Ajang yang berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Jalan Suroyo ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk mencari sekaligus membina bibit-bibit petenis muda berbakat di Kota Probolinggo.

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh 38 atlet junior serta peserta dari kategori beginner (pemula).

Pembukaan turnamen ditandai dengan servis pertama oleh Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin. Aksi ini menjadi simbol dimulainya kompetisi yang diharapkan mampu melahirkan generasi baru atlet tenis berprestasi di masa depan.

Dalam sambutannya, Dokter Aminuddin mengungkapkan rasa optimistisnya terhadap perkembangan olahraga tenis di Kota Probolinggo. Menurutnya, keberadaan sejumlah lapangan tenis yang memadai, baik indoor maupun outdoor, menjadi modal besar untuk rutin menyelenggarakan turnamen sekaligus mencetak atlet yang mampu bersaing dengan daerah lain.

"Mudah-mudahan melalui kejuaraan ini akan lahir petenis-petenis muda Kota Probolinggo. Lima hingga sepuluh tahun lalu, atlet tenis kita sangat disegani. Ada Mbak Mala, Gangsar, Tito dan banyak lainnya yang selalu menjadi lawan tangguh. Namun belakangan saya belum melihat munculnya calon-calon atlet yang memiliki kualitas seperti mereka," ujar Aminuddin.

Ia menjelaskan bahwa turnamen seperti ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, melainkan juga sarana pembelajaran bagi para atlet muda. Melalui kompetisi, peserta akan memahami bahwa prestasi hanya bisa diraih melalui proses panjang, latihan yang konsisten, mental yang kuat, serta sikap sportif.

"Kejuaraan ini menjadi pengalaman berharga bagi adik-adik semua. Jangan pernah takut menghadapi lawan. Di dalam lapangan kita bertanding, tetapi di luar lapangan kita tetap bersahabat. Junjung tinggi sportivitas, raih prestasi, dan bangun persahabatan. Prestasi memang harus diperjuangkan, tetapi jangan lupakan nilai persaudaraan dalam setiap prosesnya," pesannya.

Di sisi lain, Ketua Panitia, Prayitno, mengaku bersyukur kejuaraan tenis junior ini kembali dapat digelar setelah beberapa tahun sempat vakum. Menurutnya, kompetisi ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali regenerasi atlet tenis Kota Probolinggo yang dinilai mengalami kekosongan dalam beberapa tahun terakhir.

"Dulu kami memiliki atlet-atlet berprestasi seperti Zaki dan Shafy. Setelah itu regenerasinya agak terputus. Harapan kami, melalui kejuaraan ini akan muncul atlet-atlet baru yang mampu menyamai bahkan melampaui prestasi para pendahulunya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dispopar Kota Probolinggo, M. Abas, mengatakan bahwa kejuaraan tersebut memang dirancang khusus sebagai wadah pembinaan atlet usia dini. Selain menjaring bibit potensial, turnamen ini memberi kesempatan bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan dan melatih mental bertanding.

"Kejuaraan ini menjadi sarana menjaring atlet tenis berprestasi sekaligus mempertemukan para pemain muda dengan lawan yang selevel agar mental dan pengalaman bertanding mereka semakin berkembang. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi pilihan positif bagi anak-anak dalam mengisi masa libur sekolah melalui olahraga," jelasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap transaksi perdagangan berlangsung secara jujur, adil, serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

Pelayanan tera ulang yang dipusatkan di Balai Desa Wangkal tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ. 

Dalam peninjauan ini, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Efendi serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto bersama Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Probolinggo Pudji Perdana Putra beserta jajaran.

Di lokasi acara, Wakil Bupati meninjau langsung proses pemeriksaan berbagai alat timbang milik pedagang. Petugas dari UPT Metrologi Legal memeriksa satu per satu timbangan yang dibawa oleh masyarakat.

Saat ditemukan beberapa alat ukur yang mengalami penurunan tingkat akurasi, petugas langsung melakukan penyetelan dan kalibrasi di tempat. Setelah kembali memenuhi standar yang berlaku, alat timbang tersebut langsung dikembalikan kepada pemiliknya.

Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, menegaskan bahwa layanan tera ulang ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan transparan.

"Kami datang ke Desa Wangkal untuk memastikan pelaksanaan tera ulang timbangan berjalan dengan baik. Memang ada beberapa timbangan yang sudah tidak presisi, namun langsung diperbaiki oleh tim DKUPP. Setelah selesai dikalibrasi, alat tersebut segera dikembalikan sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penggunaan timbangan yang kurang akurat," ujarnya.

Menurut Fahmi, keakuratan alat ukur memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, kegiatan tera ulang harus terus dilakukan secara berkala agar seluruh transaksi memiliki kepastian hukum dan berlangsung adil bagi semua pihak.

"Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh haknya secara penuh dalam setiap transaksi. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap alat ukur dan timbangan akan terus dilakukan agar aktivitas perdagangan di Kabupaten Probolinggo berlangsung tertib, adil, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, program tera ulang bukan hanya sekadar memastikan alat ukur sesuai dengan standar metrologi legal. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan bagi para pelaku usaha agar selalu mengedepankan kejujuran dalam berdagang.

"Melalui program Ngantor di Kecamatan, kami bisa melihat secara langsung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat, termasuk memastikan perlindungan konsumen melalui pelayanan metrologi legal," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan tera ulang ini secara berkala di berbagai kecamatan lainnya.

Langkah strategis tersebut dilakukan agar seluruh UTTP yang digunakan dalam kegiatan perdagangan tetap memenuhi standar baku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas jual beli di wilayah Probolinggo dapat terus terjaga.

"Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perdagangan dapat terus meningkat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sidak yang dikemas dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) ini sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi sasaran. Dalam sidak tersebut, Bupati Haris didampingi oleh Kepala DPUPR Hengki Cahjo Saputra, Kepala Perkim Agus Budianto, Kepala Pelaksana BPBD Oemar Sjarief, serta jajaran pejabat terkait.

Rombongan mengawali peninjauan pada proyek perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) sungai di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, yang sempat rusak akibat banjir.

Setelah itu, bupati dan tim bergeser ke Kantor Kecamatan Besuk untuk memantau pelayanan administrasi warga. Tak berhenti di situ, fasilitas kesehatan juga menjadi sasaran. Bupati Haris mendatangi Puskesmas Glagah di Kecamatan Pakuniran dan Puskesmas Kotaanyar.

Rangkaian sidak ditutup dengan meninjau pembangunan TPT dan box culvert di Desa Sumbercenteng pada ruas jalan Glagah–Talkandang, Kecamatan Paiton.

Bupati Haris menjelaskan, mengendarai sepeda motor menjadi pilihan agar rombongan bisa bergerak lincah dan merasakan langsung kondisi jalan kabupaten yang sering dikeluhkan warga.

"Kunjungan ini memang tidak kami informasikan lebih dulu kepada OPD terkait. Tujuannya agar kami bisa melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan, termasuk bagaimana pelayanan yang diterima masyarakat," ujar Bupati Haris.

"Kami menggunakan sepeda motor untuk memastikan secara langsung kondisi jalan yang telah diperbaiki maupun yang masih membutuhkan penanganan. Melalui layanan Halo SAE yang diluncurkan beberapa waktu lalu, sudah terdapat ratusan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, termasuk perbaikan akses jalan di berbagai wilayah," lanjutnya.

Selain mengecek fisik bangunan, Bupati Haris juga berdialog dengan pegawai kecamatan dan tenaga kesehatan (nakes). Dari diskusi ini, ia menerima banyak masukan mengenai kendala teknis pelayanan di tingkat bawah.

"Kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi petugas di lapangan. Dari berbagai masukan yang disampaikan, ada beberapa hal yang bisa segera diperbaiki dan akan kami pelajari lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," terangnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dan mutu pelayanan publik harus berjalan seimbang. Pemkab Probolinggo berkomitmen melakukan evaluasi berkala agar pelayanan ke depan semakin cepat, mudah, dan berkualitas.

Di sela-sela sidak, Bupati Haris juga meminta masyarakat untuk ikut merawat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah demi keselamatan dan pemanfaatan jangka panjang.

"Masyarakat perlu ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Misalnya jembatan di Sumbercenteng yang memiliki batas kapasitas beban tertentu dan harus dipatuhi demi keselamatan bersama," tegasnya.

Di akhir peninjauannya, ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kanal aduan resmi "Halo SAE" agar pemerintah bisa merespons masalah di lapangan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Kabupaten Probolinggo adalah milik kita bersama. Karena itu mari bersama-sama menjaga daerah ini dan memanfaatkan layanan Halo SAE untuk menyampaikan masukan maupun pengaduan, sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang SAE, yakni Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing dapat terwujud," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kasus tersebut, polisi menahan dua tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian alat pertanian itu.

Pengungkapan perkara ini disampaikan dalam jumpa pers di Ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota, Senin (15/6/2026), dipimpin oleh Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri dengan didampingi sejumlah pejabat utama Polres Probolinggo Kota.

Dua tersangka yang ditahan masing-masing berinisial A.R.F (32), seorang pegawai PPPK di lingkungan DKP3 Kota Probolinggo yang berdomisili di Kecamatan Wonoasih, serta A.R.M (45), seorang buruh tani asal Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah korban berinisial SMR (58), selaku Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah Kota Probolinggo, menerima informasi mengenai hilangnya dua unit traktor yang dititipkan di gudang DKP3.

"Korban mendapatkan informasi dari saksi bahwa traktor yang disimpan di gudang DKP3 sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui gembok gudang dalam kondisi rusak sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Probolinggo Kota," ujar AKBP Rico Yumasri.

Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Minggu, 31 Mei 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di gudang DKP3 yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 265, Kota Probolinggo. Setelah menerima laporan, petugas Satreskrim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku.

Hasil penyelidikan mengarah kepada dua tersangka yang kemudian ditangkap pada Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo.

Menurut AKBP Rico, kedua pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan gergaji. Setelah berhasil masuk ke dalam gudang, mereka membawa kabur dua unit traktor menggunakan mobil pikap sewaan yang telah disiapkan sebelumnya.

"Motif pelaku karena faktor ekonomi. Salah satu pelaku diketahui memiliki akses dan mengetahui kondisi lokasi penyimpanan sehingga mempermudah aksi pencurian," jelasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dua unit traktor roda dua merek Yanmar YSTPRO warna merah-putih beserta perlengkapannya, empat roda besi, dua garu besi, satu glebek besi, satu unit mobil pikap Suzuki Carry, gergaji yang digunakan untuk merusak gembok, telepon seluler milik tersangka, serta dokumen kepemilikan traktor.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

"Alat pertanian memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas petani. Karena itu, kami akan memberikan perlindungan maksimal dan menindak tegas siapa pun yang mengganggu sektor pertanian maupun ketahanan pangan masyarakat," tegas AKBP Rico.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Selama proses pengungkapan kasus berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota tetap aman dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepastian operasional tersebut menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) dengan CV Sinergi Permata Semesta, yang merupakan bagian dari The Lawu Group. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani di Kantor BB TNBTS pada Kamis (11/6/2026).

Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan bahwa kesepakatan ini berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 11 Juni 2026 hingga 10 Juni 2031. Langkah ini diambil sebagai komitmen untuk mengoptimalkan layanan wisata sekaligus mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

"Seluruh aset yang disewakan akan dimanfaatkan untuk aktivitas wisata alam. Ini adalah bentuk komitmen BB TNBTS dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pengunjung," ujar Rudijanta.

Aset yang resmi dikelola oleh pihak swasta ini mencakup tiga area utama dengan total luas yang cukup besar, yakni area lahan Jembatan Kaca seluas 2.429 meter persegi; bangunan shuttle dan fasilitas pendukung seluas 791 meter persegi dan jembatan pejalan kaki berlantai kaca seluas 360 meter persegi.

Infrastruktur ini merupakan hasil pembangunan yang sebelumnya diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025 lalu.

Direktur Utama CV Sinergi Permata Semesta, Achmad Ridho, menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan inspeksi dan perawatan akhir agar jembatan benar-benar siap dibuka pada akhir Juni ini.

Ridho menegaskan, pihaknya tidak akan mengabaikan aspek keselamatan. Seluruh operasional akan mengacu ketat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS).

"Kami akan mengikuti SOP yang ada. Pengalaman kami dalam mengelola Kemuning Sky Hill di Jawa Tengah menjadi bekal dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung," kata Ridho.

Selain fokus pada keamanan, pengelolaan Jembatan Kaca Bromo juga berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pihak pengelola berjanji akan memprioritaskan keterlibatan warga lokal serta pelaku UMKM dalam operasional wisata selama lima tahun ke depan.

"Kami ingin memastikan kehadiran wisata ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip pelestarian kawasan konservasi," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sepanjang tahun 2026, KAI Daop 9 Jember telah berhasil menutup sebanyak 11 perlintasan liar yang tersebar di sejumlah daerah. Penutupan dilakukan oleh tim teknis KAI untuk memastikan akses yang telah ditutup tidak kembali digunakan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, tiga titik berada di Kabupaten Jember, tujuh titik di Kabupaten Banyuwangi, dan satu titik lainnya berada di Kabupaten Probolinggo.

Upaya penutupan perlintasan liar ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan perjalanan kereta api yang lebih aman. Pasalnya, keberadaan perlintasan liar masih menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan di jalur rel.

Data KAI Daop 9 Jember mencatat, selama tahun 2026 telah terjadi tiga insiden temperan atau tabrakan antara kereta api dengan pengguna jalan di perlintasan sebidang. Dua kejadian terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni pada petak jalan Probolinggo–Leces dan Grati–Bayeman. Sementara satu kejadian lainnya terjadi di Kabupaten Jember pada petak jalan Arjasa–Kotok.

Dari tiga peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Jember. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan dipicu oleh kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu maupun aturan keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama perusahaan. Oleh karena itu, penutupan perlintasan liar akan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Keselamatan merupakan prioritas utama KAI. Penutupan perlintasan liar menjadi langkah preventif yang terus kami lakukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan. Saat ini 11 perlintasan liar telah berhasil ditutup dan proses penyelesaian sisanya akan terus kami lakukan secara bertahap bersama para pemangku kepentingan terkait,” ujar Cahyo.

Selain melakukan penutupan akses liar, KAI Daop 9 Jember juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang. Pengguna jalan diminta untuk berhenti sejenak, memastikan kondisi aman dengan melihat ke kanan dan kiri, serta mematuhi seluruh rambu yang tersedia, baik di perlintasan yang dijaga maupun yang tidak dijaga.

"Melalui penutupan perlintasan liar, sosialisasi keselamatan, serta pengawasan secara berkala di lapangan, KAI Daop 9 Jember berharap dapat menekan angka kecelakaan dan memastikan perjalanan kereta api selama masa libur sekolah berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa maupun masyarakat," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Kota Probolinggo dr. Evariani Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, para staf ahli, asisten daerah, kepala perangkat daerah, serta ASN yang mendapatkan mutasi maupun promosi jabatan.

Sebanyak 88 ASN resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari mekanisme birokrasi yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, setiap posisi strategis harus ditempati oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Penempatan pejabat dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, dan potensi yang dimiliki masing-masing ASN. Sehingga setiap jabatan dapat diisi oleh orang yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar bentuk penghargaan dari pemerintah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

“Karena itu saya meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk menjadi pemimpin yang solutif, berintegritas, serta mampu menghadirkan inovasi dan kolaborasi dalam setiap tugas yang diemban,” tegasnya.

Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memperkuat koordinasi internal, serta mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Wali kota juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

“Jadilah pemimpin yang mampu mengurai berbagai persoalan di unit kerja masing-masing, bukan justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Bangun soliditas tim dan pastikan target-target kinerja perangkat daerah dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah jabatan strategis resmi terisi. Lucia Aries Yulyanti ditetapkan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara definitif. Setiorini Sayekti dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Ghofur Effendi mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sejumlah pejabat lainnya juga menempati posisi penting, di antaranya Madihah sebagai Sekretaris DPRD, Siti Romlah sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Agus Effendi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Menutup sambutannya, Wali Kota Aminuddin mengajak seluruh ASN untuk bersatu dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo tercinta,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua lokasi yang menjadi sasaran monev adalah SPPG Yayasan Kajar Berkah Sentosa di Desa Pabean serta SPPG yang berlokasi di Desa Kalirejo. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, bersama tim yang terlibat dalam pengawasan program tersebut.

Sebelum melakukan pemeriksaan ke dapur produksi, tim satgas terlebih dahulu berdialog dengan sejumlah penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga yang memiliki balita. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses distribusi makanan sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima telah memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan konsumsi.

Selain itu, tim juga mendengarkan tanggapan dari para penerima manfaat di lingkungan sekolah. Sejumlah siswa menyampaikan bahwa program MBG membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mereka selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Respons positif tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program berjalan sesuai tujuan yang diharapkan pemerintah.

Dalam kunjungannya ke SPPG Pabean, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengolahan makanan, kebersihan area dapur, pengelolaan limbah, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP). Monitoring juga dilakukan kepada penerima manfaat di SDN Kedungdalem II yang mengaku tidak mengalami kendala dalam menerima layanan makan bergizi gratis.

Kegiatan pengawasan kemudian berlanjut ke SPPG Kalirejo untuk memastikan standar pelayanan yang sama juga diterapkan di lokasi tersebut. Dari hasil evaluasi sementara, tim menilai kedua dapur MBG telah menunjukkan tata kelola yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi mengatakan secara umum pelaksanaan program di kedua SPPG tersebut berjalan sesuai ketentuan dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Dari hasil monitoring dan evaluasi, secara umum tata kelola SPPG di Pabean dan Kalirejo sudah cukup baik. Menu makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat juga tidak banyak menerima keluhan dan tingkat kepuasan masyarakat cukup baik. Namun tetap ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki agar kualitas layanan semakin optimal," ujarnya.

Menurut Sjaiful, beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus meliputi kebersihan lingkungan dapur, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penerapan SOP secara konsisten, serta sejumlah unsur teknis lain yang berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan.

"Kami hadir untuk memastikan seluruh ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional benar-benar dijalankan. Catatan hasil monev ini akan terus kami pantau dan evaluasi agar tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga oleh tata kelola dapur yang baik dan disiplin dalam menjalankan seluruh petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

"Harapan kami, seluruh dapur SPPG melaksanakan ketentuan dan juknis yang sudah ditetapkan dengan baik dan benar. Selama tata kelola dijalankan sesuai standar, insyaallah tidak akan ada masalah. Yang paling penting adalah menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa yang sebelumnya diklaim sebagai aksi kejahatan jalanan ternyata hanyalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh seorang pria bernama Nugroho Priyo Wicaksono, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung saat memberikan klarifikasi di Mapolsek Kraksaan. Dalam keterangannya, pria yang bekerja sebagai perawat tersebut mengakui bahwa cerita pembegalan yang disebut terjadi di Jalan Wahidin Sudirohusodo pada Senin malam (1/6/2026) tidak pernah terjadi. Ia mengaku nekat menciptakan cerita palsu karena terdesak persoalan ekonomi yang sedang dihadapinya.

"Saya membuat berita hoaks tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi," ungkap Nugroho di hadapan petugas kepolisian.

Dalam pengakuannya, Nugroho menjelaskan bahwa sepeda motor yang selama ini digunakannya ternyata merupakan milik ayahnya. Karena alasan ekonomi, kendaraan tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan keluarga. Untuk menutupi tindakannya, ia kemudian menyusun skenario seolah-olah menjadi korban pembegalan. Bahkan, demi memperkuat cerita yang dibuatnya, ia sengaja melukai dirinya sendiri agar terlihat seperti korban tindak kriminal.

Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat karena informasi yang beredar menyebutkan adanya aksi begal yang meresahkan warga. Namun, kecurigaan aparat kepolisian muncul setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan yang disampaikan pelapor.

Kapolsek Kraksaan Kompol Masykur mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan kondisi fisik pelapor. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara cerita yang disampaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

"Dari hasil pemeriksaan, luka yang dialami tidak sesuai dengan ciri-ciri luka akibat senjata tajam. Setelah didalami, yang bersangkutan mengaku melukai dirinya sendiri di rumahnya," jelas Kompol Masykur.

Menurutnya, pengakuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa peristiwa pembegalan hanyalah sebuah rekayasa. Polisi juga menemukan fakta bahwa sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat dibegal ternyata telah dijual kepada seseorang sebelum laporan dibuat.

"Ketika kami undang untuk menjelaskan kronologi kejadian secara rinci, akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa cerita pembegalan itu tidak benar," ujar Kompol Masykur.

Setelah mengakui seluruh perbuatannya, yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan institusi kepolisian atas informasi palsu yang telah disebarkannya. Ia mengaku menyesali tindakannya karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Probolinggo, serta kepada pihak kepolisian. Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian memilih memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Kompol Masykur menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu seperti ini dapat memicu kepanikan dan keresahan publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya serta selalu mengedepankan kejujuran dalam setiap laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

"Setelah mengakui perbuatannya, yang bersangkutan juga menyampaikan permintaan maaf melalui video karena informasi yang disebarkannya telah meresahkan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Kota Probolinggo tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi berpotensi disalahgunakan.

Pemusnahan barang bukti itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Probolinggo. Dari sejumlah perkara yang telah diputus pengadilan, kasus narkotika tercatat masih menjadi perkara yang paling banyak menyumbang barang bukti yang dimusnahkan.

Secara keseluruhan terdapat 17 jenis barang bukti yang dimusnahkan. Barang bukti tersebut meliputi 279 butir pil Trihexyphenidyl, 3.862 butir pil Dextromethorphan, 200 butir pil berlogo Y, sabu-sabu dengan berat total 373,44 gram, serta 3.843 plastik klip kosong yang biasa digunakan untuk mengemas narkotika.

Selain barang bukti narkotika, Kejari juga memusnahkan 544 tabung mikro (microtube), 29 unit telepon seluler, 19 timbangan digital, 174 sekop yang dibuat dari sedotan plastik, 18 pipet, dan empat senjata tajam yang berkaitan dengan berbagai perkara pidana.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setyawan, mengatakan seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga proses pemusnahannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Barang bukti yang kami musnahkan hari ini merupakan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berasal dari berbagai perkara, di antaranya kasus narkotika dan tindak pidana umum lainnya," kata Lilik.

Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang berbeda sesuai jenis barang bukti. Untuk barang bukti narkotika berupa pil dan sabu-sabu, petugas menghancurkannya menggunakan blender sebelum dicampur dengan air dan cairan pembersih lantai agar tidak dapat digunakan kembali.

Sementara itu, barang bukti elektronik seperti telepon seluler dihancurkan menggunakan palu. Senjata tajam dipotong memakai mesin gerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar.

Menurut Lilik, tingginya jumlah barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan menunjukkan masih maraknya peredaran narkotika yang melibatkan pelaku dewasa. Berdasarkan data perkara yang telah inkrah, tidak ditemukan keterlibatan pelajar dalam kasus sabu-sabu yang barang buktinya dimusnahkan kali ini.

"Terkait banyaknya barang bukti sabu-sabu, berdasarkan perkara yang sudah inkrah, mayoritas pelakunya merupakan orang dewasa. Untuk pelajar tidak ditemukan," imbuhnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Probolinggo menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui langkah pencegahan sejak dini.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang.

"Lembaga pendidikan harus terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkotika kepada para pelajar agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang," ujarnya.

Melalui pemusnahan barang bukti ini, Kejari Kota Probolinggo berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memerangi peredaran narkotika dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di wilayah Kota Probolinggo. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengatakan, personel yang diterjunkan akan fokus pada pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga pengawalan tamu penting yang hadir dalam perayaan adat tahunan tersebut. Upacara Yadnya Kasada tahun ini dipusatkan di Pura Luhur Poten dan Kawah Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mulai Minggu (31/5/2026) hingga Senin (1/6/2026).

Menurutnya, sebanyak sekitar 92 personel telah ditempatkan di berbagai titik untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung sekaligus menjaga kelancaran jalannya prosesi adat yang menjadi warisan budaya masyarakat Tengger.

“Sebanyak kurang lebih 92 personel kami siagakan untuk pengamanan jalur, lokasi kegiatan mulai dari tempat pengukuhan, lautan pasir, Pura Luhur Poten hingga kawasan kawah tempat prosesi labuh sesaji, termasuk pengawalan tamu VVIP,” ujar AKBP M. Wahyudin Latif.

Ia menjelaskan, pola pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan menempatkan petugas di titik-titik yang dianggap rawan maupun strategis. Langkah tersebut diambil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Tengger maupun wisatawan yang berada di kawasan Bromo selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Pengamanan kami lakukan secara terbuka dan tertutup dengan menempatkan personel di titik strategis untuk menjamin kegiatan masyarakat Tengger berjalan lancar dan kondusif,” kata AKBP Latif.

Selain menerjunkan personel, Polres Probolinggo juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana, termasuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan kawasan wisata, serta pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti prosesi adat.

Kapolres turut mengimbau seluruh peserta dan masyarakat yang hadir agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia meminta pengunjung tidak membawa sound system, petasan, maupun menggunakan kendaraan dengan knalpot tidak standar yang dapat mengganggu kekhusyukan upacara.

“Mari kita hormati tradisi sakral masyarakat Tengger ini dengan menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Tak hanya itu, AKBP Latif juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan Gunung Bromo. Menurutnya, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan aset alam yang harus dijaga agar tetap lestari dan tidak terganggu oleh aktivitas yang dapat merusak lingkungan maupun menghambat jalannya prosesi adat.

Yadnya Kasada sendiri merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Tengger sebagai ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa sekaligus penghormatan kepada para leluhur.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Semeninga atau Wiwit, dilanjutkan Mendak Tirta dan Atur Suguh, kemudian Pawedalan di Pura Luhur Poten serta malam resepsi Yadnya Kasada di Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Puncak ritual akan berlangsung pada Senin (1/6/2026) dini hari melalui pelaksanaan upacara di Pura Luhur Poten yang dilanjutkan dengan prosesi labuh sesaji ke Kawah Gunung Bromo.

Untuk menjaga kekhusyukan dan kelancaran kegiatan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memberlakukan penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo bagi wisatawan umum mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner drh. Nikolas Nuryulianto menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan daging dan jeroan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan pangan.

“Pengawasan ini bertujuan mendata titik pemotongan hewan kurban di luar RPH, mengetahui jumlah ternak kurban serta memastikan daging dan jeroan yang dibagikan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH),” ujar Niko.

Hingga sementara ini, Diperta mencatat terdapat sekitar 130 titik pemotongan hewan kurban di luar RPH. Pemeriksaan juga dilakukan di beberapa RPH seperti RPH Krejengan, Maron dan Banyuanyar serta sejumlah masjid besar dan instansi yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

“Dari hasil pemeriksaan hari ini ditemukan dua kasus cacing hati pada sapi di Kecamatan Kraksaan. Temuan itu langsung kami sampaikan kepada takmir masjid agar bagian hati yang terinfeksi tidak dikonsumsi,” jelasnya.

Niko menerangkan, hati yang terinfeksi cacing biasanya memiliki benjolan atau permukaan tidak rata saat diraba menggunakan sarung tangan. Jika setelah diiris ditemukan cacing berbentuk lembaran panjang, maka organ tersebut dinyatakan positif cacing hati.

“Apabila masih ada bagian hati yang kondisinya baik, tetap boleh dikonsumsi asalkan dimasak hingga benar-benar matang, minimal 15 sampai 20 menit setelah air mendidih agar parasit dan bakteri mati,” terangnya.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Diperta juga mengapresiasi panitia kurban yang telah menerapkan standar higiene sanitasi dengan baik, seperti memisahkan daging, tulang dan jeroan menggunakan wadah berbeda serta menyediakan tempat pencucian organ dalam menggunakan air bersih.

“Kami mengapresiasi panitia kurban yang sudah memperhatikan kebersihan selama proses penyembelihan dan distribusi daging. Hal ini penting untuk menjaga keamanan pangan masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, petugas juga mengingatkan pentingnya penggunaan pisau sembelih yang tajam agar proses penyembelihan sesuai kaidah kesejahteraan hewan dan tidak menyebabkan ternak stres.

“Kami masih menemukan alat sembelih yang kurang tajam dan sudah kami ingatkan kepada panitia agar menjadi perhatian ke depan. Pisau yang tajam akan membuat proses penyembelihan lebih baik dan hewan tidak tersiksa,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara hingga 27 Mei 2026 malam, jumlah hewan kurban yang telah dipotong di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.591 ekor. Pengawasan kurban tahun ini melibatkan 14 dokter hewan bersama petugas teknis kecamatan dan inseminator buatan dengan total sekitar 70 personel.

Ke depan, Diperta Kabupaten Probolinggo berencana memperkuat program pemberian obat cacing secara rutin pada ternak guna mencegah kasus serupa kembali terjadi.

“Jika ternak rutin diberikan obat cacing setiap tiga bulan sekali, Insya Allah kasus cacing hati dapat dicegah. Karena itu kami akan memperkuat program cacingisasi pada sapi, kambing, domba dan ternak lainnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi sosial ini dilakukan oleh para siswa secara sukarela, di mana para siswa mengumpulkan sebagian uang jajannya melalui perwakilan kelas masing-masing sebelum dikumpulkan oleh guru.

Menariknya, dalam kegiatan ini pihak sekolah tidak memberikan target nominal tertentu kepada siswa. Seluruh sumbangan diberikan sesuai kemampuan masing-masing sehingga nilai utama yang ditanamkan adalah keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama.

Kepala SDN Kedopok 1, Soviatun Fatimatuzzuhro mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter bagi para siswa agar terbiasa berbagi sejak usia dini, terutama menjelang Hari Raya Iduladha.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengajarkan siswa tentang arti berbagi dan peduli kepada sesama dengan cara menyisihkan uang sakunya untuk membeli hewan kurban. Nantinya, daging kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Soviatun Fatimatuzzuhro.

Dari hasil pengumpulan iuran siswa, dana yang berhasil terkumpul mencapai Rp2,7 juta. Jumlah tersebut kemudian ditambah dengan infak dari pihak sekolah hingga total keseluruhan dana menjadi Rp4 juta.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk membeli hewan kurban yang akan disembelih saat Hari Raya Iduladha di lingkungan sekolah. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan kepada siswa kurang mampu serta warga sekitar sekolah.

“Daging kurban nantinya akan diberikan kepada siswa yang membutuhkan dan masyarakat di sekitar sekolah agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” imbuhnya.

Program tahunan ini mendapat sambutan positif dari para siswa. Selain belajar tentang ibadah kurban, mereka juga diajarkan pentingnya berbagi kepada orang lain tanpa harus menunggu dewasa.

Salah satu siswa kelas 6, Ahmad Danis Samsyah, mengaku senang bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, iuran membeli hewan kurban menjadi pengalaman berharga untuk melatih kepedulian sosial dan semangat berbagi.

“Alhamdulillah kegiatan iuran untuk membeli hewan kurban ini selalu dilakukan setiap tahun. Semoga daging kurban nanti bisa bermanfaat dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan,” kata Ahmad Danis Samsyah.

Melalui kegiatan sederhana tersebut, pihak sekolah berharap nilai gotong royong, empati, dan semangat berbagi dapat terus tumbuh dalam diri para siswa sejak dini sehingga kelak menjadi kebiasaan positif di tengah masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sapi berbobot 1,2 ton tersebut milik Dedy Rekta Andoko (41), warga Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Saat terpilih menjadi hewan kurban presiden, usia sapi itu baru menginjak 2,5 tahun. Dengan postur tubuh besar dan kondisi kesehatan prima, Ronggo Waseso dinilai memenuhi standar sebagai hewan kurban untuk orang nomor satu di Indonesia.

Dedy mengaku tidak menyangka sapi yang dirawatnya selama ini bisa terpilih menjadi hewan kurban presiden. Sebab, enam bulan lalu berat sapi tersebut masih sekitar 850 kilogram. Namun, berkat perawatan rutin, pemberian pakan berkualitas, vitamin, serta perhatian ekstra terhadap kesehatan ternak, berat Ronggo Waseso meningkat drastis hingga mencapai 1,2 ton.

“Jadi sebelum terpilih, Ronggo Waseso menjalani proses seleksi bersama sapi-sapi lain di Kabupaten Probolinggo selama satu bulan. Setelah proses seleksi faktual oleh Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, barulah sapi milik saya terpilih,” kata Dedy Rekta Andoko.

Menurut Dedy, keberhasilan sapinya terpilih menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi sebelumnya Ronggo Waseso juga sempat meraih juara dua dalam kontes sapi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas ternak lokal mampu bersaing dan mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Meski enggan berbicara banyak soal harga, sapi tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp100 juta. Namun bagi Dedy, nilai kebanggaan jauh lebih besar dibanding nominal penjualan. Ia merasa hasil kerja kerasnya dalam merawat ternak selama ini akhirnya membuahkan hasil membanggakan.

“Sebelum dibeli presiden, sapi saya berhasil keluar menjadi juara dua dalam kontes sapi. Selain itu, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Dokter Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, drh. Dendi Narindra Prabowo menjelaskan, terpilihnya Ronggo Waseso sebagai hewan kurban presiden tidak lepas dari perawatan maksimal yang dilakukan pemilik. Selain pemberian pakan dan vitamin yang cukup, kesehatan sapi juga terus dipantau secara berkala oleh petugas.

Menurutnya, faktor kebersihan kandang dan tubuh sapi juga menjadi perhatian penting dalam proses penilaian. Bahkan, vaksinasi terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) serta lumpy skin disease (LSD) telah diberikan untuk memastikan kondisi sapi tetap sehat dan layak menjadi hewan kurban presiden.

“Selain itu, kesehatan sapi juga kami jaga, serta vaksinasi LSD dan PMK juga tak luput telah kami berikan pada sapi. Kemudian kebersihan kandang dan kebersihan sapi juga menjadi faktor penting,” ujar drh. Dendi Narindra Prabowo. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pengujian dilakukan untuk memastikan kekuatan konstruksi jembatan yang menjadi jalur penting perjalanan kereta api di wilayah tersebut.

Dalam proses pengujian, petugas menggunakan dua lokomotif jenis CC 300 dengan total berat mencapai 180 ton. Uji fungsi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan dilakukan melalui dua tahapan, yakni pengujian dinamis serta pengujian statis.

Pada pengujian dinamis, dua lokomotif dijalankan melintasi jembatan dengan kecepatan sekitar 60 kilometer per jam. Sementara itu, pada pengujian statis, lokomotif dihentikan secara bertahap di beberapa titik di atas jembatan, mulai dari posisi 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga seluruh badan lokomotif berada tepat di atas bentang jembatan.

Humas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Alfaviega Septian Pravangasta, mengatakan bahwa uji fungsi dilakukan guna mengetahui kondisi aktual jembatan setelah sebelumnya dilakukan pembaruan struktur.

"Pengujian ini sangat penting untuk memastikan kemampuan struktur jembatan dalam menahan beban kereta api, sekaligus mengetahui tingkat kelengkungan jembatan saat dilalui lokomotif," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Jembatan BH 374 merupakan jembatan peninggalan era Djawatan Kereta Api yang dibangun sejak tahun 1950-an. Namun, pada tahun 2022 lalu, pemerintah melakukan revitalisasi dengan mengganti seluruh rangka baja jembatan menggunakan struktur baru yang lebih besar dan lebih kuat.

Menurutnya, penggantian struktur tersebut bertujuan meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, khususnya saat debit air sungai meningkat dan arus sungai menjadi deras ketika musim hujan.

"Dengan struktur baru ini, diharapkan kondisi sungai saat banjir tidak lagi mengganggu perjalanan kereta api yang melintas di jalur tersebut," tambahnya.

Dari hasil sementara pengujian, kondisi jembatan dinilai masih sangat baik dan layak digunakan untuk jangka panjang. Jembatan tersebut bahkan disebut mampu menopang beban hingga 200 ton.

"Berdasarkan hasil awal uji fungsi yang dilakukan, performa jembatan masih dalam kondisi baik dan diperkirakan dapat digunakan hingga 50 tahun mendatang," imbuh Alfaviega.

Selain itu, pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya juga memastikan evaluasi rutin akan terus dilakukan demi menjaga keamanan operasional kereta api. Pemeriksaan dan uji fungsi jembatan dijadwalkan kembali setiap empat tahun sekali agar kondisi konstruksi tetap terpantau dan sesuai dengan standar keselamatan transportasi perkeretaapian. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kobaran api yang muncul sejak pagi hari membuat dua kandang ayam ludes dilalap si jago merah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, pemilik peternakan diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Api pertama kali terlihat dari bagian selatan kandang dan dengan cepat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Material kandang yang mudah terbakar serta kondisi angin yang cukup kencang membuat kobaran api sulit dikendalikan pada awal kejadian.

Warga sekitar yang mengetahui kebakaran langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya sambil menunggu petugas datang ke lokasi. Kepulan asap hitam pekat tampak membumbung tinggi dan menarik perhatian warga sekitar.

Sekretaris Desa Kedungdalem, Lukman Santoso, menjelaskan bahwa kandang tersebut baru saja diisi bibit ayam pada malam hari sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, api diketahui muncul saat aktivitas di peternakan mulai berjalan pada pagi hari.

“Api diketahui muncul sekitar pukul tujuh pagi dari bagian kandang sebelah selatan. Di kandang itu memang baru dimasukkan bibit ayam pada malam sebelumnya,” ujar Lukman.

Peternakan tersebut diketahui milik Ana Kusrini dan selama ini dikelola oleh putranya, Ronaldo. Saat kebakaran berlangsung, suasana sempat panik karena api terus membesar dan dikhawatirkan merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Mendapat laporan dari warga, tim pemadam kebakaran Kabupaten Probolinggo segera diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman juga mendapat bantuan dari petugas Damkar Kota Probolinggo sehingga api bisa lebih cepat dikendalikan.

Dari tiga kandang yang berada di area peternakan, dua bangunan dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu, satu kandang lainnya berhasil diamankan petugas agar tidak ikut dilalap api. Setelah api utama berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala.

Lukman menambahkan, dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Ia menyebut lokasi tersebut sebelumnya juga pernah mengalami kejadian serupa.

“Dugaan awal memang karena korsleting listrik. Informasinya dulu juga pernah terjadi kebakaran di lokasi peternakan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, mengatakan bahwa proses penanganan berlangsung cukup cepat berkat koordinasi dua tim pemadam kebakaran.

“Kurang lebih sekitar dua puluh menit api berhasil dikendalikan. Setelah itu petugas melakukan pendinginan. Untuk penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp300 juta. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Memasuki peralihan musim dari penghujan menuju kemarau, kondisi cuaca di kawasan Bromo dinilai sangat mendukung aktivitas wisata. Udara dingin pegunungan berpadu dengan pemandangan alam yang eksotis menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.

Kepadatan wisatawan mulai terlihat sejak awal libur panjang yang dimulai pada Kamis lalu. Ribuan kendaraan jip wisata dan rombongan pengunjung terus berdatangan melalui empat pintu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Mei 2026, mencapai 23.413 orang. Rinciannya, pada 14 Mei tercatat 5.404 pengunjung yang terdiri dari 5.178 wisatawan nusantara (WNI) dan 226 wisatawan mancanegara (WNA).

Kemudian pada 15 Mei jumlah pengunjung mencapai 6.162 orang, terdiri dari 5.996 WNI dan 166 WNA. Selanjutnya pada 16 Mei tercatat 6.865 pengunjung, dengan rincian 6.661 WNI dan 204 WNA. Sementara pada 17 Mei jumlah pengunjung mencapai 4.982 orang, terdiri dari 4.807 WNI dan 175 WNA. 

Kepala BBTNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan sudah terlihat sejak Kamis dan Jumat. Meski belum menyamai lonjakan wisatawan saat libur Lebaran, jumlah pengunjung tetap tergolong tinggi dan stabil.

“Jadi, untuk data yang saya terima pada hari Kamis dan Jumat, jumlah pengunjung berkisar 5 hingga 6 ribu orang,” kata Rudijanta.

Ia menjelaskan, kondisi arus wisatawan selama libur panjang masih berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pengelola bersama petugas gabungan juga terus melakukan pemantauan di sejumlah titik wisata guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Menurutnya, beberapa lokasi favorit wisatawan masih didominasi kawasan Penanjakan, Padang Savana, Bukit Watangan, hingga area Kaldera Bromo. Titik-titik tersebut hampir selalu ramai dikunjungi wisatawan sejak pagi hingga siang hari.

“Untuk saat ini kondisinya ramai lancar, tidak ada kendala berarti selama libur long weekend ini,” imbuhnya.

Sementara itu, seorang wisatawan asal Gresik bernama Ria mengaku sengaja kembali berlibur ke Bromo karena keindahan alamnya yang dinilai tidak pernah membosankan. Bahkan, kunjungannya kali ini menjadi yang ketiga kalinya ke kawasan wisata tersebut.

“Untuk suasananya sejuk, ditambah keindahan alamnya juga lengkap, jadi saya tidak bosan meskipun sudah tiga kali datang ke sini,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengamanan mulai dilakukan sejak Kamis, hingga Minggu yang menjadi hari terakhir libur long weekend. Selain berjaga di area loket masuk Cemorolawang, petugas kepolisian juga melakukan pemantauan situasi serta pengaturan arus lalu lintas guna memastikan perjalanan wisatawan tetap lancar dan nyaman. Kawasan Bromo sendiri diprediksi mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur panjang, sehingga diperlukan kesiapan personel di lapangan.

Kapolres Probolinggo, Wahyudin Latif menegaskan bahwa penempatan personel dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang berlibur ke Bromo. Menurutnya, kehadiran aparat di sejumlah titik strategis diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan serta mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi saat musim liburan.

“Kami telah menyiagakan personel di sejumlah titik strategis khususnya di pintu masuk Bromo, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas ataupun kemacetan arus lalu lintas,” ujar AKBP Wahyudin Latif.

Ia menambahkan, petugas di lapangan tidak hanya fokus pada pengamanan dan pengaturan lalu lintas, tetapi juga memberikan imbauan kepada wisatawan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di kawasan wisata. Kesadaran pengunjung dinilai penting untuk menjaga kenyamanan bersama serta meminimalisasi risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas.

Selain itu, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan selama berwisata, terutama saat membawa barang berharga maupun berkendara di jalur menuju Bromo yang memiliki karakteristik medan menanjak dan berliku. Pengunjung juga diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung atau wisatawan untuk tetap berhati-hati, menjaga keselamatan diri dan keluarga, menjaga barang bawaan, hingga pastikan kendaraan dalam kondisi prima,” imbuhnya.

Polres Probolinggo juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan gangguan keamanan. Layanan tersebut aktif selama 24 jam untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, khususnya selama momentum libur panjang yang diperkirakan meningkatkan mobilitas wisatawan di kawasan Bromo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Panen pisang cavendish yang berlangsung di RT 7 RW 3 Kelurahan Wonoasih turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin. Dalam kesempatan tersebut, wali kota ikut memanen buah pisang yang dikenal memiliki kualitas premium dan banyak diminati pasar.

Lahan perkebunan seluas sekitar 2.500 meter persegi itu ditanami kurang lebih 280 pohon pisang cavendish. Pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Umah bersama masyarakat sekitar dengan sistem kerja sama dan bagi hasil.

Budidaya pisang cavendish di kawasan tersebut diketahui telah memasuki masa panen kedua. Hasil yang diperoleh dinilai cukup memuaskan dan berpotensi terus berkembang apabila mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan, pisang cavendish memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai komoditas utama di Kota Probolinggo selain tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung.

“Jadi pisang cavendish ini akan kita tetapkan sebagai komoditas utama, disamping padi dan jagung, hal ini tak lepas pisang menjadi kebutuhan konsumsi harian,” ujar Aminuddin.

Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian perkotaan atau urban farming.

Produktivitas tanaman pisang cavendish juga dianggap cukup menjanjikan. Dalam waktu relatif singkat, hasil panen yang diperoleh mampu mencapai jumlah besar sehingga memberikan peluang keuntungan bagi para petani maupun pengelola lahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperluas budidaya pisang cavendish dengan melibatkan masyarakat. Nantinya warga akan mendapatkan bantuan bibit serta pendampingan dalam proses penanaman dan pengelolaan tanaman.

“Ke depan kami juga akan membagikan bibit kepada masyarakat. Nantinya ada pembinaan dari Al-Umah bersama DKPPP, termasuk pemanfaatan dari pohon pisang yang sudah dipotong agar tidak terbuang sia-sia,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Al Umah, Ustaz Sanip mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mengembangkan sekitar empat hektar lahan pisang cavendish. Dari lahan tersebut, panen dapat dilakukan hampir setiap dua minggu sekali.

“Alhamdulillah saat ini kami memiliki sekitar 4 hektar lahan dan hampir setiap dua minggu sekali bisa panen pisang cavendish. Kami siap menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk membudidayakan cavendish dan menjadikannya ikon Kota Probolinggo,” katanya.

Meski hasil panen terus meningkat, pihak yayasan mengaku masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam proses pengemasan dan distribusi. Saat ini sebagian besar hasil panen masih dikirim ke luar daerah, termasuk Surabaya, untuk dipasarkan lebih luas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Diperta Kabupaten Probolinggo, drh. Nikolas Nuryulianto, bersama jajaran tenaga kesehatan hewan dari UPT Puskeswan Bantaran, mulai dari Kepala UPT Puskeswan Aulia Khusumastutik, dokter penyelia wilayah drh. Dani dan drh. Maya, hingga petugas teknis koordinator wilayah.

Dalam pelayanan posyandu ternak tersebut, petugas menangani 138 ekor hewan ternak yang terdiri atas 134 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 2 ekor domba. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada peternak, seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pemberian vitamin, pemberian obat cacing, hingga pemeriksaan kebuntingan.

Dari 10 ekor sapi yang menjalani pemeriksaan kebuntingan, sebanyak 6 ekor dinyatakan positif bunting dan 4 ekor lainnya negatif. Selain itu, petugas melakukan pengobatan terhadap enam ekor ternak yang mengalami gangguan kesehatan.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi, melalui Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet drh. Nikolas Nuryulianto, mengatakan bahwa kegiatan posyandu ternak merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, khususnya peternak di wilayah pedesaan.

“Posyandu ternak sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan hewan tetap terjaga sehingga produktivitas ternak dapat meningkat. Tujuannya untuk memberikan pelayanan optimal kepada ternak di Desa Gunung Tugel, baik pengobatan, vaksinasi, inseminasi maupun pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi para peternak,” katanya.

Menurut Niko, kesehatan ternak berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat, terlebih menjelang Iduladha saat kebutuhan hewan kurban meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pelayanan kesehatan hewan secara rutin agar potensi penyebaran penyakit dapat ditekan sejak dini.

“Harapannya dengan adanya posyandu ternak ini kesejahteraan hewan khususnya di Desa Gunung Tugel semakin baik. Bila ternaknya sehat dan sejahtera, maka kesejahteraan peternak juga akan meningkat,” jelasnya.

Selain pelayanan kesehatan, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada peternak mengenai pentingnya pencegahan penyakit hewan menular, terutama PMK yang sempat mengancam populasi ternak beberapa waktu terakhir.

“Salah satu langkah yang ditekankan adalah pemberian obat cacing secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak,” lanjutnya.

Diperta Kabupaten Probolinggo juga berharap dukungan pemerintah terhadap program kesehatan hewan terus diperkuat, khususnya dalam penyediaan vaksin dan obat-obatan gratis bagi peternak.

“Kami berharap bantuan obat-obatan semakin banyak sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan bantuan pengobatan secara gratis,” terangnya.

Ia menambahkan, program pemberian obat cacing rutin perlu terus digalakkan bagi ternak rentan PMK maupun ternak lainnya sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini.

“Semua ternak perlu mendapatkan program pemberian obat cacing secara rutin agar kesehatan ternak tetap terjaga dan risiko penyakit bisa ditekan,” tambahnya.

Melalui kegiatan posyandu ternak tersebut, Diperta Kabupaten Probolinggo berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan semakin meningkat. Hal ini diharapkan mampu mendukung produktivitas peternakan sekaligus menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat menjelang Iduladha. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dana tersebut berasal dari hasil lelang aset sitaan dalam kasus korupsi pemberian dan penggunaan fasilitas kredit modal kerja pada tahun 2022.

Prosesi penyerahan hasil lelang dilaksanakan pada Senin siang (11/5/26) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiyawan.

Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah kepala seksi di lingkungan Kejari Kota Probolinggo sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus korupsi tersebut berkaitan dengan pemberian dan penggunaan fasilitas kredit modal kerja atas nama Sri Yuniarti di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Probolinggo pada tahun 2022. Dalam perkara itu, terpidana dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiyawan, mengatakan, penyerahan uang hasil lelang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap.

“Uang hasil lelang barang rampasan negara ini nantinya disetorkan ke kas negara untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan serta memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Lilik Setiyawan.

Ia menjelaskan, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tertanggal 9 Januari 2025, hasil lelang barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

“Seluruh hasil lelang aset rampasan tersebut telah disetorkan ke kas negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo sebesar Rp313.020.000,” katanya.

Aset yang dilelang berupa sebidang tanah hak milik (SHM) Nomor 723 atas nama Edhy Soetjahjo yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tanah seluas 120 meter persegi tersebut juga dilengkapi bangunan rumah yang berdiri di atasnya.

Melalui pelaksanaan lelang dan penyetoran hasil rampasan negara itu, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari optimalisasi pengelolaan barang rampasan serta pelaksanaan eksekusi perkara korupsi secara transparan dan akuntabel.

“Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengelolaan barang rampasan dan pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi,” imbuh Lilik Setiyawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan pengambilan sampel tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) UPT Lapkeswan Malang, Desi Purnama bersama tim dari Diperta Kabupaten Probolinggo. Turut mendampingi dalam kegiatan itu Medik Veteriner Muda Novita Dwi Setyorini dan dokter hewan penyelia wilayah Leces Maya. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Kepala SPPG Sumberkedawung 003 Leces, Afin Nur Afiat.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengambil sejumlah sampel bahan pangan hewani berupa lima sampel daging ayam, lima sampel telur ayam ras dan lima sampel daging sapi. Masing-masing jenis sampel memiliki total berat sekitar 2,5 kilogram untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium guna dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pemeriksaan laboratorium itu meliputi berbagai tahapan pengujian, seperti deteksi kandungan formalin dan boraks, uji organoleptik, uji Eber, Total Plate Count (TPC), hingga pemeriksaan kemungkinan adanya pemalsuan daging babi. Proses pengujian diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua minggu sebelum hasilnya disampaikan kepada pihak SPPG dan Diperta Kabupaten Probolinggo.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nikolas Nuryulianto menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan aktif UPT Lapkeswan Malang dalam menjaga mutu pangan pada program MBG.

“Tujuannya untuk memastikan produk pangan asal hewan seperti daging sapi, daging ayam dan telur benar-benar layak diolah dan disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Menurut Niko, layanan pemeriksaan laboratorium tersebut diberikan tanpa dipungut biaya dan sekaligus menjadi bagian dari penguatan administrasi serta penilaian mutu di lingkungan SPPG.

“Hasil uji laboratorium ini nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi SPPG. Kalau hasilnya baik tentu dapat mendukung kualitas pelayanan dan pemenuhan standar pangan bergizi,” jelasnya.

Ia menambahkan pengawasan pangan hewani menjadi hal penting untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya para penerima manfaat program MBG. Dengan adanya pemeriksaan berkala, kualitas bahan pangan diharapkan tetap terjaga mulai dari proses distribusi hingga penyajian.

“Harapannya makanan yang disajikan melalui MBG benar-benar aman, sehat dan berkualitas sehingga penerima manfaat merasa terlindungi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan bersih pantai tersebut dilaksanakan pada Kamis pagi (7/5/2026). Aksi ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, serta melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pelajar yang ada di Pulau Gili Ketapang.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta membawa kantong plastik dan menyusuri area pesisir pantai untuk memungut berbagai jenis sampah, mulai dari sampah plastik hingga sampah residu yang mencemari kawasan wisata.

Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto mengatakan bahwa Pulau Gili Ketapang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kegiatan bersih pantai ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan kawasan wisata sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan.

“Gili Ketapang ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo yang harus kita rawat bersama. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembenahan kawasan wisata dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ugas Irwanto.

Ia menegaskan, kebersihan kawasan Pantai Gili Ketapang menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dengan lingkungan yang bersih dan nyaman, wisatawan akan semakin tertarik untuk datang dan menikmati keindahan wisata bahari di pulau tersebut.

Menurutnya, menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dan seluruh pihak yang menikmati kawasan wisata tersebut.

“Masalah kebersihan menjadi fokus utama dan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat dan semua pihak yang menikmati kawasan wisata ini juga harus ikut menjaga,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto menjelaskan bahwa sampah yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan tersebut selanjutnya akan dibawa menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) Seboro untuk dilakukan proses pengelolaan sampah residu.

Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Gili Ketapang dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait pengelolaan sampah di wilayah setempat, termasuk rencana pemetaan lokasi pembangunan TPS.

“Selain melakukan pengangkutan sampah, kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Gili Ketapang dan BUMDes untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah, termasuk pemetaan lokasi pendirian TPS,” katanya.

Roby menambahkan, DLH Kabupaten Probolinggo juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti pemilahan sampah hingga pengolahan menjadi kompos.

“Kami berharap pengelolaan sampah di Gili Ketapang dapat berjalan secara berkelanjutan serta melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, menegaskan bahwa kesiapan menghadapi musim kering harus dilakukan sejak dini melalui pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber air yang tersedia. Menurutnya, embung menjadi salah satu infrastruktur penting yang perlu dimaksimalkan perannya untuk menjaga ketahanan air masyarakat.

“Menjelang kemarau, kita harus mengidentifikasi potensi embung yang sudah ada. Pada lokasi yang memang membutuhkan tambahan pasokan air, maka harus disiapkan pembangunan embung baru,” ujar Haris.

Ia menjelaskan bahwa salah satu embung yang telah ditinjau di wilayah Kecamatan Kuripan merupakan aset yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak tinggal diam dan tetap berupaya mengusulkan langkah perbaikan berupa normalisasi serta pendalaman embung agar kapasitas tampung air bisa ditingkatkan.

“Memang ini menjadi kewenangan provinsi, namun tetap akan kita usulkan dan kita kawal proses normalisasinya. Mengingat cakupan wilayah yang terdampak dari embung ini cukup luas,” jelasnya.

Selain optimalisasi embung yang sudah ada, pemerintah daerah juga tengah melakukan kajian untuk pembangunan embung baru, khususnya di wilayah atas Kecamatan Kuripan. Selama ini, daerah tersebut dinilai belum mendapatkan distribusi air yang merata, sehingga sering mengalami kesulitan saat musim kemarau tiba.

“Untuk wilayah atas Kuripan, saat ini masih dalam tahap assessment. Kita sedang mencari sumber air serta lokasi yang paling tepat untuk pembangunan embung, agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tambahnya.

Menurut Haris, peninjauan langsung ke lapangan menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melihat kondisi riil di masyarakat, pemerintah dapat menentukan langkah strategis yang lebih tepat dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman kekeringan.

Ia juga mengakui bahwa keberadaan embung yang ada saat ini sudah memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat di wilayah bawah seperti Kecamatan Bantaran. Namun demikian, pemerataan akses air masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah atas Kuripan.

“Embung yang ada saat ini sudah cukup membantu kebutuhan air masyarakat di wilayah bawah. Namun, pemerataan distribusi air masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama, khususnya untuk wilayah atas,” imbuhnya.

Melalui upaya optimalisasi dan rencana pembangunan embung baru ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap ketersediaan air tetap terjaga, terutama untuk mendukung sektor pertanian. Dengan demikian, dampak negatif musim kemarau terhadap produktivitas petani dapat ditekan seminimal mungkin. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, termasuk penolakan terhadap penghapusan program Bosda dan rencana pemangkasan gaji guru ngaji.

Aksi dimulai dari depan Kodim 0820, di mana massa menyuarakan kecaman atas dugaan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum TNI terhadap Andri Yunus. Perkara tersebut kini tengah memasuki tahap persidangan.

Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa karena korban merupakan warga sipil, maka proses hukum yang dijalankan seharusnya melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.

Usai dari Kodim, massa bergerak menuju Kantor Wali Kota Probolinggo. Di lokasi kedua ini, mahasiswa kembali menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya terkait dugaan pemalsuan sertifikat manajemen PERUMDAM, pengadaan mobil dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran, serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai merugikan masyarakat.

Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menilai bahwa beberapa kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar.

“Kami juga menyoroti penghapusan Bosda di Kota Probolinggo yang berdampak pada operasional sekolah, pemangkasan gaji guru ngaji, serta masa tunggu SK guru yang bertambah dari dua tahun menjadi lima tahun,” ujar Dedi dalam orasinya.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang disampaikan oleh mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri sempat menemui para demonstran. Namun, ketika mahasiswa meminta penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen, Wali Kota memilih tidak menandatangani dan kembali masuk ke dalam kantor.

Di sisi lain, pihak Kodim 0820 juga tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena Komandan Kodim, Letkol Inf Yodo Aprianto, sedang menjalankan tugas dinas di luar kota.

“Tadi sudah kita lihat bersama bahwa Wali Kota tidak mau duduk bersama untuk membaca pakta integritas. Setelah ini kami akan berkonsolidasi untuk aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama,” imbuh Dedi.

Aksi sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas di depan Kantor Wali Kota. Meski demikian, situasi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi kericuhan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyatakan bahwa sebagian besar aspirasi mahasiswa sebenarnya telah dalam proses penanganan dan tidak menjadi persoalan utama.

“Terkait Bosda, itu menjadi catatan KPK sehingga untuk sementara dihentikan karena masih dalam proses pembuatan aplikasi. Setelah selesai, program tersebut akan dilanjutkan kembali,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pemetaan terkait pemberian gaji guru ngaji agar ke depan bisa lebih merata.

“Termasuk gaji guru ngaji yang sedang dipetakan agar ke depan bisa sama rata. Untuk mobil dinas, pengadaannya juga menyesuaikan dengan momentum efisiensi energi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S (39) dan HF (28), keduanya merupakan warga Kecamatan Kuripan, serta R (31), warga Kecamatan Wonomerto. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, mereka tidak hanya beraksi sekali, melainkan telah melakukan pencurian di sedikitnya lima lokasi berbeda, yang tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Peristiwa penangkapan bermula saat petugas kepolisian tengah melakukan patroli di kawasan Jalan Ir. Sutami, tepatnya di Perumahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih. Dalam kegiatan tersebut, polisi menerima informasi dari warga terkait keberadaan tiga orang yang membawa senjata tajam dan dinilai mencurigakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas segera melakukan penyisiran di lokasi yang dimaksud.

Upaya tersebut membuahkan hasil, di mana ketiga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Saat dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak kriminal, termasuk senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi pencurian.

“Setelah diamankan, ditemukan barang bukti salah satunya berupa senjata tajam. Selanjutnya, ketiga pelaku dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, pada Senin (4/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan intensif, diketahui bahwa dua dari tiga pelaku merupakan residivis yang pernah terlibat kasus serupa. Ketiganya juga mengakui telah melakukan aksi pencurian di lima tempat kejadian perkara (TKP), salah satunya berada di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto.

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam menjalankan aksinya. Barang bukti tersebut meliputi sebilah celurit, satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah, satu buah linggis, dua gunting, satu obeng, satu kunci L lengkap dengan empat anak kunci, serta sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV terkait aksi mereka.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa kasus ini belum sepenuhnya selesai, lantaran masih ada satu pelaku lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tengah diburu oleh petugas. Polisi pun terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam kasus pencurian hewan ini.

“Selain tiga pelaku ini, satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara,” imbuh AKBP Rico Yumasri.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat, guna mencegah terjadinya tindak kriminal di lingkungan sekitar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menjaring sekaligus membina atlet-atlet muda berbakat yang diharapkan mampu mengharumkan nama daerah di masa mendatang.

Dalam kompetisi tersebut, panitia mempertandingkan dua kategori utama, yakni Speed Klasik Pemula dan Speed World Record Umum. Selain itu, perlombaan juga dibagi ke dalam lima kelompok usia, mulai dari U-9, U-11, U-13, U-15 hingga U-17, baik untuk kategori putra maupun putri. Pembagian ini dilakukan guna memastikan pembinaan berjalan sesuai jenjang usia dan kemampuan peserta.

Kejuaraan berlangsung selama dua hari, yakni Jumat hingga Sabtu (1–2 Mei 2026), yang dipusatkan di arena panjat tebing belakang GOR A. Yani Kota Probolinggo. Tercatat sebanyak 37 lembaga pendidikan ambil bagian dalam kegiatan ini, terdiri dari 26 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan 11 sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Total peserta mencapai 158 atlet muda yang menunjukkan kemampuan terbaik mereka di dinding panjat.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembinaan berkelanjutan bagi atlet pemula. Ia menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi sejak dini, sehingga proses pengembangan atlet dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

“Selain sebagai ajang pembinaan, kejuaraan ini juga menjadi sarana untuk melihat potensi atlet-atlet muda. Dengan begitu, proses pembentukan atlet bisa terus berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap para peserta yang menunjukkan bakat akan terus dilatih dan diberi kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan, baik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Dengan demikian, Kota Probolinggo diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet panjat tebing berprestasi di masa depan.

“Harapannya, Kota Probolinggo dapat terus mencetak atlet panjat tebing yang berprestasi di berbagai level kompetisi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Harian FPTI Kota Probolinggo, Iwan Rosyidi, menyampaikan bahwa kejuaraan tingkat kota memiliki peran strategis dalam proses pembibitan atlet. Menurutnya, banyak atlet berprestasi saat ini yang berasal dari ajang serupa.

Ia juga menekankan bahwa melalui kompetisi ini, pihaknya dapat menemukan talenta potensial yang tidak hanya berasal dari klub, tetapi juga dari luar pembinaan formal. Ke depan, ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut, termasuk rencana pembangunan fasilitas panjat tebing dengan standar yang lebih baik.

“Dari kejuaraan ini kita bisa menemukan atlet potensial, baik yang berasal dari klub maupun di luar klub. Kami juga berharap adanya peningkatan fasilitas, seperti pembangunan wall dengan standar lebih baik,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah pembukaan bengkel gratis bagi para buruh yang mengikuti peringatan May Day di Alun-alun Kota Kraksaan pada Jumat (1/5/2026). Program ini mendapat sambutan positif karena dinilai membantu meringankan beban para pekerja, khususnya dalam perawatan kendaraan yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Selain layanan servis motor tanpa biaya, kepolisian juga menyediakan fasilitas Samsat keliling bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses bagi warga tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat, sehingga lebih praktis dan efisien.

Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian institusinya terhadap para pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan, layanan ini menjadi wujud nyata apresiasi kepada buruh.

"Sebagai bentuk apresiasi dan perhatian kepada rekan-rekan pekerja yang telah berkontribusi bagi pembangunan, kami hadirkan layanan service motor gratis," ujar AKBP Latif.

Menurutnya, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan kalangan pekerja di Kabupaten Probolinggo. Ia juga menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Serikat pekerja memiliki peran penting sebagai mitra dalam menjaga kamtibmas serta memperjuangkan hak-hak buruh. Kami berharap kolaborasi ini terus terjalin dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolres berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pengusaha, dan pekerja dapat terus ditingkatkan demi menciptakan iklim industri yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan May Day, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo bersama berbagai serikat pekerja juga menggelar kegiatan senam bersama di Alun-alun Kota Kraksaan. Kegiatan ini mengusung tema kolaborasi untuk mendorong kemajuan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ketua DPC Sarbumusi Probolinggo, Babul Arifandhie menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh bukan sekadar agenda seremonial. Ia menyebut momen ini sebagai ajang refleksi bersama terkait hak dan kewajiban para pekerja.

"Diawali dengan serap aspirasi dan pembentukan pansus raperda ketenagakerjaan yang diinisiasi DPRD Kabupaten, kemudian kemarin ada apel Sabuk Kamtibmas di Polres Probolinggo dan hari ini semua elemen memperingati May Day di Alun-alun Kraksaan," ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja dan perusahaan. Kehadiran berbagai unsur tersebut menciptakan suasana kebersamaan yang kental dalam peringatan May Day tahun ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fakta tersebut terungkap dari penelusuran data di situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Satu-satunya SPPG bersertifikat halal berada di Kecamatan Tegalsiwalan.

Ketua Komisi Ekonomi MUI Kabupaten Probolinggo, Sucipto Santosa, menyampaikan hal ini saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa malam (28/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada data resmi yang merinci jumlah pasti SPPG di Kabupaten Probolinggo. Namun, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan unit. Sebagai perbandingan, di Kota Probolinggo yang wilayahnya lebih kecil, tercatat ada 27 SPPG per April 2026.

“Belum sempat mengecek, tapi tentu lebih banyak dari 27 kalau di kabupaten,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sucipto mengaku cukup terkejut karena hanya satu SPPG yang telah bersertifikat halal.

“Saya cari datanya, ada di kabupaten satu, di Tegalsiwalan. Resmi itu dari website BPJPH, nomor sertifikatnya ada, halal,” tegasnya.

