus menghemat penggunaan air untuk kebutuhan memasak, mandi, hingga mencuci agar persediaan yang ada tidak cepat habis.

Desa Purnama, Kecamatan Tegalampel, menjadi salah satu wilayah yang mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Ratusan kepala keluarga di Dusun Krajan dan Dusun Jurang Gundah dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih akibat menurunnya ketersediaan air di lingkungan mereka.

Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak pada Kamis (11/6/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air akibat kekeringan.

"BPBD Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Purnama Kecamatan Tegalampel yang terdampak kekeringan. Kami berupaya memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, BPBD menerjunkan dua unit truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Total sebanyak 10.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

Bantuan tersebut menyasar dua dusun, yakni Dusun Krajan yang dihuni sekitar 181 kepala keluarga serta Dusun Jurang Gundah dengan jumlah 90 kepala keluarga. Secara keseluruhan, sebanyak 271 kepala keluarga menjadi penerima manfaat dari distribusi air bersih tersebut.

Kalaksa menjelaskan, BPBD terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Bondowoso. Apabila terdapat laporan dari desa atau kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih, pihaknya akan melakukan asesmen dan menyiapkan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan apabila terjadi kekurangan air bersih di wilayahnya. BPBD akan terus melakukan pemantauan dan penanganan agar dampak kekeringan dapat diminimalkan," katanya.

Kegiatan distribusi air bersih ini melibatkan BPBD Bondowoso, Pemerintah Kecamatan Tegalampel, Pemerintah Desa Purnama, serta masyarakat setempat. Hingga kegiatan berakhir, kondisi cuaca di lokasi terpantau cerah berawan dan proses penyaluran bantuan berjalan lancar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setiap informasi yang dipublikasikan memiliki dampak yang luas. Di satu sisi, pemberitaan dapat membuka mata masyarakat terhadap bahaya kekerasan dan pentingnya perlindungan korban. Namun di sisi lain, informasi yang disampaikan tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan perempuan berpotensi menimbulkan trauma baru, stigma sosial, bahkan mengancam masa depan korban.

Dalam kasus kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender, perlindungan identitas korban menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Karena itu, tanggung jawab menjaga kerahasiaan korban tidak hanya berada di pundak aparat penegak hukum atau lembaga pendamping, tetapi juga media massa dan seluruh pihak yang memiliki akses terhadap informasi korban.

Perspektif perlindungan korban inilah yang kini semakin ditekankan dalam berbagai upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain penanganan hukum, pemulihan psikologis dan perlindungan terhadap hak privasi korban menjadi bagian penting yang harus dipahami bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Pelatihan Manajemen dan Pencatatan Kasus Terhadap Korban Kekerasan Anak yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) di Ruang Rapat Ijen Raung, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu diikuti berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), aparat penegak hukum, psikolog, lembaga layanan, pendamping korban, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga insan media.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PWI Bondowoso, Moh. Bahri, hadir sebagai narasumber dengan materi "Pemberitaan Ramah Anak dan Perempuan". Ia menegaskan, pemahaman mengenai etika penyampaian informasi tidak hanya penting bagi wartawan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus.

“Materi ini penting dipahami bersama karena perlindungan anak dan perempuan bukan hanya tanggung jawab media. Siapa pun yang memiliki akses terhadap informasi korban harus memahami batasan-batasan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi korban,” ujar wartawan asal Pulau Madura ini.

Menurut Bahri, media memiliki posisi strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan. Karena itu, pemberitaan tidak boleh sekadar mengejar aspek sensasional, melainkan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menjadi korban, saksi maupun pelaku dalam suatu perkara wajib mendapatkan perlindungan identitas.

Kerahasiaan tersebut tidak hanya mencakup nama korban, tetapi juga foto, alamat tempat tinggal, sekolah, nama orang tua, hingga informasi lain yang memungkinkan publik mengenali identitas anak.

“Jangan sampai anak menjadi korban untuk kedua kalinya akibat informasi yang tersebar tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sekali identitas terbuka, jejak digitalnya bisa bertahan sangat lama dan memengaruhi kehidupan anak di masa depan,” jelasnya.

Bahri juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat risiko penyebaran identitas korban semakin besar. Karena itu, seluruh pihak yang menangani kasus harus berhati-hati saat membagikan dokumentasi kegiatan, laporan, maupun informasi terkait korban.

Menurutnya, niat baik membantu korban dapat berubah menjadi pelanggaran hak anak apabila dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan identitas.

Selain perlindungan anak, Bahri turut menyoroti pentingnya perspektif gender dalam pemberitaan. Ia menilai perempuan korban kekerasan masih kerap menghadapi stigma sosial yang diperparah oleh narasi pemberitaan yang menyudutkan korban.

“Korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, maupun tindak pidana lainnya harus ditempatkan sebagai pihak yang perlu dilindungi. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menambah beban psikologis dan tekanan sosial yang mereka alami,” katanya.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk menghindari penggunaan bahasa yang menyalahkan korban, merendahkan perempuan, maupun memperkuat stereotip gender dalam setiap penyampaian informasi kepada publik.

Menurut Bahri, keberhasilan penanganan kasus kekerasan tidak hanya diukur dari proses hukum yang berjalan, tetapi juga dari sejauh mana hak, martabat, dan masa depan korban dapat terlindungi.

Pelatihan yang digelar Dinsos P3AKB Bondowoso tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kegiatan ini tidak hanya menyatukan prosedur penanganan antar lembaga, kegiatan ini juga mendorong lahirnya kesadaran bersama bahwa perlindungan korban harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam cara informasi disampaikan kepada masyarakat," pesannya.

"Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi mitra edukasi publik yang berperan penting dalam mencegah kekerasan, menghapus stigma terhadap korban, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak," pungkas wartawan Times Indonesia ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, sering kali menghadapi tekanan berlapis. Selain harus berhadapan dengan proses hukum, mereka juga kerap mengalami stigma sosial, kehilangan rasa percaya diri, bahkan tidak sedikit yang memilih berhenti sekolah karena merasa malu atau takut menghadapi lingkungan sekitarnya.

Di sisi lain, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama bertahun-tahun tidak terungkap. Faktor rasa takut, ancaman pelaku, minimnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan, hingga anggapan bahwa persoalan tersebut merupakan aib keluarga, menjadi penyebab utama korban memilih diam. Akibatnya, angka kasus yang tercatat sering kali tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan kini menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang masuk dalam Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya. Selain memastikan proses hukum berjalan, pemerintah juga dituntut mampu menghadirkan sistem layanan yang terintegrasi agar korban memperoleh pendampingan secara menyeluruh, mulai dari penanganan awal, pemulihan psikologis, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan mereka.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) menggelar Pelatihan Manajemen dan Pencatatan Kasus Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Ijen Raung, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diikuti berbagai unsur layanan perlindungan perempuan dan anak, aparat penegak hukum, psikolog, pendamping korban, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga media massa itu bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak yang mencakup tiga aspek utama, yakni pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Menurutnya, selama ini pemerintah telah menjalankan berbagai program pencegahan, mulai dari edukasi masyarakat hingga upaya menekan angka pernikahan dini. Namun, aspek penanganan korban juga harus diperkuat agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama ketika menghadapi kasus kekerasan.

“Yang kita lakukan hari ini adalah memperkuat tahap penanganan. Kita ingin seluruh unit layanan yang ada memiliki standar yang sama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapannya nanti ada kesepahaman, ada standar operasional prosedur yang menjadi pedoman bersama,” kata Sekda.

Ia menilai penanganan korban tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus semata. Lebih dari itu, negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai.

“Jangan sampai anak-anak yang menjadi korban kehilangan masa depannya karena trauma yang tidak tertangani. Karena itu, yang terpenting bukan hanya pencatatan dan administrasi kasus, tetapi juga pendampingan dan pemulihan psikologis korban,” ujarnya.

ASN yang lama berkarir di Kabupaten Probolinggo ini berharap, peserta yang berasal dari berbagai unsur, termasuk kalangan pesantren, dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr Moh Imron, menjelaskan, pelatihan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang selama ini telah berjalan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah celah dalam koordinasi antarinstansi yang perlu diperbaiki, terutama terkait standar operasional prosedur ketika menerima laporan maupun menangani korban.

“Ketika ada kejadian, semua pihak harus bergerak dalam satu rel, satu arah, dan satu tujuan. Karena itu kita menghadirkan seluruh unsur terkait agar memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan kasus,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan Unit PPA Polres Bondowoso untuk menjelaskan alur penanganan laporan, sekaligus melibatkan media massa sebagai mitra edukasi publik.

Imron menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Media bukan hanya memberitakan kasus, tetapi juga memiliki fungsi edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pencegahan dan pendampingan korban setelah peristiwa kekerasan terjadi,” katanya.

Ia mengungkapkan, hingga Mei 2026 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Kabupaten Bondowoso telah mencapai lebih dari 50 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, peningkatan angka laporan tidak selalu dimaknai sebagai memburuknya situasi. Menurut Imron, kondisi tersebut juga dapat menunjukkan meningkatnya keberanian korban maupun keluarga untuk melaporkan kasus yang mereka alami.

“Dulu mungkin ada rasa takut, malu, atau tidak berani melapor. Sekarang masyarakat mulai sadar bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Itu menjadi salah satu alasan mengapa angka laporan meningkat,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap korban yang melapor tidak hanya mendapatkan pendampingan hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial. Pemerintah daerah bahkan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun lembaga pendidikan agar korban tetap dapat melanjutkan sekolah.

“Yang paling penting adalah memastikan korban, terutama anak-anak, tetap memiliki masa depan. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena menjadi korban kekerasan,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap lahir sistem penanganan yang lebih terintegrasi, sehingga setiap korban dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Sebab, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diselesaikan, melainkan sejauh mana negara mampu memulihkan korban dan mengembalikan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penanganan korban pun tidak cukup hanya mengandalkan proses hukum. Korban membutuhkan pendampingan menyeluruh mulai dari layanan kesehatan, bantuan psikologis, dukungan sosial hingga pemulihan yang memungkinkan mereka kembali menjalani kehidupan secara normal. Tanpa kolaborasi lintas sektor, upaya perlindungan kerap berjalan parsial dan berisiko mengabaikan kebutuhan korban.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengumpulkan berbagai unsur terkait dalam kegiatan Gelar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 peserta yang terdiri dari pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak, tim pendamping korban, aparat penegak hukum, psikolog, konselor, organisasi profesi, perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, Forum Anak, hingga sejumlah mitra strategis lainnya.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. Moh Imron, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan bersama. Karena itu penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi," ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurut Imron, selama ini perhatian publik sering kali terfokus pada proses hukum terhadap pelaku. Padahal, korban juga membutuhkan pemulihan yang tidak kalah penting agar mampu bangkit dari dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan.

"Sering kali yang menjadi fokus adalah proses hukum terhadap pelaku, padahal korban juga membutuhkan pemulihan yang tidak kalah penting. Di sinilah peran semua lembaga harus berjalan beriringan," katanya.

Ia menjelaskan, berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun eksploitasi, dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi korban. Bahkan tidak sedikit korban yang memerlukan waktu panjang untuk memulihkan kondisi mental, emosional, maupun sosialnya.

"Dampak kekerasan tidak hanya dirasakan saat kejadian berlangsung, tetapi bisa memengaruhi masa depan korban. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan yang maksimal," tegasnya.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan kasus, lanjut Imron, adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Padahal, kecepatan dan ketepatan layanan sangat bergantung pada kesamaan persepsi mengenai prosedur penanganan serta mekanisme rujukan antar lembaga.

"Kita ingin tidak ada lagi korban yang terlambat mendapatkan layanan hanya karena koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal. Semua harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya.

Melalui forum gelar kasus tersebut, para peserta membahas sejumlah kasus prioritas yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Selain menjadi sarana evaluasi, forum ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso.

"Gelar kasus ini bukan hanya membahas persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga mencari solusi terbaik agar penanganan berikutnya bisa lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban," kata Imron.

Menurut Imron, kehadiran seluruh unsur tersebut penting untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat.

"Kami sengaja menghadirkan seluruh unsur yang terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak agar terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Aiptu Deddy Purba, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bondowoso memaparkan materi mengenai penanganan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum. 

"Proses hukum harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendamping menjadi sangat penting," ujar Deddy.

Sementara itu, Yusuf kurniawan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Bondowoso, mengatakan, Kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperhatikan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

"Dalam tugas dan fungsi kami, Kejaksaan berperan melakukan penelitian berkas perkara, proses penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Namun dalam perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, kami juga berupaya memastikan perspektif perlindungan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum," ujarnya.

Menurutnya, penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga pendamping, tenaga kesehatan, dan psikolog agar korban tidak mengalami reviktimisasi atau trauma berulang selama proses hukum berlangsung.

"Korban tidak boleh merasa sendirian saat mencari keadilan. Karena itu koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, sementara kebutuhan pendampingan dan pemulihan korban juga tetap terpenuhi," katanya.

Ia menambahkan, forum gelar kasus seperti yang digelar Dinsos P3AKB Bondowoso menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi antar lembaga dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

"Melalui forum ini, setiap instansi dapat memahami peran dan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban," tandasnya.

Di sisi lain, Mieke Prasetia, perwakilan dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyoroti pentingnya layanan pendampingan psikologis, trauma healing, dan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan.

"Korban kekerasan sering mengalami trauma yang membutuhkan penanganan khusus. Pendampingan psikologis menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses perlindungan," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap terbentuk sistem perlindungan perempuan dan anak yang semakin kuat, terpadu, dan berkelanjutan. Selain menghasilkan rekomendasi penanganan kasus yang lebih komprehensif, forum tersebut juga diharapkan mampu memperkuat jejaring perlindungan serta komitmen bersama seluruh pihak dalam memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak di Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di Bondowoso, fenomena tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Pengadilan Agama. Meski pengadilan telah memutuskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri maupun anak, pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari harapan. Tidak sedikit perempuan yang harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak setelah perceraian.

Kondisi itu semakin mengkhawatirkan ketika terjadi pada perempuan yang menikah di usia anak. Sebagian dari mereka harus menghadapi perceraian dalam waktu singkat, namun tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga psikologis, sosial, hingga masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berangkat dari persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Pengadilan Agama Bondowoso mulai merumuskan penguatan kerja sama lintas sektor untuk memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi setelah perceraian.

Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, evaluasi layanan dispensasi kawin, serta penyusunan draft nota kesepahaman antara Pengadilan Agama dan pemerintah daerah, Selasa (9/6/2026).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr. Moh. Imron, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai program dan kewenangan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, kerja sama antara Pemkab Bondowoso dan Pengadilan Agama sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2023. Hasilnya dinilai cukup signifikan, terutama dalam penanganan persoalan keluarga dan pengendalian dispensasi kawin. Namun, masih terdapat sejumlah celah yang perlu diperkuat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak setelah perceraian.

"Selama ini para pihak sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tetapi belum ada satu konsep besar yang benar-benar menyinergikan seluruh pihak agar penanganan persoalan perempuan dan anak berjalan satu arah, terukur, dan berkelanjutan," ujar Imron.

Salah satu fokus yang sedang dibahas adalah penyusunan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak. Sebab, berdasarkan berbagai temuan di lapangan, banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya setelah perceraian meski telah diputus oleh pengadilan.

Imron menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan dan anak yang ditinggalkan. Mulai dari menurunnya kondisi ekonomi keluarga, terganggunya pendidikan anak, hingga munculnya berbagai persoalan sosial lainnya.

Sebagai bahan kajian, Bondowoso juga mempelajari model kerja sama yang diterapkan di daerah lain, termasuk Kota Surabaya. Salah satu skema yang menjadi bahan diskusi adalah kemungkinan pemberian konsekuensi administratif kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai putusan pengadilan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bondowoso tidak akan serta-merta menyalin kebijakan daerah lain. Seluruh konsep akan disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

"Kami ingin mencari formulasi yang tepat. Tujuannya bukan menghukum, tetapi memastikan ada tanggung jawab yang tetap dijalankan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian," katanya.

Selain perlindungan pasca perceraian, forum tersebut juga membahas evaluasi layanan dispensasi kawin. Imron mengungkapkan masih ditemukan kasus perkawinan usia anak yang berujung pada perceraian dalam waktu singkat.

Ia mencontohkan adanya kasus seorang remaja perempuan yang menikah pada usia 16 tahun dan harus bercerai hanya delapan bulan kemudian. Ironisnya, setelah perceraian, hak-hak yang seharusnya diterima korban tidak terpenuhi.

"Kasus seperti ini menjadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai anak-anak perempuan lainnya mengalami hal yang sama," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Zainul Arifin, menjelaskan bahwa tingginya dampak sosial perceraian menjadi alasan utama pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak ketika sebuah rumah tangga berakhir di meja hijau. Dalam banyak perkara, anak menjadi tanggungan ibu, sedangkan mantan suami memilih melepaskan tanggung jawabnya.

"Sering kali setelah perceraian, anak berada dalam pengasuhan ibu. Sementara mantan suami tidak lagi menjalankan kewajibannya. Karena itu hak-hak perempuan dan anak harus benar-benar dilindungi," kata Zainul.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian terdapat sejumlah hak yang wajib dipenuhi suami, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hingga kewajiban lainnya yang diputuskan pengadilan. Besaran kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami yang dibuktikan selama persidangan.

Namun, Pengadilan Agama memiliki keterbatasan dalam penegakan putusan setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Lembaga peradilan tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

Meski demikian, pengadilan telah menerapkan sejumlah mekanisme untuk mendorong kepatuhan. Dalam perkara cerai talak, misalnya, suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak sebelum melunasi kewajiban nafkah yang dibebankan dalam putusan.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, pengambilan akta cerai dapat ditunda apabila masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi kepada mantan istri.

Menurut Zainul, persoalan terbesar justru berada pada pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Berbeda dengan nafkah kepada mantan istri, kewajiban nafkah anak berlangsung dalam jangka panjang dan membutuhkan pengawasan yang lebih efektif.

Karena itu, ia menyambut baik inisiatif penyusunan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama dan pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Ini bukan hanya urusan hukum, tetapi juga urusan sosial. Karena itu perlu keterlibatan banyak pihak agar hak-hak perempuan dan anak benar-benar terjamin setelah perceraian," tegasnya.

FGD yang digelar di Bondowoso tersebut menjadi langkah awal menuju lahirnya kebijakan daerah yang lebih komprehensif. Jika berhasil dirumuskan, kerja sama lintas sektor itu diharapkan tidak hanya mampu menekan angka perkawinan anak dan perceraian, tetapi juga memastikan tidak ada perempuan dan anak yang kehilangan hak-haknya setelah sebuah rumah tangga berakhir.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dihimpun, volume perkara yang masuk ke pengadilan mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Lonjakan perkara tertinggi terjadi pada bulan April 2026, di mana tercatat ada 312 perkara baru yang diterima.

Angka ini naik signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya, seperti Januari (287 perkara), Februari (164 perkara), dan titik terendah pada Maret (124 perkara). Sementara itu, untuk bulan Mei sendiri, pihak pengadilan menerima 186 perkara baru. Secara akumulatif, total perkara yang diterima dari Januari hingga Mei 2026 menembus angka 1.073 perkara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Asap tipis yang membumbung dari perbukitan kawasan Destinasi Wisata Arak-Arak, Kecamatan Wringin, Senin (8/6/2026), menjadi peringatan dini bahwa musim kering tahun ini tidak hanya menguras sumber-sumber air, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di area terbuka yang dipenuhi rerumputan dan semak kering.

Kebakaran yang menghanguskan sekitar 2.000 meter persegi lahan di kawasan wisata unggulan Bondowoso tersebut memaksa petugas BPBD, Damkar, TNI, dan Polri turun tangan melakukan pemadaman. Medan yang curam membuat proses penanganan tidak mudah, sehingga armada pemadam harus dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak merambat ke area yang lebih luas.

Peristiwa ini menjadi alarm bagi seluruh pihak bahwa memasuki puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus mendatang, ancaman bencana tidak hanya berupa kekurangan air bersih. Lahan-lahan kering yang mudah terbakar dapat berubah menjadi sumber petaka apabila tidak diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di tengah cuaca yang semakin panas dan minimnya curah hujan, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran. Aktivitas sederhana seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu munculnya api yang berpotensi meluas dan mengancam lingkungan, kawasan wisata, hingga permukiman warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, dan Polri bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Wisata Arak-arak, Senin (8/6/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo melalui Kasi K2 BPBD Bondowoso, Bagoes Herisyahputra mengatakan, pihaknya menerima laporan kejadian dari pengelola wisata pada pukul 10.48 WIB. Setelah menerima laporan tersebut, tim segera melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan di lokasi.

"Kami menerima laporan dari pihak pengelola wisata terkait terjadinya kebakaran lahan. Setelah itu kami langsung melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan Damkar, Polsek, serta TNI untuk melakukan penanganan bersama," ujarnya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 2.000 meter persegi. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Menurutnya, proses pemadaman menghadapi kendala karena lokasi kebakaran berada di area yang curam sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman secara manual.

"Karena kondisi lokasi yang cukup curam, petugas BPBD tidak dapat melakukan pemadaman secara langsung. Oleh karena itu kami meminta bantuan Damkar untuk melakukan pemadaman menggunakan armada yang dapat menjangkau area tersebut," katanya. 

BPBD juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus mendatang.

Masyarakat diminta menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah tanpa pengawasan, maupun aktivitas lain yang dapat menimbulkan percikan api.

"Hal-hal yang terlihat sederhana seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa ditunggu dapat menjadi pemicu kebakaran. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan waspada agar kejadian serupa tidak terulang," pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Damkar Satpol PP Bondowoso, Vara Tedi menerjunkan dua armada untuk mengendalikan api, yakni satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit water supply dengan kapasitas masing-masing 6.000 liter dan 5.000 liter air.

"Kami menyiagakan dua armada, terdiri dari satu unit truk pemadam dan satu unit water supply. Pemadaman serta pendinginan sudah dilakukan. Area bagian atas juga telah dibasahi untuk mencegah api meluas," jelasnya.

Petugas masih terus memantau perkembangan di lokasi. Jika ditemukan titik api yang kembali muncul atau terjadi pergerakan api, pemadaman lanjutan akan segera dilakukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala SD Negeri Selolembu, Catur Mega Sofianto, mengatakan kegiatan bertajuk Selolembu Eco Paradise tersebut merupakan implementasi program pemerintah Indonesia Asri sekaligus bentuk keberlanjutan Program Sekolah Tangguh Bencana (SEGANA) yang selama ini dijalankan sekolah.

“Selolembu Eco Paradise adalah bentuk implementasi dari program pemerintah Indonesia Asri yang juga merupakan keberlanjutan dari Program Sekolah Tangguh Bencana (SEGANA) yang telah kami laksanakan,” ujar Catur saat berkunjung ke Sekretariat PWI Bondowoso, Kamis (4/6/2026).

Dalam program tersebut, SDN Selolembu membagikan sebanyak 1.000 bibit cabai, 1.000 bibit tomat, 10 bibit pohon mangga, 30 bibit pohon trembesi, 10 bibit markisa, 10 bibit sirsak, dan 10 bibit tabebuya. Seluruh bibit tersebut didistribusikan ke sekitar 50 titik penerima.

Penerima bantuan meliputi sekolah-sekolah di Kecamatan Curahdami, sejumlah kantor pemerintahan, Sekretariat PWI Bondowoso, serta berbagai instansi lainnya. Ke depan, program ini juga akan diperluas dengan menyasar taman kanak-kanak (TK), sekolah menengah pertama (SMP), dan instansi lain di wilayah Curahdami, termasuk BSBK SDA Wilayah Bondowoso.

“Program ini merupakan bentuk rasa syukur kami atas kelulusan siswa kelas VI tahun ajaran 2025/2026. Kami ingin momen kelulusan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.

Selain pembagian bibit, kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi dengan tiga instansi sebagai upaya memperkuat gerakan penghijauan serta mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Catur berharap program tersebut mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga maupun sekolah.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan program, di antaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, BPBD Kabupaten Bondowoso, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, Perum Perhutani KPH Bondowoso, serta seluruh warga sekolah.

“Dari Selolembu untuk Bumi yang Lestari,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Bondowoso, Sincha Ari Pangistu, mengapresiasi langkah SDN Selolembu yang memilih merayakan kelulusan dengan kegiatan yang bernilai edukatif dan berdampak langsung bagi lingkungan.

Menurutnya, program tersebut dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam membangun karakter peduli lingkungan sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab sosial kepada peserta didik.

“Ini merupakan terobosan yang sangat positif. Kelulusan tidak harus dirayakan dengan kegiatan seremonial yang berlebihan, tetapi bisa diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Semangat seperti ini patut menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Bondowoso,” ujar Sincha.

Ia menambahkan, keterlibatan siswa dalam kegiatan penghijauan sejak usia dini akan membentuk generasi yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kegiatan Selolembu Eco Paradise menjadi alternatif perayaan kelulusan yang lebih bermakna dengan mengedepankan pelestarian lingkungan, edukasi kebencanaan, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kasus ini, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Lodewyk Pusung (LP), serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sondjaya (SS).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

“Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, program MBG dijalankan melalui yayasan yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun, penyidik menemukan adanya dugaan rekayasa dalam proses verifikasi mitra melalui portal BGN sehingga sejumlah yayasan yang tidak memenuhi persyaratan tetap dapat lolos dan ditetapkan sebagai mitra resmi.

Kejagung menduga yayasan-yayasan tersebut memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan para tersangka.

Menurut Syarief, yayasan yang terafiliasi itu memperoleh keuntungan dalam jumlah sangat besar dari pelaksanaan program MBG.

“Yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif hingga miliaran rupiah setiap hari. Yayasan itu terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ungkapnya.

Selain dugaan manipulasi dalam penetapan mitra SPPG, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan sejumlah proyek yang berkaitan dengan program MBG.

Tindakan tersebut diduga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Meski demikian, hingga saat ini penyidik masih melakukan penghitungan nilai kerugian negara serta menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah dimulai sejak 29 Mei 2026. Untuk memperkuat pembuktian, pada Rabu (3/6/2026) penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor BGN serta sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan para tersangka.

Kejagung menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

“Penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai hasil pengembangan penyidikan,” tegas Syarief. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : beritasatu.com

Sebagai bagian dari percepatan program strategis tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin meninjau langsung lokasi calon pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Selasa (2/6/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta berbagai aspek pendukung pembangunan satuan baru TNI Angkatan Darat tersebut.

Didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pangdam meninjau lahan seluas sekitar 51 hektare milik Perhutani yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan batalyon.

Kehadiran satuan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Prawito, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, sarana pendukung, serta kondisi geografis yang akan menunjang proses pembangunan Yonif TP.

"Peninjauan ini dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui konsep pembangunan teritorial yang terintegrasi.

"Kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Perhutani, dan masyarakat sekitar," katanya.

Di lokasi peninjauan, Letkol Inf Prawito memaparkan secara langsung kepada Pangdam V/Brawijaya dan rombongan mengenai kesiapan lahan serta berbagai aspek pendukung pembangunan, mulai dari aspek pertahanan, administrasi, geografis, sosial, hingga kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

Pembangunan Yonif TP di Bondowoso diharapkan mampu memberikan manfaat strategis bagi pertahanan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberadaan batalyon tersebut juga diproyeksikan memperkuat pembinaan teritorial, meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan pembangunan wilayah terpadu. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu titik pengawasan terbesar berada di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan. Lokasi ini menjadi pusat pemotongan hewan kurban terbanyak di Bondowoso sehingga mendapat perhatian khusus dari Disnakkan.

Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Disnakkan Bondowoso, drh. Edi Poernomo, mengatakan, pihaknya menurunkan 15 petugas khusus di Al-Ishlah untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap hewan kurban.

“Al-Ishlah memang menjadi titik pemotongan terbesar di Bondowoso, sehingga pengawasan kami fokuskan di sini. Sebanyak 15 petugas kami turunkan khusus untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai standar kesehatan hewan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Menurut Edi, pemeriksaan ante mortem dilakukan sebelum hewan disembelih guna memastikan ternak dalam kondisi sehat, tidak stres, dan layak dipotong. Selain itu, petugas juga memastikan aspek kesejahteraan hewan terpenuhi, seperti kecukupan air minum dan waktu istirahat.

“Setelah dipotong, kami lanjutkan dengan pemeriksaan post mortem untuk mengecek organ dalam hewan. Biasanya temuan yang paling sering adalah cacing hati. Jika ditemukan kondisi yang parah, organ tersebut langsung kami afkir agar tidak dikonsumsi,” jelasnya.

Pengawasan tidak hanya dilakukan di lokasi pemotongan, tetapi juga sejak hewan masih berada di kandang pemasok. Disnakkan melakukan screening awal di sejumlah titik kandang sebelum ternak dikirim ke Al-Ishlah.

“Pemeriksaan sudah kami mulai dari kandang supplier. Ada satu titik di Jember dan lima titik di Bondowoso, terdiri dari dua titik sapi dan tiga titik domba. Semua kami pastikan sehat sebelum diberangkatkan,” terangnya.

Bahkan saat hewan tiba di lokasi pemotongan, Disnakkan kembali menerjunkan petugas tambahan untuk melakukan pemeriksaan ulang guna memastikan kondisi ternak tetap aman.

“Ketika hewan datang ke lokasi, kami kirim lagi petugas untuk screening ulang. Jadi pengawasannya berlapis,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, Disnakkan Bondowoso menyebar puluhan petugas ke berbagai lokasi pemotongan hewan kurban di seluruh kecamatan. Di wilayah Kecamatan Bondowoso kota saja terdapat sekitar 75 titik pemotongan yang diawasi oleh 22 petugas secara bergantian.

“Petugas bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk memastikan seluruh pemotongan terpantau. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ditemukan penyakit berbahaya. Kasus yang paling banyak hanya cacing hati dengan persentase sekitar 10 persen,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah, Gus Yasin Dhialul Haq, mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari para donatur di Singapura yang kembali mempercayakan proses penyembelihan dan distribusi kurban kepada pihak pondok.

“Alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Untuk sapinya 87 ekor,” ujarnya usai Salat Iduladha di kompleks pondok pesantren.

Selain dari luar negeri, kata dia, terdapat tambahan hewan kurban dari dalam negeri sebanyak 38 kambing dan 9 sapi. Salah satunya merupakan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto yang telah tiba di lokasi penyembelihan.

“Juga ada dari Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo. Alhamdulillah Al-Ishlah kembali dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Presiden dan Kapolri,” katanya.

Secara keseluruhan, jumlah hewan kurban yang masuk ke Al-Ishlah tahun ini diperkirakan menyentuh angka 980 ekor. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena terdapat beberapa hewan kurban yang baru masuk menjelang hari pelaksanaan.

Distribusi daging kurban diprioritaskan untuk jamaah pondok, wali santri, para santri, dan masyarakat sekitar. Namun, permintaan bantuan kurban dari sejumlah pondok pesantren, masjid, hingga lembaga sosial dari berbagai daerah juga turut dilayani secara terbatas.

“Mayoritas untuk Bondowoso, tapi kita kirim juga ke Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, termasuk ke Bangil,” ungkapnya.

Pihak pondok menyiapkan sekitar 15 ribu hingga 20 ribu kupon distribusi yang mencakup daging sapi, kambing, hingga jeroan kurban. Untuk mengantisipasi kepadatan warga, panitia menerapkan sistem pembagian empat jalur.

Jalur paling kiri diperuntukkan bagi lansia dan ibu hamil sebagai prioritas pelayanan. Sementara jalur lain dibagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan satu jalur drive-thru khusus warga yang menggunakan sepeda motor.

“Jadi enggak perlu capek antre jalan kaki. Bisa langsung naik motor, ambil lalu pulang,” jelasnya.

Tak hanya itu, pelaksanaan kurban di Al-Ishlah juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari puskesmas, dinas peternakan, hingga aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan kurban.

Menurut Yasin, konsep penyembelihan di pondoknya juga dirancang mengikuti syariat Islam sekaligus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Hal itu terlihat dari penggunaan bilik-bilik tertutup di area penyembelihan.

“Kita menjaga adab kepada hewan kurban. Dalam syariat Islam kita tidak boleh menyakiti hewan. Salah satunya membiarkan hewan yang masih hidup melihat hewan yang sudah mati,” terangnya.

Karena itu, bilik penyembelihan dibuat tertutup agar hewan yang belum disembelih tidak melihat proses pemotongan maupun mendengar suara hewan lainnya.

“Supaya hewan yang masih hidup itu tidak melihat hewan-hewan yang sudah mati dan tidak mendengar suara penyembelihan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kesederhanaan acara tidak mengurangi makna dari momentum perpisahan tersebut. Tangis haru orang tua, guru, hingga para siswa pecah ketika satu per satu lulusan menerima ucapan selamat sebagai tanda berakhirnya masa pendidikan menengah kejuruan mereka. Aula sekolah dipenuhi nuansa kebersamaan dan rasa syukur atas perjuangan selama tiga tahun terakhir.

Purnawiyata tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah. Di tengah tantangan dunia pendidikan dan persaingan kerja yang semakin ketat, lulusan SMKN 1 Bondowoso mampu menunjukkan prestasi membanggakan, baik dalam bidang akademik maupun kesiapan memasuki dunia kerja.

Kepala SMKN 1 Bondowoso, Asyik Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa kelas XII yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia menyebut, lulusan tahun 2026 berhasil menorehkan capaian positif dengan banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun perusahaan sebelum dinyatakan lulus sekolah.

“Kami sangat bangga kepada seluruh lulusan tahun 2026. Total ada 411 siswa yang hari ini resmi menyelesaikan pendidikan di SMKN 1 Bondowoso. Dari jumlah itu, 45 siswa berhasil lolos melalui jalur SNBP jalur prestasi. Nanti pasti bertambah, saat hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) diumumkan,” ujar Asyik Sulaiman.

Ia juga mengungkapkan bahwa SMKN 1 Bondowoso terus membuktikan diri sebagai sekolah vokasi yang mampu melahirkan lulusan siap kerja. Bahkan, sebelum prosesi kelulusan dilaksanakan, puluhan siswa telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan.

“Selain melanjutkan kuliah, ada sekitar 60 siswa kami yang sebelum lulus sudah diterima di berbagai perusahaan dan saat ini sudah bekerja sebagai karyawan. Ini menjadi bukti bahwa lulusan SMK memiliki daya saing dan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri,” katanya.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan dunia industri yang selama ini mendukung proses pendidikan vokasi di SMKN 1 Bondowoso. Program link and match dengan dunia usaha dan dunia industri disebut terus diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Asyik juga memberikan motivasi kepada para lulusan agar tidak cepat puas setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMK. Ia menegaskan bahwa jenjang SMK bukan titik akhir dalam perjalanan meraih masa depan.

“Kelulusan ini bukan akhir, tetapi awal perjalanan baru. Anak-anak harus terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjaga karakter yang baik. Dunia kerja dan kehidupan masyarakat membutuhkan generasi yang tidak hanya terampil, tetapi juga disiplin, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya.

Ia berharap para lulusan mampu membawa nama baik almamater di mana pun berada, baik yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun yang langsung bekerja.

“Jangan pernah berhenti bermimpi. Lulusan SMK punya peluang besar untuk sukses selama mau terus berusaha dan belajar menghadapi perkembangan zaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Bondowoso, Drs. Slamet Riyadi, memberikan apresiasi kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di SMKN 1 Bondowoso serta seluruh lulusan yang mampu bersaing dengan sekolah lain.

"Sebagai salah satu sekolah kejuruan unggulan di Bondowoso, SMKN 1 Bondowoso selama ini dikenal aktif mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kebutuhan industri. Berbagai program keahlian yang dimiliki sekolah terus diarahkan agar selaras dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja modern," ujarnya.

Rasa bangga juga tampak di raut wajah salah seorang wali siswa. Pardi, Warga Wonosari yang menyaksikan anaknya yang bernama Jesica lulus, matanya berkaca-kaca dan merasa bersyukur sebelum lulus, anaknya sudah diterima bekerja di salah satu perusahaan di Kecamatan Pujer dan melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka.

"Anak saya (Jesica) sudah bekerja. Bahkan, ada dua perusahaan yang menerima anak saya bekerja, ada di Bondowoso dan Situbondo. Karena anak saya perempuan, akhirnya memilih bekerja di perusahaan yang ada di Pujer Bondowoso, soalnya lebih dekat dengan keluarga. Dia lulusan akuntansi dan memang ingin bekerja sambil kuliah," ungkapnya bangga.

Sekadar diketahui, selain fokus pada kompetensi akademik, sekolah juga mendorong pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan kedisiplinan, organisasi, hingga praktik kerja lapangan. Hal itu dilakukan untuk mencetak lulusan yang siap bersaing sekaligus mampu beradaptasi di lingkungan kerja maupun masyarakat.

SMKN 1 Bondowoso juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi pendidikan tinggi sebagai upaya membuka peluang lebih luas bagi siswa setelah lulus. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas lulusan agar mampu terserap di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan.

Dengan semangat vokasi dan prestasi yang terus berkembang, SMKN 1 Bondowoso berharap para lulusan tahun 2026 dapat menjadi generasi muda yang membanggakan daerah, memiliki daya saing tinggi, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa serta masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setiap hari, puluhan warga silih berganti datang membawa peran masing-masing. Ada ibu rumah tangga yang sibuk menyiapkan bahan makanan, pemuda desa yang membantu distribusi, hingga relawan yang memastikan setiap menu tersaji sesuai standar gizi. Aktivitas yang dulunya tidak pernah terbayangkan kini menjadi rutinitas produktif yang menghadirkan penghasilan tetap bagi banyak keluarga.

Program MBG yang dijalankan melalui dapur SPPG Buduan Suboh 1 tidak hanya berbicara soal pemenuhan nutrisi bagi siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih dari itu, program ini mulai membentuk ekosistem ekonomi baru di tingkat desa. Kehadirannya memberi ruang kerja bagi warga yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan serabutan bahkan tidak memiliki pendapatan tetap.

Di tengah kondisi ekonomi desa yang masih penuh tantangan, keberadaan dapur MBG menjadi bukti bahwa program sosial pemerintah dapat bergerak lebih luas menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Dari dapur sederhana di kawasan Buduan, roda ekonomi kecil mulai berputar, menghadirkan optimisme baru bagi warga Situbondo.

Kehadiran SPPG Suboh Buduan 01 di Kabupaten Situbondo memang tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

Di bawah pengelolaan yayasan mitra pelaksana MBG, dapur SPPG Buduan Suboh kini menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang melibatkan puluhan relawan dari berbagai kalangan, mulai pemuda desa, remaja, hingga ibu rumah tangga.

Program yang beroperasi setiap hari tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Para relawan dilibatkan dalam berbagai tahapan pelayanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, pemorsian makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Mayoritas relawan sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Kini mereka memiliki aktivitas kerja yang lebih terarah sekaligus memperoleh penghasilan rutin setiap bulan.

Salah pekerja, Maisa (58), mengaku bersyukur dapat bergabung dalam kegiatan operasional dapur SPPG. Sebelum bergabung, ia hanya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan sendiri. Namun, melalui program tersebut, kini ia memiliki kesempatan untuk membantu ekonomi keluarga.

“Alhamdulillah, dulu saya hanya ibu rumah tangga. Sekarang bisa ikut bekerja di dapur SPPG dan memiliki penghasilan sendiri. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, saya juga merasa lebih semangat karena bisa ikut berkontribusi dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Keberadaan dapur SPPG Suboh Buduan juga dinilai mampu mengurangi angka perantauan tenaga kerja muda ke luar daerah. Sejumlah pemuda yang sebelumnya harus mencari pekerjaan di kota lain kini dapat tetap produktif dan memperoleh pendapatan di kampung halamannya sendiri.

Dalam operasionalnya, para relawan bekerja secara gotong royong untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan gizi seimbang.

Setiap hari, ribuan paket makanan diproduksi dan didistribusikan kepada siswa sekolah, balita, ibu hamil (bumil), serta ibu menyusui (busui) di wilayah Situbondo.

Menu yang disajikan disusun berdasarkan kebutuhan gizi seimbang, seperti nasi putih, ayam crumble, tahu goreng, tumis bihun sawi, dan buah pisang ambon sebagai sumber vitamin dan serat.

Selain berfungsi sebagai pusat pelayanan pemenuhan gizi, SPPG Suboh Buduan kini juga menjadi contoh pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menghadirkan lapangan kerja nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

Hingga saat ini, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di dapur SPPG Suboh Buduan 01 berjalan tertib, aman, dan lancar dengan dukungan serta antusiasme tinggi dari masyarakat dan para relawan yang terlibat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

PT Bogem sebelumnya dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan mampu mengelola potensi kopi Bondowoso secara profesional, mulai dari pengolahan hingga pemasaran. Di awal kemunculannya, perusahaan ini sempat menjadi simbol optimisme baru bagi petani kopi Bondowoso yang terkenal dengan kopi specialty berlabel Indikasi Geografis (IG) Java Ijen-Raung.

Namun dalam perjalanannya, PT Bogem menghadapi berbagai persoalan internal, mulai dari polemik tata kelola, persoalan bisnis, hingga proses hukum yang menyeret keberlangsungan perusahaan tersebut. Kondisi itu membuat keberadaan PT Bogem kini berada di persimpangan jalan, antara dibubarkan dan diganti dengan badan usaha baru, atau tetap dipertahankan dengan skema pembenahan total di tubuh perusahaan.

Situasi tersebut kembali menjadi sorotan seiring munculnya program Bondowoso Republik Kopi Reborn yang diusung Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Program tersebut dinilai membutuhkan lembaga usaha yang kuat dan lincah untuk menopang tata niaga kopi daerah agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengakui saat ini pemerintah masih mengkaji langkah terbaik terkait nasib PT Bogem. Menurutnya, terdapat dua pandangan yang berkembang di internal pemerintah daerah.

“Jadi gini, sekarang masih ada proses hukum yang berjalan di sana. Memang ada dua pendapat. Satu, bagaimana itu lebih baik diganti saja dengan yang baru. Tapi ada juga yang berpendapat prosesnya tetap berjalan, namun isi dan sistemnya yang dibenahi,” ujar Hergiar saat dikonfirmasi, Ahad (24/5/2026).

Meski demikian, Hergiar menegaskan, pemerintah daerah memiliki harapan besar agar ke depan terdapat BUMD yang mampu bergerak lebih cepat dan profesional dalam mendukung penguatan sektor kopi Bondowoso.

“Kalau kita punya BUMD, itu akan jauh lebih lincah. Saya juga di Dinas Koperasi pernah mengurus koperasi pengolahan, tapi memang tidak akan selincah BUMD. Karena itu sekarang masih dicarikan formula terbaik, apakah membuat baru atau melanjutkan yang lama dengan pembaruan,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan usaha menjadi bagian penting dalam mewujudkan program Bondowoso Republik Kopi Reborn yang saat ini mulai disiapkan lintas sektor.

“Jadi salah satu program besar saat ini adalah Bondowoso Republik Kopi Reborn. Yang kami lakukan sekarang adalah membangun infrastrukturnya, terutama dari hulunya terlebih dahulu. Kami bersama Dinas Pertanian mendorong agar Bondowoso memiliki kopi specialty yang benar-benar mendapat dukungan maksimal dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hergiar, pengembangan kopi tidak cukup hanya fokus pada produksi dan pemasaran semata. Sektor pariwisata juga harus dilibatkan agar industri kopi Bondowoso memiliki daya tarik ekonomi yang lebih kuat.

“Kalau hanya dari hulu ke tengah lalu ke hilir tanpa ada penarik dari sektor pariwisata, tentu akan lebih sulit berkembang. Karena itu kami sudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar Bondowoso Republik Kopi Reborn ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa diwujudkan,” jelasnya.

Salah satu langkah yang kini disiapkan adalah optimalisasi fungsi Gedung PLUT, sebagai pusat pengembangan pelaku usaha kopi di Bondowoso. Tempat tersebut nantinya akan difungsikan untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas, hingga kemampuan pemasaran pelaku usaha kopi lokal.

“Harapannya para pengusaha dan pelaku kopi di Bondowoso bisa mendapat lebih banyak keterampilan dan kemampuan, sehingga bisa semakin menyemarakkan kopi Bondowoso dan mendukung program Bondowoso Republik Kopi Reborn,” ungkapnya.

Hergiar menambahkan, konsep Bondowoso Republik Kopi Reborn pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gagasan lama yang diperbarui dengan semangat dan pendekatan baru, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pemasaran digital.

“Kalau dulu mungkin digital marketing belum terlalu berkembang, sekarang kita harus menangkap perubahan zaman itu. Jangan sampai tertinggal. Karena itu salah satu inkubator usaha yang kami siapkan adalah penguatan digital marketing dan branding produk kopi Bondowoso,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Akhir-akhir ini marak di media sosial dan WhatsApp beredar informasi jika ada pocong yang mendatangi rumah warga. Bahkan, informasi tersebut masif menyebar hingga kalangan anak-anak usia pelajar tingkat SD hingga SMA di Bondowoso.

Warga sampai berani mengupload foto diduga pocong di teras rumah, dengan caption, "Hati-hati ya teman-teman. Teror pocong ini benar adanya. Di rumah temanku ada tadi malam," begitu keterangan foto yang ditangkap dan diterima oleh suarajatimpost.com, Ahad (24/5/2026).

Oleh sebab itu, untuk meredam keresahan warga, melalui imbauan resmi yang disampaikan Polres Bondowoso, masyarakat diminta lebih bijak dalam menyikapi berbagai kabar yang beredar di media sosial maupun pesan berantai. Polisi menegaskan bahwa isu tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan berpotensi menjadi hoaks yang memicu keresahan publik.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan hoaks, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan lingkungan,” tegas Kapolres Bondowoso, AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo melalui Kasi Humas Iptu Bobby Dwi Siswanto saat dikonfirmasi pada Ahad (24/5/2026).

Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip “saring sebelum sharing” dalam menerima informasi. Warga diminta tidak langsung mempercayai ataupun menyebarluaskan kabar yang belum memiliki sumber jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kepolisian melarang keras adanya tindakan sepihak ataupun aksi main hakim sendiri yang justru dapat melanggar hukum dan mengganggu situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sebagai langkah preventif, Polres Bondowoso mengajak masyarakat memperkuat komunikasi antarwarga dan kembali mengaktifkan ronda malam atau poskamling di lingkungan masing-masing. Kepedulian terhadap kondisi sekitar dinilai penting untuk menjaga keamanan bersama.

Polisi juga mengimbau warga untuk memperbanyak kegiatan positif dan meningkatkan ibadah agar suasana di lingkungan tetap kondusif dan tidak mudah dipengaruhi isu yang menyesatkan.

“Jika masyarakat melihat atau menemukan hal-hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau aparat setempat agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Bobby.

Polres Bondowoso memastikan layanan kepolisian siaga selama 24 jam. Masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri di nomor 110 apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

“Bersama kita ciptakan Bondowoso yang aman, nyaman, dan kondusif,” tutup Kasi Humas Polres Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), berbagai program pendampingan, pelatihan, hingga penguatan kapasitas usaha kini difokuskan untuk mendorong pelaku usaha mikro dan ultra mikro agar mampu naik kelas dan lebih kompetitif.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Bondowoso sebagai pusat pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat.

Pemerintah setempat ingin memastikan keberadaan PLUT tidak hanya menjadi fasilitas administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang pembinaan terpadu bagi UMKM dari tahap perintisan hingga pengembangan pasar.

Kepala Diskoperindag Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya mendekatkan layanan kepada pelaku usaha kecil melalui sistem pendampingan yang lebih aktif dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“PLUT Bondowoso saat ini sudah mulai beroperasi mendekati fungsi aslinya sebagai pendamping UMKM, usaha mikro dan ultra mikro agar bisa berkembang. Jadi bukan hanya tempat layanan biasa, tetapi menjadi tempat pelaku usaha mendapatkan solusi dan pendampingan usaha,” ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad (2/5/2026).

Menurut Hergiar, saat ini PLUT Bondowoso telah memiliki empat inkubator usaha yang difokuskan untuk mendukung pengembangan UMKM. Keempat inkubator tersebut meliputi inkubator kuliner, kerajinan, agribisnis, dan digital.

“Dari empat inkubator itu, ujungnya bagaimana usaha kecil kita bisa semakin berdaya,” katanya.

Ia menjelaskan, selama pelatihan yang berlangsung enam hari kerja, antusiasme pelaku usaha mikro dan ultra mikro cukup tinggi. Bahkan, banyak peserta mengusulkan agar pelatihan dengan tema-tema tertentu kembali digelar, terutama terkait ekspor, kopi, dan digital marketing.

Hergiar menilai peluang ekspor tidak boleh hanya dinikmati pelaku usaha besar. Menurutnya, pelaku usaha mikro juga harus diberi akses dan pendampingan agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Ekspor jangan sampai hanya pada pelaku usaha besar saja. Bagaimana ekspor itu juga bisa dilakukan oleh usaha-usaha mikro kita, supaya dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat kecil,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, PLUT kini telah didukung dua konsultan pendamping yang siap memberikan layanan setiap hari kerja. Kehadiran konsultan tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha menyelesaikan berbagai persoalan usaha secara langsung.

“Sekarang sudah ada dua konsultan yang standby di sini. Jadi kapan pun selama hari kerja, pelaku usaha bisa datang dan langsung ditemui konsultannya,” ungkapnya.

Pendampingan yang diberikan mencakup legalitas usaha, proses produksi, pemasaran, kemitraan, hingga akses pembiayaan. Selain itu, PLUT juga membantu pengurusan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk.

“Biasanya masalah UMKM itu ada di legalitas, pendanaan, produksi, pembiayaan, dan sebagainya. Nah, itu sekarang sudah bisa kita dampingi, termasuk sertifikasi halal, NIB, dan sertifikasi lain yang diperlukan ketika mereka ingin menjual produk ke luar daerah maupun ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 2.229 penerima manfaat menerima paket makanan dengan kandungan nutrisi yang telah disesuaikan kebutuhan harian. Sasaran program meliputi siswa sekolah, balita, ibu hamil (bumil), hingga ibu menyusui (busui).

Pada distribusi kali ini, menu yang disiapkan terdiri dari nasi putih, ayam crumble, tahu goreng, tumis bihun sawi, dan buah pisang ambon. Kombinasi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, vitamin, serta serat bagi para penerima manfaat.

Kepala SPPG Buduan Kecamatan Suboh, Bagas Deo Pradana, mengatakan, ayam crumble menjadi sumber protein hewani utama yang dipadukan dengan tahu goreng sebagai protein nabati. Sementara tumis bihun sawi membantu memenuhi asupan serat dan vitamin, sedangkan pisang ambon menambah energi alami serta mineral yang dibutuhkan tubuh.

"Berdasarkan data kandungan gizi dari ahli gisi kami, paket porsi kecil memiliki nilai energi 729,62 kkal, protein 17,72 gram, lemak 25,35 gram, karbohidrat 108,70 gram, dan serat 5,09 gram," jelasnya, Jumat (22/5/2026).

"Sedangkan porsi besar yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan ibu menyusui mengandung energi lebih tinggi, yakni 884,92 kkal, protein 22,89 gram, lemak 29,07 gram, karbohidrat 133,71 gram, serta serat 5,91 gram." imbuhnya menjelaskan.

Suasana pembagian makanan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Para siswa tampak senang menerima paket MBG dan menikmati hidangan bersama teman-teman mereka di dalam kelas.

Salah seorang siswa penerima manfaat, sebut saja Raka, mengaku senang dengan menu yang dibagikan karena rasanya enak dan berbeda dari biasanya.

“Ayam crumble-nya enak, saya suka. Pisangnya juga manis. Kalau ada menu seperti ini jadi tambah semangat makan di sekolah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (22/5/2026).

Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membangun pola makan sehat sejak dini di lingkungan sekolah. Menu yang variatif dan seimbang diharapkan mampu menunjang pertumbuhan anak, menjaga kesehatan, serta meningkatkan konsentrasi belajar.

Melalui slogan “Nutrisi Nyata, Tumbuh Sempurna”, SPPG Situbondo Suboh Buduan 01 menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui penyediaan makanan sehat dengan kandungan nutrisi yang terukur. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diketahui seorang perempuan bernama Aurel, warga Desa Jetis, Kecamatan Curahdami. Dalam informasi yang beredar, korban disebut menjadi sasaran orang tak dikenal saat melintas di jalan pintas kawasan tersebut sepulang kuliah.

“Hati-hati ya, barusan ada begal di pertigaan SD Pancoran 3. Korban anak perempuan, anak Jetis pulang dari kuliah dipentung sampai terjatuh. Tapi alhamdulillah korban selamat dan berhasil kabur ke rumah minta tolong,” demikian isi pesan yang ramai dibagikan warga.

Perangkat Desa Jetis, Hanan, membenarkan bahwa perempuan yang disebut dalam video viral tersebut merupakan warganya. Korban diketahui tinggal di RT 12 RW 5 Desa Jetis.

“Kejadiannya sekitar setengah jam lalu (sekitar pukul 20.17 WIB),” ujar Hanan.

Berdasarkan informasi dari keluarga, korban kini telah berada di rumah dalam kondisi selamat. Namun, ia mengalami luka lecet pada bagian lutut dan tangan akibat terjatuh saat kejadian.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian terkait kronologi lengkap maupun dugaan aksi pembegalan tersebut. Pihak desa menyebut korban masih belum banyak memberikan keterangan karena masih syok.

Keterangan lain disampaikan seorang pengendara berinisial F yang mengaku melintas di lokasi beberapa menit sebelum insiden terjadi. Ia mengaku melihat dua orang mencurigakan berada di area pintu masuk jalan pintas dekat lokasi kejadian.

“Saya dari arah barat lewat di jalan itu. Saya lihat ada dua orang seperti sedang berjaga di pintu masuk jalan pintas,” ungkapnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat tangan korban mengalami luka lecet. Korban juga mengaku sempat dipukul pada bagian wajah oleh terduga pelaku. Beruntung, korban mengenakan helm full face sehingga tidak mengalami luka serius.

“Pakai helm dari Jember,” ucap korban dalam rekaman video yang tersebar.

Video lainnya juga memperlihatkan sejumlah warga mendatangi lokasi yang disebut menjadi tempat korban diduga mengalami aksi kriminal tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Polsek Kota Bondowoso belum memberikan keterangan resmi terkait kabar dugaan begal yang viral di media sosial tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap jurnalis dan aktivis kemanusiaan Indonesia yang dikabarkan ditangkap atau disandera militer Israel saat menjalankan peliputan aksi kemanusiaan di Gaza.

Dalam aksi itu, para jurnalis membawa poster, membentangkan spanduk, serta membacakan pernyataan sikap yang berisi kecaman keras terhadap tindakan militer Israel yang dinilai mencederai kebebasan pers dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Ketua PWI Kabupaten Bondowoso, Sincha Ari Pangestu mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap keselamatan rekan-rekan jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah konflik.

“Hari ini kita teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Bondowoso melakukan aksi solidaritas. Ini bentuk solidaritas kami kepada teman-teman jurnalis khususnya,” kata wanita yang karib disapa Ocha ini.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat sekitar empat jurnalis dan aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang saat ini ditahan oleh Israel.

Menurutnya, Forum Jurnalis Bondowoso mengecam tindakan militer Israel yang dinilai arogan dan brutal terhadap jurnalis serta aktivis kemanusiaan.

“Kami mengutuk keras sikap arogan dan juga brutal dari militer Israel terhadap para jurnalis dan juga aktivis kemanusiaan asal Indonesia,” ujar wartawan tribunjatim ini.

Forum Jurnalis Bondowoso menilai penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional merupakan bentuk intimidasi, kekerasan, sekaligus pelanggaran serius terhadap hak publik untuk memperoleh informasi.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menegaskan bahwa jurnalis dilindungi oleh hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan berbagai resolusi internasional terkait perlindungan jurnalis di wilayah konflik.

Selain itu, Forum Jurnalis Bondowoso mendesak pemerintah dan militer Israel segera membebaskan para jurnalis dan aktivis kemanusiaan tersebut dalam kondisi selamat tanpa syarat.

Mereka juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah diplomasi tingkat tinggi dan upaya internasional guna memastikan keselamatan serta pembebasan para jurnalis dan aktivis yang ditahan.

“Kami meminta kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah diplomasi tingkat tinggi tentunya, dan berbagai upaya internasional untuk memastikan keselamatan serta pembebasan para jurnalis dan aktivis yang ditahan,” tutur Sincha.

Wartawan Memo-x.co.id, Moh Muarif, yang menjadi koordinator aksi solidaritas menegaskan, bahwa jurnalis bukan target kekerasan dalam kondisi apa pun, termasuk di wilayah konflik.

“Kami hadir di sini sebagai bentuk solidaritas sesama jurnalis. Apa yang terjadi terhadap rekan-rekan jurnalis Indonesia di sana menjadi alarm serius bagi kebebasan pers dunia. Jurnalis bekerja untuk menyampaikan fakta kepada publik, bukan untuk menjadi korban intimidasi ataupun kekerasan,” ujar Moh Muarif.

Ia juga mengajak seluruh organisasi pers dan komunitas internasional untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada Israel agar menghormati kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis.

Arif menambahkan, aksi solidaritas serupa tidak hanya digelar di Bondowoso, tetapi juga dilakukan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Bahkan organisasi pers tingkat pusat seperti PWI dan IJTI telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.

"Kami berharap aksi solidaritas yang dilakukan para jurnalis dapat mendorong pemerintah lebih sigap dalam mengupayakan pembebasan jurnalis dan aktivis kemanusiaan Indonesia yang ditahan di Gaza," tandanya.

Aksi solidaritas berlangsung damai dan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan para jurnalis serta aktivis kemanusiaan yang masih ditahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui agenda safari silaturahmi ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (Khas) Jember, Selasa (19/5/2026), PWI Bondowoso membuka ruang kolaborasi strategis untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kolaborasi dengan Bank Indonesia menjadi salah satu fokus penting dalam agenda tersebut. PWI Bondowoso menilai penguatan literasi keuangan digital dan pemberdayaan UMKM membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk media sebagai jembatan edukasi publik.

Sinergi itu diharapkan dapat melahirkan program-program edukatif yang menyasar kalangan pesantren, pelajar, hingga pelaku usaha kecil di daerah.

Tak hanya itu, PWI Bondowoso juga mendorong kemitraan dengan dunia akademik melalui penjajakan kerja sama bersama Fakultas Dakwah UIN Khas Jember, khususnya Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa di bidang jurnalistik, komunikasi publik, dan penguatan literasi media di era digital.

Silaturahmi tak hanya untuk menyambung sinergitas. Lebih dari itu bertujuan untuk menjajaki peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan dan literasi keuangan digital bagi generasi muda.

Menurut Ketua PWI Bondowoso, Sinca Ari Pangistu, dalam kunjangan ke UIN Khas Jember pihaknya melakukan komunikasi awal untuk peluang kerja sama di bidang pendidikan.

Khususnya, kolaborasi dengan Fakultas Dakwah dalam Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

"Tadi kita udah sampaikan peluang kerja sama di bidang pendidikan, bismillah mudah-mudahan bisa segera terealisasi. Tinggal menunggu draftnya," jelasnya.

Sementara dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, kata wanita yang akrab disapa Ocha itu, masih dalam tahap perkenalan.

Utamanya terkait program-program kerja tahunan PWI yang berkaitan dengan UMKM dan literasi keuangan digital yang sebelumnya pernah dilaksanakan dalam tajuk PWI Bondowoso Goes to Pesantren.

"Mudah-mudahan bisa kolaborasi nanti. Ini sekarang kita silaturahmi dulu," ujarnya.

Dia menegaskan PWI memang merupakan organisasi profesi jurnalis. Namun, pihaknya juga ingin memberikan sumbangsih dalam berbagai lini pembangunan.

Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, penguatan UMKM, hingga lingkungan. Berbagai program tersebut telah dijalankan melalui kegiatan tahunan PWI Bondowoso sejak 2018 lalu.

Terbaru, pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026, PWI Bondowoso juga berkolaborasi dengan Perhutani dalam kegiatan penanaman pohon serentak.

"Kami berharap dengan memperluas peluang kolaborasi dengan berbagai lintas sektor ini bisa memperbesar bakti PWI sebagai pilar demokrasi," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Forum Komunikasi Pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kabupaten Bondowoso secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap lambannya realisasi pembangunan gerai koperasi hingga dugaan pelanggaran mekanisme pengelolaan internal koperasi.

