Kasus ini terungkap setelah warga yang gerah dengan bau busuk menyengat dan melaporkan adanya aktivitas pembuangan limbah selama tiga hari berturut-turut. DLH akhirnya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Jumat (3/7/2026).

Dampak paling nyata dirasakan oleh para pelaku usaha kuliner di sekitar lokasi. Sri Utami (52), seorang pemilik warung makan di dekat area pembuangan, mengeluhkan bau busuk yang sangat tajam hingga mengganggu kelangsungan usahanya.

"Aktivitas ini sudah berlangsung tiga hari. Kemarin lahan itu sudah seperti kolam karena penuh dengan tetes tebu dan baunya sangat tidak sedap. Bukan hanya warung saya yang terdampak, tapi warung-warung lain di sekitar sini juga sepi pembeli karena baunya bikin mual," kata Sri.

Sri menambahkan, warga sebenarnya sudah menegur pemilik lahan agar menghentikan aktivitas tersebut. Namun, teguran itu diabaikan dan truk tangki tetap berdatangan secara sembunyi-sembunyi. 

Karena tidak ada iktikad baik, warga akhirnya memilih melaporkan kejadian ini ke DLH Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi lapangan oleh DLH Kabupaten Mojokerto, limbah cair yang diduga kuat sebagai tetes tebu (molase) tersebut digelontorkan ke sawah seluas 2.000 meter persegi dalam jumlah yang sangat besar.

Aktivitas ilegal ini berlangsung selama tiga hari dengan total 13 rit truk tangki, pada Rabu (1/7/2026) sebanyak 7 rit tangki yang dibuang, Kamis (2/7/2026) sebanyak 4 rit tangki dan pada Jumat (3/7/2026) sebanyak 2 rit tangki. 

Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, mengungkapkan bahwa pihak manajemen PT Enero telah mengakui kepemilikan limbah tersebut setelah dihubungi langsung oleh pihak dinas.

"Kami sudah menghubungi Direktur PT Enero, dan mereka mengakui bahwa limbah tersebut memang berasal dari perusahaan mereka. Dalihnya, pembuangan dilakukan atas permintaan petani setempat dengan alasan untuk menetralisir pH tanah," ujar Rachmat. 

Di lapangan, klaim petani yang menyebut limbah tersebut untuk menetralisir tanah dan mematikan rumput justru berujung pada kerusakan lingkungan. 

Volume limbah yang terlalu besar membuat area persawahan tidak mampu menyerap cairan, hingga merubah lahan hijau tersebut menjadi kolam limbah hitam yang pekat.

Merespons laporan masyarakat yang mulai resah, DLH Kabupaten Mojokerto langsung mengambil tiga langkah taktis di lapangan. 

DLH memerintahkan PT Enero untuk menghentikan total seluruh pengiriman limbah ke distributor pupuk yang terlibat dalam proyek pembuangan ini.

Personel kebersihan dan tim teknis diterjunkan ke Dusun Sambikerep untuk melakukan lokalisasi dan penanggulangan agar limbah tidak merembes ke pemukiman warga atau saluran irigasi utama.

Petugas teknis DLH telah mengambil sampel cairan dari kubangan sawah tersebut untuk diuji di laboratorium guna mengetahui tingkat bahaya dan kandungan zat kimia di dalamnya.

"Sanksi dan langkah hukum selanjutnya akan kami tentukan setelah hasil uji laboratorium keluar. Yang pasti, saat ini seluruh aktivitas pengiriman dihentikan total dan lokasi wajib dibersihkan," pungkas Rachmat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penetapan status hukum terhadap perwira tinggi Polri tersebut menggenapkan jumlah tersangka dalam pusaran kasus ini menjadi tujuh orang. 

Usai menjalani pemeriksaan, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. 

Syarief menjelaskan bahwa sebelum menduduki jabatannya saat ini, tersangka sempat memiliki posisi strategis di lembaga tersebut. 

"LMI sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN hingga Maret 2025, kemudian dipercaya menjadi sekretaris deputi bidang promosi dan kerja sama," ujar Syarief. 

Dalam konstruksi perkara yang dibangun penyidik, tersangka diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas untuk mengatur pengadaan wadah makanan (ompreng) bagi calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Modus operandi yang dijalankan adalah dengan mengondisikan pembentukan pihak swasta yang akan bertindak sebagai penyedia barang. Tersangka diduga meminta dua orang saksi berinisial YCS dan RD untuk mendirikan sebuah perusahaan yang kemudian digunakan secara khusus sebagai sarana menjual ompreng tersebut dengan skema harga yang telah ditetapkan sepihak oleh tersangka.

Praktik rasuah ini diduga melibatkan kesepakatan pemotongan keuntungan yang bersifat transaksional demi memuluskan persetujuan proyek. 

Syarief Sulaeman Nahdi memaparkan secara rinci mengenai adanya komitmen fee yang melekat pada setiap transaksi pengadaan tersebut. 

"Mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui dengan penjualan ompreng itu," ungkap Syarief.

Kendati demikian, pihak Kejaksaan Agung sejauh ini belum merilis secara resmi total keuntungan yang dinikmati oleh tersangka maupun proyeksi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. 

Penyidik menegaskan bahwa pendalaman aliran dana dan pelacakan aset masih terus berjalan, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang berpotensi ikut bertanggung jawab secara hukum. 

Atas tindakan tersebut, tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, atau huruf e Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penetapan status hukum ini menjadi titik balik kelam bagi karier Lalu Muhammad Iwan Mahardan yang baru saja memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi. 

Pria kelahiran Nusa Tenggara Barat, 22 Januari 1972, merupakan alumnus Akabri 1994 yang mengawali pengabdian panjangnya di Korps Brimob Kalimantan Barat. 

Rekam jejaknya di korps bhayangkara terhitung panjang dengan menduduki sejumlah posisi teritorial penting, mulai dari Kapolsek Metro Jagakarsa, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kapolsek Metro Penjaringan, Kapolsek Metro Setiabudi, hingga menjabat sebagai Kapolres Dharmasraya di Polda Sumatera Barat.

Selain berpengalaman di jajaran kewilayahan, perwira tinggi yang pernah menempuh pendidikan kedinasan di Italia, Thailand, dan Beijing ini juga sering terlibat dalam agenda strategis nasional maupun internasional. 

Ia pernah dipercaya menjadi liaison officer pada gelaran Asian Games 2018, penghubung Polri untuk KPU RI, hingga terlibat langsung dalam pengamanan Pemilu Jepang pada tahun 2019. 

Kini, setelah lebih dari tiga dekade membina karier di kepolisian dan mengantongi berbagai tanda kehormatan seperti Satyalancana Kesetiaan serta Satyalancana Seroja, Brigjen Lalu Muhammad Iwan harus menghadapi proses peradilan pidana dari balik jeruji besi. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Lamongan kini tengah bergerak cepat dan memperluas radius pencarian dengan melibatkan berbagai instansi maritim lintas wilayah.

Peristiwa ini bermula ketika KMN Entok yang dinakhodai oleh seorang pria berinisial S bersama 19 Anak Buah Kapal (ABK) berangkat melaut dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan. 

Kapal tersebut menuju ke area tangkap ikan (fishing ground) di sekitar Perairan Pulau Kangean, Sumenep.

Secara umum, kapal nelayan jenis ini memiliki durasi operasional yang terukur. Dalam kondisi normal, KMN Entok seharusnya sudah bersandar kembali di PPN Brondong setelah 18 hari melaut. Namun, kekhawatiran pihak keluarga dan pemilik kapal memuncak setelah kapal tidak kunjung pulang dan seluruh akses komunikasi dengan awak kapal terputus total selama lebih dari 30 hari.

Melihat situasi yang tidak wajar tersebut, pemilik KMN Entok yang bernama Andik, didampingi oleh Ketua Rukun Nelayan Desa Blimbing, Nurwakit, berinisiatif mengambil tindakan hukum.

Keduanya mendatangi Markas Satpolairud Polres Lamongan pada Rabu (1/1/2026) sekitar pukul 14.30 WIB untuk membuat laporan resmi terkait hilangnya kapal beserta belasan awaknya.

Merespons laporan tersebut, Polres Lamongan langsung mengambil langkah taktis. Kasatpolairud Polres Lamongan, AKP Guntur, segera memimpin koordinasi darurat dengan sejumlah otoritas kemaritiman guna memetakan titik-titik koordinat potensial keberadaan kapal.

Kasihumas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, mengonfirmasi bahwa kepolisian langsung bergerak sesaat setelah laporan dari pemilik kapal diterima.

"Begitu menerima laporan dari pihak pemilik kapal, Kasatpolairud Polres Lamongan AKP Guntur langsung berkoordinasi dengan Satpolairud Polres Sumenep, KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Tanjung Pakis, dan Syahbandar PPN Brondong," kata Ipda Hamzaid saat memberikan keterangan, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarlembaga ini sangat krusial. Hal ini dilakukan agar area penyisiran dan pemantauan di sepanjang perairan Jawa Timur bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain mengerahkan kapal patroli resmi dari kepolisian dan syahbandar, petugas juga meminta bantuan dan partisipasi aktif dari masyarakat maritim yang sedang beraktivitas di sekitar wilayah Perairan Kangean.

Pihak kepolisian mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh nelayan lokal, nakhoda kapal dagang, maupun kapal kargo yang melintasi jalur tersebut untuk ikut mengawasi situasi laut. Jika melihat tanda-tanda atau keberadaan fisik KMN Entok, mereka diminta untuk segera melapor ke pos polisi atau kantor syahbandar terdekat.

"Kami berharap dukungan dari semua pihak di laut. Semoga seluruh awak kapal dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat," pungkas dia.

Hingga berita ini diturunkan, Polres Lamongan memastikan bahwa proses pemantauan dan pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan, sampai nasib 19 awak KMN Entok mendapatkan titik terang. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur inibmisalnya, harga daging ayam potong dan telur ayam negeri kompak merosot tajam dalam sepekan terakhir.

Hasil investigasi dan pantauan lapangan menunjukkan, jatuhnya harga kedua komoditas sumber protein tersebut dipicu oleh satu faktor utama, yakni dihentikannya sementara distribusi pasokan untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa liburan sekolah. Berhentinya program ini seketika memangkas volume permintaan pasar dalam jumlah besar.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini bertindak sebagai penyerap utama (off-taker) hasil peternakan lokal skala besar. Ketika keran permintaan dari program ini ditutup sementara, penumpukan pasokan di tingkat pedagang dan peternak tidak dapat dihindari. Kondisi inilah yang memaksa harga di pasar tradisional terjun bebas.

Di Pasar Besar Ngawi, harga daging ayam potong kini bertengger di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 32.000 per kilogram. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga normal saat program MBG berjalan, yang sebelumnya sempat menyentuh Rp 35.000 hingga Rp 38.000 per kilogram.

Kondisi lebih menantang terlihat pada komoditas telur ayam negeri. Saat ini, harga telur merosot tajam ke angka Rp 22.000 per kilogram. Padahal, sebelum masa libur sekolah tiba, harga telur di tingkat pedagang pasar sempat stabil dan perkasa di harga Rp 28.000 per kilogram.

Meskipun sama-sama mengalami penurunan harga akibat hilangnya serapan program MBG, dampak yang dirasakan oleh para pedagang daging ayam dan pedagang telur di lapangan justru bertolak belakang.

Bagi pedagang daging ayam potong, penurunan harga ini membawa berkah tersendiri dari sektor konsumen rumah tangga. Rendahnya harga merangsang daya beli masyarakat lokal secara masif.

Suktami, salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Besar Ngawi, mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah berlangsung sekitar satu minggu, tepat sejak program MBG diliburkan.

"Sekarang per kilogram Rp 30.000 sampai Rp 32.000. Memang turun sejak MBG libur, sudah sekitar seminggu ini. Tapi kalau harganya murah seperti sekarang, permintaan konsumen biasa justru naik. Alhamdulillah, sehari saya bisa menghabiskan stok sampai 1,5 kuintal," ujar Suktami saat ditemui di lapaknya, Kamis (2/7/2026).

Suktami juga memprediksi bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara. Ia meyakini harga daging ayam akan langsung berbalik naik begitu tahun ajaran baru dimulai dan program MBG kembali diaktifkan oleh pemerintah.

Pemandangan berbeda terlihat di lorong komoditas sembako. Penurunan harga telur ayam negeri yang menyentuh angka Rp 22.000 per kilogram ternyata gagal memikat minat beli masyarakat umum. Penjualan telur justru terpantau melambat dan mengalami stagnasi.

Suyatni, seorang pedagang sembako di pasar yang sama, mengeluhkan lambatnya perputaran modal akibat sepinya pembeli telur dalam beberapa hari terakhir.

"Harga telur ayam negeri turun drastis, kemungkinan besar ya karena MBG libur jadi pasokan dilempar ke pasar umum semua. Masalahnya, meskipun murah, pembeli malah sepi. Biasanya satu kotak telur isi 15 kilogram bisa habis dalam satu hari, sekarang butuh waktu dua sampai tiga hari baru bisa habis terjual," ungkap Suyatni. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Upaya sterilisasi aktivitas perbengkelan ilegal di kawasan Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada Rabu (1/7/2026), berlangsung tegang dan sempat diwarnai aksi penolakan serta adu argumen sengit antara petugas dengan sejumlah pelaku usaha setempat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung ke lokasi untuk memimpin jalannya operasi penertiban tersebut. Kendati mendapatkan protes keras dari warga yang menggantungkan mata pencaharian di sana, Pemkot Surabaya tetap bersikap tegas menghentikan okupasi badan jalan demi mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Penertiban ini dipicu oleh keluhan dari pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu oleh aktivitas perbengkelan di sepanjang koridor Jalan Nias. Kawasan tersebut dinilai telah beralih fungsi menjadi area kerja komersial yang memakan hak publik.

"Saya menerima banyak sekali laporan dari masyarakat mengenai arus kendaraan yang terganggu akibat aktivitas ini. Selain memicu kemacetan lalu lintas, keberadaan bengkel-bengkel ini membuat estetika lingkungan menjadi kumuh," ujar Eri Cahyadi di sela-sela penertiban, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan evaluasi di lapangan, pelanggaran di Jalan Nias tergolong sebagai pelanggaran berulang. Pemkot Surabaya tercatat telah beberapa kali melakukan penataan di kawasan ini. Namun, setelah pengawasan melonggar, para pelaku usaha kembali memanfaatkan badan jalan secara ilegal, bahkan menjadikannya sebagai lokasi pengelasan dan pengecatan kendaraan. Akibatnya, ruang pacu jalan menyempit secara drastis, mengganggu mobilitas, serta memperparah kondisi kawasan yang minim penerangan.

Sadar bahwa penertiban ini berdampak langsung pada sektor ekonomi warga, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar menggusur, melainkan memberikan solusi konkret. Sebagai langkah persuasif, Pemkot Surabaya telah menyiapkan lahan pengganti resmi agar para montir dan pemilik usaha tetap dapat bekerja secara legal.

Seluruh pelaku usaha yang terdampak di Jalan Nias akan direlokasi ke kawasan Jalan Menur, Surabaya. Tempat baru ini dinilai lebih representatif dan tidak melanggar regulasi tata ruang kota.

"Jalan Nias ini adalah jalan umum, jalan alternatif, dan fasilitas umum yang tidak boleh dikuasai secara sepihak. Karena itu, posisinya tidak mungkin saya biarkan ketika sudah mengganggu kepentingan masyarakat luas. Sebagai solusinya, tadi sudah saya carikan tempat pengganti di Jalan Menur. Kami berharap mereka bisa segera pindah ke sana," tegas Eri.

Pasca-penertiban, Pemkot Surabaya akan langsung mengintegrasikan proyek peremajaan di sepanjang koridor Jalan Nias guna mengubah total wajah kawasan tersebut agar lebih aman, bersih, dan nyaman.

Program penataan lingkungan ini meliputi beberapa langkah taktis, di antaranya pembersihan saluran drainase untuk mengantisipasi potensi genangan air, pemangkasan dahan pohon yang rimbun guna menjaga keselamatan pengguna jalan, penambahan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk menghapus kesan rawan di malam hari, dan pembangunan taman kota di sisi jalan serta pengecatan dinding yang berbatasan langsung dengan jalur rel kereta api.

Melalui penataan komprehensif ini, Pemkot Surabaya berkomitmen memastikan seluruh fasilitas umum di Kota Pahlawan dapat berfungsi optimal sesuai peruntukannya tanpa mengabaikan solusi pemulihan ekonomi bagi warganya. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan periode 2023–2024 tersebut dilaporkan baru saja menjalani operasi saluran pencernaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tindakan medis terhadap Yaqut dilakukan oleh tim dokter pada Senin (29/6/2026). Saat ini, tim penyidik terus memantau perkembangan kesehatan mantan menteri tersebut agar proses hukum bisa segera dilanjutkan ke tahap penuntutan.

"Kami berharap kondisi yang bersangkutan terus membaik, sehingga bisa segera kembali menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik akan terus memantau perkembangan kondisinya," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sebelum menjalani operasi, Yaqut telah dibantarkan penahanannya oleh KPK sejak Rabu (24/6/2026). Keputusan pembantaran atau penundaan masa penahanan sementara ini diambil setelah tim dokter menyatakan Yaqut mengalami gangguan pencernaan serius dan harus menjalani rawat inap.

KPK menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memenuhi hak dasar tersangka dalam mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. 

Meski penahanannya ditangguhkan demi alasan medis, KPK menerapkan pengamanan melekat di rumah sakit dan memastikan status hukum Yaqut tidak berubah.

Kasus yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan pada musim haji 2023–2024. Kebijakan yang diambil Yaqut dinilai menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembagian kuota haji diatur secara ketat, yaitu kuota haji reguler sebanyak 92 persen dan kuota haji khusus sebanyak 8 persen. 

Namun, Yaqut diduga mengubah sepihak porsi pembagian kuota haji tambahan tersebut menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Akibat kebijakan sepihak ini, sebanyak 8.400 kuota yang seharusnya menjadi hak calon jemaah haji reguler (yang memiliki antrean lebih panjang) dialihkan ke kuota haji khusus yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau swasta.

Pengalihan kuota ini diduga menjadi ladang bisnis ilegal. KPK menemukan adanya delapan PIHK yang berafiliasi dengan asosiasi Kesatuan Travels Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) yang meraup keuntungan tidak sah hingga Rp40,8 miliar pada musim haji 2024.

Lebih lanjut, penyidik KPK menduga ada aliran dana kickback (setoran) dari sejumlah biro perjalanan haji yang diuntungkan tersebut kepada Yaqut. Uang haram itu diduga disalurkan melalui perantara mantan staf khususnya.

Berdasarkan perhitungan sementara KPK, manipulasi kuota haji ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yakni mencapai Rp622 miliar.

Dalam mengusut tuntas skandal korupsi ini, KPK sejauh ini telah menetapkan empat orang sebagai tersangka utama, yaitu: Yaqut Cholil Qoumas (Mantan Menteri Agama); Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (Mantan Staf Khusus Menteri Agama); Asrul Azis Taba (Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri); dan Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja / Maktour). 

KPK menegaskan bahwa berkas perkara untuk para tersangka, termasuk Yaqut, akan segera dilimpahkan ke pengadilan begitu kondisi kesehatan mantan menteri tersebut dinyatakan pulih oleh tim dokter RS Polri. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kedua pelaku memperdaya korban dengan menjanjikan ritual pesugihan yang mampu melipatgandakan uang tunai maupun mengembalikan dana yang telah dibelanjakan. 

Akibat aksi penipuan ini, seorang warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Kedua tersangka yang kini telah ditahan di Mapolres Mojokerto diidentifikasi bernama Misrianto (53), seorang warga Kedungkandang, Kota Malang, dan Abdul Rosid (49), warga Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Aksi penipuan terstruktur ini bermula dari sebuah pertemuan yang tidak disengaja di luar wilayah Jawa Timur. 

Korban berinisial S berkenalan dengan kedua tersangka saat tengah melakukan ziarah di kawasan makam religi Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, kedua pelaku mulai mendekati korban secara persuasif dan melancarkan tipu muslihat dengan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan melalui ritual pesugihan.

Untuk memikat hati korban, para pelaku mengklaim memiliki kemampuan spiritual khusus. Mereka sesumbar dapat melipatgandakan uang dalam jumlah besar, bahkan menjanjikan bahwa setiap lembar uang yang telah dibelanjakan oleh korban dapat ditarik kembali secara ajaib menjadi berkali-lipat melalui sebuah ritual khusus. 

Tergiur oleh iming-iming tersebut, korban S akhirnya sepakat untuk mengikuti arahan pelaku dan menyerahkan sejumlah uang tunai sebagai syarat utama prosesi penatausahaan gaib tersebut.

Modus Operandi Potongan Kertas

Setelah berhasil meyakinkan korban dan menerima uang tunai puluhan juta rupiah, kedua tersangka segera menjalankan taktik penukarannya. 

Modus operandi yang diterapkan tergolong rapi. Mereka telah menyiapkan potongan-potongan kertas kosong yang dipotong presisi sedemikian rupa hingga menyerupai ukuran presisi lembaran uang pecahan Rp100.000.

Di depan korban, para tersangka memasukkan bundelan potongan kertas tersebut ke dalam sebuah amplop putih tertutup. 

Mereka mengklaim bahwa melalui kekuatan ritual, kertas di dalam amplop tersebut nantinya akan menjelma menjadi uang asli yang sah. Untuk menyempurnakan siasatnya, pelaku memberikan syarat mutlak yang harus dipatuhi: korban dilarang keras membuka amplop putih itu sebelum dirinya tiba dengan selamat di rumahnya di wilayah Gondang, Mojokerto.

Perjalanan pulang menjadi titik balik dari skenario penipuan ini. Di tengah jalan, korban S mulai merasakan kejanggalan dan mencurigai gelagat kedua pelaku yang terburu-buru menyudahi pertemuan. Didorong oleh rasa penasaran dan kecurigaan yang kuat, korban akhirnya memutuskan untuk melanggar instruksi pelaku dengan membuka amplop putih tersebut lebih awal sebelum sampai di rumahnya.

Bak disambar petir, korban terkejut mendapati isi amplop yang diserahkan pelaku sama sekali bukan uang tunai, melainkan tumpukan potongan kertas kosong. Menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan mentah-mentah, S langsung melakukan tindakan nekat guna menghentikan pelarian pelaku.

Korban langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh kedua tersangka. Dalam situasi yang menegangkan tersebut, korban sempat berpegangan erat pada badan kendaraan yang sedang melaju. 

Demi memaksa para pelaku menghentikan mobilnya, korban S bahkan nekat memecahkan kaca jendela mobil tersangka. Kegaduhan dan aksi heroik di jalanan tersebut memancing perhatian warga sekitar dan pihak kepolisian yang berada di lapangan, sehingga kedua pelaku dapat langsung diamankan tanpa sempat meloloskan diri.

Wakapolres Mojokerto, Kompol Grandika Indera Waspada, membeberkan mengenai penangkapan dan jalannya pemeriksaan perkara ini. 

Pihaknya membenarkan bahwa modus penipuan penggandaan uang ini memanfaatkan momentum kepasrahan korban di tempat-tempat ziarah.

"Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku bisa mengembalikan uang yang sudah dibelanjakannya hingga berkali-lipat. Modus pelaku yakni dengan mengganti uang milik korban dengan potongan kertas yang ditaruh dalam amplop putih," kata Kompol Grandika pada Rabu (1/7/2026).

"Korban menyadari telah ditipu usai membuka amplop dari pelaku yang ternyata berisi potongan kertas. Korban sempat memegangi mobil pelaku dan sempat pecahkan kaca," lanjutnya.

Pengembangan Penyidikan Lebih Lanjut

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara di ruang penyidik Satreskrim Polres Mojokerto, kedua tersangka, yakni Misrianto dan Abdul Rosid, bersikeras mengaku bahwa aksi penipuan berkedok dukun pesugihan ini merupakan perbuatan yang baru pertama kali mereka lakukan.

Kendati demikian, pihak Polres Mojokerto tidak langsung memercayai pengakuan sepihak dari para pelaku. Penyidik Satreskrim saat ini masih terus melakukan pendalaman intensif guna menelusuri jejak rekam kriminalitas kedua tersangka. Polisi menduga kuat adanya kemungkinan korban-korban lain yang belum melapor, serta menyelidiki potensi keterlibatan jejaring atau pihak lain yang turut membantu memfasilitasi pelarian maupun penyediaan sarana penipuan ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Mojokerto untuk menjalani proses hukum sesuai Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Korban sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Minggu malam.

Korban diidentifikasi bernama Suryadi (39), warga Dusun Pagerluyung Wetan, Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Jasad Suryadi pertama kali ditemukan oleh warga setempat sekitar pukul 04.30 WIB dalam kondisi mengambang di saluran irigasi. 

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kapolsek Gedeg, AKP Dimas Adit Sutono, menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan resmi terkait penemuan mayat tersebut sekitar pukul 07.00 WIB. 

Setelah menerima laporan, personel Polsek Gedeg bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto Kota langsung menuju lokasi kejadian.

"Kami menerima laporan sekitar pukul 07.00 WIB. Petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban," ujar AKP Dimas, Selasa (30/6/2026).

Setelah dievakuasi dari saluran irigasi, jenazah Suryadi langsung dibawa ke RSUD RA Basoeni Gedeg untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, Suryadi diketahui tidak pulang ke rumah sejak Minggu malam. 

Sebelum mendapat kabar duka ini, pihak keluarga sempat melakukan upaya pencarian ke beberapa tempat.

Suryadi dikenal biasa beraktivitas di sekitar kawasan Exit Tol Gedeg pada malam hari untuk membantu mengatur arus lalu lintas.

Hingga saat ini, Polsek Gedeg bersama Polres Mojokerto Kota masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian dan pihak keluarga. Sementara itu, petugas masih menunggu hasil pemeriksaan medis (visum/autopsi) dari RSUD RA Basoeni untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana atau kekerasan pada tubuh korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Acara strategis ini digelar di Aula Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto pada Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, dr. Rizal Octavian. Dalam sambutannya, dr. Rizal menegaskan bahwa pengawasan ini bukan instrumen untuk mencari kesalahan pelaku usaha, melainkan sebagai sarana pembinaan agar roda industri berjalan tertib, aman, dan berkelanjutan.

"Pengawasan ini memiliki arti yang sangat strategis. Melalui pengawasan yang baik, kita memastikan kepatuhan pelaku usaha, meningkatkan tata kelola industri, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kabupaten Mojokerto," ujar dr. Rizal di hadapan para peserta.

Pemkab Mojokerto memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang konsisten mendukung pembangunan industri dan perdagangan. Kolaborasi ini dinilai penting, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi daerah.

Secara khusus, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada Universitas Surabaya (Ubaya). Kampus tersebut dinilai memberikan dampak nyata melalui pendampingan, transfer pengetahuan, hingga bantuan peralatan bagi sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) alas kaki di Mojokerto guna mendongkrak daya saing produk lokal.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada jajaran Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, PT Padi Indonesia Maju (Wilmar), dan Puri Pangan Sejati. 

Perusahaan-perusahaan ini dinilai konsisten mendukung program pasar murah yang sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Peran aktif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mojokerto juga disorot dalam mendorong investasi dan pemberdayaan IKM.

Di samping masalah perizinan, dr. Rizal juga menekankan pentingnya partisipasi aktif para pelaku industri dalam melaporkan data usaha mereka melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). 

Menurutnya, data yang akurat mengenai kapasitas produksi, tenaga kerja, hingga kebutuhan bahan baku merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

"Melalui SIINas, pemerintah bisa mendapatkan gambaran komprehensif. Data tersebut menjadi dasar kami untuk menyusun program pembinaan, fasilitasi, serta pengembangan industri yang lebih tepat sasaran," tambahnya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Pemkab Mojokerto berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan semakin kuat. 

Langkah kolaboratif ini optimis mampu melahirkan sektor perindustrian yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan membawa manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat Mojokerto. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Rumah mereka di Jalan Argopuro Gang I Nomor 9, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, hangus dilalap api. Namun, di tengah puing-puing sisa kebakaran, harapan baru kini tumbuh.

Pada Senin (29/6/2026), suasana haru dan lega menyelimuti kediaman keluarga Nukan. Kehadiran Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang datang langsung untuk membesuk dan menyerahkan bantuan, menjadi pelipur lara yang sangat berarti bagi mereka.

Bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, bantuan bukan sekadar angka. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto, pemerintah kota menyalurkan bantuan senilai Rp15 juta.

Bantuan ini tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai, melainkan diwujudkan dalam bentuk barang-barang pengisi rumah yang bisa langsung mereka gunakan untuk menata hidup baru. 

Mulai dari kasur yang nyaman, dipan, lemari plastik, lemari kayu dua pintu, hingga satu set meja dan kursi kayu untuk menyambut tamu.

Kompor dua tungku, tabung LPG 3 kg, magic com, serta peralatan makan dan memasak agar keluarga bisa kembali menikmati masakan rumah.

Tak luput juga paket sembako serta pakaian layak untuk keperluan sehari-hari.

Di tengah perbincangan hangat dengan keluarga korban, Wali Kota Ika Puspitasari menyampaikan pesan mendalam. 

Baginya, pemerintah harus menjadi pihak pertama yang merangkul warga saat mereka terjatuh.

"Pemerintah hadir bukan hanya ketika menjalankan program pembangunan, tetapi juga saat masyarakat mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban," tutur wali kota yang karib disapa Ning Ita tersebut.

Pemulihan rumah Pak Nukan kini tidak digarap sendirian. Semangat gotong royong langsung menyala di Kelurahan Wates. 

Pemerintah Kota bersama Gerakan Bangkit Wates Peduli (Gerbang Wali), sebuah wadah swadaya masyarakat setempat bahu-bahu membahu merencanakan perbaikan rumah agar layak huni kembali.

Rasa syukur yang mendalam tidak bisa disembunyikan oleh Yuda, anak dari Nukan. Matanya berkaca-kaca saat menerima bantuan yang begitu detail memikirkan kebutuhan keluarganya dari hulu ke hilir.

Bagi Yuda dan Nukan, bantuan ini bukan hanya soal materi. Ini adalah bukti nyata bahwa di saat tersulit pun, mereka tidak pernah berjalan sendirian.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili keluarga. Kami mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Kota Mojokerto, terutama dari Ibu Wali Kota," ungkap Yuda. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Keempat tersangka tersebut terbukti melakukan perusakan fasilitas publik berupa pagar gedung dan melakukan pelemparan benda tegar ke arah petugas keamanan.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan intensif terhadap 24 orang yang sempat diamankan dari lokasi kejadian.

"Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 pendemo. Sebanyak 14 orang telah dipulangkan, sedangkan empat pendemo yang terbukti melakukan pengerusakan dan pelemparan saat demontrasi ricuh telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara itu, enam pendemo yang positif menggunakan narkoba telah dilimpahkan ke BNN kota Surabaya untuk direhabilitasi," ungkap Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.

Penanganan berbeda memang diterapkan bagi enam peserta aksi yang positif mengonsumsi narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urine tersebut. 

Pihak kepolisian tidak memproses mereka dalam perkara kerusuhan, melainkan langsung menyerahkannya ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya masih terus mendalami motif di balik kericuhan melalui pemeriksaan digital forensik terhadap telepon seluler milik para tersangka. 

Langkah ini diambil untuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual atau jaringan tertentu yang mengoordinasikan aksi perusakan tersebut. 

Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan profesional dan transparan guna memastikan stabilitas keamanan di Kota Surabaya tetap kondusif. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Sosok pria dalam video tersebut diduga kuat memiliki kemiripan dengan pria bermasker yang terekam kamera CCTV saat mobil korban memasuki bandara. Video ini mulai ramai di jagat maya sekitar lima hari pasca-penemuan jenazah korban pada Rabu (24/6/2026) lalu.

Rekaman video yang beredar merupakan kumpulan foto korban bersama seorang pria berkacamata. Berdasarkan petunjuk tanggal pada gambar, momen tersebut diambil saat keduanya berada di kawasan Alun-alun Batu, Malang, pada Jumat (19/6/2026) tepat sehari sebelum mobil dinas korban terdeteksi masuk ke area Bandara Juanda.

Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, membenarkan bahwa wanita yang berada di dalam video viral tersebut adalah Ruly Yunis Setiawati. Meski begitu, pihak keluarga mengaku belum mengetahui siapa pengunggah pertama video tersebut ke media sosial.

"Saya dapat kiriman dari teman media. Infonya didapat dari TikTok," ujar Risang, Ahad (28/6/2026).

Berdasarkan analisis visual, Risang menyebutkan bahwa kumpulan foto itu diduga kuat diambil menggunakan ponsel Oppo A9 2020, yang spesifikasinya persis dengan tipe ponsel milik korban. Saat ini, ponsel korban sudah disita oleh penyidik kepolisian sebagai barang bukti.

Risang juga memaparkan bahwa timeline pengambilan foto dalam video tersebut sangat sinkron dengan kronologi aktivitas korban sebelum meninggal dunia.

"Kalau melihat kronologinya, pada hari Jumat korban masih berada di Pujon, Malang. Siang harinya mereka berada di Alun-alun Batu. Kemudian, pada Sabtu pagi, korban diketahui masih sempat melakukan video call," jelas Risang.

Pihak keluarga menduga kuat adanya keterkaitan antara pria berkacamata di video tersebut dengan pria misterius bermasker yang terekam CCTV Bandara Juanda saat mengambil tiket masuk pada Sabtu (20/6/2026).

Walau pihak kepolisian belum memberikan keputusan atau identifikasi resmi, kemiripan visual dari kedua rekaman tersebut dinilai sangat identik oleh pihak keluarga. Di sisi lain, pihak keluarga menegaskan sama sekali tidak mengenal sosok pria itu.

"Saya pikir itu tidak usah dicocokkan lagi dengan pria misterius yang mengambil tiket waktu masuk ke Bandara Juanda. Mulai dari kacamata hingga kaos yang dipakai sangat cocok," tegas Risang.

Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga yang menduga korban sengaja dibunuh, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga terang benderang.

"Semoga pelaku cepat tertangkap. Kalau dibandingkan bajunya sangat cocok, kacamatanya juga cocok," pungkas Risang.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami seluruh barang bukti yang ada, mulai dari rekaman CCTV, ponsel milik korban, hingga video yang viral di media sosial. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan belum merilis kesimpulan resmi terkait identitas pria misterius tersebut maupun penyebab pasti kematian korban. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan adanya tren penurunan kualitas (degradasi kalori) pada pasokan komoditas batu bara di lapangan, yang tidak lagi sesuai dengan spesifikasi awal kontrak pembangkit.

Jika tidak segera ditangani, ketidaksesuaian spesifikasi bahan bakar ini berpotensi memicu gangguan operasional pembangkit hingga risiko pemadaman listrik massal.

Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa mayoritas PLTU di Indonesia dirancang dan terikat kontrak untuk mengonsumsi batu bara berkalori tinggi hingga medium, berkisar antara 4.200 hingga 5.000 GAR (Gross As Received). Namun, realitas di pasar saat ini justru didominasi oleh batu bara berkalori rendah.

"Ternyata jumlah batu bara dengan kalori seperti itu tidak cukup. Banyak sekali klasifikasi pasokan yang ada di lapangan jauh di bawah standar kontrak," ujar Satya pada Ahad (28/6/2026).

Senada dengan DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membenarkan adanya kendala pemenuhan interkoneksi batu bara untuk menjaga Hari Operasi Pembangkit (HOP) PT PLN (Persero). 

HOP merupakan indikator penting yang mengukur kecukupan stok bahan bakar agar pembangkit dapat terus beroperasi dalam jangka waktu tertentu.

Bahlil memaparkan postur kebutuhan batu bara nasional: total kebutuhan PLN pada tahun 2026 ini 154 juta ton, sementara volume kontrak 134 juta ton, sehingga mengalami defisit pasokan 18 juta hingga 20 juta ton. 

Menurut Bahlil, titik kelangkaan berada pada batu bara kalori medium, khususnya jenis kalori 5.200. Jenis ini sangat dibutuhkan oleh sejumlah pembangkit spesifik, namun ketersediaannya terus menyusut karena kualitas batu bara hasil tambang domestik alami penurunan.

Untuk mengantisipasi ancaman kelangkaan pasokan hulu ini agar tidak berdampak pada kestabilan daya listrik masyarakat, DEN telah menerbitkan arahan strategis kepada para operator pembangkit.

Dua langkah mitigasi yang diwajibkan oleh DEN adalah pembangunan fasilitas pencampuran (Blending Facility), operator diminta mencampur batu bara kalori rendah dengan sisa batu bara kalori tinggi agar mencapai standar minimum yang dibutuhkan mesin.

Kedua modifikasi teknologi (Retrofit) atau melakukan pembaruan teknologi pada unit-unit PLTU lama agar lebih adaptif. Dengan demikian, mesin pembangkit dapat mengonsumsi batu bara kalori rendah secara langsung tanpa mengalami penurunan daya mampu produksi listrik (derating).

Pemerintah dan DEN kini terus memantau percepatan adaptasi teknologi ini pada lini PLTU nasional guna memastikan pasokan listrik ke masyarakat tetap terjaga aman sepanjang tahun 2026. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Sebanyak 1.080 peserta berpartisipasi dalam parade ini, menampilkan atraksi seni dan teatrikal yang menghidupkan kembali kejayaan peradaban Majapahit.

Kirab dimulai dari Alun-alun Wiraraja, menyusuri Jalan Majapahit dan Jalan Bhayangkara, hingga berakhir di Balai Kota Mojokerto. Sepanjang rute, antusiasme masyarakat tampak sangat tinggi. Warga berjejer di sisi jalan untuk melihat langsung defile budaya yang dikemas apik.

Tahun ini, kirab mengusung tema "Banjaran Majapahit". Tema tersebut merepresentasikan perjalanan sejarah tiga era besar Kerajaan Majapahit, mulai dari masa kepemimpinan Dyah Wijaya, era Tribuana Tunggadewi, hingga puncak kejayaan di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menjelaskan bahwa Mojo Bangkit bukan sekadar perayaan, melainkan refleksi filosofis atas kebangkitan Kota Mojokerto.

"Mojo Bangkit mengandung makna kebangkitan Kota Mojokerto di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Spirit of Majapahit yang terus kita gelorakan," ujar wali kota perempuan yang karib disapa Ning Ita tersebut.

Menurutnya, rangkaian kirab ini dirancang untuk menanamkan nilai moral dan sejarah kepada masyarakat. 

Ia berharap sejarah tidak hanya dipandang sebagai masa lalu, melainkan sebagai fondasi kuat dalam membangun masa depan Kota Mojokerto.

Kemegahan kirab semakin terasa dengan pertunjukan sendratasik yang mengisahkan berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain itu, ditampilkan pula teatrikal yang menggambarkan semangat generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Suasana semakin semarak saat Marching Band Gita Jala Taruna dari Akademi Angkatan Laut (AAL) tampil. Paduan irama perkusi yang dinamis dan formasi barisan yang presisi berhasil memukau penonton.

Perayaan ini juga menjadi panggung bagi keberagaman seni tradisional. Berbagai elemen budaya tampil membaur, mulai dari Reog, Barongsai, hingga Bantengan. Dentuman petasan di langit Kota Mojokerto menjadi penutup yang menyempurnakan perayaan tersebut.

Bagi Pemerintah Kota Mojokerto, kirab ini bertujuan untuk memperkuat identitas kota sebagai Bumi Majapahit sekaligus mempererat persatuan masyarakat.

"Saya memiliki harapan besar agar Kirab Budaya Mojo Bangkit ini dapat menjadi ikon seni budaya tahunan bagi Kota Mojokerto, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara langsung dan berkelanjutan," tutup Ning Ita. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pihak keluarga mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap terduga pelaku yang terekam kamera CCTV bandara. 

Saat ini, jenazah korban yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan tersebut telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Mlajah, Bangkalan.

Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, mengungkapkan bahwa dugaan pembunuhan ini diperkuat oleh hasil autopsi sementara dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

Berdasarkan pemeriksaan medis, ditemukan sejumlah tanda kekerasan akibat benda tumpul dan indikasi asfiksia (kekurangan oksigen). 

Terdapat luka robek pada bagian belakang cuping telinga sebelah kiri korban yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan kedua bibir, serta perubahan warna kebiruan/kehitaman pada bibir dan lidah.

"Kelainan ini lazim ditemukan pada orang yang meninggal dalam keadaan mati lemas. Pihak keluarga menyimpulkan ada indikasi pembunuhan (dibekap) yang menyebabkan kematian Ibu Ruly," terang Risang.

Ketua Tim Humas RS Bhayangkara Porong, AKBP Ni Made Wiatini, membenarkan temuan pemeriksaan luar tersebut. 

Tim forensik memperkirakan korban sudah meninggal dunia sekitar dua hingga tiga hari sebelum jasadnya ditemukan.

Selain itu, pihak rumah sakit membantah rumor di media sosial yang menyebutkan korban dalam kondisi hamil. 

Perut korban yang tampak membesar murni disebabkan oleh proses pembusukan alami setelah kematian.

Petunjuk penting dalam kasus ini mengarah pada rekaman CCTV di kawasan Bandara Juanda. Kamera pengawas berhasil menangkap momen ketika mobil dinas yang ditumpangi korban memasuki area parkir pada Sabtu sore (20/6/2026).

Namun, mobil tersebut ternyata dikemudikan oleh seorang pria bermasker, bukan oleh korban. Pria misterius itulah yang diduga kuat meninggalkan jenazah Ruly di dalam mobil lalu pergi melarikan diri.

Terdapat kejanggalan waktu yang kini tengah didalami, pada Sabtu, 20 Juni 2026 sekira pukul 07.00 WIB, adik korban masih sempat melakukan video call dengan Ruly.

Kemudian pada Sabtu, 20 Juni 2026 sore hari, manifes bandara mencatat mobil dinas korban baru memasuki area parkir yang disetir oleh pria bermasker.

"Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas penyebab kematian Ibu Ruly, pelakunya tentu harus ditangkap terlebih dahulu," tegas Risang. 

Pihak kuasa hukum meyakini polisi sebenarnya sudah mengidentifikasi profil terduga pelaku lewat alat bukti yang ada.

Meski indikasi kekerasan sudah ditemukan, tim forensik dan penyidik belum mengeluarkan kesimpulan final mengenai penyebab pasti kematian korban. 

Pihak kepolisian masih harus menunggu hasil uji laboratorium forensik (Labfor) Polda Jawa Timur terhadap pemeriksaan organ dalam korban.

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesaria Putra Suma, menegaskan bahwa proses penyelidikan terus berjalan secara intensif.

"Kami masih terus berjalan dan menunggu hasil visum serta pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan penyebab utama kematian korban," ujar AKP Siko. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Massa aksi terlibat perusakan fasilitas publik dan pelemparan ke arah gedung, yang memaksa aparat kepolisian membubarkan paksa unjuk rasa tersebut.

Aksi penyampaian aspirasi yang semula berjalan tertib sejak Jumat sore mulai berubah kondusif selepas waktu Magrib. Sebagian massa diduga mulai melakukan tindakan anarkistis dengan merusak pagar gedung dan melempar berbagai benda ke dalam area Grahadi.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah berulang kali memberikan imbauan agar massa menghentikan aksi perusakan tersebut. Namun, peringatan petugas tidak diindahkan.

"Kami memberikan pelayanan dan pengamanan dengan baik sejak sore. Namun, kami sangat menyayangkan adanya aksi perusakan pagar dan pelemparan yang terjadi," ujar Luthfie, Jumat (26/6/2026).

Karena situasi dinilai semakin tidak kondusif dan membahayakan keselamatan, sebanyak 320 personel kepolisian yang diterjunkan mulai mendorong massa mundur secara bertahap sekitar pukul 19.00 WIB. Petugas menggiring massa menjauh dari depan Gedung Negara Grahadi menuju kawasan Bundaran Air Mancur.

Luthfie menegaskan bahwa dalam proses pembubaran ini, kepolisian tidak menggunakan gas air mata. Kendaraan taktis water cannon yang disiagakan di lokasi hanya difungsikan untuk memadamkan kobaran api yang sempat muncul di area aksi. Ia juga memastikan tidak ada personel kepolisian yang mengalami luka-luka.

Dampak dari kericuhan ini, polisi mengamankan sekitar belasan orang yang diduga terlibat langsung dalam aksi perusakan dan pelemparan.

"Ada sekitar belasan orang yang kami amankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jumlah pasti serta barang bukti dan kendaraan yang disita, saat ini masih didata dan didalami oleh petugas," kata Luthfie.

Kericuhan ini memicu respons negatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, sangat menyesalkan kerusakan yang terjadi pada Gedung Negara Grahadi. Menurutnya, bangunan bersejarah tersebut baru saja dalam proses pemulihan pasca-kebakaran setahun lalu.

"Ini sangat disayangkan. Kami sedang berproses menyelesaikan perbaikan Grahadi yang setahun lalu sempat terbakar, sekarang kejadian seperti ini terulang lagi," kata Adhy saat meninjau langsung lokasi kejadian.

Adhy menambahkan bahwa Gedung Negara Grahadi merupakan simbol pemerintahan dan milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, kerusakan fisik pada bangunan ini menjadi kerugian bersama.

Pasca-pembubaran massa, polisi bergerak cepat mengamankan area sekitar Alun-alun Surabaya dan simpang jalan utama yang meliputi: Jalan Gubernur Suryo; Jalan Pemuda; Jalan Yos Sudarso; dan Jalan Panglima Sudirman. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa tragis ini menewaskan seorang sopir truk bermuatan jagung, sementara dua orang lainnya dilaporkan mengalami luka berat.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Muhammad Zulfa (19), warga Desa Klampok, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

Korban mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian setelah kabin truk yang dikemudikannya ringsek parah akibat benturan keras dengan truk dari arah berlawanan.

Sementara itu, kernet truk jagung, Rendi Setiawan (18), yang juga warga Kecamatan Godong, mengalami luka berat. Saat ini, Rendi tengah menjalani perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dokter Mohamad Saleh, Kota Probolinggo.

Adapun pengemudi truk tanpa muatan, Muhamad Rizal, warga Desa Watestani, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, juga mengalami luka serius. Korban dirawat di Rumah Sakit Wonolangan, Kecamatan Dringu.

Berdasarkan keterangan sementara, peristiwa bermula saat truk bermuatan jagung bernomor polisi H 9157 ME melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga oleng ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan.

Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tanpa muatan bernomor polisi N 8366 UG. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu banteng antara kedua kendaraan besar tersebut tidak dapat dihindari.

Salah seorang warga di sekitar lokasi, Miskan, mengatakan bahwa benturan kedua kendaraan terdengar sangat keras hingga membuat warga setempat terkejut dan langsung keluar rumah.

"Saya dengar suara benturan keras sekali. Setelah saya keluar rumah, dua truk sudah bertabrakan. Bagian depan hancur dan truk yang membawa jagung sampai terguling di tengah jalan," ujar Miskan.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi para korban, serta mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat akibat proses evakuasi bangkai kendaraan.

Selama proses evakuasi berlangsung, polisi menerapkan sistem buka-tutup jalan guna mengurai antrean kendaraan dari kedua arah.

Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Namun, dugaan sementara mengarah pada truk bermuatan jagung yang kehilangan kendali hingga masuk ke jalur lawan sebelum akhirnya bertabrakan dengan truk dari arah Probolinggo menuju Lumajang. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut dengan posisi telentang di kursi depan sebelah kiri, dan seluruh pintu mobil terkunci dari luar. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menduga ada unsur tindak pidana dalam peristiwa ini.

Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan para sopir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda pada Rabu (24/6/2026) siang. Mereka melihat adanya tetesan air misterius yang keluar secara tidak wajar dari bagian bawah mobil dinas Toyota Innova berpelat merah M 1090 GP.

"Awalnya para sopir curiga karena ada tetesan air dari mobil itu. Setelah dicek bersama-sama, ternyata ada sosok wanita di dalam mobil," ujar Heri, seorang warga di lokasi kejadian.

Warga segera melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan bandara, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. 

Tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mobil tersebut diketahui telah terparkir di area bandara selama sekitar empat hari.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa korban adalah Sekretaris DPRKP Bangkalan dan mobil tersebut merupakan kendaraan dinas operasional yang sehari-hari digunakan oleh korban.

Lukman menjelaskan, korban terakhir kali terlihat beraktivitas di lingkungan Pemkab Bangkalan pada Kamis (18/6/2026) saat menghadiri acara perpisahan Komandan Kodim (Dandim) Bangkalan. Setelah acara tersebut, korban dilaporkan tidak lagi masuk kantor selama hampir sepekan.

Namun, Pemkab Bangkalan belum mengetahui alasan keberadaan korban di Bandara Juanda, apakah untuk urusan kedinasan atau keperluan pribadi.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan menunggu hasil penyelidikan yang sedang berjalan," kata Lukman, Rabu (24/6/2026).

Setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Sidoarjo, jenazah RJS tiba di rumah duka di Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan, pada Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Di tengah suasana duka, kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak kriminal. 

Berdasarkan rekaman CCTV pintu masuk Bandara Juanda pada Sabtu (20/6/2026), mobil dinas tersebut masuk ke area parkir bersama seorang pria bermasker.

Saat mobil masuk bandara, korban diduga sudah dalam posisi telentang di kursi kiri depan sehingga tidak terlihat dari luar. Keluarga menduga korban sudah meninggal dunia sebelum mobil memasuki kawasan bandara, dan area parkir sengaja dipilih sebagai tempat pembuangan jenazah.

Kondisi seluruh pintu mobil dinas dalam keadaan terkunci dari luar saat jasad korban ditemukan terkapar di dalam kabin.

Sejumlah perhiasan emas yang biasa dikenakan korban, seperti gelang dan cincin, hilang dari tubuhnya. Di jasad korban hanya tersisa anting dan satu cincin di tangan kiri.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban masih aktif berkomunikasi sebelum dinyatakan hilang kontak pada Kamis (18/6/2026), korban berpamitan untuk bepergian.

Sementara pada Jumat (19/6/2026) korban membagikan lokasi keberadaannya (share location) di wilayah Pujon, Kabupaten Malang, dan sempat melakukan video call dengan keluarga pada malam hari.

Pada Sabtu (20/6/2026) sejak pukul 07.00 WIB, ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi oleh suaminya.

Keluarga awalnya berencana melaporkan kehilangan korban ke polisi pada Selasa (23/6/2026). Namun, sebelum laporan dibuat, sang suami justru mengetahui kabar kematian istrinya secara tragis melalui video yang viral di media sosial pada keesokan harinya.

Pihak keluarga menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Meski nanti hasil pemeriksaan menyatakan kematian korban karena faktor wajar, kami akan tetap memidanakan kasus ini karena ada dugaan kesengajaan membuang jenazah," tegas Risang.

Saat ini, Polsek Sedati dan Polres Sidoarjo masih terus mendalami kasus tersebut sembari menunggu hasil resmi autopsi dari tim forensik untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaful Aries

Jasad tersebut pertama kali ditemukan setelah warga menaruh curiga pada tetesan air misterius yang keluar dari bagian bawah kendaraan.

Peristiwa ini bermula ketika beberapa sopir yang memarkirkan kendaraan mereka di sekitar lokasi melihat ada kejanggalan pada mobil pelat merah tersebut. 

Mereka memperhatikan adanya aliran air yang terus menetes dari bagian bawah mobil secara tidak wajar.

Heri, salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian, menjelaskan bahwa kecurigaan para sopir itulah yang akhirnya mengungkap keberadaan korban.

"Awalnya para sopir curiga karena ada tetesan air dari mobil itu. Setelah dicek bersama-sama, ternyata ada sosok wanita di dalam mobil," ujar Heri saat dikonfirmasi di lokasi, Rabu (24/6/2026).

Melihat adanya sesosok wanita yang sudah tidak bergerak di dalam kendaraan, warga segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak keamanan bandara. 

Petugas keamanan Bandara Juanda langsung bergerak cepat mengamankan area sekitar mobil guna menjaga tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan konfirmasi resmi mengenai identitas lengkap korban hingga instansi pemerintah pemilik mobil dinas pelat merah tersebut.

Penyebab pasti kematian korban, yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan awal oleh pihak kepolisian.

Saat ini, petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi jenazah dari dalam mobil dinas tersebut dengan pengawalan ketat di lokasi kejadian. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sumber: Beritasatu.com

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hari ini, Koalisi Perlindungan Guru menyatakan bahwa persoalan guru di Indonesia bukan sekadar kesejahteraan yang belum memadai, melainkan pemiskinan yang berlangsung secara struktural. 

Koalisi mendesak DPD RI menjadikan posisi guru—sebagai subjek atau obyek kebijakan—sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi peraturan daerah tentang pendidikan.

Koalisi mencatat, anggaran besar yang dialokasikan negara untuk guru kerap dikuras kembali melalui beragam cara: tunjangan dipotong, iuran ditarik langsung lewat bendahara daerah, serta kewajiban membayar pelatihan, penyusunan soal ujian bersama, dan pengadaan buku. Guru honorer bahkan diperah tenaganya bertahun-tahun dengan janji pengangkatan yang jarang terwujud.

"Guru kita bukan belum sejahtera—guru kita dimiskinkan," tegas Feri Vahleka, Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI). 

Ia mendesak DPD RI mendorong penghapusan seluruh pungutan dan iuran wajib yang membebani guru tanpa dasar hukum. 

"Negara memberi tunjangan dengan satu tangan, lalu menariknya kembali dengan tangan yang lain lewat aneka pungutan. Hentikan pungutan yang membebani guru," lontarnya. 

Menurut Koalisi, pemerahan ini bukan ulah segelintir oknum, melainkan akibat dari posisi guru yang ditempatkan sebagai obyek kebijakan—dikenai aturan, tetapi tidak dilibatkan dalam menyusun, mengadaptasi, maupun mengevaluasinya.

"Kunci menyejahterakan guru bukan menambah anggaran yang akan diperah kembali, melainkan memberdayakannya," ujar Ari Wibowo, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN). 

Ia menekankan bahwa mutu pembelajaran tidak bisa diperintahkan dari atas dan hanya tumbuh dari guru yang berdaya—sehingga pemberdayaan guru merupakan prasyarat bagi negara untuk menunaikan kewajiban konstitusionalnya atas pendidikan yang bermutu.

Koalisi juga menyoroti lemahnya kemerdekaan organisasi profesi guru sebagai akar ketakberdayaan tersebut.

"Organisasi profesi guru tak bisa membela guru selama kepemimpinannya rangkap jabatan dengan kepala daerah dan kepala dinas; organisasi profesi guru harus dipimpin guru sendiri," kata Halimson Redis, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). 

Rangkap jabatan itu, menurutnya, menciptakan konflik kepentingan yang membuat guru kehilangan jalan keluar ketika haknya dirampas.

Tiga tuntutan kepada DPD RI. 

Koalisi Perlindungan Guru mendesak DPD RI: pertama, menghapus seluruh pungutan dan iuran wajib terhadap guru yang tidak memiliki dasar hukum; kedua, mengakhiri rangkap jabatan kepala daerah dan kepala dinas pendidikan pada organisasi profesi guru; ketiga, menjamin keterwakilan guru yang menentukan—bukan sekadar seremonial—dalam pengambilan kebijakan pendidikan daerah.

Koalisi menegaskan, pertanyaan mendasar yang dihadapi negara bukanlah siapa yang berwenang mengelola guru—pemerintah pusat atau pemerintah daerah—melainkan apakah guru diperlakukan sebagai subjek atau obyek. 

"Selama guru menjadi obyek, setiap peraturan baru hanya akan menyempurnakan cara lama memerah guru," tandasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.20 WIB. Api dengan cepat membesar, terutama di lantai dua bangunan rumah.

Saat kebakaran terjadi, kedua kakak beradik tersebut berada di dalam rumah. Dalam situasi mencekam, sang kakak, Aldery, mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan diri. 

Ia memecahkan kaca jendela lantai dua lalu melompat keluar. Akibat aksi nekatnya ini, Aldery berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan.

Sayangnya, sang adik, Kyaranissa, tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak di dalam kobaran api. Petugas pemadam kebakaran menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia setelah api berhasil dipadamkan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya langsung mengerahkan 10 unit armada pemadam ke lokasi begitu menerima laporan warga.

Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, menjelaskan bahwa petugas sempat mengalami kendala saat menuju lokasi kejadian. Akses jalan menuju rumah korban sangat sempit, sehingga menyulitkan ruang gerak mobil pemadam. Di sisi lain, api di lantai dua sudah terlanjur membesar saat petugas tiba.

"Untuk korban ada dua orang anak kakak beradik. Sang kakak berhasil keluar dengan memecahkan kaca jendela dan melompat keluar," ujar Rini pada Selasa (23/6/2026).

Di tengah masyarakat, beredar kabar burung bahwa kebakaran ini dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar benda mudah terbakar. Namun, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak langsung berspekulasi.

Kapolsek Sawahan, Kompol Muljono, menegaskan bahwa dugaan tersebut belum bisa dijadikan kesimpulan resmi karena proses penyelidikan masih berjalan.

"Itu hanya informasi awal dari warga (katanya saja), tidak bisa dijadikan patokan. Kami masih menyelidiki untuk memastikan penyebab pastinya," jelas Kompol Muljono, Selasa (23/6/2026).

Untuk menemukan titik awal api dan penyebab pasti kebakaran, pihak kepolisian akan menurunkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur guna melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Tim Labfor Polda akan melakukan olah TKP sebagai tim ahli dalam kasus kebakaran ini," pungkasnya. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi kejadian tersebut, pihak manajemen kampus memastikan telah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.

Berdasarkan rekaman video berdurasi 2 menit 15 detik yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di dalam sebuah ruang kelas. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh mahasiswa lain yang berada di ruangan yang sama.

Saksi yang awalnya tertidur tersebut mengaku terkejut saat terbangun dan melihat tindakan tidak pantas di depannya. 

Ia kemudian spontan merekam aksi tersebut menggunakan ponselnya dan sempat memberikan teguran langsung kepada kedua mahasiswa yang bersangkutan. Video amatir itu pun kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.

Merespons situasi ini, pihak rektorat Unair menegaskan bahwa proses investigasi sedang berjalan. Rektor Unair, Muhammad Madyan, menyatakan bahwa pihak fakultas saat ini tengah memeriksa kedua mahasiswa yang terlibat dalam video tersebut.

Madyan juga meluruskan kabar burung yang beredar mengenai status akademis kedua mahasiswa itu. Ia menegaskan bahwa pihak kampus belum mengeluarkan keputusan sanksi berupa pemecatan atau Drop Out (DO).

"Masih belum (di-drop out), saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak fakultas," ujar Madyan saat dikonfirmasi.

Ia menjamin bahwa Unair akan menyelesaikan masalah ini secara transparan dan bersikap adil. Seluruh proses penanganan dipastikan berjalan sesuai dengan kode etik dan regulasi resmi yang berlaku di lingkungan universitas.

"Kasus ini akan ditangani secara mendalam sesuai dengan prosedur yang berlaku," tambahnya.

Kasus dugaan tindakan asusila di area institusi pendidikan tinggi ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, insiden serupa juga sempat mencuat dan menjadi sorotan publik di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

Hingga berita ini diturunkan, demi menjaga privasi dan asas praduga tak bersalah selama proses penyelidikan internal, pihak Universitas Airlangga masih merahasiakan identitas maupun program studi dari kedua mahasiswa yang bersangkutan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Aksi tersebut dibubarkan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Dalam operasi penertiban ini, polisi mengamankan 80 pemuda dan puluhan sepeda motor. Mirisnya, petugas juga menemukan satu orang pemuda yang nekat membawa senjata tajam jenis celurit dan dua buah petasan.

Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Iptu Suhartanto, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil setelah pihak kepolisian menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu.

Menurut laporan, para pemuda tersebut membuat kegaduhan di sepanjang jalan raya di beberapa titik, seperti kawasan Sekar Putih, Kedundung, hingga area jogging track Kota Mojokerto.

"Saat petugas sedang melakukan patroli rutin, kami menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kelompok pemuda yang membuat kegaduhan di sepanjang jalan *jogging track*," ujar Iptu Suhartanto saat memberikan keterangan pada Jumat (19/6/2026).

Polisi bergerak cepat menyisir tiga lokasi tersebut dan langsung membawa 80 pemuda beserta kendaraan mereka ke Mapolres Mojokerto Kota untuk pemeriksaan awal. Penanganan para pelanggar ini dibagi berdasarkan jenis pelanggarannya. 

Puluhan sepeda motor diserahkan ke Satlantas untuk ditilang. Mayoritas kendaraan kedapatan menggunakan knalpot brong (bising), tidak memasang nomor polisi (pelat nomor), serta tidak memenuhi standar keselamatan (SNI).

Sebanyak 79 pemuda diserahkan ke Satsamapta untuk diberikan pembinaan moral, sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah masing-masing dengan syarat dijemput oleh orang tua atau keluarga dan satu pemuda yang terbukti membawa celurit dan petasan kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Satu pemuda yang kedapatan membawa celurit dan petasan saat ini masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh Satreskrim," tegasnya.

Pihak Polres Mojokerto Kota menegaskan bahwa polisi tidak akan memberikan toleransi bagi siapa saja yang nekat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Polisi berkomitmen untuk selalu bertindak tegas demi kenyamanan warga Mojokerto.

Polisi juga mengimbau warga agar tidak cemas namun tetap waspada.

"Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Jika melihat ada tindakan kriminal atau gangguan ketertiban di jalanan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau hubungi call center 110," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ratusan warga penerima manfaat ini tersebar di tiga kecamatan se-Kota Mojokerto. Melalui program yang akrab disebut bedah rumah ini, masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan dana sebesar Rp21 juta.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, atau yang karib disapa Ning Ita, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk membantu masyarakat kecil agar memiliki hunian yang layak.

"Pemerintah ingin membantu warga yang rumahnya belum layak huni agar memiliki tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman. Lingkungan rumah yang sehat akan berpengaruh langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga," ujar Ning Ita saat memberikan sosialisasi di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Rabu (17/6/2026).

Untuk menjaga transparansi dan mencegah potongan, uang bantuan sebesar Rp21 juta tersebut akan dikirim langsung ke rekening masing-masing warga penerima. Namun, penggunaannya sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ketat. 

Nilai nominal Rp17,5 juta wajib digunakan untuk membeli material atau bahan bangunan. Sementara Rp3,5 juta sisanya digunakan untuk membayar upah tukang atau tenaga kerja.

Karena program ini berbasis swadaya atau gotong royong, warga diharapkan ikut berpartisipasi. Jika biaya perbaikan rumah ternyata melebihi dana bantuan, warga diperbolehkan menambah kekurangan biaya tersebut secara mandiri, sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tingkat kerusakan rumah masing-masing.

Agar warga tidak bingung dalam mengelola dana dan melakukan perbaikan, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan Tenaga Fasilitator Lapangan. 

Petugas ini akan mendampingi para penerima bantuan di lapangan mulai dari awal hingga proses renovasi rumah selesai.

Ning Ita memastikan program kebaikan ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah berjanji akan terus mengadakan program bedah rumah setiap tahun selama masih ada warga miskin di Kota Mojokerto yang membutuhkan.

Selain mengandalkan dana APBD kota, Pemerintah Kota Mojokerto juga tengah memperjuangkan bantuan tambahan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar semakin banyak warga miskin yang terbantu.

"Bantuan bedah rumah ini akan terus ada setiap tahun selama masih ada warga yang rumahnya belum layak dan belum sehat. Bahkan untuk tahun depan, kami berharap jumlah warga yang dibantu bisa lebih banyak karena kami sedang mengusulkan tambahan dana dari pemerintah pusat," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden yang terjadi di tengah momentum kegiatan pengesahan anggota baru perguruan silat ini menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas warga rusak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula di Jalan Kenjeran saat rombongan konvoi salah satu perguruan silat berpapasan dengan kelompok pemuda lain. 

Diduga akibat adanya provokasi, situasi di jalur protokol tersebut memanas hingga berujung pada bentrokan terbuka.

Kelompok yang kalah jumlah kemudian melarikan diri ke dalam area permukiman di Kampung Kalijudan untuk menyelamatkan diri. 

Namun, aksi saling kejar terus berlanjut hingga ke dalam gang permukiman warga, membuat situasi setempat sempat mencekam.

Khusnul Hasana, seorang warga Kalijudan Gang 12 yang menyaksikan kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa massa yang bertikai membawa berbagai benda tajam dan tumpul.

"Saya melihat sekelompok pemuda dari perguruan silat sedang bentrok. Mereka mengejar kelompok pemuda lain yang juga bukan dari kampung kami," kata Khusnul, Rabu (17/6/2026).

Dampak dari pergeseran titik bentrok ke area pemukiman ini langsung dirasakan oleh warga lokal yang berada di lokasi kejadian.

Dua orang dilaporkan terluka. Satu korban ditemukan terkapar di jalan dengan luka di sekujur tubuh, sementara satu warga Kalijudan Gang 15 menderita luka di kepala akibat terkena lemparan batu.

Satu unit mobil Suzuki Carry milik Firman, warga setempat, mengalami pecah kaca bagian depan akibat terkena hantaman batu saat massa saling serang.

"Sebelum pulang saya dapat kabar dari keluarga supaya jangan pulang dulu karena situasi mencekam. Setelah saya sampai rumah, saya lihat mobil saya sudah rusak," ungkap Firman.

Diketahui bahwa sejak Selasa (16/6/2026) malam hingga Rabu dini hari, volume kendaraan di sejumlah ruas jalan Kota Surabaya meningkat karena adanya konvoi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menghadiri acara pengesahan di Kenjeran Park (Kenpark).

Hingga Rabu pagi, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi pasti, pemicu awal provokasi, maupun jumlah oknum yang diamankan dari kedua belah pihak. 

Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti di lokasi kejadian untuk menjaga kondusifitas wilayah. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto secara resmi menghibahkan aset tanah tersebut setelah berstatus pinjam pakai selama lebih dari setengah abad.

Prosesi penyerahan ini dilakukan langsung melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra), di Ruang Rapat Satya Bina Karya (SBK), Selasa (16/6/2026) siang.

Tidak hanya untuk Kemenag, Pemkab Mojokerto juga menyerahkan hibah berupa tanah dan bangunan untuk Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mojokerto yang berada dalam satu kawasan. 

Momen bersejarah ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra atau yang karib disapa Gus Barra ini mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyudahi keterbatasan pembangunan fasilitas yang selama ini dihadapi oleh pihak kementerian.

"Kurang lebih selama 52 tahun aset tersebut digunakan oleh Kementerian Agama dengan status pinjam pakai. Hari ini kami hibahkan agar memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk pelayanan masyarakat," ujar Gus Barra.

Menurut dia, status pinjam pakai selama ini membuat instansi vertikal tersebut kesulitan dalam mengembangkan atau merenovasi sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan beralihnya status menjadi hibah, Kemenag serta Kementerian Haji dan Umrah kini memiliki keleluasaan penuh untuk meningkatkan fasilitas mereka.

Selain untuk peningkatan layanan keagamaan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Mojokerto dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Langkah Pemkab Mojokerto ini mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf. 

Ia menilai dukungan dari pemerintah daerah seperti ini sangat krusial bagi kementerian baru yang tengah gencar melakukan penguatan organisasi hingga tingkat daerah.

"Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungan yang diberikan. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah kepada masyarakat," tutur Menteri yang karib disapa Gus Irfan itu.

Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh Bupati Gus Barra kepada masing-masing instansi penerima. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Perempuan malang penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) itu diduga meregang nyawa di tangan sedarahnya, terkunci dalam keheningan yang sempat coba ditutupi dengan alibi terpeleset di kamar mandi. 