Ia berharap capaian SPPG di Tegalsiwalan dapat menjadi contoh sekaligus pemicu bagi SPPG lainnya untuk segera mengurus sertifikasi halal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengadakan forum pertemuan antar pengelola SPPG guna saling berbagi pengalaman serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

Menurutnya, proses pengajuan sertifikat halal untuk SPPG tergolong kompleks. Setiap unit harus memenuhi sejumlah persyaratan yang serupa dengan industri pangan berskala besar. Salah satunya adalah kewajiban memiliki penyelia halal yang bertanggung jawab memastikan seluruh proses produksi sesuai standar dan berkoordinasi dengan BPJPH.

Selain itu, seluruh bahan baku yang digunakan wajib memiliki sertifikat halal, mulai dari bahan utama seperti daging dan ayam hingga bahan pelengkap seperti garam, gula, dan merica.

“Sampai garam, gula, merica semua harus ada sertifikasi halalnya, prosesnya dibuktikan halal,” jelasnya.

Tahapan berikutnya, dapur SPPG akan diperiksa langsung oleh auditor halal dari lembaga berwenang. Hasil audit tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan Komite Fatwa MUI dalam menetapkan status kehalalan.

Meski mendorong percepatan sertifikasi, Sucipto menegaskan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan. Peran MUI lebih pada pendampingan, mulai dari memberikan konsultasi hingga menjembatani komunikasi dengan pihak terkait.

Ia juga mengajak pemerintah daerah, khususnya dinas perindustrian maupun instansi perizinan, untuk lebih aktif dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi SPPG.

“Mungkin bisa ditarik ke perizinan atau dinas perindustrian,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya terdapat 11 titik papan nama jalan yang hilang. Lokasinya tersebar di beberapa ruas strategis, di antaranya Jalan Hayam Wuruk, Jalan dr. Saleh, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Wahidin, serta Jalan Kaca Piring. Hilangnya fasilitas tersebut tidak hanya mengganggu fungsi informasi jalan, tetapi juga merusak estetika kota.

Kepala DPUPR PKP Kota Probolinggo, Setyo Rini Sayekti, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja datang langsung ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut.

“Jadi, kedatangan saya ke Polres Probolinggo Kota ini untuk melaporkan hilangnya 11 papan nama jalan di beberapa ruas jalan. Diketahui, ornamennya juga dicuri,” ujarnya.

Rini menjelaskan, papan nama jalan yang hilang tersebut merupakan bagian dari proyek pengadaan tahun 2025. Papan nama itu dilengkapi dengan tiang dan ornamen yang dirancang untuk memperindah tampilan kawasan sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengenali nama jalan.

Dari sisi anggaran, setiap satu set papan nama jalan yang terdiri dari tiang, ornamen, dan pelat nama, memiliki nilai sekitar Rp4 juta. Sementara itu, untuk pelat papan nama saja diperkirakan bernilai sekitar Rp1 juta. Jika dihitung dari jumlah yang hilang, yakni 11 unit, maka total kerugian ditaksir mencapai kurang lebih Rp11 juta.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya, pihaknya telah memasang sebanyak 33 titik papan nama jalan di berbagai lokasi. Dengan adanya kejadian ini, DPUPR PKP masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait langkah penanganan berikutnya.

“Tahun kemarin kami memasang 33 titik tiang papan nama. Setelah laporan ini, kami menunggu arahan dari Polres Probolinggo Kota,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur yang berlaku.

“Benar, hari ini ada laporan dari DPUPR PKP terkait hilangnya beberapa papan nama jalan, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Tak hanya papan nama jalan, sebelumnya DPUPR PKP juga menerima laporan kehilangan fasilitas umum lainnya, yakni tutup drainase berbahan besi.

Ironisnya, tutup drainase tersebut baru saja dipasang bersamaan dengan proyek preservasi di dua ruas jalan utama, yakni Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Panglima Sudirman, yang rampung pada Desember 2025. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus pencurian infrastruktur publik di wilayah tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan rincian yang beredar, anggaran tersebut dibagi ke dalam dua paket pengadaan. Paket pertama bernilai Rp240 juta untuk enam kali pelaksanaan kegiatan. Sementara paket kedua mencapai Rp300 juta yang digunakan untuk 13 kali kegiatan, termasuk agenda keagamaan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Besarnya alokasi anggaran ini menjadi sorotan, terutama karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi belanja yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut memicu kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP).

Ketua AMPP, Lutfi Hamid, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kegiatan keagamaan. Namun, ia menilai penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk jasa EO perlu dipertimbangkan kembali dari sisi efisiensi dan prioritas.

"Kami tentu mendukung kegiatan religi, tetapi yang menjadi catatan adalah efisiensinya. Mengapa kegiatan seperti ini harus menggunakan jasa EO dengan anggaran hingga ratusan juta rupiah? Apakah tidak bisa dimaksimalkan melalui swadaya atau memanfaatkan sumber daya internal pemerintah daerah?" ujar Lutfi.

Menurutnya, di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya difokuskan pada sektor yang berdampak langsung, seperti pembangunan infrastruktur maupun program bantuan sosial.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan bernuansa spiritual seharusnya mengedepankan kesederhanaan, bukan justru menimbulkan kesan pemborosan.

Selain itu, Lutfi turut menyoroti mekanisme pengadaan yang dilakukan secara langsung. Ia menilai, metode tersebut membutuhkan pengawasan ekstra agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Syamsul Huda, membenarkan adanya program kegiatan selawatan tersebut. Namun, ia tidak memberikan penjelasan detail terkait nominal anggaran yang dialokasikan.

Syamsul menjelaskan bahwa kegiatan tersebut terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, kegiatan rutin yang digelar setiap Jumat Manis di lingkungan kantor pemerintah daerah bersama Bupati dan ASN. Kedua, kegiatan bertajuk “Sholawat Mengetuk Pintu Langit” yang dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kecamatan dengan melibatkan berbagai majelis selawat.

"Pada dasarnya kegiatan ini memiliki tujuan penting, yaitu sebagai sarana pembinaan mental dan peningkatan ketakwaan kepada Allah. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah serta membentuk karakter ASN yang berintegritas dan memiliki moral yang baik," terang Syamsul.

Ia juga menambahkan bahwa penggunaan jasa EO merupakan kebijakan Bupati Probolinggo, Gus Haris, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal serta memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk terlibat sebagai penyelenggara.

Meski demikian, polemik terkait besarnya anggaran ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penetapan status hukum terhadap sopir truk dilakukan pada Kamis, 22 April 2026, setelah polisi menyelesaikan rangkaian penyelidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, serta pendapat ahli. Langkah ini diambil usai gelar perkara yang menyimpulkan adanya unsur kelalaian dalam kejadian tersebut.

Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Safiq Jundhira Zulkarnaen, menjelaskan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan adanya kesalahan dalam pengoperasian kendaraan oleh tersangka. Ia menegaskan bahwa kecelakaan beruntun dipicu oleh kegagalan fungsi rem pada truk yang dikemudikan.

“Terdapat kelalaian dari sopir truk trailer nopol B 9625 UEJ dalam mengendarai kendaraannya, yang menyebabkan kegagalan fungsi rem, sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun hingga terdapat 4 korban meninggal dan 1 korban luka,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan, kepolisian juga melibatkan saksi ahli dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, khususnya dari bidang keselamatan angkutan jalan. Keterangan ahli tersebut memperkuat dugaan bahwa kecelakaan terjadi akibat faktor kelalaian pengemudi dalam memastikan kondisi kendaraan laik jalan.

Selain itu, perkembangan kondisi korban selamat juga turut disampaikan. Pengemudi mobil pikap yang sebelumnya mengalami luka-luka dilaporkan telah membaik dan kini menjalani rawat jalan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 310 ayat (4), (3), dan (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara maksimal enam tahun serta denda hingga Rp12 juta. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tingkat daerah, kinerja Bulog Cabang Probolinggo juga menunjukkan hasil signifikan. Sejak Februari hingga April 2026, penyerapan gabah petani di wilayah kerjanya telah mencapai sekitar 120 ribu ton setara beras.

Wilayah cakupan kantor cabang ini meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, hingga Kabupaten Lumajang. Angka tersebut mencerminkan optimalisasi penyerapan hasil panen petani lokal yang berjalan efektif selama musim panen berlangsung.

Untuk mendukung pengelolaan stok dalam jumlah besar, Bulog saat ini mengoperasikan lebih dari 1.500 gudang milik sendiri. Selain itu, terdapat lebih dari 1.200 gudang mitra sewa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Infrastruktur pergudangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas beras sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar dan merata ke seluruh wilayah.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Probolinggo, Kuswadi, menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang solid.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari optimalisasi penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri hingga penguatan koordinasi antarinstansi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan cadangan beras yang memadai, Bulog mampu menjalankan peran strategis tidak hanya sebagai pengendali harga, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam sistem pangan nasional. Keberadaan stok yang kuat memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas harga di pasaran, mengantisipasi potensi krisis, serta mendukung berbagai program bantuan pangan bagi masyarakat.

Selain itu, ketersediaan cadangan beras dalam jumlah besar juga memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam atau gangguan distribusi. Dengan sistem logistik yang terintegrasi, Buliog dapat dengan cepat menyalurkan bantuan ke wilayah yang membutuhkan.

Ke depan, sinergi antara Bulog, petani, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.

Kuswadi menambahkan bahwa kondisi gudang saat ini mencerminkan keberhasilan produksi dalam negeri.

“Gudang Bulog, baik milik sendiri maupun sewa, kini terisi penuh oleh beras hasil panen petani Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi swasembada yang nyata,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, Bulog optimistis mampu terus menjaga stabilitas pangan nasional dan memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan serta penjualan BBM bersubsidi di luar ketentuan.

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, dalam konferensi pers pada Jumat (24/4/2026). 

Ia menjelaskan bahwa ketujuh tersangka masing-masing berinisial YP (30), JE (30), NH (41), JM (39), AU (30), LF (32), dan AF (26). Mereka diamankan dari beberapa lokasi berbeda yang telah lama menjadi target penyelidikan petugas.

"Kami menemukan empat titik yang digunakan sebagai lokasi aktivitas ilegal BBM subsidi jenis Pertalite," ungkap AKBP Latif.

Keempat lokasi tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni di Jalan Raya Paiton, Desa Sumberejo, Kecamatan Paiton; sebuah rumah kosong di Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan; area pinggir jalan di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran; serta di Jalan Raya Probolinggo–Situbondo, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending.

Lebih lanjut, AKBP Latif menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan patroli rutin personel di lapangan. Saat itu, petugas mendapati para pelaku tengah memindahkan BBM jenis Pertalite dari tangki kendaraan ke dalam jeriken menggunakan pompa elektrik yang telah disiapkan sebelumnya. Aktivitas tersebut dilakukan di lokasi yang relatif sepi untuk menghindari pengawasan.

"Saat dilakukan penindakan, anggota menemukan para pelaku sedang menyedot BBM dari tangki kendaraan ke jerigen menggunakan alat bantu berupa pompa elektrik," jelasnya.

Dari hasil operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain 45 jeriken berisi Pertalite dengan total sekitar 1.575 liter, 26 jeriken kosong, 20 kode batang (barcode) BBM, dua pelat nomor kendaraan, 46 stiker pelat nomor, satu unit pompa elektrik, lima selang plastik, serta tujuh unit mobil yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para tersangka diketahui memperoleh BBM bersubsidi dengan cara membeli di SPBU menggunakan kode batang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pengisian, mereka berpindah ke lokasi tertentu untuk memindahkan BBM ke dalam jeriken. Selanjutnya, mereka kembali mengisi BBM di SPBU lain dengan menggunakan kode batang berbeda yang disesuaikan dengan pelat nomor kendaraan yang juga telah dimodifikasi.

"Para pelaku memanfaatkan barcode dan pelat nomor berbeda untuk mengelabui sistem saat melakukan pembelian berulang di sejumlah SPBU," tambah AKBP Latif.

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan di Mapolres Probolinggo guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas atau pihak lain yang turut terlibat dalam praktik tersebut.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pihak kepolisian turut mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Warga diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan guna menjaga distribusi yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-280, sekaligus menjadi wadah strategis bagi para seniman dan budayawan untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Forum tersebut dihadiri berbagai elemen pelaku seni yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ruang diskusi terbuka. Mereka membahas berbagai isu penting terkait perkembangan kebudayaan lokal, mulai dari strategi pelestarian hingga tantangan yang dihadapi di era modern. Diskusi yang berlangsung dinamis ini menunjukkan tingginya kepedulian terhadap masa depan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Akhmad Arief Hermawan CM, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sarana penting untuk menjaring masukan dari para pelaku seni.

“Ngaji budaya ini kami hadirkan sebagai ruang dialog bersama para seniman dan budayawan untuk menyerap aspirasi sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan program kebudayaan ke depan,” ujarnya.

Menurut Arief, pembahasan dalam forum tidak hanya berfokus pada konsep pemajuan budaya, tetapi juga menyinggung persoalan mendasar yang kerap dihadapi para seniman, yakni kesejahteraan. Ia menilai, peningkatan taraf hidup pelaku seni menjadi faktor krusial agar mereka dapat terus berkarya secara konsisten.

“Beberapa isu yang mengemuka di antaranya strategi pemajuan kebudayaan daerah, termasuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para seniman agar mereka bisa terus berkarya secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Kebudayaan sebagai penggerak utama dalam membangun ekosistem budaya yang kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan program-program yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan seni di daerah.

“Kami berharap sinergi antara Disdikdaya dan Dewan Kebudayaan dapat terus diperkuat sehingga program-program kebudayaan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arief memastikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi untuk langkah ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti berbagai usulan demi memastikan arah kebijakan kebudayaan semakin jelas dan berkelanjutan.

“Seluruh masukan yang disampaikan akan kami jadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut agar pemajuan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo semakin terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, para seniman juga menyuarakan harapan agar Dewan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo segera dilantik secara resmi. Mereka menilai kehadiran lembaga tersebut secara aktif sangat penting untuk mengawal kebijakan serta memperjuangkan kepentingan para pelaku seni di daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi para pelajar.

Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan mendatangi dua sekolah, yakni SMAN 1 Kota Probolinggo dan MAN 2 Kota Probolinggo. Kehadirannya didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat yang turut memantau langsung pelaksanaan program di lapangan.

Zulkifli Hasan juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui dialog mengenai pengetahuan bahan pangan hingga pengalaman mereka menerima program MBG. 

Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan gambaran nyata terkait kualitas dan penerimaan program di kalangan pelajar.

"Jadi kunjungan saya ke Probolinggo ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan agenda mengecek pupuk, baik ketersediaan maupun harga, irigasi, harga gabah, SPPG harus sesuai standar, hingga penerima, yakni siswa, harus senang dengan menunya," kata Zulkifli Hasan.

Selain berdialog, Menko Pangan juga melakukan pengecekan langsung terhadap menu makanan yang dibagikan, khususnya di SMAN 1 Kota Probolinggo. 

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, ia memastikan bahwa makanan yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan siswa untuk menunjang aktivitas belajar.

Mantan Menteri Perdagangan tersebut kembali menegaskan bahwa kualitas menu MBG di sekolah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga standar tersebut agar tujuan program tercapai.

Zulkifli Hasan juga memberikan pesan tegas kepada pihak sekolah agar berani mengambil sikap jika menemukan ketidaksesuaian kualitas makanan. Ia menilai sekolah memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi bagi siswa.

"Saya minta kepada kepala sekolah, jika makanan yang dikirim tidak sesuai standar, maka sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, maka SPPG bisa ditutup. Namun sekolah jangan membuat konten ketika ada menu yang tidak standar," imbuh Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi makanan ke sekolah. Menurutnya, sekolah memiliki hak penuh untuk menolak makanan apabila ditemukan indikasi tidak layak konsumsi.

"Begitu ada indikasi, seperti bau yang tidak sesuai atau tekstur makanan yang tidak baik, sekolah berhak menolak. Ini yang kita pastikan dan pantau terus. Laporannya setiap minggu kami minta dari sekolah untuk menjaga kemungkinan terjadinya keracunan makanan," ujarnya.

Dengan pengawasan berlapis dari pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal, aman, serta mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) merupakan bentuk apresiasi prestisius yang diberikan kepada daerah-daerah yang dinilai mampu mengimplementasikan praktik terbaik dalam membangun toleransi. Tidak hanya itu, kota penerima juga dianggap berhasil memperkuat inklusi sosial serta menjaga harmoni dalam keberagaman masyarakatnya.

Proses penilaian IKT dilakukan secara komprehensif. Aspek yang menjadi indikator meliputi kebijakan pemerintah daerah, peran aparat dalam menjaga kondusivitas, hingga keterlibatan masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain itu, kondisi sosial masyarakat dalam menjaga hubungan antarumat beragama juga menjadi tolok ukur utama.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Bersyukur, Kota Probolinggo menerima penghargaan ini. Ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga para pegiat toleransi,” ujarnya.

Ina juga memberikan apresiasi kepada SETARA Institute yang telah melakukan penilaian secara objektif dan independen. Menurutnya, capaian ini tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri, melainkan harus menjadi bahan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa nilai toleransi harus terus dihadirkan dalam setiap aspek, baik dalam kebijakan, pelayanan publik, maupun kehidupan sehari-hari masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Ia menilai dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota yang harmonis.

“Peran serta masyarakat melalui FKUB sangat penting. Ke depan, dukungan ini akan semakin mempermudah langkah pemerintah dan FKUB dalam menciptakan Kota Probolinggo yang lebih toleran,” katanya.

Ahmad Hudri menambahkan, semangat toleransi harus terus dijaga sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.

"Dengan menjunjung tinggi nilai saling menghargai, inklusi, serta multikulturalisme, Kota Probolinggo diharapkan mampu menjadi contoh nyata dalam merawat kebhinekaan di Indonesia," imbuhnya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa upaya menjaga keberagaman bukan sekadar wacana, melainkan telah diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria yang berprofesi sebagai petani tersebut harus menjalani perawatan intensif akibat cedera serius usai dihadiahi bogem mentah oleh warga.

Peristiwa bermula sekitar pukul 21.15 WIB. Seorang warga yang menjadi pelapor merasa curiga melihat pria tidak dikenal duduk di teras rumahnya. 

Pria tersebut mengenakan jaket hitam bermotif putih dan terpantau mengamati situasi di dalam rumah melalui jendela ruang tamu hingga area dapur.

Lantaran merasa terancam, pelapor segera menghubungi Sekretaris Desa Sentul, Samsul Bahri, untuk meminta bantuan. 

"Setelah mendapat laporan, saya langsung melakukan pencarian dan menemukan orang tersebut bersembunyi di area persawahan," ujar Sekdes Sentul, Samsul Bahri kepada wartawan. 

Saat diamankan dan dibawa ke rumah perangkat desa, pria tersebut mengakui niatnya mencuri sepeda motor jenis Honda Supra X milik warga setempat. 

Ia juga mengaku sempat membuang barang bukti berupa kunci T di area persawahan saat berusaha melarikan diri.

Informasi penangkapan terduga pelaku dengan cepat tersebar hingga memicu kerumunan massa. Situasi menjadi tidak terkendali hingga berujung pada aksi main hakim sendiri terhadap terduga pelaku.

Sekitar pukul 22.00 WIB, personel Polsek Gading tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Namun, saat petugas tiba, MR telah mengalami luka berat di bagian wajah dan kepala.

Kapolsek Gading, AKP Maskur Ansori, menyampaikan bahwa pihaknya segera mengevakuasi terduga pelaku untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Petugas langsung membawa terduga pelaku ke Puskesmas Wangkal. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui adanya cedera di kepala, sehingga yang bersangkutan dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan untuk penanganan lebih lanjut," jelasnya.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mencari barang bukti kunci T yang dibuang pelaku.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Warga diminta menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang agar penanganan perkara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Jangan sampai emosi memicu tindakan yang justru melanggar hukum," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Total anggaran bonus yang dikucurkan mencapai Rp500 juta dan diserahkan langsung kepada para atlet peraih medali.

Penyerahan bonus tersebut berlangsung di GOR A. Yani, Kota Probolinggo, dalam suasana khidmat. Para atlet yang hadir merupakan peraih medali dari berbagai cabang olahraga, baik nomor perorangan maupun beregu. 

Momen ini menjadi bentuk pengakuan atas kerja keras dan dedikasi para atlet selama berkompetisi di tingkat provinsi tersebut.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa pemberian bonus ini bukan sekadar penghargaan finansial, melainkan wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. 

Ia berharap langkah ini dapat memacu semangat para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di masa mendatang.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada para atlet yang telah berjuang, juga kepada KONI yang terus membina atlet kita. Semoga ke depan prestasi semakin meningkat serta dibarengi peningkatan peringkat Kota Probolinggo," ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan besaran bonus berdasarkan jenis medali yang diraih. Untuk kategori perorangan, atlet peraih medali emas menerima Rp20 juta, medali perak Rp15 juta, dan medali perunggu Rp10 juta. 

Skema serupa juga diberlakukan bagi nomor beregu, yang disesuaikan dengan capaian masing-masing tim selama Porprov berlangsung.

Tak hanya atlet, apresiasi juga diberikan kepada para pelatih dan official yang berperan dalam kesuksesan kontingen. Menurut Wali Kota, keberhasilan atlet tidak lepas dari kerja keras tim pendukung yang mendampingi selama proses latihan hingga pertandingan.

"Saya kembali mengucapkan selamat kepada seluruh atlet, pelatih, dan official yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan, mengungkapkan bahwa pada Porprov Jatim IX Tahun 2025, sebanyak 39 atlet berhasil menyumbangkan medali untuk Kota Probolinggo. 

Rinciannya terdiri atas 5 medali emas, 12 medali perak, dan 22 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga.

Menurutnya, pencairan bonus ini sesuai dengan komitmen yang sebelumnya dibangun bersama pemerintah daerah. 

Ia menilai pemberian bonus berdasarkan capaian prestasi menjadi motivasi penting bagi atlet untuk terus berkembang.

"Alhamdulillah, sesuai komitmen bersama pemerintah daerah, bonus bagi atlet bisa disalurkan hari ini, serta besaran disesuaikan dengan capaian prestasi," katanya.

Dengan adanya apresiasi ini, pembinaan olahraga di Kota Probolinggo diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet unggulan yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi, baik regional maupun nasional. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan sekaligus menekan lonjakan harga LPG bersubsidi yang sempat dikeluhkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, distribusi LPG 3 kg dilakukan melalui tiga agen di masing-masing kecamatan. Setiap agen mendapatkan alokasi 100 tabung, sehingga total tersedia 300 tabung LPG di setiap lokasi operasi pasar. 

Proses penyaluran ini diawasi langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo guna memastikan distribusi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kg terlihat dari antusiasme warga yang memadati lokasi operasi pasar. Sejak pagi hari, antrean panjang sudah terlihat dengan warga membawa KTP sebagai syarat pembelian. Dalam kegiatan ini, LPG dijual dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp18.000 per tabung, jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasaran yang sebelumnya sempat melonjak.

Khusus di Kecamatan Paiton, terdapat tiga agen yang terlibat, yaitu Agen Putra Anugrah Mandiri Perkasa, Agen PT Cordenvintridaya Energy, dan Agen PT Gasanjaya Agung Abadi. Ketiganya berperan aktif dalam mendistribusikan LPG kepada masyarakat setempat.

Sekretaris Kecamatan Paiton, Junaidi, menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina untuk membantu masyarakat memperoleh LPG dengan harga terjangkau.

"Ini adalah bentuk sinergi pemerintah dengan Pertamina melalui agen-agen untuk menghadirkan LPG dengan harga normal kepada masyarakat. Tentunya ini sangat membantu, terlebih di tengah kondisi harga yang sempat melonjak. Kami juga bersama Forkopimka Paiton melakukan pengawasan ke sejumlah agen untuk mengantisipasi adanya markup harga maupun penimbunan stok," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Agen Putra Anugrah Mandiri Perkasa, Yani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pertamina dalam menjaga stabilitas distribusi LPG di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pertamina untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kami membatasi pembelian satu tabung LPG untuk satu Kepala Keluarga (KK) dengan menunjukkan KTP agar penyaluran lebih merata dan tepat sasaran," jelasnya.

Salah satu warga, Diana asal Desa Jabungsisir, Kecamatan Paiton, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. 

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya harga LPG di pasaran bisa mencapai Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

"Kegiatan ini sangat membantu. Kami rela antre karena memang kesulitan mendapatkan LPG dengan harga normal. Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa sering dilakukan karena LPG ini kebutuhan penting untuk memasak sehari-hari," ungkapnya.

Melalui operasi pasar ini, Pemkab Probolinggo bersama Pertamina menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG 3 kg, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika harga di pasaran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, AKP Marjono, untuk turun langsung menyapa para pengemudi perempuan. Ia memilih mendekat tanpa sekat formalitas, berdialog langsung dengan mereka di sela aktivitas mencari penumpang. Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi yang hangat antara aparat kepolisian dan para perempuan yang dijuluki sebagai “Kartini jalanan”.

Dalam kesempatan itu, AKP Marjono menyampaikan apresiasinya terhadap ketangguhan para pengemudi.

“Panjenengan semua adalah Kartini masa kini. Setiap hari berada di jalan, menghadapi berbagai risiko demi keluarga, namun tetap kuat dan tidak menyerah,” ungkapnya saat ditemui di Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, keberadaan pengemudi ojek daring perempuan mencerminkan kemampuan perempuan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Emansipasi kini tidak lagi terbatas pada kesetaraan di lingkungan rumah tangga atau dunia kerja formal, tetapi juga keberanian untuk terjun ke sektor informal yang sarat tantangan, termasuk risiko keselamatan di jalan.

Meski memberikan apresiasi, pihak kepolisian juga menekankan pentingnya kesadaran berlalu lintas. Satlantas Polres Probolinggo Kota menilai komunitas ojek daring memiliki peran penting dalam menciptakan budaya tertib di jalan raya. Intensitas mereka yang tinggi di jalan menjadikan perilaku berkendara mereka sebagai contoh bagi masyarakat luas.

“Jika para pengemudi ojek daring bisa tertib, maka itu akan menjadi contoh baik bagi pengguna jalan lainnya. Mereka adalah wajah yang paling sering dilihat di jalan,” jelasnya.

Pendekatan yang dilakukan ini menunjukkan perubahan cara kerja kepolisian yang kini lebih mengedepankan sisi humanis. Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran melalui pendekatan emosional dan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Para pengemudi perempuan menyambut baik langkah tersebut. Di tengah tantangan profesi yang sering dianggap identik dengan laki-laki, mereka merasa mendapatkan pengakuan atas perjuangan yang dijalani setiap hari. Selain itu, mereka juga diingatkan bahwa keselamatan adalah hal utama dalam bekerja.

Disiplin dalam menggunakan perlengkapan berkendara serta menjaga etika di jalan menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Bagi mereka, keselamatan bukan sekadar aturan, melainkan perlindungan utama sebagai tulang punggung keluarga.

Peringatan Hari Kartini kali ini menjadi refleksi bahwa perjuangan perempuan terus berkembang mengikuti zaman. Di balik helm dan kendaraan, para pengemudi ojek daring perempuan tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga membawa harapan keluarga sekaligus menyampaikan pesan penting bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para jemaah tersebut terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter), di mana keberangkatan hari pertama merupakan bagian dari kloter awal Embarkasi Surabaya.

Pada tahap awal, sebanyak 752 CJH diberangkatkan dalam dua kloter. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat dan penuh haru, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Acara pelepasan dipusatkan di kawasan Wisata Religi Miniatur Ka'bah yang berada di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending. Dalam prosesi tersebut, Wakil Bupati bersama Forkopimda secara simbolis menyematkan syal kepada empat perwakilan CJH sebagai tanda pelepasan resmi menuju Tanah Suci.

"Selain 752 jemaah yang diberangkatkan pagi ini, besok dini hari akan kembali diberangkatkan dua kloter lainnya dengan jumlah total 452 jemaah," ujar Fahmi Abdul Haq Zaini.

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, keberangkatan tahun ini mencerminkan keberagaman usia jemaah. 

Tercatat, jemaah termuda berusia 15 tahun 8 bulan, sedangkan jemaah tertua mencapai usia 90 tahun.

Suasana pelepasan semakin khusyuk dengan lantunan talbiyah yang menggema di lokasi. Tangis haru keluarga dan kerabat mengiringi keberangkatan para jemaah saat bus mulai bergerak meninggalkan lokasi menuju Asrama Haji Sukolilo. 

Dari sana, para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi setelah seluruh tahapan administrasi dan persiapan rampung.

Wakil Bupati menyampaikan harapan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. 

Ia menegaskan bahwa pembekalan melalui manasik haji diharapkan mampu menjadi bekal penting bagi para jemaah selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.

"Mudah-mudahan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar, serta senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran selama di Tanah Suci," imbuhnya.

Salah satu calon jemaah haji, Umi Kulsum, mengungkapkan rasa syukurnya karena akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah haji bersama suami. Ia mengaku telah menanti momen tersebut selama bertahun-tahun.

"Alhamdulillah, akhirnya tahun ini bisa berangkat bersama suami setelah menabung selama 14 tahun. Sebelumnya sempat tertunda karena pandemi Covid-19," ujarnya dengan penuh haru.

Keberangkatan ini menjadi momen yang dinantikan, tidak hanya bagi para jemaah, tetapi juga pihak keluarga yang turut mengantar dengan doa. 

Mereka berharap para tamu Allah tersebut dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapal yang diketahui bernama KM Gracias Tanjung Perak itu mulai terbakar sekitar pukul 14.30 WIB. Api pertama kali terlihat muncul dari bagian lantai dua kapal. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan menjalar ke hampir seluruh bagian atas kapal, memicu kepanikan di sekitar lokasi pelabuhan.

Sejumlah kru kapal bersama warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha melakukan pemadaman secara manual menggunakan alat seadanya. Upaya ini dilakukan sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran yang telah dihubungi sesaat setelah api mulai membesar.

Tidak berselang lama, tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Probolinggo tiba di lokasi. Petugas langsung bergerak cepat melakukan pemadaman. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah. Letak titik api yang berada di dalam kapal memaksa petugas untuk naik ke atas kapal guna menjangkau sumber api secara langsung.

Pembina paguyuban nelayan setempat, Hermanto, mengungkapkan bahwa sumber kebakaran masih belum dapat dipastikan secara jelas.

“Jadi kebakaran ini diperkirakan berasal dari kamar mesin, namun apakah dari konslet api atau apa, masih belum diketahui,” ujarnya.

Setelah berjibaku selama kurang lebih satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Meski demikian, proses penyiraman tetap dilanjutkan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa, mengingat di dalam kapal terdapat bahan bakar serta material lain yang mudah terbakar.

Hermanto juga menjelaskan bahwa saat kejadian, kapal tersebut sebenarnya tengah bersiap untuk keberangkatan.

“Jadi kapal ini sedang sandar dan menunggu keberangkatan yang mana tujuannya adalah Dobo, Kepulauan Aru, Maluku,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Pemkot Probolinggo, Tri Setyo Anggodo, menyebutkan bahwa kebakaran tidak melalap seluruh bagian kapal.

“Informasi yang kami terima, tidak ada korban, namun kami telah siapkan ambulans. Untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui, yang jelas sebelum api muncul, kapal dalam kondisi perbaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tingkat kerusakan kapal diperkirakan sekitar 30 persen. Hal ini tidak lepas dari kesigapan kru kapal dan warga sekitar yang lebih dulu melakukan upaya pemadaman sebelum petugas tiba di lokasi.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa bermula sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Jrebeng Kulon. Seekor sapi milik warga bernama Saiful Akbar (45) dilaporkan hilang dari kandangnya. Pelaku diduga merusak tali pengikat sebelum membawa kabur hewan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, menjelaskan bahwa laporan masyarakat segera ditindaklanjuti oleh petugas yang sedang berjaga. Tim gabungan langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) awal sekaligus penelusuran jejak pelaku.

"Begitu menerima laporan warga, petugas segera bergerak ke TKP dan melakukan penyisiran bersama masyarakat dengan mengikuti jejak yang ditemukan di sekitar lokasi," ujar Iptu Zainullah.

Dari hasil penelusuran, diketahui pelaku sempat menggiring sapi ke arah selatan menuju area persawahan. Namun, saat melintasi kawasan permukiman, sapi tersebut sempat terlepas sebelum akhirnya dikuasai kembali oleh pelaku untuk melanjutkan pelarian.

Petugas kemudian memperluas pencarian dengan melibatkan berbagai satuan, seperti Satreskrim, Satsamapta, serta personel piket dari Polsek jajaran. Operasi pengejaran dilakukan secara intensif dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaku diketahui melarikan diri ke arah utara, tepatnya menuju area persawahan di sekitar kawasan utara Universitas Muhammadiyah Probolinggo. Upaya pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil.

"Setelah penyisiran cukup lama, sapi berhasil ditemukan sekitar pukul 01.45 WIB di area barat makam Cina Wonoasih dalam kondisi terikat pada pohon pisang," jelasnya.

Hewan ternak tersebut segera diamankan oleh petugas dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan selamat.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku diduga berjumlah dua orang. Salah satu pelaku mengenakan jaket berwarna hitam, celana jins, dan sepatu bot. Sementara pelaku lainnya memakai jaket hijau, celana pendek putih, serta diketahui membawa senjata tajam.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas serta keberadaan kedua pelaku yang melarikan diri. Upaya pengembangan kasus terus dilakukan untuk memastikan para pelaku segera tertangkap.

Iptu Zainullah menegaskan bahwa keberhasilan menggagalkan aksi pencurian tersebut merupakan hasil dari kecepatan respons petugas serta kerja sama yang baik dengan masyarakat.

"Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada waktu-waktu rawan kejahatan," tegasnya.

Selama proses penanganan hingga evakuasi berlangsung, situasi di lokasi tetap terjaga aman dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini dilakukan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan lalu lintas yang merenggut empat nyawa tersebut.

Olah TKP dilakukan oleh tim Traffic Accident Analysis (TAA) Polda Jatim bersama Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo. Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan alat pemindai tiga dimensi (3D Scanner). 

Perangkat ini berfungsi merekam kondisi lokasi secara mendetail dalam bentuk visual tiga dimensi untuk merekonstruksi kronologi kecelakaan secara ilmiah dan presisi.

Secara keseluruhan, terdapat delapan titik lokasi yang dipindai. Titik-titik tersebut dimulai dari posisi awal saat truk diduga mengalami rem blong hingga titik akhir tabrakan yang melibatkan sejumlah kendaraan lain. Melalui data tersebut, tim diharapkan memperoleh gambaran utuh mengenai jalannya peristiwa.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jatim, AKBP Septa Firmansyah, menjelaskan bahwa analisis difokuskan untuk mengetahui kecepatan truk trailer yang menjadi pemicu utama kecelakaan.

"Pada hari ini kami melakukan Traffic Accident Analysis untuk mengidentifikasi kecepatan kendaraan trailer, karena kecelakaan ini bermula dari kendaraan tersebut," ujarnya.

Dalam proses pemindaian, setiap titik pengambilan data memiliki jarak sekitar 10 meter. Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan sebagian jalur dari arah berlawanan agar proses pemindaian berjalan optimal tanpa gangguan arus kendaraan.

Selain di lokasi kejadian, tim TAA juga memindai enam kendaraan yang terlibat kecelakaan. Data kendaraan tersebut menjadi bagian krusial dalam melengkapi analisis menyeluruh.

"Scanning yang dilakukan tim TAA ini bertujuan melengkapi hasil olah TKP sebelumnya, sehingga nantinya akan memberikan kejelasan terkait penyebab kecelakaan," tambah AKBP Septa Firmansyah.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan terjadi pada Sabtu (18/4/2026) malam. Sebuah truk trailer bermuatan tripleks bernomor polisi B 2965 UEJ yang dikemudikan oleh Cecep Adi Sucipto (46), warga Mojokerto, diduga mengalami rem blong. Kendaraan tersebut kemudian menabrak lima kendaraan di depannya.

Akibat peristiwa tersebut, empat penumpang mobil Toyota Vios Limo bernomor polisi AG 1644 EG meninggal dunia. Korban merupakan satu keluarga asal Blitar, yakni Sutrisno (60), T. Sri Budiyatni (60), Devica Friskiara (29), dan Giovana Malik Ibrahim (3).

Sementara itu, pengemudi kendaraan pikap bernomor polisi P 8361 GL, Muhammad Iswanto (33), warga Jember, dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden bermula saat truk trailer bernomor polisi B 2965 UEJ yang dikemudikan Cecep Adi Sucipto (46), warga Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, melaju dari arah selatan ke utara. Saat melintasi jalan menurun beberapa meter sebelum lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga kehilangan fungsi pengereman sehingga melaju tanpa kendali.

Pada saat bersamaan, sejumlah kendaraan tengah berhenti karena menunggu kereta api melintas. Truk trailer tersebut kemudian menabrak kendaraan-kendaraan itu secara beruntun.

“Jadi sejak di turunan, rem sudah blong, dan saya sudah berusaha memperlambat laju truk dengan mengoper ke gigi rendah,” ujar Cecep Adi Sucipto, sopir truk trailer.

Akibat kejadian tersebut, empat penumpang mobil sedan Toyota Vios Limo bernomor polisi AG 1644 EG meninggal dunia. Para korban diketahui bernama Sutrisno (60), T. Sri Budiyatni (60), Devica Friskiara (29), dan Giovana Malik Ibrahim (3). Seluruhnya merupakan warga Dusun Pundensari, Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Selain korban meninggal, seorang sopir pick-up pengangkut sayur, Muhammad Iswanto (33), warga Desa Kaliwiningi, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, mengalami luka-luka.

Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena korban terjepit badan kendaraan. Petugas membutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk mengeluarkan seluruh korban dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, korban luka maupun meninggal dunia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

“Saat rem blong, saya banting kanan terlebih dahulu dengan menabrak pick up, sebelum akhirnya menabrak sedan,” imbuh Cecep.

Usai proses evakuasi, Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Seluruh kendaraan yang terlibat kemudian dievakuasi guna mencegah kemacetan di jalur tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Iptu Aditya Wikrama, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebut kecelakaan melibatkan satu truk trailer dan lima kendaraan lainnya.

“Untuk sementara terdapat lima korban, baik luka maupun meninggal dunia. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya. (*)

Editor: Danu

Menurut Haris, yang akrab disapa Gus Haris, LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang peruntukannya sangat jelas, yakni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro. Karena itu, ia menegaskan agar ASN maupun masyarakat mampu tidak ikut menggunakan gas tersebut.

“Saya atas nama kepala pemerintahan Kabupaten Probolinggo mengimbau teman-teman ASN agar secara bijak tidak menggunakan LPG 3 kilogram, termasuk masyarakat yang tergolong mampu,” ujar Gus Haris.

Tak hanya itu, ia juga memberikan peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gus Haris meminta agar operasional program tersebut tidak menggunakan LPG 3 kg.

“Teman-teman SPPG dimohon dengan bijak agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Ini menjadi perhatian serius, dan nanti akan kami lakukan pengecekan,” tambahnya.

Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas melon, Pemkab Probolinggo telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina untuk menambah pasokan sekaligus memperlancar distribusi LPG 3 kg di wilayah tersebut.

Meski demikian, penambahan kuota yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan. Gus Haris mengakui bahwa setiap tambahan pasokan selalu terasa kurang.

“Berapa pun penambahan itu selalu terasa belum mencukupi kebutuhan riil masyarakat,” ungkapnya.

Selama satu pekan terakhir, Pemkab Probolinggo juga melakukan berbagai langkah pengawasan. Salah satunya dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan, agen, hingga jalur distribusi LPG 3 kg. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 24 kecamatan guna memastikan ketersediaan stok serta kestabilan harga.

“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan sidak dan sweeping terkait distribusi LPG, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Gus Haris juga menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, seperti melakukan penimbunan atau praktik curang lainnya yang dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.

“Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang memanfaatkan kondisi ini hingga LPG 3 kilogram menjadi langka dan mahal,” tegasnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Gas Pertamina Malang V, Faisal Fahd, menjelaskan bahwa distribusi LPG 3 kg ke Kabupaten Probolinggo sejak awal April 2026 telah mencapai sekitar 436 ribu tabung.

Ia memastikan proses penyaluran berjalan lancar tanpa hambatan berarti, termasuk tambahan distribusi sebanyak 34 ribu tabung pada Kamis (16/4/2026). Namun, menurutnya, kelangkaan yang terjadi dipicu oleh dua faktor utama.

“Pertama adanya panic buying dari masyarakat, dan kedua ulah spekulan yang membuat distribusi LPG 3 kilogram menjadi tidak stabil,” jelas Faisal.

Sebagai langkah penanganan, pihaknya akan menggelar operasi pasar di sejumlah titik yang mengalami kelangkaan. “Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk engkel dengan nomor polisi B 9232 KIT yang dikemudikan Achmad Khoirul (26), warga Desa Tambakrejo, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, melaju dari arah barat menuju timur.

Saat mendekati lampu lalu lintas Pilang, kendaraan yang ditumpangi tiga orang itu diduga mengalami kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. 

Truk tersebut kemudian menabrak bagian belakang truk bermuatan besi bernomor polisi DK 8843 BO yang dikemudikan Suharji, warga Malang, yang saat itu sedang berhenti karena lampu merah.

Di dalam truk engkel tersebut terdapat dua kernet, yakni M. Sholeh (22), warga Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, serta Rudi, yang juga berasal dari wilayah yang sama. Benturan keras mengakibatkan kedua kernet tersebut mengalami luka fatal hingga meninggal dunia di tempat kejadian.

Pengemudi truk besi, Suharji, menceritakan detik-detik kejadian yang dialaminya.

"Jadi saat itu, saya sedang berhenti di belakang dump truck yang juga berhenti karena lampu merah. Tiba-tiba, dari arah belakang, truk yang saya kendarai ditabrak hingga menabrak dump truck di depan saya," ujar Suharji.

Akibat kerasnya tabrakan, truk yang dikemudikan Suharji terdorong ke depan hingga menghantam kendaraan di depannya. Sementara itu, pengemudi truk engkel, Achmad Khoirul, mengalami luka dan langsung mendapatkan penanganan medis.

Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi kejadian segera mengevakuasi para korban. Dua jenazah kernet langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD dr. Moh. Saleh, sedangkan pengemudi yang mengalami luka dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut.

Suharji menduga kendaraan yang menabraknya melaju dengan kecepatan cukup tinggi.

“Kemungkinan truk engkel yang menabrak truk saya melaju cukup kencang, sehingga truk saya yang bermuatan berat terdorong hingga maju ke depan,” imbuhnya.

Setelah proses evakuasi selesai, petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi guna menghindari kemacetan di sekitar area kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan yang melaju searah. Dugaan sementara, pengemudi truk engkel mengalami kelelahan hingga mengantuk saat berkendara pada malam hari.

"Akibat kejadian ini dua orang kernet meninggal dunia, sementara sopir mengalami luka. Dugaan sementara sopir mengantuk karena perjalanan malam hari," jelasnya.

Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. (*)

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo per Agustus 2025, jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat mencapai 6.555 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 2024, yang berada di angka 5.748 orang. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan yang efektif.

Secara umum, pengangguran terbuka dibagi menjadi tiga kelompok utama. Pertama, mereka yang belum memperoleh pekerjaan namun masih aktif mencari kerja. Kedua, individu yang sebenarnya sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja karena masih menjalani proses atau tahapan tertentu. Ketiga, kelompok yang sudah tidak lagi memiliki motivasi untuk mencari pekerjaan atau bekerja, yang kerap disebut sebagai desperate workers.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan sensus ekonomi. Dalam kegiatan tersebut, salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Probolinggo.

“Pada tahun 2025 terdapat tujuh indikator pembangunan, di antaranya peningkatan sektor pendidikan, indeks pembangunan manusia, kesehatan, penurunan angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh indikator tersebut berhasil dicapai, namun masih ada satu yang menjadi pekerjaan rumah, yakni pengangguran terbuka,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar Job Fair Inklusi yang pada tahun ini direncanakan berlangsung sebanyak tiga kali. Kegiatan perdana telah dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, dengan melibatkan puluhan perusahaan dari berbagai sektor.

Dalam pelaksanaan job fair tersebut, tercatat sebanyak 30 perusahaan turut berpartisipasi dengan menyediakan total 666 lowongan pekerjaan. Rinciannya, sebanyak 321 posisi diperuntukkan bagi perempuan dan 345 posisi untuk laki-laki. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jika dalam satu kali penyelenggaraan job fair mampu menyediakan sekitar 600 lowongan pekerjaan, maka melalui tiga kali pelaksanaan diharapkan jumlah peluang kerja yang tersedia dapat mencapai sekitar 2.000 posisi. Program ini juga secara khusus memberikan perhatian kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja.

“Melalui pelaksanaan job fair ini, kami berharap angka pengangguran di Kota Probolinggo dapat ditekan hingga 50 persen, seiring dengan terserapnya tenaga kerja baru dari berbagai kalangan,” tambah dr. Aminuddin.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang pengendara sepeda motor terekam kamera pengawas CCTV saat menggasak satu karung gabah milik petani setempat yang diletakkan di pinggir jalan pada Rabu (15/4/2026).

Korban diketahui bernama Sulastri, warga RT 02 RW 01 Dusun Gandean. Peristiwa tersebut terungkap setelah korban melakukan pengecekan rekaman CCTV milik tetangganya dan melaporkannya kepada pengurus RT setempat.

Berdasarkan data yang dihimpun, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra melaju dari arah utara. 

Ketua RT 01 RW 01, Endra Priyanto, memaparkan bahwa pelaku sempat memantau situasi sebelum melancarkan aksinya. Pelaku terlihat memasuki sebuah gang kecil ke arah timur, sebelum akhirnya kembali ke lokasi penumpukan gabah.

"Pelaku keluar dari gang, berhenti di lokasi tumpukan gabah, lalu turun dan langsung mengangkat satu karung. Setelah itu, pelaku langsung melarikan diri ke arah selatan," ujar Endra saat dikonfirmasi pada Kamis (16/4/2026).

Gabah yang dicuri merupakan hasil panen baru yang ditempatkan di pinggir jalan untuk memudahkan pengangkutan. Dari total 11 karung yang tersedia, pelaku membawa lari satu karung dengan bobot sekitar 50 kilogram.

Meskipun wajah dan kendaraan pelaku terekam jelas, warga sekitar mengaku tidak mengenali sosok tersebut. Diduga kuat, pelaku bukan merupakan warga desa setempat. 

Akibat insiden ini, korban ditaksir mengalami kerugian materiil sebesar Rp300.000, merujuk pada fluktuasi harga gabah di pasaran saat ini. Kendati demikian, pihak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian.

Trio Agung, salah satu warga setempat, menyebutkan bahwa area tersebut memang lazim digunakan petani sebagai tempat penitipan hasil panen sementara. 

"Biasanya memang diletakkan di situ untuk memudahkan pengangkutan ke kendaraan. Saya baru tahu ada pencurian setelah ramai dibicarakan warga. Kejadiannya sekitar jam 15.00 WIB," ungkap Trio.

Kasus ini menjadi peringatan bagi para petani di wilayah Dringu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hasil panen yang diletakkan di ruang terbuka tanpa pengawasan, guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Disdikbud Siti Romlah mengatakan, SAPA BOS akan diimplementasikan melalui sejumlah kegiatan seperti klinik konsultasi, bimbingan teknis pengelolaan dana langsung ke sekolah, serta desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak perencanaan hingga pelaporan.

“Program ini kami rancang untuk memastikan pengelolaan dana BOS berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan kesalahan,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, kejaksaan memiliki peran dalam upaya pencegahan melalui pengawasan dan pendampingan.

“Melalui program pengawasan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia menambahkan, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah, termasuk sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin menegaskan bahwa dana BOS merupakan instrumen penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan.

“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana sekolah, termasuk fasilitas sanitasi, serta mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Program SAPA BOS diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga pengelolaan dana BOS menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, melalui Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Umi Subiyantiningsih, menjelaskan bahwa penerapan tiket digital ini merupakan bagian dari transformasi pengelolaan pariwisata menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

“Ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada wisatawan sekaligus transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tiket secara digital,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran tiket online tidak hanya mempermudah wisatawan dalam melakukan pembelian, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendali jumlah kunjungan. Dengan sistem ini, arus wisatawan dapat diatur lebih baik sehingga kondisi di lokasi wisata tetap nyaman dan tidak terjadi penumpukan berlebih.

Dengan adanya sistem ini, wisatawan yang datang ke kawasan Bromo diharapkan sudah mengantongi tiket sebelum tiba di lokasi. Hal ini diyakini mampu mengurangi kepadatan di pintu masuk serta memperlancar mobilitas pengunjung.

“Selama pelaksanaan uji coba yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu (11-12/4/2026), kami menempatkan sejumlah petugas di beberapa titik untuk memberikan informasi serta membantu mengarahkan wisatawan dalam melakukan pembelian tiket secara online,” jelasnya.

Dari hasil uji coba tersebut, secara umum pelaksanaan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari wisatawan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya adalah keterbatasan jaringan internet di beberapa titik serta masih adanya wisatawan yang belum memahami mekanisme pembelian tiket secara digital.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Disporapar untuk melakukan penyempurnaan ke depan. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik melalui penguatan infrastruktur jaringan maupun sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi secara masif serta meningkatkan kualitas jaringan internet. Harapannya, penerapan tiket online ini dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang lebih profesional, tertib, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dengan berbagai perbaikan yang direncanakan, sistem tiket online ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo, khususnya kawasan Bromo yang selama ini menjadi magnet utama kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo secara berkelanjutan.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 hingga 2045.

Dalam visi tersebut, Kota Probolinggo diarahkan menjadi kota logistik yang kuat, modern, serta berkelanjutan dalam mendukung aktivitas ekonomi regional maupun nasional.

“Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan sejumlah kawasan strategis, termasuk kawasan peruntukan industri seluas 321 hektare. Selain itu, kami juga tengah merancang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinamakan Bromo Integrated Economic City,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan kawasan industri dan rencana KEK tersebut diharapkan menjadi magnet baru bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Probolinggo.

Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam proses perizinan, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Selain kemudahan regulasi, Pemkot Probolinggo juga berupaya menghadirkan lingkungan usaha yang aman, nyaman, dan kondusif. Hal ini dinilai penting agar para investor merasa yakin dan terlindungi dalam menjalankan kegiatan usahanya di daerah tersebut.

Lebih lanjut, dr. Aminuddin mengungkapkan bahwa Kota Probolinggo memiliki berbagai potensi sektor yang menjanjikan bagi investasi. Di antaranya sektor pertanian, energi, hingga logistik yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara optimal.

Tak hanya itu, peluang investasi juga terbuka lebar pada sektor energi baru terbarukan, seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain mendukung kebutuhan energi ramah lingkungan, sektor ini juga diyakini mampu menarik minat investor yang fokus pada pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, sektor pengolahan hasil pertanian dan pengembangan pergudangan logistik juga menjadi fokus utama. Kedua sektor ini dinilai strategis karena dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat posisi Kota Probolinggo sebagai pusat distribusi barang di wilayah tapal kuda Jawa Timur.

“Kami akan terus memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi berbagai kebutuhan agar potensi investasi yang ada dapat terealisasi dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” imbuhnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis dapat menarik lebih banyak investor serta menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) terhadap stabilisasi harga serta distribusi LPG 3 Kg pada Selasa (14/6/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, pihak SPBE, hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda M. Sjaiful Efendi, Kabid Perdagangan DKUPP Mehdinsareza Wiriarsa, Camat Kraksaan Puja Kurniawan, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Arie Kartikasari bersama sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kegiatan monev ini, tim melakukan pengecekan langsung ke salah satu agen LPG 3 Kg di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, guna memastikan stok serta mekanisme distribusi berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, tim melanjutkan pemantauan ke dua pangkalan di Desa Kalibuntu, serta berdialog dengan pengecer dan masyarakat sebagai konsumen.

Dari hasil pengecekan tersebut, Wabup Fahmi memastikan tidak ada pengurangan alokasi distribusi LPG 3 Kg baik di tingkat agen maupun pangkalan.

“Kami sudah mengecek langsung ke agen dan pangkalan. Tidak ada pengurangan jatah harian. Alokasi yang berkisar 3.000 hingga 5.000 tabung per hari masih berjalan normal,” ujarnya.

Meski stok dinyatakan aman, di lapangan masih ditemukan keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, Fahmi menilai kondisi tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat.

“Rantai pasok dari SPBE ke agen hingga pangkalan masih aman. Namun konsumsi memang meningkat sejak Ramadhan hingga pasca Lebaran. Bahkan di beberapa wilayah tradisi Lebaran berlangsung lebih lama hingga sebulan,” jelasnya.

Selain faktor peningkatan konsumsi, beredarnya isu kelangkaan di media sosial juga dinilai memicu kepanikan masyarakat sehingga terjadi pembelian berlebih.

“Kami menghimbau masyarakat tidak panik. Stok aman, jadi tidak perlu membeli secara berlebihan,” tegasnya.

Dari sisi harga, Wabup Fahmi memastikan bahwa harga LPG 3 Kg di tingkat pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Namun demikian, di tingkat pengecer masih ditemukan harga yang lebih tinggi.

“Di pangkalan sudah sesuai HET Rp18.000. Kalau di pengecer bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000. Ini yang sedang kami dalami,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo, lanjut Fahmi, tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi.

“Jika ada pelanggaran, kami akan tindak lanjuti. Sanksinya bisa berupa administratif hingga pencabutan izin usaha,” lanjutnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan praktik distribusi LPG 3 Kg yang tidak sesuai aturan, termasuk penyaluran di luar pangkalan resmi.

“Dengan kegiatan ini kami berharap stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram tetap terjaga serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi yang dihimpun, toko tersebut diketahui milik Ernawati (39), warga Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok. Aksi pencurian ini pertama kali terungkap oleh seorang penjual mie ayam yang berjualan di samping toko korban sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, penjual mie ayam merasa curiga setelah melihat kondisi rolling door toko yang sudah dalam keadaan rusak. Ia pun segera memberi tahu Ernawati terkait temuan tersebut. Tak lama kemudian, pemilik toko datang ke lokasi untuk memastikan kondisi tokonya.

Ketika dilakukan pengecekan, kondisi di dalam toko terlihat berantakan. Sejumlah barang tampak telah hilang, menandakan toko tersebut benar-benar telah dibobol oleh maling.

“Jadi pelaku ini masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel rolling door. Setelah berhasil mengambil barang-barang, pelaku kemudian menutup kembali rolling door yang rusak menggunakan gerobak mie ayam yang ada di samping toko,” ujar kakak korban, Edi Purwanto (45), Senin (13/4/2026).

Dalam kejadian tersebut, sejumlah barang berhasil digasak pelaku. Di antaranya 28 tabung LPG kosong, uang tunai sebesar Rp3,5 juta, satu unit ponsel, serta berbagai jenis rokok. Jika ditotal, nilai kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp10 juta.

Meski demikian, pelaku tidak berhasil membawa kabur sepeda motor matik yang berada di dalam toko. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut dilengkapi dengan kunci pengaman ganda sehingga tidak bisa dirusak oleh pelaku.

Melihat banyaknya barang yang berhasil diangkut, kuat dugaan pelaku tidak beraksi seorang diri. Kemungkinan besar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk mengangkut barang hasil curian.

“Jadi kebetulan adik saya saat kejadian tidak menginap di toko. Setelah menutup toko pada Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB, dia langsung pulang ke rumah,” tambah Edi.

Pasca kejadian, pihak kecamatan bersama aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Petugas dari Polsek Kademangan juga telah meminta korban untuk segera membuat laporan resmi agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami sudah didatangi anggota Polsek Kademangan, dan adik saya diminta untuk melaporkan kejadian ini secara resmi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di berbagai ruas jalan desa, bangunan minimarket tampak berdiri berdampingan, bahkan di kawasan yang sebelumnya didominasi oleh usaha kecil milik warga.

Berdasarkan informasi terbaru, salah satu gerai toko modern diketahui berada di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton. Tidak hanya di wilayah tersebut, ekspansi toko modern juga telah menjangkau sejumlah desa lain di Kabupaten Probolinggo dan sebagian di antaranya telah beroperasi aktif melayani masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha kecil. Salah satu pemilik toko tradisional yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin dengan pesatnya pertumbuhan minimarket di wilayah desa. 

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan para pelaku UMKM serta pemilik warung tradisional.

"Dengan adanya toko modern seperti Indomaret dan Alfamart di desa kami, secara tidak langsung mematikan pendapatan toko-toko kecil yang ada di sini," ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek regulasi yang dinilai belum dijalankan secara maksimal. Menurutnya, pendirian minimarket seharusnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda), khususnya terkait zonasi dan jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun warung milik warga. Namun dalam praktiknya, ia menilai aturan tersebut kerap diabaikan.

"Seharusnya ada aturan yang jelas soal jarak dan zonasi. Jangan sampai pembangunan minimarket dilakukan seenaknya tanpa memikirkan nasib pelaku usaha lokal di sekitarnya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengeluarkan izin pendirian toko modern. Ia meminta agar dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar menjadi pertimbangan utama sebelum izin diberikan.

"Ayo pak, pikirkan kami juga. Jangan mudah mengeluarkan izin tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pengusaha kecil di desa," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp belum memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme perizinan yang dimaksud. 

Ia hanya menyampaikan permintaan waktu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

"Minta waktu mas," ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi secara detail dari pihak DPMPTSP Kabupaten Probolinggo terkait prosedur perizinan maupun pengawasan terhadap menjamurnya toko modern di wilayah pedesaan tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) atau pemasangan patok dilakukan di lautan pasir kawasan Probolinggo. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pihak Balai Besar TNBTS, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup Satyawan Pudyatmoko, serta sejumlah kepala daerah di kawasan Bromo, seperti Bupati Probolinggo Muhammad Haris, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar, dan Wakil Bupati Pasuruan KH. Moh. Shobih Asrori.

Dirjen KSDAE KLHK, Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan bahwa pembangunan JLKT bertujuan untuk mengatur pergerakan wisatawan, khususnya kendaraan jip, agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan dan tidak merusak kawasan.

"Jalur ini dibuat agar ekosistem di Gunung Bromo tetap terjaga. Selain itu, kawasan sakral dan sumber resapan air juga bisa terlindungi," ujarnya.

Selain pembangunan jalur, dalam kesempatan tersebut juga diresmikan dua menara air bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan memasok kebutuhan air bersih di area istirahat (rest area).

"Kami mengapresiasi dukungan dari Pemprov Jatim berupa dua menara air yang akan digunakan untuk memasok air bersih ke rest area," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penataan JLKT menjadi bagian dari upaya memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus menjaga harmoni dengan adat dan budaya masyarakat Tengger.

"Jalur sepanjang 13 kilometer dengan lebar 18 meter ini tidak akan diaspal. Batas-batas kawasan sakral yang disampaikan para tokoh adat harus menjadi acuan utama dalam penataan JLKT," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan jalur ini membutuhkan sekitar 9.725 patok. Selain itu, akan dibangun tiga area istirahat lengkap dengan fasilitas toilet, serta empat titik parkir bagi wisatawan.

Dua tandon air yang telah disiapkan memanfaatkan sumber mata air Widodaren dan Jantur, yang nantinya akan mendukung kebutuhan air bersih di area istirahat tersebut.

"Harapannya, kawasan Bromo ke depan lebih tertib, sekaligus mampu meningkatkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara," tambah Khofifah.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol secara simbolis oleh Gubernur bersama para kepala daerah dan pejabat terkait, dilanjutkan dengan pemasangan patok pertama serta peninjauan lokasi tandon air.

Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, menegaskan bahwa Bromo bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga memiliki nilai adat, agama, dan budaya yang harus dijaga.

"Bromo adalah titipan. Karena itu, harus kita rawat dan kembalikan dalam kondisi terbaik. Penataan JLKT ini diharapkan mampu menjaga kelestarian alam Bromo," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Dini, wacana yang dilontarkan oleh Menteri dan Wakil Menteri Agama itu terkesan muncul secara tiba-tiba tanpa melalui pembahasan yang matang dengan pihak legislatif. Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keagamaan, Komisi VIII DPR RI berencana segera memanggil pihak kementerian guna meminta penjelasan secara rinci terkait konsep, mekanisme, serta tujuan dari penerapan sistem tersebut.

Ia menilai bahwa rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi para jemaah yang telah lama menunggu giliran keberangkatan haji. Berdasarkan data yang ada, jumlah daftar tunggu jemaah haji di Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,2 juta orang, dengan rata-rata masa tunggu hingga 26 tahun.

“Secara pribadi, saya melihat kebijakan ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi jemaah yang sudah mengantre dalam waktu sangat lama. Mereka telah menunggu dengan sabar sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Dini saat memberikan keterangan kepada awak media.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan baru apa pun yang akan diterapkan oleh pemerintah tidak boleh mengurangi ataupun mengganggu hak jemaah yang telah masuk dalam daftar antrean reguler. Menurutnya, sistem yang sudah berjalan harus tetap dihormati, sehingga jemaah yang telah terdaftar bisa berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Dini juga mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan baru tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang luas. Ia menilai bahwa transparansi serta kejelasan mekanisme menjadi hal penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.

“Harapan kami, apabila sistem war ticket ini tetap ingin diterapkan, maka pemerintah harus memastikan adanya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi,” jelasnya.

Dengan adanya tambahan kuota tersebut, menurut Dini, potensi terjadinya pergeseran antrean dapat diminimalisir, sehingga tidak merugikan jemaah yang telah lama menunggu. Ia menekankan bahwa kebijakan ini jangan sampai menimbulkan kesan bahwa ada jalur khusus yang bisa melompati antrean reguler.

“Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu atau bahkan menggeser antrean yang sudah berjalan selama bertahun-tahun,” tambahnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Dini, akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya para calon jemaah haji. Ia berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan asas keadilan dan transparansi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan penertiban dilakukan sejak malam hingga menjelang pagi hari. Operasi ini merupakan respons cepat atas banyaknya keluhan warga yang merasa terganggu dengan maraknya balap liar di jalan umum. Selain menimbulkan kebisingan, aktivitas tersebut juga dinilai sangat membahayakan keselamatan, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan yang sering dijadikan arena balap liar di kawasan Dringu. Dalam operasi tersebut, petugas menyisir lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat berkumpulnya para pelaku.

Saat aparat tiba di lokasi, para remaja yang terlibat balap liar langsung berusaha melarikan diri untuk menghindari penindakan. Namun demikian, polisi berhasil mengamankan sebagian pelaku beserta kendaraan yang mereka gunakan.

“Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas balap liar karena risikonya sangat besar dan dapat membahayakan banyak pihak,” tegas AKBP Wahyudin Latif.

Dari hasil operasi tersebut, sebanyak 67 sepeda motor berhasil diamankan oleh petugas. Mayoritas kendaraan yang disita diketahui tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti STNK, serta telah dimodifikasi secara tidak sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Penindakan ini, lanjut Kapolres, merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah hukum Polres Probolinggo.

Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan pembinaan kepada para remaja yang terjaring dalam razia tersebut. Mereka didata dan diminta membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Tidak hanya itu, orang tua dari para pelaku juga akan dipanggil untuk diberikan pemahaman agar lebih aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus mengintensifkan patroli rutin di wilayah-wilayah rawan, guna mencegah kembali munculnya aktivitas balap liar. Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif,” imbuhnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan situasi di Kecamatan Dringu kembali tertib dan nyaman. Polisi juga berharap tidak ada lagi aktivitas balap liar yang dapat membahayakan keselamatan serta merugikan masyarakat luas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Muhammad Sodik (55), pemilik rumah yang menjadi lokasi kejadian, menceritakan kronologi insiden tersebut saat ditemui pada Sabtu siang (11/4/2026). Ia menjelaskan bahwa kejadian berlangsung pada Kamis malam (9/4/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Sepeda motor yang menjadi sasaran merupakan Honda Beat milik Devi, yang diketahui sebagai teman dari menantunya.

“Saat itu, pemilik motor bersama menantu saya sedang keluar menuju Indomaret. Sementara saya berada di dalam rumah, duduk di ruang tamu sambil berbincang dengan ayahnya Devi,” ujar Muhammad Sodik.

Dari hasil rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi, terlihat dua orang pelaku datang dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX. Setelah tiba di depan rumah, keduanya memarkir kendaraan di sisi barat. Salah satu pelaku kemudian turun dari motor dengan ciri-ciri berjalan pincang. Ia tampak mengenakan helm serta sarung untuk menutupi identitasnya.

Pelaku sempat terlihat ragu-ragu saat berada di dekat kendaraan target. Namun tak lama kemudian, ia mulai beraksi dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Upaya tersebut berhasil dilakukan, menandakan pelaku cukup berpengalaman. Akan tetapi, saat hendak membawa kabur motor, aksinya keburu diketahui oleh penghuni rumah.

“Motor itu sempat dirusak bagian kuncinya. Tapi belum sempat dibawa kabur, pelaku sudah ketahuan. Mereka langsung melarikan diri ke arah barat,” jelasnya.

Kegagalan aksi tersebut membuat kedua pelaku panik dan memilih kabur tanpa hasil. Hingga kini, identitas pelaku belum diketahui secara pasti, meski rekaman CCTV telah mengantongi ciri-ciri fisik salah satu pelaku yang berjalan pincang.