Dalam pernyataan sikap resmi yang disampaikan Senin (18/5/2026), forum tersebut menilai pelaksanaan program KDKMP di Bondowoso belum berjalan sesuai harapan dan justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Ketua Forum Ketua KDKMP Bondowoso, Martin, mengungkapkan, hingga kini progres pembangunan gerai koperasi masih jauh dari target. Dari total 219 desa dan kelurahan di Bondowoso, baru 106 titik yang dinyatakan terealisasi.

“Yang sudah berjalan hanya 106 lokasi. Sisanya belum ada progres sama sekali. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Martin saat membacakan pernyataan sikap forum.

Menurutnya, lambannya proses pembangunan membuat banyak koperasi tidak dapat menjalankan aktivitas usaha secara optimal. Bahkan, di beberapa wilayah, ketidakjelasan realisasi pembangunan memicu pengurus koperasi memilih mundur karena merasa tidak ada kepastian dari program yang dijanjikan.

Forum KDKMP juga mendesak Satgas KDKMP tingkat kabupaten segera mengambil langkah konkret, terutama terkait percepatan penyediaan dan eksekusi lahan pembangunan gerai koperasi. Sebab, seluruh dokumen administrasi disebut telah lama diserahkan ke sejumlah instansi terkait seperti dinas teknis, Sekretariat Daerah, BPKAD hingga Perhutani.

“Sejak direncanakan Oktober 2025 sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka aktivitas ekonomi masyarakat desa ikut terdampak,” katanya.

Tak hanya persoalan pembangunan fisik, forum juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam mekanisme pengelolaan koperasi yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun aturan internal AD/ART KDKMP.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni proses perekrutan tenaga pengelola koperasi. Martin menegaskan, sesuai Pasal 32 UU Perkoperasian, pengangkatan pengelola harus melalui persetujuan rapat anggota. Namun dalam praktik di lapangan, sejumlah posisi strategis seperti wakil manajer, kasir, staf gudang hingga tenaga keamanan disebut sarat dengan sistem titipan.

“Pengurus koperasi justru seolah tidak dilibatkan dalam penentuan SDM. Padahal aturan hukumnya jelas dan pengurus memiliki kewenangan dalam pengelolaan koperasi,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Forum KDKMP Bondowoso berencana membawa persoalan ini ke lembaga legislatif sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian dan memastikan program koperasi desa tidak berhenti hanya sebatas wacana. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Distribusi air bersih dilakukan di dua dusun, yakni Dusun Krajan dan Dusun Jurang Gundah. Sedikitnya 271 kepala keluarga terdampak krisis air bersih akibat menurunnya debit sumber air di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, saat dikonfirmasi pada Senin (18/5/2026), mengatakan, pihaknya bergerak cepat melakukan dropping air bersih untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“BPBD Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua unit truk tangki dengan total kapasitas 10 ribu liter. Bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, distribusi air bersih dilakukan di RT 1 dan RT 2 RW 1 Dusun Krajan yang dihuni 181 KK, serta RT 3 RW 2 Dusun Jurang Gundah dengan jumlah 90 KK.

Menurut Kalaksa, potensi kekeringan di sejumlah wilayah Bondowoso mulai meningkat seiring cuaca cerah berawan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, BPBD terus melakukan pemantauan wilayah rawan kekeringan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.

“Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terus kami lakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama pasokan air bersih,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, BPBD Bondowoso menerjunkan dua armada truk tangki masing-masing berkapasitas 5.000 liter beserta personel lapangan. Penyaluran air bersih juga melibatkan Pemerintah Kecamatan Tegalampel, Pemerintah Desa Purnama, dan warga setempat. (*)

Editor : Rizqi Ardians

Di tengah tantangan fiskal dan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, optimalisasi sumber-sumber pendapatan menjadi fokus serius yang kini mulai digerakkan secara menyeluruh oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satu langkah yang kini diperkuat adalah mengubah pola pikir pengelolaan aset daerah. Jika sebelumnya aset hanya dipandang dari sisi administratif, kini Pemkab Bondowoso mulai mengarahkan pemanfaatan aset agar memiliki nilai ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

Komitmen tersebut mengemuka dalam setiap pertemuan dan forum perangkat daerah yang membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah tahun 2026. Pemerintah daerah mendorong seluruh OPD tidak hanya berhenti pada pembahasan konsep, tetapi segera menindaklanjuti langkah konkret di lapangan guna memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor.

Ketua Satgas PAD Bondowoso, Haeriah Yuliati, menegaskan bahwa perubahan mindset menjadi hal mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah maupun aset pemerintah.

“Kalau dulu terkait pemanfaatan aset kita hanya berkutat pada sisi administrasi, yang penting aset itu terdata dan teridentifikasi. Sekarang pola pikirnya sudah berubah, bagaimana aset daerah itu bisa memiliki nilai ekonomis dan berdampak terhadap peningkatan PAD,” ujarnya, dikonfirmasi pada Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, masih banyak aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pemerintah mulai melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap berbagai potensi pendapatan yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Salah satu contoh yang mulai disisir adalah penggunaan ruas jalan oleh vendor atau pihak tertentu yang selama ini belum dikenakan retribusi. Padahal, regulasi mengenai penarikan retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Mulai tahun ini sudah mulai diidentifikasi siapa saja pengguna ruas jalan tersebut. Nantinya OPD pengampu akan melakukan penarikan retribusi karena regulasinya sudah jelas. Jadi apapun yang memang memiliki dasar hukum harus segera kita eksekusi,” tegasnya.

Haeriah menambahkan, ketergantungan daerah terhadap PAD kini semakin besar sehingga seluruh perangkat daerah dituntut memiliki semangat dan visi yang sama dalam meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.

Ia berharap hasil dalam setiap forum pertemuan bersama perangkat daerah tidak berhenti sebatas rapat formalitas, melainkan benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata oleh masing-masing OPD.

“Harapannya hasil rapat segera ditindaklanjuti. Tidak hanya bertemu dan dibahas, tetapi harus ada aksi nyata. Alhamdulillah sekarang OPD juga sudah memiliki mindset yang sama bahwa PAD tahun 2026 harus diperoleh secara maksimal,” katanya.

Selain optimalisasi aset dan retribusi, Pemkab Bondowoso juga mulai memperkuat sistem pembayaran non tunai untuk pajak maupun retribusi daerah. Langkah digitalisasi ini diyakini mampu menekan potensi kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Haeriah, sistem pembayaran non tunai dapat meminimalisasi penyalahgunaan maupun keterlambatan penyetoran hasil pungutan ke kas daerah.

“Dengan pembayaran non tunai, potensi kebocoran bisa ditekan. Tidak ada lagi penggunaan sementara oleh oknum pemungut sebelum disetorkan. Semua langsung masuk ke kas daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai sistem digital tersebut menjadi jawaban atas berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan melebihi tarif resmi, khususnya di sejumlah destinasi wisata.

“Melalui pembayaran non tunai, insya Allah praktik pungutan yang melebihi ketentuan bisa dihindari. Pengunjung tidak dirugikan dan PAD bisa masuk sepenuhnya ke kas daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah perubahan peta politik nasional yang didominasi pemilih muda, PDI Perjuangan Jawa Timur juga mulai menyesuaikan strategi perjuangan dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Kader partai didorong tidak hanya kuat secara ideologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan pola komunikasi politik digital yang kini menjadi rujukan utama generasi muda dalam menentukan pilihan politik.

Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara kader senior yang telah memahami sejarah panjang perjuangan partai dengan kader-kader muda progresif yang dinilai memiliki energi baru untuk menghadapi kontestasi politik mendatang. Seluruh elemen partai diminta bergerak secara kolektif dengan semangat gotong royong demi mencapai target kemenangan pada 2029.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Wicaksono, usai pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Rapat Kerja DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso di ballroom salah satu hotel di Bondowoso, Sabtu (16/5/2026).

Agus menegaskan, DPC PDI Perjuangan Bondowoso memiliki target besar pada Pemilu mendatang, yakni meraih minimal delapan kursi DPRD sekaligus memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Bondowoso.

“Kita punya cita-cita bersama bagaimana DPC Bondowoso ini meraih minimal delapan kursi. Kalau bisa ya harus menjadi pemenang di Bondowoso,” ujarnya.

Tak hanya di legislatif, partai juga menargetkan kader terbaiknya mampu masuk ke jajaran eksekutif pada Pemilukada mendatang. Menurut Agus, keterlibatan kader di pemerintahan menjadi bagian penting dalam memperkuat perjuangan politik partai.

“Yang kedua, kader terbaik di Bondowoso harus menjadi wakil bupati. Artinya harus masuk di eksekutif,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ditemani Sinung Sudrajad, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso.

Ia menyebut pelantikan pengurus PAC dan rapat kerja tersebut menjadi awal konsolidasi lima tahunan partai di Kabupaten Bondowoso. Kolaborasi antara pengurus lama dan kader muda dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas kepartaian secara maksimal.

“Pengurus lama yang sudah paham perjuangan panjang partai dikolaborasikan dengan kader-kader muda yang progresif. Ini harus dijalankan penuh tanggung jawab, penuh kedisiplinan, penuh semangat, dan dilakukan secara kolektif serta gotong royong,” tegasnya.

Menurut Agus, tantangan politik pada 2029 tidak bisa dihadapi dengan pola lama. Seluruh pengurus partai dituntut aktif membangun komunikasi sosial sekaligus memperkuat jaringan hingga tingkat desa.

Ia bahkan meminta pengurus yang baru dilantik segera melakukan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat untuk memastikan struktur partai di desa benar-benar diisi kader yang mampu menjalankan tugas partai secara aktif.

“Kita ingin memastikan tujuh orang di desa-desa yang tersebar di 209 desa dan 23 kecamatan itu bukan hanya direkrut sebagai pengurus, tetapi benar-benar menjadi kader yang mampu menjalankan tugas partai dengan baik,” ungkapnya.

Selain penguatan struktur organisasi, Agus juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dan media sosial bagi seluruh kader partai. Sebab, mayoritas pemilih pada Pemilu 2029 diperkirakan berasal dari kalangan anak muda.

“Pemilih di tahun 2029 itu 62 persen adalah anak muda. Dan rujukan mereka memilih pemimpin itu dari media sosial. Maka hari ini kader partai harus familiar dengan media sosial,” katanya.

Untuk itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur disebut akan terus melakukan kaderisasi berjenjang guna mencetak kader militan yang mampu menghadapi tantangan politik modern tanpa meninggalkan ideologi kerakyatan partai.

Agus menegaskan seluruh target politik partai hanya dapat dicapai melalui semangat gotong royong seluruh elemen partai, mulai dari legislatif hingga struktur organisasi partai.

“Ini kerja kolektif. Ideologi kita Pancasila. Kalau diperas, semangatnya adalah gotong royong. Itulah semangat perjuangan kita,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan politik jangka panjang di Kabupaten Bondowoso. Di tengah perubahan pola komunikasi politik dan dominasi pemilih muda pada pemilu mendatang, keterlibatan kader berusia di bawah 35 tahun dianggap mampu menjadi energi baru bagi mesin partai.

Tak hanya mengandalkan kader senior, PDI Perjuangan Bondowoso juga menegaskan pentingnya kolaborasi, gotong royong, dan penguatan kultur masyarakat sebagai fondasi perjuangan politik. Pendekatan itu dipadukan dengan pengkaderan ideologis untuk menciptakan kader partai yang militan sekaligus dekat dengan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajad, usai pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Rapat Kerja DPC PDI Perjuangan di ballroom salah satu hotel di Bondowoso, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Sinung, lebih dari 50 persen kepengurusan PAC yang dilantik berasal dari kalangan Generasi Z. Mayoritas merupakan anak muda berusia di bawah 35 tahun, termasuk lulusan baru yang dinilai memiliki semangat tinggi untuk bergerak bersama partai.

“Sesuai instruksi DPD Partai, dari 23 kecamatan yang ada, total lebih dari 50 persen pengurus berasal dari usia Gen Z. Ini menjadi sumber regenerasi untuk pengkaderan PD Perjuangan di Kabupaten Bondowoso,” ujarnya.

Ia mengatakan, para kader muda tersebut nantinya akan dibekali melalui pengkaderan formal serta dilibatkan dalam berbagai kegiatan partai. Salah satu agenda terdekat adalah rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno pada Juni 2026.

“Nanti akan kita isi dengan pengkaderan-pengkaderan formil. Kemudian event-event kegiatan partai, khususnya Bulan Bung Karno pada Juni 2026 yang juga melibatkan seluruh pengurus PAC yang dilantik malam ini,” katanya.

Sinung menegaskan, perpaduan antara kader senior dan Generasi Z diharapkan menjadi kekuatan baru bagi partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. Menurutnya, semangat muda perlu dipadukan dengan pengalaman kader lama agar gerak organisasi lebih solid dan adaptif.

“Ini kolaborasi antara generasi kader senior dengan kader-kader Genzi. Kami berharap menjadi ramuan terbaik bagi partai untuk melangkah lebih baik lagi,” imbuhnya.

Selain fokus pada regenerasi, DPC PDI Perjuangan Bondowoso juga menekankan pentingnya pendekatan kultur masyarakat. Dukungan para tokoh agama, masyayikh, dan kiai disebut menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan partai di tingkat akar rumput.

“Alhamdulillah para masyayikh, para lora, dan para kiai sangat mendukung pergerakan PD Perjuangan di Kabupaten Bondowoso,” ucap politisi Banteng Moncong Putih yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bondowoso ini.

Di sisi lain, keterwakilan perempuan juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan kepengurusan. Sinung menyebut kuota 30 persen perempuan telah terpenuhi baik di tingkat DPC maupun PAC.

“Pengurus PAC pun 30 persen perempuan. Ini menjadi evaluasi bagi kita untuk bergerak lebih baik ke depan,” tegasnya.

Saat ini struktur kepengurusan partai telah terbentuk di 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Meski beberapa PAC sebelumnya sempat tidak aktif, seluruh struktur disebut mulai diaktifkan kembali hingga tingkat anak ranting.

Dengan komposisi kepengurusan yang didominasi anak muda dan penguatan soliditas kader, PDI Perjuangan Bondowoso optimistis mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu mendatang.

“Target kami Insya Allah delapan kursi,” pungkas Sinung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga awal Mei 2026, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bondowoso bersama Dinsos P3AKB dan Unit PPA Polres Bondowoso tercatat telah menangani sekitar 57 kasus kekerasan, dengan rincian sekitar 22 kasus melibatkan anak dan 28 kasus menimpa perempuan. Mayoritas kasus berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Meningkatnya angka laporan tersebut tidak hanya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, tetapi juga menandakan tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor. Kondisi itu sekaligus memperlihatkan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum semata.

Karena itu, penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, media, hingga aparat penegak hukum dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan menyentuh hingga tingkat akar rumput. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan, penanganan, edukasi, hingga pemulihan korban secara berkelanjutan.

Komitmen itu terus digaungkan LKP3A Fatayat NU Bondowoso melalui kegiatan Penguatan Kader LKP3A Fatayat NU dan Pondok Konseling (Poling) yang digelar di Graha NU Bondowoso, Rabu (14/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara LKP3A Fatayat NU Bondowoso dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso dr. Mohammad Imron, Ketua PC Fatayat NU Bondowoso Ning Liniyatul Ma’lufah, Ketua LKP3A Fatayat NU Bondowoso Ning Dr. Laily Abida, Psikolog, Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Hafidhatullaily.

Kegiatan tersebut diikuti kader Fatayat NU se-Cabang Bondowoso sebagai upaya memperkuat kapasitas layanan konseling dan pendampingan perempuan serta anak di tingkat masyarakat.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. Mohammad Imron, mengapresiasi langkah Fatayat NU Bondowoso dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan kader LKP3A dan Pondok Konseling (Poling).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Sinergi ini sangat penting karena persoalan perempuan dan anak tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk organisasi perempuan seperti Fatayat NU yang memiliki jaringan hingga tingkat bawah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pola kolaborasi lintas sektor atau pentahelix perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bisa berjalan lebih efektif. Selain pemerintah dan organisasi masyarakat, peran media, akademisi, serta aparat penegak hukum juga dinilai penting dalam membangun kesadaran publik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap pelayanan terhadap perempuan dan anak di Bondowoso semakin responsif, humanis, dan mudah dijangkau masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LKP3A Fatayat NU Bondowoso Ning Dr. Laily Abida menyampaikan bahwa penguatan kader menjadi langkah strategis agar masyarakat memiliki ruang aman untuk berkonsultasi maupun melapor ketika terjadi kekerasan.

"Keberadaan kader dan Pondok Konseling di tingkat bawah diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, pendampingan psikologis, hingga membantu korban mendapatkan akses perlindungan hukum," jelasnya.

Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga diisi pelatihan layanan konseling bagi kader LKP3A Fatayat NU guna meningkatkan kualitas pendampingan dan pelayanan di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Kabid PPPA Dinsos P3AKB Bondowoso Hafidhatullaily menegaskan, pihaknya terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan kasus kekerasan.

“Kalau kami pencegahan, ya dengan tetap sosialisasi secara masif,” katanya.

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melindungi korban mulai tumbuh. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak lagi bersikap abai ketika menemukan dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak di lingkungan sekitar.

“Jangan sampai korban-korban ini sudah jadi korban, terus dia juga ditekan, takut untuk bersuara dan melapor,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah ramainya perbincangan itu, manajemen RSUD dr H Koesnadi Bondowoso akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan sesuai prosedur dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Direktur RSUD dr H Koesnadi Bondowoso, dr Yus Priyatna, menyampaikan bahwa peserta seleksi sebenarnya dapat langsung mengetahui hasil ujian kompetensi sesaat setelah menyelesaikan tes. Menurutnya, sistem tersebut diterapkan untuk memastikan proses seleksi berjalan terbuka dan dapat dipantau peserta secara langsung.

Selain itu, pihak rumah sakit juga menjelaskan alasan tidak dicantumkannya nilai hasil tes pada formasi Perawat Ahli dan Perawat Terampil dalam lampiran pengumuman. Kebijakan tersebut disebut bukan bentuk penutupan informasi, melainkan karena seluruh peserta pada formasi tersebut dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya.

Melalui press release resmi, pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu bentuk transparansi tersebut ditunjukkan dengan sistem hasil seleksi kompetensi atau ujian tulis yang dapat langsung diakses peserta setelah menyelesaikan tes.

“Setiap peserta seleksi kompetensi dapat langsung melihat nilai hasil tes setelah menyelesaikan ujian,” ujar dr Yus Priyatna dalam keterangan resminya yang dikirim kepada suarajatimpost.com, Sabtu (9/5/2026).

Ia juga menjelaskan mengenai tidak dicantumkannya nilai hasil seleksi untuk formasi Perawat Ahli dan Perawat Terampil pada lampiran pengumuman hasil tes.

Menurutnya, hal tersebut bukan bentuk penutupan informasi, melainkan karena seluruh peserta yang mengikuti tes kompetensi dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya.

“Untuk formasi Perawat Ahli dan Perawat Terampil, seluruh peserta yang mengikuti seleksi kompetensi memang dinyatakan lanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan dalam pengumuman,” jelasnya.

Pihak rumah sakit menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya telah diinformasikan secara resmi kepada publik melalui Surat Pengumuman Hasil Tes Kompetensi/Tes Tulis Nomor 800/1062/30.10.7/2026 tertanggal 20 April 2026.

Dalam poin ketiga surat tersebut disebutkan bahwa untuk jabatan perawat, tahapan tes selanjutnya diikuti oleh seluruh peserta yang telah mengikuti tes kompetensi.

Dokter spesialis paru itu menambahkan, manajemen rumah sakit berkomitmen menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas selama proses rekrutmen berlangsung.

“Seluruh proses rekrutmen Tenaga Non ASN BLUD RSUD dr H Koesnadi Bondowoso dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” tegasnya.

Pihak rumah sakit juga membuka akses informasi bagi masyarakat maupun peserta seleksi melalui layanan resmi rumah sakit, baik melalui nomor informasi, website, maupun media sosial resmi RSUD dr H Koesnadi Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) bersama Unit PPA Polres Bondowoso itu tercatat telah menangani sekitar 57 kasus.

Meningkatnya jumlah laporan tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi Satgas PPA. Namun di sisi lain, kondisi itu juga dianggap sebagai indikator tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perlindungan yang diberikan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kabid P3A Dinsos P3AKB Bondowoso, Hafidhatullaily, mengatakan selama ini banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap karena korban maupun lingkungan sekitar memilih diam. Kini, masyarakat mulai berani melapor dan tidak lagi menutupi kasus yang terjadi di sekitarnya.

“Kalau selama ini ya, ini trendnya memang meningkat. Karena kepercayaan masyarakat terhadap kami (Satgas PPA, red) meningkat,” tuturnya saat dikonfirmasi pada Jumat (8/5/2026).

Dari total kasus yang ditangani, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuk kasusnya beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga penemuan bayi.

“Kalau anak ya, anak itu rata-rata kekerasan, kekerasan fisik, juga kekerasan seksual, penemuan bayi juga ya,” katanya.

Data penanganan menunjukkan kasus yang melibatkan anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus terhadap perempuan tercatat sekitar 28 kasus, yang mayoritas berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.

Tingginya angka kekerasan tersebut membuat Satgas PPA bersama Dinsos P3AKB memperkuat pola penanganan sekaligus upaya pencegahan. Langkah yang dilakukan tidak hanya fokus pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan di lingkungan sekitar.

“Kalau kami pencegahan, ya dengan tetap sosialisasi secara masif,” jelasnya.

Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti melalui asesmen bersama aparat penegak hukum. Korban juga mendapatkan pendampingan sejak awal proses hukum hingga tahap pemulihan psikologis apabila diperlukan.

Selain pendampingan hukum, Satgas PPA juga memfasilitasi layanan psikolog hingga psikiater secara gratis bagi korban yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Menurut Hafidhatullaily, tingginya jumlah kasus pada awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Meski demikian, ia menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melindungi korban mulai tumbuh.

“Ya memang kesadaran masyarakat untuk melaporkan itu sudah meningkat,” katanya.

Ia pun meminta masyarakat tidak lagi bersikap abai ketika menemukan dugaan kekerasan. Lingkungan sekitar diharapkan ikut memberi dukungan agar korban berani berbicara dan mendapatkan perlindungan.

“Jangan sampai korban-korban ini sudah jadi korban, terus dia juga ditekan, takut untuk bersuara dan melapor,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Predikat Paripurna diperoleh setelah rumah sakit dinilai memenuhi berbagai standar pelayanan kesehatan nasional, mulai dari mutu pelayanan medis, keselamatan pasien, hingga tata kelola manajemen rumah sakit.

Selain itu, RSUD dr H Koesnadi juga dinyatakan memenuhi ketentuan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penerapan sistem digital tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memudahkan tenaga kesehatan dalam mengakses data pasien secara cepat dan terintegrasi.

Direktur RSUD dr H Koesnadi Bondowoso, dr Yus Priyatna, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Akreditasi Paripurna ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi bukti komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik, aman, dan profesional kepada masyarakat,” ujar dr Yus Priyatna saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026), di ruang kerjanya.

Menurutnya, penerapan Rekam Medis Elektronik menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan kesehatan modern di RSUD dr H Koesnadi. Dengan sistem digital tersebut, proses pelayanan dinilai lebih efektif serta mampu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan data pasien.

“Melalui implementasi Rekam Medis Elektronik, pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Ini juga mendukung proses diagnosis dan pengobatan pasien agar lebih optimal,” katanya.

Ia menegaskan, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan yang diberikan rumah sakit. Karena itu, seluruh tenaga kesehatan terus didorong meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan evaluasi berkala.

“Standar keselamatan pasien harus terus dijaga. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit,” tambahnya.

Tidak hanya fokus pada layanan kuratif, RSUD dr H Koesnadi juga terus mengembangkan program promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Rumah sakit mengajak masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit sejak dini.

Dokter spesialis paru ini menyebut, keberhasilan mempertahankan Akreditasi Paripurna menjadi motivasi bagi rumah sakit untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan di tengah perkembangan tantangan dunia kesehatan.

“Kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat berharga. Karena itu kami akan terus berbenah dan menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan yang lebih baik, modern, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, salah seorang pasien rawat jalan, Siti Aminah (42), warga Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, mengaku merasakan perubahan pelayanan di RSUD dr H Koesnadi yang kini dinilai lebih cepat dan tertata.

“Sekarang proses pendaftaran dan pelayanan lebih mudah. Petugas juga ramah dan informasi yang diberikan jelas, jadi pasien merasa lebih nyaman,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam video tersebut disebutkan adanya bau menyengat dan kotoran sapi yang keluar dari pintu gerbang peternakan. Rekaman yang beredar di media sosial juga menunjukkan aliran air berwarna cokelat pekat meluap hingga melintasi jalan raya.

Setelah video itu beredar luas, muncul berbagai penilaian negatif dari masyarakat. Perusahaan dituding tidak mengelola limbah kotoran dan urine sapi dengan baik hingga meluap terbawa derasnya hujan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Rejoagung, Kusnadi, menjelaskan bahwa peristiwa itu bukan akibat kesalahan pengolahan limbah, melainkan dipicu hujan deras yang mengguyur area peternakan.

Kusnadi menegaskan, informasi yang menyebut penampungan limbah jebol tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, kejadian dipicu kombinasi curah hujan tinggi dan infrastruktur peternakan yang belum rampung.

“Kalau dibilang penampungan limbah jebol itu kurang tepat. Kemarin hujan lebat terjadi di wilayah peternakan. Di dalam peternakan memang sedang dibuat tanggul, tetapi masih setengah jadi,” ujar Kusnadi saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, air dari wilayah atas yang diguyur hujan deras mengalir ke area peternakan dan membawa material hingga keluar.

Di kawasan tersebut terdapat lagon atau kolam penampungan limbah berupa kotoran dan urine sapi. Limbah itu dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian seluas sekitar 38 hektare di area peternakan.

“Setiap hari limbah kotoran dan urine sapi dialirkan ke lahan pertanian untuk pupuk jagung dan rumput odot. Biasanya sudah dimanfaatkan sejak pagi hingga pukul 09.00,” jelasnya.

Namun pada hari kejadian, setelah pengaliran pupuk organik dilakukan pada pagi hari, hujan deras turun sekitar pukul 11.00 WIB. Kondisi tersebut menyebabkan volume air meningkat dan menggerus pupuk organik hingga keluar dari area peternakan.

“Peristiwa ini terjadi karena faktor alam dan tanggul yang belum selesai, sehingga saat hujan deras pupuk organik yang sudah disebarkan ikut terbawa air,” tegasnya.

Setelah hujan reda, pihak peternakan langsung melakukan pembersihan dan kondisi kembali aman.

“Itu hanya terjadi saat hujan lebat. Setelah reda, semuanya aman dan tidak mengganggu masyarakat sekitar,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan keterbatasan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan yang dinilai belum maksimal.

“Kalau kita bicara kerusakan infrastruktur, memang ada keterbatasan. Apalagi DAK tahun 2026 terkoreksi Rp52 miliar dengan anggaran perbaikan kira-kira Rp2 miliar. Tapi di sisi lain, penyerapan anggaran juga harus dioptimalkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hingga memasuki triwulan kedua, realisasi anggaran pendidikan masih berkisar 30 persen dan didominasi belanja rutin. Padahal secara ideal, pada periode tersebut serapan anggaran seharusnya sudah menyentuh 30 hingga 35 persen, bahkan menuju 50 persen pada pertengahan tahun.

“Jangan sampai kita bicara kekurangan anggaran, tapi yang sudah ada tidak terserap dengan baik. Ini yang harus jadi evaluasi bersama,” tegasnya.

Ia menjelaskan, berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak langsung pada minimnya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik sekolah. Karena itu, DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan perbaikan yang bersifat mendesak dan tidak membutuhkan anggaran besar.

“Yang ringan-ringan dulu segera ditangani. Jangan menunggu anggaran besar, karena yang tersedia saat ini memang terbatas,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Abdul Majid juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera direalisasikan sebelum perubahan anggaran dilakukan.

Tak kalah penting, ia menyoroti persoalan perencanaan yang masih lemah di tingkat satuan pendidikan. Banyak kerusakan sekolah yang tidak terakomodasi karena tidak masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Separah apa pun kondisi sekolah, kalau tidak diinput di Dapodik, tidak akan bisa dianggarkan. Sistemnya sudah terkunci setiap tahun, biasanya di bulan Agustus,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan para kepala sekolah agar lebih proaktif dalam mengusulkan kebutuhan melalui sistem tersebut, sehingga kondisi riil di lapangan dapat terpetakan dan ditindaklanjuti.

Di sisi lain, Abdul Majid juga mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak semata bergantung pada infrastruktur fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

“Pendidikan tidak hanya soal bangunan. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas siswa, kecerdasan, dan keterampilan. Itu juga harus berjalan beriringan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Atap yang selama ini menaungi proses belajar puluhan siswa, runtuh begitu saja, meninggalkan puing, sekaligus menjadi potret nyata rapuhnya infrastruktur pendidikan di pelosok Bondowoso.

Beruntung, peristiwa itu terjadi saat malam hari. Tak ada korban jiwa. Namun ketika pagi datang, yang tersisa bukan hanya reruntuhan kayu dan genteng, melainkan juga kegelisahan. Ruang yang biasanya dipenuhi tawa dan semangat belajar, kini tak lagi bisa digunakan.

Menurut Kepala Desa Banyuputih, Ahmad Syahid, kondisi bangunan memang sudah lama mengkhawatirkan. Kayu penyangga atap diduga telah lapuk dimakan usia. Ironisnya, upaya perbaikan sudah pernah diajukan, namun tak kunjung terealisasi.

"Itu sebenarnya sudah diajukan berapa tahun ya mungkin tiga tahun lalu (perbaikan, red)," jelasnya dikonfirmasi pada Senin (27/4/2026) kemarin.

Kini, puluhan siswa kelas III harus beradaptasi. Mereka dipindahkan ke ruang lain, berbagi tempat dengan kelas berbeda, demi tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas, proses pendidikan tetap berjalan, meski jauh dari kata ideal.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan langkah darurat telah dilakukan agar kegiatan belajar tidak terhenti.

"Rescue penyelamatan sudah kita lakukan, seperti memindah tempat belajar," jelasnya, Selasa (28/4/2026) usai pembukan pekan pendidikan Bondowoso Berkah di salah satu Hall Supermarket.

Namun, persoalan tak berhenti pada pemindahan ruang belajar. Kerusakan yang cukup parah membuat kebutuhan anggaran membengkak. Satu ruang kelas di SDN Banyuputih 1 diperkirakan memerlukan biaya hingga Rp800 juta untuk perbaikan total.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama. Pemerintah daerah belum bisa bergerak cepat karena skema perbaikan kini bergantung pada program revitalisasi dari pemerintah pusat. Jika tidak lolos, barulah alternatif melalui APBD dipertimbangkan.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Sepanjang 2026, tercatat sudah ada 12 sekolah di Bondowoso yang mengalami kerusakan hingga ambruk. Di Kecamatan Wringin saja, kondisi serupa terjadi di SDN Banyuwulu 4, SDN Banyuwulu 2, dan SDN Banyuputih 1.

"Sampai sekarang sudah ada 12 di Bondowoso yang ambruk," jelasnya.

Di balik angka-angka itu, ada cerita tentang anak-anak yang tetap berangkat sekolah meski harus belajar di ruang sempit, berbagi bangku, atau bahkan khawatir dengan kondisi bangunan. Ada guru-guru yang berupaya menjaga semangat belajar tetap hidup, meski fasilitas jauh dari memadai.

Bagi mereka, sekolah bukan sekadar bangunan. Ia adalah harapan. Namun ketika dinding retak dan atap runtuh, harapan itu diuji, seberapa kuat bisa bertahan di tengah keterbatasan yang belum juga terjawab.

"Kalau di Banyuputih itu karena cukup besar, ya lumayan lah. Bisa mungkin sampai Rp800 juta," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menegaskan jika Pemkab Bondowoso melalui Dinas Pendidikan terus berupaya dengan segala cara untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak.

“Segala cara akan kita lakukan. Alhamdulillah teman-teman Dinas Pendidikan sudah mengajukan revitalisasi juga ke Kementerian. Ya, semua ikhtiar kita lakukan. Dari APBD sesuai dengan kemampuan anggaran kita, tentu ada skala prioritas,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, juga menyoroti pentingnya perencanaan berbasis data melalui sistem Dapodik. Ia menegaskan, usulan perbaikan sarana pendidikan tidak akan terealisasi jika tidak tercatat dalam sistem tersebut.

“Separah apa pun kondisi sekolah, kalau tidak masuk di Dapodik, tidak akan diproses. Karena sistem sudah terkunci tiap tahun, biasanya di bulan Agustus,” jelasnya.

"Dengan kondisi tersebut, Komisi IV berharap seluruh pihak, terutama sekolah dan Dinas Pendidikan, lebih cermat dalam perencanaan dan aktif dalam memastikan usulan masuk dalam sistem agar kebutuhan riil di lapangan dapat terakomodasi," pungkasnya.  (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menyatakan bahwa mangkraknya proyek ini menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengawasan.

“Pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekadar meloloskan pihak ketiga sebagai pemenang tender. Meski sudah ada konsultan dan RAB, seharusnya tetap diuji apakah anggaran itu masuk akal dan pelaksana siap atau tidak,” ujar Abdul Majid saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, persoalan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tahap verifikasi awal. Ia menilai, pihak ketiga sebagai pelaku usaha tentu mempertimbangkan aspek keuntungan, sehingga jika sejak awal perhitungan tidak realistis, maka pekerjaan berpotensi tidak berjalan maksimal.

“Tidak mungkin pelaksana mau bekerja keras jika secara perhitungan mereka sudah merugi. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegas, politisi Partai Gerindra ini.

Komisi IV, lanjutnya, merekomendasikan agar proyek tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara administratif sesuai tanggung jawab masing-masing pihak. Ia menegaskan, selama persoalan belum tuntas, proyek sebaiknya tidak dilanjutkan dan dijadikan sebagai temuan untuk perbaikan ke depan.

“Kami minta diselesaikan dulu secara administratif. Kalau belum selesai, jangan dilanjutkan. Ini harus jadi temuan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa proyek tersebut sebelumnya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan melalui APBD perubahan, dan direncanakan baru bisa dianggarkan kembali pada tahun 2027, lantaran masih menunggu hasil audit.

“Setelah audit selesai, pihak yang bertanggung jawab sudah kami hentikan. Itu menjadi risiko karena dinilai tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Komisi IV menegaskan, meski proses penyelesaian harus mengikuti mekanisme, namun tidak boleh berlarut-larut agar tidak menghambat pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.

Seperti diketahui, berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp930.540.380 itu dimenangkan oleh CV Fajar Mulya, perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Dusun Ploso, Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp744.424.800 atau sekitar 20 persen lebih rendah dari nilai HPS. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penghargaan tersebut diterim dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Senin (27/4/2026). 

Momentum ini sekaligus menjadi pengakuan resmi atas komitmen PMI dalam menjaga mutu layanan darah bagi masyarakat.

Ketua PMI Bondowoso, Juni Sukarno, menyampaikan bahwa capaian akreditasi paripurna ini bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab besar untuk mempertahankan kualitas layanan yang telah diraih.

“Ini adalah pencapaian yang harus kita jaga bersama. Ke depan, kami berkomitmen mempertahankan akreditasi paripurna dari Kemenkes yang baru pertama kali diraih ini,” ujarnya usai kegiatan.

Lebih lanjut, Juni menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan akan menjadi fokus utama PMI Bondowoso. 

"Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan," tambahnya.

Akreditasi paripurna yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan predikat tertinggi dalam penilaian Unit Donor Darah. Penilaian ini dilakukan oleh Komite Akreditasi UTD dan BDRS berdasarkan standar yang tertuang dalam Permenkes Nomor 83 Tahun 2014.

Dirinya merinci, untuk meraih predikat ini, UTD PMI Bondowoso harus memenuhi 15 indikator standar, mulai dari aspek sumber daya manusia, peralatan, proses donor darah, uji saring infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD), hingga sistem manajemen mutu. 

"Predikat paripurna hanya diberikan jika seluruh indikator memenuhi nilai tinggi tanpa adanya kekurangan signifikan," ungkapnya menjelaskan.

Dengan status tersebut, kata dia, kualitas darah yang dihasilkan UTD PMI Bondowoso dipastikan aman dan bermutu. 

Setiap darah yang didonorkan telah melalui proses skrining ketat terhadap penyakit seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, serta dikelola sesuai standar nasional dan internasional.

"Ke depan, PMI Bondowoso berharap capaian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat peran UTD sebagai rujukan utama penyedia darah bagi rumah sakit, termasuk untuk kebutuhan medis yang kompleks," pungkasnya.

Seperti diketahui, secara administratif, akreditasi ini tertuang dalam Sertifikat Kementerian Kesehatan RI dengan nomor registrasi YM.02.01/D/1200/2026. 

UTD PMI Bondowoso yang beralamat di Jalan Khairil Anwar, Gang Kesehatan No. 11, Kabupaten Bondowoso, dinyatakan lulus dengan predikat paripurna yang berlaku selama lima tahun, terhitung mulai 3 Januari 2026 hingga 3 Januari 2031. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui program Jawa Timur Changemaker Academy (JAYCA), puluhan anak muda menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil di lingkungan sekitar.

Momentum itu semakin istimewa dengan penyematan penghargaan internasional The Duke of Edinburgh (DOE), sebuah pengakuan global atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen para peserta dalam menjalani proses panjang sebagai agen perubahan. Tepuk tangan dan raut haru mengiringi momen tersebut, menandai capaian yang tidak datang secara instan.

Di balik pencapaian itu, tersimpan perjalanan penuh tantangan. Para peserta tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi juga turun langsung ke masyarakat, mengasah empati, kepemimpinan, dan kemampuan mencari solusi atas persoalan sosial di sekitarnya. Proses itulah yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berdaya.

Bagi Bondowoso, capaian ini bukan sekadar prestasi individu, melainkan simbol harapan. Di tengah berbagai keterbatasan daerah, muncul generasi muda yang berani melangkah, berpikir kritis, dan membawa semangat perubahan yang nyata.

Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa program seperti JAYCA memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, ruang-ruang pembelajaran seperti ini mampu melahirkan anak muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses pembentukan karakter. Mereka ditempa untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menilai penghargaan The Duke of Edinburgh yang disematkan kepada peserta menjadi bukti bahwa upaya anak-anak muda Bondowoso telah mendapat pengakuan dunia.

"Capaian ini diharapkan menjadi pemantik semangat untuk terus berkarya dan membawa nama daerah ke level yang lebih luas," harapnya.

Lebih jauh, As’ad berharap program seperti JAYCA dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap inisiatif kepemudaan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan daerah yang lebih progresif.

"Perjalanan mereka tidak berhenti di sini. Justru, apa yang diraih hari ini menjadi titik awal untuk terus bergerak, memberi dampak, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setiap hari, Surajak membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk sampai ke sekolah. Perjalanan itu ia jalani sejak 2005, tahun pertama ketika dirinya mengabdikan diri di wilayah terpencil tersebut.

“Sudah biasa. Sudah keras di sini,” ujarnya pelan, menggambarkan bagaimana medan ekstrem itu kini menjadi bagian dari hidupnya, Sabtu (25/4/2026) saat dikonfirmasi di halaman SDN Banyuwulu 4 yang berlatar belakang ruang kelas yang runtuh akibat bencana angin puting beliung, 9 tahun silam.

Di masa lalu, Surajak bukan sekadar penjaga sekolah. Ia pernah berdiri di depan kelas sebagai guru, mendidik anak-anak desa yang tumbuh di tengah keterbatasan. Namun seiring usia, kondisi fisiknya tak lagi memungkinkan. Kini, ia tetap bertahan dan tak patah arang mengabdi sebagai penjaga sekolah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Baginya, Banyuwulu bukan sekadar tempat bertugas, melainkan rumah kedua. Ia menemukan makna dalam kesederhanaan dan penghormatan yang tulus dari masyarakat. Surajak bercerita tentang makna seorang guru bagi warga di pelosok, yang tetap menjadi panutan dan dihormati.

“Di sini beda dengan di bawah (kota). Masyarakat sangat menghormati guru. Murid-murid, bahkan yang sudah punya anak dan cucu, masih ingat dan menyapa,” kata pria berkacamata yang karib dengan blangkon dan ramah dengan anak-anak ini.

Namun pengabdian panjang itu tak lepas dari tantangan. Infrastruktur menjadi persoalan utama yang tak kunjung usai. Jalan menuju sekolah, kata Suraja, “tidak bisa diajak kompromi.” Saat musim hujan tiba, motor sering tak mampu menanjak. Tak jarang ia harus mendorong kendaraan bersama rekannya demi sampai ke tujuan.

“Harus berangkat lebih pagi, kadang didorong,” tutur warga Desa Sumbercanting Kecamatan Wringin ini, menceritakan pengalaman dan kesehariannya mengabdi selama 21 tahun di sekolah dasar yang saat ini hanya memiliki 94 siswa. 

Kondisi sekolah pun jauh dari ideal. Beberapa ruang kelas mengalami kerusakan parah. Ada bangunan yang sejak 2017 tak lagi layak digunakan karena diterpa angin dan hujan. Temboknya hancur, dan saat cuaca buruk, air serta angin bebas masuk ke dalam ruangan.

“Dulu sempat dipakai belajar, sekarang tidak bisa,” katanya sembari menunjukkan bangunan berkontruksi atap baja ringan yang gentingnya sudah tak tertata rapi, tanpa dinding dan hanya menyisakan lantai plester yang bercampur abu dan tanah.

Sekelumit dirinya bercerita tentang kondisi siswa SDN Banyuwulu 4 yang begitu antusias menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Surajak menyaksikan langsung dampaknya bagi anak-anak. Banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan karena orang tua mereka sudah berangkat ke ladang sejak pagi. Kini, mereka bisa belajar dengan perut kenyang.

“Anak-anak jadi tenang, sudah makan. Mainnya juga enak,” ujarnya menceritakan perasaan siswa saat menerima MBG yang tak hanya mereka nikmati sendiri di sekolah, tapi dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarga di rumah.

Di usia 56 tahun, ketika banyak orang memilih beristirahat, Surajak justru tetap setia menjalani rutinitasnya. Jalan terjal, hujan, dan keterbatasan tak membuatnya berpaling. Ia mungkin tak lagi berdiri di depan kelas, tetapi dedikasinya tetap menjadi fondasi bagi pendidikan di Banyuwulu.

Di ujung jalan berbatu itu, Surajak adalah bukti bahwa pengabdian tak selalu hadir dalam sorotan. Kadang, ia tumbuh diam-diam dalam langkah kaki yang setia, dalam perjalanan satu jam setiap pagi, dan dalam  keyakinan bahwa pendidikan, sekecil apa pun upayanya, tetap layak diperjuangkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perjalanan sejauh 6 hingga 7 kilometer itu bukan sekadar soal jarak. Medan ekstrem membuat waktu tempuh bisa mencapai satu jam. Jalan sempit, tanjakan curam, berbatu, hingga jalur tanah licin menjadi tantangan harian bagi petugas distribusi dari SPPG Wringin II.

Namun, kondisi tersebut tak menyurutkan semangat mereka. Karena, MBG yang mereka salurkan ke wilayah perbatasan Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih Kecamatan Wringin, bukan hanya menjadi makanan pendamping saja, tapi bak makanan ala restoran yang kehadirannya selalu dinantikan oleh siswa SD Banyuwulu 4 dan SMP terbuka, cabang dari SMPN 2 Pakem.

Tak hanya itu, MBG juga menyasar siswa TK dan PAUD di Dusun Biser, Desa Gubrih Kecamatan Wringin, sebuah lokasi paling jauh, yang baru saja dikunjungi oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As’Ad Yahya Syafi’i bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Jumat (24/4/2026) kemarin.

Disajikan Berbeda dengan Perkotaan

Tantangan terberat, kata seorang pengantar MBG, terjadi saat musim penghujan. Kondisi jalan yang ekstrem baik meusim penghujan maupun musim kemaru, tidak memungkinkan MBG diantar menggunakan kendaraan roda 4. 

“Walaupun dengan medan yang cukup ekstrem, kami tetap berusaha mengantarkan MBG ke siswa menggunakan motor. Karena memang permintaan dari pihak sekolah dan anak-anak di sini sangat membutuhkan,” ujar Abdul Malik, petugas pengantar MBG di SDN Banyuwulu 4.

Di SDN Banyuwulu 4 dan SMP Terbuka, sekitar 120 siswa dan guru menanti kiriman makanan setiap pagi. Bagi sebagian dari mereka, makanan tersebut bukan sekadar tambahan, melainkan asupan penting untuk memulai kegiatan belajar.

Karena keterbatasan akses, proses distribusi dilakukan dengan cara berbeda. Makanan tidak langsung dibawa menggunakan ompreng dari dapur produksi. Sebagai gantinya, makanan dikemas dalam kotak khusus berbahan food grade, lalu setibanya di sekolah dibagikan secara prasmanan.

“Kalau membawa ompreng dari bawah, butuh tiga sampai empat kali pengangkutan. Jadi kami sesuaikan agar lebih efisien dan tetap aman,” jelasnya.

Pengiriman biasanya dimulai sejak pagi buta. Sekitar pukul 06.00 WIB, petugas sudah berangkat agar makanan bisa tiba di sekolah sekitar pukul 08.00 WIB dalam kondisi layak konsumsi.

Di balik upaya tersebut, masih ada tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Sejumlah wilayah di Bondowoso yang tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terjangkau secara optimal oleh program MBG.

Keterbatasan Hasilkan Solusi Jangka Panjang

Koordinator SPPG Bondowoso, Mila Afriana Agustina, mengakui keterbatasan itu. Saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/4/2026), ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang.

“Beberapa titik yang cukup ekstrem memang sudah bisa kami jangkau. Namun masih ada wilayah yang belum memungkinkan untuk distribusi dari SPPG reguler. Karena itu, kami mendorong pembangunan SPPG khusus 3T,” ujarnya.

Menurut Mila, SPPG 3T dirancang untuk wilayah dengan akses sulit dan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit, bahkan di bawah 1.000 orang. Dengan dapur yang lebih dekat ke lokasi sasaran, distribusi diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Pengajuannya melalui pemerintah daerah ke Badan Gizi Nasional. Nantinya akan dibangun SPPG tersendiri di wilayah tersebut agar jarak distribusi tidak terlalu jauh,” jelasnya.

Di tengah segala keterbatasan, dedikasi para petugas menjadi kunci utama keberlanjutan program ini. Satu sepeda motor, satu jalur ekstrem, dan satu tujuan yang sama, yakni memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar.

Seporsi Dibagi untuk Makan Sekeluarga

Bagi anak-anak di pelosok Bondowoso, kehadiran MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan wujud nyata kepedulian yang tetap hadir, bahkan harus melewati jalan paling sulit sekalipun.

MBG yang diterima oleh siswa SDN Banyuwulu 4, begitu berharga dibandingkan siswa di wilayah perkotaan. Di daerah pelosok yang dikelilingi pegunungan, MBG dengan menu telur dan daging, menjadi favorit siswa Paud hingga SMP. 

Bukannya melahap habis menu MBG, siswa SDN Banyuwulu 4 lebih memilih makan separuh saja. Bukannya tidak suka, kenyang ataupun menolak MBG, mereka lebih memilih membawa sisa daging dan lauk MBG ke rumah, untuk dimakan bersama orang tua mereka.

Hal itu diungkap oleh Surajak (56) seorang penjaga sekolah yang telah mengabdi 21 tahun di SDN Banyuwulu 4. Dirinya mengungkap, MBG di wilayahnya disambut antusias oleh siswa dan sangat membantu orang tua.

“Program MBG, itu luar biasa. Banyak anak-anak di sini yang tidak sempat sarapan karena orang tuanya sejak pagi sudah pergi ke ladang, jadi mereka datang ke sekolah dalam keadaan lapar,” ungkap warga Desa  Sumbercanting Wringin ini.

Bahkan, kata Surajak, menu telur, daging ayam dan sapi selalu dimakan separuh dan dibawa pulang oleh siswa. Mereka ingin berbagi agar daging yang mereka dapatkan bisa juga dirasakan oleh orang tua mereka di rumah.

“Di rumahnya kan jarang makan daging dan ikan kayak gitu. Keseringan mereka makan ikan kering (ikan asin) kalau di sini. Karena, kan ke pasar jauh. Di sini, kalau dikasih telur atau daging, anak-anak memilih dibawa pulang untuk dimakan sama ibu,” terang pria yang masih berstatus PPPK paruh waktu ini.

Di sanalah, makna MBG menjadi lebih dari sekadar program pemerintah. Ia menjelma menjadi jembatan kecil yang menghubungkan sekolah dan rumah, antara kebutuhan gizi anak dan kebahagiaan keluarga.

Di pelosok Bondowoso, seporsi makanan bisa berarti dua hal sekaligus, mengenyangkan perut anak di sekolah, dan menghadirkan senyum di meja makan sederhana di rumah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu kasus terjadi di SDN Banyuwulu 2. Dari delapan siswa yang mengikuti ujian, satu siswa bernama Muhammad Rizki tidak mampu menyelesaikan tes sesuai waktu yang ditentukan. Hal tersebut dipicu gangguan jaringan internet yang terjadi selama ujian berlangsung.

Guru SDN Banyuwulu 2, Fauzan Adima, mengungkapkan bahwa keterbatasan jaringan menjadi kendala utama.

“Pakai laptop guru lima unit, tiga lainnya pinjam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun sekolah telah menyediakan jaringan WiFi, kualitas sinyal yang tersedia masih belum memadai untuk menunjang pelaksanaan ujian berbasis daring.

Menurut Fauzan, pihak sekolah sebenarnya telah berupaya memperkuat jaringan sebelum ujian dilaksanakan. Namun, hasilnya tetap belum optimal.

“Mungkin karena faktor geografis atau gimana, saya kurang paham,” tambahnya.

Selain persoalan jaringan, keterbatasan perangkat juga menjadi hambatan tersendiri. Sekolah terpaksa meminjam laptop milik guru bahkan menyewa dari kerabat dengan biaya sekitar Rp30 ribu untuk dua hari penggunaan demi menunjang kebutuhan ujian.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, saat melakukan kunjungan ke SD Banyuwulu 2 dan SD Banyuwulu 4 pada Jumat (2/4/2026).

Ia mengakui bahwa jaringan internet masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem pendidikan berbasis digital, khususnya di wilayah pelosok.

Menurutnya, keterbatasan sinyal bahkan berdampak pada pendataan siswa sejak jenjang pendidikan awal.

“Ada beberapa siswa yang sejak TK belum terdata secara optimal karena kendala jaringan,” ujarnya.

Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan telah menyiapkan solusi bagi siswa yang terdampak, termasuk mekanisme pendaftaran serta ujian susulan, baik di tingkat SD maupun SMP.

Taufan juga menegaskan bahwa kebijakan terkait kurikulum dan sistem evaluasi seperti Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meskipun tidak bersifat wajib, TKA menjadi salah satu syarat dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB).

“Karena itu, kita dorong semua siswa untuk mengikuti TKA, dan bagi yang terkendala, sudah disiapkan jadwal susulan,” pungkasnya.

Kondisi ini menjadi gambaran nyata bahwa kesenjangan akses teknologi masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, transformasi pendidikan digital berpotensi meninggalkan sebagian siswa di wilayah terpencil. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kegiatan tersebut, bupati tidak hanya menyerahkan bantuan pangan, tetapi juga menghadirkan pelayanan terpadu bagi warga. Mulai dari layanan kesehatan, pemeriksaan hewan, hingga dialog terbuka digelar untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil dapat terakomodasi dengan baik.

Kondisi geografis yang menantang di wilayah tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Akses layanan dasar yang terbatas membuat warga menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang dinilai masih kurang memadai.

Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan tambahan tenaga bidan di tingkat dusun. Warga menilai keberadaan satu bidan desa belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah dengan sebaran penduduk yang terpencar.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hamid Wahid menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bersama pihak puskesmas telah berupaya mencari solusi. Ia memastikan kebutuhan tambahan tenaga bidan di Dusun Biser akan diupayakan untuk segera dipenuhi.

“Secara ideal, setiap desa memang memiliki satu bidan. Namun, dengan kondisi geografis seperti di sini, masyarakat membutuhkan tambahan tenaga kesehatan di tingkat dusun. Ini sudah kami koordinasikan dan insya Allah bisa kita penuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Moch Jasin, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan warga terkait kebutuhan layanan kesehatan yang lebih dekat di Dusun Biser.

Menurutnya, secara prinsip pelayanan kesehatan berada di tingkat desa. Namun, melihat kondisi Dusun Biser yang cukup terpencil, pihaknya membuka kemungkinan adanya kebijakan khusus dengan menempatkan tenaga bidan di wilayah tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun terkait penyediaan lokasi, baik untuk tempat pelayanan maupun tempat tinggal tenaga kesehatan. Untuk fasilitas dasar bisa disiapkan oleh dusun, sementara dari kami akan mendukung peralatan, obat-obatan, serta tenaga kesehatannya,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia juga mengakui bahwa selama ini akses layanan kesehatan bagi warga setempat cukup jauh dan berisiko, terutama dalam kondisi darurat seperti persalinan.

"Kami berupaya mencari solusi agar pelayanan kesehatan bisa lebih mudah dijangkau masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kegiatan tersebut, bupati tidak hanya menyerahkan bantuan pangan, tetapi juga menghadirkan pelayanan terpadu bagi warga. Mulai dari layanan kesehatan, pemeriksaan hewan, hingga dialog terbuka digelar untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil dapat terakomodasi dengan baik.

Kondisi geografis yang menantang di wilayah tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Akses layanan dasar yang terbatas membuat warga menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang dinilai masih kurang memadai.

Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan tambahan tenaga bidan di tingkat dusun. Warga menilai keberadaan satu bidan desa belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah dengan sebaran penduduk yang terpencar.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hamid Wahid menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bersama pihak puskesmas telah berupaya mencari solusi. Ia memastikan kebutuhan tambahan tenaga bidan di Dusun Biser akan diupayakan untuk segera dipenuhi.

“Secara ideal, setiap desa memang memiliki satu bidan. Namun, dengan kondisi geografis seperti di sini, masyarakat membutuhkan tambahan tenaga kesehatan di tingkat dusun. Ini sudah kami koordinasikan dan insya Allah bisa kita penuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan “Sehari Bersama Bupati” tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk memahami kondisi riil masyarakat.

Menurutnya, dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat mengetahui secara detail persoalan yang dihadapi warga serta menentukan langkah penanganan yang tepat, baik yang bisa segera direalisasikan maupun yang perlu direncanakan sesuai kemampuan daerah.

“Kita ingin mengetahui realitas masyarakat secara langsung, apa permasalahannya, dan apa yang bisa segera kita tangani. Selebihnya akan kita akomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.

Kegiatan serupa, lanjut bupati, akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah akan menyusun jadwal kunjungan secara bertahap dengan menyesuaikan agenda yang ada, agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di pelosok.

"Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap dapat memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan," pungkasnya.

Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat lahirnya mimpi, justru berdiri dengan kondisi rapuh. Dinding retak, atap rusak, dan sisa-sisa bangunan yang nyaris tak bisa lagi digunakan menjadi pemandangan sehari-hari di SDN Banyuwulu 2 dan SDN Banyuwulu 4. Saat angin kencang atau hujan datang, rasa cemas lebih dulu hadir dibanding kenyamanan belajar.

Namun, di tengah keterbatasan itu, anak-anak tetap duduk rapi, membuka buku, dan menyimak pelajaran dengan penuh harap. Sekolah bagi mereka bukan sekadar bangunan, melainkan satu-satunya jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik, meski harus bertaruh dengan kondisi yang serba kekurangan.

Ironisnya, perjuangan itu juga dirasakan para guru. Mereka menempuh perjalanan jauh demi memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar, semangat untuk tetap mengajar dan belajar menjadi potret keteguhan yang mengharukan.

Kondisi infrastruktur pendidikan di wilayah pelosok Kabupaten Bondowoso ini kembali menjadi sorotan setelah Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau langsung SD Banyuwulu 2 dan SD Banyuwulu 4, Jumat (24/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Kerusakan infrastruktur dinilai cukup parah dan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, mengakui bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan, khususnya di daerah terpencil.

“Kita akui memang masih ada masalah, terutama infrastruktur. Dari hasil kunjungan ke SD Banyuwulu 2 dan 4, kondisinya cukup mengenaskan. Ini menjadi bahan evaluasi dan dasar kebijakan ke depan,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Taufan juga menyoroti keterbatasan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Di SD Banyuwulu 4, kepala sekolah harus menempuh perjalanan hingga dua jam setiap hari untuk sampai ke lokasi. Hal serupa juga dialami beberapa guru lainnya yang berasal dari luar daerah.

“Kondisi ini menjadi dilema. Kalau kita lakukan pemerataan guru, lalu siapa yang akan mengisi di sekolah tersebut. Sementara jumlah siswa tetap harus dilayani,” jelasnya.

Saat ini, jumlah siswa di kawasan tersebut tercatat sekitar 69 siswa tingkat SD dan 15 siswa tingkat SMP. Meski jumlahnya tidak besar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan layanan pendidikan yang layak.

Terkait upaya perbaikan, Pemkab Bondowoso telah mengusulkan revitalisasi bangunan sekolah, khususnya di SD Banyuwulu 4. Jika hingga pertengahan tahun belum ada realisasi dari pemerintah pusat, maka perbaikan akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau sampai bulan Juni belum ada keputusan, kita akan upayakan dari APBD, semoga anggaran kita memungkinkan untuk perbaikan,” tegas Taufan.

Sementara itu, penjaga sekolah, Surajak, menyampaikan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah perbaikan ruang kelas. Menurutnya, bangunan sekolah sudah mengalami kerusakan parah sejak diterjang angin kencang pada 2017 lalu.

“Di sini hanya ada dua ruang kelas SD, dan kondisinya memang memprihatinkan. Dulu sempat digunakan untuk kegiatan belajar, tapi saat musim hujan dan angin, kerusakan semakin parah hingga temboknya hancur dan akhirnya tidak bisa dipakai lagi,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penyerahan 41 kendaraan operasional bagi KDKMP yang digelar di Pendopo Raden Bagus Assra, Kamis (23/4/2026). Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan efektivitas layanan koperasi dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Keberadaan KDKMP dinilai tidak hanya sebagai lembaga ekonomi biasa, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal. Dengan dukungan sarana operasional, koperasi diharapkan semakin responsif dalam menangkap peluang usaha serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penguatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berbasis gotong royong, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat penyerahan kendaraan operasional KDKMP mengatakan, KDKMP memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat perekonomian desa dan kelurahan.

“KDKMP bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi menjadi motor penggerak kemandirian masyarakat. Melalui koperasi, kita mendorong tumbuhnya usaha bersama, memperluas akses permodalan, serta menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil dan merata,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyerahan kendaraan operasional tersebut bukan sekadar bantuan fisik, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan koperasi kepada masyarakat.

Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan mobilitas pengurus KDKMP semakin optimal, jangkauan pelayanan semakin luas, serta aktivitas ekonomi desa dapat berkembang lebih cepat.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya pengelolaan potensi desa secara profesional dan inovatif. Menurutnya, setiap desa memiliki keunggulan tersendiri, mulai dari sektor pertanian, UMKM, kerajinan hingga potensi wisata yang harus dikembangkan secara maksimal.

“KDKMP harus mampu menjadi wadah untuk mengelola potensi tersebut secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada nilai tambah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kearifan lokal yang dimiliki setiap desa tetap dijaga dan diangkat sebagai kekuatan ekonomi. Produk berbasis budaya dan tradisi, lanjutnya, tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga menjadi identitas daerah yang membanggakan.

Bupati juga  menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program penguatan KDKMP tersebut.

Ia berharap, keberadaan KDKMP ke depan mampu menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing tinggi dalam mendorong terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa sekaligus ketua KDKMP, serta perwakilan dari PT Mitsubishi Motor. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah kondisi penurunan dana transfer pusat ke daerah. Akibatnya, banyak daerah mengalami penyusutan total APBD, sementara kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tetap harus dipenuhi.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya persentase belanja pegawai secara otomatis, meskipun secara nominal tidak mengalami kenaikan signifikan.

Di sisi lain, pembatasan belanja pegawai ini berimplikasi langsung terhadap ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Ketika porsi belanja pegawai meningkat, maka belanja modal dan program pembangunan berpotensi terpangkas.

Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Merespons kondisi tersebut, DPRD Bondowoso mendorong adanya langkah strategis dan efisiensi anggaran agar ketentuan tersebut tetap dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati bukanlah forum untuk menghitung anggaran, melainkan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“LKPJ ini adalah laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2025. Jadi ini bukan soal perhitungan anggaran, karena itu akan dilakukan setelah DPRD dan bupati menerima LHP dari BPK,” kata Dhafir usai Rapat Paripurna penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bondowoso tahun anggaran 2026 atas penjabaran APBD tahun anggaran 2025, di Gedung DPRD, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya terkait penyesuaian kebijakan anggaran di tengah efisiensi fiskal, termasuk dalam penyusunan APBD 2026 dan tahun berjalan.

Menurut Dhafir, meningkatnya persentase belanja pegawai di Bondowoso bukan disebabkan oleh penambahan pegawai, melainkan karena menurunnya total APBD akibat berkurangnya dana transfer pusat seperti DAU, DBH, hingga DBH-CHT.

“Pada 2024, APBD kita sekitar Rp2,254 triliun. Sekarang turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun. Sementara jumlah pegawai dan haknya tetap, sehingga secara persentase belanja pegawai terlihat naik,” jelasnya.

Dampaknya, lanjut dia, belanja pembangunan atau belanja modal mengalami penurunan. Untuk itu, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap belanja pegawai, khususnya pada komponen tunjangan kinerja.

“Kami tidak bicara pemotongan, tapi penyesuaian. TPP itu tunjangan kinerja, jadi harus disesuaikan dengan beban kerja masing-masing ASN. Ada yang beban kerjanya tinggi, itu harus diperhatikan,” tegasnya.

Selain itu, Dhafir juga menyoroti keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menjadi konsekuensi kebijakan nasional. Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus memenuhi hak-hak mereka meskipun membutuhkan anggaran besar.

“Pada 2023 saja, pengangkatan lebih dari 2.000 PPPK membutuhkan hampir Rp100 miliar per tahun. Mereka sudah mengabdi lama, jadi harus tetap diperhatikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak melakukan pemutusan kerja terhadap PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu. Namun, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan bahwa keberadaan tenaga tersebut benar-benar dibutuhkan.

“Selama untuk pelayanan masyarakat, silakan dipertahankan. Tapi OPD harus bisa mempertanggungjawabkan kebutuhannya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jembatan alternatif yang kini menjadi tumpuan mobilitas sementara masyarakat tersebut dibangun melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp75 juta. Pengerjaannya ditargetkan rampung dalam 14 hari, terhitung sejak dimulai pada 11 April 2026.

Meski dibangun dengan konstruksi kayu, jembatan sederhana yang diprioritaskan bagi pejalan kaki ini menjadi jawaban atas aspirasi warga yang menginginkan akses aman di tengah proses pembangunan Jembatan Sentong yang diperkirakan berlangsung selama delapan bulan.

“Alhamdulillah, hari ini saya melihat langsung jembatan alternatif ini. Ini memang permintaan warga. Meski masih sederhana, ke depan akan kita upayakan lebih kokoh,” ujar Wakil Bupati Bondowoso, didampingi Kepala Dinas BSBK dan Kalaksa BPBD.

Meskipun sederhana, jembatan tersebut menjadi urat nadi penting bagi aktivitas harian warga, mulai dari anak sekolah hingga pedagang kecil yang harus tetap melintas. Bahkan, tak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD memilih berjalan kaki dengan memarkir kendaraan mereka di wilayah Nangkaan.

Usai meninjau, Wabup mengapresiasi semangat masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan penuh kesadaran. Ia juga mengimbau pentingnya menjaga kebersihan dan perawatan jembatan melalui kerja bakti rutin setiap hari Jumat agar tetap layak dan nyaman digunakan.

“Kita akan adakan kerja bakti tiap Jumat, supaya lingkungan tetap bersih, tidak ada sampah, dan masyarakat merasa nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Sentong disebut masih terus berjalan, meski belum maksimal karena sebagian masyarakat masih menggunakan jalur lama. Pemerintah berharap, dengan dialihkannya akses pejalan kaki ke jembatan alternatif, proses pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

“Nanti jika masyarakat sudah sepenuhnya dialihkan ke sini, pembangunan jembatan utama bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Di tengah keterbatasan, jembatan alternatif ini bukan sekadar penghubung antarwilayah. Konstruksi kayu yang kokoh tersebut menjadi simbol gotong royong, kesabaran, dan harapan warga akan hadirnya akses yang lebih baik di masa depan.

Antusiasme warga terlihat saat jembatan alternatif tersebut hampir selesai dan siap difungsikan. Kehadiran akses sementara ini dinilai sangat membantu aktivitas sehari-hari yang sebelumnya sempat terganggu akibat pembangunan Jembatan Sentong.

Sejumlah warga mengaku kini dapat kembali beraktivitas dengan lebih tenang, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berbelanja ke wilayah seberang.

Salah seorang warga, Tindy (37) warga Kelurahan Dabasah yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, meski jembatan tersebut masih sederhana, namun jauh lebih aman dibanding sebelumnya.

“Kami tidak perlu memutar untuk ke kantor (DLH). Sepeda motor bisa dititipkan di Nangkaan, lalu kami berjalan kaki ke kantor. Ini sangat menghemat BBM dibanding harus memutar lewat jalur alternatif Nangkaan - Duko - Kembang,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Siti Aminah (43), yang setiap hari melintas untuk mengantar anaknya ke sekolah. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Kami sangat terbantu, apalagi sekarang sudah ada jalur khusus pejalan kaki. Semoga bisa dirawat bersama dan pembangunan jembatan utamanya segera selesai,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso, Moch Jasin memastikan pekerjaan tetap akan dilanjutkan. Namun, karena belum tersedia anggaran dalam APBD awal, penganggaran ulang direncanakan pada tahun 2027. 

Bahkan, kali ini Dinkes tidak berani bertaruh dan mengambil risiko, untuk menganggarkan di APBD Perubahan di tri wulan terakhir tahun 2026. Moch Jasin menilai, pengajuan melalui APBD Perubahan dinilai berisiko, terutama dari sisi waktu pelaksanaan.

“Kalau dipaksakan di APBD perubahan cukup berisiko. Setelah konsultasi, lebih aman dianggarkan kembali pada APBD awal tahun 2027,” jelasnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pada Senin (20//2026).

Mangkraknya proyek ratusan juta tersebut, kata Jasin, menjadi acuan agar hal yang sama tidak terjadi. Dirinya berupaya meminimalisasi risiko proyek mangkrak dengan memperbaiki manajemen waktu, serta mempertimbangkan kembali pelaksanaan proyek fisik melalui mekanisme lelang, khususnya pada perubahan anggaran.

“Kita akan lebih memanage waktu dan kemungkinan tidak melakukan kegiatan fisik yang membutuhkan lelang di perubahan anggaran, karena risikonya cukup besar,” katanya.

Selain itu, Dinkes juga berharap adanya sistem yang lebih baik dalam proses lelang untuk menyaring rekanan, meskipun diakui bahwa secara administrasi seluruh peserta lelang biasanya telah memenuhi syarat.

“Secara kualifikasi dan administrasi mereka memenuhi, bahkan penawarannya terbaik. Tapi kita berharap ada sistem yang bisa lebih menyaring hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kondisi bangunan yang belum rampung, Dinkes melakukan langkah efisiensi dengan memanfaatkan ruang yang ada serta meminta pihak puskesmas menjaga kondisi bangunan agar tidak semakin menurun kualitasnya.

“Kita minta dilakukan penutupan dan perawatan agar tidak terlihat kumuh,” imbuhnya.

Seperti diketahui, proyek revitalisasi Puskesmas Tegalampel di Kabupaten Bondowoso dilaporkan mangkrak meski telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dari Dana Alokasi Umum (DAU) kesehatan tahun 2025.

Berdasarkan data LPSE Bondowoso, proyek dengan pagu Rp930.540.380 dimenangkan oleh CV Fajar Mulya dari Kabupaten Pasuruan, dengan nilai kontrak Rp744.424.800, setelah mengungguli puluhan peserta lelang lainnya.

Namun hingga kini, proyek tersebut belum rampung dan masalah pembayaran kepada rekanan dan konsultan pengawas, saat ini masih menunggu hasil audit untuk menentukan progres pekerjaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tahapan ini menjadi gerbang awal menuju proses seleksi yang lebih ketat dan kompetitif. Dari ratusan berkas yang masuk, panitia melakukan verifikasi secara menyeluruh guna memastikan hanya peserta yang memenuhi syarat yang dinyatakan lolos. Transparansi dan akuntabilitas disebut menjadi prinsip utama dalam proses rekrutmen ini.

Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara profesional dan terbuka. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi pada Senin (20/4/2026) di ruang kerjanya.

“Proses ini kami pastikan berjalan transparan dan objektif. Kami ingin mendapatkan tenaga yang benar-benar kompeten dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tingginya jumlah pelamar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD dr. H. Koesnadi sebagai institusi pelayanan kesehatan. 

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk dari sisi sumber daya manusia,” imbuhnya.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Tes Kompetensi yang menjadi penentu utama dalam proses rekrutmen. Sementara bagi yang tidak lolos, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Keputusan panitia bersifat mutlak.

Sebanyak 451 peserta dijadwalkan mengikuti Tes Kompetensi yang telah dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026, bertempat di Aula Puspa Indah. Pelaksanaan tes dibagi ke dalam enam sesi, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, guna memastikan kelancaran dan ketertiban.

Setiap peserta diwajibkan hadir minimal 30 menit sebelum jadwal dimulai untuk proses registrasi. Panitia juga menerapkan aturan ketat, termasuk larangan keterlambatan, penggunaan alat komunikasi, hingga praktik kerja sama selama tes berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, peserta diwajibkan mengenakan kemeja putih, bawahan hitam, serta sepatu tertutup. Bagi peserta perempuan berhijab, diwajibkan menggunakan kerudung hitam. Selain itu, peserta juga harus membawa KTP asli, laptop, dan charger sebagai perlengkapan utama tes berbasis teknologi.

“Disiplin dan integritas menjadi bagian penting dalam seleksi ini. Kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta mengikuti proses secara jujur dan tertib,” tegas dr. Yus.

Panitia juga telah menyiapkan fasilitas penunjang secara maksimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tes. Setiap sesi berlangsung selama satu jam dengan jeda antar sesi, sehingga peserta dapat mengikuti tahapan dengan lebih terstruktur.

Rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya RSUD dr. H. Koesnadi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan tenaga profesional. Dengan sistem seleksi yang modern dan berbasis kompetensi, diharapkan tenaga yang terpilih mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar rekrutmen, tetapi bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Bondowoso,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) sektor kesehatan tersebut sebelumnya digadang-gadang menjadi penopang peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Namun di lapangan, pekerjaan justru terbengkalai.

Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat, proyek dengan pagu Rp930,5 juta itu dimenangkan oleh CV Fajar Mulya, kontraktor asal Pasuruan, dengan nilai penawaran Rp744,4 juta atau turun sekitar 20 persen dari HPS.

Penurunan signifikan tersebut kini menjadi sorotan, seiring tidak rampungnya pekerjaan sesuai harapan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Moch Jasin, membenarkan bahwa proyek tersebut saat ini belum rampung dan pihaknya belum melakukan pembayaran kepada rekanan.

Menurutnya, pembayaran masih menunggu hasil audit untuk mengetahui sejauh mana progres pekerjaan yang telah diselesaikan.

“Pertama, kita menunggu hasil audit. Dari situ akan diketahui berapa persen progres pekerjaan rekanan, dan itu yang menjadi dasar pembayaran,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, mekanisme serupa juga berlaku untuk konsultan pengawas. Pembayaran akan disesuaikan dengan capaian pekerjaan berdasarkan hasil audit.

“Untuk konsultan pengawas juga sama, dibayarkan sesuai progres pekerjaan yang dinilai auditor,” imbuhnya.

Terkait sanksi, Dinas Kesehatan menyatakan akan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan mengusulkan rekanan masuk dalam daftar hitam (blacklist).

“Sesuai aturan, ada kemungkinan kita usulkan untuk blacklist,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta barang bukti dalam jumlah besar. Dari tangan keduanya, petugas menyita BBM jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 1,015 ton yang diduga akan diperjualbelikan kembali secara ilegal.

Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat penimbunan BBM bersubsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketersediaan energi bagi masyarakat yang berhak, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran.

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Abdul Manap (64), warga Desa/Kecamatan Wringin, serta Mustopa (74), warga Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga langsung menahan kedua tersangka untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pelaku menjalankan aksinya dengan mendatangi sejumlah SPBU di wilayah Bondowoso hingga Situbondo menggunakan mobil.

Mereka mengisi penuh tangki kendaraan, kemudian memindahkan BBM tersebut ke dalam jeriken yang telah disiapkan. Selanjutnya, BBM itu ditimbun di lokasi tertentu sebelum dijual kembali ke kios-kios dengan harga yang telah ditentukan.

Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, mengungkapkan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain.

“Ini masih kami lakukan pengembangan dan pemeriksaan intensif,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mapolres Bondowoso, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif terhadap aktivitas para pelaku.

“Pelaku tertangkap basah di jalan sesaat setelah melancarkan aksinya,” tandasnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mereka terancam hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda hingga Rp60 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Terduga pelaku saat ini telah diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Bondowoso dan mendekam di balik jeruji besi tahanan," kata Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, saat dikonfirmasi pada Jumat (7/4/2026).

Bukan hanya memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, korban yang masih di bawah umur juga perlu mendapatkan pendampingan. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) memastikan korban mendapatkan pendampingan intensif guna memulihkan kondisi fisik maupun psikologisnya.

Tak hanya fokus pada proses hukum, pendampingan juga diarahkan untuk menjamin hak-hak korban tetap terpenuhi, termasuk perlindungan, kesehatan, hingga keberlanjutan pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam menangani dampak jangka panjang yang dialami korban.

Kasus ini sendiri menjadi alarm bagi semua pihak, mengingat kekerasan seksual terjadi di lingkungan terdekat korban dan berlangsung berulang hingga menyebabkan kehamilan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mendeteksi serta mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini.

Hal tersebut disampaikan oleh Hafidhatullaily, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AKB,  usai menghadiri konferensi pers di Polres Bondowoso, Jumat (17/4/2026).

Menurut Hafidhatullaily, berdasarkan kronologi yang dihimpun, peristiwa kekerasan seksual tersebut pertama kali terjadi saat korban berada di kamar tidurnya. Pelaku yang merupakan kakak ipar korban masuk ke dalam kamar dan melakukan tindakan tersebut, yang kemudian berulang di lokasi berbeda.

“Kasus ini tidak terjadi satu kali, tetapi berulang hingga akhirnya korban diketahui dalam kondisi hamil. Korban baru berani menyampaikan kejadian tersebut saat usia kehamilan kurang lebih delapan bulan,” ujarnya.

Setelah laporan diterima, pihak Dinsos P3AKB langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban. Pendampingan meliputi visum medis, visum psikiatri, serta dukungan psikologis.

“Kami dihubungi oleh Polres dan langsung melakukan pendampingan, mulai dari visum hingga pendampingan psikologis. Jika ke depan korban masih membutuhkan pendampingan lanjutan, kami siap untuk terus mendampingi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen tidak akan melepas korban begitu saja dan akan terus hadir dalam proses pemulihan, termasuk mendampingi keluarga korban.

Selain itu, Dinsos P3AKB juga memberi perhatian pada keberlanjutan pendidikan korban. Upaya dilakukan agar korban tidak putus sekolah, termasuk membuka opsi pendidikan alternatif seperti program kejar paket melalui koordinasi dengan dinas terkait.

“Yang terpenting, korban tetap mendapatkan hak pendidikannya. Kami akan upayakan berbagai solusi agar tidak sampai putus sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hafidhatullaily mengungkap, sejak awal tahun 2026 hingga saat ini, pihaknya telah menangani sekitar sepuluh kasus serupa, yang sebagian besar melibatkan anak di bawah umur sebagai korban.

Ia juga menyebut adanya kasus lain dengan pelaku berusia lanjut yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, melainkan tetangga satu lingkungan.

"Kami (Dinsos P3AKB Bondowoso) menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan serta pendampingan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tak hanya mengamankan barang bukti, aparat juga menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut. Kasus ini menjadi gambaran bahwa peredaran narkoba di wilayah Bondowoso masih menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai bersama.

Dari hasil pengungkapan, petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 8,52 gram serta 6.265 butir pil berlogo Y berwarna putih yang diduga merupakan obat keras berbahaya. Barang bukti ini menunjukkan skala peredaran yang cukup signifikan dan berpotensi merusak masyarakat, khususnya kalangan muda.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam press release di Mapolres Bondowoso, Jumat (17/4/2026).

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso, AKP Deky Julkarnain, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian penyelidikan intensif di sejumlah wilayah.

“Dalam pengungkapan kali ini, kami berhasil mengungkap lima kasus dengan total lima tersangka yang kini telah diamankan,” ujarnya.

Menurut AKP Deky, peredaran narkoba jenis sabu dan pil berlogo Y masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda yang rentan menjadi sasaran.

“Kami terus melakukan upaya penindakan dan pencegahan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso,” tegasnya.

Saat ini, kelima tersangka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Bondowoso. Penyidik juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus tersebut.

Polres Bondowoso turut mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pasalnya, Jalan Argopuro yang menghubungkan Desa Jetis dan Desa Pancoran mengalami kerusakan sejak difungsikan sebagai jalur alternatif pascaambrolnya Jembatan Sentong yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember.

Di lokasi, tampak sejumlah ruas jalan mulai rusak akibat sering dilalui kendaraan bertonase berat yang melebihi kelas jalan. Bahkan, saluran drainase di sisi jalan juga mengalami kerusakan karena dilindas kendaraan besar.

Padahal, pemerintah telah mengimbau agar kendaraan besar seperti truk dan bus melintas melalui jalur alternatif Koncer–Tasnan serta Koncer–Kalianyar–Grujugan Kidul. Namun, masih banyak kendaraan berat yang melanggar imbauan tersebut.

Akibatnya, jalan alternatif di ruas Jetis–Pancoran yang tidak sesuai peruntukannya mengalami kerusakan, sehingga memicu keluhan warga karena hingga kini belum ada perbaikan.

Keluhan itu disampaikan salah seorang warga pada Selasa (14/4/2026) siang. Ia mengaku khawatir kondisi jalan rusak dan berlubang sepanjang kurang lebih satu kilometer akan semakin parah jika tidak segera ditangani.

“Sejak jadi jalur alternatif, banyak kendaraan besar yang lewat sini. Akibatnya, jalan yang awalnya rusak sedang kini kondisinya parah dan mengkhawatirkan pengguna jalan,” ujarnya.

Keluhan tersebut dibenarkan Kepala Desa Jetis, Saefuddin Hakim. Ia mengaku telah menerima laporan dari warga dan menyampaikannya kepada dinas terkait agar segera dilakukan perbaikan.

“Di utara balai desa ada sekitar 50 meter yang rusak parah dan perlu tambal sulam. Ada juga beberapa titik lain yang rusak, tepatnya di gapura perbatasan Desa Jetis dan Pancoran,” ungkapnya saat dikonfirmasi di balai desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, menyatakan, dalam waktu dekat jalan tersebut akan diperbaiki dengan metode tambal sulam.

“Dalam waktu dekat, sekitar bulan ini (April), jalan tersebut akan kami tambal sulam, seperti ruas jalan alternatif lainnya,” ujar Ansori saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak melakukan pembiaran terhadap kerusakan jalan tersebut. Menurutnya, masih proses pengadaan bahannya.

“Kemarin kami kehabisan stok bahan material. Aspal sudah tersedia, tinggal bahan lainnya yang sedang kami siapkan. Insyaallah pekan depan sudah kami perbaiki dengan tambal sulam,” tegasnya.

Ansori menambahkan, ruas jalan Jetis–Pancoran tidak dianggarkan untuk revitalisasi. Penanganan yang dilakukan hanya berupa tambal sulam agar jalur alternatif tersebut tetap aman dilalui.

“Belum dianggarkan baik rehabilitasi, maupun rekonstruksi jalan, hanya tambal sulam,” pungkasnya.

Diketahui, pembangunan Jembatan Sentong saat ini telah mulai dikerjakan oleh pihak ketiga. Proyek dengan nilai anggaran Rp17,5 miliar tersebut ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pemanfaatan dana BTT difokuskan pada penanganan awal di titik-titik terdampak, seperti penguatan tebing sungai dengan bronjong serta perbaikan akses jalan dan jembatan sementara. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan dampak bencana tidak semakin meluas.

Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjadi kunci dalam percepatan penanganan di lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan, penggunaan dana BTT dilakukan untuk penanganan darurat di sejumlah titik yang terdampak banjir.

“Penanganan ini kita lakukan secara kolaboratif dengan Dinas BSBK dan dinas terkait. Dana BTT digunakan untuk langkah cepat, terutama pembangunan bronjong di titik-titik rawan,” ujarnya, Senin saat menemani Bupati Abdul Hamid Wahid meninjau pembangunan bronjong di Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang, Senin (13/4/2026).

Ia menyebutkan, terdapat tujuh titik penanganan yang tersebar di beberapa kecamatan, tidak hanya di Desa Wonoboyo, tetapi juga di wilayah lain seperti Tlogosari, Ampelan, hingga Botolinggo.

“Total ada tujuh titik yang ditangani, dan semuanya menggunakan bronjong sebagai solusi awal untuk menahan luapan air,” jelasnya.

Selain itu, total anggaran yang digunakan melalui skema BTT untuk penanganan awal tersebut mencapai sekitar Rp500 juta. Anggaran ini dialokasikan untuk memastikan dampak banjir dapat segera dikendalikan.

“Kurang lebih sekitar Rp500 juta untuk penanganan awal di beberapa titik. Ini sifatnya darurat, yang penting air tidak langsung masuk ke permukiman warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BSBK, Ansori, menambahkan, penanganan terhadap infrastruktur seperti jembatan juga dilakukan secara sementara agar tetap dapat dilalui masyarakat.

“Untuk jembatan yang rusak, sementara kita tangani dulu agar bisa dilewati. Nantinya perbaikan permanen akan diusulkan melalui perubahan APBD,” imbuhnya.

Ansori menegaskan bahwa penggunaan dana BTT merupakan langkah strategis dalam kondisi darurat, sembari menunggu proses penganggaran lanjutan untuk penanganan jangka panjang.

“Yang utama saat ini adalah penanganan cepat. Untuk permanennya, kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bencana yang berulang sejak beberapa tahun terakhir menjadi pengingat bahwa pendekatan reaktif tidak lagi cukup. Diperlukan langkah mitigasi yang terencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso pun mulai mengarahkan kebijakan pada pembangunan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, terutama di wilayah rawan seperti Wonoboyo yang berada di kawasan perbatasan.

Di sisi lain, pemerintah desa turut mengambil peran penting dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap faktor-faktor penyebab banjir, termasuk persoalan sampah dan tata kelola lingkungan.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa penanganan banjir di Wonoboyo tidak hanya berhenti pada langkah sementara, namun diarahkan pada sistem mitigasi jangka panjang.

“Kita sedang membangun sistem penanganan kebencanaan yang terintegrasi, mulai dari preventif hingga penanganan dampaknya. Ini penting karena Wonoboyo termasuk wilayah yang rawan dan berada di perbatasan,” ujarnya saat meninjau pembangunan jembatan dan bronjong di Desa Wonoboyo, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pembangunan bronjong yang saat ini dilakukan menjadi bagian dari langkah awal untuk mengendalikan aliran air agar tidak langsung mengarah ke permukiman warga.

“Bronjong ini sebagai tangkis dan pengarah aliran air. Untuk ke depan, penanganan permanen akan kita koordinasikan, termasuk dengan Kabupaten Situbondo,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan risiko dan optimalisasi sumber pendanaan, baik dari APBD, provinsi, hingga pemerintah pusat, demi mendukung upaya mitigasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Desa Wonoboyo, Tubaeni, menyebut bahwa upaya antisipasi di tingkat desa terus diperkuat, terutama setelah banjir terakhir yang terjadi pada 8 Maret 2026.

“Sekarang kita fokus pada pencegahan. Salah satunya dengan pembangunan bronjong di beberapa titik yang cukup efektif mengurangi luapan air,” ujarnya.

Selain penguatan infrastruktur, pemerintah desa juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tidak membuang sampah ke sungai.

“Kami sudah menyediakan tempat sampah khusus, terutama untuk peternak sapi. Dulu memang ada yang dibuang ke sungai, sekarang sudah mulai tertib,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejumlah langkah cepat telah dilakukan, mulai dari pemasangan bronjong di titik-titik rawan hingga perbaikan rumah warga terdampak. Upaya ini menjadi bagian dari respons pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang berulang hampir setiap tahun di wilayah tersebut.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga mulai merancang solusi jangka panjang melalui koordinasi lintas daerah. Hal ini mengingat lokasi terdampak berada di wilayah perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, sehingga membutuhkan sinergi antarwilayah.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menghadirkan sistem penanganan bencana yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan, penanganan sementara telah dilakukan dengan pemasangan bronjong sebagai tangkis dan pengarah aliran air.

“Alhamdulillah, saat ini sudah dilakukan penanganan sementara, seperti pemasangan bronjong agar air tidak langsung meluap ke permukiman warga,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan, untuk penanganan permanen diperlukan koordinasi dengan Kabupaten Situbondo karena lokasi terdampak berada di perbatasan dua wilayah.

“Penanganan permanen harus kita koordinasikan lintas daerah, karena ini menyangkut aliran sungai di perbatasan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan desa yang rusak akibat banjir. Penanganan sementara dilakukan agar tetap bisa dilalui, sementara perbaikan permanen akan diusulkan melalui perubahan APBD.

“Kita upayakan melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT) dan belanja daerah, meskipun kondisi anggaran saat ini terbatas,” imbuhnya.

Untuk rumah warga terdampak, ia memastikan sebagian besar telah tertangani, termasuk melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak sekitar 100 unit.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, menjelaskan, penanganan dilakukan secara kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ada beberapa titik yang menjadi kewenangan BSBK, BPBD, maupun Perkim. Kami fokus pada penanganan infrastruktur seperti bronjong,” katanya.

Ia menyebut terdapat empat titik utama di Desa Wonoboyo yang telah ditangani, termasuk di area jembatan gapura dan aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan dengan Situbondo.

“Semua ditangani dengan bronjong sebagai solusi sementara agar air tidak langsung masuk ke rumah warga,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan awal melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) mencakup tujuh titik di beberapa kecamatan dengan total anggaran sekitar Rp500 juta.

“Tidak hanya di Wonoboyo, tapi juga di beberapa wilayah lain. Semua penanganan awal menggunakan bronjong,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Wonoboyo, Tubaeni, mengungkapkan, banjir terakhir terjadi pada 8 Maret 2026, mengulang kejadian serupa yang pernah terjadi sejak 2020.

“Alhamdulillah, penanganan langsung dilakukan, terutama dengan pembangunan bronjong di beberapa titik,” ujarnya.

Ia menyebut, hanya sebagian rumah warga yang terdampak dan kini telah diperbaiki, baik secara mandiri maupun melalui bantuan pemerintah daerah.

“Untuk rumah yang rusak parah, sudah dibangun kembali melalui program RTLH,” jelasnya.

Tubaeni juga menambahkan bahwa saat ini telah dibangun bronjong di empat titik yang dinilai cukup efektif mengurangi luapan air.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah desa juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, termasuk dengan menyediakan tempat sampah khusus bagi peternak.

“Dulu memang masih ada yang membuang sampah ke sungai, tapi sekarang sudah kita sediakan fasilitas agar itu tidak terulang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peran aktif masyarakat, khususnya para relawan dan koordinator donor darah di berbagai instansi, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kesinambungan kegiatan donor darah. Tanpa keterlibatan mereka, upaya pemenuhan kebutuhan darah akan sulit berjalan optimal.

Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan donor darah, mulai dari fluktuasi jumlah pendonor hingga kendala teknis di lapangan, membutuhkan strategi bersama yang terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ruang komunikasi dan evaluasi menjadi sangat penting untuk menyatukan langkah.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Bondowoso menggelar kegiatan silaturahmi bersama para koordinator donor darah se-Kabupaten Bondowoso pada Sabtu (11/4/2026) di Aula Sabha Bina Praja.

Dalam legiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB tersebut, Ketua PMI Kabupaten Bondowoso, Juni Sukarno, menegaskan pentingnya sinergi antara PMI dan para koordinator donor darah dalam menjaga kesinambungan stok darah, terutama untuk kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Menurut Juni Sukarno, para koordinator donor darah memiliki peran strategis sebagai penggerak partisipasi masyarakat di lingkungan masing-masing. 

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyusun strategi bersama, mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan agar ke depan lebih optimal,” ujarnya.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, sejumlah agenda dibahas, di antaranya penyusunan rencana kegiatan donor darah, evaluasi pelaksanaan sebelumnya, identifikasi kendala, hingga penguatan jejaring relawan dan instansi. 

"Upaya menjaring pendonor baru serta menjaga loyalitas pendonor tetap juga menjadi fokus utama kami, agar ketersediaan darah tetap terjaga dan aman," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Fathur Rozi turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai langkah PMI dalam memperkuat koordinasi dengan para koordinator donor darah merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Sinergi antara PMI, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan darah tetap aman dan mencukupi bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fathur Rozi.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat komitmen bersama dalam mendorong budaya donor darah sukarela di tengah masyarakat.

Selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah, tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Dewan Kehormatan PMI Agung Tri Handono, Ketua PMI beserta jajaran pengurus, Kepala UDD PMI, Asisten I, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD dr H Koesnadi Bondowoso.

Menariknya, acara juga diselingi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para koordinator donor darah se-Kabupaten Bondowoso sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendukung ketersediaan darah di daerah.

Para peserta yang terdiri dari seluruh koordinator donor darah tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan. Diskusi interaktif dan berbagi pengalaman diharapkan mampu melahirkan strategi konkret dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk donor darah secara rutin dan sukarela. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penerapan ini mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ahli Gizi dapur SPPG Situbondo Suboh Buduan 01 kepada suarajatimpost.com, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan bahwa seluruh petugas menjalankan protokol kebersihan dan keamanan pangan dengan disiplin, mulai dari tahap pengolahan hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

“Seluruh petugas wajib mengenakan APD lengkap, mulai dari masker, penutup kepala, celemek, hingga sarung tangan, sesuai standar yang telah ditetapkan BGN,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan APD menjadi bagian krusial dalam menjaga kualitas sekaligus higienitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, masker dan penutup rambut berfungsi untuk mencegah potensi kontaminasi, seperti debu, bakteri, keringat, maupun rambut yang dapat masuk ke dalam makanan. Standar tersebut mengacu pada prinsip keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Tak hanya itu, sejumlah aturan ketat juga diterapkan di area dapur. Petugas dilarang mengenakan perhiasan, memiliki kuku panjang, serta menggunakan telepon genggam saat menangani makanan.

Selain itu, mereka juga diwajibkan memakai sepatu khusus dapur yang tidak digunakan di luar area produksi.

Pengawasan terhadap penerapan standar ini dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh prosedur berjalan optimal.

Ia menambahkan, langkah tersebut penting untuk menekan risiko terjadinya keracunan makanan serta menjaga mutu konsumsi, khususnya bagi anak-anak sebagai sasaran utama program MBG.

“Pengendalian kualitas menjadi tanggung jawab bersama. Namun secara teknis, kami sebagai ahli gizi memastikan semua standar dipatuhi demi keamanan dan kesehatan anak-anak,” imbuhnya.

Dengan penerapan standar yang ketat, dapur SPPG Situbondo diharapkan mampu menjadi contoh pelaksanaan program MBG yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan pangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah derasnya hujan, beberapa warga hanya bisa pasrah melihat genting rumah mereka beterbangan. Sebagian lainnya berusaha menahan pintu dan jendela agar tidak roboh diterpa angin. Dalam hitungan menit, suasana tenang berubah menjadi kepanikan yang menyelimuti permukiman.

Seorang warga di Kecamatan Jambesari mengaku sempat ketakutan saat angin menghantam rumahnya. Ia bersama keluarga memilih keluar rumah demi menghindari risiko tertimpa bangunan yang rusak. Meski diliputi kecemasan, warga tetap saling membantu satu sama lain setelah angin mulai mereda.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrem bisa datang tanpa peringatan panjang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 15.48 WIB dan melanda beberapa desa di dua kecamatan.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, angin kencang terjadi bersamaan dengan hujan deras dan berdampak di Desa Sumber Anom Kecamatan Tamanan serta Desa Jambeanom, Pengarang, dan Jambesari di Kecamatan Jambesari,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak paling signifikan terjadi di Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari, dengan total delapan rumah mengalami kerusakan ringan dan satu rumah rusak sedang. Sementara di Desa Pengarang tercatat satu rumah rusak sedang, dan di Desa Jambesari satu rumah rusak ringan.

“Selain rumah warga, terdapat satu fasilitas umum berupa kanopi SDN Jambesari 3 yang mengalami kerusakan ringan,” tambahnya.

Tak hanya itu, satu pohon tumbang juga dilaporkan menimpa atap ruko di Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, hingga menyebabkan kerusakan ringan serta sempat menutup akses jalan raya.

Meski menimbulkan kerusakan, Kalaksa memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tim kami bersama unsur terkait langsung bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi,” tegasnya.

BPBD Bondowoso bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, PMI, pemerintah desa, serta masyarakat setempat telah melakukan asesmen, evakuasi pohon tumbang, dan koordinasi lintas sektor untuk percepatan penanganan.

Saat ini, kondisi di lokasi kejadian dilaporkan mulai kondusif. Akses jalan yang sempat tertutup telah kembali normal, sementara sebagian rumah warga yang terdampak sudah mulai diperbaiki secara mandiri.

“Penanganan darurat sudah dilakukan, selanjutnya kami akan melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan laju pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) memastikan, hanya catin yang benar-benar siap secara mental dan emosional yang dapat melanjutkan proses dispensasi.

Tak hanya itu, proses pendampingan dilakukan secara komprehensif melalui pemeriksaan klinis dan konseling intensif. Setiap pasangan muda harus menjalani serangkaian uji kesiapan, mulai dari stabilitas emosi hingga kemampuan menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga keputusan menikah tidak diambil secara gegabah.

Kebijakan ini sekaligus menjadi filter ketat untuk mencegah pernikahan dini dijadikan jalan keluar instan dari persoalan remaja. Pemerintah ingin memastikan bahwa pernikahan bukan sekadar solusi sementara, melainkan keputusan matang yang dipertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan.

Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, dr. Mohammad Imron menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masa depan anak-anak di Bondowoso.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk memetakan kesiapan mental mereka. Kita tidak ingin pernikahan hanya menjadi pelarian tanpa kesiapan, karena dampaknya sangat luas, mulai dari masalah sosial hingga kesehatan nasional seperti stunting," tegas Imron.

Dinsos P3AKB juga memiliki psikolog ahli dalam proses asesmen, Mieke Prasetyo. Dirinya menjelaskan, secara psikologis, remaja di bawah umur seringkali belum memiliki regulasi emosi yang stabil untuk menghadapi dinamika rumah tangga.

"Dalam pemeriksaan ini, kami fokus mengevaluasi kematangan emosional, kemampuan pemecahan masalah, serta pemahaman mereka terhadap peran sebagai suami atau istri. Banyak dari mereka yang secara mental masih dalam tahap perkembangan remaja, sehingga edukasi dan pendampingan ini menjadi krusial agar mereka tidak 'kaget' saat menghadapi realitas pernikahan," jelas Mieke.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Hafidhatullaily, menekankan pentingnya peran orang tua yang turut mendampingi anak-anak mereka selama proses konseling di kantor Dinsos.

"Kami memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti setelah anak menikah. Melalui Bidang PPPA, kami pastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mereka mendapatkan bekal pola asuh yang benar meskipun harus menikah di usia muda," pungkasnya.

Diharapkan dengan adanya keterlibatan psikolog dalam proses ini, angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Bondowoso dapat diminimalisasi melalui persiapan mental yang lebih matang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Saat ini, Bumi Ki Ronggo, menyandang predikat Kabupaten Layak Anak 'Nindya' yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama 355 kabupaten/kota se Indonesia, di Jakarta pada 8 Agustus 2025 lalu. 

Selanjutnya, Bondowoso membidik kategori utama, yang diawali dengan menggelar Bimtek dan Desk Inputan Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026, dengan melibatkan semua perangkat daerah dan berbagai pihak yang digelar di Aula Sabha Bina Praja pada Rabu (9/4/2026) kemarin.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Hafidhatullaily, menjelaskan, keberhasilan program Kabupaten Layak Anak tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

“Ini adalah tujuan bersama. Untuk mewujudkan Bondowoso sebagai kabupaten layak anak, diperlukan kolaborasi 360 derajat yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/4/2026).

Ia merinci, terdapat tujuh pilar utama yang menjadi pendukung program tersebut. Di antaranya pemerintah daerah beserta perangkatnya, kecamatan hingga desa dan kelurahan yang diperkuat dengan regulasi daerah, kebijakan serta dukungan anggaran.

Selain itu, instansi vertikal seperti TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan hingga Kementerian Agama juga berperan dalam penegakan hukum serta pelayanan administrasi kependudukan. Lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, PKK, dan karang taruna turut ambil bagian melalui edukasi pola asuh, pengawasan, serta advokasi.

“Peran kelompok anak juga sangat penting, seperti forum anak dan komunitas kreatif yang menjadi wadah partisipasi serta penyaluran suara anak,” jelasnya.

Tak hanya itu, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga didorong untuk menciptakan lingkungan kerja ramah keluarga serta menghasilkan produk yang layak bagi anak. Media massa pun memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan kampanye edukatif dan melakukan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, kalangan akademisi diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui riset, kajian, pelatihan hingga inovasi yang mendukung kebijakan berbasis data.

Dalam implementasinya, pemenuhan hak anak di Bondowoso difokuskan pada lima klaster utama. Meliputi hak sipil dan kebebasan seperti kepemilikan akta kelahiran, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan pola asuh positif, kesehatan dasar dan kesejahteraan termasuk imunisasi dan penanganan stunting, hingga pendidikan ramah anak serta pemenuhan hak atas waktu luang dan kegiatan budaya.

“Selain itu, perlindungan khusus bagi anak juga menjadi perhatian serius, terutama dalam pencegahan kekerasan, pemulihan psikososial, pendampingan hukum, hingga aksesibilitas bagi anak disabilitas,” tambahnya.

Ia menegaskan, seluruh elemen tersebut harus berjalan secara terpadu agar anak-anak di Bondowoso dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Gelar Bimtek Evaluasi Mandiri KLA 2026

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menunjukkan keseriusannya dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Ruang Sabha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Rabu (8/4/2026) kemarin.

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Solikin, yang hadir mewakili Bupati Bondowoso.

Turut hadir Sekretaris Dinsos P3AKB, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bondowoso, fasilitator KLA, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Asisten I Setdakab Bondowoso, Solikin menegaskan, status Kabupaten Layak Anak bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan merupakan tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak di Bondowoso dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif.

“Evaluasi mandiri ini merupakan instrumen penting untuk memetakan sejauh mana intervensi kebijakan telah menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput. Dibutuhkan sinergi kolektif dari seluruh instansi, bukan kerja sporadis semata,” katanya.

Rakor dan Bimtek ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses evaluasi tahunan KLA, dengan tujuan memperkuat kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam memahami indikator-indikator KLA yang terus berkembang.

"Tentunya target kita yaitu meraih kategori Kabupaten Layak Anak dengan predikat utama," harap Solikin, sembari memberikan penegasan kepada seluruh komponen gugus tugas KLA Kabupaten Bondowoso periode 2026-2030. 

Kegiatan tersebut juga memberikan pendampingan teknis terkait penginputan data pada aplikasi evaluasi, guna memastikan kualitas dan akurasi pelaporan.

Kehadiran fasilitator KLA dalam kegiatan ini turut memberikan ruang konsultasi bagi OPD dan kecamatan dalam mengatasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Beberapa isu krusial yang dibahas antara lain penguatan sistem peradilan pidana anak serta penyediaan fasilitas ramah anak di ruang publik.

Melalui pelaksanaan Evaluasi Mandiri KLA Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan tercapainya validasi data yang akurat dan transparan, sehingga seluruh capaian pembangunan berbasis anak dapat terukur secara objektif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua DPW PKB Jawa Timur, Baddrut Tamam menegaskan, proses penjaringan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemetaan internal DPW serta usulan dari tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui forum musyawarah cabang (Muscab). Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP).

“Periodisasi ini bukan soal orang per orang, tetapi tentang masa kepengurusan 2026–2031. DPW hanya melakukan pemetaan kader yang berpotensi, sementara DPC diberi ruang untuk mengusulkan nama tambahan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2026).

Dalam proses tersebut, DPW PKB Jatim telah memetakan tiga nama yang dinilai layak masuk bursa calon ketua DPC, yakni Ahmad Dhafir, Tohari, dan Ubaidillah. Ketiga nama ini selanjutnya akan mengikuti tahapan fit and proper test yang diselenggarakan oleh DPP PKB.

Menurut Bupati Pamekasan periode 2018-2023 ini, seluruh peserta Muscab telah diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama tambahan di luar hasil pemetaan DPW. Namun, hingga forum berakhir, tidak ada usulan baru yang diajukan.

Tahapan fit and proper test sendiri akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah assessment yang mencakup uji kemampuan kepemimpinan, keadilan, dan konsistensi. Selanjutnya, para kandidat akan menjalani sesi wawancara mendalam.

“Hasil dari dua tahapan itu akan menjadi dasar bagi DPP untuk menetapkan dan menerbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan periode 2026–2031,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh kandidat yang masuk dalam pemetaan telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari kepengurusan, termasuk kesiapan untuk menjabat sebagai ketua apabila ditetapkan oleh DPP.

"Meski demikian, kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua tetap berada di DPP PKB. DPW hanya bertugas melakukan pemetaan awal dan memfasilitasi proses penjaringan aspirasi dari tingkat bawah," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penetapan tiga nama tersebut bukan tanpa proses. Mekanisme internal partai melalui evaluasi kinerja oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menjadi dasar utama dalam menjaring kandidat, sebelum akhirnya diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diputuskan.

Meski belum ada penentuan siapa pimpinan DPC PKB Bondowoso, panitia memastikan roda organisasi tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan. Proses transisi kini tinggal menunggu keputusan final dari DPP yang diperkirakan tidak akan memakan waktu lama dan berkisar dalam satu pekan yang akan datang.

Ketua Panitia Muscab PKB Bondowoso, Sutriono, menjelaskan, ahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dalam forum pleno, rekomendasi DPW yang berbasis pada penilaian kinerja pengurus inti telah dibacakan dan disepakati.

“Dari mekanisme yang ada, DPW melakukan evaluasi kinerja di lapangan, termasuk menyerap masukan dari tokoh masyarakat dan kiai. Hasilnya kemudian dihimpun dan diusulkan ke DPP, lalu DPP menetapkan tiga nama,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Adapun tiga kandidat yang muncul dalam forum tersebut adalah Ahmad Dafir, Tohari, dan Ubaidillah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB Jawa Timur. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas berdasarkan rekam jejak dan hasil evaluasi internal partai.

Sutriono menegaskan, forum pleno juga telah memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan tambahan nama. Namun hingga forum ditutup, tidak ada usulan lain yang masuk, sehingga jumlah kandidat tetap tiga orang.

“Sudah dibuka kesempatan di forum pleno, tetapi tidak ada tambahan. Artinya forum sudah mencukupkan tiga nama ini untuk diusulkan,” jelasnya.

Selanjutnya, ketiga nama tersebut akan diproses di tingkat DPW sebelum disahkan oleh DPP menjadi satu nama ketua definitif. Menurut Sutriono, keputusan final sepenuhnya menjadi kewenangan DPP sebagai bagian dari mekanisme nasional partai.

“Kita tunggu saja, kemungkinan tidak lama lagi karena ini proses nasional dan biasanya dilakukan serentak,” imbuhnya.

Terkait kondisi kepemimpinan saat ini, ia memastikan tidak ada kekosongan. Menurutnya, partai telah menyiapkan mekanisme transisi agar organisasi tetap berjalan.

“Yang jelas tidak akan ada kekosongan kepemimpinan. Mekanismenya sudah diatur dalam AD/ART dan disiapkan oleh DPP,” tegasnya.

Ia menambahkan, meski berbeda dari pola sebelumnya, proses kali ini tetap menjamin kesinambungan kepemimpinan hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) dari DPP. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para prajurit tersebut diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan pra penugasan di Bogor sebelum diterjunkan sebagai bagian dari Satgas TNI Konga 32T di Lebanon.

Keikutsertaan prajurit asal Bondowoso dalam misi internasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah. Pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menilai, keterlibatan tersebut menunjukkan kontribusi nyata Kabupaten Bondowoso dalam mendukung peran Indonesia di kancah global, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Namun di balik kebanggaan itu, terselip kewaspadaan tinggi mengingat situasi keamanan di Lebanon yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Karena itu, seluruh prajurit diingatkan untuk tetap disiplin, siaga, serta menjalankan setiap prosedur dengan penuh tanggung jawab selama menjalankan tugas negara.

Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Prawito, menyampaikan bahwa pelepasan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk dukungan moril dari pemerintah daerah dan masyarakat kepada para prajurit yang akan bertugas di luar negeri.

“Kami mewakili Forkopimda dan seluruh masyarakat Bondowoso merasa bangga. Ini menjadi bukti bahwa daerah kita memiliki andil dalam penugasan internasional,” ujarnya.

Ia juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Bondowoso agar para prajurit yang diberangkatkan dapat menjalankan tugas dengan baik serta kembali dalam keadaan selamat dan lengkap.

“Kami mohon doa restu, semoga seluruh personel yang berangkat hari ini dapat kembali dalam kondisi sehat walafiat,” katanya.

Terkait kondisi di daerah penugasan, Prawito menegaskan pentingnya kewaspadaan dan kedisiplinan prajurit. Ia mengingatkan agar seluruh personel selalu mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta menjaga kesiapsiagaan selama bertugas.

“Situasi di Lebanon saat ini tidak baik-baik saja. Prajurit harus selalu waspada, disiplin, dan mentaati SOP yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para prajurit tidak melupakan aspek spiritual selama menjalankan tugas, dengan senantiasa berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran.

“Yang paling utama, sertakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keselamatan selama penugasan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap prajurit TNI telah dibekali kesiapan untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk dalam kondisi berisiko tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Penugasan adalah kebanggaan dan kehormatan bagi prajurit. Dalam kondisi apapun, prajurit siap melaksanakan tugas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran, program ini tetap menjadi prioritas sebagai upaya menjaga kualitas hunian masyarakat miskin.

Perbaikan dijadwalkan mulai April 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan, dengan pola pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana utama pembangunan.

Namun di balik intervensi tersebut, tantangan besar masih membayangi. Data Pemkab menunjukkan jumlah RTLH di Bondowoso mencapai sekitar 60 ribu unit, jauh melampaui kemampuan pembiayaan daerah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cintaku) Bondowoso, Dadan Kurniawan, mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor utama berkurangnya jumlah RTLH yang bisa ditangani tahun ini.

Meski demikian, ia memastikan pelaksanaan program tetap berjalan dengan skema yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Pengerjaannya tetap di masyarakat,” ujarnya usai menghadiri kegiatan di Command Center Pemkab Bondowoso, Kamis (2/4/2026).

Dalam program ini, setiap unit rumah akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20 juta. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kelayakan struktur bangunan, mulai dari perbaikan atap, lantai, hingga dinding rumah.

Dadan menambahkan, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menarik dukungan dari pemerintah pusat.

Pengajuan bantuan dilakukan melalui aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan), yang menjadi pintu masuk program perumahan berbasis data nasional.

Selain itu, Pemkab Bondowoso juga mengusulkan bantuan melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR.

“Memang dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan puluhan ribu RTLH yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam mewujudkan hunian yang layak bagi warga Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Transformasi tersebut menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, efisiensi belanja daerah, serta optimalisasi potensi lokal yang bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan hingga ke daerah.

“Transformasi budaya ASN ini menjadi keharusan. Kita harus memperkuat SDM, baik dari sisi kompetensi teknis, integritas, maupun etika kerja yang semuanya berbasis regulasi,” ujarnya usai rapat koordinasi peningkatan PAD di Aula Sabha Bina Praja, Kamis (2/4/2026).

Selain penguatan SDM, Pemkab Bondowoso juga melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan anggaran lebih efektif dan fokus pada program prioritas.

“Perjalanan dinas harus selektif. Jika tidak terlalu penting, tidak perlu dilakukan. Kita arahkan anggaran pada belanja prioritas seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian indikator kinerja utama,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi seluruh potensi daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Bondowoso dengan kontribusi sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Potensi daerah harus dimaksimalkan, mulai dari pertanian, UMKM hingga sektor lainnya. Program seperti kawasan rumah pangan lestari juga terus kita dorong agar masyarakat bisa mandiri secara pangan,” jelasnya.

Tak hanya itu, digitalisasi di berbagai sektor juga menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Digitalisasi sudah berjalan, tapi perlu diperkuat. Ini penting agar semua sektor, baik pajak maupun retribusi, bisa lebih optimal dalam mendukung peningkatan PAD,” imbuhnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bondowoso menargetkan PAD tahun 2026 sebesar Rp328 miliar dan optimistis dapat tercapai melalui penguatan sistem serta pemanfaatan potensi daerah secara maksimal.

“Kuncinya ada pada perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi hasil,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi rawan kepadatan hingga berpotensi memicu kecelakaan, terlebih karena jalur di jalan Letjen Suprapto kini diberlakukan dua arah.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Bondowoso, Deky Andi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Kamis (2/4/2026), membenarkan adanya gangguan pada traffic light tersebut.

“Untuk traffic light di perempatan Kantor Pos memang ada kendala. Gangguan terjadi pada sistemnya, dan sejak dua hari lalu hingga sekarang masih dalam proses perbaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan estimasi waktu perbaikan. Pasalnya, kerusakan yang terjadi bersifat berulang meski telah beberapa kali dilakukan pembenahan.

“Kami belum bisa menyebutkan estimasi perbaikannya, karena sudah beberapa kali diperbaiki namun gangguan yang sama kembali terjadi,” jelasnya.

Sebagai langkah sementara, Dishub Bondowoso telah melakukan penanganan persuasif dengan memasang banner imbauan di lokasi. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada saat melintas.

Selain itu, petugas juga disiagakan di lapangan untuk memantau kondisi lalu lintas dan mengantisipasi potensi kecelakaan.

“Kami juga melakukan pemantauan melalui tim di lapangan. Teman-teman setiap hari memberikan informasi jika ada gangguan pada perlengkapan jalan,” tambahnya.

Pihaknya juga tengah melakukan survei terhadap seluruh traffic light di wilayah Bondowoso guna memastikan kondisi serupa tidak terjadi di titik lain.

Deky mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama lampu lalu lintas tersebut belum berfungsi normal.

“Kami mohon pengendara yang melintas di perempatan Kantor Pos untuk berhati-hati dan tidak saling serobot, demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat tiga jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut.

“Ada tiga jembatan yang mengalami kerusakan, yakni penghubung Bandilan–Sempol, Bandilan–Tarum, dan Bandilan–Klekean,” ujarnya.

Ia memastikan, pemerintah daerah akan segera melakukan penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terputus total. Perbaikan sementara ditargetkan rampung dalam waktu singkat.

“Untuk jembatan di lokasi ini, insya Allah akan kami lakukan penanganan sementara agar bisa digunakan terlebih dahulu, meskipun dengan keterbatasan. Kami targetkan dalam setengah bulan sudah bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Selain itu, penanganan permanen akan direncanakan melalui skema perubahan anggaran. Jika belum memungkinkan, pembangunan akan diusulkan pada APBD induk tahun 2027.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bondowoso, Ansori, menyampaikan bahwa perbaikan darurat akan dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Penanganan menggunakan anggaran BTT dengan pagu sekitar Rp370 juta untuk tiga titik. Pelaksanaannya secepatnya, dengan estimasi pengerjaan antara satu hingga tiga hari,” terangnya saat dikonfirmasi pada Rabu (1/4/2026).

Di sisi lain, Sundari, Kepala Desa Bandilan mengungkapkan bahwa banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir hingga menyebabkan jembatan ambruk.

“Hujan yang turun sangat lebat, bahkan di wilayah atas lebih deras lagi, sehingga menyebabkan banjir besar. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakibatkan jembatan ambruk,” ungkapnya.

Ia menyebut, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi ribuan warga. Tercatat sekitar 2.601 kepala keluarga (KK) di Desa Bandilan dan sekitar 1.560 KK di Desa Sempol bergantung pada jalur tersebut.

“Kami memohon kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar segera menindaklanjuti, karena ini satu-satunya jalan poros penghubung kedua desa,” katanya.

Untuk sementara, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui Bandilan Selatan menuju Sempol. Namun, kondisi jembatan di jalur tersebut juga dinilai kurang layak.

“Kalau harus memutar, jaraknya sekitar dua hingga tiga kilometer,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam penyampaiannya, Bupati menyebut realisasi APBD 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari total anggaran sebesar Rp2 triliun, realisasi mencapai Rp1,97 triliun atau sekitar 98,67 persen.

“Realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian yang optimal, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 92,62 persen,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, tingkat penyerapan anggaran mencapai 91,83 persen dari total anggaran sebesar Rp2,09 triliun. Adapun realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,92 triliun.

Selain itu, pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp96,55 miliar juga terealisasi sedikit lebih tinggi, yakni Rp96,69 miliar.

Dalam paparannya, Bupati juga menyoroti capaian makro pembangunan daerah sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan menjadi 5,32 persen, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen.

“Pertumbuhan ini terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, yang menunjukkan geliat ekonomi daerah semakin membaik,” katanya.

Dari sisi kesejahteraan, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui indeks gini mengalami penurunan menjadi 0,271 pada 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,333.

Penurunan juga terjadi pada tingkat pengangguran. Dalam periode 2024–2025, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 4.716 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,55 persen.

Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso mencapai angka 71,72 atau meningkat 0,50 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Bondowoso dalam kategori pembangunan manusia “tinggi”.

Bupati menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi melalui berbagai program pembangunan.

“Kami berharap adanya masukan dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2027 yang digelar di Bondowoso, Senin (30/3/2026).

Bupati menyebut pembangunan Bondowoso saat ini menunjukkan tren positif, meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis.

“Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,32 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 12,20 persen, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 2,55 persen,” ujarnya.

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga membaik dengan indeks gini sebesar 0,271. Namun demikian, ia mengakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan capaian provinsi dan nasional.

Bupati menekankan, kondisi tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih cepat dan merata.

Sejumlah isu strategis pun menjadi perhatian, di antaranya kerawanan bencana, alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, hingga belum optimalnya infrastruktur.

Untuk itu, tema pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2027 ditetapkan sebagai “Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”.

Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas serta penguatan pelayanan dasar.

Dalam paparannya, Bupati juga memaparkan sejumlah target indikator makro tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,94 hingga 6 persen, tingkat kemiskinan ditekan menjadi 11 persen, serta IPM ditargetkan mencapai 72,60.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 3,03 hingga 3,87 persen, serta indeks gini di angka 0,317.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Bondowoso menyiapkan sejumlah program prioritas, mulai dari penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi pasar.

Selain itu, program peningkatan SDM melalui beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda juga menjadi fokus utama.

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah melanjutkan program “Rantas” (Ruas Infrastruktur Jalan Tuntas) guna meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Bupati juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik serta penguatan sistem merit bagi aparatur sipil negara.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kinerja, serta mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan agar lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Interaksi sederhana seperti mengobrol, saling mendengarkan, hingga tertawa bersama terbukti mampu membantu meredakan stres. Kehadiran orang-orang terkasih menjadi ruang aman untuk berbagi cerita, melepas penat, bahkan mengurangi rasa sedih dan kesepian.

Tak hanya dari sisi psikologis, silaturahmi juga memiliki makna yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama di momen Idulfitri. Silaturahmi menjadi salah satu amalan yang dianjurkan karena dapat mempererat ukhuwah atau persaudaraan antar sesama.

Dalam Islam, menjaga hubungan silaturahmi diyakini membawa banyak keberkahan, di antaranya melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Selain itu, Idulfitri juga menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan, menghapus kesalahan, serta memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang.

Silaturahmi juga melatih kepekaan sosial dan menumbuhkan rasa empati. Dengan saling berkunjung atau sekadar berkomunikasi, seseorang dapat lebih memahami kondisi dan perasaan orang lain, sehingga kepedulian pun semakin kuat.

Di tengah kesibukan dan rutinitas, momen Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk kembali mempererat hubungan yang mungkin sempat terputus. Bahkan bagi yang tidak dapat mudik, silaturahmi tetap bisa dilakukan melalui video call atau media komunikasi lainnya.

Dengan begitu, jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk tetap terhubung, saling memaafkan, dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Berbagai Sumber

Tak hanya terkenal dengan kulinernya seperti sate dan bebek khas Madura, pulau ini juga menyimpan banyak tempat wisata yang cocok dikunjungi bersama keluarga. Suasananya yang relatif lebih tenang dibanding kota besar menjadikan Madura pilihan tepat untuk liburan yang nyaman.

Berikut 10 destinasi wisata di Madura yang bisa menjadi referensi libur Lebaran Anda:

1. Pantai Lombang

Pantai Lombang di Sumenep terkenal dengan pasir putihnya yang luas serta deretan cemara udang yang unik. Ombaknya yang tenang membuat pantai ini aman untuk wisata keluarga.

2. Pantai Slopeng

Masih di Sumenep, Pantai Slopeng menawarkan hamparan pasir berbukit (gumuk) yang jarang ditemukan di tempat lain. Sunset di pantai ini menjadi daya tarik utama.

3. Gili Labak

Pulau kecil ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang jernih. Gili Labak menjadi favorit wisatawan untuk snorkeling dan menikmati suasana pulau yang masih alami.

4. Bukit Jaddih

Bekas tambang kapur di Bangkalan ini kini disulap menjadi destinasi wisata unik dengan tebing putih dan kolam berwarna biru kehijauan yang Instagramable.

5. Api Tak Kunjung Padam

Wisata ikonik di Pamekasan ini menyuguhkan fenomena api abadi yang terus menyala. Tempat ini paling menarik dikunjungi saat malam hari.

6. Pantai Camplong

Terletak di Sampang, Pantai Camplong dikenal ramah anak dengan ombak yang tenang. Di sekitar lokasi juga tersedia berbagai kuliner khas Madura.

7. Air Terjun Toroan

Air terjun ini memiliki keunikan karena langsung mengalir ke laut. Suasana alamnya masih asri dan cocok bagi wisatawan pencinta ketenangan.

8. Keraton Sumenep

Destinasi sejarah ini menampilkan perpaduan arsitektur Jawa, Eropa, dan Tiongkok. Di dalamnya terdapat museum dengan koleksi benda bersejarah.

9. Masjid Agung Sumenep

Menjadi destinasi religi favorit saat Lebaran, masjid ini memiliki arsitektur khas yang menarik sekaligus nilai sejarah tinggi.

10. Pantai 9 (Pantai Sembilan)

Pantai ini terkenal dengan pasir putih bersih dan air laut yang jernih. Beragam aktivitas wisata air seperti snorkeling hingga banana boat bisa dinikmati di sini.

Liburan Lebaran Lebih Berkesan

Madura menawarkan pengalaman liburan yang beragam dalam satu kawasan, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi. Dengan perencanaan yang matang, libur Lebaran 2026 bisa menjadi momen tepat untuk menjelajahi keindahan “Surga Timur Jawa” ini bersama keluarga. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : beritasatu.com

Hidangan berbahan dasar ayam kampung ini dikenal dengan cita rasa pedas gurih yang kuat dan autentik. Tak sekadar menu biasa, ayam lodho telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat, terutama saat selamatan hingga perayaan hari raya. Bahkan, kuliner ini kini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda karena nilai historis dan kearifan lokal yang melekat di dalamnya.

Dahulu, ayam lodho hanya disajikan dalam acara hajatan dan tidak diperjualbelikan. Namun seiring waktu, hidangan ini berkembang menjadi ikon kuliner khas Trenggalek yang banyak dicari, baik oleh warga lokal maupun wisatawan yang datang dari berbagai daerah.

Salah satu penjaga cita rasa otentik tersebut adalah Warung Ayam Lodho Pak Yusuf yang berada di Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan. Berdiri sejak 1987, warung ini menjadi salah satu pelopor yang konsisten mempertahankan resep tradisional turun-temurun.

Pemilik warung, Ayub Nualak, mengungkapkan bahwa proses memasak ayam lodho memiliki teknik khusus yang tidak bisa sembarangan. Pemilihan ayam kampung berkualitas menjadi kunci utama sebelum diolah lebih lanjut.