Namun, sedinding tembok dari tempat kejadian, hati nurani seorang tetangga dan ketajaman sanksi menolak untuk berkompromi dengan kebohongan.

Berikut adalah sederet fakta mendalam, keterkaitan saksi, hingga runtuhnya skenario palsu yang berhasil diungkap kepolisian lewat tindakan ekshumasi:

Jeritan dari Balik Dinding Kos

Bagi N, seorang warga yang tinggal di kamar kos bersebelahan, kehidupan kakak-beradik yang baru pindah sekitar dua minggu itu awalnya tampak biasa. Namun, dinding pembatas kos yang tipis segera mengirimkan sinyal-sinyal keganjilan.

Kamis (11/6/2026), sehari sebelum korban ditemukan kaku, N dikejutkan oleh suara keributan yang hebat. 

Masalahnya sepele, diduga hanya perkara bumbu sambal pecel yang habis di dapur bersama. N menyaksikan langsung bagaimana kekerasan fisik itu terjadi. Sang kakak menghujamkan pukulan demi pukulan ke tubuh Choiriyah yang ringkih.

"Saya tegur, sudahlah, kalau diteruskan bisa bahaya. Adiknya saat itu masih sehat dan sadar, bahkan sempat teriak-teriak minta ampun juga kepada kakaknya yang terdengar dari kamar saya," kata N dengan nada sesal saat diwawancarai pada Sabtu (13/6/2026) malam.

Dua kali N datang melerai karena rasa kemanusiaan. Usai teguran kedua, situasi sempat mereda. 

N yang kelelahan memutuskan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, mengira kegaduhan itu telah berlalu. 

Ia tidak pernah menduga bahwa teriakan minta ampun tersebut adalah suara terakhir Choiriyah yang didengarnya dalam keadaan hidup.

Skenario Terpeleset di Jumat Siang

Jumat (12/6/2026), sekitar pukul 11.45 WIB. N yang sedang tertidur lelap tiba-tiba digedor oleh warga sekitar. 

Ia diminta bantuan mendesak untuk mengevakuasi tubuh korban yang ditemukan di dalam kamar mandi kos.

Saat menggotong tubuh tersebut, N merasakan keganjilan yang luar biasa. Tubuh korban sudah mendingin dan kaku. 

Di lokasi kejadian, sang kakak dengan tenang melontarkan alibi demi menutupi perbuatannya. Kepada warga, ia berdalih bahwa adiknya murni tidak sadarkan diri akibat terpeleset saat mandi.

Namun, mata telanjang N dan tiga warga lainnya tidak bisa dibohongi. Mereka melihat langsung bercak-bercak biru keunguan di sekitar kelopak mata dan pergelangan tangan korban.

"Saya melihat adanya sejumlah tanda tak wajar pada tubuh korban. Terdapat luka lebam berwarna biru," jelas N.

Penolakan Keluarga dan Gerak Polisi

Misteri ini sempat coba dikubur dalam-dalam. Korban langsung dibawa pulang dan dimakamkan di tempat asalnya di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan. Bahkan, penyelidikan awal pihak kepolisian sempat membentur penolakan dari pihak keluarga untuk mengusut kematian korban. 

Kapolsek Jogoroto, AKP Mohamad Djulan, pada awalnya menyebut belum menerima laporan resmi, namun langsung menerjunkan unit Reskrim untuk melakukan olah TKP awal dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jombang.

Menyadari ada yang tidak beres, kepolisian akhirnya mengambil langkah. Polisi tidak memerlukan izin keluarga ketika indikasi tindak pidana maut terpampang nyata.

Hanya dua hari setelah pemakaman, tepatnya Ahad (14/6/2026) pukul 10.00 WIB, garis polisi kuning telah melingkari makam Choiriyah di TPU Dusun Pajaran. 

Di bawah lindungan tenda terop dan disaksikan ratusan warga yang memadati area pemakaman, Tim Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri bersama Tim Inafis Polres Jombang melakukan ekshumasi (pembongkaran makam) untuk melakukan autopsi.

Hasil Autopsi: Runtuhnya Alibi Sang Kakak

Selasa (16/6/2026), tabir gelap itu akhirnya tersingkap sepenuhnya. Berdasarkan dokumen forensik, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mematahkan narasi terpeleset yang sempat dibangun pihak keluarga.

Hasil autopsi menunjukkan sekujur tubuh Choiriyah dipenuhi jejak kekerasan benda tumpul yang mengerikan. Tim dokter forensik menemukan:

Luka memar dan lecet yang menyebar di dahi, pipi, bibir bawah, dagu, leher depan atas, lengan, dada, kepala, serta paha dan pinggang kanan.

Dua jari tangan kiri korban patah, mengindikasikan adanya upaya defensif (menangkis) saat penganiayaan terjadi.

Penyebab Kematian, ditemukan resapan darah masif pada seluruh kulit kepala serta pembusukan organ dalam akibat trauma berat.

"Semua luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup dan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul. Penyebab kematian korban yaitu resapan darah pada seluruh kulit kepala," tegas AKP Dimas Robin.

Nestapa Kelompok Rentan Tunagrahita

Di balik pasal-pasal hukum dan laporan visum, kasus ini menyisakan duka kemanusiaan yang mendalam bagi warga Dusun Pajaran. 

Korban yang awalnya sempat dikira seorang remaja oleh tetangga kos karena perawakan atau kondisi fisiknya, ternyata adalah seorang wanita berusia 47 tahun yang menyandang disabilitas intelektual (tunagrahita).

Sebagai individu dengan fungsi kognitif dan IQ di bawah rata-rata, Choiriyah adalah sosok yang sepenuhnya bergantung pada belas kasih orang lain untuk bertahan hidup. Ironisnya, sang kakak kandung yang memegang mandat dan tanggung jawab untuk merawat serta melindunginya, justru menjadi pihak yang diduga kuat merenggut hak hidupnya dengan cara yang keji.

Kini, proses hukum diambil alih Polres Jombang. Alibi jatuh di kamar mandi telah runtuh total oleh fakta ilmiah kedokteran forensik. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pada perdagangan Senin (15/6/2026), harga minyak dunia merosot tajam hampir 5 persen, mencatat level penutupan terendah dalam tiga bulan terakhir.

Anjloknya harga minyak ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington dan Teheran telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik panas yang berlangsung selama beberapa bulan ke belakang.

Poin paling krusial dari kesepakatan tersebut adalah rencana pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur laut strategis ini merupakan urat nadi perdagangan energi dunia yang sempat tersumbat akibat konflik.

Secara rincian, harga minyak mentah Brent ditutup turun US$ 4,16 (4,76 persen) menjadi US$ 83,17 per barel. Sementara minyak mentah WTI AS melemah US$ 4,13 (4,87 persen) ke posisi US$ 80,75 per barel. 

Penurunan ini menghapus lonjakan harga (premi risiko) yang sebelumnya melambung akibat ketegangan di Timur Tengah. Kini, harga Brent dan WTI berada di titik terendah sejak 4 Maret 2026.

Seorang pejabat AS membocorkan bahwa nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Penandatanganan resmi secara langsung dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan ini.

Kantor berita Iran, Mehr, melaporkan bahwa dalam draf perjanjian, Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu 30 hari ke depan menggunakan mekanisme yang sudah disetujui kedua belah pihak.

Pasar menyambut baik kabar ini karena Selat Hormuz adalah jalur fatal yang dilewati 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Blokade jalur tersebut selama tiga bulan terakhir terbukti mengacaukan pasokan energi global dan sempat mencekik ekonomi dunia.

“Dengan potensi kembali mengalirnya pasokan minyak dalam jumlah besar ke pasar, aksi jual (yang membuat harga turun) saat ini sangat wajar,” kata Dennis Kissler, Senior Vice President Trading Bok Financial.

Merespons situasi baru ini, Iran langsung banting setir dalam strategi dagangnya. Perusahaan minyak nasional Iran memotong harga jual resmi minyak mentah jenis ringan untuk pembeli di Asia menjadi US$ 7,15 per barel di atas rata-rata harga Oman/Dubai untuk pengiriman Juli. Padahal sebelumnya, mereka mematok harga tinggi dengan selisih US$ 13 per barel.

Akibat tren penurunan ini, lembaga keuangan internasional berbondong-bondong mengubah ramalan mereka. Citigroup, misalnya, langsung memangkas prediksi rata-rata harga Brent untuk kuartal III dan IV tahun 2026 menjadi masing-masing US$ 75 dan US$ 70 per barel.

Meski angin segar perdamaian sudah berembus, para ahli mengingatkan bahwa pasokan minyak tidak bisa langsung normal dalam semalam. 

Kepala Riset Sparta Commodities, Neil Crosby, menyebut industri pelayaran tanker membutuhkan waktu untuk kembali beroperasi secara normal di kawasan Teluk Arab.

"Mengaktifkan kembali armada kapal pengangkut itu tidak mudah. Apalagi sebagian pemilik kapal masih cemas dan menunggu kepastian dari perusahaan asuransi sebelum berani berlayar lagi di sana," jelas Neil.

Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), saat ini masih ada sekitar 14 juta barel per hari produksi minyak global (setara 14 persen permintaan dunia) yang macet akibat perang. Para pelaku industri memperkirakan pemulihan total hingga ke level sebelum perang bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun.

Di sisi lain, Analis UBS Giovanni Staunovo menilai harga minyak masih punya peluang untuk kembali naik dalam jangka panjang. Faktor pendorongnya adalah stok minyak dunia yang saat ini sedang tiris-tirisnya.

Data terbaru menunjukkan cadangan minyak negara-negara maju mendekati level terendah sejak 2003. Di AS sendiri, Cadangan Minyak Strategis (SPR) mereka terpuruk di angka 340,3 juta barel—level paling langka sejak 1983.

Selain itu, pasar juga tetap waspada karena bara geopolitik belum sepenuhnya padam. Israel menegaskan tetap akan menyiagakan militernya di zona keamanan Lebanon, Suriah, dan Gaza. Ditambah lagi, masalah program nuklir Iran dipastikan tetap akan menjadi pembahasan yang alot dalam negosiasi lanjutan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Rombongan pejabat pemerintah dikepung oleh massa mahasiswa. Bahkan, mobil yang membawa para pejabat tersebut sempat digebrak-gebrak oleh mahasiswa yang emosi.

Tiga pejabat yang berada di lokasi adalah: Menteri Agraria/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. 

Awalnya, ketiga pejabat ini diundang menjadi pembicara diskusi soal Pancasila di Gedung GIK UGM. Namun, mahasiswa menilai ketiga tokoh ini tidak cocok bicara soal persatuan karena instansi mereka dianggap punya banyak kebijakan yang merugikan rakyat, terutama soal masalah penggusuran dan konflik tanah.

Suasana memanas setelah diskusi selesai. Mahasiswa merasa pertanyaan kritis mereka tidak dijawab dengan jujur, melainkan hanya diputar-putar dengan jawaban politis.

"Kami mengejar mereka karena mereka menghindar. Kami tanya simpel: mereka merasa bersalah atau tidak soal tanah rakyat yang dirampas? Tapi mereka malah balik bertanya dan merasa tidak bersalah," kata Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa.

Karena merasa tidak mendapat jawaban yang memuaskan, mahasiswa langsung memblokade jalan keluar kampus agar para pejabat tidak bisa pulang.

Saat menteri Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono masuk ke dalam mobil, mahasiswa langsung mengerumuni kendaraan tersebut. 

Karena kesal para pejabat memilih pergi, mahasiswa berteriak sambil menggebrak-gebrak bodi mobil polisi yang mengawal mereka. Polisi pun harus bersusah payah membuka jalan agar mobil bisa lolos.

Menariknya, Budiman Sudjatmiko punya cerita berbeda. Budiman, yang dulunya terkenal sebagai tokoh aktivis mahasiswa era '98, malam itu terpaksa dilarikan lewat pintu belakang gedung secara sembunyi-sembunyi agar tidak dicegat oleh adik-adik tingkatnya tersebut.

Meski sempat terjadi aksi saling dorong dan kejar-kejaran yang menegangkan, polisi memastikan seluruh pejabat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada yang terluka.

Namun bagi mahasiswa, aksi nekat mereka menggebrak mobil menteri ini adalah pesan tegas: pejabat tidak boleh datang ke kampus hanya untuk berpidato, tetapi harus siap mendengarkan dan menjawab kritik rakyat. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Keputusan ini diambil setelah tim rukyat di seluruh wilayah Indonesia melaporkan tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal (bulan sabit muda) pada Senin (15/6/2026) petang. Akibatnya, bulan Zulhijah 1447 H digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

"Semua lokasi tidak melihat hilal. Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Muharram 1448 H bertepatan dengan Rabu Kliwon, 17 Juni 2026 M (mulai malam Rabu) atas dasar istikmal," tulis LF PBNU dalam surat penjelasan resminya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Penjelasan Rukyah Muharram 1448 H Nomor 146/PB.08/A.II.11.13/13/06/2026 yang ditandatangani oleh Ketua LF PBNU KH Sirril Wafa dan Sekretaris H Asmui Mansur.

Secara sains falak (astronomi), posisi hilal di Indonesia sebenarnya sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam pada Senin lalu. Di Jakarta misalnya, tinggi hilal berada pada 2 derajat 01 menit dengan sudut elongasi 9 derajat 31 menit.

Namun, mengapa hilal tetap tidak terlihat? Jawabannya terletak pada perbedaan wilayah dan kriteria kelayakan wilayah Indonesia.

Untuk dapat dilihat mata telanjang atau alat bantu, hilal idealnya memenuhi kriteria minimal (MABIMS) yaitu tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Pada Senin petang, wilayah yang baru memenuhi kriteria tersebut hanya Indonesia bagian barat, seperti Lhoknga, Aceh (tinggi 3 derajat 37 menit).

Sebaliknya di wilayah Indonesia Timur, seperti Merauke, Papua Selatan, posisi hilal masih sangat rendah, yaitu hanya 0 derajat 42 menit di atas ufuk dengan waktu kemunculan yang sangat singkat (5 menit 19 detik).

Karena posisinya yang terlalu rendah di mayoritas wilayah Indonesia dan faktor cuaca di lapangan, hilal akhirnya gagal teramati. Berdasarkan prinsip fiqih, jika hilal tidak terlihat, maka jumlah hari pada bulan berjalan wajib digenapkan menjadi 30 hari.

Atas hasil ini, LF PBNU menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Nahdliyin yang telah berpartisipasi aktif dalam proses rukyatul hilal di berbagai daerah.

PBNU juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Lembaga Falakiyah di tingkat wilayah (provinsi) hingga cabang (kabupaten/kota) se-Indonesia untuk segera menyebarluaskan informasi resmi ini agar umat Muslim, khususnya warga NU, dapat menyambut pergantian tahun Islam dengan persiapan yang matang. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sumber: NU Online

Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (suspend) operasional sejumlah dapur penyedia makanan memicu pertanyaan besar: Mengapa dapur yang belum siap bisa lolos verifikasi dan terlanjur melayani sejumlah siswa?

Kondisi ini dinilai menjadi bukti adanya kelemahan dalam sistem seleksi dan pengawasan. 

Kritik keras dikontarkan Aliansi Masyarakat Jombang (MRJ). Sekretaris Jenderal MRJ, Syadat Al Mahiri, menyatakan bahwa temuan dapur bermasalah setelah program berjalan menunjukkan adanya kelalaian dalam tahapan awal penilaian kelayakan.

Menurut Syadat, setiap dapur seharusnya baru boleh beroperasi jika sudah lolos pemeriksaan menyeluruh tanpa toleransi.

"Kalau setelah beroperasi ternyata masih ditemukan kekurangan mendasar hingga harus disuspend, tentu proses pengawasannya perlu dievaluasi. Jangan sampai ada kelalaian dalam tahapan awal," ujar Syadat kepada media, Jumat (12/6/2026).

Lebih jauh, MRJ mengungkap adanya rumor miring di lapangan. Muncul dugaan bahwa sejumlah pihak sengaja mempercepat kelulusan izin dapur tertentu meskipun belum memenuhi syarat formal. Praktik ini disinyalir terjadi dengan membawa-bawa nama tokoh berpengaruh di tingkat pusat untuk menekan petugas di daerah.

"Program ini menggunakan anggaran negara yang besar. Karena itu, tata kelola dan pengawasannya harus benar-benar ketat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara optimal," tambah Syadat. 

Ia berharap pimpinan BGN saat ini berani membenahi sistem agar kualitas makanan untuk anak sekolah tidak dikorbankan demi mengejar target kuantitas.

Merespons karut-marut tersebut, pihak Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Jombang Deny Setiawan angkat bicara. 

Ia menjelaskan bahwa fungsi pihaknya sejauh ini adalah memberikan pembinaan dan edukasi kepada pengelola dapur, baik sejak tahap perencanaan hingga dapur beroperasi.

"Kami terus memberikan arahan dan edukasi kepada pengelola dapur, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap persiapan. Tujuannya agar semua persyaratan dapat dipenuhi sejak awal," ujar Deny.

Namun, saat didesak mengenai isu adanya tekanan dari pihak investor atau orang pusat yang memaksa meloloskan dapur-dapur bermasalah tersebut, Deny memilih untuk tidak berkomentar. 

Ia menyarankan agar hal sensitif itu ditanyakan langsung kepada pihak yang berwenang melakukan verifikasi akhir.

Sebelumnya, carut-marut ini sempat terekam saat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepatihan mengantarkan menu MBG ke sejumlah sekolah pada awal September tahun lalu. 

Penutupan sementara beberapa dapur oleh BGN menjadi bukti sahih bahwa program pemenuhan gizi anak di daerah masih menyisakan rapor merah di sektor manajemen. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Di lokasi, tim menemukan air sungai yang berbusa, endapan lumpur beracun (sludge), hingga bau menyengat khas bahan kimia dari industri kertas.

Pengawasan lingkungan yang lemah dituding menjadi pemicu utama mengapa koridor industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas hilir ini kian tertekan secara ekologis.

Penyusuran tim bermula pada pukul 10.26 WIB di outlet pembuangan limbah PT Mega Surya Eratama yang berlokasi di Dusun Jasem, Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro. Di titik ini, sebuah pipa raksasa berdiameter 60 sentimeter tampak mengalirkan cairan limbah dengan debit padat langsung ke badan Kali Porong.

Secara kasat mata, air di sekitar pembuangan tampak berbusa tebal dan meninggalkan endapan kecokelatan yang menyerupai serat halus serta lumpur sisa produksi kertas (sludge). Aroma tajam pun menusuk hidung.

Menggunakan alat Water Quality Meter tipe AZ 86031, peneliti Ecoton langsung menguji kualitas air di lokasi. Hasilnya cukup mengejutkan yakni suhu air mencapai 31,5 derajat celsius. Angka ini tergolong sangat panas untuk ukuran sungai tropis alami.

Kemudian, kadar oksigen terlarut (DO) hanya berada di angka 2,8 mg/L (ppm) dan kadar keasaman (pH) tercatat 7,58.

"Kadar oksigen 2,8 ppm itu sangat rendah. Organisme air seperti ikan akan sulit bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Penurunan oksigen ini dipicu oleh tingginya beban bahan organik dari limbah yang dipaksakan masuk ke sungai," jelas Peneliti Ecoton, Sofi Azilan Aini. 

Sofi menambahkan, bau menyengat tersebut diduga berasal dari senyawa Hidrogen Sulfida yang beraroma telur busuk, klorin dari proses pemutihan kertas (bleaching), serta amonia.

Tim kemudian bergerak ke lokasi kedua, yakni saluran pembuangan PT Mekabox International di Dusun Sebani, Desa Tanjangrono. Di sini, tim menemukan modus pembuangan yang lebih rapi: pipa berdiameter 40 sentimeter disembunyikan di balik rimbunnya tanaman tebu di tepi Kali Sadar.

Meskipun air yang keluar tampak bening di permukaan, hasil uji parameter digital justru menunjukkan ancaman laten. Nilai Total Dissolved Solids (TDS) atau kandungan zat terlarut melonjak tinggi hingga 571 ppm, dengan suhu air yang tetap tinggi yakni 31,3 dan DO di angka 2,8 ppm.

"Air yang terlihat bening itu menipu, karena belum tentu bebas dari bahan kimia terlarut. Tingginya angka TDS membuktikan bahwa zat kimia industri tetap terlarut dan mengalir ke sistem irigasi warga," tegas Sofi.

Direktur Posko Ijo, Rulli Mustika Adya, menyayangkan sikap abai pihak korporasi dan longgarnya pengawasan dari instansi pemerintah terkait. Menurutnya, selama dua dekade terakhir, wilayah hulu dan hilir di Kecamatan Ngoro telah dipadati pabrik manufaktur, namun tidak diimbangi dengan transparansi pengelolaan limbah.

"Bantaran DAS Brantas semakin dipenuhi industri, tapi pengawasan kualitas buangan sangat lemah. Pemerintah jangan hanya percaya pada laporan administratif di atas kertas yang disetor perusahaan. Pemantauan harus dilakukan langsung di badan sungai bersama masyarakat," kritik Rulli.

Pencemaran di Kali Porong dan Kali Sadar tidak boleh dibiarkan menjadi bom waktu. Mengingat sungai ini merupakan urat nadi pertanian, pengendali banjir, serta ruang hidup bagi masyarakat Mojokerto hingga Sidoarjo, tim ronda sungai menawarkan tiga solusi konkret:

Pertama adalah pemasangan alat sensor digital otomatis (Real-Time Monitoring), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Mojokerto harus mewajibkan setiap industri memasang alat ukur kualitas limbah digital di ujung pipa pembuangan mereka yang terkoneksi langsung ke sistem pengawasan publik. Jika parameter air melebihi ambang batas baku mutu, sistem akan otomatis memberi peringatan.

Kedua, audit lingkungan terbuka dan sanksi tegas. Perlu dilakukan audit total terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pabrik-pabrik di sepanjang DAS Brantas. Pemerintah tidak boleh ragu menjatuhkan sanksi administratif, pembekuan izin, hingga tindakan pidana bagi industri yang sengaja merusak ekosistem.

Ketiga, menghidupkan kembali vegetasi peneduh di sepanjang bantaran sungai untuk menurunkan suhu air secara alami, serta membentuk "Forum Warga Penjaga Sungai" yang difasilitasi penuh oleh negara untuk melakukan ronda rutin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi tak lazim ini viral setelah pelaku mengaku nekat mencuri demi membiayai sekolah anaknya yang terancam tidak bisa mengikuti ujian.

Peristiwa ini menimpa sebuah toko kelontong milik Alfin Setyo Tunggal (33), seorang warga yang tinggal di Desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Aksi pencurian ini bermula ketika seorang pria asing menyatroni toko kelontong sekaligus rumah milik Alfin. 

Namun, tindakan pelaku tidak berjalan mulus. Pemilik toko yang saat itu berada di lokasi langsung menaruh curiga dengan gerak-gerik pria bermasker tersebut.

Alfin menceritakan bahwa pelaku terlihat kebingungan dan berulang kali keluar masuk ke dalam area rumah dan tokonya. Merasa ada yang tidak beres, Alfin berinisiatif untuk mendekati dan langsung mengamankan pria tersebut.

"Saya curiga karena dia (pelaku) keluar masuk rumah saya tanpa izin," ujar Alfin saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (10/6/2026).

Saat dilakukan penggeledahan di tempat, Alfin menemukan sejumlah bungkus rokok dan uang tunai sebesar Rp352.000 yang sudah berada di tangan pelaku dan siap untuk dibawa kabur.

Mendengar ada penangkapan pencuri, warga sekitar langsung berdatangan ke lokasi kejadian. 

Suasana sempat memanas ketika beberapa warga yang tersulut emosi memberikan hadiah pukulan dan tendangan kepada pelaku sebagai bentuk kekesalan mereka.

Namun, amarah warga mereda setelah dilakukan interogasi singkat. Pelaku yang tampak ketakutan dan pasrah, berjanji mengembalikan seluruh barang dan uang yang telah ia ambil. 

Tersentuh oleh rasa kemanusiaan dan kondisi pelaku, Alfin bersama tokoh masyarakat setempat akhirnya sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum dan memilih untuk melepaskan pria tersebut.

Cerita ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kejutan besar justru datang keesokan harinya, Kamis pagi. Saat hendak membuka toko kelontongnya, Alfin terkejut menemukan sebuah amplop putih yang tergeletak di lantai area tokonya.

Ketika amplop tersebut dibuka, Alfin mendapati secarik kertas bergaris yang berisi tulisan tangan dari pelaku pencurian yang ia lepaskan sehari sebelumnya. 

Surat yang ditulis menggunakan kombinasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu berisi pengakuan jujur yang menyayat hati.

"Mohon maaf pak, buk. Kulo kaet kerjo gaji digantung. Bapak/Ibu, ngapunten sengkata. (Mohon maaf pak, buk. Saya sejak kerja gaji digantung. Bapak/Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya). Saya kepepet pak buk, butuh uang nyari utangan gak ada buat bayar semester anak saya. Kalo gak bayar gak ikut (ujian). Uang bapak 352.000, saya gajian 2 minggu lagi saya kembalikan 400.000. Mohon maaf pak buk, sekolah anak saya gak bisa ditunda. Saya pertama kali mencuri. Saya gak bakal ulangi lagi."

Dalam surat tersebut, pelaku membeberkan alasan utama dirinya nekat berbuat kriminal. Ia mengaku merupakan seorang pekerja yang hak gajinya belum dibayarkan oleh tempatnya bekerja (gaji digantung). 

Di sisi lain, ia sudah mencari pinjaman ke berbagai tempat namun tidak mendapatkan hasil, sementara tenggat waktu pembayaran semester sekolah anaknya sudah sangat mendesak.

Selain memohon maaf, di akhir suratnya pelaku juga menunjukkan iktikad baik yang luar biasa. 

Ia berjanji akan mendatangi kembali toko Alfin dalam waktu dua pekan ke depan setelah menerima gaji untuk mengembalikan uang yang sempat ingin dicurinya sebesar Rp352.000, bahkan berniat melebihkannya menjadi Rp400.000 sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Hingga berita ini diturunkan, kisah kebesaran hati pemilik toko yang memaafkan pelaku, serta kejujuran pelaku yang terdesak ruang hidupnya ini, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Mojokerto sebagai pengingat akan pentingnya rasa empati di tengah masa-masa sulit. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kenaikan harga ini dirasakan cukup memberatkan oleh sejumlah kelompok pekerja, mulai dari buruh pabrik hingga pengemudi ojek online (ojol).

Penyesuaian harga ini menempatkan Pertamax (RON 92) pada angka Rp16.250 per liter, melonjak dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp12.300 per liter.

Dampak penyesuaian harga ini dirasakan langsung oleh Fariz (36), seorang buruh pabrik di kawasan Ngoro Industri Mojokerto (NIP). Sebagai pekerja yang menempuh perjalanan rutin Jombang-Mojokerto, biaya transportasi merupakan komponen pengeluaran terbesar.

Fariz mengaku berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, ia merasa terbebani dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Namun, di sisi lain, ia merasa khawatir jika harus berpindah ke BBM jenis lain karena sepeda motor yang ia gunakan merupakan kendaraan keluaran terbaru yang masih dalam masa kredit.

"Mau tidak mau saya harus tetap membeli Pertamax. Karena motor keluaran terbaru, saya khawatir jika diisi Pertalite akan berdampak pada performa mesin. Ditambah lagi, motor ini masih dalam status kredit, jadi saya harus menjaganya dengan baik," ungkap Fariz.

Situasi berbeda diungkapkan oleh Asep, seorang warga Mojokerto yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online dan kurir. 

Untuk menyiasati melonjaknya biaya operasional harian, Asep terpaksa melakukan migrasi ke BBM jenis Pertalite yang harganya lebih terjangkau.

Menurut Asep, kebijakan kenaikan harga ini cukup merugikan pekerja sektor transportasi yang menggantungkan pendapatan hariannya di jalan raya. 

"Untuk menekan pengeluaran, saya terpaksa beralih ke Pertalite. Untungnya motor lama saya masih cukup aman jika diisi BBM subsidi," ujar pria yang karib disapa Cecep tersebut.

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga pada dua produk unggulannya per Rabu (10/6/2026). Selain Pertamax (RON 92) yang naik menjadi Rp16.250 per liter, produk Pertamax Green 95 juga mengalami penyesuaian harga dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. 

Sementara itu, produk BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga.

Menanggapi keluhan masyarakat mengenai penyesuaian harga tersebut, Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau respons pasar.

Hingga saat ini, menurut Ahad, belum ditemukan indikasi signifikan mengenai pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat kebijakan penyesuaian harga ini.

Ahad menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut dipicu oleh beberapa variabel utama, yakni fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta perkembangan harga komoditas energi dunia.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green 95 dilakukan setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Kebijakan ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi," jelas Ahad.

Di tengah kekhawatiran masyarakat, Pertamina menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tetap stabil. 

Ahad memastikan bahwa harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, dan Biosolar subsidi tetap dijual seharga Rp6.800 per liter.

Terkait isu kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi, Ahad menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan mutlak pemerintah. Pertamina, lanjutnya, bertindak sebagai operator yang menjalankan kebijakan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

"Terkait stagnansi harga BBM bersubsidi, ranahnya lebih tepat ke pemerintah sebagai penentu regulasi. Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan," pungkas Ahad. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pada awal musim kemarau 2026 ini, fenomena embun upas atau bunga es kembali menyelimuti wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), mengubah lanskap vulkanis tersebut menjadi hamparan putih mirip salju yang eksotis.

Kemunculan perdana embun beku pada tahun ini terpantau pada Senin (8/6/2026) pagi, khususnya di area wisata Kabupaten Probolinggo. 

Suhu udara ekstrem yang merosot tajam hingga di bawah 5 derajat celsius menjadi pemicu utama embun pagi membeku dan mengkristal di atas permukaan tanah, dedaunan, kaldera, hingga lautan pasir.

Fenomena unik ini langsung dimanfaatkan oleh para pelancong untuk berburu momen langka. Berdasarkan rekaman video dari salah satu agen perjalanan wisata, para pengunjung tampak antusias mengabadikan pemandangan kristal es yang menutupi kawasan kaldera. Bagi banyak wisatawan, kehadiran bunga es ini menjadi bonus istimewa di luar panorama matahari terbit (sunrise) yang selama ini menjadi ikon Bromo.

Mia, seorang wisatawan asal Bogor, mengungkapkan rasa takjubnya setelah menyaksikan langsung fenomena yang biasanya hanya bisa ia lihat melalui jagat maya. Sebelum menikmati fajar, ia dan rombongannya sengaja meluangkan waktu demi mengejar momen beku tersebut.

"Saya senang sekali bisa melihat embun upas secara langsung. Bahkan tadi sempat duduk di lautan pasir yang masih diselimuti bunga es. Ini pengalaman yang sangat berkesan," kata Mia.

Secara periodik, embun upas memang menjadi fenomena alam rutin di kawasan pegunungan Bromo saat memasuki musim kemarau, terutama sepanjang periode Juni hingga Agustus. Pada bulan-bulan tersebut, suhu udara pada dini hari hingga menjelang fajar bisa turun secara drastis.

Meski rutin terjadi, kemunculan bunga es pada awal Juni 2026 ini dinilai cukup unik dan berbeda dari biasanya. Pemandu wisata Bromo, Bambang, menjelaskan bahwa sebaran kristal es kali ini terbilang lebih luas.

"Tahun 2026 ini bunga es sudah mulai muncul. Tidak hanya di dedaunan, tetapi juga terlihat di hamparan lautan pasir Bromo. Fenomena ini selalu ditunggu wisatawan," ujar Bambang.

Mengingat sifatnya yang sementara, wisatawan yang tertarik menyaksikan keindahan embun upas ini harus pintar mengatur waktu kedatangan. Kristal-kristal es ini memiliki durasi tampil yang terbatas dan sangat bergantung pada suhu lingkungan.

Bambang menyarankan agar wisatawan sudah berada di lokasi sedini mungkin atau sebelum matahari terbit. Begitu fajar menyingsing dan sinar matahari mulai menghangatkan permukaan tanah, perlahan namun pasti hamparan bunga es tersebut akan mencair dan kembali menjadi air. Bagi para pengunjung yang ingin berkunjung dalam waktu dekat, disarankan pula untuk mempersiapkan pakaian musim dingin yang memadai guna menghalau suhu ekstrem Bromo. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Di Pasar Pon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga berbagai komoditas dapur meroket tajam dalam sepekan terakhir. 

Kenaikan harga yang dinilai tidak wajar ini diduga menjadi imbas dari tertekannya mata uang rupiah yang memicu kenaikan biaya logistik dan harga barang di tingkat distributor.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Rabu (10/6/2026), lonjakan harga paling signifikan terjadi pada sektor bumbu dapur, minyak goreng, hingga sayur-mayur. Kondisi ini praktis mengoreksi daya beli masyarakat dan memicu keluhan dari para pedagang maupun konsumen.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas bawang putih. Hanya dalam waktu seminggu, harganya melonjak drastis dari Rp27.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Lonjakan ini disusul oleh bawang merah yang merangkak naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.

Tidak hanya bumbu impor dan lokal, minyak goreng subsidi kemasan pemerintah, Minyak Kita, turut mengalami kelangkaan pasokan yang dibarengi dengan kenaikan harga. Minyak goreng yang sebelumnya dibanderol Rp38.000 per dua liter, kini harus ditebus seharga Rp42.000. Para pedagang mengaku kesulitan mendapat stok dari pihak agen.

Untuk sektor sayuran, komoditas cabai mencatatkan kenaikan tertinggi, yakni menembus Rp90.000 per kilogram dari harga semula Rp75.000 per kilogram. Sementara itu, harga buncis naik menjadi Rp16.000 dari Rp14.000 per kilogram, dan wortel melonjak dari Rp10.000 menjadi Rp16.000 per kilogram.

Kondisi pasar yang tidak stabil ini berdampak langsung pada omzet para pedagang. Sumaiyah, salah seorang pedagang di Pasar Pon Jombang, mengungkapkan bahwa hantaman kenaikan harga yang terjadi secara bersamaan membuat ruang gerak pedagang semakin terjepit karena sepinya pembeli.

"Beberapa kebutuhan dapur naik hampir bersamaan. Pembeli sekarang lebih banyak mengurangi belanja karena harga yang dirasa cukup tinggi," ucap Sumaiyah saat ditemui di lapaknya, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan, hingga kini para pedagang kecil di pasar tradisional tidak mengetahui secara pasti rantai pasok mana yang rusak, namun mereka menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kondisi makroekonomi nasional, termasuk melemahnya rupiah.

"Harapannya harga kebutuhan pokok dapat segera kembali stabil, agar daya beli masyarakat tidak terus menurun dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional tetap berjalan normal," ungkapnya.

Di sisi konsumen, tekanan ekonomi ini memaksa para ibu rumah tangga memutar otak agar dapur tetap mengepul tanpa membuat dompet jebol. 

Putri Ayu Rosdiana, salah seorang warga Jombang, mengaku harus menerapkan skala prioritas yang ketat saat berbelanja.

"Kalau harga naik seperti sekarang, biasanya saya mengurangi jumlah pembelian dan memilih kebutuhan yang benar-benar diperlukan terlebih dahulu," kata Putri.

Dugaan mengenai keterkaitan lonjakan harga ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah masih menjadi teka-teki yang belum terjawab pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun langkah mitigasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jombang terkait meroketnya harga pangan di pasar tradisional utamanya di wilayah Jombang tersebut. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden kecelakaan tunggal ini mengakibatkan sang sopir terjepit di dalam kabin kemudi yang ringsek selama lebih dari dua jam sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim gabungan.

Kronologi peristiwa bermula sekitar pukul 05.30 WIB. Truk berpelat nomor S 8195 WS yang dikemudikan oleh Harianto, warga Desa Ploso Genuk, Kecamatan Perak, Jombang, tengah melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, laju kendaraan mendadak tak terkendali.

Sebelum terperosok ke sawah, truk terlebih dahulu menghantam papan reklame sebuah rumah makan di tepi jalan dengan keras hingga terguling. Benturan yang hebat membuat bodi depan kabin merangsek masuk dan menjepit kaki Harianto, membuatnya terjebak di dalam kendaraan.

Beruntung, kernet truk bernama Khoirul berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah kecelakaan terjadi dengan keluar melalui pintu sebelah kiri kabin. Menurut Khoirul, kecelakaan ini murni dipicu oleh kondisi sopir yang kelelahan.

"Dari Jombang mau kirim ke Surabaya. Kemungkinan kecapean dan ngantuk, terus oleng ke kiri. Tidak ada senggolan dengan kendaraan lain," kata Khoirul di lokasi.

Proses penyelamatan berjalan dramatis dan membutuhkan waktu lama. Tim gabungan yang terdiri dari Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Mojokerto, PMI Kabupaten Mojokerto, kepolisian, serta relawan sempat kesulitan mengeluarkan korban karena posisi kaki yang terkunci rapat oleh jepitan besi bodi truk.

Kasi Pelayanan dan Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Mojokerto, Didik Sudarsono, menjelaskan bahwa kondisi korban selama proses evakuasi dipastikan dalam keadaan sadar penuh.

"Ada salah satu bagian kaki yang terjepit besi. Kalau dicungkil tidak memungkinkan sehingga kendaraan harus didirikan dulu. Kondisi korban baik, kesadarannya baik dan tidak terluka serius," ujar Didik.

Petugas akhirnya memutuskan untuk mendatangkan mobil derek guna menegakkan kembali posisi truk yang terguling. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga harus dikerahkan untuk memotong material besi yang menjepit kaki korban.

Komandan Regu Damkar Kabupaten Mojokerto, Ahmad Yani, membenarkan rumitnya proses evakuasi di lapangan yang memakan waktu hingga dua jam tersebut.

"Korbannya terjepit bodi sehingga membutuhkan mobil derek. Kami menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan kaki korban yang terjepit. Proses evakuasi lebih dari dua jam," terang Ahmad.

Upaya keras tim gabungan membuahkan hasil sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah posisi truk berhasil ditegakkan dan besi kabin dipotong, Harianto akhirnya bisa dikeluarkan dari jepitan bodi kendaraan.

Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Meski sempat terjebak dalam situasi mencekam selama dua jam, Harianto dilaporkan selamat dan beruntung hanya mengalami luka ringan pada bagian kakinya. Kasus kecelakaan tunggal ini kini tengah ditangani oleh unit penegakan hukum Satlantas Polres Mojokerto. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Secara ilmiah dan dunia kedokteran, peristiwa yang memicu perdebatan sekaligus rasa haru di tengah masyarakat ini dikenal sebagai cryptic pregnancy atau kehamilan samar. 

Kondisi ini menempatkan seorang wanita dalam ketidaktahuan bahwa dirinya sedang mengandung akibat minimnya perubahan fisik, absennya mual ekstrem, hingga tetap terjadinya siklus menstruasi semu yang sering kali salah diartikan.

Peristiwa ini mendadak menjadi buah bibir lantaran sang ibu dinilai sangat aktif dan tidak memiliki riwayat komplikasi atau keluhan yang mengarah pada tanda-tanda persalinan mendekati hari H. 

Kondisi psikologis masyarakat setempat yang sempat bingung lambat laun berubah menjadi suasana haru penuh syukur.

Kejadian luar biasa ini bermula pada Senin (8/6/2026) dini hari. Tanpa ada tanda-tanda pembukaan atau kontraksi berkala yang disadari sebelumnya, sang istri tiba-tiba mengeluhkan sakit perut yang sangat hebat dan menusuk di area abdomen bawah.

Melihat kondisi sang istri yang mengerang kesakitan, sang suami langsung mengambil tindakan cepat dengan membawanya ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS) Cikko Prima Husada. Langkah ini awalnya diambil karena menduga sang istri mengalami gangguan pencernaan akut atau penyakit dalam lainnya.

Namun, pemeriksaan klinis oleh tim medis IGD justru menghasilkan diagnosis yang mengejutkan: sang pasien ternyata sudah berada dalam fase aktif proses persalinan. 

Hanya dalam waktu singkat setelah penanganan darurat darat dilakukan, tim medis berhasil membantu proses persalinan hingga bayi perempuan tersebut lahir ke dunia dalam kondisi menangis kencang, sehat, dan tanpa cacat fisik.

Keterkejutan tidak hanya melanda internal keluarga besar pasutri tersebut, tetapi juga tetangga sekitar. Ketua RT 29 Desa Penompo, Hadi Cahyono, membenarkan bahwa lingkungan mereka sama sekali tidak mencium adanya tanda-tanda kehamilan dari warganya tersebut.

Bahkan, faktor aktivitas harian sang ibu dinilai terlampau ekstrem untuk ukuran seorang wanita yang tengah mengandung tua atau berada di trimester ketiga.

"Kami semua kaget karena selama ini tidak ada tanda-tanda kehamilan. Bahkan sehari sebelumnya yang bersangkutan masih beraktivitas seperti biasa, termasuk naik tangga untuk mengambil buah," ujar Hadi Cahyono saat dikonfirmasi.

Hadi menambahkan, kelahiran ini dinilai oleh warga sekitar sebagai sebuah berkah yang tidak ternilai pasca-penantian panjang. Berdasarkan data lingkungan, pasangan suami istri tersebut diketahui telah membina rumah tangga selama kurang lebih enam tahun. Karena belum juga dikaruniai keturunan secara biologis, pasutri ini beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengadopsi seorang anak sebagai pancingan sekaligus pelengkap keluarga.

Meskipun di tingkat akar rumput fenomena ini kerap dikaitkan dengan hal mistis atau takhayul, literatur medis modern menegaskan bahwa cryptic pregnancy merupakan realitas klinis yang nyata terjadi pada 1 dari 2.500 kasus kehamilan.

Kondisi ini penting untuk dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan stigma negatif. Beberapa faktor penentu kehamilan samar meliputi:

Kadar Hormon hCG yang Rendah: Hormon kehamilan tidak terdeteksi secara optimal oleh tubuh maupun alat tes kehamilan biasa.

Letak Plasenta: Posisi plasenta atau postur tubuh ibu yang tinggi/lebar sehingga pertumbuhan janin mengarah ke tulang belakang, bukan menjorok ke depan (perut tidak buncit).

Siklus Menstruasi Tidak Teratur: Sering terjadi pada penderita PCOS, membuat ibu tidak curiga ketika tidak mengalami haid bulanan.

Meski sempat memicu kepanikan massal di awal laporan, rumah pasangan suami istri di Desa Penompo kini terus dibanjiri oleh kedatangan kerabat, tetangga, hingga warga dari luar desa yang ingin menyampaikan ucapan selamat dan melihat langsung kondisi sang bayi.

Saat ini, sang ibu beserta bayi perempuannya dilaporkan telah kembali ke rumah dalam kondisi pemulihan yang sangat baik, sementara masyarakat diedukasi untuk melihat peristiwa ini sebagai sebuah fenomena medis biologis yang nyata. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pusat gempa terdeteksi berada di kedalaman 47 kilometer di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara.

Merespons ancaman tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung mengambil langkah taktis dengan menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggerakkan evakuasi mandiri secara sadar, teratur, dan terukur. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kedatangan gelombang laut yang diprediksi menerjang dalam hitungan menit dari waktu terjadinya gempa.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini yang membagi wilayah terdampak ke dalam dua zona krusial. Zona pertama adalah wilayah berstatus Siaga, di mana pemerintah daerah diperintahkan untuk segera mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi total menuju tempat yang lebih tinggi.

Garis pantai yang masuk dalam status Siaga ini didominasi oleh wilayah Sulawesi Utara, dengan estimasi waktu tiba gelombang tercepat melanda Kepulauan Sangihe pada pukul 06:51 WIB. Bahaya berikutnya mengancam Kota Manado dan Minahasa Utara Bagian Utara pada pukul 07:12 WIB, diikuti Minahasa Bagian Utara pukul 07:14 WIB, Kepulauan Minahasa pukul 07:16 WIB, Minahasa Selatan Bagian Utara pukul 07:17 WIB, serta Bolaang Mongondow Bagian Utara pukul 07:22 WIB.

Ancaman status Siaga ini meluas hingga ke provinsi tetangga, mencakup Gorontalo Bagian Utara pada pukul 07:26 WIB, wilayah Sulawesi Tengah yang meliputi Buol pada pukul 07:27 WIB dan Toli-Toli pukul 07:29 WIB, sebelum kemudian kembali ke area Sulawesi Utara di Minahasa Utara Bagian Selatan pada pukul 07:33 WIB dan Minahasa Bagian Selatan pada pukul 07:34 WIB.

Sementara itu, pada zona kedua dengan status Waspada, BNPB meminta kesiapsiagaan tetap dijaga ketat. Aparat setempat diinstruksikan segera mengarahkan warga menjauhi kawasan pantai maupun tepian sungai, serta menghentikan seluruh aktivitas di perairan. Wilayah kategori Waspada ini meliputi Kepulauan Talaud dengan estimasi kedatangan gelombang pukul 06:58 WIB, Kota Bitung pukul 07:19 WIB, Halmahera di Maluku Utara pukul 07:29 WIB, Donggala Bagian Utara di Sulawesi Tengah pukul 07:42 WIB, serta Minahasa Selatan Bagian Selatan pada pukul 07:42 WIB.

Kewaspadaan serupa juga berlaku untuk wilayah luar pulau, mulai dari Kota Ternate pukul 07:43 WIB, Kutai Timur di Kalimantan Timur pukul 07:44 WIB, Kota Tidore pukul 07:46 WIB, hingga area utara di Bulungan pukul 08:05 WIB dan Nunukan pada pukul 08:14 WIB.

Meskipun potensi bahaya tsunami berada pada level tinggi, BNPB mengonfirmasi bahwa situasi dan kondisi riil di lapangan saat ini terpantau aman, tenang, dan terkendali. Kontras dengan potensi dampaknya, kekuatan guncangan gempa itu sendiri justru dirasakan lemah oleh warga di sekitar episentrum.

Berdasarkan laporan cepat dari Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Talaud dan BPBD Kota Manado, guncangan gempa bumi di kedua wilayah tersebut hanya dirasakan lemah selama kurang lebih 2 hingga 3 detik. Hingga saat ini, tim gabungan BPBD di masing-masing daerah terus melakukan monitoring ketat secara berkala di lapangan guna memantau setiap dampak yang ditimbulkan pasca-gempa serta memastikan kondisi pesisir tetap aman.

Untuk memastikan keselamatan warga di zona bahaya, BNPB terus memperkuat koordinasi sinergis dalam satu komando bersama tim gabungan lintas instansi di daerah. Personel dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, hingga lembaga kemanusiaan dan relawan penanggulangan bencana telah bersiaga penuh di lapangan untuk memandu dan mengamankan jalur pergerakan warga menuju titik kumpul aman.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D., menegaskan pentingnya kepatuhan warga terhadap instruksi petugas di lapangan demi meminimalisir risiko korban jiwa. Warga juga diminta untuk saling membantu, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan penanganan khusus.

"Masyarakat diimbau untuk tidak panik, memberikan prioritas keselamatan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, serta selalu mematuhi instruksi resmi dari petugas lintas instansi yang mengawal situasi di lapangan," ujar Abdul Muhari dalam keterangan resminya.

Selain evakuasi fisik, BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan mitigasi terhadap arus informasi. Warga diimbau keras tidak menyebarkan isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya guna menghindari kepanikan publik. Seluruh pemutakhiran data berkala terkait pergerakan gelombang dan status keamanan wilayah wajib merujuk secara resmi pada data instansi berwenang seperti BMKG dan posko kebencanaan di lapangan. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden yang terjadi sekitar pukul 18.00 WIB ini diduga kuat dipicu oleh kegagalan sistem kelistrikan (korsleting) pada armada truk. 

Meski tidak memakan korban jiwa, interupsi logistik ini mengakibatkan seluruh muatan ludes tak tersisa tepat sebelum mencapai jalur penyeberangan menuju Pulau Dewata.

Kebakaran ini bermula saat truk boks yang dikemudikan oleh Azril Maulana tengah menempuh perjalanan jarak jauh dari pusat industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan tujuan akhir Bali. Namun, perjalanan panjang tersebut terhenti mendadak saat memasuki wilayah hukum Kabupaten Mojokerto.

Menurut pengakuan Azril, tanda-tanda petaka mulai terlihat ketika armada yang dikemudikannya berhenti di persimpangan jalan. Muatan yang didominasi oleh material kering dan kemasan plastik membuat kobaran api menjalar dengan sangat agresif dalam hitungan menit.

"Sesampainya di perempatan lampu merah Desa Lebaksono, karena lampu merah saya melihat ke belakang ada asap. Saya berhenti, melihat ke belakang ada asap dan terbakar semua muatannya. Hangus semua. Diduga dari korsleting listrik," ungkap dia. 

Muatan berupa mi instan dalam kemasan cup sebanyak 1.221 karton menjadi faktor utama cepatnya perambatan api. 

Material pembungkus yang berbahan dasar plastik dan kertas, dikombinasikan dengan ruang boks yang kering, membuat api dengan cepat mencapai intensitas tertinggi sebelum sempat dilakukan tindakan preventif oleh awak truk.

Mendapat laporan darurat dari warga dan pengguna jalan, Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto segera bergerak. 

Satu unit armada pemadam dari Pos 2 Mojosari langsung diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) guna menjinakkan si jago merah.

Proses pemadaman hingga pembasahan (cooling) dilakukan secara intensif oleh petugas Damkar dengan dibantu oleh potensi relawan lokal serta warga sekitar. Langkah cepat ini berhasil mengisolasi api agar tidak merembet ke kendaraan lain yang sedang mengantre di persimpangan lampu merah, serta mencegah terjadinya kemacetan total di jalur penghubung antar-kabupaten. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sepanjang bulan Juni 2026, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini resmi memberlakukan pemotongan tarif besar-besaran untuk instalasi jaringan baru, sebuah kebijakan strategis yang membidik sektor domestik sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi makro di Kota Santri.

Langkah taktis ini dikemas dalam program Promo Pasang Baru yang berlaku efektif mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini sengaja dirancang untuk meruntuhkan tembok kendala finansial yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat saat ingin mengakses air bersih yang higienis dan teruji.

Dalam skema tarif teranyar ini, manajemen Perumdam Tirta Kencana memberikan relaksasi biaya yang sangat signifikan bagi kelompok pelanggan kategori Rumah Tangga serta Perumahan Non-Developer. Biaya standardisasi pemasangan baru dipatok flat menjadi Rp 750.000, sebuah angka yang merosot tajam jika disandingkan dengan tarif reguler pada bulan-bulan biasa.

Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini merupakan momentum krusial bagi masyarakat yang masih mengandalkan sumber air mandiri tak teruji untuk segera beralih ke layanan komersial yang terjamin mutunya oleh laboratorium daerah.

"Harga ini dinilai jauh lebih ekonomis dibandingkan tarif normal, sehingga menjadi momen yang sangat tepat bagi warga yang ingin beralih ke layanan air bersih yang lebih terjamin kualitasnya," ujar Khoirul Hasyim.

Perumdam Tirta Kencana tidak hanya berfokus pada sektor domestik. Sudut pandang tajam diambil korporasi dengan membidik para pelaku usaha ritel, ruko, dan sektor komersial makro di Jombang. Guna mendorong iklim investasi lokal dan meringankan beban operasional pelaku usaha pascapandemi, manajemen memberlakukan diskon khusus sebesar seperempat dari total biaya perencanaan.

"Untuk pemasangan baru kategori Niaga maupun Ruko, pihak perumdam memberikan potongan biaya sebesar 25% dari total biaya Rencana Anggaran Biaya (RAB)," sambung Hasyim.

Insentif finansial pada sektor niaga ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Khususnya bagi para pemilik usaha kecil hingga menengah (UMKM) di Jombang, kebijakan ini memungkinkan mereka menjalankan roda bisnis dengan pasokan air bersih berstandar kesehatan tinggi tanpa harus dibebani biaya kapital awal yang tinggi.

Mengingat tingginya potensi animo masyarakat, Perumdam Tirta Kencana telah menyiapkan infrastruktur pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pemohon (statis maupun dinamis) selama satu bulan penuh ini. Manajemen telah menyiagakan posko pelayanan fisik di kantor pusat maupun cabang, serta membuka sejumlah kanal komunikasi digital terintegrasi.

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pasang baru atau membutuhkan asistensi teknis mengenai estimasi kalkulasi RAB kini dapat mengakses layanan informasi resmi milik perusahaan dengan lebih cepat dan transparan.

Program pemangkasan tarif ini bukan sekadar strategi pemasaran musiman, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang korporasi dalam mengampanyekan gaya hidup sehat berbasis sanitasi prima di Jombang. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Konflik keluarga menahun yang dipicu oleh persoalan sepele, aroma tidak sedap dari kandang ayam berakhir tragis. 

SH (50) meregang nyawa setelah perutnya dibelah dengan celurit oleh saudara iparnya sendiri, JS (50).

Tragedi berdarah ini terjadi pada Rabu (3/6/2026) malam. Polisi kini tengah melakukan perburuan intensif terhadap pelaku yang langsung melarikan diri sesaat setelah melancarkan aksi kejinya.

Aksi pembunuhan ini terencana dengan sangat dingin. Berdasarkan data dari kepolisian, JS mendatangi kediaman korban dengan gestur yang tenang dan tidak menunjukkan gelagat mencurigakan, seolah-olah hendak bertamu secara baik-baik.

Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama, membeberkan bahwa pelaku bahkan sempat melempar senyum dan mengajak korban bersalaman sebelum mencabut senjata tajamnya.

"Terduga pelaku terlebih dahulu berjabat tangan dengan korban. Setelah itu, ia mengeluarkan sebilah celurit," kata Ipda Agung, Kamis (4/6/2026).

Tanpa ada ruang untuk menghindar, JS langsung menghujamkan celurit tersebut tepat ke arah perut korban. Usai melihat korban terkapar bersimbah darah di halaman rumah, pelaku langsung mengambil langkah seribu.

"Setelah melakukan penyerangan, pelaku segera meninggalkan lokasi dan melarikan diri," tambah dia.

Melihat SH terkulai kritis di halaman rumah dengan luka menganga di bagian perut, pihak keluarga langsung melarikan korban ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan. Namun, parahnya kerusakan organ dalam membuat nyawa pria paruh baya tersebut tidak dapat diselamatkan.

Kepala Ruangan Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSUD Syamrabu Bangkalan, Edi Suharto, mengonfirmasi bahwa korban tewas akibat hantaman senjata tajam yang sangat fatal di area vital.

"Dari hasil autopsi ditemukan robekan pada area perut kiri yang diduga menjadi faktor utama penyebab kematian korban," ujar Edi, Kamis (4/6/2026).

Edi menambahkan, luka robek horizontal tersebut mencapai panjang sekitar 20 sentimeter. Kekerasan tunggal ini diarahkan secara presisi dari posisi depan korban.

"Selain cedera tersebut, tim forensik tidak menemukan luka lain pada tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka diduga berasal dari serangan senjata tajam yang diarahkan dari depan," jelasnya.

Dibalik pembunuhan sadis ini, terungkap fakta bahwa hubungan antara korban dan pelaku sebagai saudara ipar sudah lama retak. Penyelidikan awal kepolisian mengarah pada konflik lingkungan yang tidak kunjung menemui titik temu.

JS disinyalir sudah lama memendam amarah luar biasa terhadap SH. Pemicunya adalah keberadaan kandang ayam milik korban yang berada di sekitar area pemukiman mereka. 

Pelaku dan keluarganya merasa sangat terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan oleh kandang tersebut sehari-hari. Konflik verbal yang kerap terjadi selama bertahun-tahun ini akhirnya mencapai puncaknya pada malam berdarah tersebut.

Satreskrim Polres Bangkalan bergerak cepat dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sejumlah saksi mata, termasuk pihak keluarga yang berada di sekitar lokasi saat peristiwa terjadi, telah diperiksa secara maraton untuk menyusun konstruksi hukum yang jelas. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi fenomena ini, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. 

Ia mendesak seluruh jajaran birokrasi untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Ning Ita saat membuka Sosialisasi Gratifikasi dan E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Tahun 2026 secara daring dari Hotel Ayola, Kamis (4/6/2026).

Menurut Ning Ita, penegakan hukum saja tidak akan pernah cukup untuk membersihkan birokrasi dari praktik lancung jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dan kesadaran dari dalam diri aparatur itu sendiri.

Ning Ita membongkar fakta bahwa gratifikasi sering kali berkedok sebagai penghargaan atau sekadar ucapan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Padahal, cakupan gratifikasi dalam regulasi hukum sangat luas dan tidak melulu soal uang tunai.

Fasilitas, hadiah fisik, diskon khusus, tiket perjalanan, hingga hiburan gratis yang diterima karena faktor jabatan, seluruhnya masuk dalam radar klasifikasi gratifikasi yang dilarang.

"Setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara dituntut untuk memiliki kepekaan serta integritas dalam menyikapi setiap pemberian yang diterimanya. Jangan sampai pemberian yang tampak sebagai bentuk penghargaan atau ucapan terima kasih justru menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Ning Ita.

Ia mengingatkan bahwa di balik kemudahan atau hadiah yang diterima ASN, ada konsekuensi hukum yang sangat berat yang mengintai jika hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka.

Guna mengikis ketakutan di kalangan pegawai, Pemkot Mojokerto memastikan bahwa sistem pelaporan gratifikasi justru hadir sebagai perisai hukum, bukan jebakan bagi pegawai. 

Melalui mekanisme pelaporan resmi, status setiap pemberian akan ditelaah secara objektif untuk memberikan kepastian hukum bagi penerimanya.

Ning Ita memastikan jaminan keamanan penuh tidak hanya berlaku bagi ASN, melainkan juga bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Jika mereka mengendus atau menjadi korban dari praktik gratifikasi, suap, hingga pemerasan, mereka diminta segera melapor ke Inspektorat Kota Mojokerto tanpa perlu khawatir akan adanya intimidasi atau sanksi internal.

"Saya mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menerapkan prinsip tolak, laporkan, dan hindari konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Melalui penguatan sosialisasi dan sistem pembelajaran digital (e-learning) ini, Pemerintah Kota Mojokerto membidik target jangka panjang: melahirkan birokrat yang tidak hanya paham aturan secara teori, tetapi juga memiliki nyali untuk mengeksekusinya di lapangan.

Dengan pemahaman yang merata, ASN di Kota Mojokerto diharapkan mampu memetakan potensi konflik kepentingan sejak dini. 

Langkah preventif yang agresif ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Mojokerto yang bersih, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berintegritas. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah hukum progresif ini dilakukan hanya berselang beberapa saat setelah gelombang kontroversi menerpa lembaga tersebut, termasuk pencopotan mendadak Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Jefri, mengonfirmasi secara resmi adanya aktivitas penegakan hukum di lembaga yang bertanggung jawab atas program krusial pemerintah tersebut.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Jefri saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung masih menutup rapat detail konstruksi perkara perkara korupsi yang sedang dibidik. 

Jefri menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan barang bukti untuk memperterang tindak pidana yang tengah diselidiki.

Pihak kejaksaan juga belum merinci dokumen-dokumen strategis maupun aset apa saja yang telah disita oleh tim penyidik dari gedung BGN yang saat ini dilaporkan dalam penjagaan ketat dan tertutup bagi publik.

"Penyidikan masih berjalan secara mendalam. Perkembangan signifikan terkait penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka maupun kluster kerugian negara, akan kami sampaikan secara transparan kepada publik setelah proses di lapangan selesai," lanjut Jefri.

Aksi penggeledahan oleh korps adhyaksa ini dinilai sebagai puncak dari gunung es masalah yang terjadi di internal BGN selama beberapa waktu terakhir. 

Lembaga yang memegang peranan vital dalam tata kelola anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini terus menjadi sorotan.

Sebelum geledah dilakukan, dinamika internal BGN bergerak sangat fluktuatif melalui rangkaian peristiwa berikut:

Pencopotan Dadan Hindayana: Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Pencopotan ini terbilang dramatis karena Dadan sempat mendampingi Presiden pada pagi hari sebelum surat keputusan pemberhentiannya keluar pada malam hari. Posisi Kepala BGN kini resmi diambil alih oleh Nanik S Deyang.

Penghentian Operasional Ribuan SPPG: BGN tercatat menghentikan operasional sebanyak 4.581 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia secara mendadak, yang memicu pertanyaan besar mengenai manajemen koordinasi di tingkat daerah.

Temuan Rangkaian Kontroversi: Di bawah kepemimpinan sebelumnya, BGN diterpa isu tata kelola anggaran yang dipertanyakan, mulai dari pengadaan motor listrik hingga pengadaan kaos kaki yang dinilai tidak linear dengan fungsi utama lembaga.

Desakan Evaluasi dari Akademisi: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sebelumnya telah melayangkan tuntutan keras untuk mengevaluasi total BGN, terutama terkait transparansi tata kelola dan akuntabilitas penyerapan anggaran jumbo program makan siang.

Situasi di lapangan menunjukkan kondisi kantor BGN pasca-pencopotan dan penggeledahan kini menjadi tertutup. Sementara itu, pantauan di kediaman pribadi Dadan Hindayana di wilayah Bogor, Jawa Barat, dilaporkan dalam kondisi sepi tanpa aktivitas. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana, kini resmi dialihkan kepada Nanik S Deyang. 

Langkah itu diambil disebut sebagai bagian dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.

Kebijakan pencopotan Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN terdahulu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam (2/6/2026).

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergeseran posisi ini merupakan langkah untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal. 

BGN dinilai memiliki fungsi vital dalam mengeksekusi program prioritas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan publik.

Sebelum dipercaya memimpin lembaga ini, Nanik S Deyang menduduki posisi sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Rekam jejaknya di bidang pengawasan publik diharapkan mampu membawa transparansi baru di tubuh organisasi.

"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Nanik S Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional yang baru," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk memperkuat manajemen lembaga, Presiden Prabowo Subianto juga melantik dua figur baru guna mengisi pos wakil kepala. Posisi Wakil Kepala BGN kini dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, menggantikan jajaran pimpinan lama yang didepak dalam restrukturisasi ini.

Pemerintah menaruh harapan besar pada kepemimpinan Nanik S Deyang untuk segera mengatasi berbagai tantangan sektoral, mempercepat realisasi program prioritas, serta membenahi tata kelola organisasi secara menyeluruh. Hubungan sinergis lintas sektor menjadi poin utama yang digarisbawahi oleh pihak Istana.

"Kepada tiga pimpinan baru BGN, kami berharap agar segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi antarunit di lingkungan BGN, serta meningkatkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta memastikan seluruh program BGN dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," pesan Prasetyo.

Melalui penyegaran struktur struktural ini, jajaran pimpinan baru diharapkan dapat memberikan dampak instan yang konkret bagi peningkatan kualitas gizi serta derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia secara merata. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Di tengah situasi geopolitik dunia yang masih dinamis dan penuh pergolakan, Pancasila dinilai bukan sekadar simbol pemersatu domestik, melainkan juga instrumen strategis dalam merajut perdamaian global.

Pesan kuat tersebut mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Senin (1/6/2026) pagi. 

Upacara yang berlangsung khidmat sekaligus atraktif ini dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kehadiran pimpinan daerah tampak lengkap dengan didampingi Wakil Bupati Moch. Rizal Octavian serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto.

Dalam amanatnya, Bupati Muhammad Albarra membacakan pidato resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Peringatan tahun ini mengusung tema yang sangat relevan dengan peta politik global saat ini, yaitu "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

Melalui pidato yang dibacakan oleh Bupati, Kepala BPIP menekankan bahwa nilai-nilai universal yang terkandung dalam lima sila Pancasila memiliki daya laku melampaui batas-batas kedaulatan NKRI.

"Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan Bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi," ujar Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, melalui pidato yang dibacakan oleh Bupati Mojokerto.

Lebih lanjut, Bupati yang karib disapa Gus Barra itu mengelaborasi bahwa peran aktif dalam menjaga stabilitas internasional merupakan mandat hukum tertinggi negara. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak bersikap pasif terhadap konflik antarbangsa yang terjadi hari ini.

"Sesuai amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ucap Gus Barra pada pidato yang sama.

Pada bagian akhir pembacaan amanat, Muhammad Albarra menyampaikan seruan BPIP kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Mojokerto, untuk membumikan nilai religiusitas sekaligus kemanusiaan sebagai fondasi ketahanan bangsa.

"Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya," tandasnya. 

Kendati sarat akan pesan ideologis yang mendalam, jalannya upacara tetap disajikan secara dinamis dan menarik perhatian peserta. Pihak panitia berhasil memadukan unsur formal kenegaraan dengan unjuk bakat generasi muda daerah, sehingga memecah kekakuan upacara resmi tanpa mengurangi esensi kesakralannya.

Rangkaian acara diawali dengan penampilan memukau dari "Polisi Cilik" yang dibawakan oleh siswa-siswi SDN Trowulan. Penampilan pra-acara ini menyuguhkan formasi baris-berbaris yang presisi, tangkas, dan atraktif, yang langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari jajaran Forkopimda serta tamu undangan.

Memasuki acara inti, prosesi pengibaran bendera Merah Putih dilaksanakan dengan disiplin tinggi oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Kedisiplinan formasi Paskibra tersebut bergerak harmonis dengan iringan musik instrumental megah yang dibawakan secara langsung oleh Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Mojokerto.

Melalui perpaduan khidmatnya upacara dan keterlibatan aktif generasi muda ini, Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan, melainkan momentum nyata untuk reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Manifestasi kolonialisme modern tersebut dibedah secara dalam diskusi dan bedah film Pesta Babi yang diinisiasi oleh Aliansi Inklusi Jombang. 

Forum tersebut menjadi ruang gugatan bagi generasi muda untuk menguliti realitas eksploitasi sumber daya alam, perampasan ruang hidup, hingga karpet merah bagi investasi yang kerap mengorbankan keadilan sosial.

Melalui film tersebut, para peserta diajak melihat anatomi penjajahan gaya baru yang tidak lagi menggunakan agresi militer konvensional, melainkan melalui dominasi ekonomi-politik. 

Pola ini secara sistematis meminggirkan komunitas lokal, merusak ekosistem, dan memperkokoh posisi oligarki yang berlindung di balik jargon pertumbuhan ekonomi.

Analis kebijakan publik dan peneliti, Alfiyah Ashmad, membongkar bahwa krisis ekologis serta konflik agraria akut hari ini merupakan produk struktural dari kebijakan negara yang bias hulu. 

"Salah satu preseden buruk yang paling nampak adalah regulasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019, yang dinilai menjadi legitimasi perluasan industri ekstraktif," kata dia. 

Alfiyah juga menguliti situasi di Papua yang terus berada dalam cengkeraman ruang manipulatif antara syahwat investasi, militerisme, dan elit pemburu rente. 

Kritik keras juga dilayangkan pada sikap otoritas yang enggan menetapkan sejumlah bencana ekologis di Sumatra sebagai bencana nasional. 

Langkah mitigasi politik tersebut dinilai sengaja diambil agar negara terbebas dari tanggung jawab hukum dan finansial atas kerusakan sistemis yang dipicu oleh korporasi. 

"Kerusakan ekologis hari ini dipastikan bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak dari kegagalan negara dalam melindungi hak hidup rakyat," tandasnya. 

Dimoderatori oleh La Rayba fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang, diskusi ini membedah keprihatinan dari berbagai sudut pandang. 

Ketua DPD KNPI Jombang, Rohmadi, turut membeber potret buram gerakan sipil di tingkat lokal. 

Ia mengkritik minimnya organisasi masyarakat di daerah yang berani dan konsisten mengadvokasi isu lingkungan serta hak masyarakat adat. 