Akibat kejadian ini, sepeda motor milik korban mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak. Untuk sementara, kendaraan tersebut dititipkan di rumah Muhammad Sodik sambil menunggu proses penggantian kunci yang baru.

Menariknya, korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ia hanya memutuskan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.

“Korban tidak membuat laporan polisi, hanya mengganti kunci kontak yang rusak,” pungkas Muhammad Sodik.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkir kendaraan di area terbuka, meskipun berada di lingkungan permukiman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh sekitar 100 pelaku usaha jasa kuda wisata. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari tata kelola penyediaan jasa wisata kuda hingga pemanfaatan kuda sebagai bagian dari atraksi wisata yang mengedepankan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai penggunaan kuda sebagai sarana wisata yang tetap memperhatikan keselamatan pengunjung. Tidak hanya itu, Komando Latihan Marinir turut memberikan materi terkait kesadaran bela negara serta penanaman nilai cinta tanah air kepada para anggota paguyuban kuda tunggang wisata Bromo.

“Kesejahteraan hewan merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan pariwisata kuda di Bromo. Para pemilik maupun perawat harus memiliki pemahaman yang baik terkait perawatan kuda, sehingga kondisi hewan tetap sehat dan layak digunakan untuk mendukung aktivitas wisata,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Nikolas Nuryulianto.

Lebih lanjut, drh. Niko menjelaskan bahwa kondisi kesehatan kuda tidak hanya berpengaruh pada performa hewan saat digunakan, tetapi juga berdampak langsung terhadap citra pariwisata daerah. Oleh sebab itu, aspek perawatan seperti jadwal pemberian pakan, durasi kerja kuda, hingga perawatan rutin harus diterapkan secara disiplin dan berkelanjutan.

Menurutnya, edukasi kepada para pemilik kuda menjadi langkah strategis dalam menciptakan standar pelayanan yang baik dan profesional. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan para wisatawan mendapatkan pengalaman yang aman dan nyaman saat berkunjung ke Bromo.

“Kami ingin memastikan bahwa layanan wisata di Bromo tidak hanya menarik dari sisi pengalaman, tetapi juga memperhatikan kesehatan hewan serta keselamatan pengunjung. Hal ini penting untuk menjaga reputasi pariwisata Bromo agar tetap positif di mata wisatawan,” tambahnya.

Ke depan, pembinaan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pengelola jasa kuda, tetapi juga pada pelaku jasa wisata lainnya seperti pengemudi jip maupun kendaraan wisata lain agar dapat beroperasi secara tertib, profesional, dan berkelanjutan.

“Dengan meningkatnya pemahaman para pelaku wisata, diharapkan mereka semakin menyadari pentingnya standar pelayanan, legalitas usaha, serta kesehatan hewan sebagai bagian tak terpisahkan dari industri pariwisata,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Video berdurasi sekitar 16 detik yang beredar melalui aplikasi WhatsApp memperlihatkan dua pria yang diketahui masing-masing berstatus sebagai kepala desa berinisial M dan seorang aktivis berinisial J terlibat baku hantam.

Dalam rekaman tersebut, keduanya tampak saling menyerang hingga memancing perhatian warga sekitar. Beberapa orang yang berada di lokasi kejadian terlihat berusaha melerai pertikaian tersebut agar tidak semakin memburuk.

Dalam video itu juga terdengar suara seorang warga yang berteriak menggunakan bahasa Madura, berusaha menghentikan perkelahian tersebut.

“Mateh.. Ella gi gi… gi ella gi begh,” ucapnya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seruan tersebut bermakna, “Sudah, jangan Pak Kades, jangan… jangan Pak Kades.”

Perkelahian terjadi tepat di area tambang batuan, bahkan berada di dekat alat berat berupa ekskavator yang digunakan untuk aktivitas penambangan di sungai tersebut. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya berhasil dikendalikan setelah sejumlah warga turun tangan melerai kedua pihak yang terlibat.

Seorang warga yang berada di lokasi kejadian, namun enggan disebutkan identitasnya, mengungkapkan bahwa konflik tersebut bermula dari perbedaan klaim kepemilikan wilayah tambang. Menurutnya, pihak kepala desa menganggap bahwa lokasi tambang berada dalam wilayah administratif Desa Patemon, Kecamatan Pakuniran.

“Pihak Kades mengklaim lokasi itu masih masuk wilayah Desa Patemon. Sementara pihak aktivis menyebut bahwa tambang tersebut berada di luar batas desa. Jadi keduanya sama-sama merasa memiliki kewenangan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Perbedaan pandangan tersebut memicu ketegangan yang akhirnya berujung pada aksi kekerasan di lokasi tambang. Sengketa wilayah tambang memang kerap menjadi sumber konflik, terlebih jika berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan kepentingan banyak pihak.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun dari rekan aktivis, insiden perkelahian tersebut tidak berhenti di lokasi kejadian saja. Pihak aktivis disebut telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus tersebut. Namun, masyarakat berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak dan tidak kembali memicu konflik serupa di kemudian hari, mengingat dampaknya dapat meresahkan warga sekitar.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penyelesaian sengketa secara dialog dan jalur hukum, terutama yang berkaitan dengan batas wilayah dan aktivitas tambang. Kejelasan regulasi serta komunikasi yang baik antar pihak dinilai sangat diperlukan guna mencegah terjadinya konflik terbuka seperti yang terjadi di Pakuniran ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Ugas memulai sidak dengan turun langsung menemui para penerima manfaat program. Ia berdialog dengan sejumlah kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga para siswa sekolah dasar yang menjadi bagian dari program tersebut. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim Satgas menemukan beberapa hal yang menjadi perhatian serius.

Salah satu temuan utama adalah terkait porsi makanan yang dinilai masih belum memenuhi standar kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Selain itu, tim juga mendapati adanya kesamaan menu antara anak-anak sekolah dengan ibu menyusui. Padahal, kedua kelompok tersebut memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda sehingga seharusnya mendapatkan komposisi makanan yang disesuaikan.

“Kami menemukan porsi makanan yang ternyata masih di bawah standar gizi yang ditetapkan. Selain itu, ditemukan kesamaan menu antara anak sekolah dan ibu menyusui, padahal kebutuhan nutrisi keduanya sangat berbeda,” tegas Ugas saat menyampaikan evaluasi di lokasi sidak.

Menindaklanjuti temuan tersebut, rombongan Satgas MBG kemudian langsung melakukan peninjauan ke dapur produksi SPPG setempat. Di lokasi ini, Ugas berdiskusi dengan tenaga ahli gizi serta kepala dapur guna menelusuri proses mulai dari perencanaan menu, pengolahan bahan makanan, hingga distribusinya kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Ugas menegaskan bahwa ke depan sistem pengawasan akan diperketat. Jika sebelumnya pengawasan lebih bersifat pembinaan, maka kini akan dilakukan sidak secara berkala tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan fakta dan tidak direkayasa.

Ia juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak melakukan manipulasi terhadap menu maupun kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagi SPPG yang belum siap atau masih dalam tahap tindak lanjut evaluasi, jangan dipaksakan beroperasi. Penuhi dulu semua standar fasilitas dan gizinya agar manfaat program ini benar-benar dirasakan maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap kualitas pelaksanaan program MBG dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu dan anak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Efendi, serta sejumlah kepala OPD terkait. Sementara itu, pemaparan teknologi disampaikan langsung oleh Direktur PT KAS, Ermawan Wibisono.

Sekda Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi atas minat PT KAS dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjawab tantangan nasional dalam pengelolaan sampah, termasuk target “Kiamat TPA 2028”.

“Pemkab Probolinggo ingin bertransformasi dari sekadar membuang sampah menjadi mengolah sampah. Dengan timbulan sampah sekitar 446 ton per hari dan potensi meningkat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan solusi teknologi yang efektif,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama, sehingga Pemkab lebih terbuka terhadap investasi dari pihak swasta yang tidak membebani APBD. Kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin penuh turut menjadi alasan perlunya teknologi yang mampu mengurangi volume sampah secara signifikan.

Di sisi lain, Direktur PT KAS Ermawan Wibisono menilai metode pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Menurutnya, sistem yang ada hanya memindahkan residu tanpa memberikan solusi jangka panjang.

“Selama ini hanya mengalihkan residu, sementara biaya tetap berjalan. Itu yang menjadi persoalan utama,” ujarnya.

Ermawan menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan teknologi biolisis atau pirolisis yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi ini bekerja melalui proses pemanasan tertutup tanpa pembakaran langsung.

“Teknologi ini mampu menghasilkan bahan bakar setara solar, gas sintetis (syngas) hingga karbon aktif. Selain itu, tidak menghasilkan emisi berbahaya karena tidak melalui pembakaran langsung,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa skema kerja sama yang ditawarkan tidak akan membebani pemerintah daerah, termasuk tanpa adanya tipping fee.

“Keuntungan diperoleh dari hasil produk yang diolah, bukan dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di luar APBD guna mengoptimalkan pengelolaan sampah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kerja sama tersebut harus melalui proses kajian yang matang.

“Ini bukan sesuatu yang sederhana. Tidak cukup hanya pertemuan lalu MoU selesai. Dibutuhkan proses panjang dan kepercayaan agar program berjalan baik. Oleh karena itu pentingnya asesmen awal terkait jenis dan volume sampah sebagai dasar penyusunan skema pengelolaan,” urainya.

Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto mengungkapkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di daerahnya masih belum ideal. Dari total potensi 480 hingga 500 ton sampah per hari, hanya sekitar 5 persen yang dapat terangkut ke TPA.

“Keterbatasan armada menjadi kendala utama. Saat ini hanya ada 23 armada dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari,” ungkapnya.

Selain itu, sistem pengelolaan di TPA masih menggunakan metode open dumping yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pihaknya optimistis kehadiran investor dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh.

“Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan cukup besar, bahkan bisa mencapai sekitar Rp9,5 miliar per tahun melalui penerapan sistem e-retribusi. Kami optimistis kolaborasi ini dapat memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, sehingga lebih efektif, transparan dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Sekda Ugas Irwanto. Sejumlah pertanyaan dan masukan disampaikan oleh berbagai pihak, mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BKKPAD Kristiana Ruliani, hingga perwakilan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penanaman ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menghidupkan kembali identitas Kota Probolinggo sebagai daerah penghasil mangga dan anggur. Selain itu, keberadaan demplot juga diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran sekaligus pengembangan sektor pertanian berbasis edukasi.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo, Trilliya A, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang teknik budidaya yang baik dan benar. Menurutnya, demplot ini akan menjadi pusat pembibitan serta pengembangan tanaman buah unggulan.

“Melalui demplot ini, masyarakat dapat belajar budidaya mangga dan anggur yang benar, sekaligus menjadi pusat pengembangan dan pembibitan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, ditanam sebanyak 80 pohon mangga yang terdiri dari 48 varietas manalagi dan 32 varietas arum manis. Sementara itu, tanaman anggur yang ditanam mencapai 48 pohon dengan berbagai varietas unggulan seperti Prabu Bestari, Probolinggo Biru, Jupiter, Ninel, dan Transfiguration.

Upaya ini melanjutkan program sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 31 Maret 2026, di mana Pemerintah Kota Probolinggo menanam sekitar 200 pohon anggur yang tersebar di 11 perangkat daerah, 3 kecamatan, dan 20 kelurahan.

Secara keseluruhan, luas demplot pertanian di Kelurahan Jrebeng Lor mencapai 0,68 hektare. Lahan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni demplot mangga seluas 0,42 hektare yang ditanami 80 pohon, serta demplot anggur seluas 0,26 hektare. Dari total area anggur tersebut, sekitar 0,16 hektare telah ditanami kurang lebih 150 pohon dari berbagai varietas.

Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa keberadaan tanaman mangga dan anggur di Kota Probolinggo saat ini mulai berkurang, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengembalikannya sebagai identitas daerah. Ia pun menargetkan kawasan demplot ini menjadi pusat percontohan sekaligus pembibitan yang berkelanjutan.

“Kurang lebih tiga perempat hektare ini kita penuhi dengan mangga dan anggur, agar menjadi ikon dan percontohan. Nanti kita siapkan panen raya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perawatan tanaman secara konsisten agar hasil yang diperoleh dapat maksimal dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan ini diharapkan mampu menghasilkan buah sepanjang tahun.

“Ke depan, kawasan ini diharapkan menjadi sentra yang mampu menyediakan mangga dan anggur sepanjang waktu serta memperkuat identitas Kota Probolinggo sebagai daerah penghasil buah unggulan,” imbuhnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis dapat menggerakkan kembali sektor pertanian lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi wisata berbasis pertanian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, korban diketahui bernama Yuliana (41). Ia ditemukan di area persawahan milik seorang warga bernama Mailin (65), tepatnya di Dusun Bulak, Desa Tanjungrejo. Saat kejadian, pemilik lahan tengah bersiap membersihkan sawahnya sebelum akhirnya dikejutkan dengan keberadaan korban.

Ketika pertama kali ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan. Ia tergeletak di area persawahan dengan posisi sebagian tubuh masuk ke dalam parit. Tubuhnya menghadap ke arah utara dan tertutup oleh ranting serta dedaunan, sehingga sempat tidak terlihat secara jelas.

Mengetahui adanya kejadian tersebut, pemilik sawah segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Tongas yang datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara.

Kepala Desa Watestani, Sofia, mengungkap, berdasarkan informasi yang ia terima, korban diketahui keluar dari rumahnya pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban disebut pergi tanpa mengenakan kerudung.

“Informasi yang saya terima, korban diketahui keluar rumah pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB, dan saat keluar tidak mengenakan kerudung,” ujar Sofia.

Saat ditemukan, korban mengalami luka di bagian belakang kepala serta di pelipis kiri. Karena kondisinya yang tidak sadarkan diri, petugas kepolisian segera mengevakuasi korban ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Tongas guna mendapatkan perawatan medis intensif.

Selain hanya mengenakan daster berwarna hitam, korban juga tidak membawa identitas diri, telepon genggam, maupun barang berharga lainnya. Hal ini turut menjadi perhatian pihak kepolisian dalam mengungkap kronologi kejadian.

Lebih lanjut, Sofia menambahkan bahwa sebelum kejadian, korban diketahui tidak memiliki permasalahan dalam rumah tangga maupun dengan anggota keluarganya.

“Sebelum ditemukan di area persawahan, informasinya korban tidak memiliki masalah dengan suami maupun keluarganya,” imbuhnya.

Setelah korban dilarikan ke rumah sakit, pihak keluarga yang mendapatkan kabar langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi korban. Suami serta beberapa anggota keluarga lainnya juga telah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian guna membantu proses penyelidikan.

Kapolsek Tongas, Kompol Ahmad Jayadi, menyampaikan bahwa korban ditemukan oleh seorang petani dalam kondisi mengenakan daster tanpa pakaian dalam. Saat ini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Terdapat luka di bagian belakang kepala dan pelipis. Dugaan sementara, korban sempat mengalami kekerasan sebelum ditemukan. Kasus ini masih dalam penyelidikan,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

“Perbaikan dengan metode tambal sulam ini menjadi langkah cepat dan responsif dalam menangani kerusakan jalan. Kami berharap, setelah dilakukan perbaikan, mobilitas masyarakat bisa kembali lancar serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kualitas hasil. Hal ini penting agar perbaikan tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu bertahan lebih lama dan mengurangi potensi kerusakan berulang dalam waktu dekat.

Selain fokus pada ruas Patalan–Patokan, Dinas PUPR juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan di sejumlah titik lainnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Tim di lapangan secara aktif bergerak untuk mengidentifikasi serta menangani kerusakan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

“Petugas kami terus melakukan pengecekan di berbagai ruas jalan. Setiap titik yang mengalami kerusakan akan kami tangani sesuai prioritas. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghadirkan infrastruktur yang layak dan mendukung kebutuhan masyarakat,” tambah Hengki.

Perbaikan jalan ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan akses jalan yang lebih baik, aktivitas ekonomi masyarakat diyakini akan semakin berkembang, terutama dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas warga.

Selain itu, kelancaran akses transportasi juga berperan penting dalam menunjang kegiatan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Melalui langkah percepatan ini, Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo berharap masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo diharapkan terus berkembang dan mampu mendorong kesejahteraan bersama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban kehilangan gelang emas seberat 5 gram setelah menjadi sasaran pelaku jambret saat hendak berbelanja kebutuhan usaha (kulakan). Selain kerugian materi, korban juga mengalami luka akibat terjatuh dari sepeda motor. 

Korban bernama Dwi Prihantina (57), warga Dusun Pasar, saat ditemui di kediamannya, menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Sekitar pukul 18.00 WIB, dirinya berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi N 2549 MQ menuju sebuah toko yang berada di kawasan Jalan Pantura, tepatnya di perbatasan Desa Pajurangan dan Desa Curahsawo.

Dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, situasi awal terlihat normal. Namun, beberapa meter sebelum tiba di toko, dua orang tak dikenal yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max tiba-tiba mendekati korban dari sisi kanan. Tanpa banyak gerakan mencurigakan sebelumnya, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menarik gelang emas yang dikenakan korban.

“Waktu itu saya kaget, tiba-tiba dua orang naik motor N-Max memepet saya dan langsung menarik gelang yang saya pakai. Setelah gelang berhasil diambil, saya sempat mencoba mengejar pelaku, namun terjatuh,” ujar korban saat menceritakan kejadian tersebut pada Selasa siang (7/4/2026).

Akibat insiden tersebut, korban mengalami sejumlah luka fisik, di antaranya luka pada bagian wajah, lecet di kaki, serta memar pada tangan kanan. Meski dalam kondisi terluka, korban sempat berupaya mengejar pelaku hingga ke arah kawasan wisata Pantai Bentar. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena pelaku berhasil melarikan diri dengan cepat.

Warga sekitar yang mengetahui kondisi korban kemudian memberikan pertolongan. Mereka segera menghubungi pihak keluarga dan membawa korban ke Puskesmas Gending untuk mendapatkan penanganan medis.

Dari keterangan korban, pelaku berjumlah dua orang. Pengendara sepeda motor disebut memiliki postur tubuh gemuk dan mengenakan jaket, sementara pelaku yang dibonceng bertubuh lebih kurus. Sayangnya, wajah keduanya tidak dapat dikenali dengan jelas karena situasi berlangsung cepat.

“Polisi sudah datang dan meminta keterangan. Akibat kejadian ini, sesuai harga emas, kerugian mencapai sekitar Rp12 juta,” imbuh Dwi Prihantina.

Saat ini, kasus penjambretan tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Gending. Aparat tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang di wilayah tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut, para atlet mampu membawa pulang total lima medali yang terdiri dari tiga medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Raihan ini menjadi bukti nyata perkembangan cabang olahraga woodball di Kabupaten Probolinggo yang semakin kompetitif.

Tiga medali emas yang diraih masing-masing berasal dari nomor Double Fairway U-23 melalui pasangan M. Aflah dan Mashudul Hak Arifin. Kemudian dari nomor Double Stroke Putri yang dipersembahkan oleh Renata Dwi Sucahyo bersama Novira Tri Oktarina Sucahyo.

Satu emas lainnya datang dari nomor Double Stroke Putra yang diraih oleh pasangan M. Najib dan Achmad Dairobi Daharja. Penampilan solid para atlet di nomor-nomor tersebut menunjukkan kekompakan serta teknik permainan yang matang.

Sementara itu, medali perak disumbangkan oleh pasangan Agil Rahmatullah dan Lely Maulidiana Aprilia yang turun di nomor Mix Fairway U-23. Adapun satu medali perunggu berhasil diraih oleh Agil Rahmatullah dari nomor Single Stroke Senior.

Capaian ini semakin mempertegas kontribusi para atlet muda maupun senior dalam mengharumkan nama daerah di ajang bergengsi tingkat Jawa Timur.

Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Zainul Hasan, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian yang diraih oleh para atlet woodball tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras, konsistensi, serta komitmen para atlet dan pelatih selama menjalani proses latihan.

“Alhamdulillah woodball bisa banyak meraih prestasi di ajang Kejurprov Jatim 2026. Sebenarnya capaian ini tidak begitu membuat saya kaget, karena pelatihan, kesungguhan dan niat dari para atlet dan pelatih sangat luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dedikasi para atlet terlihat dari disiplin mereka dalam berlatih, bahkan saat bulan Ramadan. Semangat latihan yang tetap terjaga meski dalam kondisi berpuasa menjadi salah satu faktor penting dalam meraih hasil maksimal di kejuaraan tersebut.

“Jangan di pasca Lebaran, pada waktu bulan puasa pun tidak pernah latihan itu libur. Bravo untuk woodball Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

Keberhasilan ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi atlet-atlet lain di Kabupaten Probolinggo untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi. Selain itu, capaian ini juga menjadi langkah positif dalam mengangkat nama daerah di tingkat provinsi hingga nasional melalui cabang olahraga woodball yang terus berkembang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rencana pembangunan JLKT tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Cemoro Lawang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh adat Tengger, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dari empat wilayah, hingga pelaku jasa wisata dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan Gunung Tengger.

Kepala BBTNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada penataan jalur wisata, tetapi juga bertujuan menjaga nilai budaya masyarakat Tengger dalam pengelolaan kawasan taman nasional.

Selain itu, langkah ini diharapkan mampu memulihkan kondisi biofisik di kawasan kaldera seluas sekitar 1.000 hektare, termasuk lautan pasir dan padang rumput yang mulai mengalami tekanan akibat aktivitas wisata.

“Penataan ini juga dilatarbelakangi kondisi jalur di kawasan kaldera yang selama ini belum tertata dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas habitat, seperti anggrek Tosari, rumput Malelo, hingga ular Bhumi Tengger,” ujarnya.

Dalam implementasinya, jalur tersebut akan ditandai dengan pemasangan patok dari Jemplang hingga Wonokitri melalui Cemorolawang. Total panjang jalur diperkirakan mencapai 13 kilometer dengan lebar 18 meter. Panjang ini merupakan hasil penyesuaian dari rencana awal, setelah mempertimbangkan keberadaan area sakral yang harus dilindungi.

Sebanyak 9.725 patok akan dipasang dan dihubungkan menggunakan tali sling sebagai pembatas jalur. Dengan sistem ini, kendaraan wisata seperti jip maupun sepeda motor diharapkan tidak lagi memasuki area terlarang, baik kawasan sakral maupun zona konservasi yang sensitif.

Selain pembangunan jalur, BBTNBTS juga merencanakan pembangunan tiga rest area yang dilengkapi fasilitas toilet di kawasan lautan pasir. Lokasi rest area tersebut akan ditempatkan di sekitar Jemplang, Cemorolawang, dan Wonokitri. Area ini nantinya akan dimanfaatkan oleh pedagang yang telah terdata, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan lebih tertata.

Fasilitas pendukung lain juga akan dibangun, di antaranya empat kantong parkir termasuk area khusus parkir kuda, serta 60 titik sumur resapan guna mendukung konservasi lingkungan di kawasan tersebut.

“Pengerjaan dijadwalkan dimulai pada 17 April 2026 dan ditargetkan rampung pada 7 Oktober 2026. Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar pengelolaan Bromo ke depan menjadi lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari tokoh adat Tengger. Dukun Pandita Suku Tengger, Sutomo, menyatakan bahwa pembangunan JLKT merupakan langkah positif dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan konservasi.

“Dengan adanya JLKT ini, ke depan kawasan konservasi dapat lebih terlindungi, sekaligus menjaga keberadaan tempat-tempat sakral di Bromo agar tetap dihormati,” ungkapnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, kawasan wisata Gunung Bromo tetap dibuka untuk umum. Pihak pengelola akan menyiagakan petugas di lapangan guna memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga selama pengerjaan proyek berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Demplot yang digarap di atas lahan seluas 0,2 hektare tersebut memanfaatkan varietas bawang merah Biru Batu (Ronggojalu). Masa tanam berlangsung selama 53 hari, dimulai pada Februari hingga April 2026. Dari hasil panen, produktivitas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari semula 1 ton menjadi 1,3 ton, atau meningkat sekitar 30 persen.

Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan, dan Pengendalian Pertanian Diperta Kabupaten Probolinggo, Faiq El Himmah, menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari penerapan sistem pemupukan berimbang yang disertai pendampingan intensif kepada para petani selama proses budidaya berlangsung.

“Demplot ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi petani dalam menerapkan teknologi budidaya yang tepat, khususnya penggunaan pupuk berimbang. Hasilnya terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 30 persen meskipun di tengah kondisi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Ia menambahkan, metode demplot tidak semata-mata berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan petani dalam mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan adaptif terhadap berbagai tantangan.

“Melalui demplot ini, petani tidak hanya bekerja di lahan, tetapi juga belajar dan memahami teknik budidaya yang benar. Ini penting agar ke depan mereka bisa mandiri dan tetap produktif dalam berbagai kondisi,” imbuhnya.

Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Diperta Kabupaten Probolinggo, Dadik Eko S, menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Menurutnya, penggunaan varietas unggul yang dipadukan dengan teknik pemupukan yang tepat mampu menjaga bahkan meningkatkan produktivitas.

“Kami melihat demplot ini sebagai model adaptasi pertanian di tengah perubahan iklim. Dengan penggunaan varietas unggul dan pemupukan yang tepat, produktivitas tetap bisa ditingkatkan secara signifikan,” tuturnya.

Dadik juga berharap keberhasilan program demplot ini dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Probolinggo, sehingga semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya secara langsung.

“Harapan kami, model ini bisa dikembangkan di wilayah lain agar produktivitas petani meningkat dan kesejahteraan mereka juga ikut terdongkrak secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebelumnya, lembaga pengawas pemilu ini sempat mengembalikan gedung lama yang digunakan karena diajukan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengungkapkan bahwa kantor baru yang akan ditempati merupakan bangunan eks Banger Telecenter yang berlokasi di Kecamatan Wonoasih. Ia menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh Pemkot Probolinggo terhadap kebutuhan fasilitas lembaganya.

“Alhamdulillah, kami telah mendapat kantor baru dengan status pinjam pakai, dimana gedung Eks Banger Telecenter ini lokasinya berada di belakang kantor Kecamatan Wonoasih,” ujarnya.

Menurut Johan, meskipun gedung tersebut sudah bisa dimanfaatkan, masih diperlukan sejumlah penyesuaian, terutama dalam hal penambahan ruang kerja agar sesuai dengan kebutuhan operasional Bawaslu.

Namun demikian, pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan perubahan sebelum berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Johan menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan kantor baru tersebut sudah dapat ditempati secara penuh pada akhir tahun ini. Meski demikian, proses pemindahan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap yang rencananya akan dimulai sejak bulan Agustus mendatang.

Sebelum akhirnya diputuskan untuk digunakan oleh Bawaslu, gedung eks Banger Telecenter tersebut sempat direncanakan menjadi kantor bersama bagi sejumlah organisasi keagamaan di Kota Probolinggo, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Pinjam pakai gedung ini perjanjiannya selama 5 tahun, dan nanti pada akhir tahun, harapannya gedung sudah bisa di renovasi entah sebelum atau sesudah pindah, karena pada tahun depan, sudah masuk tahapan pemilu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Probolinggo juga sempat memperoleh gedung lain, yakni eks kantor cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Kademangan. Namun rencana penggunaan gedung tersebut tidak dapat direalisasikan karena bangunan itu diajukan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Probolinggo. Akibatnya, Bawaslu memutuskan untuk mengembalikan gedung tersebut.

Dengan adanya kantor baru ini, diharapkan kinerja Bawaslu Kota Probolinggo semakin optimal, terutama dalam menghadapi tahapan pemilu yang akan datang. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang fungsi pengawasan agar berjalan efektif dan profesional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan bahwa pesan yang dikirim dari nomor tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks. Aksi tersebut dipastikan sebagai bentuk penipuan yang berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Dalam praktiknya, pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi wali kota. Mereka membangun komunikasi seolah-olah resmi dan meyakinkan, sehingga korban percaya. Setelah itu, pelaku mulai mengarahkan korban untuk mengirimkan sejumlah uang atau memberikan data pribadi tertentu yang bisa disalahgunakan.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, secara tegas membantah keterlibatannya dalam komunikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan media komunikasi pribadi seperti WhatsApp untuk meminta bantuan dana, transfer uang, maupun data pribadi dari masyarakat atau pihak manapun.

“Saya pastikan bahwa pesan yang beredar tersebut tidak benar dan bukan berasal dari saya. Saya tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apa pun melalui WhatsApp pribadi, terlebih yang berkaitan dengan permintaan uang,” tegas dr. Aminuddin.

Sebagai pimpinan daerah, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat publik. Menurutnya, langkah verifikasi sangat penting untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Ia menyarankan agar masyarakat segera melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Pemerintah Kota Probolinggo apabila menerima pesan yang mencurigakan. Dengan begitu, keaslian informasi dapat dipastikan dan potensi kerugian bisa dicegah sejak dini.

“Mari kita bersama menjaga keamanan informasi dan tidak memberi kesempatan kepada pelaku penipuan untuk merugikan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, warga juga diminta untuk tidak merespons pesan mencurigakan, tidak menyebarkannya ke orang lain, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang. Kesadaran dan kewaspadaan bersama dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai penipuan yang semakin beragam modusnya.

Dengan meningkatnya literasi digital dan kehati-hatian masyarakat, diharapkan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah dapat diminimalisir, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo Kota.

Menurut penuturan ZHR, setiap hari anaknya dititipkan kepada seorang pengasuh berinisial HRN dari pagi hingga malam hari. Hal itu dilakukan karena ZHR bekerja di salah satu rumah makan. Untuk jasa pengasuhan tersebut, ia membayar sebesar Rp500 ribu setiap bulan.

Dugaan pencabulan tersebut mulai terungkap pada Rabu malam (1/4/2026). Saat itu, korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian kemaluan ketika buang air kecil. Merasa ada yang tidak wajar, ZHR kemudian menanyakan kepada anaknya mengenai penyebab rasa sakit tersebut.

“Waktu saya mandikan, anak saya bilang ‘sakit’. Setelah saya tanya lebih lanjut, dia menyebut ‘kakek’ yang melakukan,” ujar ZHR.

Mendengar pengakuan tersebut, ZHR segera mendatangi rumah terduga pelaku untuk meminta klarifikasi. Namun, SHR membantah tuduhan itu dan justru menyarankan agar dilakukan pemeriksaan visum guna memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Tidak tinggal diam, ZHR kemudian mengambil langkah hukum. Pada Kamis (2/4/2026), ia bersama keluarga dan rekannya mendatangi Polres Probolinggo Kota untuk melaporkan kasus tersebut ke Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA-PPO).

“Karena itulah, saya datang ke Polres untuk melaporkan dugaan pencabulan terhadap anak saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dari seorang ibu terkait dugaan tindak pencabulan terhadap anaknya.

“Untuk memastikan apakah kasus ini benar merupakan tindak pencabulan atau tidak, saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh Satres PPA-PPO Polres Probolinggo Kota,” jelasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Dalam aksi itu, para pegiat lingkungan mendirikan tenda di lokasi serta membentangkan berbagai banner berisi tuntutan. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu kerusakan lingkungan hingga ada langkah konkret berupa penghentian aktivitas pertambangan ilegal.

Para aktivis membawa dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak penutupan seluruh aktivitas tambang ilegal. Kedua, meminta penghentian praktik perambahan hutan yang diduga melibatkan pihak korporasi.

Koordinator aksi, Sarful Anam, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dampak kerusakan lingkungan yang semakin dirasakan masyarakat. Menurutnya, salah satu dampak nyata adalah meningkatnya kejadian banjir di sejumlah wilayah.

“Jadi aksi yang kami gelar ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kerusakan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan seperti banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo,” ujar Sarful Anam.

Selain melakukan aksi di luar, perwakilan massa juga mengadakan mediasi dengan pihak kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas pelaku kejahatan lingkungan, baik dari kalangan individu maupun korporasi.

Aktivis juga meminta agar kepolisian transparan dalam mengungkap kasus, termasuk merilis pihak-pihak yang terbukti melanggar undang-undang, baik itu Undang-Undang Kehutanan maupun Undang-Undang Pertambangan.

Hasil mediasi menunjukkan adanya respons positif dari pihak kepolisian. Polres Probolinggo Kota menyatakan siap memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang disampaikan. Bahkan, rencana pembentukan tim khusus untuk menindaklanjuti kasus tersebut juga telah disampaikan.

“Jadi dalam mediasi ini pihak kepolisian telah memberikan atensi terhadap tuntutan kami. Saat ini dibutuhkan waktu dengan beberapa pemanggilan serta gelar perkara, kemudian menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan,” imbuh Sarful Anam.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Zainal Arifin, menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan menjadi bahan kajian pihak kepolisian.

“Terkait tuntutan para peserta, kami akan mempelajari dan mengakomodir langkah-langkah penegakan hukum yang akan kami lakukan sesuai dengan tuntutan tersebut,” ujarnya.

Dengan adanya komitmen dari pihak kepolisian, para aktivis berharap proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan dapat segera dilakukan secara transparan dan tegas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban diketahui bernama Trio Agung Pamungkas (26), warga Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Saat itu, ia bersama calon istrinya yang berasal dari Gresik sedang dalam perjalanan pulang menuju Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi P 2117 QAZ.

Karena perjalanan sudah larut malam dan kondisi tubuh lelah, keduanya memutuskan untuk beristirahat sejenak di Masjid Baiturrahman yang berada di tepi Jalan Profesor Hamka. Motor mereka diparkir tepat di depan masjid sebelum akhirnya mereka masuk dan tertidur.

Namun, di saat korban terlelap, sekitar pukul 01.10 WIB, seorang pelaku datang dan langsung melancarkan aksinya. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri tersebut berhasil merusak sistem kunci kendaraan, meski motor dalam kondisi terkunci. Setelah itu, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor ke arah timur.

Seorang warga sekitar bernama Sofia mengungkapkan bahwa dirinya sempat didatangi oleh korban pada dini hari setelah kejadian.

“Jadi saat itu saya dan keluarga sedang istirahat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Ternyata ada laki-laki dan perempuan yang motornya dicuri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sofia menjelaskan bahwa korban sempat meminta bantuan untuk melihat rekaman CCTV di sekitar masjid. Namun karena pengurus atau takmir masjid tidak berada di lokasi saat itu, korban akhirnya diarahkan untuk melapor ke pihak kepolisian.

“Sekitar pukul 04.00 WIB, keduanya kami antar ke Polsek Wonoasih untuk membuat laporan,” tambahnya.

Setelah membuat laporan polisi, korban memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Banyuwangi dengan menggunakan transportasi umum berupa bus.

Dari hasil rekaman CCTV, terlihat pelaku hanya seorang diri dengan ciri-ciri mengenakan helm berwarna kuning, jaket, serta celana panjang. Aksi pelaku berlangsung cukup cepat dan dilakukan saat situasi di sekitar lokasi dalam kondisi sepi.

“Aksi pelaku sempat terekam CCTV, saat kedua korban sedang tidur di dalam masjid,” imbuh Sofia.

Sementara itu, adik korban, Reva Selina, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa kakaknya memang sedang melakukan perjalanan dari Gresik untuk keperluan persiapan pernikahan sebelum akhirnya mengalami kejadian nahas tersebut.

“Saat motor dicuri, kunci atau keyless motor ada di kakak saya. Namun pelaku tetap berhasil membawa kabur motor Honda Vario tersebut,” jelasnya.

Reva juga mengungkapkan bahwa sempat beredar informasi mengenai keberadaan motor milik kakaknya yang diduga berada di pinggir jalan. Namun setelah dilakukan pengecekan, kendaraan tersebut tidak ditemukan.

“Sempat ada informasi motor kakak saya berada di pinggir jalan, tetapi saat dicek tidak ditemukan. Harapan saya motor kakak saya bisa segera ditemukan,” pungkasnya.

Kasus pencurian motor pasangan asal Banyuwangi ini masih ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menata para pedagang agar lebih tertib, tetapi juga sebagai upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sekitar lokasi tersebut. Selama ini, keberadaan pedagang di luar area pasar dinilai mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.

Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, mengungkapkan bahwa dua pos pengawasan tersebut ditempatkan di sisi utara dan barat Jalan Cut Nyak Dien. Penempatan ini dipilih karena merupakan titik yang paling sering digunakan pedagang untuk berjualan di luar area pasar.

Pendirian pos pengawasan ini telah dimulai sejak Senin, 31 Maret 2026. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menurunkan tujuh personel setiap hari untuk melakukan penjagaan sekaligus patroli rutin di sekitar kawasan Pasar Baru.

“Setiap hari ada tujuh personel yang bertugas, baik berjaga di pos maupun berpatroli, dengan jam operasional mulai pukul 05.00 WIB hingga 09.00 WIB,” ujar Angga.

Ia menjelaskan, petugas yang diterjunkan tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memberikan penertiban secara persuasif kepada para pedagang yang masih nekat berjualan di luar area yang telah ditentukan. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya.

Selain itu, keberadaan petugas di lapangan juga difokuskan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, terutama di ruas Jalan Cut Nyak Dien yang menjadi salah satu jalur padat aktivitas masyarakat pada pagi hari.

“Harapan kami, dengan adanya dua pos ini, pedagang bisa tertib berjualan di dalam pasar. Untuk parkir bisa di sisi barat, meski pengelolaannya tetap menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, sehingga arus lalu lintas tetap lancar,” imbuh Angga.

Sebelumnya, kondisi Pasar Baru sempat dikeluhkan oleh sejumlah pedagang yang berjualan di dalam area pasar. Mereka mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli yang berdampak langsung pada omzet penjualan.

Fenomena tersebut diduga dipicu oleh menjamurnya pedagang yang berjualan di luar pasar, seperti di bahu jalan dan trotoar. Keberadaan pedagang di luar ini dinilai lebih menarik perhatian pembeli karena aksesnya yang lebih mudah dijangkau.

Dengan adanya langkah penertiban melalui pendirian pos pengawasan ini, diharapkan aktivitas jual beli di dalam Pasar Baru dapat kembali bergeliat. Selain itu, ketertiban kawasan dan kelancaran lalu lintas juga bisa terjaga secara berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kunjungan ini tidak hanya untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur, tetapi juga menjadi momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah demi mencegah kerusakan serupa di masa mendatang.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Haris didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghafur, Kepala Dinas PUPR Hengki Cahjo Saputra, Kepala Pelaksana BPBD Oemar Sjarief, serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Rombongan disambut oleh Camat Kraksaan Puja Kurniawan, Kepala Desa Alassumur Kulon Suhud, perangkat desa, petugas teknis, serta warga terdampak.

Di lokasi, Bupati Haris meninjau langsung kondisi pintu air sentrifugal yang jebol dan saluran air yang terputus akibat tergerus arus. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan sosial dari Baznas, BPBD, dan Dinas Sosial kepada warga yang terdampak kerusakan dam tersebut.

Menurutnya, kerusakan dam tidak semata-mata disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua, tetapi juga dipicu oleh penumpukan sampah yang menghambat aliran air.

“Dam ini memang sudah cukup tua, bahkan sejak zaman Belanda. Namun salah satu penyebab kerusakan juga karena sampah yang menyumbat hingga akhirnya pintu dam jebol. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Haris mengungkapkan bahwa dampak kerusakan tersebut cukup luas, termasuk terhadap lahan pertanian yang terdampak hingga sekitar 172 hektare. Oleh sebab itu, percepatan perbaikan menjadi prioritas utama agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali berjalan normal.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempercepat proses asesmen serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Ke depan, sistem penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan lebih sigap, bahkan dalam waktu kurang dari tiga hari sejak kejadian.

“Kita ingin sistem penanganan bencana ini lebih cepat. Ketika ada kerusakan, bantuan bisa segera disalurkan dalam waktu singkat. Namun tetap harus melalui prosedur yang sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, Bupati Haris juga mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa kesadaran kolektif sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

“Peran desa sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan anggap remeh masalah sampah, karena dampaknya bisa besar seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Melalui peninjauan ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memperkuat edukasi lingkungan sebagai langkah preventif menghadapi potensi bencana di masa depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Probolinggo menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi secara rinci penyebab anak-anak tidak bersekolah. Pendekatan ini dinilai penting agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Kalau masalahnya itu karena pembiayaan, saya pikir tidak masalah lagi karena sudah kita gratiskan. Kalau masalahnya kesehatan, nanti akan turun tim kesehatan. Kalau masalahnya sosial, nanti akan turun dari Dinas Sosial,” jelas Dokter Amin.

Ia juga menambahkan bahwa penanganan setiap kasus akan dilakukan secara personal. Artinya, setiap anak akan mendapatkan pendekatan berbeda sesuai dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi. Misalnya, bagi anak yang berhenti sekolah akibat trauma seperti perundungan, pemerintah akan melibatkan tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog untuk membantu pemulihan kondisi mental mereka.

Lebih jauh, program ini tidak hanya bertujuan mengembalikan anak ke bangku sekolah, tetapi juga membekali mereka dengan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang memadai. Harapannya, anak-anak tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi beban sosial di masa depan. Dengan demikian, upaya ini menjadi bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Karena itu, kita harus benar-benar menyiapkan sumber daya manusia sejak sekarang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Waktunya tinggal sekitar 19 tahun lagi, sehingga pemerintah saat ini terus berupaya serius memberi perhatian besar pada penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menegaskan, gerakan Sahabat ATS hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar setiap anak. Ia berharap program ini dapat berjalan dengan dukungan berbagai pihak.

“Sebuah gerakan yang Insyaallah akan mendapat rida dari Allah, yaitu sebuah gerakan sinergi aksi holistik berbasis area terpadu, anak tidak sekolah atau sahabat ATS yang mana ini untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap anak di Kota Probolinggo benar-benar terpenuhi dengan layak,” ujarnya.

Di sisi lain, Bunda PAUD Kota Probolinggo, dr. Evariani, turut mendorong keterlibatan aktif para kader di lapangan. Ia meminta seluruh jaringan PKK untuk melakukan pendataan sekaligus screening terhadap anak-anak yang belum bersekolah.

“PKK nantinya akan turun langsung ke lapangan, karena memiliki jaringan dasa wisma yang terhubung hingga tingkat RT dan RW. Melalui kader-kader inilah pendataan dapat dilakukan sampai ke rumah-rumah untuk menemukan anak-anak yang belum bersekolah,” kata dr. Eva. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat tersebut telah dimulai sejak Senin (30/3/2026). Lokasinya berada di sisi selatan jembatan utama yang runtuh, sehingga tetap berada dalam jalur yang relatif dekat dengan akses sebelumnya.

“Jembatan darurat sebagai pengganti sementara untuk masyarakat melakukan aktivitas di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, sudah kita lakukan. Sudah kita buat di sisi selatan jembatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan darurat ini menjadi solusi cepat agar mobilitas masyarakat tidak terhenti total. Meski demikian, warga harus menempuh jalur memutar dengan jarak tambahan sekitar 300 meter dari rute semula.

“Memang masyarakat akan memutar agak jauh sekitar 300 meter, jembatan ini sudah bisa digunakan. Kemarin sudah dicoba, insyaallah ini bisa membantu masyarakat, khususnya untuk roda dua,” jelasnya.

Menurut Oemar, uji coba penggunaan jembatan darurat telah dilakukan dan hasilnya cukup membantu, terutama bagi pengendara sepeda motor yang merupakan mayoritas pengguna jalur tersebut. Dengan adanya fasilitas sementara ini, diharapkan aktivitas warga, termasuk kegiatan ekonomi dan mobilitas harian, dapat kembali berjalan meskipun belum sepenuhnya normal.

Ia pun berharap kondisi ini dapat segera memulihkan situasi masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat terputusnya akses utama. “Mudah-mudahan aktivitas masyarakat dapat pulih kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk penanganan jembatan utama yang ambruk, BPBD bersama sejumlah instansi terkait masih fokus melakukan pembersihan material reruntuhan serta penataan area terdampak. Proses ini dinilai penting sebagai tahap awal sebelum dilakukan pembangunan kembali secara permanen.

Ke depan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana lanjutan berupa pembangunan jembatan sementara dengan konstruksi bailey. Dalam pelaksanaannya, BPBD akan bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya serta Batalyon Zeni Tempur 5 Malang yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur darurat.

“Nanti untuk jembatan daruratnya akan menggunakan jembatan bailey, bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Batalyon Zeni Tempur 5 Malang. Intinya, kami akan mencari solusi terbaik bagi masyarakat dalam penanganan jembatan maupun infrastruktur yang terdampak bencana,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu malam, 28 Maret 2026, sekira pukul 23.00 WIB, di kediaman milik Dwi Anggara (44). Saat peristiwa terjadi, Dwi sedang berada di dalam rumah sambil bersantai dan memainkan ponselnya. Tanpa diduga, suasana malam yang tenang mendadak terganggu oleh suara ledakan petasan yang cukup mengejutkan dari arah teras rumahnya.

“Saat sedang main HP, tiba-tiba saya kaget mendengar suara petasan. Kemudian saya keluar untuk mencari siapa yang melempar, namun pelaku sudah tidak ada,” ujar Dwi saat ditemui pada Senin (30/3/2026) siang.

Merasa penasaran dan khawatir, Dwi kemudian memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumahnya. Dari hasil rekaman tersebut, terlihat jelas dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor jenis matik berhenti sejenak di depan rumahnya. Salah satu dari mereka kemudian melemparkan petasan ke arah teras sebelum akhirnya melarikan diri.

Tidak hanya satu kali, berdasarkan rekaman tersebut, aksi pelemparan petasan dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini terjadi lantaran petasan pertama yang dilempar tidak sempat meledak, sehingga pelaku kembali mengulangi aksinya dengan melempar petasan kedua ke lokasi yang sama.

Dwi mengungkapkan bahwa petasan yang digunakan kemungkinan merupakan jenis petasan kecil yang mudah ditemukan dan biasa dijual di pasaran. Meski demikian, ia tetap merasa khawatir akan dampak yang bisa ditimbulkan, terutama jika ledakan tersebut mengenai bagian rumah seperti kaca jendela yang berpotensi pecah dan membahayakan penghuni.

“Saya tidak tahu apa motif pemuda melempar petasan ke rumah saya. Namun, baik saya maupun keluarga merasa tidak memiliki masalah dengan siapa pun, terlebih kedua pemuda tersebut tidak saya kenal,” tambahnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Haris didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief, Kepala Dinas PUPR Hengki Cahjo Saputra, serta Camat Lumbang Budi Utomo. Kehadiran jajaran pejabat ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kerusakan infrastruktur strategis tersebut.

Bupati Haris menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam beberapa bulan terakhir tergolong cukup parah akibat cuaca ekstrem. Ia mengungkapkan bahwa puluhan jembatan mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat dioperasikan.

“Dalam beberapa bulan terakhir, kita kehilangan sekitar 28 jembatan, termasuk yang ada di lokasi ini. Sebenarnya ini bukan jembatan murni, melainkan saluran air yang usianya sudah cukup tua, sehingga mengalami keausan dan akhirnya ambruk,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa akses yang terputus tersebut memiliki peran sangat penting, tidak hanya sebagai jalur utama menuju objek wisata Madakaripura, tetapi juga sebagai penghubung antardesa hingga ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemulihan akses ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Ini merupakan jalur utama menuju Madakaripura sekaligus penghubung beberapa desa hingga ke kabupaten tetangga, yakni Pasuruan,” tambahnya.

Sebagai langkah penanganan jangka pendek, Pemkab Probolinggo akan segera membangun jembatan sementara agar mobilitas masyarakat tetap berjalan. Bupati Haris memastikan bahwa akses darurat tersebut nantinya dapat dilalui kendaraan roda empat, meskipun menggunakan sistem buka-tutup atau bergantian.

“Yang paling penting saat ini adalah masyarakat tetap memiliki akses alternatif. Insya Allah akan kita bantu dengan jembatan sementara, sehingga kendaraan roda empat masih bisa melintas walaupun harus bergantian,” jelasnya.

Terkait pembangunan jembatan permanen, Bupati Haris mengakui bahwa prosesnya tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan tahapan administratif serta penganggaran yang sesuai dengan mekanisme pemerintahan.

“Ada proses yang harus dilalui dalam sistem pemerintahan. Kita akan upayakan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar pembangunan jembatan permanen bisa segera direalisasikan,” terangnya.

Di tengah kondisi tersebut, Bupati Haris mengajak masyarakat untuk tetap menjaga semangat kebersamaan. Ia menegaskan komitmennya untuk hadir langsung di tengah masyarakat dalam situasi darurat, meski harus menempuh perjalanan jauh.

“Saya menempuh perjalanan hampir lima jam untuk melihat langsung kondisi di sini dan memastikan langkah cepat yang bisa segera kita lakukan,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang anak berinisial MFR yang berusia 10 tahun.

Insiden itu berlangsung pada Senin malam (9/3/2026) sekitar pukul 22.00 WIB dan sempat menyita perhatian publik setelah rekaman videonya tersebar luas di media sosial. 

Dalam video yang beredar, terlihat pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara membanting korban, sehingga memicu reaksi keras dari masyarakat.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Humas, Iptu Zainullah, membenarkan bahwa pihaknya telah menangani kasus tersebut. Ia menyampaikan bahwa pelaku kini telah diamankan dan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

“Benar, kami telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SH. Saat ini yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Iptu Zainullah pada Sabtu (28/3/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kejadian bermula dari dugaan bahwa korban secara tidak sengaja menggores kendaraan milik seorang kiai yang dihormati oleh pelaku. 

Mengetahui hal tersebut, pelaku diduga tersulut emosi dan kemudian meluapkan kemarahannya dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban di lokasi kejadian.

“Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku karena emosi setelah mengetahui (korban) menggores kendaraan milik kiai pemilik musala tempat mengaji tersebut. Namun demikian, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum,” tegasnya.

Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. 

Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, termasuk rekaman video yang sempat beredar dan menjadi perhatian publik.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam aturan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Tidak hanya itu, tersangka juga dikenakan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman tambahan maksimal 2 tahun 6 bulan penjara.

“Kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional dan memberikan perlindungan terhadap korban, mengingat korban masih anak-anak,” pungkasnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat diminta untuk mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa ini tak hanya menghambat jalur wisata, tetapi juga memutus konektivitas warga menuju sejumlah desa di sekitarnya.

Longsor dilaporkan terjadi sekitar pukul 01.00 WIB setelah kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang cukup lama. Kondisi tanah yang labil diduga menjadi pemicu runtuhnya badan jalan yang berada di atas aliran gorong-gorong sungai.

Saat kejadian berlangsung, dua pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi turut terseret material longsor. Keduanya merupakan warga setempat dan mengalami luka-luka. Mereka segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Desa Negororejo, Ngasto, menjelaskan bahwa kerusakan jalan sebenarnya sudah mulai terlihat beberapa waktu sebelum kejadian. 

Ia menyebut bahwa di sisi utara jalan telah muncul longsoran kecil menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, kondisi tersebut semakin parah hingga akhirnya badan jalan ambruk total pada dini hari.

“Jadi, jalan yang di bawahnya terdapat gorong-gorong sungai itu sebelumnya sudah mengalami longsor kecil. Namun pada dini hari tadi, longsor semakin besar hingga memutus akses jalan sepenuhnya,” ujar Ngasto, Sabtu (28/3/2026).

Ia menambahkan, panjang area jalan yang terdampak longsor diperkirakan mencapai sekitar 20 meter. 

Dampak dari kejadian ini cukup luas, tidak hanya memutus akses menuju objek wisata, tetapi juga jalur penghubung antardesa, beberapa dusun, hingga akses menuju wilayah Kabupaten Pasuruan.

Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Air Terjun Madakaripura, kini harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Kondisi ini tentu berdampak pada aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.

Ngasto berharap adanya penanganan cepat dari pihak terkait agar akses jalan dapat segera diperbaiki. Ia menekankan pentingnya jalur tersebut bagi mobilitas warga maupun wisatawan yang setiap hari melintasi area tersebut.

“Saya berharap ada perbaikan secepatnya, karena jalan ini sangat vital bagi warga kami maupun pengunjung dari luar daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Negororejo, Yuliati, mengungkapkan bahwa jalan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Ia menyebut, sebelum longsor total terjadi, kondisi jalan memang sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

“Sebelumnya memang sudah mulai ambrol sedikit demi sedikit. Ditambah lagi, wilayah Lumbang hampir setiap hari diguyur hujan. Sekarang kami harus memutar cukup jauh untuk pergi ke pasar,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, hingga perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama, serta koordinator MBG di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dalam arahannya, Ugas Irwanto menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal seperti UMKM dan koperasi dalam mendukung keberlangsungan program MBG. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas dengan melibatkan UMKM dan koperasi sebagai mitra penyedia pangan. Ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, aspek sanitasi menjadi perhatian utama dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh pengelola diminta memastikan ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah melalui IPAL, serta sistem pengelolaan sampah yang sesuai standar.

“SPPG yang tidak memiliki sistem sanitasi dan pengelolaan sampah yang baik akan direkomendasikan untuk dilakukan penutupan sementara. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak sebelum operasional,” tegasnya.

Untuk menjaga mutu layanan, pengawasan terhadap SPPG akan diperkuat melalui peran Puskesmas, UKS, Korwil, serta pengawas PLKB. Di sisi lain, data penerima manfaat harus melalui proses verifikasi dan validasi terpadu agar program tepat sasaran.

“Database penerima manfaat harus terintegrasi dan tervalidasi dengan baik agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga membuka ruang pengaduan masyarakat melalui kanal resmi Satgas MBG dan OPD terkait guna menampung serta menindaklanjuti setiap keluhan. Bahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki media pengaduan dan transparansi informasi, termasuk publikasi menu harian beserta standar harga.

Lebih lanjut, Ugas menegaskan pentingnya sinergi antar seluruh pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional, Satgas MBG, hingga pelaksana di tingkat bawah.

“Koordinasi dan sinergi harus terus diperkuat. Jika ditemukan ketidaksesuaian standar, Korwil, Korcam maupun Kepala SPPG harus berani melaporkan secara struktural. Kita ingin tata kelola MBG berjalan baik, profesional dan sesuai juknis,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, mengungkapkan masih adanya sejumlah kendala di lapangan. Permasalahan tersebut mencakup aspek sanitasi, kualitas air, hingga pengelolaan limbah yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

“Kami mencermati adanya potensi risiko seperti kejadian luar biasa akibat sanitasi yang belum optimal, kualitas air yang kurang terjamin serta pengelolaan limbah yang belum sesuai standar di beberapa SPPG,” ujarnya.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam tata kelola, seperti potensi monopoli dapur, minimnya keterlibatan UMKM lokal, serta kurangnya transparansi dalam pengadaan bahan pangan.

“Hal ini perlu segera dibenahi agar pelaksanaan MBG berjalan akuntabel, terlebih dengan besarnya anggaran yang harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Hingga Maret 2026, pembangunan SPPG di Kabupaten Probolinggo menunjukkan perkembangan signifikan. Dari target 179 unit, sebanyak 103 unit telah dibangun dan 82 unit sudah beroperasi. Meski demikian, masih terdapat unit yang belum aktif bahkan sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.

“Langkah tegas berupa penutupan sementara SPPG bermasalah dilakukan untuk kepentingan investigasi dan evaluasi menyeluruh. Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar terpenuhi,” jelasnya.

Hasil monitoring juga menunjukkan sejumlah kekurangan, mulai dari penerapan higiene sanitasi yang belum maksimal, penyimpanan bahan pangan yang belum sesuai standar, hingga belum meratanya sertifikasi halal dan penerapan HACCP.

“Kami juga tidak menutup mata terhadap kejadian viral di masyarakat, seperti temuan ulat pada buah atau kualitas pangan yang kurang baik. Dampaknya jelas, kepercayaan publik bisa menurun. Karena itu, penguatan pengawasan dan komunikasi publik menjadi sangat penting,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Probolinggo mendorong seluruh SPPG untuk menjalankan SOP secara konsisten, memperbaiki sanitasi, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan dan melibatkan pelaku usaha lokal.

“Ke depan, kami menekankan pentingnya standarisasi higiene dan sanitasi, percepatan sertifikasi halal dan HACCP serta perbaikan infrastruktur SPPG sesuai ketentuan. Semua ini dilakukan demi menjamin keamanan pangan dan keberlanjutan program MBG bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksanaan ramp check ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat keselamatan transportasi, khususnya pada masa arus balik Lebaran yang identik dengan tingginya mobilitas masyarakat. Melalui kegiatan ini, petugas berupaya memastikan setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi berada dalam kondisi aman dan sesuai standar.

Ramp check sendiri merupakan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Tujuannya adalah mendeteksi sejak dini potensi kerusakan atau ketidaksesuaian yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengecekan terhadap berbagai komponen penting kendaraan. Mulai dari kondisi ban, sistem pengereman, lampu penerangan hingga sistem kemudi. Tidak hanya itu, kelengkapan dokumen seperti SIM, STNK, buku KIR serta izin operasional juga turut diperiksa secara detail.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Probolinggo, Bambang Singgih Hartadi menegaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terutama bagi angkutan umum yang digunakan masyarakat saat arus balik Lebaran.

“Dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kami bersama Satlantas Polres Probolinggo melaksanakan ramp check terhadap angkutan bus pada masa arus balik Lebaran. Ini untuk memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi benar-benar laik jalan,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek administratif sekaligus kondisi fisik kendaraan. Hal ini penting guna memberikan rasa aman bagi penumpang serta awak kendaraan selama perjalanan berlangsung.

“Kami cek mulai dari kelengkapan surat-surat seperti SIM, STNK dan buku KIR. Selain itu, kondisi fisik kendaraan juga diperiksa secara detail untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo, Sukito menyampaikan bahwa ramp check gabungan ini menyasar berbagai jenis angkutan penumpang umum, mulai dari bus besar, bus kecil, bus pariwisata hingga bus antar kota antar provinsi (AKAP).

“Hasil pemeriksaan hari ini ada tiga kendaraan yang terjaring dan semuanya dinyatakan laik jalan. Kegiatan ini dilakukan pasca mudik Lebaran untuk memastikan kendaraan yang digunakan pada arus balik benar-benar aman,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan agar rutin melakukan perawatan serta uji kelayakan secara berkala. Menurutnya, pengujian kendaraan sebaiknya dilakukan minimal setiap enam bulan sekali agar kondisi kendaraan tetap prima dan aman digunakan.

“Uji kendaraan bermotor sebaiknya dilakukan minimal setiap enam bulan sekali guna memastikan kondisi kendaraan tetap prima,” lanjutnya.

Selain itu, Sukito mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik pengemudi selama perjalanan. Faktor kelelahan kerap menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya.

“Pengemudi harus beristirahat jika merasa lelah dan tidak memaksakan diri. Karena yang dibawa adalah keselamatan banyak orang. Pastikan juga kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, ban dan tekanan angin selalu dalam kondisi baik,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran para pemilik dan pengemudi angkutan umum terhadap pentingnya keselamatan berkendara semakin meningkat. Ramp check juga menjadi langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya pada momen arus balik Lebaran.

“Dengan sinergi lintas instansi, diharapkan seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo benar-benar memenuhi standar kelayakan jalan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dibukanya kembali destinasi unggulan di Jawa Timur tersebut langsung disambut antusias wisatawan dari berbagai daerah. Aktivitas pengunjung terpantau padat di sejumlah titik favorit seperti lautan pasir dan kawah Bromo.

Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polres Probolinggo meningkatkan patroli pengamanan di seluruh kawasan wisata. Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama momen libur panjang Lebaran.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengatakan, patroli difokuskan di titik-titik strategis yang menjadi pusat keramaian wisatawan, termasuk jalur utama menuju kawasan Bromo.

“Patroli kami fokuskan di area yang ramai pengunjung untuk memastikan wisatawan merasa aman dan nyaman selama berlibur,” ujarnya.

Selain mencegah potensi gangguan keamanan, kehadiran aparat juga bertujuan mengantisipasi risiko kecelakaan, mengingat medan menuju Bromo dikenal cukup ekstrem.

Polisi mengimbau wisatawan untuk memastikan kondisi kendaraan tetap prima serta mematuhi rambu-rambu keselamatan selama perjalanan.

Tak hanya soal keamanan, pengunjung juga diingatkan untuk menjaga kebersihan kawasan wisata. Meningkatnya jumlah wisatawan berpotensi menimbulkan penumpukan sampah jika tidak diimbangi dengan kesadaran bersama.

Kehadiran aparat kepolisian di kawasan wisata pun mendapat respons positif dari pengunjung. Salah satu wisatawan asal Blora, Jawa Tengah, Anik, mengaku merasa lebih tenang saat berlibur ke Bromo.

“Kami merasa lebih aman karena ada polisi yang berjaga, jadi liburan lebih nyaman,” katanya.

Hal serupa disampaikan pelaku jasa transportasi wisata di kawasan Bromo. Ia menilai pengamanan yang semakin baik turut berdampak pada kelancaran arus masuk wisatawan.

Menurutnya, antrean panjang di pintu masuk yang sebelumnya kerap terjadi kini mulai berkurang, sehingga pengunjung bisa lebih cepat masuk ke kawasan wisata.

Dengan peningkatan pengamanan dan pengelolaan yang lebih tertata, kawasan Gunung Bromo tetap menjadi magnet wisata utama selama libur Lebaran, sekaligus memberikan rasa aman bagi ribuan pengunjung yang datang menikmati keindahan alamnya. (*)

Editor: Danu 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa periode Maret - April 2026 merupakan fase peralihan musim yang berpotensi memicu berbagai fenomena cuaca ekstrem. Di antaranya adalah angin kencang, puting beliung, hingga hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

“Berdasarkan prediksi, di sejumlah wilayah, curah hujan pada bulan April 2026 masih tergolong tinggi bahkan sangat tinggi. Namun, memasuki bulan Mei intensitasnya mulai menurun, dan pada bulan Juni sebagian besar wilayah sudah memasuki musim kemarau,” ujarnya.

Sejak awal Januari 2026, Kabupaten Probolinggo telah dilanda berbagai kejadian bencana, dengan dominasi peristiwa banjir dan tanah longsor. Dampak dari bencana tersebut masih dirasakan hingga kini, sehingga proses penanganan darurat terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak.

Situasi tersebut bahkan berlanjut saat momentum libur Lebaran. Selain ancaman cuaca ekstrem dan longsor, masyarakat juga dihadapkan pada kejadian kebakaran serta krisis air bersih akibat tidak berfungsinya layanan PDAM di beberapa daerah.

Atas dasar kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Probolinggo mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah yang sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2026, menjadi hingga 30 Juni 2026.

“Usulan perpanjangan ini dilakukan karena proses penanganan masih berjalan, sementara potensi bencana juga masih ada. Selain itu, pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kondisi risiko yang belum sepenuhnya menurun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Oemar menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini, terutama untuk mengantisipasi potensi kekurangan air bersih serta kebakaran hutan dan lahan.

“Langkah antisipasi menghadapi musim kemarau harus dipersiapkan lebih awal, khususnya untuk mencegah krisis air bersih dan potensi kebakaran lahan. Hal ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa lebih efektif,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi penanggulangan bencana, BPBD juga memperkuat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertajuk “BPBD Gercep SAE”. Konsep ini menitikberatkan pada respons cepat, terpadu, dan berbasis wilayah, dengan kecamatan dan desa sebagai ujung tombak penanganan awal.

“Melalui SOP BPBD Gercep SAE, kami mendorong respons cepat berbasis kecamatan dan desa. Camat berperan sebagai manajer risiko wilayah yang harus mampu bergerak sigap tanpa menunggu instruksi,” pungkas Oemar.

Dengan langkah ini, diharapkan kesiapsiagaan seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dapat semakin meningkat dalam menghadapi potensi bencana, baik di masa pancaroba maupun saat memasuki musim kemarau. (*)

Editor: Danu

Kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan aspek keselamatan pengguna jalan, menciptakan ketertiban lalu lintas, serta menjaga kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mengacu pada dokumen resmi yang diterbitkan pada 12 Maret 2026, proses pembangunan portal dijadwalkan mulai berlangsung pada April 2026. Portal yang akan dipasang memiliki spesifikasi tinggi tiang mencapai 3,5 meter, dengan lebar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruas jalan. 

Untuk materialnya, Dishub menggunakan besi WF yang dikenal kokoh, serta dilengkapi cat berwarna hitam dan kuning berbahan fosfor agar mudah terlihat oleh pengendara, terutama pada malam hari.

Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya pihak kecamatan dan desa, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha transportasi.

“Kami berharap seluruh stakeholder, terutama pemerintah kecamatan dan desa, dapat membantu mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat serta para pelaku usaha angkutan. Hal ini penting agar mereka bisa menyesuaikan dimensi kendaraannya sebelum melintasi ruas jalan yang dipasangi portal,” ujar Edy.

Adapun rencana pemasangan portal tersebut akan dilakukan di delapan titik strategis yang tersebar di beberapa kecamatan. 

Lokasi-lokasi tersebut antara lain Ruas Jalan Patalan–Patokan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto, Ruas Jalan Tamansari–Banjarsawah di Desa Tamansari Kecamatan Dringu, serta Ruas Jalan Klaseman–Maron di Desa Klaseman Kecamatan Gending. Selain itu, portal juga akan dibangun di Ruas Jalan Condong–Manggisan di Desa Betek Kecamatan Krucil.