“Setelah dibersihkan, ayam dijepit dengan kayu agar matang merata, lalu dibakar di atas arang. Ini yang membuat aromanya khas. Jadi bukan diasap, tapi benar-benar dibakar,” ujarnya, Selasa (23/3/2026) kemarin.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan memasak ayam bersama kuah santan berbumbu rempah pedas hingga dagingnya empuk dan bumbu meresap sempurna. Dalam satu sajian, ayam lodho biasanya disandingkan dengan nasi gurih serta urap-urap, menciptakan perpaduan rasa yang kaya dan menggugah selera.

“Resep ini sudah diwariskan dari kakek kami dan tetap kami jaga sampai sekarang,” tambah Ayub.

Dari sisi harga, kuliner legendaris ini masih tergolong ramah di kantong. Satu porsi ayam lodho dibanderol mulai Rp25.000, sementara paket keluarga bisa dinikmati dengan harga sekitar Rp183.000.

Kini, ayam lodho tidak hanya menjadi favorit masyarakat lokal, tetapi juga menjelma sebagai daya tarik wisata kuliner yang memperkuat identitas budaya Trenggalek. Di tengah arus modernisasi, kehadirannya menjadi bukti bahwa cita rasa tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati penikmatnya, terutama saat momen pulang kampung seperti Lebaran. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : beritasatu.com

Microsleep merupakan kondisi ketika seseorang tertidur dalam waktu sangat singkat, hanya beberapa detik. Meski singkat, kondisi ini cukup membuat otak berhenti memproses informasi dari sekitar. Situasi ini tentu sangat berisiko, terutama bagi pengemudi yang membutuhkan konsentrasi penuh di jalan.

Karena itu, penting memahami microsleep mulai dari pengertian, gejala, hingga dampaknya agar risiko kecelakaan saat mudik bisa ditekan.

Apa Itu Microsleep?

Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung sekitar beberapa detik, bahkan kurang dari 15 detik. Kondisi ini terjadi secara tidak sadar, berbeda dengan tidur sejenak yang disengaja.

Seseorang yang mengalami microsleep bisa saja tampak tetap terjaga, bahkan dengan mata terbuka. Namun, pada saat itu otak sebenarnya tidak memproses informasi seperti dalam kondisi sadar penuh.

Karena durasinya sangat singkat, banyak orang tidak menyadari telah mengalaminya. Tak jarang kondisi ini dianggap sekadar kehilangan fokus atau melamun sesaat.

Microsleep bisa dialami siapa saja, termasuk orang tanpa gangguan tidur. Kondisi ini sering muncul saat melakukan aktivitas monoton, seperti mengemudi di jalan tol yang panjang dan sepi.

Apa yang Terjadi di Otak?

Saat microsleep terjadi, aktivitas otak mengalami perlambatan seperti fase awal tidur. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya sama dengan tidur normal.

Sebagian area otak masih aktif, terutama yang berperan dalam menjaga kewaspadaan. Meski begitu, kemampuan otak dalam merespons rangsangan, seperti suara dan visual, menurun.

Tanda fisik juga bisa muncul sebelum microsleep, seperti gerakan mata yang melambat, kelopak mata mulai turun, hingga tatapan kosong. Ini menjadi sinyal awal tubuh mulai kehilangan kewaspadaan.

Gejala yang Perlu Diwaspadai

Microsleep sering tidak disadari, tetapi ada beberapa tanda yang bisa dikenali, di antaranya:

• Mata terasa berat atau sempat tertutup beberapa detik
• Kepala tiba-tiba terangguk
• Sering menguap
• Tatapan kosong
• Tubuh tersentak tiba-tiba
• Tidak ingat beberapa menit terakhir saat berkendara

Dalam kondisi lebih serius, pengemudi mulai sulit menjaga kendaraan tetap di jalur dan menjadi lambat merespons situasi di jalan.

Penyebab Microsleep

Penyebab utama microsleep adalah kurang tidur dan kelelahan. Ketika tubuh tidak mendapat istirahat cukup, dorongan untuk tidur akan meningkat.

Selain itu, beberapa faktor lain juga berperan, seperti:

• Begadang atau kualitas tidur buruk
• Aktivitas monoton dalam waktu lama
• Perjalanan jauh di jalan lurus dan minim rangsangan
• Konsumsi obat yang menyebabkan kantuk

Gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea, dan narcolepsy juga dapat meningkatkan risiko microsleep.

Kapan Sering Terjadi?

Microsleep bisa terjadi kapan saja, tetapi risikonya meningkat saat tubuh lelah. Kondisi ini juga sering muncul pada siang hingga sore hari, saat tubuh mengalami penurunan energi alami atau dikenal sebagai post-lunch dip.

Pekerja malam juga berisiko tinggi mengalaminya, terutama saat berkendara pulang setelah begadang semalaman.

Bahaya Microsleep Saat Berkendara

Dampak paling fatal dari microsleep adalah kecelakaan. Dalam hitungan detik saja, kendaraan bisa keluar jalur tanpa kendali.

Saat microsleep terjadi, pengemudi menjadi tidak responsif dan terlambat bereaksi terhadap kondisi jalan. Bahkan tidur dua detik saja sudah cukup membuat kendaraan melenceng, apalagi dalam kecepatan tinggi.

Sejumlah penelitian menunjukkan banyak kasus kecelakaan diawali tanda-tanda microsleep, seperti kedipan mata yang melambat hingga akhirnya mata tertutup beberapa detik sebelum tabrakan terjadi.

Cara Mencegah Microsleep Saat Mudik

Microsleep dapat dicegah dengan langkah sederhana, terutama saat perjalanan jauh:

• Pastikan tidur cukup 7–9 jam sebelum berkendara
• Segera berhenti dan istirahat jika mulai mengantuk
• Manfaatkan tidur singkat untuk memulihkan fokus
• Konsumsi kafein secukupnya untuk meningkatkan kewaspadaan
• Bergantian mengemudi jika bepergian bersama
• Lakukan peregangan ringan saat berhenti
• Hindari obat yang memicu kantuk sebelum perjalanan

Jika microsleep sering terjadi meski sudah cukup istirahat, sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan tidur.

Microsleep adalah tidur singkat yang berlangsung hanya beberapa detik, namun berdampak besar terhadap keselamatan, terutama saat berkendara. Kondisi ini umumnya dipicu kelelahan, kurang tidur, dan aktivitas monoton.

Meski terlihat sepele, microsleep dapat menyebabkan kecelakaan fatal dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mengenali tanda-tandanya dan mengambil langkah pencegahan menjadi hal penting.

Dengan kondisi tubuh yang fit dan kewaspadaan yang terjaga, perjalanan mudik bisa berlangsung lebih aman dan nyaman. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : beritasatu.com

Namun demikian, masyarakat tetap perlu bijak dalam mengonsumsi makanan saat Lebaran. Pola makan yang berlebihan, terutama makanan tinggi lemak, gula, dan santan, berpotensi meningkatkan kadar kolesterol serta memicu gangguan kesehatan lainnya.

Agar tetap sehat dan bugar selama merayakan hari raya, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan:

1. Batasi konsumsi gorengan, kue kering, serta makanan bersantan seperti rendang dan opor. Jenis makanan ini umumnya mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi.
2. Kurangi asupan makanan dan minuman manis. Sebagai alternatif, masyarakat dapat memilih porsi kecil atau menggantinya dengan buah segar yang lebih menyehatkan.
3. Perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta pilih lauk yang lebih sehat seperti ikan atau ayam tanpa kulit. Pola makan seimbang akan membantu menjaga kondisi tubuh tetap optimal.
4. Tetap aktif bergerak meskipun suasana Lebaran identik dengan berkumpul dan bersantai. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki setelah makan dapat membantu proses pencernaan.
5. Hindari makan secara berlebihan dan tidak langsung berbaring setelah makan, karena dapat memicu gangguan pencernaan dan penumpukan lemak.
6. Bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit seperti kolesterol tinggi atau diabetes, penting untuk lebih disiplin dalam menjaga pola makan. Selain itu, konsumsi obat sesuai anjuran dokter tetap harus dilakukan guna menjaga kondisi tubuh tetap stabil.

Dengan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat tetap dapat menikmati momen Lebaran dengan nyaman tanpa mengabaikan kesehatan. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Instagram @alodokter_id

Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Jamali, mengatakan laporan kebakaran diterima pada pukul 23.13 WIB. Petugas Damkar langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi tiga menit kemudian, tepatnya pukul 23.16 WIB.

“Kami langsung melakukan upaya pemadaman begitu tiba di lokasi, sekaligus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan penjaga pasar,” ujarnya.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh Kusnu (56), seorang warga yang saat itu hendak pulang usai makan di warung. Ia melihat kepulan asap tebal dari dalam ruko milik Nur Ahmad Penta (29).

"Menyadari adanya bahaya, Kusnu segera memanggil petugas pasar," kata Jamali.

Petugas pasar sempat berupaya membuka rolling door dan memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.

"Namun, api justru semakin membesar hingga akhirnya dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran," imbuhnya.

Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material sekitar Rp7 juta," ungkap Jamali.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendataan di lokasi serta memastikan kondisi aman. Sejumlah pihak turut terlibat dalam penanganan kejadian ini, di antaranya Polres Bondowoso, Polsek Kota, Satlantas Bondowoso, serta petugas penjaga pasar.

Saat ini, situasi di lokasi telah kembali kondusif dan petugas Damkar kembali siaga untuk mengantisipasi kejadian serupa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan warga.

Tahun ini, sebanyak 134 titik jalan di berbagai wilayah Bondowoso menjadi sasaran perbaikan dengan dukungan anggaran dari APBD murni 2026 dan dieksekusi oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK).

Perencanaan Disiapkan Matang

Pemkab Bondowoso memastikan pengerjaan dilakukan secara terencana dan tidak terburu-buru. Tahapan perencanaan serta persiapan teknis telah dimulai sejak Februari hingga Maret 2026.

Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan berjalan optimal serta menghasilkan kualitas jalan yang lebih tahan lama dan sesuai standar. Sementara itu, pengerjaan fisik di lapangan dijadwalkan mulai akhir Maret hingga awal April 2026.

Fokus pada Kenyamanan dan Keselamatan

Di sejumlah titik, alat berat seperti road roller dan asphalt paver mulai dikerahkan. Hal ini menjadi tanda keseriusan pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.

Program RANTAS diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan pengguna jalan. Selain itu, akses transportasi yang lebih baik juga akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, baik di wilayah desa maupun perkotaan.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbaikan jalan tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan akses yang semakin baik, distribusi barang dan jasa diharapkan berjalan lebih lancar.

Pemkab Bondowoso optimistis program RANTAS 2026 mampu menghadirkan infrastruktur yang lebih mantap dan merata, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan jalan yang layak dan aman dilalui. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kabupaten Bondowoso yang pernah mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi dan The Highland of Paradise memiliki banyak destinasi wisata yang bisa memanjakan mata para pelancong penikmat wisata alam. 

Kota dengan makanan khas tapenya ini memiliki berbagai destinasi wisata yang tak kalah menarik dengan daerah lain sekedar untuk memanjakan mata para wisatawan yang merindukan kesejukan serta kedamaian.

Apalagi saat ini Bondowoso memiliku kawasan UNESCO Global Geopark yang situs geologinya banyak terdapat di kawasan Kecamatan Ijen, menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan masa libur Lebaran tahun 2026 bersama keluarga tercinta. 

Berikut adalah destinasi wisata alam di Kecamtan Ijen Kabupaten Bondowoso yang patut dikunjungi saat nikmati libur lebaran: 

1. Kawah Ijen

Kawah Ijen yang terletak di Kabupaten Bondowoso ini merupakan wisata yang menjadi primadona dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Destinasi wisata ini berada pada ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Menariknya, Kawah Ijen memiliki kawah asam terluas di dunia dengan warna tosca, karena kandungan belerang yang tinggi. Selain itu, banyak wisatawan yang berburu dan menikmati keunikan serta keindahan blue fire yang dapat ditemukan di waktu-waktu tertentu di Kawah Ijen. 

Bagi wisatawan yang penasaran dan ingin berburu pesona dari keunikan dan keindahan blue fire, pengunjung bisa mulai mendaki pukul 02.00 WIB dini hari sejak dibukanya pendakian. 

Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen ini ada baiknya menyiapkan jaket, penerangan, hingga masker, untuk keamanan pengunjung dari asap belerang yang mengepul. 

2. Kawah Wurung

Wisatawan yang ingin menikmati hamparan pemandangan padang rumput dan perbukitan hijau dengan latar belakang pegunungan Ijen yang dapat memanjakan mata, dapat mengunjungi Kawah Wurung. Lokasinya pun tidak terlalu jauh dari pendakian Kawah Ijen. 

Pengunjung pun bisa melakukan berbagai aktivitas outdoor di kawasan Kawah Wurung. Seperti tracking, bersepeda, hingga camping. 

Di kawasan destinasi wisata ini juga bisa pengunjung temukan banyak spot swafoto yang dijamin instagramable. 

Kawah Wurung merupakan salah satu situs Ijen Global Geopark (UGG) di wilayah Kabupaten Bondowoso yang berada pada ketinggian 1500 mdpl. Olah karena itu, cuaca di destinasi wisata yang satu ini masih terasa cukup dingin. 

Keindahan Kawah Wurung sering kali disamakan dengan bukit teletubbies yang ada di Gunung Bromo. Kadang juga disamakan dengan padang rerumputan yang ada di Selandia Baru. 

Bagi wisatawan yang ingin memanjakan mata dengan menikmati keindahan alam pegunungan Ijen di Kawah Wurung, pengunjung bisa memasuki kawasan tersebut pada pukul 12.00 WIB. 

3. Kalipait

Masih di kawasan Unesco Global Geopark (UGG), destinasi wisata yang patut dikunjungi berikutnya adalah Kalipait. 

Kalipait merupakan rembesan Kawah Ijen yang mengalir membentuk sungai kecil. Kadar belerangnya pun cukup tinggi. Sehingga airnya berwarna hijau dan berbusa. 

Di tempat wisata ini, panorama hutan pinus dan tebing-tebing batu yang landai ini bisa menjadi salah satu background menjadi spot swafoto bagi para wisatawan yang suka berselfie ria. 

Untuk menjangkau destinasi wisata yang satu ini, para pengunjung tak perlu repot karena lokasinya tak jauh di pinggir jalan raya menuju Kawah Ijen maupun Kawah Wurung. 

Untuk memasuki kawasan wisata ini, pengunjung bisa bebas masuk karena tidak ada jam buka ataupun tutup. 

4. Air Terjun Blawan

Air terjun Blawan merupakan salah satu keindahan alam yang tersembunyi di Kabupaten Bondowoso. Tepatnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol. 

Wisatawan bisa mengunjungi spot wisata yang satu ini setelah mendaki Kawah Ijen. Dengan ketinggian sekira 30 meter, Air Terjun Blawan menyuguhkan pemandangan yang unik dan menyejukkan. 

Aliran air belerang dari Kalipait ini sangat berbeda dengan air terjun lainnya. Uniknya, air akan terjun bebas memasuki tanah dan kemudian muncul kembali di daerah Asembagus, Kabupaten Situbondo sebelum akhirnya bermuara ke laut Jawa. 

Bagi wisatawan yang suka petualangan, akses menuju ke Air Terjun Blawan ini cukup menantang dengan dikelilingi tebing-tebing tinggi yang menjadikan suasana semakin alami. 

Meski hanya bisa dilihat, air terjun ini tetap menakjubkan dengan suara gemuruh air yang sangat deras memberikan sensasi yang begitu memesona. 

Selain itu, di kawasan Air Terjun Blawan, juga terdapat destinasi yang tak kalah alami seperti pemandian Damar Wulan dan Goa Kapur. 

Pengunjung bisa menikmati keeksotisan Air Terjun Blawan sejak pukul 10.00 WIB. 

5. Pemandian Air Panas Blawan

Setelah seharian berkeliling menikmati keindahan alam mulai dari Kawah Ijen, Kawah Wurung, Kalipait dan Air Terjun Blawan, para wisatawan bisa memanjakan badan di Pemandian Air Panas Blawan. 

Sumber air panas yang telah dibentuk menjadi beberapa kolam ini merupakan tempat yang cocok bagi wisatawan yang sudah kelelahan untuk sekedar menghangatkan badan.

Di setiap kolam yang tersedia, memilik air dengan tingkat panas yang berbeda-beda. Menikmati sensasi berendam air panas bersama keluarga atau pun bersama teman menjadi pilihan yang sangat tepat. 

Berendam air hangat juga dipercaya memiliki khasiat bagi wisatawan yang telah kelelahan, sehingga setelahnya akan merasakan badan menjadi bugar kembali. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi ini tentu bisa mengganggu kenyamanan selama perjalanan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Agar mudik tetap lancar dan menyenangkan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah mabuk perjalanan.

Pertama, pemudik disarankan untuk memfokuskan pandangan ke arah depan selama perjalanan. Terlalu sering menatap gadget dapat membuat otak kesulitan menyesuaikan gerakan kendaraan, sehingga memicu rasa mual. Dengan melihat ke depan, tubuh akan lebih mudah beradaptasi dengan pergerakan kendaraan.

Selain itu, penting untuk mengonsumsi camilan ringan sebelum berangkat. Kondisi perut yang terlalu kosong maupun terlalu penuh sama-sama berisiko memicu mabuk perjalanan. Pilihlah makanan ringan yang mudah dicerna, seperti biskuit atau buah, agar perut tetap nyaman.

Kondisi tubuh yang prima juga menjadi kunci utama. Oleh karena itu, pemudik diimbau untuk mencukupi waktu tidur dan istirahat sebelum melakukan perjalanan. Tubuh yang lelah cenderung lebih rentan mengalami mabuk perjalanan.

Selama di perjalanan, penggunaan aromaterapi seperti peppermint atau lemon juga dapat membantu memberikan efek segar dan menenangkan. Cara ini cukup efektif untuk mengurangi rasa mual, terutama saat perjalanan berlangsung lama dan kondisi lalu lintas padat.

Jika diperlukan, pemudik juga dapat mengonsumsi obat anti mabuk perjalanan sesuai dengan aturan pakai. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa jenis obat dapat menyebabkan kantuk, sehingga tidak dianjurkan bagi pengemudi.

Dengan persiapan yang tepat, perjalanan mudik Lebaran 2026 diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman, aman, dan bebas dari gangguan kesehatan. Pemudik pun bisa tiba di kampung halaman dengan kondisi tetap fit untuk merayakan Hari Raya bersama keluarga. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : instagram @alodokter_id

Pertanyaan yang sering muncul pun sederhana: apakah ibu hamil boleh mudik?

Dokter Roby menjelaskan, mudik tetap diperbolehkan selama kondisi ibu dan janin dalam keadaan sehat serta tidak memiliki risiko kehamilan tertentu. Dengan persiapan yang tepat, perjalanan jauh bisa tetap aman dan nyaman.

Waktu Terbaik untuk Mudik Saat Hamil

Secara medis, waktu paling ideal bagi bumil untuk melakukan perjalanan jauh adalah pada trimester kedua, yakni usia kehamilan 14 hingga 28 minggu.

Pada fase ini, kondisi tubuh ibu umumnya lebih stabil. Keluhan mual dan muntah di trimester pertama biasanya sudah berkurang, sementara risiko komplikasi di akhir kehamilan belum meningkat signifikan.

Kondisi yang Perlu Diwaspadai

Meski diperbolehkan, tidak semua kondisi kehamilan aman untuk bepergian jauh. Bumil disarankan menunda mudik apabila mengalami:

• Risiko persalinan prematur

• Gangguan plasenta, seperti plasenta previa

• Riwayat keguguran berulang

• Kehamilan berisiko tinggi (hipertensi atau diabetes yang tidak terkontrol)

• Usia kehamilan di atas 36 minggu

Jika terdapat salah satu kondisi tersebut, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungan sebelum memutuskan untuk bepergian.

5 Tips Mudik Nyaman untuk Ibu Hamil

Agar perjalanan tetap lancar dan minim risiko, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:

1. Periksa ke dokter sebelum berangkat
Langkah ini menjadi yang paling penting. Pastikan kondisi janin sehat dan dokter memberikan izin untuk melakukan perjalanan. Jika menggunakan pesawat, siapkan juga surat keterangan kehamilan.

2. Hindari puncak arus mudik
Kemacetan panjang atau keterlambatan transportasi bisa memicu kelelahan dan stres. Pilih waktu keberangkatan yang lebih longgar agar perjalanan terasa lebih santai.

3. Rutin istirahat dan lakukan peregangan
Jangan duduk terlalu lama. Jika menggunakan mobil, usahakan berhenti setiap 1–2 jam untuk berjalan ringan. Jika naik kereta atau pesawat, sempatkan berdiri dan bergerak di lorong untuk melancarkan peredaran darah.

4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh
Minum air putih yang cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi dan kontraksi ringan. Selain itu, jangan menahan buang air kecil karena bisa memicu infeksi saluran kemih (ISK).

5. Gunakan pakaian nyaman dan seatbelt dengan benar
Kenakan pakaian longgar agar tubuh tetap rileks selama perjalanan. Pastikan sabuk pengaman dipasang di bawah perut, tepat di area panggul, bukan menekan bagian perut.

Prioritaskan Keselamatan

Mudik saat hamil bukan hal yang dilarang, namun tetap membutuhkan perhatian ekstra. Kunci utamanya adalah memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik serta melakukan persiapan matang sebelum berangkat.

Jika masih ragu, jangan segan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter kandungan. Keselamatan ibu dan janin tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan. (*)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Instagram @alodokter_id

Jangan buru-buru kesal atau malah absen dari acara keluarga. Ada beberapa tips jitu untuk menghadapi situasi tersebut agar Anda tetap santai dan suasana tetap hangat.

1. Pahami Niat Mereka: Kepo atau Peduli?

Langkah pertama adalah mengubah pola pikir kita. Perlu diingat, pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya muncul bukan karena mereka berniat menyakiti hati Anda. Sebagian besar kerabat bertanya karena mereka memang "kepo" (ingin tahu) atau justru itu adalah bentuk perhatian versi mereka. Mereka hanya ingin tahu kabar terbaru Anda dengan cara yang paling umum mereka ketahui.

2. Jawab dengan Sentuhan Humor

Senjata paling ampuh menghadapi pertanyaan berat adalah dengan tidak membawanya ke perasaan. Tetaplah santai!

• Soal Berat Badan: Jika dikomentari "gendutan", Anda bisa menjawab dengan candaan: "Iya nih, kayaknya karena lagi happy banget. Doakan sehat terus ya!"

• Soal Pernikahan: Jika ditanya "kapan nikah", cukup berikan senyum terbaik dan jawab: "Doakan ya Om/Tante. Kalau sudah ada kabar baik, pasti nanti dikabarin kok."

Candaan ringan seperti ini bisa mencairkan suasana yang kikuk sekaligus membantu Anda menjaga batasan (boundaries) secara sopan.

3. Strategi Jawaban Singkat dan Netral

Jika Anda merasa tidak ingin bercanda, jawaban singkat dan netral adalah pilihan yang aman. Anda cukup berkata, "Oh iya Om/Tante, terima kasih sarannya ya," lalu segera alihkan topik pembicaraan.

Beberapa topik pengalih yang efektif:

• Tanya balik soal rencana libur lebaran mereka.

• Bahas menu makanan yang sedang dihidangkan.

• Berikan pujian yang tulus, misalnya: "Tante cantik banget deh pakai baju ini."

Cara ini membuat Anda tetap terlihat sopan tanpa harus terjebak dalam obrolan panjang mengenai hal pribadi yang membuat tidak nyaman.

4. Beri Batasan dengan Tenang

Apabila pertanyaan terus meluncur dan mulai mengganggu kenyamanan, tidak ada salahnya memberikan batasan. Anda bisa pamit sejenak dengan alasan logis:

"Maaf, aku ke toilet dulu ya," atau "Aku mau ambil camilan dulu di sana ya."

Anda juga bisa membalikkan keadaan dengan menanyakan kesibukan atau prestasi anak-anak mereka. Orang cenderung lebih nyaman dan bersemangat saat membicarakan hal-hal yang dekat dengan diri mereka sendiri.

Jaga Kesehatan Emosional Anda

Menghadapi kumpul keluarga memang membutuhkan kesiapan mental. Dengan menerapkan strategi di atas, diharapkan Anda tetap bisa menikmati momen kebersamaan tanpa harus merasa stres atau tertekan.

Namun, jika setelah acara tersebut Anda merasa sangat terbebani atau butuh teman bicara mengenai kesehatan emosional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional, dengan menghubungi dokter atau psikolog. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat bersilaturahmi! (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Instagram @alodokter_

Berdasarkan laporan resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah tenggara. Aktivitas erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 6 menit 28 detik.

Selain lontaran abu vulkanik, erupsi kali ini disertai awan panas guguran yang meluncur sejauh 4.500 meter ke arah Curah Kobokan. Kondisi ini meningkatkan potensi bahaya bagi wilayah yang berada di jalur aliran tersebut.

Saat ini, status Gunung Semeru masih berada pada Level III (Siaga). Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 kilometer dari puncak. Di luar radius tersebut, warga juga diminta menjauhi sempadan sungai sejauh 500 meter karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer.

Selain itu, warga dilarang beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak gunung karena rawan terhadap lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, guguran lava, serta lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.

PVMBG mengingatkan agar masyarakat terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru melalui kanal resmi serta mengikuti arahan dari petugas setempat guna menghindari risiko bencana. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)

Rabu (18/3/2026), menjelang azan magrib, tangan-tangan mereka sibuk menyodorkan paket takjil kepada para pengguna jalan. Pengendara motor, mobil, hingga pejalan kaki yang melintas seakan mendapat “hadiah kecil” di tengah perjalanan yang menjadi sebuah pengingat bahwa Ramadan selalu punya cara menghadirkan kehangatan, bahkan di bawah gerimis.

Tak ada raut lelah di wajah para relawan. Meski sesekali harus menepi menghindari cipratan air dari kendaraan yang melaju, mereka tetap tersenyum, menyapa setiap penerima takjil dengan ramah.

Ratusan paket sederhana berisi nasi kotak, mi instan, dan minuman dibagikan dengan cepat dan tertib. Namun lebih dari sekadar isi, ada ketulusan yang ikut terbungkus di dalamnya.

Owner Dapur SPPG Buduan, H. Rustendi, mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar berbagi kebahagiaan di penghujung Ramadan 1447 Hijriah, terutama bagi mereka yang belum sempat sampai rumah saat waktu berbuka tiba.

“Gerimis bukan halangan bagi kami untuk tetap berbagi. Justru di momen seperti ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi saudara-saudara kita yang masih di perjalanan,” tuturnya.

Baginya, takjil bukan sekadar makanan pembuka puasa, melainkan simbol kepedulian dan kebersamaan. Di tengah kesibukan dan kondisi cuaca yang tak menentu, aksi kecil ini diharapkan mampu mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Kami ingin Ramadan ini terasa lebih hangat. Semoga apa yang kami lakukan membawa berkah dan memperkuat rasa kebersamaan,” tambahnya.

Di sisi lain, para penerima takjil pun merasakan manfaat nyata. Beberapa pengendara mengaku terbantu, terutama karena hujan membuat mereka harus memperlambat perjalanan.

Sementara itu, para relawan tetap sigap mengatur pembagian agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dengan cekatan, mereka memastikan setiap paket tersalurkan tanpa menimbulkan kemacetan.

Di tengah gerimis yang tak kunjung reda, senyum, sapa, dan uluran tangan itu menjadi pemandangan yang menyejukkan. Sebuah potret sederhana tentang Ramadan, bahwa di balik langit mendung, selalu ada kehangatan yang mengalir dari kepedulian sesama. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Penghentian tersebut dilakukan menyusul laporan Koordinator Regional Jawa Timur yang menemukan sejumlah SPPG belum memenuhi standar dasar operasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa beberapa SPPG belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), padahal unit layanan tersebut telah beroperasi lebih dari 30 hari.

Selain persoalan sanitasi, temuan lain juga menunjukkan bahwa sebagian SPPG belum menyediakan fasilitas tempat tinggal atau mess bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Padahal, fasilitas tersebut merupakan bagian dari persyaratan operasional yang wajib dipenuhi.

Kebijakan penutupan sementara ini merujuk pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Koordinator SPPG Bondowoso, Mila Afriana Agustina, membenarkan adanya penghentian operasional sementara terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

“Iya benar, operasional SPPG yang belum memiliki SLHS, IPAL, dan mess untuk sementara dihentikan sesuai surat dari BGN,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/3/2026).

Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian mengenai berapa lama penghentian operasional tersebut akan berlangsung.

“Untuk berapa minggu penutupannya kami belum tahu, karena itu bukan ranah kami. Kebijakannya dari pusat, jadi kami menunggu surat atau arahan berikutnya dari BGN,” jelas Mila.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperketat pengawasan sekaligus memastikan standar kualitas dan keamanan layanan gizi dalam program MBG benar-benar terpenuhi.

Beredarnya surat penutupan sementara itu pun memicu perhatian publik. Pasalnya, cukup banyak SPPG di Bondowoso yang tercantum dalam daftar penghentian operasional.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya dituntut berjalan cepat, tetapi juga wajib memenuhi standar sanitasi, fasilitas, dan tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Bondowoso Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum sekaligus upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang operasi pengamanan arus mudik Lebaran.

“Pada pagi hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti dari hasil Operasi Pekat dan Operasi Keselamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain minuman keras, knalpot brong, dan ban kecil yang tidak sesuai spesifikasi kendaraan,” kata Aryo saat rilis kepada awak media.

Dalam kegiatan tersebut, polisi memusnahkan sekitar 1.500 botol minuman keras, 50 knalpot brong, serta 20 ban kecil yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan bermotor di jalan raya.

Aryo menjelaskan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus selama Operasi Pekat yang berlangsung sebelum Ramadan hingga awal Maret 2026.

“Dari operasi tersebut kami berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana dengan berbagai jenis, mulai dari perjudian, premanisme hingga temuan bahan peledak berupa bubuk mesiu untuk mercon yang sebelumnya juga telah dimusnahkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum Operasi Pekat, jajaran kepolisian juga lebih dahulu melaksanakan Operasi Keselamatan yang fokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas.

“Operasi Pekat berakhir pada 8 Maret 2026. Sebelumnya selama satu bulan dilaksanakan Operasi Keselamatan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas,” jelasnya.

Terkait penanganan kasus minuman keras, Aryo menyebut proses hukumnya akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan tindak pidana ringan (tipiring) sesuai ketentuan hukum maupun peraturan daerah yang mengatur.

"Kami berharap langkah penegakan hukum ini dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat serta perayaan Idulfitri di wilayah Bondowoso," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut disampaikan Kepala DPKP Bondowoso, Mulyadi, saat melakukan kegiatan panen padi di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Kamis (12/3/2026).

Menurut Mulyadi, penggunaan alat perontok padi menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertanian yang lebih modern dan efisien di tingkat petani.

“Pemanfaatan alat perontok ini sangat membantu petani dalam mempercepat proses pascapanen. Jika secara manual satu hektare lahan bisa memakan waktu hingga dua hari, dengan alat ini prosesnya dapat diselesaikan hanya sekitar empat sampai lima jam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain menghemat waktu, penggunaan teknologi pertanian tersebut juga mampu mengurangi tingkat kehilangan hasil panen yang kerap terjadi ketika proses perontokan dilakukan secara manual.

Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini juga menunjukkan bahwa tenaga kerja di sektor pertanian semakin terbatas, sehingga mekanisasi pertanian menjadi solusi yang perlu terus didorong.

“Selain efisiensi waktu, penggunaan alat ini juga mengurangi potensi kehilangan hasil panen. Apalagi sekarang tenaga kerja di sektor pertanian juga semakin sulit didapat,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap para penyuluh pertanian di lapangan dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar pemanfaatan alat pertanian modern semakin luas.

“Kami berharap sosialisasi penggunaan alat ini bisa dilakukan lebih masif kepada masyarakat petani, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja,” pungkasnya.

Melalui penerapan mekanisasi pertanian tersebut, Pemkab Bondowoso optimistis produktivitas pertanian dapat terus meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Untuk menjawab kegelisahan tersebut, Polres Bondowoso membuka layanan penitipan kendaraan dan barang berharga secara gratis bagi masyarakat yang hendak mudik.

Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan rasa aman bagi masyarakat selama momentum mudik Lebaran.

“Layanan ini gratis. Tujuannya agar masyarakat bisa pulang kampung dengan hati tenang tanpa khawatir kendaraan atau barang berharganya hilang,” kata Aryo saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, layanan penitipan tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Warga juga diperbolehkan menitipkan berbagai barang berharga lainnya.

Di antaranya perhiasan seperti logam mulia, alat elektronik, sertifikat tanah, ijazah, BPKB, hingga dokumen penting lainnya.

“Intinya kami ingin masyarakat Bondowoso bisa mudik dengan aman dan berkesan. Silakan manfaatkan fasilitas ini di Polres maupun Polsek jajaran,” ujarnya.

Untuk menggunakan layanan tersebut, warga cukup datang ke kantor polisi terdekat dengan membawa identitas diri berupa KTP asli serta dokumen kepemilikan sah. Untuk kendaraan misalnya, masyarakat diminta membawa STNK atau BPKB sebagai bukti kepemilikan.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tetap memastikan kondisi rumah aman sebelum ditinggalkan.

Ia mengimbau warga untuk memastikan pintu dan jendela rumah telah terkunci rapat, mematikan aliran listrik yang tidak diperlukan, serta mencabut regulator gas sebelum berangkat mudik.

“Kalau memungkinkan, sampaikan juga kepada RT, RW atau tetangga sekitar bahwa rumah akan ditinggal sementara,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bondowoso Iptu Bobbi Siswanto menegaskan layanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat musim mudik Lebaran.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan.

“Segera hubungi layanan Kepolisian melalui call center 110 yang bebas pulsa. Laporan masyarakat akan segera kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Baznas Bondowoso, Akhmadi, mengatakan, sebenarnya sudah ada instruksi Bupati Bondowoso yang mengatur penyaluran zakat ASN melalui Baznas. Namun implementasinya di lapangan dinilai belum maksimal.

“Surat instruksi Bupati itu masih ada, tetapi pelaksanaannya sangat kecil. Harapan kami Bupati bisa mengumpulkan ASN dan OPD untuk menjelaskan kembali isi instruksi tersebut,” kata Akhmadi, saat dikonfirmasi di Pendopo Raden Bagus Assra, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam instruksi tersebut juga terdapat klausul yang mewajibkan organisasi perangkat daerah (OPD) melaporkan sejauh mana pelaksanaan instruksi tersebut di lingkungan masing-masing.

“Di dalam surat instruksi itu ada kewajiban OPD untuk melaporkan hasil kerjanya. Sejauh mana mereka sudah menyampaikan dan menjalankan instruksi itu. Tapi selama ini masih belum maksimal,” ujarnya.

Menurut Akhmadi, potensi penghimpunan zakat ASN di Bondowoso sebenarnya bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Pasalnya, jumlah ASN di daerah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 8.000 orang.

"Dari jumlah itu, sektor yang memiliki potensi terbesar berasal dari Dinas Pendidikan, yang memiliki sekitar 5.000 ASN," ungkapnya.

Jika setiap ASN menyalurkan zakat sebesar Rp50 ribu per bulan sebagaimana tertuang dalam instruksi Bupati, maka dari Dinas Pendidikan saja potensi penghimpunan bisa mencapai sekitar Rp250 juta setiap bulan.

“Kalau 5.000 ASN dikalikan Rp50 ribu, itu sekitar Rp250 juta tiap bulan. Dalam 10 bulan saja sudah bisa mencapai Rp2,5 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, bersama Badan Amil Zakat Nasional pusat, pihaknya menargetkan penghimpunan zakat di Bondowoso pada tahun 2026 dapat mencapai sekitar Rp3,2 miliar.

“Kalau semua OPD berjalan optimal, potensinya bahkan bisa mencapai Rp5 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.

Karena itu, Baznas berharap adanya penguatan dukungan dari pemerintah daerah agar potensi zakat ASN dapat dimaksimalkan untuk membantu program pengentasan kemiskinan di Bondowoso.

“Pada dasarnya Baznas membantu pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu kami berharap ada penguatan dari pemerintah daerah agar potensi ini bisa tergarap maksimal,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Solikin menyampaikan, kegiatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2025–2030, yakni mewujudkan daerah yang tidak hanya maju dari sisi infrastruktur, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang kuat.

“Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan sosial dan semangat gotong royong. Kita ingin membangun Bondowoso yang inklusif, di mana tidak ada anak yatim maupun kaum dhuafa yang merasa ditinggalkan dalam pembangunan daerah,” ujar Solikin saat membacakan sambutan Bupati di Pendopo Raden Bagus Assra, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut santunan disalurkan kepada ratusan penerima manfaat yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan Ramadan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok desa.

“Sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, para muzakki, dan masyarakat ini menjadi jembatan keberkahan antara pihak yang memberi dan yang menerima manfaat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga memberikan apresiasi kepada Baznas yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis dalam membantu pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan amanah.

Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya berhenti pada penyaluran santunan, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat kepedulian sosial yang lebih luas, khususnya bagi para pengusaha maupun aparatur sipil negara untuk terus menunaikan zakat.

“Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat kepedulian bersama, sehingga Bondowoso benar-benar menjadi rumah yang ramah bagi semua,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Bondowoso Akhmadi menjelaskan, kegiatan santunan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh kecamatan di wilayah setempat.

“Pada hari ini kegiatan dilaksanakan di 23 kecamatan. Namun untuk kecamatan yang lokasinya dekat, sebagian penerimanya kami tarik ke pendopo,” ujarnya.

Ia menuturkan, setiap kecamatan menyalurkan santunan kepada 10 anak yatim dan 10 dhuafa. Dengan jumlah 23 kecamatan, total penerima dari kategori tersebut mencapai 230 orang.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada kelompok penerima lainnya seperti dari unsur Nahdlatul Ulama melalui Nurut Tholabah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tambahan penerima dari Kementerian Agama yang dijadwalkan pada kegiatan berikutnya.

“Besok bersama Kemenag juga akan ada santunan untuk sekitar 100 dhuafa,” katanya.

Secara keseluruhan, dana yang disalurkan dalam kegiatan santunan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp130 juta.

Adapun bantuan yang diberikan kepada anak yatim berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per orang. Sementara bagi dhuafa diberikan paket sembako yang berisi beras, kecap, dan mi instan.

“Untuk anak yatim bentuk bantuannya uang tunai Rp200 ribu. Sedangkan dhuafa menerima paket sembako,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan santunan tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Harapan kami melalui kegiatan ini dapat membantu anak yatim dan kaum dhuafa dalam menyambut Lebaran,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para petugas distribusi bahkan tampil mengenakan kostum superhero saat mengantarkan paket makanan kepada siswa taman kanak-kanak (TK).

Aksi itu terlihat ketika mobil boks pengangkut paket MBG berhenti di depan sekolah tujuan. Dari dalam kendaraan yang memuat puluhan paket makanan bergizi, dua petugas turun dengan mengenakan kostum Spiderman dan Superman.

Mereka kemudian menurunkan tas-tas merah berisi menu kering MBG dari mobil boks. Dengan gaya khas tokoh pahlawan super, paket makanan tersebut dipanggul dan dibawa menuju area sekolah untuk diserahkan kepada pihak guru sebelum dibagikan kepada para siswa.

Kepala SPPG Suboh 1, Bagas Deo Pradana, mengatakan cara tersebut sengaja dilakukan agar proses distribusi terasa lebih menyenangkan, terutama bagi anak-anak usia dini.

“Selama Ramadan menu yang diberikan berupa menu kering agar bisa dikonsumsi siswa saat berbuka atau setelah pulang sekolah. Untuk pengantaran ke TK kami kemas lebih menarik supaya anak-anak senang,” kata Bagas saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, pendekatan kreatif seperti ini juga menjadi upaya membangun kedekatan dengan para siswa sekaligus menumbuhkan semangat mereka terhadap program pemenuhan gizi.

Puluhan paket menu kering itu selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk dibagikan kepada para siswa. Setiap paket telah disiapkan dengan kandungan gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

Meski terlihat sederhana, momen pengantaran tersebut sempat menjadi perhatian. Anak-anak tampak antusias melihat “superhero” yang datang membawa tas-tas berisi makanan.

“Harapannya anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan gizi, tapi juga pengalaman yang menyenangkan. Jadi program ini terasa lebih dekat dengan mereka,” tambah Bagas.

Setelah seluruh paket berhasil didistribusikan, para petugas kembali beristirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Bagi mereka, misi pagi itu telah selesai dengan memastikan menu kering MBG sampai ke tangan para siswa, sekaligus menghadirkan keceriaan kecil bagi anak-anak di bulan Ramadan.

Sekadar diketahui, SPPG Buruan Suboh 1 menyalurkan MBG kepada 1.736 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, guru, hingga kelompok 3B, kehadiran menu selama Ramadan ini menjadi solusi agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi tanpa mengganggu ibadah puasa. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, bantuan tersebut menjadi secercah harapan bagi warga yang tengah bersiap menyambut Hari Raya Idulfitri.

Kabaglog Polres Bondowoso, AKP Slamet Riyadi, menyampaikan apresiasi kepada PWI Bondowoso atas kolaborasi dan sinergi yang terjalin dalam mengisi bulan suci Ramadan melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Menurutnya, kepedulian semacam ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa dan anak-anak yatim yang kerap menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Kegiatan semacam ini kami harapkan bisa terus dilakukan sebagai bentuk perhatian dari insan pers dan kepolisian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama kaum dhuafa dan anak-anak yatim,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Wringin Misyono menilai kegiatan Safari Sedekah Ramadan yang diinisiasi PWI Bondowoso tidak hanya menghadirkan bantuan materi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran wartawan di tengah kehidupan sosial.

Menurutnya, wartawan tidak hanya bertugas menulis dan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta hadir memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

“Wartawan juga menjadi penyambung lidah masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan anak yatim, agar mereka tetap bisa merasakan berkah Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri dengan penuh harapan,” ucapnya.

Usai penyerahan santunan, Ketua PWI Bondowoso Sinca Ari Pangistu tampak haru melihat senyum para penerima bantuan. Baginya, kebahagiaan sederhana itu menjadi pengingat bahwa kehadiran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan berita, tetapi juga membawa kepedulian.

Ia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak memandang profesi wartawan dengan stigma negatif.

“Kami juga ingin berbagi di bulan Ramadan ini. Tolong jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi lihatlah dari ketulusan dan perhatian kami, PWI bersama Polres Bondowoso. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat,” tuturnya.

Salah seorang penerima bantuan, Salama, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi dirinya dan keluarga, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Bantuan ini sangat bermanfaat, apalagi menjelang Lebaran seperti sekarang,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan sosial ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap para sopir yang penghasilannya merosot sejak Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan ditutup karena kerusakan.

Sejak penutupan jembatan tersebut, seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, harus dialihkan melalui jalur alternatif yang melewati Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Curahdami, hingga tembus di Desa Kembang.

Jalur memutar itu membuat waktu tempuh menjadi lebih lama dan kebutuhan bahan bakar meningkat. Pengendara mobil bahkan harus melalui Desa Pakuwesi dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada pendapatan para sopir angkot, khususnya jurusan Bondowoso–Arjasa. Selain penumpang yang semakin sepi, mereka juga harus memutar lebih jauh sehingga biaya operasional membengkak.

“Sejak penutupan Jembatan Sentong, dampaknya sangat terasa bagi kami para sopir angkot. Pendapatan menurun drastis, sementara kebutuhan bahan bakar justru meningkat,” kata Rahmat, salah seorang sopir angkot.

Rahmat mengenang masa ketika angkot masih menjadi moda transportasi utama masyarakat. Saat itu, jumlah penumpang cukup ramai sehingga biaya operasional masih bisa tertutupi dari ongkos yang diterima.

“Kalau dulu kenaikan harga BBM masih bisa tertutup dari penumpang. Sekarang sudah sangat berat. Bahkan kebutuhan BBM bisa meningkat sampai empat atau lima kali lipat karena harus memutar jalur lebih jauh,” imbuhnya.

Cerita lirih sopir angkot di tengah himpitan ekonomi menjelang Lebaran tahun ini, ternyata masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bondowoso bersama Polres, tergerak untuk memberikan santunan uang dan sembako kepada puluhan sopir angkot.

Ketua PWI Bondowoso, Sinca Ari Pangestu, mengatakan kerusakan jembatan membuat para sopir angkutan dan pelaku usaha harus memutar lebih jauh sehingga biaya operasional, terutama bahan bakar, menjadi semakin tinggi.

“Sejak jembatan ambles, para sopir harus memutar lebih jauh. Otomatis biaya BBM makin mahal. Karena itu kami bersama Polres Bondowoso dan rekan-rekan jurnalis ingin sedikit berbagi rezeki. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan sedikit meringankan beban bapak ibu semua,” ujar Sinca.

Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut juga berawal dari hasil liputan para jurnalis di lapangan yang kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian hingga akhirnya terwujud kegiatan santunan bagi masyarakat terdampak.

“Ini berawal dari liputan teman-teman jurnalis di lapangan. Kami sampaikan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini Kapolres. Alhamdulillah ditanggapi dengan baik hingga akhirnya lahirlah kegiatan berbagi pada sore hari ini,” jelasnya.

Menurutnya, lokasi pangkalan para sopir angkot juga telah dipindahkan sementara agar jarak tempuh tidak semakin jauh.

“Biasanya pangkalan sopir berada di sisi selatan jembatan. Sekarang dipindah ke Nangkaan agar tidak terlalu memutar dan biaya BBM bisa sedikit berkurang,” tambahnya.

Sementara itu, Wakapolres Bondowoso, Kompol I Gede Suartika, berharap masyarakat tetap bersabar sambil menunggu proses penanganan dari pemerintah.

“Memang ini kejadian yang tidak kita harapkan. Namun kita berharap penanganannya bisa segera dilakukan. Bahkan, kami sudah bersurat ke PU Provinsi agar ada pembangunan jembatan darurat, khususnya untuk sepeda motor dan pejalan kaki, bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nantinya akan dibuat jalur alternatif agar arus lalu lintas tidak terlalu padat akibat pengalihan kendaraan.

“Rencananya sepeda motor akan dibuatkan jalur alternatif melalui jembatan kecil di sekitar lokasi, sehingga kendaraan roda empat bisa tetap melalui jalur utama jalan alternatif dan tidak terjadi penumpukan,” katanya.

Selain itu, Kompol Gede juga menegaskan bahwa kepolisian selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi.

“Polisi ini milik masyarakat. Jika ada keluhan atau persoalan, silakan datang. Rumah dinas saya terbuka 24 jam untuk masyarakat. Mari kita jaga kebersamaan ini, karena polisi, media, dan masyarakat adalah satu kesatuan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejak jembatan itu ditutup, pangkalan angkot yang sebelumnya berada di sisi selatan jembatan kini dipindah ke Kelurahan Nangkaan, tepat di sisi utara jembatan. Pemindahan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan biaya operasional yang semakin membengkak.

Penutupan jembatan membuat seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, harus dialihkan melalui jalur alternatif yang melintasi Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Curahdami, hingga tembus di Desa Kembang. Jalur memutar itu membuat waktu tempuh semakin lama dan kebutuhan bahan bakar meningkat.

Pengendara mobil bahkan harus melewati Desa Pakuwesi dengan waktu perjalanan yang bisa mencapai sekitar 30 menit. Bagi sopir angkot yang setiap hari menggantungkan hidup dari jalanan, kondisi ini tentu menjadi beban yang tidak ringan.

Rahmat, salah seorang sopir angkot jurusan Bondowoso–Arjasa, mengaku merasakan langsung dampak dari penutupan jembatan tersebut. Pendapatannya merosot tajam, sementara biaya operasional justru melonjak.

“Sejak penutupan Jembatan Sentong, dampaknya sangat terasa bagi kami para sopir angkot. Pendapatan menurun drastis, sementara kebutuhan bahan bakar justru meningkat,” ujar Rahmat, Senin (9/3/2026).

Ia mengenang masa ketika angkot masih menjadi pilihan utama masyarakat. Saat itu, jumlah penumpang cukup ramai sehingga biaya operasional masih bisa tertutupi dari ongkos yang dibayar penumpang.

“Kalau dulu kenaikan harga BBM masih bisa tertutup dari penumpang. Sekarang sudah sangat berat. Bahkan kebutuhan BBM bisa meningkat sampai empat atau lima kali lipat karena harus memutar jalur lebih jauh,” tuturnya.

Tetap Bertahan di Tengah Maraknya Transportasi Lain

Tak hanya persoalan jarak tempuh yang semakin jauh, Rahmat juga harus menghadapi kenyataan bahwa jumlah penumpang semakin menurun. Moda transportasi baru seperti ojek online, bentor, hingga kendaraan pribadi membuat keberadaan angkot semakin tersisih.

“Kadang kami dapat operan penumpang dari arah Besuki, tapi sering juga sepi sama sekali. Sekarang kendaraan juga semakin banyak, ada Grab, bentor, dan transportasi lain. Semua orang sama-sama mencari nafkah,” katanya.

Dulu, pelajar menjadi salah satu penumpang tetap angkot. Namun kini kondisi itu berubah. Banyak siswa yang memilih membawa kendaraan sendiri ke sekolah, sehingga jumlah penumpang dari kalangan pelajar semakin berkurang.

“Sekarang kebanyakan anak sekolah sudah membawa kendaraan sendiri. Aturan usia berkendara seolah tidak terlalu diperhatikan lagi, jadi penumpang angkot makin sedikit,” imbuhnya.

Mencari Harapan Lewat Jasa Penitipan Motor

Di tengah kondisi yang semakin sulit, Rahmat mencoba mencari cara agar dirinya dan rekan-rekan sesama sopir angkot tetap bisa bertahan. Ia pun menggagas ide membuka jasa penitipan sepeda motor di sekitar area sekolah.

Menurutnya, langkah kecil ini diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para sopir yang terdampak.

“Melihat kondisi teman-teman sopir, saya merasa kasihan. Akhirnya saya mencoba mencari alternatif penghasilan dengan membuka jasa penitipan sepeda di sekitar sekolah,” ungkapnya.

Ide tersebut ia komunikasikan dengan sejumlah pihak, termasuk remaja masjid dan pihak sekolah. Respons yang diterima pun cukup positif.

“Alhamdulillah responsnya baik. Bahkan ada pihak sekolah yang meminta nomor saya untuk berkoordinasi,” katanya.

Ke depan, Rahmat berharap tempat penitipan tersebut bisa dijaga bersama oleh para sopir angkot. Tidak ada jadwal khusus, siapa pun yang memiliki waktu bisa membantu menjaga secara bergantian.

Tarif penitipan yang dipatok pun sangat terjangkau, hanya sekitar Rp2.000 per kendaraan.

“Kalau ada yang memberi lebih juga tidak masalah. Yang penting kami masih bisa mendapat tambahan penghasilan di tengah kondisi yang cukup sulit seperti sekarang,” pungkasnya.

Bagi Rahmat dan para sopir angkot lainnya, jalanan mungkin tak lagi seramai dulu. Namun semangat untuk tetap bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga membuat mereka terus bertahan, meski harus memutar lebih jauh dari biasanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Puluhan anak yatim dan kaum dhuafa berkumpul untuk menerima santunan dalam kegiatan Safari Berkah Ramadan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bondowoso bersama MWCNU Tegalampel.

Dalam kegiatan sosial tersebut, para anak yatim dan dhuafa menerima bingkisan parcel serta uang santunan. Acara semakin khidmat dengan rangkaian khotmil Qur’an yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus PWI Bondowoso, Rois Syuriah dan Tanfidziyah MWCNU Tegalampel, pengurus PAC GP Ansor, serta Muslimat NU Tegalampel.

Ketua PWI Bondowoso, Sinca Ari Pangestu, mengatakan, Safari Berkah Ramadan merupakan bentuk kepedulian insan pers kepada masyarakat. Menurutnya, wartawan tidak hanya menjalankan tugas jurnalistik melalui pemberitaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir dan berbagi manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Melalui Safari Berkah Ramadan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wartawan tidak hanya menulis berita, tetapi juga harus hadir memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, bulan suci Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian sosial.

Menurut pria yang akrab disapa Ocha itu, kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti MWCNU Tegalampel menjadi langkah penting untuk memperluas dampak kegiatan sosial.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari MWCNU Tegalampel dan seluruh elemen NU yang telah membuka ruang kolaborasi ini. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak sehingga manfaatnya semakin luas,” katanya.

Sementara itu, Ketua MWCNU Tegalampel, Haryono, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWI Bondowoso yang menggandeng MWCNU dalam kegiatan sosial di bulan Ramadan.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Safari Berkah Ramadan ini. Kolaborasi antara PWI Bondowoso dan MWCNU Tegalampel menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat dibangun melalui sinergi berbagai elemen masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap santunan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan dan semangat bagi para penerima manfaat, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi penguat bagi anak-anak yatim serta kaum dhuafa,” tuturnya.

Ia juga berharap kegiatan sosial semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mempererat ukhuwah dan menebarkan kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan.

“Semoga sinergi ini terus terjalin dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus berbagi dan menebarkan keberkahan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG yang juga Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengakui pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.

“Kami sebenarnya sudah menyediakan kanal pengaduan. Bahkan ada juga masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui berbagai pihak. Kami sangat berterima kasih karena itu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Usai bertemu dan bersilaturahmi dengan seluruh kepala SPPG dan mitra di Wisma Wakil Bupati, pria yang akrab disapa Ra As’ad itu menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditampung dan ditindaklanjuti.

“Jika ada kekurangan, baik dari mitra maupun SPPG, tentu harus segera dibenahi. Apa yang kurang harus dilengkapi dan apa yang belum baik harus kita perbaiki,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagian laporan masyarakat biasanya langsung disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Jika memerlukan penanganan di daerah, laporan tersebut kemudian diteruskan kepada tim di tingkat kabupaten.

“Langkah yang kami lakukan tentu menyesuaikan dengan aduan yang masuk. Misalnya terkait kualitas, kami melakukan monitoring langsung,” jelasnya.

Monitoring dilakukan oleh beberapa tim yang disebar ke sejumlah wilayah di Bondowoso, baik di kawasan barat maupun timur.

“Kami membagi tim untuk melakukan pemantauan di beberapa wilayah. Insya Allah kegiatan monitoring ini akan terus kami lakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Bondowoso, Mila Afriana Agustina, menegaskan setiap laporan masyarakat akan diverifikasi sebelum diteruskan kepada kepala SPPG untuk segera ditangani.

“Ketika kami mendapatkan laporan, tentu akan kami pilah terlebih dahulu. Setelah itu kami teruskan kepada kepala SPPG untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya kepada suarajatimpost.com.

Ia mencontohkan salah satu laporan yang diterima terkait kualitas buah yang diterima anak-anak.

“Misalnya ada masyarakat melaporkan anaknya mendapat buah yang busuk, seperti buah naga. Dari luar terlihat bagus karena sudah disortir di SPPG, tetapi setelah sampai di rumah dan dibuka ternyata busuk,” jelasnya.

Menurutnya, jika terjadi kasus seperti itu, pihak SPPG memiliki kewajiban mengganti menu yang tidak layak tersebut.

“Laporan seperti ini langsung kami sampaikan kepada pihak SPPG. Mereka wajib mengganti menu yang kurang layak agar anak-anak tidak dirugikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, aduan masyarakat sangat penting untuk membantu pengawasan program.

“Dari ribuan porsi yang disalurkan setiap hari, mungkin ada satu atau dua porsi yang kurang baik. Dengan adanya laporan masyarakat, kekurangan tersebut bisa segera diperbaiki dan diganti,” imbuhnya.

Mila juga memastikan bahwa setiap menu yang disediakan SPPG telah disesuaikan dengan standar gizi yang ditetapkan.

Menurutnya, setiap SPPG diwajibkan memiliki akun media sosial untuk melaporkan menu yang dibagikan setiap hari, termasuk harga dan gramasi bahan makanan.

“Di media sosial itu dilaporkan setiap hari menu apa yang diberikan, berapa harganya dan berapa gramasinya. Laporan tersebut juga disampaikan kepada tim Satgas Kabupaten,” katanya.

Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan apabila menu yang diterima tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

“Kalau menu yang didapat tidak sesuai dengan yang diposting, silakan langsung dilaporkan kepada kami,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan terkait pagu anggaran bahan baku dalam program tersebut. Untuk porsi kecil yang diberikan kepada balita usia enam bulan hingga siswa kelas 3 SD, pagu bahan bakunya sebesar Rp8.000.

Sedangkan untuk porsi besar bagi siswa kelas 4 SD hingga ibu hamil dan ibu menyusui, pagu bahan bakunya sebesar Rp10.000.

“Perlu dipahami bahwa pagu tersebut khusus untuk bahan baku. Selain itu masih ada pagu untuk insentif mitra serta biaya operasional,” tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Hal itu dikatakan oleh Ketua Satgas MBG, Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, usai bertemu dan bersilaturahmi dengan seluruh Kepala SPPG dan mitra, di Wisma Wabup, Jalan Ahmad Yani, Sabtu (7/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Satgas MBG membahas berbagai hal strategis, terutama terkait upaya optimalisasi ketersediaan bahan baku di daerah agar manfaat ekonomi dari program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pertama, kami ingin membangun sinergitas yang baik antara Satgas dengan mitra serta pihak Korwil. Di dalamnya kami membahas banyak hal, termasuk bagaimana ketersediaan bahan baku bisa dioptimalkan dari kabupaten sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, optimalisasi bahan baku lokal diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi sirkuler bagi masyarakat.

“Sehingga dampak ekonomi sirkulernya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang sangat ingin kami lakukan agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari program ini,” katanya.

Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi inflasi di daerah.

“Nantinya, kita perlu memetakan kebutuhan bahan baku dari masing-masing SPPG. Nanti bisa dilihat kecamatan mana yang memiliki potensi untuk menyuplai bahan baku. Selama masih bisa dipenuhi dari Bondowoso, kita upayakan dari daerah sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Bondowoso, Mila Afriana Agustina mengaskan, keberadaan SPPG juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penggunaan bahan pangan lokal.

Mila tegas mengatakan, mitra SPPG diwajibkan menyerap bahan pangan lokal selama ketersediaan dan kualitasnya memenuhi standar.

“Sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa mitra SPPG wajib mengambil bahan pangan lokal selama tersedia dan kualitasnya sesuai,” katanya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka mitra SPPG dapat dikenai sanksi dari BGN.

“Sanksinya bisa berupa penangguhan atau suspend,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Isu tersebut berdampak pada meningkatnya pembelian BBM oleh masyarakat yang khawatir akan terjadi kelangkaan. Di Kabupaten Bondowoso, antrean kendaraan pun terlihat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan solar.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPBU pada Sabtu (7/3/2026) guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretariat Daerah Bondowoso, Nunung Setianingsih, mengatakan hasil pemantauan di lapangan memang menunjukkan adanya peningkatan antrean kendaraan, terutama roda dua.

“Memang ada antrean pembelian BBM, khususnya Pertalite. Karena itu kami turun langsung untuk memantau kondisi di lapangan,” ujarnya.

Menurut Nunung, antrean tersebut dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kelangkaan BBM sehingga sebagian warga membeli bahan bakar lebih banyak dari biasanya.

Pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan kondisi distribusi BBM di wilayah Bondowoso tetap aman.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak panik menyikapi situasi yang berkembang.

Dalam keterangannya, bupati menegaskan bahwa stok dan distribusi BBM di Bondowoso masih dalam kondisi aman.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying BBM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan pihak Pertamina, ketersediaan BBM di wilayah Bondowoso masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat membeli BBM secara bijak sesuai kebutuhan sehari-hari dan tidak melakukan penimbunan.

“Pembelian secara berlebihan justru dapat mengganggu kelancaran distribusi dan menyebabkan antrean panjang di SPBU,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan ketersediaan BBM serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 14 siswa yang belajar di sana, harus bertahan di antara tonggak-tonggak bambu yang menopang atap plafon ruang kelas yang mulai rapuh dan rawan ambruk.

Tak jarang dari mereka harus sesekali menatap plafon yang nyaris ambruk. Meski kondisi bangunan jauh dari kata layak, proses belajar mengajar tetap berlangsung. Para guru tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada ruang alternatif yang bisa digunakan.

Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, mengungkap jika kerusakan atap sudah diketahui dan untuk perbaikannya telah diusulkan. Hal itu dikatakan oleh Taufan Restuanto, Kepala Dinas Pendidikan, pada Sabtu (7/3/2026).