Menurutnya, pemuda hari ini tidak boleh terjebak menjadi penonton pasif dari degradasi lingkungan. 

"Harus ada dekonstruksi kesadaran untuk membangun gerakan sosial yang progresif dan berpihak pada keadilan ekologis di akar rumput," kata Rohmadi. 

Sementara itu, Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang menilai realitas penindasan yang dialami masyarakat Papua jauh lebih getir daripada yang mampu digambarkan oleh film. 

Simbol perlawanan dari wilayah timur tersebut merupakan kulminasi dari luka sejarah akibat eksploitasi yang tak kunjung usai. 

"Ketika kontestasi politik lokal maupun nasional dibiayai oleh jaringan oligarki, maka kebijakan yang dihasilkan secara otomatis akan menempatkan rakyat dan lingkungan sebagai tumbal utama," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sebuah rumah di Dusun Buri, Desa Jantilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, hangus dilalap si jago merah pada Jumat (29/5/2026). 

Insiden tragis tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat mengenai risiko meninggalkan ponsel dalam kondisi tersambung ke arus listrik di atas permukaan yang mudah terbakar.

Peristiwa kebakaran yang melanda kediaman milik Heri Purwanto tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 08.05 WIB. Berdasarkan investigasi awal, api diduga kuat berasal dari sebuah ponsel milik keponakan pemilik rumah yang ditinggalkan dalam posisi mengisi daya (charging) di atas kasur sejak pagi hari.

Kondisi kasur yang bersifat isolator panas disinyalir membuat suhu ponsel meningkat drastis (overheating) hingga akhirnya baterai meledak dan mengeluarkan percikan api.

"Ponsel itu milik keponakan saya dan dicas sejak pagi. Diduga kuat api muncul ketika baterai ponsel tersebut meledak, kemudian apinya langsung menyambar kasur di dalam kamar," ujar Heri Purwanto.

Saat ledakan terjadi, kondisi rumah dalam keadaan kosong karena seluruh anggota keluarga sedang beraktivitas di luar rumah. 

Tiadanya penghuni di lokasi membuat kobaran api dengan cepat membesar, melumat kasur, dan merembet ke struktur bangunan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menjelaskan bahwa pihak pemadam kebakaran (damkar) bergerak setelah menerima laporan darurat dari warga setempat.

"Kami menerima laporan dari masyarakat yang meminta bantuan evakuasi dan pemadaman. Satu unit armada Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan upaya lokalisasi api dan pembasahan," kata Rinaldi.

Amukan api dilaporkan menghanguskan area utama bangunan beserta seluruh perabotan rumah tangga di dalamnya. 

Berdasarkan asesmen tim di lapangan, total area yang terdampak kebakaran mencapai kurang lebih 8 x 5 meter persegi, dengan kerusakan paling parah melanda dua kamar tidur utama.

Proses penjinakan api berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hampir satu jam. Selain mengandalkan satu unit truk PMK BPBD, upaya pemadaman ini juga melibatkan sinergi dari personel Polsek Pungging, Koramil, potensi relawan, serta gotong royong warga sekitar yang mencoba memutus perambatan api dengan alat seadanya.

"Api akhirnya berhasil dipadamkan secara total pada pukul 09.00 WIB. Beruntung, karena rumah dalam posisi kosong, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Sementara untuk taksiran kerugian material, saat ini masih dalam tahap penghitungan oleh tim terkait," pungkas Rinaldi.

Mengapa Kasur dan Ponsel Menjadi Kombinasi Berbahaya?

Secara teknis, proses pengisian daya baterai litium-ion pada ponsel selalu menghasilkan energi panas. Ketika ponsel diletakkan di atas permukaan lembut seperti kasur, bantal, atau sofa, panas tersebut terperangkap dan tidak dapat bersirkulasi dengan baik.

Akibatnya, terjadi akumulasi panas ekstrem (thermal runaway) yang dapat merusak dinding sel baterai, memicu korsleting, hingga menyebabkan ledakan yang langsung menyambar material kain atau busa kasur yang sangat mudah terbakar. 

Memastikan ponsel dicas di atas permukaan keras dan datar seperti meja kayu atau lantai adalah langkah preventif untuk menghindari tragedi serupa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pemuda berinisial MA (25) ditemukan tewas akibat gantung diri di dalam kamar mandi rumah kakeknya pada Kamis (28/5/2026). 

Korban diduga kuat nekat mengakhiri hidupnya lantaran mengalami depresi berat yang berkepanjangan.

Aparat kepolisian dari Polsek Dlanggu bersama Tim Inafis Polres Mojokerto langsung diterjunkan ke lokasi begitu menerima laporan untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi guna memastikan kronologi peristiwa.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban yang tercatat sebagai warga Dusun Pandaan, Desa Kepuharun, Kecamatan Kutorejo ini, sebenarnya baru saja tiba dan menginap di rumah kakeknya, Ngatemo, sejak Rabu, (27/5/2026).

Sejak kedatangannya, gerak-gerik korban menunjukkan gelagat yang tidak biasa. MA lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurung diri di dalam kamar.

"Pada hari Kamis, kakek korban sempat mengajaknya untuk menunaikan salat zuhur bersama dan makan siang. Namun, setelah itu korban kembali mengunci diri di dalam kamar," ujar Kapolsek Dlanggu, AKP Aminun, Sabtu, (30/5/2026). 

Misteri hilangnya MA mulai terkuak sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, salah seorang anggota keluarga hendak menggunakan fasilitas kamar mandi. 

Curiga karena pintu terkunci dari dalam dan tidak ada respons, saksi kemudian memeriksa kondisi di dalam dan mendapati korban sudah dalam posisi menggantung.

Melihat pemandangan menakutkan tersebut, pihak keluarga langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Mereka bergegas menurunkan tubuh korban dengan harapan nyawanya masih bisa diselamatkan, namun kondisi tubuh MA didapati sudah dalam keadaan kaku.

Pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan meneruskan laporan ke Tim Inafis Polres Mojokerto. 

Dari hasil penyelidikan sementara dan pemeriksaan rekam jejak perilaku korban, MA diketahui memiliki riwayat gangguan psikologis yang cukup serius.

Menurut penjelasan AKP Aminun, berdasarkan penuturan pihak keluarga, korban sering kali menunjukkan gejala depresi berat dan sering merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas, ecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial dan mengurung diri, kondisi mental yang sering linglung, bahkan, korban tercatat pernah pergi meninggalkan rumah tanpa kabar selama tiga hari berturut-turut.

Setelah dilakukan identifikasi fisik di lokasi kejadian dan tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan psikis maupun fisik yang mengarah pada tindak kriminalitas, polisi menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga.

Pihak keluarga MA menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai musibah murni dengan ikhlas. Mereka juga secara resmi menandatangani surat pernyataan menolak untuk dilakukannya proses autopsi lebih lanjut terhadap jasad korban. (*) 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, memiliki kecenderungan depresi, atau muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup, segera hubungi tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan mental terdekat.

Editor: Syaiful Aries

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perakim) setempat langsung melakukan verifikasi ulang secara masif terhadap calon penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil setelah KPK memberikan atensi khusus terkait adanya temuan dua nama penerima bantuan bedah rumah yang tercatat menggunakan satu alamat yang sama di Kelurahan Kauman.

Kepala Dinas PUPR Perakim Kota Mojokerto, Endah Supriyani, mengonfirmasi bahwa kedua warga tersebut merupakan kerabat, namun memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berbeda.

"Alamat keduanya memang sama karena rumah mereka berdiri di atas satu sertifikat tanah yang belum dipecah," ujar Endah, Jumat (29/5/2026).

Meski hasil cek fisik menunjukkan kedua bangunan tersebut sama-sama masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemkot Mojokerto memilih jalur aman dengan memprioritaskan salah satu di antaranya demi menghindari potensi pelanggaran administrasi.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang pasca-teguran KPK, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mendahulukan rumah dengan tingkat kerusakan paling parah.

"Kami memutuskan hanya satu nama yang diprioritaskan, yaitu Heny Rusihamidah. Kondisi rumah yang bersangkutan dinilai jauh lebih mendesak untuk ditangani dibandingkan rumah milik Siti Zuraidah Ismawati," jelas Endah.

Endah menegaskan, ke depan seluruh penerima BRS yang telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mojokerto tetap wajib melewati fase penyaringan ulang di lapangan guna menjamin program ini tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi terkini warga.

Program perbaikan sanitasi dan hunian layak di Kota Mojokerto tahun ini ditargetkan menyasar 213 rumah penerima manfaat. 

Setiap kepala keluarga (KK) yang lolos kualifikasi akan mengantongi dana stimulan sebesar Rp21 juta yang bersumber penuh dari APBD Kota Mojokerto 2026.

Mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk mencakup seluruh rumah tidak layak di wilayahnya, Pemkot Mojokerto kini tengah mengajukan sisa daftar warga yang belum terakomodasi ke tingkat pusat.

"Bagi warga yang belum bisa ter-cover oleh APBD kota, kami upayakan secara simultan untuk mendapatkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," pungkas Endah. (**)

Editor: Syaiful Aries

Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Mojokerto mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) sore. 

Selain Kabupaten Mojokerto, terdapat 32 pemerintah daerah lain di Jawa Timur yang menerima opini serupa.

Meski sukses mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra, memberikan catatan. Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan penilaian profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan sertifikat bebas korupsi.

"Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya," ujar Yuan.

Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2025 terhadap 33 pemerintah daerah tersebut, BPK masih menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola anggaran. 

Walau dinilai tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan secara keseluruhan, temuan-temuan ini menjadi lampu kuning bagi kepala daerah.

Yuan merinci, beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan tim pemeriksa antara lain: pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang belum tertib; kesalahan penganggaran pos belanja; pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum sesuai ketentuan; adanya denda keterlambatan penyelesaian proyek fisik yang belum ditagih; dan ekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Atas temuan tersebut, BPK meminta seluruh kepala daerah untuk tidak terlena dengan status WTP dan tetap fokus membenahi sistem internal mereka. 

"Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," tambah Yuan.

Sebelum LHP resmi diserahkan, BPK telah mengonfirmasi konsep hasil pemeriksaan dan meminta rencana aksi (action plan) dari masing-masing pemda.

Kabupaten Mojokerto sendiri mencatat performa yang cukup impresif dalam merespons temuan auditor. 

Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh Pemkab Mojokerto telah mencapai 91,08 persen.

Capaian 12 kali WTP secara beruntun ini diharapkan menjadi pelecut bagi Pemkab Mojokerto untuk meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan belanja modal, dan memastikan kepatuhan regulasi demi mewujudkan akuntabilitas keuangan yang bersih. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Tim ekskavasi penyelamatan berhasil menemukan struktur pilar kuno dan pagar pembatas sisi selatan yang diduga kuat merupakan bagian dari kompleks pendarmaan Raja Perempuan Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi.

Tidak hanya di sisi selatan, tabir sejarah juga terkuak di sisi timur situs. Melalui metode kotak uji (test pit), para arkeolog berhasil menemukan sudut timur laut pagar keliling candi yang selama ini terpendam tepat di bawah jalan aspal umum.

Ketua Ekskavasi Penyelamatan Situs Bhre Kahuripan, Ichwan, menjelaskan bahwa temuan pilar pada pagar selatan ini memiliki signifikansi penting karena mempertegas pola arsitektur situs secara keseluruhan.

"Kami menemukan tambahan data dari struktur pagar selatan. Pilar yang ditemukan di sisi selatan ini memiliki bentuk yang serupa dengan pagar utara, di mana terdapat pilar-pilar dengan interval jarak tertentu," ujar Ichwan pada Jumat (29/5/2026).

Untuk membuktikan asumsi mengenai luas total kompleks candi, tim arkeolog membuka kotak uji berukuran 4x1 meter di sisi timur kawasan tersebut. 

Langkah berani ini membuahkan hasil dengan ditemukannya struktur tatanan bata kuno di bawah lapisan aspal. 

Temuan ini sekaligus mengonfirmasi posisi sudut timur laut dari pagar pembatas luar candi.

"Penggalian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis apakah struktur pagar sisi timur berada di bawah jalan aspal. Hasilnya, kami menemukan struktur bata tersebut," kata dia.

Kendati berhasil menemukan bukti penting, tim ekskavasi langsung menutup kembali akses jalan yang sempat dibongkar setelah seluruh proses dokumentasi dan pencatatan data arkeologis selesai dilakukan.

Ichwan menegaskan, penutupan kembali ini merupakan bagian dari komitmen menjaga fasilitas publik sekaligus mematuhi izin terbatas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Setelah data dan dokumentasi selesai kami lakukan, area ini kembali ditutup demi keamanan objek cagar budaya dan karena lokasinya berada di fasilitas umum berupa jalan," jelasnya.

Situs Bhre Kahuripan diyakini para ahli sebagai salah satu situs krusial dalam memetakan konstelasi pusat keagamaan dan pemerintahan Majapahit. 

Upaya ekskavasi penyelamatan ini dipastikan akan terus bergulir guna memetakan struktur bangunan lain yang diprediksi kuat masih tertimbun di sekitar kawasan subur Mojokerto tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Unggahan di sejumlah grup Facebook lokal tersebut sontak memicu perdebatan hangat di kalangan netizen mengenai keabsahan hukumnya dalam syariat Islam.

Menanggapi polemik yang menggelinding liar di masyarakat, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aqobah Jombang, KH Ahmad Junaidi Hidayat, memberikan klasifikasi hukum yang jelas.

Menurut Kiai Junaidi, kunci utama untuk menilai legalitas transaksi ini terletak pada status kepemilikan komoditas tersebut di dalam hukum fikih. 

Islam disebutnya mengenal konsep Milkut Tam atau kepemilikan sempurna, yang menjadi penentu boleh atau tidaknya daging kurban tersebut diperjualbelikan.

Secara konstitusi hukum Islam, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang ini membagi pelaku transaksi menjadi dua kategori dengan konsekuensi hukum yang bertolak belakang. 

Pihak yang dilarang keras menjuak daging atau diharamkan adalah panitia kurban maupun orang yang berkurban (sahibul kurban). Kedua pihak ini sama sekali tidak memiliki hak untuk mengomersialkan daging kurban.

Sementara, pihak yang diperbolehkan, adalah asyarakat umum yang berstatus sebagai penerima daging kurban.

"Kalau yang menjual panitia atau yang berkurban, tentu tidak boleh. Tetapi kalau daging itu sudah dikasih oleh panitia kepada penerima, lalu kemudian dijual, ya tidak apa-apa. Itu terserah mereka," ujar Kiai Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2026).

Lebih lanjut, Kiai Junaidi menjelaskan bahwa ketika daging kurban telah diserahkan, terjadi perpindahan hak milik secara utuh (tamlik). Di tengah situasi ekonomi yang menantang, kebebasan ini dinilai sebagai kelonggaran bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.

Penerima kurban memiliki otoritas penuh untuk mengonsumsi sendiri, membagikan kembali kepada orang lain, atau bahkan menjualnya demi mendapatkan uang tunai. 

Perdebatan di media sosial mengenai warga yang memilih menukar daging kurban dengan kebutuhan pokok dinilai tidak perlu diperpanjang.

Sebagai ilustrasi, Kiai Junaidi mencontohkan kondisi konkret di mana seorang warga miskin mendapatkan jatah daging yang melimpah, namun di dapur mereka justru tidak memiliki beras untuk dimakan.

"Misalkan di kondisi ekonomi sulit, yang menerima lagi tidak punya beras tapi punya banyak daging kurban, lalu dijual buat beli beras, ya boleh. Mau dipakai untuk ngopi pun, terserah dia karena sudah menjadi miliknya," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Dua pekan setelah peresmian, aktivitas operasional gerai belum berjalan, pasokan barang belum tersedia, dan sejumlah karyawan dilaporkan mengundurkan diri.

Kondisi tersebut berkaitan dengan koordinasi teknis antara pemerintah pusat, PT Agrinas Agro Industri Nasional selaku integrator program, dan pemerintah daerah.

Saat peresmian virtual di KDKMP Desa Mojongapit yang dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan bahwa barang-barang kebutuhan pokok akan tersedia sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun, berdasarkan pantauan hingga akhir Mei 2026, sejumlah KDKMP di Jombang, termasuk di Desa Mojongapit, Tunggorono dan Sambongdukuh, belum membuka pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Desa Mojongapit, Muhammad Iskandar Arif, mengonfirmasi bahwa gerai di wilayahnya belum bisa beroperasi karena pasokan komoditas utama, termasuk gas elpiji, belum lengkap.

"Kami sebenarnya sudah siap, tetapi masih menunggu arahan dari pusat dan PT Agrinas agar harga dan sistemnya sama," ungkap Iskandar.

Belum berjalannya operasional ini diikuti dengan pengunduran diri beberapa tenaga kerja. 

Di KDKMP Desa Sambongdukuh, sejumlah karyawan yang telah lulus bimbingan teknis (bimtek) memilih mengundurkan diri sebelum koperasi beroperasi.

Kepala Desa Sambongdukuh, Khairur Roziqin, membenarkan adanya informasi mengenai pengunduran diri tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah karyawan yang terkonfirmasi mengundurkan diri berkisar antara 2 hingga 3 orang.

Mengenai dinamika internal dan teknis pergantian SDM yang mengundurkan diri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang menyatakan belum menerima laporan mendetail.

Kepala Dinas Koperasi Jombang, Hari Purnomo, menyatakan bahwa kewenangan operasional sepenuhnya berada di bawah koordinasi PT Agrinas selaku penanggung jawab program.

"Kami belum mendapat informasi soal itu (karyawan mundur). Dinas Koperasi tidak ada petunjuk dari Kementerian Koperasi terkait teknis tersebut," kata Hari.

Secara nasional, pemerintah telah meresmikan 1.061 KDKMP. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, progres pembangunan dan target program tercatat 80 unit telah diresmikan, 170 unit selesai dibangun dan 211 unit masih dalam proses konstruksi. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Tindakan tegas ini bernilai ekonomi mencapai Rp16.650.618.400 dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp10.856.293.685.

Pemusnahan secara simbolis dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, di halaman depan Pendopo Graha Maja Tama, Kantor Bupati Mojokerto pada Kamis (21/5/2026) pagi. 

Agenda besar ini sengaja diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-733, sekaligus bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.

Langkah represif terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai resmi ini merupakan buah sinergi erat antara Pemkab Mojokerto, Bea Cukai Sidoarjo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai elemen masyarakat setempat.

Secara hukum, jutaan batang rokok yang dimusnahkan tersebut telah beralih status menjadi Barang Milik Negara (BMN). Proses eksekusi ini didasarkan pada surat persetujuan resmi dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui surat nomor S-54/MK/KN.4/2026 tertanggal 4 Maret 2026 dan S-76/MK/KN.4/2026 tertanggal 9 April 2026.

Untuk memastikan proses pemusnahan tidak mencemari lingkungan, seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke fasilitas PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Mojokerto. Jutaan rokok ilegal itu dihancurkan total menggunakan insinerator bersuhu tinggi yang ramah lingkungan dan bebas polusi udara.

Di sela-sela acara pemusnahan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menerima apresiasi tinggi dari otoritas kepabeanan. 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I, Untung Basuki menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Mojokerto atas dedikasi dan peran aktifnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Bupati yang karib disapa Gus Barra ini menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras kolektif dan komitmen transparansi anggaran yang berpihak pada regulasi nasional.

"Pemusnahan ini merupakan kado penegakan hukum dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-733. Kami berkomitmen penuh agar dana DBHCHT yang diterima daerah benar-benar dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Distribusinya difokuskan pada peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaminan kesejahteraan petani tembakau, hingga operasi penegakan hukum yang masif bersama Bea Cukai," ujar Gus Barra.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, Untung Basuki mengingatkan bahwa dampak dari rokok ilegal tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Selain memangkas pendapatan negara secara signifikan dari sektor cukai, barang ilegal tersebut merusak tatanan ekonomi makro dan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri legal.

“Melalui momentum pemusnahan ini, kami ingin mengirimkan pesan edukasi yang kuat kepada masyarakat agar berhenti memproduksi, mengedarkan, maupun mengonsumsi rokok ilegal. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Mojokerto, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), jajaran aparat penegak hukum, dan seluruh elemen warga yang konsisten mendukung pemberantasan ini sepanjang tahun 2025,” jelas Kepala Kanwil DJBC Jatim I.

Melalui komitmen jangka panjang dan operasi pengawasan yang berkesinambungan ini, Pemkab Mojokerto dan Bea Cukai optimistis dapat terus menekan ruang gerak peredaran barang kena cukai ilegal, demi menjaga stabilitas penerimaan negara dan menjamin iklim investasi yang sehat di daerah. (ADV) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam standarisasi pelayanan transportasi perkotaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Mochammad Hekamarta Fanani, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan personel untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala setiap hari.

"Monitoring kami lakukan dua kali sehari, pada pagi dan sore hari. Tujuannya adalah memastikan para juru parkir resmi menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat," ujar Heka, Rabu (13/5/2026).

Selain pengawasan di lapangan, Pemkot Mojokerto juga tengah gencar mensosialisasikan efektivitas sistem parkir berlangganan. 

Heka menjelaskan bahwa stiker parkir berlangganan merupakan instrumen utama bagi warga berplat nomor Kota Mojokerto untuk mendapatkan fasilitas parkir tanpa biaya tambahan di tepi jalan umum.

Untuk memperluas cakupan informasi, Dishub juga menempatkan petugas sosialisasi di gerai pembayaran pajak kendaraan. 

Masyarakat diimbau untuk memastikan stiker berlangganan terpasang pada kendaraan sebagai tanda bukti resmi bagi jukir.

"Keberadaan stiker ini adalah jaminan bagi masyarakat agar tidak perlu membayar retribusi lagi. Ini juga langkah kami dalam menciptakan transparansi pengelolaan parkir sekaligus meminimalisir potensi pungutan liar," tambahnya.

Sejak akhir April lalu, Dishub telah memberikan pembinaan khusus bagi para juru parkir terkait etika pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Program ini diharapkan dapat membangun sinergi antara pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Melalui pengawasan konsisten dan integrasi sistem berlangganan, Pemkot Mojokerto berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih aman, tertib, dan akuntabel. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Perkonas menegaskan agar kontraktor lokal tidak sekadar menjadi penonton dalam masifnya pembangunan infrastruktur di tanah kelahiran sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembahasan lanjutan Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandai dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna di DPRD Jombang, Senin (11/5/2026) kemarin. 

Ketua DPC Perkonas Jombang, Muhammad Masrur, menekankan bahwa kehadiran payung hukum baru ini harus membawa misi pemberdayaan, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata. 

Menurutnya, kompetensi kontraktor lokal saat ini sudah sangat layak untuk bersaing dalam skala proyek daerah.

"Tujuan utama dari lahirnya Perda ini haruslah memastikan kontraktor Jombang memiliki daya saing yang kuat. Kami menuntut keterlibatan aktif dalam pembangunan, karena secara kapasitas kami sudah mumpuni. Jangan sampai pengusaha lokal hanya menjadi penonton," tegas figur yang karib disapa Gus Masrur tersebut.

Ia menilai, pelibatan kontraktor lokal bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan strategi krusial untuk memastikan perputaran ekonomi tetap berada di lingkup wilayah Jombang.

Guna mewujudkan iklim usaha yang sehat, Gus Masrur mendorong Pemkab Jombang segera melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi seluruh perusahaan konstruksi di daerah. Langkah ini dianggap vital untuk mengukur spesialisasi dan kualifikasi yang dimiliki masing-masing penyedia jasa.

Sektor pekerjaan non-tender atau Penunjukan Langsung (PL) menjadi poin krusial yang disoroti Perkonas. Masrur mendesak agar penentuan pelaksana proyek dilakukan berdasarkan rekam jejak kompetensi (merit system), guna mengikis praktik nepotisme.

"Pemerintah perlu melakukan audit dan inventarisasi potensi agar distribusi pekerjaan berbasis pada profesionalitas. Dalam sistem PL, transparansi harus diutamakan. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaan antarpihak sehingga iklim pembangunan tetap kondusif," jelas pria lulusan teknik sipil tersebut.

Keberatan Perkonas terhadap dominasi kontraktor luar maupun praktik titip-menitip proyek didasari pada keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas publik. 

Dengan regulasi yang ketat dan transparan, setiap proyek infrastruktur diharapkan memiliki kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jika pengusaha lokal diberdayakan dengan sistem yang transparan, maka kualitas pembangunan akan lebih terjaga karena ada rasa kepemilikan terhadap daerah. Pada akhirnya, masyarakat Jombang yang akan mendapatkan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang berkualitas," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mengejar ketertiban administratif, melainkan sebagai bentuk intervensi negara dalam memutus rantai kerentanan hukum yang selama ini menjerat perempuan dan anak.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa ketiadaan legalitas pernikahan adalah pintu masuk bagi pengabaian hak-hak konstitusional warga negara. 

Dalam pandangan profesionalnya, pernikahan yang tidak tercatat menciptakan zona buta bagi hukum, di mana negara tidak memiliki dasar kuat untuk memberikan proteksi maksimal.

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota, membedah realita pahit di balik pernikahan siri. Tanpa akta nikah, seorang istri kehilangan posisi tawar dalam pembagian harta bersama maupun hak waris. 

Lebih jauh lagi, sambung dia, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kerap terjebak dalam labirin birokrasi saat mengurus dokumen fundamental seperti Akta Kelahiran, BPJS, hingga paspor.

"Jika statusnya tidak resmi di mata negara, maka saat terjadi konflik rumah tangga, posisi istri sangat lemah. Bahkan, secara hukum, hubungan tersebut bisa dianggap tidak sah yang berimplikasi pada hilangnya perlindungan hak asuh dan kesejahteraan anak," kata dia di hadapan warga di Kelurahan Kedundung.

Menyadari bahwa kendala biaya dan akses sering menjadi alasan warga memilih jalur siri, Pemkot Mojokerto meluncurkan program Sipandu Cinta (Sinergitas Pelayanan Terpadu Ciptakan Perkawinan Tercatat). 

Program ini mengubah paradigma pelayanan publik dari pasif menjadi proaktif melalui sistem jemput bola.

Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menuntut warga untuk patuh, tetapi juga memberikan solusi konkret. 

Melalui kolaborasi dengan Baznas, Pemkot menyediakan fasilitasi Isbat Nikah Gratis. Layanan ini mencakup seluruh biaya persidangan hingga fasilitas penunjang seperti rias dan baju pengantin, guna memastikan beban ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi legalitas status sipil.

Berdasarkan data pemetaan lapangan, Kelurahan Kedundung, Mentikan, dan Pulorejo menjadi fokus perhatian khusus. Di wilayah-wilayah tersebut, Pemkot menginstruksikan perangkat RT dan RW untuk melakukan inventarisasi mendalam terhadap pasangan yang belum memiliki akta nikah resmi.

Langkah masif ini merupakan bagian dari upaya besar Kota Mojokerto dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. 

Dengan memastikan setiap pernikahan tercatat, pemerintah daerah berupaya menjamin bahwa setiap warga negara terutama kelompok rentan memiliki sandaran hukum yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan bermartabat. (**) 

Editor: Syaiful Aries

MOJOKERTO, SJP – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

Di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Albarraa, pemerintah daerah menetapkan target ambisius namun terukur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp881,7 miliar.

Target strategis tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mojokerto dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto. 

Proyeksi ini merupakan kelanjutan dari tren positif pertumbuhan ekonomi daerah yang secara konsisten menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut menjelaskan bahwa optimisme pemerintah bukan tanpa landasan. 

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil meningkatkan PAD dari Rp823,7 miliar menjadi Rp851,7 miliar pada fase Perubahan APBD. 

Kenaikan yang stabil ini menjadi bukti efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah daerah.

"Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat optimistis PAD akan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk melakukan peningkatan kinerja birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah secara masif dan signifikan," ujar Gus Barra.

Untuk merealisasikan target besar tersebut, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan langkah-langkah strategis, di antaranya melalui penguatan kualitas pelayanan publik dan penggalian potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal. 

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan akuntabel.

Di masa awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian, Gus Barra juga memaparkan keberhasilan pembangunan yang tercermin dalam berbagai indikator makro. 

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat melesat ke angka 5,56% pada tahun 2025, yang diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,46 persen.

Keberhasilan ini juga berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,79 persen serta menekan tingkat pengangguran terbuka hingga ke level 3,49 persen. Capaian-capaian tersebut menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Mojokerto.

Sebagai langkah konkret dalam mendukung visi besar tersebut, rapat paripurna ditutup dengan pengesahan empat Peraturan Daerah (Perda) strategis. 

Langkah legislasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang modern dan berdaya saing tinggi.

Adapun keempat regulasi tersebut mencakup Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perda Pengelolaan Sumber Daya Air, Perda Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, serta perubahan Perda Ketenagakerjaan.

Dengan semangat "Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata", sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang mandiri dan kompetitif di tingkat nasional. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Satuan (40), seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut keliling dan penjual balon, tega menghabisi nyawa ibu mertuanya, Siti Arofah (52), serta menganiaya istrinya sendiri, Sri Wahyuni (36).

Kapolres Mojokerto, AKBP Andi Yudha Pranata, mengungkapkan bahwa tindakan nekat tersangka merupakan puncak dari tumpukan persoalan keluarga yang telah berlangsung lama. 

Polisi mengidentifikasi tiga motif utama yang mendorong tersangka melakukan aksi sadis tersebut.

"Pertama, tersangka menyimpan rasa cemburu yang mendalam terhadap istrinya. Kedua, ia menganggap sang istri tidak bertanggung jawab terhadap urusan keluarga. Ketiga, adanya permasalahan ekonomi atau kesenjangan penghasilan di dalam rumah tangga mereka," ujar AKBP Andi Yudha Pranata dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Tragedi ini bermula saat tersangka terlibat cekcok hebat dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. 

Melihat sang anak dalam bahaya, Siti Arofah berusaha melerai pertikaian tersebut. Namun, tindakan sang mertua justru memicu amarah tersangka yang sudah gelap mata.

Tersangka kemudian menghujamkan pisau dapur ke arah ibu mertuanya hingga korban meninggal dunia. 

"Ini adalah akumulasi konflik dalam waktu panjang. Pada titik jenuh tertentu, emosi tersangka meledak dan melakukan tindak pidana tersebut. Tersangka telah mengakui seluruh perbuatannya," tambah Kapolres.

Di balik aksi kriminalnya, Satuan dikenal masyarakat sebagai sosok yang bergelut di dunia hiburan jalanan. 

Dengan menggunakan sepeda angin, setiap harinya ia berkeliling wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto untuk menawarkan jasa badut dan menjual mainan anak.

"Profil yang bersangkutan bekerja di dunia hiburan keliling. Baik keluarga pelaku maupun korban berasal dari lingkungan ekonomi menengah ke bawah," jelas Andi.

Dalam pengungkapan kasus ini, Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengamankan 12 item barang bukti dari lokasi kejadian. 

Barang bukti yang diamankan adalah sebilah pisau dapur yang digunakan tersangka untuk menusuk korban hingga tewas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tim gabungan Satreskrim Polres Mojokerto meringkus pelaku di kawasan Asemrowo, Surabaya, kurang dari 24 jam, pada Rabu (6/5/2026).

Pelaku ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan transportasi umum Bus Trans Jatim. 

Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Tim Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto dengan Polsek Asemrowo.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan, mengonfirmasi bahwa tersangka sempat dibantu oleh kerabatnya sesaat setelah melakukan aksi keji tersebut.

"Tersangka sempat diantar oleh seorang saudaranya menuju titik pemberhentian Bus Trans Jatim. Ia kemudian turun di Asemrowo sebelum akhirnya berhasil kami amankan," ujar AKP Aldhino dalam keterangan resminya.

Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami keterlibatan saudara pelaku yang membantu proses pelarian tersebut. 

"Masih kami dalami, dan tentu yang bersangkutan akan kami periksa lebih lanjut," lanjutnya.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Diduga dipicu konflik rumah tangga, Satuan menyerang ibu mertua dan istrinya menggunakan senjata tajam.

Ibu mertua pelaku, ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian leher. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Pusdik Watukosek, Porong, untuk menjalani autopsi.

Sementara istri pelaku, saat ini dalam kondisi kritis di RSUD Prof. Dr. Soekandar, Mojosari, akibat luka berat pada bagian wajah dan leher.

Tim Inafis Polres Mojokerto sebelumnya telah merampungkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. 

Hingga berita ini diturunkan, tersangka Satuan masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Mojokerto. 

Polisi masih berupaya mengungkap motif di balik tindakan sadis yang menghancurkan satu keluarga tersebut. Tersangka terancam dijerat pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebuah insiden penganiayaan brutal di dalam satu keluarga mengakibatkan seorang ibu paruh baya tewas mengenaskan, sementara anak kandungnya kini tengah berjuang melewati masa kritis di rumah sakit.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB ini diduga dipicu oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap ibu mertua dan istrinya sendiri. 

Korban meninggal dunia ditemukan dengan luka parah di bagian leher yang diduga akibat sayatan senjata tajam.

Sementara itu, istri terduga pelaku berhasil selamat dari maut meski mengalami luka berat di bagian leher dan wajah. 

Saat ini, korban sedang menjalani perawatan medis intensif di RSUD Prof. Dr. Soekandar, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa insiden ini merupakan kasus kekerasan yang melibatkan hubungan keluarga. 

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima, menyatakan bahwa korban tewas adalah mertua dari terduga pelaku, sedangkan korban luka adalah istri sah dari terduga pelaku.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekira pukul 09.00 WIB terkait dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat petugas tiba di lokasi, ditemukan dua korban perempuan dengan luka serius, satu di antaranya telah meninggal dunia," ujar AKP Aldhino.

Tim Inafis Polres Mojokerto telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan sejumlah barang bukti dan mendalami motif di balik aksi keji seorang menantu tersebut. 

Jenazah korban tewas telah dievakuasi ke RSUD Pusdik Watukosek, Porong, untuk proses autopsi.

Pasca-kejadian, terduga pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Pihak kepolisian kini telah mengantongi identitas pelaku dan mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran.

"Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Personel saat ini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap terduga pelaku agar segera dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, motif pasti dari serangan brutal tersebut masih dalam tahap pendalaman penyelidikan Satreskrim Polres Mojokerto. Sebab, pelaku yang telah dikantongi identitasnya ini masih dalam pengejaran petugas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto telah menjatuhkan vonis maksimal yang dianggap memenuhi ekspektasi publik dan keluarga korban, pihak penasihat hukum terdakwa secara tegas menyatakan keberatan dan segera mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tinggi.

Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas putusan Majelis Hakim PN Mojokerto yang dinilai mengabaikan sejumlah aspek krusial selama persidangan, termasuk pembelaan serta faktor subjektif yang melekat pada diri terdakwa.

Edi Haryanto, selaku penasihat hukum Alvi Maulana, menyatakan bahwa vonis yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama belum mencerminkan telaah yang komprehensif. 

Menurutnya, terdapat rincian pembelaan (pledoi) yang seharusnya dapat meringankan hukuman, namun tidak mendapatkan porsi pertimbangan yang memadai dalam amar putusan hakim.

"Kami menghormati otoritas pengadilan, namun kami menilai ada poin-poin krusial yang luput dari pertimbangan majelis. Fokus kami dalam upaya banding nanti adalah memastikan bahwa majelis hakim di tingkat yang lebih tinggi dapat menelaah kembali aspek-aspek yang dapat menjadi dasar pengurangan masa hukuman bagi terdakwa," ungkap Edi saat memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan PN Mojokerto.

Edi menekankan bahwa tujuan dari banding ini bukan semata-mata untuk menyangkal perbuatan, melainkan untuk menguji kembali apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan proporsi keadilan dari perspektif terdakwa sebagai subjek hukum.

Dengan pernyataan banding ini, maka perkara yang menjerat Alvi Maulana dipastikan belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Hal ini memberikan ruang bagi tim hukum terdakwa untuk merumuskan kembali argumentasi hukum di hadapan hakim tinggi.

Langkah ini sekaligus menunda eksekusi atas vonis maksimal yang sebelumnya telah dibacakan. Tahapan selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Tinggi guna menguji objektivitas ketetapan hukum yang dijatuhkan pada tingkat pertama.

Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Alvi Maulana, terdakwa kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25).

Putusan yang dibacakan pada Senin (27/4/2026) tersebut menegaskan bahwa tidak ada celah pengampunan bagi tindakan yang dinilai melampaui batas kemanusiaan.

Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Alvi Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pembunuhan berencana. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Alvi Maulana, terdakwa kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25).

Putusan yang dibacakan pada Senin (27/4/2026) tersebut menegaskan bahwa tidak ada celah pengampunan bagi tindakan yang dinilai melampaui batas kemanusiaan.

Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Alvi Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pembunuhan berencana. 

Eksaminasi hukum yang dilakukan majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi seluruh elemen delik pidana yang didakwakan.

Terdapat tiga poin yang menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan maksimal tersebut. 

Pertama adalah sifat perbuatan yang ekstrem, tindakan mutilasi yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat keji, sadis, dan melampaui batas norma kemanusiaan.

Kedua adalah dampak psikologis dan sosial, perbuatan terdakwa tidak hanya meninggalkan trauma absolut bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan keresahan kolektif yang signifikan di tengah masyarakat.

Ketiga adalah ketiadaan mitigasi pidana, hakim menegaskan bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan satu pun keadaan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Sikap dan tindakan terdakwa dinilai berbanding lurus dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alvi Maulana dengan pidana penjara seumur hidup. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia," tegas Jenny Tulak saat membacakan putusan di hadapan persidangan yang dihadiri oleh hakim anggota Tri Sugondo dan BM Cintia Buana.

Berdasarkan fakta yang terungkap di meja hijau, kasus ini berawal dari perselisihan personal antara terdakwa dan korban. 

Namun, pengadilan menilai bahwa eskalasi tindakan Alvi bukan sekadar letupan emosi sesaat, melainkan sebuah rangkaian rencana sistematis yang diakhiri dengan upaya penghilangan jejak melalui tindakan mutilasi.

Sederet barang bukti fisik dan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperkuat konstruksi pasal pembunuhan berencana. 

Hal inilah yang menjadi determinan utama bagi hakim untuk menutup pintu vonis penjara waktu tertentu (maksimal 20 tahun) dan langsung menetapkan pidana penjara seumur hidup. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Jaka Ari Yahya (27), pemuda asal Probolinggo, ditemukan tewas telentang di dalam Warung Kopi All In, tempatnya mengais rezeki, pada Ahad (26/4/2026) malam.

Kejadian ini menyisakan tanda tanya setelah pemilik warung mendapati kondisi tempat usahanya gelap gulita dan terkunci dari dalam, namun pintu tidak dalam keadaan tergembok.

Misteri ini bermula dari kecurigaan sang pemilik warung. Setelah terakhir kali bertemu korban pada Sabtu malam dalam kondisi sehat, komunikasi mendadak terputus total hari Minggu.

"Minggu sekitar pukul 18.00 WIB, pemilik mengirim pesan WhatsApp menanyakan pendapatan harian, namun tidak ada respons," ujar Kapolsek Ngoro, Kompol Heru Purwandi, saat dikonfirmasi Senin (27/4/2026). 

Kecurigaan semakin menguat setelah sejumlah pelanggan melaporkan bahwa warung kopi tersebut tutup di jam operasional. Merasa ada yang tidak beres, pemilik warung mendatangi lokasi pada pukul 21.45 WIB. Di tengah kegelapan ruangan, hanya dibantu cahaya senter dari ponsel, ia menemukan Jaka sudah terbujur kaku dengan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya.

Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang intensif. Sejumlah benda mencurigakan dan barang pribadi milik korban diamankan untuk menjadi kunci pengungkapan kasus ini. 

Di antara deretan barang bukti, polisi menyita sebuah palu, sarung serta sweater hoodie yang bercak darah, serta gelas berisi sisa kopi dan air putih yang masih berada di dekat jasad korban. 

Selain itu, tas ransel merah berisi dokumen penting seperti ijazah dan identitas korban juga turut diamankan guna memastikan motif di balik kejadian ini.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan pernyataan final mengenai apakah tewasnya Jaka merupakan akibat tindak kriminalitas atau penyebab medis lainnya. Namun, keberadaan palu dan bercak darah di lokasi menjadi poin utama dalam pendalaman kasus.

Jasad korban kini telah dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani autopsi. Sementara itu, garis polisi masih melintang di depan Warung Kopi All In, menutup akses sementara demi kepentingan penyelidikan yang sedang berlangsung.

"Kami masih melakukan pendalaman teknis dan menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian korban. Saat ini, kami juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga di Probolinggo," tegas Kompol Heru. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti kuat, termasuk keterangan puluhan saksi dan pemeriksaan ratusan dokumen administratif. 

"Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, kami menetapkan enam orang sebagai tersangka," tegas Sabrul di kantor Kejari Magetan, Kamis (23/4/2026) malam.

Selain Suratno, dua anggota DPRD Magetan lainnya yang turut mengenakan rompi oranye adalah Jamaludin Malik dan Juli Martana. 

Kejaksaan juga menetapkan tiga tenaga pendamping dewan berinisial AN, TH, dan ST sebagai tersangka karena diduga terlibat aktif dalam pusaran kasus ini.

Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dana hibah Pokir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan. 

Dalam kurun waktu 2020-2024, total pagu anggaran mencapai Rp 335,8 miliar dengan realisasi dana sebesar Rp 242,9 miliar.

Hasil penyidikan mengungkap praktik korupsi dilakukan secara sistematis melalui beberapa modus, di antaranya:

Pengendalian Proses: Tersangka diduga mengendalikan alur dana sejak tahap perencanaan hingga pencairan.

Manipulasi Administrasi: Penerima hibah hanya dijadikan formalitas, di mana proposal hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah dikondisikan oleh para tersangka.

Pemotongan Dana & Proyek Fiktif: Ditemukan indikasi pemotongan nominal hibah yang diterima masyarakat serta adanya kegiatan yang tidak terealisasi (fiktif) di lapangan.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan praktik manipulasi terstruktur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar," ujar Sabrul Iman menambahkan.

Keenam tersangka kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Magetan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 23 April hingga 12 Mei 2026. 

Penahanan dilakukan guna mempermudah proses penyidikan dan mengantisipasi upaya penghilangan barang bukti.

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terkait penyalahgunaan kewenangan dan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa penyidikan tidak berhenti di sini. Aparat sedang mengembangkan kemungkinan adanya tersangka baru serta penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna perampasan aset hasil kejahatan. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pekerja bangunan dilaporkan tewas seketika akibat tersengat arus listrik tegangan tinggi saat sedang merenovasi atap rumah.

Korban diketahui bernama Sarimulyo alias Jimbok (53), warga Dusun Jatiwetan, Desa Lengkong. Korban mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian dengan luka bakar serius pada bagian tangan dan kaki.

Peristiwa bermula sekira pukul 07.30 WIB, saat korban bersama empat rekan kerja lainnya memulai proyek renovasi atap rumah milik Trio Herliansyah di Blok C5 No. 138. 

Menurut keterangan saksi di lokasi, korban bertugas sendirian di bagian dak paling atas rumah untuk menerima material rangka atap.

Petaka terjadi sekira pukul 08.15 WIB. Saat korban mencoba menaikkan batang besi hollow galvanis yang kedua, ujung besi diduga kuat menyentuh kabel jaringan listrik yang melintas di atas bangunan.

"Kami mendengar teriakan korban. Saat dilihat ke atas, korban sudah tergeletak di dak lantai dua," ujar Dandot, salah satu rekan kerja korban. 

Dandot juga sempat merasakan sengatan listrik namun berhasil menyelamatkan diri dengan melempar besi tersebut ke arah samping rumah.

Kapolsek Mojoanyar, AKP Rizal Arisman, mengonfirmasi adanya laporan tersebut. Pihaknya segera menerjunkan personel bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto, petugas PLN, serta relawan PMI untuk mengevakuasi korban dari ketinggian.

"Benar telah terjadi laka kerja yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal bersama tenaga medis, ditemukan luka bakar menghitam pada tangan dan kaki kiri korban akibat sengatan listrik," jelas AKP Rizal.

Pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu batang besi hollow galvanis berukuran 4x6 dengan panjang 6 meter dan hasil Visum Et Repertum dari RS Wahidin Sudiro Husodo.

Saat ini, area kejadian telah dipasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. 

Petugas juga telah memeriksa lima orang saksi, termasuk pemilik rumah dan mandor borongan, Anam Maksum, untuk mendalami unsur kelalaian dalam prosedur keselamatan kerja (K3) pada proyek renovasi tersebut.

Jenazah korban telah dievakuasi ke RS Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk menjalani proses medis lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil menyusul penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang menambah panjang daftar kepala daerah di wilayah tersebut yang terjerat kasus korupsi dalam setahun terakhir.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kepekaan tinggi terhadap perkembangan pola tindak pidana korupsi. Menurutnya, pembenahan sistem monitoring menjadi harga mati untuk menutup celah penyimpangan, terutama pada sektor-sektor rawan.

"Pemerintah daerah harus sigap merespons setiap temuan modus baru dalam praktik korupsi. Begitu ditemukan pola baru, kami harus segera menyikapi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk KPK, untuk membenahi sistem pencegahan," ujar Emil saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Surabaya, Selasa (14/4/2026).

Emil menyebut dua sektor yang kerap menjadi titik lemah integritas kepala daerah, yakni pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan. Meskipun Pemprov Jatim mengeklaim telah mengedepankan transparansi, rangkaian OTT belakangan ini menunjukkan perlunya penguatan integritas secara lebih masif.

Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah tiga kepala daerah terjaring operasi senyap KPK dalam kurun waktu enam bulan belakangan:

Bupati Tulungagung ditangkap KPK pada April 2026, Gatut Sunu Wibowo ditahan terkait dugaan pemerasan terhadap staf dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wali Kota Madiun ditangkap KPK pada Januari 2026, Maidi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati Ponorogo ditangkap pada November 2025, Sugiri Sancoko terjaring OTT terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek strategis daerah.

Pasca-penahanan Gatut Sunu Wibowo, Pemprov Jatim bergerak cepat untuk memastikan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung tidak lumpuh. Sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi segera memproses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

"Kami memastikan roda pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan. Penunjukan Plt Bupati dilakukan sesuai ketentuan agar koordinasi wilayah dan pelayanan masyarakat tidak terhambat," tambah Emil.

Sebagai langkah preventif ke depan, Pemprov Jatim berencana meningkatkan intensitas koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK untuk melakukan supervisi berkala terhadap kebijakan daerah yang memiliki risiko korupsi tinggi. Pembenahan sistem ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Pelaku berinisial AS (42), warga Desa Kesamben, Kabupaten Jombang. IA ditangkap setelah membawa kabur sepeda motor milik seorang janda asal Sambikerep, Surabaya.

Penangkapan ini mengonfirmasi sepak terjang pelaku yang kerap mengincar korban perempuan melalui jagat maya dengan identitas palsu.

Aksi kejahatan ini bermula saat korban berinisial P (56) berkenalan dengan pelaku melalui Facebook. Komunikasi berlanjut ke aplikasi WhatsApp hingga keduanya sepakat bertemu di sebuah warung bakso di kawasan Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Dalam pertemuan tersebut, pelaku menggunakan nama samaran Didik untuk meyakinkan korban. Saat korban sedang memesan makanan, pelaku secara sepihak mengambil kunci motor korban dengan dalih ingin membeli obat di apotek terdekat.

Meski korban sempat melarang, pelaku tetap nekat membawa lari sepeda motor Honda Scoopy milik korban dan meninggalkan janda tersebut sendirian di warung. Setelah menunggu selama 30 menit tanpa kepastian, korban menyadari telah menjadi korban penipuan dan segera melapor ke Polres Mojokerto.

Kanit Pidum Satreskrim Polres Mojokerto, Iptu Edy Santoso, membenarkan penangkapan tersangka di kediamannya di Jombang setelah melalui serangkaian penyelidikan.

"Alhamdulillah, pelaku sudah kami amankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor milik korban serta pakaian yang digunakan saat beraksi," ujar Iptu Edy saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Hasil pemeriksaan penyidik mengungkap fakta mengejutkan. AS mengaku telah menjalankan aksi serupa sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polres Mojokerto. 

Pola yang digunakan selalu sama, yakni mencari target melalui media sosial, membangun kepercayaan hingga bersedia bertemu dan membawa kabur kendaraan korban dengan berbagai alasan mendesak.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Mojokerto untuk proses penyidikan lebih lanjut. 

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Fenomena cuaca ekstrem ini mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk robohnya sebuah pos polisi dan kerusakan pada sarana transportasi umum.

Dampak paling parah terlihat di Simpang Lima Kenanten, Kecamatan Puri. Sebuah pos polisi di kawasan strategis tersebut dilaporkan roboh total setelah diterjang angin kencang. 

Selain pos polisi, kerusakan juga terjadi di beberapa titik lainnya, di Terminal Kertajaya sejumlah plafon bangunan rontok akibat tekanan angin dan beban air hujan.

Di Desa Banjaragung sebuah papan reklame berukuran besar ambruk ke tanah.

Laporan mengenai pohon tumbang tersebar di beberapa titik ruas jalan protokol, yang sempat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Kasatlantas Polres Mojokerto, AKP Yogie Pratama, mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden robohnya pos polisi di Simpang Lima Kenanten tersebut. 

"Kondisi pos memang sedang dalam persiapan pembongkaran dan sudah tidak ditempati sejak beberapa hari lalu. Rencananya, pembongkaran dilakukan secara resmi pada Senin (13/4), namun cuaca ekstrem mendahuluinya," ujar AKP Yogie dalam keterangan yang diterima, Senin (13/4/2026).

Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh dokumen negara dan barang berharga milik institusi telah dievakuasi sejak Jumat (10/4/2026). 

Saat ini, kerugian dipastikan hanya bersifat materiil, mencakup kerusakan tenda operasional dan kerangka bangunan.

Hingga Ahad malam, petugas kepolisian bersama pihak vendor terkait tengah melakukan evakuasi terhadap material papan reklame di Desa Banjaragung. 

Meski terdapat struktur baliho yang roboh, polisi memastikan jalur lalu lintas tetap terkendali dan tidak mengalami penutupan total.

Sebagai langkah antisipatif, Polres Mojokerto berencana membangun kembali Pos Kenanten dengan struktur bangunan permanen guna meningkatkan pelayanan dan ketahanan bangunan terhadap potensi cuaca buruk di masa mendatang. (*) 

Editor: Syaful Aries

Tersangka ditangkap setelah terbukti melakukan penipuan terhadap seorang wanita dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Kapolsek Gedeg, AKP Sukaren, mengungkapkan bahwa tersangka melancarkan aksinya dengan skema penipuan yang terencana, mulai dari manipulasi identitas hingga janji pernikahan.

Aksi penipuan ini bermula dari perkenalan melalui media sosial Facebook pada November 2025. 

Kepada korban, tersangka mengaku sebagai anggota Brimob yang sedang bertugas di wilayah Sulawesi dan tengah menjalani masa cuti di Surabaya. 

Untuk meyakinkan korbannya, RIA menjanjikan akan melamar korban pada bulan Syawal tahun ini. 

Tak tanggung-tanggung, tersangka juga memberikan janji manis berupa pembelian satu unit rumah setelah mereka resmi menikah. 

"Tersangka menjanjikan akan melamar korban pada bulan Syawal ini. Untuk memperkuat sandiwaranya, ia mengaku sedang cuti dinas dari Sulawesi," ujar AKP Sukaren, Jumat (10/4/2026).

Setelah berhasil membangun kepercayaan dan menjalin hubungan asmara, tersangka mulai mengeksploitasi korban secara finansial. 

Dengan berbagai alasan mendesak, RIA membujuk korban untuk menggunakan identitas korban untuk mencairkan pinjaman online (pinjol) senilai Rp19 juta.

Tersangka juga meminjam uang pribadi korban sebesar Rp5 juta dan meminta korban membiayai cicilan smartphone merek iPhone.

Total kerugian material yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selain kerugian finansial, korban dilaporkan mengalami trauma psikis berat akibat pengkhianatan tersebut.

Penyelidikan kepolisian mengungkap fakta bahwa RIA bukanlah seorang aparat penegak hukum. Pekerjaan asli tersangka adalah buruh harian lepas di sebuah perusahaan jasa ekspedisi di Surabaya, tepatnya di bagian penyortiran barang.

"Identitas aslinya terungkap sebagai pekerja sortir di jasa pengiriman. Seragam dan atribut yang digunakan murni untuk mengelabui korban demi keuntungan pribadi," tegas AKP Sukaren.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Gedeg untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, RIA terancam dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur tersebut. 

Hingga Jumat malam, tim lembaga antirasuah dilaporkan masih berada di lapangan untuk melakukan pendalaman.

"Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," tulis Budi melalui pesan singkat kepada Suarajatimpost.com, Jumat malam.

Di sisi lain, Wakil Bupati Tulungagung sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, Ahmad Baharudin, memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media. 

Saat ditemui di sela kegiatannya di GOR Lembupeteng, Baharudin tidak memberikan pernyataan satu kata pun. 

Ia hanya memberikan gestur mengangkat kedua tangan di depan dada sembari berlalu, meninggalkan tanda tanya besar terkait sikap partai atas musibah hukum yang menimpa rekan duetnya di Pasangan GABAH tersebut.

Profil Gatut Sunu: Dari Pengusaha hingga Puncak Kursi Bupati

Terjaringnya Gatut Sunu dalam operasi senyap KPK ini mencoreng rekam jejak politiknya yang tengah meroket. 

Sebelum terjun ke birokrasi, pria kelahiran 17 Desember 1967 ini dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor bahan bangunan dan layanan kesehatan.

Perjalanan politik lulusan Magister Ekonomi UIN Sayyid Ali Rahmatullah ini tergolong sangat moncer.

Ia mengawali karirnya sebagai Wakil Bupati Tulungagung (2021-2023) melalui PDI Perjuangan.

Namun, ia kemudian berpindah haluan ke Partai Gerindra menjelang Pilkada 2024.

Kemenangan Pilkada mengusung nama "GABAH" bersama Ahmad Baharudin, ia memenangkan kursi bupati dengan perolehan suara 50,7 persen berkat dukungan koalisi besar (Gerindra, Golkar, PKS, dan sejumlah partai nonparlemen).

Sejak dilantik, Gatut sebenarnya tengah gencar melakukan pencitraan melalui program perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci detail perkara maupun status hukum resmi dari ke-16 orang yang diamankan. Publik kini menanti rilis resmi dari gedung Merah Putih untuk memastikan nasib kepemimpinan di Kabupaten Tulungagung. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden tersebut merenggut nyawa seorang pekerja dan menyebabkan satu lainnya luka kritis akibat sengatan listrik tegangan tinggi.

Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Berdasarkan informasi di lapangan, kedua korban tengah melakukan pemasangan resplang talang berbahan galvalum di ketinggian sekitar lima meter. 

Malapetaka terjadi saat tangga scaffolding yang digunakan diduga kuat bersentuhan dengan kabel listrik bertegangan tinggi yang melintas di area depan balai desa setempat.

Sengatan listrik seketika melumpuhkan kedua pekerja. Nasrudin Thoha (55), warga Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, dilaporkan tewas di lokasi kejadian setelah terpental dan terjatuh dari ketinggian. 

Sementara rekannya, Fatchur, mengalami luka bakar serius di bagian kaki dan kepala saat mencoba memberikan pertolongan.

Mustofa, salah satu warga di lokasi kejadian, menuturkan suasana mencekam saat insiden berlangsung. Warga sempat berteriak histeris meminta pihak terkait memadamkan aliran listrik.

"Saya datang lokasi sudah ramai. Listrik sempat mati, awalnya saya kira pemadaman bergilir, ternyata ada kecelakaan ini," ujar Mustofa.

Dikonfirmasi hal itu, Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Abi Swanjoyo, segera turun ke lokasi untuk memimpin penanganan korban. 

Dalam pernyataan yang diterima media ini, Letkol Abi menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh atas musibah tersebut.

"Setiap hari sudah diberikan arahan terkait keselamatan kerja. Namun kejadian ini merupakan musibah yang tidak dapat diprediksi,” ujarnya.

Kodim 0815 memastikan pemberian santunan kepada keluarga Nasrudin Thoha serta menanggung seluruh biaya perawatan medis Fatchur di rumah sakit hingga pulih.

"Kami pastikan korban mendapatkan haknya. Untuk yang meninggal dunia diberikan santunan, sedangkan korban luka biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya," katanya. 

Dandim menyebut bahwa seluruh tenaga kerja berada di bawah pengawasan tim Kodim dan rutin menerima arahan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Meski menyebut insiden ini sebagai musibah yang tidak terprediksi, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di lokasi proyek guna mencegah kejadian serupa.

Jenazah Nasrudin Thoha telah dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan pada Rabu sore. Di sisi lain, Fatchur masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil setelah video aksi berbahaya tersebut viral di media sosial dan dinilai mengganggu ketertiban umum serta mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Operasi yang dipimpin oleh Iptu Sujito dan Ipda Edi Santoso tersebut berlangsung pada Jumat (3/4/2026) pukul 23.00 WIB. 

Petugas mendatangi kediaman ketiga pelaku guna melakukan penjemputan paksa untuk proses klarifikasi.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita dua unit sepeda motor merk Yamaha yang digunakan sebagai sarana aksi freestyle. 

Ketiga pemuda yang identitasnya dirahasiakan untuk kepentingan pembinaan tersebut langsung dibawa ke Mapolres Mojokerto Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemilik akun media sosial @D3N_JO2 mengakui perbuatannya. 

Di hadapan petugas, pelaku menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kegaduhan dan potensi bahaya yang ditimbulkan bagi pengguna jalan lain. 

Ia juga mengimbau rekan-rekan sebayanya agar tidak meniru tindakan tersebut dan mengalihkan aktivitas ke hal yang lebih positif.

Iptu Sujito menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk penegakan hukum demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

"Kami mengimbau generasi muda di Kota Mojokerto untuk tidak bangga melakukan pelanggaran yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Salurkan bakat pada wadah yang sesuai aturan," ujar Iptu Sujito, saat dikonfirmasi Senin (6/4/2026). 

Polres Mojokerto Kota kini meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas serupa di jalanan protokol guna memastikan kondusivitas kota. 

"Ketiga pelaku saat ini berada di bawah pengawasan kepolisian untuk menjalani pembinaan lebih lanjut," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa tragis ini mengakibatkan satu orang penghuni tewas di tempat dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Kebakaran terjadi sekira pukul 19.00 WIB. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang dinyalakan oleh cucu korban, Faris Ananda Ardiansyah (15), di atas alas kertas di bawah tempat tidur. 

Mengingat sebagian besar material bangunan terdiri dari anyaman bambu (gedeg) dan benda mudah terbakar, api merambat dengan sangat cepat.

Menurut keterangan Kepala Dusun Penompo, Riska, warga baru menyadari besarnya api sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, kobaran api sudah tidak terkendali dan menghanguskan struktur utama bangunan.

Korban tewas teridentifikasi bernama Markonah (53). Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas tempat tidurnya. Penyakit strok yang dideritanya selama tiga tahun terakhir membuat korban tidak mampu menyelamatkan diri saat api mengepung kamar.

Selain korban jiwa, terdapat dua korban luka. Masing-masing adalah Faris Ananda (15), mengalami luka bakar pada bagian punggung saat berusaha menyelamatkan diri dan Siatun (75), mengalami luka ringan dan syok atas insiden tersebut.

Komandan Regu Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Yani, menyatakan bahwa sejumlah unit mobil pemadam dari Kota dan Kabupaten Mojokerto dikerahkan untuk melakukan pemadaman serta pembasahan guna mencegah api merembet ke permukiman padat.

Selain menghanguskan bangunan, api melumat aset berharga milik korban, di antaranya: 2 unit sepeda motor; 1 unit sepeda angin dan seluruh perabot rumah tangga.

"Kondisi jenazah saat ditemukan tim Inafis sangat mengenaskan, hanya menyisakan tulang belulang di atas tempat tidur. Saat ini jenazah sudah dievakuasi ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk proses otopsi," ujar Ahmad Yani saat dikonfirmasi Ahad (5/4/2026). 

Pihak Satreskrim Polres Mojokerto Kota telah memasang garis polisi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saat ini, kepolisian tengah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian pidana dalam insiden maut tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh Tim Inafis. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemerintah Kota Mojokerto secara resmi melayangkan teguran terhadap salah satu pengelola SPPG yang kedapatan beroperasi dengan fasilitas dapur yang tidak memadai dan jauh dari standar operasional prosedur (SOP) kesehatan.

Sebab, pemkot menilai kondisi ini memicu kekhawatiran risiko kontaminasi serta efektivitas distribusi makanan. Pasalnya, fasilitas yang sempit tersebut dipaksa mengakomodasi beban produksi ribuan porsi makanan setiap harinya. 

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengungkapkan temuannya mengenai adanya ketimpangan antara kapasitas ruang dengan volume produksi. 

Dengan target ribuan penerima manfaat, keterbatasan ruang dapur menjadi kendala utama dalam manajemen waktu memasak.

"Ya, jadi ada memang SPPG yang agak saya beri teguran gitu ya. Dengan melayani 3.000 penerima manfaat, kondisi dapur yang sempit, ini tentu menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana cara memasak, sedangkan kita punya keterbatasan waktu kan? Jam berapa untuk gelombang pertama harus keluar dari dapur, gelombang kedua harus keluar dari dapur," ujar Wali Kota yang karib disapa Ning Ita ini saat diwawancarai wartawan usai sidak sejumlah SPPG, Selasa (31/3/2026).

Ketidaklayakan ini bukan sekadar masalah estetika ruang, melainkan berkaitan langsung dengan kelayakan konsumsi. 

Ning Ita juga mempertanyakan bagaimana manajemen dapur mampu menjaga ritme kerja dengan porsi yang masif dalam ruangan yang sesak.

"Ketika dapur itu sempit, bagaimana bisa menyiapkan untuk 3.000 porsi gitu ya? Mengelola atau me-manage waktu masaknya seperti apa, tentu itu kan kita pertanyakan," lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan mandat tegas kepada pengelola untuk segera melakukan relokasi. 

Hal ini mengacu pada komitmen awal yang telah disepakati sebelum operasional dijalankan, di mana setiap SPPG wajib memenuhi standar teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Makanya kita berikan teguran untuk segera relokasi. Karena sudah ada komitmen pada saat rapat sebelumnya, mereka harus pindah tempat sesuai dengan standar. Standar pembuatan SPPG kan sudah ada gitu ya. Nah, itu harus dipenuhi untuk menjaga memastikan bahwa makanan itu benar-benar higienis sesuai dengan standar masak yang ditentukan," tegas Ning Ita.

Ketegasan ini diambil di tengah dinamika kebijakan kuota dari pemerintah pusat. Wali Kota Mojokerto menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi terakhir dengan BGN, terdapat penyesuaian jumlah porsi per satuan pelayanan.

"Kalau kuotanya (dalam satu SPPG) dari BGN kan berubah ya. Sebelumnya kan 3.000-an (porsi) kan, terus kemudian rapat terakhir yang saya ikuti ada penurunan, 2.500. Nah, kebijakan-kebijakan begitu kan dari BGN ya," terangnya.

Wali pota perempuan ini menekankan perlunya efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk lebih proaktif dalam memantau operasional di lapangan.

Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Satgas dengan koordinator tingkat kota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) guna meminimalisir adanya laporan dari masyarakat (dumas) terkait kualitas layanan.

"Kita kan fungsi di sini, Pak Sekda ini khususnya kan sebagai Ketua Satgas Pengawasan. Nah, sehingga harusnya Pak Sekda bersama dengan jajarannya ini ya rapat rutin dengan koordinator tingkat kota SPPI-nya. Nah gitu, atau kalaupun tidak punya waktu untuk bisa rapat, ada laporan berkala lah yang tersampaikan kepada kami, sehingga fungsi kami sebagai satgas pengawasan ini juga berjalan. Kalau ada dumas (aduan masyarakat), kami bisa segera menindaklanjuti gitu," ujarnya.

Hingga saat ini, Kota Mojokerto baru mengoperasikan 11 unit SPPG. Berdasarkan data enam bulan lalu, kuota yang dialokasikan oleh BGN untuk wilayah ini sebenarnya mencapai 17 unit. Hal ini berarti masih terdapat ruang bagi penambahan enam unit baru di masa mendatang.

Ning Ita berharap, ke depannya, SPPG yang baru akan didirikan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan justru berkaca pada unit yang sudah menjalankan standar dengan baik.

"Di Kota Mojokerto ini baru beroperasi sebelas. Sedangkan kuotanya kalau belum ada perubahan dari hasil rapat saya enam bulan yang lalu dengan BGN (Badan Gizi Nasional) itu kuotanya Kota Mojokerto tujuh belas gitu ya. Jadi bagi SPPG yang belum berdiri, ya semoga nanti ke depan bisa mencontoh yang sudah baik ini," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil untuk menjamin standar kesehatan dan kualitas asupan bagi anak-anak di wilayah Kota Mojokerto.

Pemkot melakukan peninjauan di empat titik lokasi, yakni SPPG Wates, Kecamatan Magersari; SPPG Permata, di Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, serta SPPG Kauman dan SPPG Blooto. 

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyebutkan bahwa dalam sidak ini pemkot ingin memastikan kelayakan fasilitas produksi, ketepatan porsi sesuai jenjang usia, hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam sidak tersebut, Wali Kota yang karib disapa Ning Ita tersebut memberikan teguran keras kepada salah satu pengelola SPPG yang dinilai memiliki fasilitas dapur tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat.

"Ada SPPG yang kami beri teguran karena melayani 3.000 penerima manfaat, namun kondisi dapurnya sangat sempit. Ini menjadi perhatian serius terkait manajemen waktu masak dan higienitas," ujar dia saat diwawancarai di lokasi. 

Pemerintah Kota Mojokerto meminta pengelola tersebut segera melakukan relokasi ke tempat yang lebih layak sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal ini bertujuan agar proses penyiapan makanan tidak terhambat oleh keterbatasan ruang, terutama saat harus mengejar target distribusi gelombang pertama dan kedua.

Ning Ita menekankan bahwa faktor kesehatan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional ini. 

Pihaknya menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk memperketat pemantauan secara rutin.

Dijelaskan olehnya bahwa sesuai kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat penyesuaian kuota pelayanan dari semula 3.000 porsi menjadi 2.500 porsi per SPPG.

Ning Ita menyebut bahwa dari total 11 SPPG yang saat ini beroperasi di Kota Mojokerto, terdapat dua unit yang status operasionalnya ditangguhkan (suspend) karena belum melengkapi izin SLHS.

Ia juga meminta satgas pengawasan diwajibkan melakukan rapat rutin dengan koordinator tingkat kota (SPPI) serta menyusun laporan berkala guna menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

Saat ini, Kota Mojokerto baru memiliki 11 unit SPPG yang telah beroperasi dari total kuota sebanyak 17 unit yang dialokasikan oleh BGN. 

Pemkot berharap unit-unit yang baru berdiri nantinya dapat mencontoh SPPG yang telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dengan baik.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai kualitas makanan. Program ini adalah bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas, sehingga aspek gizi dan kesehatan tidak boleh dikompromikan demi mengejar keuntungan semata," pungkas Ning Ita. (ADV-KOM) 

Editor: Syaiful Aries

Penegasan ini disampaikan guna memastikan stabilitas pelayanan publik dan ketepatan waktu realisasi program pembangunan tahun anggaran 2026.