Titik lainnya meliputi Ruas Jalan Pesawahan–Tiris di Desa Pesawahan Kecamatan Tiris, Ruas Jalan Jabung–Besuk di Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton, Ruas Jalan Tiris–Tlogosari di Desa Tiris Kecamatan Tiris, serta Ruas Jalan Wonoasih–Bantaran di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto.

Menurut Edy, kebijakan pemasangan portal ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah yang mengutamakan keselamatan berlalu lintas sekaligus menjaga aset infrastruktur jalan yang telah dibangun dan diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo.

Ia juga mengimbau para pelaku usaha di sektor transportasi, khususnya angkutan kayu, tambang, dan bus pariwisata, untuk segera menyesuaikan tinggi muatan kendaraannya. 

Batas maksimal tinggi kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah 3,5 meter agar tidak mengalami kendala saat melewati portal yang akan dipasang.

“Pelaku usaha angkutan kayu, tambang hingga bus pariwisata dihimbau untuk segera menyesuaikan tinggi muatannya maksimal 3,5 meter agar tidak terhambat saat melintas,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua pada Kamis (19/3/2026). 

Ayah korban, Sulaiman (42), menyampaikan bahwa anaknya mengaku mengalami penganiayaan oleh seorang guru mengaji berinisial S.

"Anak saya baru berani bercerita beberapa hari setelah kejadian. Saat itu dia mengaku telah diperlakukan kasar oleh gurunya," ungkap Sulaiman pada Rabu (25/3/2026).

Peristiwa kekerasan tersebut diketahui terjadi pada Senin (9/3/2026). Selain pengakuan korban, insiden itu diperkuat dengan rekaman video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap anak tersebut. 

Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria mengenakan peci putih dan sarung mengangkat tubuh korban, lalu membantingnya ke lantai hingga bagian kepala korban membentur permukaan keras.

Sulaiman menjelaskan, setelah mendapatkan informasi dari anaknya dan melihat bukti rekaman video, pihak keluarga segera mendatangi guru mengaji tersebut untuk meminta klarifikasi. 

Berdasarkan hasil pertemuan, diketahui bahwa insiden itu diduga dipicu oleh ketidaksengajaan korban yang menggores mobil milik sang kiai.

"Setelah anak saya bercerita dan disertai adanya video, kami langsung mendatangi guru ngaji tersebut untuk klarifikasi, yang diketahui, permasalahan ini lantaran anak saya tidak sengaja menggores mobil milik kiai," kata Sulaiman.

Beberapa hari setelah kejadian mencuat, terduga pelaku sempat mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf. 

Meski demikian, pihak keluarga memutuskan untuk tetap membawa kasus ini ke ranah hukum demi mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera.

"Seharusnya menegur anak-anak tidak dengan cara seperti itu. Harapan saya pihak kepolisian serius menangani kasus ini dan pelaku segera diamankan, karena dikhawatirkan melarikan diri," imbuh Sulaiman.

Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Probolinggo Kota, AKP Rini Ifo Nila Krisna, menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan. Polisi telah mengumpulkan keterangan dari korban, saksi, serta orang tua korban.

"Untuk saat ini kami telah memintai keterangan korban, saksi, serta orang tua korban. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, pada Selasa (24/3/2026), menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan selama operasi berlangsung. Salah satu fokus utama adalah kawasan wisata yang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung selama masa liburan.

“Setelah mengikuti zoom meeting bersama Kapolri, Kapolres Probolinggo Kota bersama pejabat utama langsung melakukan pengecekan ke dua lokasi wisata, yakni Pantai Kum Kum di Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pantai Bahak di Tongas. Dua titik ini menjadi perhatian karena selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat libur panjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kawasan pantai kerap menjadi tujuan favorit wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, kehadiran aparat kepolisian di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Selain melakukan pengamanan, petugas juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas menuju lokasi wisata. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemacetan atau penumpukan kendaraan, terutama di jalur-jalur akses menuju kawasan pantai.

Tidak hanya itu, personel di lapangan juga aktif memberikan sosialisasi serta imbauan kepada para pengunjung terkait pentingnya menjaga keselamatan selama berwisata. Edukasi ini mencakup kewaspadaan terhadap potensi bahaya di area pantai serta ajakan untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Upaya ini merupakan langkah preventif yang kami lakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya para wisatawan yang menikmati liburan di wilayah Kota Probolinggo,” ungkap Zainullah.

Lebih lanjut, pihak kepolisian juga mengingatkan pengelola tempat wisata agar turut berperan dalam menjaga keselamatan pengunjung. Salah satunya dengan menyediakan papan peringatan, informasi aturan, serta memastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga.

“Kami mengimbau kepada pengunjung untuk selalu berhati-hati. Kepada pengelola wisata, kami juga meminta agar mengutamakan aspek keselamatan, seperti memasang rambu atau imbauan yang mudah dipahami wisatawan, serta menjaga kebersihan area wisata,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Zainullah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kepolisian yang telah disediakan selama operasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa pos pengamanan dan pelayanan telah disiagakan di berbagai titik strategis.

“Masyarakat dapat memanfaatkan Pos Pengamanan maupun Pos Pelayanan yang telah kami dirikan di sejumlah lokasi. Selain itu, layanan call center 110 juga siap menerima laporan dan memberikan bantuan secara cepat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik favorit pemudik untuk berburu buah tangan. Banyaknya pengunjung bahkan sempat membuat jalur Pantura yang menghubungkan Pasuruan, Probolinggo, Lumajang hingga Situbondo kerap mengalami kemacetan akibat kendaraan yang berhenti di sepanjang area pusat oleh-oleh.

Namun kondisi tersebut kini tinggal kenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah beroperasinya Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro), omzet para pedagang mengalami penurunan signifikan. Pada momen arus mudik dan balik Lebaran 2026, situasi serupa kembali terjadi. Aktivitas jual beli terlihat lesu, dengan hanya sedikit pemudik yang singgah.

Lukman (61), seorang pedagang asal Madiun yang telah lama menetap di Ketapang, mengungkapkan bahwa perubahan ini sangat terasa. Ia menyebutkan bahwa sejak adanya jalan tol, jumlah pembeli terus berkurang karena pemudik memilih jalur yang lebih cepat tanpa harus keluar ke kota.

“Kondisi penurunan pembeli ini sudah dirasakan sejak ada tol, namun semakin terasa sejak pandemi Covid-19. Bahkan, kondisi sepi ini sama seperti Lebaran tahun 2025, ada pembeli tetapi hanya beberapa saja,” ujarnya, Selasa (2/3/2026).

Ia menambahkan, pada masa kejayaan dulu, kios-kios oleh-oleh bisa beroperasi tanpa henti selama 24 jam. Tingginya jumlah pengunjung membuat aktivitas perdagangan berlangsung hampir sepanjang hari. Namun kini, banyak kios memilih tutup lebih awal sekira pukul 21.00 WIB karena minimnya pembeli.

“Saya sebagai pedagang berharap ada upaya dari pemerintah untuk kembali meramaikan pusat oleh-oleh yang beberapa tahun lalu sempat menjadi primadona pemudik,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Sumarni (40), pedagang setempat yang turut merasakan dampak penurunan tersebut. Ia mengaku penjualan di kiosnya menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada H-3 Lebaran yang biasanya ramai, kini hampir tidak ada pembeli yang datang.

“Meskipun kios saya buka 24 jam, pembeli tetap sepi karena adanya tol. Pemudik lebih memilih lewat sana karena lebih cepat. Meski begitu, masih ada satu-dua pelanggan tetap yang mampir saat mudik Lebaran,” katanya.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana perubahan infrastruktur transportasi membawa dampak besar terhadap roda ekonomi lokal. Tanpa adanya inovasi atau strategi baru, para pelaku usaha di kawasan tersebut berisiko terus mengalami penurunan pendapatan di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, menjelaskan bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan administrasi masing-masing penerima. Meski demikian, sebagian besar bantuan tersebut sudah mulai diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal agar bantuan tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya, khususnya di momen penting seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sebelumnya saya ingin menyampaikan, di bulan puasa kemarin kami juga sudah mencairkan insentif, terutama TPG guru, THR, insentif non-siltap RT/RW hingga guru ngaji. Ini bertahap kita lakukan, tetapi sudah dimulai,” ujarnya.

Selain penyaluran insentif, pemerintah daerah juga memastikan distribusi dana siltap bagi perangkat desa berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi potensi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran dana.

“Kemudian dana siltap perangkat desa juga kita distribusikan, sudah kita transfer ke masing-masing rekening desa. Ini akan bergantung kepada sejauh mana kesiapan dari masing-masing APBDes teman-teman desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Haris menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan kini telah beralih ke sistem non tunai. Artinya, tidak ada lagi pembagian secara langsung atau tunai kepada penerima. Pemerintah daerah juga telah mengoordinasikan pihak desa untuk segera melengkapi seluruh data administrasi guna mempercepat proses pencairan.

“Kemarin juga sudah kita kumpulkan teman-teman desa untuk segera melengkapi data-data, karena ini terpusat, sudah tidak ada penyerahan secara cash, tetapi langsung transfer,” tambahnya.

Tak hanya itu, perhatian pemerintah juga diberikan kepada para guru ngaji. Insentif bagi mereka disalurkan melalui masing-masing Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU). Setiap guru ngaji yang terdaftar menerima bantuan sekitar Rp400 ribu sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membina pendidikan keagamaan di masyarakat.

“Yang terakhir, kami juga sudah mencairkan insentif para guru ngaji yang didistribusikan lewat MWCNU masing-masing dengan nominal per orang sekitar Rp400 ribu,” ungkapnya.

Bupati Haris berharap seluruh bantuan yang telah disalurkan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi proses distribusi agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami harapkan semoga ini bermanfaat dan masyarakat ikut membantu mengontrol agar ini betul-betul bisa tersampaikan kepada yang berhak,” pungkasnya. (**)

Editor: Danu

Pemilik sapi, Ahmad Sodik (37), warga Jalan Langsep, mengungkapkan kronologi kejadian saat ditemui di kediamannya. Ia menjelaskan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu, 22 Maret 2026, dini hari ketika dirinya bersama keluarga sedang tertidur lelap usai merayakan Lebaran.

Menurut Ahmad, kehilangan itu pertama kali diketahui sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, istrinya hendak melaksanakan salat Subuh dan mendapati kandang sapi di bagian belakang rumah sudah dalam kondisi kosong. Dua ekor sapi yang sebelumnya berada di tempat tersebut tidak lagi ditemukan.

“Awalnya, dua ekor sapi tersebut diketahui hilang sekitar pukul 04.00 WIB, saat istri saya hendak salat Subuh. Saat dicek ke kandang di bagian belakang rumah, ternyata sudah tidak ada,” tuturnya pada Senin siang (23/3/2026).

Ia menambahkan, beberapa jam sebelum kejadian, tepatnya sekitar pukul 01.00 WIB, dirinya sempat memastikan kondisi kandang dalam keadaan aman. Kedua sapi miliknya yang merupakan sapi lokal, masing-masing berusia sekitar satu tahun dan satu setengah tahun, masih berada di tempatnya. Namun, karena kondisi tubuh yang lelah setelah menghadiri kegiatan halal bihalal, ia kemudian memutuskan untuk beristirahat.

Diduga kuat, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Pelaku diperkirakan masuk ke area kandang dengan cara merusak atau mencongkel pintu. Setelah berhasil masuk, mereka memotong tali pengikat sapi dan menggiring hewan ternak tersebut keluar. Sapi kemudian dibawa ke arah timur hingga selatan dengan melewati area permukiman warga.

Aksi para pelaku ternyata sempat terekam kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di salah satu bengkel di sekitar lokasi. Dari rekaman tersebut, terlihat tiga orang dengan ciri mengenakan celana pendek dan jaket, yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian.

Usai menyadari kejadian tersebut, Ahmad sempat berupaya melakukan pencarian dengan mengikuti jejak kaki sapi yang tertinggal di sekitar lokasi. Namun, jejak tersebut akhirnya menghilang di kawasan selatan, sehingga pencarian tidak membuahkan hasil.

Akibat peristiwa ini, Ahmad mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp40 juta. Ia berharap pihak berwenang dapat segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelaku.

Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Saat ini, aparat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas pelaku dan mengembalikan kerugian yang dialami korban.

Pemberian remisi ini ditujukan bagi warga binaan yang berperilaku baik selama menjalani masa hukuman. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus bentuk penghargaan atas kedisiplinan yang ditunjukkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, sebanyak 174 warga binaan menerima remisi dari total 180 orang yang diusulkan. Sementara itu, enam orang lainnya tidak menerima remisi karena telah lebih dahulu menyelesaikan masa pidananya sebelum keputusan ditetapkan.

Dari total penerima, mayoritas merupakan warga binaan laki-laki sebanyak 173 orang, sedangkan satu orang lainnya perempuan. Berdasarkan jenisnya, sebanyak 172 warga binaan memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa hukuman, sedangkan dua orang lainnya mendapatkan Remisi Khusus II (RK II) yang membuat mereka langsung bebas pada momen Idulfitri.

Adapun besaran remisi yang diberikan bervariasi. Sebanyak 58 orang menerima pengurangan masa pidana selama 15 hari, 108 orang mendapatkan pengurangan selama satu bulan, dan delapan orang lainnya memperoleh remisi selama satu bulan 15 hari. Pemberian remisi tersebut disesuaikan dengan masa pidana yang telah dijalani serta penilaian perilaku masing-masing warga binaan.

Kepala Rutan Kraksaan, Galih Setiyo Nugroho, menegaskan bahwa remisi Lebaran merupakan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

“Pemberian remisi Lebaran ini adalah hak warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan disiplin selama menjalani hukuman. Remisi ini menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi agar mereka terus memperbaiki diri,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan keringanan masa hukuman, tetapi juga diharapkan menjadi dorongan bagi warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih positif dan produktif.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, M. Yasin, menyampaikan bahwa momen Idulfitri juga dimanfaatkan untuk menjaga hubungan sosial antara warga binaan dengan keluarga.

“Kami memfasilitasi warga binaan agar tetap dapat merayakan Lebaran bersama keluarga secara terbatas. Hal ini penting untuk menjaga silaturahmi sekaligus memotivasi mereka agar terus berperilaku positif,” ungkapnya.

Pelaksanaan pemberian remisi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti masa pidana yang telah dijalani, perilaku selama di rutan, serta kontribusi positif terhadap lingkungan.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan warga binaan semakin terdorong untuk memperbaiki diri dan mampu beradaptasi dengan baik saat kembali ke masyarakat, sehingga risiko mengulangi tindak pidana dapat diminimalkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Humas Lapas Kelas IIB Probolinggo, Reky Arif Rahman, menyampaikan bahwa ratusan warga binaan tersebut telah diajukan untuk menerima remisi khusus Idulfitri tahun ini. Menurutnya, usulan ini merupakan bagian dari program rutin yang diberikan pemerintah kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif maupun substantif.

“Total ada 512 warga binaan yang kami usulkan menerima remisi. Rinciannya, sebanyak 505 orang masuk dalam kategori Remisi Khusus I (RK I), sementara 7 orang lainnya termasuk dalam Remisi Khusus II (RK II). Bagi warga binaan yang memperoleh RK II, setelah disetujui, mereka akan langsung bebas,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa durasi potongan masa hukuman yang diberikan tidak sama bagi setiap warga binaan. Hal tersebut disesuaikan dengan lama masa pidana yang telah dijalani serta penilaian terhadap perilaku selama berada di dalam lapas. Besaran remisi yang diusulkan berkisar antara 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga maksimal 2 bulan.

Lebih lanjut, Reky mengungkapkan bahwa sebagian besar warga binaan yang diusulkan menerima remisi berasal dari kasus tindak pidana narkotika. Meski demikian, pihak lapas tetap memastikan bahwa seluruh penerima remisi telah melalui proses evaluasi yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian remisi ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pengurangan hukuman semata, tetapi juga sebagai motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, momen Idulfitri dinilai sebagai waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan refleksi diri dan memperbaiki kesalahan di masa lalu.

“Harapan kami, khususnya bagi warga binaan yang mendapatkan RK II dan langsung bebas, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat dengan membawa perubahan positif. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya,” tambahnya.

Dengan adanya usulan remisi ini, pihak Lapas Kelas IIB Probolinggo berharap proses reintegrasi sosial bagi warga binaan dapat berjalan lebih lancar. Dukungan dari masyarakat juga dinilai penting agar para mantan warga binaan dapat diterima kembali dan memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kelangkaan yang berpotensi meresahkan masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan energi rumah tangga tetap terpenuhi selama momen Lebaran.

Peningkatan pengawasan tersebut salah satunya dilakukan oleh anggota Polsek Tiris dengan turun langsung ke lapangan. 

Mereka melaksanakan pengecekan di sejumlah pangkalan LPG yang berada di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (19/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengetahui kondisi aktual ketersediaan LPG di tingkat pangkalan.

Selain memantau stok, petugas juga melakukan pengumpulan informasi dari para agen dan pemilik pangkalan terkait penyebab yang memicu terjadinya keterlambatan distribusi. Hal ini penting agar permasalahan yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara tepat.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kapolsek Tiris Iptu Syamsul menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengawal jalannya distribusi LPG agar tetap lancar dan tepat sasaran, khususnya menjelang Idulfitri. 

Ia menyebutkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.

“Kami telah melakukan pengecekan di lapangan terkait ketersediaan LPG. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan yang meresahkan masyarakat,” ujar Kapolsek Tiris.

Lebih lanjut, Iptu Syamsul menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan sementara di lapangan, ditemukan adanya keterlambatan pasokan dari distributor. 

Kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya stok LPG di tingkat pangkalan, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar distribusi bisa segera kembali normal. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying,” tambah Iptu Syamsul.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan yang belum tentu benar. 

Menurutnya, sikap bijak dalam membeli kebutuhan akan membantu menjaga stabilitas pasokan di pasaran.

Kapolsek Tiris menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila menemukan adanya pelanggaran dalam distribusi LPG, seperti praktik penimbunan maupun penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan intensif ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, ketersediaan energi berupa LPG bagi masyarakat menjelang hingga pasca-Lebaran diharapkan tetap aman dan tercukupi tanpa hambatan. 

“Kami akan tindak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan atau penjualan tidak sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kebijakan ini diberlakukan mulai 18 hingga 24 Maret 2026 sebagai upaya mencegah penyalahgunaan fasilitas negara oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebanyak 156 unit kendaraan dinas milik pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo telah diamankan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. 

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Bupati Probolinggo yang secara tegas melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedinasan, terutama selama momentum Lebaran.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Aries Purwanto, menegaskan bahwa kendaraan dinas pada dasarnya hanya boleh digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Penggunaan untuk kepentingan pribadi dinilai melanggar aturan yang telah ditetapkan.

"Memang harus seperti itu, karena ini merupakan aturan berjenjang dari pusat hingga daerah. Kendaraan dinas tidak boleh digunakan selain untuk kegiatan kedinasan, apalagi untuk kepentingan pribadi, terlebih di luar jam kerja," kata Aries.

Ia menjelaskan, kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kedisiplinan ASN sekaligus melindungi aset daerah dari potensi penyalahgunaan, terutama saat periode libur panjang yang rawan pelanggaran.

Aries juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. 

Menurutnya, aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh ASN tanpa terkecuali, mulai dari pejabat eselon II hingga eselon IV.

"Kami sangat mendukung kebijakan pimpinan terkait SE Bupati tentang larangan penggunaan kendaraan dinas saat hari raya. Harapannya seluruh ASN, mulai Eselon II, III hingga IV dapat mematuhi aturan ini sesuai peruntukannya," ujarnya.

Meski begitu, Pemkab Probolinggo tetap memberikan pengecualian bagi sejumlah kendaraan dinas operasional yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat selama libur Lebaran. 

Kendaraan tersebut tetap diizinkan beroperasi guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

"Pengecualian diberikan untuk kendaraan operasional seperti di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo maupun protokol, termasuk untuk mendukung kegiatan pimpinan dan Forkopimda yang membutuhkan mobilitas tinggi," imbuh Aries.

Berdasarkan data BPPKAD, total kendaraan dinas roda empat yang digunakan oleh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Probolinggo mencapai 188 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 156 unit telah diparkir di titik-titik yang telah ditentukan sebagai bagian dari pengamanan aset.

Adapun lokasi pemarkiran meliputi Kantor Bupati Probolinggo, Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Kebijakan ini juga merujuk pada Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 100.3.4.2/5/426/2026 tertanggal 10 Maret 2026.

Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo semakin meningkatkan disiplin serta menjaga integritas dalam menggunakan fasilitas negara, khususnya pada momen hari besar keagamaan seperti Idulfitri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Guna menjaga kesakralan dan kekhusyukan ibadah tersebut, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total selama 24 jam.

Penutupan jalur wisata diberlakukan mulai Kamis (19/3/2026) pukul 06.00 WIB hingga Jumat (20/3/2026) pukul 06.00 WIB. 

Kebijakan ini berdasar pada Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Probolinggo Nomor: 604/SE/PHDI-KAB/II/2026.

Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, titik penyekatan utama berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura. 

Di lokasi tersebut, personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, aparat desa, hingga petugas adat (Jagabaya) disiagakan untuk memastikan tidak ada aktivitas wisatawan selama prosesi Nyepi berlangsung.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo, Her Mulyadi, melalui Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Umi Subiyantiningsih, menegaskan bahwa penutupan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap umat Hindu.

"Penutupan akses wisata ke Bromo ini merupakan bentuk toleransi antarumat beragama sekaligus upaya menjaga kekhusyukan umat Hindu dalam menjalankan Nyepi," ujarnya.

Umi menambahkan bahwa momentum Nyepi yang berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri menjadi kesempatan bagi pelaku wisata untuk beristirahat. 

Kebijakan ini dinilai memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan hari besar keagamaan masing-masing.

Pihak dinas mengimbau wisatawan agar menyesuaikan jadwal perjalanan. Petugas di lapangan dipastikan akan memulangkan pengunjung yang bersikeras memasuki kawasan wisata selama masa penutupan.

"Harapan kami, bertepatan dengan perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang waktunya hampir bersamaan ini, dapat semakin mempererat nilai toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Sukapura, AKP Ardy Bitha Kumala, mengungkapkan bahwa petugas masih menemukan sejumlah wisatawan yang mencoba menerobos masuk. Namun, petugas sigap memberikan edukasi dan mengarahkan mereka untuk putar balik.

Penutupan ini diharapkan berjalan kondusif serta menjadi simbol kuatnya toleransi antarumat beragama di kawasan destinasi wisata nasional tersebut.

"Tadi ada dua wisatawan asal China yang sempat mencoba naik. Setelah kami beri pemahaman, mereka akhirnya bersedia turun. Selain itu, ada juga beberapa kendaraan dari luar kota yang mencoba masuk, namun berhasil kami hentikan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bantuan ini dialokasikan untuk dua bulan sekaligus, yakni periode Februari dan Maret 2026.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Probolinggo, Kuswadi, mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Ia menyebutkan, data penerima telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga penyaluran bantuan diklaim lebih tepat sasaran.

“Alhamdulillah, jumlah penerima bantuan pangan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari sebelumnya 16.968 penerima bantuan pangan, kini menjadi 28.265 penerima,” kata Kuswadi, Rabu (18/3/2026).

Lebih lanjut, Kuswadi menjelaskan bahwa Bulog menjalankan penugasan resmi dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mendistribusikan bantuan tersebut. 

Penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan guna mempercepat distribusi serta memastikan bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. 

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut Kuswadi, waktu penyaluran yang berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah menjadi salah satu pertimbangan utama. 

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran, program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, khususnya komoditas beras dan minyak goreng.

“Dengan adanya bantuan pangan ini, kami berharap masyarakat dapat mencukupi kebutuhan menjelang Lebaran tanpa harus membeli di pasar,” ujarnya.

Secara keseluruhan, volume bantuan yang disalurkan di Kota Probolinggo untuk periode tersebut mencapai 565.300 kilogram beras dan 113.060 liter minyak goreng. Angka ini merepresentasikan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial.

Kuswadi berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan menjelang hari raya.

“Mudah-mudahan bantuan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya pada momen Hari Raya,” tuturnya.

Sementara itu, secara nasional, Bulog telah menyiapkan stok bantuan pangan untuk dua bulan sebanyak 664,8 ribu ton beras serta 132,9 ribu kiloliter minyak goreng. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial di seluruh Indonesia. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kondisi ini memaksa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo untuk meningkatkan kewaspadaan melalui intensifikasi patroli perairan guna mencegah potensi kecelakaan fatal akibat membeludaknya aktivitas pelayaran.

Patroli laut tersebut difokuskan pada jalur-jalur rawan kecelakaan, mulai dari kawasan Pelabuhan Tanjung Tembaga hingga rute menuju Pulau Gili Ketapang. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap keselamatan penumpang di tengah meningkatnya risiko pelayaran selama musim mudik.

Selain rute penyeberangan konvensional ke Pulau Gili Ketapang, perhatian kini tertuju pada operasional kapal cepat rute Probolinggo menuju Pulau Madura yang hadir beberapa bulan terakhir. 

Kehadiran moda transportasi ini menjadi pilihan tambahan masyarakat, namun sekaligus menambah beban pengawasan otoritas pelabuhan terkait standar keamanan kecepatan tinggi.

Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo, I Gusti Agung Komang Arbawa, menegaskan bahwa patroli tersebut merupakan mandat wajib dalam pengawasan keselamatan pelayaran, khususnya saat mobilitas masyarakat mencapai titik tertinggi. 

“Patroli laut ini kami lakukan sebagai upaya pengawasan keselamatan pelayaran, terutama saat mudik Lebaran, ketika jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi kapal meningkat dibandingkan hari biasa,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Dalam kegiatan patroli tersebut, petugas melakukan inspeksi mendadak dan memberikan imbauan keras kepada para operator kapal. 

Mereka diinstruksikan untuk memastikan kesiapan alat keselamatan, seperti jaket pelampung (life jacket) dan perlengkapan darurat lainnya. Hal ini dinilai krusial untuk menekan risiko jatuhnya korban jiwa apabila terjadi situasi darurat di tengah laut.

Tak hanya kelengkapan fisik, operator kapal juga diperingatkan untuk tidak mengabaikan faktor alam. Pemanfaatan aplikasi pemantau cuaca menjadi kewajiban preventif agar perjalanan terhindar dari cuaca buruk yang kerap mengancam keselamatan penumpang di Selat Madura.

Peringatan serupa ditujukan kepada operator kapal cepat yang kini mulai diminati publik. Mereka diwajibkan menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai, termasuk ketersediaan pelampung dan sekoci yang berfungsi baik, guna menjamin standar keamanan penumpang selama perjalanan.

Seiring dimulainya masa libur sekolah dan cuti perkantoran, arus mudik jalur laut mulai menunjukkan tren peningkatan. Puncak kepadatan diprediksi terjadi mendekati Hari Raya Idulfitri, yang menuntut pengawasan tanpa celah di lapangan.

KSOP Probolinggo juga berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menjaga kelancaran arus mudik. 

“Dengan sinergi bersama TNI-Polri, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya, kami berharap arus mudik dan balik melalui jalur laut dapat berjalan aman dan lancar,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah darurat ini diambil guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menyusul terhentinya pasokan air dari PDAM dalam waktu yang cukup lama.

Proses distribusi dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) BPBD Kabupaten Probolinggo dengan mengerahkan satu unit truk tangki berkapasitas 6.000 liter. 

Bantuan tersebut disalurkan kepada 45 kepala keluarga yang mencakup 135 jiwa di Dusun Calpek, RT 07 RW 01. Warga yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih tampak antusias menyambut kedatangan bantuan tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan respons cepat atas gangguan distribusi air PDAM yang telah berlangsung selama 16 hari. Kondisi ini memaksa warga mencari sumber air alternatif untuk keperluan memasak, mencuci, dan mandi.

“Kami segera turun tangan untuk mendistribusikan air bersih demi mencukupi kebutuhan mendasar warga yang terdampak. Harapannya, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat selama suplai air dari PDAM belum kembali normal,” kata Oemar.

Oemar menegaskan bahwa BPBD akan terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk menyalurkan bantuan tambahan jika kebutuhan air bersih warga masih belum terpenuhi di lapangan.

“Kami akan terus memonitor perkembangan situasi dan siap menyalurkan bantuan lanjutan apabila diperlukan. Selain itu, kami juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan layanan air bersih kembali normal,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, BPBD Kabupaten Probolinggo turut melibatkan personel Agen Penanggulangan Bencana (PB) Jawa Timur. Keterlibatan lintas unsur ini bertujuan memastikan proses distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Bantuan air bersih ini diharapkan menjadi solusi temporer bagi warga Desa Gunung Geni yang terdampak krisis. 

Pemerintah daerah kini terus berupaya mencari langkah strategis agar gangguan distribusi air segera teratasi, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan tahunan yang identik dengan aktivitas belanja ini menjadi momentum penting bagi warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Sejak pagi hari, arus kedatangan warga dari Gili Ketapang menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga terpantau padat. Kapal-kapal penyeberangan tiba secara bergantian mengangkut penumpang yang antusias mengikuti tradisi tersebut. Suasana pelabuhan tampak ramai oleh aktivitas warga yang hendak menuju pusat kota.

Setibanya di daratan, warga segera menuju sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo. Berbagai moda transportasi lokal, seperti becak motor (bentor) dan kendaraan roda tiga (tossa), dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang ke tujuan masing-masing. Beberapa lokasi yang menjadi tujuan utama di antaranya adalah KDS, GM, serta Pasar Gotong Royong.

Salah satu warga Gili Ketapang, Imatus Soleha, menuturkan bahwa Petolekoran merupakan tradisi yang selalu dinantikan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar aktivitas berbelanja, melainkan bagian dari kebiasaan turun-temurun masyarakat setempat.

“Petolekoran ini sudah menjadi tradisi tahunan warga Gili Ketapang untuk datang ke Kota Probolinggo dan berbelanja. Biasanya kami membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan makanan sampai pakaian yang akan digunakan saat Lebaran,” ujarnya.

Meski perkembangan teknologi dan tren belanja daring mulai memengaruhi pola konsumsi masyarakat, hal tersebut tidak mengurangi semangat warga untuk tetap menjalankan tradisi ini. Bagi mereka, berkunjung langsung ke kota memberikan pengalaman tersendiri yang tidak tergantikan oleh belanja daring.

Selain berbelanja, momen Petolekoran juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi keluarga. Imatus mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk menikmati suasana kota sekaligus berlibur singkat.

“Kebetulan saya ikut Petolekoran bersama keluarga. Setelah selesai belanja, kami juga berencana jalan-jalan di Kota Probolinggo,” imbuh perempuan berusia 21 tahun tersebut.

Di sisi lain, aktivitas ini berdampak pada peningkatan mobilitas transportasi laut. Koordinator Kapal Penyeberangan Gili Ketapang, Suryono, menyampaikan bahwa puluhan kapal dikerahkan untuk melayani lonjakan penumpang selama tradisi berlangsung.

“Dalam Petolekoran kali ini, sekitar 50 kapal beroperasi untuk mengangkut kurang lebih dua ribu warga Gili Ketapang,” jelasnya.

Meski kondisi cuaca diperkirakan cukup kondusif hingga malam hari, pihaknya tetap mengimbau warga untuk kembali ke pulau lebih awal demi keselamatan perjalanan.

“Walaupun cuaca diprediksi baik, kami tetap menyarankan warga agar kembali pada sore hari sesuai imbauan petugas,” tambahnya.

Tradisi Petolekoran tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga mempererat kebersamaan warga serta menjaga warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di tengah perkembangan zaman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam operasi tersebut, petugas mendatangi lokasi karaoke yang menjadi sasaran laporan masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan di tempat hiburan itu, tim Satgas Pekat menemukan sejumlah botol minuman keras serta mengamankan tujuh orang pemandu lagu yang berada di lokasi.

Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, terlebih pada bulan suci Ramadan. Aktivitas hiburan malam yang disertai dengan penyediaan minuman keras dinilai meresahkan warga sekitar.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, menjelaskan bahwa tindakan penertiban dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas usaha karaoke tersebut. Warga menilai kegiatan tersebut tidak pantas berlangsung di tengah suasana Ramadan.

Ia mengatakan, laporan dari masyarakat sebenarnya sudah masuk beberapa waktu lalu. Namun karena tim Satgas Pekat saat itu masih menjalankan operasi penertiban di wilayah kecamatan lain, penindakan baru bisa dilakukan pada Minggu malam.

“Kami menerima aduan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas karaoke yang menyediakan minuman keras, apalagi berlangsung di bulan suci Ramadan. Aduan itu sudah kami terima sejak beberapa waktu lalu, namun karena tim sedang melakukan penindakan di wilayah lain, baru malam ini bisa kami tindaklanjuti,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia menilai laporan warga menjadi salah satu faktor utama yang membantu pemerintah dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

“Peran serta masyarakat seperti inilah yang kami harapkan, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan tokoh agama memiliki peran besar dalam mencegah peredaran miras,” jelasnya.

Ia menambahkan, penertiban terhadap peredaran minuman keras akan terus dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan arahan Bupati Probolinggo. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga generasi muda dari dampak buruk minuman beralkohol.

“Kami sesuai arahan Bapak Bupati tidak akan pernah berhenti melakukan penindakan terhadap peredaran miras. Ini merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dan masyarakat dari bahaya miras,” tegasnya.

Selain melakukan penindakan, Satpol PP juga mengingatkan para pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengusaha diminta mematuhi ketentuan hukum serta menghormati norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

“Kami berharap para pengusaha dalam menjalankan usahanya benar-benar mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar norma hukum maupun norma yang hidup di masyarakat,” pungkas Taufik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin sore (16/3/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Sejak sore hari, puluhan anak sudah berkumpul di lingkungan RT setempat untuk bersiap mengikuti tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, anak-anak berjalan berkeliling dari rumah ke rumah warga di lingkungan sekitar. Setiap kali tiba di depan rumah warga yang ikut berpartisipasi, mereka akan mengucapkan kata “bibibi” sebagai tanda meminta bagian. Mendengar seruan itu, warga yang telah menyiapkan berbagai bingkisan kemudian keluar untuk membagikan makanan, minuman, hingga uang baru kepada anak-anak.

Kegiatan ini pun menjadi momen yang paling dinantikan oleh anak-anak setiap menjelang akhir bulan Ramadan. Selain karena mereka bisa berkumpul bersama teman-temannya, tradisi ini juga menjadi ajang berbagi rezeki dari warga kepada generasi muda.

Tahun ini, pelaksanaan Bibibi terasa lebih istimewa. Pasalnya, tradisi yang memiliki makna memberi hadiah kepada anak-anak menjelang berakhirnya ibadah puasa tersebut kini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Probolinggo. Penetapan tersebut membuat masyarakat semakin bangga sekaligus termotivasi untuk terus melestarikan tradisi yang sudah ada sejak lama.

Ketua RT 3 RW 2, Sulistiorini, mengatakan bahwa tradisi Bibibi sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan tetap terjaga hingga sekarang berkat dukungan warga. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi anak-anak, tetapi juga mempererat hubungan antarwarga di lingkungan tersebut.

“Tradisi ini sudah ada sejak lama. Setiap tahun anak-anak selalu antusias mengikuti Bibibi. Warga biasanya secara bergantian memberikan snack, makanan ringan, minuman, bahkan uang. Tetapi sebenarnya tidak ada kewajiban bagi warga untuk memberi,” ujar Sulistiorini.

Karena banyaknya rumah warga yang ikut berpartisipasi, anak-anak biasanya membawa kantong plastik berukuran besar untuk menampung berbagai pemberian. Setelah selesai berkeliling, kantong yang mereka bawa umumnya sudah dipenuhi makanan ringan, minuman, hingga uang saku dari warga.

Menurut Sulistiorini, kebersamaan yang tercipta dalam tradisi Bibibi menjadi salah satu nilai penting yang harus dijaga. Ia berharap generasi mendatang tetap mempertahankan tradisi ini agar tidak hilang ditelan zaman.

“Harapan saya, tradisi Bibibi ini tetap ada dan terus dilestarikan. Apalagi sekarang sudah dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Probolinggo,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu remaja yang ikut meramaikan tradisi tersebut, Nabila (18), mengaku selalu menantikan momen Bibibi setiap tahun. Ia mengatakan kegiatan tersebut selalu menghadirkan keseruan tersendiri karena bisa berkumpul dan berkeliling bersama teman-teman.

“Senang sekali bisa ikut Bibibi. Setiap ikut, kantong plastik yang saya bawa selalu penuh dengan makanan dan minuman,” kata Nabila sambil tersenyum.

Namun di balik kegembiraannya, Nabila juga mengaku sedikit merasa sedih. Pasalnya, tahun ini kemungkinan menjadi kesempatan terakhir baginya mengikuti tradisi Bibibi karena usianya akan segera memasuki masa dewasa.

“Agak sedih juga, karena mungkin ini Bibibi terakhir yang saya ikuti. Tahun depan usia saya sudah dewasa,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain menyiagakan peralatan evakuasi untuk penanganan kecelakaan, PT Trans-Jawa Paspro Jalan Tol juga menempatkan petugas dengan perangkat Mobile Reader guna mengurangi potensi antrean kendaraan di gerbang tol.

Ruas Tol Pasuruan–Probolinggo saat ini masih menjadi jalur utama yang menghubungkan pengguna jalan menuju ruas Tol Probolinggo–Situbondo (Prosiwangi). Rencananya, Tol Prosiwangi akan dibuka secara fungsional mulai 14 hingga 29 Maret 2026 dengan jam operasional terbatas, yakni pukul 06.00 hingga 16.00 WIB.

Pengoperasian sementara ruas tol tersebut diperkirakan akan meningkatkan mobilitas kendaraan, terutama di wilayah Probolinggo. Setidaknya terdapat empat gerbang tol di kawasan ini yang diprediksi menjadi titik keluar-masuk kendaraan pemudik selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran.

Mengantisipasi peningkatan volume kendaraan yang berpotensi memicu lonjakan lalu lintas, pihak pengelola tol menyiapkan berbagai sarana penanganan darurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan tim evakuasi lengkap dengan peralatan khusus untuk mempercepat penanganan jika terjadi kecelakaan di ruas tol.

Manajer Operasi dan Konstruksi PT Trans-Jawa Paspro Jalan Tol, Vippi Hadiyanto, menjelaskan bahwa kesiapan peralatan dan personel telah dipersiapkan jauh hari untuk memastikan penanganan insiden dapat dilakukan dengan cepat.

“Jadi kami telah menyiapkan berbagai peralatan evakuasi seperti kendaraan derek, serta petugas yang dilengkapi perlengkapan penanganan darurat lainnya. Peralatan ini kami siagakan agar dapat dengan cepat melakukan pertolongan jika terjadi kecelakaan,” ujar Vippi Hadiyanto.

Peralatan yang disiagakan tersebut meliputi hydraulic cutter atau alat pemotong besi yang digunakan untuk membuka bagian kendaraan saat proses penyelamatan korban. Selain itu, tersedia juga hydraulic spreader yang berfungsi merenggangkan atau membuka bagian kendaraan yang ringsek akibat benturan.

Tidak hanya itu, pengelola tol juga menyiapkan pneumatic jack, yakni alat pengangkat kendaraan yang bekerja menggunakan tekanan gas nitrogen. Alat ini sangat membantu proses evakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan di tengah jalur tol.

Dengan dukungan berbagai peralatan tersebut, proses evakuasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga tidak menimbulkan kemacetan panjang di ruas tol, terutama saat volume kendaraan meningkat selama masa mudik Lebaran.

“Meski peralatan sudah kami siapkan, kami tetap berharap selama arus mudik tidak terjadi kecelakaan yang sampai menimbulkan korban,” tambah Vippi.

Selain kesiapan dalam penanganan darurat, pengelola tol juga mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan di gerbang tol dengan menyiagakan perangkat Mobile Reader. Perangkat transaksi tol portabel ini memungkinkan petugas melayani pembayaran uang elektronik langsung di kendaraan, sehingga antrean kendaraan dapat dipercepat jika terjadi penumpukan.

Menurut Vippi, lonjakan volume kendaraan diperkirakan terjadi menjelang arus balik Lebaran. Pihaknya memprediksi peningkatan kendaraan akan terjadi pada 24 hingga 28 Maret 2026.

“Prediksi kami sekitar tanggal 24 hingga 28 Maret 2026, yang bertepatan dengan arus balik, akan terjadi peningkatan volume kendaraan di Tol Paspro, khususnya di Gerbang Tol Probolinggo Timur, yang melayani kendaraan dari arah Lumajang dan Jember,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh tim dari Diperta Kabupaten Probolinggo dengan melibatkan Koordinator Pasar Dringu, Abdul Muhid. Selain itu, kegiatan tersebut juga didukung oleh Medik Veteriner Muda Diperta Kabupaten Probolinggo drh. Novita Dwi Setyorini bersama sejumlah petugas teknis yang turut melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pedagang yang menjual berbagai produk pangan asal hewan. Pemeriksaan dilakukan kepada tiga pedagang daging sapi, satu pedagang daging kambing, serta penjual telur dan produk olahan daging seperti sosis.

Tidak hanya melakukan pengecekan kondisi produk yang dijual, tim juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan serta standar sanitasi selama proses penjualan.

Edukasi tersebut diberikan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang disertai dengan pembagian leaflet berisi informasi tentang persyaratan higiene sanitasi produk pangan asal hewan. Melalui kegiatan ini, para pedagang diharapkan dapat memahami standar kebersihan yang harus dipenuhi agar produk yang mereka jual tetap aman bagi konsumen.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner drh. Nikolas Nuryulianto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga kualitas produk pangan hewani.

“Kami memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada para pelaku usaha agar memahami persyaratan higiene sanitasi dalam penjualan produk pangan asal hewan. Harapannya para pedagang benar-benar menjaga kebersihan produk yang dijual seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam maupun berbagai jenis telur,” ujarnya.

Selain memberikan edukasi mengenai kebersihan produk, petugas juga mengingatkan para pedagang agar tidak menjual produk pangan asal hewan yang tidak jelas asal-usulnya ataupun sudah tidak layak konsumsi. Hal tersebut penting untuk mencegah risiko kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat sebagai konsumen.

“Pedagang juga kami ingatkan untuk tidak menjual produk yang tidak jelas asal usulnya, termasuk daging yang tidak diketahui dipotong di mana atau produk yang sudah lama tidak terjual tetapi tetap dipasarkan karena khawatir rugi. Hal seperti itu tidak diperbolehkan karena bisa membahayakan konsumen,” tegasnya.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, pihak Diperta Kabupaten Probolinggo memastikan bahwa kondisi ketersediaan produk pangan asal hewan di Pasar Dringu masih dalam keadaan aman dan mencukupi. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya kekurangan pasokan yang dapat mengganggu kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya permintaan saat mendekati Idulfitri.

“Berdasarkan hasil pemantauan hari ini, ketersediaan produk pangan asal hewan di Pasar Dringu masih mencukupi dan tidak mengalami kekurangan sehingga masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Maramis pada Rabu (11/3/2026) pagi dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga sudah berdatangan dan rela mengantre untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari panjangnya antrean warga yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga subsidi. Berbagai komoditas penting disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras hingga produk olahan UMKM.

Dalam kegiatan ini, beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual dengan harga Rp57.000. Selain itu, tersedia telur ayam seharga Rp27.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita 1 liter seharga Rp15.500, serta bawang merah Rp35.000 per kilogram.

Tak hanya itu, masyarakat juga dapat membeli gula pasir dengan harga Rp17.000 per kilogram dan daging ayam seharga Rp40.000. Sejumlah sayuran segar, ikan asap, hingga berbagai produk olahan dari pelaku UMKM lokal juga turut dijajakan, sehingga membuat kegiatan ini semakin ramai dan diminati warga.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, yang hadir langsung meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu strategi untuk menekan potensi kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

"Kelihatan animo masyarakat demikian antusias ya, sudah pada ngantri-ngantri bisa kita lihat di sana untuk beli minyak goreng. Dan memang harganya ini beda hampir 2.000 lebih ya, 2.300-an itu dan ini menarik ya bagi masyarakat apalagi ibu-ibu," ujar wali kota.

Menurutnya, keberadaan GPM juga berfungsi sebagai upaya menyeimbangkan harga di pasar tradisional. Dengan adanya alternatif pembelian bahan pokok yang lebih murah, diharapkan harga di pasar tetap terkendali dan tidak melonjak.

"Supaya masyarakat yang memerlukan kebutuhan hari-harinya ini bisa terbantukan dan kemudian harga pasar di pasar maksudnya bisa tetap stabil ya karena mereka gak mungkin menaikkan harga kalau sebagian sudah lari ke sini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah stok komoditas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, tingginya minat warga membuat beberapa komoditas cepat habis sehingga panitia harus menambah pasokan.

"Untuk beras sementara 1 ton. Jadi, kalau kurang diambil lagi nanti. Kemudian telur itu 15 kerat. Tapi ternyata sudah habis. Ini teman-teman ngambil lagi. Kalau telur itu di pasar sudah 30 (ribu), di sini dijual 27.500 ya berarti kan selisih 2.500," jelas Fitriawati.

Salah satu warga Kedopok, Lia, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan Gerakan Pangan Murah ini. Menurutnya, harga yang lebih rendah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang hari raya.

“Mungkin (acaranya) bisa sering-sering aja gitu," ungkap Lia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus penipuan tersebut terjadi di Pasar Hewan Wonoasih yang berada di Jalan Kyai Firi, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih. Peristiwa ini bermula ketika korban berinisial P.A.S (26), warga Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, datang ke pasar tersebut pada Selasa (6/1/2026) untuk membeli sapi.

Saat berada di lokasi pasar, korban didatangi oleh dua orang pria yang kemudian diketahui berinisial A.Z.A (38), warga Kecamatan Kedopok, dan M.D (28), warga Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto. Keduanya menawarkan seekor sapi jenis Pegon jantan kepada korban dengan harga Rp14,7 juta.

Plt. Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah menjelaskan, kedua pelaku meyakinkan korban dengan cara menawarkan harga yang disebut lebih murah dibandingkan harga pasaran.

“Dua pelaku ini datang kepada korban dan menawarkan sapi dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Setelah terjadi kesepakatan, muncul seseorang lain yang mengaku sebagai pemilik sapi dan menagih pembayaran. Jika tidak segera dibayar, sapi tersebut akan dibawa kembali,” kata Iptu Zainullah.

Korban yang merasa yakin kemudian menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah uang diserahkan, sapi tersebut sempat dinaikkan ke atas truk milik korban untuk dibawa pulang.

Namun tidak lama setelah itu, seseorang datang dan mengaku sebagai pemilik asli sapi tersebut. Orang tersebut menyatakan bahwa sapi tersebut belum dibayar oleh pihak yang menjualnya kepada korban. Akibatnya, sapi yang sudah berada di atas truk korban kembali dibawa oleh orang tersebut.

Merasa telah menjadi korban penipuan, P.A.S kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Probolinggo Kota. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Satreskrim dengan melakukan penyelidikan.

Berdasarkan keterangan korban, saksi, serta rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap dua pelaku, yakni A.Z.A dan M.D.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa aksi penipuan tersebut dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari lima orang. Modus yang digunakan adalah menawarkan sapi milik orang lain kepada korban. Setelah korban menyerahkan uang pembayaran, para pelaku kemudian melarikan diri sehingga korban mengalami kerugian.

“Saat ini dua pelaku sudah kami amankan. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah kami tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO),” ujarnya.

Saat ini Satreskrim Polres Probolinggo Kota masih terus mengembangkan kasus tersebut. Polisi menduga komplotan ini tidak hanya sekali melakukan aksi penipuan dan kemungkinan masih ada korban lain dengan modus serupa.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Saniwar, menjelaskan bahwa pemberian THR bukan sekadar kebijakan perusahaan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada pekerja. Hal ini telah diatur melalui Surat Edaran Bupati Probolinggo tentang Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang diterbitkan pada 2 Maret 2026.

“Pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha dan hak pekerja atau buruh. THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran dan harus diberikan dalam bentuk uang, tidak boleh berupa barang atau sembako, serta tidak boleh dicicil,” ujar Saniwar.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan besaran THR telah diatur secara jelas. Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, THR yang diberikan sebesar satu bulan gaji penuh. Sementara itu, pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun tetap berhak menerima THR dengan perhitungan secara proporsional berdasarkan lamanya masa kerja.

“Misalnya gaji pekerja sebesar Rp3,5 juta, maka THR yang diterima juga sebesar Rp3,5 juta jika masa kerjanya sudah satu tahun. Sedangkan bagi pekerja yang baru bekerja beberapa bulan, perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai masa kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saniwar menuturkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan pun sudah memiliki hak untuk memperoleh THR dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan masa kerja yang dijalani dengan masa kerja satu tahun.

“Perhitungannya dilakukan berdasarkan masa kerja dibandingkan dengan satu tahun kerja,” imbuhnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja, Disnaker Kabupaten Probolinggo juga membuka Pos Pelayanan Pengaduan THR Keagamaan. Pos ini bertujuan menampung laporan dari para pekerja apabila terdapat perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan.

“Kami membuka pos pengaduan THR keagamaan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan THR. Harapannya seluruh pengusaha dapat membayarkan THR tepat waktu sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Selain melayani pengaduan terkait THR, Disnaker Kabupaten Probolinggo juga membuka layanan pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Probolinggo yang menghadapi berbagai permasalahan selama bekerja di luar negeri.

Melalui layanan tersebut, Disnaker akan membantu proses koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami para pekerja migran. Keluarga PMI juga dapat menyampaikan laporan apabila terjadi kendala komunikasi atau masalah lainnya.

“Jika ada pekerja migran dari Kabupaten Probolinggo yang mengalami permasalahan di luar negeri, keluarganya dapat melapor ke Disnaker. Kami akan membantu berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk proses penanganan hingga pemulangan jika diperlukan,” tambahnya.

Saniwar berharap seluruh pekerja migran asal Kabupaten Probolinggo dapat bekerja dengan aman dan lancar di negara tujuan. Ia juga berharap kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan di tanah air tetap terjaga.

“Slogan (tagline) kami adalah bekerja nyaman, keluarga sejahtera. Mudah-mudahan pekerja migran dari Kabupaten Probolinggo tetap aman dan keluarganya di rumah juga sejahtera,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Guna memastikan kondisi tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Baru dan salah satu SPBU di Kota Probolinggo pada Selasa pagi (10/3/2026).

Kegiatan sidak ini melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus memastikan stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang hari raya.

Rombongan memulai kegiatan dengan mengunjungi Pasar Baru. Di lokasi tersebut, Wali Kota bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung sejumlah lapak pedagang. Mereka berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga berbagai komoditas, mulai dari cabai, telur, hingga daging sapi.

Berdasarkan hasil pemantauan di pasar tersebut, diketahui bahwa beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga. Salah satu yang cukup menonjol adalah cabai rawit yang saat ini dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Selain itu, cabai kecil hijau berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, sementara cabai merah besar mencapai sekitar Rp40.000 per kilogram.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menjelaskan bahwa kegiatan sidak ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan mengenai kondisi inflasi yang tengah menjadi perhatian di Jawa Timur.

"Jadi sidak ini menindaklanjuti rapat terkait inflasi, di mana Jawa Timur termasuk yang cukup tinggi. Dari segi stok terbilang aman, namun harga cabai memang masih tinggi," kata Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin.

Selain cabai, beberapa kebutuhan pokok lainnya juga turut dipantau. Harga telur ayam ras saat ini berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. 

Sementara itu, daging sapi dijual sekitar Rp120.000 per kilogram dan daging ayam berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Untuk beras premium, harga berkisar antara Rp73.000 hingga Rp78.000 per kemasan 5 kilogram.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menerima sejumlah masukan dari para pedagang pasar. Beberapa pedagang menyampaikan keluhan mengenai masih adanya pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada menurunnya jumlah pembeli bagi pedagang yang berjualan di dalam area pasar.

Usai meninjau Pasar Baru, rombongan kemudian melanjutkan sidak ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Soekarno Hatta. Di lokasi ini, tim melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok BBM sekaligus memastikan kesesuaian takaran pengisian bahan bakar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dipastikan bahwa stok BBM di SPBU tersebut dalam kondisi mencukupi. Selain itu, hasil uji takaran juga menunjukkan bahwa pengisian bahan bakar masih sesuai dengan standar yang berlaku.

Wali Kota Probolinggo berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying), baik untuk kebutuhan bahan pokok maupun bahan bakar minyak.

"Dari sidak ini dipastikan stok, baik bahan pokok maupun BBM, masih aman. Jika stok berkurang akan segera kami laporkan. Harapan saya masyarakat tidak melakukan panic buying, khususnya terkait BBM, karena stok masih aman," imbuhnya.

Melalui kegiatan sidak ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap kondisi harga dan pasokan kebutuhan masyarakat dapat terus terjaga stabil hingga perayaan Idulfitri. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala guna mengantisipasi potensi lonjakan harga maupun kelangkaan barang di pasaran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan internal untuk memastikan setiap personel yang memegang senjata api dinas tetap mematuhi aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi kepolisian.

Pemeriksaan tersebut dilangsungkan di Lapangan Apel Polres Probolinggo Kota mulai pukul 08.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Didid Wahyu Agustyawan bersama jajaran Sipropam Polres Probolinggo Kota.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh anggota yang memegang senjata api dinas diminta mengikuti proses pemeriksaan secara menyeluruh. Petugas melakukan pengecekan mulai dari kelengkapan administrasi hingga kondisi fisik senjata yang digunakan oleh masing-masing personel.

Selain itu, masa berlaku kartu pemegang senjata api juga menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota yang membawa senjata api telah memiliki izin resmi dan masih berlaku sesuai ketentuan.

Tidak hanya dari sisi administrasi, kondisi kebersihan serta kelayakan senjata api juga turut diperiksa secara detail. Petugas memastikan senjata api yang digunakan anggota berada dalam kondisi baik serta siap digunakan apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Plt. Kasi Humas Polres Probolinggo Kota Iptu Zainullah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan internal yang rutin dilakukan oleh Sipropam.

“Pemeriksaan ini merupakan langkah pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan penggunaan senjata api oleh anggota sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar Zainullah.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh personel yang memegang senjata api benar-benar memahami serta menjalankan aturan yang berlaku dalam penggunaannya.

Menurutnya, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh senjata api dinas yang diperiksa berada dalam kondisi baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

“Dari hasil pengecekan tidak ditemukan adanya senjata api yang hilang maupun kondisi senjata yang tidak layak. Seluruh administrasi pemegang senpi juga masih berlaku,” jelasnya.

Selain melakukan pemeriksaan, jajaran Sipropam juga memberikan pengingat kepada seluruh anggota agar selalu mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab saat membawa maupun menggunakan senjata api dinas.

Hal tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api maupun kejadian yang tidak diinginkan saat anggota menjalankan tugas di lapangan.

Zainullah juga menegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian harus selalu mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kami terus mengingatkan kepada anggota agar selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api dinas,” pungkasnya.

Kegiatan pemeriksaan senjata api dinas yang dilaksanakan oleh Sipropam Polres Probolinggo Kota tersebut berlangsung dengan aman, tertib, serta berjalan lancar hingga selesai. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, terutama bagi para pemudik yang akan melintasi wilayah Kota Probolinggo.

Pembatasan tersebut diberlakukan dengan tujuan meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

Dengan berkurangnya kendaraan angkutan barang di jalur utama, diharapkan perjalanan masyarakat yang pulang ke kampung halaman dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Kebijakan pembatasan ini mengacu pada surat dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan nomor AJ.201/2/5/DJPD/2026. Surat tersebut berisi tentang Surat Keputusan Bersama terkait pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kota Probolinggo, Muhammad Daroji menjelaskan bahwa pembatasan operasional kendaraan pengangkut barang akan diberlakukan selama masa angkutan Lebaran, yakni mulai tanggal 13 Maret hingga 26 Maret 2026.

“Nantinya pembatasan operasional ini akan mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 26 Maret 2026,” ujar Daroji.

Menurutnya, terdapat beberapa jenis kendaraan yang tidak diperbolehkan melintas selama kebijakan ini diterapkan. Kendaraan yang dibatasi meliputi mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan barang yang menggunakan kereta tempelan atau trailer, truk dengan kereta gandengan, serta kendaraan pengangkut material seperti pasir, batu, dan sejenisnya.

Namun demikian, tidak semua kendaraan pengangkut barang dilarang beroperasi. Pemerintah masih memberikan pengecualian bagi beberapa kendaraan yang membawa kebutuhan penting bagi masyarakat. Kendaraan yang tetap diperbolehkan melintas antara lain mobil pengangkut bahan bakar minyak, kendaraan pengangkut hewan ternak dan pupuk, serta kendaraan yang membawa kebutuhan pokok maupun bantuan untuk penanggulangan bencana alam.

Di wilayah Kota Probolinggo sendiri, terdapat sejumlah ruas jalan utama yang akan diberlakukan pembatasan bagi kendaraan angkutan barang tersebut. Beberapa di antaranya adalah Jalan Soekarno Hatta, Jalan Anggrek, Jalan Ikan Tongkol, Jalan PPI, Jalan Raden Wijaya, Jalan Raya Bromo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Hasan Genggong, Jalan dr. Prof. Hamka, serta Jalan Ir. Sutami.

Selain jalan di dalam kota, pembatasan juga mencakup jalur tol yang melintasi wilayah Probolinggo. Ruas tol yang dimaksud meliputi jalur Gempol–Pasuruan–Probolinggo serta ruas Probolinggo–Banyuwangi yang akan difungsikan sementara saat arus mudik, mulai dari wilayah Gending hingga Besuki.

“Selain itu juga ada ruas tol yakni Gempol–Pasuruan–Probolinggo dan Probolinggo–Banyuwangi mulai Gending hingga Besuki yang pada arus mudik nanti akan dibuka secara fungsional,” jelasnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Dishub Kota Probolinggo bersama aparat gabungan akan melakukan pengawasan di sejumlah titik. Pengawasan tersebut dilakukan melalui patroli rutin sekaligus pemantauan di posko-posko Lebaran yang telah disiapkan.

Daroji menambahkan bahwa petugas gabungan akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis untuk memantau arus kendaraan selama periode mudik berlangsung.

“Petugas gabungan nantinya tetap melakukan patroli, di samping melakukan pemantauan di posko Lebaran yang berada di depan Gedung Meteor, Bundaran Gladak Serang, serta kawasan Pelabuhan,” pungkasnya.

Dengan adanya pembatasan ini, pemerintah berharap arus mudik Lebaran tahun 2026 di wilayah Kota Probolinggo dapat berjalan lebih tertib, aman, dan lancar bagi seluruh pengguna jalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut diambil untuk memastikan rantai pasok pangan tetap terjaga di tengah eskalasi permintaan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pemantauan yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo ini melibatkan jajaran pejabat daerah, termasuk Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghafur, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam inspeksi tersebut, Wabup Fahmi menyisir lorong pasar untuk memverifikasi langsung ketersediaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, serta bahan pangan esensial lainnya yang menjadi tumpuan masyarakat menjelang Lebaran.

Data di lapangan menunjukkan fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Beras premium kemasan 25 kilogram dibanderol Rp372.500 (Rp14.900/kg), sementara beras medium bertahan di angka Rp12.800/kg. Gula pasir tercatat Rp16.500/kg, minyak goreng Minyak Kita Rp17.500/liter, daging sapi Rp130.000/kg, dan daging ayam ras mencapai Rp43.000/kg.

Sementara itu, harga telur ayam berada pada kisaran Rp30.000/kg. Sorotan tajam tertuju pada komoditas hortikultura, di mana harga cabai rawit melonjak hingga Rp92.000/kg, disusul bawang merah Rp30.000/kg, dan bawang putih Rp29.000/kg.

Wakil Bupati Fahmi AHZ menyebut bahwa secara umum stok pangan di Pasar Semampir masih terkendali. Ia mengeklaim harga kebutuhan pokok relatif stabil meski terdapat anomali kenaikan pada sejumlah komoditas tertentu.

"Pagi ini kita melakukan monitoring di Pasar Semampir untuk mengecek stok barang, terutama bahan sembako menjelang beberapa hari menuju Idul Fitri. Setelah kita lihat langsung di dalam pasar, Alhamdulillah sampai sejauh ini stok aman dan harga relatif stabil. Memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok," ujarnya.

Fahmi mengonfirmasi bahwa volatilitas harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit, sedangkan komoditas utama lainnya diklaim masih dalam batas kewajaran.

"Kenaikan yang paling terlihat hanya pada cabe rawit. Sementara bahan pokok lain seperti beras, minyak, daging sapi dan daging ayam masih relatif aman," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo berjanji melanjutkan pengawasan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional untuk memitigasi potensi spekulasi dan lonjakan harga yang lebih ekstrem.

"Yang jelas kalau ada kejadian yang harus segera ditindaklanjuti, pemerintah siap melakukan intervensi harga agar stabilitas tetap terjaga dan inflasi bisa kita kendalikan," tegas Fahmi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo, Lilik Hariyanti, menekankan pentingnya transparansi data lapangan sebagai basis pengambilan kebijakan mitigasi inflasi. 

Menurutnya, dinamika harga sebelum dan sesudah Ramadan harus dipetakan secara akurat.

"Sidak pasar seperti ini memang perlu dilakukan. Sebelumnya kita lakukan sebelum Ramadan, sekarang menjelang Lebaran. Ini sangat membantu memperkaya data kami, sehingga jika ada kenaikan atau penurunan harga kita sudah bisa menyiapkan mitigasi risiko serta menentukan langkah yang harus dilakukan ke depan," cetusnya.

Lilik menambahkan, secara agregat harga bahan pokok masih menunjukkan tren stabil dibandingkan periode awal Ramadan. Namun, ia tidak menampik adanya tekanan harga yang signifikan pada cabai rawit.

"Kalau dilihat dari datanya memang tidak jauh berbeda dengan sebelum puasa, relatif stabil. Hanya saja yang cukup tinggi memang cabe rawit, karena konsumsinya setiap hari cukup banyak, berbeda dengan beras atau minyak yang biasanya lebih stabil karena masa konsumsinya lebih lama," jelas Lilik.

Ia menganalisis bahwa anomali harga cabai rawit dipengaruhi oleh faktor pola tanam petani. Upaya mempertahankan tanaman demi mengejar momentum harga tinggi di hari raya justru berdampak pada penurunan produktivitas lahan.

"Biasanya tanaman cabe rawit sudah dicabut di akhir tahun, tetapi ada petani yang mempertahankannya agar bisa dipanen menjelang Lebaran. Namun dari tanaman yang tidak segera dicabut itu biasanya hasilnya sedikit, sehingga ketika pasokan berkurang harga bisa menjadi lebih tinggi," terangnya.

Selain cabai, BPS mengimbau pemerintah daerah untuk mewaspadai pergerakan harga daging ayam dan sapi akibat lonjakan permintaan musiman.

"Yang juga perlu kita waspadai menjelang Lebaran adalah daging ayam dan daging. Permintaannya pasti meningkat karena masyarakat biasanya mengolah berbagai hidangan saat Lebaran. Saat ini daging sudah mulai merangkak naik, tetapi hari ini masih cenderung stabil," pungkasnya.

Menutup rangkaian kegiatan, tim yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghafur bersama BPS melanjutkan inspeksi ke salah satu pusat perbelanjaan modern di kawasan Kraksaan guna memastikan standardisasi harga di sektor ritel. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ajang yang baru pertama kali dilaksanakan ini menarik perhatian besar dari berbagai pihak. Ratusan peserta dari berbagai daerah turut berpartisipasi, sementara masyarakat antusias memadati area lintasan untuk menyaksikan jalannya kompetisi.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi melalui uji lintasan menggunakan sepeda BMX oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Abdul Ghafur.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut Camat Kraksaan, Puja Kurniawan; Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur, Muhammad Yunus; serta Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abd. Rahman.

Secara simbolis, mereka mencoba lintasan sebagai tanda dimulainya perlombaan malam hari tersebut.

Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abd. Rahman, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para penggemar sepeda BMX untuk menyalurkan minat dan hobi balap secara lebih aman, tertib, dan terarah.

Menurutnya, selama ini banyak pecinta BMX terpaksa menggunakan jalan raya sebagai arena balap akibat belum tersedianya lintasan resmi yang memadai.

"Selama ini mereka tidak memiliki wadah. Karena itu sering muncul balapan liar yang berpotensi membahayakan dan mengganggu lalu lintas. Melalui kegiatan ini kami mencoba merangkul mereka agar menyalurkan hobinya melalui kegiatan yang positif," katanya.

Ia menambahkan bahwa olahraga BMX memiliki banyak peminat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda sekaligus tempat menjaring bibit atlet potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

"Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Polres Probolinggo, Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) serta berbagai elemen masyarakat. Semoga dari ajang ini lahir atlet-atlet BMX yang mampu membawa nama baik Kabupaten Probolinggo," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Probolinggo, Abdul Ghafur, turut mengapresiasi inisiatif GP Ansor Kraksaan dalam mengadakan kegiatan olahraga tersebut.

Menurutnya, ajang ini sangat bermanfaat sebagai sarana penyaluran bakat dan energi positif bagi generasi muda.