“Kami sudah mengusulkan revitalisasi sekolah, termasuk di antaranya adalah SDN Klabang 2,” ujar Taufan usai mengikuti rapat koordinasi bersama puluhan mitra SPPG di Wisma Wakil Bupati Bondowoso.

Saat ini, kata Taufan, pihaknya tengah mempelajari langkah terbaik yang akan diambil. Mulai dari perencanaan hingga sumber anggaran yang akan dialokasikan untuk revitalisasi SD Filial tersebut.

“Memang kita masih mempelajari apa langkah dan sumber pendanaannya pakai apa. Kita lihat nanti, karena itu SD Filial dari SDN Klabang 2. Intinya, yang kami usulkan ada 105 lembaga pendidikan,” ukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang guru, Mula Wiji Lestari, mengatakan kerusakan bangunan sekolah tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. 

Bahkan, pihak sekolah juga telah beberapa kali melaporkan kondisi itu kepada instansi terkait, namun hingga kini belum ada kepastian mengenai perbaikannya.

“Kami khawatir sewaktu-waktu bangunan ini roboh saat anak-anak sedang belajar,” ujarnya saat ditemui di sekolah, Kamis (5/3/2026).

Kekhawatiran para guru semakin meningkat ketika musim hujan tiba. Beberapa bagian plafon sudah jatuh, sementara kayu penyangga atap terlihat lapuk dimakan usia.

“Kalau hujan turun, kami semakin waswas. Tapi kegiatan belajar tetap harus berjalan karena ini satu-satunya tempat anak-anak menimba ilmu,” tambahnya.

Sekolah filial yang berada di Dusun Sumber Biru tersebut memang menjadi tumpuan utama pendidikan dasar bagi anak-anak di wilayah itu. Gedung sekolah dibangun sekitar tahun 2005 dan hingga kini belum pernah mendapatkan renovasi besar.

Usia gedungnya sudah lebih dari dua dekade, jadi wajar kalau banyak bagian yang rusak dan membutuhkan perbaikan,” jelasnya.

Saat ini tercatat ada 14 siswa yang belajar di sekolah tersebut, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah ini dibentuk sebagai kelas jauh untuk memudahkan anak-anak di dusun itu mengakses pendidikan.

Jika harus bersekolah ke SD induk, jarak yang harus ditempuh sekitar 2 hingga 3 kilometer. Sementara jarak menuju SD Mandiro 1 bahkan lebih jauh lagi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Beberapa ruang kelas yang digunakan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tampak disangga menggunakan bambu agar bangunan tidak roboh. Di dalam ruangan, atap dan plafon yang sudah banyak ambrol menjadi pemandangan sehari-hari bagi para siswa saat mengikuti pelajaran.

Meski kondisi bangunan jauh dari kata layak, proses belajar mengajar tetap berlangsung. Para guru tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada ruang alternatif yang bisa digunakan.

Salah seorang guru, Mula Wiji Lestari, mengatakan kerusakan bangunan sekolah tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pihak sekolah juga telah beberapa kali melaporkan kondisi itu kepada instansi terkait, namun hingga kini belum ada kepastian mengenai perbaikannya.

“Kami khawatir sewaktu-waktu bangunan ini roboh saat anak-anak sedang belajar,” ujarnya saat ditemui di sekolah, Kamis (5/3/2026).

Kekhawatiran para guru semakin meningkat ketika musim hujan tiba. Beberapa bagian plafon sudah jatuh, sementara kayu penyangga atap terlihat lapuk dimakan usia.

“Kalau hujan turun, kami semakin waswas. Tapi kegiatan belajar tetap harus berjalan karena ini satu-satunya tempat anak-anak menimba ilmu,” tambahnya.

Sekolah filial yang berada di Dusun Sumber Biru tersebut memang menjadi tumpuan utama pendidikan dasar bagi anak-anak di wilayah itu. Gedung sekolah dibangun sekitar tahun 2005 dan hingga kini belum pernah mendapatkan renovasi besar.

“Usia gedungnya sudah lebih dari dua dekade, jadi wajar kalau banyak bagian yang rusak dan membutuhkan perbaikan,” jelasnya.

Saat ini tercatat ada 14 siswa yang belajar di sekolah tersebut, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah ini dibentuk sebagai kelas jauh untuk memudahkan anak-anak di dusun itu mengakses pendidikan.

Jika harus bersekolah ke SD induk, jarak yang harus ditempuh sekitar 2 hingga 3 kilometer. Sementara jarak menuju SD Mandiro 1 bahkan lebih jauh lagi.

Kondisi bangunan sekolah yang semakin rapuh juga membuat para orang tua murid diliputi rasa cemas. Mosleh, salah seorang wali siswa, mengaku khawatir setiap kali anaknya berangkat sekolah.

“Kami sebagai orang tua tentu khawatir melihat kondisi kelas seperti itu. Tapi anak-anak tetap harus sekolah. Kami berharap pemerintah segera memperbaiki agar mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Masyarakat Dusun Sumber Biru pun berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah maupun dinas terkait. Mereka khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya keselamatan siswa yang terancam, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori meluruska, istilah Rantas kerap disalahartikan sebagai “infrastruktur tuntas”. Padahal yang dimaksud adalah penyelesaian satu per satu ruas jalan hingga tuntas, sehingga setiap ruas yang dikerjakan benar-benar selesai sebelum beralih ke ruas lainnya.

“Rantas itu bukan infrastruktur tuntas, tapi ruas jalan tuntas. Jadi satu ruas diselesaikan dulu, kemudian ruas berikutnya, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia,” jelasnya, saat dikonfirmasi pada Kamis (5/3/2026).

Dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan jalan, pemerintah daerah tidak menetapkannya secara sembarangan. Penentuan titik pembangunan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung aktivitas masyarakat. Beberapa di antaranya adalah akses menuju sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, hingga kawasan wisata lokal yang menjadi pusat aktivitas warga.

“Lokasi yang diprioritaskan adalah jalan yang menunjang pelayanan publik, seperti akses pendidikan, kesehatan, pasar, atau kawasan wisata masyarakat,” ujarnya.

Penentuan lokasi tersebut juga didasarkan pada data survei tahunan yang dihimpun pemerintah daerah. Data tersebut dikenal dengan istilah DD1, yang menjadi basis perencanaan pembangunan infrastruktur setiap tahun.

“Dari data tersebut, pemerintah kemudian menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Prioritas tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu super prioritas, sangat prioritas, dan prioritas,” imbuhnya.

Selain berasal dari program pemerintah daerah, usulan pembangunan jalan juga dapat muncul dari aspirasi masyarakat. Warga dapat mengajukan proposal pembangunan melalui mekanisme resmi yang nantinya akan diverifikasi dan dievaluasi oleh pemerintah daerah.

“Usulan dari masyarakat juga bisa masuk, baik melalui proposal maupun aspirasi lainnya. Tapi tetap harus melalui proses verifikasi dan evaluasi,” ujar Ansori.

Terkait transparansi informasi lokasi pembangunan jalan, pemerintah daerah menyebut data tersebut sebenarnya dapat diakses melalui sistem e-SIPD. Dalam sistem tersebut, masyarakat dapat melihat lokasi kegiatan, sumber pendanaan, hingga jenis program pembangunan yang dilakukan.

“Sumber pendanaan pembangunan jalan tidak hanya berasal dari APBD murni, tetapi juga dari berbagai sumber lain seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bagi Hasil (DBH), SILPA, hingga opsen Pajak Kendaraan Bermotor,” jelasnya.

Untuk target pembangunan, pada tahun 2025 pemerintah daerah menargetkan penyelesaian 25 kilometer ruas jalan. Namun realisasi di lapangan justru melampaui target tersebut.

“Tahun 2025 target kita 25 kilometer, tetapi realisasinya mencapai 43,11 kilometer. Artinya pembangunan jalan melebihi target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan jalan sepanjang 35 kilometer, dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Meski demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur tidak selalu berjalan tanpa kendala. 

Salah satu hambatan yang sempat terjadi adalah perubahan administrasi jabatan dari pelaksana tugas (PLT) menjadi pejabat definitif, yang berdampak pada penyesuaian sistem administrasi pengadaan.

Perubahan tersebut mengharuskan pembaruan data dalam sistem pengadaan nasional seperti INAPROC, sehingga sempat memerlukan waktu untuk proses penyesuaian.

“Perubahan administrasi itu harus menyesuaikan sistem, termasuk di INAPROC. Itu yang sempat memakan waktu,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan pengawasan pelaksanaan proyek dilakukan secara berlapis. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim teknis internal, tetapi juga oleh konsultan pengawas di lapangan.

Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek oleh penyedia jasa konstruksi, pemerintah daerah menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja terhadap kontraktor yang terlibat.

“Setiap penyedia konstruksi akan dievaluasi. Jika ada masalah dalam pelaksanaan, tentu akan kita tindaklanjuti melalui evaluasi,” tegasnya.

Pemerintah berharap program Rantas dapat terus memperbaiki kualitas infrastruktur jalan di Bondowoso, terutama akses menuju pusat pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurutnya, persoalan infrastruktur sebenarnya bukan hanya menjadi tuntutan mahasiswa, tetapi juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat luas.

Bupati Abdul Hamid Wahid menyatakan, pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama dengan mahasiswa mengenai pentingnya perbaikan jalan. Infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang terus diupayakan penanganannya secara bertahap.

“Ini bukan hanya tuntutan mahasiswa. Infrastruktur jalan memang menjadi perhatian pemerintah dan juga keinginan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya cara pandang kita sudah sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai survei yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa masyarakat sangat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Bahkan, menurutnya, kinerja pemerintah daerah sering kali dinilai masyarakat dari sejauh mana kebutuhan dasar seperti infrastruktur dapat dipenuhi.

“Memang masyarakat berharap jalan-jalan yang rusak bisa segera diperbaiki. Itu menjadi perhatian kita bersama,” kata Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra Hamid ini.

Bupati juga menyebut DPRD turut berperan dalam upaya perbaikan infrastruktur melalui pokok-pokok pikiran (pokir) yang banyak diarahkan pada pembangunan jalan di berbagai wilayah.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak dapat serta-merta menetapkan target pembangunan yang terlalu besar karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tidak selalu stabil.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait komposisi belanja pegawai yang masih cukup besar dibandingkan belanja modal.

Menurut Ra Hamid, regulasi nasional mengatur agar belanja pegawai pemerintah daerah berada pada kisaran 30 persen pada tahun 2027. Untuk mencapai ketentuan tersebut, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan penataan secara bertahap.

“Kita sedang melakukan penataan agar bisa menuju ketentuan itu. Tapi tentu tidak bisa dilakukan secara drastis,” jelasnya.

Orang nomor satu di Bumi Ki Ronggo ini menegaskan, bahwa langkah rasionalisasi pegawai bukan keputusan yang mudah diambil karena pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama terkait keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Di Bondowoso sendiri terdapat sekitar 2.000 tenaga P3K penuh waktu. Pemerintah daerah menilai pemutusan kontrak secara tiba-tiba bukan solusi yang tepat.

“Kita tidak mungkin serta-merta memutus kontrak. Ada aspek kemanusiaan yang juga harus dipertimbangkan,” tegasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah terus berupaya mencari dukungan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita sudah berupaya mencari dukungan ke pemerintah pusat, ke provinsi, dan juga meningkatkan PAD. Semua langkah itu terus kita lakukan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait transfer dana ke daerah. Jika terjadi penurunan transfer, maka hal tersebut otomatis berdampak pada kemampuan belanja daerah.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap demi memenuhi kebutuhan masyarakat Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan.

Koordinator aksi, Ahmad Rifandi menyampaikan, komposisi anggaran daerah saat ini terlalu besar pada belanja pegawai, sementara alokasi untuk belanja modal yang langsung dirasakan masyarakat dinilai sangat kecil.

Menurutnya, berdasarkan data yang mereka kaji, belanja pegawai dalam APBD Bondowoso mencapai sekitar 48 persen, sedangkan belanja modal hanya sekitar 6 persen. Padahal, belanja modal mencakup pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti perbaikan jalan, infrastruktur, hingga irigasi.

“APBD Bondowoso itu bengkak di belanja pegawai, yaitu sekitar 48 persen. Sementara belanja modal hanya 6 persen. Padahal belanja modal ini yang langsung menyentuh masyarakat, seperti jalan, perbaikan infrastruktur dan irigasi,” ujarnya saat menyampaikan tuntutan dalam aksi.

Mahasiswa menuntut agar komposisi anggaran tersebut direalokasi dengan memangkas belanja pegawai menjadi sekitar 40 persen. Selain itu, mereka juga meminta adanya penyesuaian pada belanja barang dan jasa agar anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Dari penghematan tersebut, mahasiswa memperkirakan sekitar Rp208 miliar anggaran bisa dialihkan ke belanja modal.

“Kami menuntut agar sekitar Rp208 miliar itu dialihkan ke belanja modal. Sehingga perbaikan jalan yang awalnya hanya ditargetkan sekitar 25 kilometer bisa ditingkatkan menjadi minimal 100 kilometer pada tahun 2026,” kata koordinator aksi.

Mahasiswa juga mengaku mengacu pada informasi yang beredar bahwa rencana awal perbaikan jalan hanya sekitar 25 kilometer dengan anggaran sekitar Rp50 miliar.

Karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah meningkatkan target perbaikan jalan agar kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Bondowoso dapat segera tertangani.

“Fokus utama tuntutan kami adalah perbaikan jalan yang rusak agar dilakukan lebih masif. Karena kondisi jalan rusak di Bondowoso ini sudah sangat krusial,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa berharap pemerintah daerah memiliki komitmen nyata untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan menargetkan perbaikan jalan hingga 100 kilometer dalam satu tahun anggaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para peserta aksi datang mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

Massa sebelumnya berkumpul di depan Kampus Universitas Jember (UNEJ) Bondowoso sekitar pukul 09.00 WIB sebelum bergerak menuju lokasi aksi. Setibanya di depan Kantor Bupati, mereka menggelar orasi secara bergantian sambil membawa sejumlah poster berisi tuntutan.

Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama, mereka meminta pemerintah menurunkan belanja pegawai secara bertahap sesuai amanat undang-undang.

Kedua, massa menuntut adanya peningkatan anggaran pembangunan yang difokuskan pada perbaikan jalan, irigasi, serta penguatan ekonomi rakyat.

Selain itu, para peserta aksi juga meminta pemerintah daerah mempublikasikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terbuka dan detail kepada masyarakat. Transparansi tersebut dinilai penting agar publik dapat mengetahui penggunaan anggaran daerah.

Massa juga menyoroti persoalan kawasan Ijen yang diminta untuk diselesaikan secara transparan dan berpihak pada masyarakat setempat. Mereka menilai kebijakan terkait kawasan tersebut harus melibatkan warga terdampak.

Tak hanya itu, demonstran juga mendesak pemerintah daerah menyediakan kanal pengaduan masyarakat berupa “Rumah Curhat Rakyat” yang aktif, cepat, dan responsif, baik melalui layanan daring maupun secara langsung.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bondowoso. 

Sampai berita ini ditayangkan, aksi masih terus berlangsung. Pantauan di lokasi, tampak Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid bersama jajaran Forkopimda, kepala OPD dan Pimpinan DPRD telah menunggu kedatangan mahasiswa peserta aksi di lobi Pemkab Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Atap bangunan dilaporkan roboh total setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak siang hingga sore hari. Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi bangunan sekaligus memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat.

Selain gedung GKJW, ia juga mengunjungi sejumlah titik longsor dan kerusakan bangunan lain yang tersebar di beberapa kecamatan.

Menurut bupati, cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir telah meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi, terutama di kawasan dengan kontur tanah labil dan tebing yang tergerus aliran air hujan.

“Keselamatan warga adalah yang utama. Kami sudah sarankan untuk segera evakuasi dan tidak lagi menempati lokasi tersebut. Kita tidak pernah tahu kapan air kembali menggerus dan meruntuhkan bangunan,” tegasnya di sela peninjauan.

Salah satu titik yang menjadi perhatian serius berada di area tebing yang terus mengalami pengikisan. Kondisi tanah yang jenuh air dan struktur yang labil dikhawatirkan memicu longsor susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah merekomendasikan warga di sekitar lokasi rawan untuk mengosongkan rumah sementara waktu. Pendekatan persuasif dilakukan agar masyarakat memahami risiko yang ada dan bersedia mengutamakan keselamatan.

Tak hanya itu, Pemkab juga mencatat sedikitnya 11 titik bencana yang terjadi hampir bersamaan, mulai dari longsor, pohon tumbang, hingga kerusakan bangunan akibat terpaan hujan dan angin kencang.

Untuk mempercepat penanganan, tim penanggulangan dibagi dalam beberapa kelompok dan berkolaborasi dengan pihak kecamatan serta relawan.

“Alhamdulillah seluruh titik bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.

Pemkab Bondowoso terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lapangan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menjaga saluran drainase tetap bersih, serta segera melapor jika menemukan tanda-tanda pergerakan tanah atau potensi bahaya lainnya.

Langkah mitigasi dan respons cepat diharapkan mampu meminimalisasi risiko korban jiwa maupun kerugian material apabila cuaca ekstrem kembali terjadi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui program “Berbagi Berkah Ramadan”, manajemen Citiplaza Bondowoso mengajak mereka menikmati hari istimewa yang dimulai dengan bermain bebas di wahana playground Happy Time.

Wajah-wajah polos itu tampak sumringah. Ada yang berlari kecil menuju perosotan, ada pula yang tertawa lepas di arena permainan, seakan melupakan beban hidup yang mungkin terlalu dini mereka kenal.

Kebahagiaan belum berhenti di sana. Anak-anak kemudian diajak berbelanja kebutuhan pokok di tenant Hyfresh. Masing-masing diberi kesempatan memilih sendiri barang yang mereka butuhkan dan inginkan.

Dengan mata berbinar, mereka memegang erat keranjang belanja, menimbang pilihan dengan penuh antusias. Bagi sebagian dari mereka, momen sederhana memilih sendiri barang belanjaan menjadi pengalaman yang sangat berharga.

Menjelang waktu berbuka, suasana berubah lebih khidmat. Anak-anak duduk rapi mendengarkan tausiyah singkat tentang makna berbagi dan rasa syukur di bulan Ramadan. Tak lama kemudian, azan magrib berkumandang, dan mereka pun menikmati hidangan berbuka puasa bersama jajaran manajemen di tenant CFC. Senyum bahagia tak henti terukir di wajah mereka.

Barang bukti berupa mesiu yang diduga kuat akan digunakan untuk pembuatan petasan itu dimusnahkan dengan pengamanan ketat. Lokasi disposal sengaja dipilih jauh dari permukiman warga, demi mencegah risiko yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.

Kasatreskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, menjelaskan, bahan peledak tersebut diamankan dalam Operasi Pekat dari Desa Taman, Kecamatan Grujugan. Polisi menangkap satu tersangka berinisial AR yang diduga hendak memperjualbelikan mesiu tersebut.

“Barang bukti berupa mesiu atau bahan mercon ini kami amankan dalam Operasi Pekat di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, dengan satu tersangka berinisial AR,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, total berat bahan peledak mencapai sekitar 25 kilogram. Rencananya, mesiu itu akan dijual dalam satu paket utuh seharga Rp5 juta, tidak secara eceran. Penjualan disebut-sebut akan dilakukan menjelang atau setelah Hari Raya Idulfitri, momen di mana permintaan petasan biasanya meningkat tajam.

Menurut Wawan, daya ledak sebesar itu sangat berbahaya jika disimpan terlalu lama, terlebih bila berada di dekat lingkungan padat penduduk. Ia membandingkan, ledakan 1,5 kilogram bahan peledak di daerah lain saja sudah menimbulkan kerusakan signifikan.

“Kalau 25 kilogram, daya ledaknya sangat besar. Potensinya bisa merusak rumah dan membahayakan nyawa. Karena itu kami pastikan pemusnahan dilakukan di tempat yang aman,” tegasnya.

AR diketahui merupakan residivis kasus serupa. Polisi kini masih mendalami asal-usul bahan peledak tersebut. Berdasarkan pengakuan tersangka, mesiu itu diperoleh dari seseorang berinisial S di wilayah Probolinggo. Aparat pun tengah memburu pihak yang diduga menjadi pemasok.

Proses pemusnahan dilakukan oleh tim Gegana Brimob Bondowoso yang dipimpin Danki Gegana AKP Haryanto. Kegiatan tersebut turut disaksikan personel Polsek Taman Krocok dan pihak Kejaksaan untuk memastikan prosedur berjalan sesuai standar keamanan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat akan bahaya mercon dan bahan peledak rakitan. Selain berisiko memicu kebakaran dan ledakan hebat, petasan ilegal kerap memakan korban luka bakar serius, kehilangan anggota tubuh, hingga korban jiwa. Tak jarang pula ledakannya merusak rumah warga dan memicu kepanikan massal.

Menjelang Lebaran, polisi mengimbau masyarakat untuk tidak memproduksi, memperjualbelikan, maupun menyalakan petasan berdaya ledak tinggi. Tradisi merayakan hari besar keagamaan, tegas Wawan, seharusnya tidak dibayar dengan risiko keselamatan.

“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Jangan sampai euforia sesaat berujung petaka,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Di RT 25 dan RT 26 RW 08, Dusun Krajan Timur, sedikitnya 25 rumah terdampak. Air setinggi 30–50 sentimeter masuk ke ruang tamu, dapur, hingga musala kecil milik warga. Sejumlah perabot rumah tangga terpaksa diangkat seadanya untuk menghindari kerusakan.

Beberapa warga mengaku tak menyangka genangan akan cepat meninggi. “Biasanya hanya mengalir di jalan, tapi tadi langsung masuk rumah,” ujar salah seorang warga yang terdampak.

Laporan warga melalui pesan WhatsApp sekira pukul 19.00 WIB segera ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (BPBD). Tim Pusdalops dan TRC-PB bergerak ke lokasi untuk melakukan asesmen sekaligus membantu penanganan.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan banjir dipicu oleh tingginya intensitas hujan dan kapasitas drainase yang tak mampu menampung debit air.

“Air meluap cukup cepat karena saluran tidak mampu menahan debit. Tim kami langsung membantu mengeluarkan air dari rumah warga dan melakukan pendataan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026) pagi.

Tak hanya di Desa Wonosari, genangan juga dilaporkan terjadi di Desa Kapuran, Dusun Pasar RT 07. Meski sempat membuat panik, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Di tengah genangan dan cuaca yang masih diguyur hujan ringan, aparat gabungan dari Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, serta relawan dan perangkat desa ikut membantu warga membersihkan rumah dan mengalirkan air keluar.

Menjelang pukul 21.02 WIB, air mulai berangsur surut. Ketinggiannya turun menjadi sekitar 20–30 sentimeter. Warga pun perlahan kembali membersihkan rumah masing-masing, menyeka lantai yang berlumpur dan menjemur barang-barang yang basah.

“Kami bersyukur tidak ada korban. Saat ini kondisi terpantau aman dan terkendali, namun masyarakat tetap kami imbau waspada jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi,” tutur Kristianto.

Malam itu, di antara sisa genangan dan bau lumpur yang masih tercium, warga Wonosari memilih bertahan. Dengan gotong royong dan bantuan petugas, mereka mulai menata kembali rumahnya, berharap hujan berikutnya tak lagi membawa cerita yang sama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data daftar potensi objek pajak tower tahun 2025, total ketetapan pajak kabupaten mencapai Rp17.383.671.501. Sedangkan ketetapan tower sebesar Rp82.095.819.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso mencatat, pada tahun 2025 hanya 5 objek tower yang telah melakukan pembayaran dengan nilai Rp2.477.720, sedangkan 144 tower lainnya masih belum melunasi kewajiban pajaknya.

Sisanya, selama tahun 2025 jumlah tunggakan tower sebesar Rp79.618.099. Sedangkan untuk realisasi baku kabupaten tahun 2025 sebesar Rp13.211.376.573, dengan prosentase penerimaan di bawan 1 persen. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, saat dikonfirmasi, Sabtu (28/2/2026), membenarkan bahwa serapan pajak tower tahun 2025 masih jauh dari target.

“Iya, memang realisasinya masih sangat rendah dibandingkan dengan total ketetapan. Ini menjadi perhatian serius kami karena potensi pajak tower cukup besar untuk mendongkrak PAD Bondowoso,” ujarnya.

Meskipun baru dilantik pada November 2025 sebagai Kepala Bapenda, Slamet telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut. Salah satunya dengan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh objek pajak tower, sekaligus memastikan validitas data kepemilikan dan perizinannya.

Selain itu, Bapenda juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap tower yang menunggak pajak.

“Kami akan lakukan penagihan secara bertahap, mulai dari surat teguran hingga tindakan administratif sesuai regulasi. Satpol PP akan membantu dalam penegakan Perda terhadap tower-tower yang tidak patuh,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tegas tersebut bukan semata-mata penindakan, melainkan upaya mendorong kepatuhan wajib pajak agar potensi pendapatan daerah tidak hilang.

“Kalau semua objek patuh, kontribusinya sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini yang sedang kami kejar di tahun 2026,” imbuh Slamet.

Dengan sinergi lintas perangkat daerah dan penguatan pengawasan, Bapenda berharap realisasi pajak tower dapat meningkat dalam waktu dekat, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kerusakan tersebut sempat viral di media sosial, seiring ditutupnya Jembatan Sentong. Warga sempat resah, karena Jembatan Kauman tersebut berada di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Bondowoso dan Jember.
 
Namun, warga akhirnya bernapas lega. Karena, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur memastikan untuk sementara dan hingga saat ini kondisi jembatan masih aman dilalui kendaraan. 

“Untuk sementara waktu kondisi konstruksi jembatan aman,” kata Budi Hartono, Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Jember pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pantauan di lapangan, petugas dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, telah melakukan pemasangan pembatas sisi kanan dan kiri jembatan.

“Longsoran pada sayap jembatan kemarin (27/2/2026) telah akan kami pasang rambu dan pagar pengaman dulu,” ujar Budi Hartono.

Mengingat jembatan tersebut juga berada di jalur vital akses penghubung dua kabupaten, tentunya kerusakan yang terjadi menjadi perhatian serius dari Dinas PU Provinsi, di mana untuk perbaikannya akan segera dilakukan. 

“Untuk perbaikannya segera diadakan pemilihan penyedia. Insyaallah awal bulan April 2026 baru bisa dikerjakan,” tandasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, kejadian longsor berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 sekira pukul 07.38 WIB. 

Namun, laporan baru diterima BPBD pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 08.00 WIB melalui informasi dari pihak kepolisian setempat.

Longsor dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan derasnya arus sungai hingga menggerus struktur penahan tanah di sisi jembatan. 

Tercatat, longsoran terjadi di dua sisi jembatan dengan panjang sekitar 3 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 4 meter.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristanto Putro Prasojo, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat begitu menerima laporan.

“Setelah mendapat informasi, tim TRC, Pusdalops, dan agen bencana segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerusakan terjadi pada bagian parapet dan tembok penahan tanah di Jembatan Kauman yang berada di jalur utama penghubung Bondowoso–Jember. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, kejadian longsor berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 07.38 WIB. Namun, laporan baru diterima BPBD pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 08.00 WIB melalui informasi dari pihak kepolisian setempat.

Longsor dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan derasnya arus sungai hingga menggerus struktur penahan tanah di sisi jembatan. Tercatat, longsoran terjadi di dua sisi jembatan dengan panjang sekitar 3 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 4 meter.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristanto Putro Prasojo, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat begitu menerima laporan.

“Setelah mendapat informasi, tim TRC, Pusdalops, dan agen bencana segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerusakan terjadi pada bagian parapet dan tembok penahan tanah di Jembatan Kauman yang berada di jalur utama penghubung Bondowoso–Jember. Meski demikian, kondisi wilayah dinyatakan aman dan terkendali.

“Sampai asesmen selesai pukul 10.30 WIB, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Cuaca saat ini juga berawan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah tindak lanjut,” tambah Kristanto.

Sejumlah unsur terlibat dalam penanganan di lokasi, antara lain BPBD Bondowoso, Agen Bencana Provinsi Jawa Timur, Satlantas Polres Bondowoso, PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Polsek dan Koramil Grujugan, serta pemerintah kecamatan setempat.

BPBD mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat curah hujan tinggi yang berpotensi memicu longsor maupun kerusakan infrastruktur di sekitar aliran sungai. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seperti diketahui bersama, pajak daerah merupakan instrumen krusial dan tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Karena, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah daerah pada hakikatnya kembali ke rakyat. 

Dana tersebut dimanfaatkan secara luas untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Bondowoso.

Bapenda di era kepemimpinan Slamet Yantoko mengedepankan tiga poin utama yang menjadi fokus kebijakan selama tahun 2026, di antaranya : 

1. Sinergi Tanpa Ego Sektoral

Bapenda mengajak seluruh pemangku kepentingan dan wajib pajak untuk bergerak bersama dalam satu frekuensi guna membangun daerah.

2. Kebijakan Berbasis Data 

Penyusunan regulasi perpajakan harus didasarkan pada data yang akurat agar menghasilkan kebijakan yang adil, tidak memberatkan pelaku usaha, namun tetap efektif dalam mencapai target.

3. Akselerasi Digitalisasi 

Strategi ini bisa mempercepat transformasi sistem perpajakan daerah menuju digital guna memberikan kemudahan pelaporan dan pembayaran, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, memaparkan, untuk tahun ini (2026), Pemkab Bondowoso mematok target PAD sebesar Rp333 miliar. Sektor perhotelan, restoran, dan hiburan diproyeksikan menjadi kontributor signifikan dalam pencapaian target tersebut.

“Kami menyoroti adanya celah antara laporan okupansi hotel dengan realita di lapangan. Saat ini, tingkat okupansi yang dilaporkan masih berkisar antara 25–30 persen, namun hasil evaluasi lapangan menunjukkan potensi yang jauh lebih besar,” jelasnya saat dikonfirmasi, pada Jumat (27/2/2026).

Untuk menjembatani hal ini, Bapenda akan memperkuat pengawasan dan kolaborasi. Salah satu langkah konkretnya adalah mendorong pemasangan Taxmapper pada hotel dan restoran. 

“Ini adalah bentuk kontrol untuk memastikan pajak yang telah dititipkan masyarakat kepada pelaku usaha benar-benar masuk ke kas daerah sesuai ketentuan,” terangnya.

Saat ini, Bapenda Bondowoso telah menyusun peta jalan (roadmap) perpajakan yang lebih modern. Mulai tahun 2026, ditargetkan seluruh transaksi pajak daerah akan dilakukan secara non-tunai (cashless). 

“Selain itu, peningkatan kepatuhan pelaporan akan terus dipacu, mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta pajak air bawah tanah,” pungkas mantan Kasatpol PP Bondowoso ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil sebagai implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak dan retribusi.

Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko menjelaskan, pemasangan Taxmapper bertujuan mempermudah proses pencatatan dan pelaporan pajak daerah oleh WP. Dengan perangkat ini, pemerintah daerah bisa memantau omzet dan peredaran usaha secara langsung, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan real-time.

“Taxmapper sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi potensi kebocoran dalam pemungutan dan penyetoran pajak. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan PAD,” ujar Slamet, dikonfirmasi pada Jumat (27/2/2026).

Dalam penerapannya, setelah pemasangan alat, setiap WP wajib menyerahkan user ID dan password kepada tim admin Taxmapper dari Great Code untuk mengakses sistem yang dipasang di tempat usaha. 

“Selanjutnya, Bapenda akan menggelar bimbingan teknis bertahap, disertai uji coba langsung agar WP dapat mengoperasikan Taxmapper dengan optimal. Sementara ini, kami sudah melakukan sosialisasi ke beberapa WP di Bondowoso,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar untuk pemerintah daerah, Taxmapper juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan pembukuan secara elektronik. Hal ini membantu pelaku usaha memantau perkembangan bisnis mereka dan mengidentifikasi waktu puncak operasional (peak hour) maupun musim ramai (peak season).

“Bagi pelaku usaha yang belum memiliki aplikasi kasir, kami juga menyediakan aplikasi kasir gratis sebagai pelengkap penggunaan Taxmapper,” tambah mantan Kasatpol PP Bondowoso ini.

Slamet Yantoko juga menegaskan bahwa penerapan Taxmapper diharapkan mendorong peningkatan pelaporan pajak dan kepatuhan WP secara signifikan. Data transaksi usaha yang terkumpul akan lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kemudahan monitoring pajak secara real time.

“Sistem ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis, khususnya dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” urainya menjelaskan.

Dalam konteks pajak, Slamet mengingatkan agar pelaku usaha memahami ketentuan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor makanan dan minuman seperti restoran, warung makan, dan kafe, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026. 

“Pemilik usaha yang penghasilannya mencapai 6 juta per bulan, wajib mengenakan PBJT restoran di setiap transaksi dengan tarif sebesar 10 persen, di mana setiap bulannya dilaporkan dan disetorkan kepada Pemerintah Daerah,” paparnya.

Bapenda Bondowoso optimistis Taxmapper menjadi tonggak transformasi digital di sektor perpajakan daerah di Bumi Ki Ronggo. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah yakin mampu meningkatkan PAD secara signifikan, sekaligus membantu pelaku usaha menjalankan usahanya dengan tertib administrasi.

“Sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha akan terus kami jaga demi kemajuan bersama. Ini bukan hanya soal pajak, tetapi juga bagaimana menciptakan tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berdaya saing,” pungkas Slamet. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ramadan membawa perubahan besar pada pola makan. Waktu konsumsi yang bergeser ke sahur dan berbuka membuat penyajian makanan harus disesuaikan. Kondisi itulah yang mendorong dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buduan memilih langkah adaptif: menghadirkan menu kering sebagai alternatif sajian.

Bukan tanpa pertimbangan, pilihan menu makan bergizi gratis (MBG) kering dinilai lebih aman karena tidak mudah basi. Dengan begitu, makanan tetap layak dikonsumsi hingga waktu berbuka puasa tiba.

“Menu keringan ini pastinya aman untuk dimakan sampai berbuka,” ujar Siska, Ahli Gizi Dapur SPPG Buduan Suboh Situbondo, dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Jumat (27/2/2026)

Di tengah kekhawatiran sebagian masyarakat tentang kualitas makanan selama puasa, dapur ini justru memastikan bahwa perubahan bentuk sajian tidak mengurangi nilai gizinya. Setiap menu tetap dirancang melalui perhitungan matang. Komposisi bahan dipilih secara cermat agar kebutuhan energi penerima manfaat tetap tercukupi.

“Meskipun yang diberikan menu keringan, kandungan gizi juga tetap diperhatikan,” lanjutnya.

Bagi tim dapur, menu kering bukanlah pengganti makanan utama. Sajian tersebut diposisikan sebagai kudapan atau makanan selingan, yang membantu menjaga stamina menjelang waktu berbuka. Strategi ini dinilai lebih sesuai dengan ritme tubuh saat berpuasa.

“Menu keringan dijadikan menu kudapan, tidak dijadikan sebagai menu utama,” tegasnya.

Di balik kesederhanaan menu yang disajikan, pihaknya tetap komitmen untuk tetap menghadirkan layanan terbaik. Karena, kata Siska, Ramadan bukan menjadi hambatan, melainkan momentum untuk berinovasi dan beradaptasi.

"Melalui sentuhan perencanaan gizi yang tepat serta perhatian pada keamanan pangan, Dapur SPPG Buduan berupaya memastikan setiap sajian yang dibagikan bukan sekadar makanan, melainkan bentuk kepedulian yang tetap hangat selama Ramadan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Buduan, Bagas Deo Pradana menyampaikan jika selama pendistribusian menu kering di bulan Ramadan, pihaknya juga menggunakan paper bag (tas kertas) kepada 1.736 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, guru, hingga kelompok 3B.

"Penggunaan paper bag dalam program MBG diutamakan untuk menggantikan kantong plastik sekali pakai, khususnya pada menu kering saat bulan Ramadan. Paper bag dipilih karena lebih ramah lingkungan, higienis, dan mempermudah siswa membawa pulang makanan. Kebijakan ini mendukung standar keamanan pangan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN)," jelasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, menjelaskan, belum terbangunnya jembatan menjadi faktor utama tersendatnya penyelesaian proyek tersebut.

“Lingkar Selatan itu belum ada jembatannya. Kita sudah usulkan ke kementerian, juga melalui DAK dan provinsi. Tapi belum bisa direalisasikan karena jalannya belum terkoneksi,” ujar Ansori saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh pembebasan lahan. Menurutnya, sisa lahan yang belum tuntas relatif kecil dan dapat diselesaikan. Namun pembangunan jembatan menjadi syarat utama agar ruas jalan bisa tersambung sempurna.

Ansori menyebutkan, ruas jalan yang belum terselesaikan diperkirakan kurang dari dua kilometer, ditambah satu unit jembatan. Tanpa jembatan, jalan tidak dapat difungsikan secara maksimal.

“Kurang dua kilometer plus jembatan,” katanya.

Untuk tahun 2026, pihaknya memprioritaskan pengamanan aset. Sejumlah lahan yang telah dibebaskan sebelumnya masih dimanfaatkan warga, sehingga perlu dilakukan penertiban dan pengamanan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pada 2025, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan. Namun realisasinya belum dapat dilakukan karena harus melalui proses appraisal atau penilaian harga tanah terlebih dahulu.

Terkait pembangunan jembatan, Ansori mengakui kemampuan APBD Kabupaten Bondowoso masih terbatas. Estimasi kebutuhan anggaran untuk satu jembatan berkisar antara Rp20 hingga Rp25 miliar.

“Kalau jembatan, APBD belum cukup. Untuk pembebasan lahan dan perkerasan mungkin bisa, tapi kalau pengaspalan dan konstruksi penuh belum mampu,” jelasnya.

Karena itu, pembangunan jembatan di Jalan Lingkar Selatan tetap diusulkan ke kementerian. Selain di ruas Pancoran–Kejawan, terdapat dua jembatan lain yang juga diajukan, yakni di Desa Koncer dan Tegalampel.

"Kami berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi agar Jalan Lingkar Selatan bisa tersambung sepenuhnya dan mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah Bondowoso," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seperti diberitakan sebelumnya, menu kering MBG selama Ramadan sempat menuai kritik. Keluhan para orang tua bahkan ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk melalui unggahan akun Instagram @lambeturah_official yang memiliki jutaan pengikut. Paket makanan dinilai kurang dari sisi kualitas, kelengkapan gizi, hingga pengemasan.

Sebagian orang tua mengaku kecewa karena buah yang diterima anak-anak mereka dalam kondisi kurang segar. Susu, yang diharapkan menjadi bagian penting asupan nutrisi, juga disebut tidak selalu tersedia dalam setiap paket.

Menanggapi situasi tersebut, SPPG Sumberkalong Kecamatan Wonosari menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga mutu pelayanan. Mereka melakukan penyesuaian bentuk menu tanpa mengurangi standar kandungan gizi.

Ahli Gizi Dapur SPPG Sumberkalong, Feby Andriyanti, menjelaskan, perubahan dilakukan pada jenis dan bentuk makanan yang didistribusikan selama bulan puasa.

“Selama bulan Ramadan, penyesuaian utama dilakukan pada jenis dan bentuk makanan yang didistribusikan,” ujar Feby, Kamis (26/2/2026).

“Menu yang semula berupa makanan siap santap diganti menjadi menu kering yang memiliki daya tahan lebih lama, umumnya hingga kurang lebih 12 jam. Hal ini bertujuan agar makanan tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa,” tambahnya.

Menurutnya, inovasi ini bukan sekadar mengganti bentuk makanan, melainkan juga mempertimbangkan daya tahan, kemudahan konsumsi, serta kecukupan energi setelah seharian berpuasa. Diversifikasi pangan lokal seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan juga mulai diterapkan sebagai bagian dari pengayaan menu.

“Komposisi menu juga disesuaikan agar praktis, mudah dikonsumsi, dan tetap memenuhi kebutuhan energi setelah seharian berpuasa,” imbuhnya.

Feby menegaskan bahwa meskipun bentuknya berubah menjadi menu kering, prinsip gizi seimbang tetap menjadi landasan utama penyusunan menu.

“Kandungan menu tetap memperhatikan unsur utama seperti karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pemulihan dan daya tahan tubuh, serta dilengkapi vitamin dan mineral,” jelasnya.

“Pada bulan puasa, porsi dan komposisi dirancang agar mampu menggantikan energi yang hilang selama berpuasa,” tambahnya.

Untuk memastikan kualitas tetap terjaga, dapur SPPG Sumberkalong menerapkan pengawasan ketat sejak tahap awal. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan yang higienis, hingga sistem pengemasan dan distribusi.

“Kualitas makanan dijaga melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku yang baik, proses pengolahan yang higienis, hingga pengemasan yang aman agar makanan tidak mudah rusak,” tandasnya.

Distribusi pun diatur agar jarak waktu antara produksi dan konsumsi tetap dalam batas aman.

“Proses distribusi juga diatur agar waktu antara produksi dan konsumsi tetap dalam batas aman, sehingga makanan yang diterima tetap sehat, bergizi, dan layak dikonsumsi saat berbuka,” pungkasnya.

Melalui inovasi tersebut, Dapur SPPG Sumberkalong berharap program pemenuhan gizi tetap berjalan optimal selama Ramadan.

Di tengah sorotan publik, mereka berupaya memastikan bahwa setiap paket yang diterima benar-benar mendukung penerima manfaat menjalankan ibadah puasa dengan tubuh yang sehat dan tetap bertenaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keluhan itu tak hanya bergulir dari mulut ke mulut. Di media sosial, protes sempat ramai diperbincangkan, salah satunya melalui unggahan akun Instagram @lambeturah_official yang memiliki jutaan pengikut. Isi unggahan tersebut ternyata sejalan dengan apa yang dirasakan para orang tua siswa di sejumlah sekolah di Bondowoso.

Paket makanan kering yang dibagikan dinilai jauh dari ekspektasi. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga kelengkapan gizi dan cara pengemasan yang dianggap kurang layak.

Beberapa orang tua mengungkapkan, buah yang diterima anak mereka dalam kondisi asam bahkan hampir layu. Sementara susu, yang diharapkan menjadi bagian penting pemenuhan nutrisi, justru tidak selalu ada di dalam paket.

AI, wali murid di SDN Dabasah 3 Bondowoso, menceritakan pengalaman anaknya saat menerima paket MBG pada 23 Februari lalu. Ia menyebut isi paket hanya terdiri dari dua pisang kecil yang kurang segar, tiga butir kurma, sedikit kedelai dalam plastik klip, serta sepotong roti.

Menurut AI, niat pemerintah melalui program ini patut diapresiasi. Namun, ia menilai pengawasan di tingkat pelaksana masih perlu diperkuat. Banyak wali murid lain, katanya, merasakan hal serupa tetapi memilih diam.

“Kalau tujuannya mencetak generasi emas, tapi mutunya seperti ini, yang lahir bukan emas, bisa-bisa malah generasi besi tua,” ujarnya, Rabu (25/2/2026) kemarin.

Nada kecewa juga datang dari VG, wali murid di SMKN 1 Bondowoso. Ia menyoroti cara pengemasan makanan yang hanya menggunakan plastik kresek putih tanpa wadah yang lebih layak dan higienis.

Meski demikian, tidak semua orang tua menginginkan program ini dihentikan. MR, wali murid di Kecamatan Wringin, berharap persoalan tersebut tidak berujung pada penutupan dapur penyedia MBG.

Baginya, yang perlu diperbaiki adalah mutu dan pengawasan, bukan menghentikan program yang juga menjadi sumber penghasilan bagi para pekerja.

Menanggapi keluhan tersebut, Koordinator SPPG Kabupaten Bondowoso, Mila Afriana Agustina, menyatakan laporan sudah diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG ini sudah kami laporkan ke BGN pusat sebagai laporan khusus apabila ada hal-hal yang kurang baik,” jelas Mila, Kamis (26/2/2026).

Ia menerangkan bahwa anggaran MBG per porsi berbeda sesuai kategori penerima. Untuk balita hingga siswa kelas 3 SD, anggaran sebesar Rp 8.000 per porsi (porsi kecil).

Sedangkan untuk siswa kelas 4 SD ke atas, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebesar Rp 10.000 per porsi (porsi besar). Perbedaan tersebut dihitung berdasarkan standar gramasi oleh ahli gizi.

Terkait pengemasan menggunakan plastik kresek, Mila menegaskan bahwa distribusi seharusnya menggunakan totebag.

“Harusnya ada totebag. Kami akan kroscek kembali di lapangan,” ujarnya.

Soal tidak adanya susu dalam beberapa paket, Mila menjelaskan bahwa susu bukan komponen wajib selama telah digantikan sumber protein lain seperti telur, abon, atau dendeng.

Selain itu, ia mengakui ketersediaan susu saat ini cukup terbatas di pasaran. Di Bondowoso sendiri belum ada UMKM yang memproduksi susu murni olahan siap konsumsi sesuai standar, sehingga masih bergantung pada susu kemasan.

“Barangnya langka dan sulit dicari,” terangnya.

Mendatang, SPPG memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan kualitas menu. Harapannya, pelaksanaan MBG selama Ramadan tetap berjalan sesuai standar dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi tumbuh kembang siswa, sebagaimana cita-cita awal program tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Emil ingin memastikan jalur Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi siap dibuka secara fungsional pada H-10 Lebaran 2026, guna mendukung kelancaran arus mudik di kawasan Tapal Kuda.

Ruas yang ditinjau meliputi Gending–Kraksaan, Kraksaan–Paiton, hingga Paiton–Besuki. Dari atas badan jalan yang sebagian masih diberlakukan sistem buka-tutup, Emil melihat langsung proses penyempurnaan di sejumlah titik.

“Ini semua sedang dikerjakan dan difinalisasi. Masih ada 13 hari lagi menuju H-10 Lebaran 2026. Teman-teman di sini bekerja 24 jam. Mudah-mudahan ini bisa memperlancar arus mudik warga nantinya,” ujarnya.

Menurut Emil, pembukaan fungsional jalur Gending–Paiton hingga Besuki sangat dinantikan masyarakat. Selain memangkas waktu tempuh, kehadiran tol ini diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi saat musim mudik.

Ia menegaskan, pembukaan ini bersifat sementara. Setelah periode Lebaran selesai, ruas tol akan kembali ditutup guna memenuhi seluruh persyaratan operasional sebelum dibuka secara penuh.

Dalam peninjauan tersebut, Emil juga melihat langsung gerbang tol Situbondo Barat yang masuk dalam paket 3 dengan panjang 25,7 kilometer. Proyek ini tergolong menantang karena harus membelah perbukitan.

“Pengerjaan mainroad sudah selesai, namun ada beberapa titik yang perlu disempurnakan. Secara teknik memang rumit, tetapi dari atas kita bisa melihat pemandangan laut yang luar biasa,” ungkapnya.

Beberapa bagian bahkan masih dilakukan pembongkaran lapisan beton untuk memastikan permukaan jalan lebih rata dan aman dilalui kendaraan.

Di balik kerja keras tanpa henti para pekerja, harapan besar masyarakat pun menggantung. Bukan hanya soal kelancaran mudik, tetapi juga dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga ini bisa menunjang perekonomian yang ada di Situbondo,” pungkas Emil.

Jika target tercapai, ruas tol ini akan menjadi akses vital baru yang menghubungkan wilayah pesisir utara Jawa Timur, sekaligus memberi warna baru bagi perjalanan mudik Lebaran 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui gerakan pangan murah, Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso bersama Pemerintah Daerah turun langsung melayani masyarakat di seluruh kecamatan selama Ramadhan 1447 Hijriah.

Setiap hari, kegiatan ini digelar bergiliran di kantor-kantor kecamatan. Warga bisa membeli Beras SPHP seharga Rp57.000 per 5 kilogram dan Minyakita Rp15.000 per liter, harga yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso, Hesty Retno Kusumastuti, mengatakan, gerakan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama bulan suci.

“Tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Bondowoso,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pemantauan harga akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Dari hasil peninjauan, harga kebutuhan pokok terpantau relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan.

Kabar baik lainnya, stok pangan di Bondowoso dipastikan dalam kondisi aman. Pada awal Februari 2026, stok beras tercatat mencapai sekitar 40 ribu ton yang tersimpan di sejumlah gudang Bulog. Sementara itu, stok minyak goreng mencapai sekitar 100 ribu liter di gudang Bondowoso dan 60 ribu liter di gudang Situbondo.

"Dengan kombinasi operasi pasar dan ketersediaan stok yang memadai, Bulog dan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menjalani Ramadhan dengan lebih tenang, tanpa dihantui lonjakan harga kebutuhan pokok," tandasnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan suci, gerakan ini menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan dapur masyarakat tetap mengepul. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aroma masakan hangat yang biasanya langsung disantap, kini berganti dengan sajian menu kering yang disiapkan khusus untuk berbuka puasa.

Bagi 1.736 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, guru, hingga kelompok 3B, kehadiran menu ini menjadi solusi agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi tanpa mengganggu ibadah puasa.

Kepala Dapur SPPG Buduan, Bagas Deo Pradana, mengatakan, inovasi menu kering menjadi strategi utama selama Ramadan. Penyesuaian ini dilakukan karena mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa sehingga makanan tidak bisa langsung dikonsumsi setelah didistribusikan.

“Selama bulan Ramadan, menu yang didistribusikan adalah menu kering yang dapat bertahan hingga 12 jam. Harapannya, makanan tersebut tetap layak dan aman dikonsumsi saat waktu berbuka puasa,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar mengganti jenis makanan. Tim dapur tetap memperhitungkan kandungan gizi, cita rasa, serta kepraktisan penyajian. Dengan begitu, penerima manfaat tetap memperoleh asupan energi yang cukup setelah seharian menahan lapar dan dahaga.

Meski bentuk penyajian berbeda dari biasanya, pelayanan tidak mengalami pengurangan. Jumlah porsi tetap sama, distribusi berjalan normal, dan kualitas tetap menjadi prioritas utama.

“Bentuk penyajiannya memang berbeda dengan hari biasa, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi,” jelas Bagas.

Langkah ini menjadi contoh bagaimana layanan publik mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

"Di tengah suasana Ramadan yang sarat makna, SPPG Buduan tidak hanya mendukung kelancaran ibadah puasa, tetapi juga memastikan kesehatan dan pemenuhan gizi tetap terjaga," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Meningkatnya volume kendaraan di ruas jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Curahdami memunculkan persoalan baru, yakni kondisi jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan perbaikan jalur alternatif menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat tetap aman selama proses pembangunan jembatan berlangsung.

“Memang ada bolong-bolong karena biasanya jalan itu tidak menjadi prioritas utama. Tapi sekarang harus ditangani,” ujar Emil saat meninjau Jembatan Sentong yang amblas, Rabu (25/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait percepatan penanganan jalan berlubang tersebut.

“Kita sudah koordinasi. Ada bantuan aspal dari provinsi dengan skema sharing pekerjaan untuk penggarapan jalan alternatif ini. Insyaallah segera kita laksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karena keterbatasan waktu dan anggaran, perbaikan tahap awal difokuskan pada penambalan lubang terlebih dahulu guna mencegah risiko kecelakaan.

“Yang penting tidak ada lubangnya dulu,” tegasnya.

Camat Curahdami Keluarkan Imbauan Keselamatan

Meningkatnya arus kendaraan juga berdampak langsung pada wilayah Kecamatan Curahdami yang kini menjadi jalur perlintasan alternatif. Menyikapi hal itu, Camat Curahdami, Guruh Purnama Putra, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat.

"Kami mengimbau dan meminta warga lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya di ruas jalan desa dan kawasan permukiman yang kini dilalui kendaraan dalam jumlah besar," ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama beberapa OPD membahas dampak penutupan Jembatan Sentong.

Selain itu, lanjutnya, orang tua juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak bermain di badan jalan.

"Pengguna jalan diimbau mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan demi kelancaran kendaraan roda dua maupun roda empat," imbuhnya.

Tak hanya itu, warga di sekitar jalur alternatif diharapkan turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

"Kami juga secara tegas mengimbau kendaraan berat, seperti truk berkapasitas sedang maupun besar, agar tidak melintasi jalur alternatif wilayah Curahdami," tegasnya.

Larangan itu dikeluarkan agar kontruksi jalan tidak rusak semakin parah. Mengingat jalan yang dilewati merupakan jalan penghubung antar desa yang tidak boleh dilewati kendaraan berat.

"Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan poros desa dan jembatan desa yang tidak dirancang menahan beban tonase kendaraan besar," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan, perbaikan jalan alternatif menjadi langkah prioritas agar mobilitas warga tetap aman selama proses pembangunan jembatan berlangsung.

“Memang ada bolong-bolong karena biasanya jalan itu tidak menjadi prioritas utama. Tapi sekarang harus ditangani,” ujar Emil saat meninjau lokasi, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, jalur tersebut sebelumnya bukan lintasan utama sehingga penanganannya tidak menjadi fokus. Namun dengan penutupan Jembatan Sentong, kondisi berubah dan perbaikan harus segera dilakukan.

“Tidak apa-apa belum bisa langsung mulus. Yang penting jangan berlubang dan membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.

Emil menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pemprov akan memberikan bantuan material aspal melalui Dinas Pekerjaan Umum, sementara pelaksanaan teknis penambalan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

“Kita biasanya punya program bantuan aspal. Material dari provinsi, pengerjaan di lapangan oleh kabupaten. Tujuannya supaya masyarakat bisa lewat dengan aman,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko kecelakaan serta menjaga kelancaran arus kendaraan yang kini terfokus di jalur alternatif.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait percepatan penanganan jalan berlubang tersebut.

“Kita sudah koordinasi. Ada bantuan aspal dari provinsi dengan skema sharing pekerjaan untuk penggarapan jalan alternatif ini. Insya Allah segera kita laksanakan,” ujarnya.

Ia mengakui, karena keterbatasan waktu dan anggaran, perbaikan tahap awal difokuskan pada penambalan lubang agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Yang penting tidak ada lubangnya dulu,” tegasnya.

Penutupan Jembatan Sentong memang berdampak pada aktivitas ekonomi warga sekitar. Namun pemerintah menilai perbaikan jalur alternatif menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pembangunan ulang Jembatan Sentong sendiri diperkirakan berlangsung sekitar delapan bulan. Pemerintah berharap, selama masa pengerjaan, jalur alternatif yang telah ditambal dapat menjadi solusi sementara yang aman dan layak dilalui. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut disampaikan Emil saat meninjau langsung lokasi amblasnya Jembatan Sentong pada Rabu (25/2/2026). Ia hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan berdialog dengan warga terdampak.

Menurut Emil, inisiatif pembangunan ulang jembatan sebenarnya sudah dirancang sejak beberapa tahun terakhir oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. Perencanaan tersebut mencakup penganggaran hingga proses lelang untuk membangun jembatan baru dengan spesifikasi yang lebih kuat dan lebih lebar.

“Rekan-rekan di PU sudah mengambil langkah inisiatif untuk merancang, menganggarkan, dan melelang pembangunan ulang jembatan ini dengan spesifikasi lebih kuat menggunakan balok girder. Lebarnya juga akan diperluas dari 9 meter menjadi 14 meter,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi jembatan lama yang diperkirakan telah berusia lebih dari satu abad memang sudah rapuh. Peristiwa amblasnya jembatan, menurutnya, semakin membuktikan urgensi pembangunan ulang secara total.

“Ini sudah terbukti bahwa jembatan ini rapuh karena usianya lebih dari satu abad. Justru dengan kondisi seperti ini, kita bisa bergerak cepat karena proses administrasi sudah berjalan. Tinggal penandatanganan kontrak, dan estimasi pelaksanaan sekitar delapan bulan,” tegasnya.

Meski demikian, Emil menekankan bahwa percepatan proyek tidak boleh mengorbankan kualitas dan aspek keselamatan konstruksi.

“Mutu dan keselamatan nomor satu. Jangan diburu-buru lalu kualitasnya tidak kokoh. Ini pembangunan jembatan dengan bentang 50 meter yang membutuhkan presisi tinggi,” katanya.

Akses Ditutup Total

Dalam kesempatan itu, Emil juga menegaskan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, Jembatan Sentong tidak bisa dilalui sama sekali, termasuk oleh pejalan kaki.

Ia memahami adanya usulan warga agar dibuatkan jembatan darurat di sisi jembatan lama, bahkan sekadar jembatan bambu. Namun menurutnya, hal itu berisiko tinggi.

“Bentangnya 50 meter, membangun jembatan darurat itu sangat berbahaya. Selain itu, kalau dibangun persis di samping, jembatan baru ini akan dilebarkan. Saat pelaksanaan nanti harus dilakukan penggalian, sehingga otomatis memang sama sekali tidak bisa dilalui,” jelasnya.

Ia mengapresiasi sikap warga yang dinilai kooperatif dan memahami kondisi darurat tersebut.

“Alhamdulillah masyarakat luar biasa mau memahami. Ini memang menimbulkan kesulitan sementara, pengorbanan sementara. Tapi pengorbanan delapan bulan ini akan dijawab dengan jembatan yang kokoh dan lebar untuk jangka waktu sangat panjang,” ujarnya.

Dimulai Lebih Awal dari Rencana

Semula, proyek pembangunan direncanakan dimulai pada April 2026 dengan asumsi jembatan lama masih bisa digunakan hingga waktu tersebut. Namun karena kini harus ditutup total, Pemprov Jatim mendorong agar pelaksanaan dimulai lebih cepat.

“April itu dengan asumsi jembatan masih bisa dilalui sampai menunggu April. Sekarang sudah harus ditutup. Untuk mengurangi kesulitan warga, sebaiknya dimulai lebih awal,” kata Emil.

Ia berharap penandatanganan kontrak dan pelaksanaan fisik proyek bisa dimulai pada bulan Ramadan tahun ini, tanpa melanggar kaidah teknis konstruksi.

Pembangunan ulang Jembatan Sentong ini menelan anggaran sekitar Rp17,5 miliar. Emil berharap jembatan baru nantinya menjadi infrastruktur yang kokoh dan membanggakan masyarakat Bondowoso, bahkan dapat bertahan hingga satu abad ke depan.

“Mudah-mudahan terbangun dengan kokoh dan menjadi aset kebanggaan masyarakat Bondowoso Kota untuk satu abad ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah ritme ibadah yang kian padat, SPPG Sumberkalong memilih menghadirkan menu kering sebagai solusi praktis namun tetap bernutrisi bagi para penerima manfaat, terutama pelajar dan kelompok rentan.

Berdasarkan menu edisi Senin (23/2/2026), kombinasi bubur sumsum, gula merah, kacang atom, telur, dan buah jambu dirancang sederhana, tetapi tetap memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, serta energi yang dibutuhkan tubuh selama berpuasa.

Bagi para relawan dapur, Ramadan bukan sekadar tentang menyiapkan makanan, tetapi juga menata ulang waktu dan tenaga. Kepala Dapur SPPG Sumberkalong, Ineke Kartika Putri, mengungkapkan adanya penyesuaian jam kerja agar relawan tetap bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk.

“Ada perubahan terkait jam masuk dan pulang relawan. Selama Ramadan, jam kerja dibagi dalam sistem shift, sehingga relawan tetap bisa berbuka di rumah dan melaksanakan tarawih,” ujarnya.

Tak hanya pola kerja, sistem distribusi pun ikut disesuaikan. Jika pada hari biasa menu dibagikan dalam kondisi segar setiap hari, selama Ramadhan SPPG memprioritaskan menu kering yang dinilai lebih praktis dan tahan lama.

“Untuk siswa, menu kering dikirim setiap hari. Sedangkan untuk kelompok 3B dirapel maksimal tiga hari,” tambah Ineke.

Kelompok 3B yang dimaksud meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—kelompok yang tetap menjadi prioritas dalam program pemenuhan gizi ini.

Saat ini, SPPG Sumberkalong melayani total 1.935 penerima manfaat, terdiri dari 1.882 siswa dan guru serta 53 penerima dari kelompok bumil, busui, dan balita.

Di balik kesederhanaan menu kering itu, tersimpan komitmen besar: memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah. Ramadhan menjadi momentum untuk berbagi, sekaligus menjaga ketahanan tubuh masyarakat melalui asupan yang terukur dan seimbang. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Ambrolnya jembatan diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bondowoso sejak siang hingga petang. Selain sisi barat yang ambrol, badan jalan sisi timur juga dilaporkan mengalami retakan.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menutup total akses Jembatan Sentong hingga proses pembangunan kembali rampung. Estimasi pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar delapan bulan.

Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Jember pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, memastikan pembangunan ulang segera dilaksanakan dan saat ini telah memasuki tahap pemilihan penyedia.