Dalam apel pagi rutin yang digelar di halaman Balai Kota Mojokerto, Senin (30/3/2026), wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut menekankan bahwa tidak ada ruang untuk relaksasi berlebihan setelah masa libur panjang berakhir. 

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera kembali ke ritme kerja maksimal.

Ning Ita menginstruksikan jajarannya untuk langsung melakukan gas kembali (akselerasi) terhadap seluruh lini pekerjaan. Hal ini dilakukan agar target program yang telah dicanangkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tetap berada dalam koridor waktu (timeline) yang telah disepakati.

“Disiplin terhadap waktu dan komitmen terhadap target harus kembali diperkuat secara progresif. Saya instruksikan agar semua tugas dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan integritas tinggi. Jangan ada keterlambatan progres hanya karena alasan adaptasi pascacuti,” tegas Ning Ita di hadapan ratusan peserta apel.

Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menilai, momentum setelah Lebaran seharusnya menjadi energi baru bagi ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih prima, bukan justru menjadi alasan penurunan produktivitas.

Selain aspek teknis pekerjaan, Ning Ita menyoroti urgensi penguatan nilai dasar (core values) ASN, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). 

Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Menurutnya, BerAKHLAK jangan hanya dipandang sebagai slogan atau formalitas administratif semata, melainkan harus diinternalisasi menjadi budaya kerja yang melekat pada personalitas setiap pegawai.

“Nilai BerAKHLAK harus menjadi perilaku yang nyata, bukan sekadar diucapkan. Itu adalah janji pelayanan yang harus dijalankan dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Masyarakat menanti kerja nyata kita,” tuturnya secara lugas.

Menutup arahannya, Wali Kota Ika Puspitasari menekankan pentingnya menghapus ego sektoral di antara organisasi perangkat daerah (OPD). 

Ia memandang bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto bersifat multidimensional yang memerlukan kolaborasi menyeluruh, bukan kerja parsial.

“Pemkot Mojokerto bekerja sebagai satu sistem, satu keluarga besar. Capaian pembangunan tidak bisa diraih jika masing-masing bergerak sendiri. Semua harus bersinergi dalam satu visi yang sama untuk mencapai target pembangunan kota yang telah kita susun bersama,” pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia setelah kendaraan gagal melewati jalur menanjak dan terguling.

Peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 09.20 WIB. Kendaraan modifikasi dengan nomor polisi S 8185 PA tersebut diketahui mengangkut rombongan yang terdiri dari sekitar 25 penumpang, mayoritas merupakan ibu-ibu dan anak-anak.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kendaraan melaju dari arah bawah menuju kawasan perbukitan. 

Saat melintasi tanjakan yang cukup curam di lokasi kejadian, mesin kendaraan diduga mengalami gagal daya sehingga tidak mampu melanjutkan pendakian.

"Informasi awal, mobil tersebut tidak kuat menanjak karena jalur yang dipilih memiliki elevasi yang cukup tinggi," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Mojokerto, Ipda Beni Hermawan.

Akibat kegagalan tersebut, kendaraan bergerak mundur tanpa kendali, menghantam tiang listrik di tepi jalan, dan akhirnya terbalik ke badan jalan.

Kecelakaan ini merenggut nyawa seorang penumpang bernama Sulimah (47), warga Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. 

Selain korban jiwa, sejumlah penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi.

Segera setelah insiden terjadi, petugas kepolisian bersama relawan dan ambulans PMI tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. 

Para korban dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan terdekat, yakni RSUD Sumberglagah, Puskesmas Gondang dan RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari. 

Hingga berita ini diturunkan, Satlantas Polres Mojokerto masih melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna memastikan penyebab teknis kecelakaan. 

Selain faktor medan, polisi juga mendalami kelayakan jalan kendaraan modifikasi tersebut di jalur umum.

"Kami masih mendalami penyebab pasti kecelakaan sekaligus melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh korban luka maupun kondisi penumpang lainnya," tambah Ipda Beni.

Rombongan tersebut diketahui berangkat dari Desa Mlaten dengan tujuan menghadiri kegiatan halalbihalal. Namun, agenda silaturahmi tersebut berakhir tragis sebelum sampai di lokasi tujuan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi ancaman infiltrasi krisis global ke tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Dampak Perang di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Jumat (27/3/2026).

Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel pasca-insiden 28 Februari 2026 tersebut diprediksi tidak hanya mengguncang peta politik dunia, namun juga memberikan tekanan hebat pada struktur ekonomi daerah di Jawa Timur, termasuk Mojokerto yang memiliki basis industri pengolahan yang kuat.

Berdasarkan analisis teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mojokerto, gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang mencakup 20 persen suplai dunia menjadi ancaman paling nyata. 

Bagi Mojokerto, kenaikan harga energi global berarti lonjakan biaya produksi bagi ribuan industri pengolahan dan UMKM di wilayah ini.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menyatakan bahwa dampak domino dari konflik ini mulai terasa pada indikator makro nasional yang kemudian merembet ke daerah. 

"Kita tidak bisa menutup mata. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan inflasi akan menekan daya beli masyarakat Mojokerto. Jika biaya bahan baku dan energi naik, sektor industri kita adalah yang paling pertama terpukul," tegas bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut.

Pemerintah Kabupaten memetakan bahwa sektor industri pengolahan, yang menjadi motor penggerak ekonomi Mojokerto, berpotensi mengalami penurunan output. 

Kenaikan biaya operasional yang tidak dibarengi dengan daya serap pasar berisiko memicu gelombang pengurangan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat memperluas angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Sebagai langkah antisipatif, Gus Barra menginstruksikan adanya penguatan ketahanan pangan, melakukan pemantauan harga bahan pokok secara harian dan memperpendek rantai pasok guna mencegah spekulasi harga di pasar lokal.

Selanjutnya memberikan perlindungan sosial adaptif, memastikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersalurkan dengan akurasi data 100 persen untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin.

Ketiga adalah efisiensi energi, mendorong sektor industri dan domestik untuk melakukan penghematan konsumsi energi guna menekan beban biaya.

Selain dampak pada masyarakat, konflik Timur Tengah juga mengancam postur APBD Kabupaten Mojokerto. Adanya potensi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat serta pergeseran kebijakan nasional memaksa daerah untuk melakukan langkah efisiensi ekstrem.

"Kewaspadaan fiskal menjadi kunci. Saya memerintahkan penataan ulang belanja daerah. Kita harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat dan memangkas kegiatan yang kurang produktif," tambah Gus Barra.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan ekonomi di Mojokerto. Pertemuan ini sekaligus menjadi instruksi resmi bagi para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan untuk mendeteksi dini gejolak ekonomi di wilayah masing-masing.

"Saya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi. Di tengah ketidakpastian global ini, kecepatan kita dalam merespons perubahan harga dan ketersediaan barang di lapangan akan menentukan kesejahteraan warga Mojokerto ke depan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa bermula sekitar pukul 03.40 WIB saat aktivitas produksi masih berlangsung. Korban berinisial HB (33), seorang teknisi mesin asal Shianxi, China, sedang berupaya melakukan perbaikan pada unit mesin Rewinder A atau mesin penggulung rol yang mengalami gangguan teknis.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat proses perbaikan dilakukan, tangan kanan korban diduga terjepit dan tertarik masuk ke dalam mekanisme mesin. 

Akibatnya, korban mengalami cedera mekanis berat. Rekan kerja di lokasi segera menghentikan mesin dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Mawadah, Kecamatan Ngoro. 

Namun, HB dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju fasilitas medis tersebut.

Kapolres Mojokerto, AKBP Andi Yudha Pranata, mengonfirmasi bahwa tim Inafis telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Pihak kepolisian saat ini fokus memeriksa saksi-saksi, baik dari rekan kerja korban maupun pihak manajemen perusahaan.

"Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kejadian ini. Fokus pemeriksaan saat ini mengarah pada penerapan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)," ujar AKBP Andi pada Jumat (27/3/2026).

Meski dugaan awal mengarah pada faktor kelalaian manusia (human error) saat perbaikan mesin, kepolisian menegaskan bahwa status penyelidikan masih berlangsung guna menentukan penyebab pasti dan pemenuhan standar regulasi keselamatan di lingkungan kerja.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai insiden di perusahaan produsen kertas tisu tersebut. 

"Kami belum menerima informasi resmi terkait peristiwa ini. Tim akan segera melakukan pengecekan di lapangan untuk memverifikasi data dan kronologi kecelakaan tersebut," tegas Yo'ie.

Hingga saat ini, area mesin Rewinder A di PT Sun Paper Source dilaporkan masih dalam pengawasan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, sementara jenazah korban telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur bagi warga negara asing. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Yaqut meminta awak media memberikan kesempatan kepadanya untuk beristirahat.

Yaqut, yang menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024, menjalani pemeriksaan mulai pukul 13.20 WIB hingga pukul 16.24 WIB.

"Saya capek. Saya harus istirahat nih mas," ujar Yaqut seusai diperiksa.

Yaqut mengeklaim proses pemeriksaan berjalan tanpa kendala. Mengenai substansi atau materi pemeriksaan, ia meminta awak media untuk langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada penyidik KPK.

"Alhamdulillah sudah lancar pemeriksaannya. Kalau soal materi, tolong tanyakan penyidik jangan ke saya," tandas Yaqut.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) KPK membenarkan bahwa Yaqut diperiksa penyidik pascapengalihan status penahanan dari tahanan rumah kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Pascadilakukan pengalihan jenis penahanan kembali ke Rutan KPK, hari ini penyidik langsung menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka YCQ (Yaqut). Pemeriksaan ini sebagai langkah cepat yang progresif dari penyidik untuk segera melengkapi berkas penyidikan perkara kuota haji ini," jelas Budi.

Diketahui, sosok Yaqut tengah menjadi sorotan publik akibat polemik pengalihan status tahanan dari Rutan KPK menjadi tahanan rumah selama lima hari, terhitung sejak 19 Maret hingga 23 Maret 2026. 

Langkah KPK tersebut menuai kritik lantaran dilakukan secara tertutup tanpa penjelasan mendalam mengenai urgensi pengalihan status tersebut. Terlebih, pemberian status tahanan rumah bagi tersangka korupsi merupakan preseden pertama dalam sejarah lembaga antirasuah tersebut.

KPK akhirnya kembali menjebloskan Yaqut ke Rutan Cabang Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/3/2026). Sebelumnya, Yaqut dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa asma dan Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) akut. 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kebijakan ini mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jatim untuk melaksanakan tugas kedinasan secara daring setiap hari Rabu, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara tatap muka.

Penetapan hari Rabu sebagai jadwal WFH didasarkan pada analisis efektivitas ritme kerja dan upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Pemerintah menilai pemilihan hari di tengah pekan lebih efektif dibandingkan hari Jumat, guna menghindari kecenderungan penyalahgunaan waktu untuk libur panjang (long weekend) yang justru berpotensi meningkatkan mobilitas dan penggunaan energi.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret daerah dalam mendukung program penghematan energi nasional. 

Berdasarkan data kalkulasi Pemprov Jatim, rata-rata ASN menempuh jarak perjalanan dinas mandiri sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.

"Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat. Dengan mengurangi satu hari mobilitas ke kantor, konsumsi energi dapat ditekan secara signifikan tanpa mengganggu jalannya birokrasi," ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Pemprov Jatim secara spesifik memilih skema WFH dibandingkan Work From Anywhere (WFA). Pertimbangan utamanya adalah faktor efektivitas pengawasan kinerja dan dukungan lingkungan keluarga dalam memantau produktivitas pegawai saat bertugas dari kediaman masing-masing.

Meski pola kerja berubah, Pemprov Jatim memberikan penegasan bahwa sektor pelayanan publik yang bersifat strategis dan membutuhkan kehadiran fisik tetap beroperasi 100 persen secara normal. 

Khofifah menginstruksikan seluruh jajaran agar ritme kerja pascalibur Idulfitri tidak mengalami penurunan.

"Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh," tegas Gubernur.

Dalam sepekan ke depan, seluruh perangkat daerah diminta memastikan transisi sistem kerja ini tidak menyebabkan penumpukan administrasi atau hambatan layanan bagi masyarakat. 

ASN dituntut untuk tetap profesional dan berorientasi pada pelayanan prima meskipun tidak berada di kantor.

Untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur diinstruksikan melakukan pengawasan ketat. 

Pengawasan mencakup pelaporan kehadiran digital hingga pemantauan capaian kinerja harian secara real-time.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk mengukur korelasi antara kebijakan WFH dengan tingkat penghematan energi di lingkungan kantor-kantor pemerintahan. 

Pemerintah menekankan bahwa WFH merupakan instrumen efisiensi, bukan pelonggaran kewajiban bagi aparatur negara.

Kebijakan ini juga menjadi tolok ukur profesionalisme ASN Jatim dalam menjaga kepercayaan publik melalui kualitas kerja yang tetap terjaga di tengah adaptasi pola kerja baru pascapandemi dan krisis energi global. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Instruksi ini diterbitkan sebagai langkah konkret penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta integrasi terhadap program lingkungan nasional.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan instruksi tersebut pada hari pertama kerja pasca-libur Idulfitri 1447 H di Balai Kota Mojokerto, Rabu (25/3/2026). 

Kebijakan ini mewajibkan seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk meninggalkan kendaraan bermotor dan beralih menggunakan sepeda saat bertugas di hari Jumat.

Kebijakan ini disebut sebagai respons daerah terhadap arahan Pemerintah Pusat yang mendorong efisiensi energi melalui skema Work From Home (WFH). Namun, Wali Kota yang karib disapa Ning Ita ini memilih pendekatan berbeda dengan mengoptimalkan aktivitas fisik dan pengurangan mobilitas kendaraan bermotor secara langsung.

"Nawaitu (niat) saya, jika outcome WFH bagi ASN adalah untuk penghematan BBM hingga 20 persen, maka di Kota Mojokerto kita hadirkan inovasi setiap hari Jumat. Seluruh ASN Pemkot Mojokerto tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, melainkan wajib gowes," tegas Ika Puspitasari, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, esensi dari efisiensi energi bukan hanya terletak pada pengurangan frekuensi masuk kantor, melainkan pada pemutusan rantai konsumsi energi fosil dalam mobilitas harian pegawai pemerintahan.

Selain aspek penghematan energi, instruksi ini juga dirancang untuk menyukseskan program Indonesia Asri yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Gerakan bersepeda tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan agenda kerja bakti massal di berbagai titik wilayah Kota Mojokerto.

"Pada periode pertama jabatan saya, agenda turun ke masyarakat dengan bersepeda setiap Jumat sudah berjalan. Sekarang kita aktifkan kembali dan diintegrasikan dengan kerja bakti bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan," tambah Ika.

Melalui skema ini, ASN tidak hanya melakukan efisiensi BBM, tetapi juga terlibat langsung dalam pemeliharaan kebersihan kota dan penguatan sinergi sosial dengan warga setempat.

Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Kota memberikan fleksibilitas dalam hal atribut kedinasan. 

Seluruh ASN diperbolehkan mengenakan pakaian olahraga atau pakaian yang lebih fleksibel demi mendukung kenyamanan aktivitas fisik dan mobilitas saat bersepeda maupun saat melakukan kerja bakti.

Langkah ini diharapkan menjadi stimulus bagi masyarakat luas untuk mulai mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Secara jangka panjang, Pemkot Mojokerto menargetkan adanya penurunan emisi gas buang secara berkelanjutan serta terciptanya budaya hidup sehat di lingkungan birokrasi.

Dengan pemberlakuan kebijakan ini, Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah yang secara aktif melakukan adaptasi terhadap kebijakan efisiensi energi nasional melalui kearifan lokal dan penguatan infrastruktur sosial. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Fokus pengamanan kini diarahkan pada destinasi wisata unggulan yang mengalami lonjakan pengunjung.

Kapolres Mojokerto, AKBP Andi Yudha Pranata didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Mojokerto, melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan langsung ke kawasan wisata dataran tinggi, di antaranya Wisata Sawah Sumber Gempong dan Aone Trawas, pada Rabu (25/03/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memverifikasi kesiapan sarana prasarana serta kesiapsiagaan personel pengamanan di lapangan. 

AKBP Andi menegaskan bahwa kehadiran Polri di titik keramaian bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi wisatawan.

"Kami memastikan bahwa sinergi antara personel di pos pengamanan, pengelola destinasi, dan masyarakat berjalan optimal. Fokus utama kami adalah mitigasi risiko dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan," ujar dia. 

Dalam inspeksi tersebut, Kapolres Mojokerto meninjau langsung area publik dan berinteraksi dengan para wisatawan. 

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pendekatan humanis Polri untuk menyerap informasi sekaligus memberikan edukasi langsung mengenai kewaspadaan selama berlibur.

"Orang tua diminta memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama di area permainan dan lokasi yang memiliki risiko fisik, wisatawan diimbau untuk tidak lengah terhadap barang bawaan pribadi guna meminimalisasi peluang terjadinya tindak kriminalitas seperti pencopet atau pencurian dan pengunjung diharapkan mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban di lokasi wisata," jelasnya. 

Lebih lanjut, AKBP Andi menegaskan bahwa kondusivitas wilayah tidak hanya bergantung pada patroli kepolisian, melainkan juga peran aktif pengelola wisata dalam mengatur kapasitas pengunjung dan sistem keamanan internal. 

Melalui penguatan pengamanan dalam Operasi Ketupat Semeru 2026 ini, Polres Mojokerto berharap momentum libur Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa kendala keamanan yang menonjol di seluruh wilayah hukum Kabupaten Mojokerto.

"Sinergi lintas sektoral adalah kunci. Jika pengelola kooperatif dan masyarakat waspada, maka potensi gangguan kamtibmas dapat kita tekan hingga titik terendah," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pemuda yang teridentifikasi sebagai mahasiswa berinisial CLS (20) asal Jakarta Pusat ditemukan tewas mengenaskan di area dasar gedung apartemen/hotel di Lowokwaru, Malang setelah diduga melompat dari balkon lantai 11. 

Berdasarkan data yang dihimpun di lokasi kejadian, korban diketahui melakukan proses registrasi (check-in) di hotel tersebut pada Selasa (24/3/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Korban menempati kamar di lantai 11 seorang diri.

Kepolisian Sektor (Polsek) Lowokwaru menerima laporan dari pihak manajemen hotel dan warga sekira pukul 00.15 WIB, sesaat setelah suara benturan keras memecah kesunyian di area parkir bawah gedung. 

Saksi mata yang berada di sekitar lokasi menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka berat akibat benturan benda keras.

Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta, menjelaskan bahwa personel kepolisian segera diterjunkan untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

"Kami menerima laporan dini hari tadi. Unit Reskrim dan Tim Identifikasi langsung melakukan sterilisasi area untuk memastikan prosedur evakuasi dan pengumpulan bukti-bukti awal berjalan sesuai protokol," ujar Kompol Anang. 

Penyelidikan awal kepolisian kini mengarah pada dugaan kuat tindakan bunuh diri. Tim penyidik tengah mendalami sejumlah bukti, termasuk riwayat komunikasi pada telepon genggam korban serta aktivitas di media sosial.

Muncul indikasi bahwa korban sempat mengunggah pesan yang menyiratkan keputusasaan sebelum peristiwa naas tersebut terjadi. Selain jejak digital, polisi juga telah memanggil sejumlah rekan dekat korban untuk dimintai keterangan.

"Berdasarkan keterangan sementara dari pihak rekan dan kerabat, ada indikasi bahwa korban telah menunjukkan kecenderungan atau intensi untuk mengakhiri hidup sejak satu tahun terakhir. Kami sedang memvalidasi apakah ada faktor gangguan kesehatan mental yang melatarbelakangi tindakan tersebut," tambah Kompol Anang.

Jenazah korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk menjalani visum et repertum. Polisi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kamar hotel guna memastikan tidak ada unsur kekerasan atau keterlibatan pihak lain dalam insiden ini.

Meski dugaan sementara mengarah pada bunuh diri, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan tetap dilakukan secara komprehensif. 

"Semua kemungkinan tetap kami dalami. Saat ini fokus kami adalah mengumpulkan keterangan saksi ahli dan mengamankan rekaman CCTV dari area hotel untuk merekonstruksi kejadian secara utuh," pungkasnya. (**) 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, memiliki kecenderungan depresi, atau muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup, segera hubungi tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan mental terdekat.

Editor: Syaiful Aries

Pada hari pertama kerja, Rabu (25/3/2026), jajaran pimpinan daerah langsung turun gunung melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran untuk memastikan mesin birokrasi tidak sekadar memanaskan mesin, melainkan langsung melaju kencang melayani warga.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, memimpin langsung operasi bersih-bersih kedisiplinan ini. Sasaran utamanya adalah dua titik paling vital di Kota Onde-Onde, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada. 

Dua lokasi ini dipelototi secara khusus karena menjadi muara kebutuhan dasar warga, mulai dari urusan nyawa hingga administrasi perizinan yang biasanya menumpuk pasca-libur panjang.

Di MPP Gajah Mada, Wali Kota mengecek satu per satu barisan loket. Ia memastikan tidak ada kursi petugas yang kosong melompong. Langkah ini dilakukan guna menjamin masyarakat yang datang dari jauh tidak pulang dengan tangan hampa akibat petugas yang mangkir.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi melakukan manuver ke wilayah administratif tingkat bawah. Fokusnya menyasar Kantor Kecamatan Magersari serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sidak di tingkat kecamatan ini untuk memastikan pelayanan di level akar rumput tetap on fire sejak jam pertama kantor dibuka.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan yang melegakan. Kontras dengan kekhawatiran publik soal budaya tambah cuti, seluruh perangkat daerah terpantau beroperasi dengan kekuatan penuh. Tidak ditemukan adanya meja kosong yang ditinggal penghuninya tanpa alasan yang sah.

Wali Kota Mojokerto yang katib disapa Ning Ita ini menegaskan bahwa komitmen ASN tahun ini berada pada level yang sangat memuaskan. Tidak ada laporan mengenai pegawai yang membolos atau mengajukan perpanjangan cuti yang berpotensi melumpuhkan fungsi pelayanan publik.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Mojokerto tetap bisa melaksanakan pelayanan sesuai standar di hari pertama bekerja. Tidak terhambat karena kekurangan SDM, semuanya bisa memberikan pelayanan dengan baik dan responsif," tegas Ning Ita. 

Sidak massal ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan bentuk nyata dari pengawasan melekat. 

Pemkot Mojokerto ingin menanamkan pesan bahwa profesionalisme ASN tidak boleh luntur oleh suasana hari raya. Kehadiran fisik 100 persen di hari pertama menjadi bukti bahwa integritas pelayan publik di Kota Mojokerto tetap terjaga di level tertinggi.

Dengan kondisi SDM yang lengkap dan sistem yang siap operasional, Pemkot Mojokerto optimistis dapat menjaga ritme kerja yang solutif bagi seluruh warga kota sepanjang tahun berjalan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal serta mengakselerasi program kerja di berbagai sektor pelayanan publik.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa kembalinya aparatur sipil negara (ASN) bekerja harus dibarengi dengan semangat pengabdian yang lebih tinggi. 

Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar langsung tancap gas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa menunda agenda strategis daerah.

Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut memaparkan capaian positif performa birokrasi selama satu tahun terakhir. 

Ia mencatat adanya tren kenaikan signifikan pada berbagai indikator pembangunan makro di Kota Mojokerto.

"Capaian-capaian ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan manifestasi dari kerja keras dan sinergi kolektif seluruh ASN. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan kota," ujar Ning Ita di hadapan ratusan peserta apel.

Lebih lanjut, Ning Ita memberikan peringatan keras mengenai pentingnya internalisasi core values ASN yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). 

Ia menekankan bahwa profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kehadiran fisik, tetapi dari dampak inovasi yang dihasilkan.

Menurutnya, tantangan pembangunan kota ke depan semakin kompleks, sehingga menuntut fleksibilitas dan kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. 

"ASN harus terus belajar, berinovasi, dan membangun sinergi. Kita tidak bisa bekerja secara silo atau sendiri-sendiri dalam membangun Kota Mojokerto. Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi dinamika tuntutan publik yang semakin tinggi," tegasnya.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan tradisi halalbihalal sebagai simbol rekonsiliasi dan pembersihan diri pasca-Ramadan. 

Ning Ita berharap suasana Idulfitri dapat mencairkan hambatan komunikasi antarinstansi guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis.

Pasca-apel, seluruh unit layanan publik di lingkungan Pemkot Mojokerto dipastikan telah beroperasi normal 100 persen untuk melayani kebutuhan administratif maupun teknis warga kota.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Mojokerto, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mari kita awali pengabdian kepada bangsa dan negara ini dengan semangat baru dan dedikasi penuh," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam perspektif hukum Islam, status uang THR anak tidak serta-merta menjadi milik orang tua. Fenomena penitipan uang kepada ibu atau ayah harus dipandang sebagai bentuk amanah perwalian yang memiliki batasan hukum yang ketat.

Status Hukum: Mahjur ‘Alaih dan Hak Perwalian

Secara yuridis Islam, anak kecil yang belum baligh dikategorikan sebagai mahjur ‘alaih. Mengutip literasi dari NU Online, istilah ini merujuk pada individu yang hak pengelolaan hartanya dibatasi karena belum dianggap cakap secara hukum (fathanah) untuk mengatur finansial sendiri.

Oleh karena itu, orang tua memiliki kedudukan sebagai wali. Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan ulama empat mazhab, wali bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan mengembangkan harta anak. Artinya, peran orang tua adalah sebagai manajer harta, bukan pemilik mutlak.

Batasan Penggunaan Harta Anak

Kendati orang tua memiliki akses terhadap uang tersebut, penggunaannya tidak bersifat absolut. Terdapat tiga parameter utama yang harus dipatuhi:

1. Prinsip Kemaslahatan: Harta harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya.

2. Larangan Penggunaan Batil: Orang tua dilarang keras menggunakan uang THR anak untuk kepentingan konsumtif pribadi yang tidak memberikan manfaat bagi si anak.

3. Kondisi Darurat: Ulama memperbolehkan orang tua mengambil harta anak dalam kondisi mendesak, misalnya untuk biaya pengobatan keluarga yang bersifat darurat, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Ustaz Nur Maulana menekankan pentingnya aspek kejujuran dalam transaski ini. Menurutnya, orang tua wajib berkomunikasi secara transparan. 

"Uang anak adalah amanah. Jika ingin menggunakan, sebaiknya meminta izin dan tidak mengambilnya secara diam-diam," tegasnya.

Edukasi Finansial dan Instrumen Investasi

Alih-alih sekadar menyimpan, para pakar dan pemuka agama menyarankan orang tua untuk menjadikan momentum THR sebagai sarana edukasi keuangan sejak dini. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

Tabungan Syariah: Membuka rekening tabungan khusus atas nama anak untuk menjamin keamanan aset masa depan.

Literasi Prioritas: Mengajarkan anak membedakan antara kebutuhan (alat sekolah) dan keinginan (mainan).

Investasi Jangka Panjang: Mengalihkan uang tunai ke instrumen yang lebih stabil dan sesuai syariat, seperti emas batangan.

Penanaman Nilai Filantropi: Mendorong anak untuk menyisihkan sebagian kecil THR untuk sedekah guna melatih empati sosial.

Secara esensial, Islam memberikan kelonggaran bagi orang tua untuk mengelola harta anak selama koridornya adalah perlindungan dan kesejahteraan anak. 

Dengan pengelolaan yang jujur dan transparan, uang THR tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat penguat ikatan kepercayaan antara orang tua dan anak. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kudapan tradisional Wingko Lamongan kembali mengukuhkan posisinya sebagai primadona buah tangan, memicu lonjakan produksi hingga sepuluh kali lipat guna memenuhi permintaan pemudik yang melintasi wilayah tersebut pada Selasa (24/3/2026).

Peningkatan arus kendaraan di jalur nasional Lamongan berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat terhadap produk lokal. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah sentra oleh-oleh dipadati antrean kendaraan pemudik yang didominasi pelat nomor luar kota, seperti B (Jakarta) dan L (Surabaya).

Bambang Subirawan, pemilik usaha Wingko Sedap Mantab, membenarkan fenomena lonjakan ini. 

Ia mengungkapkan bahwa pada hari kerja normal, rumah produksinya hanya mengolah sekitar dua hingga tiga kilogram adonan. Namun, selama momentum arus balik ini, volume produksi dipacu hingga mencapai 25 kilogram per hari.

"Permintaan meningkat drastis. Meski kuantitas melonjak, kami tetap mempertahankan standar kualitas dengan proses pemanggangan tradisional menggunakan tungku selama 45 hingga 60 menit. Ini krusial untuk memastikan tingkat kematangan yang sempurna dan ketahanan produk," ujar Bambang saat ditemui di gerainya.

Meski pasar kuliner modern semakin kompetitif, Wingko Lamongan tetap relevan dengan diversifikasi rasa. Saat ini, produsen menawarkan berbagai varian seperti nangka dan durian. Namun, data penjualan menunjukkan bahwa varian ketan hitam tetap menjadi komoditas paling laku (best-seller) karena tekstur dan cita rasanya yang autentik.

Menariknya, pangsa pasar Wingko Lamongan kini tidak lagi terbatas pada pemudik domestik. Jalur Pantura yang merupakan urat nadi transportasi juga membawa wisatawan mancanegara, seperti dari Malaysia dan Thailand, yang mulai melirik kudapan berbahan dasar kelapa dan tepung ketan ini sebagai objek wisata kuliner.

Untuk mempermudah transaksi dan keterjangkauan, pelaku usaha menetapkan standarisasi harga. Satu kotak berisi 10 buah wingko dipatok seharga Rp27.000, berlaku seragam untuk semua varian rasa.

Efek ekonomi dari tren ini sangat masif, dengan estimasi peningkatan omzet mencapai 300% atau tiga kali lipat dibandingkan periode reguler. Loyalitas konsumen menjadi faktor kunci di balik angka tersebut.

Rohman, seorang pemudik asal Jakarta, menyatakan rela melakukan manuver putar balik di tengah padatnya lalu lintas hanya untuk mendapatkan wingko yang autentik.

"Saya sengaja memutar arah ke sini karena wingko ini sudah menjadi favorit keluarga. Rasanya khas dan memiliki daya tahan yang baik untuk dibawa perjalanan jauh ke Jakarta," ungkapnya.

Fenomena ini menegaskan bahwa kuliner tradisional memiliki resiliensi yang kuat di tengah arus modernisasi. Momentum Lebaran bukan sekadar rutinitas mudik, melainkan motor penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM di daerah yang mampu menjaga kualitas dan kearifan lokal. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Seorang pria berinisial F kini harus menjalani perawatan medis di bawah pengawasan ketat kepolisian setelah aksi penusukannya dibalas perlawanan oleh korbannya sendiri hingga pelaku babak belur.

Peristiwa bermula saat pelaku mendatangi kediaman sekaligus konter telepon seluler milik korban, Zaenal Arifin. 

Dengan dalih melakukan transaksi jual-beli perangkat ponsel melalui sistem Cash on Delivery (COD), pelaku masuk ke dalam area rumah korban.

Namun, saat proses transaksi berlangsung, situasi berubah mencekam. Tanpa peringatan, pelaku mencabut sebilah pisau yang telah disiapkannya dan menghujamkannya ke arah korban. 

Serangan mendadak tersebut mengenai tubuh Zaenal, yang saat itu tengah fokus melayani transaksi.

Meski dalam kondisi terluka akibat tusukan senjata tajam, Zaenal menunjukkan keberanian membela diri. 

Bukannya menyerah, korban justru memberikan perlawanan fisik. Panik karena korbannya melawan, pelaku sempat berusaha melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP).

Aksi kejar-kejaran tak terelakkan. Zaenal berhasil menyusul pelaku tak jauh dari lokasi konter. Di sana, keduanya terlibat adu fisik. 

Dalam perkelahian tersebut, korban yang tersulut emosi dan refleks membela diri berhasil melumpuhkan pelaku. 

Akibatnya, pelaku mengalami luka cukup parah di bagian wajah dan tubuh akibat hantaman tangan kosong sebelum akhirnya warga sekitar berdatangan untuk mengamankan situasi.

Kapolsek Dlanggu, AKP Aminun, membenarkan adanya peristiwa itu. Ia menjelaskan bahwa motif awal pelaku adalah pura-pura membeli ponsel sebelum akhirnya menyerang pemiliknya.

"Benar telah terjadi peristiwa penusukan dengan modus COD handphone di rumah korban. Namun, penjual (korban) melakukan perlawanan. Pelaku sempat berusaha lari tapi tertangkap oleh korban hingga terjadi perkelahian," ujar AKP Aminun saat dikonfirmasi pada Selasa (24/3/2026).

Hingga saat ini, baik korban maupun pelaku masih menjalani perawatan intensif di puskesmas setempat. 

Zaenal Arifin harus mendapatkan penanganan medis akibat luka tusuk, sementara pelaku F tengah dipulihkan kondisinya agar dapat menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Unit Reskrim Polsek Dlanggu telah mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku. 

Terkait motif utama di balik aksi nekat tersebut, apakah murni perampokan atau ada dendam pribadi, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

Pelaku terancam dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dan/atau pasal terkait pencurian dengan kekerasan (curas) jika terbukti ada unsur perampasan aset.

"Terduga pelaku sudah kami amankan dalam pengawasan anggota. Untuk motif pasti mengapa pelaku tega menusuk korban, saat ini masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut," pungkas AKP Aminun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sejumlah warga tampak bekerja bakti membersihkan rumah dan memeriksa barang berharga mereka yang sempat terendam air.

Pemandangan memprihatinkan terlihat saat sejumlah buku sekolah milik anak-anak yang basah akibat terendam banjir harus dijajar dan dijemur di sepanjang badan jalan agar tetap bisa digunakan untuk belajar.

"Sudah surut, ini sedang mengecek barang-barang dan melakukan pembersihan," kata Khoirin, salah satu warga terdampak banjir. 

Meski genangan di dalam rumah warga telah surut, pemerintah daerah setempat tetap bersiaga mengantisipasi potensi cuaca ekstrem susulan.

Di sisi lain, kekhawatiran akan banjir susulan masih menyelimuti warga, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat aliran Sungai Sumberkembar dan Sungai Sadar.

Sebagian warga memilih tetap meletakkan barang berharga dan ternak di tempat yang lebih tinggi mengingat intensitas hujan yang masih tinggi.

Saat ini, Pemkab Mojokerto telah memulai perbaikan tanggul Sungai Sadar di Desa Jumeneng yang jebol sepanjang 15 meter.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto bersama BBWS Brantas tengah melakukan penambalan darurat.

"Perbaikan menggunakan jumbo bag dan sandbag. Kendala di lapangan adalah jarak titik jebol yang mencapai 800 meter dari lokasi penurunan material, sehingga proses pengangkutan membutuhkan waktu lebih lama," ujar Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rois Arif.

Selain perbaikan tanggul, sumbatan sampah yang sebelumnya menumpuk di Dam Tinggarbuntut kini telah dibersihkan sepenuhnya, sehingga aliran sungai mulai kembali normal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto merinci dampak banjir di tiga desa.

Di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, sebanyak 105 rumah, 275 jiwa, dan 40 hektare sawah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 20–50 cm.

Di Desa Tinggarbuntut, Kecamatan Bangsal, sebanyak 178 KK dan 6 hektare sawah terdampak dengan ketinggian mencapai 40–50 cm. Sementara di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, jalan permukiman dan lahan sawah turut terendam dengan ketinggian air mencapai 5 cm.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, mengonfirmasi bahwa tren air di dalam rumah warga sebagian besar telah surut. Namun, genangan masih terpantau di akses jalan desa.

"Warga sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa material banjir. Namun, kami tetap menyiagakan posko logistik di SDN Tinggarbuntut sebagai langkah antisipasi," pungkas Khakim. (*)

Editor: Syaiful Aries

Data hingga Senin petang menunjukkan persebaran penumpang yang cukup berimbang, yakni 957 penumpang berangkat dan 998 penumpang tiba. 

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyatakan bahwa angka tersebut bersifat dinamis dan diperkirakan akan terus merangkak naik.

"Angka ini masih berpotensi bertambah seiring dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari nanti," ujar Mahendro dalam keterangan resmi, yang diterima Selasa (24/3/2026). 

Secara akumulatif, sejak dimulainya masa angkutan Lebaran pada 11 Maret hingga 23 Maret 2026, Stasiun Mojokerto telah melayani total 19.929 pelanggan. 

Dari jumlah tersebut, tercatat 10.635 penumpang melakukan keberangkatan, sementara 9.294 lainnya merupakan penumpang yang tiba di Mojokerto.

KAI Daop 8 memproyeksikan total volume penumpang di stasiun ini akan menyentuh angka 30.166 orang hingga akhir masa angkutan pada 1 April (H+10) mendatang. 

Proyeksi ini mencakup estimasi 14.894 penumpang berangkat dan 15.272 penumpang datang.

Untuk mengakomodasi lonjakan tersebut, Stasiun Mojokerto mengoperasikan total 32 perjalanan KA jarak jauh setiap harinya, yang terdiri dari 28 perjalanan KA Reguler, 4 perjalanan KA Tambahan

Sebelum memasuki fase arus balik, Stasiun Mojokerto mencatat puncak arus mudik pada Kamis (19/3) lalu dengan volume tertinggi mencapai 2.073 penumpang dalam satu hari. 

Guna menjaga kelancaran operasional di tengah tingginya mobilitas warga, manajemen KAI memberikan dua poin instruksi tegas bagi para calon penumpang. 

Pelanggan diimbau tiba di stasiun lebih awal untuk menghindari risiko tertinggal kereta mengingat kepadatan akses menuju stasiun.

Penumpang diwajibkan turun di stasiun tujuan sesuai dengan yang tertera pada tiket.

"Kami mengingatkan pelanggan untuk melakukan perjalanan sesuai relasi demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bersama," pungkas Mahendro. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kuliner fermentasi tradisional ini dianggap sebagai simbol identitas dan warisan keluarga yang terus terjaga secara turun-temurun.

Vivi Nur Rahmawati, salah satu warga yang rutin menyajikan hidangan tersebut, mengungkapkan bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh orang tuanya. 

Tingginya minat tamu membuat Vivi harus mengolah bahan baku dalam jumlah besar setiap tahunnya.

"Ya, karena memang ini turun-temurun. Biasanya ibu itu membuat tape ketan hitam. Saat momen Lebaran, saya mengolah hingga empat kilogram beras ketan hitam demi memenuhi permintaan para tamu," ujar Vivi, Ahad (22/3/2026).

Menurut dia, proses pembuatan tape ketan hitam membutuhkan ketelatenan tinggi, mulai dari tahap perendaman hingga fermentasi.

"Bikin sendiri, bahan dasar ketan hitam direndam semalam terus diberikan ragi hingga dua hari. Dan antusias tamu-tamu itu selalu yang ditanyakan tape ketan hitam ini," tambah dia. 

Daya tarik tape ketan hitam ini diakui oleh para tamu, salah satunya Andini. Bagi dia, aroma dan rasa manis yang legit memberikan sensasi berbeda dibandingkan kue kering pada umumnya. Ia menilai cita rasa buatan warga Kembanganringgit memiliki keunikan tersendiri.

"Lebaran tahun ini sangat mengesankan karena di sini disuguhi tape ketan hitam. Sejak saya kecil dulu mesti disuguhi ini, biar terasa berbeda saja. Rasanya manis, berbeda dari ketan hitam yang biasa dijual," tandasnya.

Kelezatan sajian ini tidak hanya sekadar memanjakan lidah, namun juga menjadi sarana mempererat silaturahmi. Di Desa Kembanganringgit, setiap suapan tape ketan hitam menghadirkan kenangan masa lalu sekaligus menjadi bukti eksistensi warisan kuliner lokal yang mampu bertahan melintasi generasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Namun, aspek keselamatan dan kenyamanan anak sering kali terabaikan dalam perjalanan jarak jauh. 

Untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan menjaga kondisi fisik buah hati, pemudik diimbau untuk menerapkan standar keselamatan yang ketat.

Berikut adalah delapan poin penting yang harus diperhatikan oleh orang tua saat membawa anak kecil dalam perjalanan mudik menggunakan sepeda motor:

1. Kesiapan Fisik dan Kesehatan Anak

Sebelum memulai perjalanan, orang tua wajib memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan prima. 

Perjalanan jarak jauh dengan paparan angin dan cuaca ekstrem sangat berisiko bagi anak yang sedang mengalami gejala flu, demam, atau kelelahan.

Jika kondisi anak tidak memungkinkan, penggunaan moda transportasi umum sangat disarankan demi keamanan medis.

2. Standar Perlengkapan Keselamatan

Penggunaan helm berstandar SNI dengan ukuran yang sesuai merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. 

Selain itu, anak harus mengenakan jaket pelindung, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Hindari penggunaan pakaian yang terlalu tipis guna mencegah hipotermia ringan akibat terpaan angin dalam durasi lama.

3. Penggunaan Sabuk Bonceng atau Carrier Khusus

Stabilitas anak di atas motor menjadi prioritas utama. Sangat disarankan untuk menggunakan alat bantu berupa sabuk bonceng atau carrier khusus motor agar posisi duduk anak tetap stabil dan tidak terjatuh saat terjadi pengereman mendadak atau ketika anak mulai mengantuk.

4. Manajemen Barang Bawaan dan Stabilitas Kendaraan

Kelebihan muatan dapat mengganggu keseimbangan motor. Pemudik diimbau hanya membawa barang kebutuhan pokok anak seperti popok, susu, dan pakaian ganti di dalam tas punggung atau boks motor. 

Hindari menggantung barang pada setang kemudi karena dapat menghambat kontrol arah kendaraan.

5. Pengaturan Rute dan Jadwal Perjalanan

Pemilihan waktu keberangkatan sangat memengaruhi tingkat kelelahan anak. Hindari berkendara di siang hari saat suhu udara mencapai puncaknya untuk mencegah dehidrasi. 

Pemanfaatan aplikasi peta digital diperlukan untuk memantau rute yang memiliki banyak fasilitas umum seperti SPBU, pos kesehatan, dan tempat istirahat.

6. Kedisiplinan Waktu Istirahat

Pengendara motor yang membawa anak wajib melakukan observasi berkala terhadap kondisi fisik anak. 

Berhentilah setiap 1 hingga 2 jam untuk melakukan peregangan dan memberikan waktu bagi anak untuk beristirahat. 

Memaksakan perjalanan tanpa henti meningkatkan risiko kehilangan fokus bagi pengendara dan kelelahan ekstrem bagi anak.

7. Pemenuhan Nutrisi dan Hidrasi

Membawa bekal makanan sehat dan air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga energi selama di jalan. 

Hindari memberikan makanan yang tidak higienis di pinggir jalan serta kurangi konsumsi minuman berpemanis buatan yang dapat memicu gangguan pencernaan atau rasa haus berlebih selama perjalanan.

8. Etika Berkendara dan Kontrol Kecepatan

Pengendara harus menjaga kecepatan tetap stabil dan menghindari manuver agresif. Hindari mendahului kendaraan besar di jalur sempit serta lakukan pengereman secara bertahap. 

Kecepatan yang terkendali memastikan anak tidak mengalami guncangan berlebih yang dapat memicu rasa mual atau ketakutan.

Dengan mengikuti panduan teknis ini, diharapkan risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan perjalanan mudik keluarga tetap berjalan aman serta tertib. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah tersebut dinyatakan oleh KPK sebagai bagian dari strategi penyidikan untuk mendalami pengungkapan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa setiap penanganan perkara memiliki pendekatan yang berbeda, termasuk dalam hal teknis penahanan tersangka.

"Setiap proses penyidikan tentu memiliki kondisi dan strategi penanganan perkara yang berbeda, termasuk dalam penahanan seseorang sebagai tersangka," Ahad (22/3/2026).

Menurut Budi, kebijakan terhadap Yaqut tidak dapat disepadankan dengan tersangka lain. Ia mencontohkan kasus Lukas Enembe yang sempat dibantarkan atas alasan kesehatan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Dalam kasus Yaqut, status tahanan rumah ditegaskan bukan karena faktor kesehatan, melainkan berdasarkan permohonan pihak keluarga yang kemudian dikabulkan oleh penyidik KPK.

"Bukan karena kondisi sakit. Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," terang Budi.

Terungkap dari Informasi Internal Tahanan

Ketidakhadiran Yaqut di rumah tahanan (rutan) sebelumnya sempat memicu spekulasi di kalangan tahanan. 

Informasi tersebut pertama kali mencuat dari Silvia Rinita Harefa, istri terdakwa kasus lain, Immanuel Ebenezer Gerungan.

Usai menjenguk suaminya, Silvia mengaku mendapatkan informasi bahwa Yaqut sudah tidak berada di rutan sejak Kamis (19/3/2026) malam.

"Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis malam," ujarnya kepada wartawan.

Ia juga menyebutkan bahwa Yaqut tidak terlihat saat pelaksanaan salat Idulfitri di lingkungan rutan pada Sabtu (21/3/2026).

"Kata orang-orang di dalam, beliau enggak ada," tambahnya.

Informasi tersebut dilaporkan telah diketahui oleh mayoritas tahanan, meski sempat menimbulkan tanda tanya mengenai urgensi dan alasan di balik keluarnya Yaqut dari rutan.

Merespons dinamika tersebut, KPK akhirnya mengonfirmasi bahwa Yaqut telah berstatus tahanan rumah terhitung sejak 19 Maret 2026 malam. 

Keputusan itu diambil setelah permohonan keluarga yang diajukan pada 17 Maret resmi dikabulkan.

Meski tidak lagi mendekam di sel rutan, KPK mengatakan bahwa pengawasan terhadap Yaqut tetap dilakukan secara ketat guna menjamin kelancaran proses hukum yang sedang berjalan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Meski pemerintah berdalih penyesuaian ini sebagai langkah teknis, kebijakan tersebut nyatanya memberikan ruang bernapas bagi kas negara yang tengah terhimpit fluktuasi harga energi dunia.

1. Distribusi MBG Dihentikan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa distribusi MBG dihentikan sementara selama masa libur Idulfitri. 

Penyaluran bagi peserta didik telah berhenti sejak 13 Maret 2026, disusul kelompok rentan, ibu hamil, menyusui, dan balita pada 17 Maret 2026. Program baru akan diaktifkan kembali pada 31 Maret 2026. 

"Selama periode jeda 18-24 Maret 2026, tidak ada distribusi kepada seluruh penerima manfaat, baik peserta didik maupun nonpeserta didik," ujar Dadan.

2. Efisiensi Anggaran Mencapai Rp5 Triliun

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penghentian sementara ini berdampak signifikan terhadap efisiensi fiskal. 

Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menyelamatkan anggaran negara hingga triliunan rupiah.

"Kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp5 triliun karena selama masa libur tidak ada penyaluran yang dilakukan," kata Purbaya.

3. Komitmen Anggaran Rp335 Triliun di Tengah Evaluasi

Walaupun terdapat penghematan temporer, pemerintah menegaskan alokasi total MBG dalam APBN 2026 tetap dipatok pada angka Rp335 triliun. 

Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan program ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Strategi Pemangkasan Belanja Lain

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan anggaran MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan dipangkas. 

Pemerintah lebih memilih menyisir pos belanja lain untuk menjaga stabilitas fiskal.

"Kedua program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Airlangga. 

Sebagai gantinya, efisiensi dilakukan pada pos belanja perjalanan dinas, belanja jasa, belanja aparatur, serta pengadaan barang di kementerian/lembaga.

5. Antisipasi Lonjakan Harga Energi

Langkah pengetatan anggaran ini menjadi krusial di tengah ancaman kenaikan harga minyak dunia. 

Pemerintah menyadari lonjakan harga komoditas energi dapat membengkakkan beban subsidi, sehingga penghematan dari liburnya program MBG menjadi strategi manajemen risiko yang masuk akal bagi APBN.

6. Moratorium 1.000 Dapur Akibat Masalah Kualitas

Di sisi operasional, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa lebih dari 1.000 unit dapur MBG saat ini dalam status ditangguhkan (suspend).

Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan ketidaksesuaian standar di lapangan.

"Kebijakan suspend bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari pembenahan agar standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan dapat terpenuhi secara optimal," ujar Presiden Prabowo. 

Saat ini, terdapat sekitar 1.030 unit dapur yang dilarang beroperasi sementara.

7. Pengetatan Standarisasi dan Pengawasan

Pemerintah kini memberlakukan sertifikasi ketat bagi dapur yang tersisa. Dapur yang gagal memenuhi kriteria kebersihan, kualitas bahan, dan keamanan air akan langsung dinonaktifkan. 

Selain itu, masyarakat didorong untuk melakukan pengawasan partisipatif guna mencegah kebocoran dan penurunan kualitas layanan.

8. Kritik atas Tata Kelola dan Laporan 'Asal Bapak Senang'

Presiden Prabowo menekankan perlunya perbaikan budaya birokrasi dalam mengelola program ini. 

Ia memperingatkan agar tidak ada lagi laporan yang dipoles demi menyenangkan atasan namun tidak sesuai realita di lapangan.

Evaluasi objektif menjadi harga mati agar anggaran ratusan triliun tersebut tidak terbuang sia-sia.

9. Keberlanjutan Pascalebaran

Pemerintah menjamin program akan kembali berjalan normal setelah masa cuti bersama usai. 

Meski jeda ini memberikan penghematan Rp5 triliun bagi negara, tantangan sesungguhnya terletak pada efektivitas distribusi pascalebaran agar target peningkatan gizi nasional benar-benar tercapai tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

KPK mengonfirmasi bahwa pengalihan status penahanan yang berlaku sejak Kamis (19/3/2026) malam tersebut didasari oleh permohonan keluarga.

Namun, keputusan yang terkesan tertutup ini memicu kecurigaan mengenai adanya perlakuan khusus bagi tersangka berprofil tinggi (high-profile).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa pengalihan ini berpijak pada Pasal 108 ayat (1) dan (11) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Secara normatif, pengalihan jenis penahanan dimungkinkan jika terdapat jaminan dari keluarga bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, serta tidak akan mengulangi tindak pidana.

Namun, KPK belum membeberkan alasan subjektif yang mendesak, seperti kondisi kesehatan yang kritis atau alasan kemanusiaan lainnya, yang biasanya menjadi syarat bagi seorang tersangka korupsi untuk mendapatkan status tahanan rumah.

Momentum pengalihan tersebut bertepatan dengan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Absennya Yaqut dalam salat Id di Rutan KPK serta ketidakhadiran keluarga di Gedung Juang pada Sabtu pagi memperkuat indikasi bahwa tersangka telah berada di kediaman pribadi, sementara tahanan lain masih mendekam di sel rutan.

Pengawasan yang dijanjikan KPK terhadap Yaqut selama di kediaman kini menjadi satu-satunya pembatas agar proses penyidikan tidak terdistorsi oleh akses komunikasi yang lebih bebas di luar rutan.

"Pengalihan ini memang tidak bersifat permanen," ujar Budi Prasetyo, Sabtu (21/3/2026). (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kombinasi udara pegunungan yang sejuk serta keberagaman atraksi wisata, mulai dari wisata alam, edukasi, hingga rekreasi modern, menjadikan wilayah ini sebagai pilihan utama keluarga untuk menghabiskan masa cuti bersama.

Pemerintah daerah dan pengelola objek wisata kini tengah bersiap menyambut lonjakan pengunjung. 

Berikut adalah 12 rekomendasi destinasi unggulan di Malang Raya yang wajib masuk dalam agenda perjalanan Anda:

Destinasi Rekreasi Keluarga dan Modern

1. Florawisata Santerra de Laponte (Pujon): Menawarkan eksotisme taman bunga dengan arsitektur bergaya Eropa dan Korea. Tiket dibanderol Rp30.000 – Rp35.000 dengan jam operasional 08.00–17.00 WIB.

2. Hawai Waterpark (Singosari): Taman rekreasi air tercanggih dengan wahana unggulan kolam ombak raksasa. Tiket masuk berkisar antara Rp75.000 hingga Rp100.000.

3. Malang Skyland (Karangploso): Destinasi kekinian yang menonjolkan pemandangan dari ketinggian melalui sky bridge dan wahana VR. Operasional hingga pukul 21.00 WIB dengan tiket Rp25.000 – Rp40.000.

4. Taman Wisata Air Wendit (Pakis): Memadukan nilai sejarah dan fasilitas waterpark modern. Tiket sangat terjangkau, yakni Rp15.000 – Rp20.000.

Wisata Alam dan Konservasi

5. Pantai Balekambang (Bantur): Sering dijuluki Tanah Lot-nya Jawa Timur karena keberadaan pura di atas pulau karang. Pantai ini terbuka 24 jam dengan tiket Rp15.000 – Rp20.000.

6. Pantai Tiga Warna (Sumbermanjing Wetan): Destinasi eksklusif berbasis konservasi mangrove. Pengunjung wajib melakukan reservasi terlebih dahulu untuk menjaga ekosistem. Tiket masuk Rp10.000 – Rp15.000.

7. Coban Rondo (Pujon): Air terjun legendaris setinggi 84 meter yang dilengkapi fasilitas labirin dan area camping. Tiket masuk dipatok sebesar Rp35.000.

8. Sumber Maron (Pagelaran): Menawarkan pengalaman river tubing di aliran air pegunungan yang jernih dengan biaya masuk ekonomis Rp5.000 – Rp10.000.

9. Lembah Indah Malang (Ngajum): Mengusung konsep glamping dengan latar perbukitan hijau, sangat cocok untuk wisata relaksasi. Tiket masuk Rp20.000 – Rp25.000.

Wisata Ikonik Tengah Kota

10. Kampung Warna-warni Jodipan: Pemukiman tematik yang bertransformasi menjadi galeri mural terbuka. Tiket masuk hanya Rp5.000 – Rp10.000.

11. Alun-Alun Kota Malang: Ruang publik gratis di pusat kota yang dilengkapi air mancur dan area bermain anak. Terbuka 24 jam bagi masyarakat umum.

12. Taman Trunojoyo: Terletak strategis di depan Stasiun Malang Kota Baru, menjadi titik singgah favorit wisatawan yang baru tiba di Malang. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurai kepadatan arus balik sekaligus menjaga ritme produktivitas pelayanan publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 800/1017/416-204/2026. Penyesuaian sistem kerja ini dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 Maret 2026, dengan skema kombinasi antara Work From Office (WFO) dan WFA.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PAN-RB. 

Tujuannya adalah memastikan roda pemerintahan tetap berputar optimal tanpa memperparah kemacetan mobilitas masyarakat.

"WFA akan diterapkan dengan proporsi maksimal 50 persen dari total pegawai di setiap perangkat daerah. Fokus utama kami adalah produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu," ujar Amat, Jumat (20/3/2026) lalu. 

Meski bekerja secara fleksibel, Pemkab Mojokerto memberlakukan sistem pengawasan yang ketat. ASN yang bertugas secara WFA wajib memenuhi sejumlah kriteria disiplin. 

Pertama adalah wajib melakukan elaporan digital, ASN harus engunggah aktivitas harian secara real-time melalui aplikasi SUHITA.

Kedua, ASN wajib melakukan input data WFA pada aplikasi PRASASTI dengan bukti surat tugas resmi.

Ketiga ASN wajib mengaktifkan alat komunikasi, merespons instruksi pimpinan dengan cepat, dan siap hadir ke kantor jika terjadi situasi darurat.

Pemkab Mojokerto tidak memberikan toleransi bagi ASN yang menyalahgunakan kebijakan ini.

Amat menekankan bahwa kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh dalam mengawasi stafnya dan selektif dalam memberikan cuti tahunan tambahan.

ASN yang terbukti melanggar ketentuan WFA atau menurunkan standar pelayanan akan dijatuhi sanksi disiplin tegas sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dokter spesialis penyakit dalam, dr. Waluyo Dwi Cahyono, memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai lonjakan kadar gula darah dan kolesterol akibat konsumsi makanan yang tidak terkendali selama masa libur panjang.

Berdasarkan data Halodoc 2025, permintaan pemeriksaan kolesterol dan gula darah melonjak hingga 95 persen hanya dalam satu minggu setelah Idulfitri. 

Meski angka tersebut menurun menjadi 40 persen pada minggu kedua, tren ini membuktikan bahwa banyak masyarakat baru menyadari adanya gangguan kesehatan setelah masa pesta berakhir.

Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat baru menyadari adanya gangguan kesehatan setelah gejala muncul atau pasca-konsumsi berlebih selama hari raya.

Menurut dr. Waluyo, tubuh yang telah beradaptasi dengan pola puasa selama sebulan penuh sering kali mengalami kejutan metabolik saat tiba-tiba menerima asupan kalori tinggi secara masif. 

"Setelah Lebaran, asupan makanan tinggi lemak, santan, gula, dan karbohidrat biasanya meningkat tajam. Jika tidak dikontrol, kadar gula darah dan kolesterol bisa ikut melonjak," tegas dr. Waluyo. 

Ia menambahkan bahwa individu dengan faktor risiko seperti obesitas, diabetes, atau riwayat dislipidemia (kolesterol tinggi) berada pada posisi paling rentan terhadap komplikasi akut akibat perubahan pola makan ini.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan bahwa kunci kesehatan pasca-Lebaran bukan terletak pada pantangan ekstrem, melainkan pada manajemen porsi. 

Ia menyarankan penerapan konsep pembagian lambung demi menjaga fungsi pencernaan tetap optimal. Yakni sepertiga bagian untuk makanan padat, sepertiga bagian untuk cairan, dan sepertiga bagian untuk udara (ruang kosong).

"Kuncinya bukan melarang, tetapi mengatur porsi. Jangan sampai semua diisi makanan. Itu yang sering memicu keluhan medis," lanjutnya.

Selain ancaman gula darah dan kolesterol, rendahnya asupan serat akibat dominasi hidangan khas Lebaran juga memicu gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare. 

Sebagai langkah pemulihan metabolisme, masyarakat diimbau untuk segera kembali ke pola makan seimbang dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah, menjaga hidrasi, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk membakar surplus kalori yang masuk selama masa liburan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Dalam momentum Idulfitri 1447 H, Khofifah menegaskan bahwa eskalasi militer di Timur Tengah bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan ancaman nyata bagi daya beli masyarakat di daerah.

Usai melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Al Akbar Surabaya, Sabtu (21/3/2026), mantan Menteri Sosial ini menyebutkan bahwa ketegangan global secara langsung mengganggu rantai pasok energi dan pangan dunia.

Khofifah menjelaskan bahwa peperangan di pusat energi dunia memicu volatilitas harga minyak mentah yang sangat tinggi.

Gangguan pada pasokan minyak (supply oil) global ini, menurutnya, berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memicu inflasi barang pokok.

"Dampak ekonomi akibat gangguan suplai minyak tidak bisa kita abaikan. Ada risiko stabilitas sosial yang mengintai jika harga energi melonjak dan memicu kenaikan harga kebutuhan dasar. Kita tidak ingin ini berkepanjangan karena beban akhirnya ada di masyarakat," tegas Khofifah.

Ia menekankan bahwa dalam arsitektur ekonomi global yang saling terhubung, tidak ada pemenang dalam perang.

Kenaikan biaya logistik global akibat konflik akan secara otomatis meningkatkan harga komoditas di pasar-pasar tradisional Jawa Timur.

Kendati demikian, menyikapi tekanan eksternal tersebut, Pemprov Jatim telah menyiapkan serangkaian langkah mitigasi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Pertama adalah ketahanan energi dan logistik melalui kolaborasi ketat dengan Pertamina Patra Niaga dan PLN guna memastikan stok BBM dan listrik tetap aman, termasuk penyiapan infrastruktur energi portable untuk menjamin mobilitas Lebaran tetap efisien secara biaya.

Kedua, intervensi rantai pasok pangan dengan membangun koordinasi berlapis untuk memangkas jalur distribusi kebutuhan pokok guna menekan harga di tingkat konsumen, serta memastikan inflasi daerah tetap terkendali meskipun tekanan global meningkat.

Ketiga adalah bantalan sosial. Program seperti mudik gratis menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mendistribusikan kembali beban ekonomi, sehingga masyarakat tetap dapat merayakan hari raya tanpa tertekan biaya transportasi yang melambung.

"Kita butuh suasana yang sejuk dan aman secara global agar ekonomi bisa bergerak. Harapan kami, para pemimpin dunia mampu menahan diri demi keselamatan ekonomi masyarakat kecil," pungkasnya. (**)

Sumber: Beritasatu.com  

Editor: Syaiful Aries

Sebanyak 461 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menerima Remisi Khusus (RK) I dan II, dengan lima orang di antaranya dinyatakan langsung bebas dan kembali ke pangkuan keluarga.

Berdasarkan data resmi Lapas Mojokerto, total penerima remisi terdiri atas 455 orang penerima RK I (pengurangan masa pidana sebagian) dan 6 orang penerima RK II (langsung bebas). 

Namun, dari 6 orang penerima RK II tersebut, satu orang masih harus menjalani masa pidana kurungan pengganti denda (subsider), sehingga hanya lima orang yang diizinkan meninggalkan lapas pada Sabtu kemarin.

Pemangkasan masa hukuman yang diberikan kepada ratusan warga binaan ini bervariasi, menyesuaikan dengan durasi masa pidana yang telah dijalani. 

Remisi 15 hari diberikan kepada 115 orang (RK I) dan 3 orang (RK II); 1 bulan diberikan kepada 318 orang (RK I) dan 3 orang (RK II); serta 1 bulan 15 hari diberikan kepada 22 orang (RK I).

Kepala Lapas Mojokerto, Rudi Kristiawan, menjelaskan bahwa pemberian hak remisi ini didominasi oleh narapidana kasus pidana umum sebanyak 227 orang dan kasus narkotika 217 orang. 

Sisanya, sambung dia, mencakup kasus perdagangan orang (trafficking) sebanyak 9 orang dan tindak pidana korupsi 8 orang.

Pemberian remisi ini secara teknis turut berdampak pada efisiensi operasional lembaga. Dengan indeks biaya makan sebesar Rp21.000,00 per orang per hari, negara mencatat penghematan anggaran sebesar Rp260.380.000,00.

Selain itu, remisi menjadi instrumen untuk menekan angka kepadatan hunian. Saat ini, Lapas Mojokerto mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity) mencapai 272,9 persen, dengan total penghuni 939 orang dari kapasitas ideal yang hanya diperuntukkan bagi 344 orang.

Pemberian remisi ini telah melalui verifikasi ketat terhadap persyaratan administratif maupun substantif, termasuk penilaian perilaku disiplin selama masa pembinaan di dalam lapas.

"Remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik. Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri sebelum benar-benar kembali ke masyarakat," pungkas Rudi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Jebolnya tanggul Sungai Sadar sepanjang 30 meter di Dusun Balongcangkring menjadi pemicu utama bahtera banjir yang merendam sedikitnya 536 rumah penduduk pada Sabtu (21/3/2026).

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto menunjukkan dampak yang meluas di dua kecamatan, yakni Mojoanyar dan Bangsal. 

Di Desa Tinggar Buntut, suasana Lebaran berubah menjadi kelabu saat air menggenangi permukiman yang dihuni oleh kelompok rentan.

"Tercatat ada 124 lansia berusia hingga 88 tahun dan 57 balita yang terdampak langsung. Ini menjadi prioritas pemantauan kami di lapangan," ujar Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin.

Ia membeber, di Kecamatan Mojoanyar, banjir menerjang Desa Jumeneng, tepatnya di Dusun Kuripan dan Dusun Balongcangkring. Di Kecamatan Bangsal, banjir menerjang Desa Tinggar Buntut, tepatnya di Dusun Buntut dan Tinggar. Sementara di Kecamatan Mojosari, banjir menerjang Desa Kedung Gempol dan Desa Jotangan.

Selain merusak momentum silaturahmi, banjir ini mengancam ketahanan pangan warga lokal. Tercatat sekitar 73 hektare lahan pertanian terendam air dengan ketinggian bervariasi. 

Rinaldi menyebut, di Dusun Kuripan dan Balongcangkring, ketinggian air di jalan desa bahkan sempat mencapai 80 cm, memutus akses mobilitas warga yang hendak berlebaran.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa menjelaskan ada dua penyebab di balik bencana ini. 

Selain faktor alam berupa debit air yang tinggi, ia juga menyinggung masalah infrastruktur pengairan.

"Faktor pertama adalah penyumbatan sampah di pintu air (Dam) Desa Tinggar Buntur karena konstruksi pintu yang terlalu sempit. Kondisi ini diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Sadar di Balongcangkring," tegas Bupati yang karib disapa Gus Barra itu. 

Meskipun air dilaporkan mulai menyusut di beberapa titik seperti di Desa Kedung Gempol dan Jotangan, warga diminta tetap waspada terhadap potensi hujan susulan. 

Perbaikan tanggul permanen dijadwalkan akan segera dilakukan segera setelah debit air kembali normal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tanggul DAM Sungai Sadar sepanjang 15 meter jebol pada Jumat (20/3/2026) malam, mengakibatkan air merendam permukiman warga tepat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Bencana ini dipicu hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mojokerto sejak pukul 15.00 WIB. 

Luapan air sungai tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga merangsek ke dalam rumah warga dengan ketinggian yang terus meningkat hingga malam hari.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, dua titik terparah berada di Dusun Kuripan dan Dusun Balongcangkring. 

Dusun Kuripan (RT 05/RW 04) sebanyak 56 rumah terdampak (105 jiwa). Ketinggian air di dalam rumah mencapai 30–50 cm, sementara di akses jalan mencapai 100 cm.

Di Dusun Balongcangkring (RT 03/RW 03) dilaporkan sebanyak 90 rumah terdampak (170 jiwa). Tanggul jebol sepanjang 15 meter dengan lebar 6 meter menyebabkan air menggenangi permukiman setinggi satu meter dan total 40 hektare lahan persawahan di kedua dusun tersebut dilaporkan terendam banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menyebut personel Tim Reaksi Cepat (TRC) telah diterjunkan untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu fiber ke Balai Dusun Kuripan dan rumah kerabat yang lebih aman. 

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, saat meninjau lokasi menjelaskan bahwa selain faktor cuaca, banjir diperparah oleh penyumbatan sampah di Dam Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal. 

"Ada penyumbatan di dam sehingga aliran air tidak lancar. Pintu air yang sempit membuat sampah menumpuk dan air meluap ke permukiman," terang dia. 

Upaya pembersihan sampah saat ini masih dilakukan secara manual oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama warga, mengingat akses dan kondisi debit air yang masih fluktuatif.

Selain di Mojoanyar, cuaca ekstrem juga memicu rentetan insiden di wilayah lain. Masing-masing di Kecamatan Bangsal, dilaporkan ada pohon tumbang di lima titik sempat memutus akses jalan sebelum dibersihkan petugas dan di Kecamatan Kutorejo, genangan air meluap di Desa Kertosari akibat buruknya drainase dan tumpukan sampah di atas saluran air.

Hingga dini hari, debit air di Desa Jumeneng dilaporkan masih mengalami kenaikan perlahan. 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk perbaikan tanggul permanen dan pelebaran pintu air guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Inovasi ini adalah menjamin keamanan, kenyamanan, serta transparansi layanan bagi para pelancong.

Kapolres Mojokerto, AKBP Andi Yudha Pranata, menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Mojokerto yang kaya akan potensi wisata sejarah dan alam memerlukan pengamanan khusus agar arus kunjungan tetap tertib dan berkesan bagi masyarakat.

Dalam keterangannya pada Kamis (19/03/2026), AKBP Andi menjelaskan tiga pilar layanan yang disiapkan untuk mendukung sektor pariwisata. 