"Kami mengingatkan para peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Kepada masyarakat kami minta tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung," tuturnya.

Ketua panitia pelaksana, Urip Mujiono, menjelaskan bahwa lintasan perlombaan memiliki panjang sekitar 100 meter.

Panitia membagi kompetisi ke dalam beberapa kategori usia, mulai dari kelas maksimal 10 tahun, maksimal 13 tahun, maksimal 16 tahun, junior maksimal 19 tahun, hingga kelas senior atau open yang terbuka bagi peserta umum. 

"Pada malam pertama sudah dilaksanakan babak penyisihan untuk beberapa kelas. Malam kedua akan dilanjutkan dengan semifinal dan final kelas youth, kemudian ditutup dengan pertandingan kelas open," ungkapnya.

Perlombaan yang berlokasi di kawasan timur GOR Sasana Krida tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam (7/3/2026).

Malam puncak acara akan menjadi penentuan juara dari setiap kategori sekaligus penutup rangkaian BMX Ramadhan Night Drag Race yang diharapkan dapat menjadi agenda rutin di masa depan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Permintaan lampu hias produksi tangan (handmade) tersebut meningkat signifikan, bahkan pesanan datang dari berbagai negara di luar negeri. Puluhan lampu hias dengan beragam motif dilaporkan telah dipesan oleh pelanggan mancanegara.

Produk kerajinan ini diminati karena memiliki desain unik, terutama motif kaligrafi yang menampilkan nuansa Islami saat lampu dinyalakan. Perajin lampu hias tersebut adalah Erwin Andi Prastika (33).

Ia menjalankan usaha kerajinan lampu PVC di kediamannya di Jalan Serma Abdurahman Gang 9, Kelurahan Wiroborang.

Dalam mengelola usaha tersebut, Erwin dibantu oleh sang adik, Wisnu Wardana. Setiap hari, keduanya memproduksi lampu hias sesuai pesanan pelanggan yang datang silih berganti.

Selain melayani pembeli domestik, Erwin juga rutin menerima pesanan internasional. Sejak awal tahun 2026 hingga memasuki bulan Ramadhan, tercatat sebanyak 86 pesanan lampu hias datang dari luar negeri.

Mayoritas pesanan berasal dari Turki dan sejumlah negara di kawasan Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tak hanya dari wilayah tersebut, lampu hias buatan Erwin juga diminati pelanggan dari negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, hingga Kanada.

Namun, motif yang dipesan oleh pelanggan dari wilayah Barat umumnya berbeda dengan pesanan dari negara-negara Islam.

 “Jadi saya mulai menerima pesanan dari Eropa, Amerika, dan Kanada yang motifnya bukan kaligrafi, tetapi lebih ke gambar atau foto. Ketika lampu dinyalakan, akan muncul foto yang dikirim ke saya untuk dibuat,” kata Erwin Andi Prastika.

Dalam proses produksinya, lampu hias berbahan PVC ini melalui beberapa tahapan yang cukup mendetail. Tahap pertama adalah pemotongan pipa PVC sesuai ukuran dan panjang yang telah ditentukan.

Setelah itu, Erwin membuat pola desain menggunakan kertas. Pola tersebut dapat berupa kaligrafi, gambar tertentu, maupun desain khusus sesuai permintaan pelanggan.

Selanjutnya, pola dipindahkan ke permukaan pipa untuk kemudian diukir secara manual. Menurut Erwin, proses pengukiran menjadi tahap paling menantang karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi, terutama saat mengerjakan motif kaligrafi yang rumit.

Tingkat kerumitan ukiran tersebut turut memengaruhi harga jual produk. Semakin kompleks motif yang dipesan, maka waktu pengerjaan akan semakin lama.

Selain itu, ukuran lampu juga menjadi faktor penentu harga. Untuk harga lampu hias berbahan PVC ini, Erwin mematok mulai dari Rp70 ribu hingga jutaan rupiah. Harga tersebut menyesuaikan tingkat kesulitan desain serta dimensi lampu yang dipesan oleh pelanggan.

Agar tampilan lampu semakin menarik, tahap berikutnya adalah proses pengecatan. Pemilihan warna cat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Namun, khusus untuk motif kaligrafi, warna yang paling sering digunakan adalah emas dan perak agar terlihat lebih elegan saat lampu menyala.

Meski melayani pesanan mancanegara, Erwin mengaku permintaan dari dalam negeri juga cukup tinggi, terutama selama bulan Ramadhan.

“Alhamdulillah, selain menyelesaikan pesanan dari luar negeri, pesanan dari dalam negeri juga cukup banyak. Jadi setiap hari saya terus memproduksi lampu hias ini,” pungkasnya. (*) Editor: Syaiful Aries

Guna mengantisipasi serta memfasilitasi berbagai persoalan terkait pembayaran THR, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Probolinggo membuka posko layanan THR bagi para pekerja.

Posko THR tersebut mulai beroperasi sejak 2 Maret hingga H+7 setelah Idulfitri. Layanan ini berlokasi di Kantor Disperinaker Kota Probolinggo, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran.

Melalui posko ini, para pekerja dapat menyampaikan pertanyaan, melakukan konsultasi, maupun melaporkan pengaduan apabila terdapat permasalahan terkait hak THR.

Kepala Disperinaker Kota Probolinggo, Retno Fajar Winarti, menjelaskan bahwa pembukaan posko tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pemenuhan hak pekerja.

Posko ini juga menjadi sarana bagi pekerja yang membutuhkan informasi serta pendampingan terkait aturan pemberian THR.

“Kami melayani konsultasi baik melalui offline ataupun online, namun jika nantinya ada aduan dari pekerja atau karyawan terkait THR, akan kita teruskan ke pengawas provinsi karena merupakan sebuah pelanggaran,” ujarnya.

Retno menegaskan bahwa pemberian THR keagamaan adalah kewajiban perusahaan kepada pekerja.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Sesuai aturan, pekerja dengan masa kerja minimal 12 bulan berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu bulan namun kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan secara proporsional. Perhitungannya dilakukan dengan membagi masa kerja dengan 12 bulan, kemudian dikalikan dengan satu bulan gaji.

Selain membuka posko, Disperinaker Kota Probolinggo juga melakukan langkah preventif dengan mengirimkan surat edaran kepada ratusan perusahaan di wilayah tersebut.

Langkah ini bertujuan mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu.

 “Disperinaker sendiri telah mengedarkan surat ke 284 perusahaan di Kota Probolinggo termasuk monitoring dan evaluasi ke perusahaan apakah THR-nya sudah diberikan atau belum. Sejatinya THR ini diberikan maksimal H-7 Idulfitri,” jelas Retno.

Retno menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau pengaduan dari pekerja terkait masalah THR. Bahkan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Disperinaker Kota Probolinggo mencatat tidak ada aduan serupa dari para pekerja di wilayah tersebut.

Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau perusahaan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pembayaran THR tidak diperbolehkan dilakukan secara dicicil. Jika perusahaan terbukti melanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan.

“THR yang diberikan ke pekerja/buruh ini tidak boleh dicicil. Jika tidak dibayarkan, maka perusahaan akan mendapat denda 5 persen dari besaran THR itu sendiri, dan diberikan kepada pekerja,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa itu terjadi setelah truk gandeng tertabrak KA Blambangan Ekspres yang sedang melintas di jalur rel kawasan Leces. Akibat tabrakan tersebut, lokomotif kereta mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir.

Manager Hukum dan Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 9 Jember, Cahyo Widiantoro menjelaskan bahwa setelah kecelakaan terjadi, pihak KAI segera melakukan penanganan terhadap rangkaian kereta yang terdampak.

Menurutnya, kerusakan pada lokomotif membuat perjalanan KA Blambangan Ekspres harus dihentikan sementara. Rangkaian kereta beserta lokomotif yang mengalami kerusakan kemudian ditarik mundur menuju Stasiun Probolinggo menggunakan lokomotif penolong untuk proses penanganan lebih lanjut.

“Setelah kejadian tersebut, lokomotif KA Blambangan Ekspres tidak dapat melanjutkan perjalanan karena mengalami kerusakan. Oleh karena itu rangkaian kereta ditarik kembali menuju Stasiun Probolinggo menggunakan lokomotif penolong,” ujar Cahyo.

Setibanya di Stasiun Probolinggo, para penumpang KA Blambangan Ekspres kemudian dipindahkan ke kereta lain yakni KA Wijaya Kusuma agar tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju stasiun tujuan masing-masing hingga stasiun akhir di Ketapang.

Selain KA Blambangan Ekspres, sejumlah perjalanan kereta api lainnya juga mengalami keterlambatan sebagai dampak dari insiden tersebut. Beberapa kereta yang terdampak di antaranya KA Wijaya Kusuma dengan relasi Stasiun Cilacap menuju Stasiun Ketapang Banyuwangi.

Tidak hanya itu, keterlambatan juga terjadi pada KA Mutiara Timur dengan rute perjalanan dari Stasiun Ketapang menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta lain yang ikut terdampak yakni KA Ijen Ekspres dengan relasi Stasiun Malang Kota Lama menuju Stasiun Ketapang Banyuwangi.

"Setelah dilakukan penanganan oleh petugaa dilapangan, operasiona KA sudah kembali berjalan normal, untuk KA Blambangan Ekspres Relasi Ketapang - Pasar Senen yang sebelumnya mengalami keterlambatan, dapat diberangkatkan tepat pukul 15.45 WIB," ujar Cahyo.

Cahyo menambahkan, untuk tetap menjaga kesipan operasional di wilayah Daop 9 Jember, KAI juga mendapat dukungan tambahan sarana lokomotif dari Balai Yasa Yogyakarta sebagai pengganti lokomotif yang rusak.

"Kami akan tetap berkomitmen menangani setiap gangguan operasional dengan cepat dan terkoordinasi agar layanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, sebuah truk gandeng bermuatan tepung batu dengan nomor polisi P 8793 UG melaju dari arah timur menuju barat. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Ali Rudi Amir (30) dengan kernetnya Agus Prasetyo. Keduanya diketahui merupakan warga Kabupaten Jember.

Ketika tiba di perlintasan kereta api JPL 13 yang berada di wilayah Desa Jorongan, truk tersebut mencoba melintas. Namun secara tiba-tiba, dari arah utara datang kereta api Blambangan Ekspres yang melayani rute Stasiun Pasar Senen, Jakarta menuju Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Karena jarak yang sudah sangat dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari.

Benturan keras terjadi pada bagian gandengan truk. Akibatnya, gandengan kendaraan tersebut terpental ke arah selatan rel, sementara bagian lokomotif kereta api mengalami kerusakan cukup parah pada kabin depan. Kereta api akhirnya berhenti beberapa meter dari titik tabrakan.

Kernet truk, Agus Prasetyo, mengaku tidak melihat tanda-tanda peringatan ketika kendaraan mereka melintas di perlintasan tersebut. Ia mengatakan tidak mendengar sirine ataupun tanda lainnya yang biasanya menandakan kereta akan melintas.

“Jadi saat saya melintas di perlintasan, tidak ada bunyi sirine menandakan kereta lewat. Saat bagian kepala truk sudah melewati rel, tiba-tiba dari arah utara muncul kereta api dan langsung menabrak gandengan truk yang saya naiki,” ujar Agus.

Benturan tersebut menyebabkan kabin lokomotif mengalami kerusakan hingga menjepit masinis dan asisten masinis yang berada di dalamnya. Proses evakuasi pun sempat berlangsung cukup dramatis karena kondisi kabin yang ringsek.

“Yang jelas saat kejadian saya berjalan iring-iringan dengan truk didepan saya yang pengemudinya teman saya,” tambahnya.

Petugas dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama anggota kepolisian dan warga sekitar kemudian melakukan upaya evakuasi. Setelah beberapa waktu, kedua korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kabin lokomotif dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Setelah kejadian, Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui secara pasti kronologi kecelakaan tersebut.

Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Syafiq Jundhira, menjelaskan bahwa berdasarkan dugaan awal, kecelakaan terjadi ketika truk gandeng melintas dari arah timur ke barat di perlintasan kereta api. Pada saat bersamaan, kereta api datang dari arah utara sehingga tabrakan tidak dapat dihindari.

“Untuk dugaan sementara kecelakaan ini karena pintu perlintasan tidak tertutup. Meski tidak ada korban jiwa, masinis dan asisten mengalami luka. Untuk memastikan penyebab pastinya, kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya. (*)

Editor: Danu

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menjaga ketertiban umum serta menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

Operasi penertiban dilaksanakan pada malam hari dengan menyasar sejumlah warung dan tempat usaha yang diduga menyediakan minuman beralkohol. Langkah ini juga merupakan respons atas laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya dugaan peredaran miras di wilayah tersebut.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan penertiban kedua yang dilakukan di Kecamatan Dringu dalam satu pekan terakhir. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas laporan dari masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

“Kami melaksanakan penindakan sekaligus pembinaan kepada pelaku usaha yang diduga menjual miras di Kecamatan Dringu. Ini sudah yang kedua kali dalam minggu ini dengan melakukan kegiatan serupa di wilayah tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

“Kami melaksanakan kewajiban kami dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penindakan ini juga menindaklanjuti laporan masyarakat dan tokoh agama yang meminta adanya penegakan aturan terhadap peredaran miras,” jelasnya.

Taufik menambahkan, keberadaan minuman keras sering kali menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai tindakan yang berdampak negatif serta berpotensi menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.

“Kita sadari bersama bahwa miras ini sering menjadi pemicu gangguan ketentraman masyarakat. Dampaknya bisa menimbulkan berbagai tindakan negatif yang pada akhirnya mengganggu kondusivitas wilayah,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Satpol PP Kabupaten Probolinggo secara rutin menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) di berbagai kecamatan. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah serta hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD yang mendorong pengawasan lebih ketat terhadap peredaran miras.

“Kami memang terus melaksanakan operasi pekat di beberapa kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Ini juga menindaklanjuti arahan pimpinan dan hasil RDP dengan DPRD agar peredaran miras dapat ditekan,” ungkapnya.

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penertiban terhadap tempat usaha yang diduga menjual minuman keras. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti serta memberikan teguran kepada pemilik usaha.

“Kami juga mengamankan barang bukti, memberikan teguran lisan maupun tertulis serta melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha,” lanjutnya.

Tidak hanya melakukan penindakan, Satpol PP juga mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan daerah yang mengatur peredaran minuman keras serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan sosialisasi sebagai upaya pencegahan. Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pedagang mengenai perda tentang miras serta dampak-dampaknya,” tegasnya.

Taufik berharap masyarakat dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam mencegah dan mengawasi peredaran minuman keras di lingkungan masing-masing.

“Kami sangat berharap masyarakat ikut berperan serta dalam upaya penanganan peredaran miras ini, mulai dari lingkungan keluarga, RT, RW, pemerintah desa, kecamatan hingga seluruh stakeholder,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu lokasi yang mendapatkan pembinaan adalah Satkamling Al-Hamid yang berada di RT 1 RW 2, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota, Rico Yumasri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menekankan bahwa peran masyarakat melalui kegiatan satkamling sangat penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban lingkungan, terlebih selama bulan suci Ramadan yang biasanya diiringi dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam hari.

“Peran masyarakat melalui Satkamling ini sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan, khususnya selama bulan Ramadhan. Karena itu kami memberikan pembinaan sekaligus arahan agar kegiatan ronda malam dapat berjalan lebih optimal,” ujar AKBP Rico Yumasri.

Selain memberikan pembinaan, pihak kepolisian juga menyerahkan sejumlah senter kepada para petugas Satkamling di wilayah tersebut. Bantuan peralatan ini diharapkan dapat membantu warga ketika melakukan patroli malam, terutama untuk memantau kondisi lingkungan yang minim penerangan.

Menurut Kapolres, keberadaan Satkamling merupakan wujud nyata partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Ia menilai, sinergi antara warga dan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

“Kegiatan Satkamling ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Dengan kolaborasi antara warga dan kepolisian, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua sekaligus petugas Satkamling Al-Hamid, Ustadz Moch Ainul Rofik, menyampaikan apresiasinya kepada pihak kepolisian atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para petugas ronda malam di lingkungannya.

Ia mengaku pembinaan serta bantuan peralatan seperti senter sangat membantu para petugas Satkamling dalam menjalankan tugas menjaga keamanan lingkungan, terutama saat melakukan patroli di malam hari.

“Dengan adanya dukungan ini kami sangat berterima kasih. Semoga ke depan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar RW 2 Kelurahan Jrebeng Lor tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Aktivasi kembali kegiatan satkamling atau pos kamling di berbagai wilayah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang disampaikan pada Oktober 2025 lalu. Instruksi tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan lingkungan berbasis masyarakat, meningkatkan solidaritas antarwarga, serta mencegah potensi tindak kriminal di lingkungan permukiman.

Melalui penguatan peran satkamling, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif menjaga keamanan lingkungannya secara mandiri, sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama bulan Ramadan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo, dr. Intan Sudarmadi, memaparkan bahwa perkembangan kasus DBD di kota tersebut masih perlu diwaspadai meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Ia berharap pada tahun ini tidak ada lagi korban meninggal akibat penyakit tersebut.

“Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 490 kasus DBD dengan enam kematian. Kemudian pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 326 kasus dengan empat kematian. Kasus tertinggi pada tahun 2025 dilaporkan dari Kecamatan Kanigaran, yaitu 103 kasus dengan dua korban meninggal dunia,” jelas dr. Intan.

Memasuki tahun 2026, hingga bulan Maret sudah tercatat 39 kasus DBD di Kota Probolinggo. Selain itu, angka bebas jentik (ABJ) di wilayah tersebut pada tahun 2025 rata-rata hanya mencapai 78,8 persen, masih di bawah target ideal yang seharusnya minimal 90 persen.

“Untuk tahun 2026 ini sampai bulan Maret sudah ada 39 kasus. Sementara angka bebas jentik di tahun 2025 rata-rata sebesar 78,8 persen, padahal target minimal adalah 90 persen. Artinya kondisi ini masih berpotensi memicu munculnya kasus DBD di Kota Probolinggo,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya DBD semakin meningkat. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) serta inovasi lavenderisasi dapat semakin diperkuat.

“Tujuannya adalah memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan PSN 3M + Lavenderisasi serta membangun komitmen bersama untuk menanam bunga lavender secara serentak sebagai salah satu upaya pencegahan DBD,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa pengendalian nyamuk penyebab DBD sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan maupun kematian di masyarakat. Ia menyoroti bahwa penyakit ini kerap menyerang kelompok usia muda, terutama anak-anak.

“Khususnya anak-anak kita, karena kasus DBD ini lebih banyak menyerang usia muda bahkan anak-anak. Tadi juga disampaikan bahwa rata-rata terdapat sekitar 50 hingga 100 kasus setiap tahun di masing-masing kecamatan, dan yang tertinggi memang di Kecamatan Kanigaran,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kasus DBD seharusnya dianggap sebagai kejadian serius yang memerlukan respons cepat dari semua pihak.

“Satu kasus demam berdarah saja seharusnya sudah menjadi kejadian luar biasa. Artinya ketika ada kasus, semua pihak harus segera bergerak cepat, mulai dari jumantik, RT, RW, lurah hingga camat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan program penanaman bunga lavender secara massal. Tanaman ini dikenal memiliki aroma khas yang diyakini dapat membantu mengusir nyamuk. Selain berfungsi sebagai tanaman pengusir serangga, lavender juga memiliki nilai ekonomi karena dapat diolah menjadi minyak herbal maupun bahan produk kecantikan.

“Lavender ini memiliki banyak manfaat. Selain membantu mengusir nyamuk, juga bisa diolah menjadi minyak herbal, lotion, sabun hingga produk kosmetik lainnya. Karena itu saya berharap PKK dapat menggerakkan masyarakat untuk menanamnya secara massal,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sirine yang dibangun pada tahun 1824 pada masa kolonial tersebut menjadi salah satu saksi perjalanan sejarah kota. Meski usianya telah mencapai dua abad, kondisinya masih terjaga dengan baik. Keberadaannya tidak sekadar menjadi benda antik, tetapi juga simbol tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat.

Pada bulan Ramadan, azan memang menjadi acuan utama umat Muslim untuk berbuka puasa. Namun, suara sirine terompet ini telah lama melekat sebagai penanda tambahan bagi warga Kota Probolinggo untuk mengakhiri puasa setelah hampir 13 jam menahan lapar dan dahaga. Dentumannya yang khas menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus memperkuat identitas lokal.

Teknisi sirine terompet, Al Amin, menjelaskan bahwa setiap Ramadan, ia bersama petugas lainnya rutin membunyikan sirine tersebut tepat saat waktu berbuka tiba.

“Setiap tahun kami sebagai petugas yang bertanggung jawab atas sirine terompet ini membunyikannya bersamaan dengan waktu berbuka puasa. Durasi bunyinya sekitar satu menit,” ujarnya.

Al Amin yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menuturkan, di luar bulan Ramadan sirine ini tetap dioperasikan secara rutin. Setiap hari, tepat pukul 10.00 WIB, sirine dibunyikan untuk memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi tersebut telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari rutinitas resmi pemerintah daerah.

Memasuki bulan Ramadan, frekuensi pembunyian sirine bertambah menjadi dua kali sehari. Selain pukul 10.00 WIB, sirine juga dibunyikan saat waktu berbuka puasa. Dengan demikian, fungsi historis dan fungsi sosialnya berjalan beriringan.

Untuk memastikan sirine tetap berfungsi optimal, perawatan dilakukan secara berkala, terutama menjelang Ramadan. Al Amin menyebutkan, pemeriksaan meliputi instalasi listrik, kapasitas daya, hingga komponen yang berada di bagian atas sirine.

“Perawatan rutin meliputi pengecekan instalasi listrik, daya listrik, serta komponen sirine terompet yang berada di bagian atas,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam perawatan adalah ketersediaan suku cadang. Sebagai peninggalan era kolonial, beberapa komponen sudah sulit ditemukan di pasaran. Karena itu, sejumlah bagian harus dimodifikasi atau dibuat ulang melalui proses pembubutan, termasuk komponen gear agar mekanisme tetap berjalan normal.

Menurut keterangan warga, sirine yang mampu berputar hingga 360 derajat tersebut memiliki jangkauan suara cukup luas.

“Menurut keterangan warga, sirine terompet yang dapat berputar 360 derajat ini bisa terdengar hingga radius sekitar satu kilometer,” pungkasnya.

Keberadaan sirine ini pun terus menjadi pengikat memori kolektif sekaligus warisan sejarah yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebuah kotak baca sederhana berdiri di salah satu sudut taman, menawarkan alternatif kegiatan positif bagi pengunjung, khususnya anak-anak dan pelajar, untuk membaca buku di tengah ruang terbuka hijau.

Kotak baca tersebut merupakan inisiatif mandiri dari Wulandari (39), warga Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kanigaran. Fasilitas berukuran sekitar 30 x 30 sentimeter ini menampung 29 buku dengan koleksi beragam, mulai dari buku cerita bergambar hingga novel ringan yang menyasar pembaca usia sekolah.

“Ide awal pembuatan kotak buku literasi ini terinspirasi dari kebiasaan orang luar negeri yang menaruh buku di kotak depan rumahnya. Dari situlah saya kemudian mencobanya di Taman Maramis,” ujar Wulandari.

Gagasan tersebut muncul dari keinginan untuk menumbuhkan budaya literasi di ruang publik. 

Wulandari berharap pengunjung taman tidak hanya datang untuk bersantai atau berolahraga, tetapi juga dapat memanfaatkan waktu dengan membaca koleksi buku yang tersedia secara gratis.

Tujuan utama penyediaan kotak baca ini adalah memberikan pilihan aktivitas bermanfaat bagi masyarakat. 

Dengan adanya fasilitas ini, anak-anak dapat menikmati bacaan dalam suasana yang lebih santai tanpa harus berkunjung ke perpustakaan formal.

Sebelum merealisasikan inisiatif tersebut, Wulandari telah mengurus perizinan kepada Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Koordinasi dilakukan terkait titik penempatan agar tidak mengganggu estetika taman. Pihak DLH pun turut memberikan dukungan dalam proses pemasangan dan pengawasan di lapangan.

Wulandari menjelaskan terdapat perbedaan sumber pendanaan antara kotak baca di Taman Maramis dengan yang sebelumnya ia dirikan di Taman Semeru. 

Jika di Taman Semeru pembiayaan sepenuhnya menggunakan dana pribadi, untuk fasilitas di Taman Maramis dikelola melalui skema kreatif.

“Berbeda dengan kotak baca di Taman Semeru yang menggunakan dana pribadi, untuk kotak baca di Taman Maramis mulai dari pembuatan kotak hingga pembelian buku berasal dari keuntungan penjualan kaos yang saya jual melalui media sosial,” jelasnya.

Kendati demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah risiko kehilangan koleksi buku. Wulandari mengungkapkan bahwa selama satu tahun beroperasi, kotak baca di Taman Semeru telah kehilangan sebanyak 66 buku. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi keberlangsungan program literasi tersebut.

“Harapan kami, buku-buku yang saya letakkan tidak dicuri lagi. Karena jika ini terus terjadi, maka stok buku yang saya punya tidak bisa mengisi kembali kotak baca, khususnya yang ada di Taman Semeru,” imbuh Wulandari.

Melalui gerakan ini, ia berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik semakin meningkat. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar kotak baca di taman kota tetap berfungsi sebagai ruang literasi terbuka yang berkelanjutan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Mengingat fungsinya sebagai tempat ibadah sekaligus representasi wajah kota, Pemerintah Kota Probolinggo merencanakan renovasi besar pada bagian eksterior agar masjid tampil lebih ikonik.

Rencana pembaruan tampilan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam pertemuan bersama Badan Pengelola Masjid Agung Raudlatul Jannah (BPM ARJ), sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tim teknis perencana. 

Forum tersebut memaparkan konsep pengembangan untuk memperkuat citra masjid sebagai landmark religius sekaligus destinasi wisata kota.

Dr. Aminuddin menjelaskan bahwa renovasi akan mengusung konsep Masjid Emas dengan arsitektur yang megah dan elegan. Dominasi warna emas pada elemen estetika dirancang untuk memberikan kesan agung di pusat kota. 

"Ke depan, tampilan masjid akan didominasi warna emas dan terintegrasi dengan kawasan alun-alun menjadi plaza semi terbuka yang representatif," ujarnya.

Menurutnya, integrasi tersebut bertujuan menciptakan ruang publik yang lebih inklusif. Area kosong di antara dua menara masjid bahkan diusulkan untuk difungsikan sebagai klinik kecil bagi jemaah, sehingga masjid dapat memberikan layanan sosial tambahan.

Penataan kawasan ini juga mencakup penyelarasan sistem parkir dengan lingkungan sekitar. Akses dari Stasiun Probolinggo hingga area alun-alun akan dirancang secara terpadu guna menunjang konsep wisata religi terintegrasi.

Lebih lanjut, dr. Aminuddin menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat identitas daerah. 

"Saya berharap renovasi ini menjadi simbol kebersamaan dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Kota Probolinggo," imbuhnya.

Ketua BPM ARJ Kota Probolinggo, KH Abdul Azis RM, menyambut positif rencana tersebut. 

Ia mengapresiasi desain eksterior yang telah menyerap berbagai aspirasi dari pengurus masjid. 

"Alhamdulillah, desain ini sudah menampung beragam masukan, mulai dari usulan tanpa pagar hingga pembesaran tulisan Raudlatul Jannah, dan semuanya kami akomodasi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, memaparkan bahwa estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penataan eksterior mencapai sekitar Rp2,8 miliar. 

Angka tersebut berpotensi mengalami penyesuaian antara 10 hingga 20 persen pada tahap perencanaan detail, mengikuti Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) tahun berjalan.

Ia menekankan pentingnya kajian teknis menyeluruh sebelum pengerjaan dimulai, meliputi penguatan struktur, pemeriksaan instalasi listrik, serta evaluasi kondisi atap. 

Dengan persiapan yang matang, proyek ini diharapkan menghasilkan bangunan yang aman, kokoh, dan memiliki nilai estetika tinggi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan dan P2KB Kota Probolinggo, drg. Asri Wahyuningsih, mengungkapkan bahwa tren kasus campak di daerahnya sejak tahun lalu tergolong cukup tinggi dan perlu diwaspadai bersama.

“Untuk tahun 2025 kemarin terdapat 22 kasus, sedangkan untuk tahun 2026 ini terdapat suspek 17 orang, namun masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” katanya.

Ia menjelaskan, suspek campak merupakan pasien yang menunjukkan gejala klinis mengarah pada infeksi virus campak, meski kepastian diagnosis tetap harus melalui uji laboratorium. Hingga kini, 17 orang yang masuk kategori suspek masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan apakah positif campak atau tidak.

Menurut drg. Asri, gejala campak umumnya diawali dengan demam tinggi yang disertai batuk kering atau pilek, nyeri tenggorokan, serta mata merah. Kondisi tersebut kerap membuat penderita merasa lemas dan tidak nyaman dalam beraktivitas.

Selain itu, tanda khas campak adalah munculnya bercak merah yang terasa gatal. Ruam biasanya bermula dari area belakang telinga, lalu menyebar ke wajah, sebelum akhirnya menjalar ke seluruh tubuh. Penyebaran ruam ini menjadi indikator penting dalam identifikasi awal kasus di fasilitas layanan kesehatan.

“Untuk penularan campak sendiri bisa melalui droplet atau percikan air liur, bersin hingga batuk,” ujarnya.

Penularan yang sangat mudah melalui udara membuat penyakit ini cepat menyebar, terutama di lingkungan padat penduduk atau pada kelompok dengan cakupan imunisasi yang belum optimal. Karena itu, kewaspadaan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan lonjakan kasus.

Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan dan P2KB Kota Probolinggo terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat.

Melalui unit pencegahan penyakit, pihaknya aktif memberikan penyuluhan tentang bahaya campak serta pentingnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Edukasi tersebut menyasar sekolah, posyandu, hingga lingkungan permukiman warga.

“Selain itu, bagi yang bergejala campak untuk segera melakukan pemeriksaan baik di puskesmas ataupun rumah sakit, dan selalu gunakan alat pelindung diri seperti masker, disamping kami tetap melakukan imunisasi campak pada balita," imbuhnya.

Masyarakat juga diimbau tidak menyepelekan gejala awal serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna memutus rantai penularan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, diharapkan kasus campak di Kota Probolinggo dapat ditekan dan tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam forum tersebut, dewan menekankan pentingnya percepatan proses lelang sejak awal tahun agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir periode anggaran.

RDP yang berlangsung pada pagi hari itu menghadirkan perwakilan Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Probolinggo.

Pertemuan tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap program berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan.

Kepala Dinas PUPR-PKP, Setyo Rini Sayekti, memaparkan sejumlah proyek strategis yang akan digarap Pemkot pada 2026. Dari sektor Cipta Karya, di antaranya pembangunan Gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu anggaran sebesar Rp2,895 miliar.

Selain itu, terdapat rehabilitasi lanjutan rumah dinas Wakil Wali Kota senilai Rp1,417 miliar, perbaikan pujasera Alun-Alun dengan alokasi Rp1,860 miliar, serta pengurukan lahan Sekolah Rakyat Kota Probolinggo sebesar Rp2,610 miliar.

Untuk bidang Bina Marga, rencana pekerjaan meliputi pelebaran dua ruas jalan utama, yakni Jalan Kerinci dengan anggaran Rp2,287 miliar dan Jalan Citarum sebesar Rp1,646 miliar.

Tak hanya itu, proyek pembangunan sistem drainase perkotaan di Jalan Cokroaminoto juga menjadi prioritas, termasuk pengawasannya, dengan pagu masing-masing Rp4,850 miliar dan Rp300 juta.

“Selain itu, ada pembangunan sistem drainase perkotaan di Jalan Cokroaminoto termasuk pengawasannya, dengan pagu masing-masing Rp4,850 miliar dan Rp300 juta,” jelas Setyo Rini.

Ia menerangkan, rehabilitasi pujasera Alun-Alun akan difokuskan pada penguatan struktur bangunan. Sementara untuk desain serta konsep penataan kawasan, nantinya menjadi tanggung jawab pihak penyewa agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional.

Mengenai proyek drainase di Jalan Cokroaminoto, studi kelayakan telah dilaksanakan dan ditargetkan rampung pada Maret. Setelah itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dijadwalkan selesai pada April 2026. Proyek direncanakan mulai ditenderkan pada Mei, dikerjakan pada Juni, dan ditargetkan tuntas Oktober 2026.

Selama proses studi kelayakan, pihak dinas juga akan mengundang tokoh masyarakat setempat untuk sosialisasi. Selain membahas teknis pekerjaan, forum tersebut juga akan mengkaji dampak ekonomi dan sosial bagi pelaku usaha di kawasan itu.

“Pengerjaan pematusan dilakukan di sisi barat jalan. Proyek ini nantinya tidak sepenuhnya dijadikan pedestrian, tetapi juga dapat difungsikan sebagai pusat kuliner pada jam-jam tertentu,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III, Muklas Kurniawan, menegaskan pentingnya peluncuran proyek sejak awal tahun.

“Pihak ketiga juga harus berkomitmen dalam pengerjaannya agar tidak terjadi putus kontrak. Kami juga menyarankan kepada Bagian Barang dan Jasa agar melakukan verifikasi langsung ke kantor peserta maupun pemenang tender, terutama jika berasal dari luar Probolinggo,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta memfasilitasi mobilisasi penumpang dari Probolinggo menuju Surabaya maupun sebaliknya.

Acara peresmian dilaksanakan pada Minggu malam (1/3/2026) di Stasiun Probolinggo. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, jajaran kepala OPD Pemerintah Kota Probolinggo, perwakilan KAI Commuter, serta pejabat Daop 8 Surabaya dan Daop 9 Jember.

Dalam sambutannya, Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah merealisasikan perpanjangan rute ini. Ia memproyeksikan layanan ini akan menarik minat sekitar 400 penumpang per hari.

"Dengan estimasi jumlah tersebut, sekitar dua hingga tiga gerbong kereta sudah terisi penumpang yang memiliki tujuan beragam, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berlibur," ujarnya.

Wali Kota menilai perpanjangan rute ini akan memberikan dampak ekonomi berganda (multiplier effect), khususnya pada sektor pariwisata dan pengembangan UMKM di Kota Probolinggo. 

Dengan tarif tiket yang ekonomis sebesar Rp8.000, transportasi ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi warga yang kerap bepergian ke Surabaya.

"Harapan saya, dengan prediksi okupansi yang terus meningkat, ke depan akan ada penambahan perjalanan kereta untuk memfasilitasi penumpang, baik dari Probolinggo ke Surabaya maupun sebaliknya," imbuhnya.

Prosesi peresmian ditandai dengan pemberangkatan kereta tujuan Surabaya oleh Wali Kota. 

Setelah itu, Aminuddin bersama jajaran OPD turut melakukan peninjauan dengan menaiki kereta hingga Stasiun Pasuruan. Pada hari pertama operasional, tercatat sebanyak 413 penumpang berangkat dari Stasiun Probolinggo.

Berdasarkan jadwal, keberangkatan dari Stasiun Probolinggo tersedia pada pukul 04.10 WIB dan 21.22 WIB. Sementara untuk jadwal kedatangan dari Surabaya ke Probolinggo tersedia pada pukul 03.45 WIB dan 20.57 WIB.

Direktur Operasional dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia, Heri Siswanto, menjelaskan bahwa perpanjangan rute ini merupakan tindak lanjut dari izin operasi yang diterbitkan Dirjen Perkeretaapian pada Jumat (27/2/2026).

"Dengan izin tersebut, menandai perjalanan Kereta Commuter Line Supas hingga ke Kota Probolinggo. Per tanggal 1 Maret 2026, kami siap melayani penumpang dari Surabaya ke Probolinggo maupun sebaliknya," kata Heri.

Heri juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang berkomitmen mendorong peningkatan kunjungan wisatawan melalui penyediaan transportasi massal.

"Nantinya perpanjangan rute ini dilayani empat perjalanan KA, yakni dua perjalanan dari Surabaya pada pagi dan sore hari, serta dua perjalanan dari Probolinggo pada pagi dan malam hari. Di dalam kereta juga terdapat petugas yang siap melayani penumpang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa ini pertama kali terlihat oleh warga yang melintas di Jembatan Randumerak, yang melihat tubuh seorang anak terbawa arus sungai. Informasi tersebut segera menyebar dan memicu aksi pencarian bersama warga sekitar.

Kira-kira 15 menit kemudian, pada pukul 14.15 WIB, korban bernama Aurora Nafisa Firdausi (9 tahun), warga Dusun Morong, Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, ditemukan tak bernyawa di bagian sungai yang mengarah ke Desa Randutatah. Jenazahnya selanjutnya dibawa ke Puskesmas Jabungsisir untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, korban lain yang bernama Aura Firza Farzana (10 tahun) dari Dusun Kalianyar 3, Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, masih belum ditemukan. Petugas Polsek Paiton bekerja sama dengan warga serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai.

Ketua RW 3 Dusun Kalianyar 3, Fauzi, mengungkapkan bahwa kedua korban sebelumnya bersama tiga teman mereka telah mandi di sungai tersebut sekira pukul 11.00 WIB. Kira-kira satu jam kemudian, dua anak lain yaitu Dafa (5 tahun) dan Erik (6 tahun) pulang ke rumah dan memberitahu orang tua bahwa Aurora dan Aura terseret arus sungai.

"Orang tua baru mengetahui kejadian setelah anak-anak yang lain pulang dan menyampaikannya," ujar Fauzi.

Petugas menduga, arus sungai yang cukup deras pada siang hari menjadi penyebab utama kedua korban tak mampu menyelamatkan diri. Hingga berita ini ditayangkan, proses pencarian untuk menemukan Aura Firza Farzana masih terus berlangsung.

Camat Paiton, Abdul Bari menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD untuk memperluas area pencarian. Ia juga mengimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat mereka beraktivitas di sekitar aliran sungai. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komoditas yang paling terdampak adalah cabai rawit, yang harganya kini meroket di kisaran Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogram.

Kenaikan drastis ini menjadi beban tambahan bagi konsumen maupun pedagang di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan puasa.

Berdasarkan pengamatan di Pasar Baru, tren kenaikan ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak empat hari sebelum Ramadan.

Harga yang awalnya merangkak di angka Rp80.000 terus melambung hingga menyentuh titik tertinggi saat ini. Kondisi ini telah berlangsung stabil di level harga tinggi selama sepekan terakhir tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Afan Nurahmad, seorang pedagang asal Kebonsari Kulon, mengungkapkan, kelangkaan stok menjadi penyebab utama di balik mahalnya harga "si pedas" ini.

Faktor cuaca, khususnya intensitas hujan yang sangat tinggi, membuat banyak lahan pertanian cabai di Probolinggo hingga Surabaya mengalami gagal panen atau penurunan kualitas produksi secara massal.

“Jadi harga cabai rawit yang melambung tinggi ini bertahan sampai saat ini, dan terhitung sudah seminggu harga ini tidak berubah,” ujar Afan Nurahmad saat memberikan keterangan pada Sabtu (21/2/2026).

Ia juga menambahkan, Untuk harga cabai rawit ini masih belum tahu apakah akan turun atau malah naik, mengingat saat ini stoknya masih sedikit.

Dampak dari tingginya harga ini sangat dirasakan pada pola belanja masyarakat. Suliana, pedagang di Jalan Mastrip, menyebutkan bahwa konsumen kini cenderung membeli dalam jumlah yang sangat terbatas, seperti hanya beberapa ons saja. Hal ini memaksa para pedagang untuk mengurangi jumlah kulakan agar tidak merugi jika barang tidak habis terjual.

“Karena musim hujan ini harga cabai rawit naik, dan pengaruhnya juga bagi pembeli yang hanya membeli seperempat kilo atau beberapa ons saja,” ungkap Suliana.

Tak hanya cabai rawit, beberapa bumbu dapur lainnya juga kompak mengalami kenaikan harga. Cabai besar naik menjadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000. Bawang merah mengalami lonjakan dari Rp30.000 ke angka Rp40.000 per kilogram, disusul bawang putih yang kini dibanderol Rp35.000 per kilogram.

Rentetan kenaikan harga ini diharapkan dapat segera diantisipasi oleh pihak terkait agar stabilitas pangan selama Ramadhan tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasat Samapta AKP Didik Siswanto mengatakan, pembubaran balap liar tersebut berawal dari laporan warga melalui hotline 110.

Warga masyarakat merasa resah karena aksi selompok pemuda itu selain menyebabkan kebisingan juga membahayakan warga pengguna jalan.

"Ada laporan dari masyarakat melalui hotline 110, lalu kami segera menindaklanjuti," kata AKP Didik.

AKP Didik Siswanto menegaskan bahwa balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal serta keresahan di tengah masyarakat.

AKP Didik menyebut aksi balapan liar bukan hanya soal pelanggaran aturan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa. 

"Jalan raya bukan tempat untuk ajang adu kecepatan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 21 unit sepeda motor, baik yang menggunakan nomor Polisi maupun yang tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diamankan di Mapolres Probolinggo, Polda Jatim.

Beberapa kendaraan juga diketahui tidak sesuai standar teknis dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat - surat kendaraan (STNK).

Tak hanya motor, seluruh pelaku dan penonton dibawa ke Mapolres Probolinggo Polda Jatim untuk dilakukan pendataan serta pembinaan. 

Orang tua masing-masing turut dipanggil guna diberikan pemahaman agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya.

“Kami panggil orang tuanya, kami imbau untuk meningkatkan pengawasan di rumah. Jangan sampai masa depan rusak hanya karena ikut-ikutan balap liar," kata AKP Didik.

Ia menegaskan akan mengambil langkah lebih tegas lagi jika masih ditemukan mengulangi balapan liar. 

"Kami akan tindak lebih tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,jika mendapati mereka mengulangi perbuatannya,” tegas AKP Didik.

Polres Probolinggo Polda Jatim memberi waktu hingga Kamis, 26 Februari 2026, untuk melengkapi surat - surat kendaraan dan mengganti modifikasi dengan standart pabrikan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga saat ini, belum ada korban jiwa, namun puluhan rumah rusak dan jembatan terputus mengakibatkan warga terisolasi.
 
Bencana yang terjadi meliputi banjir genangan, tanah longsor, kebakaran rumah, hingga angin puting beliung. Berikut rincian lokasi terdampak:
 
Kecamatan Sumberasih
 
Banjir genangan terjadi di Desa Lemahkembar, Jangur, dan Sumberbendo. Sebagian air masuk ke dalam rumah warga, namun saat ini sudah surut.
 
Kecamatan Tiris
 
Tanah longsor mengenai warung dan rumah milik Bapak Sigit di Desa Andung Biru
Longsor tebing menutupi sebagian jalan di Desa Ranugedang dan Andung Biru
Kebakaran menimpa tiga rumah di Desa Tegalwatu
Satu rumah tersambar petir di Desa Ranugedang
 
Kecamatan Gading
 
Angin puting beliung di Dusun Bataan, Desa Kertosono menyebabkan lima rumah rusak sedang dan empat rumah rusak ringan.
 
Kecamatan Pakuniran
 
Jembatan penghubung Desa Blimbing dan Kalidandan terputus, membuat 100 Kepala Keluarga terisolasi.
 
Kecamatan Krucil
 
Ada empat titik longsor di ruas jalan Manggisan-Krucil, serta longsor menimpa tembok rumah warga di sekitar SMP 1 Krucil dan Dusun Sawah Kembang.
 
Kecamatan Besuk
 
Sebuah rumah roboh di Desa Sindetlami sekitar pukul 01.00 dini hari.
 
Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, telah berkordinasi dengan relawan dan melakukan asesmen lapangan. 

Tim juga membantu membersihkan rumah terdampak banjir dan mendistribusikan logistik. Unsur yang terlibat antara lain Camat, Danramil, Puskesmas, serta masyarakat dan relawan.
 
"Kami akan terus memantau perkembangan dan melaporkan jika ada update terkait," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pertemuan strategis yang berlangsung di Wisma Utjik, Desa Ngadisari, ini bertujuan untuk menyusun langkah konkret guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas, seperti pencurian barang milik wisatawan, di masa mendatang.

Rakor ini melibatkan jajaran Kepala Desa di kawasan penyangga Bromo, Kapolsek Sukapura, operator jeep, hingga tokoh masyarakat setempat. Fokus utamanya adalah melakukan transformasi sistem keamanan agar destinasi unggulan ini tetap memiliki reputasi yang baik di mata dunia.

Salah satu kesepakatan krusial dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik rawan serta penataan ulang kantong-kantong parkir kendaraan.

Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menegaskan bahwa perbaikan ini merupakan komitmen kolektif untuk menjamin kenyamanan setiap pengunjung.

"Jadi rakor ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab bersama serta untuk memastikan kawasan Gunung Bromo tetap aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan yang datang sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi," tegas Heri Mulyadi.

Selain aspek teknis seperti teknologi CCTV, pembenahan juga menyasar pada penguatan regulasi bagi para pelaku jasa wisata. Peningkatan intensitas patroli gabungan dan penegasan aturan bagi pengemudi moda transportasi wisata akan dilakukan guna menciptakan standar pelayanan yang lebih profesional.

Heri juga menekankan bahwa kasus hilangnya aset wisatawan mancanegara yang terjadi beberapa waktu lalu saat ini telah dalam penanganan serius oleh pihak kepolisian. Mendatang, jalur komunikasi antara masyarakat dan aparat akan diperpendek agar setiap insiden dapat direspons secara instan.

"Keamanan kawasan wisata tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, dan dengan sinergi kuat, kami yakin Gunung Bromo akan tetap menjadi destinasi yang aman dan dipercaya wisatawan," imbuhnya dengan optimis.

Dengan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap Gunung Bromo tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga jaminan keselamatan bagi siapa saja yang mengunjunginya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fenomena ini menyebabkan kerusakan fisik pada batang padi muda dan mengancam keberhasilan panen di masa depan.

Keong emas ini diduga bermigrasi ke lahan-lahan pertanian melalui saluran irigasi yang debit airnya meningkat seiring tingginya curah hujan. Target utama hama ini adalah bibit padi yang masih berusia belasan hari, karena teksturnya yang lunak dan mudah dikonsumsi. Dampaknya, pertumbuhan padi menjadi kerdil atau bahkan mati sebelum berkembang.

Kondisi ini memaksa para petani untuk bekerja ekstra keras. Selain tenaga, mereka juga harus mengalokasikan anggaran lebih untuk membeli pestisida guna menekan populasi hama tersebut.

Poniman, salah seorang petani terdampak, mengungkapkan keresahannya mengenai efektivitas penanganan hama yang belum maksimal meski modal sudah dikeluarkan.

“Jadi hama keong emas atau disebut kol ini mulai banyak sejak musim penghujan. Bahkan, keong ini hampir ditemui di setiap petak sawah milik petani,” jelas Poniman saat ditemui di sawahnya.

“Selain menggunakan obat, kalau ke sawah keong tersebut saya ambil agar tidak merusak pertumbuhan tanaman padi.” imbuhnya.

Meski telah dilakukan penyemprotan obat pembasmi seharga Rp60.000 per botol, ancaman belum sepenuhnya hilang. Telur-telur keong berwarna merah muda masih banyak ditemukan menempel di sela-sela pematang dan pangkal tanaman, menandakan populasi baru akan terus menetas.

Masalah ini ternyata tidak hanya merugikan petani padi. Holili, seorang petani bawang merah di wilayah yang sama, juga merasa terganggu dengan keberadaan kol yang jumlahnya sangat banyak di saluran air. Walaupun keong emas tidak memakan daun bawang, kehadirannya cukup menghambat aktivitas rutin di sawah.

“Karena keong masuk ke saluran air, kadang saat saya menyiram tanaman bawang, kaki tidak sengaja menginjaknya,” ujar Holili yang mengeluhkan gangguan fisik saat beraktivitas di lahan.

Hingga saat ini, para petani masih mengandalkan kombinasi antara pembersihan manual dan obat-obatan kimia. Mereka berharap ada bantuan teknis atau solusi jangka panjang dari pihak terkait agar invasi keong emas ini tidak semakin meluas dan memicu kerugian ekonomi yang lebih besar bagi sektor pertanian lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Leza Arlan, Public Relation Manager KAI Commuter, menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu lampu hijau terkait perizinan lintas pelayanan dan izin operasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

“Izin tersebut mencakup penetapan waktu perpanjangan layanan kereta commuter line ini. Namun, pada Maret 2026 direncanakan akan ada peresmian secara langsung oleh Wali Kota Probolinggo bersama stakeholder terkait,” ujar Leza Arlan.

Berdasarkan draf usulan jadwal, masyarakat Probolinggo akan dilayani oleh dua waktu keberangkatan menuju Surabaya, yaitu pada pukul 04.10 WIB dan 21.22 WIB. Sebaliknya, jadwal kedatangan dari arah Surabaya menuju Probolinggo dijadwalkan pada pukul 03.45 WIB dan 20.57 WIB. Secara total, rute Supas akan memiliki empat jadwal perjalanan reguler, meski dua di antaranya tetap berakhir di Stasiun Pasuruan.

Untuk kenyamanan penumpang, setiap rangkaian kereta (trainset) terdiri dari tujuh unit, yang meliputi enam gerbong penumpang dan satu gerbong pembangkit. Dengan estimasi tarif yang sangat terjangkau, perjalanan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga antara kedua kota.

“Ketika sudah resmi beroperasi, tiket dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan, berbeda dengan kereta jarak jauh yang tiketnya bisa dipesan sejak H-30 sebelum keberangkatan,” imbuh Leza Arlan terkait teknis pemesanan tiket.

Tiket nantinya dapat dipesan melalui aplikasi resmi dengan sistem reservasi mulai tujuh hari sebelum jadwal keberangkatan, memudahkan kaum pelaju (komuter) untuk merencanakan perjalanan harian mereka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menariknya, keputusan ini jatuh di hari yang sama dengan penetapan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui hasil sidang isbat.

Dimulainya bulan penuh berkah ini ditandai dengan pelaksanaan salat Tarawih berjamaah yang berlangsung khidmat di Masjid Al-Barokah. Sebagaimana umumnya umat Muslim, rangkaian ibadah dimulai dengan salat malam berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur’an.

Meski memiliki metode penghitungan kalender yang khas, tidak ada perbedaan mencolok dalam tata cara peribadatan yang dilakukan oleh jamaah Aboge dibandingkan masyarakat luas.

Penetapan waktu puasa bagi umat Aboge bersumber dari pedoman Kitab Mujarobat. Melalui metode perhitungan tradisional yang dikenal dengan istilah Don Nem Ro (Ramadan 6-2), hasil penghitungan menunjukkan bahwa 1 Ramadan jatuh tepat pada hari Kamis.

Kesamaan waktu ini menjadi momen yang cukup langka, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, penanggalan Aboge sering kali memiliki selisih waktu satu hingga dua hari dengan kalender pemerintah.

“Dengan perhitungan tersebut, maka awal puasa ditetapkan pada Kamis, yang mana penetapan ini sama dengan penetapan pemerintah,” jelas Kiai Buri Mariyeh, salah satu tokoh terkemuka umat Islam Aboge di Leces.

Kiai Buri Mariyeh juga menambahkan bahwa tidak ada ritual khusus yang eksklusif dalam menyambut bulan suci ini. Masyarakat setempat tetap menjaga kearifan lokal seperti tradisi ater-ater atau berbagi nasi berkat ke tetangga sekitar, sebuah simbol kerukunan yang juga lazim dilakukan oleh umat Islam lainnya di tanah Jawa.

Selain menentukan awal puasa, kalender Aboge juga sudah memprediksi jatuhnya hari kemenangan. Berdasarkan perhitungan mereka, Hari Raya Idulfitri 1 Syawal diperkirakan akan jatuh pada hari Sabtu Pahing (21/3/2026).

“Tidak ada tradisi khusus menjelang puasa, hanya beberapa warga yang melaksanakan tradisi ater-ater nasi berkat, sama seperti umat Islam pada umumnya,” imbuh Kiai Buri Mariyeh mempertegas kesamaan budaya mereka dengan masyarakat umum.

Keselarasan ini tidak hanya mempermudah koordinasi kegiatan ibadah di tingkat desa, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antarumat beragama di Probolinggo dalam menyambut bulan suci dengan penuh suka cita. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa yang dipicu oleh kondisi tanah perbukitan yang labil tersebut mengakibatkan akses utama antardusun lumpuh total dan merusak satu unit rumah warga.

Material longsor dengan volume besar menutup akses menuju Dusun Pondokterop sepanjang 25 meter, yang bersumber dari tebing setinggi 100 meter.

Selain memutus akses transportasi, material longsor juga menghantam kediaman Misto di Dusun Sapih Sarirejo hingga menyebabkan tembok bangunan rumah jebol.

Meski menimbulkan kerugian materiil yang saat ini masih dalam proses pendataan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam musibah tersebut.

Merespons situasi tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Probolinggo segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen.

Langkah evakuasi dan pembersihan material dilakukan melalui kerja bakti massal yang melibatkan sinergi personel BPBD, Satpol PP, pihak Kecamatan Lumbang, Koramil, Polsek, perangkat desa, hingga masyarakat setempat.

Dengan peralatan manual, tim gabungan berupaya menyingkirkan material tanah dan bebatuan agar mobilitas warga kembali normal.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Syjarif, memberikan peringatan kepada warga yang bermukim di zona rawan bencana, terutama di wilayah lereng dan puncak bukit dengan kemiringan terjal.

"Kenali tanda-tandanya. Jika diketahui ada indikasi akan terjadi longsoran, segera lakukan penyelamatan atau evakuasi diri serta keluarga. Segera laporkan pula ke pihak desa atau kecamatan," tegas Oemar Syjarif saat dikonfirmasi pada Kamis (19/2/2026).

Hingga saat ini, upaya normalisasi jalan masih terus berlangsung di lapangan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan yang masih tinggi berpotensi memicu pergerakan tanah susulan di wilayah rawan longsor Kabupaten Probolinggo. (*) Editor: Syaiful Aries

Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, saya menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas kejadian kehilangan barang yang dialami rombongan wisatawan asal Thailand di kawasan Bromo," ujar Bupati Haris.

Bupati Haris menekankan pentingnya keamanan dalam sektor pariwisata.

"Bromo adalah wajah pariwisata kita, dan setiap wisatawan yang datang bukan sekadar tamu, mereka adalah sahabat yang harus kita jaga bersama. Karena itu, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rasa aman adalah bagian utama dari pengalaman wisata," tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan destinasi wisata.

"Saya mengajak seluruh masyarakat, pelaku wisata, aparat keamanan, dan seluruh stakeholder untuk memperkuat kebersamaan menjaga keamanan destinasi kita. Pariwisata hanya akan tumbuh jika wisatawan pulang dengan rasa aman, nyaman, dan cerita baik tentang Probolinggo," ajaknya.

Bupati berharap peristiwa ini tidak menjadi trauma, melainkan momentum untuk berbenah.

"Kami tidak ingin peristiwa ini menjadi trauma, melainkan menjadi momentum untuk berbenah dan memperkuat sistem keamanan wisata di Bromo dan seluruh destinasi unggulan lainnya," tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Bupati Haris menegaskan komitmennya terhadap keamanan wisata.

"Bromo tidak hanya harus indah dipandang, tetapi juga harus aman dirasakan. Karena keamanan wisata adalah kehormatan bagi daerah kita. Mari kita jaga bersama Bromo sebagai rumah yang hangat bagi siapa pun yang datang dari berbagai penjuru dunia," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Informasi yang diterima suarajatimpost.com, rombongan wisatawan tiba di area parkir sekira pukul 02.00 WIB dan segera melanjutkan perjalanan mendaki puncak Bromo untuk menikmati keindahan matahari terbit. Namun, saat kembali ke kendaraan sekira pukul 11.30 WIB dengan tujuan melanjutkan perjalanan ke Surabaya, mereka terkejut mendapati beberapa koper telah raib.

"Dari Bromo kami kembali ke mobil sekira pukul 11.30 WIB, dan kami dapati koper kami hilang," ujar Nok, salah seorang wisatawan, kepada awak media di Mapolres Probolinggo. Keterangan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Nok menjelaskan, rombongan sempat berupaya mencari koper di sekitar lokasi parkir, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Koper yang hilang berisi beragam barang berharga, termasuk kamera, iPad, telepon genggam, pakaian, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Total kerugian diperkirakan mencapai 200.000 Baht, atau setara dengan Rp108.420.000.

"Kami sudah mencarinya ke mana-mana, namun tidak kami temukan. Di koper itu ada GPS. Saat kami ikuti sinyalnya mengarah ke selokan, tapi kopernya tidak ada. Mungkin GPS-nya dibuang ke aliran air itu," kata Nok.

Wisatawan lainnya, Mod, menambahkan bahwa barang-barang yang hilang bukan hanya sekadar barang elektronik, melainkan juga dokumen penting perjalanan seperti paspor. Hal senada diungkapkan oleh Zai, salah seorang pemilik koper, yang sangat berharap agar barang-barang mereka dapat ditemukan kembali.

"Kami sangat bersedih. Kami tidak pernah mengira ini akan terjadi di sini. Kami harap barang-barang kami dapat ditemukan. Satu-satunya harapan kami adalah polisi," tuturnya dengan nada putus asa.

Sopir travel, yang identitasnya tidak ingin disebutkan, bersaksi bahwa ia telah mengunci kendaraan jenis Hiace berwarna putih tersebut seperti biasa sebelum ditinggalkan. Ia menduga para pelaku masuk melalui pintu samping kendaraan, karena tidak ada kerusakan fisik yang ditemukan pada mobil.

"Kami sudah puluhan tahun bekerja. Kami sudah kunci mobil seperti biasa sebelum ditinggal. Namun setelah kembali, ternyata ada beberapa koper yang hilang. Kemungkinan ada salah satu pintu di sisi mobil yang tidak tertutup rapat sehingga memudahkan pelaku mengambil koper tersebut," jelasnya.

Sopir tersebut juga menambahkan bahwa koper kemungkinan tidak diambil melalui pintu bagasi belakang.

"Tidak dari pintu belakang mobil. Kemungkinan dari pintu samping. Mobilnya itu kalau dibuka satu maka pintu-pintu yang lain juga bisa dibuka," katanya.

Berdasarkan informasi di lapangan, kendaraan tersebut terparkir di kawasan Ngadisari. Sinyal GPS dari salah satu koper sempat terdeteksi, namun berada jauh dari lokasi wisata Bromo. Hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan.

Kasus ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, termasuk mancanegara. Kejadian ini dikhawatirkan dapat mencoreng citra pariwisata Bromo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para pedagang ini mulai menggelar lapaknya sejak tiga hari sebelum masuknya bulan puasa untuk melayani para peziarah yang datang mendoakan keluarga mereka.

Sistem penjualannya cukup sederhana dan terjangkau. Bunga-bunga tersebut biasanya dikemas dalam paket praktis, di mana satu paket berisi tiga kantong plastik bunga dijual dengan harga Rp10.000.

Dalam sehari, para pedagang rata-rata mampu menjual antara 20 hingga 30 paket. Konsumen utamanya adalah warga sekitar pemakaman yang memilih kepraktisan daripada harus menempuh perjalanan jauh untuk membeli bunga di pasar.

Tinasum (50), seorang pedagang asal Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo mengakui adanya peningkatan pendapatan dari usaha musiman ini. Dengan menjual sekitar 20 kantong plastik per hari, ia bisa mengantongi omzet hingga Rp200.000.

Strateginya adalah mengambil pasokan dari tengkulak seharga Rp20.000 per kilogram guna memastikan bunga yang dijual tetap segar namun harga beli tetap rendah.

"Setiap tahun sebelum puasa, dan sebelum dan sesudah Hari Raya Idulfitri saya selalu jualan bunga pemakaman ini, alhamdulillah hasilnya bisa buat tambah-tambah," ujar Tinasum.

"Selama 3 hari berjualan, paling ramai ya hari Selasa, namun hari ini masih belum bisa diprediksi, karena hari ini hari terakhir sebelum besok berpuasa." imbuhnya.

Kisah serupa datang dari Siti Kholifah (59), warga Jalan Letjen Sutoyo yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat. Baginya, momen menjelang Ramadaan dan Lebaran adalah kesempatan emas untuk beralih profesi sejenak demi menambah pundi-pundi rupiah.

"Kalau tidak berjualan bunga ya saya tukang pijat, alhamdulillah setiap tahun berjualan bunga ada tambahan penghasilan dalam 3 hari terakhir," tutur Siti.

Bagi para pedagang ini, tradisi ziarah kubur bukan sekadar ritual keagamaan bagi masyarakat, melainkan juga berkah ekonomi yang memberikan napas tambahan bagi kebutuhan rumah tangga mereka di ambang bulan suci. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 310 calon jamaah haji asal Kota Probolinggo berkumpul untuk mengikuti praktik manasik haji sebagai tahapan finalisasi sebelum keberangkatan mereka ke Tanah Suci Makkah yang dijadwalkan pada April mendatang.

Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian bimbingan manasik yang sebelumnya telah dilaksanakan secara bertahap di tingkat kecamatan maupun kota.

Dalam pelaksanaannya, ratusan jamaah tersebut dibagi menjadi enam rombongan, di mana setiap kelompok terdiri dari sekitar 50 orang untuk memudahkan koordinasi dan simulasi ibadah agar lebih fokus dan mendalam.

Para jamaah mengikuti urutan ibadah secara saksama, mulai dari pengambilan niat ihram di miqat, simulasi wukuf di Arafah yang menjadi inti ibadah haji pada 9 Zulhijah, hingga mabit di Muzdalifah. Selain itu, mereka juga mempraktikkan tata cara melempar jumrah Aqabah, prosesi tahallul (mencukur rambut), tawaf ifadah, sa’i, serta mabit di Mina selama hari Tasyrik.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Probolinggo, Didik Heriadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran riil mengenai situasi di lapangan nanti.

“Manasik haji yang diikuti oleh 310 calon jamaah ini merupakan finalisasi rangkaian manasik haji di tingkat kecamatan dan kota sebelum keberangkatan ke Tanah Suci pada bulan April 2026 mendatang.” kata Didik.

Lebih lanjut, Didik memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema perjalanan untuk mengantisipasi dinamika di Arab Saudi. Hal ini mencakup skema kedatangan awal di Madinah hingga prosedur melalui Masjid Bir Ali untuk melaksanakan wajib umrah. Terkait komposisi rombongan, jamaah Kota Probolinggo dipastikan tidak berangkat sendirian dalam satu kelompok terbang (kloter). 

“Nantinya, calon jamaah haji Kota Probolinggo ini masuk dalam Kloter 5 Wilayah Kerja Malang. Karena satu kloter terdiri dari 380 jamaah, maka kekurangan 60 orang akan diisi oleh calon jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan.” imbuhnya.

Sesuai jadwal resmi, Kloter 5 direncanakan bertolak ke Tanah Suci pada 22 April 2026. Perjalanan ibadah ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari, dengan jadwal kepulangan dari Makkah pada 1 Juni dan dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada 2 Juni 2026.

Antusiasme juga dirasakan oleh salah satu calon jamaah, Eko Purwanto, yang merupakan anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Baginya, simulasi ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan diri jamaah. 

“Selain persiapan teknis, insya Allah untuk persiapan pribadi, saya dan istri sudah siap, mulai dari mental hingga kesehatan.” paparnya.

Melalui manasik final ini, diharapkan seluruh calon jamaah haji asal Kota Probolinggo dapat menjalankan rukun dan wajib haji dengan sempurna sehingga menjadi haji yang mabrur. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Langkah ini diambil menyusul temuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Paiton, Kamis (12/2/2026).

Koordinator SPPG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Handoko menyatakan, evaluasi serentak akan dilaksanakan pada Sabtu (14/2/2026).

Ia menegaskan bahwa temuan ulat pada menu untuk balita dan ibu hamil ini merupakan insiden pertama yang terjadi.

"Kasus ini menjadi perhatian serius dan akan kami jadikan bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," ujar Pujo.

Meskipun pembentukan SPPG bukan di bawah kewenangan Dinas Kesehatan, pihak Dinkes tetap memegang peran krusial dalam menjamin keamanan pangan. 

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Dewi Vironica, menjelaskan tiga fungsi utama pihaknya dalam pengelolaan SPPG. 

Pertama, penerbitan sertifikat atau mengeluarkan Sertifikat Penjamah Makanan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kedua, menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga penjamah makanan.

Dan yang terakhir elakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkala bersama Puskesmas, termasuk uji petik sampel makanan dan air setiap tahun.

Dr. Dewi menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan kasus keracunan makanan yang bersumber dari SPPG di Kabupaten Probolinggo. Namun, pengawasan akan semakin diperketat pascainsiden di Paiton tersebut.

Terkait prosedur legalitas, dr. Dewi merinci persyaratan yang harus dipenuhi pengelola. Masing-masing adalah Sertifikat Penjamah Makanan meliputi pengajuan bimtek, pendataan peserta, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses bimbingan.

Selanjutnya SLHS, membutuhkan surat permohonan, SK SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN), denah dapur, hasil uji laboratorium makanan dan air, serta rekomendasi Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dari Puskesmas. Proses penerbitan SLHS memakan waktu 2-3 hari kerja jika dokumen lengkap.

Di Kecamatan Paiton sendiri terdapat 15 unit SPPG yang beroperasi. 