“Desain pembangunan telah rampung dan saat ini memasuki tahap pemilihan penyedia atau evaluasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai anggaran revitalisasi diperkirakan mencapai Rp17,5 miliar. Pembangunan akan dilakukan dengan penggantian total menggunakan konstruksi girder beton.

“Perkiraan waktu pelaksanaan sekitar delapan bulan,” jelasnya.

Selama masa pembangunan, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif yang akan ditetapkan melalui rapat koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menyebutkan sementara ini terdapat dua jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat.

“Pengendara dari arah Kota Bondowoso menuju Jember dapat melalui jalur Nangkaan tembus ke Desa Jetis dan Desa Kembang. Alternatif lainnya bisa melalui Koncer menuju Tasnan atau Grujugan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Budi Hartono, Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan Jember pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, mengatakan, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menentukan skema pengalihan arus lalu lintas.

“Untuk malam ini kami akan mengadakan rapat dengan instansi terkait, baik dari Polres, Dishub Kabupaten, Dishub Provinsi, Bina Marga BSBK, maupun Bina Marga Kabupaten untuk menentukan pengalihan arus lalu lintasnya,” ujarnya kepada suarajatimpost.com.

“Penutupan diberlakukan efektif mulai saat ini mengingat kondisi jembatan sudah mendesak dan berisiko bagi pengguna jalan,” imbuhnya menegaskan karena kondisi jembatan yang membahayakan jika dilintasi kendaraan.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo mengatakan, Jembatan Sentong kini ditutup total untuk sementara waktu guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

“Bagian barat jembatan sebelumnya telah ambrol hingga separuh badan jembatan. Sementara itu, sisi timur yang sebelumnya hanya mengalami retakan, kini dilaporkan semakin melebar dan berpotensi membahayakan,” ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, kata Kalaksa, pihak terkait langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk unsur Dinas BSBK dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil langkah cepat.

Untuk sementara waktu, katanya, penutupan total dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak ada pengguna jalan yang melintas dan terdampak kerusakan struktur jembatan.

“Penutupan ini untuk memastikan keselamatan masyarakat. Karena sisi timur juga sudah mengalami retakan serius, sehingga dikhawatirkan membahayakan jika tetap dilalui,” tambahnya.

“Untuk sementara, arus lalu lintas dialihkan. Pengendara dari arah kota Bondowoso dapat melalui jalur Nangkaan yang tembus ke Desa Jetis dan Desa Kembang. Sedangkan alternatif lainnya bisa melalui Koncer menuju Tasnan atau Grujugan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Jembatan Sentong yang dibangun pada masa penjajahan Belanda tersebut sebelumnya belum pernah direvitalisasi. Bahkan, pada Desember 2025 lalu, retakan pada badan jalan sudah terlihat, dan hanya dilakukan penambalan pada aspal jalan saja. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ambrolnya jembatan penghubung Bondowoso-Jember ini diduga diakibatkan karena kondisi jembatan yang sudah tua dan karena hujan deras yang mengguyur kawasan Bondowoso, sejak siang hari hingga petang, pada Senin (23/2/2026).

Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso tengah melakukan asesmen, memasang garis pembatas dan melihat kondisi sisi timur yang sudah retak, kemungkinan besar jembatan tersebut akan ditutup total.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo mengatakan, Jembatan Sentong berpotensi ditutup total untuk sementara waktu guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

“Bagian barat jembatan sebelumnya telah ambrol hingga separuh badan jembatan. Sementara itu, sisi timur yang sebelumnya hanya mengalami retakan, kini dilaporkan semakin melebar dan berpotensi membahayakan,” ucapnya saat dihubungi suarajatimpost.com.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, kata Kalaksa, pihak terkait langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk unsur Dinas BSBK dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil langkah cepat.

Untuk sementara waktu, katanya, penutupan total dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak ada pengguna jalan yang melintas dan terdampak kerusakan struktur jembatan.

“Penutupan ini untuk memastikan keselamatan masyarakat. Karena sisi timur juga sudah mengalami retakan serius, sehingga dikhawatirkan membahayakan jika tetap dilalui,” tambahnya.

“Untuk sementara, arus lalu lintas dialihkan. Pengendara dari arah kota Bondowoso dapat melalui jalur Nangkaan yang tembus ke Desa Jetis dan Desa Kembang. Sedangkan alternatif lainnya bisa melalui Koncer menuju Tasnan atau Grujugan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Jembatan Sentong yang dibangun pada masa penjajahan Belanda tersebut sebelumnya belum pernah direvitalisasi. Bahkan, pada Desember 2025 lalu, retakan pada badan jalan sudah terlihat, dan hanya dilakukan penambalan pada aspal jalan saja. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat, peristiwa terjadi sekira pukul 21.00 WIB. BPBD menerima informasi dari warga melalui pesan WhatsApp pada pukul 20.50 WIB terkait longsor di Jalan Raya Wringin, Desa Patemon, serta di Desa Petung, Kecamatan Pakem.

Di Jalan Raya Wringin, Desa Patemon, tercatat enam titik longsor akibat kondisi tanah yang labil setelah diguyur hujan deras.

Sementara di Desa Petung, material longsor dengan ukuran sekitar 8 meter panjang, 4 meter lebar, dan tinggi 3 meter merusak plengsengan serta menutup akses jalan penghubung antara Dusun Pertelon RT 1 RW 1 dan Dusun Barat Curah RT 9 RW 4.

Tak hanya itu, satu rumpun bambu tumbang turut menghalangi jalur warga. Akses yang biasanya menjadi penghubung aktivitas harian masyarakat sempat lumpuh, terutama bagi warga yang hendak menuju kebun maupun beraktivitas ke desa tetangga.

Tim Pusdalops, TRC BPBD Bondowoso bersama relawan dan warga setempat langsung bergerak melakukan asesmen dan pembersihan material longsoran. Berkat kerja cepat tersebut, Sabtu (21/2/2026) pagi, material longsor telah berhasil ditangani dan akses jalan kembali bisa dilalui.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengapresiasi respons cepat masyarakat yang sigap melaporkan kejadian serta ikut membantu penanganan di lapangan.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kami mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbukitan dan lereng, untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras berlangsung cukup lama. Jika ada tanda-tanda pergerakan tanah atau retakan, segera laporkan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Ia menambahkan, curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir membuat kondisi tanah menjadi jenuh air dan rawan longsor.

"BPBD Bondowoso akan terus memantau titik-titik rawan serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk langkah mitigasi bencana," tandasnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik derasnya hujan, ada ancaman yang mengintai wilayah dengan kontur tanah labil.

"Solidaritas warga dan respons cepat petugas menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana," pungkasnya. (*) 

Editor: Rizqi Ardian

Perubahan Perda tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi daerah. Selain itu, regulasi ini bertujuan mengoptimalkan PAD secara adil, proporsional, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemandirian fiskal daerah guna memperkuat pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko menjelaskan, perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. 

Mantan Kasatpol PP ini mengambahkan, kebijakan ini sangat penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menjadi beban berlebihan bagi masyarakat dan dunia usaha, namun tetap mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

“Kami menargetkan peningkatan PAD dari seluruh sektor, melalui implementasi Raperda tersebut. Optimalisasi PAD tidak hanya bertumpu pada satu jenis penerimaan, melainkan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah,” ungkap Slamet, Jumat (20/2/2026).

Slamet Yantoko juga menjelaskan, dalam Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 terdapat sejumlah penambahan potensi PAD baru, khususnya dari sektor peternakan, serta penyesuaian tarif retribusi dan pemanfaatan aset daerah.

“Yang ditetapkan tahun ini ada beberapa penambahan potensi, salah satunya di bidang peternakan. Selain itu juga ada perubahan dan penyesuaian tarif,” ujarnya.

Ia menegaskan, salah satu poin penting dalam perubahan regulasi tersebut adalah penghapusan seluruh pungutan yang bersifat administratif. Retribusi daerah, kata dia, hanya dikenakan untuk layanan yang bersifat murni pelayanan.

“Biaya-biaya retribusi yang sifatnya administrasi semuanya dihilangkan. Contohnya penerbitan sertifikat NKV di peternakan. Dulu ada biaya, sekarang sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri sudah dihapus,” jelasnya.

Menurut Slamet, kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pelayanan publik tidak dibebani pungutan yang tidak relevan.

Selain itu, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, juga mengatur pemisahan yang tegas antara retribusi jasa usaha dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Salah satunya pada penggunaan ambulans milik pemerintah daerah.

“Kalau ambulans digunakan tanpa pelayanan medis, itu masuk retribusi pemanfaatan aset. Tapi kalau ada pelayanan di dalam ambulans, itu baru masuk retribusi jasa usaha. Ini harus dipisahkan,” terangnya.

Terkait penyesuaian tarif, Slamet Yantoko menyebut air bawah tanah menjadi salah satu objek yang disesuaikan, dari sebelumnya tarif minimal Rp450 menjadi Rp2.000, mengikuti ketentuan peraturan gubernur.

Sementara di sektor peternakan, tahun ini juga muncul potensi PAD baru dari layanan inseminasi buatan (IB) dengan kontribusi sebesar Rp3.000 per suntikan.

“Ini bukan kenaikan tarif, tapi potensi baru. Untuk pembelian bibit, transportasi, dan nitrogen cair tetap menjadi beban mandiri masyarakat karena memang tidak ada subsidi,” katanya.

Penyesuaian tarif juga diberlakukan pada sewa aset pertanian. Lahan pertanian milik daerah yang sebelumnya disewakan sekitar Rp7 juta per tahun kini disesuaikan menjadi Rp10 juta hingga Rp13 juta, tergantung potensi aset.

Selain optimalisasi regulasi, Slamet menegaskan bahwa Bapenda Bondowoso terus memperluas penerapan elektronifikasi dan digitalisasi untuk mencegah kebocoran PAD.

“Retribusi pasar sudah berbasis elektronik, e-parking juga sudah berjalan. Untuk pajak daerah, termasuk PBB, hampir semuanya sudah menggunakan transaksi digital,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non-tunai demi keamanan dan transparansi.

“Hampir semua sektor kita dorong berbasis elektronik. Ini bagian dari upaya meningkatkan PAD secara akuntabel dan berkelanjutan,” pungkas Slamet Yantoko. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya ini dilakukan Badan Pendapatan Daerah Bondowoso bersama UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/898/013/2025 tentang keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, menegaskan bahwa sektor opsen PKB menjadi salah satu sumber PAD yang potensinya cukup besar dan harus dioptimalkan melalui langkah konkret serta sinergi lintas instansi.

“Opsen PKB ini kontribusinya signifikan terhadap PAD. Karena itu, kami memperkuat koordinasi dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur agar pemungutan lebih maksimal, tertib, dan akuntabel,” ujar Slamet saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan pajak, Bapenda Bondowoso menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Rapat tersebut dipimpin Asisten Administrasi Umum dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapenda, Kepala Bagian Umum Setda, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim, perwakilan BPKAD, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah.

Rapat difokuskan pada percepatan penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas melalui sinkronisasi data kendaraan yang masih berstatus menunggak. Dari hasil evaluasi ditemukan sejumlah kendaraan operasional, baik roda dua maupun roda empat, yang masa berlaku pajaknya telah habis namun belum diperpanjang. 

Selain itu, terdapat kendaraan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga, namun statusnya masih tercatat sebagai aset Pemkab Bondowoso.

“Kami ingin memastikan seluruh kendaraan dinas tertib administrasi dan tidak ada lagi yang menunggak. Ini penting bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk optimalisasi PAD dari opsen PKB,” tegas Slamet yang pernah menjadi Kasatpol PP Bondowoso ini.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis yang harus segera dilakukan perangkat daerah, di antaranya validasi data dengan melakukan kroscek antara data fisik kendaraan dan data administrasi yang tercatat di perangkat daerah, Bagian Umum Setda maupun bidang aset. 

Selain itu, dilakukan inventarisasi kendaraan rusak yang sudah tidak layak pakai namun masih tercatat sebagai objek pajak untuk segera diproses penghapusan aset serta dilaporkan ke UPT PPD Provinsi Jatim.

Untuk mempermudah pembayaran, UPT PPD Provinsi Jatim bersama Samsat Bondowoso dan Bapenda juga menghadirkan layanan jemput bola pembayaran pajak kendaraan dinas. Layanan ini dilakukan secara kolektif dan terjadwal dengan mendatangi perangkat daerah secara langsung.

“Pendekatan jemput bola ini kami lakukan agar tidak ada alasan keterlambatan pembayaran. Semua kita dorong lebih cepat, lebih mudah, dan lebih tertib,” jelasnya.

Slamet menambahkan, langkah ini sejalan dengan semangat perubahan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menitikberatkan pada efektivitas pemungutan dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

“Perubahan regulasi memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi kami untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan, termasuk dari opsen PKB. Harapannya, sebelum akhir tahun anggaran, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan plat merah sudah optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan PAD,” pungkas Slamet Yantoko. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 448 kotak atau sekitar 4,5 ton kurma dibagikan kepada santri dan ratusan lembaga keagamaan sebagai bekal menyambut bulan penuh berkah.

Kurma yang dibagikan merupakan sumbangan dari Singapura serta para donatur dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram kurma, baik untuk pondok pesantren, Raudatul Athfal, majelis taklim, masjid, mushala, maupun jamaah pengajian.

Pimpinan Ponpes Al-Islah, Kiai Toha Yusuf Zakaria, menyampaikan, jumlah kurma yang disalurkan tahun ini menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir.

“Total yang kita bagikan sebanyak 448 kotak. Setiap kotak berisi 10 kilogram, sehingga keseluruhannya mencapai 4 ton 480 kilogram,” ujar Kiai Toha.

Sebanyak 273 lembaga pendidikan Islam menerima bantuan tersebut. Selain itu, kurma juga dibagikan kepada para santri dan digunakan untuk mendukung kegiatan pesantren Ramadan yang diikuti sekitar lima sekolah.

Menurut Kiai Toha, tradisi berbagi kurma ini telah rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian dan syiar kebaikan menjelang Ramadan.

“Tahun-tahun sebelumnya biasanya di atas tiga ton. Tahun lalu hampir 400 kotak atau sekitar empat ton. Tahun ini yang paling banyak, hampir empat setengah ton,” tuturnya.

Lebih dari sekadar pembagian bantuan, kegiatan ini menjadi simbol persaudaraan tanpa sekat. Ponpes Al-Islah, kata Kiai Toha, membuka diri bagi seluruh kalangan tanpa memandang latar belakang organisasi maupun golongan.

“Al-Islah berdiri untuk semua golongan. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jamaah Tabligh, semuanya kami ayomi. Tidak boleh ada sekat-sekat,” ungkapnya.

Ia berharap, pembagian kurma ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah serta menghadirkan kebahagiaan Ramadan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Ada saudara-saudara kita di daerah pegunungan yang bahkan belum pernah merasakan kurma. Ketika kami beri, mereka sangat senang. Alhamdulillah, itulah kebahagiaan yang ingin kami bagikan,” katanya.

Di tengah kesederhanaan, manisnya kurma menjadi simbol manisnya berbagi. Ramadan pun terasa lebih hangat ketika kepedulian dan persaudaraan tumbuh tanpa batas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo, menjelaskan, Satreskrim berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di area persawahan Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

Kasus ini bermula pada Sabtu (14/2/2026) sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu korban memarkir sepeda motornya di tepi sawah untuk mencari rumput. Lokasi yang sepi dimanfaatkan pelaku.

Dengan menggunakan kunci T, pelaku merusak lubang kunci motor dan membawa kabur kendaraan tersebut. Kerugian korban ditaksir sekitar Rp3 juta.

Tak butuh waktu lama, polisi melakukan pengembangan. Hasilnya, tiga tersangka berhasil diamankan, masing-masing berinisial T (44) dan S (49), warga Kalisat, Jember, serta AY (40), warga Kalibaru, Banyuwangi.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita total 11 unit sepeda motor hasil kejahatan. Delapan unit berasal dari wilayah Bondowoso, dua unit dari Jember, dan satu unit digunakan sebagai sarana menjalankan aksi pencurian. Polisi juga mengamankan STNK, surat bukti gadai, dua bilah pisau, dua obeng, kunci engkol, palu, serta satu buah kunci T.

Para pelaku dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta. Sementara penadah dijerat Pasal 591 huruf a KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.

Tak hanya kasus pencurian, dalam periode Januari hingga Februari 2026, Satresnarkoba Polres Bondowoso juga mengungkap 11 kasus narkotika dan peredaran obat keras berbahaya (okerbaya). Sebanyak 11 tersangka diamankan dengan barang bukti sabu seberat 16,09 gram dan 4.127 butir pil logo Y warna putih.

Untuk kasus narkotika, para tersangka terancam hukuman maksimal 15 hingga 20 tahun penjara. Sementara pelaku peredaran obat keras berbahaya dapat dijerat pidana maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang Kesehatan.

Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, pengungkapan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya menjaga rasa aman masyarakat.

“Ini bentuk keseriusan kami memberantas kejahatan yang meresahkan, baik curanmor maupun peredaran narkotika dan obat keras berbahaya. Kami akan terus kembangkan untuk membongkar jaringan yang lebih luas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, terutama di lokasi sepi seperti area persawahan, serta tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan.

"Bagi warga Bondowoso, keberhasilan ini setidaknya memberi harapan bahwa ruang gerak pelaku kejahatan semakin sempit, dan rasa aman di tengah aktivitas sehari-hari bisa kembali dirasakan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati yang akrab disapa Ra Hamid itu resmi menyandang gelar doktor dengan predikat cumlaude usai menuntaskan Ujian Disertasi Terbuka di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada Rabu (18/2/2026).

Bagi sebagian orang, memimpin daerah sudah menjadi pekerjaan penuh waktu. Namun bagi Ra Hamid, mengabdi kepada masyarakat juga berarti terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan.

Di sela kesibukan memimpin Bondowoso, ia menyelesaikan disertasi bertajuk “Manajemen Pembiayaan Pesantren Berbasis Komunitas: Penguatan Layanan Pendidikan Melalui Sinergi Pesantren dan Perbankan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton dan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Kraksaan Probolinggo)”.

Disertasi tersebut lahir dari kegelisahannya melihat tantangan pembiayaan lembaga pendidikan pesantren yang semakin kompleks. Ra Hamid, yang juga dosen dan pernah menjabat Rektor periode 2017–2025 di Universitas Nurul Jadid ini, menekankan pentingnya kolaborasi konkret antara pesantren dan sektor perbankan.

Menurutnya, pembiayaan berbasis komunitas bukan sekadar soal dana, melainkan tentang membangun tata kelola yang transparan, mandiri, dan berkelanjutan. Pesantren, kata dia, tidak hanya dituntut kuat secara spiritual dan sosial, tetapi juga harus memiliki ketahanan finansial yang terstruktur agar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Di hadapan dewan penguji, Ra Hamid memaparkan argumentasi ilmiah yang menekankan bahwa sinergi antara pesantren dan perbankan dapat menjadi model solusi atas persoalan klasik pembiayaan pendidikan Islam. Model tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan kelembagaan pesantren saat ini, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sidang promosi doktor dipimpin Dr. H. Saihan, dengan Prof. Masdar Hilmy, sebagai penguji utama, bersama tim promotor dan akademisi di bidang manajemen pendidikan Islam.

Pihak rektorat UIN KHAS Jember memberikan apresiasi atas kualitas riset yang dinilai memiliki kontribusi akademik signifikan. Predikat cumlaude yang diraih menjadi penegasan atas kedalaman analisis dan relevansi kajiannya.

Kepada suarajatimpost.com, Ra Hamid menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa gelar doktor yang diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah baru untuk memperkuat pengabdian.

“Kami berkomitmen menjadikan fondasi keilmuan sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan dan penguatan moderasi beragama,” ujarnya.

Keberhasilan ini tak sekadar menjadi capaian personal. Bagi masyarakat Bondowoso, momen tersebut menjadi inspirasi bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup.

Di tengah kesibukan memimpin daerah, Bupati Bondowoso ini membuktikan bahwa dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintahan.

“Alhamdulillah, capaian ini adalah amanah besar untuk mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan dunia pendidikan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Satgas Pangan Polres Situbondo melakukan berbagai langkah, di antaranya inspeksi dan razia di sejumlah pasar serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Upaya ini dilakukan secara intens guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, menekan inflasi, serta mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Kapolres Situbondo melalui Kasat Reskrim AKP Agung Hartawan, Sabtu (14/2/2026), mengungkapkan bahwa pengawasan harga pangan terus dilakukan oleh personel gabungan lintas sektoral. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelaksanaan GPM.

“Gerakan Pangan Murah (GPM) ini merupakan komitmen Satgas Pangan bersama pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga lebih murah, bahkan di bawah harga pasar,” ujarnya.

Menurut AKP Agung, GPM tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga menjamin ketersediaan stok pangan menjelang Ramadan, di mana permintaan biasanya meningkat signifikan.

Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi. Pantauan di lapangan, warga sangat antusias. Dalam waktu sekitar tiga jam, seluruh stok bahan pokok yang disediakan habis terjual.

Kegiatan GPM kali ini digelar serentak di tiga wilayah Situbondo, yakni wilayah tengah di Kantor Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo; wilayah timur di Kantor Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus; serta wilayah barat di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki.

Adapun komoditas yang dijual dengan harga terjangkau antara lain 5 ton beras SPHP seharga Rp11.400 per kilogram, beras premium Rp74.500 per 5 kilogram, 2 kuintal gula pasir Rp15.000–Rp17.500 per kilogram, serta 100 karton Minyakita seharga Rp15.000 per liter.

Selain itu, tersedia 1 kuintal telur ayam broiler seharga Rp27.000 per kilogram, 1 kuintal daging ayam ras Rp36.000 per kilogram, serta stok bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai dalam jumlah cukup.

Aminah Agustin (40), salah satu warga yang mengantre di Kantor Desa Kalibagor, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

“Begitu mendengar ada pasar murah dengan harga lebih rendah dari pasaran, saya langsung datang untuk belanja kebutuhan bulan puasa nanti. Kegiatan seperti ini sebaiknya sering dilakukan agar harga di pasar tidak dipermainkan oleh pihak yang hanya mencari keuntungan besar dan menyusahkan masyarakat,” ungkapnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Bukan sekadar jajanan pasar, kue tradisional cucur atau yang karib disebut kue kucur oleh masyarakat, menjadi pusat perhatian dalam Kadhisah atau selamatan desa yang telah mengakar kuat di Desa Jurang Sapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.

Tahun ini, Kadhisah terasa berbeda. Untuk ketiga kalinya 'Festival Kucur' digelar, namun kini memiliki lokasi yang lebih bermakna, yakni, lahan aset desa yang tengah dibangun kantor koperasi desa merah putih (KDMP)

Arak-arakan gunungan kue kucur bermuara di lahan aset desa yang bersebelahan dengan pembangunan KDMP. Usai arak-arakan, ribuan warga berdesakan berebut kue kucur untuk dibawa pulang.

Festival tahunan ini menjadi denyut utama perayaan Kadhisah. Setiap pedukuhan, yang jumlahnya sepuluh dusun, mengirimkan perwakilan dengan membawa lima hingga delapan gunungan. Jika dihitung, ribuan kue kucur tersaji hari itu. Jumlahnya mungkin tak terhitung pasti, namun semangatnya terasa melimpah.

Di balik bentuknya yang sederhana, kue kucur menyimpan filosofi mendalam. Bagian tengah yang menonjol dimaknai sebagai pusat pemerintahan desa. Sementara lingkaran bundarnya melambangkan sepuluh pedukuhan yang mengitari dan menguatkan satu sama lain.

“Ini simbol bahwa kita satu. Sepuluh pedukuhan melingkar, bersatu mendukung kebijakan desa dan kabupaten,” tutur H Hasbi Hasidi, Kepala Desa Jurang Sapi, usai acara, Sabtu (14/2/2026) kepada suarajatimpost.com.

Tradisi ini bukan sekadar seremoni tahunan. Kadhisah adalah doa bersama yang dirawat turun-temurun. Sejak malam sebelumnya, warga telah berkumpul di balai desa untuk rokat dan pembacaan doa.

Puncaknya adalah Festival Kucur dan selamatan bersama, memohon keselamatan desa serta kelancaran menyongsong bulan suci Ramadan.

“Intinya untuk keselamatan desa dan kebersamaan demi kemajuan,” kata Hasbi singkat, namun sarat makna.

Festival Kucur juga menjadi upaya menyelamatkan warisan kuliner yang mulai jarang ditemui. Kue kucur, yang dahulu akrab di setiap hajatan, kini semakin sedikit pembuatnya.

"Melalui festival ini, desa berusaha menghidupkan kembali keterampilan yang hampir punah ini," sebut Hasbi.

Tak hanya tradisi, denyut ekonomi warga pun ikut bergerak. Sebanyak 13 tenda UMKM asli Desa Jurang Sapi turut meramaikan acara.

"Pemerintah desa bahkan telah menyiapkan agenda lanjutan Pasar Ramadan yang akan berlangsung selama sebulan penuh," terangnya.

Kadhisah di Desa Jurang Sapi lebih dari sekadar pesta rakyat. Kegiatan ini, adalah cara masyarakat merawat ingatan kolektif, mengikat persaudaraan, dan menanamkan harapan.

"Di antara manisnya kue kucur dan gemuruh arak-arakan, terselip doa agar desa tetap rukun, makmur, dan selamat dari segala mara bahaya. Itu yang terpenting," tandasnya.

Selain itu, Kadhisah kali ini digelar di lokasi yang baru. Tempat itu bukan dipilih tanpa alasan. Pemerintah desa ingin menyampaikan pesan bahwa Desa Jurang sapi sedang melangkah maju, menguatkan fondasi ekonomi dari desa sendiri.

“Supaya warga tahu, desa kita sudah punya kantor koperasi merah putih,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Tapen, Sidik Waluyo menerangkan, tradisi ini mungkin sederhana. Namun di sanalah kekuatannya: pada kebersamaan yang dirawat, pada warisan yang dijaga, dan pada keyakinan bahwa kemajuan desa berawal dari persatuan warganya.

"Ini perlu dirawat, dilestarikan dan terus dilaksanakan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya Desa Jurang Sapi," tandasnya singkat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Lewat lagu bertajuk Rukun Sama Teman, anak-anak itu menyampaikan pesan sederhana namun kuat, yakni, sekolah harus menjadi ruang yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan.

Penampilan tersebut menjadi pembuka kegiatan Pembelajaran Kokurikuler Cinta Budaya Lokal Bondowoso bertema “Gebyar Tari Totta’an Dhara” yang diikuti 1.774 siswa dari sembilan sekolah dasar. Di antaranya SDN Dabasah 1, 2, 3, 4, 5, SDN Tamansari 1, SDN Tamansari 2, SDK Indra Siswa, dan SD Alifya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto mengatakan, lagu Rukun Sama Teman merupakan ciptaan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Lagu tersebut dirancang untuk menanamkan karakter toleransi, persahabatan, dan sikap anti-perundungan di lingkungan sekolah.

“Liriknya sederhana, tetapi sarat makna. Anak-anak diajak hidup damai dalam keberagaman, menghargai perbedaan fisik maupun kemampuan, serta menjauhi konflik,” ujarnya.

Lebih dari sekadar lagu, pesan yang dibawakan mengandung nilai penting. Anak-anak diajarkan bahwa setiap individu unik dan perbedaan adalah anugerah Tuhan yang harus dihormati.

"Pertengkaran dan saling menyakiti ditegaskan tidak membawa manfaat apa pun. Sebaliknya, memiliki banyak teman akan membuat anak merasa aman, tenang, dan percaya diri," ucap mantan staf ahli Bupati Bondowoso ini.

Kampanye ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Lagu tersebut kini kian populer dinyanyikan di berbagai kegiatan pendidikan sebagai sarana mempererat relasi antar siswa.

“Kami terus berupaya menekan terjadinya bullying. Harapannya tidak ada lagi perundungan pada anak-anak kita. Nilai anti-bullying itu harus melekat di semua pelajaran,” tegas Taufan.

Di bawah langit yang masih berembun, gerakan kecil sembilan anak itu menjadi simbol besar, bahwa persahabatan dan saling menghargai harus tumbuh sejak bangku sekolah dasar.

"Dari Bondowoso, pesan itu menggema dan menegaskan, sekolah tanpa bullying bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ribuan siswa sekolah dasar yang termasuk dalam Gugus 1 ini mengenakan busana tari bernuansa putih dengan topi burung yang khas dengan karakter burung merpati atau disebut burung dhara. 

Selendang warna merah juga tampak menyala memberikan tanda sebuah filosofi yang mendalam, melampaui sekadar fungsi estetika sebagai properti tari. Warna merahnya melambangkan keberanian, energi dan semangat pada setiap siswa SD yang tengah menyelesaikan puncak pembelajaran kokurikuler.

Mereka berbaris rapi, wajah-wajah kecil itu tampak antusias menanti giliran tampil dalam Pembelajaran Kokurikuler Cinta Budaya Lokal Bondowoso bertajuk “Gebyar Tari Totta’an Dhara”, sebuah tarian yang menceritakan tradisi pelepasan burung merpati yang menjadi kearifan lokal Bumi Ki Ronggo.

Sebanyak 1.774 pelajar dari sembilan sekolah dasar ambil bagian dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari SDN Dabasah 1, SDN Dabasah 2, SDN Dabasah 3, SDN Dabasah 4, SDN Dabasah 5, SDN Tamansari 1, SDN Tamansari 2, SDK Indra Siswa, dan SD Alifya.

Proses Menanam Nilai Cinta Budaya Lokal

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan, kegiatan tersebut bukan sekadar pertunjukan tari massal, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang dirancang untuk menanamkan nilai cinta budaya lokal sejak dini.

“Sebanyak 1.774 pelajar terlibat dalam kegiatan tarian reguler ini dengan semangat melestarikan budaya lokal, khususnya tari Totta’an Dhara. Kenapa memilih tari ini? Karena ini budaya asli Bondowoso yang harus kita junjung tinggi,” ujarnya.

Pengenalan budaya kepada anak-anak tidak boleh berhenti pada aspek gerakan semata. Ada nilai filosofis yang jauh lebih penting untuk dipahami.

“Ini bukan persoalan tariannya saja, tetapi filosofi makna dari tarian itu. Yang paling utama adalah cinta budaya lokal. Ketika kita cinta budaya lokal, bisa dipastikan kita akan cinta tanah air. Karena lokalitas itu bagian dari bangsa ini,” jelas Sekda.

Tak hanya itu, derasnya arus budaya luar yang masuk menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Tanpa penguatan karakter dan identitas budaya, anak-anak dikhawatirkan akan tercerabut dari akar budayanya sendiri.

“Anak-anak kita perlu dikenalkan sejak dini agar tidak tergerus dari sisi culture-nya, dari sisi budayanya, oleh budaya luar yang masuk. Harapannya mereka lebih mengenal budayanya sendiri, bangga terhadap jati dirinya sebagai orang Bondowoso,” tambah ASN asal Kabupaten Probolinggo ini.

Filosofi Tarian Inspirasi dari Tradisi

Kegiatan bertajuk “Gebyar Tari Totta’an Dhara” ini juga terinspirasi dari tradisi lokal Totta’an Dhara yang telah lama hidup di tengah masyarakat Bondowoso. Tradisi Totta’an Dhara merupakan tradisi melepaskan merpati (dhara) secara massal sebagai simbol rasa syukur, kesetiaan, dan perdamaian. 

“Biasanya tradisi ini dilakukan petani sebelum panen padi atau oleh komunitas pecinta burung, dengan menerbangkan ratusan hingga ribuan merpati berhias yang terlatih untuk kembali ke kandang,” jelasnya menceritakan filososi tarian Totta’an Dhara.

Baginya, nilai-nilai dalam tradisi tersebut selaras dengan semangat pendidikan karakter yang ingin ditanamkan melalui pembelajaran kokurikuler.

“Ini bukan sekadar event. Ini bagian dari kokurikuler. Dalam pembelajaran itu ada intrakurikuler, yaitu mata pelajaran di sekolah. Ada ekstrakurikuler seperti pramuka. Dan ada kokurikuler, yakni penugasan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran,” paparnya.

Ia menegaskan, kegiatan ini memiliki keberlanjutan dan bukan berhenti pada perayaan satu hari.

“Artinya ini ada keberlanjutannya. Bukan hanya sekadar hari ini selesai. Ini sebuah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai cinta budaya lokal. Event hari ini adalah puncak ekspresi dari proses itu,” tuturnya.

Di tengah alunan musik dan gerak serempak para siswa, Alun-alun seolah menjadi ruang belajar terbuka. Bukan hanya tentang seni tari, tetapi tentang identitas, kebanggaan, dan harapan.

“Semoga generasi muda Bondowoso bisa tumbuh dengan karakter kuat, berakar pada budaya sendiri, dan tetap tegak menghadapi perubahan zaman,” tandasnya.

Budaya Lokal Lainnya Juga Jadi Sasaran

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, menyampaikan, pengenalan budaya lokal memang dirancang menjadi bagian penting dalam pembelajaran semester ini.

“Belajar budaya harus sejak dini. Tarian ini merupakan salah satu ikon seni Bondowoso. Jadi, tidak hanya Totta’an Dhara yang dipelajari, tetapi juga seni-seni lokal lainnya. Ada Remo Sutina, ada Tong-tong. Masing-masing gugus silakan memilih. Kebetulan gugus satu memilih Totta’an Dhara,” terangnya.

Ia menjelaskan, selain Totta’an Dhara, ada pula gugus yang mengangkat tema molong kopi, petik kopi, dan kekayaan tradisi lokal lainnya sesuai karakter wilayah masing-masing.

“Pesertanya ada 1.774 siswa. Ini bukan kegiatan sekali selesai. Ini pembelajaran yang terus berproses. Sekarang ini adalah gebyarnya. Sudah berjalan satu semester dan rutin dilaksanakan pada jam kokurikuler. Kebetulan tema semester ini adalah budaya lokal,” ungkap mantan staf ahli Bupati Bondowoso ini.

Taufan juga menambahkan bahwa melalui pembelajaran ini, siswa diajak memahami asal-usul dan cerita di balik seni yang dipelajari.

“Nanti anak-anak juga dikenalkan cerita dari Totta’a Dhara itu sendiri, dari Bondowoso itu asalnya dari mana, maknanya apa, dan nilai apa yang bisa diambil,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua lokasi terdampak yakni Dusun Cangkring Baru RT 29, Desa Grujugan Lor dan Dusun Karangbedih RT 16 RW 03, Desa Tegalpasir, Kecamatan Jambesari.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui pesan WhatsApp sekira pukul 21.20 WIB, setelah hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengguyur wilayah tersebut.

“Curah hujan menyebabkan debit air meningkat dan saluran irigasi meluap hingga masuk ke halaman rumah warga. Tim langsung kami kerahkan untuk melakukan asesmen dan koordinasi di lapangan,” ujar Kristianto.

Di Desa Grujugan Lor, sedikitnya tujuh halaman rumah warga tergenang. Sementara di Desa Tegalpasir, lima halaman rumah terdampak. Selain itu, satu kandang ternak milik warga bernama Nanang juga terendam.

Dalam situasi yang cukup menegangkan, tim harus mengevakuasi satu ekor sapi agar tidak terdampak lebih parah akibat genangan air.

“Keselamatan warga dan hewan ternak juga menjadi perhatian kami. Evakuasi dilakukan secara gotong royong bersama perangkat desa dan masyarakat,” tambahnya.

Tim Pusdalops dan TRC-PB BPBD Bondowoso langsung melakukan asesmen, memberikan imbauan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk langkah penanganan lanjutan.

Namun, upaya penanganan sempat terkendala. Di Desa Grujugan Lor, saluran irigasi diketahui tersumbat gelondongan kayu. Tingginya debit air serta kondisi saluran yang sempit membuat proses pembersihan belum dapat dilakukan karena berisiko membahayakan petugas.

“Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan personel. Pembersihan akan dilakukan setelah debit air benar-benar surut dan situasi memungkinkan,” tegas Kristianto.

Hingga menjelang tengah malam, debit air dilaporkan mulai berangsur surut. Dugaan sementara, gelondongan kayu yang menyumbat aliran menjadi penyebab utama meluapnya air ke permukiman warga.

BPBD Bondowoso mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Warga juga diminta segera melapor jika menemukan potensi penyumbatan saluran air di lingkungannya.

“Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi. Kami berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan saluran air untuk meminimalkan risiko banjir,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bondowoso, dirayakan dengan cara yang lebih membumi. Rabu (11/2/2026), insan pers bersama Polres Bondowoso dan Pemerintah Kabupaten menggelar bakti sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Anak-anak yatim duduk rapi menunggu giliran menerima santunan. Beberapa warga lanjut usia tampak memeriksakan kesehatan mereka secara gratis. Di sudut lain, anggota Polri, wartawan, dan warga bergantian mengikuti donor darah, sebuah simbol sederhana tentang berbagi kehidupan.

Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo hadir langsung didampingi Wakapolres Kompol I Gede Suartika. Turut hadir Sekretaris Daerah Bondowoso Dr. Fathur Rozi serta Ketua PWI Bondowoso Sinca Ari Pangestu bersama sejumlah insan pers.

Bagi AKBP Aryo, Hari Pers Nasional bukan hanya tentang peringatan tahunan atau refleksi peran media sebagai pilar demokrasi. Lebih dari itu, ia memandang HPN sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pers adalah cahaya informasi bagi masyarakat. Di momen HPN ini, kita ingin menghadirkan makna yang lebih luas, bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan insan pers harus memberi dampak nyata. Bakti sosial ini adalah wujud kepedulian sekaligus penguatan kebersamaan dalam membangun Bondowoso yang lebih peduli dan berdaya,” ujarnya.

Kehadiran berbagai unsur dalam satu kegiatan sosial tersebut menjadi gambaran bahwa kepedulian tidak mengenal sekat institusi. Polisi, wartawan, pemerintah daerah, dan masyarakat duduk bersama dalam satu tujuan: membantu sesama.

Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Tidak ada jarak antara pejabat dan warga. Senyum anak-anak yatim, rasa lega warga usai pemeriksaan kesehatan, serta semangat para pendonor darah menjadi potret sederhana namun bermakna dari peringatan HPN tahun ini.

Di Bondowoso, perayaan Hari Pers Nasional 2026 meninggalkan pesan yang kuat, pers dan Polri bukan hanya mitra dalam menjaga informasi dan keamanan, tetapi juga sahabat dalam aksi kemanusiaan.

"Sebab pada akhirnya, perayaan terbaik bukanlah tentang kemeriahan panggung, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat," pungkas Kapolres. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hari itu, Perum Bulog Bondowoso yang berkolaborasi dengan PWI Bondowoso menggelar pasar murah dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang cenderung naik.

Bulog menyediakan 300 liter minyak goreng merek Minyakita kemasan 1 liter serta beras SPHP kemasan 5 kilogram dengan total stok 1,5 ton. Warga diperbolehkan membeli minyak goreng sebanyak 2 hingga 4 liter per orang, sedangkan beras dibatasi 5 sampai 10 kilogram.

Petugas Bulog Bondowoso, Teguh, mengakui antusiasme masyarakat di luar perkiraan. Minyak goreng menjadi komoditas yang paling diburu.

“Minyak goreng habis terjual semua. Bahkan masih ada warga yang tidak kebagian,” ujarnya.

Sebagian warga yang kehabisan minyak goreng akhirnya memilih membeli beras. Namun untuk beras SPHP, dari total 1,5 ton yang disediakan, baru sekitar 4 hingga 5 kuintal yang terserap.

Menurut Teguh, tidak semua warga membeli beras kemungkinan karena sebagian masih memiliki stok hasil panen sendiri.

“Kemungkinan masih ada cadangan beras di rumah, jadi yang paling dicari memang minyak goreng,” tambahnya.

Di antara antrean itu, Siti Aminah, warga Desa Sukorejo, tampak lega setelah berhasil mendapatkan minyak goreng. Ia mengaku rela datang lebih awal agar tidak kehabisan.

“Alhamdulillah sangat membantu. Harga minyak sekarang lumayan mahal. Saya antre dari pagi supaya kebagian,” tuturnya dengan senyum.

Bagi Siti, pasar murah bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan bentuk perhatian yang nyata. Ia berharap kegiatan serupa bisa rutin digelar agar masyarakat kecil semakin terbantu.

Harapan serupa juga disampaikan Ahmad, warga lainnya. Ia menyebut stok minyak goreng sebaiknya ditambah pada kegiatan berikutnya.

“Cepat sekali habisnya. Banyak yang belum kebagian. Kalau bisa nanti jumlahnya ditambah karena peminatnya memang banyak,” katanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tak hanya aktif menjemput bola untuk menambah stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, PMI Bondowoso juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan untuk menggelar kegiatan donor darah.

Kali ini, PMI Bondowoso berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bondowoso dengan menggelar donor darah serta penanaman bibit pohon di lereng Gunung Raung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 PWI, Rabu (11/2/2026).

Dalam kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Unit Donor Darah (UDD) PMI Bondowoso di Rest Area Kampung Kopi Kluncing, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, berhasil dikumpulkan sedikitnya 20 kantong darah.

Ketua PMI Bondowoso, Juni Sukarno, mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus berjalan, meski tidak selalu dalam forum formal. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat.

“Kita saling berkoordinasi dengan pihak kesehatan, BPBD, dan unsur lainnya. Misalnya dengan PWI Bondowoso yang rutin kita lakukan setiap peringatan HPN,” ungkapnya.

Kolaborasi Lintas Lembaga, Kemanusiaan Jadi Prioritas

Menurut Juni Sukarno, sinergi antar-lembaga selama ini terbangun dengan kuat. PMI bersama BPBD, Dinas Kesehatan, TNI-Polri, organisasi keagamaan, hingga relawan sosial selalu berada dalam satu barisan saat terjadi bencana.

“Kalau bencana, komandannya BPBD. Kita selalu bersama dalam mitigasi dan penanganan. PMI pasti terlibat di bidang sosial dan kemanusiaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Ketua Umum PMI, maksimal enam jam setelah terjadi bencana, tim PMI harus sudah berada di lokasi.

“Kita datang pertama untuk asesmen, melihat apa yang dibutuhkan dan seperti apa level bencananya. Jika di luar kemampuan, kita akan berkoordinasi dengan PMI provinsi atau pusat,” tambah pria yang akrab disapa Juni tersebut.

Langkah cepat itu menjadi bentuk komitmen bahwa kehadiran PMI bukan sekadar simbol, melainkan aksi nyata di lapangan.

Donor Darah, Tabungan Kemanusiaan

Selain respons kebencanaan, PMI juga aktif menggelar kegiatan donor darah. Bagi mereka, setiap tetes darah adalah harapan hidup bagi orang lain.

“Kegiatan olahraga sekaligus donor darah sangat baik. Selain menambah stok darah PMI, juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling membantu,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebutuhan darah tidak pernah benar-benar kosong, namun stok kerap menipis. Karena itu, PMI rutin membagikan informasi kebutuhan darah melalui media sosial.

“Itu bukan berarti stok habis, tetapi untuk menjaga ketersediaan tetap aman. Sekaligus mengingatkan masyarakat yang mungkin sudah waktunya donor kembali,” katanya.

Secara medis, donor darah dapat dilakukan setiap dua bulan sekali bagi usia produktif. Sementara bagi pendonor berusia 60 tahun ke atas, disarankan satu kali dalam setahun.

“Selain membantu orang lain, donor darah juga berdampak baik bagi kesehatan pendonor,” tambahnya.

Media Sosial Jadi Jembatan Kebaikan

Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, PMI memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, hingga WhatsApp Group.

“Semua media sosial kita gunakan agar informasi cepat tersampaikan dan masyarakat mudah tergerak,” ujar Juni Sukarno di Rest Area Kampung Kopi Kluncing.

Bagi PMI, membangun kesadaran kemanusiaan tidak cukup hanya dengan ajakan lisan. Diperlukan pendekatan yang mengikuti perkembangan zaman agar pesan tentang pentingnya donor darah dan kesiapsiagaan bencana dapat diterima semua kalangan.

"Di balik 20 kantong darah yang terkumpul hari itu, tersimpan semangat gotong royong yang terus dijaga. Sebab bagi PMI, setetes darah bukan sekadar cairan merah, melainkan kehidupan yang mengalir dari satu kepedulian ke kepedulian lainnya," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Didik diketahui hidup seorang diri sejak ibunya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dalam kesehariannya, ia jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Satu-satunya orang yang kerap berhubungan dengannya adalah Mamang, saudaranya, yang membuka usaha potong rambut tepat di depan rumah korban.

Kecurigaan warga muncul ketika Didik tak lagi terlihat beraktivitas selama hampir tiga hari. Pintu rumahnya selalu tertutup dan terkunci, sementara setiap kali diketuk, tak ada jawaban dari dalam.

Merasa ada yang tidak beres, tetangga kemudian melapor kepada Ketua RT, RW, hingga pemerintah desa. Laporan tersebut diteruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan pengecekan.

“Kami koordinasi dengan Polsek, dan saat dicek korban sudah ditemukan meninggal dunia di dalam rumah,” ujar Kepala Desa Bataan, Hariyanto.

Jenazah Didik selanjutnya dievakuasi ke RS Bhayangkara Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan luar. Pihak kepolisian memastikan proses evakuasi berjalan dengan lancar dan disaksikan perangkat desa serta warga setempat.

Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, membenarkan peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar tiga hari sebelum ditemukan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban,” jelasnya.

Peristiwa ini menyisakan duka dan keprihatinan warga sekitar. Sosok Didik dikenal pendiam dan menjalani hari-harinya dalam kesunyian, hingga akhirnya kepergiannya baru disadari setelah beberapa hari tak terlihat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rombongan jamaah bersama jajaran pengurus NU dari tingkat cabang hingga ranting diberangkatkan secara resmi dari Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nangkaan, Bondowoso, Sabtu (7/2/2026) sore. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo.

Ketua PCNU Bondowoso, KH Abdul Qodir Syam, mengatakan jumlah jamaah yang berangkat melebihi kuota resmi yang ditetapkan panitia pusat. Dari alokasi awal sebanyak 1.000 orang, jumlah peserta justru meningkat hingga dua kali lipat karena besarnya minat warga NU.

“Antusiasme sangat tinggi. Banyak warga yang berinisiatif berangkat sendiri dan menanggung biaya transportasi secara mandiri,” katanya.

Untuk mengangkut ribuan jamaah tersebut, panitia menyiapkan puluhan armada bus serta sejumlah kendaraan pendukung lainnya, termasuk mobil Elf dan kendaraan pribadi.

Selama di Malang, rombongan NU asal Bondowoso dijadwalkan mengikuti seluruh agenda peringatan, termasuk malam puncak resepsi 1 Abad NU Masehi yang digelar pada Minggu (8/2/2026).

Meski demikian, KH Abdul Qodir Syam mengungkapkan tidak semua jamaah dipastikan dapat masuk ke dalam area Stadion Gajayana, mengingat keterbatasan kapasitas yang diberikan kepada PCNU Bondowoso.

“Kami sudah menyampaikan kepada jamaah bahwa kemungkinan sebagian mengikuti acara dari luar stadion,” ujarnya.

Sebelum keberangkatan, rombongan terlebih dahulu mengikuti doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Bondowoso, KH As’ari Pasha. Selanjutnya, rombongan dilepas dan dikawal oleh aparat kepolisian guna memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib.

“Kami mengapresiasi pengawalan dari pihak kepolisian dan semua unsur yang terlibat dalam kelancaran pemberangkatan jamaah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman ASN terhadap arah kebijakan manajemen kepegawaian yang kini menempatkan jabatan fungsional sebagai pilar utama birokrasi.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Sistem Informasi BKD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Hasyim Asyari, menjelaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang semakin strategis seiring dengan penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut ASN untuk mengedepankan kompetensi dan keahlian profesional sesuai bidang tugasnya.

Ia menyebutkan, melalui pemetaan dan perhitungan jabatan fungsional, ASN di Kabupaten Bondowoso akan memperoleh kepastian arah karier yang lebih jelas. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan formasi jabatan fungsional yang tersedia.

“Dengan jabatan fungsional, ASN tidak hanya mendapat kepastian karier, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja secara berjenjang. Setiap kenaikan jabatan harus melalui uji kompetensi dan uji praktik, sehingga profesionalisme ASN benar-benar terukur,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Hasyim menambahkan, nantinya pilihan karier ASN hanya akan mengarah pada dua jalur, yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. ASN yang memilih jalur fungsional dituntut lebih menekankan penguasaan kompetensi teknis, sementara jalur struktural menitikberatkan pada kompetensi manajerial.

“Perbedaan jalur ini penting dipahami agar ASN bisa merancang pengembangan kariernya sejak dini dan sesuai dengan potensi yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, Asisten III Haeriah Yuliati yang dikonfirmasi terpisah menegaskan, kebijakan manajemen ASN saat ini secara tegas menempatkan jabatan fungsional sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik.

Menurut Haeriah, jabatan fungsional bukanlah jalur karier kelas dua sebagaimana anggapan yang masih berkembang di sebagian kalangan ASN. Sebaliknya, jabatan fungsional merupakan jalur karier yang setara, bermartabat, dan memiliki prospek pengembangan yang jelas.

“Jabatan fungsional adalah pelaksana utama tugas teknis dan pelayanan publik. Ini bukan pilihan kedua, tetapi jalur karier yang terhormat bagi ASN yang berkomitmen pada peningkatan kompetensi, integritas, dan kinerja,” tegasnya, Sabtu (7/2/2026).

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut, Haeriah berharap terbangun kesamaan pemahaman terkait kebijakan, tata kelola, serta pola pengembangan karier jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Ia juga mendorong agar perangkat daerah lebih optimal dalam membina dan memanfaatkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi.

“Jika dikelola dengan baik, jabatan fungsional akan membuat birokrasi lebih adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wasit Candra memutuskan menghentikan sementara pertandingan pada menit ke-50 setelah berdiskusi dengan kapten kedua tim, Ezra Walian dari Persik dan Ricky Kambuaya dari Dewa United.

Setelah diskors selama sekitar 30 menit, laga kembali dilanjutkan meski hujan masih turun, seiring kondisi lapangan yang dinilai membaik.

Saat pertandingan dihentikan, Persik Kediri unggul 2-0 berkat dua gol yang dicetak pada babak pertama. Kedua gol tersebut disumbangkan oleh pemain asing asal Spanyol, Ernesto Gomez dan Jon Toral.

Gol pembuka Persik dicetak Ernesto Gomez setelah memaksimalkan umpan dari gelandang serang asal Uruguay, Adrian Luna. Gol tersebut menjadi catatan manis bagi Ernesto karena merupakan gol perdana dalam debutnya bersama Macan Putih sejak didatangkan dari UD Ibiza pada awal Februari 2026.

Keunggulan Persik bertambah pada menit ke-32 melalui Jon Toral. Mantan pemain akademi Arsenal itu sukses memanfaatkan operan kapten tim, Ezra Walian, untuk menggandakan keunggulan tuan rumah.

Usai pertandingan dilanjutkan, Dewa United mampu memperkecil ketertinggalan melalui pemain pengganti Vinicius Duarte atau Vico. Ia berhasil menjebol gawang Persik setelah menerima umpan matang dari Alexis Messidoro di dalam kotak penalti.

Kondisi lapangan yang gembur akibat hujan membuat para pemain dari kedua tim kesulitan mengontrol bola. Benturan fisik pun kerap terjadi dan sempat memancing tensi pertandingan.

Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Persik Kediri. Tambahan tiga poin ini membuat Persik kini mengoleksi 25 poin dari 20 pertandingan dan naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara, unggul satu poin dari Dewa United yang berada di posisi ke-11. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Beritasatu.com

Virus Nipah merupakan penyakit zoonosis berbahaya yang dapat menyerang sistem saraf pusat, otak, serta berbagai organ vital manusia. Penularan umumnya terjadi dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar pemakan buah dan babi yang terinfeksi. Kontak dapat terjadi secara langsung maupun melalui konsumsi makanan yang telah terkontaminasi.

Gejala infeksi virus Nipah bervariasi, mulai dari demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga kondisi lemas. Pada kasus yang lebih berat, virus ini dapat menyebabkan gangguan saraf seperti sakit kepala hebat, kejang, penurunan kesadaran, bahkan koma.

Virus Nipah menjadi ancaman serius karena memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Hingga saat ini, belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk mencegah atau mengobati infeksi virus tersebut.

Meski belum ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil sejumlah langkah antisipatif. Upaya tersebut meliputi pemantauan ketat terhadap individu dengan gejala mencurigakan, khususnya mereka yang memiliki riwayat perjalanan atau kontak dari wilayah terdampak.

Selain itu, rumah sakit dan puskesmas disiagakan dengan fasilitas ruang isolasi serta perlengkapan medis pendukung. Pengawasan juga diperketat di pintu masuk negara, seperti bandara, pelabuhan, dan perbatasan, melalui pemeriksaan suhu tubuh dan deteksi gejala.

Kemenkes juga melakukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kesehatan manusia, hewan ternak, dan satwa liar guna mencegah potensi penularan. Masyarakat diimbau untuk tidak mengonsumsi buah-buahan yang terbuka atau telah digigit hewan, serta menghindari kontak langsung dengan hewan yang berisiko menularkan penyakit.

Jika mengalami gejala yang mengarah pada infeksi virus Nipah, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber: Instagram Alodokter_id

Sebelum keputusan diambil, jalannya pertandingan terlihat terganggu akibat genangan air di sejumlah titik lapangan. Kapten kedua tim, Ezra Walian (Persik) dan Ricky Kambuaya (Dewa United), sempat berdiskusi dengan wasit untuk membahas kondisi lapangan yang dinilai kurang memungkinkan.

Wasit kemudian memutuskan menunda pertandingan selama 30 menit sambil menunggu kondisi cuaca membaik agar laga dapat dilanjutkan. Hujan sendiri telah turun sejak awal kick-off dan semakin deras memasuki babak kedua.

Saat laga dihentikan, Persik Kediri unggul sementara 2-0 atas Dewa United. Dua gol Macan Putih dicetak pada babak pertama oleh dua pemain asing asal Spanyol, Ernesto Gomez dan Jon Toral.

Gol pembuka Persik dicetak Ernesto Gomez usai menerima umpan matang dari gelandang serang asal Uruguay, Adrian Luna. Gol tersebut menjadi gol perdana Ernesto dalam debutnya bersama Persik sejak resmi bergabung dari UD Ibiza pada awal Februari 2026.

Keunggulan Persik bertambah pada menit ke-32 melalui Jon Toral. Mantan pemain akademi Arsenal itu berhasil memaksimalkan umpan dari Ezra Walian untuk menggandakan keunggulan tim tuan rumah.

Persik sebenarnya memiliki peluang untuk memperlebar jarak skor melalui sundulan bek Hamra Hehanusa dari situasi sepak pojok. Namun, peluang tersebut masih mampu digagalkan kiper Dewa United, Sonny Steven.

Menjelang akhir babak pertama, tensi pertandingan sempat meningkat setelah terjadi perselisihan antara Ricky Kambuaya dan Adrian Luna. Keduanya terlibat kontak fisik yang memancing emosi sejumlah pemain dari kedua tim sebelum akhirnya dilerai rekan setim masing-masing.

Wasit Candra akhirnya mengganjar kartu kuning kepada Ricky Kambuaya dan Adrian Luna sebagai konsekuensi atas insiden tersebut. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : Beritasatu.com

Wakil Rektor III UNESA, Dr. Bambang Sigit Widodo, mengatakan, pembangunan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab lokal atau nasional, melainkan tanggung jawab global yang membutuhkan kolaborasi internasional yang kuat.

“Pembangunan masyarakat adalah tanggung jawab global yang memerlukan kerja sama lintas batas. Kehadiran mitra internasional dalam ICD 2026 ini mencerminkan komitmen bersama untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi yang bermakna,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Ia menyampaikan bahwa sebagian besar delegasi internasional yang terlibat dalam kegiatan ini baru pertama kali mengunjungi Bondowoso. Menurutnya, Bondowoso memiliki keindahan alam serta karakter masyarakat yang ramah, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk pelaksanaan program pengabdian berskala internasional.

“Kami sangat senang bisa berada di Bondowoso. Ini adalah daerah yang indah di Jawa Timur dengan masyarakat yang hangat dan terbuka. Kami berharap para mitra internasional dapat menikmati dan mengenal lebih dekat Bondowoso,” ungkapnya, di Pendopo Raden Bagus Assra.

Dalam kesempatan tersebut, UNESA juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya kepada bupati beserta jajaran, atas dukungan dan fasilitasi penuh terhadap pelaksanaan ICD 2026. Bambang menegaskan, kegiatan ini tidak berhenti pada agenda seremonial semata, melainkan dirancang untuk berkelanjutan.

“Kegiatan ICD ini didukung pendanaan dari LPDP. Nantinya, kami optimistis masih akan memperoleh hibah lanjutan sehingga program pengabdian kepada masyarakat di Bondowoso dapat terus berlanjut,” jelasnya.

Lebih jauh, UNESA berencana menjadikan Bondowoso sebagai lokasi deklarasi International Consortium for Sustainable Community Development, sebuah konsorsium internasional yang berfokus pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Berdasarkan pengalaman kami mengikuti forum internasional di Hamburg, Jerman, banyak konsorsium global yang berperan penting dalam isu SDGs. Kami ingin konsorsium ini dideklarasikan pertama kali di Bondowoso sebagai bagian dari sejarah kolaborasi global,” katanya.

Konsorsium tersebut nantinya akan melibatkan akademisi dan mitra internasional dari berbagai negara, antara lain Uzbekistan, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Australia, dan Hong Kong. Melalui langkah ini, UNESA berharap Bondowoso dapat dikenal secara internasional sebagai daerah yang aktif dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan.

“Bondowoso harus mampu tampil di kancah global dan menjadi representasi Indonesia dalam kerja sama pembangunan masyarakat lintas negara,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Bondowoso, Anisatul Hamidah, menilai kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan UNESA merupakan langkah strategis dalam memperkuat riset dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam rangkaian UNESA ICD 2026 ini terdapat dua agenda utama. Pertama, pembukaan program ICD dengan pelatihan yang dipusatkan di Kecamatan Ujen, menyasar empat segmen, yakni ibu-ibu, anak muda, petani, dan peternak,” ujar Anisatul Hamidah saat dikonfirmasi usai Forum Group Discussion (FGD.

Agenda kedua, lanjut Anisatul, adalah kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 12 tema, di antaranya penguatan ekonomi masyarakat, sertifikasi halal, sekolah ramah anak, penguatan sumber daya manusia, serta berbagai program pemberdayaan lainnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar kebijakan yang dihasilkan berbasis riset dan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin memetakan dan memotret potensi Bondowoso, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan, untuk kemudian dieksplorasi dan dikembangkan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Anisatul menambahkan, saat ini terdapat 12 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi proyek percontohan. Ke depan, jumlah tersebut diharapkan terus bertambah, tidak hanya melalui kerja sama dengan UNESA, tetapi juga dengan perguruan tinggi lainnya, sejalan dengan program unggulan Bupati Bondowoso yang menempatkan daerah ini sebagai pusat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangkaian kegiatan ICD 2026, UNESA juga memberikan pelatihan pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk kandang serta mendorong petani untuk naik kelas dari penjual hasil pertanian mentah menjadi pelaku industri pengolahan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu. Selain pemberdayaan masyarakat, peserta juga diajak melihat potensi wisata Bondowoso. Bahkan, ada jurnalis internasional dari Korea Selatan yang turut mengeksplorasi potensi wisata Bondowoso untuk diperkenalkan ke tingkat internasional,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini diikuti delegasi akademisi dan mahasiswa internasional dari berbagai negara serta menjadi momentum penguatan kolaborasi pembangunan berbasis desa.

Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan apresiasi atas kepercayaan UNESA yang menjadikan Bondowoso sebagai mitra strategis dalam program ICD 2026 yang didukung pendanaan EQUITY-LPDP.

Menurutnya, kehadiran sivitas akademika UNESA merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu mendorong pembangunan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat bangga menjadi bagian dari program ini. Kolaborasi akademik dan internasional seperti ini tidak hanya memperkuat pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak pembangunan daerah,” ujarnya.

Bupati juga memperkenalkan potensi Bondowoso sebagai bagian dari Ijen Geopark yang telah diakui UNESCO. Ia menyebut fenomena Blue Fire Kawah Ijen, kekayaan bentang alam pegunungan, serta situs-situs megalitikum sebagai modal besar pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan riset internasional.

Selain sektor pariwisata, Abdul Hamid Wahid menegaskan, Bondowoso memiliki ketahanan pangan yang kuat. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra pertanian dan perkebunan, khususnya kopi Arabika Ijen Raung yang telah mengantongi Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dengan branding Bondowoso Republik Kopi.