Pertama adalah Polisi Pandawa (Pemandu Daerah Wisata), personel khusus ini bertugas sebagai pusat informasi berjalan di titik-titik keramaian. Tidak hanya memberikan edukasi mengenai rute dan objek wisata, Polisi Pandawa juga menyediakan layanan pengantaran gratis bagi wisatawan yang memerlukan bantuan mobilitas menuju lokasi tujuan.

Kedua adalah Program Sibeng (Polisi Bengkel), mengingat kontur wilayah wisata Mojokerto yang didominasi tanjakan dan turunan tajam (seperti jalur Pacet-Trawas), Sibeng disiagakan untuk memberikan pengecekan rem gratis dan fasilitas pendinginan rem bagi kendaraan wisatawan guna mencegah kecelakaan akibat rem blong.

Ketiga, Patroli Tapping Box, guna memastikan transparansi dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), petugas melakukan patroli rutin ke hotel, restoran, dan wahana wisata. Tujuannya adalah memantau penggunaan tapping box atau alat pencatat transaksi pajak daerah agar pelayanan publik tetap akuntabel.

Polres Mojokerto juga menyiagakan pos pelayanan (posyan) di jalur-jalur menuju objek wisata utama. Selain menjadi tempat istirahat, pos-pos ini terintegrasi dengan layanan darurat Call Center 110 yang aktif 24 jam.

"Kami ingin memastikan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Mojokerto merasa aman dan dilayani dengan baik. Fokus kami bukan hanya kelancaran lalu lintas, tapi juga kepastian bahwa fasilitas wisata dapat dinikmati tanpa kendala teknis maupun gangguan keamanan," kata AKBP Andi.

Dengan pengawalan ketat dan berbagai fasilitas gratis ini, Kabupaten Mojokerto diharapkan menjadi destinasi pilihan yang aman bagi keluarga untuk merayakan momen Idul Fitri 2026. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah strategis ini ditegaskan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam acara Sarasehan Pengembangan Pariwisata yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (16/3/2026). 

Dalam forum tersebut, wali kota yang karib disapa Ning Ita ini memaparkan arah kebijakan ekonomi kota yang akan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata.

Kota Mojokerto sempat menghadapi tantangan berat ketika pertumbuhan ekonominya melambat hingga menyentuh angka 2,79 persen. 

Penurunan ini dipicu oleh penutupan beberapa pabrik rokok berskala besar yang selama ini menjadi salah satu penopang lapangan kerja warga setempat.

Namun, lewat berbagai intervensi kebijakan, kondisi tersebut kini berhasil dibalikkan. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto telah kembali melesat ke tren positif, berada di kisaran 5,32 hingga 5,34 persen.

"Angka tersebut sebenarnya sudah berada pada titik normal pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Namun, kita tidak ingin berhenti di situ. Melalui penguatan sektor pariwisata serta peluang investasi yang kita buka seluas-luasnya, kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat meningkat jauh lebih cepat," ujar Ning Ita.

Fokus Pemkot Mojokerto pada sektor pariwisata bukan tanpa alasan. Industri ini dinilai memiliki efek domino (multiplier effect) yang sangat luas dan mampu menyentuh langsung ekonomi masyarakat bawah, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga pelaku industri kreatif.

Sektor yang paling diuntungkan dari geliat pariwisata ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, Kota Mojokerto memiliki sekitar 29.000 UMKM yang terdata. Menariknya, lebih dari setengahnya merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner.

Total UMKM Kota Mojokerto ± 29.000 unit, UMKM Sektor Kuliner ± 16.000 unit (Sangat bergantung pada kunjungan wisatawan)

Dengan mendorong sektor pariwisata, Pemkot Mojokerto secara otomatis menghidupkan pasar bagi belasan ribu pedagang kuliner dan produk lokal tersebut.

Kerja keras pemkot mulai membuahkan hasil nyata. Indikator keberhasilan ini terlihat dari tiga aspek utama yang terus merangkak naik. 

Pertama adalah peningkatan kunjungan wisatawan, jumlah pelancong yang datang ke Kota Mojokerto terus bertambah.

Kedua okupansi hotel, tingkat hunian hotel dan penginapan di dalam kota menunjukkan grafik yang stabil dan cenderung meningkat.

Ketiga adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pariwisata menyumbang porsi pendapatan yang semakin signifikan bagi kas daerah.

"Kalau kita kelola dengan baik, data menunjukkan progres yang positif. Kunjungan wisatawan meningkat, tingkat hunian hotel bertambah, dan PAD dari sektor pariwisata juga terus naik," jelas Ning Ita.

Untuk menjaga momentum keberhasilan ini, Pemkot Mojokerto telah menyiapkan program inovatif ke depan bernama "One OPD One Event" (Satu Organisasi Perangkat Daerah, Satu Acara). Melalui program ini, setiap dinas atau instansi di lingkungan pemkot diwajibkan menggelar minimal satu acara berskala besar sepanjang tahun.

Strategi ini diharapkan tidak hanya mampu menciptakan kalender wisata yang padat dan menarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Mojokerto. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, pariwisata diharapkan resmi menjadi pondasi utama pertumbuhan ekonomi kota yang mandiri dan berkelanjutan. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 15 media yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan UIN Malang. 

Turut hadir Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga (WR IV) Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., M.A., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag.

Wakil Rektor IV UIN Malang, Prof. Abdul Hamid, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum tepat untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara pihak kampus dengan insan pers maupun pemilik media.

“Pertama, membangun silaturahmi, karena kita sudah beberapa kali bersama mitra media. Yang kedua, ini di momen menjelang Idul Fitri, diharapkan nanti hubungan ini bisa semakin kuat antara UIN Maulana Malik Ibrahim dengan tim mitra media,” ucapnya.

Prof. Abdul Hamid juga menegaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk mempererat kebersamaan yang telah terjalin selama ini. “Itu saja sih, tidak ada yang lain, selain dari membangun kebersamaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Abdul Hamid menyampaikan permohonan maaf karena Rektor UIN Malang tidak dapat hadir secara langsung dan menitipkan pesan bagi mitra media yang hadir.

“Pesan Bu Rektor secara khusus tidak ada, tetapi satu, membangun komunikasi dengan semua pihak sebaik-baiknya. Tidak ingin ada kesalahpahaman, apalagi menjelang hari raya. Jadi Bu Rektor tadi titip salam dan mengucapkan minal aidin wal faizin,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III UIN Malang, Prof. Triyo Supriyatno, berharap hubungan antara UIN Malang dan media tidak hanya sebatas kemitraan pemberitaan, tetapi juga berkembang menjadi kolaborasi yang saling menguatkan dan memberi inspirasi bagi kemajuan UIN Malang.

"Saya berharap, media menjadi mitra yang baik, tidak hanya persahabatan, tetapi juga bagian dari kolaborasi dan sinergisitas. Sama-sama untuk memajukan tidak hanya untuk UIN, tetapi juga untuk media,” ungkapnya.

Prof. Triyo berpendapat bahwa media memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan mahasiswa, khususnya dalam hal literasi informasi dan pemanfaatan teknologi secara bijak.

“Bidang kemahasiswaan, kami inginkan media bisa lebih mendidik mahasiswa kami juga dalam hal tidak hanya jurnalistik, tetapi juga menambah wawasan dan juga merubah perilaku dalam menghadapi kemajuan teknologi digital,” pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaku ditangkap saat menerima uang tunai di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Tribuana Tungga Dewi, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Sabtu (14/3/2026) malam.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan, membenarkan penangkapan tersebut. 

Polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 3 juta di dalam amplop putih serta sebuah kartu identitas (ID card) pers.

"Kami bergerak setelah menerima laporan adanya dugaan pemerasan. Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami motif dan status profesinya," ujar AKP Aldhino saat dikonfirmasi, Ahad (15/3/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, pemerasan ini bermula saat MAA yang mengaku sebagai wartawan menghubungi Wahyu. 

Pelaku menuding Wahyu menerima uang suap atau pelicin terkait proses rehabilitasi dua pengguna narkoba. 

MA mengklaim memiliki bukti rekaman keberatan dari pihak keluarga pasien. Namun, Wahyu membantah tudingan tersebut dan mengaku bahwa prosedur rehabilitasi telah sesuai dengan rekomendasi asesmen dari BNN Kota Mojokerto.

Pelaku kemudian mengunggah berita dengan narasi menyudutkan tanpa konfirmasi di situs web media online, YouTube, dan TikTok. 

Ia kemudian mengirimkan tautan berita tersebut kepada Wahyu dan meminta sejumlah uang jika ingin berita itu dihapus atau takedown. 

Dalam pertemuan di sebuah kafe, pelaku awalnya meminta uang sebesar Rp 5 juta sebagai syarat penghapusan berita tersebut. 

Namun, setelah negosiasi, korban menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta. Sesaat setelah uang berpindah tangan dan berita dinyatakan telah dihapus, Unit Resmob Polres Mojokerto langsung menyergap pelaku di lokasi.

Pihak kepolisian kini tengah melakukan verifikasi terhadap keabsahan status kewartawanan pelaku guna memastikan apakah tindakan tersebut merupakan murni tindak pidana pemerasan atau pelanggaran kode etik profesi yang menjurus ke ranah kriminal. Hingga berita ini diunggah belum terkonfirmasi secara pasti nama hingga perusahaan media MAA. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konsultasi strategis dan permintaan arahan terkait sejumlah agenda besar di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, menjelaskan bahwa kehadiran Bupati, Ketua DPRD, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ke KPK bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum. 

Ia menyebut, salah satu fokus utama yang dikonsultasikan adalah rencana pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten ke wilayah Mojosari.

"Kami melakukan langkah proaktif mendatangi Gedung KPK untuk meminta arahan agar proses perpindahan pusat pemerintahan ke Mojosari berjalan sesuai prosedur, meminimalisir risiko hukum, dan memastikan tata kelola anggaran yang transparan," ujar Teguh Gunarko, Sabtu (14/3/2026).

Kunjungan ini disebutnya juga menjadi momentum bagi Pemkab Mojokerto untuk menyampaikan laporan perbaikan kinerja atas pengelolaan hibah serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. 

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari monitoring supervisi KPK pada akhir tahun 2025 yang mendorong penguatan sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mojokerto secara resmi mengajukan permohonan pendampingan kepada KPK untuk mengawal proyek relokasi pusat pemerintahan. 

Proyek yang diproyeksikan bernilai ratusan miliar rupiah ini menjadi prioritas dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pelayanan publik.

"Relokasi ke Mojosari bertujuan untuk mengembalikan pusat pemerintahan ke wilayah administratif kabupaten. Kami ingin memastikan seluruh tahapan proyek ini bebas dari potensi penyimpangan," tambah Teguh.

Pemkab Mojokerto juga telah menyiapkan naskah akademik yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek konektivitas wilayah, kapasitas fiskal daerah, serta proyeksi pertumbuhan penduduk di masa depan.

Sinergi yang terbangun antara Pemkab Mojokerto dan KPK saat ini difokuskan pada penguatan Survei Penilaian Integritas (SPI) dan implementasi Pakta Integritas Anti-Korupsi yang telah disepakati sejak tahun 2024.

Dengan adanya asistensi dari KPK, Pemkab Mojokerto optimistis dapat menjalankan transformasi pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas pembangunan daerah.

"Kami diterima dengan baik oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bapak Wahyudi. Beliau merespons positif komitmen jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Mojokerto dalam mengedepankan prinsip akuntabilitas," pungkas Teguh. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Berbagai kemudahan layanan telah disiapkan agar peserta tetap memperoleh pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan, termasuk bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa kemudahan layanan JKN harus tetap dirasakan oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun, termasuk pada momentum mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia. 

Menurutnya, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memastikan seluruh peserta tetap memperoleh perlindungan kesehatan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.

"Momentum mudik Lebaran tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan memastikan layanan Program JKN tetap dapat diakses dengan mudah, sehingga masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan tenang karena perlindungan kesehatannya tetap terjamin," ujar Pujo.

Untuk memastikan layanan administrasi tetap dapat diakses secara langsung, BPJS Kesehatan juga membuka layanan di kantor cabang pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat. 

Selain itu, BPJS Kesehatan menghadirkan Posko Mudik BPJS Kesehatan di sejumlah titik strategis guna memberikan layanan informasi, konsultasi, hingga bantuan layanan bagi peserta Program JKN selama perjalanan mudik.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa peserta juga dapat memanfaatkan berbagai kanal digital untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan. 

Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengakses berbagai layanan secara mandiri seperti perubahan data peserta, perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga pengecekan status kepesertaan.

"Peserta juga dapat memanfaatkan layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 maupun Care Center 165 untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif sebelum melakukan perjalanan mudik," jelas Akmal.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyampaikan bahwa peserta Program JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun berada di luar wilayah tempat mereka terdaftar. 

Apabila fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan lainnya yang sedang beroperasi.

"Informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama periode libur Lebaran dapat diakses melalui aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan (Aplicares), sehingga peserta dapat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan," terang Abdi.

Di daerah, dukungan layanan juga dipastikan oleh seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto, Titus Sri Hardianto, menyatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan peserta JKN di wilayah Mojokerto tetap memperoleh layanan dengan baik selama masa libur Lebaran.

"Kami memastikan seluruh peserta JKN di wilayah Mojokerto tetap dapat mengakses layanan kesehatan selama periode libur Lebaran, baik melalui fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan maupun melalui berbagai kanal layanan digital yang tersedia. Peserta juga dapat memanfaatkan layanan administrasi yang tetap dibuka pada tanggal yang telah ditentukan," ujar Titus.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif sebelum melakukan perjalanan mudik, sehingga ketika membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung dilayani tanpa kendala administratif. 

Peserta dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan digital yang telah disediakan BPJS Kesehatan agar tetap mendapatkan kemudahan layanan kapan pun dan di mana pun.

"Melalui berbagai kanal layanan seperti Mobile JKN, PANDAWA, maupun Care Center 165, peserta dapat mengakses layanan administrasi kepesertaan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi peserta, khususnya selama periode mudik Lebaran," pungkas Titus. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Penangkapan yang dilakukan dalam momentum Operasi Pekat Semeru 2026 ini mengungkap fakta klasik. Yakni kegagalan efek jera bagi pemain lama. 

Mirisnya, dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti yang cukup banyak, yakni 84,3 gram sabu beserta alat pendukung peredaran lainnya.

Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto, AKP Eriek Triyasworo, menyebutkan bahwa kedua tersangka kini telah mendekam di sel tahanan. 

"Dua pelaku sudah ditahan dan ditetapkan tersangka," katanya saat dikonfirmasi Senin (9/3/2025). 

Namun, polisi saat ini masih memburu sosok berinisial C selaku pemasok barang haram yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Keterlibatan residivis dalam kasus ini mempertegas tantangan berat aparat penegak hukum di wilayah hukum Mojokerto. 

Pola distribusi yang memanfaatkan gudang di pemukiman warga menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan masih memiliki celah yang dieksploitasi oleh jaringan pengedar. 

"Kami masih melakukan pendalaman untuk memutus rantai distribusi di atasnya. Identitas pemasok sudah kami kantongi dan saat ini dalam pengejaran," tandas AKP Eriek. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (5/3/2026) tersebut mengakibatkan sedikitnya 40 santri harus menjalani perawatan medis setelah mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Sekretaris Jenderal Komnas PA Jawa Timur, Jaka Prima, menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG di wilayah Kabupaten Jombang. Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan bahwa sejumlah penyedia layanan MBG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami menuntut audit total yang mencakup kelayakan dapur, asal-usul bahan baku, hingga proses distribusi. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran prosedur operasional yang membahayakan kesehatan anak, pihak SPPG harus dijatuhi sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku," ujar Jaka saat ditemui di Mojokerto pada Senin (9/3/2026).

Insiden bermula saat waktu berbuka puasa pada Kamis petang. Pengasuh Ponpes Sholawat Darut Taubah, Muhammad Adam, menjelaskan bahwa para santri mengonsumsi menu internal berupa nasi rawon serta paket MBG dari SPPG Desa Betek yang berisi telur asin, roti, susu, kacang, dan kurma.

Gejala akut berupa mual, muntah, hingga pingsan muncul sesaat setelah santri menyantap hidangan tersebut. Berdasarkan observasi pihak pesantren, indikasi kuat keracunan mengarah pada komoditas telur asin.

"Santri yang hanya mengonsumsi nasi rawon olahan pesantren tidak mengalami gejala apa pun. Sebaliknya, mereka yang mengonsumsi telur asin dari paket MBG mengalami muntah-muntah dan harus segera dievakuasi ke RS PKU Muhammadiyah Mojoagung," jelas Adam.

Sebelumnya Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan juga telah mengonfirmasi bahwa penyidik bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Petugas telah mengamankan sampel sisa makanan serta sampel muntahan korban guna kepentingan penyelidikan.

Kepala Dinas Kesehatan Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan cepat (rapid test) awal menunjukkan negatif terhadap kandungan kimia berbahaya seperti sianida dan arsenik. Saat ini, fokus penyelidikan beralih pada uji mikrobiologi.

"Kami sedang melakukan uji kultur bakteri di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jawa Timur di Surabaya untuk memastikan sumber kontaminasi. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 hari hingga hasil valid dapat dipublikasikan," pungkas dr. Hexawan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pengusaha perempuan asal Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto tersebut diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan online dengan kerugian total ditaksir mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Laporan ini dilayangkan oleh tiga orang yang mengaku sebagai korban. Masing-masing adalah Latifah (37), Mansyur (43), dan Amanatul Yusroh (35). Ketiganya merupakan anggota grup arisan bernama Klot BOOM 15 Des 2022 yang dikelola oleh terlapor dalam kurun waktu 2022-2023.

Penasihat hukum para korban, Jaka Prima, mengungkapkan bahwa EWK melancarkan aksinya dengan menjanjikan keuntungan besar serta klaim legalitas palsu. 

Terlapor ini disebutnya meyakinkan para anggota bahwa arisan tersebut berbadan hukum dan tercatat di notaris untuk menjaring kepercayaan korban.

"Terlapor menjanjikan perolehan Rp100 juta untuk setiap nomor arisan. Ia juga memberikan iming-iming hadiah perhiasan emas senilai Rp3,5 juta kepada korban agar bersedia mengambil lebih dari satu slot," ujar Jaka, kepada suarajatimpost.com (9/3/2026).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian. Dari total 25 anggota yang diklaim terdaftar dalam grup WhatsApp, belakangan diketahui hanya terdapat 11 orang anggota aktif. Hal ini memperkuat dugaan adanya keanggotaan fiktif untuk memanipulasi putaran uang.

Jaka Prima membeber, kerugian yang dialami para pelapor bervariasi. Korban bernama Amanatul Yusroh mengalami kerugian terbesar mencapai lebih dari Rp800 juta. Selain dana arisan yang tidak cair sepenuhnya, korban juga meminjamkan uang pribadi sebesar Rp750 juta untuk modal usaha terlapor yang hingga kini belum dikembalikan.

Untuk korban bernama Mansyur, mengaku telah merugi Rp200 juta. Ia mengaku terpikat bergabung karena pada periode sebelumnya arisan berjalan lancar, dan Latifah disebut mengalami kerugian sebesar Rp85 juta setelah mengambil dua nomor arisan sekaligus.

Pihak korban telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, termasuk dokumen transaksi perbankan, tangkapan layar percakapan digital, hingga akta titipan uang bermaterai.

Jaka Prima meyakini jumlah korban akan terus bertambah seiring terbukanya kasus ini ke publik. 

"Kami minta kepolisian untuk bertindak profesional dalam mengusut tuntas dugaan praktik arisan bodong yang mencatut profil pengusaha lokal tersebut," tandasnya. 

Dikonfirmasi hal itu, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto mrmbrnarkan adanya laporan itu.

"Mohon waktu, akan kami cek dulu perkembangan laporannya," singkatnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan operasional penginapan.

Korban sekaligus pelapor, Theti Mahayani (44), warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, mengungkapkan bahwa kecurigaannya bermula pada 27 Juli 2024. 

Ia menyebut bahwa saat itu, ia mendapati adanya penolakan terhadap enam calon tamu dengan alasan kamar penuh, meskipun faktanya masih tersedia lima kamar kosong di lokasi.

"Saat saya cek langsung, masih ada lima kamar kosong yang kuncinya tergantung di lobi. Namun, karyawan berinisial EM berdalih bahwa setiap tamu harus mendapat persetujuan manajemen, padahal saya adalah pemiliknya," ujar Theti saat dikonfirmasi pada (5/2/2026).

Situasi semakin janggal ketika dua karyawan, berinisial YDM dan EM, memutuskan untuk mengundurkan diri secara mendadak melalui pesan singkat pada 1 Agustus 2024. 

Pasca pengunduran diri tersebut, Theti melakukan audit internal terhadap aset dan pembukuan manajemen.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh kedua terlapor. 

Terlapor mengaku kehilangan inventaris, yakni sebanyak 15 lembar sprei, 15 handuk, 10 selimut duvet cover, 20 sarung bantal, dan satu bantal dinyatakan hilang dengan estimasi kerugian Rp5 juta.

Theti menduga juga ada manipulasi harga pada aplikasi pemesanan. Kamar yang seharusnya bertarif Rp180.000 diturunkan menjadi Rp135.000 di sistem, namun dijual kembali ke tamu dengan harga normal hingga Rp200.000. Selisih harga tersebut diduga tidak masuk ke kas perusahaan.

Adanya setoran sewa kamar bulanan dari salah satu penghuni selama 10 bulan (senilai Rp2,2 juta per bulan) yang diduga tidak pernah disetorkan kepada pemilik.

Pelapor menyebut telah mentransfer uang sebesar Rp9 juta kepada salah satu terlapor yang peruntukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat rangkaian tindakan tersebut, Theti memperkirakan total kerugian material mencapai sekitar Rp50 juta. Angka ini disebutnya merupakan akumulasi dari kehilangan fisik inventaris, selisih manipulasi transaksi, hingga dana sewa yang digelapkan.

Theti menyatakan telah menyerahkan seluruh bukti pendukung kepada pihak kepolisian. Ia berharap proses hukum dapat berjalan transparan agar memberikan efek jera serta memulihkan kerugian yang dialaminya.

Hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut tengah ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti tambahan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ironisnya, aksi bejat tersebut diduga telah dilakukan tersangka selama bertahun-tahun, terhitung sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar (SD) hingga menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Tersangka EM ditangkap oleh Tim Resmob Satreskrim Polres Mojokerto Kota di wilayah Magetan, menyusul laporan resmi yang dilayangkan pihak keluarga korban pada akhir Februari 2026.

Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Mangara Panjaitan, mengonfirmasi bahwa kasus ini terungkap setelah ibu korban memergoki tindakan mencurigakan tersangka di kediaman mereka, kawasan Magersari, Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban selama ini bungkam karena berada di bawah tekanan dan ancaman kekerasan fisik dari tersangka. EM diduga kerap memanfaatkan kondisi rumah yang sepi untuk melancarkan aksinya.

"Status kasus telah resmi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah gelar perkara pada 3 Maret 2026. Saat ini, tersangka telah kami amankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Mangara dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Selain mengamankan tersangka, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban, guna memperkuat pembuktian dalam persidangan mendatang.

Atas perbuatannya, EM dijerat dengan Pasal 6c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

AKP Mangara menegaskan bahwa posisi tersangka sebagai ayah tiri (wali) menjadi poin pemberatan dalam kasus ini.

"Karena adanya hubungan kekeluargaan atau perwalian, hal tersebut menjadi unsur pemberatan. Tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 12 tahun," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tiga dari empat tersangka diringkus setelah terbukti melakukan pemerasan dan penggelapan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport di wilayah Kecamatan Sooko.

Peristiwa bermula pada 15 September 2025 di Dusun Mengelo Selatan, Desa Mengelo. Korban yang tengah berkendara dicegat oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas eksekusi dari perusahaan pembiayaan (leasing). 

Tanpa menyertakan dokumen resmi atau surat tugas, para pelaku mengintimidasi korban hingga berhasil mengambil alih kemudi secara paksa.

Bukannya diserahkan ke pihak perusahaan pembiayaan, kendaraan tersebut justru digelapkan. 

Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku menjual mobil mewah tersebut seharga Rp80 juta dan membagi rata hasil penjualannya.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan melalui pemeriksaan saksi dan analisis rekaman CCTV di lokasi kejadian, polisi berhasil mengidentifikasi identitas para pelaku.

Tiga pria berinisial **JS, RW, dan MM** ditangkap pada 26 Januari 2026 dalam operasi senyap di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Sementara satu pelaku lainnya telah dikantongi identitasnya dan kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan, menyatakan bahwa tindakan para tersangka murni merupakan tindakan kriminal yang berlindung di balik kedok profesi penagih utang.

"Para tersangka kami jerat dengan Pasal 482 ayat (1) dan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Ancaman hukuman maksimal adalah sembilan tahun penjara," tegas AKP Aldhino.

Polres Mojokerto menekankan bahwa penarikan kendaraan di jalan raya secara sepihak adalah tindakan ilegal. AKP Aldhino menghimbau masyarakat untuk tidak gentar menghadapi intimidasi serupa di lapangan.

"Jika ada pihak yang mencoba merampas kendaraan secara paksa di jalan tanpa dasar hukum yang sah, masyarakat berhak menolak. Segera melapor ke kantor polisi terdekat atau hubungi layanan darurat 110," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini diwarnai aksi penjarahan oleh warga sekitar yang memanfaatkan kebocoran tangki di tengah kondisi sopir yang mengalami luka berat.

Kecelakaan terjadi saat truk tangki bernopol L 8273 NH yang dikemudikan Surono (36), warga Boyolali, melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan hilang kendali, menghantam beton pembatas, hingga terjun ke sungai di sisi jalan tol.

Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, AKP Sudirman, menyatakan bahwa faktor kelelahan diduga kuat menjadi pemicu utama insiden tersebut.

"Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat melintas di lokasi kejadian, sehingga kendaraan tidak terkendali," ujar AKP Sudirman dalam keterangan tertulis. 

Pasca-benturan keras yang merusak struktur tangki, muatan solar dilaporkan mengucur deras dan meluber ke area sekitar. Bukannya memberikan pertolongan pertama, sejumlah warga justru mendatangi lokasi dengan membawa wadah untuk menjarah tumpahan bahan bakar tersebut.

Meskipun petugas kepolisian dan pengelola jalan tol telah berada di lokasi untuk mengamankan arus lalu lintas, aksi warga yang mengambil sisa muatan dari tangki yang bocor sempat menjadi sorotan di tengah proses evakuasi.

Akibat kecelakaan ini, sopir truk, Surono, dilaporkan mengalami patah tulang paha kanan, dugaan dislokasi bahu kiri dan luka robek sepanjang 7 sentimeter pada kaki kiri.

Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dari pengguna jalan lain. Adapun kerugian material akibat kerusakan armada diperkirakan mencapai Rp30 juta, sementara sarana prasarana jalan tol dilaporkan tetap dalam kondisi baik.

Saat ini, kasus kecelakaan beserta fenomena penjarahan muatan tersebut tengah ditangani lebih lanjut oleh kepolisian setempat guna memastikan penegakan aturan di area obyek vital jalan tol. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Setelah sebelumnya tebing pada jalur wisata dilaporkan longsor. Kini, Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Raya Padusan, Desa Pacet, dilaporkan ambrol setelah tak mampu menahan peningkatan debit aliran sungai.

Insiden ini tak hanya merusak pembatas lahan, tetapi juga mulai mengancam stabilitas akses utama menuju kawasan wisata pemandian air panas Padusan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, material longsoran memiliki dimensi setinggi lima meter dengan panjang mencapai 20 meter.

"Material longsoran menggerus sebagian badan jalan dan menutup sebagian aliran sungai di lokasi kejadian," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Akibat longsor itu, kawasan akses wisata tersebut mengalami penyempitan jalan. Badan jalan utama tergerus sedalam kurang lebih dua meter, sehingga membahayakan kendaraan yang melintas.

Khakim menyebut bahwa risiko banjir juga mulai menghantui. Sebab, material longsor yang menyumbat aliran sungai di bawahnya berpotensi memicu genangan air atau banjir luapan jika tidak segera dievakuasi.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiel diprediksi cukup besar," jelas Khakim. 

Menyikapi situasi tersebut, unsur gabungan yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta warga setempat langsung diterjunkan ke titik lokasi. 

Petugas telah melakukan asesmen mendalam dan upaya penanganan darurat guna mencegah longsor susulan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengimbau para pengendara yang melintasi Jalan Raya Padusan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra, mengingat kondisi jalan yang kini menyempit dan rawan.

"Kami mengingatkan warga untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat hujan deras berlangsung lama," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tim Samapta Polres Mojokerto Kota berhasil menggagalkan aksi tawuran bermodus perang sarung di Jalan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Jumat (20/2/2026) malam.

Aksi yang awalnya dikira sebagai kegiatan religius ini berubah menjadi urusan hukum setelah warga yang resah melapor melalui layanan darurat 110. 

Alih-alih berisi doa, sarung-sarung yang dibawa para pemuda ini justru berganti fungsi menjadi senjata mematikan berisi batu.

Dipimpin oleh Ipda Made, Pleton Siaga Cipkon bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan. Di TKP, petugas menemukan belasan remaja yang tampaknya lebih siap untuk tawuran daripada tarawih.

Hasil dari penyisiran tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang terduga provokator yang kini harus berurusan dengan pendataan kepolisian, dua buah sarung yang telah dimodifikasi diikat dan diisi batu.

"Kami tidak sedang mengadakan turnamen. Ini adalah gangguan nyata bagi kenyamanan ibadah masyarakat," tegas Ipda Made. 

Para pemuda yang terjaring tidak hanya didata, tetapi juga diproses melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring). 

Sebagai bumbu penyedap, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan di depan orang tua masing-masing. 

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan ruang bagi aksi konyol yang membahayakan nyawa.

"Kami berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif. Tawuran dengan modus apa pun, termasuk perang sarung, tidak akan kami toleransi. Ramadan itu mencari berkah, bukan mencari luka," ujar AKBP Herdiawan, Sabtu (21/2/2026).

Melalui semangat 'Jogo Mojokerto', Kapolres mengapresiasi keberanian warga yang melapor. 

Ia mengingatkan para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak mereka agar sarung tetap berfungsi sebagai alat ibadah, bukan alat kriminalitas.

Layanan darurat 110 tetap disiagakan 24 jam bagi warga yang melihat indikasi "konser" jalanan serupa agar suasana Ramadan tetap aman, nyaman, dan jauh dari aksi teatrikal yang tidak perlu. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil guna menjamin kekhusyukan ibadah umat Muslim serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat (harkamtibmas).

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakb) Mojokerto, Teguh Gunarko, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lembaga keagamaan. 

Dalam instruksi tersebut, seluruh jenis usaha hiburan wajib tutup total, mulai dari awal Ramadan hingga malam Idul Fitri.

"Penyelenggara hiburan malam, karaoke, panti pijat, pub, bar, rumah musik, hingga arena bilyard wajib menghentikan kegiatan usahanya tanpa pengecualian," ujar Teguh, Jumat (20/2/2026).

Guna memastikan kepatuhan pelaku usaha, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan disiagakan untuk melakukan pengawasan masif dan sosialisasi di lapangan. 

Teguh menyatakan tidak akan ada toleransi bagi pelaku usaha yang membandel atau beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

"Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.

Selain menutup tempat hiburan, Pemkab Mojokerto juga melarang keras produksi, perdagangan, hingga penggunaan petasan atau mercon. 

Larangan ini diberlakukan demi mencegah jatuhnya korban jiwa dan gangguan ketertiban umum yang kerap dipicu oleh ledakan bahan peledak tersebut.

Terkait aktivitas ibadah, Pemkab mengimbau masyarakat tetap berpedoman pada SE Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. 

Teguh menekankan agar tradisi membangunkan sahur tidak menggunakan sistem suara (sound system) dengan kapasitas berlebihan atau yang dikenal dengan istilah sound horeg.

"Penggunaan sound horeg untuk sahur dilarang karena berpotensi mengganggu ketertiban umum," tegasnya.

Kota Mojokerto Berlakukan Aturan Serupa

Senada dengan wilayah Kabupaten, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto juga menerapkan kebijakan serupa. 

Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, mengonfirmasi bahwa SE Wali Kota terkait penyelenggaraan ketertiban selama Ramadan telah disiapkan dengan poin-poin yang konsisten dari tahun sebelumnya.

"Secara garis besar aturannya sama. Tempat karaoke, panti pijat, bar, hingga panggung musik dilarang beroperasi selama satu bulan penuh," kata Gaguk.

Pihak pemkot menyebut telah melakukan sosialisasi awal kepada para pengelola usaha agar mereka dapat melakukan persiapan jauh-jauh hari. 

Pengawasan ketat oleh Satpol PP Kota Mojokerto juga akan diperkuat guna memastikan wilayah kota tetap kondusif selama bulan puasa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Alih-alih membawa pulang iPhone 15 Pro idamannya, warga Jatikalen, Nganjuk ini malah sukses menguji teori gravitasi setelah terjatuh dari motor saat mencoba kabur dari kejaran massa.

Peristiwa dramatis sekaligus ironis ini terjadi di Toko Ponsel DH Store, yang berlokasi di Dusun Kasiyan, Desa Domas, Kecamatan Trowulan, pada Kamis (19/2/2026) siang.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Primawirdhan, mengungkapkan bahwa aksi nekat pelaku bermula sekira pukul 11.30 WIB. 

Datang layaknya pembeli borjuis, ADP berpura-pura menawar iPhone 15 Pro varian Natural Titanium.

Namun, saat negosiasi harga mencapai titik temu, tersangka justru mengeluarkan senjata yang tak terduga, gakni sebuah pistol mainan berwarna hitam. 

Senjata plastik tersebut ditodongkan kepada karyawan toko, ISR (28), dibarengi ancaman kekerasan.

"Pelaku memaksa korban menyerahkan unit iPhone tersebut. Namun, korban rupanya lebih berani dari penodongnya. Korban melawan dan menolak menyerahkan barang," ujar AKP Aldhino.

Melihat korbannya tidak gentar meski moncong plastik mengarah ke wajahnya, nyali ADP ciut. 

Aksi tarik-menarik ponsel sempat terjadi sebelum akhirnya pelaku memutuskan untuk mengibarkan bendera putih dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox miliknya.

Sial bagi ADP, kepanikan ternyata bukan kawan yang baik saat berkendara. Belum jauh memacu motornya, ia justru terjatuh di hadapan warga yang sudah bersiaga karena teriakan minta tolong korban. 

Tanpa perlu prosedur panjang, warga segera mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke Unit Jatanras Satreskrim Polres Mojokerto.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit iPhone 15 Pro beserta kotaknya yang gagal dimiliki, satu unit pistol mainan warna hitam yang digunakan debagai alat intimidasi gagal fungsi, sepeda motor Yamaha Aerox dan jaket hitam-biru dan masker hang dikenakan pelaku. 

Kini, ADP harus melupakan mimpinya berfoto mirror selfie dengan iPhone Titanium. Ia dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan sesuai KUHP.

AKP Aldhino mengimbau para pelaku usaha untuk tetap waspada, karena kejahatan tidak hanya datang dari niat, tapi juga dari mereka yang nekat bermodalkan barang mainan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Infrastruktur yang sempat terputus akibat banjir tersebut kini kembali menghubungkan aktivitas masyarakat serta memulihkan akses ekonomi antarwilayah.

Jembatan rangka baja standar ini memiliki bentang sepanjang 60 meter dan lebar 7 meter. Proyek pembangunan ini menelan anggaran sekitar Rp13 miliar. 

Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, hingga mendukung aktivitas sosial dan keagamaan.

"Momentum peresmian terasa istimewa karena bertepatan dengan 1 Ramadhan 1447 Hijriah. Semoga hadirnya Jembatan Bubak menjadi simbol penguatan silaturahmi, memperlancar akses masyarakat untuk beribadah, bekerja, berdagang, beraktivitas, sekaligus menjadi berkah bagi seluruh warga Gondang dan Kabupaten Mojokerto," ungkap Khofifah.

Proses pembangunan jembatan berawal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, pasca-kerusakan akibat bencana. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Khofifah menginstruksikan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk melakukan peninjauan lapangan dan mempercepat pembangunan.

"Alhamdulillah seminggu kemarin Jembatan Bubak selesai pengerjaan 100 persen," tuturnya.

Khofifah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada fisik, melainkan juga membangun konektivitas dan harapan masa depan. 

Ia menilai Jembatan Bubak memberikan dampak positif bagi aspek budaya, pendidikan, sosial, hingga mobilitas barang dan jasa di dua desa terkait.

"Ketika ada harapan baru, hidup baru, sumber ekonomi baru maka semua bahagia," tambahnya.

Menurutnya, pembangunan ini sangat tepat sasaran dalam meningkatkan perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Kolaborasi antara Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menghasilkan desain jembatan yang kokoh, fungsional, sekaligus estetik.

"Kita melihat bersama Jembatan Bubak menjadi ikon dan magnet baru wilayah Gondang. Bahkan saya mendapatkan laporan bahwa kawasan ini telah berkembang menjadi pusat kegiatan baru masyarakat, termasuk tumbuhnya pelaku UMKM di sekitarnya," jelas Khofifah.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik tersebut dari aksi vandalisme maupun tindakan tidak bertanggung jawab lainnya. Pemeliharaan jembatan disebutnya sebagai tanggung jawab kolektif.

"Tolong dijaga pemanfaatan jembatan Bubak karena milik bersama, lalu dijaga kebersihan sampahnya termasuk sampai proses pemagaran kanan kiri berlangsung aman dan nyaman sehingga jembatan bisa dinikmati oleh masyarakat Mojokerto," pungkasnya.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap akses yang dinantikan warga Desa Gondang dan Desa Kebontunggul tersebut.

"Tahun 2024 bencana banjir membuat jembatan terputus sehingga warga pesimis. Namun, akhirnya jembatan Bubak dibangun dan selesai. Tentu hal ini tidak hanya menjadi penghubung tetapi menjadi ikon baru bagi UMKM di Kecamatan Gondang," ujar bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut.

Senada dengan hal itu, Kepala Desa Kebontunggul, Siandi, menyatakan bahwa peresmian ini sangat berdampak pada peningkatan nilai ekonomi desa, terutama sektor UMKM. 

"Semoga jembatan Bubak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Mojokerto," ucapnya.

Warga setempat pun menyambut baik rampungnya proyek ini. Ustumawuh, warga Desa Gondang, mengungkapkan rasa syukur karena akses transportasi kini jauh lebih memadai dibanding sebelumnya.

"Senang sekaligus bersyukur jembatan Bubak sudah bisa digunakan lagi karena dulu hanya bisa dilewati sepeda motor. Terima kasih gubernur Khofifah, bupati Muhammad Al Barra," ungkap Ustum. 

Miftahul Huda, warga lainnya, menambahkan bahwa hasil pembangunan ini melampaui ekspektasi masyarakat. 

"Alhamdulillah jembatan Bubak ditunggu masyarakat. Sangat bagus di luar ekspektasi kita sehingga membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat desa Gondang dan sekitarnya. Selain itu pembangunan jembatan Bubak membawa pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM," tutupnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Selain karena durasi acara yang molor hingga subuh, nilai swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan acara ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp1,6 miliar.

Kepala Desa Medali, Miftahuddin, mengonfirmasi estimasi anggaran tersebut. Menurutnya, biaya besar itu muncul dari akumulasi pengeluaran setiap kelompok peserta. Dengan total 32 peserta dan rata-rata pengeluaran Rp50 juta per kelompok, total dana yang berputar mencapai Rp1,6 miliar.

Dana tersebut murni berasal dari iuran warga serta sumbangan pelaku UMKM setempat, mulai dari sektor alas kaki, konveksi, hingga pertanian. 

Miftahuddin menegaskan bahwa MSC bertujuan memperkuat identitas Desa Medali sebagai sentra industri alas kaki sekaligus melestarikan budaya lokal menjelang Ramadan.

Mengenai penggunaan pengeras suara berkekuatan besar atau sound horeg yang memicu polemik, Miftahuddin menyebut hal itu merupakan hasil musyawarah mufakat warga. 

Ia mengaku pihak desa tidak bisa membendung keinginan masyarakat yang ingin mengikuti tren perkembangan zaman dalam penyelenggaraan kirab budaya.

"Kalau rata-rata Rp 50 juta per peserta, tinggal dikalikan 32 peserta, Rp 1,6 miliar," terangnya. 

Pelanggaran Izin dan Kendala Lapangan

Di sisi lain, pelaksanaan acara ini menyisakan persoalan perizinan. Kapolsek Puri, AKP Sutakat, menyatakan bahwa izin keramaian yang diterbitkan Polres Mojokerto sebenarnya hanya berlaku hingga pukul 23.00 WIB. 

Namun, pada kenyataannya, iring-iringan karnaval baru berakhir sekitar pukul 04.30 WIB.

Sutakat mengungkapkan terdapat sejumlah kendala teknis yang menghambat laju peserta, di antaranya keberadaan kabel listrik dan internet yang melintang rendah di jalur kirab serta adanya truk pengangkut sound system yang mengalami mogok mesin.

Pihak kepolisian mengaku sempat memberikan teguran kepada panitia saat waktu operasional habis. 

Namun, demi menjaga kondusivitas di lapangan, petugas memutuskan memberikan kelonggaran setelah berkomunikasi dengan panitia dan masyarakat.

Pihak desa saat itu disebutnya berada dalam posisi dilematis untuk menghentikan acara tepat waktu. Ia mengkhawatirkan munculnya protes keras dari peserta yang telah mengeluarkan modal besar jika kegiatan dibubarkan secara paksa sebelum mencapai garis finis.

"Karena peserta terlalu banyak sehingga molor. Kami sampaikan ke panitia kalau waktunya sudah habis. Dari panitia menyampaikan belum selesai. Akhirnya kami komunikasi dengan panitia dan masyarakat di situ, akhirnya kami lanjutkan sampai sekitar pukul 4," terangnya. 

Menanggapi insiden ini, AKP Sutakat menegaskan telah melaporkan kronologi kejadian tersebut ke Polres Mojokerto sebagai bahan evaluasi. 

Kepolisian berjanji akan melakukan pengetatan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka dan memicu kemacetan panjang di jalur utama tersebut.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 05.30 WIB ini bermula ketika truk gandeng bernomor polisi AG 8806 UM bermuatan 50 ton pakan ternak melaju dari arah Bangsal menuju Kota Mojokerto.

Diduga akibat pengemudi yang mengantuk, kendaraan besar tersebut kehilangan kendali, oleng ke kanan, dan menyenggol sebuah truk hijau.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Mojokerto, Ipda Beni Hermawan, menjelaskan bahwa setelah senggolan pertama, truk gandeng tersebut masuk ke jalur berlawanan dan menghantam dump truck bernopol B 9791 CQA yang dikemudikan oleh Agus Minto.

"Benturan keras kembali terjadi saat truk gandeng menghantam truk lain yang dikemudikan Mandala Putra sebelum akhirnya kehilangan keseimbangan dan terguling. Nahas, badan truk yang terguling menimpa sepeda motor Yamaha Nmax bernopol W 5638 XS yang dikendarai oleh seorang warga bernama Fakur," ujar Ipda Beni.

Dua korban luka dilaporkan merupakan sopir dan kernet truk gandeng. Keduanya telah dievakuasi ke RS Sidowaras untuk mendapatkan penanganan medis. Sopir Truk mengalami luka pada bagian wajah sementara kernet truk mengalami cedera di bagian kepala.

"Kondisi sopir mengalami luka di wajah, sejauh ini belum ada laporan luka serius, namun masih dalam proses pemeriksaan intensif," tambah dia.

Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas di kawasan Pacing sempat mengalami lumpuh total. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polres Mojokerto segera melakukan rekayasa arus lalu lintas.

Kendaraan roda enam atau lebih yang datang dari arah Simpang Tiga Pacing dan Simpang Tiga Pasinan dialihkan menuju arah selatan guna menghindari titik kemacetan di lokasi evakuasi bangkai kendaraan.

Saat ini, kecelakaan tersebut tengah ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. (*)

Editor: Syaiful Aries

Akibatnya material batu berukuran besar dari tebing setinggi 20 meter dilaporkan menutup sebagian badan jalan raya yang menghubungkan Pacet dan Cembor.

Peristiwa ini terjadi sekira pukul 16.20 WIB setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat selama satu jam.

Kapolsek Pacet, AKP Mohammad Khoirul Umam, membenarkan bahwa material longsor didominasi oleh bongkahan batu tebing yang langsung menutup akses utama kendaraan.

"Material yang longsor berupa batu tebing berukuran cukup besar dan sempat menutup sebagian akses jalan," ujar AKP Umam, Kamis (19/2/2026).

Merespons situasi tersebut, petugas Polsek Pacet bersama warga setempat dan pengguna jalan segera melakukan pembersihan material secara manual guna membuka akses bagi kendaraan.

Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mojokerto untuk proses evakuasi lanjutan menggunakan alat yang memadai.

"Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa ini. Arus lalu lintas per pukul 19.00 WIB dilaporkan telah kembali normal dan terkendali," terangnya.

Polisi menetapkan kawasan Tebing Watu Gedeg sebagai zona rawan longsor, mengingat kemiringan tebing dan kondisi tanah yang labil saat terpapar hujan durasi lama.

"Kami mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk tetap waspada saat melintas di jalur Pacet–Cembor, terutama saat hujan deras, karena potensi longsor susulan masih ada," pungkas AKP Umam.

Hingga saat ini, kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan intensif di sepanjang jalur tersebut guna mengantisipasi adanya pergerakan tanah susulan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pertunjukan sound horeg yang semula dijadwalkan berakhir pada tengah malam, justru terus berlanjut hingga pukul 04.30 WIB.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka ruwat desa pada Sabtu (14/2/2026) ini melibatkan 32 peserta dari unsur RT, Karang Taruna, hingga pengusaha lokal.

Berdasarkan dokumen perizinan, pihak kepolisian setempat menetapkan batas maksimal kegiatan pada pukul 24.00 WIB.

Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya keterlambatan durasi hingga lebih dari empat jam.

Kepala Desa Medali, Miftahudin, mengakui adanya ketidaksesuaian jadwal tersebut. Menurutnya, panitia sebenarnya telah melakukan mitigasi berdasarkan evaluasi tahun lalu, namun kendala teknis tetap tidak terhindarkan.

"Izin maksimal selesai pukul 24.00 WIB. Pengalaman tahun lalu, jadwal selesai jam 22.00 WIB pun realisasinya sampai jam 01.00 WIB. Kami memprediksi tahun ini selesai jam 02.00 WIB jika ada kendala, namun ternyata lebih dari itu," ujar Miftahudin, Kamis (19/2/2026).

Pihak pemerintah desa mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan molornya iring-iringan karnaval tersebut.

Pertama adalah kendala infrastruktur. Miftah menyebut adanya dahan pohon yang belum dipangkas menghambat laju kendaraan besar.

Kedua adalah kerusakan armada sound, beberapa mobil pengangkut sistem suara mengalami kerusakan mesin, termasuk insiden kerusakan kopling yang memaksa panitia melakukan evakuasi manual.

Ketiga adalah hambatan jalur, atau kerusakan satu unit kendaraan berdampak pada macetnya seluruh rangkaian peserta di belakangnya.

Meski bertujuan sebagai pelestarian budaya dan sejarah, durasi ekstrem pertunjukan ini memicu reaksi beragam dari netizen setelah dokumentasi acara tersebut viral di media sosial.

Pihak penyelenggara menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait manajemen waktu dan teknis lapangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pria asal Kecamatan Prajurit Kulon ini diringkus di kediamannya dengan barang bukti belasan paket sabu siap edar.

Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota, Iptu Arif Setiawan, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Kamis (12/2/2026) sekira pukul 12.00 WIB. 

Dalam penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan 15 plastik klip berisi sabu.

"Kami mengamankan tersangka di dalam rumahnya. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 15 paket sabu dengan berat bruto total 3,84 gram," ujar Iptu Arif, Ahad (15/2/2026).

Selain menyita narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti pendukung yang memperkuat dugaan aktivitas pengedaran, masing-masing adalah satu unit timbangan elektrik, dua pak plastik klip kosong, satu sekrop dari sedotan plastik, dan satu unit ponsel merk Redmi yang diduga digunakan untuk transaksi.

Iptu Arif menegaskan, keberadaan timbangan elektrik dan banyaknya kemasan plastik klip menunjukkan bahwa SY bukan sekadar pengguna, melainkan seorang pengedar. 

Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka juga merupakan seorang residivis dalam kasus serupa.

Saat ini, SY telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Mojokerto Kota. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan pemasok yang lebih luas.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Tersangka terancam hukuman penjara di atas lima tahun. 

"Kami terus melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum kami," pungkas Iptu Arif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kunjungannya, Menko Polkam menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks) yang berpotensi memecah belah bangsa.

Menko Polkam menyatakan bahwa kehadirannya di Mojokerto merupakan respons atas undangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, daerah pertama yang mengundangnya sejak menjabat. 

Ia mengaku menemukan potensi istimewa di wilayah ini yang akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mojokerto ingin menunjukkan kepada saya bahwa ada sesuatu yang istimewa di sini. Hal ini telah saya temukan dan akan segera saya laporkan kepada Presiden," ujar Djamari di hadapan para tokoh agama dan jajaran Forkopimda Mojokerto. 

Didampingi Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH. Asep Saifuddin Chalim dan Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, Menteri Djamari menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya beban pundak bupati atau jajaran forkopimda semata. 

Ia membeberkan perlunya kekompakan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan rakyat sebagai fondasi utama pembangunan.

"Pemerintah daerah punya tanggung jawab mensejahterakan rakyat, tapi kita harus bergerak bersama. Jika rakyat tidak kompak dengan pemimpinnya, maka tujuan itu sulit tercapai. Pertanyaannya, maukah kita bersama-sama?" tegasnya.

Ia menambahkan bahwa terciptanya situasi yang kondusif di tingkat daerah akan berdampak langsung pada jaminan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di masa mendatang.

Menyinggung stabilitas keamanan, Menko Polkam mengingatkan kembali peristiwa pada September lalu yang dipicu oleh penyebaran hoaks melalui perangkat telekomunikasi. 

Menurutnya, alat komunikasi sering kali disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba dan meruntuhkan kepercayaan publik.

Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. 

"Penyebar hoaks sangat mengganggu kehormatan dan kepercayaan kita. Jika kita percaya begitu saja, maka pihak yang ingin mengadu domba kita telah berhasil. Jangan mau diganggu oleh mereka," imbaunya.

Djamari juga menyinggung cara dan etika penyampaian pendapat di muka umum. Meskipun demonstrasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak boleh disertai dengan tindakan anarkis seperti pembakaran atau penjarahan.

Terkait kinerja pemerintah daerah, ia bersikap realistis namun normatif. "Apakah Pak Bupati benar semua? Belum tentu, karena beliau juga manusia. Namun, ada mekanisme yang tersedia. Sampaikan melalui dewan (DPRD), jangan dipendam sendiri lalu disalurkan melalui media sosial untuk menyebar fitnah," tambahnya.

Pada pernyataan akhir, Menko Polkam memberikan pujian terhadap stabilitas keamanan di Kabupaten Mojokerto. 

Ia menilai wilayah ini sebagai salah satu zona yang sangat kondusif sehingga tidak ada titik rawan yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah pusat.

"Kabupaten Mojokerto memang tidak sebesar Indonesia, namun tidak ada titik sekecil pun di sini yang perlu diwaspadai oleh pusat. Ini menunjukkan betapa hebatnya tata kelola keamanan di Mojokerto," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kunjungannya, purnawirawan jenderal bintang empat tersebut membeber kondisi geografis wilayah Pacet yang berada di dataran tinggi. 

Ia menilai, eksploitasi alam yang tidak terkendali di wilayah perbukitan dapat memicu bencana alam sewaktu-waktu yang mengancam keselamatan warga.

Djamari menekankan bahwa keseimbangan ekosistem adalah harga mati. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena dampak yang dihasilkan akan berbalik merugikan manusia itu sendiri dalam skala yang tak terbendung.

"Saya lihat medan dan suasana disini berbukit-bukit, bencana alam bisa menimpa kapan saja," kata dia.

Lebih lanjut, ia mempertegas dampak dari kerusakan alam mengenai hubungan timbal balik antara manusia. "jangan menyakiti alam agar alam tidak menyakiti kita. Ingat jangan menyakiti alam disaat kita menyakiti alam, alam akan menyakiti kita kalau alam sudah menyakiti kita tidak ada satupun yang bisa bertahan," tegasnya.

Secara spesifik, Menko Polkam menyinggung praktik penambangan ilegal atau Galian C yang kerap menjadi persoalan di wilayah Kabupaten Mojokerto. 

Ia meminta masyarakat untuk proaktif dan tidak membiarkan adanya aktivitas penggalian yang merusak struktur bukit.

"Peliharalah bukit-bukit itu kalau kita menyayangi alam, alam akan menyayangi kita, itu dijaga jangan sampai longsor," terangnya.

Djamari juga menginstruksikan warga untuk berani melapor jika menemukan oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan demi keuntungan pribadi, karena dampak lingkungan yang ditimbulkan bersifat masif.

"kalau ada disini masyarakat kita yang mengganggu alam, ingatkan, laporkan, jangan mengganggu alam yang terkait dengan penggalian atau galian C jangan didiamkan, karena nanti pada saat alam marah, ini yang kena masyarakat, masyarakat sengsara, harus dijaga itu pesan saya," tegas dia.

Di akhir pernyataannya, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mojokerto untuk menjaga momentum kesejahteraan daerah. 

Ia berharap Mojokerto dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain di Jawa Timur maupun nasional dalam hal sinergi antara kemakmuran ekonomi dan kelestarian alam.

"Ayo kita bersama-sama warga Kabupaten Mojokerto menjaga, kalau di sini sudah sejahtera tunjukkan kepada Indonesia dan paling tidak Jawa Timur," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tersengat aliran listrik dan terjatuh ke dalam kolam penampungan air pada Jumat (13/2/2026) pagi.

Korban diketahui berinisial KA (13), santri kelas VIII asal Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Peristiwa tragis yang terjadi di lantai empat bangunan pondok tersebut sempat memicu kepanikan massal di lingkungan pesantren.

Kapolsek Pungging, AKP Selimat, mengonfirmasi insiden tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) awal, peristiwa bermula sekitar pukul 08.00 WIB saat sejumlah santri sedang beraktivitas di lantai empat bangunan.

"Pada pukul 08.00 WIB, sejumlah santri naik ke lantai empat. Di lokasi tersebut terdapat kolam penampungan air," ujar AKP Selimat, Jumat (13/2/2026).

Menurut keterangan saksi, korban sempat berada di bibir kolam dan sudah diperingatkan oleh rekan-rekannya untuk menjauh dari area berbahaya tersebut. Namun, tak lama berselang, terdengar teriakan histeris dari lokasi kejadian.

"Saksi mendapati korban sudah berada di dalam kolam penampungan air. Diduga kuat korban terjatuh setelah sebelumnya terpapar sengatan listrik," lanjutnya.

Tiga rekan korban segera melakukan upaya evakuasi dan membawa KA turun ke asrama. Pengurus pondok pesantren kemudian melarikan korban ke RSUD dr. Soekandar Mojosari untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Meski tim medis telah berupaya maksimal, nyawa korban tidak tertolong.

"Pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia," tegas dia.

Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti korsleting listrik di area kolam tersebut. 

Aparat juga telah berkoordinasi dengan pihak pengurus pondok pesantren dan keluarga korban untuk memastikan proses hukum dan penanganan jenazah berjalan sesuai prosedur. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas MBG di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Rabu (11/2/2026).

RDL itu dilakukan untuk mengevaluasi total karut-marut program yang sempat dinodai insiden keracunan massal di wilayah Kutorejo tersebut.

Dalam forum itu, legislatif membongkar sejumlah persoalan serius, mulai dari dapur penyedia makanan yang tak berizin hingga lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh pihak ketiga.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Agus Fauzan, melayangkan kritik terkait legalitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Berdasarkan data yang ia himpun, mayoritas dapur yang beroperasi disebutnya belum mengantongi izin lengkap dan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

"Ini menyangkut keselamatan nyawa anak-anak. Jangan ada dapur yang berani beroperasi sebelum seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi. Persoalan perizinan ini fundamental, bukan sekadar urusan administratif," tegas politisi PKB itu.

Senada dengan Agus, Nurida dari Fraksi PDI Perjuangan menuntut ketegasan pemerintah terkait masa toleransi dua bulan bagi dapur tak berizin. 

Politisi Banteng di Bumi Majapahit ini mendesak penghentian operasional secara permanen bagi pengelola yang membandel setelah melewati batas waktu tersebut.

Sistem penunjukan pengelola dapur juga tak luput dari kritik. Anggota Komisi IV, Hendra Purnomo, mengendus adanya celah penyalahgunaan dalam mekanisme kuota rekomendasi SPPG. 

Ia menyayangkan keterlibatan yayasan dari luar daerah yang mengelola banyak dapur sekaligus.

"Satu yayasan idealnya mengelola satu dapur agar kontrol kualitas terjaga. Program ini jangan sampai menjadi ajang praktik yang tidak transparan," ujar Hendra.

Di sisi lain, birokrasi di lapangan tampak kelimpangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Diyan Anggraheni Sulistiowati, mengakui bahwa pihaknya mengalami keterbatasan personel untuk melakukan audit kelayakan dapur secara masif.

"Tenaga di Dinkes sangat terbatas, sementara jumlah SPPG mencapai ratusan. Kami tidak sanggup melakukan pemeriksaan setiap hari di tiap titik," katanya.

Menanggapi tekanan legislatif, Koordinator BGN Mojokerto, Rozi Dian Prasetyo, berkilah bahwa penggunaan yayasan luar daerah berkaitan dengan urusan perpajakan dan administrasi pusat. 

Ia menjanjikan sanksi penghentian operasional bagi dapur yang gagal memenuhi standar laik higienis dalam dua bulan.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait operasional timnya. 

Meski harus mengawasi distribusi makan bagi 225.000 penerima manfaat, Satgas hingga kini belum memiliki anggaran khusus.

"Kami masih memaksimalkan sumber daya masing-masing perangkat daerah secara mandiri," ungkap Teguh.

Dalam RDP terebut, adabe berapa rekomendasi yang dilontarkan oleh legislatif. Pertama adalah keamanan pangan, DPRD mendesak adanya percepatan SLHS untuk mencegah terulangnya kasus keracunan Kutorejo.

Kedua adalah akuntabilitas, yakni kejelasan tanggung jawab hukum jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Ketiga adalah beban guru, harus ada larangan melibatkan tenaga pendidik dalam teknis distribusi dan pembersihan wadah makanan di sekolah. Dan yang terakhir adalah transparansi dan evaluasi terhadap dominasi yayasan luar daerah dalam pengelolaan dapur lokal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam operasi tersebut, belasan pelajar berseragam kedapatan membolos nongkrong di warung kopi saat jam pelajaran berlangsung.

Petugas menyisir wilayah di Kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon. Kedatangan petugas sempat memicu kepanikan, sejumlah siswa melarikan diri hingga meninggalkan kendaraan mereka di lokasi kejadian.

Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Sutikno, menyebut bahwa para pelajar tersebut sempat berupaya kabur saat melihat mobil patroli tiba.

"Saat kami datang, mereka langsung melarikan diri. Saking paniknya, ada beberapa sepeda motor yang ditinggal di depan warung kopi," ujar Sutikno dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/2/2026). 

Dari penyisiran di tiga lokasi berbeda, petugas berhasil mengamankan 15 pelajar yang tertangkap di sekitar lokasi dan 6 unit sepeda motor milik siswa yang ditinggal kabur.

Seluruh siswa beserta kendaraan tersebut kemudian digelandang ke Kantor Satpol PP Kota Mojokerto untuk pendataan lebih lanjut.

Sutikno menjelaskan bahwa razia ini merupakan langkah konkret dalam menegakkan Perda Nomor 23 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

Meski melakukan pelanggaran, para siswa tidak langsung dijatuhi sanksi berat. Satpol PP melakukan langkah persuasif dan pembinaan. 

Setelah pendataan identitas dan asal sekolah selesai, para siswa diserahkan kembali ke pihak sekolah masing-masing.

"Kami lakukan pendataan di sini. Setelah itu, mereka kami kembalikan ke sekolah untuk mendapatkan pembinaan internal," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pelaku berinisial IR (43) berhasil diringkus dan sempat dihadiahi bogem mentah, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri.

Kapolsek Gedeg, AKP Sukaren, membenarkan penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/3/II/2026/SPKT/Polsek Gedeg. 

Peristiwa terjadi sekira pukul 01.30 WIB dengan sasaran sepeda motor Honda Beat milik Damiri (27), warga Kota Tegal.

"Pelaku berjumlah dua orang. Satu orang kami amankan di lokasi, sedangkan rekannya yang bertindak sebagai eksekutor melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," ujar AKP Sukaren, Rabu (11/2/2026).

Kronologi kejadian bermula saat pelaku berinisial UD yang masih DPO merusak kunci kontak motor korban menggunakan kunci T. 

Setelah mesin menyala, pelaku sempat membawa motor sejauh dua meter. Namun, upaya tersebut gagal total karena motor terjatuh akibat masih terpasangnya kunci pengaman tambahan pada cakram roda.

Mengetahui kendaraannya hendak dicuri, korban segera berteriak dan mengejar pelaku. Warga di sekitar lokasi yang mendengar teriakan korban langsung merespons cepat. 

IR, warga Kota Surabaya yang berperan sebagai joki dan pemantau situasi, berhasil diamankan massa. Sementara itu, UD berhasil kabur menggunakan sepeda motor sarana milik pelaku.

Petugas piket Reskrim dan Unit Samapta Polsek Gedeg yang tiba di lokasi segera mengamankan tersangka guna menghindari aksi amukan massa yang lebih besar. 

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit sepeda motor milik korban senilai Rp17 juta, telepon genggam milik tersangka, serta kunci pengaman tambahan yang menjadi faktor gagalnya pencurian tersebut.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan," turup AKP Sukaren. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menyusul gelombang aduan masyarakat, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menginstruksikan pihak manajemen untuk menghentikan seluruh aktivitas usaha sementara waktu hingga seluruh tahapan perizinan terpenuhi secara legal.

Langkah ini diambil setelah jajaran Pemkot Mojokerto melakukan peninjauan lapangan dan edukasi langsung kepada pemilik usaha. 

Wali Kota yang karib disapa Ning Ita tersebut menegaskan bahwa kehadiran pemerintah adalah untuk menjamin setiap kegiatan ekonomi di wilayahnya patuh pada regulasi yang berlaku.

"Kami merespons cepat aduan masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Pemilik usaha telah kami edukasi agar tidak memulai operasional sebelum seluruh perizinan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar terpenuhi," ujar Ning Ita dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan media ini, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, pendirian outlet tersebut diduga belum selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 

Regulasi tersebut secara spesifik mengatur radius minimal 400 meter dari institusi pendidikan, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya.

Selain masalah zonasi, Ning Ita memaparkan bahwa pelaku usaha wajib menuntaskan dokumen dasar sebelum mengaktifkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem Online Single Submission (OSS). Dokumen tersebut meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Izin Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Guna menjaga kondusivitas wilayah, Pemkot Mojokerto bersama Satintelkam Polres Mojokerto Kota telah menggelar audiensi dengan pihak manajemen HWG 23 pada Kamis (5/2/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, manajemen mengakui bahwa seluruh proses perizinan saat ini masih dalam tahap pengurusan dan belum final.

Atas dasar tersebut, Pemkot Mojokerto secara resmi meminta outlet tersebut tetap tutup guna menghindari keresahan sosial. Ning Ita juga mengapresiasi keberanian warga dalam melaporkan potensi pelanggaran di lingkungan mereka.

"Kota ini adalah milik bersama. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial untuk menjaga ketertiban serta memastikan iklim usaha berjalan di atas rel ketentuan hukum," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Razia tersebut menyasar empat titik lokasi di tiga kecamatan, yakni Mojosari, Mojoanyar, dan Sooko.

Petugas menyisir sejumlah tempat nongkrong yang disinyalir menjadi lokasi persembunyian siswa saat jam pelajaran berlangsung.

Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, M. Taufiqurrahman, menyebutkan bahwa puluhan pelajar tersebut terjaring di empat lokasi berbeda. 

Di Kecamatan Mojosari, tercatat 13 pelajar di Dusun Tuwiri, Desa Seduri dan 3 pelajar di Warkop 69 Desa Menanggal. Di Kecamatan Mojoanyar terdata 3 pelajar di Warkop Lengkong 2 Desa Lengkong. Dan di Kecamatan Sooko terdata 8 pelajar di Warkop Pakdhe Desa Daleman.

"Seluruh pelajar yang terjaring merupakan siswa jenjang SMP dan SMA sederajat. Setelah diamankan, mereka langsung dibawa ke UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit untuk menjalani pendataan dan assessment oleh Dinas Sosial," ujar Taufiq dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Berbeda dengan pola pembinaan pada umumnya, para siswa ini diwajibkan melakukan kerja sosial di UPT Pesanggrahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Desa Kedungmaling. 

Mereka ditugaskan membantu aktivitas harian para lansia, mulai dari memandikan, menyuapi makanan, mengganti pakaian, hingga membersihkan kamar hunian.

Taufiq menegaskan, sanksi ini sengaja dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus menggugah empati dan sisi kemanusiaan para siswa.

"Harapannya, melalui kerja sosial ini, mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Ada nilai moral yang kami tanamkan agar mereka lebih menghargai waktu dan kesempatan belajar," terangnya.

Berdasarkan data hasil assessment, para siswa tersebut berasal dari berbagai instansi pendidikan, di antaranya SMK Raden Patah, MAN 1 dan MAN 2 Mojokerto, SMKN 1 Pungging, SMKN 1 Jetis, hingga beberapa SMP Negeri di wilayah Gedeg dan Pungging.

Sebagai tindak lanjut, Satpol PP telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Mojokerto untuk pembinaan di internal sekolah. Para orang tua siswa juga dipanggil sebelum anak-anak mereka dipulangkan.

Langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peresmian ini menandai integrasi wisata air dalam konsep besar pengembangan pariwisata terpadu di Kota Onde-Onde tersebut.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyatakan bahwa pembukaan wahana ini telah melalui proses standarisasi yang ketat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung. 

Momentum peluncuran ini juga diselaraskan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional dan Hari Sejuta Pohon melalui aksi kerja bakti massal dan penanaman pohon di area sekitar.

"Susur Sungai Ngotok merupakan bagian integral dari pengembangan kawasan Taman Bahari Mojopahit. Kami telah memastikan aspek kelayakan operasional, mulai dari kepemilikan sertifikasi bagi operator, izin operasional, hingga kesiapan sarana dan prasarana penunjang," jelas Wali Kota yang karib disapa Ning Ita tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyediakan tiga pilihan moda transportasi air bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan aliran sungai. 

Pertama adalah Perahu Tradisional, tarif normal Rp 20.000. Khusus masa uji coba (Januari–Maret 2026), diberlakukan tarif promo sebesar Rp 10.000 untuk rute pulang-pergi sejauh 5 km.

Kedua adalah Speedboat, dibanderol dengan tarif Rp 80.000 dan terakhir Jetski, tersedia dengan tarif Rp 200.000.

Rute susur sungai ini menawarkan pengalaman menyusuri eksotisme Kali Ngotok hingga ke titik pertemuan Sungai Brantas, sebelum kembali ke dermaga kawasan TBM.

Lebih lanjut, Ning Ita memaparkan bahwa konsep TBM tidak hanya terpaku pada wisata air. Pemkot telah menyiapkan skema wisata terintegrasi yang menghubungkan susur sungai dengan potensi agrowisata.