Kasus ini bermula ketika salah satu penerima manfaat di Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, menemukan ulat pada menu MBG yang disalurkan Kamis (12/2/2026). 

Temuan tersebut dilaporkan oleh Eko Rahmat, warga Dusun Krajan, Desa Randumerak. Dalam bukti visual yang beredar, ulat terlihat pada menu gorengan yang diperuntukkan bagi anak balita dan istrinya yang tengah hamil. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari jajaran legislatif yang meminta pemerintah daerah tidak membeda-bedakan hak antar Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, secara tegas menyuarakan agar Pemkot Probolinggo segera mencarikan solusi anggaran.

Menurutnya, meskipun berstatus paruh waktu, mereka telah resmi diangkat dan merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintah kota. Ia menekankan bahwa keadilan dalam pemberian tunjangan adalah bentuk apresiasi atas kinerja mereka selama ini.

Dalam argumennya, Sibro mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pegawai.

“Jika Pemkot Probolinggo tidak melihat PPPK ini sebagai anak tiri, maka seharusnya juga menganggarkan THR bagi PPPK paruh waktu, sama seperti PPPK penuh waktu dan ASN lainnya," kata Sibro.

Terkait mekanisme pendanaan, politisi ini memberikan usulan teknis agar hak pegawai tetap terpenuhi tanpa melanggar skema keuangan.

Ia menyarankan penggunaan alokasi gaji bulan ke-12 untuk menalangi THR terlebih dahulu, yang kemudian dapat ditutup kembali melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026. Dasar utamanya adalah status hukum mereka yang bukan lagi pekerja lepas biasa.

“Karena PPPK paruh waktu ini juga ASN, bukan pekerja atau karyawan biasa, maka mereka berhak mendapat THR dari Pemkot Probolinggo,” imbuhnya.

Di sisi lain, pihak eksekutif menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Rey Suwito, menegaskan bahwa kebijakan keuangan daerah tidak boleh keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Saat ini, Pemkot masih mendalami aturan mengenai struktur upah PPPK paruh waktu yang secara administratif masih dikategorikan sebagai pemberian jasa, berbeda dengan PPPK penuh waktu yang sudah setara dengan ASN pada umumnya.

Rey Suwito menekankan pentingnya kepastian regulasi agar kebijakan yang diambil tidak memicu masalah hukum di masa depan.

“Tentunya Pemkot Probolinggo mengacu pada regulasi yang ada. Untuk PPPK paruh waktu, upahnya masih dalam bentuk jasa, berbeda dengan PPPK penuh waktu yang disetarakan dengan ASN. Jangan sampai tanpa dasar regulasi yang jelas justru menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Rey

Hingga saat ini, nasib THR bagi 1.800 pegawai tersebut masih bergantung pada hasil kajian regulasi dan kemampuan sisa anggaran daerah yang tersedia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Titik fokus aksi kali ini adalah di depan kantor DPRD Kota Probolinggo, di mana para peserta aksi menyuarakan tuntutan krusial mengenai posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional.

Aksi dimulai dengan melakukan long march dari kawasan Alun-alun menuju kantor wakil rakyat. Sepanjang perjalanan hingga tiba di lokasi tujuan, gema yel-yel dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan kecaman terhadap agresi Israel serta kebijakan Amerika Serikat terus dikumandangkan oleh massa. Suasana penuh semangat tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan di wilayah konflik.

Salah satu poin utama yang dibawa oleh Kumail dalam aksi ini adalah desakan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara menyeluruh keikutsertaan Indonesia dalam Board Of Peace (BoP).

BoP merupakan organisasi internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dengan klaim tujuan menjamin perdamaian abadi di wilayah terdampak konflik. Namun, Kumail menilai keterlibatan Indonesia perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan marwah diplomasi yang independen.

Perwakilan massa aksi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan luar negeri Indonesia benar-benar efektif. Kepada media, ia menyatakan:

"Jadi aksi ini tujuannya sebagai bahan evaluasi agar apa yang ada di dalam BoP khususnya dalam membangun perdamaian lebih melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."

Lebih lanjut, Kumail menekankan bahwa Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak hanya menjadi pelengkap dalam organisasi tersebut. Mereka menilai, jika keterlibatan dalam BoP tidak memberikan dampak nyata bagi kedaulatan bangsa-bangsa yang tertindas, maka langkah mundur adalah opsi yang lebih terhormat. 

"Harapan kami Indonesia dapat menunjukkan pengaruhnya dalam perdamaian Palestina melalui BoP, namun jika tidak bisa, lebih baik Indonesia mundur," imbuh Perwakilan Massa (Enggan namanya disebutkan).

Selain isu Palestina, massa juga menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Republik Islam Iran dari segala bentuk tekanan geopolitik maupun ancaman kekuatan militer AS-Israel. Mereka berpendapat bahwa perdamaian dunia hanya bisa dicapai dengan penghapusan penjajahan di atas dunia dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, sebagaimana mandat Konstitusi Indonesia.

Kumail mendorong DPRD Kota Probolinggo untuk meneruskan aspirasi ini ke tingkat pusat, terutama agar dilakukan rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi politik nasional tetap di jalur yang benar. Di akhir aksi, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus menyuarakan aspirasi secara damai dan konstitusional melalui ruang-ruang demokrasi yang tersedia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas spiritual penghuni rutan.

Dalam acara tersebut, penyuluh agama dari KUA Gending, KUA Krejengan, dan KUA Maron menyampaikan materi seputar keutamaan bulan suci Ramadan serta pentingnya sikap sabar dalam menghadapi ujian hidup.

Galih Setiyo Nugroho, Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan, menyampaikan apresiasi kepada Kemenag Probolinggo yang konsisten memberikan bimbingan.

"Kami berharap sinergi ini terus berlangsung, mengingat sebagian besar penghuni rutan adalah warga lokal Probolinggo. Kami juga mengharapkan kontribusi pemerintah daerah semakin meningkat untuk pembinaan mereka," ucapnya.

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Yasin Zaini, menjelaskan bahwa pencerahan spiritual bertujuan mencegah pengulangan kesalahan.

"Tujuannya agar mereka bisa berperilaku lebih baik dan siap hidup bahagia kembali di tengah masyarakat," tambahnya.

Ia juga mengusulkan program pasca-bebas seperti padat karya untuk mendukung ekonomi keluarga mantan warga binaan.

Tak hanya pembinaan rohani, Rutan Kraksaan juga bekerja sama dengan Disnaker Kabupaten Probolinggo untuk memberikan pelatihan keterampilan produktif. Beberapa jenis pelatihan yang diberikan antara lain pembuatan gitar, kerajinan celengan, dan membatik.

M. Imanuddin Nur Fajri, Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Probolinggo, mendorong para penyuluh agama untuk meningkatkan kualitas materi pembinaan.

Menurutnya, sinergi lintas instansi sangat krusial untuk menjaga harmoni dan memastikan pesan keagamaan tersampaikan dengan efektif di lingkungan khusus seperti Rutan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Warga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo tersebut harus kehilangan nyawa dalam sebuah kecelakaan maut di Jalan Raya Pantura, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih.

Ironisnya, korban mengembuskan napas terakhir justru saat ia mencoba mencari perlindungan dari air hujan di sebuah warung pinggir jalan.

Peristiwa memilukan ini terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Saat itu, Sandung yang tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi W 2508 YZ memutuskan untuk menepi. Ia memilih sebuah warung yang sedang tutup di sisi jalan sebagai tempat berteduh sementara, menunggu hujan mereda.

Namun, maut datang tak terduga dari arah berlawanan. Sebuah truk boks bernopol N 8980 RU yang dikemudikan oleh Indra Kusuma (18), warga Desa Temanggungan, melaju dari arah barat dan mencoba mendahului kendaraan di depannya.

Upaya menyalip tersebut berujung fatal. Truk kehilangan kendali, oleng ke arah selatan jalan, hingga menghantam sebuah kendaraan roda tiga pengangkut galon air sebelum akhirnya menyeruduk lokasi tempat Sandung berteduh. Benturan keras tersebut membuat nyawa Sandung tidak tertolong di lokasi kejadian.

"Jadi truk itu dari arah barat, saat menyalip tiba-tiba oleng dan menabrak kendaraan roda tiga, dan terakhir menabrak korban yang sedang ada di depan warung hingga tewas," ujar seorang saksi mata di lokasi, Aris Nugroho.

Saksi menambahkan bahwa posisi korban saat itu murni sedang beristirahat sejenak.

"Jadi korban yang tewas ini dari arah timur, dan saat hujan berhenti untuk berteduh," tambah Aris dengan nada prihatin.

Tak lama setelah kejadian, personel Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota tiba di lokasi guna mengevakuasi jenazah korban ke kamar mayat RSUD dr. Tongas.

Selain melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas juga mengamankan tiga kendaraan yang terlibat guna mencegah kemacetan panjang di jalur nasional tersebut. Sopir truk yang masih berusia belia kini tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait insiden maut ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik, memberikan penjelasan awal mengenai penyebab kecelakaan yang menonjolkan faktor kesalahan manusia.

"Akibat kejadian ini, satu pemotor meninggal, dan untuk dugaan sementara kecelakaan ini karena kelalaian sopir truk saat membawa kendaraan," tegas Aipda Muhammad Taufik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Personel Polsek Sukapura bersama unsur Forkopimka Sukapura, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), para pelaku jasa wisata, serta perwakilan masyarakat setempat bersinergi dalam kegiatan kerja bakti massal atau korve untuk membersihkan kawasan kaldera Bromo dari kepungan sampah.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dalam mendukung arah kebijakan pusat. Kapolsek Sukapura, AKP Ardhi Bita Kumala, mengungkapkan bahwa aksi ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan di titik-titik destinasi wisata nasional.

Sebagai wilayah yang memegang akses utama menuju kawah Bromo, Kecamatan Sukapura mengambil peran aktif guna memastikan kenyamanan wisatawan dan kelestarian ekosistem.

“Dalam kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Bromo yang juga menjelang bulan Ramadan ini, turut diikuti 150 orang dari berbagai pihak. Saat pelaksanaannya, kami membagi peserta di beberapa area untuk mempercepat pengambilan sampah,” kata AKP Ardhi Bita Kumala.

Pembagian tugas dilakukan secara strategis di beberapa titik krusial. Area pembersihan dimulai dari jalur masuk menuju lautan pasir di Cemorolawang, menyisir kawasan patok yang mengarah ke Lembah Watangan, hingga berfokus di area sakral sekitar Pura Poten Luhur yang berada di kaki kawah Bromo. Medannya yang luas membuat mobilisasi peserta menjadi kunci keberhasilan aksi ini.

Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, hasilnya cukup mencengangkan. Petugas berhasil mengumpulkan total sampah sebanyak kurang lebih 1 ton. Gunungan sampah tersebut didominasi oleh limbah anorganik, khususnya plastik.

“Hasilnya, total sampah yang terkumpul sebanyak sekitar 1 ton, yang dimuat dalam 2 truk dan 3 mobil jenis pick up. Sampah yang berhasil dikumpulkan didominasi sampah plastik, seperti botol bekas air minum hingga berbagai kemasan berbahan plastik,” jelas Kapolsek.

Kesadaran wisatawan masih menjadi catatan besar. Oleh karena itu, AKP Ardhi mengimbau agar para pelancong lebih bijak dalam mengelola sampah pribadi mereka demi keberlangsungan pariwisata yang berkelanjutan.

“Kami berharap wisatawan yang berkunjung ke Bromo selalu menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah. Alangkah baiknya, sampah dibawa terlebih dahulu, kemudian dibuang di hotel atau tempat transit,” imbuhnya.

Dukungan juga mengalir dari komunitas lingkungan lokal. Ketua Komunitas Alam Hijau Pabulinggih, Bambang Heri Wahyudi, turut menerjunkan anggotanya untuk menyisir pintu masuk Dusun Cemorolawang. Baginya, keterlibatan masyarakat adalah modal utama menjaga Bromo tetap asri.

“Alhamdulillah, dari ratusan peserta yang ikut bergabung, berhasil mengumpulkan sampah sebanyak empat kendaraan, baik truk maupun pick up,” ujar Bambang.

Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memantik kesadaran kolektif agar keindahan Gunung Bromo tidak tertutup oleh tumpukan limbah plastik di masa depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

MHH diamankan karena terbukti melakukan rangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Brabe 1, Kecamatan Maron.

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik Eka Purwanto, menyebut perkara ini berkaitan dengan penerimaan gaji dari dua sumber anggaran negara secara bersamaan.

“Saudara MHH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait gaji atau honor ganda rangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa dan Guru Tidak Tetap,” ujar Taufik.

Tersangka diketahui menjabat PLD di Desa Brabe sejak 2019. Honor PLD di Kabupaten Probolinggo tercatat Rp2.239.000 per bulan. Total penerimaan selama 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2025 mencapai sekitar Rp118.860.321.

Dalam kontrak, PLD dilarang merangkap pekerjaan lain yang juga dibiayai anggaran negara. Aturan serupa berlaku bagi Guru Tidak Tetap. Namun tersangka diduga tetap menjalankan kedua profesi tersebut.

“Hal itu melanggar klausul kontrak dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” jelasnya.

Kerugian negara sebesar Rp118.860.321 telah dihitung oleh Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tersangka disangkakan Pasal 603 subsider Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Saat ini MHH ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Kraksaan untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan mengajak masyarakat ikut mengawasi proses hukum yang berjalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam video yang dikirim oleh penerima manfaat menu MBG itu, Eko Rahmat, di Dusun Krajan, Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, ulat itu keluar dari gorengan yang menyerupai siomay dalam ompreng. 

Rahmat mengatakan, menu MBG itu didistribusikan untuk anak balitanya dan istrinya yang sedang hamil. Dirinya mangaku kaget setelah ada ulat keluar dari gorengan, Kamis (12/2/2026).

"Ya, langsung saya buang karena ada ulat putih. Menu yang ada ulatnya itu untuk anak balita saya. Hanya satu ompreng yang ditemukan ada ulatnya," terang Rahmat.

Sementara Sulhan, Kepala SPPG Dusun Kalianyar, Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, mengatakan masih akan mengkroscek terkait permasalahan itu. Karena menurutnya, pihak dapur masih belum mendapat laporan.

"Nggih, Pak. Saya akan cek dulu. Masih akan kami tanya juga pada kader di Dusun Krajan, Desa Randumerak. Kami cek dulu," kata Sulhan.

Halimatus, yang merupakan Kader Desa Randumerak, mengaku bahwa menu MBG itu memang didistribusikan oleh SPPG Dusun Kalianyar, Desa Sidodadi.

"Saya sudah laporkan ke pihak SPPG, Pak. Bahwa ada menu MBG ada ulatnya. Ya, memang menu MBG itu didistribusikan oleh SPPG Kaianyar, Sidodadi Paiton," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Puluhan umat Tionghoa berkumpul sejak pagi hari di klenteng yang berlokasi di Jalan WR Supratman tersebut untuk melaksanakan tradisi tahunan berupa pembersihan tempat ibadah secara menyeluruh.

Kegiatan ini bukan sekadar bersih-bersih fisik biasa. Ritual dimulai setelah pelaksanaan sembahyang pada Selasa malam, yang bertujuan menghantarkan para dewa kembali ke Nirwana. Setelah para dewa diyakini "naik", barulah jemaat mulai menyentuh dan membersihkan rupang (patung dewa), mengayak abu sisa persembahyangan, hingga menyapu setiap sudut ruangan klenteng.

Dalam prosesi ini, terdapat aturan ketat yang harus dipatuhi. Ketua 2 Klenteng Tri Dharma Sumber Naga, Ervan Sudjianto, menjelaskan bahwa petugas yang menangani pembersihan rupang tidak boleh sembarangan. Setiap koordinator wajib menjalani laku prihatin sebelum hari pembersihan dimulai.

"Dalam pembersihan ini terdapat syarat-syarat yang salah satunya setiap dewa yang dibersihkan memiliki koordinator yang 7 hari sebelumnya tidak memakan daging atau vegetarian," kata Ervan Sudjianto.

Meskipun secara teknis waktu pembersihan dialokasikan selama tujuh hari, semangat kebersamaan jemaat biasanya membuat pekerjaan ini selesai hanya dalam waktu dua hari. Secara filosofis, kegiatan ini dikenal dengan istilah Kilesa, yang bermakna penyucian batin. Membersihkan debu dan kotoran di klenteng dipandang sebagai simbolisasi dari membuang kekotoran hati, mulai dari rasa iri, dengki, hingga amarah yang terpendam selama setahun terakhir.

Menyongsong tahun 2026 yang dalam penanggalan Tionghoa merupakan Tahun Kuda Api, doa-doa khusus dipanjatkan agar kondisi bangsa semakin stabil, terutama dari sisi ekonomi.

"Bertepatan dengan tahun kuda api, harapan saya agar Indonesia khususnya Kota Probolinggo lebih baik di tengah perekonomian saat ini, serta dijauhkan dari bencana," imbuh Ervan.

Antusiasme juga dirasakan oleh para pemuda-pemudi klenteng, salah satunya Marcela. Baginya, ikut serta dalam prosesi pembersihan adalah bentuk konsistensi iman dan pengabdian. Ia yang sebelumnya aktif di Jakarta, kini turut berpartisipasi memastikan Klenteng Sumber Naga siap menyambut tahun yang baru dengan semangat yang lebih segar.

"Kebetulan sebelum saya di Jakarta, juga sebagai pemuda-pemudi klenteng, harapan saya di Imlek tahun ini semoga lebih baik dari tahun sebelumnya dari segala hal," ujar Marcela.

Dengan rampungnya pembersihan ini, jemaat berharap dapat merayakan Imlek dengan hati yang bersih, sehingga keberkahan dan kedamaian dapat senantiasa menaungi Kota Probolinggo di tahun yang baru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP I Made Kembar Mertadana mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah preventif guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terkendali.

"Hari ini kami melaksanakan pengecekan ketersediaan dan harga bapokting di Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo, Pasar Modern Alfamart, serta SPBU Kebonagung Kecamatan Kraksaan," ucap Kasat Reskrim.

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, harga sejumlah komoditas bahan pokok relatif stabil. 

"Dari sisi ketersediaan, stok bahan pokok di Pasar yang kita datangi terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan," tambah AKP Made Kembar.

Ia menyebutkan selain bahan pokok makanan, stok dan pasokan BBM pun di SPBU Kebonagung terpantau lancar tanpa adanya indikasi kelangkaan.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP I Made Kembar Mertadana menegaskan bahwa secara umum kondisi harga dan stok bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo masih dalam keadaan aman dan stabil. 

"Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, kenaikan tersebut dinilai tidak signifikan dan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP)," tambah AKP Made.

Ia memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya praktik penimbunan ataupun permainan harga oleh pihak tertentu di wilayah hukum Polres Probolinggo Polda Jatim.

AKP I Made Kembar Mertadana juga memberikan penekanan keras kepada para pedagang dan distributor agar tidak memanfaatkan momentum Ramadhan untuk meraup keuntungan berlebihan.

Ia mengingatkan seluruh pedagang agar menjual bahan pokok sesuai ketentuan HET. 

Satgas Saber Polres Probolinggo Polda Jatim bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan. 

"Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegas AKP Made.

Ia menambahkan bahwa pengawasan ini bukan semata penindakan, tetapi juga bentuk perlindungan kepada masyarakat agar daya beli tetap terjaga serta distribusi bahan pokok berjalan lancar.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan kebutuhan pokok,” kata AKP Made.

Nantinya, Satgas Saber Polres Probolinggo akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. 

Sinergi lintas sektoral akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Adapun laporan yang dilayangkan yakni terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dikaitkan dengan peristiwa prank perayaan ulang tahun di lingkungan kantor DPRD. 

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar PMII di kantor DPRD setempat, sekaligus untuk mendengarkan hasil klarifikasi dan investigasi yang telah dilakukan BK.

Kedatangan perwakilan PMII ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo diterima langsung oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Wakil Ketua DPRD II HM Zubaidi, serta Ketua Badan Kehormatan DPRD, M. Basyir Nawawi.

Dalam forum tersebut, BK menyampaikan perkembangan hasil penanganan laporan dugaan pelanggaran etik yang ramai menjadi sorotan publik Probolinggo.

Di hadapan anggota PMII, Gus Nawa sapaan ketua BK, menyampaikan bahwa BK telah mengarah pada kesimpulan akhir atas hasil klarifikasi yang dilakukan. 

Gus Nawa menegaskan, BK menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut di lingkungan kantor DPRD.

“Yang pertama, BK itu menyayangkan kejadian tersebut. Yang kemudian yang kedua, berharap untuk tidak terjadi hal seperti itu lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Nawa menjelaskan bahwa BK telah bekerja sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Probolinggo, khususnya Pasal 53 sampai 55 yang mengatur tugas dan fungsi Badan Kehormatan. Klarifikasi dan investigasi dilakukan terhadap seluruh pihak yang disebut terkait, termasuk pimpinan DPRD. 

“Kami sudah melakukan klarifikasi, investigasi kepada semua yang bersangkutan (Oka) sudah kami klarifikasi, kemudian kami mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan bahwa tidak ada sedikit pun rencana ataupun niatan dari pribadinya,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, BK menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD dalam peristiwa prank ulang tahun yang viral tersebut. 

“Kami berkesimpulan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini ketika ada prank perayaan ultah Mas Oka,” tegas Gus Nawa.

Meski demikian, BK tetap menyoroti penggunaan fasilitas kantor yang merupakan aset negara untuk kegiatan yang bersifat pribadi. Ia menyebut pihak-pihak yang terlibat telah mendapat teguran. 

“Yang mana kejadiannya ini dilakukan di kantor, yang mana kantor ini adalah menjadi fasilitas negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan hal-hal yang sifatnya pribadi, maka kami sudah melakukan peneguran kepada pihak-pihak yang di situ terlibat dalam kejadian ini,” ungkapnya.

Terkait isu siapa pihak yang mengonsep prank tersebut, termasuk dugaan keterlibatan OB dan pamdal, BK menyatakan masih akan melakukan pendalaman. 

“Kami juga ingin terus mendalami hal ini. Sebenarnya di balik ini siapa yang menjadi mohon maaf kalau dengan bahasa kata menjadi otaknya itu akan kami selidiki,” ujar Gus Nawa. 

Ia menegaskan, kewenangan BK terbatas pada anggota DPRD. Jika pelaku bukan anggota dewan, maka langkah yang bisa diambil hanya sebatas peringatan atau teguran.

BK juga membuka kemungkinan pelaporan resmi dalam sidang paripurna apabila di kemudian hari ditemukan indikasi keterlibatan anggota DPRD. 

“Kalau memang ditemukan dan itu termasuk dari anggota kami maka kami akan melakukan rapat, maka laporan BK itu nanti di Paripurna seperti yang ada di dalam Tatib,” jelasnya.

Dari klarifikasi yang telah disampaikan oleh BK, pihak PMII merasa kurang puas sebab perwakilan dari Pamdal dan OB tidak dihadirkan dalam RDP saat itu. 

"Kami akan kembali ke lagi ke sini dan minta agar pihak terkait seperti OB, Pamdal dan pihak ketiga yang menaunginya untuk hadir di pertemuan berikutnya agar bisa diketahui siapa yang mengkonsep di balik ini semua agar lekas tuntas," ujar ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketiganya merupakan warga Dusun Sekar, Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton. Sementara itu, truk gandeng dikemudikan oleh Abdul Mutalib (48), seorang sopir asal Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Iptu Aditya Wikrama, menjelaskan kronologis kejadian. Awalnya, sepeda motor yang dikendarai Muhammad Hairunnasihin bersama dua temannya melaju dari arah timur menuju barat.
 
"Saat berusaha mendahului truk gandeng Hino yang berjalan searah di depannya, diduga pengendara motor terlalu mengambil jalur ke kanan," ujar Aditya.
 
Manuver tersebut menyebabkan sepeda motor bersenggolan dengan kendaraan tidak dikenal yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, sepeda motor oleng dan terjatuh ke sisi kiri, hingga masuk ke bawah kolong truk gandeng yang melaju di depannya.
 
"Akibat benturan keras dan tergilas, ketiga remaja tersebut mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di RSU Rizani Paiton," tambahnya.
 
Selain merenggut nyawa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp2 juta. Hingga saat ini, pihak Satlantas Polres Probolinggo masih menangani kasus ini untuk penyelidikan lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sidang yang digelar di Ruang Garuda ini berlangsung secara tertutup mengingat sensitivitas perkara yang melibatkan perlindungan anak.

Persidangan yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Lia Puspita. Agenda utama kali ini adalah pemeriksaan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa.

Pihak penasihat hukum terdakwa menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari lingkungan keluarga BE sendiri untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Juru bicara Pengadilan Negeri Kelas II Probolinggo, Setiawan Adiputra, mengonfirmasi jalannya persidangan perkara pidana Nomor 7 tersebut. Ia menjelaskan, selain mendengarkan keterangan dari saksi pihak keluarga, agenda langsung berlanjut ke tahap berikutnya dalam hari yang sama.

“Selain memeriksa keterangan saksi yang meringankan, sidang juga dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa,” kata Setiawan Adiputra.

Dalam perkara ini, jaksa menjerat BE dengan pasal berlapis. Dakwaan tersebut meliputi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dua pasal dari kitab undang-undang terbaru yakni Pasal 415 dan Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Variasi pasal ini menunjukkan adanya beberapa alternatif dakwaan yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan kronologi dan bukti yang terkumpul.

Terkait langkah hukum ke depan, Setiawan mengungkapkan adanya perubahan jadwal. Sedianya, pembacaan tuntutan dijadwalkan pada pekan depan, namun majelis hakim memutuskan untuk memberikan waktu tambahan bagi JPU.

“Majelis hakim menunda persidangan yang semula dijadwalkan pada Selasa (17/2/2026) dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang selanjutnya dijadwalkan kembali pada Selasa (24/2/2026) mendatang,” jelas Setiawan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jeda waktu dua minggu ini akan digunakan JPU untuk merumuskan tuntutan berdasarkan tiga alternatif dakwaan yang ada.

“Sidang dua minggu mendatang beragenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. JPU memiliki tiga alternatif dakwaan, sehingga dari dakwaan tersebut akan ditentukan mana yang dituangkan dalam tuntutan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Suhadak selaku penasihat hukum BE, memberikan keterangan singkat mengenai sikap kliennya selama proses hukum berlangsung. Meskipun menghadirkan saksi yang meringankan untuk kepentingan pembelaan, ia menyebut kliennya cukup kooperatif.

“Tentunya dari pihak terdakwa telah mengakui perbuatannya,” ujar Suhadak setelah berakhirnya sidang pemeriksaan terdakwa.

Kasus ini sebelumnya mulai bergulir di meja hijau pada sidang perdana 3 Februari 2026. Kini, publik menanti bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyusun tuntutannya pada akhir Februari mendatang, mengingat posisi terdakwa sebagai ASN yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Berdasarkan hasil survei lapangan, sejumlah jembatan dan jalan di berbagai kecamatan mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat banjir, longsor, serta cuaca ekstrem yang terjadi.

Di Desa Tlogosari, Kecamatan Tiris, jembatan yang berada di ruas Jalan Tiris-Tlogosari (R.052) putus sepanjang 12 meter dan lebar 4 meter. Kerusakan ini terjadi pada 12 Desember 2025 akibat pondasi jembatan yang tergerus air banjir.

Lokasi ini menjadi tanggung jawab penanganan langsung oleh PUPR Kabupaten Probolinggo, yang saat ini sedang merancang langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan fungsi akses jalan yang terputus.

Sementara itu, di Dusun Tunggangan RT.23 A, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, kerusakan jembatan juga terjadi pada tanggal yang sama, yaitu 12 Desember 2025. Jembatan tersebut putus sepanjang 51 meter dengan lebar 1,6 meter, dan kasus ini telah disusulkan ke tingkat provinsi pada 22 Desember 2025.
 
"PUPR Kabupaten Probolinggo berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur untuk memastikan proses perbaikan berjalan lancar dan sesuai dengan skala kerusakan yang terjadi," ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, Selasa (10/2/2026).

Hengki juga menjelaskan bahwa di Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, longsor tebing tanah yang disebabkan oleh cuaca ekstrem pada 22 Desember 2025 telah merusak ruas Jalan Andungsari-Batas Jember (R.055).

Kerusakan yang terjadi meliputi Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 4,5 meter dengan tinggi yang bervariasi dari 2 meter hingga 15 meter, serta tinggi longsor yang mencapai 4 meter.
 
"Kami telah melakukan analisis awal dan sedang menyusun desain perbaikan untuk mengatasi masalah stabilitas tanah dan memulihkan fungsi jalan tersebut," jelasnya.
 
Selain lokasi-lokasi tersebut, kerusakan juga terjadi di Dusun Poreh, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kotaanyar, pada 22 Januari 2026. Di sana, sebuah jembatan putus sepanjang 12 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 8,5 meter akibat pondasi yang tergerus air banjir.

Di tempat lain, yaitu di Dusun Gilin, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, cuaca ekstrem menyebabkan penurunan pada bagian bronjong penahan jembatan sepanjang 10 meter dan tinggi 4 meter.
 
"Untuk kedua lokasi ini, PUPR Kabupaten Probolinggo sedang melakukan penilaian teknis lebih lanjut guna menentukan metode perbaikan yang paling efektif dan efisien," terang Hengki.
 
Hingga saat ini, PUPR Kabupaten Probolinggo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi-instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan rencana perbaikan dapat dilaksanakan secepat mungkin, sehingga akses infrastruktur yang terganggu dapat dipulihkan dan dampak kerusakan bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo dapat diminimalkan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Dua desa di Kecamatan Dringu, yakni Desa Dringu dan Desa Kedungdalem, sempat terendam luapan air dari Sungai Kedunggaleng.

Meski air sempat meluap hingga ke jalanan dan area permukiman, kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan air dilaporkan cepat surut seiring dengan meredanya pasang air laut.

Luapan air mulai terpantau naik sekitar pukul 15.30 WIB. Penyebab utama banjir ini disinyalir akibat tingginya volume air dari wilayah hulu yang membawa banyak material sampah. Sampah-sampah tersebut kemudian tersangkut di beberapa jembatan utama, sehingga menyumbat aliran sungai dan memaksa air meluber ke pemukiman warga di sekitarnya.

Sri Hanifah, salah satu warga Desa Kedungdalem, menceritakan bahwa situasi mulai mencemaskan saat sore hari meskipun hujan di wilayahnya tidak terlalu lebat. Berbekal pengalaman banjir sebelumnya, ia dan keluarga langsung melakukan tindakan preventif guna melindungi perabotan rumah tangga.

“Melihat air kiriman sudah datang, saya dan keluarga langsung memasang sekat di depan rumah. Air sempat merembes, namun tidak sampai masuk ke rumah,” ungkap Sri Hanifah saat ditemui di lokasi kejadian.

Ketinggian air di jalanan dilaporkan mencapai 40 hingga 50 sentimeter. Namun, kesigapan warga dalam memasang sekat penahan air terbukti efektif meminimalisir dampak kerugian. Beruntung, sekitar satu jam setelah mencapai puncak luapan, debit air perlahan menurun.

“Alhamdulillah, banjir kiriman ini tidak sebesar beberapa waktu lalu, sehingga sebagian besar rumah warga tidak sampai kemasukan air,” tambah Sri Hanifah dengan nada syukur.

Camat Dringu, Indah Rohani, menegaskan bahwa pihak kecamatan telah bersiaga sejak siang hari dengan memantau curah hujan di wilayah selatan serta mengawasi Tinggi Muka Air (TMA) sungai secara berkala. Koordinasi cepat dengan BPBD Kabupaten Probolinggo juga dilakukan saat air mulai meluap ke permukaan.

“Saat air meluap, kami berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Probolinggo dan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan di titik-titik terdampak. Saat ini air sudah surut karena pasang air laut juga telah surut,” jelas Indah Rohani.

Selain di wilayah Dringu, banjir kiriman yang lebih parah dilaporkan menerjang kawasan Gang Sampo di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas. Di lokasi tersebut, ketinggian air sempat mencapai 50 hingga 100 sentimeter dan masuk ke dalam rumah warga.

Hingga saat ini, pihak berwenang terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat cuaca ekstrem yang masih mengancam wilayah Probolinggo dan sekitarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga puluhan juta rupiah per orang. Salah satu korban, R, mengaku kehilangan Rp4,2 juta setelah mendaftarkan tiga akun sekaligus.

"Saya daftar tiga akun, masing-masing senilai Rp1,4 juta. Sampai sekarang belum pernah bisa ditarik sama sekali," keluh R di lokasi.

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut menawarkan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Dengan modal pendaftaran Rp1,4 juta, anggota dijanjikan penghasilan harian sebesar Rp43.500 yang diklaim bisa dicairkan setiap hari Kamis.

"Katanya bisa ditarik hari Kamis minggu kemarin, lalu diinfokan lagi bisa ditarik hari ini (Senin). Tapi kenyataannya tetap tidak bisa," tambahnya dengan nada kecewa.

Merespons situasi yang memanas, Satreskrim Polres Probolinggo segera bertindak. Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP I Made Kembarmartadana, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan S beserta dua rekannya untuk menghindari amuk massa yang lebih besar.

"Iya benar, yang bersangkutan sudah kami bawa ke Mapolres Probolinggo, guna dimintai keterangan lebih lanjut. Ada tiga orang pelaku yang kami amankan, " ujar I Made.

Pantauan di lokasi menunjukkan, Polres Probolinggo juga menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan kediaman S yang disinyalir sebagai koordinator wilayah aplikasi tersebut, guna memastikan situasi tetap kondusif. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 16:30 WIB. Berdasarkan data rekapitulasi sementara, dampak kerusakan paling parah terjadi di dua wilayah utama, yakni Dusun Bringin dan Dusun Kukun. Angin kencang yang datang tiba-tiba tersebut menyapu atap rumah warga dan merobohkan beberapa struktur bangunan.

Di Dusun Bringin, tercatat sebanyak 12 rumah terdampak. Salah satunya adalah kediaman milik Bapak Mulyadi yang dikategorikan mengalami rusak berat.

Sementara itu, empat rumah lainnya seperti milik Ibu Buana dan Bapak Amat mengalami rusak sedang, dan sisanya mengalami rusak ringan.

Kerusakan serupa juga terjadi di Dusun Kukun (RT 9 RW 4), di mana sebanyak delapan rumah warga, termasuk milik Solehudin dan Jono, dilaporkan mengalami rusak ringan.

Selain pemukiman warga, fasilitas umum tidak luput dari amukan cuaca ekstrem ini. Musala Sirojulfalah dan bangunan SPPG di desa setempat dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap.

"Kami menerima laporan adanya hujan deras disertai angin kencang yang terjadi menjelang petang. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan warga dan mendata tingkat kerusakan di lapangan," ujar Kalaksa BPBD Probolinggo Oemar Syarif.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pusdalops PB terus berkoordinasi dengan relawan dan perangkat desa setempat untuk melakukan proses asesmen mendalam. Meski kerugian material diperkirakan cukup besar, petugas mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Kondisi saat ini masih dalam proses asesmen oleh tim di lapangan. Kami berkoordinasi dengan relawan untuk langkah penanganan darurat. Alhamdulillah, korban jiwa nihil," tambahnya.

Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan, terutama saat hujan deras mengguyur pada sore hari.

Pihak berwenang berjanji akan segera melaporkan perkembangan terbaru terkait bantuan dan upaya pemulihan bagi warga yang terdampak di Desa Pohsangit Leres. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Surat tertanggal 2 Februari 2026 tersebut mengajak Koordinator Wilayah Pendidikan di seluruh kecamatan untuk mendata sekolah yang telah maupun yang akan menerapkan sistem lima hari sekolah. Sekolah diminta mengisi formulir melalui tautan Google Form yang disediakan.

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang ditandatangani Bupati pada akhir Januari 2026.

Perlu diingat, kebijakan serupa pernah diterapkan tahun lalu namun harus dibatalkan setelah menuai penolakan luas, meskipun baru berjalan selama satu hari.

PCNU Menyatakan Penolakan dengan Enam Alasan
 
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo kembali mengeluarkan suara penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (5/2/2026) malam, PCNU menyampaikan enam alasan penolakan.

Salah satu alasan utama adalah potensi terancamnya keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

"Kebijakan ini berpotensi mematikan pendidikan keagamaan," tulis salah satu anggota PCNU dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (7/2/2026).

Dengan sistem lima hari sekolah, kegiatan belajar di SD berlangsung hingga pukul 15.30 WIB pada Senin hingga Kamis, serta hingga pukul 13.00 WIB pada Jumat. Kondisi ini dinilai akan mengurangi waktu belajar ribuan santri yang biasanya mengikuti kegiatan di Madin dan TPQ pada sore hari.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur tahun 2013, terdapat 938 lembaga Madin jenjang ula dengan 70.308 santri, 193 lembaga jenjang wustha dengan 14.132 santri, serta 1.201 lembaga TPQ dengan 63.526 santri di Kabupaten Probolinggo.

Selain itu, PCNU menilai kebijakan tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempat dan Perbup Nomor 7 Tahun 2026 tidak relevan dijadikan dasar.

"Karena siswa bukan objek hukum Perbup tersebut yang mengatur jam kerja ASN, bukan peserta didik," imbuhnya.

PCNU juga menyoroti potensi pelanggaran hak anak untuk istirahat dan bermain yang cukup, serta risiko tekanan psikologis bagi siswa.

"Kebijakan ini berpotensi menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat," tegas PCNU yang berencana mengirimkan surat resmi kepada Bupati Probolinggo.

Disdikdaya: Hanya Pendataan, Akan Dikaji Bersama

Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, memberikan klarifikasi bahwa surat bernomor 400.3/104/426.101/2026 hanya bertujuan untuk pendataan.

"Surat tersebut hanya untuk mendata sekolah yang sudah atau akan menerapkan lima hari sekolah. Kami menerima informasi bahwa ada sekolah yang telah menjalankannya," ujar Hary.

Menurutnya, hasil pendataan tidak akan langsung dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

"Hasil pendataan akan kami kaji bersama para pemangku kepentingan untuk perbaikan ke depan," tambahnya.

Hary juga menyampaikan bahwa kebijakan lima hari sekolah akan dibahas dalam forum resmi yang difasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu pekan depan.

Forum tersebut direncanakan melibatkan PCNU Kabupaten Probolinggo, PCNU Kraksaan, Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, K3S, perwakilan pengelola Madin, serta pihak terkait lainnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Rendra Hadi Kusuma, membenarkan rencana tersebut.

"Rabu pagi, kita (Komisi IV) akan panggil Disdikdaya," kata politisi PKB tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fenomena ini memicu kekhawatiran masyarakat setempat, mengingat peristiwa serupa merupakan kali kedua terjadi di lokasi yang sama dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Laporan terkait keberadaan predator melata tersebut pertama kali diterima oleh petugas pemadam kebakaran dari seorang warga bernama Nanik.

Merespons laporan darurat tersebut, Tim Damkar dari Regu 3 Pemerintah Kota Probolinggo segera meluncur ke lokasi kejadian di Jalan Melon Gang 1 untuk melakukan tindakan pengamanan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati bahwa ular sanca dengan panjang estimasi mencapai 2,5 hingga 3 meter tersebut sudah berhasil diamankan sementara oleh warga.

Kebetulan, salah seorang warga setempat merupakan seorang pecinta reptil yang memiliki keberanian dan keahlian untuk menangkap ular tersebut sebelum tim evakuasi tiba.

Ular tersebut diketahui pertama kali menampakkan diri di sebuah sungai kecil yang berbatasan langsung dengan area pekarangan rumah penduduk.

Kehadirannya sempat memicu kepanikan massal di lingkungan sekitar, terutama karena warga masih memiliki trauma atas temuan ular sanca serupa di titik yang identik beberapa waktu lalu.

Komandan Regu 3 Damkar Pemkot Probolinggo, Bima Nur Dianto, menjelaskan, faktor lingkungan menjadi alasan utama mengapa area tersebut sering didatangi ular. Lingkungan yang masih asri dengan adanya sumber mata air menjadi habitat yang sangat mendukung bagi reptil untuk mencari makan dan berkembang biak.

Meski ular sudah tertangkap oleh warga, tim profesional Damkar tetap mengambil alih proses evakuasi sesuai dengan standar prosedur operasional keamanan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta hewan tersebut.

"Petugas yang datang tetap mengamankan ular dengan memasang selotip di bagian mulut agar tidak menggigit, dan juga kami melakukan edukasi kepada warga, selanjutnya ular tersebut kami bawa ke Mako Damkar," jelas Bima Nur Dianto.

Selain melakukan evakuasi fisik, petugas juga memberikan edukasi penting kepada warga Jalan Melon mengenai cara penanganan awal jika menemukan satwa liar dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang predator.

Saat ini, ular sanca tersebut telah diamankan di Mako Damkar Kota Probolinggo untuk penanganan lebih lanjut sebelum nantinya dilepaskan kembali ke habitat yang jauh dari pemukiman manusia. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepastian ini didapat setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo mencabut segel penghentian sementara kegiatan usaha pada Jumat (6/2/2026) pagi sekira 10.00 WIB.

Pencabutan segel dilakukan langsung oleh Kepala Satpol PP, Linmas, dan Damkar Kota Probolinggo, Fatchur Rozi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, menyusul progres pemenuhan dokumen perizinan oleh pihak manajemen.

Fatchur Rozi menjelaskan, tindakan penutupan yang dilakukan beberapa bulan lalu adalah bentuk penegakan aturan terkait kelengkapan dokumen operasional. Ia menyebutkan ada beberapa poin krusial yang sebelumnya belum terpenuhi, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

"Jadi sebelumnya Mie Gacoan ini ditutup karena SLF serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) belum terpenuhi, sehingga penutupan sebelumnya agar pihak manajemen melengkapinya," ujar Fatchur.

Meski segel telah dibuka, pemerintah memberikan catatan khusus terkait pengelolaan lingkungan. Saat ini, Mie Gacoan masih menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. 

Pihak manajemen diberikan tenggat waktu selama empat bulan untuk segera membangun dan mengoperasikan IPAL permanen secara mandiri. Fatchur berharap, kembalinya operasional resto ini membawa dampak positif bagi daerah.

"Semoga dengan dibukanya Mie Gacoan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga dapat meningkatkan PAD Kota Probolinggo," imbuhnya.

Menanggapi persyaratan tersebut, Legal Konsultan Mie Gacoan, Salamun Huda, menyatakan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Ia optimistis pengerjaan IPAL permanen akan selesai lebih cepat dari batas waktu yang diberikan oleh pemerintah daerah, mengingat persiapan teknis sudah mencapai tahap akhir.

"Bersamaan dengan proses pemasangan IPAL permanen, kami telah meminta diskresi atau dispensasi operasional dibuka sembari melengkapi kekurangan," jelas Salamun.

Terkait jam operasional, terdapat penyesuaian baru. Berbeda dengan sebelumnya yang beroperasi hingga dini hari atau 24 jam, kini Mie Gacoan Jalan Suroyo hanya melayani pelanggan hingga pukul 23.00 WIB.

Pihak manajemen akan terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat jika nantinya ada rencana untuk mengembalikan durasi operasional seperti sedia kala. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas serta sinkronisasi aturan dengan kebijakan daerah setempat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selaras dengan semangat tersebut, Polres Probolinggo bersinergi dengan masyarakat melaksanakan aksi kerja bakti di sejumlah kawasan wisata pantai pada Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri bersama masyarakat dalam menjaga serta merawat destinasi wisata agar tetap bersih, nyaman, dan memiliki daya tarik kompetitif bagi wisatawan.

Empat pantai unggulan di wilayah Kabupaten Probolinggo menjadi sasaran utama aksi kebersihan ini, yakni Pantai Pesona Dringu, Pantai Bentar, Pantai Duta, dan Pantai Bohay. Kawasan tersebut merupakan destinasi favorit yang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata daerah.

Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, menegaskan bahwa kebersihan destinasi wisata merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan, bukan sekadar aksi temporer.

"Pantai dan destinasi wisata merupakan representasi wajah Probolinggo. Jika kondisi bersih, kunjungan wisatawan akan meningkat. Jika terawat, ekonomi masyarakat juga akan bergerak. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya membersihkan hari ini, tetapi menjaga kebersihan setiap hari," tegas AKBP Latif.

Kapolres Probolinggo juga mengarahkan jajaran agar senantiasa aktif di tengah masyarakat. Peran Polri diharapkan tidak terbatas pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga merambah pada kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.

"Polri harus menjadi penggerak dan teladan. Kehadiran kami bukan hanya untuk penegakan hukum, melainkan juga untuk mengedukasi, mengajak, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan aman," tambah AKBP Latif.

Lebih lanjut, Kapolres menekankan bahwa kerja bakti ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polsek jajaran di wilayah masing-masing. Fokus sasaran meliputi lingkungan umum dan lokasi strategis, termasuk kawasan wisata potensial.

"Kami ingin semangat gotong royong ini terus hidup. Jika kebersihan telah menjadi budaya, maka 'Indonesia Asri' bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar terwujud mulai dari tingkat desa hingga kabupaten," ujar AKBP Latif.

Partisipasi aktif warga dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kapolres Probolinggo. 

Ia berharap sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin demi menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung kemajuan pariwisata daerah.

Masyarakat sekitar menyambut positif agenda tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Probolinggo. Pantai menjadi lebih bersih dan nyaman. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Pandi, salah seorang warga setempat.

Selain aspek ekologi, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta membangun kepercayaan antara aparat kepolisian dan masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Layanan yang membentang di sepanjang jalur utama Jalan Suroyo hingga Jalan HOS Cokroaminoto ini dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan digital warga di pusat kota. Meski aksesibilitas yang ditawarkan sangat mudah tanpa memerlukan kata sandi, kehadiran fasilitas ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari apresiasi hingga kekhawatiran yang mendasar.

Kemudahan akses menjadi nilai plus utama yang dirasakan oleh warga. Keberadaan jaringan bernama "Diskominfo Free Wifi" ini mulai disadari oleh warga yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut.

Salah satunya adalah Sofyan, seorang pemuda asal Jrebeng Lor. Saat sedang menunggu kerabatnya, ia mencoba memanfaatkan fasilitas ini dan terkesan dengan proses penyambungan yang instan.

"Baru tahu kalau ada WiFi gratis. Tadi saya coba, namanya 'Diskominfo Free Wifi'. Langsung terhubung, sangat mudah," ujar Sofyan pada Kamis (4/2/2026).

Kendati demikian, pengalamannaya menunjukkan bahwa kuantitas akses belum dibarengi dengan kualitas kecepatan yang mumpuni.

"Pas dicoba buat buka YouTube agak lemot, masih muter terus, tapi bisa. Ini bagus sih, kalau lagi nongkrong di Suroyo bisa internetan gratis," tambahnya.

Persoalan stabilitas koneksi ini pula yang membuat sebagian masyarakat yang sangat bergantung pada kestabilan internet memilih untuk tetap menggunakan paket data pribadi.

Danu, seorang pengemudi ojek daring, mengungkapkan skeptisismenya terhadap jaringan publik tersebut. Bagi pekerja sektor ekonomi digital seperti dirinya, risiko keterlambatan data bisa berdampak langsung pada penghasilan.

"Sudah tahu, tapi lemot. Jadi tidak saya sambungkan ke ponsel saya. Takutnya nanti malah orderan tidak masuk kalau jaringannya tidak stabil. Saya tetap pakai kuota bulanan sendiri saja," ungkapnya.

Di luar urusan teknis kecepatan, aspek keamanan siber menjadi momok bagi warga lainnya. Muncul kekhawatiran mengenai kerentanan data pribadi saat perangkat terhubung ke jaringan terbuka.

Lalu, warga Kanigaran, merefleksikan ketakutan kolektif masyarakat terhadap potensi kejahatan perbankan digital.

"Saya tahu di Jalan Cokro ada wifi, tapi takut mau nyambung. Katanya kalau WiFi publik itu rawan, m-banking kita bisa kebobol ya? Jadi saya mending tidak ikut-ikutan mencoba, cari aman saja," tuturnya dengan ragu.

Super Koridor ini sejatinya merupakan langkah progresif Pemkot dalam mewujudkan Smart City yang beroperasi 24 jam. Namun, suara-suara dari lapangan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah. Tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan infrastruktur, melainkan juga bagaimana meningkatkan performa jaringan serta menjamin keamanan data pengguna agar masyarakat dapat menikmati fasilitas publik ini tanpa rasa cemas. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi hal tersebut, Polres Probolinggo Kota mengambil langkah preventif melalui sosialisasi edukatif yang digelar di SMPN 4 Kota Probolinggo. Langkah ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan upaya penanaman nilai hukum dan perlindungan anak sejak dini.

Kegiatan yang dipelopori oleh personel Seksi Hukum Polres Probolinggo Kota ini menyasar audiens yang cukup besar, yakni 768 siswa yang terdiri dari kelas 7 hingga kelas 9.

Fokus utama dari program ini adalah memberikan cakrawala baru bagi para siswa mengenai hak-hak fundamental mereka serta bagaimana sistem hukum di Indonesia memberikan proteksi terhadap anak di berbagai lapisan, mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, hingga institusi pendidikan.

Dalam paparannya, Plt. Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, menekankan bahwa setiap anak memiliki hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar.

"Dalam sosialisasi ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat pendidikan serta larangan terhadap kekerasan dan eksploitasi," ungkap Iptu Zainullah, Kamis (5/2/2026).

Edukasi ini juga menyentuh aspek yang lebih teknis, yakni pemahaman mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui materi ini, siswa diajak memahami bahwa hukum menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, ditegaskan pula definisi anak menurut hukum, yaitu mereka yang belum genap berusia 18 tahun, beserta sanksi hukum yang membayangi jika terjadi tindak kekerasan.

Metode penyampaian dilakukan secara dialogis agar materi yang berat mengenai hukum dapat diterima dengan baik oleh remaja.

"Pendekatan ini agar nilai-nilai anti bullying secara menyenangkan dan efektif dipahami oleh para siswa," tambah Iptu Zainullah.

Selain faktor internal sekolah, peran eksternal juga menjadi sorotan. Iptu Zainullah mengingatkan bahwa bullying tidak mengenal ruang, ia bisa terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Peran orang tua dan guru sangat krusial dalam mengawasi interaksi sosial anak. Di era digital, pengawasan terhadap penggunaan gawai menjadi mutlak dilakukan untuk membentengi anak dari konten destruktif.

"Penggunaan media sosial yang berlebih dapat berpengaruh negatif, seperti bullying, pornografi, hoax hingga hal negatif lainnya, sehingga hal ini yang perlu diantisipasi oleh semua pihak," tutupnya.

Melalui sinergi antara kepolisian, sekolah, dan orang tua, diharapkan tercipta lingkungan yang nihil kekerasan, sehingga potensi setiap siswa dapat berkembang tanpa rasa takut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain menelan lorban jiwa, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Kamis (5/2/2026) pagi, sekitar pukul 08.30 WIB itu  juga menimbulkan 10 korban terluka, dengan satu di antaranya dalam kondisi luka berat.

Kendaraan yang terlibat dalam laka lantas adalah Toyota Innova dengan nomor polisi L 2017 yang dikemudikan oleh Muhammad Fahrrizal Amin (29) seorang mahasiswa asal Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso.

Kendaraan kedua adalah Toyota Innova berplat N 1580 ACM yang dikemudikan Akbar Bagus Endtriyoko (35) karyawan swasta asal Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Iptu Aditya Wikrama, mengungkapkan kronologis kejadian, kendaraan dengan plat L 2017 yang membawa enam penumpang sedang melaju dari arah timur ke barat.

"Saat hendak mendahului kendaraan tak dikenal yang berjalan searah di depannya, terjadi benturan langsung dengan kendaraan N 1580 ACM yang membawa tiga penumpang dan sedang melaju dari arah berlawanan (barat ke timur)," terang Aditya.

Korban yang mengalami luka berat adalah M. Syafiih (50) seorang dosen asal di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton. Korban Syafiih, akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat.

Sementara itu, sembilan korban lainnya mengalami luka ringan, antara lain pengemudi kedua kendaraan serta seluruh penumpang:

1. Shofi Fadhillah (20) warga Bali.​
2. Desy Bariyyatul Qibtiyah (30) warga Probolinggo.​
3. Sukhma Prihanton (34) warga Depok.​
4. Khumairoh (24) warga Probolinggo.​
5. Eka (39) warga Malang​
6. Indah (33) warga Malang.​
7. Dodi (33)

Setelah kejadian, semua korban dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Rizani Paiton untuk mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.

Pihak kepolisian Satlantas Polres Probolinggo, sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira Z, didampingi para Kanit Satlantas, serta melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan petugas kesehatan.

Dalam kegiatan ramp check ini, petugas melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan meliputi SIM, STNK, dan KIR, serta pemeriksaan teknis kendaraan seperti kondisi rem, ban, lampu, wiper, sabuk pengaman, hingga perlengkapan keselamatan lainnya. 

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi guna memastikan pengemudi dalam kondisi sehat dan layak saat mengemudikan kendaraan.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira Z. menegaskan bahwa kegiatan ramp check merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan kendaraan angkutan.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Kendaraan yang tidak laik jalan dan pengemudi yang tidak dalam kondisi prima sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, melalui Ops Keselamatan 2026 ini kami lakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebagai upaya pencegahan sejak dini,” tegas AKP Safiq.

AKP Safiq juga memberikan arahan kepada seluruh pengemudi angkutan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memaksakan diri saat lelah, serta rutin melakukan pengecekan kondisi kendaraan sebelum beroperasi.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengemudi angkutan untuk selalu mengutamakan keselamatan, baik keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jangan memaksakan kendaraan beroperasi apabila kondisi tidak laik, dan pastikan selalu melengkapi administrasi serta mematuhi aturan berlalu lintas,” kata AKP Safiq.

Lebih lanjut, AKP Safiq menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak semata-mata bersifat penindakan, namun lebih mengedepankan edukasi dan imbauan kepada masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas. Harapan kami, melalui sinergi bersama instansi terkait, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat ditekan secara signifikan,” ujar Kasatlantas Polres Probolinggo.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ramp check dalam rangka Ops Keselamatan 2026 ini, diharapkan tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Jenazah korban ditemukan mengapung di perairan Pulau Gili Ketapang pada Rabu pagi (4/2/2026), setelah sebelumnya diduga kuat terpeleset dan terbawa arus sungai saat hendak pergi ke sawah.

Penemuan tragis ini pertama kali dilaporkan oleh nelayan setempat sekira pukul 08.45 WIB. Nelayan tersebut melihat sesosok jasad manusia yang mengambang di tengah perairan.

Merespons laporan darurat tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Probolinggo, TNI AL, Satpol Airud, serta instansi terkait lainnya segera bergerak menuju lokasi dengan menggunakan kapal evakuasi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, mengonfirmasi gerak cepat tim gabungan dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat nelayan tersebut.

"Dari laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Probolinggo, TNI AL, Satpol Airud, hingga instansi terkait menuju lokasi awal dilaporkan yakni di perairan Gili Ketapang," ungkap Oemar Sjarief pada Rabu (4/2/2026).

Setibanya di lokasi, petugas mendapati jenazah dalam kondisi telungkup. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, jenazah berjenis kelamin laki-laki tersebut menggunakan atribut pakaian berupa kaos berwarna coklat dan celana pendek.

Setelah berhasil dievakuasi ke daratan melalui Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, jenazah langsung dilarikan ke kamar mayat RSUD dr. Moh Saleh untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan medis dan pencocokan data keluarga mengonfirmasi bahwa identitas korban adalah Supoyo (73), warga Kedung Miri, Kelurahan Kedungasem. Oemar Sjarief menambahkan, identitas ini sinkron dengan data orang hilang yang beredar beberapa hari sebelumnya.

"Setelah dibawa ke kamar mayat, jenazah tersebut warga Kedungasem yang sebelumnya dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu," imbuh Oemar.

Lurah Kedungasem, Saiful Sarifudin, turut membenarkan bahwa warganya tersebut memang sudah tidak terlihat sejak tiga hingga empat hari yang lalu. Menurut penuturannya, Supoyo merupakan sosok yang rajin ke sawah. Namun, pada hari kejadian, korban tak kunjung kembali hingga malam hari, yang memicu kepanikan keluarga.

Keluarga korban sebelumnya telah melakukan pencarian mandiri di sekitar jalur yang biasa dilalui korban. Saiful menjelaskan adanya dugaan kecelakaan air di lingkungan tempat tinggal korban sebelum akhirnya jasadnya terbawa hingga ke laut lepas.

"Keluarga sudah mencari, pasca korban belum pulang, ya dugaannya korban terpeleset ke sungai yang kebetulan informasinya air sungai agak tinggi," jelas Saiful Sarifudin.

Kini, jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Kejadian ini menjadi pengingat bagi warga yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada, terutama saat debit air sedang meningkat akibat curah hujan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga Rabu (4/2/2026) pagi, tim gabungan masih melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Bayeman, titik di mana korban diduga terpeleset dan hanyut terbawa arus.

Insiden ini terjadi pada Selasa (3/2/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban terakhir kali terlihat mengenakan kaos singlet dan celana pendek sebelum dinyatakan hilang dari pengawasan. 

Dugaan bahwa korban jatuh ke sungai diperkuat oleh posisi terakhir Arsya yang berada di sekitar bantaran sungai yang saat itu memiliki arus cukup deras.

Merespons laporan darurat warga RT 05/RW 01 Desa Sumendi, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD Kabupaten Probolinggo segera menerjunkan personel ke lokasi. 

Selain melakukan asesmen, BPBD juga berkoordinasi dengan Polsek Tongas dan Polres Probolinggo Kota guna memetakan koordinat pencarian.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Syarif, menjelaskan bahwa fokus penyisiran diarahkan pada area-area dengan hambatan alami, seperti tumpukan sampah sungai dan rumpun bambu.

"Saat ini tim reaksi cepat tengah melakukan penyisiran di area dangkal dan tumpukan rumpun bambu. Kami menduga korban mungkin tersangkut di area-area yang memiliki hambatan fisik tersebut," jelas Oemar.

Kendati penyisiran telah dilakukan hingga larut malam di sepanjang pinggiran sungai, keberadaan korban belum juga ditemukan. Operasi pencarian sempat terkendala oleh minimnya jarak pandang dan risiko keselamatan petugas di lapangan akibat medan yang gelap.

"Hingga laporan terakhir, belum ada tanda-tanda penemuan korban. Namun, kami telah memperkuat koordinasi dengan Basarnas dan relawan SAR untuk langkah selanjutnya," tambahnya.

Operasi pencarian di dalam air sempat dihentikan sementara pada Selasa malam demi pertimbangan teknis, namun petugas tetap disiagakan di lokasi untuk pemantauan situasional. 

Pencarian skala besar yang melibatkan Basarnas dijadwalkan kembali berlanjut pagi ini dengan jangkauan penyisiran yang diperluas dari titik awal kejadian hingga ke arah hilir sungai.

Pemerintah setempat mengimbau masyarakat di sepanjang aliran sungai untuk segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban, serta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu kenaikan debit air sungai secara tiba-tiba. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Harapan untuk menggunakan eks Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kademangan sebagai markas baru terancam kandas setelah diketahui bahwa bangunan tersebut memiliki status sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Kondisi ini menciptakan dilema administratif bagi Bawaslu yang tengah berupaya memenuhi syarat menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri.

Gedung yang berlokasi di Jalan Brantas tersebut sebenarnya telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Namun, karena status ODCB yang melekat, setiap jengkal perubahan fisik bangunan harus tunduk pada aturan pelestarian yang ketat. Renovasi tidak bisa dilakukan secara masif untuk menyesuaikan kebutuhan ruang perkantoran lembaga pengawas pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengungkapkan kebingungannya terhadap situasi yang berlarut-larut ini. Padahal, koordinasi dengan pemerintah daerah sudah berlangsung cukup lama.

“Kami sebenarnya juga bingung harus bagaimana. Kami sudah berjuang cukup lama, tetapi hasilnya selalu sama, hanya berhenti di rapat koordinasi,” ungkap Johan, Selasa (3/2/2026).

Status cagar budaya ini membawa konsekuensi logis pada mekanisme penganggaran. Johan menjelaskan bahwa sebelumnya ada janji renovasi melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Namun, kerumitan prosedur renovasi bangunan bersejarah membuat rencana tersebut sulit dieksekusi.

Di sisi lain, Bawaslu RI mendorong seluruh Bawaslu daerah bertransformasi menjadi lembaga permanen yang memiliki aset sendiri, baik melalui hibah tanah maupun bangunan.

Kebutuhan akan kantor tetap menjadi kian mendesak mengingat tahapan Pemilu 2027 akan segera dimulai. Ketergantungan pada anggaran sewa kantor menjadi beban tersendiri, apalagi anggaran tersebut hanya diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun ini.

“Kami menekankan pentingnya adanya kepastian sejak awal tahun, mengingat tahapan Pemilu 2027 sudah mulai berjalan. Sementara anggaran sewa kantor diharapkan hanya mencukupi hingga tahun ini sesuai arahan pimpinan di tingkat atas,” ujar Johan Dwi Angga menegaskan urgensi fasilitas kantor.

Kesulitan teknis juga muncul dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan dari anggaran sewa menjadi biaya pemeliharaan atau renovasi gedung hibah harus direncanakan jauh sebelum APBN 2027 ditetapkan. Tanpa kepastian gedung, perencanaan anggaran ini mustahil dilakukan secara akurat.

Hingga saat ini, Bawaslu Kota Probolinggo memilih untuk mengembalikan aset tersebut kepada Dinas Pendidikan karena belum adanya titik temu terkait pemanfaatan gedung.

“Hingga saat ini belum ada keputusan final. Bahkan sejak Oktober lalu, gedung yang sebelumnya dihibahkan sudah kami kembalikan ke Dinas Pendidikan,” pungkas Johan.

Persoalan ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencari aset alternatif yang tidak berbenturan dengan aturan cagar budaya, demi mendukung kelancaran pesta demokrasi mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dewan mewanti-wanti agar tim seleksi (Timsel) bekerja secara profesional dan tidak mengakomodasi adanya "calon titipan" dari pihak mana pun.

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III ini menghadirkan Asisten Pemerintahan Budiono Wirawan, Kabag Kesra Andri Purwanto, dan Kepala Kemenag Kota Probolinggo Didik Kurniawan.

Dalam laporannya, Andri Purwanto menjelaskan bahwa dari 18 pendaftar, sebanyak 10 orang dinyatakan lolos tes Computer Assisted Test (CAT) yang digelar 26 Januari lalu. Tahapan krusial berikutnya adalah seleksi wawancara yang dijadwalkan pada 5 Februari 2026 untuk menyaring 5 orang pimpinan.

Salah satu Anggota Komisi III, Saiful Iman membenarkan adanya RDP yang berlangsung Senin lalu. Menurutnya, persoalan muncul ketika Komisi III menyoroti aspek kompetensi dan administrasi, khususnya terkait surat rekomendasi Ormas. Ia mempertanyakan tolak ukur kompetensi bidang amil dan zakat bagi para peserta yang latar belakangnya beragam.

"Jadi 18 orang ini, mereka ini apakah pernah kursus atau sekolah? Kan tidak semuanya pernah berkecimpung di amil dan zakat? Keahliannya ini siapa yang mengeluarkan? Kalau baca dari persyaratan kan kompetensi penyaluran zakat," kata Saiful Iman, Selasa (3/2/2026) sembari meragukan validasi keahlian teknis peserta.

Sementara itu, Kabag Kesra Andri Purwanto menjelaskan bahwa kompetensi yang diuji sementara ini masih bersifat pengetahuan umum berbasis ilmu fikih dan Al-Qur'an. Hal senada disampaikan Kepala Kemenag Didik Kurniawan yang menyebut nilai CAT peserta berada di atas rata-rata. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menegaskan dukungannya terhadap proses ini asalkan berjalan sesuai regulasi yang ketat. Ia menekankan bahwa posisi pimpinan Baznas sangat strategis karena mengelola dana umat.

"Jangan sampai ada titipan. Itu masukan kami. Kami ingin sesuai aturan, siapapun baik anggota dewan, pejabat pemerintah kalau mau titip jangan langsung diterima. Jadi yang dihasilkan dari proses seleksi adalah orang yang berkompetensi," tegas Mukhlas.

Di sisi lain, pihak eksekutif melalui Budiono Wirawan menyambut baik pengawasan dari legislatif tersebut. Ia memastikan Pemkot Probolinggo berkomitmen menjaga integritas seleksi.

"Kami mengapresiasi dukungan moril Komisi III. Sehingga proses seleksi berlangsung lancar dan bisa menghasilkan pimpinan yang amanah dan kapabel," tutur Budiono.

Tahap akhir wawancara nantinya akan menjadi penentu. Kemenag menjelaskan bahwa surat rekomendasi dari ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau pesantren hanyalah syarat administratif, sementara kualitas asli calon akan dikuliti habis dalam sesi tanya jawab tatap muka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut sekaligus memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi air.

Kegiatan pemeriksaan yang berlangsung pada Selasa (3/2/2026) ini menyasar dua kategori utama transportasi laut di Probolinggo.

Inspeksi diawali dengan memeriksa kondisi teknis dan alat keselamatan pada kapal cepat Express Bahari yang melayani rute vital Probolinggo menuju Madura. Setelah memastikan kelaikan kapal cepat, petugas beralih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 48 unit kapal penyeberangan tradisional yang melayani rute ke Pulau Gili Ketapang.