“Pertanian, hortikultura, padi organik, dan peternakan adalah fondasi ekonomi masyarakat kami. Kemandirian pangan harus dimulai dari penguatan petani di tingkat desa,” tegas bupati yang karib disapa Ra Hamid ini.

Lebih lanjut, Ra Hamid menekankan pentingnya pembangunan masyarakat berbasis desa melalui perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel serta penguatan literasi digital bagi generasi muda. Menurutnya, pemuda desa harus mampu menjadi pelaku utama dalam memasarkan potensi lokal di era ekonomi digital.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid Wahid menitipkan sejumlah harapan kepada peserta ICD 2026, antara lain adanya transfer pengetahuan yang aplikatif, lahirnya solusi inovatif dan berkelanjutan bagi permasalahan desa, serta dukungan promosi potensi Bondowoso di tingkat internasional.

“Saya berharap para delegasi internasional dapat menjadi duta Bondowoso di negaranya masing-masing setelah melihat langsung keindahan alam dan keramahan masyarakat kami,” katanya.

Rangkaian kegiatan International Community Development 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Selain kegiatan pengabdian dan diskusi akademik, para peserta juga diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata unggulan di Bondowoso.

“Semoga kegiatan ini memberikan kesan mendalam dan menjadi awal dari banyak kolaborasi hebat di masa depan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menjadi langkah strategis dalam memperkuat riset dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam rangkaian UNESA International Community Development (ICD) 2026 ini, terdapat dua agenda utama. Pertama adalah pembukaan program ICD yang pelatihannya dipusatkan di Kecamatan Ujen dengan sasaran empat segmen, yakni ibu-ibu, anak muda, petani, dan peternak,” ujar Anisatul Hamidah.

"Agenda kedua, , adalah kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 12 tema, di antaranya penguatan ekonomi masyarakat, sertifikasi halal, sekolah ramah anak, penguatan sumber daya manusia, serta berbagai program pemberdayaan lainnya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan spiritual.

“Di balik sumpah yang diucapkan, melekat tanggung jawab besar, bukan hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Abdul Hamid Wahid dalam sambutannya.

Menurutnya, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran strategis sebagai penggerak organisasi sekaligus penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Karena itu, mereka dituntut mampu memastikan setiap program berjalan efektif, pelayanan publik terlaksana dengan baik, serta pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel.

Bupati juga menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian para pejabat yang baru dilantik. Pertama, menjaga dan meningkatkan profesionalitas aparatur. 

"Profesionalitas tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga etika, sikap, dan komitmen terhadap tugas," tegasnya.

Pesan kedua yang disampaikan bupati, yakni, menegakkan disiplin sebagai fondasi kinerja. Disiplin waktu, disiplin kerja, dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi budaya kerja. 

“Dari disiplin akan lahir keteladanan, dan dari keteladanan akan tumbuh kepercayaan,” ucap bupati yang karib disapa Ra Hamid ini.

Selain itu, Ra Hamid menyampaikan pesan ketiga, di mana pejabat yang baru dilantik harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

"Aparatur pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Pelayanan harus diberikan secara cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan, serta meninggalkan pola kerja lama yang berbelit-belit," pesannya.

Selain itu, Ra Hamid juga mengingatkan agar para pejabat mampu menjadi pemimpin di unit kerja masing-masing, meskipun dalam lingkup terbatas. Ia mendorong terciptanya komunikasi yang baik dengan bawahan, suasana kerja yang kondusif, serta kepemimpinan yang humanis namun tetap tegas.

“Harapan saya, pejabat yang dilantik hari ini dapat bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab, serta memberi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tandasnya.

Sementara itu Puspo Pranoto, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso, menyampaikan untuk selanjutnya juga akan ada pelantikan kepala sekolah, yang mekanismenya masih dibahas di Dinas Pendidikan.

"Masih dibahas di Dinas Pendidikan bersama tim pertimbangan, baru akan dilimpahkan ke BPSDM," pungkasnya. 

Seperti diketahui, ada 2 camat yang kosong kar3na purna tugas. Rinciannya, Camat Pujer dijabat oleh Zulfikar Ardiansyah. Kemudian Camat Grujugan dijabat oleh Azas Suwardi. Selanjutnya ada pergeseran di tingkat sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pejabat administrator dan pengawas. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur SDM dan IT Perum Perhutani, Deny Hermansyah, kepada jajaran Perhutani KPH Bondowoso dalam seremoni yang digelar di Perhutani Forest Institute (PEFI) Madiun, Rabu (4/2/2026).

Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menjelaskan, inovasi pengukuran lahan pemanfaatan hutan, baik untuk tanaman agroforestry maupun jenis tanaman lainnya, merupakan terobosan pertama yang diterapkan di Indonesia.Inovasi ini bahkan diproyeksikan menjadi model percontohan bagi seluruh KPH Perhutani di tanah air.

“Nantinya, inovasi ini akan dijadikan percontohan nasional,” ujar Munir.

Ia mengungkapkan, program pengukuran lahan tersebut mulai diimplementasikan sejak tahun 2025 di wilayah Bondowoso dan Situbondo. Hingga kini, sekitar 4.000 hektare kawasan hutan telah berhasil diukur secara detail.

Padahal, luas kawasan hutan yang dikelola Perhutani di Bondowoso mencapai 89.000 hektare. Sementara itu, lahan yang tercatat secara administratif sebagai kawasan agroforestry kopi baru sekitar 10.000 hektare.

Berdasarkan pendataan lapangan sesuai tipologi tapak, luasan riil pemanfaatan lahan agroforestry diperkirakan mencapai 23.000 hektare. Melalui inovasi “Ukur Lahan”, Perhutani melakukan pendataan secara akurat dengan sistem by name by address, termasuk luasan lahan yang benar-benar dimanfaatkan.

Tujuan utama program ini adalah menciptakan transparansi dalam sistem bagi hasil antara masyarakat pengelola dan Perhutani. Selain itu, kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan menjadi lebih tertib dan terukur.

“Program ini bertujuan untuk penertiban, bukan pengusiran. Ada yang mengaku mengelola satu hektare, namun setelah diukur ternyata mencapai 10 hingga 15 hektare,” jelasnya.

Nantinya, Perhutani menargetkan minimal 5.000 hektare lahan pemanfaatan hutan dapat diukur setiap tahunnya.

Sebagai pengelola kawasan hutan negara, Perhutani memberikan akses kepada masyarakat melalui skema pemanfaatan kawasan hutan di bawah tegakan, baik di hutan lindung maupun hutan produksi.

"Di kawasan hutan lindung, pemanfaatan dilakukan melalui pola agroforestry dengan ketentuan kelestarian pohon tetap terjaga, sehingga masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi melalui pola kemitraan yang berkelanjutan," pungkas Munir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah suasana khidmat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf hadir menyapa warga Nahdliyin Bondowoso. Gus Yahya datang didampingi Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni. Kehadiran pimpinan tertinggi NU itu menjadi magnet tersendiri bagi para peserta yang memenuhi aula.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya mengajak jemaah merenungi perjalanan panjang NU di tengah masyarakat. Ia mengungkapkan data survei yang menunjukkan lonjakan signifikan jumlah warga Indonesia yang mengaku sebagai bagian dari NU.

“Pada 2005, survei menyebut warga Indonesia yang mengaku NU sekitar 27 persen. Padahal, pada Pemilu 1955, pemilih NU hanya sekitar 18 persen,” tutur Gus Yahya.

Angka tersebut, kata dia, melonjak tajam dalam survei terbaru pada 2023. Saat itu, sebanyak 56,9 persen responden menyatakan diri sebagai Nahdliyin. Fakta ini, menurut Gus Yahya, bukan sekadar statistik, melainkan tanda tanya besar yang harus dijawab bersama.

“Saya bertanya-tanya, orang-orang yang dari 2005 sampai 2023 mengaku NU itu berasal dari mana, dan bagaimana pemahaman mereka tentang NU,” ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, tanpa konsolidasi yang kuat, identitas NU berpotensi larut di tengah masyarakat. Karena itu, PBNU saat ini melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penjabaran aturan, prosedur, hingga mekanisme organisasi agar pengelolaan NU semakin objektif dan tertata.

Tak hanya itu, PBNU juga memperkuat kapasitas organisasi melalui berbagai pelatihan kader. “Supaya kader-kader itu betul-betul tahu, NU itu apa,” tegasnya.

Seiring perkembangan zaman, PBNU juga melangkah ke ranah digital dengan membangun platform Digdaya sebagai bagian dari transformasi digital organisasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan pesan penting di momentum satu abad NU. Ia berharap seluruh Nahdliyin terus menjaga kekompakan dan meningkatkan peran kemanfaatan di tengah masyarakat.

“Jamaah kita harus semakin solid, semakin kompak, dan hikmah kehadiran NU semakin dirasakan,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua PCNU Bondowoso KH Abdul Qodir Syam mengajak seluruh hadirin memanfaatkan momen Nisfu Syakban untuk bermunajat.

Ia menyebutkan tiga doa utama yang dipanjatkan bersama, panjang umur dalam ketaatan, dijauhkan dari segala musibah, serta dianugerahi kekayaan hati dan husnul khatimah.

Lebih jauh, KH Abdul Qodir Syam juga mengingatkan pentingnya mendoakan NU dan Indonesia. 

“Doakan Indonesia. Negeri ini biasanya ‘dirusak’ dari NU dulu karena NU adalah fondasinya. Maka, doakan NU agar senantiasa diberi kekuatan oleh Allah SWT,” pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Pencanangan tersebut dihadiri langsung Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid bersama Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, Forkopincam Pakem, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso beserta pengurus PKK desa, para kepala desa, kelompok tani, serta elemen masyarakat setempat.

Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan, gerakan tanam pekarangan merupakan wujud kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional serta mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

“Hari ini menjadi momentum yang membanggakan. Kita bergerak bersama untuk memberi kontribusi nyata dalam pengendalian inflasi pangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan, baik ditanam langsung di tanah maupun menggunakan polybag,” ujar Bupati.

Menurutnya, optimalisasi pekarangan rumah, kantor, dan fasilitas umum tak hanya berdampak pada ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan, mempercantik kawasan permukiman, serta membuka peluang peningkatan ekonomi rumah tangga.

Selain meluncurkan gerakan tanam, Pemkab Bondowoso juga menyalurkan bantuan beras kepada 30 lansia dan duafa sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap kelompok rentan di Kecamatan Pakem.

Di sektor pertanian, pemerintah daerah menyerahkan bantuan bibit hortikultura berupa 4.000 bibit cabai, 4.000 bibit terong, serta 16 bibit alpukat yang diperuntukkan bagi delapan desa di Kecamatan Pakem. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada para kepala desa, masing-masing desa menerima dua pohon alpukat.

Dukungan terhadap produktivitas petani juga diwujudkan melalui penyaluran insektisida dan herbisida sebanyak 1.600 botol kepada delapan gabungan kelompok tani (gapoktan) guna membantu pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Tak hanya itu, pemerintah daerah turut menyerahkan benih padi varietas M70D sebanyak 24 ton kepada tiga kelompok tani untuk pengolahan lahan seluas 975 hektare.

Melalui Program Relasi, Pemkab Bondowoso menyalurkan 75 unit cangkul kepada lima kelompok buruh tani di Kecamatan Pakem sebagai dukungan terhadap aktivitas pertanian rakyat.

Di bidang pendidikan dan penghijauan, bantuan juga disalurkan berupa bibit durian dan mangga hasil kolaborasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada SMP Negeri 1 Pakem. Selain itu, buku rekening Program Indonesia Pintar (PIP) diserahkan kepada dua siswa SD dan dua siswa SMP.

Sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan yang terjalin, YDSF turut menyerahkan cenderamata kepada Bupati Bondowoso, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, serta Camat Pakem.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati tentang pendampingan percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di seluruh kecamatan.

“Kecamatan Pakem menjadi lokasi pendampingan perdana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi OPD lain, dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” ungkap Mulyadi.

Ia menambahkan, program tersebut merupakan hasil sinergi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Bulog, Bank Indonesia, YDSF, KAUJE, serta sejumlah penggilingan padi. Dalam kegiatan itu juga digelar penjualan beras murah untuk masyarakat.

“Sepanjang 2026, dukungan terhadap petani akan terus kami lanjutkan melalui berbagai program pendampingan dan bantuan. Ini menjadi tantangan sekaligus komitmen kami untuk terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat Bondowoso,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan tersebut di antaranya, 11 pejabat eselon II dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil dari open bidding dan sisanya pejabat eselon III administrator, pengawas, camat dan fungsional.

Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Abdul Hamid Wahid tak sekadar berbicara soal jabatan dan struktur birokrasi. Ia mengajak seluruh ASN untuk kembali mengingat makna paling dasar dari sebuah amanah: pengabdian kepada masyarakat.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan fasilitas. Jabatan adalah ruang pengabdian, bukan tujuan akhir,” tegasnya, dengan nada yang sarat pesan moral.

Bagi bupati yang karib disapa Ra Hamid ini, pelantikan bukanlah seremoni administratif semata. Ia menekankan, sumpah jabatan yang diucapkan hari ini merupakan ikrar yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

"Tanggung jawab itu tidak hanya kepada negara dan pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat Bondowoso yang menaruh harapan besar pada birokrasi yang profesional dan berintegritas," tegas orang nomor satu di Bumi Ki Ronggo ini.

Pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, lanjutnya, melalui proses seleksi terbuka yang objektif dan transparan. Sebanyak 11 jabatan kosong diisi dengan prinsip meritokrasi, tanpa kompromi terhadap aturan.

"Proses seleksi bahkan dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri Bondowoso serta koordinasi bersama BKN dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih," ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut bupati, rotasi dan pengisian jabatan administrator serta pengawas juga dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

"Saya berharap langkah ini membuat birokrasi Pemkab Bondowoso tetap dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan yang terus berkembang," ucapnya.

Ra Hamid juga mengingatkan, jabatan akan selalu ada batas waktunya. Namun integritas dan pengabdian, menurutnya, akan terus dikenang oleh masyarakat.

“Jabatan akan berakhir, tetapi pengabdian dan integritas akan dikenang sepanjang masa,” tandasnya.

1. Sekretaris DPRD Bondowoso
   Agus Winarno
2. Kepala Dinas Kesehatan
   dr. Moch. Jasin
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   Dwi Wahyudi
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   Kristianto Putro Prasojo
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
   Henry Kurniawan
   
6. Kepala BKPSDM
   Puspo Pranoto
7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan|
   Hergiar Yuli Pramanto
8. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
   Gede Budiawan
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   I Wayan Wisesa Buwana
10. Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
    Ansori
11. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
    Diana Nurbayanti

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh mitra SPPG serta diperkuat oleh pernyataan Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke salah satu SPPG yang menyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Owner Dapur SPPG Mitra Madiri Dabasah, H. Muzammil, menegaskan, dapur yang dikelolanya sejak awal berdiri tidak pernah menggunakan elpiji 3 kilogram. Seluruh aktivitas memasak menggunakan elpiji non-subsidi tabung 50 kilogram sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Sejak awal operasional, kami tidak pernah menggunakan elpiji 3 kilogram. Seluruh peralatan dapur sudah disesuaikan dengan SOP dan menggunakan gas elpiji 50 kilogram,” ujar H. Muzammil, Kamis (29/1/2026).

Ia menilai, anggapan bahwa SPPG menjadi penyebab kelangkaan elpiji subsidi merupakan kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Menurutnya, dapur layanan publik justru berkewajiban tidak membebani masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama elpiji bersubsidi.

“Kalau ada anggapan SPPG memakai gas subsidi hingga menyebabkan kelangkaan, itu tidak benar. Kami justru memastikan elpiji 3 kilogram tidak kami gunakan agar tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Kelangkaan elpiji 3 kilogram yang terjadi belakangan ini memang memicu keresahan dan spekulasi di tengah masyarakat. Antrean panjang di pangkalan serta sulitnya mendapatkan gas bersubsidi membuat berbagai dugaan bermunculan, termasuk tudingan kepada dapur-dapur layanan gizi.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Isu ini memang sekarang berkembang di masyarakat. Kami ingin memastikan ini benar atau tidak,” ujar Tohari.

Ia menegaskan, berdasarkan hasil pemantauan dan sidak yang dilakukan, tidak ditemukan penggunaan elpiji subsidi oleh SPPG.

“Saya kira tidak mungkin SPPG itu menggunakan elpiji non-subsidi lalu menyebabkan kelangkaan. Mau habis berapa? Nah ini yang ingin kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa itu tidak terjadi,” tegasnya.

Tohari berharap klarifikasi dari mitra SPPG dan hasil pengawasan DPRD dapat meredam keresahan masyarakat serta mengakhiri spekulasi yang tidak berdasar. Menurutnya, perhatian publik seharusnya diarahkan pada pembenahan distribusi elpiji subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

“Kami meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu dan tetap menggunakan elpiji sesuai peruntukannya. Elpiji 3 kilogram diharapkan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat tidak mampu dan usaha mikro, sementara sektor lain menggunakan elpiji non-subsidi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ketua Komisi II DPRD Bondowoso bersama tim ke SPBE, agen LPG, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (29/1/2026).

Salah seorang karyawan agen elpiji PT Rizky Jaya Makmur di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Gustiar Nugraha, menegaskan, distribusi elpiji dari agen ke pangkalan berjalan normal dan sesuai prosedur yang ditetapkan Pertamina.

“Kalau di agen tidak ada kendala. Jadwal dari Pertamina sudah ada setiap hari, dan kami melaksanakan penyaluran sesuai prosedur. Sehari dapat, sehari langsung kami salurkan ke pangkalan,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Menurut Gustiar, alokasi elpiji untuk agennya rata-rata mencapai 2.800 tabung per hari, yang didistribusikan ke sekitar 10 hingga 15 pangkalan. Seluruh tabung tersebut dipastikan habis tersalurkan dalam satu hari.

“Normal saja. Tidak ada penambahan kuota atau lonjakan permintaan. Kalau memang ada penambahan, itu harus ada perintah resmi dari Pertamina. Kalau tidak ada, ya tetap sesuai alokasi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pangkalan mengambil elpiji sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada permintaan tambahan di luar jadwal, termasuk saat kondisi ramai.

“Pangkalan tetap sesuai schedule. Aman semua dari SPBE ke agen, lalu ke pangkalan,” tegasnya.

Gustiar mengakui bahwa keluhan masyarakat kemungkinan dipicu oleh keterlambatan distribusi dalam hitungan jam, bukan karena kekurangan stok.

“Paling hanya beda jam. Karena supir itu rolling setiap hari. Misalnya hari ini supir A kirim ke jalur ini, besok tukar jalur. Jadi ada yang dapat di pengiriman awal, ada yang di pengiriman berikutnya. Tapi secara umum aman,” ungkapnya.

Ia bahkan mengaku mendapat pertanyaan langsung dari pangkalan terkait elpiji atau gas melon 3 kilogram yang cepat habis di kalangan masyarakat.

“Pangkalan juga tanya ke saya, ‘Mas, kok cepat habis?’ Padahal yang jual kan pangkalan. Jadi ini memang kemungkinan di tingkat bawah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menegaskan hasil sidak menunjukkan tidak ada masalah pada distribusi elpiji di hulu maupun di tingkat agen. Persoalan utama justru diduga berada di tingkat pangkalan dan pengecer.

“Dari SPBE aman, agen juga aman. Artinya distribusi dari atas tidak ada masalah. Tapi di bawah, masyarakat masih kesulitan. Ini yang harus kita benahi,” ujar Tohari.

Ia menyoroti lemahnya pencatatan pembelian LPG subsidi di pangkalan. Seharusnya, penjualan elpiji 3 Kg dicatat berbasis nomor Kartu Keluarga (KK) agar satu keluarga tidak membeli melebihi jatah maksimal lima tabung per bulan.

“Karena pencatatan belum disiplin, ada dugaan satu KK bisa beli lebih dari satu tabung, bahkan di beberapa pangkalan. Ini memicu kelangkaan semu dan kepanikan di masyarakat,” jelasnya.

Tohari menambahkan, kuota elpiji subsidi untuk Bondowoso masih mencukupi, dengan distribusi sekitar 19 ribu tabung per hari. Namun jika distribusi tidak tepat sasaran, maka masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan elpiji.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Bondowoso telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk memperketat pengawasan, pencatatan, serta pelaporan di tingkat pangkalan. Evaluasi dijadwalkan dilakukan dalam waktu satu minggu.

“Kami minta elpiji subsidi benar-benar diberikan kepada yang berhak. Kalau masyarakat mampu dan usaha besar tidak menggunakan elpiji subsidi, saya yakin Bondowoso tidak akan kekurangan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain sulit untuk didapatkan, gas elpiji yang disubsidi untuk masyarakat miskin ini, harganya kian melonjak, sampai di kisaran Rp22 ribu per tabung. Bahkan, warga sampai mengantre di pangkalan untuk mendapatkannya.

Melihat fenomena teresbut, Komisi II DPRD Bondowoso bersama Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Diskoperindag, jajaran kepolisian dan TNI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, beberapa agen dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menegaskan, distribusi elpiji 3 kilogram di Bondowoso sebenarnya dalam kondisi cukup dan telah sesuai dengan Delivery Order (DO) yang ditetapkan.

Namun, kelangkaan yang dirasakan masyarakat diduga kuat dipicu oleh lemahnya pencatatan di tingkat pangkalan, sehingga membuka peluang pembelian berlebih oleh satu keluarga.

Hal tersebut disampaikan Tohari usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas penyaluran elpiji, mulai dari SPBE, agen elpiji, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pada Kamis (29/1/2026).

“Setiap DO yang diterima Bondowoso sudah kami pastikan tersalurkan dengan benar ke agen. Agen juga sudah mendistribusikan ke seluruh pangkalan. Jadi secara sistem, distribusi itu berjalan,” ujar Tohari kepada awak media.

Menurutnya, persoalan muncul di tingkat pangkalan, terutama terkait pencatatan pembelian elpiji subsidi. Idealnya, penjualan elpiji 3 kg dicatat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), bukan sekadar nama pembeli, agar satu keluarga tidak bisa membeli melebihi jatah.

“Jatah per keluarga itu lima tabung per bulan, sesuai ketentuan dari Pertamina. Tapi di lapangan, pencatatan ini belum dilakukan secara disiplin. Akibatnya, ada dugaan satu KK bisa membeli lebih dari satu tabung, bahkan di beberapa pangkalan atau pengecer berbeda,” jelasnya.

Tohari menilai kondisi tersebut memicu kepanikan di tengah masyarakat. Kekhawatiran tidak kebagian elpiji membuat sebagian rumah tangga melakukan pembelian berlebih dan menyimpan tabung di rumah, meski kebutuhan sebenarnya tidak sebesar itu.

“Kalau satu rumah tangga beli satu tabung per hari, jelas tidak masuk akal karena tidak mungkin habis dalam sehari. Tapi karena isu kelangkaan berkembang, masyarakat jadi takut dan akhirnya menimbun,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Tohari, kuota elpiji subsidi untuk Bondowoso masih tergolong mencukupi. Saat ini, distribusi elpiji 3 kg di Bondowoso mencapai sekitar 19 ribu tabung per hari.

“Jumlah itu saya yakin cukup, sepanjang distribusinya tepat sasaran dan tidak ada pembelian berlebih,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Bondowoso telah berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina agar segera memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan di pangkalan. Evaluasi akan dilakukan dalam waktu satu minggu untuk melihat dampaknya di lapangan.

“Mulai besok hingga sepekan ke depan, kita minta pencatatan dilakukan secara benar. Setelah itu akan kita evaluasi apakah sudah ada perbaikan atau belum,” katanya.

Selain itu, tim pengawas dan pembina peredaran elpiji diminta terus melakukan pemantauan guna mencegah praktik penimbunan, meski Tohari meyakini penimbunan yang terjadi tidak berskala besar. Dalam kesempatan itu, Tohari juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan elpiji subsidi sesuai peruntukannya.

“Yang tidak berhak, mohon tidak menggunakan LPG subsidi. Ini hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Pengusaha besar dan masyarakat mampu seharusnya menggunakan LPG non-subsidi. Kalau semua patuh, insyaallah tidak akan ada kelangkaan,” pungkasnya.

SPBE Pastikan Stok Aman

Pemerintah terus menegaskan bahwa stok elpiji 3 kilogram di Bondowoso dalam kondisi aman. Namun fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi hingga harus mengantre. 

Manager SPBE Bondowoso, Handoko, menyatakan pasokan elpiji dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan dan proses penyaluran berjalan normal.

“Kalau di SPBE sendiri dari tahun-tahun kemarin tidak ada pengurangan. Pengambilan dari agen juga tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Kami mengisi sesuai DO yang dimiliki agen,” ujar Handoko saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, SPBE Bondowoso menyalurkan sekitar 60 ton elpiji per hari. Namun terkait kebutuhan riil masyarakat Bondowoso, Handoko menyebut hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Pertamina.

“Soal kebutuhan real Bondowoso, itu koordinasi antara Pemda dengan Pertamina. Kami hanya melayani pengisian sesuai DO. Tapi untuk pengiriman dari kontainer hingga penyaluran ke agen, semuanya aman, tidak ada kendala,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Koordinator aksi, Muhdar, mengungkapkan, salah seorang peserta seleksi mempersoalkan lembar soal yang diterimanya. Dari empat mata uji yang diikuti, lembar soal terakhir diduga telah berisi tanda jawaban.

“Peserta menilai ada kejanggalan karena pada bagian akhir soal sudah terdapat tanda jawaban. Diduga terjadi kekeliruan panitia dalam pembagian soal, karena lembar tersebut bukan diperuntukkan baginya,” ujar Muhdar di hadapan awak media.

Selain dugaan kecurangan soal, massa juga mempertanyakan pengangkatan perangkat desa yang secara administrasi diduga tidak melalui mekanisme penjaringan dan seleksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, warga menuntut sanksi tegas hingga pencopotan perangkat Desa Sumbersalam yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi. Mereka juga meminta Camat Tenggarang dikenai sanksi mutasi karena dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami juga menuntut transparansi penuh dalam seluruh tahapan seleksi perangkat desa,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, memastikan bahwa seleksi kepala dusun Desa Sumbersalam telah dibatalkan. Ia menyatakan siap hadir langsung apabila seleksi ulang dilaksanakan, guna memastikan proses berjalan sesuai mekanisme.

“Saya mungkin akan hadir untuk menyaksikan langsung,” ujar Ketua DPC PKB Bondowoso itu.

Dhafir juga meminta perwakilan masyarakat ikut hadir dalam proses seleksi ulang, sebagai bentuk kontrol publik sekaligus untuk menepis dugaan adanya transaksi atau praktik suap.

“Kalau pun ada praktik seperti itu, jangan sampai dilakukan,” tegasnya.

Ia mengingatkan Camat Tenggarang agar siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran, termasuk dugaan pembayaran dalam proses seleksi.

Menurutnya, rekomendasi seleksi kepada Bupati harus disertai pernyataan camat bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan.

“Camat harus bertanggung jawab dan siap menerima sanksi,” katanya.

Dhafir berharap kasus di Desa Sumbersalam ini menjadi pelajaran bagi desa dan kecamatan lain agar proses seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Camat Tenggarang, Deni Dwi Prihandoko, menjelaskan, peran kecamatan dalam penjaringan perangkat desa bersifat fasilitatif. Kepanitiaan seleksi sepenuhnya diketuai oleh kepala desa.

Ia menjelaskan terdapat empat mata uji dalam seleksi, yakni Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Pendidikan Agama, dan Pengetahuan tentang Desa.

“Soal dibuat oleh pihak kecamatan, kemudian diserahkan kepada panitia desa,” jelas Deni.

Meski demikian, ia memastikan proses seleksi tersebut telah dibatalkan dan hasilnya dinyatakan tidak sah. Pihak kecamatan kini menunggu jadwal pelaksanaan seleksi ulang yang direncanakan dalam kurun waktu maksimal tiga bulan ke depan.

“Kami sudah menelusuri permasalahan ini. Berdasarkan keterangan panitia desa, kesalahan terjadi pada pembagian lembar soal, bukan karena adanya bocoran jawaban,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan, wacana tersebut menjadi bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pemanfaatan ruang kerja OPD dan rencana penataan ruang yang dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pemanfaatan sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab.

“Ada ruangan besar yang hanya diisi dua orang, bahkan ada yang hanya satu orang. Ini menurut saya mubazir. Maka semangat kita adalah melakukan penataan dan optimalisasi pemanfaatan ruangan,” ujar Fathur Rozi, Rabu (28/1/2026).

Ia menilai, sejumlah fasilitas seperti ruang rapat justru jarang digunakan secara maksimal, sehingga perlu ditata ulang agar lebih efektif dan fungsional.

“Daripada ruang rapat jarang dipakai dan mubazir, lebih baik kita tata dan fungsikan dengan optimal,” tambahnya.

Terkait pemindahan sejumlah bagian di Sekretariat Daerah, termasuk pemindahan Dinas Kominfo, Fathur Rozi menegaskan, saat ini penataan masih difokuskan pada bagian-bagian internal di lingkungan Sekretariat Daerah. Namun demikian, nantinya penataan tersebut berpotensi menyasar OPD.

“Untuk saat ini masih di bagian-bagian, belum ke OPD. Tapi ke depan tentu ada rencana penataan,” jelasnya.

Soal Dinas Kominfo, ASN asal Probolinggo ini mengakui bahwa secara kondisi, kantor Dinas Kominfo saat ini dinilai belum ideal untuk mendukung kinerja sebagai perangkat daerah strategis, terutama terkait keterbatasan ruang pertemuan dan kebutuhan ruang server.

“Kominfo itu sebenarnya masih terlalu kecil. Belum ada ruang-ruang pertemuan, dan kebutuhan server juga cukup besar. Soal apakah akan dipindah, diperbaiki, atau dibangun, itu akan kita bahas lebih lanjut dan tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” terangnya.

Menurut Sekda, penataan ruang kerja ini bertujuan menciptakan kenyamanan aparatur sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kalau kita bekerja dengan nyaman dan optimal, maka pelayanan pasti jauh lebih baik. Itu semangatnya,” tandasnya.

Sementara itu, belum memadainya ruang server Dinas Kominfo juga diakui oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Bondowoso, Eka Kusuma Astuti. Ia menyebut, ruang server memiliki fungsi krusial sebagai pusat data pemerintah daerah.

“Ruang server Kominfo menjadi pusat data yang mengelola jaringan, aplikasi, serta penyimpanan data pemerintah dan seluruh OPD. Karena itu harus representatif,” ungkap Eka.

Ia menegaskan, ruang server ideal harus memenuhi sejumlah standar, mulai dari aspek keamanan hingga teknis pendukung.

“Posisinya harus aman, konstruksinya kuat, menggunakan raised floor untuk manajemen kabel, suhu ideal, dan kelembapan terkontrol,” jelasnya.

Melihat kondisi ruang server saat ini, Eka mengakui masih diperlukan pembenahan. Namun, dengan keterbatasan anggaran, langkah yang paling memungkinkan adalah melakukan perbaikan pada fasilitas yang sudah ada.

“Untuk kondisi anggaran saat ini, yang bisa segera dilakukan adalah memperbaiki ruang server yang sudah ada,” harapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Memasuki Februari 2026, penanganan jalan dan irigasi di Bondowoso resmi memasuki tahap pelaksanaan, dengan target penanganan sepanjang 25 kilometer pada tahun anggaran ini.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso bersama Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK) di aula dinas, pada Rabu (28/1/2026).

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, mengatakan, seluruh tahapan perencanaan telah berjalan dan kini berlanjut pada pelaksanaan di lapangan.

“Pada bulan Februari ini semua tahapan sudah mulai berjalan. Target penanganan sekitar 25 kilometer, yang mencakup rekonstruksi, rehabilitasi, hingga pemeliharaan rutin,” ujar Sutriono saat dikonfirmasi di Kantor BSBK Bondowoso.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan, implementasi program Rantas tidak lagi didasarkan pada batas wilayah administratif, melainkan pada tingkat kerusakan ruas jalan. Pendekatan ini bertujuan agar penanganan dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.

“Prioritasnya bukan wilayah, tapi ruas yang rusak. Satu ruas harus dituntaskan dulu, baru pindah ke ruas berikutnya. Tidak boleh diecer,” tegasnya.

Menurut Sutriyono, pola kerja tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bupati Bondowoso yang menginginkan pembangunan infrastruktur bersifat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Arahnya sudah jelas dari bupati. Sekarang tinggal bagaimana Kepala BSBK menindaklanjuti dan mengakomodasi masukan dari UPT, karena masih ada beberapa titik yang belum masuk perencanaan awal,” jelasnya.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Sutriyono menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program Rantas agar target tetap tercapai.

“Ini bukan perencanaan satu tahun saja, tetapi bagian dari perjalanan RPJMD lima tahunan. Setiap tahun sudah ada target yang jelas dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menyampaikan, pihaknya telah memulai proses pengadaan jasa konsultansi sebagai langkah awal pelaksanaan program infrastruktur tahun anggaran 2026.

“Secara garis besar, target penanganan tahun 2026 mencapai 25 kilometer, terdiri dari 20 kilometer pekerjaan reguler dan 5 kilometer pemeliharaan rutin,” ungkap Ansori.

Ia menambahkan, target tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Komisi III DPRD Bondowoso dengan tetap mengedepankan skema kolaboratif dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kolaborasi kami lakukan bersama masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan. Dengan keterbatasan fiskal, ini menjadi langkah paling realistis,” jelasnya.

Ansori juga menekankan bahwa penanganan drainase jalan dan jaringan irigasi menjadi fokus utama, karena berpengaruh besar terhadap ketahanan infrastruktur jalan.

“Tujuan akhirnya agar jalan yang dibangun lebih awet dan berkelanjutan, sesuai semangat Program Jalan Tuntas yang dicanangkan Bupati,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menegaskan, persiapan ini penting untuk memastikan pelaksanaan Susenas berjalan optimal dan menghasilkan data yang valid serta akurat.

“Susenas ini sangat menentukan kondisi daerah nantinya. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penilaian berbagai indikator, mulai dari kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, indeks gini rasio, hingga rata-rata lama sekolah,” ujar Sekda Bondowoso.

Sekda menekankan pentingnya peran camat dan kepala desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga yang terpilih sebagai responden survei. Ia meminta agar masyarakat dapat menerima petugas dengan baik dan bersabar selama proses wawancara.

“Jumlah pertanyaan dalam survei ini lebih dari seratus. Prosesnya bisa memakan waktu dua sampai tiga jam. Kalau responden tidak sabar, dikhawatirkan data yang diperoleh tidak valid. Padahal kita ingin data yang benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat Bondowoso,” tegasnya.

Menurutnya, kesabaran tidak hanya dituntut dari responden, tetapi juga dari petugas survei agar tetap profesional selama proses pengumpulan data berlangsung. Mengingat Susenas tidak dilaksanakan setiap tahun, hasil survei ini memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, Susenas yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bersifat sampel. Dari total 219 desa di Bondowoso, sebanyak 72 desa menjadi sampel, dengan sekitar 830 responden dari lebih dari 790 ribu penduduk.

“Karena berbasis sampel, maka kualitas data sangat bergantung pada proses di lapangan. Itulah sebabnya kami menekankan validitas dan kesabaran semua pihak,” katanya.

Lebih lanjut, Sekda menyebut data Susenas akan menjadi pijakan dalam menjalankan strategi pengentasan kemiskinan, yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.

“Strategi ini merupakan kebijakan nasional yang diturunkan ke daerah. Dengan data yang valid, intervensi pemerintah akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan memunculkan pertanyaan terkait klaim Pemerintah Daerah yang menyebut stok gas bersubsidi dalam kondisi aman, sementara di lapangan warga harus mencari dengan susah payah.

Ayu Agustina warga RT 17 RW 6 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg, sejak 5 hari yang lalu. Bahkan, toko kelontong dan warung di sekitar rumahnya juga kehabisan stok.

"Sulitnya sejak 5 hari lalu. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan LPG, kami sekeluarga haru ekstra hemat," ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Menindaklanjuti banyaknya laporan tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso melakukan pengecekan langsung ke pangkalan resmi LPG 3 kilogram di wilayah Pasar Induk Bondowoso, pada Senin (26/1/2026) kemarin.

Pengecekan bersama tim menyasar Pangkalan Resmi LPG 3 Kg PT Sentosa Migas Jaya. Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi LPG bersubsidi.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, antrean panjang yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan stok LPG, melainkan tingginya minat masyarakat yang datang lebih awal untuk membeli gas bersubsidi. Antrean bahkan sudah terjadi setiap hari sebelum pangkalan mulai beroperasi.

“Pengiriman LPG dari agen ke pangkalan biasanya tiba sekitar pukul 07.15 WIB. Stok yang tersedia sebanyak 100 tabung per hari, sementara jumlah masyarakat yang mengantre melebihi alokasi harian tersebut,” ujar pemilik pangkalan, seperti yang dilaporkan oleh Diskoperindag.

Distribusi LPG 3 kilogram dari agen ke pangkalan resmi, lanjutnya, dilakukan secara rutin sesuai alokasi masing-masing pangkalan, dengan pola pengiriman yang bervariasi, mulai dari harian, dua hari sekali, hingga mingguan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, menyampaikan bahwa pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan terkait distribusi LPG 3 kilogram di Bondowoso. Dari hasil pengecekan, penyaluran LPG 3 kilogram dari SPBE Bondowoso ke 10 agen mencapai 20.720 tabung per hari.

“Total penerimaan suplai gas dari Depo LPG Banyuwangi ke Bondowoso mencapai sekitar 65.000 kilogram per hari, dan pengiriman dilakukan setiap hari. Selama ini tidak ada kendala dalam proses pengiriman,” ujar Iptu Bobby, Selasa (27/1/2026).

Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Setda Bondowoso, Agung Nurhidayat, mengakui bahwa secara kuota LPG 3 kilogram memang dinyatakan aman, namun lonjakan permintaan masyarakat menjelang Ramadan menyebabkan distribusi di lapangan terasa ketat.

“Kami sudah mendatangi Pertamina dan Hiswana Migas. Tanggapannya secara kuota aman, tapi permintaan masyarakat memang tinggi,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bondowoso telah mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kilogram untuk bulan Februari dan Maret 2026. Usulan penambahan tersebut mencapai 100 persen atau sekitar 1.500 metrik ton per bulan.

“Kita minta ditambah jadi dua kali lipat, karena kebutuhan masyarakat juga meningkat,” pungkas Agung.

Pemkab Bondowoso memastikan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Diskoperindag, serta aparat penegak hukum, guna menjaga stabilitas pasokan, memperketat pengawasan distribusi, dan memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang dinilai konsisten menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan keberlanjutan Program JKN. Salah satu penerima penghargaan adalah Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atas capaian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan capaian ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.

Menurutnya, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan Program JKN, terutama dalam mendorong masyarakat untuk terdaftar serta memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Program JKN menjadi instrumen utama pencapaian target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.

Ghufron juga mengungkapkan, capaian UHC berdampak nyata terhadap kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan kesehatan lebih baik, serta beban pengeluaran kesehatan rumah tangga yang menurun.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan, penghargaan UHC Awards 2026 menjadi penguat komitmen daerah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi amanah untuk terus memastikan seluruh masyarakat Bondowoso mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, layak, dan berkesinambungan,” ujar Abdul Hamid Wahid.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik melalui penguatan kebijakan daerah, optimalisasi pendataan kepesertaan, maupun peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan.

“Kesehatan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Dengan masyarakat yang sehat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan,” tegasnya, kepada suarajatimpost.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit. Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa,” ujar Cak Imin.

Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029, dengan penekanan pada keberlanjutan kepesertaan aktif dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

UHC Awards 2026 diberikan dalam beberapa kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama, dan diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN demi terwujudnya Indonesia yang semakin sehat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui pleno pemilihan PAW yang digelar di Graha NU Bondowoso, Selasa (27/1/2026), Fathorrozi terpilih sebagai Ketua PC GP Ansor Bondowoso untuk melanjutkan sisa masa jabatan sekitar satu tahun ke depan.

Pleno pemilihan PAW tersebut dilaksanakan setelah ketua sebelumnya, Luluk Haryadi, dinonaktifkan menyusul proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Wakil Ketua II PC GP Ansor Bondowoso, Syaiful Bahri Husnan, menjelaskan bahwa Fathorrozi meraih suara terbanyak dalam pleno tersebut.

“Fathorrozi mendapatkan suara terbanyak yakni 20 suara dari total 24 suara,” ujarnya.

Syaiful Bahri menambahkan, dari total suara yang masuk, terdapat dua suara yang dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hak pilih.

“Tidak sah dua suara. Pemilik hak suara adalah pengurus harian,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, ketua PAW terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan citra organisasi di tengah sorotan publik.

Sementara itu, Fathorrozi, selaku Ketua PAW terpilih PC GP Ansor Bondowoso, menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal organisasi.

“Setelah ini kita akan langsung melakukan konsolidasi di internal. Karena pasca penetapan mantan ketua sebagai tersangka, di internal Ansor disebutnya berantakan,” katanya.

Ia menambahkan, konsolidasi tidak hanya dilakukan di tingkat cabang, namun juga hingga ke tingkat pimpinan anak cabang (PAC).

“Selanjutnya kita akan turun ke PAC, bagaimana kita menjelaskan dan memperbaiki nama baik Ansor. Serta sosialisasi agar tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum,” urainya.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Fathorrozi menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bondowoso.

“Kami menghormati proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menyebut, jika terdapat pengurus atau kader Ansor yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan, pihaknya akan mempertimbangkan pendampingan hukum.

Dukungan juga datang dari jajaran PW GP Ansor Jawa Timur. Wakil Ketua Bidang Koreil Tapal Kuda PW GP Ansor Jatim, Muzammil, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah-langkah penataan organisasi di PC GP Ansor Bondowoso.

“Kita dukung untuk menyusun langkah strategis,” ujarnya.

Ia menegaskan, PW GP Ansor Jatim juga mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Ketua LBH Ansor, Jayadi, menyampaikan sikap tegas terkait perkara tersebut. Ia menyebut secara pribadi siap membantu, namun secara kelembagaan menolak pendampingan terhadap pelaku yang merusak marwah organisasi.

“Secara pribadi sebagai Ketua saya menolak kalau LBH Ansor mendampingi,” urainya.

Meski demikian, Jayadi memastikan LBH Ansor tetap membuka ruang pendampingan hukum bagi kader atau pengurus lain yang diperiksa sebagai saksi.

“Nantinya kita koordinasikan. Kita dampingi PAC-PAC. Yang diperiksa kan ketua PAC-PAC, Insyallah. Nggak semua, sebagian yang diperiksa,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari tiga kandidat terbaik yang telah diseleksi, satu nama dipastikan sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi dan prinsip meritokrasi. Satu nama yang akan memimpin OPD, merupakan hasil dari hak prerogatigf Bupati Abdul Hamid Wahid.

Kendati belum berani menyampaikan siapa nama-namanya dan kapan pelantikan akan dilaksanakan, bupati menyatakan pengumuman resmi akan disampaikan pada waktu yang tepat.

“Ya, nanti pada gilirannya akan kami umumkan,” ujar Bupati Bondowoso singkat,” pada Senin (26/1/2026) usai mengikuti kegiatan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan semua SPPG se Kabupaten Bondowoso, di Hotel Ijen View.

Saat ditanya terkait kriteria pejabat yang sesuai dengan harapan bupati, Abdul Hamid Wahid, yang karib disapa Ra Hamid ini menyatakan, penentuan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip the right man in the right place serta rekam jejak kinerja.

“Kita memang berusaha mendorong orang yang tepat di tempat yang tepat, right man in the right place. Itu sesuai dengan sistem meritokrasi dalam penataan birokrasi,” kata Ra Hamid didampingi Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i.

Ia menegaskan, penilaian tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan track record, prestasi, serta hasil evaluasi kinerja selama ini.

“Sudah sesuai dengan rekam jejak, prestasinya, kemudian hasil evaluasi. Itu yang jelas kami pertimbangkan,” ujarnya.

Ketika kembali ditegaskan apakah dari tiga kandidat tersebut sudah ada satu nama yang dipilih, Bupati Bondowoso memastikan proses tersebut telah selesai.

“Sudah. Sudah dipilih,” tegasnya.

Bupati juga menambahkan, penataan organisasi yang berkaitan dengan keputusan tersebut telah mulai dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Bondowoso.

“Efek penataannya juga sudah kita lakukan,” pungkas bupati.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mengumumkan hasil seleksi terbuka JPT Pratama Tahun 2025. Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 14/PANSEL-JPTP/BWS/2026 tertanggal 12 Januari 2026.

Pengumuman hasil seleksi disampaikan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 00898/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Bondowoso.

Dalam pengumuman tersebut, Panitia Seleksi menetapkan tiga peserta terbaik untuk masing-masing jabatan yang diseleksi. Seluruh nama yang tercantum merupakan hasil seleksi terbuka yang telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tiga nama peringkat tertinggi yang diumumkan oleh panitia seleksi terbuka meliputi : 

Sekretaris DPRD Bondowoso

1. Agus Winarno
2. I Wayan Wisesa Buwana
3. Rizky Idham Lukmana

Kepala Dinas Kesehatan

1. dr. Arief Sudibyo
2. dr. Lukman Hakim
3. dr. Moch. Jasin

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Dwi Wahyudi
2. Eka Kusuma Astuti
3. Raden Saudia Yourdan Islami T

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Eko Pribadi
2. Kristianto Putro Prasojo
3. Yoyok Jalu Santoso

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

1. Eko Pribadi
2. Henry Kurniawan
3. Hergiar Yuli Pramanto

Kepala BKPSDM

1. Artiantyo Wirjo Utomo
2. Diana Nurbayanti
3. Puspo Pranoto

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1. Azas Suwardi
2. Hergiar Yuli Pramanto
3. Sigit Dwiwahju Banendro

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1. Arif Setyo Raharjo
2. Gede Budiawan
3. Sigit Dwiwahju Banendro

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. I Wayan Wisesa Buwana
2. Teguh Setyo Wijanarko
3. Puspo Pranoto

Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

1. Ansori
2. Gaguk Supindhi Putra
3. Putu Budhi Setiawan

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

1. Abdul Manan
2. Diana Nurbayanti
3. Moh. Hasan Suryadi

Panitia Seleksi menegaskan bahwa urutan nama peserta dalam setiap jabatan disusun berdasarkan abjad dan tidak menunjukkan peringkat nilai akhir seleksi.

Hasil seleksi terbuka JPT Pratama ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kasi Intelijen Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, di Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, Senin (26/1/2026) sore.

Adi Harsanto menjelaskan, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga status L resmi ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.

“Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso telah menetapkan tersangka atas nama inisial L dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Kesra Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang diperuntukkan bagi Lembaga GP Ansor Kabupaten Bondowoso,” ujar Adi.

Menurut Adi, dana hibah tersebut sejatinya dialokasikan untuk pembelian seragam Ansor yang diperuntukkan bagi satu PC, satu PAC, dan sembilan ranting di Kabupaten Bondowoso.

“Namun dalam pelaksanaannya, dana hibah tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya dan disalahgunakan,” jelasnya.

Adi menyebutkan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, nilai dana hibah yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp1,2 miliar, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dengan nilai yang sama.

“Terkait nilai kerugian negara, sementara ini kami perkirakan kurang lebih sebesar Rp1,2 miliar,” ungkapnya.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik Kejari Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 30 orang saksi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana hibah tersebut.

“Saksi yang sudah kami periksa lebih dari 30 orang, dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” kata Adi.

Terhadap tersangka L, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 26 Januari 2026, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Terhadap tersangka, penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini,” tegasnya.

Adi juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini, seiring dengan pengembangan penyidikan yang masih terus berjalan.

“Untuk kemungkinan tersangka lain, saat ini masih dalam proses penyidikan dan akan kami sampaikan perkembangannya lebih lanjut,” ujarnya.

Dalam perkara ini, tersangka L dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan penyesuaian pidana berdasarkan ketentuan KUHP baru, yakni Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Adi Harsanto menegaskan, seiring berlakunya KUHP baru, Kejari Bondowoso menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara, termasuk dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, kami juga membatasi pengambilan dokumentasi dan akan menyediakan foto resmi dari pihak Kejaksaan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dari total 43 dapur SPPG yang telah beroperasi dan melayani sekitar 4 juta penerima manfaat, Bondowoso disebut sebagai daerah yang patut dibanggakan.

Meski demikian, Nanik mengungkap, hingga saat ini baru 15 SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yakni sertifikat wajib sebagai jaminan keamanan pangan. Sementara 28 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan sertifikasi di Dinas Kesehatan setempat.

“Seluruh dapur sudah mendaftar dan saat ini sedang dalam proses. Insyaallah, dengan proses ini, keamanan pangan bisa terjaga dengan baik,” ujar Nanik, usai kegiatan koordinasi dan evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, yayasan, serta mitra, bersama Koordinator Wilayah SPPG, di Ballroom Hotel Ijen View, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, lamanya proses sertifikasi SLHS disebabkan sejumlah tahapan yang harus dilalui. Mulai dari pemeriksaan laboratorium, pelatihan atau kursus penjamah makanan bagi relawan, hingga pengecekan kesesuaian dapur dengan petunjuk teknis (juknis).

“Kalau dapurnya tidak sesuai juknis, harus dilakukan perbaikan. Bahkan bisa saja dibongkar dan dibangun ulang. Itu yang membuat prosesnya cukup panjang,” jelasnya.

Nanik menegaskan, dapur SPPG yang belum mendaftar SLHS akan diberikan tenggat waktu satu bulan. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan pendaftaran, maka dapur akan disuspensi atau ditutup sementara. Sementara untuk dapur yang baru beroperasi, diberikan waktu satu bulan sejak menerima dana dan mulai operasional untuk mendaftarkan SLHS.

“Jika belum mendaftar dalam waktu tersebut, dapur akan ditutup sementara selama satu minggu. Penutupan ini sifatnya sementara, bukan permanen,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan. Ia meminta kepala SPPG wajib berada di dapur, khususnya pada malam hari, untuk memastikan seluruh proses memasak berjalan sesuai standar.

“Keamanan pangan adalah yang utama. Jangan sampai terjadi insiden keracunan atau kecelakaan pangan. Mitra juga tidak boleh lepas tangan,” katanya.

Terkait pengelolaan limbah, Nanik menegaskan setiap dapur SPPG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kepemilikan IPAL menjadi syarat mutlak karena tanpa IPAL, dapur tidak diperkenankan beroperasi dan tidak akan lolos sertifikasi SLHS.

“Kalau tidak punya IPAL, dapur harus ditutup. Ini syarat wajib,” tandasnya.

Menjelang bulan Ramadan, Nanik memastikan program MBG tetap berjalan. Hanya saja, menu akan disesuaikan, kemungkinan berupa menu kering, meski detailnya masih dalam pembahasan.

“Yang jelas, program ini tidak diliburkan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi menegaskan akan melakukan pengecekan dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan limbah SPP.

Khususnya terkait kepemilikan dan fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), agar program strategis nasional MBG ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Penjelasan tadi sudah sangat jelas. Soal IPAL dan pengelolaan limbah, tentu nanti akan kami cek bersama tim dan satuan tugas. Kami ingin memastikan program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat dan tidak berdampak buruk bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 43 dapur SPPG di Bondowoso. Namun demikian, koordinasi terkait pengelolaan limbah dinilai masih perlu diperkuat. 

Pasalnya, meski program ini merupakan kebijakan nasional yang dikelola langsung oleh BGN, dampak yang ditimbulkan di lapangan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Programnya dari pusat, BGN langsung. Tapi kalau ada persoalan di daerah, yang kena tetap bupati dan pemerintah daerah. Itu faktanya,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini komunikasi terkait pengelolaan limbah bukan berarti tidak ada sama sekali, namun masih membutuhkan regulasi yang lebih tegas dan rinci. Selama ini, standar operasional prosedur (SOP) lebih banyak berfokus pada proses memasak dan penyajian makanan.

“Padahal yang dibutuhkan hari ini bukan hanya soal prosedur memasak, tapi juga bagaimana limbahnya dikelola dengan benar,” katanya.

Ia menilai, keberadaan regulasi seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BGN, serta para pengelola dapur SPPG.

“Ini akan semakin memperjelas peran dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BGN, kabupaten, dan kepala-kepala SPPG, agar dapur SPPG benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan dampak yang tidak baik, termasuk soal limbah,” jelasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut disampaikan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, usai mengikuti kegiatan koordinasi dan evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kasatpel, yayasan, serta mitra, bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Ballroom Hotel Ijen View, Senin (26/1/2026).

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menjelaskan, sejumlah item yang sebelumnya menjadi permasalahan kini tengah diakomodasi dan diperbaiki secara bertahap. 

Perbaikan tersebut tidak hanya menyasar aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh fungsi layanan, mekanisme pelaporan, serta sistem evaluasi yang kini dinilai jauh lebih baik.

“Permasalahan yang kemarin muncul, sekarang berusaha kita akomodasi dan diperbaiki. Tidak hanya siswa yang mendapatkan manfaat, tetapi juga guru. Mekanisme pelaporan dan evaluasi juga sudah jauh diperbaiki, dan ini berlaku secara nasional di seluruh Indonesia,” ujar bupati.

Bupati yang karib disapa Ra Hamid ini juga menegaskan, peran pemerintah dalam program ini salah satunya adalah memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan. Meski tidak dilakukan secara langsung, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan skema ekonomi sirkular agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah sudah diberi peran dalam peraturan presiden terbaru yang menjadi landasan kebijakan ini. Kita akan coba optimalkan agar ekonomi sirkular di daerah bisa berjalan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.

Dalam sektor pertanian dan pangan, Bupati juga menekankan pentingnya memprioritaskan sumber daya lokal. Menurutnya, kebutuhan bahan makanan seperti sayur-mayur, daging, telur, dan komoditas lainnya idealnya dipenuhi dari wilayah sekitar sebelum mengambil pasokan dari luar daerah.

“Kalau bisa, kita dorong dulu dari sekitar Bondowoso. Baru kalau tidak mencukupi, kita ambil dari luar,” tegasnya.

Terkait keterlibatan pelaku UMKM, Ra Hamid mengakui bahwa saat ini peran UMKM masih belum optimal karena program masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Dari total potensi yang ada, baru sekitar separuh yang terlibat aktif.

“Dari 95 proyeksi, baru sekitar 43 atau kurang lebih 50 persen SPPG yang sudah beroperasi. Selama ini pola suplai dari daerah memang belum tertata dan terorganisasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak SPPG di Kabupaten Bondowoso untuk berkontribusi dalam sektor sosial, yang memberikan dampak positif pada pelayanan dasar masyarakat. 

“Saya juga menekankan pentingnya kepedulian sosial. Para mitra diharapkan dapat membantu lingkungan sekitar, misalnya sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas seperti toilet, bangunan rusak, atau akses air yang tidak layak. Harus ada tanggung jawab sosial,” tegasnya.

Bahkan, dirinya menegaskan soal keuntungan yang telah didapat oleh SPPG yang dinilai sudah cukup, tanpa harus mengurangi penyajian menu pada MBG, yang telah ditetapkan oleh BGN.

“Terkait penyajian menu, tidak boleh ada pengurangan. Untuk penerima manfaat kelas 3 ke atas, alokasi menu senilai Rp10.000 per siswa, sedangkan untuk kelas 3 ke bawah sebesar Rp8.000. Menu harus disajikan sesuai ketentuan agar kualitas makanan tetap terjaga,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua Yayasan GSN, Nanik S. Deyang, menjelaskan, becak listrik yang diberikan memiliki spesifikasi daya rendah dan ramah bagi rumah tangga penerima. Daya listrik yang dibutuhkan tidak sampai 450 watt, sehingga masih dapat digunakan di rumah dengan kapasitas listrik terbatas.

“Spesifikasinya ini listriknya tidak sampai 450 watt. Jadi kalau pun terpaksa di rumah harus menambah daya, itu hanya sebentar,” ujar Nanik, Ahad (25/1/2026).

Ia menyebutkan, ketahanan baterai becak listrik tersebut berkisar enam hingga tujuh jam, tergantung beban muatan yang digunakan. Semakin berat muatan, maka daya tahan baterai akan berkurang.

“Kalau muatannya berat tentu lebih cepat habis. Tapi kalau muatannya tidak terlalu berat, bisa dipakai lebih lama,” jelasnya, saat dikonfirmasi di Pendopo Raden Bagus Assra Bondowoso.

Nanik juga mengungkapkan, harga satu unit becak listrik tersebut mencapai Rp22 juta. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan seri awal yang dibanderol Rp15 juta, karena adanya penyesuaian spesifikasi.

“Yang dulu spek pertama itu Rp15 juta, yang buat PT LEN. Sekarang PT Pindad sudah di-adjust jadi lebih kuat, bannya juga lebih besar, sehingga harganya Rp22 juta per unit,” terangnya.

Untuk penyaluran di Bondowoso, Yayasan GSN mendistribusikan sebanyak 200 unit becak listrik dengan total nilai bantuan mencapai Rp4,4 miliar. Seluruh bantuan tersebut diberikan secara gratis kepada penerima.

“Yang kami bawa ke Bondowoso ini totalnya 200 unit, nilainya Rp4,4 miliar, dan ini diberikan gratis,” tegas Nanik.

Meski demikian, Nanik menekankan adanya sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh penerima bantuan. Becak listrik tersebut tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan, disewakan, maupun dimodifikasi di luar spesifikasi standar yang telah ditetapkan.

“Becak listrik ini tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan ke orang lain, tidak boleh disewakan, dan tidak boleh dimodifikasi. Bantuan ini murni untuk membantu mobilitas penerima, khususnya para lansia,” tegasnya.

Selain itu, penerima juga diwajibkan merawat kendaraan dengan baik dan menggunakannya sesuai peruntukan.

"Untuk perlengkapan keselamatan, helm tidak termasuk dalam paket bantuan dan harus disediakan secara mandiri oleh penerima," imbuh Nanik.

Bantuan becak listrik dari Yayasan GSN ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian lansia serta membantu aktivitas ekonomi ringan tanpa membebani penerima secara finansial. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut Setyo Budi, bantuan becak listrik merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari kepedulian terhadap pengemudi becak sebagai kelompok pekerja informal yang rentan. Program ini, kata dia, diharapkan mampu meringankan beban kerja sekaligus meningkatkan perekonomian para pengemudi becak.

“Intinya bantuan ini untuk membantu pengemudi becak, terutama yang sudah lansia. Harapan kami, dengan adanya becak listrik ini, mereka bisa bekerja lebih ringan dan penghasilannya meningkat,” ujar Setyo Budi, menyikapi pendistribusian becak listrik di Bondowoso.

Ia menambahkan, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada penyaluran unit becak listrik, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung, terutama fasilitas pengisian daya atau charger.

Setyo Budi menyebut, sebagaimana arahan dari Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan titik-titik charger di berbagai lokasi.

“Becak listrik ini tentu membutuhkan charger. Saat ini fasilitas pengisian daya memang masih banyak tersedia di wilayah perkotaan. Nantinya, daerah pedesaan dan kecamatan juga harus mulai diperhatikan,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso ini juga mengakui belum seluruh wilayah memiliki fasilitas pengisian daya yang memadai. Namun hal tersebut menjadi catatan penting untuk pengembangan program lanjutan agar manfaat becak listrik bisa dirasakan lebih luas.

"Fasilitas pendukung tetap akan mengikuti kebijakan dan program pemerintah. Partai Gerindra, siap berkoordinasi dan mendukung ketika ada arahan lanjutan terkait penyediaan infrastruktur penunjang becak listrik di Bondowoso," tukasnya.

Selain itu, Setyo Budi juga berpesan kepada para penerima bantuan agar becak listrik dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Perawatan yang optimal dinilai penting agar becak listrik dapat digunakan dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan kendala teknis di kemudian hari.

“Kalau dirawat dengan baik, tentu pengemudi becak tidak akan kesulitan ketika terjadi kerusakan. Harapan kami, becak listrik ini benar-benar menjadi solusi ekonomi bagi para pengemudi becak,” harapnya. 

Sementara itu, Cung Slamet (76), warga Dusun Bunder RT 11 RW 4 Desa Pancoran mengaku sangat senang mendapat bantuan becak listrik dari presiden. Usianya yang tidak lagi muda, membuatnya sadar, jika mengayuh becak menjadi beban yang semakin berat.

Bahkan, tak jarang becak tuanya yang berkarat sering kali tak mampu ia kayuh saat di jalan yang menanjak. Ia harus turun dan mendorongnya dengan sekuat tenaga, demi mencari nafkah dan mengais rupiah.