"Ke depan, ekosistem pariwisata di sini akan semakin lengkap. Wisatawan tidak hanya menikmati perjalanan sungai, tetapi juga dapat menikmati wisata petik jeruk di bantaran Kali Ngotok saat musim panen tiba," tambahnya.

Melalui kehadiran wahana baru ini, Pemerintah Kota Mojokerto optimistis Taman Bahari Mojopahit akan menjadi magnet ekonomi baru yang mampu menggerakkan sektor UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Jalan akses wisata yang terletak Desa Claket, Kecamatan Pacet, diterjang tanah longsor pada Senin (2/2/2026) petang, yang menyebabkan akses transportasi warga sempat lumpuh total akibat tertimbun material tanah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi pada pukul 17.15 WIB. 

Berdasarkan data BMKG Juanda, wilayah tersebut memang tengah diguyur hujan sedang hingga lebat yang memicu labilnya struktur tanah.

"Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah di lokasi menjadi labil. Material longsor menutup akses jalan dengan dimensi panjang 15 meter, tinggi 3 meter, dan ketebalan mencapai 1 meter," ujar Khakim saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Meski material longsoran cukup tebal hingga menutup badan jalan, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini.

Petugas melakukan evakuasi material secara manual dan mekanis guna mempercepat pembukaan akses jalan. 

Berkat koordinasi lintas sektoral, jalur yang sempat terputus berhasil dibersihkan dan dinyatakan aman untuk dilalui kendaraan pada pukul 21.00 WIB.

Peristiwa di Desa Claket ini bukan satu-satunya. Di hari yang sama, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas. Tren peningkatan bencana ini memicu peringatan keras dari otoritas terkait.

BPBD Kabupaten Mojokerto mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di daerah lereng dan perbukitan, untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra selama puncak musim hujan. 

"Warga diminta proaktif melaporkan indikasi retakan tanah atau potensi longsor kepada perangkat desa setempat guna meminimalisir risiko fatalitas di kemudian hari," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto kini tengah mengerahkan tim khusus untuk melacak jejak orang tua tak bertanggung jawab yang tega membuang jenazah bayi berjenis kelamin perempuan di dalam tas ransel kawasan hutan Blok Watu Ondo, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Penemuan jasad bayi pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 09.30 WIB tersebut langsung direspons cepat oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mojokerto. 

Di lokasi kejadian yang terpencil, sekitar 300 meter dari jalan raya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang menjadi kunci utama penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Primawirdhan, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada evakuasi, tetapi juga pada pengumpulan petunjuk fisik untuk mengidentifikasi pelaku.

"Selain tas hitam dan plastik merah sebagai pembungkus jenazah, kami menemukan pakaian perempuan, ari-ari yang masih utuh, serta tumpukan tisu di lokasi. Semua barang bukti ini tengah kami dalami secara intensif untuk memetakan siapa pemiliknya," ujar AKP Aldhino, Senin (2/2/2026).

Penemuan ini bermula dari kecurigaan petugas Tahura yang melihat sebuah tas hitam tergeletak di aliran sungai. Alangkah terkejutnya mereka saat mendapati sesosok bayi perempuan sepanjang 50 centimeter yang sudah tidak bernyawa di dalamnya. 

Bayi tersebut diduga kuat baru saja dilahirkan sebelum dibuang secara keji ke kawasan hutan lindung tersebut.

Petugas Polsek Pacet dan Tim Inafis Polres Mojokerto segera melakukan sterilisasi area dengan memasang garis polisi. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan bantuan relawan PMI Kabupaten Mojokerto di tengah medan hutan yang cukup sulit.

Polisi kini tengah menunggu hasil autopsi dari RSUD Sumberglagah untuk mengungkap penyebab pasti kematian bayi malang tersebut, apakah meninggal saat dilahirkan atau sengaja dihabisi nyawanya.

"Kami terus bergerak di lapangan. Proses penyelidikan kini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk pengecekan data ibu hamil di fasilitas kesehatan sekitar wilayah Pacet dan sekitarnya. Kami berkomitmen untuk mengungkap siapa yang membuang bayi ini dan memprosesnya secara hukum," pungkas AKP Aldhino. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa yang menggemparkan warga setempat ini terungkap sekitar pukul 09.30 WIB. Jasad bayi malang yang diduga kuat baru saja dilahirkan tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terbungkus plastik merah di dalam sebuah tas ransel.

Penemuan ini bermula saat petugas Tahura Raden Soerjo, Sukamto, tengah melakukan patroli rutin di area hutan. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah tas hitam mencurigakan tersangkut pada pipa saluran air, sekitar 300 meter dari akses jalan raya.

"Kami mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat dari arah tas tersebut. Setelah kami buka dengan disaksikan saksi mata, ternyata isinya jasad bayi yang sepertinya baru saja dilahirkan," ujar Sukamto. 

Merespons laporan tersebut, aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet segera meluncur ke lokasi guna mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memasang garis polisi. 

Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan melibatkan tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto beserta sejumlah relawan.

Saat ini, pihak kepolisian tengah bekerja keras mengungkap dalang di balik tindakan keji tersebut. 

Saat ini jasad bayi telah dilarikan ke RSUD Sumberglagah, Pacet, untuk menjalani autopsi dan tim medis berupaya menentukan penyebab pasti kematian serta estimasi waktu bayi tersebut dibuang. Hingga berita ini diturunkan, motif pembuangan bayi ini masih dalam penyelidikan mendalam. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, secara khusus diundang oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang untuk memaparkan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat global.

Kunjungan yang berlangsung selama lima hari (26–30 Januari 2026) ini bukan sekadar studi banding biasa. 

Wali Kota perempuan yang karib disapa Ning Ita ini bersama delegasi Indonesia yang dipimpin Asdep Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kemenko Pangan RI, Rofi Alhanif, serta Tenaga Ahli Menteri LHK, Kirsfianti Linda Ginoga, meninjau langsung ekosistem pengolahan limbah di Negeri Sakura tersebut.

Di hadapan Presiden AOTS, Mr. Yoshida, dan perwakilan METI, Mrs. Aoki, Ning Ita memaparkan keberhasilan Kota Mojokerto yang cukup mencengangkan. Melalui kolaborasi strategis antara TPS3R Kelurahan Magersari, Rekosistem, dan konsorsium perusahaan Jepang (Ajinomoto, Yakult, Unicharm, Panasonic, dan Marubeni), Mojokerto berhasil menekan angka timbulan sampah hingga 46,53 persen sepanjang tahun 2025.

"Program ini bukan sekadar teknis dan regulasi, melainkan tentang membangun sinergi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengakuan internasional ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus mengembangkan inovasi di Mojokerto," ujar Ning Ita, Ahad (1/2/2026).

Dua program lokal Mojokerto menjadi program unggulan dalam workshop tersebut. Pertama adalah Program Ibu Meguru, berisi pemberdayakan ibu rumah tangga sebagai garda terdepan pemilahan sampah dari sumbernya. Dengan dukungan sistem insentif dan kantong sampah khusus, program ini efektif mengubah perilaku konsumsi masyarakat.

Program kedua adalah SPOGOMI, yakni engonversi kegiatan pengumpulan sampah menjadi ajang kompetisi olahraga yang inklusif, sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik secara partisipatif.

Selama di Jepang, delegasi melakukan observasi mendalam ke fasilitas JFE dan J-Circular di Kawasaki, serta mempelajari mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR) di JCPRA.

Berbekal pengalaman tersebut, Ning Ita kini membidik target baru yakni pengelolaan sampah di aliran sungai. Mengingat Kota Mojokerto dialiri oleh tujuh anak sungai yang bersinggungan langsung dengan proyek strategis wisata Taman Bahari Mojopahit (TBM).

"Ke depan, fokus kami adalah sinergi pengelolaan sampah sungai. Kami ingin memastikan destinasi wisata seperti Taman Bahari Mojopahit didukung oleh ekosistem air yang bersih dan bebas limbah," pungkasnya. (**)

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini mengakibatkan kerusakan parah pada puluhan rumah warga dan menumbangkan sejumlah pohon peneduh jalan di beberapa titik.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Pungging menjadi wilayah terdampak paling parah. 

Sedikitnya 39 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi. Kerusakan tersebut tersebar di tiga desa utama, yakni Desa Tunggalpager, Desa Balongmasin dan Desa Jabontegal. 

Di Dusun Manukan, Desa Balongmasin, satu unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan serius setelah tertimpa pohon besar yang tumbang akibat terjangan angin.

Selain merusak pemukiman, angin kencang juga memicu tumbangnya puluhan pohon yang menutup akses jalan raya. 

Di Kecamatan Mojosari, gangguan lalu lintas terjadi di beberapa jalur protokol, meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pahlawan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, mengatakan, hingga Ahad (1/2/2026), tim gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi dan pembersihan material di lokasi terdampak.

"Data sementara menunjukkan 39 rumah masyarakat terdampak di Desa Tunggalpager, Balongmasin, dan Jabontegal. Selain pemukiman, pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik di Kecamatan Mojosari," ujar Khakim saat dikonfirmasi, Ahad (1/2/2026).

Hingga berita ini diturunkan, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini, personel gabungan dari BPBD Kabupaten Mojokerto, TNI, Polri, bersama relawan dan masyarakat setempat tengah bahu-membahu melakukan penanganan darurat serta pendataan kerugian materiil secara menyeluruh.

"Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan yang diprediksi masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemilihan Kelurahan Mrican bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai sukses mengimplementasikan tata kelola sampah yang sistemik, partisipatif, serta berbasis digital. 

Keberhasilan tersebut sebelumnya telah mengantarkan Mrican sebagai pemenang Lomba Bebas Sampah 2025, menjadikannya percontohan nasional dalam pengelolaan limbah domestik. 

Direktur Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Daru Setyorini, menegaskan bahwa Kelurahan Mrican adalah bukti nyata bahwa pengelolaan sampah yang efektif dapat dimulai dari skala terkecil.

"Mrican menunjukkan bahwa teknologi bukanlah satu-satunya kunci. Keberhasilan di sini bertumpu pada integritas sistem, kepemimpinan lokal, dan partisipasi aktif warga. Digitalisasi yang diterapkan membuat data pengelolaan sampah menjadi transparan, terukur, dan berkelanjutan," ujar dia.

Daru menambahkan bahwa ZWA 2026 berfungsi sebagai ruang kolaborasi lintas daerah untuk memperkuat tata kelola sampah berbasis komunitas, khususnya bagi wilayah yang bersinggungan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Mrican, Sujarno, mengungkapkan bahwa kedisiplinan warga di Lingkungan Pringgondani menjadi fondasi utama. 

Menurutnya, pemilahan dan pencatatan sampah dilakukan secara kolektif dengan semangat gotong royong.

Senada dengan hal tersebut, Lurah Mrican, Johan Firduas, menekankan bahwa teknologi digital hanya berfungsi sebagai alat bantu. 

"Kekuatan utama kami tetap berada pada kesadaran warga. Digitalisasi membantu mempermudah proses, namun konsistensi masyarakatlah yang menjaga sistem ini tetap berjalan," ungkap Johan.

Camat Mojoroto, Abdurahman, turut memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian ini. Ia menyatakan komitmen pemerintah kecamatan untuk mendorong replikasi praktik baik dari Mrican ke kelurahan-kelurahan lain di wilayahnya.

Zero Waste Academy 2026 yang dimulai sejak Kamis (29/1/2026) di Hotel Lotus Kediri ini menarik perhatian luas. Tercatat, perwakilan dari 10 kota dan kabupaten di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, hingga Malang dan Batu mengikuti rangkaian acara hingga akhir.

Menariknya, antusiasme juga datang dari luar Jawa Timur. Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, turut mengirimkan delegasinya untuk mempelajari model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang diterapkan di Kediri.

Penutupan ZWA 2026 di Kelurahan Mrican mempertegas pesan bahwa pengelolaan sampah yang berkeadilan lingkungan hanya dapat terwujud melalui perpaduan antara inovasi teknologi, kebijakan yang mendukung, dan aksi nyata masyarakat di akar rumput. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kini, pemilik rumah yang merupakan anggota polisi bernama Aipda Maryudi telah diadili dan divonis satu tahun bui. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Aipda Maryudi dalam sidang agenda putusan yang digelar pada Rabu (28/1/2026). 

Oknum anggota kepolisian tersebut dinyatakan terbukti bersalah atas kelalaiannya menyimpan bahan petasan yang memicu ledakan maut hingga menewaskan dua orang. 

Humas PN Mojokerto, Tri Sugondo, mengonfirmasi bahwa amar putusan telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja. Terdakwa dinilai sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Terdakwa divonis pidana penjara selama satu tahun. Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur kealpaan yang menyebabkan ledakan, mengakibatkan bahaya umum, serta hilangnya nyawa orang lain," ujar Tri Sugondo saat dikonfirmasi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memaparkan sejumlah poin yang memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa. 

Hal yang memberatkan adalah dampak fatal ledakan yang menewaskan dua sepupu terdakwa, yakni seorang balita Alkautsar Kaffabihi dan ibunya Luluk Sudarwati, serta kerusakan materiel pada rumah warga di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu, hal yang meringankan disebutkan bahwa terdakwa ini belum pernah tersangkut kasus hukum sebelumnya, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan penyesalan mendalam dan yang terakhir adanya surat kesepakatan perdamaian serta pemberian santunan kepada keluarga korban.

Vonis satu tahun ini tercatat lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta hukuman 1,5 tahun penjara berdasarkan Pasal 188 KUHP atau Pasal 311 UU No. 1 Tahun 2023.

Menanggapi putusan tersebut, pihak Aipda Maryudi maupun JPU menyatakan masih melakukan pertimbangan.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Mojokerto, W. Erfandy Kurnia, menegaskan pihaknya akan mempelajari salinan putusan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami masih pikir-pikir sembari mempelajari pertimbangan hakim dan berkoordinasi dengan pimpinan," kata Erfandy.

Diberitakan sebelumnya, rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba hancur akibat ledakan misterius pada Senin (13/1/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Akibat kejadian itu, dua orang meliputi ibu dan anak meninggal dunia. 

Data yang dihimpun di lokasi, ledakan itu bersumber dari rumah Aipda Maryudi, anggota polisi yang berdinas di Polsek Dlanggu, Polres Mojokerto. 

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur (Jatim) dan Polres Mojokerto menguak sederet fakta dibalik ledakan yang menyebabkan guru ngaji dan anak balitanya tewas.

Berdasarkan hasil swab yang dilakukan di pintu masuk TKP menunjukkan postitif bahan peledak.

"Oksidator dan klorat bagian dari atau isian dari bahan peledak kembang api atau sleng dor. Jadi kenapa itu sangat rentan karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis unblosit jadi dia sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan atau benturan," kata AKP Agus Santosa, Bidang Labfor Polda Jatim dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Mojokerto, Selasa (14/1/2025). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini sempat memicu kepanikan warga lantaran lokasi kebakaran berada tepat di tengah permukiman padat penduduk.

Api pertama kali terlihat berkobar sekitar pukul 01.30 WIB di bangunan industri sepatu rumahan milik Ainun Najib. 

Material bahan baku sepatu yang mudah terbakar serta keberadaan mesin produksi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan.

Mendapat laporan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto segera menerjunkan armada ke lokasi kejadian.

"Kami menerima laporan darurat melalui sambungan telepon dan langsung menginstruksikan personel untuk bergerak cepat agar api tidak merembet ke rumah warga di sekitarnya," ujar Komandan Regu Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Sukamto, Kamis (29/1/2026). 

Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung intensif dengan bantuan tambahan satu unit PMK dari Kota Mojokerto, serta dukungan personel dari Polsek Sooko, Koramil, PMI, dan sejumlah relawan serta warga setempat.

Setelah berjibaku melawan api selama kurang lebih lima jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 06.15 WIB.

Meski seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

"Tim telah memastikan lokasi aman melalui proses pembasahan menyeluruh. Fokus utama kami adalah mencegah penyebaran api ke permukiman sekitar, mengingat posisi gudang yang berhimpitan dengan rumah warga," tambah Sukamto.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti munculnya titik api masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, begitupun dengan kerugian yang dialami. (*)

Editor: Syaiful Aries

Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya pelanggaran fungsi ruang publik yang memicu kemacetan dan mengganggu akses pejalan kaki.

Operasi ini difokuskan pada titik-titik krusial, meliputi kawasan Pasar Tanjung Anyar, Jalan KH Nawawi, hingga Jalan Panglima Sudirman. 

Dalam razia tersebut, petugas mengangkut sejumlah lapak yang tak bertuan ke atas truk Satpol PP. 

Sementara itu, sejumlah pedagang buah yang kedapatan menggelar dagangan di atas trotoar dipaksa merelokasi barang mereka ke area legal yang telah ditetapkan.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Ary Setiawan, menegaskan bahwa tindakan represif ini merupakan tindak lanjut dari upaya persuasif yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pihaknya mengklaim telah memberikan masa sosialisasi selama tiga hari kepada para pedagang agar mengosongkan bahu jalan secara mandiri.

"Kami melakukan penertiban terhadap PKL yang menyalahi peruntukan trotoar dan bahu jalan. Para pedagang ini terbukti melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketentraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat," ujar Ary. 

Langkah pembersihan ini mendapat respons beragam. Sejumlah warga menyambut positif normalisasi trotoar tersebut karena mengembalikan hak pejalan kaki. 

Di sisi lain, beberapa pedagang mengeluhkan hilangnya lokasi strategis untuk berjualan.

Namun, Pemerintah Kota Mojokerto tetap melangsungan penegakkan aturan. Penertiban ini dipandang esensial demi menjamin keamanan, kenyamanan, serta estetika kota yang selama ini terganggu oleh bangunan liar permanen di area publik. 

Ary memastikan bahwa pengawasan dan pembinaan akan dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah para pedagang kembali kucing-kucingan dengan petugas di masa mendatang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban diduga mengembuskan napas terakhir akibat kondisi kesehatan yang menurun di tengah aktivitas bertani.

Kapolsek Dawarblandong, Iptu Muslimin, mengonfirmasi identitas korban bernama Abdul Rohman (72), warga Dusun Sumberdadi, Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa terjadi saat korban sedang memupuk tanaman jagung bersama anak dan istrinya di lahan persil milik keluarga.

Iptu Muslimin menyebut, korban sempat mengeluhkan pusing sesaat sebelum meninggal dunia. Sekira ukul 08.00 WIB korban bersama keluarga memulai aktivitas memupuk jagung.

Pukul 09.30 WIB korban merasa pusing dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubug yang berada di lokasi persil dan pukul 10.00 WIB istri korban menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam gubug tersebut. 

"Korban memang sempat mengeluhkan pusing saat bekerja, lalu beristirahat di gubuk yang biasa digunakan untuk makan dan melepas lelah. Namun, saat diperiksa, korban sudah meninggal dunia," ujar Iptu Muslimin saat dikonfirmasi.

Pihak kepolisian menegaskan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. 

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban memang memiliki riwayat kesehatan yang kurang stabil dalam beberapa waktu terakhir.

"Informasi dari istri dan anaknya, korban baru saja sembuh dari sakit. Mengingat usianya yang sudah mencapai 78 tahun (berdasarkan data lisan keluarga), korban memang sering sakit-sakitan," tambah kapolsek.

Sebagai langkah prosedur, jenazah korban telah dievakuasi ke Puskesmas Dawarblandong untuk menjalani pemeriksaan medis luar. 

Evakuasi jenazah korban cukup menyulitkan. Sebab, lokasi korban meninggal dunia berada di kawasan pegunungan dan tidak bisa diakses mobil ambulans. Sehingga polisi dibantu warga dan tim relawan menandu jenazah sekitar dua kilometer untuk turun ke jalan utama sebelum dievakuasi ke Puskesmas Dawarblandong. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski nota keberatan (eksepsi) yang diajukan ditolak sepenuhnya, pihak kuasa hukum menegaskan kesiapan untuk mengikuti proses pembuktian pokok perkara.

Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa dari LBH Rahmatan Lil Alamin, Edi Hariyanto, menegaskan bahwa pihaknya menerima kedaulatan hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim.

"Kami menghormati sepenuhnya putusan sela Majelis Hakim. Ini adalah bagian dari dinamika hukum yang harus kami lalui. Fokus kami saat ini segera beralih pada agenda persidangan berikutnya untuk mengawal hak-hak klien kami dalam pemeriksaan pokok perkara," ujar Edi saat ditemui, Rabu (28/1/2026).

Dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra, Senin (26/1/2026) lalu, Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak memutuskan bahwa surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Alvi Maulana," tegas Jenny dalam amar putusannya.

Sebelumnya, inti eksepsi yang dilayangkan tim kuasa hukum menyoroti aspek kompetensi relatif pengadilan. 

Mereka berargumen bahwa PN Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara tersebut lantaran locus delicti atau tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Surabaya, tepatnya di sebuah rumah kos di Kelurahan Lidah Wetan.

Argumen tersebut didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP. Namun, Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dengan merujuk pada pembaruan hukum dalam Pasal 165 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 

Regulasi terbaru ini memberikan diskresi bagi pengadilan negeri untuk mengadili perkara di luar wilayah hukumnya apabila mayoritas saksi berdomisili di wilayah tersebut, demi efektivitas dan efisiensi peradilan.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan segera memasuki tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti di persidangan mendatang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Mengusung tema 'Pelatihan Harus Mendahului Bencana', BPBD menggelar sosialisasi dan pembinaan khusus yang menyasar puluhan siswa serta atlet panjat tebing di wilayah Mojokerto.

Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara BPBD Kota Mojokerto, Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Mojokerto, dan berbagai organisasi pecinta alam tingkat sekolah se-Mojokerto Raya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Mojokerto, Ganesh Pressiatantra, menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali para peserta dengan keterampilan dasar kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

"Filosofi kami jelas, pelatihan harus mendahului bencana. Kami ingin membentuk karakter siswa dan atlet yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga responsif dan memiliki kecakapan dalam menghadapi situasi darurat," ujar Ganesh, Sabtu (24/1/2026). 

Program ini disebutnya selaras dengan peta jalan BPBD dalam mewujudkan Slsekolah aman bencana serta penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Mojokerto. 

Melalui pembinaan ini, diharapkan para peserta mampu menjadi agen edukasi kebencanaan di lingkungan masing-masing.

Keberhasilan agenda ini menjadi pemantik bagi BPBD untuk merancang kegiatan serupa dengan cakupan yang lebih luas. 

Kedepannya, direncanakan sebuah kegiatan berskala regional (Jawa Timur) yang lebih komprehensif.

Rencana tersebut tidak hanya mencakup sosialisasi teori, tetapi juga simulasi langsung penanganan korban dan prosedur penyelamatan.

Selain menggandeng sektor swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility) dan lembaga pemerintah lintas sektoral, kegiatan itu juga melibatkan delegasi dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Ganesh menandaskan bahwa mitigasi bukan sekadar prosedur, melainkan investasi keselamatan. Partisipasi aktif generasi muda adalah kunci resiliensi sebuah daerah dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

"Hal ini diambil guna memastikan bahwa kesiapsiagaan bencana menjadi budaya di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki mobilitas tinggi di alam terbuka," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

INP (22), seorang perempuan asal Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, harus menanggung beban moral berat setelah foto dirinya diedit vulgar bermuatan pornografi dan disebar oleh oknum diduga admin pinjol ke media sosial Facebook.

Pada Jumat (23/1/2026), didampingi rasa trauma yang mendalam, INP resmi memenuhi panggilan penyidik Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Mojokerto untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan yang ia layangkan akhir tahun lalu.

Kasus ini bermula ketika INP mengalami kendala dalam melunasi tanggungan di salah satu platform pinjol. 

Alih-alih mendapatkan penagihan sesuai prosedur perbankan, korban justru mendapati foto dirinya dengan pose tidak semestinya, diunggah oleh akun anonim di grup Facebook.

Tak terima namanya dicemarkan dengan konten yang melanggar kesusilaan, INP memberanikan diri melaporkan kejadian ini pada 30 Desember 2025, sebagaimana nomor laporan LPM/465/SATRESKRIM/XII/2025/SPKT/POLRES MOJOKERTO.

Penyidik Unit IV Tipidter kini bergerak cepat berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik/32/1/RES.1.24/2026/SATRESKRIM. 

Fokus utama penyelidikan ini menyasar pada dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

Bagi INP, proses hukum ini bukan sekadar mengejar pelaku, melainkan upaya memulihkan martabatnya yang hancur di mata masyarakat. 

Di tengah cemoohan dan stigma negatif yang ia terima akibat unggahan tersebut, ia berharap kepolisian memberikan tindakan nyata.

"Saya berharap ada tindakan nyata sehingga cemoohan dan fitnahan yang saya terima hingga saat ini bisa sembuh, meskipun saya tahu itu tidak mudah," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Alih-alih memesan jahe hangat untuk mengusir angin, mereka justru asyik menenggak alkohol di tempat umum hingga berujung pada 'undangan eksklusif' untuk menginap di Malolres Mojokerto Kota.

Suasana syahdu di Angkringan Pasar Ketidur dan Jalan Empunala yang biasanya dipenuhi aroma sate usus dan nasi kucing, mendadak berubah tegang. Tim Satuan Samapta Polres Mojokerto Kota yang dipimpin oleh AKP Anang Leo Afera datang bergabung ke lingkaran mereka saat patroli Cipta Kondisi Harkamtibmas.

Bukannya menemukan warga yang sedang berdiskusi soal harga sembako, petugas justru menemukan persidangan dadakan yang dipicu oleh pengaruh alkohol.

"Kami mengamankan sembilan orang yang diduga sedang mengonsumsi minuman keras di tempat umum dalam kondisi mabuk," ujar AKP Anang, saat dikonfirmasi Sabtu (24/1/2026).

Dalam operasi 'penghentian tawa berlebihan' tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang jauh dari kata mewah. Yakni 7 wadah minuman beralkohol berbagai merek, 1 buah teko dan 1 gelas sloki. 

Para pelanggar hanya bisa pasrah dan mendadak sadar saat diminta berdiri untuk diperiksa. 

Pengunjung angkringan lainnya memilih melakukan social distancing mendadak demi menonton drama nyata ini dari jarak aman.

Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan, menambahkan bahwa mengonsumsi miras di ruang publik bukanlah hobi yang bisa ditoleransi. 

Akibat aksi minum banyu setan ini, kesembilan pria tersebut kini terancam Pasal 316 ayat (1) KUHP.

Menu penutup mereka malam itu bukan lagi gorengan hangat, melainkan ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa patroli akan terus dilakukan secara tegas namun humanis. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bukan pencuri amatir, dua wanita tertangkap basah menjalankan modus operandi yang tergolong unik, yakni menyembunyikan barang jarahan di antara paha.

Kejadian bermula dari kecurigaan Dian Setyo Budi, pemilik toko, yang melihat sebuah mobil menurunkan kedua pelaku sebelum kemudian menjauh dari area parkir. Gelagat drop-off yang tidak lazim ini memicu naluri waspada Dian.

Kecurigaan tersebut semakin menguat saat kedua wanita itu langsung menyisir etalase susu formula (sufor). 

Meski berada di rak barang mahal dalam waktu lama, keranjang belanja yang mereka bawa tetap kosong melompong.

Dalam dunia kriminalitas ritel, penggunaan pakaian longgar seperti rok lebar sering kali menjadi instrumen utama. Ruang di antara paha digunakan sebagai titik tumpu untuk menahan beban barang tanpa mengubah cara berjalan. 

Hal ini dilakukan guna mengecoh petugas keamanan maupun pantauan kamera pengawas (CCTV).

Dian, yang melakukan pengintaian secara mandiri, menyadari stok susu formula berkurang dalam sekejap. Saat kedua pelaku mencoba melakukan alibi dengan hanya membayar barang kecil di kasir, Dian segera melakukan penghadangan.

"Modusnya itu mereka memasukkan susu dan menjepitnya di antara kedua kaki," ungkap Dian.

Setelah digiring ke ruang pemeriksaan, petugas menemukan empat kotak susu formula senilai kurang lebih Rp700.000 yang disisipkan di balik pakaian dalam mereka. 

Melihat rekannya tertangkap, mobil yang sejak awal memantau dari kejauhan langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan identitas yang dikantongi, salah satu pelaku berinisial A berasal dari Pasuruan, sementara rekannya mengaku warga Semarang namun tidak memiliki kartu identitas.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Polisi kini tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan pencurian spesialis minimarket antarkota, mengingat adanya keterlibatan komplotan bermobil yang berperan sebagai penyedia transportasi bagi para eksekutor lapangan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Turnamen Futsal Pelajar bergengsi, Piala PWI Mojokerto Cup 2026, resmi dibuka di Lapangan AKA BENPAS Futsal Kota Mojokerto pada Selasa (20/1/2026). 

Ajang ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjaring talenta muda berbakat dari tingkat sekolah menengah.

Perhelatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 ini dibuka secara simbolis oleh Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti. 

Sebanyak 32 tim pelajar tingkat SMP/MTs sederajat dari wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto akan bertarung memperebutkan gelar prestisius tersebut.

Ketua PWI Mojokerto Raya, Aminuddin Ilham, menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud nyata komitmen insan pers dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat. 

Fokus utama kegiatan ini adalah menyediakan wadah kompetitif bagi atlet usia dini.

"Kami ingin berkontribusi konkret dalam pembinaan potensi atlet futsal sejak dini. Ini selaras dengan program besar PSSI dan pemerintah daerah untuk memastikan mata rantai prestasi atlet tidak terputus," ujar reporter senior JTV tersebut.

Ia menambahkan, melalui kompetisi yang terstruktur, diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu menembus level regional hingga nasional. 

Sebagai bentuk apresiasi terhadap performa individu, panitia juga menyiapkan penghargaan khusus bagi Top Scorer dan Pelatih Terbaik, selain total hadiah pembinaan sebesar Rp7.750.000.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif PWI Mojokerto. 

Menurutnya, penjaringan atlet melalui turnamen pelajar adalah langkah krusial untuk mengharumkan nama Mojokerto di kancah yang lebih luas.

"Semoga dari lapangan ini lahir bibit-bibit unggul yang nantinya mampu bertransformasi menjadi atlet profesional, baik di tingkat nasional maupun internasional," ungkap Ery.

Momentum pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama (kick-off) oleh Kapolres AKBP Herdiawan Arifianto yang diarahkan ke gawang yang dijaga oleh Ketua PWI Mojokerto Raya, disaksikan oleh jajaran pimpinan daerah dan tamu undangan.

Kesuksesan penyelenggaraan ini turut disokong oleh sinergi kuat antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto, jajaran kepolisian, Kejaksaan Negeri, KONI Kabupaten Mojokerto, serta berbagai mitra sektor swasta seperti CV Bumi Indo, Alfamart, Multi Indonesia, PIM, Aston Mojokerto, Athariz Building, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Kitoshindo.

Turnamen ini diharapkan menjadi standar baru bagi kompetisi olahraga pelajar di Mojokerto, di mana sportivitas dan profesionalisme dijunjung tinggi demi masa depan prestasi olahraga daerah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Setelah penanganan medis dinyatakan tuntas, pemkab setempat kini memprioritaskan pemulihan psikis melalui program trauma healing bagi ratusan korban.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa atensi pemerintah tidak berhenti pada aspek kesehatan fisik semata. 

Sebab, sambung dia, insiden yang dipicu konsumsi menu soto ayam dari SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 tersebut meninggalkan dampak psikologis serius, terutama bagi kalangan siswa dan santri.

Bupati yang karib disapa Gus Barra ini mengungkapkan bahwa banyak korban yang kini mengalami ketakutan terhadap makanan tertentu.

"Masih menyisakan trauma mendalam bagi siswa, guru, hingga wali murid. Bahkan, laporan yang kami terima menunjukkan banyak anak yang masih enggan mengonsumsi nasi, terutama menu berkuah," ujar Gus Barra.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Mojokerto mengerahkan langkah strategis melalui kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dibeber olehnya bahwa Dinas Kesehatan menjadi leading sector dalam pendampingan medis dan psikologis awal.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, melibatkan psikolog untuk menangani kondisi mental siswa di lingkungan sekolah.

Menurut Gus Barra Tokoh Masyarakat dan Agama juga dilibatkan dalam pendekatan persuasif dan edukasi untuk membangun kembali kepercayaan penerima manfaat.

Meski penanganan pascakejadian terus digencarkan, Gus Barra mengakui adanya batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengintervensi teknis program MBG. Sebab, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini secara struktural berada di bawah koordinasi langsung Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan lingkungan sekolah kembali menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para siswa sebelum program distribusi makanan dilanjutkan secara normal.

"Terkait upaya menutup celah risiko, seperti larangan membawa pulang menu MBG melalui Surat Edaran (SE), kami masih harus mempelajari regulasinya lebih lanjut. Koordinasi harus tetap sinkron dengan BGN selaku pemegang otoritas pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 411 korban keracunan soto ayam MBG di Kabupaten Mojokerto telah dinyatakan pulih dan tidak lagi menjalani perawatan. Dugaan penyebab keracunan adalah dari telur yang disajikan dalam menu soto ayam dari SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Kabupaten Mojokerto. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah tersebut dinilai bukan sekadar kemunduran demokrasi, melainkan upaya sistematis untuk menghidupkan kembali praktik oligarki dan politik transaksional di ruang-ruang tertutup.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo, menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap ideologis partai yang tegak lurus pada semangat reformasi. 

Menurutnya, mengalihkan mandat suara rakyat kepada segelintir elite di parlemen adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

"Mengalihkan Pilkada kepada DPRD berarti merampas hak politik rakyat. Ini membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional dan penguatan oligarki kekuasaan. Pemimpin yang kuat dan legitimatif hanya bisa lahir dari kepercayaan langsung rakyat, bukan hasil lobi-lobi di ruang gelap," tegas Santoso, Selasa (20/1/2026).

Senada dengan Santoso, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyoroti bahwa Pilkada langsung adalah capaian krusial pasca-1998 yang tidak boleh diganggu gugat. 

Ia menilai alasan efisiensi atau teknis yang sering digaungkan pendukung Pilkada tidak langsung hanyalah dalih untuk menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

"Demokrasi kita tidak boleh mundur. Pilkada langsung adalah kedaulatan rakyat yang utuh. Masyarakat memiliki hak mutlak untuk menilai dan memilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik," ujar politisi wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto itu.

PDI Perjuangan Kota Mojokerto menekankan bahwa jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, solusi yang diambil seharusnya adalah pembenahan sistem, bukan penghapusan hak pilih. 

Ia mendesak pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk fokus pada penguatan integritas, yakni eningkatkan kualitas pengawasan dan integritas penyelenggara.

Kedua rransparansi pendanaan, yakni memperbaiki sistem pendanaan kampanye untuk menekan biaya politik dan yang terakhir adalah edukasi politik, yakni mendorong partisipasi masyarakat yang lebih subtansial.

Ia menandaskan bahwa demokrasi itu harus diperkuat dan diperbaiki kualitasnya, bukan justru dipangkas. PDI Perjuangan disebutnya akan tetap konsisten berdiri bersama rakyat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dari ancaman kemunduran demokrasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Komandan Kodim (Dandim) 0815 Mojokerto, Letkol Inf Abi Swanjoyo, mengungkapkan bahwa dugaan kuat sumber kontaminasi berasal dari komoditas telur ayam rebus yang dipasok oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Labkesda Kabupaten Mojokerto terhadap sampel muntahan korban dan sisa makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, ditemukan indikasi ketidaklayakan pada protein hewani tersebut.

Letkol Inf Abi menjelaskan adanya celah waktu dalam proses pengolahan hingga pendistribusian makanan yang menyebabkan penurunan kualitas bahan pangan. 

Ia menjelaskan, pada Rabu (7/1/2026) malam, telur ayam mulai dimasak/direbus oleh pihak ketiga. Selanjutnya pada Kamis (8/1/2026) sore telur matang dikirim ke SPPG di Ponpes Al Hidayah.

Kemudian pada Jumat (9/1/2026) pagi, menu soto ayam hang di dalamnya ada telur tersebut didistribusikan ke tujuh sekolah yang ada di Kutorejo.

Dan pada Sabtu (10/1/2026), ratusan siswa, santri, dan orang tua mulai menunjukkan gejala medis serius.

"Secara garis besar, hasil diskusi mengarah pada dugaan sementara terkait prosedur pembelian telur matang. Ada rentang waktu yang cukup lama dari proses perebusan hingga konsumsi yang akan kami dalami lebih lanjut," ujar Letkol Abi. 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara resmi telah menetapkan insiden ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Langkah ini diambil menyusul masifnya jumlah korban yang mengalami gejala mual, muntah, demam, hingga diare akut setelah mengonsumsi ribuan porsi soto ayam yang disediakan SPPG Yayasan Bina Bangsa.

Situasi ini turut mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, melakukan peninjauan langsung terhadap para korban yang menjalani perawatan di Pondok Pesantren Ma'had An Nur dan RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pendalaman terhadap pihak ketiga selaku penyedia telur rebus untuk melihat adanya unsur kelalaian dalam prosedur keamanan pangan (food safety). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tindakan tegas ini merupakan bagian dari penyidikan besar terkait dugaan praktik mafia tanah.

Pantauan di lokasi menunjukkan bangunan tersebut kini telah steril dengan pemasangan garis polisi (police line). 

Sebuah papan pengumuman resmi berwarna putih turut dipasang, menyatakan bahwa aset tersebut disita berdasarkan Surat Penetapan Izin Sita Khusus Nomor: 190/PENPID/.B.S-SITA/2026/PN SBY tertanggal 15 Januari 2026.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, mengonfirmasi bahwa penyitaan dilakukan guna menjaga status quo objek sengketa. Langkah ini diambil menyusul adanya tiga laporan polisi terkait objek tanah tersebut.

"Penyitaan ini didasari adanya dugaan praktik mafia tanah, mulai dari penggunaan dokumen palsu hingga aksi penyerobotan lahan. Kami menyita aset ini untuk membuat terang peristiwa pidananya," tegas AKBP Edy Herwiyanto.

Dalam proses penyelidikan, tim penyidik menemukan fakta sejarah. Bangunan di kawasan elite tersebut diketahui merupakan bekas rumah dinas Kapolwil Surabaya pada tahun 1959. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris sah.

"Penyidik menemukan fakta baru bahwa sejarahnya rumah ini adalah rumah dinas Kapolwil Surabaya tahun 1959. Namun, saat ini banyak pihak mengeklaim sebagai ahli waris. Inilah yang sedang kami sidik untuk menemukan tersangka utamanya," tambah mantan Kasubdit Tipidkor Polda Jatim tersebut.

Polisi berencana memanggil seluruh pihak yang mengeklaim kepemilikan aset untuk mendalami dasar hukum masing-masing. 

Saat ini, lokasi tersebut berada di bawah pengawasan ketat personel Reskrim dan Samapta Polrestabes Surabaya.

Proses penyegelan tersebut turut disaksikan oleh pengurus lingkungan setempat. Ketua RT 4 RW 4 Kelurahan Darmo, Endik, membenarkan bahwa bangunan tersebut sebelumnya dikuasai oleh mendiang H. Berlian Ismail Marzuki, mantan Ketua Umum DPP Madas.

"Dulu sempat ditinggali oleh H. Berlian. Sepeninggal beliau, bangunan ini digunakan sebagai kantor dengan terpasangnya spanduk-spanduk ormas, hingga akhirnya dilakukan penyegelan oleh pihak kepolisian hari ini," ungkap Endik.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan guna menjerat aktor intelektual di balik dugaan sindikat mafia tanah tersebut. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sumber: Beritasatu.con

Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengungkapkan bahwa mayoritas SPPG yang mengajukan izin belum mampu memenuhi standar kelayakan fisik, yang berdampak pada terhambatnya penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, mengakui bahwa meski proses permohonan telah masuk, banyak pengelola yang terbentur pada ketatnya verifikasi lapangan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Dyan menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap parameter kesehatan dasar. 

Pemeriksaan mencakup aspek krusial seperti kualitas air bersih, kelayakan drainase, hingga tata ruang bangunan yang harus memenuhi standar higienitas.

"Kami tidak bisa menerbitkan rekomendasi SLHS jika IKL belum memenuhi syarat. Faktanya di lapangan, banyak ditemukan saluran air yang tidak layak dan penataan ruang yang belum sesuai regulasi kesehatan," tegas Dyan, Kamis (15/1/2026).

Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman bagi masyarakat masih lemah. Sebab SLHS adalah instrumen hukum utama untuk menjamin keamanan konsumsi.

Dyan juga menegaskan bahwa peran dinkes sebenarnya hanya terbatas pada wilayah pengawasan dan teknis. Setelah rekomendasi diterbitkan, otoritas penuh berada di tangan SPPG masing-masing. 

Meski dinkes memiliki komitmen administratif untuk mempercepat proses, durasi pengurusan SLHS masih sangat bergantung pada kecepatan perbaikan oleh pihak pemohon. 

"Secara administratif kami ingin cepat, namun kendala teknis di lapangan sering kali memperlambat proses. Jika standar fisik tidak segera diperbaiki, rekomendasi tentu tidak bisa keluar," pungkasnya.

Sebelumnya, terungkap fakta mengejutkan di balik musibah 411 siswa keracunan usai menyantap menu soto ayam dari program MBG, dimana dari total 77 unit SPPG di Kabupaten Mojokerto hanya 11 unit yang telah mengantongi SLHS. 

Fakta itu diungkap ke publik oleh Bupati Mokokerto, Muhammad Albarra usai dampingi Menteri MAM Natalius Pigai kunjungi korban keracunan di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari pada Rabu (24/1/2026). 

"Dari total 77 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, hanya 11 unit yang telah memiliki SLHS, sementara 66 sisanya masih dalam proses pengurusan," kata bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan data final Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, total warga yang terdampak mencapai 411 orang.

Bupati yang karib disapa Gus Barra ini menegaskan bahwa angka tersebut merupakan data valid yang dihimpun dari posko darurat dan rujukan rumah sakit. 

"Kami ingin menegaskan agar tidak ada data yang simpang siur di media sosial. Total pasien yang mendapatkan perawatan medis secara keseluruhan adalah 411 orang," ujar Gus Barra, Rabu (14/1/2026).

Gelombang keluhan mulai dilaporkan pada 10 Januari 2026, yang segera direspons pemerintah daerah dengan mendirikan posko penanganan di Pondok Pesantren Annur, Kecamatan Kutorejo, sebagai titik dengan konsentrasi korban terbanyak.

Data fluktuasi pasien mencatat lonjakan signifikan sejak tanggal 11 Januari dengan 260 pasien, memuncak hingga 404 pasien pada 13 Januari, dan akhirnya ditutup pada 14 Januari dengan total kumulatif 411 orang.

"Saat ini masa inkubasi telah lewat, sehingga posko resmi kami tutup. Dari 411 pasien tersebut, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Mojokerto," lanjutnya. 

Mayoritas korban terkonfirmasi merupakan anak-anak pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP.

Di balik musibah ini, terungkap fakta mengenai legalitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Mojokerto. 

Gus Barra membeberkan bahwa mayoritas penyedia jasa makanan tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari total 77 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, hanya 11 unit yang telah memiliki SLHS, sementara 66 sisanya masih dalam proses pengurusan. 

Gus Barra menjelaskan bahwa kewajiban SLHS baru mulai diperketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada Oktober 2025.

"Kendala di lapangan sebenarnya tidak ada, semua dalam proses pemenuhan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Namun, kewenangan untuk menentukan operasional atau tidaknya SPPG tersebut berada sepenuhnya di bawah kendali BGN," tegasnya.

Terkait pembiayaan medis, Pemkab Mojokerto menjamin seluruh biaya pengobatan warga lokal melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. 

Adapun bagi santri atau korban yang berasal dari luar daerah seperti Sidoarjo dan Jombang, beban biaya akan dikoordinasikan menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. 

"Hasil laboratorium saat ini masih dalam proses analisis. Temuan tersebut akan kami laporkan langsung ke BGN. Pihak BGN yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kandungan dalam makanan tersebut," pungkas Gus Barra. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Saat meninjau kondisi korban di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari, Rabu (14/1/2026), Natalius Pigai menegaskan perlunya tindakan tegas dan evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lalai dalam prosedur higienitas.

Menteri Pigai menyoroti lemahnya profesionalisme pengelola SPPG pihak swasta yang disebutnya mengakibatkan 411 anak mengalami keracunan.

Menurutnya, insiden ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan yang sehat dan aman.

"Sumber masalahnya jelas dari SPPG yang dikelola swasta. Mereka tidak mengikuti prosedur sehingga menyajikan makanan yang tidak higienis. Jatuhnya 411 korban itu too much, terlalu banyak. Satu orang pun tidak boleh menjadi korban, apalagi ratusan," tegas Menteri HAM.

Ia memastikan akan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh. 

Natalius Pigai bahkan secara spesifik meminta agar pihak pengelola yang sama tidak lagi diperbolehkan memproduksi atau menyajikan makanan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Meski anak-anak dan orang tua korban menyatakan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pigai memandang perlunya langkah trauma healing yang terstruktur. 

Ia menilai kepercayaan (trust) anak-anak terhadap keamanan makanan pemerintah harus dipulihkan.

"Makan itu soal kepercayaan. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak, pengelola masak dan penyajinya akan diganti. Penggantian personel ini adalah entry point dari trauma healing agar mereka kembali merasa aman mengonsumsi program ini," jelasnya.

Menteri HAM menekankan bahwa Program Makan Bergizi merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan generasi yang sehat dan pintar. Oleh karena itu, kegagalan pada level operasional di daerah tidak boleh ditoleransi.

Dalam kunjungannya, Pigai meminta Bupati Mojokerto segera menggelar rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan dengan menghadirkan seluruh unsur muspida, kepala dinas, camat, hingga tokoh masyarakat.

"Program ini harus dijalankan secara maksimal, profesional, dan prosedural. Penguatan sistem harus dilakukan secara terpadu. Dari sisi kebijakan, pengelola tersebut harus dievaluasi, sementara dari perspektif hukum, biarkan aparat kepolisian menjalankan tugasnya," tambahnya.

Pigai menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa meski tantangan distribusi saat ini mencakup 56 juta jiwa, kualitas dan keamanan prosedur tidak boleh dikorbankan demi mengejar kuantitas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto mengungkap fakta memprihatinkan antara jumlah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pemenuhan legalitas kesehatan yang dipersyaratkan.

Hingga Selasa (13/1/2026), dari target pendirian 106 unit SPPG, baru terealisasi sebanyak 77 unit. Namun, yang memprihatinkan terlihat pada aspek kelaikan, hanya 11 unit telah dalam rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan baru 1 unit yang memiliki SLHS atau izin operasional penuh.

Meski mayoritas belum memenuhi standar administrasi dan teknis, puluhan SPPG tersebut tetap diizinkan beroperasi secara terbatas. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati, mengonfirmasi bahwa kendala utama terletak pada temuan lapangan yang belum memenuhi standar Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

"Dari 77 SPPG yang beroperasi, sebagian besar masih dalam proses. Rekomendasi laik sehat ini adalah fondasi vital, tanpa itu, izin operasional tidak dapat diterbitkan," ujar Dyan, Rabu (14/1/2026).

Dinkes merinci beberapa temuan dari SPPG, sehingga SLHS belum bisa diterbitkan. Pertama ketidaklengkapan sarana dan prasarana, buruknya sistem sanitasi di lokasi pengolahan, dan prosedur pengelolaan pangan yang belum memenuhi standar keamanan.

Peralihan sistem dari Online Single Submission (OSS) ke mekanisme manual menciptakan celah birokrasi terkait wewenang penerbitan izin lanjutan. 

Walaupun persyaratan kini disederhanakan tanpa mewajibkan Nomor Induk Berusaha (NIB), verifikasi faktual tetap menjadi batu sandungan bagi pengelola.

Kondisi ini memicu urgensi pengawasan ekstra, terutama menyusul adanya dugaan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto. 

Sebagai langkah mitigasi, Dinkes mewajibkan seluruh SPPG yang belum berizin untuk segera elakukan perbaikan total berdasarkan catatan hasil inspeksi, menyerahkan sampel makanan secara rutin untuk uji laboratorium dan menghadapi inspeksi ulang (re-inspeksi) serentak yang dijadwalkan pada 20 Juni 2026. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski infrastruktur fisik Satuan Pelayanan Penuhan Gizi (SPPG) dianggap memadai, kerentanan pada manajemen penyimpanan dan belum terpenuhinya legalitas sanitasi menjadi catatan yang harus dievaluasi.

Tenaga Teknis sekaligus Peneliti Ditjen P2P Kemenkes, Izzi Ashari, mengonfirmasi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 yang berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo ini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Status perizinan tersebut hingga kini disebutnya masih dalam tahap proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Dalam pemantauan di lokasi pada Selasa (13/1/2026), Izzi mengatakan bahwa faktor utama yang memicu risiko kontaminasi sering kali berpangkal pada pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu konsumsi dan suhu penyimpanan.

"Pangan yang aman seharusnya dikonsumsi dalam kurun waktu kurang dari empat jam setelah diolah. Kelalaian kerap terjadi pada penyimpanan yang tidak memenuhi standar suhu, terutama untuk bahan berprotein tinggi yang cepat rusak," kata dia.

Kemenkes membeberkan bahwa titik lemah tidak hanya berada di dapur pengolahan, melainkan menyebar sepanjang jalur distribusi hingga ke tangan penerima manfaat. Hingga kini pemetaan letak kebocoran standar masih dilakukan. 

"Kami sedang memetakan di mana letak kebocoran standar ini, apakah saat penerimaan bahan baku, proses pemasakan, atau pada fase distribusi di sekolah," tambahnya.

Meski tata letak bangunan dinilai telah memenuhi kriteria luas dan kebersihan, Kemenkes menemukan sejumlah pelanggaran teknis yang harus segera diperbaiki sebelum fasilitas diizinkan beroperasi kembali secara penuh, di antaranya adalah penataan alat pembasmi serangga (insect killer) yang tidak sesuai titik keamanan pangan, kurangnya sarana pencucian tangan yang memadai bagi staf pengolah makanan dan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan pengawasan tidak hanya bersifat insidental pasca-kasus, tetapi berkelanjutan.

Terkait penyebab pasti keracunan soto ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, Kemenkes masih menunggu hasil uji laboratorium klinis. 

Kemenkes berkomitmen akan menerbitkan rekomendasi lintas kementerian untuk memperketat regulasi operasional SPPG di seluruh daerah. 

Langkah ini diambil guna memastikan program strategis nasional ini tidak justru menjadi ancaman bagi kesehatan siswa akibat lemahnya kontrol kualitas pangan. 

Sebelumnya, jumlah korban yang diduga mengalami keracunan makanan pasca-mengonsumsi menu soto ayam dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto hingga Selasa (13/1/2026) pagi, tercatat telah mencapai 384 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengonfirmasi, dari data 384 orang tersebut sebanyak 158 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto. 

"Data terbaru sampai dengan pukul 20.00 WIB (kemarin) jumlah (korban keracunan) 384 orang, rawat inap 158 orang," kata Teguh kepada suarajatimpost.com, Selasa (13/1/2026). 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini, menambahkan bahwa data pasien yang mengalami keracunan ini bersifat dinamis. Artinya, pihak dinkes terus melakukan pembaruan. 

"Data ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui. Kondisi pasien bervariasi, ada yang mulai membaik dan diizinkan pulang, namun ada pula yang baru masuk untuk mendapatkan penanganan," ujar Dyan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bersama pihak terkait terus memantau situasi secara ketat. Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang menangani korban diinstruksikan untuk melaporkan perkembangan kondisi pasien secara berkala setiap satu jam.

Untuk memastikan seluruh korban tertangani secara optimal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengerahkan 16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). 

Adapun sebaran pasien saat ini berada di RS Dharma Husada Ngoro, RSUD Prof. dr. Soekandar, RSUD Sumberglagah, RS Mawaddah Medika, RSI Arofah, RS Kartini, RS Sidowaras, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, RS Dian Husada, RSI Sakinah, Puskesmas Kutorejo, Puskesmas Bangsal, Puskesmas Dlanggu, Puskesmas Pacet, dan Puskesmas Gondang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, yang berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, yang menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), diduga beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ironisnya, SPPG tersebut membawahi 22 lembaga pendidikan dan menyuplai makanan ke tujuh sekolah yang terdampak kasus keracunan. 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Teguh Gunarko mengonfirmasi bahwa SLHS bagi SPPG tersebut tidak pernah diterbitkan. 

Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak yayasan dalam memenuhi persyaratan atau standar kesehatan yang ditetapkan sejak tahap awal pengajuan.

"SLHS memang belum kami terbitkan karena ada beberapa persyaratan yang tidak mampu mereka lengkapi," kata Teguh, Selasa (13/1/2026). 

SLHS ini merupakan dokumen resmi vital yang diterbitkan oleh dinas kesehatan. Sertifikat ini menjadi bukti otentik bahwa sebuah usaha makanan, minuman, maupun fasilitas umum telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat guna mencegah kontaminasi serta menjamin kualitas gizi.

Buntut dari insiden yang merugikan ratusan siswa ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03. 

Penutupan ini dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan fasilitas dan prosedur kerja mereka.

Meski pelanggaran administrasi dan standar sanitasi telah ditemukan, pihak pemerintah daerah masih bersikap hati-hati dalam menentukan penyebab pasti keracunan massal tersebut. Sebab, hasil uji laboratorium secara resmi belum keluar. 

Uji laboratorium itu untuk memastikan apakah ketidakhadiran standar sanitasi tersebut berbanding lurus dengan keberadaan bakteri atau zat berbahaya yang memicu keracunan massal.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan akan menindak tegas SPPG yang tidak mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan tersebut disampaikan Nanik saat bertemu para pemangku kepentingan MBG wilayah Tulungagung dan Trenggalek di Hotel Lojikka, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026) lalu.

"Kalau mereka tidak mendaftar SLHS, kita beri waktu satu bulan. Kalau tetap tidak daftar, dapurnya akan kita suspend," tegas Nanik kepada Suarajatimpost.com.

Ia menegaskan, pengetatan SLHS bukan semata administratif, melainkan berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan target Presiden Prabowo Subianto.

"Ini berkaitan dengan target kita tahun 2026, zero accident, seperti yang disampaikan Presiden," tegasnya.

SPPG yang tidak mengurus SLHS akan terkena sanksi suspend operasional, yang berdampak langsung pada mitra pengelola dapur.

"Yang wajib mendaftar SLHS ini mitra yayasan. Kalau mereka tidak daftar, ya kita hukum dapurnya. Konsekuensinya mereka kehilangan pendapatan," ujarnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hingga Selasa (13/1/2026) pagi, data terbaru menunjukkan total warga yang terdampak telah mencapai 384 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengonfirmasi, data saat ini telah tembus 384 orang, sebanyak 158 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto. 

"Data terbaru sampai dengan pukul 20.00 WIB (kemarin) jumlah (korban keracunan) 384 orang, rawat inap 158 orang," kata Teguh kepada suarajatimpost.com, Selasa (13/1/2026). 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini, menambahkan bahwa data pasien yang mengalami keracunan ini bersifat dinamis. Artinya, pihak dinkes terus melakukan pembaruan. 

"Data ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui. Kondisi pasien bervariasi, ada yang mulai membaik dan diizinkan pulang, namun ada pula yang baru masuk untuk mendapatkan penanganan," ujar Dyan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bersama pihak terkait terus memantau situasi secara ketat. Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang menangani korban diinstruksikan untuk melaporkan perkembangan kondisi pasien secara berkala setiap satu jam.

Untuk memastikan seluruh korban tertangani secara optimal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengerahkan 16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). 

Adapun sebaran pasien saat ini berada di RS Dharma Husada Ngoro, RSUD Prof. dr. Soekandar, RSUD Sumberglagah, RS Mawaddah Medika, RSI Arofah, RS Kartini, RS Sidowaras, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, RS Dian Husada, RSI Sakinah, Puskesmas Kutorejo, Puskesmas Bangsal, Puskesmas Dlanggu, Puskesmas Pacet, dan Puskesmas Gondang.

Sebelumnya, kasus ini turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pemprov Jatim turut melakukan investigasi mendalam terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Ahad (11/1/2026), total korban terus bertambah dan tercatat mencapai 261 orang.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, saat meninjau kondisi korban di Pondok Pesantren Ma'had An Nur dan RSUD Prof. dr. Soekandar, memaparkan rincian data penanganan medis para korban. 

Dari total 261 warga yang terdampak, mencakup siswa hingga orang tua siswa, sebanyak 140 orang telah dinyatakan pulih dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara 121 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. 

"Saat ini, fokus utama adalah penanganan medis bagi 121 pasien yang masih menjalani perawatan intensif. Sebanyak 121 orang tersebut tersebar di beberapa titik, termasuk di pondok pesantren, rumah sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)," ujar Emil, Ahad (11/1/2026).

Emil menjelaskan bahwa langkah medis prioritas yang diambil adalah prosedur rehidrasi melalui pemberian cairan infus untuk menjaga stabilitas kondisi fisik pasien. 

Selain itu, pemberian obat-obatan penunjang seperti zinc dilakukan guna mempercepat proses pemulihan fungsi pencernaan pasien yang mayoritas mengalami gejala mual akut.

Terkait penyebab keracunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah melakukan investigasi epidemiologi terhadap menu soto ayam yang dikonsumsi pada Jumat (9/1/2026). Penelusuran juga difokuskan pada rantai pasok dan prosedur pengolahan bahan pangan.

Pemprov Jatim menemukan fakta yang tak wajar, yakni korban tetap mengalami keracunan meski hanya mengonsumsi makanan bagian tertentu saja dalam menu soto ayam MBG. Seperti daging ayam bahkan hanya telur saja. 

"Kami menemukan pola bahwa korban tetap terdampak meskipun hanya mengonsumsi bagian tertentu, seperti daging ayam saja atau telur saja. Ini menjadi data krusial untuk menemukan akar permasalahan," tegas Emil.

Saat ini dinas kesehatan disebutnya juga sedang menguji beberapa hipotesis teknis, di antaranya evaluasi terhadap bahan baku yang dipersiapkan pada H-1 sebelum penyajian dan pemeriksaan pada proses pengemasan dan apakah terdapat kontaminasi pada cangkang telur yang disimpan dalam satu wadah dengan bahan lain.

Insiden ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan mutu dalam program Makan Bergizi Gratis. 

Wagub Emil menekankan bahwa hasil investigasi ini akan dijadikan landasan dalam penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) penyediaan pangan bagi masyarakat ke depannya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pihak terdakwa menilai PN Mojokerto tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lantaran lokasi kejadian perkara (locus delicti) berada di luar wilayah hukumnya.

Ketua tim penasihat hukum terdakwa, Edi Haryanto, menyatakan bahwa pengajuan eksepsi ini merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 

Menurutnya, keberatan ini diajukan demi memastikan tegaknya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.

"Kami mengajukan eksepsi kompetensi relatif bukan untuk mempersoalkan substansi perkara atau menghambat proses peradilan, melainkan untuk memastikan bahwa persidangan berjalan di pengadilan yang berwenang secara sah," ujar Edi kepada media ini, Senin (12/1/2026). 

Dalam nota keberatannya, Edi memaparkan bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (5/1/2026) lalu, peristiwa penusukan yang menyebabkan korban Tiara Angelina Saraswati meninggal dunia terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Raya Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya.

Pihaknya menekankan bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, pengadilan negeri yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tindak pidana dilakukan.

"Secara eksplisit, dakwaan Jaksa menyebutkan locus delicti berada di wilayah Lidah Wetan, Surabaya. Dengan demikian, secara hukum acara pidana, kewenangan relatif berada pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan Pengadilan Negeri Mojokerto," lontarnya.

Di hadapan Majelis Hakim, tim kuasa hukum dari LBH Rahmatan Lil Alamin ini juga meminta Majelis Hakim untuk tidak hanya melihat kasus dari aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

"Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengedepankan hati nurani dan bersikap bijak dalam mencermati masalah hukum ini agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya," tambah Edi.

Di akhir pembacaan eksepsinya, penasihat hukum Alvi Maulana memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela.

Pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa mengenai kompetensi relatif. Kedua, menyatakan PN Mojokerto tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara Nomor: 600/Pid.B/2025/PN Mjk.

Ketiga, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan yang terakhir melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Polisi berhasil mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam keributan yang videonya sempat viral di media sosial tersebut.

Peristiwa bermula sekitar pukul 00.10 WIB saat sekelompok pemuda melintas di kawasan Jalan Empunala. 

Situasi yang semula tenang mendadak memanas hingga memicu kericuhan di tengah jalan. 

Menurut keterangan saksi, keributan tersebut diwarnai dengan suara ledakan petasan yang diarahkan ke udara, menambah ketegangan di lingkungan sekitar.

Merespons laporan masyarakat dan video yang beredar luas, personel Samapta bersama piket fungsi Polres Mojokerto Kota langsung diterjunkan ke lokasi untuk membubarkan massa. 

Tak butuh waktu lama, petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap sejumlah pemuda di Lingkungan Tropodo sekira pukul 02.00 WIB.

Kepala Satuan (Kasat) Samapta Polres Mojokerto Kota, AKP Anang Leo Afera, mengonfirmasi bahwa saat ini enam orang telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari enam orang yang kami amankan, dua di antaranya berstatus sebagai korban, sementara empat lainnya diduga kuat sebagai pelaku. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh tim gabungan," kata AKP Anang Leo, Senin (12/1/2026).

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif di balik bentrokan tersebut serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat. 

Meski tidak dilaporkan adanya korban luka berat atau pendarahan di lokasi kejadian, polisi tetap melakukan pemeriksaan intensif guna mencegah aksi balasan atau kejadian serupa di kemudian hari.

Penyidik saat ini tengah melakukan pendalaman lengkap berdasarkan keterangan para terperiksa dan bukti digital guna memastikan langkah hukum selanjutnya. 

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Legislator Jatim tersebut menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Sumardi menegaskan pentingnya pemeriksaan mendalam terhadap seluruh rantai produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga alur pengolahan di dapur. 

Berdasarkan data lapangan, tercatat 261 warga terdampak akibat mengonsumsi menu berupa soto ayam yang disediakan.

"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses yang ada di SPPG, mulai dari alur masak hingga kandungan nutrisi dalam menu tersebut. Masalah kesehatan anak-anak adalah prioritas yang tidak boleh dianggap sepele," uajar politisi Golkar yang karib disapa Cak Sumardi itu saat meninjau pasien keracunan, pada Ahad (11/1/2026).

Selain kualitas bahan, ia juga meminta untuk memperhatikan aspek teknis seperti durasi antara waktu memasak dan penyajian. 

Ketepatan waktu dinilai penting karena perubahan suhu dan durasi penyimpanan dapat memicu pertumbuhan bakteri atau perubahan kandungan kimia dalam makanan.

"Meninjau kembali penerapan Standard Operational Procedure (SOP) yang seharusnya sudah diatur dalam regulasi teknis memasak dan harus mengantisipasi perubahan rasa dan kandungan makanan yang bersifat instan atau diproduksi secara massal," urainya. 

Ia juga meminta eksekutif untuk mencari benang merah permasalahan untuk menentukan apakah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan di lapangan.

Sumardi menegaskan bahwa tujuan utama program MBG sangatlah positif untuk meningkatkan gizi generasi penerus. Oleh karena itu, investigasi tuntas diperlukan agar kesalahan teknis tidak mencederai visi besar program pemerintah tersebut.

"Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik ini terhambat oleh kebijakan atau pelaksanaan yang tidak tepat. Harus ada langkah hukum dan administratif jika ditemukan kesalahan fatal agar kejadian ini menjadi pelajaran bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan investigasi mendalam terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Ahad (11/1/2026), total korban tercatat mencapai 261 orang.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, saat meninjau kondisi korban di Pondok Pesantren Ma'had An Nur dan RSUD Prof. dr. Soekandar, memaparkan rincian data penanganan medis para korban. 

Dari total 261 warga yang terdampak, mencakup siswa hingga orang tua siswa, sebanyak 140 orang telah dinyatakan pulih dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara 121 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. 

"Saat ini, fokus utama adalah penanganan medis bagi 121 pasien yang masih menjalani perawatan intensif. Sebanyak 121 orang tersebut tersebar di beberapa titik, termasuk di pondok pesantren, rumah sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)," ujar Emil, Ahad (11/1/2026).

Emil menjelaskan bahwa langkah medis prioritas yang diambil adalah prosedur rehidrasi melalui pemberian cairan infus untuk menjaga stabilitas kondisi fisik pasien. 

Selain itu, pemberian obat-obatan penunjang seperti zinc dilakukan guna mempercepat proses pemulihan fungsi pencernaan pasien yang mayoritas mengalami gejala mual akut.

Terkait penyebab keracunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah melakukan investigasi epidemiologi terhadap menu soto ayam yang dikonsumsi pada Jumat (9/1/2026). Penelusuran juga difokuskan pada rantai pasok dan prosedur pengolahan bahan pangan.

Pemprov Jatim menemukan fakta yang tak wajar, yakni korban tetap mengalami keracunan meski hanya mengonsumsi bagian tertentu dari menu soto ayam MBG. Seperti daging ayam bahkan hanya telur saja. 

"Kami menemukan pola bahwa korban tetap terdampak meskipun hanya mengonsumsi bagian tertentu, seperti daging ayam saja atau telur saja. Ini menjadi data krusial untuk menemukan akar permasalahan," tegas Emil.

Saat ini dinas kesehatan disebutnya juga sedang menguji beberapa hipotesis teknis, di antaranya evaluasi terhadap bahan baku yang dipersiapkan pada H-1 sebelum penyajian dan pemeriksaan pada proses pengemasan dan apakah terdapat kontaminasi pada cangkang telur yang disimpan dalam satu wadah dengan bahan lain.

Insiden ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan mutu dalam program Makan Bergizi Gratis. 

Wagub Emil menekankan bahwa hasil investigasi ini akan dijadikan landasan dalam penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) penyediaan pangan bagi masyarakat ke depannya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Ahad (11/1/2026), total korban terus bertambah dan tercatat mencapai 261 orang.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, saat meninjau kondisi korban di Pondok Pesantren Ma'had An Nur dan RSUD Prof. dr. Soekandar, memaparkan rincian data penanganan medis para korban. 

Dari total 261 warga yang terdampak, mencakup siswa hingga orang tua siswa, sebanyak 140 orang telah dinyatakan pulih dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara 121 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. 

"Saat ini, fokus utama adalah penanganan medis bagi 121 pasien yang masih menjalani perawatan intensif. Sebanyak 121 orang tersebut tersebar di beberapa titik, termasuk di pondok pesantren, rumah sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)," ujar Emil, Ahad (11/1/2026).

Emil menjelaskan bahwa langkah medis prioritas yang diambil adalah prosedur rehidrasi melalui pemberian cairan infus untuk menjaga stabilitas kondisi fisik pasien. 

Selain itu, pemberian obat-obatan penunjang seperti zinc dilakukan guna mempercepat proses pemulihan fungsi pencernaan pasien yang mayoritas mengalami gejala mual akut.

Terkait penyebab keracunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah melakukan investigasi epidemiologi terhadap menu soto ayam yang dikonsumsi pada Jumat (9/1/2026). Penelusuran juga difokuskan pada rantai pasok dan prosedur pengolahan bahan pangan.

Pemprov Jatim menemukan fakta yang tak wajar, yakni korban tetap mengalami keracunan meski hanya mengonsumsi makanan bagian tertentu saja dalam menu soto ayam MBG. Seperti daging ayam bahkan hanya telur saja. 