Humas KSOP Kelas IV Probolinggo, Hendra Yulis Priyanto, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan mandat langsung dari pusat guna memastikan standar keselamatan pelayaran terpenuhi tanpa kompromi.

"Jadi rampchek ini tindak lanjut dari Instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor IR DJPL 1 Tahun 2025 Tentang Uji Kelaikan Laut Kapal Penumpang Angkutan Lebaran," kata Hendra Yulis Priyanto saat ditemui di lokasi pemeriksaan.

Aspek pemeriksaan yang dilakukan mencakup empat pilar utama kelaikan laut. Pertama adalah verifikasi dokumen, baik legalitas kapal maupun sertifikasi awak kapal.

Kedua, alat keselamatan jiwa yang menjadi perhatian utama, meliputi sekoci, life raft, hingga ketersediaan life jacket atau jaket pelampung bagi setiap penumpang.

Kemudian yang ketiga adalah alat navigasi dan komunikasi seperti GPS dan radio komunikasi (VHF/HF) untuk memastikan kapal tidak kehilangan kontak saat berada di tengah laut. Terakhir, petugas juga memeriksa sistem proteksi kebakaran seperti APAR dan hidran.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang beragam antara kapal modern dan tradisional. Menurut Hendra, kapal cepat saat ini dalam kondisi prima karena baru saja melewati proses docking (pemeliharaan rutin). Namun, catatan khusus diberikan bagi armada tradisional.

"Dari rampcheck ini hasilnya untuk kapal cepat baru selesai docking, sedangkan untuk kapal penyeberangan tradisional, beberapa life jacket sudah rusak dan tidak layak, sehingga perlu ada penambahan," ujarnya secara transparan.

KSOP Probolinggo mendesak para pemilik kapal tradisional untuk segera melakukan pembaruan pada alat keselamatan yang telah usang tersebut sebelum arus penumpang memuncak. Hendra juga mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran bukan hanya tugas otoritas, melainkan tanggung jawab kolektif. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemilik kapal, operator, hingga masyarakat umum untuk lebih peduli terhadap prosedur keselamatan.

"Semoga dengan rampcheck ini, dapat meningkatkan kelancaran, kenyamanan, khususnya keselamatan dan keamanan pada transportasi ini," pungkas Hendra menutup keterangannya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kedatangannya yang didampingi oleh ibu dan pamannya bertujuan untuk melaporkan dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria dewasa. Pihak keluarga merasa terpukul dan meminta pihak berwajib segera bertindak agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Kasus memilukan ini terungkap setelah sang ibu, berinisial R, menyadari perubahan perilaku anaknya yang drastis. Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku merupakan warga Kecamatan Kademangan yang baru dikenal melalui perantara seorang teman. Perkenalan singkat tersebut justru berujung pada dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur.

Menurut pengakuan korban kepada ibunya, pelaku yang diketahui sudah memiliki istri dan anak tersebut menggunakan modus bujuk rayu serta iming-iming materi. Sang ibu menceritakan bahwa pelaku sempat membawa korban ke luar kota untuk melancarkan aksinya.

"Dari cerita anak saya, ia diajak ke salah satu hotel di Lumajang, serta hendak diajak ke hotel yang ada di Kecamatan Dringu," ungkap R saat memberikan keterangan di Mapolres Probolinggo Kota.

Lebih lanjut, R menjelaskan bahwa saat melakukan aksinya, pelaku diduga kuat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi ini membuat situasi semakin mengkhawatirkan bagi keselamatan korban. Pelaku juga mencoba memberikan sejumlah uang sebagai upaya tutup mulut agar korban tidak melaporkan kejadian tersebut.

Kini, trauma mendalam membayangi keseharian LOR. Remaja yang seharusnya fokus pada pendidikan tersebut kini lebih banyak mengurung diri dan menjadi pendiam. Kondisi psikologis yang tergoncang inilah yang akhirnya membulatkan tekad keluarga untuk menempuh jalur hukum.

"Dari situlah, kami keluarga akhirnya sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi agar pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya," imbuh R dengan nada tegas penuh harap.

Merespons laporan tersebut, Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari pihak korban. Saat ini, penyidik tengah mendalami keterangan awal untuk menentukan lokus delicti atau tempat kejadian perkara.

"Saat ini pihaknya tengah memintai keterangan, yang jika dari keterangan tersebut TKP pencabulan ada di wilayah Polres Probolinggo Kota akan ditindaklanjuti, namun jika di tempat lain maka kita arahkan untuk melapor ke Polres sesuai TKP," pungkas Iptu Zainullah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski kendaraan telah kembali ke tangan pemiliknya, pihak kepolisian menegaskan bahwa pengejaran terhadap dua pelaku yang berhasil melarikan diri masih terus dilakukan secara intensif.

Kronologi penemuan bermula pada Jumat malam (30/1/2026), ketika personil Sat PJR Jatim 4 melakukan patroli rutin di sekitar Gerbang Tol Probolinggo Timur. Petugas mencurigai sebuah mobil pikap yang berhenti di bahu jalan sesaat setelah melewati gerbang tol. 

Kecurigaan menguat saat petugas mencoba mendekat, namun kendaraan tersebut justru tancap gas menuju arah Surabaya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sembari petugas melakukan pengecekan data pelat nomor secara digital yang ternyata tidak sesuai dengan fisik kendaraan.

“Saat petugas berhasil mendahuluinya, tiba-tiba pikap bernopol P 8012 EC tersebut berhenti di KM 838. Namun, saat dihampiri petugas, sopir dan penumpang sudah tidak ada di lokasi,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Hendrix Kusuma Wardana pada Senin (2/2/2026).

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, petugas menemukan bukti kekerasan berupa kaca jendela kiri yang pecah dan lubang kunci kontak yang telah rusak. Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui mobil tersebut identik dengan laporan pencurian di wilayah Polsek Leces pada Selasa (27/1/2026). 

“Alhamdulillah, setelah dipastikan milik warga Leces, pada hari ini, Senin (2/2/26), pikap tersebut kami serahkan ke Polsek Leces untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya.” imbuh AKBP Hendrix.

Di sisi lain, Kapolsek Leces, Iptu Afdal Buana Rizal, mengonfirmasi bahwa mobil tersebut dicuri saat terparkir di garasi rumah pada dini hari. Koordinasi cepat antar satuan menjadi kunci ditemukannya mobil ini dalam waktu singkat.

“Setelah dilaporkan keesokan harinya, kami langsung melakukan penyelidikan. Dua hari berselang, berkat koordinasi dengan Sat PJR Jatim 4 Ditlantas Polda Jatim, mobil tersebut berhasil diamankan,” jelas Iptu Afdal.

Rasa syukur mendalam dirasakan oleh Dandi Muhammad Yasin selaku pemilik. Baginya, mobil tersebut adalah alat utama untuk mencari nafkah sebagai pedagang sayur. Ia sangat mengapresiasi kerja keras kepolisian meski muatan sayur di dalam bak mobil telah hilang dibawa lari pelaku.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada PJR dan Polsek Leces yang telah menemukan dan mengembalikan mobil saya. Mobil tersebut setiap hari saya gunakan untuk berjualan sayur ke Lumajang,” pungkas Dandi penuh haru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakapolres Probolinggo, Kompol Haris Darma Sucipto memimpin apel yang diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres Probolinggo, personel Polres Probolinggo, anggota Kodim 0820 Probolinggo serta anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. 

Pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2026 ini digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2026 hingga 15 Februari 2026. 

Dalam amanat Kapolda Jawa Timur yang dibacakan oleh Wakapolres Probolinggo, disampaikan bahwa apel gelar pasukan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum strategis untuk melakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta soliditas sinergi lintas sektoral guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2026.

Dalam amanatnya, Wakapolres Probolinggo mengatakan, ada sepuluh prioritas pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan secara gakkum, E-TLE, manual, maupun teguran. 

Kesepuluh pelanggaran itu di antaranya menggunakan HP saat berkendara, mengemudi dalam pengaruh alkohol, kemudian melawan arus, menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi tekhnis, tidak memakai helm, dan menerobos lampu merah. 

Selain itu, bagi pengendara roda empat yang tidak menggunakan ‘safety belt’ atau sabuk keselamatan juga menjadi target operasi. Kemudian mengemudi melebihi batas kecepatan, pengemudi di bawah umur, dan berboncengan lebih dari satu orang. 

"Ada sepuluh prioritas pelanggaran. Kami himbau masyarakat lebih tertib berlalu lintas sehingga tercipta kamseltibcarlantas di Kabupaten Probolinggo mendekati bulan Ramadan dan Idulfitri," kata Haris. 

Lebih lanjut Wakapolres Probolinggo menjelaskan, bagi para pengendara yang terjaring operasi karena pelanggaran aturan berlalulintas, maka akan dikenakan tindakan edukatif, persuasif dan preemtif. 

“Intinya tindakan yang dilakukan anggota harus humanis. Para pelanggar lalu lintas ini kami beri tindakan karena biasanya kecelakaan itu diawali dari sebuah pelanggaran,” tegas Wakapolres. 

Kompol Haris berharap dengan operasi keselamatan tersebut, angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan, dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan juga bisa diminimkan. 

“Dari data yang ada, kami melihat ada trend positif penurunan angka kecelakaan lalu lintas di periode ini dibanding periode tahun lalu,” kata Haris.

Wakapolres juga menghimbau agar selama pelaksanaan operasi Keselamatan Semeru 2026 ini, petugas mengedepankan kegiatan edukatif, preemtif, preventif serta humanis yang didukung penegakan hukum baik secara elektronik maupun teguran. 

"Kami minta kepada anggota yang bertugas dalam Operasi Keselamatan ini untuk mendepankan kegiatan preemtif dan preventif serta hindari tindakan yang dapat menimbulkan kontraproduktif di masyarakat," pungkas Wakapolres Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keributan ini bermula dari kehadiran petugas Satpol PP Kota Probolinggo yang hendak menertibkan PKL di area trotoar Jalan A. Yani. Lokasi tersebut memang tergolong unik karena meskipun secara administratif jalan tersebut merupakan wilayah kewenangan Pemerintah Kota, di sana berdiri gedung-gedung vital milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo, termasuk Kantor Bupati dan Kantor Dinsos/DKUP.

Berdasarkan rekaman video yang viral berdurasi sekitar tiga menit, konflik meletus saat petugas Satpol PP Kabupaten Probolinggo yang sedang berjaga merasa terusik dengan tindakan penertiban terhadap PKL yang berada di depan kantor mereka. Friksi fisik tidak terelakkan hingga merembet ke area dalam perkantoran, memicu kerumunan dan perbincangan hangat di jagat maya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, mencoba mendinginkan suasana. Ia mengonfirmasi bahwa insiden tersebut merupakan murni akibat kesalahpahaman koordinasi di lapangan. Terkait akar masalah, Angga menjelaskan jika sudah dilakukan mediasi.

“Sudah dimediasi karena memang miss komunikasi, kurang pemahaman tentang lokasi PKL,” katanya.

Lebih lanjut, Angga menegaskan bahwa tindakan anggotanya berdasar pada regulasi yang sah. Sesuai dengan Perwali Nomor 44 Tahun 2025, koridor Jalan A. Yani telah ditetapkan sebagai area steril dari aktivitas PKL. Meskipun terdapat kantor dinas milik Kabupaten, status jalan tersebut tetap berada di bawah kendali administratif Pemerintah Kota.

“Sudah kami koordinasikan dengan pimpinannya agar dilakukan pembinaan," imbuh Angga.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyayangkan adanya insiden "rebutan lapak kewenangan" ini. Ia merasa prihatin karena petugas yang seharusnya menjadi teladan dalam ketertiban justru terjebak dalam pertikaian fisik di ruang publik. Ugas menegaskan perlunya penyelesaian secara kekeluargaan namun tetap profesional. Ia menyatakan:

“Ini yang seharusnya tidak terjadi. Satpol PP sebagai penegak perda bisa bikin ribut seperti itu. Nanti akan kami coba lakukan mediasi.” Tegas Ugas.

Insiden ini menjadi refleksi penting bagi kedua pemerintah daerah tentang pentingnya sinkronisasi aturan di wilayah-wilayah yang bersinggungan secara fisik. Mediasi diharapkan tidak hanya meredam emosi para petugas di lapangan, tetapi juga melahirkan nota kesepahaman (MoU) baru mengenai tata kelola ketertiban di kawasan perkantoran lintas wilayah tersebut. (*)

Editor: Danu 

Hingga saat ini, tim penyidik terus melakukan pendalaman melalui serangkaian pemeriksaan saksi guna mengumpulkan bukti-bukti yang komprehensif. Perkara ini telah menarik perhatian publik setelah indikasi penyimpangan anggaran mencuat ke permukaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo, Lilik Setyawan, memberikan keterangan terbaru saat ditemui di sela-sela rilis kasus pada Kamis malam, 29 Januari 2026 lalu. Lilik menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada level internal organisasi saja, melainkan terus melacak aliran dana dan keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan anggaran hibah tersebut.

Strategi penyidikan kini merambah ke sektor pengadaan. Setelah sebelumnya memanggil mantan Ketua KONI, Rahadian Juniardi, untuk memberikan keterangan pada pekan lalu, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari kini juga membidik pihak ketiga.

Pihak ketiga ini merupakan rekanan atau penyedia barang yang bekerja sama dengan KONI selama masa anggaran yang dipermasalahkan. Langkah ini diambil untuk memvalidasi apakah pengadaan barang yang dilakukan sudah sesuai prosedur atau justru menjadi sarana praktik rasuah.

Terkait progres penanganan perkara, Kajari Lilik Setyawan memaparkan cakupan saksi yang telah dimintai keterangan.

“Saksi-saksi dari seluruh cabor juga sudah kami periksa, termasuk pengurus inti koni saat masa periode yang bersangkutan juga sudah diperiksa. Sampai saat ini jumlah saksi yang sudah kami periksa berjumlah 40 orang. Ada juga pihak ketiga yaitu rekanan juga kami periksa, karena yang bersangkutan penyedia pengadaan barang di Koni,” ujarnya.

Terkait posisi Rahadian Juniardi, Kajari mengklarifikasi bahwa hingga saat ini status yang bersangkutan masih sebatas saksi. Meski demikian, penyidik menegaskan bahwa proses klarifikasi terhadap mantan pimpinan KONI tersebut masih jauh dari kata selesai. Ada kemungkinan besar penyidik akan melakukan pemanggilan ulang guna mencocokkan data yang diperoleh dari para rekanan penyedia barang dan pengurus cabang olahraga (cabor).

Meski proses penyidikan telah naik ke tahap yang lebih serius, pihak Kejaksaan masih enggan terburu-buru dalam menetapkan angka pasti kerugian negara. Penentuan jumlah kerugian memerlukan analisis mendalam dari tim ahli audit untuk memastikan keakuratan data di persidangan nanti.

Dalam keterangannya, Lilik Setyawan juga berpesan kepada masyarakat untuk memberikan ruang bagi penyidik bekerja secara objektif:

“Mohon bersabar nanti suatu saat akan kami sampaikan perkembangannya. Potensi kerugian negara belum bisa kami sampaikan, karena dari ahli juga belum melakukan penghitungan," imbuhnya.

Sebagai informasi tambahan, perkara ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah jaksa menemukan bukti-bukti awal yang cukup mengenai adanya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah. Fokus utama penyidikan ini adalah memastikan transparansi anggaran olahraga agar benar-benar digunakan untuk prestasi atlet, bukan kepentingan oknum tertentu. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Inisiatif ini dirancang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan akses informasi dan aktivitas bisnis, baik bagi pelaku usaha perorangan maupun kelompok.

Melalui penyediaan layanan WiFi gratis, pemerintah berupaya menghadirkan konektivitas yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan penamaannya, jangkauan layanan internet nirkabel ini terfokus pada dua jalur utama di jantung kota, yakni Jalan Suroyo dan Jalan Cokroaminoto.

Langkah strategis ini diharapkan dapat menghidupkan geliat ekonomi dan kreativitas di sepanjang koridor tersebut. Namun, penyediaan akses publik ini tentu membawa tanggung jawab besar dalam pengelolaannya.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai sosial.

“Pengembangan Suroyo–Cokro Super Koridor ini memiliki tantangan dan peluang yang perlu dikelola bersama. Fokusnya adalah membangun masyarakat, menjaga budaya lokal, serta memastikan kelestarian dan keamanan," tegas Lucia dalam paparannya Jumat (29/1/2026) malam.

Sebagai langkah konkret dalam menjaga etika digital, Diskominfo berencana menggandeng Internet Service Provider (ISP) untuk memperketat keamanan jaringan.

Salah satu fitur unggulannya adalah pemasangan firewall canggih yang secara otomatis akan menyaring konten negatif, termasuk situs perjudian daring dan pornografi.

Selain itu, sistem monitoring data yang ketat akan diterapkan pada setiap titik akses guna memantau lalu lintas informasi secara real-time.

Lucia menambahkan, perlindungan ini sangat krusial agar masyarakat merasa tenang.

“Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian keamanan digital dan kenyamanan masyarakat selama menggunakan layanan WiFi gratis ini.” imbuhnya.

Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memandang program ini sebagai evolusi dari infrastruktur digital yang sudah ada sebelumnya.

Menurutnya, konsep ini merupakan solusi cerdas dalam menciptakan ruang kerja bersama (coworking space) tanpa harus terkendala pembangunan fisik gedung yang mahal. Dengan memanfaatkan ruang publik yang sudah tersedia, masyarakat memiliki kebebasan untuk berkarya di area terbuka.

“Pemerintah Kota Probolinggo perlu memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan coworking space tanpa harus membangun gedung atau tempat khusus, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses internet.” papar dr Aminuddin menjelaskan visi ruang kerja terbuka tersebut.

Ia juga mengklaim bahwa area koridor ini berpotensi menjadi salah satu konsep coworking space terbuka terluas di tanah air. Fasilitas ini terbuka lebar bagi siapa saja, mulai dari mahasiswa yang mengerjakan tugas, pekerja lepas, hingga kelompok profesional yang membutuhkan suasana baru dalam berkolaborasi.

Dengan adanya dukungan infrastruktur ini, Kota Probolinggo optimis dapat mencetak generasi digital yang produktif dan berdaya saing tinggi. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 ini diduga kuat menjadi ladang praktik culas yang merugikan keuangan negara.

Penetapan tersangka ini bukan tanpa dasar yang kuat. Penyidik telah mengantongi berbagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dua sosok yang kini berhadapan dengan hukum tersebut adalah tersangka berinisial MY dan tersangka berinisial B.

Berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dihimpun selama proses penyidikan, proyek ini sejatinya memiliki pagu anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp1.130.500.000. Anggaran tersebut dialokasikan melalui Bidang Konservasi dan Pertamanan DLH untuk mempercantik wajah kota melalui instalasi lampu di berbagai titik ruang terbuka hijau.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan ini menggunakan metode e-purchasing melalui katalog elektronik, di mana tersangka MY bertindak sebagai direktur dari perusahaan penyedia yang terpilih.

Namun, dalam perjalanannya, ditemukan ketidakberesan yang fatal. Tersangka MY diduga melakukan praktik "pinjam bendera" atau pengalihan tanggung jawab secara total. Alih-alih mengerjakan proyek sesuai kontrak, MY menyerahkan seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari pengadaan barang, pemasangan instalasi, hingga pekerjaan konstruksi fisik, kepada pihak lain, yakni perusahaan yang dipimpin oleh tersangka B.

Praktik pengalihan pekerjaan ini dinilai bertentangan secara terang-terangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat dari kolusi dan ketidakpatuhan prosedur ini, kualitas dan akuntabilitas proyek menjadi dipertanyakan.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan angka kerugian yang nyata.

"Total kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar kurang lebih Rp306.050.004," beber Lilik Setyawan selaku Kajari Kota Probolinggo

Langkah tegas diambil oleh penyidik untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sebagaimana dinyatakan dalam rilis resminya.

"Untuk kepentingan penyidikan tersangka MY dan B dilakukan penahanan di Rutan Lapas Kelas IIB Probolinggo selama 20 (dua puluh) hari ke depan." imbuhnya, saat ditemui awak media sekira pukul 20.00.

Dalam aspek yuridis, tersangka MY dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui. Sementara itu, tersangka B dikenakan jeratan Pasal 603 dan 604 KUHP yang juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pelaksana jasa konstruksi dan pejabat pemerintahan untuk senantiasa patuh pada regulasi guna menghindari jeratan hukum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman unik adalah Wisata Agro Durian yang terletak di Dusun Waturiti, Desa Lumbang. Di sini, pengunjung tidak hanya sekadar membeli, tetapi juga bisa merasakan sensasi memetik buah durian langsung dari pohonnya.

Kebun seluas 2,5 hektare milik Pungki Purwanto Adi Laksono ini mengoleksi sekitar 250 pohon dengan varietas yang sangat beragam.

Setidaknya terdapat 27 jenis durian yang dibudidayakan, mulai dari varietas premium seperti Musang King, Duri Hitam, Bawor, Matahari, hingga Durian Sunan. Keunggulan utama dari wisata agro ini adalah jaminan kualitas buah yang didapatkan pengunjung.

Pemilik wisata durian Waturiti, Pungki Purwanto Adi Laksono, menekankan bahwa standar kematangan menjadi kunci utama kelezatan buah di kebunnya.

"Jadi untuk di tempat kami ini durian yang dipanen memang benar-benar masak pohon, sehingga dari segi rasa dipastikan maksimal," ungkap Pungki saat menjelaskan keunggulan produknya kepada pengunjung, Kamis (29/1/2026).

Selain varietas populer, durian lokal Lumbang tetap menjadi primadona yang tak lekang oleh waktu. Durian lokal ini memiliki karakteristik aroma yang sangat khas dengan perpaduan rasa manis dan legit yang kuat.

Keberagaman tekstur buah, mulai dari yang creamy, lumer di mulut, hingga manis pekat, membuat pengunjung memiliki banyak pilihan sesuai selera masing-masing.

Pengelolaan kebun ini pun dilakukan secara profesional dengan memperhatikan siklus hidup tanaman. Pungki menjelaskan, bahwa keberhasilan panennya sangat bergantung pada pola perawatan yang disiplin.

"Untuk perawatan kita terapkan 3 fase, mulai dari vegetatif, pra generatif hingga fase generatif, di samping itu juga ada kendala mulai cuaca hingga hama," jelasnya.

Ketekunan ini membuahkan hasil yang manis, saat musim panen raya tiba, omzet penjualan dari kebun ini diperkirakan mampu mencapai angka Rp200 hingga Rp300 juta.

Lokasinya yang strategis di jalur menuju Gunung Bromo membuat tempat ini selalu ramai, terutama saat akhir pekan. Banyak wisatawan yang menyempatkan diri mampir untuk melepas lelah setelah turun dari Bromo.

Salah seorang pengunjung asal Bogor, Ana Suryohadi, mengaku terkesan dengan kualitas durian lokal setempat.

"Kebetulan kami rombongan mampir usai dari Bromo, dan mencoba durian lumbang, rasanya berbeda dengan durian lokal lainnya," ujar Ana.

Ia menambahkan bahwa durian Lumbang memiliki daging yang lebih tebal, rasa yang manis, dan tanpa ada jejak rasa pahit.

Bagi yang berminat, harga yang ditawarkan cukup kompetitif, yakni mulai dari Rp25.000 per buah, tergantung pada jenis dan berat durian yang dipilih.

Menikmati durian segar di tengah suasana kebun yang asri tentu menjadi pengalaman kuliner yang tidak terlupakan di Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keadaan ini mendapat perhatian Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Paiton. Ketika aparat datang ke lokasi dapur SPPG untuk mengecek langsung, pemilik tidak ditemukan di tempat.

"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa mereka sudah beberapa hari tidak menerima MBG. Setelah kami kunjungi lokasi SPPG, pemiliknya tidak ada. Kondisi ini telah kami sampaikan kepada pihak terkait di tingkat kabupaten," ungkap Camat Paiton, Bhari, Kamis (29/1/2026).

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Koordinator Wilayah SPPG Probolinggo Pujo Wisnu Mahandoko menyatakan, terhentinya pengiriman MBG disebabkan oleh belum tersedianya tenaga ahli gizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saat ini kami sedang dalam proses pencarian ahli gizi. Sudah ada koordinasi dengan Ketua Persagi untuk membantu menemukan tenaga yang sesuai. Meskipun kami terus berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, ketersediaan ahli gizi dengan klasifikasi yang dibutuhkan memang cukup terbatas. Untuk sementara waktu, kami menyarankan agar distribusi dilanjutkan oleh SPPG lain," ujarnya.

Jika ditanya mengenai jumlah sekolah yang menerima MBG dari SPPG Jabung Wetan, Pujo belum dapat memberikan rincian data.

"Untuk informasi yang lebih rinci, silakan koordinasi langsung dengan kepala SPPG terkait. Selain itu, mohon untuk dipahami bahwa sesuai dengan peraturan, lansia belum termasuk dalam sasaran penerima manfaat MBG kami," tambahnya.
 
Distribusi MBG dari SPPG Desa Jabung Wetan untuk sejumlah lembaga pendidikan tercatat terhenti sejak hari Senin lalu hingga berita ini dibuat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil sebagai bentuk optimisme setelah melihat performa luar biasa pada tahun sebelumnya. Sebagai catatan, pada tahun 2025, Bulog Probolinggo berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan melampaui target yang ditetapkan, yakni menyerap hingga 82.457 ton gabah. Keberhasilan tersebut menjadi fondasi kuat bagi perusahaan untuk memulai langkah di tahun 2026 dengan lebih sistematis.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Probolinggo, Kuswadi, menegaskan, operasional lapangan sudah mulai dijalankan sejak awal tahun.

“Untuk tahun 2026 ini, kami Perum Bulog Probolinggo mendapatkan target serapan gabah sebesar 74 ribu ton, dan saat ini proses penyerapan sudah mulai kami lakukan," kata Kuswadi, Rabu (28/1/2026).

Untuk memastikan angka 74.000 ton tersebut tercapai, Bulog telah merancang strategi ekspansi kemitraan. Jika pada tahun 2025 mereka bekerja sama dengan 150 petani dan 30 mitra penyedia, maka di tahun 2026 ini jumlah tersebut akan ditingkatkan.

Bulog berencana memperluas jaringan kerja sama dengan lebih banyak kelompok tani lokal guna memperpendek rantai distribusi dan memastikan serapan gabah berjalan lebih masif.

Terkait kebijakan harga, Bulog Probolinggo tetap tegak lurus dengan regulasi pemerintah pusat. Gabah akan dibeli dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram melalui skema any quality atau tanpa syarat kualitas yang kaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi para petani di tengah fluktuasi pasar.

Meski menerapkan skema harga yang fleksibel, Bulog tetap menekankan standar dasar produk demi menjaga kualitas stok pangan nasional. Kuswadi menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka menerima hasil panen dari petani, selama memenuhi kriteria kelayakan fisik. 

“Kami siap menerima gabah dari petani, dengan ketentuan gabah yang dijual sudah memasuki masa panen, bersih, dan tidak kotor.” imbuhnya.

Dengan kombinasi antara perluasan mitra, harga yang kompetitif, dan sinergi dengan kelompok tani di tiga wilayah, Bulog Probolinggo optimistis dapat menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal sepanjang tahun 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Pelestarian situs budaya bukan hanya menjaga bangunan fisik, tetapi juga merawat identitas dan memori kolektif bangsa," ujarnya.
 
Sementara itu, Bupati Probolinggo, Muhammad Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap situs sejarah di daerahnya. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelestarian Candi Jabung melalui penganggaran, edukasi masyarakat, dan pengembangan kawasan berbasis budaya.
 
"Kunjungan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah yang ada di Probolinggo, khususnya Candi Jabung sebagai warisan leluhur," ungkap Bupati pada sejumlah awak media, Senin (26/1/2026).
 
Selain peninjauan lokasi, rombongan juga melakukan dialog terkait rencana penguatan promosi wisata budaya serta perlindungan situs cagar budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
 
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga warisan budaya, sekaligus mendorong Candi Jabung menjadi salah satu situs sejarah penting yang dikenal luas di Jawa Timur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mulai Senin (19/1/2026) lalu, seluruh wisatawan yang memasuki kawasan konservasi ini diwajibkan menggunakan gelang asuransi. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif sekaligus protektif menyusul dinamika kunjungan wisata yang terus meningkat.

Gelang tersebut bukan sekadar aksesori atau tanda masuk biasa, melainkan instrumen penting yang memberikan jaminan asuransi bagi para pelancong selama berada di area taman nasional.

Ketua Tim Data, Evaluasi, dan Pelaporan Humas BBTNBTS, Hendra Wisantara, menjelaskan, mekanisme perolehan gelang ini sangat praktis dan terintegrasi dengan sistem tiketing yang sudah ada. Setiap wisatawan yang telah melakukan registrasi dan memiliki tiket sah akan langsung mendapatkan gelang saat melewati pos pemeriksaan.

“Saat hendak masuk atau di pos pintu masuk, wisatawan akan langsung mendapatkan gelang asuransi ini. Selain itu, wisatawan tidak lagi dikenakan biaya tambahan,” ujar Hendra, Senin (26/1/2026).

Pembedaan kategori wisatawan juga dilakukan secara visual melalui warna gelang guna memudahkan pengawasan di lapangan. Hendra merincikan bahwa terdapat dua kategori warna, biru untuk wisatawan domestik (lokal) dan merah muda untuk wisatawan mancanegara.

Selain untuk mempermudah identifikasi status kewarganegaraan, penggunaan gelang ini berfungsi strategis untuk memetakan populasi di kawasan wisata antara pengunjung resmi, warga lokal, dan para pelaku jasa wisata seperti sopir jip atau pemandu kuda.

Urgensi penerapan sistem ini didorong oleh data statistik kecelakaan yang menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan catatan BBTNBTS, pada tahun 2024 terdapat 30 insiden kecelakaan di kawasan Bromo.

Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025 dengan total 48 kejadian. Dengan adanya gelang asuransi ini, risiko finansial akibat kecelakaan bagi wisatawan dapat diminimalisir melalui sistem klaim yang jelas.

“Sehingga, apabila wisatawan Gunung Bromo yang telah bertiket dan memiliki gelang asuransi ini mengalami kecelakaan di kawasan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan santunan. Klaim kecelakaan diberikan sesuai kategori, mulai dari kecelakaan ringan hingga meninggal dunia,” imbuh Hendra Wisantara.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman (sense of security) yang lebih baik bagi para wisatawan. BBTNBTS berkomitmen untuk terus mengevaluasi kebijakan ini demi memastikan bahwa pariwisata alam di Bromo tetap berkelanjutan dan mengutamakan keselamatan jiwa setiap pengunjung yang ingin menikmati keajaiban kawah Bromo maupun hamparan pasir berbisik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pada Senin (26/1/2026), Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, secara resmi meresmikan hasil revitalisasi Museum Tengger yang berlokasi di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 

Momentum ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Suku Tengger dalam menjaga eksistensi kebudayaan mereka di tengah modernitas.

Prosesi peresmian ini berlangsung khidmat, diawali dengan ritual doa yang dipimpin oleh Dukun Pandita sebagai bentuk penghormatan terhadap adat setempat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Menteri Kebudayaan bersama Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, serta disaksikan oleh perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur, jajaran Forkopimda, dan sejumlah pejabat terkait.

Revitalisasi ini sejatinya merupakan buah dari kunjungan kerja Fadli Zon sebelumnya pada Juni 2025 saat perayaan Yadnya Kasada. Melihat potensi besar dan nilai historis yang ada, pemerintah segera melakukan pembenahan fasilitas museum.

Dalam sambutannya, Fadli Zon menekankan bahwa keberhasilan proyek ini adalah hasil sinergi lintas sektoral.

“Kami mengapresiasi kerja sama dalam revitalisasi Museum Tengger oleh semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo hingga BPK Wilayah XI Jawa Timur. Revitalisasi ini penting sebagai wujud pelestarian warisan budaya dan adat istiadat masyarakat Suku Tengger,” ujar Fadli Zon.

Museum ini kini menyimpan beragam artefak yang merepresentasikan kehidupan masyarakat Tengger, mulai dari pakaian adat, prasasti kuno, naskah kidung, hingga galeri foto sejarah. Fadli Zon berharap museum ini tidak hanya menjadi bangunan statis, melainkan pusat edukasi yang hidup dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal.

“Harapannya, museum ini dapat menjadi pusat edukasi dan kebudayaan Suku Tengger yang dikelola oleh masyarakat sekitar dengan dukungan pemerintah. Ke depan, koleksi artefak juga akan terus ditambah,” tambahnya.

Gayung bersambut, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyatakan bahwa kehadiran museum yang telah dipercantik ini akan mengubah wajah pariwisata di kawasan Bromo. Pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan museum ke dalam paket wisata resmi. Dengan demikian, kunjungan wisatawan tidak lagi sebatas menikmati keindahan alam matahari terbit, namun juga meresapi kedalaman budaya masyarakatnya.

“Dengan diresmikannya Museum Tengger ini, ke depan diharapkan dapat menjadi bagian dari paket wisata, sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung ke Gunung Bromo, tetapi juga dapat belajar dan mengenal budaya serta asal-usul masyarakat Tengger,” tutup Ugas Irwanto. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pada Kamis (22/1/2026), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo melakukan pemeriksaan maraton terhadap Rahadian Juniardi, atau yang akrab disapa Dodik, mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana hibah periode 2022–2024.

Dodik terlihat mendatangi kantor Korps Adhyaksa tersebut sejak pagi hari sekira pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan berlangsung sangat alot dan memakan waktu yang cukup lama.

Hingga menjelang petang, tepatnya pukul 17.19 WIB, proses tanya jawab antara penyidik dan yang bersangkutan dilaporkan masih terus berlangsung di ruang pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Tercatat, Dodik telah menghabiskan waktu lebih dari delapan jam di dalam ruang penyidik guna memberikan keterangan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Herdiawan Prayudhi, membenarkan pemeriksaan tersebut. 

“Sesuai informasi dari Pidsus, hari ini pemeriksaan saksi terhadap nama yang bersangkutan. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 09.00 wib sampai dengan selesai. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan,” kata Herdiawan Prayudhi saat memberikan keterangan pada Kamis (22/1/2026) sore.

Meski status Dodik saat ini masih sebagai saksi, Herdiawan menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama mantan pimpinan KONI tersebut memenuhi panggilan kejaksaan sejak kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Pemeriksaan yang pertama,” imbuh Herdiawan secara singkat saat ditanya mengenai frekuensi pemanggilan terhadap Rahadian Juniardi.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Kejari Kota Probolinggo secara resmi menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Keputusan tersebut diambil bukan tanpa dasar. Jaksa penyidik mengklaim telah menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dugaan penyimpangan ini disinyalir telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan.

Langkah Kejaksaan tidak berhenti pada mantan Ketua KONI saja. Sejauh ini, tim penyidik telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi penting lainnya guna merangkai konstruksi perkara yang utuh. Para saksi tersebut mencakup jajaran pengurus internal KONI yang menjabat pada periode terkait, hingga pengurus Cabang Olahraga (Cabor) yang bertindak sebagai penerima manfaat dana hibah tersebut.

Pihak Kejari menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih. Jika dalam proses penyidikan lanjutan ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada pihak tertentu yang bertanggung jawab secara hukum, Kejaksaan memastikan akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PKL mengajukan permintaan tegas agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo turut hadir secara langsung dan berperan aktif sebagai pengayom bagi seluruh lapisan pedagang, tanpa melakukan diskriminasi terhadap kelompok atau kubu manapun.

Ketua PKL Kabupaten Probolinggo, Zaini, menegaskan, apa yang diinginkan para pedagang bukanlah hal lain selain kekompakan dan kepastian dalam menjalankan usaha. Ia mengungkapkan harapan agar tidak ada lagi kebijakan yang memindahkan lokasi PKL secara sepihak tanpa klarifikasi yang jelas.

“Kami hadir di forum ini dengan tujuan untuk bersatu dan kompak. Mohon jangan lagi membuat kami berpindah-pindah lokasi berjualan. Kami membutuhkan perlindungan karena ini adalah sumber nafkah kami,” tegas Zaini dalam acara RDP yang digelar kembali pada Kamis (22/1/2026) siang.

Zaini juga menekankan bahwa pengaturan kawasan Gelora Kraksaan yang tertib sangat penting. Menurutnya, penataan yang transparan dan adil akan mampu mencegah terjadinya pembentukan kubu-kubuan antar pedagang serta meminimalkan potensi konflik yang mungkin muncul.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan masukan yang diberikan para PKL. Ia menjelaskan, seluruh saran dan keluhan telah dicatat secara rinci dan akan dijadikan bahan untuk evaluasi bersama dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

Sugeng juga mengimbau agar seluruh proses diskusi berlangsung dengan tertib dan saling menghargai satu sama lain, sehingga setiap penjelasan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Ia kemudian menyampaikan klarifikasi mengenai status dan fungsi utama dari Stadion Gelora Kraksaan.

“Perlu kita pahami bersama bahwa Stadion Gelora Kraksaan adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dengan fungsi utama sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas untuk kegiatan olahraga bagi masyarakat umum,” jelasnya.

Meskipun demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak, antara fungsi publik kawasan dengan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Untuk itu, telah diterapkan kebijakan khusus berupa sistem zonasi terbuka dan pengaturan waktu untuk berjualan.

“Kami telah menetapkan zona-zona tertentu dengan jam operasional dari pukul 16.00 WIB hingga 23.00 WIB. Kebijakan ini merupakan bentuk kompromi agar kegiatan olahraga di stadion tetap dapat berjalan dengan lancar, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berkembang,” pungkas Sugeng. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bencana hidrometeorologi ini menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga terendamnya permukiman dan fasilitas umum.

Cuaca ekstrem menyebabkan beberapa sungai meluap, sehingga air bah merendam kawasan pemukiman dengan ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter.

Beberapa konten yang diunggah warga di media sosial menunjukkan kondisi kampung yang tergenang dan akses antarwilayah yang terputus akibat kerusakan pada jembatan penghubung.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, mengungkapkan, banjir melanda sebanyak 10 kecamatan, yaitu Pajarakan, Kraksaan, Krejengan, Besuk, Pakuniran, Paiton, Gading, Maron, Gending, dan Kotaanyar. Selain merendam rumah warga, bencana ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada sarana prasarana.

“Jembatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kotaanyar mengalami kerusakan parah hingga putus, sementara di Kecamatan Kraksaan terjadi longsor pada plengsengan,” jelas Oemar, Kamis (22/1/2026).

Tak hanya itu, sebuah pondok pesantren di Kraksaan beserta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terendam air. Aktivitas santri dan pengelolaan pondok pun harus dihentikan sementara demi menjaga keselamatan seluruh pihak.

Sebagian warga terdampak juga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, sementara aktivitas masyarakat sehari-hari lumpuh total.

Upaya penyelamatan dan pemantauan kondisi terus dilakukan oleh aparat keamanan dan petugas terkait. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa akan mengambil langkah tegas jika diperlukan penertiban bangunan di wilayah rawan banjir untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.

BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat prakiraan cuaca ekstrem diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Surat tersebut dikirim oleh Kantor Advokat Achmad Mukhoffi dan rekan sebagai kuasa hukum M. Farid Hafifi, pemasok timbunan tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1.

Surat bernomor 013/I/2026 tertanggal 13 Januari 2026 itu berisi permohonan penangguhan pembayaran kepada pihak-pihak terkait guna melindungi hak klien yang hingga kini belum menerima pembayaran atas pekerjaannya.

Dalam surat tersebut dijelaskan, M. Farid Hafifi telah berpartisipasi aktif dalam proyek, namun hak pembayarannya belum dipenuhi sepenuhnya, khususnya oleh Siswanto dan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya.

Pihak kuasa hukum juga menyebut adanya kesepakatan tertulis tertanggal 29 Oktober 2025 yang mengatur bahwa kewajiban pembayaran kepada pihak lain harus ditangguhkan hingga kewajiban pembayaran kepada kliennya diselesaikan secara penuh.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar KSO Paket 1 Tol Probowangi tidak mencairkan seluruh invoice atau menangguhkan pembayaran yang berkaitan dengan pihak terkait hingga hak M. Farid Hafifi terpenuhi.

"Kami akan koordinasi untuk melakukan aksi demonstrasi terkait hal ini apabila tidak ada kejelasan. Lihat saja nanti," ujar A. Mukhoffi, Rabu (21/1/2026).

Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Divisi Teknis PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi, Afrizal, menegaskan bahwa posisi Jasamarga terbatas pada hubungan kontraktual dengan KSO.

“Kalau Jasamarga itu berkontrak pekerjaannya dengan KSO. Untuk pembelian material, kontraknya KSO yang berkontrak langsung dengan subkontraktor. Kami tidak punya kewenangan secara penuh,” jelas Afrizal.

Ia menambahkan, tanggung jawab utama penyelesaian persoalan pembayaran berada sepenuhnya di pihak KSO sebagai pemegang kontrak pekerjaan.

“Tanggung jawab penuh ada di KSO. Mungkin bisa ditanyakan tindaklanjutnya ke KSO yang memang berkontrak langsung,” katanya.

Meski demikian, Afrizal menyebut pihaknya tetap akan berupaya memfasilitasi komunikasi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

“Kami bisa menanyakan seperti apa kronologinya. Nanti proses penyelesaiannya akan kami arahkan yang terbaik. Kami akan menyampaikan ke masing-masing KSO. Coba nanti akan kami tanyakan,” tandasnya.

Kuasa hukum M. Farid Hafifi berharap seluruh pihak menunjukkan itikad baik agar hak pemasok proyek segera dipenuhi dan polemik tidak berlarut-larut di proyek strategis nasional tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Musim hujan yang meningkatkan debit air dan membuat arus sungai lebih deras justru menjadi daya tarik khusus bagi para pencinta petualangan yang menginginkan sensasi adrenalin.

Terletak di Desa Pekalen, Kecamatan Gading, Sungai Pekalen telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi rafting terbaik di Indonesia. Aliran sungainya yang membelah hamparan perbukitan hijau menyuguhkan jeram-jeram alami yang menjadi lebih menantang saat musim hujan tiba.

"Ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu setiap tahunnya. Sensasi yang didapatkan saat musim hujan benar-benar berbeda dan tidak bisa diraih ketika musim kemarau," ujar Shanum, salah seorang pengunjung yang datang untuk menjajal rafting, pada hari Rabu (21/1/2026).

Untuk memastikan keselamatan setiap peserta, pengelola Pekalen Rafting, Imam Santoso, menjelaskan bahwa evaluasi kondisi sungai dilakukan setiap hari secara menyeluruh.

"Kami sangat memperhatikan situasi aliran dan jeram. Hanya ketika kondisi masih dapat dikendalikan, kami membuka akses untuk wisatawan. Meskipun lebih menantang di musim hujan, itulah yang membuat pengalaman di Pekalen Rafting begitu istimewa," jelasnya.

Kabar baiknya, akses menuju lokasi rafting tetap lancar dan area wisata sendiri tidak terdampak banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Banyak pengunjung menyampaikan rasa nyaman dan keamanan yang mereka rasakan selama melakukan aktivitas di sini.

Ada dua opsi jalur pengarungan yang bisa dipilih wisatawan, keduanya memiliki durasi 3 jam dengan jarak tempuh 12 kilometer:

• Jalur Pekalen Atas : Dirancang untuk pemula maupun keluarga, dengan harga Rp 340.000 per orang.
• Jalur Pekalen Bawah : Menawarkan pengalaman yang lebih santai dengan fokus pada keindahan alam sekitar, dengan harga Rp 300.000 per orang.

Dengan dukungan pemandu berpengalaman dan fasilitas yang lengkap, Pekalen Rafting menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin menikmati wisata arung jeram dengan aman sekaligus merasakan kegembiraan petualangan di tengah alam yang memesona. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik (korsleting) tersebut melalap bangunan milik Atmari (68), seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak dan pengumpul barang bekas.

Peristiwa nahas ini bermula sekira pukul 12.30 WIB. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kobaran api pertama kali terlihat muncul dari area kamar yang terletak di sisi barat rumah. Saat jago merah mulai berkobar, istri dan anak pemilik rumah sebenarnya sedang berada di dalam ruangan.

Beruntung, mereka menyadari kehadiran api lebih awal dan segera berlari keluar untuk menyelamatkan diri sebelum api mengepung seluruh bangunan.

Pemilik rumah, Atmari, menceritakan detik-detik mencekam saat ia menyadari rumahnya terbakar. Ia mengaku tidak sempat menyelamatkan banyak harta benda karena api merambat dengan sangat cepat.

“Saat itu saya sedang berada di sekitar kandang ayam. Tiba-tiba muncul api dari kamar sebelah barat. Saya sempat berusaha masuk, tapi api sudah membesar,” ujar Atmari dengan nada sedih.

Keberadaan tumpukan barang rongsokan dan material mudah terbakar di dalam rumah membuat api sulit dikendalikan secara mandiri oleh warga. Dalam waktu singkat, bagian belakang rumah ludes terbakar.

Selain bangunan, api juga menghanguskan satu unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi N 5790 RD dan sebuah sepeda angin yang menjadi alat transportasi keluarga tersebut.

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Probolinggo segera menerjunkan tiga unit armada setelah menerima laporan warga. Proses pemadaman berlangsung cukup dramatis karena sempitnya akses menuju lokasi yang berada di dalam gang permukiman.

“Kendala saat pemadaman adalah akses lokasi yang masuk ke permukiman warga. Meski api sudah padam, anggota tetap melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi api muncul kembali. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” kata Kasi Damkar Pemkot Probolinggo, Rindra Hermawan.

Setelah berjibaku selama kurang lebih satu jam, petugas akhirnya berhasil melokalisasi api sehingga tidak merambat ke rumah warga lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materiil yang diderita keluarga Atmari ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Hingga saat ini, pihak kepolisian dan Damkar masih mendalami penyebab pasti munculnya api, meskipun dugaan awal mengarah pada masalah instalasi listrik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data yang dihimpun hingga pengujung Desember, terdapat total 326 warga yang terjangkit penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut.

Dari angka tersebut, dilaporkan empat pasien meninggal dunia yang tersebar di beberapa kelurahan, yakni Mayangan, Mangunharjo, Tisnonegaran, dan Kebonsari Kulon.

Sebaran Kasus Per Kecamatan

Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) merinci distribusi kasus di lima kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kanigaran: 103 kasus (wilayah tertinggi)
2. Kecamatan Mayangan: 84 kasus
3. Kecamatan Ketapang: 60 kasus
4. Kecamatan Kedopok: 57 kasus
5. Kecamatan Wonoasih: 22 kasus

Meskipun terdapat korban jiwa, otoritas kesehatan setempat menegaskan bahwa situasi ini belum dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini dikarenakan tren total kasus di tahun 2025 sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Upaya Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Drg. Asri Wahyuningsih, selaku Kepala Bidang P2P Dinkes PPKB Kota Probolinggo, memberikan penekanan khusus pada strategi pencegahan yang mandiri. Beliau menekankan, tindakan pengasapan atau fogging bukanlah solusi utama yang bersifat permanen. Sebaliknya, partisipasi aktif warga dalam menjaga sanitasi lingkungan jauh lebih efektif.

“Pencegahan agar terhindar dari DBD yang paling utama adalah gerakan 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, gunakan lotion atau obat anti nyamuk, pasang kawat kasa pada ventilasi rumah, serta biasakan memakai pakaian lengan panjang.” Kata Drg. Asri Wahyuningsih, Senin (19/1/2026).

Tantangan Faktor Cuaca

Pihak Dinkes juga menyoroti korelasi antara curah hujan dengan siklus hidup nyamuk. Pada fase awal musim penghujan, tingginya intensitas air menyebabkan banyaknya genangan yang menjadi lokasi ideal bagi nyamuk untuk bertelur. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak lengah terhadap barang-barang bekas yang dapat menampung air di sekitar hunian.

Kesadaran akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dianggap sebagai kunci utama. Jika masyarakat konsisten menjalankan prinsip kebersihan, risiko penularan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pemerintah berharap warga proaktif dalam melakukan deteksi dini terhadap gejala demam dan segera membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan jika ditemukan indikasi klinis DBD, guna mencegah keterlambatan penanganan yang berakibat fatal. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna ini bertujuan untuk mengupas tuntas berbagai temuan di lapangan serta menentukan langkah administratif selanjutnya. Kendati demikian, rapat kali ini belum membuahkan keputusan final dikarenakan adanya proses sinkronisasi data yang masih berjalan di tingkat dinas terkait.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari perwakilan warga Kelurahan Ketapang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Fokus utama pertemuan ini adalah mendengarkan evaluasi pasca penemuan sejumlah pelanggaran etika dan peruntukan di penginapan tersebut.

Kendala Koordinasi dan Rekomendasi Sanksi

Kepala Dispopar Kota Probolinggo, Muhammad Abas, menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi internal dengan instansi sektoral. Namun, perumusan sanksi belum bisa ditetapkan karena Dispopar masih menunggu data autentik dari Satpol PP mengenai insiden diamankannya empat pasangan bukan suami istri di lokasi tersebut.

Pihaknya perlu memastikan apakah manajemen penginapan secara sengaja memfasilitasi praktik yang melanggar norma atau hanya sekadar kelalaian operasional.

“Karena hingga kini belum ada laporan resmi dari Satpol PP, kami belum bisa merumuskan rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada homestay tersebut. Kami meminta waktu sekitar satu minggu untuk merumuskannya," kata Abas.

Senada dengan hal itu, Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, Fathur Rozi, memastikan bahwa proses investigasi masih terus berlanjut. Selain memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, Satpol PP juga mengambil langkah preventif di lokasi kejadian.

“Selain melakukan pemanggilan, kami juga akan menempatkan dua personel di Homestay Hadi’s sampai ada keputusan yang ditetapkan,” tegas Fathur Rozi.

Benturan Kepentingan: Warga vs Manajemen

Di sisi lain, keresahan warga sekitar nampaknya sudah mencapai titik jenuh. KH Taufik, selaku perwakilan warga sekaligus Ketua MUI Kecamatan Kademangan, menyatakan bahwa keberadaan homestay tersebut dianggap mencederai nilai-nilai lingkungan, terutama dampaknya terhadap moralitas generasi muda di wilayah tersebut.

“Sejak awal pendirian homestay ini masyarakat sudah menolak. Kami berharap pemerintah dapat bertindak tegas,” ungkap KH Taufik dengan nada mendesak.

Namun, argumen tersebut ditepis oleh Syafiuddin selaku kuasa hukum Homestay Hadi’s. Ia mengeklaim bahwa secara historis, homestay telah berdiri sebelum kawasan tersebut padat penduduk dan telah mengantongi izin Hinder Ordonantie (HO). Ia juga mempertanyakan batasan regulasi mengenai administrasi tamu.

“Apakah ada aturan yang mengharuskan tamu menginap memiliki alamat KTP yang sama atau harus ditanya sudah menikah atau belum? Aturan itu tidak ada. Namun demikian, kami siap mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah,” pungkas Syafiuddin.

Jalan Tengah Komisi I

Menutup diskusi yang cukup alot tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaida, mencoba mengambil jalan tengah. Ia berharap persoalan ini tidak berujung pada penutupan usaha, melainkan pada perbaikan manajemen. Ia menekankan pentingnya pembinaan agar sektor pariwisata tetap berjalan tanpa mengabaikan norma sosial.

“Jika ada sanksi, itu merupakan kewenangan Dispopar. Harapan kami, Dispopar ke depan dapat melakukan pengawasan sekaligus pembinaan,” tutup Isah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaporkan sedikitnya lima jembatan penghubung antar-desa dan kecamatan putus total, yang berdampak pada lumpuhnya mobilitas warga serta terhambatnya akses pelayanan publik.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, mengonfirmasi bahwa tingginya intensitas hujan menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan tekanan arus sungai yang meluap. Akibatnya, beberapa wilayah kini dalam kondisi terisolasi.

"Tim kami telah terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan dan survei kerusakan guna menentukan skala prioritas perbaikan. Fokus utama adalah memulihkan aksesibilitas warga yang saat ini terputus," ujar Oemar Sjarif pada Senin (19/1/2026).

Daftar Infrastruktur yang Lumpuh

Berdasarkan data resmi BPBD Kabupaten Probolinggo, lima titik jembatan yang mengalami kerusakan total meliputi: Dusun Beji, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih; penghubung Desa Jangur dan Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih; penghubung Desa Brani Wetan dan Desa Sumbersecang; Dusun Mendek Kulon, Desa Sumberkramat dan Desa Kalianan. 

Putusnya jembatan ini berdampak langsung pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Desa Sumberbendo dan Desa Sumbersecang dilaporkan menjadi wilayah yang paling terdampak, mengingat jembatan tersebut merupakan urat nadi aktivitas harian warga.

Upaya Darurat dan Akses Alternatif

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui BPBD tengah mengupayakan solusi jangka pendek untuk memecah isolasi wilayah. 

Kerja sama dengan pemerintah desa dilakukan untuk menyediakan akses sementara, seperti pembangunan jembatan bambu (sesek) dan penyediaan perahu karet untuk keperluan evakuasi medis darurat.

"Langkah taktis segera diambil, baik melalui pembangunan jembatan darurat maupun perbaikan struktur yang sifatnya mendesak, sembari menunggu proses perencanaan konstruksi permanen," tambah Oemar.

Resiliensi Warga di Tengah Keterbatasan

Di beberapa lokasi, warga setempat mulai mengambil inisiatif mandiri untuk membangun titian bambu sederhana. Meskipun hanya mampu dilalui pejalan kaki dengan kapasitas terbatas, upaya swadaya ini sangat membantu pemenuhan kebutuhan pokok dan akses petani menuju lahan garapan.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan imbauan keras agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan longsor di sepanjang bantaran sungai. Informasi terkini mengenai progres perbaikan infrastruktur akan disampaikan secara berkala melalui kanal komunikasi resmi pemerintah daerah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Selain merusak mata pencaharian masyarakat, bencana ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menghambat akses mobilitas warga.

Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo bersama tim gabungan BPBD mencatat bahwa kecamatan Maron, Sumberasih, dan Kraksaan menjadi wilayah yang paling terpukul. Sebagian besar lahan yang terendam berada pada tahap panen atau siap panen, sehingga kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan.

Di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, salah satu lokasi terdampak parah, puluhan petani kehilangan seluruh hasil panen mereka. Banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar dusun putus, membuat akses ke daerah tersebut menjadi sangat sulit dan menghambat proses penanganan darurat serta distribusi bantuan.

Suyanto (52) seorang petani yang mengelola lahan padi seluas 2 hektare, mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah.

“Hanya beberapa hari lagi saya akan memanen padi saya. Namun, banjir datang dan membuat semua tanaman terendam, bahkan mulai membusuk. Saya belum tahu bagaimana cara memulihkan lahan dan ekonomi keluarga saya,” ujarnya dengan suara penuh kesedihan.

Selain merusak tanaman, air banjir juga membawa lumpur dan material padat yang menutupi permukaan tanah pertanian, sehingga mengganggu kesuburan dan kualitas tanah.

Dampak lingkungan lainnya terlihat pada sungai-sungai di wilayah terdampak, terutama Sungai Rondoningo dan anak sungainya, yang mengalami penyumbatan akibat sampah dan limbah yang terbawa debit air tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya banjir kembali jika tidak segera dilakukan pembersihan.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pertanian dan BPBD telah menyusun program penanganan dan rehabilitasi pasca banjir.

Beberapa langkah yang akan diambil antara lain pendistribusian bibit tanaman baru yang memiliki ketahanan tinggi terhadap banjir, pemberian bantuan pupuk dan obat-obatan pertanian, serta penyelenggaraan pelatihan bagi petani tentang cara mengolah dan memulihkan kesuburan lahan pertanian yang terdampak. (*)

Editor: Danu 

Bencana banjir yang melanda kawasan pesisir di Dusun Bibis, Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Sabtu malam (17/1/26) ini yang terparah. Sebanyak 65 rumah terdampak dan 150 jiwa harus berjuang menghadapi arus air yang masuk ke dalam rumah.

Musibah ini dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi sejak pukul 18.00 WIB, yang diperparah dengan fenomena pasang air laut. Kombinasi faktor alam ini menyebabkan debit air meningkat drastis dan mencapai puncaknya pada pukul 20.00 - 22.00 WIB, hingga air masuk ke permukiman warga dengan kedalaman antara 1 hingga 1,5 meter.

Kondisi tersebut memaksa warga setempat melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan kelompok rentan, terutama lansia dan anak-anak. Mengingat arus air yang cukup deras, proses penyelamatan dilakukan secara manual namun terukur.

Warga memanfaatkan perahu yang diikat pada kedua ujungnya sebagai sarana evakuasi agar tidak terbawa arus yang kuat. Suasana mencekam sempat menyelimuti lokasi saat air mulai menelan lantai rumah warga.

Salah satu warga yang menjadi korban, Suni, menceritakan detik-detik menegangkan saat rumahnya mulai terendam. Ia sempat mencoba menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi sebelum akhirnya bantuan datang menjemputnya.

“Saat air masuk ke rumah, saya berusaha naik ke tempat yang lebih tinggi hingga akhirnya berhasil dievakuasi oleh warga,” kenang Suni sesaat setelah berhasil mencapai lokasi yang aman.

Berkat kesigapan warga dan gotong royong, dalam waktu sekitar 30 menit, seluruh warga yang terjebak berhasil dipindahkan ke area yang tidak terjangkau air.

Kepala Desa Lemah Kembar, Hariyanto, memberikan perhatian serius terhadap insiden ini. Berdasarkan pendataan awal, banjir kali ini mencakup satu dusun penuh yang terdiri dari 65 unit rumah dengan total sekitar 150 jiwa yang terdampak.

Meskipun wilayah Dusun Bibis memang dikenal sebagai daerah rawan genangan, Hariyanto menegaskan bahwa peristiwa tahun ini merupakan anomali karena skalanya yang luar biasa besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Situasi darurat ini membuat pihak desa mendesak adanya bantuan logistik dan pemulihan dari pemerintah daerah secepat mungkin. “Ini merupakan banjir terparah. Sejumlah warga harus dievakuasi, dan kami berharap warga terdampak dapat segera memperoleh bantuan dari pemerintah,” tegas Hariyanto.

Hingga saat ini, warga masih bersiaga sambil menunggu air surut, sembari melakukan pembersihan material pasca banjir di area pengungsian sementara. (*)

Editor: Danu 

Fenomena alam ini diprediksi berlangsung selama sepuluh hari, mulai dari 11 hingga 20 Januari 2026.

Ancaman yang membayangi meliputi curah hujan tinggi yang berisiko memicu banjir bandang dan tanah longsor, hingga angin kencang yang memicu gelombang tinggi di pesisir utara dan selatan.

Data prakiraan menunjukkan peningkatan kecepatan angin yang signifikan mencapai kisaran 24–27 km/jam. Kondisi ini berimplikasi langsung pada ketinggian gelombang laut yang bervariasi secara ekstrem, mulai dari 0,5 meter hingga mencapai puncaknya di angka 10 meter.

Menanggapi situasi yang mengancam keselamatan transportasi laut tersebut, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo bergerak cepat dengan memberikan instruksi ketat kepada seluruh pelaku usaha pelayaran dan nelayan.

Imbauan Keselamatan dan Kesiagaan Petugas Humas KSOP Kelas IV Probolinggo, Hendra Yulis Priyanto, menekankan pentingnya standarisasi keselamatan bagi seluruh awak kapal. Fokus utama diberikan pada jalur penyeberangan lokal yang cukup padat, seperti rute menuju Pulau Gili Ketapang.

“Khusus kapal penyeberangan Gili Ketapang, para operator atau nakhoda diimbau untuk selalu memastikan kondisi kapal dalam keadaan laik laut, memastikan penumpang mengenakan life jacket, serta tidak berlayar saat cuaca buruk,” tegas Hendra dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Langkah preventif ini diperkuat dengan penerbitan surat edaran resmi serta penyiagaan sarana darurat. KSOP telah menyiagakan satu unit kapal patroli dan mengoptimalkan fungsi Maritime Coordination Center (MCC) guna memantau pergerakan kapal secara real-time. Hendra mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah harga mati untuk menghindari tragedi di laut.

“Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga zero accident dan mematuhi imbauan ini demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, kondisi alam yang tidak bersahabat mulai berdampak pada sektor ekonomi kelautan. Hambali, seorang nelayan kapal purse seine dari Mayangan, mengakui bahwa tantangan di tengah laut semakin berat dalam tiga hari terakhir. Meski risiko mengintai, tuntutan ekonomi memaksa para nelayan untuk tetap melaut, meskipun volume tangkapan menurun drastis.

“Namanya mencari nafkah, meski cuaca buruk kami tetap melaut. Namun saat mencari ikan tidak kami paksakan. Jika cuaca benar-benar ekstrem, kami memilih kembali dengan hasil tangkapan seadanya,” ujar Hambali, menggambarkan situasi dilematis yang dihadapi para pekerja laut saat cuaca ekstrem melanda. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Upaya pemulihan fasilitas pendidikan tersebut kini tengah memasuki tahap pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. Langkah ini diambil guna memastikan sarana belajar mengajar bagi 87 siswa di sekolah tersebut dapat kembali normal dan aman.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Probolinggo, Hari Tjahjono, menerangkan, jika pihaknya telah mendaftarkan SDN Sumberkare 1 dalam daftar usulan perbaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Proyek ini diproyeksikan akan berjalan melalui program revitalisasi nasional jika mendapatkan persetujuan dalam waktu dekat.

Dalam penjelasannya, Hari Tjahjono menekankan bahwa SDN Sumberkare 1 merupakan salah satu dari sekian banyak institusi pendidikan yang membutuhkan perhatian serius tahun ini.

"Untuk perbaikan sudah kami usulkan pada tahun ini melalui program revitalisasi ke Kemendikdasmen, bersamaan dengan 139 sekolah lainnya di Kabupaten Probolinggo," jelas Hari saat memberikan keterangan resmi terkait langkah strategis dinas, Sabtu (17/1/2026).

Rencana perbaikan ini nantinya tidak akan dilakukan secara parsial hanya pada ruang kelas 2 yang mengalami kerusakan terparah. Mengingat struktur atap yang saling menyambung, perbaikan total akan mencakup tiga ruang kelas sekaligus guna menjamin keamanan struktural bangunan secara jangka panjang. Kepastian pengerjaan fisik sangat bergantung pada lampu hijau dari kementerian.

"Harapan kami usulan ini dapat segera disetujui oleh Kemendikdasmen dalam waktu dekat," tambah Hari Tjahjono dengan penuh optimisme.

Diinformasikan sebelumnya, peristiwa ambruknya atap tersebut terjadi pada Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Beruntung, saat material bangunan runtuh, kegiatan belajar mengajar telah usai dan seluruh siswa maupun guru sudah kembali ke rumah masing-masing. Meski tidak ada korban jiwa, dampak fisik bangunan cukup signifikan, terutama pada ruang kelas 2 serta sebagian ruang kelas 1 dan 3.

Jika usulan revitalisasi ini disetujui tahun ini, pengerjaan diharapkan bisa segera dimulai untuk mencegah kendala lebih lanjut pada proses akademik. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan pengajuan tersebut dikawal ketat agar SDN Sumberkare 1 mendapatkan prioritas dalam anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Insiden yang terjadi sekitar pukul 13.21 WIB tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan dan sejumlah pohon besar tumbang.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, dampak kerusakan terkonsentrasi di dua titik utama, yakni Dusun Kolla, Desa Leces dan Dusun Klampokan Desa Sumber Kedawung.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Syarif, mengonfirmasi bahwa hingga Sabtu (17/1/2026) pagi, tercatat puluhan rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga sedang. 

Kerusakan mayoritas disebabkan oleh hantaman material pohon yang tumbang maupun kencangnya hempasan angin.

"Kami telah melakukan verifikasi faktual di lapangan. Kerusakan umumnya terjadi pada bagian atap, teras, dan area belakang rumah akibat tertimpa pohon maupun faktor angin kencang," ujar Oemar, Sabtu (17/1/2026). 

Beberapa warga yang terdampak signifikan antara lain rumah milik Rasad dan Moch Toha Yasin. Kerusakan dilaporkan pada bagian teras dan dapur.

Selanjutnya rumah Misri, mengalami kerusakan pada struktur teras dan rumah milik Imbron, dampak kerusakan terjadi pada bagian ruang tamu.

Tim reaksi cepat BPBD bersama aparatur desa dan relawan telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan material serta mendistribusikan bantuan logistik darurat. 

Bantuan yang disalurkan meliputi bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional alat berat/sinso, makanan siap saji, serta perlengkapan kedaruratan lainnya.

Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi kawasan terdampak. Mengingat potensi cuaca ekstrem masih tinggi, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama terhadap keberadaan pohon besar yang rawan tumbang di sekitar pemukiman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pembangunan area yang dulunya merupakan bekas toko kain Cita Indah ini bertujuan untuk menata estetika kota dan mengembalikan fungsi trotoar di sepanjang Jalan Pahlawan.