"Awalnya becak saya sering ditabrak motor, sudah sering diperbaiki dan tetap saya gunakan untuk mengangkut orang, barang dan mencari rumput untuk pakan ternak. Dengan bantuan becak listrik ini, tentunya beban mengayuh becak tidak lagi berat," ungkapnya.

Dirinya pun memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah tersentuh hatinya, dengan menggunakan uang pribadinya memberikan bantuan kepada warga miskin dan pengayuh becak lanjut usia di seluruh Indonesia, khususnya di Bumi Ki Ronggo.

"Terima kasih pak Presiden. Ini sangat membantu kami dalam mencari nafkah," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, berdiri di hadapan para pengemudi becak dengan nada suara tenang namun sarat makna. Bagi orang nomor satu di Bondowoso itu, bantuan becak listrik bukan sekadar soal kendaraan, melainkan tentang keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang selama ini menggerakkan denyut ekonomi lokal.

“Pengemudi becak adalah bagian penting dari kehidupan kota ini. Mereka bukan hanya mengantar penumpang, tapi juga menghidupi keluarga dan menjaga roda ekonomi tetap berputar,” ujar Bupati Abdul Hamid Wahid sebelum menaiki becak listrik berkeliling Alun-alun Ki Ronggo.

Ia menegaskan, pendistribusian becak listrik merupakan wujud nyata visi Presiden Republik Indonesia dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Negara, kata dia, hadir langsung menyentuh masyarakat di sektor informal, sekaligus mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.

Di hadapan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional RI, Nanik S. Deyang, jajaran Forkopimda, serta para penerima bantuan, Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra Hamid ini menyampaikan apresiasi atas program nasional tersebut.

Menurutnya, becak listrik menjadi simbol perubahan, dari kerja berat yang mengandalkan tenaga fisik, menuju alat transportasi rakyat yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.

“Program ini bukan hanya membantu pengemudi becak meringankan beban kerja, tapi juga ikut mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bondowoso ingin ikut ambil bagian dalam agenda transportasi hijau nasional,” ucapnya.

Lebih jauh, Ra Hamid menjelaskan, becak listrik akan diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah, seperti city tour dan Bondowoso heritage. Ia berharap, kendaraan ramah lingkungan itu dapat menjadi wajah baru transportasi rakyat sekaligus memperkuat citra Bondowoso sebagai daerah yang peduli terhadap energi bersih.

Di sela sambutannya, Bupati juga menyampaikan pesan sederhana namun penuh empati kepada para penerima bantuan. Ia meminta agar becak listrik dijaga dengan baik, digunakan secara tertib, dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Semoga becak listrik ini membawa rezeki yang lebih baik, membuat kerja panjenengan semua lebih ringan, dan menjadikan Bondowoso semakin bersih serta sehat,” tuturnya.

Nada empati juga disampaikan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S. Deyang, yang hadir langsung dalam acara tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa bantuan becak listrik ini merupakan inisiatif pribadi Presiden Prabowo Subianto, yang lahir dari kepedulian dan kecintaannya kepada para pengemudi becak sebagai bagian dari rakyat kecil.

“Bantuan ini berasal dari perhatian langsung dari Presiden kepada para pengemudi becak. Beliau sangat menghargai kerja keras panjenengan semua,” kata Nanik yang datang ke pendopo bupati pukul 15.00 WIB, terlambat sekira 4 jam dari jadwal yang diagendakan pada pukul 11.00 WIB.

Ia menyebutkan, nilai satu unit becak listrik mencapai Rp22 juta, sehingga para penerima diminta menjaga dan mengelola bantuan tersebut dengan baik. Nanik juga menegaskan agar becak listrik tidak diperjualbelikan, melainkan dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

“Saya berharap becak listrik ini menjadi angkutan andalan sekaligus sarana pengentasan kemiskinan di Bondowoso,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aparat kepolisian, BPBD, TNI, serta relawan bersinergi melakukan penanganan cepat untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Patroli Polres Bondowoso dan Penanganan Cepat Pohon Tumbang

Satuan Samapta Polres Bondowoso melaksanakan patroli rutin dengan fokus respons cepat terhadap laporan pohon tumbang di berbagai titik di Kota Bondowoso. Patroli dimulai pukul 08.00 WIB dan dipimpin Aipda Dedy Muniwanto bersama Bripda Ibnu Hamdani.

Beberapa lokasi terdampak antara lain:

• Jalan A. Yani tepat di depan Rumah Makan Lestari

• Kawasan Stadion Magenda

• Rumah warga Pak Oni di belakang Pasar Ikan Kelurahan Kotakulon

• Rumah warga Pak Madi di Jalan Pelita

Setibanya di lokasi, personel Polres segera mensterilkan area, melakukan pengaturan lalu lintas, dan menyampaikan imbauan humanis kepada warga.

"Patroli tidak hanya menangani bahaya fisik, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat selalu waspada terhadap pohon rawan tumbang, terutama saat cuaca ekstrem," kata Kasat Samapta Polres Bondowoso AKP Willian Yustaf.

“Kehadiran polisi di lapangan adalah wujud nyata komitmen Polres dalam melindungi masyarakat. Sinergi dengan warga sangat penting untuk menciptakan Bondowoso yang aman dan nyaman,” tambahnya.

Pohon Besar Roboh Timpa Rumah dan Toko

Sebuah pohon besar jenis Glodokan Kembang dengan diameter sekitar satu meter tumbang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dabasah, sekitar pukul 08.30 WIB.

Pohon menimpa rumah dan toko milik warga, Adi Sugiono, yang menyebut pohon roboh karena usia tua dan terpaan angin kencang.

“Ini faktor umur, sudah tua. Untung saat kejadian tidak ada penghuni, jadi tidak ada korban jiwa,” jelas Adi. Meskipun selamat, bangunan mengalami kerusakan cukup parah.

BPBD Bondowoso: Koordinasi Cepat dan Imbauan Keselamatan

Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Logistik BPBD Bondowoso, Tugas Riski Bahana, menyatakan bahwa pohon tumbang terjadi di berbagai titik lain, termasuk Jembatan SPMA Kecamatan Tegal Ampel, Desa Kapuran Kecamatan Wonosari, Desa Selolembu Kecamatan Curahdami, serta depan Kantor KUA Kecamatan Wringin.

BPBD membagi tim untuk penanganan di semua titik terdampak dan berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Yuliono Triandana, mencatat 13 pohon tumbang terjadi dalam sehari. Dirinya menekankan pentingnya kewaspadaan warga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, terutama saat melintas di jalan raya ketika angin kencang dan hujan deras. Jangan ragu melaporkan pohon atau benda lain yang berpotensi membahayakan. Keselamatan Anda adalah prioritas kami,” imbaunya.

Ia menambahkan, peran serta warga dalam menjaga lingkungan dan melaporkan potensi bahaya membuat proses evakuasi lebih cepat dan aman.

Warga Diharapkan Tetap Waspada

Cuaca ekstrem memang sulit diprediksi, tetapi kesiapsiagaan dan sinergi antara aparat dan masyarakat dapat meminimalkan risiko. Kejadian pohon tumbang ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrem bisa terjadi kapan saja, dan keselamatan selalu harus diutamakan.

BPBD dan Polres Bondowoso memastikan tim tetap siaga di lapangan, siap mengevakuasi dan mensterilkan lokasi berbahaya agar aktivitas warga tetap aman dan lancar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban, Adi Yanto (45), warga Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, ditemukan tidak bernyawa mengambang di Dam Sampean Baru, Sabtu (24/1/2026) pagi.

Pencarian melibatkan berbagai pihak, termasuk Polres Bondowoso, BPBD Kabupaten Bondowoso, TNI, Basarnas, PMI, serta relawan setempat. 

Jenazah korban ditemukan mengambang di area Bendungan Sampean Baru, Kecamatan Tapen, sekira pukul 09.15 WIB. Kapolsek Taman Krocok, IPDA Agus Hariadi, menjelaskan, korban sebelumnya dilaporkan hanyut saat menyeberangi sungai pada Kamis (22/1/2026).

“Pencarian dilakukan secara maksimal dengan melibatkan unsur TNI, BPBD, Basarnas, PMI, relawan, serta masyarakat setempat hingga akhirnya korban berhasil ditemukan,” jelasnya.

Kapolres Bondowoso, AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim gabungan.

“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh personel Polri, TNI, BPBD, Basarnas, PMI, relawan, dan masyarakat yang telah bersinergi dalam proses pencarian korban. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam penanganan musibah kemanusiaan,” ujarnya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika debit air tinggi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil risiko saat menyeberangi sungai dan selalu mengutamakan keselamatan, guna mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari,” tegasnya.

Setelah ditemukan, korban dievakuasi oleh tim gabungan menggunakan ambulans PMI dan dibawa ke rumah duka di Desa Gentong. Keluarga menerima musibah ini dan menolak dilakukan autopsi.

Polres Bondowoso menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi darurat, serta siap bersinergi dengan seluruh unsur terkait demi keselamatan dan kemanusiaan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelakasana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menambahkan, kondisi medan sungai yang cukup deras membuat proses pencarian berlangsung sulit dan menuntut kehati-hatian tinggi.

“Kami mengimbau warga selalu waspada terhadap arus sungai, terutama saat musim hujan seperti sekarang ini,” tambahnya.

Keluarga korban yang menunggu di lokasi pun terlihat tak kuasa menahan duka. Meski sedih, mereka mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pencarian. Hingga berita ini ditulis, kondisi wilayah sekitar Sungai Sampean Baru terpantau aman dan cuaca cerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso dan Situbondo, Drs. Slamet Riyadi, sebagai bagian dari program Bantuan Revitalisasi Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kehadiran Digital Learning Hub menjadi simbol keseriusan SMKN 1 Bondowoso dalam menjawab tantangan pendidikan di era digital.

“Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk mewujudkan pembelajaran era digital yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi. Dengan ilmu, teknologi bisa menguasai dunia, dengan seni semuanya lebih indah, dan dengan akhlak semuanya menjadi mulia,” ujar Slamet Riyadi dikutip dari akun youtube SMKN 1 Bondowoso, pada Sabtu (24/1/2026).

Selain itu, Slamet Riyadi juga menyampaikan, peringatan Dies Natalis ke-59 SMKN 1 Bondowoso yang dierpingati setiap tanggal 1 Januari, menjadi momentum refleksi bagi sekolah vokasi yang telah berdiri hampir enam dekade tersebut. Dalam kesempatan itu, pihak sekolah menyampaikan bahwa di usia ke-59, SMKN 1 Bondowoso dinilai semakin matang dan mampu memberikan dampak nyata bagi peserta didik.

"Khusus untuk siswa kelas XII, sekolah melaporkan sebanyak 21 siswa telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan, sementara siswa lainnya masih menjalani proses penempatan melalui program praktik kerja lapangan (PKL). Capaian ini menjadi indikator peran SMKN 1 Bondowoso dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja dan memiliki daya saing," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Bondowoso, Asyik Sulaiman, menjelaskan, Digital Learning Hub dirancang sebagai pusat ekosistem pembelajaran digital yang dinamis, fleksibel, dan terintegrasi. Tujuannya untuk memudahkan akses terhadap materi edukasi, pelatihan, serta pengembangan kompetensi kapan saja dan di mana saja.

“Platform ini mendukung transformasi digital dengan menyediakan sumber daya yang komprehensif, interaktif, dan terpersonalisasi, tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga pendidik dan profesional,” kata Asyik Sulaiman saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).

Ia menegaskan, pendidikan saat ini membutuhkan dukungan lintas sektor, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pusat pembelajaran dan pusat sumber daya (resources center) seperti Digital Learning Hub dinilai menjadi penopang penting bagi pelajar yang ingin mendalami keterampilan digital secara berkelanjutan.

"Digital Learning Hub di SMKN 1 Bondowoso menyediakan akses ke berbagai materi edukasi, kursus teknologi informasi, hingga pengembangan keterampilan digital. Fasilitas ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan keterampilan digital (digital skills gap) melalui pelatihan di bidang kecerdasan buatan (AI), keamanan siber (cybersecurity), hingga pengkodean (coding)," jelasnya.

Soal peringatan Dies Natalis ke-59 SMKN 1 Bondowoso, Asyik Sulaiman menegaskan, kali ini puncak peringatan digelar dengan sederhana, khidmat dan meriah berkat dukungan berbagai pihak. Asyik Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada panitia, para guru, serta para sponsor yang telah mendukung penuh rangkaian kegiatan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah sponsor, di antaranya Triastur and Travel, Bank Jatim, A3 Bondowoso, Penerbit Airlangga, FN Toys, KDS Bondowoso, High Fresh, Bisnet, serta pihak-pihak lain yang turut berkontribusi. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah agenda yang padat.

"Mengusung tema 'Sinergi Warna Harmoni Prestasi', SMKN 1 Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus berprestasi dan mencetak generasi unggul. Kehadiran Digital Learning Hub ini, diharapkan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan teknologi di masa depan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keputusan pembatalan diambil demi menjaga kondusivitas pelaksanaan tes sekaligus memastikan integritas proses rekrutmen tetap terjaga di tengah sorotan peserta dan masyarakat.

Camat Tenggarang, Deni Dwi Prihandoko, menyampaikan, keputusan tersebut diambil secara spontan setelah diketahui adanya kesalahan fatal dalam mekanisme ujian.

Dirinya mengungkap, lembar soal yang seharusnya menjadi pegangan resmi panitia untuk keperluan koreksi, justru berada di tangan salah seorang peserta ujian.

“Ini murni kelalaian panitia rekrutmen. Lembar soal yang seharusnya menjadi pegangan panitia untuk mengoreksi hasil ujian, justru berada di tangan peserta. Kondisi ini jelas tidak bisa ditoleransi,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Deni menilai, jika pelaksanaan tes tetap dipaksakan, situasi tersebut berpotensi memicu polemik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil seleksi. Oleh sebab itu, demi menjamin objektivitas dan rasa keadilan bagi seluruh peserta, pihak kecamatan memutuskan untuk membatalkan dan mengundur tes hingga kondisi benar-benar memungkinkan.

“Secara spontan saya sampaikan bahwa tes ini kita batalkan dan kita undur. Tidak mungkin kita paksakan dilanjutkan dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Deni menegaskan, pihak Kecamatan Tenggarang akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap panitia rekrutmen yang dinilai lalai menjalankan tugasnya.

“Nanti akan kita koordinasikan dengan DPMD, apakah panitia ini masih bisa dipertahankan dengan revisi aturan, atau justru perlu dilakukan penggantian panitia secara keseluruhan,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses rekrutmen perangkat desa harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dilaksanakan secara profesional, serta bebas dari kesalahan administratif yang berpotensi merugikan peserta dan mencoreng kepercayaan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa seleksi perangkat desa benar-benar bersih, adil, dan transparan. Kesalahan seperti ini tidak boleh terulang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diketahui bernama Adi Yanto (45), warga Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Sejak dilaporkan hilang, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, serta sejumlah relawan terus melakukan upaya pencarian secara intensif meski dihadapkan pada kondisi medan yang tidak mudah.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menjelaskan, pencarian dilakukan mulai dari titik awal yang diduga sebagai lokasi kejadian hingga Dam 2 Sungai Sampean Baru. Metode yang digunakan yakni penyisiran di sepanjang bantaran sungai, mengingat derasnya arus air.

“Pencarian kemarin dilakukan hingga pukul 17.00 WIB, namun terpaksa dihentikan karena hujan. Hari ini kembali dilanjutkan dengan dukungan tim SAR dari Jember dan Banyuwangi,” ujar AKBP Aryo saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, saat ini tim masih menunggu kedatangan tim Bosamba, yang dinilai memiliki pemahaman lebih mendalam terkait karakter dan kondisi Sungai Sampean Baru. Tim tersebut akan berperan sebagai pemandu sekaligus sweeper sebelum pencarian dilanjutkan menggunakan perahu.

“Arus sungai cukup deras dan kontur batuan di dasar sungai cukup berbahaya. Keselamatan personel menjadi prioritas utama, sehingga kami menunggu tim Bosamba untuk memastikan teknis pencarian,” jelasnya.

Sementara itu, sejak pagi hari, tim gabungan bersama relawan serta anggota TNI-Polri dari Polsek dan Koramil Taman Krocok telah kembali menyisir bantaran sungai dengan berjalan kaki. Namun, pencarian sementara dihentikan sembari menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan tim SAR dan Bosamba.

Di tengah upaya pencarian tersebut, keluarga korban dan warga setempat turut terlibat aktif. Sebagai warga asli sekitar sungai, keluarga korban dinilai memahami sejumlah titik yang kerap dilalui masyarakat, sehingga informasi yang mereka berikan menjadi bagian penting dalam proses pencarian.

“Kami di sini saling bersinergi dan berkolaborasi. Tujuan kami satu, membantu mengevakuasi korban dan berharap bisa segera ditemukan,” tandas AKBP Aryo.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, memastikan kondisi wilayah Kabupaten Bondowoso secara umum terpantau dalam keadaan aman dan terkendali.

"Saa ini situasi dan kondisi wilayah Bondowoso terpantau aman dan terkendali. Cuaca di Kecamatan Taman Krocok dan sekitarnya saat ini berawan, namun korban masih belum ditemukan,” ujar Kristianto.

Ia menyampaikan, pencarian pada hari ini dihentikan sementara pada pukul 15.00 WIB. Penghentian tersebut dilakukan untuk kepentingan evaluasi dan koordinasi lanjutan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian.

“Pencarian hari ini kami hentikan pukul 15.00 WIB. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah dan strategi pencarian berikutnya,” jelasnya.

Kristianto menambahkan, operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada Sabtu (24/1/2026) pukul 08.00 WIB, yang diawali dengan apel kesiapsiagaan seluruh personel sebelum turun ke lapangan.

“Besok pagi operasi SAR akan dilanjutkan. Akan ada penambahan personel dari Relawan SAR OPA sebanyak lima orang dan Relawan SAR FAJI Jember lima orang,” terangnya.

Dalam operasi lanjutan tersebut, Tim SAR Gabungan akan dibagi menjadi dua SRU guna memperluas jangkauan pencarian.

“SRU 1 akan menyisir dari titik awal penyisiran, sedangkan SRU 2 akan melakukan penyisiran dari arah Dam Sampean Baru. Kami berharap dengan pembagian ini pencarian bisa lebih efektif,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tanpa disadari para penghuni kos, aksi pencurian dua unit sepeda motor telah terjadi beberapa jam sebelumnya, tepatnya pada Kamis (22/1/2026) dini hari sekira pukul 03.55 WIB. Peristiwa tersebut terekam jelas kamera CCTV yang terpasang di area kos.

Dalam rekaman itu, tampak seorang pria mengenakan hoodie, celana pendek, dan masker masuk ke area kos dengan gerak-gerik mencurigakan. Pelaku terlihat beberapa kali mengamati situasi sekitar, bahkan menoleh ke arah pintu bagian dalam kos untuk memastikan kondisi benar-benar sepi dan para penghuni masih terlelap tidur.

Setelah merasa aman, pelaku mulai mengutak-atik setir sepeda motor Honda Vario hitam bernopol P 5007 A. Tak butuh waktu lama, motor tersebut berhasil dibawa keluar dengan cara dituntun perlahan agar tak menimbulkan suara mencurigakan.

Aksi pelaku tak berhenti di situ. Sekitar dua menit berselang, pada pukul 03.57 WIB, pria tersebut kembali ke lokasi. Dengan metode yang sama, ia menggondol sepeda motor kedua, Honda Beat Street bernopol P 6878 AZ, milik penghuni kos lainnya.

Rofika mengaku baru menyadari motornya hilang sekira pukul 06.00 WIB saat hendak berangkat kerja.
“Baru tahu motor hilang pas pagi mau berangkat kerja,” ujarnya dengan nada pasrah, saat dikonfirmasi pada Jumat (23/1/2026).

Kehilangan sepeda motor bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga menyulitkan aktivitas para korban yang menggantungkan mobilitas sehari-hari pada kendaraan tersebut.

Atas kejadian ini, kedua korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polres Bondowoso. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri rekaman CCTV guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku.

"Saya sudah melapor ke polisi. Kami berharap pelaku segera tertangkap dan sepeda motor kami bisa kembali, agar aktivitas dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan normal seperti sediakala," harapnya.

Laporan pencurian sepeda motor tersebut dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto.

"Benar, sudah ada laporan ke Polres Bondowoso," tandasnya singkat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menyampaikan, pencarian melibatkan BPBD Bondowoso, Basarnas Jember dan Banyuwangi, TNI-Polri, pemerintah desa, relawan SAR, serta warga setempat.

“Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran Sungai Sampean dari titik awal hingga Dam Sampean Baru menggunakan perahu rafting,” kata Kristianto.

Ia menjelaskan, operasi pencarian hari pertama dimulai pukul 12.17 WIB dan dihentikan sementara pada pukul 15.00 WIB. Selain penyisiran sungai, tim juga memetakan titik-titik yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas dan menyeberang sungai.

Terkait kendala, Kristianto menyebutkan tidak ada hambatan teknis yang berarti selama proses pencarian. Kondisi cuaca di wilayah Kecamatan Taman Krocok terpantau berawan dan relatif aman.

“Secara umum kendala nihil. Namun karena luasnya area pencarian dan derasnya arus sungai, pencarian membutuhkan waktu dan kehati-hatian ekstra,” ujarnya.

Kristianto menegaskan, operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada Sabtu (24/1/2026) pagi dengan penambahan personel dan pembagian sektor pencarian.

“Tim SAR gabungan akan dibagi menjadi dua SRU untuk memperluas area penyisiran. Kami juga menambah personel dari relawan SAR OPA dan FAJI Jember,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, korban diketahui bernama Adi Yanto alias Pak Linda (45), warga Dusun Tajjan, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura. Korban dilaporkan hilang sejak Kamis (22/1/2026).

Berdasarkan keterangan keluarga, korban datang ke Bondowoso untuk mengunjungi orang tua dan anaknya yang tinggal di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Pada Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB, korban berpamitan pergi ke sawah menyusul menantunya di wilayah Kecamatan Tapen.

Korban diduga menempuh perjalanan dengan cara berenang mengikuti aliran Sungai Sampean Baru. Namun hingga siang hari, korban tidak kunjung tiba di lokasi sawah. Setelah dilakukan pencarian mandiri oleh keluarga dan warga sekitar, kejadian tersebut dilaporkan ke BPBD Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kesalahpahaman sering muncul karena Influenza B kerap dianggap sebagai flu ringan. Akibatnya, penanganan pun terlambat dilakukan. Padahal, jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama pada kelompok rentan.

Influenza B merupakan penyakit flu musiman yang disebabkan oleh virus influenza tipe B. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan mudah menular melalui percikan droplet saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Kasus Influenza B umumnya meningkat saat musim hujan atau ketika kondisi cuaca tidak stabil.

Gejala Influenza B biasanya muncul secara tiba-tiba. Penderitanya dapat mengalami demam tinggi, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot, tenggorokan terasa tidak nyaman, serta tubuh terasa sangat lemas. Pada sebagian orang, keluhan ini bisa berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kelompok yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta individu dengan daya tahan tubuh rendah atau memiliki penyakit penyerta seperti asma, diabetes, dan HIV. Pada kelompok ini, Influenza B berisiko menimbulkan komplikasi serius, salah satunya pneumonia.

Untuk menurunkan risiko tertular Influenza B, masyarakat dianjurkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai, serta menjaga daya tahan tubuh melalui istirahat yang cukup dan asupan gizi seimbang.

Selain itu, menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang flu, mengonsumsi suplemen penunjang imunitas seperti vitamin C dan vitamin D sesuai kebutuhan, serta mendapatkan vaksinasi influenza juga menjadi upaya pencegahan yang efektif.

Meski Influenza B tergolong penyakit yang mudah menular, sebagian besar kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, jika gejala yang dialami terasa berat atau tidak menunjukkan perbaikan, masyarakat disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Penanganan sejak dini penting untuk mencegah kondisi semakin memburuk. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : instagram @alodokter_id

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari, mengatakan, pembahasan evaluasi kinerja PDAM tahun 2025 akan dijadwalkan secara khusus. Sementara itu, memasuki awal tahun 2026, sejumlah langkah strategis perlu segera dilakukan seiring telah ditetapkannya APBD dan dimulainya pelaksanaan program kerja.

“Anggaran sudah ditetapkan, kegiatan sudah mulai berjalan. Sekarang yang kita ikuti adalah langkah awal apa yang dilakukan PDAM untuk start tahun ini dan proyeksinya ke depan,” ujar Tohari saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).

Salah satu perhatian utama Komisi I adalah penyusutan jumlah pelanggan PDAM. Menurut Tohari, fenomena pelanggan yang mengundurkan diri menjadi bahan evaluasi serius karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan daerah.

“Kenapa ada pelanggan yang mengundurkan diri, ini yang kita dalami. Ternyata sebagian karena adanya layanan air bersih di luar PDAM,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, layanan air alternatif tersebut dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari pengusaha, kelompok masyarakat, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah layanan PDAM. Kondisi ini dinilai perlu ditata ulang agar tidak mematikan eksistensi PDAM.

“Nantinya, perlu ada penataan dan literasi yang jelas, agar PDAM tidak terus ditinggalkan pelanggannya,” tegas Tohari.

Selain faktor persaingan layanan, Komisi I juga menyoroti persoalan tarif PDAM. Beban tarif yang dinilai cukup berat oleh sebagian pelanggan turut menjadi penyebab berkurangnya jumlah pengguna layanan.

“Tarif juga sempat kita diskusikan. Ada beban yang dirasakan pelanggan, ini tentu harus dievaluasi,” katanya.

Tohari mengingatkan, jika jumlah pelanggan terus menyusut tanpa diimbangi perbaikan manajemen dan penambahan pelanggan baru, maka PDAM berpotensi mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

“Kalau pelanggan menyusut dan manajemennya berjalan biasa-biasa saja, ya tinggal menunggu PDAM ini habis,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tohari juga menyinggung proses perubahan status PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Peraturan Daerah (Perda) perubahan status tersebut telah disepakati DPRD dan saat ini tengah difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

“Insyaallah proses fasilitasi sudah hampir selesai. Kita masih menunggu satu Perda lagi, yakni tentang penyertaan modal,” jelas politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini.

Rancangan Perda (Raperda) penyertaan modal tersebut direncanakan mulai dibahas pada Februari 2026. Komisi I berharap pembahasannya dapat berjalan cepat agar penguatan modal dan manajemen Perumda Air Minum Bondowoso segera terealisasi.

“Mudah-mudahan bulan depan sudah masuk dan tidak lama dibahas, sehingga penguatan Perumda bisa segera dijalankan,” pungkas Tohari. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikan Fathur Rozi saat menghadiri penanaman sekitar 2.000 bibit pohon di kawasan aliran sungai Desa Gunungsari. Ribuan bibit tersebut bersumber dari Perhutani, Balai Desa Jatim, dan BPBD Bondowoso.

“Semangat kegiatan ini bukan hanya menanam untuk hari ini, tetapi sebagai investasi kehidupan ke depan. Yang paling penting adalah membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat agar terlibat aktif menjaga lingkungan,” tegas Fathur Rozi.

Ia menilai, nilai lebih dari kegiatan tersebut terletak pada keterlibatan lintas sektor. Gerakan tanam pohon melibatkan BPBD, Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah desa, komunitas Bondol Bondowoso, PMI, Pramuka, hingga relawan siaga bencana.

“Ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa pelestarian hutan dan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.

Fathur Rozi menjelaskan, secara geografis Bondowoso memiliki potensi kerawanan bencana, khususnya banjir. Desa Gunungsari sendiri tercatat mengalami banjir sebanyak dua kali dalam setahun terakhir.

“Karena itu, kita tidak berbicara hasil hari ini. Bibit yang ditanam masih kecil dan membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah keberlanjutan dan perawatannya,” katanya.

Ia memastikan, BPBD bersama Pemerintah Desa Gunungsari dan masyarakat setempat akan melakukan pemantauan serta perawatan secara berkala agar bibit pohon dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat ekologis.

“Menanam lalu ditinggal hingga mati tidak ada artinya. Harus ada perawatan dan pengawasan periodik,” imbuhnya.

Sekda juga menambahkan, gerakan penanaman pohon telah dilakukan di sejumlah wilayah lain di Bondowoso, salah satunya di Desa Sumber Salak. Jenis pohon yang ditanam pun beragam, mulai dari pohon tegakan hingga pohon buah.

“Prinsipnya, pohon yang mampu menyerap air, menahan tanah, dan memberi manfaat jangka panjang bagi lingkungan,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menyatakan, penanaman pohon merupakan bagian penting dari upaya mitigasi bencana, terutama banjir dan tanah longsor di daerah rawan.

“Akar pohon berfungsi menahan struktur tanah, menyerap air, serta mengurangi potensi longsor dan banjir,” jelas Kristianto.

Ia berharap, kegiatan tersebut tidak berhenti di Desa Gunungsari, tetapi dapat menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Bondowoso.

“Ini adalah investasi kehidupan dan keselamatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana secara berkelanjutan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa ini bermula saat korban berpamitan kepada keluarga sekitar pukul 07.00 WIB untuk menuju sawah. Kepada keluarga, korban menyampaikan niatnya menyusul sang menantu yang sedang bertani di wilayah Desa Kali Tapen, Kecamatan Tapen, dengan menempuh jalur sungai.

Namun hingga siang hari, korban tak kunjung kembali. Kecurigaan keluarga semakin menguat setelah menantu korban pulang sekira pukul 13.00 WIB dan mengaku tidak bertemu Adi Yanto di sawah. Warga bersama keluarga kemudian melakukan pencarian di sekitar sungai sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD Bondowoso.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat pada pukul 13.54 WIB dan langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian.

“Begitu laporan kami terima, tim Pusdalops dan TRC BPBD langsung bergerak melakukan asesmen serta pencarian di sekitar aliran Sungai Sampean Baru,” ujar Kristianto saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026) sore.

Korban diketahui datang ke Bondowoso untuk mengunjungi orang tua dan anaknya yang tinggal di Desa Gentong. Dugaan sementara, korban hanyut saat menyeberangi atau berenang mengikuti aliran sungai.

Proses pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya BPBD Bondowoso, Polres Bondowoso, Polsek Taman Krocok, Koramil setempat, Pemerintah Desa Gentong, serta warga sekitar yang turut membantu menyisir bantaran sungai.

“Pencarian kami lakukan dengan menyusuri aliran sungai dan titik-titik yang dicurigai. Namun hingga sore hari korban belum ditemukan,” jelas Kristianto.

Karena kondisi mulai gelap dan mempertimbangkan keselamatan tim, pencarian dihentikan sementara pada pukul 16.00 WIB. BPBD Bondowoso kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah lanjutan.

“Kami akan melaporkan kejadian ini ke Basarnas Pos Jember untuk penanganan dan pencarian lebih lanjut,” tambahnya.

Plt Kalaksa juga menyampaikan, kondisi cuaca di wilayah Kecamatan Taman Krocok terpantau mendung dan mengimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitar sungai, agar lebih berhati-hati mengingat arus sungai yang dapat berubah sewaktu-waktu.

"Peristiwa ini menyisakan kecemasan mendalam bagi keluarga korban yang masih berharap Adi Yanto dapat segera ditemukan. Proses pencarian direncanakan akan dilanjutkan dengan melibatkan tim SAR gabungan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Heru, yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta, mengaku sempat pasrah ketika mengetahui kendaraan kesayangannya raib di wilayah Kota Bondowoso. Namun harapan kembali tumbuh setelah ia melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Berkat kerja cepat dan profesional Satreskrim Polres Bondowoso, sepeda motor milik Heru berhasil ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti dalam pengungkapan kasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor.

“Alhamdulillah, sepeda motor saya bisa ditemukan kembali. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Bondowoso dan seluruh jajaran yang sudah menangani laporan saya dengan sungguh-sungguh,” ujar Heru dengan nada haru, Rabu (21/1/2026) di Mapolres Bondowoso.

Ia mengapresiasi pelayanan kepolisian yang dinilainya responsif dan humanis, sejak proses pelaporan hingga pengungkapan kasus. Menurut Heru, sikap petugas yang komunikatif dan sigap membuat dirinya merasa dilindungi sebagai warga.

“Dari awal laporan sampai motor saya ditemukan, pelayanannya baik dan cepat. Saya benar-benar merasa diperhatikan,” ungkapnya.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya mengembalikan hak Heru sebagai korban, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Heru berharap, langkah tegas aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sekaligus menjadi pengingat bagi warga agar lebih waspada terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor.

Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, menyampaikan, apresiasi dari masyarakat seperti yang disampaikan Heru menjadi motivasi tersendiri bagi Polres Bondowoso untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, demi terciptanya situasi Bondowoso yang aman, nyaman, dan kondusif. 

Kapolres yang baru menjabat di Bumi Ki Ronggo ini mengungkap, kasus curanmor ini terungkap berkat laporan masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian melalui serangkaian penyelidikan dan pengembangan di lapangan.

“Usai melakukan pengembangan, kami mengamankan dua orang tersangka lainnya, sehingga total tersangka dalam perkara ini berjumlah tiga orang,” ungkapnya.

Dalam perkara tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha X-Ride tahun 2013 warna putih merah, satu buah kunci sepeda motor, serta satu lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

"MM diketahui berperan sebagai pelaku utama pencurian. Sementara dua tersangka lainnya berperan sebagai penadah hasil kejahatan," jelasnya.

Seperti diketahui, akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, bagi tersangka MM sebagai pelaku utama. Sedangkan dua tersangka lainnya yang berperan sebagai penadah dijerat dengan Pasal 591 huruf a KUHP. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu mengemuka usai rapat kerja Komisi I DPRD Bondowoso bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (21/1/2026), di kantor BKPSDM Bondowoso.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Setyo Budi, mengungkap, beberapa waktu terakhir Komisi I menemukan banyak kekosongan jabatan, baik di tingkat kecamatan maupun OPD. Kekosongan tersebut sempat menumpuk akibat lambatnya proses pengambilan kebijakan pada masa awal transisi pemerintahan.

“Waktu kami turun ke kecamatan-kecamatan memang banyak jabatan kosong. Tapi setelah kami tanyakan, ternyata sudah mulai disiapkan. Sekarang ini kami lihat BKPSDM sudah bekerja lebih sistematis,” jelasnya.

Selain itu, Setyo Budi juga mengatakan rapat kerja dengan BKPSDM merupakan bagian dari evaluasi realisasi anggaran tahun 2025, sekaligus mendorong kesiapan tahun anggaran 2026 di tengah kebijakan efisiensi.

“Memang ini evaluasi anggaran 2025, tapi harapan kami ke depan, tahun 2026 demi suksesnya pembangunan sesuai visi misi pemerintah daerah, harus lebih baik lagi,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini menyebut, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan melemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dalam hal pengisian jabatan struktural.

“Kami mendorong OPD mitra Komisi I agar efisiensi ini tidak menjadi hambatan. Walaupun anggaran terbatas, kinerja tidak boleh turun dan tupoksi tidak boleh berkurang,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Bondowoso, Anisatul Hamidah, membenarkan bahwa kekosongan jabatan eselon III dan IV jumlahnya cukup besar, bahkan mencapai ratusan posisi.

“Untuk jumlah pastinya memang cukup banyak, ratusan. Datanya nanti akan kami sampaikan secara detail,” ungkap Anisatul Hamidah.

Ia menjelaskan, BKPSDM telah melakukan pemetaan menyeluruh melalui profiling ASN beberapa bulan terakhir. Dari hasil tersebut, kompetensi aparatur sipil negara di Bondowoso telah terpetakan berdasarkan klasifikasi kemampuan.

“Dengan profiling ASN itu, kami sudah tahu ASN yang memiliki kompetensi A berapa, kompetensi B berapa, semuanya sudah terpetakan. Ini menjadi bahan masukan kepada pimpinan untuk percepatan pengisian jabatan,” jelasnya.

Ratusan Pejabat Eselon III dan IV akan Bergeser  

Saat ini, pelantikan eselon II hasil seleksi terbuka di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso, sudah memastikan 3 nama pejabat yang masuk tiga besar.

Hak prerogatif Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, kembali ditunggu untuk menentukan siapa yang akan menakhodai 11 OPD di Bumi Ki Ronggo.

Sejalan dengan itu, tentunya akan ada pelantikan pejabat eselon III dan IV, sebagai instrumen baru sebuat OPD, guna tancap gas melaksanakan visi dan misi pemerintahan berjuluk Bondowoso Berkah ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengungkap, saat ini proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) sudah memasuki tahap tiga besar hasil open bidding. 

Dirinya membenarkan, jika setelah jabatan eselon II terisi semua di 11 OPD, BKPSDM akan mendorong percepatan pengisian jabatan eselon III dan IV yang masih kosong.

“Setelah eselon II terisi semua, akan ada skema percepatan untuk pengisian eselon III dan IV, terutama jabatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” katanya.

Terkait mekanisme pelantikan, Anisatul menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan daerah.

“Itu kewenangan pimpinan. Tidak ada aturan yang mengikat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan, intervensi anggaran BTT difokuskan pada pemulihan akses vital warga pascabencana, seperti perbaikan jembatan dan penyediaan air bersih.

“BTT kita gunakan secara selektif sesuai regulasi. Prioritas pertama adalah pemulihan akses masyarakat agar aktivitas tidak terganggu,” ujarnya, usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Bondowoso di kantornya, Rabu (21/1/2026).

Beberapa titik yang menjadi sasaran intervensi anggaran darurat tersebut antara lain jembatan di Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang, penyediaan air bersih di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo, serta perbaikan jembatan di kawasan Desa Ampelan Kecamatan Wringin. 

“Seluruh penanganan tersebut dinilai mendesak karena menyangkut mobilitas dan kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.

Untuk kebutuhan darurat di lokasi terdampak, BPBD memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp400 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan akses transportasi dan layanan dasar dapat segera pulih.

“Estimasi di tiga titik tersebut memakan anggaran BTT kisaran Rp400 juta,” ungkap Kris.

Terkait teknis penggunaan anggaran kebencanaan, termasuk belanja tidak terpakai, lanjut Kris, dirinya sudah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD setempat. Menurutnya, Komisi IV  menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan urgensi di lapangan. 

“Semua diserahkan kepada kami, sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis, BTT akan kami gunakan untuk penangangan darurat bencana di Bondowoso,” tandasnya.

Sementara itu, jembatan penghubung Desa Wonoboyo dan Desa Leprak Kecamatan Klabang yang ambruk diterjang banjir pada Selasa (13/1/2026) lalu, telah dilakukan asesmen oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (BSBK).

Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, mengatakan, penanganan darurat telah dimulai sejak Kamis (15/1/2026), setelah dilakukan rapat koordinasi pada Rabu, (14/1/2026). Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat tetap bisa dilalui, khususnya kendaraan roda empat.

“Untuk penanganan darurat sudah kita mulai kemarin. Sementara ini kita gunakan bronjong dan besi existing yang ada, dengan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT),” kata Ansori.

Menurutnya, penanganan darurat tersebut bersifat sementara sembari menunggu perencanaan jangka panjang. Estimasi anggaran untuk perbaikan permanen masih dalam tahap perhitungan dan akan diusulkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Estimasi anggaran masih dihitung oleh teman-teman karena baru dilakukan survei. Nanti anggarannya kita masukkan di APBD perubahan,” jelasnya.

Untuk jangka panjang, Pemkab Bondowoso berencana melakukan penggantian struktur jembatan secara menyeluruh. Pasalnya, kondisi jembatan yang ada sudah tidak memungkinkan hanya diperbaiki secara parsial.

“Nantinya, setelah penanganan darurat, akan kita lakukan penggantian jembatan. Struktur lama sudah longsor, jadi nanti kemungkinan menggunakan struktur yang berbeda,” terang Ansori. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam evaluasi tersebut, Komisi IV menyoroti keterbatasan anggaran BPBD yang berdampak pada optimalisasi penanganan kebencanaan. Meski demikian, DPRD mengapresiasi kinerja BPBD yang dinilai tetap maksimal di tengah keterbatasan dukungan anggaran.

A Mansur, anggota Komisi IV menyampaikan, setelah mendengarkan pemaparan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, pihaknya berharap nantinya ada penyempurnaan dan penambahan kegiatan agar pelayanan kebencanaan dapat berjalan lebih optimal.

“Kami melihat apa yang dilakukan BPBD luar biasa. Dengan anggaran yang sangat terbatas, mereka masih mampu melaksanakan tugas secara maksimal, utamanya perihal kebencanaan,” ungkapnya, usai rapat kerja di aula BPBD, Rabu (21/1/2026).

Komisi IV juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana BPBD yang sebagian besar sudah tidak layak dan membutuhkan pembaruan, terutama peralatan pokok serta kendaraan operasional yang harus bergerak cepat saat terjadi bencana.

Menurut Mansur, meskipun kebijakan efisiensi anggaran tetap dijalankan, sektor kebencanaan merupakan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

“Ini bukan hanya kewajiban BPBD, tapi kewajiban pemerintah daerah. Ketika terjadi bencana, negara harus hadir dan mampu membantu masyarakat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Selain sarana prasarana, Komisi IV juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petugas BPBD yang bekerja tanpa mengenal jam kerja. Petugas kebencanaan kerap menerima laporan bencana pada malam hari dan harus segera turun ke lapangan.

“Teman-teman BPBD ini tidak punya jam kerja. Kapan pun masyarakat membutuhkan, mereka harus siap hadir. Ini yang perlu kita perhatikan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, terkait ketersediaan peralatan penanganan bencana, Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, Kristianto Putro Prasojo memastikan, alat-alat utama seperti chainsaw, mesin pompa, dan perlengkapan darurat lainnya masih dalam kondisi layak pakai.

“Untuk alat-alat penanganan darurat insyaallah masih cukup dan masih layak. Hanya memang perlu perawatan rutin agar tetap siap digunakan,” jelasnya.

Plt Kalaksa BPBD Bondowoso juga menegaskan akan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk penanganan darurat, sembari berharap adanya dukungan anggaran yang memadai.

“Dukungan anggaran tentunya akan kami gunakan untuk kesejahteraan petugas dan mampu meningkatkan respons kebencanaan agar lebih cepat dan efektif,” tukasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso, Andrie Antonio Zola, mengatakan, target PAD yang tinggi tidak semata-mata dimaknai sebagai angka mutlak, melainkan sebagai pemicu semangat untuk terus meningkatkan pendapatan riil daerah.

“Kalau targetnya terlalu tinggi dan tidak realistis, tentu sulit dicapai. Tapi bagi kami, target itu menjadi pemecut semangat. Orientasi kami bukan hanya persentase, melainkan bagaimana capaian 2024 bisa meningkat di 2025,” kata Andrie Antonio Zola, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, PAD yang dicapai pada 2024 bahkan telah berhasil disamai dan dilampaui pada Oktober 2025. Secara nominal, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara persentase belum memenuhi target yang ditetapkan.

“Pada 2024, capaian PAD masih di bawah Rp300 juta. Di 2025, secara riil pendapatan kita meningkat ada di angka Rp400 juta. Jadi kalau dilihat dari angka nyata, ada kenaikan,” ujarnya, usai Rapat Kerja bareng Komisi III DPRD Bondowoso di Graha Ijen.

Namun demikian, pria yang karib disapa Zola ini mengakui, kondisi fiskal daerah pada 2026 menuntut adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, sejumlah agenda pariwisata yang sebelumnya dapat dibiayai melalui APBD kini harus dikaji ulang.

Dirinya mengungkap, dari total 14 agenda event pariwisata tahunan, Pemkab Bondowoso hanya mampu menganggarkan tiga event pada 2026. Sisanya terpaksa tidak masuk dalam pembiayaan APBD.

“Kondisi ini sudah kami sampaikan kepada Komisi III DPRD. Dari 14 event, hanya tiga yang bisa dianggarkan. Tapi kami tidak boleh pesimis,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Disparbudpora mulai mengubah pola pendekatan dengan menggandeng pihak swasta agar event pariwisata tetap bisa berjalan. Kolaborasi dengan pelaku usaha dinilai menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Perubahan strategi kami adalah membuka kolaborasi dengan swasta. Contohnya event Bondowoso Night Run yang semula dianggarkan di APBD, kini kami komunikasikan dengan pihak swasta agar bisa tetap terlaksana,” jelas Zola.

Selain itu, Disparbudpora juga tengah memfinalisasi kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan event Ijen Trail Running yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026. Menurutnya, sejumlah agenda lain juga telah ditawarkan kepada pihak swasta dan pelaku usaha lokal.

“Kami berupaya ramah terhadap swasta di Bondowoso. Banyak event yang kami tawarkan agar pemangkasan agenda dari 14 menjadi tiga bisa segera tertutupi melalui skema kolaborasi,” tandasnya.

“Kami berharap, strategi kolaboratif ini tidak hanya mampu menjaga denyut sektor pariwisata tetap hidup, tetapi juga mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal daerah,” imbuhnya.

Komisi III DPRD Sarankan Ada Peningkatan Pelayanan

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan sebagai kunci agar tingginya kunjungan wisata bisa berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Menurut Sutriyono, salah satu langkah strategis yang sudah berjalan adalah penerapan sistem tiket digital di sejumlah destinasi wisata. Digitalisasi tersebut dinilai efektif untuk mencegah kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan kecepatan dan kenyamanan layanan bagi wisatawan.

“Layanan tiket sekarang sudah dilakukan secara digital dan progresnya bagus. Ini mencegah kebocoran, lebih cepat, dan lebih tertib,” kata Sutriyono.

Selain digitalisasi, DPRD juga mendorong perbaikan amenitas di destinasi wisata atau DTW yang selama ini kerap dikeluhkan wisatawan. Keluhan tersebut antara lain terkait kondisi kamar mandi, ketersediaan air, toilet, hingga akses masuk ke lokasi wisata.

“Perbaikan DTW ini harus disinergikan. Soal akses misalnya, tidak bisa hanya ditangani pariwisata, karena ada OPD lain yang berwenang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam rapat evaluasi kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso bersama Komisi III DPRD, yang digelar di Graha Ijen, Selasa (20/1/2026).

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, mengungkapkan, tren kunjungan wisata di Bondowoso menunjukkan peningkatan signifikan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Namun, tingginya jumlah kunjungan tersebut belum mampu mendorong capaian PAD secara optimal.

“Data kunjungan wisatawan tinggi, tapi PAD dari sektor pariwisata belum signifikan. Ini perlu evaluasi bersama, terutama terkait sistem retribusi dan bagi hasil,” ujar Sutriyono usai rapat.

Berdasarkan paparan Disparbudpora, jumlah wisatawan nusantara sepanjang 2025 mencapai sekira 637 ribu orang. Sementara wisatawan mancanegara tercatat sekira 63 ribu orang atau rata-rata 175 orang per hari.

"Angka tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2024," ujar Sutriyono, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (Dapil) 2 di Kabupaten Bondowoso ini.

Meski demikian, PAD dari retribusi kunjungan wisata dan pemanfaatan aset daerah pada 2025 hanya terealisasi sekitar Rp400 jutaan dari target Rp600 juta.

"Rendahnya capaian tersebut disebabkan tidak semua destinasi wisata masuk dalam skema PAD daerah, serta adanya sistem bagi hasil dengan pihak pengelola, seperti Perhutani dan pengelola kawasan Taman Wisata Alam (TWA)," ungkapnya.

Sutriyono menjelaskan, sektor pariwisata tidak bisa dilihat semata dari retribusi, karena memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, seperti perhotelan, restoran, rumah makan, hingga jasa transportasi. Namun demikian, kontribusi langsung terhadap PAD tetap perlu diperkuat.

“Kita mendorong perbaikan layanan dan tata kelola, supaya kunjungan yang tinggi ini juga bisa berdampak langsung pada peningkatan PAD,” tegasnya.

Kondisi fiskal daerah yang terbatas pada 2025 hingga 2026 juga berdampak pada program pariwisata. Dari 14 agenda event tahunan yang biasa digelar, Pemkab Bondowoso hanya mampu menganggarkan tiga agenda utama pada tahun ini. Sementara 11 agenda lainnya harus dipangkas dan diupayakan melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta dan pelaku usaha.

“Tiga event yang dianggarkan tahun ini yakni Bondowoso Night Run, Hari Jadi Bondowoso (Harjabo), dan kegiatan Festival Ramadan. Sisanya kita dorong lewat kerja sama dengan pelaku wisata dan sponsor,” jelas Sutriyono. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, inflasi yang terkendali bukan sekadar capaian angka statistik, melainkan indikator terjaganya daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Karena itu, penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga harus menjadi prioritas bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Inflasi yang terkendali mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Ini harus dijaga melalui penguatan produksi lokal, kelancaran distribusi, kecukupan pasokan, serta efektivitas operasi pasar,” kata Abdul Hamid Wahid, di Aula Sabha Bina Praja, Selasa (20/1/2026).

Ia menyebutkan, tantangan perekonomian daerah ke depan semakin kompleks. Ketidakpastian global, perubahan iklim, hingga dinamika distribusi pangan menuntut pemerintah daerah tidak lagi bekerja secara sektoral.

"Kolaborasi antara TPID, TP2ED, dan TP2DD menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkap bupati yang karib disapa Ra Hamid ini.

Dalam konteks pengendalian inflasi, TPID memiliki peran strategis untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Sementara itu, TP2ED diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis potensi lokal, terutama sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi penopang utama Bondowoso.

Abdul Hamid juga menekankan pentingnya peran digitalisasi melalui TP2DD dalam mendukung pengendalian inflasi. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga efisiensi, transparansi, dan perluasan akses layanan ekonomi.

“Digitalisasi sistem pembayaran, digitalisasi UMKM, serta pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Melalui forum HLM ini, Pemkab Bondowoso mendorong penguatan sinergi kebijakan antara TPID, TP2ED, dan TP2DD, optimalisasi data dan sistem peringatan dini (early warning system), serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, hingga masyarakat.

"Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti secara konkret dan terukur sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat perekonomian Bondowoso," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil monitoring Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso pada 19 Januari 2026 menunjukkan adanya perubahan harga di empat pasar tradisional utama dibandingkan pantauan sebelumnya pada 15 Januari 2026. Kenaikan terjadi dengan tingkat disparitas yang berbeda-beda di tiap komoditas.

Lonjakan paling mencolok tercatat pada cabai rawit merah. Di Pasar Prajekan, harga komoditas ini melonjak hingga Rp10 ribu per kilogram. Sementara di Pasar Induk Bondowoso, kenaikan mencapai Rp6 ribu per kilogram.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada tomat sayur. Di Pasar Prajekan, harga tomat meroket dari Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu per kilogram, atau naik sekitar 60 persen dalam hitungan hari.

Selain itu, sejumlah komoditas lain seperti kubis, cabai merah besar, dan bawang putih turut mengalami kenaikan, meski dalam skala lebih kecil, yakni sekitar Rp1.000 per kilogram atau per liter. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi pangan yang mulai menguat menjelang Ramadan.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso, Agung Nurhidayat, menjelaskan bahwa Indeks Perubahan Harga (IPH) menjadi indikator utama dalam memantau tren kenaikan harga dari tahun ke tahun, khususnya menjelang Ramadan.

Ia memaparkan, pada awal Ramadan 2023 yang jatuh pada 22 Maret, IPH relatif stabil di angka 0,13. Namun, tren berubah tajam pada awal Ramadan 2024 (11 Maret) dengan IPH melonjak hingga 4,36. Sementara pada awal Ramadan 2025 yang dimulai 28 Februari, IPH kembali meningkat sebesar 3,32 persen.

“Pasti ada peningkatan menjelang Ramadan karena kebutuhan masyarakat naik dan berpengaruh langsung pada belanja rumah tangga,” ujar Agung, saat dikonfirmasi pada Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan pemilahan data IPH, sejumlah komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga jelang Ramadan meliputi beras, daging ayam, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

"Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang permintaannya cenderung meningkat saat memasuki bulan puasa," ungkapnya.

Secara historis, daging ayam disebut memiliki potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Sementara itu, telur ayam tercatat berpotensi naik sekitar 14–15 persen, cabai merah sekitar 15 persen, dan cabai rawit bahkan diperkirakan bisa melonjak hingga 20–22 persen menjelang Ramadan 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaedi, mengatakan, pola penyaluran Siltap tahun ini mengalami perubahan signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan Siltap dan iuran BPJS Kesehatan kerap dilakukan secara rapel, sehingga sering dikeluhkan perangkat desa.

“Pada awal tahun, Januari hingga Maret, iuran BPJS Kesehatan sering belum terbayar. Kondisi ini menyulitkan perangkat desa ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Mahfud, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, sesuai arahan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mulai 2026 penyaluran Siltap diupayakan sudah dapat dilakukan sejak Januari dan selanjutnya dibayarkan secara rutin setiap bulan.

“Kami diminta mengupayakan agar Siltap bisa dicairkan mulai Januari dan tidak lagi menunggu rapelan,” jelasnya.

Mahfud menambahkan, secara mekanisme pencairan Siltap tetap mensyaratkan pengunggahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, mulai tahun ini pencairan tidak lagi menggunakan sistem kolektif atau tanggung renteng.

“Tidak lagi kolektif. Kalau sebagian besar desa sudah selesai, tidak perlu menunggu desa lain yang belum,” tegasnya.

Berdasarkan data DPMD per 15 Januari 2026, sebanyak 206 desa telah menginput APBDes ke Siskeudes. Tiga desa lainnya menyusul menyelesaikan penginputan pada hari yang sama.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Taufan Restuanto, memastikan alokasi anggaran Siltap dan iuran BPJS Kesehatan perangkat desa tetap aman meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

“Anggaran tidak berubah. Siltap sebesar Rp6,8 miliar dan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp111 juta per bulan untuk 209 desa di Bondowoso,” jelas Taufan.

Menurutnya, kebijakan pembayaran Siltap secara bulanan merupakan bentuk komitmen Bupati Bondowoso sekaligus realisasi janji kampanye kepada perangkat desa.

“Mulai 2026, penghasilan perangkat desa dibayarkan sesuai bulan berjalan. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan pelayanan desa terganggu karena hak perangkat belum diterima,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan pelayanan publik agar warga tidak lagi bergantung penuh pada layanan terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Pemerintah daerah bersama DPRD Bondowoso kini memetakan kesiapan kecamatan, mulai dari infrastruktur, perangkat, hingga sumber daya manusia.

Sekretaris Komisi I DPRD Bondowoso, Masdidik, menegaskan, pelayanan kependudukan harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan desentralisasi layanan tetap disiapkan secara matang agar tidak menurunkan kualitas pelayanan.

“Tujuan utamanya adalah memudahkan masyarakat. Tapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kecamatan. Jangan sampai niat mendekatkan layanan justru menimbulkan kendala baru,” ujarnya usai rapat kerja, Senin (19/1/2026).

Saat ini, seluruh kecamatan di Bondowoso telah melayani perekaman KTP-el. Namun, proses pencetakan masih terpusat di Dispendukcapil, yang kerap memicu antrean panjang, terutama pada periode layanan tinggi.

Kepala Dispendukcapil Bondowoso, Ghozal Rawan, menyebut, pencetakan KTP-el membutuhkan dukungan teknis yang memadai. Mulai dari bahan baku khusus hingga perangkat keras yang memenuhi standar nasional.

“Pencetakan KTP itu bukan sekadar soal alat, tetapi juga soal ketepatan data dan keamanan. Karena itu, kesiapan teknis di kecamatan harus benar-benar dipastikan sebelum layanan ini dibuka,” kata Ghozal yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Kominfo ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa arah kebijakan pelayanan kependudukan nantinya adalah desentralisasi layanan. Pencetakan KTP-el di kecamatan akan diterapkan secara bertahap, seiring dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing wilayah.

“Pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat. Ketika kecamatan sudah siap, warga tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Dispendukcapil. Ini sekaligus untuk mengurai antrean dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Dengan pemerataan layanan hingga tingkat kecamatan, Pemkab Bondowoso berharap akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

"Layanan ini sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam pelayanan dasar di tingkat paling dekat dengan warga," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Ghozal Rawan, mengatakan, seluruh informasi resmi pemerintah daerah harus terpusat melalui Kominfo agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kominfo adalah pintu utama informasi pemerintah daerah. Semua informasi yang valid dan bersumber dari kebijakan pemerintah harus disampaikan melalui Kominfo,” ujar Ghozal, usai rapat kerja bersama Komisi I DPRD Bondowoso, Senin (19/1/2026).

Selain fungsi komunikasi publik, Ghozal menekankan pentingnya pemahaman indikator kinerja utama di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, pemahaman tersebut harus dimiliki seluruh personel sebelum masuk pada indikator kinerja individu dan Sasaran Penilaian Kinerja (SPK).

“Setiap aparatur harus paham peran dan tugasnya di OPD masing-masing. Jangan sampai ada pegawai yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan ke mana arah tujuan organisasi,” tegas Ghozal yang juga menjabat sebagai Kepala Dispendukcapil Bondowoso ini di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, visi dan misi pemerintah daerah harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya oleh pimpinan, tetapi juga seluruh aparatur di perangkat daerah. Hal ini penting agar pelaksanaan program berjalan searah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Ghozal menyampaikan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso agar tahun 2026 menjadi momentum semangat dan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan penekanan pada capaian outcome, bukan sekadar output kegiatan.

“Keberhasilan program harus diukur dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” jelas mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ini.

Terkait rapat kerja dan kunjungan kerja Komisi I DPRD, ia menyebut agenda tersebut membahas evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta perencanaan program dan anggaran tahun 2026, termasuk strategi pencapaian target kinerja di tengah efisiensi anggaran.

Dalam kesempatan itu, Ghozal juga menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso untuk memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan sinergi seluruh OPD.

“Fokus ke depan adalah penguatan pemerintahan digital yang didukung layanan publik berbasis digital,” katanya.

Sebagai contoh, ia menyebut penerapan bantuan sosial berbasis data seperti yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi sebagai proyek percontohan.

"Kami harap Banyuwangi dapat menjadi referensi bagi Bondowoso dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital," harapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup yang berlangsung pada hari ini.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi dalam keterangannya resminya yang dikirimkan kepada redaksi suarajatimpost.com.

Dari total 15 orang yang diamankan, KPK membawa sembilan orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Termasuk, orang nomor satu di Kota Madiun.

“Selanjutnya sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” kata Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Kami juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ungkap Budi melalui pesan WhatsApp kepada suarajatimpost.com.

Budi Prasetyo juga mengungkap, tangkap tangan orang nomor di kota berjuluk 'Kota Pendekar' ini diduga karena praktik fee proyek serta pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.

"OTT ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," jelasnya mempertegas dugaan penangkapan. 

Saat ini, sembilan orang yang terjaring OTT masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk menetapkan tersangka dan konstruksi perkara yang menjerat mereka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, mengatakan, penanganan darurat telah dimulai sejak Kamis (15/1/2026), setelah dilakukan rapat koordinasi pada Rabu, (14/1/2026). Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat tetap bisa dilalui, khususnya kendaraan roda empat.

“Untuk penanganan darurat sudah kita mulai kemarin. Sementara ini kita gunakan bronjong dan besi existing yang ada,” kata Ansori saat dikonfirmasi suarajatimpost, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, penanganan darurat tersebut bersifat sementara sambil menunggu perencanaan jangka panjang. Estimasi anggaran untuk perbaikan permanen masih dalam tahap perhitungan dan akan diusulkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Estimasi anggaran masih dihitung oleh teman-teman karena baru dilakukan survei. Nanti anggarannya kita masukkan di APBD perubahan,” jelasnya.

Ansori menegaskan, penanganan darurat ini penting agar warga tidak harus memutar jauh. Jika jembatan tidak segera ditangani, masyarakat Desa Wonoboyo yang hendak menuju Bondowoso terpaksa harus melalui jalur Kabupaten Situbondo, yang jaraknya jauh dan memakan waktu hingga 2-3 jam

“Kalau tidak ditangani cepat, warga harus memutar lewat Situbondo, lewat Desa Rajekwesi Kecamatan kendit. Itu yang kita hindari,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Wonoboyo dan Penjabat Kepala Desa Leprak serta Camat Klabang, mengingat jembatan tersebut menjadi akses vital antarwilayah, terlebih menjelang musim panen jagung.

Untuk jangka panjang, Pemkab Bondowoso berencana melakukan penggantian struktur jembatan secara menyeluruh. Pasalnya, kondisi jembatan yang ada sudah tidak memungkinkan hanya diperbaiki secara parsial.

“Ke depan, setelah penanganan darurat, akan kita lakukan penggantian jembatan. Struktur lama sudah longsor, jadi nanti kemungkinan menggunakan struktur yang berbeda,” terang Ansori.

Terkait kapan jembatan bisa kembali dilalui kendaraan roda empat, Ansori memperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu sejak pengerjaan dimulai.