"Kami menemukan pola bahwa korban tetap terdampak meskipun hanya mengonsumsi bagian tertentu, seperti daging ayam saja atau telur saja. Ini menjadi data krusial untuk menemukan akar permasalahan," tegas Emil.

Saat ini dinas kesehatan disebutnya juga sedang menguji beberapa hipotesis teknis, di antaranya evaluasi terhadap bahan baku yang dipersiapkan pada H-1 sebelum penyajian dan pemeriksaan pada proses pengemasan dan apakah terdapat kontaminasi pada cangkang telur yang disimpan dalam satu wadah dengan bahan lain.

Insiden ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan mutu dalam program Makan Bergizi Gratis. 

Wagub Emil menekankan bahwa hasil investigasi ini akan dijadikan landasan dalam penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) penyediaan pangan bagi masyarakat ke depannya. 

Diberitakan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto berujung petaka. Sekitar 150 santri dan pelajar dari berbagai sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah, Kecamatan Kutorejo, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu soto ayam pada Jumat (9/1/2026).

Hingga Sabtu (10/1/2026), puluhan korban masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan akibat gejala klinis yang memburuk.

Peristiwa bermula saat para santri mengonsumsi paket makan siang yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan ponpes. Menu yang disajikan adalah soto ayam dengan tampilan yang dinilai tidak lazim.

"Daging ayamnya tidak disuwir seperti soto pada umumnya, melainkan dicacah dengan bumbu kecap pekat mirip toping mi ayam," ungkap salah seorang santriwati saat ditemui di Puskesmas Gondang.

Reaksi tubuh mulai dirasakan para santri secara bertahap sejak Jumat malam. Gejala berupa mual, muntah, demam, pusing, hingga diare akut membuat suasana di pesantren mencekam. 

Puncaknya, pada Sabtu pagi, evakuasi besar-besaran dilakukan karena jumlah korban terus bertambah.

Kepala UPT Puskesmas Gondang, dr. Rohmatun Naja, mengonfirmasi lonjakan pasien yang masuk sejak pukul 09.30 WIB. 

"Benar, ada dugaan keracunan massal. Hingga saat ini, kami fokus pada stabilisasi kondisi pasien yang mengalami dehidrasi akibat muntah dan diare," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebaran pasien meliputi Puskesmas Gondang 17 santri dan 1 ustazah. Fasilitas kesehatan lain seperti Puskesmas Pacet, Bangsal, Kutorejo, RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari, dan RS Sumberglagah dan penanganan mandiri sekitar 100 santri dengan gejala ringan masih dalam pantauan tim medis di dalam area pondok pesantren.

Korban tercatat berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP/MTs hingga SMA/MA di lingkungan Ponpes Al-Hidayah, Maahad Annur, hingga siswa dari SMPN 2 Kutorejo yang turut menerima distribusi makanan tersebut.

Menanggapi insiden serius ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Fokus utama investigasi adalah prosedur pengolahan makanan di SPPG yang diduga dikelola oleh pihak pesantren.

Sampel soto ayam telah diambil untuk diuji di laboratorium kesehatan guna mengidentifikasi keberadaan bakteri pathogenic atau zat berbahaya lainnya. 

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil uji laboratorium, sementara pengawasan medis ketat terus diberlakukan di seluruh titik perawatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden yang terjadi pada Sabtu (10/1/2026) ini dianggap sebagai alarm keras atas rapuhnya sistem pengawasan dalam program strategis nasional tersebut.

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas non-negosiasi yang tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian prosedural. 

Ia mendesak adanya investigasi komprehensif untuk mengungkap akar permasalahan secara objektif dan ilmiah.

KPAI meminta agar proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh mata rantai distribusi makanan. 

Aris menegaskan bahwa peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan menu.

"Jika terbukti keracunan berasal dari menu MBG, maka evaluasi total wajib dilakukan terhadap SPPG. Mulai dari vendor penyedia bahan baku, sistem pemrosesan di dapur, proses pemorsian, hingga mekanisme distribusi ke sekolah-sekolah," tegas Aris.

Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya menyentuh aspek administratif, tetapi harus mendalami aspek teknis seperti standar higienitas dapur dan kualitas bahan pangan.

KPAI merekomendasikan penutupan sementara operasional SPPG yang diduga terkait dengan insiden ini selama proses investigasi berlangsung. 

Langkah ini dipandang perlu bukan sekadar sebagai sanksi, melainkan sebagai bentuk perlindungan preventif.

"Penutupan sementara adalah bagian dari efek jera. Ini penting untuk mendorong penerapan early warning system agar risiko dapat dideteksi sejak dini sebelum anak-anak kembali menjadi korban," tambah Aris. 

Dalam pernyataannya, KPAI mengingatkan bahwa orientasi utama program Makan Bergizi Gratis adalah pemenuhan gizi anak bangsa, bukan ladang mencari keuntungan semata. 

KPAI mencium adanya risiko penurunan kualitas layanan jika pihak penyedia hanya mengejar margin keuntungan.

"Program MBG ini sifat primernya adalah sosial untuk gizi anak, bukan profitabel. Jika orientasinya hanyalah mencari keuntungan, jangan berbisnis di program MBG," lontarnya. 

KPAI juga mendesak Dinas Kesehatan dan aparat kepolisian setempat untuk bersikap transparan dalam menyampaikan hasil laboratorium. 

"Tanpa keterbukaan informasi, evaluasi dikhawatirkan hanya akan menjadi seremonial belaka tanpa menyentuh akar persoalan," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Fokus kini tertuju pada hasil uji laboratorium terhadap spesimen makanan soto ayam yang menjadi menu utama sebelum gejala klinis muncul pada para korban.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini, menegaskan, pihaknya telah mengamankan sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk diuji. 

Langkah ini diambil guna memastikan apakah terdapat kontaminasi bakteri atau zat berbahaya dalam menu soto ayam tersebut.

Hasil uji laboratorium dari sampel soto ayam yang diambil oleh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto paling cepat bisa dikeluarkan pada hari Rabu (14/1/2026) pekan depan. 

"Untuk hasil uji laboratorium, paling cepat baru bisa kami keluarkan pada hari Rabu mendatang. Sampel yang kami ambil berasal dari soto ayam yang diberikan kepada anak-anak, sesuai dengan prosedur pengambilan sampel rutin di SPPG," ujar Dyan, Ahad (11/1/2026).

Hingga saat ini, dinkes telah memetakan persebaran korban di beberapa fasilitas kesehatan. 

Meski penanganan dipusatkan di pondok pesantren untuk efisiensi koordinasi, sejumlah pasien dengan kondisi sedang hingga berat telah dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit daerah.

Data terkini menunjukkan pasien tersebar di RSUD dr. Soekandar untuk pasien yang membutuhkan penanganan medis intensif atau lanjutan, selanjutnya di Puskesmas Pacet, Puskesmas Gondang, dan Puskesmas Kutorejo. 

Sementara untuk perawatan observasi berada di Posko Kesehatan Ponpes Al Hidayah dan An-Nur. Sebagai pusat penanganan awal dan penyaringan kondisi pasien.

Dyan meminta seluruh warga yang mengalami gejala klinis serupa, seperti mual, muntah, demam, hingga diare, dapat langsung mengakses layanan kesehatan di rumah sakit tanpa dipungut biaya. 

"Kami menjamin seluruh biaya penanganan medis bagi masyarakat yang dicurigai terdampak. Fokus kami adalah stabilitas kondisi klinis pasien," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keputusan ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi menu soto ayam dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penutupan itu disebut merupakan bagian dari prosedur evaluasi dan investigasi menyeluruh yang melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Kodim 0815, serta pihak kepolisian.

Kepala Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Mojokerto, Rosidian Prasetyo, mengatakan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi tim investigasi dalam mencari penyebab pasti insiden tersebut.

"Sebagai tindak lanjut dan proses evaluasi serta investigasi, mulai Senin (operasional) ditutup," ujar Rosidian, Ahad (11/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, SPPG tersebut melayani sedikitnya 2.679 penerima manfaat dari 20 sekolah setiap harinya. Dalam insiden ini, dilaporkan terdapat tujuh sekolah yang terdampak.

Rosidian menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal dengan meminta keterangan dari kepala dapur dan ahli gizi di lokasi. 

Meski pemeriksaan awal menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis dari BGN, pihaknya tidak ingin berspekulasi.

"Kami akan mendalami lebih lanjut berdasarkan hasil laboratorium dari Dinkes dan temuan kepolisian. Kami belum bisa menyimpulkan apakah penyebabnya murni dari makanan MBG atau terdapat faktor eksternal lainnya," tambahnya.

Hal ini didasari adanya jeda waktu yang cukup lama, di mana makanan dikonsumsi pada Jumat siang, namun gejala keracunan baru muncul pada Sabtu pagi.

Terkait keberlanjutan distribusi Makan Bergizi Gratis bagi ribuan penerima manfaat lainnya, pihak Korwil BGN Mojokerto tengah berkoordinasi dengan pimpinan pusat. 

Terdapat kemungkinan pengalihan penyediaan makanan ke SPPG lain agar hak gizi para siswa tetap terpenuhi selama proses investigasi berlangsung.

Senada dengan itu, Dandim 0815/Mojokerto, Letkol Inf Abi Swanjoyo, menyatakan akan melakukan kaji ulang secara komprehensif terhadap seluruh aspek operasional di SPPG tersebut.

"Bukan hanya SPPG ini, seluruh elemen yang berkaitan dengan peristiwa ini akan dievaluasi secara mendalam. Proses investigasi gabungan akan dibantu oleh Dinkes, BGN, dan kepolisian guna memastikan keamanan konsumsi bagi para siswa di masa mendatang," tutup Letkol Abi.

Diberitakan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto berujung petaka. Sekitar 150 santri dan pelajar dari berbagai sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah, Kecamatan Kutorejo, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu soto ayam pada Jumat (9/1/2026).

Hingga Sabtu (10/1/2026), puluhan korban masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan akibat gejala klinis yang memburuk.

Peristiwa bermula saat para santri mengonsumsi paket makan siang yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan ponpes. Menu yang disajikan adalah soto ayam dengan tampilan yang dinilai tidak lazim.

"Daging ayamnya tidak disuwir seperti soto pada umumnya, melainkan dicacah dengan bumbu kecap pekat mirip toping mi ayam," ungkap salah seorang santriwati saat ditemui di Puskesmas Gondang.

Reaksi tubuh mulai dirasakan para santri secara bertahap sejak Jumat malam. Gejala berupa mual, muntah, demam, pusing, hingga diare akut membuat suasana di pesantren mencekam. 

Puncaknya, pada Sabtu pagi, evakuasi besar-besaran dilakukan karena jumlah korban terus bertambah.

Kepala UPT Puskesmas Gondang, dr. Rohmatun Naja, mengonfirmasi lonjakan pasien yang masuk sejak pukul 09.30 WIB. 

"Benar, ada dugaan keracunan massal. Hingga saat ini, kami fokus pada stabilisasi kondisi pasien yang mengalami dehidrasi akibat muntah dan diare," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebaran pasien meliputi Puskesmas Gondang 17 santri dan 1 ustazah. Fasilitas kesehatan lain seperti Puskesmas Pacet, Bangsal, Kutorejo, RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari, dan RS Sumberglagah dan penanganan mandiri sekitar 100 santri dengan gejala ringan masih dalam pantauan tim medis di dalam area pondok pesantren.

Korban tercatat berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP/MTs hingga SMA/MA di lingkungan Ponpes Al-Hidayah, Maahad Annur, hingga siswa dari SMPN 2 Kutorejo yang turut menerima distribusi makanan tersebut.

Menanggapi insiden serius ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Fokus utama investigasi adalah prosedur pengolahan makanan di SPPG yang diduga dikelola oleh pihak pesantren.

Sampel soto ayam telah diambil untuk diuji di laboratorium kesehatan guna mengidentifikasi keberadaan bakteri pathogenic atau zat berbahaya lainnya. 

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil uji laboratorium, sementara pengawasan medis ketat terus diberlakukan di seluruh titik perawatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga Sabtu (10/1/2026), puluhan korban masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan akibat gejala klinis yang memburuk.

Peristiwa bermula saat para santri mengonsumsi paket makan siang yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan ponpes. Menu yang disajikan adalah soto ayam dengan tampilan yang dinilai tidak lazim.

"Daging ayamnya tidak disuwir seperti soto pada umumnya, melainkan dicacah dengan bumbu kecap pekat mirip toping mi ayam," ungkap salah seorang santriwati saat ditemui di Puskesmas Gondang.

Reaksi tubuh mulai dirasakan para santri secara bertahap sejak Jumat malam. Gejala berupa mual, muntah, demam, pusing, hingga diare akut membuat suasana di pesantren mencekam. 

Puncaknya, pada Sabtu pagi, evakuasi besar-besaran dilakukan karena jumlah korban terus bertambah.

Kepala UPT Puskesmas Gondang, dr. Rohmatun Naja, mengonfirmasi lonjakan pasien yang masuk sejak pukul 09.30 WIB. 

"Benar, ada dugaan keracunan massal. Hingga saat ini, kami fokus pada stabilisasi kondisi pasien yang mengalami dehidrasi akibat muntah dan diare," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebaran pasien meliputi Puskesmas Gondang 17 santri dan 1 ustazah. Fasilitas kesehatan lain seperti Puskesmas Pacet, Bangsal, Kutorejo, RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari, dan RS Sumberglagah dan penanganan mandiri sekitar 100 santri dengan gejala ringan masih dalam pantauan tim medis di dalam area pondok pesantren.

Korban tercatat berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP/MTs hingga SMA/MA di lingkungan Ponpes Al-Hidayah, Maahad Annur, hingga siswa dari SMPN 2 Kutorejo yang turut menerima distribusi makanan tersebut.

Menanggapi insiden serius ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Fokus utama investigasi adalah prosedur pengolahan makanan di SPPG yang diduga dikelola oleh pihak pesantren.

Sampel soto ayam telah diambil untuk diuji di laboratorium kesehatan guna mengidentifikasi keberadaan bakteri pathogenic atau zat berbahaya lainnya. 

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil uji laboratorium, sementara pengawasan medis ketat terus diberlakukan di seluruh titik perawatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan setelah menempuh proses mediasi di Kantor Desa Tanjungan, Jumat (9/1/2026).

Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Kapolsek Kemlagi AKP Marianto, Kepala Desa Tanjungan, serta kedua belah pihak yang bertikai, yakni S (59) sebagai korban dan J (48) selaku pelaku.

"Perkara ini sudah selesai melalui mediasi kekeluargaan. Mengingat kedua pihak masih terikat hubungan keluarga dekat, mereka sepakat untuk saling memaafkan," ujar AKP Marianto.

Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, peristiwa yang terjadi pada Kamis (8/1/2026) siang tersebut dipicu oleh kondisi kesehatan mental dan fisik J. 

AKP Marianto menyatakan bahwa J atau pelaku ini memiliki riwayat penyakit epilepsi yang kerap memengaruhi stabilitas emosinya.

"Tersangka mengidap epilepsi. Saat kejadian, penyakitnya kambuh yang disertai gejala kejang dan emosi yang tidak terkendali, sehingga ia menyerang korban," jelas kapolsek.

Pihak kepolisian juga mencatat bahwa hubungan keduanya memang kerap diwarnai ketegangan akibat persoalan sepele, seperti masalah makanan hingga urusan keuangan. 

Puncaknya, pada Kamis pukul 14.00 WIB, adu mulut keduanya berujung pada penganiayaan berat menggunakan sebilah parang.

Akibat penyerangan tersebut, S sempat dilarikan ke RSUD RA Basoeni, Gedeg, karena menderita luka bacok pada bagian kepala dan pelipis mata kanan. 

Sementara itu, J juga dibawa ke rumah sakit yang sama untuk menjalani visum dan pemeriksaan medis.

"Keduanya sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis sejak Kamis malam. Kondisi korban stabil dan luka-lukanya sudah tertangani," tambah AKP Marianto.

Dengan tercapainya kesepakatan damai ini, kepolisian mengedepankan asas restorative justice mengingat latar belakang medis pelaku dan keinginan korban untuk tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum demi menjaga keutuhan keluarga. 

Polsek Kemlagi mengimbau pihak keluarga untuk lebih intensif dalam mengawasi kondisi kesehatan pelaku guna mencegah insiden serupa terulang kembali. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Yo'ie Afrida Soesetyo, buka suara guna menepis dihapusnya Bosda hingga isu defisit anggaran sebesar Rp100 miliar yang santer beredar.

Yo'ie membantah adanya pemangkasan anggaran bernilai fantastis di lembaganya. Ia berdalih bahwa struktur anggaran Dinas Pendidikan yang tampak jumbo sebagian besar terserap untuk subkegiatan wajib yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Meski begitu, keputusan untuk tidak mencantumkan Bosda dalam APBD Induk memang dibenarkan olehnya. Namun, bukan tanpa alalsan. Yo'ie berdalih bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi dan bukan penghapusan permanen.

Seperti pada tahun sebelumnya Bosda digunakan untuk pembelian seragam gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mojokerto. Untuk APBD induk di tahun ini, tidak ada lagi pembelian seragam. 

Namun demikian, ia menyebut ada alasan yang prinsipil kenapa tidak menganggarkan pengadaan seragam. Sebab, pengadaan baru saja diselesaikan sehingga seragam masih baru. 

"Kondisi di lapangan saat ini masih sangat baik karena pengadaan seragam baru saja diselesaikan. Oleh karena itu, anggaran Bosda akan kembali diakomodasi melalui Perubahan APBD (P-APBD)," ujar Yo'ie, Kamis (8/1/2026).

Ia menilai jika alokasi seragam kembali dilakukan saat ini berpotensi menjadi mubazir karena bantuan seragam sebelumnya dianggap masih mencukupi kebutuhan riil siswa. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto turut mengimbau agar seluruh kepala sekolah tetap tenang dan fokus pada substansi pendidikan. 

Yo'ie mengingatkan bahwa orientasi lembaga pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada urusan administratif Bosda, melainkan pada esensi peningkatan mutu pengajaran.

Ia menekankan pentingnya penerapan in-depth learning atau pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kompetensi siswa. 

Selain itu, sekolah didorong untuk mulai mengintegrasikan pemahaman teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum guna memacu inovasi.

"Pendidikan kita tidak semata-mata mengenai Bosda. Fokus kita adalah memperkuat karakter dan kreativitas murid demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pria berinisial J (48) nekat melakukan penganiayaan berat terhadap kakak iparnya, S (59), menggunakan senjata tajam hingga korban menderita luka serius.

Insiden berdarah ini bermula dari adu mulut yang terjadi pada Kamis siang. Ketegangan cekcok tersebut secara cepat eskalasi menjadi tindakan anarkis. 

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, J secara tiba-tiba mengambil senjata tajam dari area belakang rumah dan menyerang korban secara mendadak.

Kepala Dusun setempat, Rikin (53), mengonfirmasi bahwa korban tidak menyadari ancaman fisik tersebut.

"Terjadi pertengkaran, lalu pelaku mengambil alat ke belakang. Korban tidak tahu dan tiba-tiba diserang. Sempat ada upaya perlawanan untuk merebut senjata, namun gagal," ujar Rikin saat memberikan keterangan di lokasi. 

Akibat serangan tersebut, S mengalami luka bacok serius pada bagian kepala dan wajah. 

Mengingat kondisi luka yang cukup parah dan jumlahnya banyak, korban segera dilarikan ke Rumah Sakit RA Basoeni guna mendapatkan penanganan medis intensif.

Motif di balik aksi nekat ini diduga kuat adalah dendam lama yang dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan keluarga. 

Luluk (52), salah satu anggota keluarga, membeberkan bahwa keduanya memang sering terlibat konflik meski dipicu oleh persoalan sepele.

"Setiap hari selalu cekcok, tidak pernah ada kecocokan. Masalah sekecil apa pun selalu dibesar-besarkan karena memang dasarnya sudah ada sentimen pribadi," ungkap Luluk. 

Ia menambahkan bahwa biasanya perselisihan hanya sebatas adu mulut, namun kali ini berakhir pada konfrontasi fisik yang fatal.

Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kemlagi bergerak cepat dengan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Hingga berita ini diturunkan, pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk tangki air tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian. 

J masih menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengetahui motif di balik pembancokan terhadap kakak iparnya itu. Termasuk kondisi kejiwaan pelaku. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat.

Kecelakaan bermula sekitar pukul 05.30 WIB saat truk bernopol N 8072 EI yang dikemudikan oleh Fatkhur Rahman, warga Jetis, Mojokerto, melaju kencang dari arah Mojosari menuju arah barat. 

Truk yang mengangkut cabai dari Bondowoso menuju Tangerang tersebut dilaporkan melaju tidak stabil.

Menurut saksi mata di lokasi, Ngatim, laju kendaraan besar tersebut tampak oleng hingga melampaui marka jalan dan masuk ke jalur lawan. 

"Truk melewati marka jalan dan masuk ke jalur kanan. Saat itu korban melaju dari arah berlawanan sendirian," ujar Ngatim.

Korban yang diketahui bernama Siti Marfuah, warga Desa Ngrowo, diduga terjebak dalam situasi sulit karena kondisi jalan yang sempit sehingga tidak sempat menghindar. 

Benturan keras pun tak terelakkan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat.

Dampak dari benturan tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan truk hingga sopir dilaporkan sempat terjepit di dalam kabin kendaraan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Mojokerto, Ipda Beni Hermawan, mengonfirmasi bahwa truk tersebut memang melaju dengan kecepatan tinggi sebelum menghantam motor korban bernomor polisi S 5884 NAX.

"Berdasarkan hasil olah TKP awal, truk mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Terkait dugaan sopir yang mengantuk atau penyebab teknis lainnya, saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut," tegas Ipda Beni.

Pasca-insiden tersebut, jasad Siti Marfuah langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan relawan ke kamar jenazah RSUD dr. Soekandar, Mojosari. 

Sementara itu, Fatkhur Rahman selaku sopir truk telah dilarikan ke Rumah Sakit Sidowaras untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Kepolisian telah mengamankan kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta mematuhi batas kecepatan saat berkendara, terutama di jalur-jalur rawan kecelakaan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kini kasus itu telah sampai ke meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melayangkan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun terhadap DS. 

Sidang tuntutan yang berlangsung tertutup tersebut digelar di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Mojokerto, Senin (5/1/2026) kemarin.

Selain pidana penjara, perempuan asal Sukabumi, Kota Bandar Lampung ini juga dijatuhi tuntutan denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. 

JPU meyakini terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

JPU Kejari Kabupaten Mojokerto, Ichwan Firmansyah, mengatakan bahwa besaran tuntutan tersebut telah mendekati ancaman maksimal 12 tahun penjara. 

"Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, berupa kecemasan dan frustrasi. Selain itu, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, kontradiktif dengan keterangan saksi, serta tidak menunjukkan rasa penyesalan," kata Ichwan, Rabu (7/1/2026). 

Lebih lanjut, jaksa menyebut bahwa tindakan terdakwa masuk dalam kategori penyimpangan seksual yang telah memicu keresahan publik secara luas.

Berdasarkan berkas dakwaan, perkara ini bermula pada April 2025 saat terdakwa DS mengenal korban, MZ (35), seorang janda asal Kecamatan Gondang, melalui media sosial TikTok. 

Komunikasi keduanya berlanjut secara intens melalui platform digital, termasuk adanya transaksi keuangan di balik aktivitas asusila secara virtual.

Puncak konflik terjadi pada (10/7/2025), ketika DS datang ke Mojokerto dengan niat menikahi MZ. Namun, ajakan tersebut ditolak secara tegas oleh korban karena menganggap hubungan sesama jenis tersebut hanya sebatas hiburan dan dirinya merasa memiliki orientasi seksual normal.

Penolakan tersebut memicu kemarahan terdakwa. Saat bertemu di sebuah rumah kos di Perum Griya Asri, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, DS diduga kuat melakukan kekerasan seksual dengan ancaman senjata tajam berupa pisau cutter.

Aksi brutal tersebut berhasil dihentikan setelah rekan korban, FU, yang menunggu di luar kamar, curiga dan mendobrak pintu untuk menyelamatkan MZ. 

Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini memasuki babak akhir di meja hijau. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Oknum kades berinisial A tersebut kedapatan sedang bersama seorang wanita yang diduga merupakan staf yang berdinas di salah satu kantor kecamatan yang ada di Jombang. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Prajurit Kulon pada siang hari. 

Penggerebekan ini diinisiasi oleh suami sah dari sang wanita, yang melacak keberadaan istrinya melalui aplikasi pelacak pada ponsel.

Aksi penggerebekan berlangsung dramatis. Suami wanita tersebut mendatangi resepsionis hotel dengan membawa bukti otentik berupa buku nikah untuk meminta akses ke kamar yang dimaksud. 

Saat pintu dibuka, pasangan bukan suami-istri tersebut ditemukan sedang berada di dalam satu kamar.

Kapolsek Prajurit Kulon, AKP Edi Purwo Santoso, saat dikonfirmasi membenarkan adanya seorang laki-laki yang mendatangi Mapolsek Prajurit Kulon untuk melaporkan istrinya. 

Namun, ia menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum formal. Sebab, sang suami mengurungkan niatnya atau tidak jadi mempolisikan istrinya atas dugaan perselingkuhan tersebut. 

"Pada hari Jumat sekitar sore, telah datang seorang laki-laki ingin mengadukan istrinya yang diduga selingkuh, tetapi tidak jadi mas," ujar AKP Edi, kepada suarajatimpost.com, Rabu (7/1/2026).

Saat disinggung identitas detail apakah rencana pelaporan itu melibatkan oknum kades dan oknum staf kecamatan asal Jombang, pihak kepolisian tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. 

Hal ini dikarenakan pelapor menarik kembali aduannya sebelum proses pencatatan identitas resmi dilakukan dalam laporan kepolisian.

"Terkait siapa dan sebagainya, karna tidak jadi mengadukan, kami tidak tahu," pungkas AKP Edi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Jombang maupun dinas terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparatur desa dan staf kecamatan dalam insiden tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sesaat setelah jamaah melaksanakan salat ashar.

Identitas korban diketahui bernama Junaidi (40), seorang warga asal Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. 

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, keberadaan korban di lingkungan masjid tersebut sudah terpantau sejak Senin malam.

Ketua Takmir Masjid Al Hidayah, Nanang, mengonfirmasi bahwa korban sempat bermalam di area depan masjid sebelum akhirnya berpindah ke sisi utara serambi pada Selasa pagi.

"Korban terlihat berada di sini sejak malam kemarin. Pada pagi hari, ia berpindah ke serambi sebelah utara dan terpantau beraktivitas seperti biasa hingga siang hari," ujar Nanang saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (7/1/2026).

Nanang menjelaskan bahwa tidak ada gelagat mencurigakan dari korban sebelum insiden terjadi. Bahkan, pada sore hari menjelang waktu ashar, korban diketahui sempat mencuci pakaian di area masjid.

"Sore hari ia masih sempat mencuci pakaian. Namun, setelah salat ashar selesai dan jamaah mulai meninggalkan lokasi, seorang warga yang hendak beribadah mendapati korban sudah dalam kondisi meninggal dunia," tambahnya.

Pihak takmir masjid segera melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat dusun setempat yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. 

Petugas dari Polsek Sooko dan Tim Inafis Polres Mojokerto segera tiba di lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mencari bukti-bukti pendukung terkait penyebab kematian korban.

Pasca-identifikasi awal, jenazah Junaidi dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, untuk menjalani proses visum et repertum. Dugaan sementara korban meninggal dunia karena sakit. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa dengan dakwaan berlapis. Dakwaan primer merujuk pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sedangkan dakwaan subsider menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Menanggapi dakwaan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rahmatan Lil Alamin menyatakan akan mengajukan keberatan atau eksepsi pada persidangan berikutnya.

Ketua tim penasihat hukum terdakwa, Edi Hariyanto, menegaskan bahwa poin utama eksepsi yang akan diajukan berkaitan dengan kompetensi relatif atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut.

"Berdasarkan analisis kami, locus delicti atau tempat terjadinya peristiwa pidana ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bukan PN Mojokerto. Hal inilah yang menjadi landasan kami mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif," ujar Edi saat diwawancarai usai sidang.

Terkait jeratan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, Edi menyatakan bahwa hal tersebut masih harus diuji melalui fakta-fakta persidangan. 

Ia menekankan bahwa kehadiran penasihat hukum bukan untuk membenarkan tindakan pidana, melainkan memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi secara hukum.

"Berencana atau tidaknya tindakan tersebut akan diuji pada tahap pembuktian. Tugas kami bukan membela kesalahan terdakwa, melainkan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum terdakwa agar proses peradilan berjalan sesuai koridor yang berlaku," pungkasnya.

Majelis Hakim PN Mojokerto memberikan waktu bagi pihak penasihat hukum untuk menyusun naskah eksepsi secara formal sebelum sidang kembali dilanjutkan pada pekan depan untuk agenda pembacaan eksepsi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota berhasil mengidentifikasi korban sebagai Endri Lukitasari (34), warga Dusun Tanggungan, Desa Tanggung Kramat, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Identitas korban terungkap setelah tim Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Mojokerto Kota melakukan pemeriksaan biometrik menggunakan perangkat Mobile Automated Multi Biometric Identification System (MAMBIS). 

Proses identifikasi dilakukan di kamar jenazah RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo, Senin (5/1/2026).

Kanit II Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Iptu Muklisin, mengonfirmasi hasil identifikasi tersebut. Berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pemeriksaan fisik awal, tim medis tidak menemukan adanya indikasi kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Setelah identitas dipastikan, kami segera berkoordinasi dengan perangkat desa serta pihak keluarga korban," ujar Iptu Muklisin, Senin (5/1/2026). 

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa korban dilaporkan meninggalkan rumah sejak Sabtu (3/1/2026) dini hari. 

Pihak keluarga sempat melakukan upaya pencarian mandiri dan melaporkan kehilangan anggota keluarganya kepada perangkat desa setempat sebelum mendapat kabar penemuan jasad ini.

Berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga, kepolisian menduga korban mengalami tekanan psikologis atau depresi sebelum insiden terjadi. Hal ini memperkuat kesimpulan sementara bahwa tidak ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

"Kami menduga korban mengalami depresi hingga akhirnya masuk ke aliran sungai dan terbawa arus hingga ke wilayah Mojokerto," lanjut Muklisin.

Keluarga korban yang hadir di RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai musibah. 

Mereka juga telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan penuntutan di kemudian hari. Jenazah kini telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

Sebelumnya, warga Kota Mojokerto digegerkan dengan penemuan jasad perempuan tanpa identitas pada Ahad (4/1/2026). 

Jasad tersebut pertama kali terpantau warga di kawasan Dam Pageruyung, Kecamatan Gedeg, sekitar pukul 10.00 WIB.

Arus sungai yang deras membawa jasad tersebut hingga ke area jogging track di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, lokasi di mana petugas akhirnya berhasil melakukan evakuasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dulu, banjir menerjang Desa Tempuran dan Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko, namun kali ini banjir di Kecamatan Mojosari dan Pungging menjadi wilayah terdampak paling parah, di mana ratusan rumah warga sempat terendam air akibat buruknya drainase yang tersumbat limbah sampah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, dua titik terparah berada di Dusun Punggingkrisik, Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging dan Dusun Wonokusumo, Desa Mojosari, Kecamatan Mojosari.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, mengonfirmasi bahwa banjir dipicu oleh ketidakmampuan saluran irigasi menampung debit air.

"Derasnya hujan membuat saluran irigasi tidak mampu menampung volume air yang besar. Kondisi ini diperparah dengan adanya sumbatan sampah pada saluran irigasi," ujar Khakim saat dikonfirmasi pada Senin (5/1/2026).

Dampak luapan air bervariasi di beberapa lokasi. Di Dusun Wonokusumo pada Sabtu kemarin sebanyak 7 rumah dilaporkan terendam dengan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30–40 cm, sementara di jalan akses mencapai 60 cm.

Di Dusun Punggingkrisik, dampak lebih luas dirasakan di dua RW dengan total 130 rumah terdampak. Ketinggian air di jalan dusun sempat menyentuh angka 50 cm.

Dan di Desa Jotangan & Kelurahan Wonokusumo, aliran air cukup deras dilaporkan sempat memasuki pemukiman warga, termasuk area di belakang pusat perbelanjaan Metro.

Meski sempat melumpuhkan aktivitas, BPBD memastikan bahwa genangan mulai surut sejak tak berselang lama seiring meredanya hujan. 

"Alhamdulillah, saat ini kondisi sudah surut total," tambah Khakim.

Selain genangan air, hujan deras juga membawa material sampah organik berupa ranting bambu dan balok kayu yang menyumbat jembatan di Desa Patung, Kecamatan Pungging. 

Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Mojokerto, BPBD Jawa Timur, dan relawan telah berhasil melakukan pembersihan untuk menormalisasi aliran sungai.

Menanggapi fenomena ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

"Kami terus berkoordinasi dengan BPBD dan PUPR untuk melakukan mitigasi serta pembersihan sungai secara berkala. Kami juga akan menggerakkan masyarakat dan relawan untuk memastikan saluran air tetap bersih guna mencegah kejadian serupa," ujara Rachmat.

Sebelumnya, BMKG Juanda telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem di Jawa Timur. Meski Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), masyarakat tetap diimbau waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi susulan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa yang terjadi tepat di depan SMK Raden Patah tersebut terekam jelas oleh kamera pemantau Closed-Circuit Television (CCTV) milik warga. 

Dalam rekaman video yang beredar, para pelaku terlihat melakukan tindakan anarkis secara bertubi-tubi meski korban telah meminta ampun. Bahkan para pelaku sempat hendak mengambil motor korban usai para korbannya lari dan tersungkur. 

Insiden bermula saat korban berinisial N, warga Desa Blimbingsari, Kecamatan Sooko, bersama dua rekannya, A dan M, melintas dari arah Rolak Songo menuju pusat Kota Mojokerto menggunakan sepeda motor Honda Vario. 

Sesampainya di lokasi kejadian, laju kendaraan mereka dihentikan paksa oleh sekelompok pemuda yang menghadang di tengah jalan.

Saksi mata di lokasi kejadian, Khoirul, menuturkan bahwa kelompok pelaku berjumlah lebih dari lima orang dan mayoritas mengenakan kaus berwarna hitam berlogo salah satu perguruan silat. Tanpa ada dialog sebelumnya, kelompok tersebut langsung menyerang ketiga korban.

"Saya baru tahu setelah mendengar keributan di depan rumah. Para pelaku memukul dan menendang korban hingga terjatuh dari motor. Sepertinya mereka tidak saling kenal," ujar Irul saat memberikan keterangan pada Jumat (2/1/2026) malam.

Ia menambahkan bahwa para pelaku diduga berada di bawah pengaruh alkohol. "Indikasinya yang berbaju hitam itu dalam kondisi mabuk," imbuhnya. 

Aksi brutal tersebut baru berhenti setelah warga sekitar datang untuk melerai. Mengetahui kehadiran massa, para pelaku yang mengendarai dua sepeda motor segera melarikan diri ke arah Rolak Songo.

Akibat pengeroyokan tersebut, korban N mengalami luka serius pada bagian wajah dan punggung, sehingga harus dilarikan ke RSI Sakinah Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. 

Sementara itu, dua rekan N, yakni A dan M, mengalami luka-luka ringan.

Menanggapi peristiwa tersebut, Kapolsek Magersari Kompol Amat menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke tingkat polsek. 

Ia menduga para korban kemungkinan melaporkan kejadian ini langsung ke tingkat polres.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Siko Sesaria Putra Suma, membenarkan adanya insiden tersebut. 

Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian telah bergerak untuk mendalami kasus ini.

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan (lidik)," ujar AKP Siko singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (3/1/2026). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kurun waktu beberapa jam pada Kamis (1/1/2026), dua insiden terjadi di titik ekstrem jalur tersebut, yakni di kawasan Gotekan dan Turunan Sendi, Dusun Pacet Selatan.

Fortuner VRZ Terperosok di Jalur Penyelamat Gotekan

Insiden pertama terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Sebuah mobil Toyota Fortuner VRZ bernopol S 1099 JA yang dikemudikan oleh Ali (59), warga Sukomulyo, Kabupaten Lamongan, mengalami gagal fungsi rem saat melintasi turunan tajam Gotekan.

Relawan di lokasi kejadian, Ade Zakaria, menjelaskan bahwa kendaraan bertransmisi otomatis tersebut melaju dari arah Batu menuju Pacet. 

Diduga akibat beban kerja rem yang berlebihan di turunan panjang, sistem pengereman tidak berfungsi normal.

"Kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi karena rem blong. Beruntung pengemudi berhasil mengarahkan mobil ke jalur penyelamat Gotekan yang berisi tumpukan sekam, sehingga kecelakaan fatal dapat dihindari," ujar Ade dalam keterangan tertulis yang diterima media ini Jumat (2/1/2026). 

Meski kendaraan mengalami kerusakan, pengemudi mobil Ali beserta dua penumpang lainnya dinyatakan selamat tanpa luka fisik. 

Minibus Rombongan Wisatawan Terbalik di Turunan Sendi

Berselang satu jam, tepatnya pukul 16.30 WIB, kecelakaan lebih parah menimpa mobil elf Isuzu bernopol L 7791 AF yang membawa 16 wisatawan asal Surabaya. 

Kendaraan tersebut hilang kendali di turunan tajam Sendi hingga akhirnya terbalik.

Jalur Cangar-Pacet memang dikenal sebagai jalur maut bagi kendaraan yang tidak dalam kondisi prima atau pengemudi yang kurang menguasai medan. 

Turunan tajam yang panjang sering kali memicu brake fade atau panas berlebih pada komponen rem, terutama bagi kendaraan bertransmisi otomatis.

"Kondisi geografis jalur ini sangat rawan. Jalur penyelamat di titik-titik krusial seperti Gotekan dan Sendi sengaja disediakan untuk menahan laju kendaraan yang kehilangan kendali pengereman," tambah Ade.

Pihak RSUD Sumberglagah, Pacet, mengonfirmasi telah menerima 16 korban kecelakaan mobil elf yang seluruhnya merupakan warga Surabaya. 

Kasi Pelayanan Medis RSUD Sumberglagah, dr. Praviko Rahmadho, menetapkan insiden ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Seluruh korban berjumlah 16 orang, terdiri dari dewasa dan anak-anak. Secara umum kondisi mereka stabil dan masuk kategori luka ringan, namun mereka mengalami trauma fisik seperti luka robek, hematoma, dan nyeri pasca-kecelakaan," terang dr. Praviko, Kamis malam.

Berdasarkan data medis, beberapa korban anak-anak mengalami luka robek di bagian wajah dan kepala, sementara korban dewasa mayoritas mengalami dislokasi ringan dan nyeri pada bagian dada serta punggung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan empat tersangka yang memiliki peran berbeda dalam rantai peredaran barang haram tersebut.

Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota, Iptu Arif Setiawan, mengungkapkan bahwa jaringan ini melibatkan pasangan suami-istri (pasutri) sebagai aktor utama. 

Modus operandi yang digunakan tergolong nekat, yakni menyembunyikan narkotika di dalam organ vital untuk mengelabui pemeriksaan petugas di dalam penjara.

Jaringan ini teridentifikasi terdiri dari Sandy Pratama (30), Narapidana Lapas Kelas IIB Mojokerto yang disebut polisi sebagai otak penyelundupan. 

Kemudian Reny Dwi Novitasari (25) yang merupakan istri Sandy, sebagai eksekutor penyelundupan. 

Selanjutnya adalah Dwi Hertanto (40) yang berperan sebagai perantara pengadaan barang dari Madura dan Arif Tri Novianto (30) selaku kurir pengirim barang.

Berdasarkan hasil penyidikan, aksi pertama dilakukan pada Jumat (26/12/2025). Tersangka Reny berhasil meloloskan 5 gram sabu ke dalam Lapas dengan cara menyembunyikannya di dalam kemaluan saat proses pemeriksaan di ruang kunjungan.

"Aksi kedua yang dilakukan pada Senin (29/12/2025) berhasil digagalkan. Petugas Lapas yang menaruh kecurigaan melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan 9,44 gram sabu yang disembunyikan dengan modus serupa," ujar Iptu Arif Setiawan, Jumat (2/1/2026).

Penyelidikan mengungkap bahwa sabu tersebut dipesan oleh Sandy dari wilayah Madura melalui perantara Dwi Hertanto dengan harga Rp900.000 per gram. 

Barang haram tersebut kemudian dikirim ke Sidoarjo untuk dipecah oleh kurir Arif Tri Novianto sebelum diserahkan kepada Reny untuk diselundupkan.

Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan pasca-kegagalan aksi kedua. 

Kurir Arif Tri Novianto berhasil diringkus di kediamannya di wilayah Tarik, Sidoarjo, pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB.

Saat ini, keempat tersangka beserta barang bukti telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman hukuman maksimal bagi para tersangka adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seluruh korban yang merupakan rombongan asal Surabaya tersebut kini dalam penanganan medis.

Kasi Pelayanan Medis (Yanmed) RSUD Sumberglagah, dr. Praviko Rahmadho, mengonfirmasi bahwa seluruh korban masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para korban mengalami trauma fisik mulai dari luka robek, hematoma, hingga keluhan nyeri pasca-kecelakaan (Post-KLL).

"Seluruh korban yang masuk ke IGD RSUD Sumberglagah berjumlah 16 orang. Secara umum, kondisi mereka sadar dan stabil dengan kategori luka ringan," ujar dr. Praviko, Kamis malam.

Berdasarkan data rekam medis, korban semuanya adalah warga Surabaya: Fauzan (Anak), mengalami luka robek pada wajah dan perut bagian kiri; Ananda Fahri Rizky (Anak) mengalami luka robek pada perut kanan serta kedua tungkai bawah; M. Tinglan (Dewasa) mengalami uka robek pada bahu dan kepala, disertai hematoma (penumpukan darah) di kepala; Aditya O (Anak) mengalami dua luka robek pada bagian kepala.

Selanjutnya adalah Nadia Salwa A (Anak) yang mengalami luka robek pada dahi; Arief Putra Pratama (Anak) mengalami luka robek pada dahi; Nurifa Safira (Anak) mengalami luka robek pada siku kiri.

Kemudian Niswa Mutia Ummi F (Dewasa) tangan kiri sulit digerakkan pasca-kecelakaan; Maimuna (Dewasa) mengakami nyeri pada punggung belakang; Saima (Dewasa) mengalami nyeri pada tangan kiri; Noer Arifin (Dewasa) mengalami nyeri pada bahu kiri; Lilik Setiawati (Dewasa) mengalami nyeri pada pergelangan tangan kanan dan bahu kanan; Puput Saputri (Dewasa) mengalami keluhan nyeri pada dada dan kepala.

Selanjutnya adalah Nurhidayati Maulinda (Dewasa) mengalami uka lecet pada pipi kanan; Nanda Mia Fatmawati (Dewasa) mengalamu luka lecet pada tangan dan yang terakhir A. Quraish Shihab Al-Hudari (Anak) mengalami luka lecet pada tangan.

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB di jalur Cangar-Pacet. Minibus yang mengangkut belasan penumpang tersebut diduga mengalami rem blong saat melintasi turunan tajam Sendi. Kendaraan kehilangan kendali hingga akhirnya terbalik.

Meski kendaraan mengalami kerusakan cukup parah, pihak RSUD Sumberglagah memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 

Pihak rumah sakit terus memantau stabilitas kondisi psikis korban guna meminimalisir trauma berkepanjangan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kendaraan bernomor polisi L 7791 AF tersebut diduga mengalami kegagalan fungsi rem atau rem blong hingga terbalik dan mengakibatkan belasan penumpang mengalami luka-luka.

Insiden bermula saat kendaraan yang dikemudikan oleh Arifin melaju dari arah Kota Batu menuju objek wisata pemandian air panas di Pacet. 

Saat memasuki kawasan turunan tajam wikayah Sendi yang dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan, pengemudi mengaku kehilangan kendali atas kendaraannya.

"Tiba-tiba rem tidak berfungsi sama sekali, rasanya kosong. Padahal sebelum berangkat kondisi rem sudah diperiksa dan aman. Namun di turunan curam tadi, mobil mulai oleng," kata Arifin saat memberikan keterangan di lokasi.

Habib (38), salah seorang saksi mata di lokasi, menambahkan bahwa mobil nahas tersebut melaju tidak terkendali dari arah atas sebelum akhirnya terhempas. 

Ia menyebutkan proses evakuasi dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang sulit.

"Di dalam mobil ada sekitar 16 orang, termasuk anak-anak. Tadi saya lihat ada dua anak yang kondisinya cukup parah hingga tidak sadarkan diri. Jalur ini memang sering memakan korban karena kondisi turunannya yang sangat curam," ungkap Habib.

Berdasarkan data sementara, seluruh penumpang yang berjumlah 16 orang telah dievakuasi oleh relawan dan warga sekitar ke RS Sumberglagah, Pacet. 

Para korban dilaporkan mengalami tingkat cedera yang bervariasi, mulai dari luka ringan hingga luka berat.

Hingga saat ini, bangkai kendaraan dalam posisi terbalik masih berada di lokasi untuk proses evakuasi lebih lanjut. 

Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Mojokerto tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna memastikan penyebab pasti kecelakaan serta melakukan pendataan akurat terhadap identitas para korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) berhasil menggagalkan pengiriman sabu seberat 9,44 gram yang disembunyikan di dalam organ intim seorang pengunjung perempuan, Senin (29/12/2025).

Aksi nekat ini dilancarkan oleh pengunjung berinisial R (25), warga Mojokerto, saat mengunjungi suaminya, seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berinisial S.

Kronologi bermula saat R memasuki area Lapas pada pukul 09.22 WIB bersama ibu dan anaknya. 

Pada pemeriksaan awal di Pintu Utama (P2U), petugas tidak menemukan benda mencurigakan dalam barang bawaan maupun makanan. 

Namun, naluri dan ketelitian petugas pengawas menangkap adanya anomali pada gerak-gerik R.

Tersangka terlihat sangat tidak nyaman dan menunjukkan perilaku tidak wajar saat menggendong anaknya di ruang kunjungan. 

Kecurigaan ini menjadi kunci utama bagi petugas untuk melakukan tindakan preventif lebih lanjut.

Setelah jam kunjungan berakhir pukul 09.49 WIB, petugas segera mengamankan R dan WBP S untuk penggeledahan lanjutan. 

Di bawah interogasi, R akhirnya mengakui telah memasukkan paket sabu ke dalam alat kelaminnya (organ intim) bagian dalam.

Petugas menemukan satu paket kecil sabu yang telah dibungkus rapat menggunakan lakban cokelat dan kondom. 

Modus ini sengaja dipilih untuk menghindari pemeriksaan fisik standar (body checking) yang biasanya hanya menyisir permukaan tubuh.

"Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba. Penemuan ini adalah bukti bahwa petugas kami tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga menggunakan kepekaan dan kewaspadaan tinggi terhadap segala jenis modus baru," tegas Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan.

Hasil penyelidikan internal mengungkap fakta bahwa transaksi barang haram ini dikendalikan oleh WBP S dari dalam Lapas Mojokerto dengan memanfaatkan fasilitas wartel yang disalahgunakan untuk menghubungi pemasok di luar.

Merespons temuan tersebut, pihak Lapas langsung bersinergi dengan Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota. 

Sinergitas ini membuahkan hasil, petugas kepolisian berhasil menangkap pemasok barang berinisial P di kediamannya tak lama setelah laporan masuk.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan, memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyelundupan ini akan diproses secara pidana tanpa pandang bulu. 

Sementara itu, sebagai langkah antisipasi, pihak Lapas telah melakukan sterilisasi blok hunian dan memperketat prosedur pemeriksaan badan secara menyeluruh. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Guna menjaga kondusivitas wilayah, pihak kepolisian melarang adanya konvoi kendaraan bermotor serta penggunaan kembang api dan petasan oleh masyarakat.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, menegaskan, langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

"Kami mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara sederhana sebagai momentum refleksi diri. Tidak diperkenankan ada perayaan berlebihan, baik itu menyalakan petasan, kembang api, maupun arak-arakan di jalan raya," ujar AKBP Herdiawan dalam jumpa pers di Mapolres Mojokerto Kota, Senin (29/12/2025) kemarin.

Larangan tersebut selaras dengan Instruksi Wali Kota Mojokerto Nomor 100.3.4.3/8/417.101.3/2025 terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Kebijakan ini bertujuan menciptakan suasana yang kondusif serta menghormati umat Kristiani yang masih menjalankan rangkaian ibadah Natal.

Selain larangan kembang api, kepolisian memberikan atensi khusus terhadap pelanggaran lalu lintas. 

Dalam kerangka Operasi Lilin Semeru 2025, petugas akan melakukan tindakan preventif hingga represif terhadap pengguna jalan yang melanggar aturan.

"Kendaraan dengan knalpot brong, tidak sesuai spesifikasi teknis, serta aksi ugal-ugalan akan ditindak tegas. Hal ini merupakan upaya kami mencegah kecelakaan lalu lintas dan menjamin kenyamanan warga di Kota Mojokerto," tambah dia.

Guna mengawal kebijakan tersebut, sebanyak 308 personel gabungan disiagakan di seluruh wilayah hukum Polresta Mojokerto selama masa operasi yakni 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. 

Pihak kepolisian juga telah mengoperasikan empat titik pemantauan utama, yakni Pos Pelayanan (Posyan) berada di Simpang 4 Sekar Putih, Pos Pengamanan (Pospam) di Utara Jembatan Gajah Mada dan Exit Tol Gedeg. Terakhir adalah Pos Terpadu di Alun-Alun Wiraraja. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam rilis capaian kinerja akhir tahun, Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan AKBP Herdiawan Arifianto ini mencatatkan keberhasilan signifikan dalam menekan angka kriminalitas serta mengungkap jaringan narkotika skala besar.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, menegaskan bahwa kondusivitas wilayah yang terjaga saat ini merupakan buah dari penguatan fungsi intelijen dan tindakan tegas di lapangan.

Prestasi paling mencolok diraih oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Polres Mojokerto Kota berhasil melumpuhkan peredaran gelap narkotika dengan total sitaan sabu-sabu mencapai 1.674,19 gram. 

Angka tersebut melonjak tajam sebesar 160,4 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 642,97 gram.

Tak hanya sabu, petugas juga mengamankan lebih dari 1 juta butir pil Double L dan ratusan gram ganja dari tangan 155 tersangka yang kini telah diproses hukum.

"Salah satu keberhasilan menonjol adalah pengungkapan kasus besar dengan tersangka berinisial MH dan AH. Dari tangan keduanya, kami berhasil menyita barang bukti sabu seberat 1 kilogram," ungkap AKBP Herdiawan dalam jumpa pers, Senin (29/12/2025).

Keberhasilan ini membuktikan efektivitas deteksi dini kepolisian dalam memutus rantai distribusi narkotika jaringan lintas daerah yang mencoba masuk ke wilayah Mojokerto.

Di sektor keamanan umum, Polres Mojokerto Kota berhasil mengelola situasi dengan sangat baik. 

Dari 233 laporan kriminalitas yang masuk, polisi secara profesional menyelesaikan 104 kasus di antaranya. Kejahatan konvensional didominasi oleh kasus penipuan (57 laporan), fidusia (33 laporan), dan pencurian dengan pemberatan (21 laporan).

Selain itu, program pembersihan penyakit masyarakat (pekat) menunjukkan hasil positif. Angka kasus pekat turun drastis hingga 32,6 persen. 

Meski demikian, kepolisian tetap waspada dengan mengamankan ribuan botol minuman keras guna mencegah gangguan kamtibmas di akar rumput.

Keberhasilan Polres Mojokerto Kota juga menyentuh sektor lalu lintas. Di tengah mobilitas warga yang tinggi, polisi berhasil menekan angka fatalitas atau korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 11 persen, dari 54 jiwa pada tahun lalu menjadi 48 jiwa pada 2025.

Langkah digitalisasi melalui tilang elektronik menjadi kunci utama, di mana penggunaannya meningkat pesat hingga 87 persen. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat, yang ditandai dengan penurunan drastis penggunaan knalpot tidak standar (brong) sebesar 35,6 persen.

Menutup laporannya, AKBP Herdiawan Arifianto menegaskan tidak akan mengendurkan pengamanan. Penurunan kasus kenakalan remaja dan tawuran sebesar 2,6 persen akan terus dioptimalkan melalui pendekatan preventif ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat.

"Kami tetap pada komitmen untuk bersama berusaha menebarkan kebaikan bagi sesama. Fokus kami adalah menjamin rasa aman warga dan memastikan stabilitas wilayah Mojokerto Kota tetap kokoh di masa depan," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memutuskan untuk mengalihkan dana sebesar Rp16,5 miliar dari pos Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) ke dalam Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons dinamika fiskal, sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat di tingkat desa tidak terganggu.

Bupati yang karib disapa Gus Barra ini menjelaskan bahwa pengalihan anggaran bertujuan agar ADD benar-benar terfokus pada penguatan lembaga desa dan operasional pemerintahan.

"Kebijakan ini diambil agar ADD benar-benar fokus pada penguatan lembaga desa dan pelayanan dasar masyarakat. Kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan optimal," tegas Gus Barra, Senin (29/12/2025).

Terkait kebijakan penghapusan sementara pos BK Desa, bupati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Ia menyampaikan bahwa pergeseran anggaran ini merupakan tindakan darurat yang harus diambil demi menjaga keberlanjutan fiskal daerah di tengah tekanan anggaran.

Meski BK Desa ditangguhkan untuk sementara, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk mengalokasikannya kembali. 

Pemkab Mojokerto berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh pada Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang diproyeksikan berlangsung pada Agustus 2026, dengan catatan kondisi keuangan daerah telah memungkinkan.

Di tengah penyesuaian anggaran yang ketat, Gus Barra menjamin bahwa tiga sektor pelayanan publik utama tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pemotongan. 

Pertama adalah layanan kesehatan gratis, yakni program Universal Health Coverage (UHC) atau BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemda tetap berjalan penuh guna menjamin akses kesehatan warga tidak mampu. 

Kedua, sambung dia, adalah pendidikan dan kesejahteraan sosial, yakni penyaluran insentif guru TPQ, beasiswa bagi hafiz-hafizah, serta beasiswa bagi masyarakat prasejahtera dipastikan tetap berlanjut.

Ketiga adalah infrastruktur esensial, yakni embangunan fisik tetap dilaksanakan secara selektif dengan penyesuaian nilai berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

"Penjelasan ini kami sampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Kami berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa tetap terjaga demi kemajuan Mojokerto yang lebih maju dan makmur," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam keterangannya, bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut menekankan bahwa kebijakan penganggaran tahun 2026 diambil sebagai langkah strategis untuk menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Gus Barra menjelaskan bahwa sehari sebelum aksi massa berlangsung, tepatnya Selasa (23/12/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto sebenarnya telah menggelar audiensi dengan mayoritas kepala desa di Bumi Mojopahit ini. 

Pertemuan tersebut disebutnya telah menghasilkan kesepahaman mengenai formulasi Alokasi Dana Desa (ADD).

Menanggapi isu penurunan nominal ADD, Gus Barra menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap desa. 

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, syarat minimal ADD adalah 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Pemkab Mojokerto justru telah menganggarkan ADD di atas ketentuan minimal, yakni sebesar 13% untuk tahun 2026. Namun, secara nominal memang terjadi penurunan karena nilai DAU dan DBH yang kita terima dari pusat berkurang sekitar Rp316 miliar. Kondisi ini terjadi secara nasional," tegas Gus Barra dalam keterangan resmi yang diterima media ini Senin (29/12/2025).

Meski terjadi kontraksi anggaran dari pusat, Pemkab Mojokerto mengambil langkah perlindungan terhadap kesejahteraan aparatur desa. 

Gus Barra memastikan Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga insentif RT/RW pada tahun 2026 tetap dan tidak mengalami pengurangan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebuah pohon jenis trembesi dilaporkan roboh dan menimpa seorang pelajar pengendara sepeda motor yang sedang melintas.

Korban diketahui bernama Ridho (17), seorang pelajar SMA Negeri 1 Kutorejo asal Desa Sroyo. 

Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Vario bernomor polisi S 5719 NAI. Akibat insiden tersebut, Ridho mengalami luka pada bagian lengan dan pelipis setelah terkena hantaman dahan dan ranting pohon.

Kapolsek Dlanggu, AKP Aminun saat dikonfirmasi membenarkan insiden itu. Peristiwa disebutnya terjadi sekitar pukul 15.15 WIB. 

Kondisi cuaca di lokasi saat itu memang sedang dilanda hujan dengan intensitas tinggi serta hembusan angin kencang.

"Saat kejadian, pohon tumbang menimpa sepeda motor yang sedang melintas di lokasi. Diduga kuat pohon tersebut sudah dalam kondisi tua dan lapuk sehingga tidak mampu menahan beban angin," ujar AKP Aminun saat dikonfirmasi, Ahad (28/12/2025). 

Pasca-kejadian, petugas kepolisian dibantu warga sekitar segera melakukan evakuasi terhadap batang pohon yang sempat menutup akses jalan. Beruntung, nyawa korban berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan.

"Korban segera dilarikan ke Puskesmas Dlanggu untuk mendapatkan penanganan medis pada bagian kening dan lengan. Saat ini kondisi korban sudah stabil," imbuhnya.

Pihak kepolisian menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi pengguna jalan selama musim penghujan. 

AKP Aminun mengimbau masyarakat untuk lebih mengutamakan keselamatan daripada memaksakan perjalanan dalam kondisi cuaca buruk.

"Hindari berkendara saat hujan deras disertai angin kencang, segera mencari tempat berteduh yang aman dan jauh dari jangkauan pohon besar atau papan reklame dan waspadai pohon rawan tumbang di jalur-jalur utama yang memiliki vegetasi padat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Belasan kendaraan roda enam atau lebih dipaksa putar balik saat nekat melintasi Jembatan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Jumat (26/12/2025).

Penertiban ini merupakan bagian dari pengamanan Operasi Lilin Semeru 2025 guna menjamin kelancaran arus lalu lintas selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan aturan yang berlaku, kendaraan berat dilarang melintasi Jembatan Gajah Mada pada pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. 

Namun, pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pengemudi yang mengabaikan rambu larangan tersebut demi memotong jalur.

Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Galih Yasir Mubarok, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengedepankan tindakan persuasif, meski tetap memberikan sanksi teguran keras di tempat.

"Kami menghentikan kendaraan roda enam ke atas yang melintas di jam terlarang. Aturannya jelas, pukul 06.00 sampai 18.00 WIB jalur ini steril dari kendaraan besar. Untuk saat ini, kendaraan kami paksa putar balik," tegas AKP Galih.

Petugas mengarahkan para sopir truk untuk menggunakan jalur alternatif yang telah ditetapkan, yakni melalui Jalur Melirip atau Bypass Mojokerto, baik untuk kendaraan yang menuju ke arah utara maupun selatan sungai.

AKP Galih memperingatkan bahwa tindakan persuasif ini memiliki batas waktu. Jika para pengemudi maupun perusahaan otobus/ekspedisi tetap membandel, pihak kepolisian akan menerapkan sanksi tilang.

"Apabila pelanggaran ini terus diulangi, kami tidak akan segan melakukan penindakan hukum (tilang) sesuai Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku. Rambu sudah terpasang permanen, tidak ada alasan bagi pengemudi untuk tidak tahu," imbuhnya.

Selain fokus pada kendaraan berat, Satlantas Polres Mojokerto Kota juga memperketat pengamanan di titik-titik krusial. Personel disiagakan secara penuh di pusat keramaian dan jalur menuju objek wisata yang diprediksi akan mengalami lonjakan volume kendaraan.

"Anggota kami siagakan penuh untuk patroli dan penjagaan demi memastikan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) tetap kondusif selama periode libur panjang ini," tutup AKP Galih. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tersebut, UMK Kabupaten Mojokerto diputuskan sebesar Rp5.176.101, sementara untuk Kota Mojokerto berada di angka Rp3.200.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, mengonfirmasi bahwa angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp250.703 dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka Rp4.925.398.

"Keputusan ini ditetapkan per Rabu (24/12/2025) malam. Meskipun ada kenaikan, nilai tersebut memang lebih rendah dari rekomendasi Dewan Pengupahan yang sebelumnya mengusulkan angka Rp5.242.051 dengan skema alpha 0,7," ujarnya, Jumat (26/12/2025). 

Selain penetapan UMK, tahun 2026 menandai sejarah baru bagi iklim ketenagakerjaan di Mojokerto dengan diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Gubernur menetapkan nilai UMSK sebesar Rp5.328.887.

Upah sektoral ini menyasar enam sektor unggulan dari total 22 sektor yang sebelumnya diusulkan. 

Penerapan UMSK ini diharapkan menjadi standar baru bagi perusahaan di sektor tertentu yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi.

"UMSK di Mojokerto ini merupakan yang pertama kali diterapkan. Kami meminta seluruh pihak, baik pengusaha maupun pekerja, untuk menghormati keputusan ini," terangnya. 

Dengan penetapan angka Rp5,1 juta, Kabupaten Mojokerto tetap mengukuhkan posisinya di wilayah Ring Satu Jawa Timur bersama empat daerah industri lainnya. 

Sebelum penetapan, sempat terjadi dinamika dalam sidang pleno Dewan Pengupahan. Unsur pemerintah dan Apindo mengusulkan alpha 0,5, sementara serikat pekerja mendorong alpha 0,9. Jalan tengah kemudian diambil melalui usulan bupati dengan skema alpha 0,7 sebelum akhirnya diputuskan oleh gubernur.

Terkait UMSK, Yo'ie menjelaskan bahwa penetapannya sempat terkendala proses identifikasi sektor yang detail sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Namun, dengan ditetapkannya keputusan ini, Disnaker akan segera melakukan langkah persuasif.

"Tindak lanjut kami adalah melakukan sosialisasi masif kepada perusahaan-perusahaan. Perlu dicatat bahwa UMK dan UMSK ini mulai efektif diterapkan per 1 Januari 2026," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebuah Tembok Penyangga Tanah (TPT) sepanjang 10 meter ambrol dan menghancurkan satu rumah warga pada Kamis (25/12/2025) sore sekitar pukul 15.30 WIB.

Kabid Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut dipicu intensitas hujan tinggi serta konstruksi penahan tanah yang kurang mumpuni.

"Pemicu utamanya adalah hujan deras. Selain itu, kondisi TPT memang kurang kuat sementara strukturnya terlalu tinggi, yakni mencapai 6 meter," ujar Khakim, Jumat (26/12/2025).

Dampak dari peristiwa ini tergolong masif. Material TPT yang dibangun pada tahun 2022 tersebut ambruk bersama sebagian badan jalan lingkungan. 

Reruntuhan batu dan lumpur langsung menghantam rumah milik Paikan yang lokasinya tepat berada di bawah tebing.

Berdasarkan hasil asesmen di lapangan, bangunan rumah permanen berukuran 6x14 meter tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian dinding dan atap.

"Kondisi rumah korban masuk kategori rusak berat, tingkat kerusakannya mencapai 90 persen," tambah Khakim.

Meski skala kerusakan materiil cukup besar, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. 

Berdasarkan laporan dari pihak desa, rumah tersebut dalam keadaan kosong saat kejadian. Pemilik rumah diketahui sudah lama tinggal dan bermalam di tempat usahanya yang berlokasi di area wisata Jolotundo.

Hingga saat ini, petugas BPBD bersama warga setempat masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi adanya longsor susulan, mengingat curah hujan di wilayah Trawas diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Setelah audiensi dengan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menemui jalan buntu pada Rabu (24/12/2025), ratusan kepala desa (kades) dan perangkat desa yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Pamong Mojopahit mengancam akan melumpuhkan sinergi pemerintahan desa dengan pemerintahan kabupaten.

Aksi massa ini dipicu oleh dua tuntutan yang tak bisa dikabulkan oleh Pemkab Mojokerto, yakni pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) ke besaran semula dan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Mojokerto yang menjamin kepastian regulasi penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa. 

Pemkab yang tidak bisa mengabulkan tuntutan tersebut memicu kekecewaan para pendemo, mengingat audiensi sebelumnya dengan Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, juga disebut berakhir tanpa solusi.

Menanggapi kegagalan aspirasi ini, Koordinator Pamong Mojopahit, Sunardi, melontarkan pernyataan ancaman yang cukup mengguncang stabilitas pemerintahan. 

Pihaknya mengancam akan melakukan aksi boikot terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menolak kunjungan kerja bupati ke wilayah desa, hingga kembali turun ke jalan dengan membawa massa yang lebih besar. 

"Audiensi dengan bupati tidak membuahkan hasil. ADD kami dipangkas drastis hingga 30 persen, atau berkisar Rp100 juta sampai Rp150 juta per desa. Kami akan kembali menduduki kantor bupati dengan massa yang lebih besar, melibatkan RT, RW, hingga Linmas," tegas Sunardi di sela-sela pembubaran aksi di Jalan Ahmad Yani, Kota Mojokerto itu. 

Persoalan ini berakar pada merosotnya Dana Transfer Pusat (TKD) ke Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2026. 

Pemotongan signifikan mencapai Rp316 miliar hingga Rp341 miliar tersebut memaksa pemkab melakukan efisiensi yang berdampak langsung pada postur APBD dan penurunan tajam ADD.

Kondisi ini menempatkan pemerintah desa dalam posisi sulit. Penurunan ADD dinilai mengancam stabilitas operasional desa dan kesejahteraan perangkat desa, yang bergantung pada Siltap untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kini berada dalam posisi buah simalakama. Di satu sisi, mereka dihantam pemangkasan dana transfer pusat yang drastis, sementara di sisi lain, mereka harus menghadapi ancaman pembangkangan sipil dari jajaran pemerintah desa akibat pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, dalam penjelasannya menyiratkan bahwa pemkab sebenarnya telah berupaya pasang badan. 

Meski pendapatan daerah merosot, pemkab tetap mengalokasikan ADD sebesar 13 persen dari DAU dan DAK, angka yang secara persentase masih jauh di atas mandat UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan batas minimal 10 persen.

"Bukan kami tidak menerima aspirasi, tapi ini soal kemampuan keuangan daerah. ADD 2026 tetap dialokasikan sebesar 13 persen dari DAU dan DAK, ini sudah melampaui mandat UU Nomor 3 Tahun 2024 yang minimal 10 persen. Namun secara nominal otomatis turun karena angka pembaginya juga berkurang," jelas bupati yang karib disapa Gus Barra ini.

Namun, secara matematis, persentase yang besar tidak berarti apa-apa jika angka pembaginya (total transfer pusat) menyusut tajam. 

Inilah yang gagal diterima secara emosional oleh para perangkat desa, yakni nominal rupiah yang mereka terima tetap berkurang signifikan dibanding tahun 2025.

Ketidakmampuan daerah menambal lubang anggaran yang ditinggalkan pusat ini kini berubah menjadi ancaman stabilitas. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pada Selasa (24/12/2025), Aula Lapas Mojokerto berubah menjadi ruang refleksi yang sarat akan haru dan pengharapan dalam peringatan ibadah Natal.

Ibadah yang berlangsung khidmat ini mengusung misi penguatan mental bagi mereka yang tengah menjalani masa pembinaan. 

Pendeta Erick Yoseph dari GKJW Sukorame, dalam khotbahnya, menekankan bahwa Natal adalah momentum untuk lahir kembali secara spiritual. 

Ia mengajak para narapidana untuk tidak terpaku pada kesalahan masa lalu, melainkan fokus pada pembaruan iman dan perbaikan diri.