Meski fasilitas yang disediakan lebih representatif, proses transisi ini menyisakan keluhan bagi para pedagang yang sudah mulai menempati lokasi sejak awal Januari 2026.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga saat kurang dari sepuluh pedagang yang aktif berjualan di dalam area Pasar Kembang yang baru. Padahal jumlah Pedagang Kembang lebih dari 25 titik di sepanjang area luar Pasar Baru, Probolinggo.

Minimnya jumlah pedagang ini memicu kecemburuan sosial. Pasalnya, sebagian besar rekan sesama pedagang atau penjual bunga masih bertahan berjualan di trotoar sisi selatan. Ketidaksinkronan lokasi berjualan ini berdampak langsung pada omzet para pedagang yang patuh pindah ke dalam pasar.

Salah satu pedagang, Misnati (55), mengungkapkan bahwa secara fasilitas, tempat baru ini jauh lebih baik dibandingkan di pinggir jalan. Selama dua dekade berjualan bunga, baru kali ini ia merasa terlindungi dari cuaca buruk. Namun, kenyamanan fisik tersebut belum dibarengi dengan stabilitas ekonomi.

“Sebenarnya sudah Alhamdulillah, enak di sini. Cuma pelanggan kan belum tahu, jadi masih sepi dan sedikit yang beli ke sini. Kalau penghasilan tidak sebesar di depan. Di depan biasanya satu hari bisa dapat 1 juta, di sini masih dapat 150 ribu,” ungkap Misnati saat ditemui di lokasi Jumat (16/1/2026) siang.

Keresahan serupa dirasakan oleh Unin (45), pedagang asal Jalan Merpati. Ia mengaku kesulitan mendapatkan pemasukan sejak pindah karena pelanggan setianya belum mengetahui keberadaan lokasi baru tersebut. Ia mendesak agar Satpol PP mengambil tindakan tegas untuk menyatukan seluruh pedagang kembang ke dalam satu kawasan.

“Masih belum dapat penghasilan. Mungkin kalau yang berjualan bunga di sini semua, ya insyaallah ramai. Sementara masih banyak yang tidak pindah. Saya usul ke Satpol PP, kalau bisa dimasukkan ke sini saja. Kalau masih banyak di luar, ya saya yang kerepotan tidak dapat uang,” jelas Unin penuh harap.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, Slamet Suwantoro, menegaskan bahwa penataan ini bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan upaya menghidupkan ekonomi Pasar Baru secara menyeluruh. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban pedagang yang masih melanggar.

“Untuk pedagang bunga, kami imbau harus masuk semuanya. Juga semua pedagang yang ada di trotoar Pasar Baru. Agar pasar menjadi bersih dan trotoar sesuai fungsinya, untuk pejalan kaki,” tegas Slamet Suwantoro.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap Pasar Baru menjadi lebih bersih, tertib, dan mampu menarik lebih banyak pengunjung menjelang momentum besar seperti bulan Ramadan dan Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa ini bermula ketika Mulyadi bersama seorang rekannya yang berinisial R melintas di Dusun Jurang Prau, Desa Wonokerto.

Di sana, mereka melihat sebuah sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi N 4945 N yang terparkir di depan sebuah toko kelontong.

Melihat kunci motor masih melekat di kendaraan, niat jahat pelaku pun muncul. Untuk memuluskan aksinya, pelaku sempat berpura-pura menjadi pembeli agar pemilik toko tidak menaruh curiga. Begitu korban lengah, Mulyadi langsung menyalakan mesin dan membawa kabur kendaraan tersebut.

Kapolsek Sukapura, AKP Ardhi Bita Kumala, menjelaskan, korban yang segera menyadari aksi pencurian tersebut, ia langsung melakukan pengejaran secara mandiri sembari meminta bantuan warga di desa-desa tetangga yang searah dengan jalur pelarian pelaku. Dalam upayanya meloloskan diri, pelaku menggunakan taktik licik dengan mematikan mesin motor saat melewati jalanan yang menurun.

"Pelaku sempat mematikan mesin motor curiannya saat kabur, selain kontur jalan turun, juga untuk mengelabui warga, sehingga warga yang sebelumnya mengejar, sempat kehilangan jejaknya," kata AKP Ardhi Bita Kumala menjelaskan modus pelarian tersangka, Jumat (16/1/2026).

Namun, upaya Mulyadi untuk menghilang di kegelapan malam gagal total. Sesampainya di wilayah Desa Sapikerep, pelaku kehilangan kendali atas kendaraannya dan terjatuh. Warga yang sudah siaga dan melakukan pengejaran segera mengepung pelaku.

Karena tersulut emosi melihat aksi pencurian tersebut, massa sempat menghadiahi pelaku dengan bogem mentah hingga ia mengalami luka-luka di sekujur tubuh.

Beruntung, pihak kepolisian segera tiba di lokasi sesaat setelah menerima laporan dari warga, sehingga nyawa pelaku dapat diselamatkan dari amukan massa yang lebih parah.

"Setelah mendapat laporan, anggota kami langsung datang ke lokasi dan membawanya ke Mapolsek Sukapura, sementara, 1 pelaku lain berhasil kabur," ujar Kapolsek.

Dalam proses pemeriksaan awal, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban dan sebuah kunci T yang diduga dibawa pelaku untuk berjaga-jaga. Polsek Sukapura menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti pada penangkapan Mulyadi saja.

"Kasus pencurian motor milik warga Wonokerto saat ini masih kita dalami, termasuk 1 pelaku yang berhasil melarikan diri juga kami selidiki," tegas AKP Ardhi menutup keterangannya.

Saat ini, kepolisian telah mengantongi identitas rekan pelaku berinisial R dan tengah melakukan pengejaran di lapangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu program unggulan yang kini semakin dikenal masyarakat adalah layanan konseling pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) yang diselenggarakan secara cuma-cuma melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “Ruman Permata Hati”.
 
Layanan ini dirancang khusus bagi masyarakat yang berniat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, terutama bagi calon pengantin yang belum mencapai usia perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menjalankan jadwal tetap setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, PUSPAGA membuka pintu lebar untuk memberikan dukungan yang komprehensif.
 
“Dispensasi kawin bukanlah jalan pintas untuk menikah di usia muda, melainkan pengecualian hukum yang harus diimbangi dengan pemahaman mendalam terkait risiko dan tanggung jawab yang akan diemban,” jelas Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A'at Kardono, Jumat (16/1/2026).
 
Proses konseling yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek administratif, melainkan juga menggali berbagai dimensi penting melalui tahapan terstruktur:

1. Pendaftaran dan Pengisian Data Awal
   Pemohon diminta untuk mengisi formulir register layanan serta kuesioner yang menjadi dasar untuk melakukan asesmen awal kondisi calon pengantin dan keluarga.
2. Konseling Psikologis Profesional
   Di bawah pengawasan psikolog PUSPAGA, calon pengantin beserta orang tua akan melakukan sesi konseling yang mengevaluasi kesiapan mental, kematangan emosional, serta dinamika keluarga dari kedua pihak.
3. Pemahaman Konsekuensi Jangka Panjang
   Selama sesi, peserta akan diajak memahami berbagai dampak yang mungkin terjadi, mulai dari kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi rumah tangga, hingga bagaimana mengelola hubungan antar keluarga.

“Kami berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga melihat kondisi sebenarnya dan mengambil keputusan yang paling baik bagi masa depan anak-anak mereka,” ujar Ranti Sagita,psikolog Puspaga dari DP3AP2KB.
 
Untuk mengikuti layanan ini, pemohon diwajibkan membawa berkas penting antara lain:

• Surat penolakan pengajuan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
• Fotokopi identitas resmi calon pengantin dan kedua orang tua masing-masing pihak
• Surat keterangan kesehatan reproduksi dari dokter spesialis atau surat keterangan hamil (jika ada)

Selain itu, kehadiran langsung kedua calon pengantin dan orang tua dari masing-masing pihak menjadi syarat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan menikah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
 
Setelah menyelesaikan proses konseling, pemohon akan mendapatkan surat rekomendasi dari DP3AP2KB yang menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan dispensasi ke pengadilan. Berkas administratif lain yang harus dilengkapi meliputi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua, buku nikah orang tua, akta kelahiran atau ijazah terakhir calon pengantin, dengan catatan semua fotokopi harus dibubuhi materai Rp10.000 dan dilegalisasi di kantor pos sebelum diajukan dalam map kertas warna hijau sesuai standar.
 
Dengan komitmen yang kuat dalam melindungi hak anak, Pemkab Probolinggo berharap program ini dapat menjadi pijakan untuk menurunkan angka pernikahan usia dini dan menciptakan generasi muda yang siap membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan berkualitas.
 
Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak resmi PUSPAGA “Ruman Permata Hati” di nomor 0813-3337-0076 atau datang langsung ke kantor yang berlokasi di Jalan Raya Dringu, tepat di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan musim haji 2025, di mana saat itu pemerintah kota melepas 214 jemaah yang terdiri dari 97 laki-laki dan 117 perempuan dalam Kloter 86.

Salah satu poin krusial pada keberangkatan tahun 2026 adalah posisi jemaah yang akan tergabung dalam satu kelompok terbang (kloter) secara mandiri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang seringkali harus digabung dengan jemaah dari daerah lain, kuota tahun ini memungkinkan Kota Probolinggo berdiri sendiri dalam satu kloter utuh.

Kepastian mengenai skema pemberangkatan ini mencuat dalam agenda audiensi antara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Hernadi, dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi antara otoritas agama dan pemerintah daerah.

Didik Hernadi menekankan, dukungan dari pemerintah kota sangat dibutuhkan demi menjamin kenyamanan ibadah para tamu Allah tersebut.

“Selain itu, kedatangan kami juga untuk bersinergi dan meminta dukungan Pemerintah Kota Probolinggo agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” tutur Didik Hernadi, Selasa (13/1/2026) selumbari.

Terkait aspek teknis pendampingan, Didik menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut mengenai Petugas Haji Daerah (PHD).

“Untuk Petugas Haji Daerah belum ditetapkan, sehingga kami masih menunggu arahan dan regulasi dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memberikan apresiasi tinggi terhadap skema kloter tunggal ini. Menurutnya, kesatuan jemaah dalam satu kelompok terbang akan meminimalkan kendala logistik dan komunikasi yang biasanya muncul pada kloter gabungan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap jemaah mendapatkan pendampingan yang intensif dan seragam.

Dokter Aminuddin meyakini, kemandirian kloter ini adalah kunci efektivitas pelayanan.

“Dengan menjadi satu kloter, mulai dari keberangkatan, selama di tanah suci, hingga kepulangan, pengaturan dan pelayanan jemaah akan jauh lebih mudah,” tegas Wali Kota Probolinggo tersebut.

Dengan persiapan yang lebih matang dan jumlah jemaah yang lebih besar, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen penuh untuk mengawal perjalanan spiritual ini agar berjalan kondusif dari awal hingga kembali ke tanah air. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pengesahan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD tentang perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi pedoman utama penyusunan dan pembahasan regulasi daerah sepanjang tahun 2026.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD M. Zubaidi dan didampingi Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Wakil Ketua I Didik Humaidi, serta Wakil Ketua III Sumarmi Rasit. Seluruh anggota DPRD hadir bersama jajaran eksekutif daerah.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Probolinggo, rapat dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah M. Sjaiful Efendi, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat, serta unsur Forkopimda.

Sebanyak 22 Propem Perda yang disepakati mencakup berbagai sektor prioritas daerah, di antaranya penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu, penguatan produk unggulan daerah, penyelenggaraan pemakaman, serta fasilitasi pesantren.

“Agenda legislasi 2026 juga menempatkan isu sosial dan lingkungan sebagai fokus penting, melalui peraturan tentang kesejahteraan sosial, pelindungan dan pemberdayaan petani, serta konservasi keanekaragaman hayati,” kata Ketua Bapem Perda, Siska Dwiyanti saat membacakan nota penjelasan.

Pada sektor ekonomi dan ketahanan pangan, DPRD memasukkan Propem Perda mengenai ketenagakerjaan dan penyelenggaraan cadangan pangan. Sementara di bidang keuangan daerah, akan dibahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Perubahan APBD 2026, dan APBD 2027.

Selain itu, DPRD dan Pemkab Probolinggo juga mengagendakan perubahan regulasi kelembagaan dan tata ruang, termasuk struktur perangkat daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Rengganis, serta penataan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2045.

Propem Perda 2026 turut memuat perubahan Perda pajak dan retribusi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pembentukan dana cadangan Pilkada 2029, penetapan wilayah administrasi dan pulau, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintahan desa, hingga penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Seekor sapi jantan lokal miliknya dilaporkan raib digondol pencuri pada Selasa sore, 13 Januari 2026. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekira pukul 15.00 WIB, saat kondisi lingkungan sekitar sedang lengang dan pengawasan terhadap hewan ternak sedang longgar.

Kronologi hilangnya hewan ternak tersebut bermula saat sapi sedang ditambatkan di luar kandang, tepatnya di sebuah pohon yang berada di area belakang rumah korban. Metode menambatkan sapi di luar kandang pada siang hari merupakan rutinitas yang lazim dilakukan oleh keluarga Ahmad Fauzi agar hewan tersebut bisa mendapatkan udara segar dan sinar matahari.

Namun, kebiasaan ini justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang nampaknya telah memantau situasi di lokasi kejadian.

Hilangnya sapi tersebut pertama kali disadari oleh saudara korban. Rasa curiga muncul ketika saksi melihat area tempat penambatan sapi sudah dalam keadaan kosong. Menyadari ada yang tidak beres, Ahmad Fauzi bersama kerabatnya segera melakukan upaya pencarian mandiri.

Mereka mencoba melacak keberadaan pelaku dengan mengikuti jejak kaki sapi yang tertinggal di tanah. Jejak tersebut sempat terlihat mengarah ke area lahan jagung di sekitar pemukiman. Namun, harapan untuk menemukan kembali hewan tersebut pupus setelah jejak kaki sapi menghilang secara misterius saat mencapai jalan aspal di sebelah barat rumah korban.

"Besar kemungkinan pelaku langsung menaikkan sapi curian tersebut ke atas kendaraan angkut," kata Ahmad Fauzi saat ditemui, Rabu (14/1/2026) siang.

Keluarga korban menduga kuat bahwa pelaku sengaja memilih waktu pencurian yang bertepatan dengan hari pasaran di Pasar Hewan Wonoasih.

Strategi ini dianggap sangat cerdik karena pada hari tersebut, lalu lalang warga yang membawa atau mengangkut sapi di jalan raya merupakan pemandangan yang biasa dan tidak akan mengundang kecurigaan masyarakat sekitar.

Saat kejadian berlangsung, rumah korban juga dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang beraktivitas di luar, termasuk mencari rumput untuk pakan ternak.

Akibat kejadian ini, keluarga Ahmad Fauzi mengalami kerugian finansial yang cukup besar.

"Sapi ini saya beli delapan bulan lalu seharga Rp13 juta. Kini diperkirakan memiliki nilai jual lebih dari Rp15 juta di pasaran," imbuhnya.

Meskipun pihak korban belum melayangkan laporan secara formal ke kantor polisi, aparat kepolisian dari sektor setempat dilaporkan telah mendatangi lokasi kejadian pada Senin malam untuk melakukan olah TKP awal dan mengumpulkan keterangan dari para saksi guna penyelidikan lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Momen bersejarah ini berlangsung dalam acara peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/6/2025) lalu.

Riski tidak tampil sendirian, ia merupakan bagian dari empat siswa terpilih yang menunjukkan kebolehan mereka berpidato dalam empat bahasa internasional yang berbeda, yaitu Inggris, Mandarin, Arab, dan Jepang.

Perjalanan Riski hingga bisa berdiri di podium bergengsi tersebut merupakan kisah yang inspiratif. Saat ditemui di sekolahnya, Riski bercerita bahwa ketertarikannya terhadap bahasa Jepang berawal dari hobi sederhana, yakni menonton anime atau kartun khas Jepang.

Dari kegemaran itulah, ia mulai belajar secara otodidak hingga mencapai tingkat kefasihan tertentu. Setelah dinyatakan terpilih untuk tampil di depan Presiden, ia mempercepat proses belajarnya melalui aplikasi digital dan mengikuti les privat intensif selama sepuluh hari demi memantapkan pelafalannya.

"Setelah terpilih untuk tampil, selain belajar dari aplikasi, saya juga les privat selama 10 hari untuk memantapkannya," katanya, Rabu (14/1/2026).

Meskipun sempat dirundung rasa gugup sebelum naik ke panggung, Riski mampu menyelesaikan pidatonya dengan sangat lancar. Pengalaman tersebut semakin berkesan ketika Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengannya.

Dalam percakapan singkat namun hangat tersebut, Presiden bertanya mengenai asal-usul kemampuan bahasanya, cita-cita masa depannya, hingga latar belakang pekerjaan orang tuanya.

Kabar baiknya, Presiden juga menjanjikan kesempatan bagi Riski untuk pergi ke luar negeri. Sesuai dengan minatnya, Riski sangat berharap bisa menginjakkan kaki di Negeri Sakura, Jepang, guna menunjang cita-citanya menjadi seorang seniman lukis di masa depan.

"Ya intinya saya bangga dan senang bisa berpidato di depan, dan tidak menyangka bahwa dalam acara tersebut, pak Presiden datang," imbuhnya

Kepala SRT 7 Kota Probolinggo, Susilowati, menjelaskan, terpilihnya Riski merupakan proses seleksi yang panjang. Bakat melukis dan kemampuan bahasa Jepang Riski awalnya menarik perhatian saat kunjungan Dirjen Kemensos serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Setelah melalui serangkaian pelatihan, Riski akhirnya dikirim ke Kalimantan Selatan untuk mewakili sekolahnya.

Keberhasilan ini dianggap sebagai pencapaian besar, mengingat SRT 7 Kota Probolinggo baru beroperasi selama enam bulan. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Presiden RI dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara tersebut menambah nilai historis bagi perkembangan sekolah tersebut.

"Selain Pak Presiden bangga, kami sebagai pengajar disini juga bangga, karena anak - anak kami memiliki bakat, terlebih SRT 7 Kota Probolinggo ini baru berjalan 6 bulan," kata Susilowati. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap identitas kendaraan yang terlibat serta mengumpulkan bukti terkait penyebab kecelakaan tersebut," imbuhnya.

Polisi juga telah telah diinformasikan kepada pihak keluarga mengenai kejadian dan saat ini sedang mengurus proses pemindahan jenazah ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman sesuai dengan adat istiadat setempat.

Polres Probolinggo, juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu meningkatkan konsentrasi saat berkendara, terutama pada malam hari atau dini hari ketika kondisi pandang bisa terbatas. 

Selain itu, pihak kepolisian berharap jika ada masyarakat yang mendapatkan informasi terkait kecelakaan ini dapat segera menghubungi pihak berwajib untuk membantu proses penyelidikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembersihan difokuskan pada tumpukan sampah dan barongan bambu yang menghambat aliran sungai serta berpotensi menyebabkan banjir susulan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Sharief, menyampaikan, pembersihan dilakukan secara intensif dengan menggunakan alat berat dan melibatkan personel dari berbagai pihak.

"Pembersihan material sampah dan barongan bambu masih berlangsung. Kami telah mengerahkan satu unit excavator dan satu dump truk agar pekerjaan dapat selesai dengan cepat," ucap Oemar.

Selama proses pembersihan, diterapkan sistem buka tutup jalur di sekitar lokasi untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Sebanyak 25 personel telah ditempatkan di lokasi. Unsur yang terlibat antara lain BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Gending, Polsek Gending, Pemerintah Desa Brumbungan Lor, serta warga masyarakat setempat.

Oemar menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penanganan pascabanjir.

"Kami juga mengingatkan warga untuk tetap waspada karena kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan," katanya.

Ia berharap, setelah pembersihan selesai, aliran Sungai Glintongan dapat kembali normal dan risiko terjadinya banjir dapat ditekan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, memberikan apresiasi atas gerak cepat yang dilakukan oleh BPBD dan seluruh pihak terkait.

Namun demikian, ia menegaskan, penanganan banjir tidak boleh hanya terbatas pada langkah-langkah darurat semata.

"Kami menghargai langkah cepat yang dilakukan di lapangan. Namun ke depannya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar banjir tidak terus terjadi berulang setiap musim hujan," ujar Al Fatih.

Menurutnya, penyumbatan sungai akibat sampah dan material bambu merupakan masalah klasik yang membutuhkan perhatian yang serius.

Komisi III DPRD, lanjut Al Fatih, akan mendorong peningkatan upaya pemeliharaan sungai serta penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Normalisasi sungai, pengawasan lingkungan, dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Jika tidak, maka penanganan banjir hanya akan bersifat sementara," tegasnya.

Ia juga meminta Kepada Dinas PUPR dan OPD teknis terkait untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan banjir sebagai dasar dalam menyusun program penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Kami sebagai anggota DPRD akan mengawasi kebijakan serta anggaran agar penanganan banjir dapat menjadi prioritas, demi menjamin keselamatan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil guna mempercantik pusat kota sekaligus meningkatkan fungsionalitas ruang publik bagi masyarakat. Namun, tantangan besar muncul setelah pengerjaan fisik selesai, yakni bagaimana menjaga area tersebut tetap tertib, aman, dan bebas dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap menempati zona terlarang.

Guna memastikan investasi pembangunan ini memberikan manfaat maksimal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo mengambil langkah preventif dengan menempatkan personel keamanan di titik-titik strategis. Langkah ini bertujuan untuk mengawasi ketertiban umum serta memastikan tidak ada pelanggaran pemanfaatan trotoar yang baru saja diperbaiki.

Kepala Dinas Satpol PP, Linmas, dan Damkar Kota Probolinggo, Fathur Rozi, menjelaskan pihaknya telah merancang pola pengamanan yang ketat dan berkelanjutan.

Sebanyak 15 personel disiagakan khusus untuk memantau area Alun-alun. Pengawasan ini tidak bersifat statis, melainkan dilakukan secara mobile atau berkeliling guna menjangkau setiap sudut kawasan.

Untuk memastikan tidak ada celah waktu yang kosong, personel tersebut dibagi ke dalam jadwal kerja yang sistematis. Fathur Rozi merinci waktu penugasan tersebut secara mendetail.

"Personil-personil ini bertugas secara 3 shift, mulai pukul 07.00 - 15.00 WIB, selanjutnya pukul 15.00 - 23.00 WIB, kemudian pukul 23.00 - 07.00 WIB. Dengan skema ini, Alun-alun Probolinggo mendapatkan pengawasan penuh selama 24 jam setiap harinya," katanya, Selasa (13/1/2026).

Fathur Rozi mengungkapkan, pihaknya menggandeng anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas) dari tingkat kelurahan untuk turut serta dalam menjag agar wilayah tetap kondusif. Sinergi ini dianggap krusial agar beban kerja pengawasan dapat terbagi secara merata dan efektif.

Meskipun pengawasan telah diperketat, realita di lapangan menunjukkan masih adanya segelintir PKL yang mencoba berjualan di area terlarang alun-alun. 

Menanggapi hal ini, petugas tetap mengedepankan cara-cara persuasif melalui imbauan agar para pedagang bersedia pindah ke lokasi yang telah ditentukan. Fokus utamanya adalah mewujudkan visi kepala daerah dalam menyediakan ruang publik yang representatif.

"Harapannya, masyarakat dapat menikmati suasana alun-alun dengan nyaman, sesuai komitmen Wali Kota Probolinggo," imbuh sosok yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala BKPSDM tersebut.

Sebagai catatan, proyek revitalisasi ini telah dimulai sejak Oktober 2025. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Probolinggo Cemerlang selaku pemenang tender ini menelan anggaran yang tidak sedikit. Dengan pagu anggaran mencapai Rp9,450 miliar, pemerintah berharap wajah baru alun-alun dapat menjadi ikon kebanggaan yang terjaga kelestariannya.

Melalui penjagaan rutin dan kesadaran bersama masyarakat untuk menjaga kebersihan serta ketertiban, diharapkan anggaran miliaran rupiah tersebut benar-benar bertransformasi menjadi manfaat jangka panjang bagi warga Kota Probolinggo.

Aksi yang berlangsung tertib ini bertujuan menuntut keadilan atas penanganan kasus dugaan pelecehan yang melibatkan oknum guru berinisial M.
 
Massa yang datang dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan penegakan hukum yang objektif menyampaikan, proses hukum yang berjalan saat ini belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

Selain M yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka mendesak agar seorang perempuan berinisial F juga diproses secara hukum.
 
"Kita tidak ingin ada pihak yang terlewatkan. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, tidak boleh ada perbedaan. Sampai saat ini F belum mendapatkan status tersangka, padahal berdasarkan informasi yang kita miliki, dia juga terkait dengan kasus ini," ujar salah seorang perwakilan massa, Ahmad Saefudin.
 
Dalam kesempatan tersebut, istri sah M, Anta Rohmah, juga memberikan pidato yang menyentuh hati peserta aksi. Ia menegaskan, pihaknya tidak menutupi kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, namun menginginkan agar proses hukum berjalan secara adil dan menyeluruh.
 
"Kami sebagai keluarga menerima bahwa suami saya harus menjalani proses hukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kami juga meminta agar pihak lain yang terlibat tidak luput dari tanggung jawab. Selain itu, saya perlu klarifikasi bahwa F bukanlah santri di pondok kami seperti yang beredar di masyarakat. Pernyataan salah itu bisa merusak nama baik pondok dan seluruh santri," jelas Anta, dengan nada tegas.
 
Anta menambahkan, narasi salah yang menyebar di masyarakat berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap dunia pendidikan pesantren secara luas, sehingga perlu segera dikoreksi agar tidak menyebar lebih jauh.
 
Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, dalam keterangannya menyampaikan, pihak kepolisian sedang bekerja secara maksimal untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini. 

"Proses hukum masih berjalan sesuai prosedur. Kami tidak akan melakukan pemilihan pihak dalam menangani kasus ini. Setiap bukti dan fakta yang kami temukan akan segera ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
 
Kapolres juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

"Silakan berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Kami akan memberikan informasi terbaru secepatnya jika ada perkembangan yang dapat diumumkan," tambahnya.
 
Aksi damai yang diawasi ketat oleh petugas keamanan berakhir pada pukul 15.00 WIB dengan keadaan kondusif.

Para peserta aksi menyampaikan harapan agar pihak kepolisian segera memberikan kepastian hukum terkait status F, guna menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan menjaga marwah dunia pendidikan di daerah ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Puncaknya, pada Senin (12/1/2026), Komisi I DPRD Kota Probolinggo merespons keresahan masyarakat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pertemuan strategis ini menjadi wadah mediasi antara aspirasi warga, pihak pengelola, dan instansi teknis Pemerintah Kota Probolinggo seperti Satpol PP, Dispopar, BPKAD, serta DPMPTSP.

Ketegangan ini bermula dari operasi penegakan perda yang dilakukan Satpol PP pada Minggu (4/1/2026). Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan empat pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan resmi. Kejadian ini menjadi validasi atas kecurigaan warga yang selama ini merasa tidak nyaman dengan aktivitas di penginapan tersebut.

Faid Amrullah, salah seorang tokoh warga setempat, membeberkan, perilaku penyewa di lokasi tersebut sering kali menimbulkan kegaduhan. Bahkan, ia menceritakan insiden pertengkaran rumah tangga yang terjadi di area publik akibat perselingkuhan yang dilakukan di homestay tersebut.

Faid menegaskan, ada komitmen lama yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola.

“Terbukti pada 4 Januari 2026, Satpol PP merazia homestay tersebut dan mengamankan empat pasangan bukan suami istri. Bahkan sebelumnya pernah terjadi pertengkaran pasangan suami istri hingga membanting helm karena salah satunya kepergok menginap di sana, sehingga mengganggu ketenteraman warga,” ujarnya di hadapan anggota dewan.

Lebih lanjut, ia menuntut pencabutan izin operasional karena menilai pengelola telah melanggar kesepakatan tahun 2012.

“Dengan adanya kejadian ini, kami sebagai warga meminta agar izin Homestay Hadi’s dicabut karena dinilai mengganggu ketenteraman serta melanggar norma agama dan sosial,” tambah Faid.

Di sisi lain, perwakilan pihak manajemen Homestay Hadi’s memberikan keterangan yang menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal. Perwakilan manajemen mengaku bahwa fungsi kontrol hanya dilakukan secara jarak jauh melalui perangkat komunikasi.

“Saya sudah beberapa bulan tidak ke homestay. Seluruh aktivitas karyawan saya pantau melalui ponsel,” akunya. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab lemahnya filter terhadap tamu yang menginap.

Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit, memberikan tinjauan dari sisi legalitas. Meski secara perizinan usaha dianggap lengkap, ditemukan fakta lain terkait kewajiban daerah yang terabaikan. Diah menjelaskan bahwa saat pihaknya mencoba mengklarifikasi pasca razia, manajemen justru tidak kooperatif di lokasi.

Selain itu, aspek perpajakan juga menjadi sorotan. “Untuk Homestay Hadi’s, perizinannya lengkap. Namun berdasarkan data BPKAD, pajak tahun 2025 belum terbayarkan,” urai Diah.

Menutup rangkaian diskusi, Komisi I DPRD Kota Probolinggo mengambil sikap tegas untuk menyerahkan penyelesaian ini melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur.

Wakil Ketua Komisi I, Amir Mahmud, menekankan, Pemerintah Kota harus segera memanggil pemilik utama untuk memberikan klarifikasi langsung dalam rapat koordinasi resmi.

Hasil dari koordinasi pemerintah tersebut nantinya akan menjadi penentu masa depan usaha penginapan tersebut. Amir Mahmud menegaskan, batas waktu pelaporan hasil evaluasi tersebut kepada legislatif.

“Hasil rapat tersebut nantinya disampaikan kepada kami pada 19 Januari 2026, apakah rekomendasinya homestay ditutup atau tetap beroperasi dengan pengawasan ketat,” pungkasnya.

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi warga sekaligus kepastian hukum bagi iklim usaha di Kota Probolinggo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Memasuki bulan Februari, masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Probolinggo dan Lumajang, akan menyambut rentetan momentum penting mulai dari Hari Raya Imlek, bulan suci Ramadan, hingga puncaknya pada Hari Raya Idulfitri.

Sebagaimana pola tahunan, periode ini selalu dibarengi dengan lonjakan permintaan kebutuhan pokok di pasar. Merespons dinamika tersebut, Perum Bulog Cabang Probolinggo mengeluarkan pernyataan resmi terkait ketersediaan salah satu komoditas paling vital, yakni beras.

Kepala Cabang Bulog Probolinggo, Kuswadi, secara tegas memberikan jaminan bahwa cadangan beras di 6 gudang strategis, yang dikelola pihaknya berada dalam kondisi yang sangat mencukupi.

Berdasarkan data terbaru, total stok beras yang tersimpan di gudang-gudang di bawah naungan Bulog Cabang Probolinggo mencapai angka signifikan, yakni 81.915 ton.

"Jumlah besar ini tidak terpusat di satu titik, melainkan tersebar di enam unit gudang strategis yang mencakup wilayah administratif Probolinggo dan Lumajang, guna mempermudah rantai distribusi," kata Kuswadi, Senin (12/1/2026).

Kuswadi memaparkan, sebaran stok tersebut secara mendetail guna menunjukkan transparansi data.

"Untuk rinciannya, di Probolinggo gudang Sukoharjo mencapai 18.080 ton, gudang Kedungasem mencapai 15.705 ton, dan gudang Klaseman mencapai 6.885 ton," imbuh Kuswadi.

Sementara itu, ketahanan pangan di wilayah tetangga, Lumajang, juga ditopang oleh tiga gudang utama dengan rincian, Gudang Curahpetung menyimpan 7.374 ton, Gudang Sumbersuko sebesar 5.597 ton, dan volume terbesar berada di Gudang Besuk yang mencapai 28.304 ton.

Jaminan hingga Lebaran dan kebijakan penyaluran keberadaan stok yang mendekati angka 82 ribu ton tersebut menjadi landasan keyakinan bagi Bulog dalam mengawal inflasi dan kebutuhan warga hingga pertengahan tahun ini.

"Dengan jumlah stok yang saat ini tersedia, maka stok beras hingga Hari Raya Idulfitri dipastikan aman." tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus memitigasi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan barang yang sering kali memicu kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pedagang eceran.

Mengenai mekanisme penyaluran ke pasar, saat ini Bulog memfokuskan pendistribusian pada merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini dijadwalkan berjalan secara reguler hingga tanggal 31 Januari 2026. Namun, untuk langkah strategis berikutnya seperti bantuan pangan tahap lanjutan, pihak daerah masih berkoordinasi dengan otoritas pusat.

"Sementara untuk penyaluran melalui bantuan pangan dan SPHP menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional." Paparnya.

Kontribusi Jawa Timur dalam Skala Nasional 

Jika menilik pada skala yang lebih luas, posisi stok beras di Jawa Timur merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional tahun 2026. Hingga tanggal 8 Januari, total cadangan beras nasional berada di angka 3.351.900 ton, di mana Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar dengan simpanan mencapai 806.248 ton.

Angka ini diprediksi akan terus merangkak naik seiring dengan target ambisius Bulog di tahun 2026 untuk melakukan penyerapan gabah dan beras hasil petani domestik hingga mencapai 4 juta ton.

Dengan sinergi antara penyerapan lokal yang masif dan manajemen stok yang baik, Probolinggo diharapkan dapat melewati masa-masa hari raya dengan kondisi pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain itu, wilayah lain yang terdampak di Dusun Bibis Desa Lemahkembar Kecamatan Sumberasih, Jalan Raya Leces Desa Jorongan Kecamatan Leces serta Dusun Plerenan Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces.
 
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Probolinggo, Zubaidillah, menyampaikan, data kerusakan rumah masih dalam proses pendataan hingga Senin (12/1/2026).

"Data kerusakan rumah yang terdampak banjir masih belum final. Tim kami masih terus melakukan assessment di lapangan," ujarnya.

Saat ini tim BPBD tengah melakukan asesmen di empat kecamatan yaitu Sumberasih, Gending, Maron, dan Leces.
 
Di Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending, banjir terjadi akibat meluapnya air sungai yang bercampur dengan aliran dari persawahan, diperparah oleh jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 10 meter.

Ketinggian air mencapai sekitar 75 sentimeter dan merendam bagian rumah hingga dapur milik 8 warga di Dusun Krajan RT 1 RW 1, yakni Patma, Sahidi Pradita, Prayit, Dwi Astutik, Mahmud, Supriyadi, Hamidatun Nadiyah, dan Budiyanto.
 
Di Desa Satreyan Kecamatan Maron, luapan air dari sawah dan sungai menggenangi permukiman dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter, dengan sebanyak 104 rumah di Dusun Krajan RT 1 RW 1 terdampak.

Sementara di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron, genangan air setinggi 40 hingga 45 sentimeter merendam permukiman di Dusun Krajan RT 2 RW 1, dan satu rumah milik Arisun mengalami kerusakan pada bagian dapur yang ambrol.
 
Di Dusun Bibis Desa Lemahkembar Kecamatan Sumberasih, banjir setinggi sekitar 30 sentimeter terjadi akibat luapan air dari persawahan dan sungai. Di Desa Jorongan Kecamatan Leces, genangan setinggi sekitar 20 sentimeter merendam jalan raya karena naiknya debit sungai yang diperparah saluran drainase tersumbat sampah.

Kondisi serupa juga terjadi di Dusun Plerenan Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces, di mana luapan air selokan menyebabkan genangan setinggi sekitar 20 sentimeter di depan rumah warga.
 
"Kami terus berkoordinasi dengan relawan setempat dan instansi terkait. Bantuan darurat seperti sandbag juga telah disalurkan untuk penanganan sementara," tandas Zubaidillah.
 
Hingga Senin sore, kondisi air di seluruh lokasi terdampak mulai surut. BPBD Kabupaten Probolinggo mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hingga awal tahun 2026 ini, data nasional mencatat setidaknya 62 warga Indonesia telah terkonfirmasi terjangkit virus ini, dengan sebaran yang mencakup wilayah Jawa Timur.

Fenomena ini memicu alarm kewaspadaan bagi otoritas kesehatan di berbagai daerah, termasuk Pemerintah Kota Probolinggo, guna memastikan keselamatan warga dari potensi transmisi lintas wilayah.

Status Terkini Kota Probolinggo Menanggapi situasi yang berkembang secara dinamis, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Probolinggo memberikan pernyataan resmi terkait kondisi lapangan.

drg. Asri Wahyuningsih, selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), memberikan konfirmasi bahwa hingga detik ini, Kota Probolinggo masih berada dalam zona hijau atau belum ditemukan satu pun kasus positif "Superflu".

Meskipun hasil pemantauan menunjukkan nihil kasus, drg. Asri menekankan bahwa hal tersebut bukanlah alasan untuk bersikap apatis atau abai terhadap risiko yang ada.

"Upaya antisipasi justru harus diperketat sebelum virus tersebut berhasil menembus proteksi kesehatan warga kota," Kata Asri, Sabtu (10/1/2026).

Mengenali Musuh: Gejala dan Mekanisme Penularan

Sebagai langkah edukasi dini, pihak Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mengenali karakteristik klinis dari infeksi H3N2 Subclade K ini. Secara umum, gejala yang muncul memiliki kemiripan dengan influenza musiman namun cenderung lebih intens. Keluhan yang sering dilaporkan meliputi:

• Hipertermia (Demam Tinggi): Peningkatan suhu tubuh yang signifikan secara mendadak.
• Gangguan Saluran Pernapasan: Batuk persisten yang disertai dengan gejala flu atau pilek.
• Inflamasi Tenggorokan: Rasa sakit atau perih saat menelan yang cukup mengganggu kenyamanan.

Dari sisi epidemiologi, mekanisme penularan virus ini tergolong sangat cepat. Transmisi utama terjadi melalui droplet atau percikan cairan tubuh saat penderita batuk atau bersin. Selain itu, aspek yang sering kali diabaikan adalah transmisi melalui kontak tidak langsung.

"Tangan manusia yang menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi (seperti gagang pintu, meja, atau fasilitas umum) dapat menjadi jembatan bagi virus untuk masuk ke dalam tubuh melalui mukosa mata, hidung, atau mulut," imbuhnya.

Strategi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Fasilitas Kesehatan Dinas P2KB Kota Probolinggo tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi ancaman ini. Serangkaian langkah preventif telah diaktifkan, mulai dari tingkat paling dasar.

Bahkan, seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Probolinggo telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi masif dan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara pencegahan virus Superflu.

Bukan hanya sekadar sosialisasi, kesiapan infrastruktur medis juga menjadi prioritas. drg. Asri memastikan bahwa unit pengobatan di tiap Puskesmas telah disiapkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kesehatan nasional.

"Hal ini mencakup ketersediaan obat-obatan dasar, sarana diagnostik awal, serta tenaga medis yang siap menangani keluhan warga dengan cepat dan tepat," beber Asri

Imbauan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Senjata utama dalam melawan virus bukanlah sekadar obat, melainkan imunitas tubuh yang prima dan protokol kesehatan yang konsisten. drg. Asri Wahyuningsih menitipkan pesan kuat bagi warga Probolinggo untuk mempraktikkan langkah-langkah berikut sebagai benteng pertahanan pribadi:

• Etika Bermasker: Bagi warga yang merasa kondisi fisiknya sedang menurun atau mengalami gejala serupa flu, wajib menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik guna memutus rantai penularan.
• Higienitas Tangan: Membudayakan cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir secara rutin, terutama setelah berada di tempat umum.
• Nutrisi dan Hidrasi: Mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup serta mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen vitamin jika diperlukan.
• Aktivitas Fisik: Tetap berolahraga secara teratur untuk menjaga metabolisme dan kekuatan sistem imun tubuh.

Kesadaran kolektif antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan tameng yang kuat, sehingga Kota Probolinggo tetap terjaga dari ancaman virus Superflu H3N2 Subclade K. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Bupati Probolinggo tersebut juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang intens dan berkelanjutan. Menurutnya, koalisi politik tidak boleh berhenti pada kepentingan elektoral semata, melainkan harus bertransformasi menjadi kekuatan strategis dalam mengawal kebijakan publik.
 
“Koalisi yang kuat adalah koalisi yang mampu bekerja sama dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi perbedaan pandangan dan tekanan politik,” imbuhnya.
 
Hal senada disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, Mahdi. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya merawat harmoni koalisi yang selama ini telah terbangun.
 
“Ini adalah ruang kebersamaan. Koalisi tidak boleh bersifat musiman, tetapi harus dirawat secara konsisten demi keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik Kabupaten Probolinggo,” ujar Mahdi.
 
Usai diskusi panjang terkait arah konsolidasi dan penguatan kerja politik, kegiatan dilanjutkan dengan olahraga bersama arung jeram di Pekalen Rafting. Lokasi yang dikenal memiliki arus deras dan menantang itu dinilai sarat makna simbolik.
 
Kebersamaan di tengah derasnya arus menjadi refleksi kekompakan serta kemampuan mengendalikan arah di tengah dinamika politik yang kian kompleks.
 
Melalui pertemuan ini, PKB dan PPP menegaskan bahwa koalisi politik bukan sekadar kalkulasi kursi, melainkan kerja bersama untuk menjaga stabilitas pemerintahan, konsistensi kebijakan, serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Probolinggo di tengah tantangan politik tahun-tahun mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pertanian (Diperta) bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Probolinggo berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses persyaratan paling lambat awal tahun 2026 mendatang.
 
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Supriyanto, mengungkapkan, persiapan berbagai dokumen dan persyaratan teknis telah mencapai tahap akhir. Setelah kegiatan pemantapan dan pendampingan teknis yang digelar beberapa waktu lalu, seluruh pihak terkait kini fokus untuk menyelesaikan revisi sampel dan pengumpulan data dukung yang dibutuhkan.
 
“Kami berharap pada kuartal kedua tahun ini, Kopi Arabika Probolinggo dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis. Dengan memiliki IG, produk kopi kita tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, tetapi juga akan lebih mudah memasuki pasar nasional bahkan internasional dengan nilai jual yang lebih tinggi,” ujar Supriyanto, Sabtu (10/1/2026).
 
Tim ahli dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jember juga turut melakukan verifikasi lapangan terkait penerapan standar budidaya dan proses pasca panen. Tim ahli menyatakan, sebagian besar petani telah mampu menerapkan prosedur yang benar, mulai dari pemangkasan pohon, pemilihan buah kopi matang, hingga proses fermentasi dan pengeringan.
 
“Kami melihat perkembangan yang sangat baik dari petani di sini. Proses pasca panen yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan, sehingga mutu kopi yang dihasilkan konsisten dan memiliki karakter khas yang khas dari wilayah Probolinggo,” ujar Dr. Rina Dewi, peneliti dari Puslitkoka Jember.
 
Selain verifikasi lapangan, pihaknya juga melakukan pengambilan sampel tanah dan air di beberapa lokasi kebun kopi sebagai bagian dari data dukung untuk menunjukkan karakteristik geografis yang memengaruhi kualitas kopi. Sampel tersebut akan dianalisis di laboratorium untuk membuktikan hubungan antara kondisi alam dengan karakter rasa kopi Arabika Probolinggo.
 
Ketua MPIG Kopi Arabika Probolinggo, Hadi Santoso, menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data sejarah perkopian di Probolinggo yang mencatat bahwa budidaya kopi di daerah ini telah berlangsung sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Data tersebut akan menjadi bagian penting dalam dokumen pengajuan IG untuk menunjukkan keaslian produk.
 
“Kami telah mengumpulkan berbagai bukti sejarah, termasuk catatan arsip pemerintah kolonial dan cerita dari petani yang telah melestarikan tradisi budidaya kopi dari generasi ke generasi. Semua ini akan kami sertakan sebagai dasar bahwa Kopi Arabika Probolinggo memiliki identitas dan karakteristik yang kuat,” jelas Hadi.
 
Untuk mendukung keberhasilan IG, Pemkab Probolinggo juga telah menyusun program pendampingan berkelanjutan bagi petani, termasuk pelatihan manajemen kebun, pengembangan usaha mikro kopi, serta pembentukan jejaring pemasaran. Pemerintah daerah juga akan membantu dalam pembuatan label produk yang sesuai dengan standar IG dan sertifikasi halal serta organik.
 
“Keberhasilan IG bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan mengangkat nama baik Kabupaten Probolinggo sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Kami akan terus mendukung perkembangan industri kopi dari hulu hingga hilir,” pungkas Supriyanto. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Zainal Arifin mengatakan pasca kejadian, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, dan pihak sekolah korban.

"Ada empat yang kita periksa, yakni dari pelapor dan Wali Kelas di sekolahnya serta dua dari keluarga,” kata AKP Zainal Arifin, Kamis (8/1/2026) sore.

AKP Zainal Arifin menjelaskan, dari hasil pemeriksaan tersebut, dugaan bullying yang diterima korban tidak terbukti. Terlepas dari hal tersebut, korban merupakan sosok yang humble, suka berteman, dan aktif berorganisasi.

Selain memeriksa saksi, dari hasil pemeriksaan jenazah di kamar mayat, tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada tubuhnya. Sehingga, dipastikan korban meninggal karena murni akibat bunuh diri.

"Namun demikian, kami akan terus melakukan penyelidikan terkait hal ini," imbuh AKP Zainal Arifin.

Diberitakan sebelumnya, AFA (16), pelajar asal Kecamatan Kanigaran, pada Rabu siang (7/1/26) ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Korban pertama kali ditemukan tergantung dengan selang air oleh kakaknya sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut Ketua RT setempat, sebelum tewas gantung diri, korban sempat bercerita bahwa tidak disapa oleh temannya. Selanjutnya jenazah dibawa ke kamar mayat RSUD dr. Moh saleh oleh pihak kepolidian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurutnya, mengalihkan hak memilih pemimpin daerah dari rakyat kepada segelintir elit di DPRD sama saja dengan merampas hak politik warga negara dan menutup ruang partisipasi publik dalam menentukan masa depan daerahnya.
 
"Demokrasi bukan sekadar prosedur kekuasaan, tetapi perwujudan kehendak rakyat. Ketika hak memilih dicabut, maka yang tersisa hanyalah transaksi kekuasaan, bukan legitimasi rakyat," ungkap legislator muda di Kabupaten Probolinggo itu.
 
Ia juga menegaskan, kebijakan yang diusulkan bukan merupakan solusi untuk permasalahan yang ada, melainkan langkah mundur menuju oligarki politik yang menjauhkan pemimpin dari rakyatnya. 

"Kami menegaskan, pemimpin daerah harus lahir dari suara rakyat, bukan dari ruang-ruang tertutup kepentingan politik. Menolak Pilkada langsung berarti menolak semangat reformasi, menolak konstitusi, dan mengkhianati amanat demokrasi," tegasnya.
 
Baginya, rakyat memiliki hak mutlak untuk memilih pemimpinnya sendiri dan demokrasi tidak boleh dinegosiasikan. Meskipun kualitas kepala daerah tidak ditentukan oleh mekanisme pemilihan semata, namun proses yang ditempuh haruslah demokratis dan memiliki dasar legitimasi dari rakyat.
 
"DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo selalu mendukung munculnya pemimpin daerah yang berkualitas, memiliki integritas, dan mampu membawa kemajuan bagi daerahnya. Namun, hal itu harus diperoleh melalui proses yang demokratis dan langsung oleh rakyat," pungkas Khairul Anam. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif saat melaksanakan pengecekan operasional SPPG Maron mengatakan, hingga saat ini pendistribusian makanan bergizi di wilayah Kecamatan Maron berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan komitmen Polres Probolinggo dalam mendukung terwujudnya generasi muda yang sehat dan berkualitas,” ujar AKBP Latif di sela kunjungannya di SPPG Maron,Kamis (8/1/2026).

AKBP Latif menerangkan SPPG Maron Polres Probolinggo melayani sebanyak 1.851 pelajar penerima manfaat, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMA sederajat.

Lebih lanjut, Kapolres Probolinggo menjelaskan bahwa SPPG Maron memiliki keunggulan seperti adanya pemeriksaan food security sebelum makanan didistribusikan.

“Melalui pemeriksaan food security ini, kami memastikan setiap makanan yang dikonsumsi telah memenuhi aspek keamanan pangan, kebersihan, serta standar kesehatan yang ditetapkan,” kata AKBP Latif .

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Probolinggo menyampaikan, ada 3 SPPG Polres Probolinggo termasuk yang ada di Kecamatan Maron.

"Dua lagi kita bangun SPPG di Lumbang dan Banyuanyar," kata AKBP Latif.

Ia mengatakan, seluruh rangkaian operasional SPPG, mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, kesiapan peralatan, hingga mekanisme pendistribusian ke sekolah penerima manfaat akan selalu diawasi.

“Kami ingin memastikan bahwa makanan yang didistribusikan benar-benar sehat, bergizi, dan sampai kepada para siswa dalam kondisi baik jadi pengawasan tetap kami lakukan," kata AKBP Latif.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polres Probolinggo terhadap program pemerintahan dalam pemenuhan gizi anak-anak sekolah, untuk menunjang tumbuh kembang serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa.

Ia berharap pendistribusian makanan bergizi dari SPPG Maron Polres Probolinggo kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan kesehatan anak-anak. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal termasuk pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) maupun pencurian hewan peliharaan (Curwan) di wilayah Probolinggo.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengatakan, hasil analisis dan evaluasi kriminalitas menunjukkan, kasus curanmor masih mendominasi dibandingkan jenis kejahatan lainnya.

Latif menyebutkan, sejumlah wilayah di Probolinggo masuk dalam peta atensi tindak kriminal, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian hewan (curwan).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Polres Probolinggo, beberapa kecamatan dinilai rawan dan membutuhkan pengawasan ekstra dari aparat kepolisian.

Wilayah yang menjadi atensi curanmor meliputi Kecamatan Kraksaan, Paiton, dan Leces. Sementara untuk kasus curwan, daerah yang rawan di antaranya Kecamatan Lumbang, Tiris, dan Krucil.

“Pemetaan ini kami lakukan sebagai dasar penentuan langkah preventif dan represif. Ada beberapa wilayah yang memang menjadi perhatian khusus, terutama untuk curanmor dan curwan,” ujar AKBP Wahyudin Latif, Rabu (7/1/2026).

Selain itu, Polres Probolinggo juga memetakan daerah rawan tindak pidana lainnya. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan (curas), wilayah Leces, Krejengan, dan Tiris masuk dalam kategori rawan.

Sedangkan pencurian dengan pemberatan (curat) banyak terjadi di Kecamatan Krucil, Paiton, Gending, dan Kraksaan.

Dari data kasus yang ditangani Satreskrim Polres Probolinggo, pada tahun 2025 tercatat 148 laporan curanmor dengan 95 kasus berhasil diselesaikan. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk curanmor, tren penyelesaiannya cukup baik. Tahun 2025 turun sekitar 64 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelas Latif.

Sementara itu, kasus curwan pada 2025 tercatat 15 laporan dengan tujuh kasus yang berhasil diungkap.

Meski jumlahnya tidak terlalu besar, Latif menegaskan bahwa kasus ini tetap menjadi perhatian karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pedesaan.

“Curwan ini sangat merugikan masyarakat, khususnya petani dan peternak. Maka kami beri atensi khusus meski secara jumlah tidak sebanyak curanmor,” tegasnya.

Secara keseluruhan, jumlah perkara yang ditangani Satreskrim Polres Probolinggo pada 2025 mencapai 869 laporan, dengan 706 kasus berhasil diselesaikan.

Angka tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian perkara yang cukup tinggi.

Kapolres Probolinggo menambahkan, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Polres Probolinggo juga mengajak peran aktif masyarakat.
 
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat sangat penting untuk menekan angka kriminalitas di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua RT setempat, Winarti, mengonfirmasi kejadian tersebut setelah menerima laporan dari warga. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, sebelum kejadian tragis ini, korban sempat bercerita mengenai masalah pergaulan di sekolah, di mana ia merasa dikucilkan oleh teman-temannya.

Aparat dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota dan Subsektor Kanigaran segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Zainal Arifin, menyatakan, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kejadian. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD dr. Moh. Saleh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Indikasi awal mengarah pada tekanan psikologis terkait hubungan pertemanan di sekolah.

"Ayah korban bercerita bahwa anaknya sempat merasa tidak disapa oleh teman-teman sekolahnya," ujar Winarti, Ketua RT setempat.

Namun, pihak Bhabinkamtibmas masih akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendalami informasi tersebut.

Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. AKP Zainal Arifin memastikan pihaknya tengah memintai keterangan sejumlah saksi guna mengungkap tabir di balik peristiwa memilukan yang menimpa pelajar kelas X tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di bawah nakhoda baru, partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang ketat terhadap jalannya pemerintahan.

Langkah perdana pengurus baru ini ditandai dengan safari politik ke Balai Kota Probolinggo untuk beraudiensi dengan wali kota pada Selasa (6/1/2026) siang. 

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Tommy Wahyu Prakoso, didampingi Sekretaris Sukardi Mito, Bendahara Sahri Trigiantoro, serta jajaran anggota fraksi di DPRD.

Dalam audiensi tersebut, Tommy menegaskan bahwa PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah. 

Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa dukungan partai tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada keberpihakan kebijakan terhadap rakyat.

"Kami berkomitmen mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo sejauh hal itu berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, dengan kekuatan lima kursi di DPRD, kami tidak akan segan mengambil posisi kritis dan mengingatkan eksekutif jika ditemukan kebijakan yang justru merugikan masyarakat," tegas dia.

Selain membahas relasi dengan eksekutif, kepengurusan baru ini membawa misi besar untuk menghapus sekat eksklusivitas partai. 

Tommy menekankan pentingnya politik konstitusional yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Partai politik tidak boleh menjauh dari rakyat. Kami ingin berbaur dengan seluruh strata sosial. Tidak hanya kelompok mayoritas, aspirasi kelompok minoritas pun akan menjadi prioritas kami untuk ditampung dan diperjuangkan," ungkapnya.

Agenda silaturahmi ini merupakan awal dari rangkaian aksi jemput bola yang akan dilakukan secara masif. 

Pengurus DPC PDI Perjuangan berencana melakukan penyisiran wilayah secara sistematis, dimulai dari lingkungan sekitar kantor DPC hingga menjangkau level Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Strategi akar rumput ini diambil guna memastikan bahwa setiap langkah politik dan kebijakan yang diambil oleh partai di parlemen benar-benar berdasarkan fakta dan aspirasi riil yang berkembang di tengah masyarakat. 

Dengan wajah-wajah baru di tampuk kepemimpinan, PDI Perjuangan Kota Probolinggo berupaya merevitalisasi peran partai sebagai penyambung lidah rakyat yang efektif dan transparan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Terduga pelaku menjadi bulan-bulanan massa setelah gagal melakukan aksi perampasan sepeda motor dan mengancam warga menggunakan senjata tajam di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, aksi nekat pelaku bermula sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Klampok. Safi'i mencoba menghadang seorang petani yang baru kembali dari sawah untuk merampas sepeda motornya. Namun, korban melakukan perlawanan. 

Meski gagal membawa kabur motor, pelaku berhasil merebut sebilah celurit milik korban sebelum melarikan diri.

Dua jam berselang, sekitar pukul 12.00 WIB, pelaku kembali berulah dengan menyatroni kediaman Liami (69) di Dusun Sumuran, Desa Tanjungrejo. 

Di dalam rumah tersebut, pelaku mengancam Liami dan seorang penghuni lainnya, Marwa (63), menggunakan celurit yang didapatnya dari aksi sebelumnya.

Kapolsek Tongas, AKP Ahmad Jayadi, mengonfirmasi bahwa teriakan histeris korban menjadi titik balik pelarian pelaku.

"Terduga pelaku sempat mengancam dua penghuni rumah dengan celurit. Namun, saat salah satu korban berteriak minta tolong, pelaku panik dan melarikan diri ke arah persawahan," ujar AKP Ahmad Jayadi saat dikonfirmasi Selasa (6/1/2026). 

Pelaku sempat bersembunyi selama beberapa jam di tengah rimbunnya tanaman jagung untuk menghindari kejaran warga yang mulai mengepung lokasi. 

Sekitar pukul 17.30 WIB, saat mencoba keluar dari persembunyian menuju arah Rest Area Tongas, pelaku akhirnya terdeteksi.

Warga yang sudah tersulut emosi segera menangkap dan menghujani pelaku dengan bogem mentah. Akibatnya, Safi'i mengalami luka parah di sekujur tubuh sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian.

Guna menghindari tindakan anarkis lebih lanjut, petugas mengevakuasi pelaku ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Tongas untuk mendapatkan perawatan medis di bawah penjagaan ketat personel Polres Probolinggo Kota.

Selain melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi juga tengah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara.

"Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan barang bukti, termasuk sebilah celurit yang digunakan untuk mengancam korban. Kasus percobaan perampasan dan pengancaman ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pantauan di lapangan, aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan ketat sejak pagi untuk memastikan kedua kelompok massa dapat menyampaikan aspirasi secara tertib, tanpa menimbulkan gesekan.

Aksi damai tersebut berkaitan dengan proses seleksi Direktur Utama Perumdam Tirta Argopuro Kabupaten Probolinggo. 

Dua kelompok masyarakat hadir di waktu yang hampir bersamaan, namun membawa tuntutan yang berbeda. Koalisi Masyarakat Independen Probolinggo menyuarakan dukungan terhadap pemerintah daerah dan panitia seleksi.

Sementara itu, Aliansi L3GAM Probolinggo Raya yang terdiri dari sejumlah LSM menyampaikan aspirasi kritis terhadap proses seleksi yang sedang berjalan.

Untuk mengantisipasi potensi konflik, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif memimpin langsung jalannya pengamanan. Personel Polres Probolinggo disiagakan dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup, lengkap dengan penyekatan jarak yang jelas antara dua kelompok massa.

Aparat juga aktif melakukan pengaturan lalu lintas dan pengawasan di sekitar titik aksi agar aktivitas masyarakat umum tetap berjalan normal.

Dalam keterangannya di sela-sela pengamanan, AKBP M. Wahyudin Latif menegaskan, Polri hadir untuk menjamin hak seluruh warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. 

“Saya tekankan kepada jajaran agar tetap mengedepankan sikap humanis, tidak terpancing provokasi, serta menjalankan tugas secara profesional dan netral di tengah perbedaan pandangan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok,” terangnya.

Kedua kelompok menyampaikan orasi secara bergantian sesuai dengan arahan petugas. Tidak terlihat adanya upaya saling mendekat atau provokasi antar massa, karena aparat secara konsisten menjaga jarak aman dan melakukan komunikasi persuasif kepada koordinator lapangan masing-masing kelompok.

Setelah  orasi, audiensi bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Indpenden Kabupaten Probolinggo dilakukan di Ruang Argopuro 1 Kantor Bupati Probolinggo

Hingga seluruh rangkaian aksi selesai, situasi di Kantor Bupati Probolinggo terpantau aman dan terkendali. Kedua kelompok massa membubarkan diri dengan tertib. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Padahal, petugas Satpol PP setempat sudah melakukan edukasi kali ketiga kepada pemilik, agar tidak berjualan dengan menggunakan bahu jalan. Kendati demikian seolah tak menggubris. Alhasil petugas melakukan tindakan tegas berupa penutupan. Tindakan tegas itu dilakukan pada Senin (5/1/2026) pagi.

Upaya penutupan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Probolinggo sempat diwarnai protes dari pemilik warung. Mereka berdalih sudah memindahkan dagangannya sebagian masuk ke dalam tokonya dan enggan ditertibkan.

“Saya bukan cari masalah tapi cari solusi. Saya minta ke sampeyan sebagai aparat. Cokro kedepannya akan dijadikan Malioboro Kota. Maka harusnya semua pedagang yang berjualan sepanjang Jalan Cokro ya harus ditertibkan, dibuat bersih,” kata pemilik warung tersebut pada petugas. 

Menanggapi respon pedagang tersebut, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Probolinggo Angga Budi Pramudya yang juga turut serta dalam rombongan pagi itu menyampaikan, bahwa dalam penertiban yang dilakukan tidak pandang bulu.

Pihaknya akan mengedukasi dan penertibkan semua pedagang, khususnya yang berjualan dengan menggunakan badan jalan. Sebab, akses trotoar adalah hak para pejalan kaki.

“Kami mengedukasi serta melakukan penertiban secara bertahap, agar masyarakat semakin mengerti. Karena memang Perwali Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penetapam Lokasi PKL di Jalan Cokro itu lokasinya berada di sebelah barat. Tapi kan masih banyak pedagang yang masih berjualan di sebelah timur. Secara bertahap, kami imbau dahulu, mana saja area yang bisa kami tertibkan, ya akan kami tertibkan bertahap,” tegas Angga.

Sementara itu, Angga tidak menampik apabila masih ada pedagang yang menolak untuk ditertibkan. Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya secara bertahap, mengedukasi dan melakukan penertiban. 

“Eman, Kota Probolinggo sudah banyak pembangunan yang cukup masif, sangat disayangkan bila tidak ditunjang dengan perubahan pola pikir masyarakatnya,” imbuh Angga.

Tak hanya warung madura, namun sejumlah PKL yang berjualan di pinggir jalan, terlebih yang menggunakan papan informasi yang menganggu ketertiban lalu lintas juga turut ditertibkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Abdhuh merasa pemecatan atas tindakan pengambilan foto tanpa disengaja tersebut terlalu berlebihan.

RDP yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10,15 WIB itu dihadiri oleh Abdhuh, perwakilan PT Indopherin Jaya, DPC K-SPSI (Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Disperinaker Kota Probolinggo, serta Bagian Hukum Pemkot Probolinggo.

Ketua DPC K-SPSI Kota Probolinggo, Donal Vinalio Boy, memaparkan kronologi pemutusan kontrak Abdhuh yang bermula pada 21 September 2025 lalu. Saat itu, Abdhuh mengunggah beberapa foto sudut perusahaan ke aplikasi CapCut yang secara otomatis terunggah sebagai story di akun TikTok miliknya, @ir.abdhuh.

“Ada empat foto yang terunggah, yakni foto saudara Abdhuh sendiri, foto AC, jam dinding, dan saklar panel mesin. Pengunggahan tersebut murni karena kelalaian dan ketidaktahuan penggunaan aplikasi,” jelas Donal.

Sehari setelah kejadian, Abdhuh mendapat telepon dari atasannya yang meminta agar foto-foto tersebut dihapus. Namun, secara sistem, unggahan tersebut telah terhapus otomatis dalam waktu 1x24 jam. 

Selanjutnya, pada 13 November 2025, Ketua SPSI PT Indopherin Jaya, Agus Salim, dipanggil manajemen dan diberi tahu bahwa perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Abdhuh pada 15 November 2025. 

Sehari kemudian, Abdhuh dipanggil pihak manajemen dan dinyatakan melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta memo internal perusahaan. 

“Pelanggaran yang dimaksud terkait pasal membongkar rahasia perusahaan atau dengan ceroboh membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan berbahaya yang berpotensi menimbulkan kerugian,” ujarnya. 

Donal menambahkan, selama 53 hari sejak unggahan foto tersebut hingga keluarnya surat PHK, Abdhuh tidak pernah mendapat panggilan ataupun teguran dari perusahaan. Mediasi pun telah dilakukan melalui Disperinaker Kota Probolinggo sebanyak dua kali, namun tidak menemukan titik temu. 

“Perusahaan tidak dapat menunjukkan bahwa foto tersebut membongkar rahasia perusahaan ataupun menjelaskan kerugian yang ditimbulkan, sehingga kami keberatan atas dasar PHK tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Indopherin Jaya, Raymon Caesar, menyampaikan, akun media sosial tersebut merupakan milik Abdhuh, sehingga perusahaan menilai yang bersangkutan telah lalai.

“Dalam peraturan perusahaan, terdapat larangan mengambil gambar di lokasi tertentu, dan tanda larangan tersebut sudah terpasang,” katanya. 

Ia menambahkan, salah satu foto yang diunggah berupa saklar panel mesin reaktor nomor 4 dinilai berpotensi merugikan perusahaan karena bisa ditiru atau disalin pihak lain. 

Oleh karena itu, perusahaan memutuskan tetap melakukan PHK dengan tetap memenuhi hak-hak Abdhuh, termasuk pesangon dan paklaring. 

“Selain itu, jika yang bersangkutan kembali bekerja, suasana kerja dinilai sudah tidak kondusif, sehingga perusahaan tidak dapat menerima kembali,” tambah Raymon. 

Sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, di antaranya Eko Purwanto dan Robit Riyanto, meminta agar perusahaan mempertimbangkan kembali untuk mempekerjakan Abdhuh, mengingat selama empat tahun bekerja tidak pernah melakukan pelanggaran. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi  III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan. “Seharusnya ada tahapan teguran pertama, kedua, dan ketiga sebelum PHK. Ini tiba-tiba diputus, sehingga kami meminta perusahaan mempekerjakan kembali,” ujarnya. 

Kemudian, Muchlas menyampaikan, hasil RDP akan dirumuskan dalam sebuah kesimpulan yang akan diserahkan kepada PT Indopherin Jaya sebagai bahan pertimbangan. 

“Nantinya jika ada jawaban dari perusahaan, akan kami bahas kembali. Tidak menutup kemungkinan kami akan memanggil ulang, karena secara sosial kami berharap yang bersangkutan bisa kembali bekerja,” tegas Muchlas. (*)

Editor : Rizqi Ardian