"Natal bukan sekadar seremoni, tapi tentang keberanian untuk berubah dan menumbuhkan harapan baru di tengah keterbatasan," ujar Pendeta Erick di hadapan para jamaah yang tertunduk khusyuk.

Suasana mencapai puncak emosional saat prosesi candle light (penyulatan lilin) dimulai. Di tengah remang cahaya lilin, isak tangis haru terdengar dari beberapa warga binaan. Salah seorang WBP mengaku bahwa momen ini merupakan titik balik baginya.

"Ibadah ini memberikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di sini kami merasa masih memiliki harapan. Kami dikuatkan untuk menjalani sisa masa pembinaan dengan lebih ikhlas dan bertekad menjadi manusia yang lebih baik," ungkap salah satu warga binaan berinisial BR (38) dengan nada bergetar.

Meski berlangsung dalam pengawalan ketat petugas, seluruh rangkaian acara tetap mengedepankan sisi humanis. Mulai dari puji-pujian, kesaksian, hingga doa berkat penutup, semuanya berjalan aman, tertib, dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Krisis fiskal ini memuncak dalam aksi demonstrasi ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Pamong Majapahit di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (24/12/2025). 

Mereka menuntut pengembalian nominal ADD yang dipangkas sebesar Rp 30 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Akar persoalan ini bukan murni kebijakan lokal, melainkan dampak dari keputusan Pemerintah Pusat yang mengoreksi Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kabupaten Mojokerto senilai Rp 316 miliar. 

Angka ini bukanlah jumlah yang kecil bagi daerah, ia memaksa postur APBD 2026 menciut dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, dalam penjelasannya menyiratkan bahwa pemkab sebenarnya telah berupaya pasang badan. 

Meski pendapatan daerah merosot, pemkab tetap mengalokasikan ADD sebesar 13 persen dari DAU dan DAK, angka yang secara persentase masih jauh di atas mandat UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan batas minimal 10 persen.

"Bukan kami tidak menerima aspirasi, tapi ini soal kemampuan keuangan daerah. ADD 2026 tetap dialokasikan sebesar 13 persen dari DAU dan DAK, ini sudah melampaui mandat UU Nomor 3 Tahun 2024 yang minimal 10 persen. Namun secara nominal otomatis turun karena angka pembaginya juga berkurang," jelas Bupati Albarraa.

Namun, secara matematis, persentase yang besar tidak berarti apa-apa jika angka pembaginya (total transfer pusat) menyusut tajam. 

Inilah yang gagal diterima secara emosional oleh para perangkat desa, yakni nominal rupiah yang mereka terima tetap berkurang signifikan dibanding tahun 2025.

Ketidakmampuan daerah menambal lubang anggaran yang ditinggalkan pusat ini kini berubah menjadi ancaman stabilitas. 

Koordinator aksi secara tegas mengancam akan menghentikan seluruh program pemerintah daerah di tingkat desa, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Jika PBB benar-benar diboikot oleh desa, Pemkab Mojokerto akan masuk ke dalam spiral krisis yang lebih dalam karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ikut lumpuh," ujar Yoyok, salah satu peserta aksi, 

Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, menambahkan bahwa pemerintah tidak punya pilihan selain membagi beban penderitaan ini ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Fokus pemkab adalah memastikan pembangunan tidak terhenti total meski dalam kondisi keuangan yang sekarat.

"Kami harus membagi beban koreksi anggaran ini ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan tetap berjalan. Kami mohon pengertiannya bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah," pungkas Teguh. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Pamong Majapahit mengepung kantor Bupati Mojokerto pada Rabu (24/12/2025).

Mereka memprotes kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang dinilai mencekik kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

Aksi yang dimulai sejak pagi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat massa mencoba merangsek masuk ke area pendopo. 

Kekecewaan massa memuncak setelah audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto menemui jalan buntu (deadlock). 

Pemerintah daerah disebut bersikukuh tidak mengakomodasi dua tuntutan, yakni pengembalian besaran ADD dan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) terkait kepastian Penghasilan Tetap (Siltap).

Salah satu peserta aksi, secara gamblang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan fiskal Pemkab Mojokerto. 

Orator aksi yang menjabat sebagai kepala desa ini menegaskan bahwa jika kesejahteraan aparat pemerintah desa dipangkas, maka kewajiban membantu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dihentikan.

"Jika ADD tidak dikembalikan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto sepakat menolak melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Silakan Pemerintah Daerah menarik sendiri pajaknya langsung ke rakyat," tegas salah satu kades berinisial S tersebut. 

Ancaman ini disebutnya bukan sekadar gertakan. Massa juga mengancam akan melakukan pembangkangan terhadap seluruh program Pemkab Mojokerto dan memboikot setiap agenda kunjungan kerja Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, ke wilayah pedesaan.

Pantauan di lokasi, nampak spanduk bernada satir dan tajam seperti "Jangan Potong Gaji Kami" serta "Manusiakan Manusia" menghiasi gerbang kantor bupati. 

Para pendemo menilai, pemangkasan ADD secara drastis merupakan langkah regresif yang mengabaikan beban kerja pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

"Kami tidak akan membubarkan diri sebelum Bupati turun langsung menemui kami dan memberikan jaminan hitam di atas putih. Ini bukan sekadar angka anggaran, ini soal martabat dan keberlangsungan hidup perangkat desa," tambahnya.

Kegagalan sekda dalam menjembatani aspirasi massa mengindikasikan adanya sumbatan komunikasi politik yang serius di internal Pemkab Mojokerto. 

Sementara itu, aparat kepolisian terus mempertebal barikade pengamanan di sekitar lokasi untuk mencegah bentrokan fisik yang lebih luas.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan massa masih bertahan di depan kantor pemerintah dengan komitmen pendudukan hingga tuntutan mereka dipenuhi. 

Jika pemboikotan PBB benar-benar terjadi, Kabupaten Mojokerto terancam menghadapi krisis fiskal dan stagnasi pembangunan di tingkat desa pada tahun 2026 mendatang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Angka tersebut diperoleh melalui mekanisme formula Alpha 0,7, yang menjadi jalan tengah setelah proses negosiasi alot antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, Yo’ie Afrida Soesetyo Djati, mengonfirmasi bahwa surat rekomendasi bernomor 565/10246/416-107/2025 tersebut telah dikirimkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan pengesahan.

"Rekomendasi sudah resmi dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur pada Senin 22 Desember 2025," tegas Yo’ie dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/12/2025). 

Keputusan besaran angka Rp5,24 juta ini tidak muncul secara instan. Sidang pleno Dewan Pengupahan yang digelar pada Jumat (19/12/2025) sebelumnya mengalami kebuntuan (deadlock) dengan dua opsi yang bertantangan. 

Unsur pemerintah, Apindo, dan akademisi, ngusulkan Alpha 0,5 dengan nilai Rp5.187.183, sementara serikat pekerja atau buruh, mendesak penggunaan Alpha 0,9 dengan nilai Rp5.296.921.

Ketegangan tersebut akhirnya mencair setelah dilakukan audiensi lanjutan pada Ahad (21/12/2025). 

Melalui Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Mojokerto, disepakati titik temu pada angka Alpha 0,7 sebagai dasar perhitungan final yang dianggap akomodatif terhadap kondisi ekonomi makro dan daya beli buruh.

Berbeda dengan UMK yang mencapai mufakat, usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2026 justru menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan. 

Serikat buruh secara mandiri mengusulkan UMSK sebesar Rp5.457.600.

Namun, unsur pemerintah, Apindo, dan akademisi memilih untuk tidak mengusulkan UMSK tahun ini. 

Keputusan tersebut didasari pada argumentasi teknis mengenai belum terpenuhinya tahapan identifikasi sektor tertentu sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Sebagai catatan, dinamika pengupahan di Kabupaten Mojokerto sepanjang tahun 2025 cukup fluktuatif akibat intervensi hukum. 

Sebelumnya, UMK Mojokerto 2025 berada pada angka Rp4.856.026. Namun, menyusul Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 yang merevisi angka tersebut menjadi Rp4,925 juta khusus untuk periode November-Desember 2025.

Usulan Rp5,24 juta untuk tahun 2026 ini diharapkan menjadi instrumen stabilisasi ekonomi daerah pasca-rentetan perubahan regulasi di tingkat provinsi, sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Mojokerto tetap kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mojokerto mengonfirmasi adanya praktik budidaya sedikitnya 100 pot tanaman ganja yang selama ini tersembunyi dari pantauan aparat dan masyarakat setempat.

Kepala BNNK Mojokerto, Agus Sutanto, menegaskan bahwa fenomena ini menjadi sinyal darurat bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat sinergisitas. 

Pihaknya kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Jombang guna memetakan potensi kerawanan serupa di wilayah lain.

"Ini menjadi perhatian serius. Kami terus berkoordinasi dengan Reskoba Polres Jombang untuk memperketat pengawasan. Begitu ditemukan indikasi ladang ganja atau aktivitas mencurigakan, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tegas Agus Sutanto, saat diwawancarai waratwan, Selasa (23/12/2025).

Meski BNNK Mojokerto mengeklaim telah rutin melakukan edukasi ke berbagai elemen, mulai dari pemerintah kabupaten, kepolisian, hingga pondok pesantren, munculnya ladang ganja di tengah pemukiman warga menunjukkan adanya celah dalam sistem deteksi dini.

Kepala BNNK Mojokerto yang membawahi wilayah hukum Kota/Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Jombang ini juga menyinggung lemahnya pengawasan lingkungan yang membuat aktivitas ilegal berskala besar tersebut dapat berlangsung di rumah kontrakan. 

Menurutnya, tanggung jawab menyelamatkan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada BNN, melainkan harus menjadi beban moral kolektif.

"Kasus di rumah kontrakan tersebut menjadi bukti betapa pentingnya pengawasan wilayah. Masyarakat tidak boleh abai terhadap lingkungan sekitarnya. Narkoba, khususnya ganja sebagai narkotika golongan I, memiliki risiko kerusakan kesehatan yang fatal dan harus kita berantas bersama-sama," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pihak kepolisian berhasil mengamankan sembilan orang pemuda untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Keresahan warga bermula dari unggahan video di media sosial yang menampilkan konvoi anarkis pada dini hari. 

Menanggapi situasi tersebut, Kasihumas Polres Mojokerto Kota, Iptu Jinarwan, mengonfirmasi bahwa penindakan dilakukan di dua titik lokasi, yakni Jalan Empunala dan Jalan Gajah Mada.

Ia menjelaskan bahwa tindakan kelompok tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengarah pada tindakan kerusuhan hingga provokasi.

"Para remaja ini melakukan aksi bleyer kendaraan dan membunyikan klakson secara serentak sehingga memicu keresahan luas. Berdasarkan laporan masyarakat, unit Samapta segera meluncur ke lokasi dan melakukan pengamanan," ujar Iptu Jinarwan, Selasa (23/12/2025). 

Selain gangguan ketertiban, pihak kepolisian juga tengah mendalami keterkaitan kelompok ini dengan insiden pengeroyokan yang terjadi pada Ahad (21/12/2025) lalu. 

Dalam peristiwa tersebut, dua orang remaja dilaporkan mengalami luka lebam serius diduga akibat bentrokan antar-kelompok yang identitasnya kini dalam pengejaran petugas.

Hingga saat ini, penyidik Polres Mojokerto Kota masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sembilan pemuda tersebut untuk memetakan peran masing-masing. 

Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk aksi premanisme jalanan yang mengatasnamakan gangster. 

"Masyarakat kami imbau untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh konten provokatif di media sosial, dan mempercayakan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pembukaan kembali jalur ini menjadi angin segar bagi mobilisasi masyarakat, khususnya dalam menyambut lonjakan wisatawan pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Operasional angkutan umum ini sebelumnya lumpuh total menyusul material longsor yang menutup kawasan Sendi, Kecamatan Pacet, pada Senin (14/11/2025) lalu. 

Setelah dinyatakan aman, armada bus mulai kembali mengaspal untuk melayani rute alternatif tersebut.

Kasi Dalops UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Mojokerto Dinas Perhubungan Jawa Timur, Akhmad Yazid, mengonfirmasi bahwa layanan telah aktif sejak akhir pekan lalu.

"Operasional sudah kembali normal sejak Sabtu (20/12/2025). Saat ini tersedia tiga armada utama dan satu armada cadangan. Dua unit di antaranya beroperasi rutin sesuai jadwal. Kami pastikan tidak ada perubahan tarif maupun jam operasional," ujar Yazid saat dikonfirmasi pada Senin (22/12/2025).

Dishub Jatim menegaskan, meski memasuki periode peak season Nataru, tarif angkutan tetap stabil guna menjamin keterjangkauan bagi masyarakat.

Transportasi yang diresmikan sejak Januari 2024 ini menjadi primadona karena memangkas waktu tempuh antar dua daerah wisata tersebut. 

"Titik keberangkatan, Terminal Kertajaya (Mojokerto) dan Terminal Kota Batu, jam operasionalnya Pukul 06.00 hingga 16.00 WIB setiap hari. Tersedia setiap satu jam sekali. Waktu tempuh sekitar 2 jam untuk jarak 57 kilometer (sekali jalan) dan untuk lintasan rute seperti biasa yakni Terminal Kertajaya - Pacing - Dlanggu - Kutorejo - Bundaran Pacet - Cangar - Bumiaji - Terminal Batu," urainya. 

Kendati jalur telah dibuka, faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama mengingat topografi wilayah Cangar yang rawan bencana saat musim penghujan. Dishub Jatim tetap memberlakukan sistem buka-tutup jalur secara situasional.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap memperbarui informasi mengenai kondisi jalur sebelum melakukan perjalanan, mengingat potensi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di akhir tahun.

"Kami terus memantau perkembangan cuaca. Jika terjadi hujan deras atau kondisi yang membahayakan, jalur Pacet-Cangar akan ditutup sewaktu-waktu demi keamanan penumpang dan awak armada," pungkas Yazid. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sedikitnya tiga desa terdampak genangan air yang mulai masuk ke rumah warga sejak Senin pagi. 

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto menyebut, wilayah terdampak meliputi Dusun Klanting, Desa Pulorejo, Dusun Sepat, Desa Talunblandong, dan Dusun Mengarus, Desa Banyulegi.

Dampak terparah dilaporkan terjadi di Dusun Klanting, Desa Pulorejo. Di wilayah ini, sedikitnya 12 rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 30 sentimeter. 

Kondisi lebih parah terlihat pada akses jalan di sekitar jembatan desa, di mana genangan air mencapai ketinggian 50 hingga 80 sentimeter, hingga menghambat mobilitas warga.

Selain sektor permukiman, banjir juga mengancam produktivitas pangan daerah. Tercatat sekitar enam hektare lahan pertanian padi di wilayah tersebut terendam air.

Sementara di Dusun Sepat, satu rumah warga dilaporkan terdampak dengan ketinggian air 10 sentimeter. 

Di Dusun Mengarus, Desa Banyulegi, sebanyak tiga rumah warga turut terendam luapan air dengan ketinggian rata-rata 15 sentimeter.

Selain luapan Anak Kali Lamong, pantauan di lokasi juga ditemukan sampah menumpuk yang berpotensi menghambat surutnya genangan air. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menegaskan bahwa personel reaksi cepat telah diterjunkan ke titik-titik lokasi sejak pagi hari untuk melakukan mitigasi dan pendataan.

"Tim BPBD langsung melakukan pemantauan di Desa Pulorejo, Talunblandong, dan Banyulegi. Hingga pukul 12.00 WIB, kondisi debit air terpantau masih stabil, namun kami tetap menyiagakan personel gabungan di lapangan," jelas Khakim saat dikonfirmasi.

Penanganan darurat ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur, mulai dari TNI/Polri, Tagana Dinas Sosial, perangkat desa, hingga relawan. 

Khakim menegaskan, yang menjadi fokus saat ini adalah memastikan keselamatan warga dan mengantisipasi potensi banjir kiriman jika intensitas hujan di wilayah hulu kembali meningkat.

Meski tidak ada laporan korban jiwa dalam banjir ini, BPBD mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Lamong untuk tetap dalam kondisi siaga.

"Kami meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit air susulan dan selalu mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama," pungkas Khakim.

Hingga berita ini diturunkan, aparat gabungan masih bersiaga di lokasi guna memantau perkembangan situasi dan memberikan bantuan logistik yang diperlukan bagi warga terdampak. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keputusan ini ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Surabaya, Sabtu (20/12/2025) hingga Ahad (21/12/2025).

Dalam struktur kepengurusan periode 2025–2030 tersebut, DPP PDI Perjuangan juga menunjuk figur strategis untuk mendampingi Santoso. 

Dia adalah Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, ditetapkan sebagai Sekretaris DPC, sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Silvia Elya.

Santoso menilai, mandat yang kembali diberikan kepadanya merupakan bentuk apresiasi DPP atas capaian positif partai di Kota Mojokerto pada periode sebelumnya. 

Ia menegaskan bahwa kemenangan dalam kontestasi politik lokal menjadi parameter utama penilaian kinerja pengurus.

"Terpilihnya kembali kami untuk periode 2025–2030 menunjukkan bahwa DPP menilai kami berhasil melaksanakan tugas pada periode sebelumnya. Indikator utamanya adalah kemenangan PDI Perjuangan dalam momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Kota Mojokerto," ujar Santoso, Senin (22/12/2025).

Pasca-pengukuhan ini, Santoso langsung menetapkan arah kebijakan partai ke depan. Fokus utama kepengurusan baru ini adalah memperkuat struktur internal dan meningkatkan loyalitas kader guna menghadapi dinamika politik mendatang.

Penetapan pengurus baru ini diharapkan mampu mempertegas dominasi partai berlogo banteng tersebut di Kota Onde-Onde, sekaligus mensinergikan kebijakan partai dengan pemerintahan daerah melalui keterwakilan wakil wali kota di struktur inti DPC.

"Langkah strategis kami ke depan adalah membangun soliditas kader partai secara menyeluruh. Hal ini krusial sebagai persiapan menghadapi konstelasi politik yang akan datang agar mesin partai tetap optimal," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemberian pengurangan masa pidana ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif.

Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan, menyampaikan bahwa dari total 20 warga binaan yang beragama Nasrani, hanya lima orang yang memenuhi syarat administratif dan substantif untuk diusulkan mendapatkan remisi tahun ini.

"Dari lima penerima tersebut, empat orang mendapatkan remisi sebesar 15 hari, sementara satu orang lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana sebanyak satu bulan," ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun, daftar lima nama penerima Remisi Khusus Natal 2025 adalah AR, kasus penganiayaan dengan hukuman 1 tahun penjara. Selanjutnya adalah AB, kasus penggelapan dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Kemudian JP, terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan hukuman 9 tahun penjara. MR, kasus penipuan dengan pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan GP, terpidana kasus arkotika dengan masa hukuman 6 tahun penjara. 

Rudi menjelaskan bahwa di Lapas Kelas IIB Mojokerto terdapat 15 warga binaan beragama Nasrani lainnya yang belum diusulkan mendapatkan remisi pada periode ini karena terkendala sejumlah faktor teknis dan aturan perundang-undangan.

"Ada delapan orang yang masih berstatus tahanan, satu orang sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda (subsidair), dan dua orang belum genap menjalani masa pidana selama enam bulan. Sementara itu, empat orang lainnya saat ini masih dalam proses remisi susulan," tambahnya.

Rudi membeberkan, per tanggal 18 Desember 2025, Lapas Kelas IIB Mojokerto dilaporkan mengalami kondisi overcrowding atau kelebihan kapasitas. Dengan kapasitas ideal sebanyak 344 orang, saat ini Lapas menampung total 956 penghuni.

Dari total penghuni tersebut, 403 orang berstatus sebagai tahanan dan 553 orang sebagai narapidana. 

Secara demografis, penghuni didominasi oleh laki-laki sebanyak 923 orang dan perempuan sebanyak 33 orang.

Berdasarkan klasifikasi tindak pidana, kasus Narkotika masih menjadi yang tertinggi dengan jumlah 481 orang, disusul Pidana Umum sebanyak 448 orang, Korupsi 18 orang, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) sebanyak 9 orang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal ini menjadi atensi serius Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyusul menjamurnya bisnis rumah kos di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. 

Kelurahan Meri kini berada dalam radar pengawasan ketat. Tingginya populasi penduduk non-permanen di wilayah tersebut dinilai menjadi celah keamanan yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba.

Wali Kota yang karib disapa Ning Ita tersebut secara lugas menegaskan bahwa keberadaan rumah kos di wilayah Meri tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga membawa risiko sosial.

"Meri ini memiliki konsentrasi rumah kos yang sangat tinggi. Berdasarkan pemetaan, titik-titik ini ditengarai menjadi pintu masuk pengedaran narkoba. Jika tidak ada penyaringan dan pengawasan ketat, ketertiban wilayah akan terganggu oleh infiltrasi masyarakat luar yang tidak terdeteksi tujuannya," kata Ning Ita, Kamis (18/11/2025). 

Ia menginstruksikan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan untuk tidak lagi sekadar melakukan penjagaan rutin, melainkan harus lebih proaktif dalam mendata dan memantau aktivitas di hunian-hunian sewa tersebut.

Langkah preventif ini melibatkan sinergi lintas sektor antara BNN Kota Mojokerto, TNI-Polri, dan elemen masyarakat. 

Fokus utama dari pengetatan pengawasan ini adalah proteksi terhadap generasi muda yang menjadi sasaran empuk pasar gelap narkotika.

Menurut Ning Ita, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul mustahil tercapai jika fondasi moral dan kesehatan generasi penerus dirusak oleh zat adiktif.

Di sisi lain, meski dibayangi ancaman narkoba, Kelurahan Meri menunjukkan performa impresif dalam sistem pengamanan swakarsa. Kelurahan ini berhasil menembus peringkat lima besar pada ajang Siskamling Terpadu tingkat Jawa Timur Tahun 2025.

Prestasi ini diharapkan menjadi modal sosial yang kuat bagi warga untuk lebih berani perang melawan narkoba. 

Pemerintah menekankan bahwa keamanan wilayah bukan hanya soal mencegah pencurian, tetapi juga menjaga lingkungan dari pengaruh peredaran gelap narkotika yang sering kali bergerak secara senyap di balik dinding rumah kos.

"Perang melawan narkoba adalah perang semesta yang membutuhkan konsistensi. Kita tidak boleh lengah sedikit pun demi menjaga generasi yang sehat dan berdaya saing," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah pusat tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang memicu ketidakpastian bagi kelompok pengusaha maupun buruh.

Meski payung hukum induk dari Jakarta urung terbit, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto bersama Dewan Pengupahan mulai mengambil langkah pragmatis. Pada Selasa (16/12/2025) kemarin, mereka menggelar pembahasan Tata Tertib (Tatib) sebagai persiapan awal penetapan upah.

Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto, Yo’ie Afrida Soesetyo Djati, mengakui pihaknya tengah berada dalam posisi menunggu. 

Sebagai langkah antisipatif, Disnaker menyiapkan skema alternatif dengan merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur terbaru yang sempat menaikkan upah di penghujung tahun 2025.

"Untuk juknis kami masih menunggu PP yang belum keluar. Kami memiliki alternatif, di antaranya menggunakan dasar SK Gubernur yang berlaku dua bulan terakhir. Namun, jika PP turun, kami akan menggelar rapat ulang," ujar Yo’ie saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025). 

Munculnya persoalan mengarah pada ketidaksiapan formula penghitungan upah tahun ini. Yo’ie menjelaskan bahwa pembahasan saat ini masih bersifat makro dan merujuk secara umum pada mekanisme International Labour Organization (ILO) dengan data BPS 2025. Variabel yang dipertimbangkan meliputi sektor pendidikan, konsumsi rumah tangga, hingga perumahan.

Ketergantungan pada regulasi pusat ini dinilai memperlambat proses negosiasi tripartit di daerah. 

"Kabarnya akan keluar, kami masih menunggu juknisnya," imbuh Yo'ie. 

Kondisi pengupahan di Mojokerto sepanjang 2025 memang tergolong tidak stabil. Sebelumnya, UMK 2025 dipatok sebesar Rp 4.856.026 (naik 5% dari tahun sebelumnya). Namun, peta pengupahan berubah drastis setelah munculnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 pada 20 Oktober 2025.

Perubahan tersebut, yang lahir sebagai dampak dari Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY, memaksa kenaikan UMK Mojokerto menjadi Rp4,925 juta. Ironisnya, angka ini hanya berlaku seumur jagung, yakni untuk periode November hingga Desember 2025 saja.

Ketidakkonsistenan regulasi dan intervensi putusan hukum di tahun sebelumnya kini menjadi beban dalam pembahasan UMK 2026. 

Serikat pekerja menuntut kepastian angka yang layak, sementara asosiasi pengusaha (Apindo) dihadapkan pada fluktuasi biaya operasional akibat perubahan aturan yang mendadak.

Kini, bola panas penetapan upah berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan. Selama PP terbaru belum turun, stabilitas hubungan industrial di Kabupaten Mojokerto diprediksi akan terus dibayangi ketidakpastian. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang membayangi wilayah pegunungan di Mojokerto.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, menegaskan bahwa audit terhadap sarana dan prasarana (sarpras) kini menjadi prioritas utama. Pengecekan intensif dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

"Kami sedang melakukan audit menyeluruh terhadap sarana prasarana di objek wisata, seperti di Ubalan, Pacet. Selain kesiapan teknis, fokus kami adalah memetakan titik-titik rawan kecelakaan maupun bencana," ujar Ardi, Selasa (16/12/2025).

Aspek keselamatan menjadi prioritas utama menyusul masuknya wilayah Mojokerto ke dalam puncak musim hujan. 

Ardi menginstruksikan seluruh petugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor atau pohon tumbang yang kerap mengancam keselamatan pengunjung di kawasan dataran tinggi.

Pemkab juga mewajibkan setiap pengelola destinasi wisata untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) kesiapsiagaan. 

"Penguatan pengawasan di titik-titik konsentrasi massa. Memastikan akses darurat bebas hambatan dan mudah diakses jika sewaktu-waktu terjadi insiden. Melibatkan stakeholder terkait untuk merumuskan respons cepat darurat," urainya. 

Hasil pengecekan sementara, menurut dia menunjukkan sarana evakuasi telah memenuhi syarat. Namun, pihaknya tetap menuntut kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel di lapangan.

Menurutnya, objek wisata air panas Padusan diprediksi tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan. 

Berkaca pada tren tahun-tahun sebelumnya, kawasan ini selalu mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan, sehingga memerlukan pengawasan ekstra untuk menghindari kerumunan yang tidak terkendali.

Untuk mendukung aspek keamanan, Disbudporapar telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna menyiagakan tim medis di titik-titik strategis. 

"Tim medis akan berada dalam posisi siaga penuh sebagai antisipasi terhadap insiden medis maupun kecelakaan di area wisata," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Fasilitas milik Yayasan Anak Sekolah Indonesia Makmur yang berlokasi di Jalan Pandega, Dusun Kecapangan, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto tersebut menjadi tempat kejadian perkara (TKP) ledakan mesin pengering (streamer).

Peristiwa ini mengakibatkan dua pekerja mengalami luka bakar serius. Korban teridentifikasi sebagai Mohammad Binta Pranata (20), warga Dusun Gunungsari, Desa Watesnegoro, dan Suliadi (47), warga Dusun Ngoro. 

Selain menimbulkan korban luka, daya ledak mesin tersebut juga menyebabkan kerusakan unit streamer secara total.

Merespons laporan tersebut, personel Polsek Ngoro segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP. 

Kapolsek Ngoro, Kompol Heru Purwandi, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah prosedural guna mengidentifikasi penyebab pasti insiden tersebut.

"Kami telah mendatangi TKP serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi, di antaranya Andriano Deny Setiawan dan Tatik Indrayati. Hal ini dilakukan untuk mengonstruksi penyebab ledakan secara akurat," ujar Kompol Heru, saat dikonfirmasi Selasa (16/12/2025).

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih memberlakukan pengawasan ketat terhadap area dapur SPPG tersebut. 

Fokus penyelidikan diarahkan pada dua aspek utama, yakni potensi kelalaian manusia (human error) dalam pengoperasian atau kegagalan sistemis akibat kerusakan teknis mesin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebuah mesin pengering alat makan (streamer) meledak pada Senin (15/12/2025) malam, menyebabkan dua orang pekerja mengalami luka bakar serius.

Kapolsek Ngoro, Kompol Heru Purwandi saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa nahas yang terjadi di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. 

Menurutnya, peristiwa terjadi sekira pukul 19.10 WIB. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kejadian bermula saat para pekerja sedang melakukan aktivitas rutin pencucian dan pengeringan wadah makan (ompreng) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saat proses pengeringan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul bunyi ledakan keras dari arah mesin streamer," terang Kompol Heru, Selasa (16/12/2025). 

Dua pekerja yang berada di dekat mesin saat kejadian menjadi korban, yakni Mohammad Binta Pranata (20), warga Dusun Gunungsari, Desa Watesnegoro dan Suliadi (47), warga Dusun Ngoro, Desa Ngoro.

Akibat ledakan tersebut, kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah, tangan, dan perut. 

Keduanya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mawaddah Medika, Ngijingan, Ngoro, untuk mendapatkan penanganan medis darurat di unit UGD hingga akhirnya diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. 

"Setelah mendapatkan perawatan intensif dari dokter jaga, keduanya telah diperbolehkan pulang pada malam yang sama dan diwajibkan menjalani rawat jalan," pungkas kapolsek.(*) 

Editor: Syaiful Aries

Pembersihan masif ini ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun, sebagai respons cepat atas temuan yang meresahkan dan membahayakan warga setempat.

Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, DLH Provinsi Jawa Timur, dan DLH Kabupaten Jombang. 

Penanganan limbah yang diduga kuat berasal dari wilayah Jombang ini kini mendapat fasilitasi penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Mojokerto, Elia Sutanti, menegaskan batas waktu pembersihan.

"Sebelum Desember 2025 berakhir harus beres. Rencana limbah akan dikirim ke PT Semen Indonesia di Tuban," terang Elia, Senin (15/12/2025).

Penemuan limbah B3 yang dibuang sembarangan di ruang terbuka ini sempat menggemparkan warga Pungging. 

Berdasarkan verifikasi lapangan DLH Kabupaten Mojokerto, lokasi penemuan mengeluarkan aroma yang begitu menyengat serta memicu mata pedih begitu tim memasuki lokasi. 

Warga setempat mengakui bau tak sedap tersebut sudah tercium dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Hasil asesmen DLH mengungkap, limbah ini merupakan abu peleburan aluminium dengan karakteristik sangat berbahaya. 

Saat masih aktif, limbah ini berbentuk seperti pasir halus berwarna abu-abu dan cenderung tidak berbau jika dalam kondisi kering.

Namun, yang menjadi ironis adalah sifatnya yang kemudian memadat seperti batu atau semen. Karakteristik inilah yang diduga sering kali dimanfaatkan oleh oknum masyarakat sebagai bahan urugan, tanpa menyadari potensi racun yang dikandungnya.

Sebelum dapat diangkut ke Tuban, limbah ini harus melewati proses krusial, yakni penonaktifan gas amoniak yang terkandung di dalamnya.

Untuk memicu proses tersebut, terpal penutup limbah telah dibuka pada Kamis (11/12/2025) lalu, dan limbah dibiarkan terbuka selama kurang lebih dua minggu. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur keselamatan guna meminimalisasi risiko selama proses pengangkutan.

DLH Kabupaten Mojokerto menyatakan komitmen untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar. 

"Kami terus memperkuat koordinasi untuk memantau kondisi (limbah) secara berkala, sekaligus memastikan pembersihan ini berjalan lancar," tutup Elia. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden adu banteng antara dua motor sport berkapasitas mesin 150 cc tersebut mengakibatkan tiga orang tewas di lokasi kejadian.

Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan maut itu adalah Suzuki Satria bernomor polisi L 5397 MZ dan Kawasaki Ninja R tanpa nomor polisi.

Saksi mata di lokasi, Khalim (30) menyebutkan bahwa kecelakaan ini melibatkan motor Suzuki Satria yang dikendarai oleh Sampe (68), berboncengan dengan Riyadi (68), keduanya warga Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Kawasaki Ninja R yang dikemudikan oleh Yoga (30), berboncengan dengan Yudis Arya atau Faris (30), warga Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.

Menurut Kalim, tabrakan terjadi ketika sepeda motor Satria melaju dari arah Gondang menuju Pacet. Dari arah berlawanan, motor Ninja R melaju dari Pacet menuju Gondang.

"Diduga karena kurang berhati-hati dan kondisi penerangan jalan atau gelap, pengendara kurang menguasai laju kendaraannya sehingga terjadi tabrakan," jelas dia.

Tiga korban dilaporkan tewas di tempat kejadian perkara (TKP) adalah Riyadi, Sampe, dan Yudis Arya atau Faris.

Sementara, pengemudi Kawasaki Ninja R, Yoga, dilaporkan mengalami luka-luka serius pada tangan dan bagian kepala. Seluruh korban tewas dan luka telah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumberglagah Pacet.

Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, mengevakuasi kendaraan, serta mengamankan barang bukti. 

Meski dugaan awal mengarah pada faktor kelalaian pengemudi dan minimnya penerangan jalan, polisi masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan nahas ini. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Setelah sempat dijatuhi sanksi administratif berupa penonaktifan aset karena pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), PT Telkom Indonesia akhirnya merespons dengan membayar biaya sewa Ruang Milik Jalan (Rumija) senilai lebih dari Rp13,4 miliar.

Kasus ini mempertegas betapa lemahnya kepatuhan perusahaan BUMN sekelas PT Telkom terhadap regulasi daerah terkait pemanfaatan aset publik, yang berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah tegas Pemkot Mojokerto diambil berdasarkan pelanggaran terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi. 

Pelanggaran tersebut memicu penonaktifan sejumlah Optical Distribution Cabinet (ODC) milik PT Telkom, sebuah tindakan yang berani mengingat posisi PT Telkom sebagai penyedia layanan vital.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan bahwa sanksi tersebut bukan didasari niat menghambat, melainkan upaya mutlak untuk memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam tata kelola infrastruktur.

"Penertiban dan penegakan aturan kami lakukan untuk menciptakan tata kelola yang tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jasa telekomunikasi," kata wali kota perempuan yang karib disapa Ning Ita tersebut, Senin (15/12/2025). 

Proses penertiban yang diwarnai penonaktifan layanan tersebut terbukti efektif. Puncaknya, pada Sabtu (13/12/2025) kemarin, PT Telkom secara resmi membayarkan tunggakan sewa Rumija sebesar Rp13.461.263.133,00. 

Pembayaran bernilai jumbo ini langsung diikuti dengan penandatanganan kerja sama sebagai dasar legal operasional.

Wali Kota Mojokerto menyampaikan apresiasi atas kepatuhan pihak Telkom, seraya menjadikannya sebagai peringatan keras bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi di wilayahnya.

"Dengan menaati peraturan, perusahaan penyelenggara telekomunikasi berarti turut aktif mendukung pembangunan di Kota Mojokerto," kata dia.

Lebih lanjut, pemkot menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara konsisten. Penegakan aturan ini menjadi preseden penting bahwa Pemkot Mojokerto tidak akan mentolerir pelanggaran, bahkan dari entitas besar, demi menjaga integritas aset dan memaksimalkan potensi PAD.

Terkait gangguan layanan yang sempat dialami warga, Ning Ita menyampaikan permohonan maaf, namun menekankan bahwa langkah tersebut perlu diambil demi manfaat jangka panjang dan penegakan supremasi hukum daerah.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto secara resmi memulai penertiban besar-besaran terhadap jaringan kabel serat optik (fiber optik) di seluruh wilayah setempat. 

Kebijakan tegas ini dilakukan menyusul maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator telekomunikasi, terutama terkait perizinan dan kewajiban retribusi daerah.

Penertiban ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi, yang secara eksplisit mengatur tata ruang, perizinan, pemanfaatan, hingga pengawasan jaringan. 

Perda tersebut mewajibkan setiap penggelaran kabel harus memenuhi standar teknis dan administrasi, termasuk memiliki izin pemanfaatan ruang milik jalan.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengungkapkan bahwa bertahun-tahun pasca penetapan perda, banyak penyelenggara telekomunikasi beroperasi tanpa mematuhi ketentuan tersebut. Bukan hanya menyalahi regulasi. Namun juga menyebabkan bocormya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Banyak penyelenggara telekomunikasi tidak memenuhi kewajiban sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2015, termasuk tidak membayar sewa pemanfaatan ruang milik jalan. Selain menyalahi regulasi, kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diterima kota,"kata Ning Ita, Selasa (2/12/2025).

Pernyataan Ning Ita mempertegas adanya ironi dalam konteks kebijakan fiskal nasional. Di satu sisi, pemerintah pusat melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menekankan penguatan desentralisasi fiskal dan optimalisasi penerimaan daerah. Namun, di sisi lain, aset daerah, yaitu ruang milik jalan, digunakan secara gratis oleh pihak swasta (operator telekomunikasi).

"Ini menjadi anomali. Pemerintah pusat mendorong daerah memperkuat pendapatan melalui optimalisasi aset, tetapi masih ada operator yang menggunakan ruang milik jalan tanpa izin dan tanpa kontribusi kepada daerah," lontarnya.

Peryataan ini menunjukkan bahwa keengganan operator telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran retribusi bukan hanya masalah pelanggaran teknis, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan fiskal Pemkot Mojokerto untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Penertiban ini disebutnya akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan tim pengawasan sesuai Perda. 

Pemkot memperkuat dasar penertiban dengan mengacu pada ketentuan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang tidak mematuhi, meliputi teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda, hingga pembongkaran kabel.

Kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi para operator yang selama ini cenderung abai terhadap regulasi daerah. 

Ning Ita juga meminta pemahaman masyarakat terkait potensi gangguan layanan internet selama proses penertiban berlangsung.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung penertiban ini. Bila ada gangguan internet dalam beberapa waktu ke depan ini semata karena bagian proses penertiban," tutupnya. (*) 

Editor: Staiful Aries

Pelaku utama, yang diidentifikasi berinisial WK (50), pemilik Bimbel Hexagonal Mojokerto, diduga kuat telah merugikan puluhan korban dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp1,6 miliar.

Penangkapan warga Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto itu dilakukan pada Kamis (11/12/2025). 

Perempuan paruh baya ini menggunakan kredibilitas lembaga pendidikannya secara sistematis sebagai kedok untuk meyakinkan calon korban.

Hasil penyidikan membeberkan fakta bahwa WK mengklaim memiliki akses eksklusif kepada figur orang pusat yang konon memiliki wewenang meloloskan peserta didik ke berbagai instansi bergengsi, termasuk PT KAI, Pertamina, Telkom, prajurit TNI, hingga seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Modus yang paling kerap ditawarkan adalah janji menggantikan posisi pegawai PT PLN (Persero) yang hendak pensiun, tanpa melalui prosedur seleksi resmi yang transparan.

Salah satu korban, yang melaporkan kasus ini pada Maret 2025, mengungkapkan WK menawarkan jalan pintas masuk PLN dengan tarif fantastis, yakni Rp325 juta dibayarkan di muka dengan jaminan diterima. Penawaran ini muncul setelah anak korban berulang kali gagal dalam seleksi CPNS yang dipersiapkan sejak 2022.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima empat Laporan Polisi (LP) resmi.

"Modusnya, tersangka menjanjikan korban bisa masuk ke instansi tertentu melalui jalur khusus. Jika gagal, dananya dijanjikan akan dikembalikan 100 persen. Namun setelah tes tidak lolos, uang tidak dikembalikan. Tidak ada satu pun korban yang diterima di instansi dan BUMN seperti yang dijanjikan," ungkap AKBP Herdiawan, Kamis (11/12/2025).

Kerugian awal yang terverifikasi mencapai Rp925 juta. Namun, angka ini melonjak drastis hingga estimasi total Rp1,6 miliar setelah dua korban lain dari luar daerah, yakni Henny Astuti dari Pamekasan, rugi Rp350 juta dan Liza Mayantika dari Jember, rugi Rp250 juta, turut melaporkan kasus serupa.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka WK kerap mencatut nama seseorang bernama Jasmadi, yang disebut sebagai penentu kelulusan orang pusat. 

Kepolisian menegaskan sosok Jasmadi masih misterius dan kini menjadi fokus utama penyelidikan untuk mengungkap potensi jaringan penipuan yang lebih luas.

Korban terbuai menyetor uang secara bertahap. Namun, setelah berbulan-bulan menunggu, panggilan kerja tak kunjung datang. Ketika korban menuntut pengembalian dana (refund), tersangka selalu berkelit.

WK kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti krusial, termasuk rekening koran dari Bank BRI, Mandiri, dan Jatim, riwayat percakapan WhatsApp, serta berkas persyaratan lamaran kerja palsu.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

"Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap oknum atau lembaga yang menjanjikan kelulusan dengan cara instan. Tidak ada jalur khusus, apalagi dengan membayar sejumlah uang. Semua proses rekrutmen instansi pemerintah maupun BUMN dilakukan secara terbuka dan transparan," pungkas kapolres. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Penyerapan ini merupakan upaya strategis untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat setempat.

Pemimpin Cabang (Pincab) Perum Bulog KC Mojokerto, Muhammad Husin, menyatakan bahwa program KDMP/KKMP merupakan langkah strategis dan sejalan dengan mandat pemerintah kepada Bulog untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Dari sisi hulu, kami bertugas menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya dari petani untuk stok CBP. Sementara dari sisi hilir, kami perlu mendistribusikan beras agar kualitasnya tetap segar dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Salah satu titik penyaluran yang kami optimalkan adalah melalui program KDMP ini," jelas Husin kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Dalam kerja sama yang telah terjalin dengan 20 KDMP/KKMP di Mojokerto Raya, permintaan beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai volume signifikan, yakni kurang lebih 50 ton. 

Distribusi beras ini dilakukan secara periodik, dengan rata-rata interval dua minggu sekali, bergantung pada permintaan atau Delivery Order (DO) dari masing-masing koperasi.

Jumlah penyerapan beras SPHP per koperasi dalam setiap periode berkisar antara satu hingga dua ton. 

Selain beras, Bulog KC Mojokerto juga mendistribusikan komoditas pangan pokok lainnya, termasuk gula dan minyak goreng, melalui jaringan koperasi tersebut.

"Harapan kami, setiap desa sudah memiliki KDMP. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi ini, produk kami, baik beras, gula, maupun minyak goreng, dapat terdistribusi dengan baik, sehingga kebutuhan pokok masyarakat di masing-masing desa terpenuhi dengan harga yang terjangkau," tutup Husin.

Sebanyak 20 KDMP/KKMP yang menjadi mitra Bulog, di Kota Mojokerto ada KKMP Gunung Gedangan, Pulorejo, Kedundung, Wates, Purwotengah, Magersari, Sentanan, Balongsari, dan Gedongan.

Sementara di Kabupaten Mojokerto tercatat Masing-masing KDMP Gempolkerp, Pandanarum, Trowulan, Kembangbelor, Ketapanrame, Mlirip, Gayam, Claket, dan Tangunan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memastikan proses pemeriksaan seluruh saksi telah tuntas, membuka jalan menuju penetapan tersangka secepatnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Rizky Raditya Eka Putra, menyatakan bahwa rangkaian pemeriksaan saksi, termasuk keterangan dari saksi ahli keuangan negara, telah rampung dilakukan pada Kamis (4/12/2025) kemarin. 

"Semua saksi sudah kami periksa, terakhir saksi ahli pada Kamis kemarin," ujar Rizky, Kamis (11/12/2025).

Pemeriksaan saksi ahli menjadi penutup dari serangkaian penyidikan intensif yang melibatkan puluhan pihak, mulai dari pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pengurus KONI periode 2020–2024, hingga unsur pelaksana teknis kegiatan. 

Keterangan dari saksi ahli keuangan negara diharapkan mampu memperkuat konstruksi hukum perkara dugaan penyelewengan ini.

Rizky menegaskan, setelah seluruh alat bukti dan keterangan saksi dinyatakan lengkap, tim penyidik akan segera melangkah ke tahapan berikutnya.

"Selanjutnya akan kita lakukan ekspose, kemudian melakukan perhitungan kerugian negara, baru penetapan tersangka. Kami berharap penetapan tersangka bisa dilakukan secepatnya," tegasnya.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Mojokerto yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dan 2023, dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.

Penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak Januari 2025 dan resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Juli 2025. 

Sejak saat itu, puluhan saksi telah dimintai keterangan untuk menguak dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah tersebut.

Dengan rampungnya seluruh pemeriksaan. Penetapan tersangka akan menjadi tonggak penentu arah lanjutan proses hukum sekaligus memberikan jawaban atas dugaan korupsi dana hibah olahraga yang menyedot perhatian luas masyarakat ini. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres AKBP Herdiawan Arifianto, saat jumpa pers di Mapolres, Kamis (11/12/2025), mengungkapkan bahwa AS berhasil digulung polisi pada (2/12/2025) di Sidoarjo.

Aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu, (22/112025), sekira pukul 02.48 WIB di Gang I Buntu, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. 

AKBP Herdiawan menjelaskan, modus operandi pelaku tergolong terencana. Ia membeberkan bahwa pada Jumat malam (21/11/2025), Saiful mendatangi rumah saudaranya di lokasi tersebut dengan alasan meminjam uang. 

Saat kembali ke kos, ia melihat sepeda motor korban diparkir dengan kunci kontak yang masih tertancap, lalu ia mengambil kunci yang masih tertancap tersebut.

Keesokan harinya, Sabtu (22/11/2025), sekita pukul 02.00 WIB, Saiful kembali ke TKP. Ia sengaja mengenakan daster dan kerudung milik istri sirinya untuk mengelabui dan berhasil menghondol motor korban. 

"Setelah sukses membawa kabur Honda Vario tahun 2024, motor hasil curian tersebut langsung dijual melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp6.500.000,00, yang diakuinya untuk mendapatkan keuntungan guna keperluan sehari-hari," terang kapolres. 

Saiful, yang merupakan warga Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan ini ditangkap di tempat kosnya di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Pelaku ini diketahui merupakan residivis yang telah berulang kali terjerat kasus pencurian. Pada tahun 2017, ia terlibat encurian elpiji dengan cara bobol rumah di Mojokerto Kota, divonis 1 tahun 3 bulan.

Selanjutnya di tahun 2021, ia terlibat pencurian burung di Kabupaten Mojokerto, divonis 1 tahun 6 bulan. Dan kemudian di tahun 2023, ia terlibat pencurian burung di Mojokerto Kota, divonis 1 tahun 6 bulan.

Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2024 Nopol S 4072 VA, lengkap dengan BPKB dan STNK.

Selanjutnya satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 (biru dongker) yang digunakan sebagai sarana aksi, satu unit sepeda motor Scoopy (hitam) tanpa nopol, pakaian yang digunakan saat beraksi (dasi putih, kerudung kuning, dan kaos), dan satu buah flashdisk berisi rekaman video.

"Saat ini, Saiful telah ditahan di Mapolres Mojokerto Kota. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tiga dari empat pelaku berhasil diamankan setelah aksi mereka terekam jelas oleh kamera pengawas milik warga.

Aksi pencurian ini terjadi pada dini hari, Jumat (28/11/2025), sekira pukul 03.20 WIB. Komplotan pelaku memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan aksinya, datang dengan sebuah mobil untuk mengangkut telur-telur milik peternak setempat.

Kanit Resmob Polres Mojokerto, Ipda Sukron Makmun, membenarkan penangkapan tersebut. 

Pengungkapan kasus dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan keterangan saksi serta penelusuran intensif terhadap rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

"Benar, kami telah mengamankan sejumlah pelaku dalam kasus pencurian telur bebek. Perkara ini masih kami kembangkan untuk menuntaskan jaringan mereka," kata Sukron Rabu (10/12/2025).

Operasi penangkapan berhasil dilakukan pada Sabtu, (6/12/2025). Tiga pelaku yang berhasil diamankan berinisial SP, DZ, dan NG. Sementara itu, satu pelaku lain berinisial FAP, saat ini masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasus ini sempat menghebohkan warga setempat karena para pelaku diketahui melancarkan aksinya dalam dua kali percobaan yang terekam jelas. 

Dalam aksinya, mereka berhasil membawa kabur total 2.400 butir telur bebek. Pada percobaan pertama, para pelaku sempat mundur setelah mendengar suara dari dalam rumah korban. 

Namun, tak lama kemudian, mereka kembali dan sukses menggasak delapan tumpukan telur bebek. 

Atas perbuatannya, para pelaku kini dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan Pemberatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto secara resmi melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan seluruh barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Rabu (10/12/2025). 

Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Fauzi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tahap II kasus yang menggemparkan publik tersebut.

"Hari ini, kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara pembunuhan berencana disertai mutilasi atas nama Alvi Maulana," jelas Fauzi kepada wartawan.

Dalam pelimpahan tersebut, penyidik menyerahkan sejumlah barang bukti yang menjadi alat aksi keji pria asal Labuhan Batu, Sumatra Utara itu. 

Barang bukti yang diamankan meliputi pisau, gunting baja, batu asahan, palu, serta pakaian yang dikenakan korban dan tersangka. 

Turut disita pula ponsel milik korban dan tersangka, serta sepeda motor yang digunakan tersangka untuk membuang potongan tubuh korban ke jurang di kawasan Pacet.

Fauzi menegaskan bahwa pasal yang disangkakan terhadap Alvi tidak berubah dari jeratan polisi, yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

"Ancaman maksimalnya adalah hukuman mati," ungkap Fauzi.

Menurut dia, aksi sadis yang telah direncanakan Alvi sebelumnya dimungkinkan menjadi salah satu unsur yang akan memberatkan tuntutan dalam persidangan nanti.

"Pembunuhan ini sangat keji, tersangka memotong tubuh korban sampai menjadi kecil-kecil. Unsur pembunuhan berencana yang didukung oleh aksi mutilasi yang teramat sadis ini akan menjadi fokus utama penuntutan," bebernya.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim JPU, Alvi Maulana langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Mojokerto. 

Tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, sambil menunggu JPU merampungkan surat dakwaan.

Rencananya, setelah dakwaan rampung, perkara pembunuhan berencana disertai mutilasi ini akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Laporan resmi dilayangkan oleh AN ke Polres Mojokerto Kota pada Senin (8/12/2025) kemarin, dengan nomor surat tanda terima laporan STTLPM/404.SATRESKRIM/XII/2025. 

Akibat dugaan penipuan ini, korban yang merupakan warga Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, mengaku mengalami kerugian mencapai Rp211 juta.

Kuasa hukum pelapor, Jaka Prima, menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 12 April 2022. Saat itu, AN dipanggil oleh SH ke ruang kerjanya. SH meminta AN untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Jatim Mojokerto dengan menjaminkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS milik korban.

Permintaan tersebut didasari oleh alasan bahwa SH membutuhkan dana mendesak untuk biaya pendidikan anaknya yang akan masuk sekolah kedinasan. 

SH berjanji akan mengembalikan seluruh uang hasil pinjaman selambat-lambatnya pada 31 Desember 2022. Karena didasari rasa percaya kepada atasan, AN menyetujui permintaan tersebut.

Proses pengajuan pinjaman bank sebesar Rp189.500.000 dilakukan pada 14 April 2022. Skema angsuran ditetapkan sebesar Rp2.400.000 per bulan selama 20 tahun (240 bulan). Seluruh proses administrasi pinjaman, termasuk pengumpulan berkas pribadi, diurus oleh SH melalui foto yang dikirimkan AN via aplikasi pesan singkat.

Setelah dana dicairkan pada 18 April 2022, AN mengaku mentransfer seluruhnya ke rekening LPT, istri dari SH, sesuai arahan terlapor.

Ketika batas waktu pelunasan yang dijanjikan, yakni 31 Desember 2022, tiba. SH tidak kunjung mengembalikan uang tersebut. Meskipun sempat membayar angsuran kredit secara berkala dan bervariasi dari Mei 2022 hingga Februari 2025, SH berhenti total melakukan pembayaran sejak Maret 2025. Akibatnya, AN terpaksa menanggung sendiri cicilan kredit tersebut, padahal dana pinjaman bukan untuk kepentingan pribadinya.

Jaka menduga bahwa modus serupa tidak hanya menimpa kliennya. Ia menilai terlapor memanfaatkan jabatannya untuk mengecoh bawahan.

"Kami berharap laporan ini membuka jalan bagi korban lain yang mungkin belum berani melapor. Modusnya menyasar PNS baru yang mudah ditekan karena takut pada pimpinan," ujar Jaka pada Rabu (10/12/2025).

Ia menegaskan, kasus peminjaman SK PNS dengan dalih kebutuhan pribadi atau dinas, namun digunakan untuk kepentingan pribadi, terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang dieksploitasi oleh atasan.

Upaya mediasi yang dilakukan pada Juni 2024 diklaim gagal lantaran SH tidak hadir dalam pertemuan yang disepakati. Selain itu, upaya AN menemui SH di rumahnya selalu tidak membuahkan hasil dengan alasan terlapor berada di luar kota. 

AN juga sempat diberikan sepeda motor Honda GL sebagai jaminan, namun motor tersebut dalam kondisi rusak, pajak mati, dan tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Ketika AN berupaya mengembalikan motor tersebut, pihak keluarga SH menolak menerimanya.

Hingga berita ini diturunkan, terlapor SH belum berhasil dikonfirmasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pembukaan ini dilakukan menyusul kegiatan mitigasi yang dilaksanakan oleh tim gabungan lintas sektor.

Kepala Seksi Pengendalian Operasi (Kasi Dalops) Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPT LLAJ) Jawa Timur, Akhmad Yazid, membenarkan hal tersebut.

"Mitigasi dilakukan pada Minggu (7/12/2025) di sepanjang jalur Pacet-Cangar, selanjutnya akan dilakukan pembukaan jalur secara terbatas," kata dia.

Kendati demikian, Yazid menegaskan bahwa jalur tersebut memiliki potensi untuk ditutup kembali sewaktu-waktu, terutama jika terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrem.

"Ditutup sementara (lagi) hingga kondisi cuaca membaik," imbuh dia. 

Ia juga mengimbau pengguna jalan untuk selalu memantau informasi terkini dan waspada terhadap cuaca ekstrem.

Penutupan jalur Pacet-Cangar sebelumnya dipicu oleh peristiwa longsor besar yang dilaporkan terjadi pada Senin (24/11/2025) lalu. 

Bencana tersebut menyebabkan jalur praktis tertutup material tanah dan batang pepohonan, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dibersihkan akibat akses yang sulit dan cuaca yang tidak menentu. Longsor terjadi akibat kondisi tebing yang labil setelah diguyur hujan deras.

Tidak berhenti di situ, titik longsor susulan dengan intensitas ringan juga dilaporkan muncul pada Kamis (27/11/2025) dan Jumat (28/11/2025), yang menutup separuh ruas jalan dan dipicu oleh hujan sedang hingga lebat.

Sebagai upaya mitigasi dan antisipasi, alat Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS) telah dipasang di beberapa titik rawan. Alat deteksi dini ini ditempatkan di Gajahmungkur, Sendi, Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Sementara itu, alarm EWS dipasang di Rest Area Sendi, Pacet, karena pertimbangan kemudahan akses. 

Alat EWS ini dilengkapi dengan tiga sensor deteksi ancaman dan berfungsi memberikan peringatan dini kepada warga serta pengguna jalan mengenai potensi bencana longsor. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa bunuh diri ini segera ditangani oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Gedeg dengan tim medis dari RSUD RA. Basoeni.

Keterangan saksi menyebutkan, korban, yang merupakan warga Dusun Ngogri, Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi itu terlihat berjalan kaki dari arah barat di atas jembatan tol ruas Jombang–Mojokerto. 

Dua orang saksi mata, Erwan (42) dan Jumari (60), melihat korban berdiri di sisi jembatan dengan gelagat mencurigakan.

Saksi sempat berusaha mencegah dan meneriaki korban agar mengurungkan niatnya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 

Korban kemudian langsung melompat dari atas jembatan dan tewas seketika di lokasi kejadian secara mengenaskan. 

Dikonfirmasi hal itu, Kapolsek Gedeg, AKP Sukaren, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kuat dugaan korban mengakhiri hidupnya karena frustasi permasalahan kesehatan yang dideritanya.

"Dari hasil olah TKP dan keterangan pihak keluarga, korban sebelumnya sudah tiga kali mencoba bunuh diri akibat jenuh dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Upaya itu selalu berhasil digagalkan, namun hari ini korban kembali melakukannya hingga meninggal dunia," kata Sukaren saat dikonfirmasi, Ahad (7/12/2025). 

Atas permintaan keluarga, pihak kepolisian membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan autopsi. 

Polisi memastikan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada jenazah selain akibat jatuh dari ketinggian.

Saat ini, jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemulasaraan dan pemakaman lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Disclaimer : Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan harapannya agar bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang terdampak musibah.

"Semoga bantuan dari masyarakat Kota Mojokerto bagi saudara kita yang sedang terkena musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini bisa sedikit meringankan beban mereka," kata wali kota dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025). 

Wali Kota yang karib disapa Ning Ita ini juga mendoakan agar berbagai bencana serupa tidak kembali terjadi di wilayah manapun di Indonesia di masa mendatang.

"Kita doakan semoga bencana yang serupa dan bencana apa pun tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, termasuk di wilayah kota kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan terbebas dari segala musibah," jelas dia.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mojokerto, Ganesh Pressiatantra, menambahkan bahwa bantuan yang dikirimkan berupa roti siap saji yang berhasil dihimpun dari donasi masyarakat.

"Jumlah bantuan yang kami kirimkan kurang lebih hampir 150 karton besar roti siap saji, hasil donasi yang terkumpul dari masyarakat Kota Mojokerto," ungkap Ganesh.

Menurut dia, pemilihan makanan siap saji didasarkan pada kondisi di lokasi bencana yang saat ini juga mengalami krisis air bersih. Bantuan yang tidak membutuhkan proses pengolahan dinilai lebih tepat untuk didistribusikan kepada para korban.

Bantuan dari Kota Mojokerto ini akan digabungkan terlebih dahulu dengan bantuan lain di BPBD Provinsi Jawa Timur sebelum didistribusikan secara bertahap menuju tiga provinsi yang terdampak bencana.

"Kenapa kita pilih makanan siap saji? Karena di sana juga krisis air bersih. Jadi kami siapkan yang tanpa diolah sehingga lebih tepat, baik makanan siap saji maupun bantuan lain yang bisa langsung digunakan," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menyebut, jebolnya tanggul ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Mojokerto dalam beberapa hari terakhir. 

Intensitas hujan yang deras menyebabkan saluran irigasi mengalami peningkatan volume debit air secara signifikan dan arus air yang sangat kuat. 

"Tekanan air yang tidak tertahankan kemudian mengakibatkan tanggul di lokasi tersebut jebol," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (6/12/2025). 

Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Data BPBD Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa insiden ini telah merusak dua unit rumah warga di Dusun Jatiombo, RT 04 RW 03, Desa Centong.

"Rumah Antoni Joko Prasetyo. Kerusakan terjadi pada bagian tembok rumah akibat terjangan derasnya arus air. Luas kerusakan diperkirakan mencapai tinggi sekitar dua meter dan lebar satu meter," ucapnya. 

"Selanjutnya umah Sri Wahyuni. Kerusakan yang dialami meliputi lantai keramik terkelupas," sambung dia. 

Selain itu, Rinaldi mengatakan bahwa lantai pada salah satu kamar juga dilaporkan tergerus akibat saluran air bawah tanah.

Pihak BPBD selanjutnya melakukan pendataan dan melakukan penanganan perbaikan dampak dan kerusakan tanggul. 

"Mendata total kerugian dan melakukan penanganan awal di lokasi kejadian untuk mencegah dampak lebih lanjut," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bukan untuk perayaan gemerlap, melainkan gelombang lantunan doa dan zikir akbar yang menggema, dipimpin oleh penceramah kondang, Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilu Taubah, Blitar. 

Acara penuh khidmat ini digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sebagai bagian dari refleksi akhir tahun 2025, sekaligus menutup rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-54.

Sejak petang, bahkan sempat diguyur hujan, animo masyarakat dari berbagai penjuru Jawa Timur tak surut. Mereka tumplek blek (memenuhi) area TBM, menunjukkan kuatnya semangat untuk menyambut penghujung tahun dengan permohonan keberkahan.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, tampak hangat menyambut ribuan jemaah. Dalam sambutannya, politisi perempuan yang karib disapa Ning Ita ini mengajak seluruh masyarakat tidak hanya berzikir, tetapi juga meluaskan doa bagi kebaikan Kota Mojokerto, bangsa Indonesia, serta secara khusus untuk saudara-saudara yang tengah tertimpa bencana di Sumatra.

"Selain zikir akbar, hari ini mari kita berdoa bersama untuk kebaikan Kota Mojokerto ke depan, serta untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatra yang sedang mendapatkan ujian," ujar dia. 

Melalui lantunan zikir dan doa yang dipimpin, seluruh jemaah memanjatkan harapan agar bangsa Indonesia dijauhkan dari berbagai bencana dan senantiasa diberikan kekuatan serta ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan. Suasana haru dan khusyuk menyelimuti TBM, memperkuat ikatan spiritual di antara warga.

"Harapan kita semua bencana itu tidak meluas ke daerah-daerah yang lain dan semuanya wilayah Indonesia tetap diberikan kekuatan dan ketangguhan menghadapi apa pun yang sedang terjadi," imbuhnya.

Doa bersama ini juga secara khusus ditujukan untuk seluruh pemimpin bangsa, agar mereka senantiasa mampu membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih maslahah bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Kota Mojokerto.

Kepedulian Pemerintah Kota Mojokerto tak hanya berhenti pada doa. Ning Ita juga mengungkapkan bahwa Pemkot Mojokerto, bekerja sama dengan Korpri dan masyarakat, telah mengirimkan bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

"Ini bentuk kepedulian kita. Ketika ada saudara kita tertimpa musibah, tentu kita ikut berempati," tegasnya. 

Meski sempat diuji oleh cuaca, antusiasme warga yang bertahan sejak siang hari mendapat apresiasi tinggi dari Wali Kota. 

Menurutnya, kehadiran masif ini adalah cerminan dari semangat tulus untuk memohon keberkahan di penghujung tahun.

Gelaran Dzikir Akbar bersama Gus Iqdam ini menjadi penutup tahun yang hangat dan sarat makna, jauh dari hiruk pikuk perayaan duniawi, dan dipenuhi harapan yang dipanjatkan serentak oleh ribuan warga Mojokerto dan sekitarnya. 

Mereka menutup tahun 2025 dengan memohon perlindungan dan kebaikan untuk masa depan, menjadikan acara ini sebagai momen refleksi yang mendalam bagi seluruh masyarakat khususnya Mojokerto. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun kerugian material diperkirakan cukup besar.

Hingga berita ini ditulis, petugas dari instansi terkait masih berupaya menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Selain itu, perhitungan kerugian material yang dialami oleh pemilik rumah, Indar Setiati, juga masih dalam proses pendataan.

Komandan Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Sukamto, mengungkapkan, pihaknya menerjunkan dua unit armada pemadam untuk penanganan di lokasi.

Tindakan ini disebutnya dilakukan setelah timnya menerima laporan dari warga Desa Tambakagung yang menginformasikan bahwa api telah membesar dan membakar seluruh perabotan di dalam rumah korban.

"Saat kami tiba di lokasi, api sudah membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah yang berukuran kurang lebih 7 x 8 meter," ujar Sukamto.

Tim (Damkar) segera melakukan upaya pemadaman dan pembasahan ke seluruh bangunan yang terbakar dengan memanfaatkan air dari dua unit armada tersebut.

"Kami langsung bergerak cepat memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya," jelasnya.

Sukamto menambahkan, proses penanganan api berjalan dengan sinergi antara Tim Damkar, anggota Polsek Puri, Koramil, relawan, dan warga setempat.

"Warga juga turut aktif membantu kami di lapangan. Sinergi yang terjalin ini sangat membantu mempercepat penanganan dan menjamin keamanan," imbuhnya.

Proses pemadaman, termasuk pembasahan menyeluruh, berhasil dituntaskan sekitar pukul 07.00 WIB. 

"Pada pukul 07.00 WIB, api telah berhasil kami padamkan seluruhnya," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sidak yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melibatkan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan menyasar sejumlah pusat perbelanjaan. 

Wali kota yang karib disapa Ning Ita ini mengungkapkan temuan signifikan saat pemeriksaan di salah satu swalayan.

"Di Superindo, kami temukan ikan beku (frozen) impor yang tidak memiliki izin edar," ujar dia.

Menyikapi temuan ini, ia menekankan pentingnya kewaspadaan konsumen, terutama terhadap produk pangan yang berasal dari luar negeri. 

"Makanan-makanan yang diimpor harus kita waspadai bersama. Masyarakat harus teliti betul ketika hendak membeli," imbuhnya.

TKPPOM juga melakukan uji laboratorium sederhana di tempat terhadap sejumlah sampel makanan dan minuman, meliputi produk dalam kemasan, daging olahan, dan ikan segar. 

Uji lab ini bertujuan memastikan produk tidak mengandung bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna, atau perisa yang melebihi batas aman yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain temuan izin edar, BBPOM Surabaya yang diwakili oleh Winarsih, turut menemukan produk pangan dengan kemasan penyok atau rusak.

"Sudah kami sampaikan kepada pelaku usaha untuk segera diturunkan dari etalase. Kemasan penyok itu berpotensi terjadi kontaminasi atau kebocoran," terang Winarsih.

Kendati demikian, Winarsih memastikan bahwa secara legalitas, produk pangan olahan yang telah diperiksa di lokasi tersebut mayoritas telah mengantongi izin edar BPOM yang sah. "Mayoritas telah mengantongi," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Khabib menjadi satu-satunya perwakilan dari Mojokerto yang berhasil lolos hingga ke tingkat nasional dan meraih medali.

Khabib, yang saat ini berstatus sebagai pelajar di Madrasah Aliyah (MA) Unggulan Hikam Bedungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, bertanding di kelas 50 kg Light Contact Junior Putra. 

Ia berhasil melaju hingga babak final sebelum akhirnya takluk dan meraih medali perak setelah berhadapan dengan atlet dari Sumatra Barat. Kejurnas ini diselenggarakan di GOR Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada 28 November hingga 3 Desember 2025.

Prestasi Khabib ini merupakan hasil dari bimbingan intensif dari tim pelatih, Coach Susilo dan Coach Edy. Pada Kejurnas ini, Khabib juga berada di bawah pengawasan langsung pelatih nasional seperti Coach Woo, Coach Wiradi, dan Coach Hasim.

Khabib sendiri merupakan atlet yang diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya dan Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON) di NTB.

"Alhamdulillah, Khabib berhasil meraih medali perak di Kejuaraan Nasional Kickboxing. Kami berharap Khabib dapat terus berprestasi dan membawa nama baik Mojokerto, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional," ujar Susilo, saat diwawancarai Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, pencapaian Khabib merupakan tonggak sejarah bagi olahraga kickboxing di Mojokerto.

"Pencapaian ini sangat luar biasa. Baru pertama kali perwakilan dari atlet kickboxing Kabupaten Mojokerto bisa menjadi juara di Kejurnas Kickboxing Indonesia," terangnya. 

Sementara, Coach Edi menambahkan bahwa cabang olahraga (cabor) kickboxing di Mojokerto dari tahun 2021 hingga 2025, baru kali ini ada satu atlet yang lolos ke tingkat nasional dan meraih juara.