Pihak kepolisian resmi memanggil pengemudi serta manajemen Perusahaan Otobus (PO) Mira dan PO Sugeng Rahayu untuk menjalani pemeriksaan.

Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua bus antarkota dalam provinsi (AKDP) tersebut terjadi di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, pada Sabtu (26/6/2026) dini hari sekira pukul 04.00 WIB.

Kecelakaan bermula saat Bus Hino PO Mira bernomor polisi S 7301 US yang dikemudikan oleh Sodikin melaju dari arah barat ke timur. Bus tersebut nekat mengambil jalur yang salah atau melawan arus lalu lintas.

Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi Bus Mira berusaha memotong kembali ke jalur yang semestinya tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah belakang. Pada saat yang sama, melaju kencang Bus PO Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W 7505 UP. Karena jarak terlalu dekat, bagian belakang kiri Bus Mira menghantam bagian depan kanan Bus Sugeng Rahayu.

Meski kedua pengemudi sempat sepakat berdamai di lokasi dan tidak ada korban jiwa, Satlantas Polres Nganjuk tetap memproses pelanggaran tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan publik.

"Kami telah memanggil sopir yang bersangkutan beserta perwakilan dari manajemen perusahaan bus di Kantor Satlantas Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk, Ipda Wahby Irfan Izzudin, saat dikonfirmasi pada Senin (29/6/2026).

Di Kantor Satlantas Polres Nganjuk, polisi melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan pengurus dari kedua PO bus tersebut. Selain memediasi penyelesaian perkara kecelakaan, petugas menjatuhkan tindakan hukum langsung.

Petugas menjatuhkan sanksi penilangan dan melakukan penyitaan terhadap armada yang terlibat.

Pihak manajemen PO memberikan sanksi tegas berupa skorsing operasional selama dua bulan kepada pengemudi yang bersangkutan.

Selain memberikan sanksi, Satlantas Polres Nganjuk juga mengumpulkan pihak pengurus dan pengemudi di ruang pertemuan untuk memberikan peringatan keras serta edukasi. 

Polisi mengimbau agar aksi berbahaya serupa tidak terulang kembali demi terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Sebelumnya, jagat maya dihebohkan oleh video pendek yang diunggah di platform Facebook "Asli Nganjuk". Video tersebut memperlihatkan tiga unit bus antarkota saling kejar-kejaran dan aksi "ngeblong" dengan kecepatan tinggi di jalur utama Nganjuk.

Dalam rekaman berdurasi singkat itu, armada bus berukuran besar tersebut saling pepet dan enggan mengalah, sehingga memaksa pengguna jalan lain, terutama kendaraan roda dua, untuk menepi hingga ke bahu jalan demi menghindari tabrakan.

Unggahan tersebut langsung diserbu ribuan komentar netizen yang mengecam keras tindakan egois para sopir bus. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Dalam sambutannya, Kadisdik Nganjuk Puguh Harnoto menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas kesiapan para atlet muda yang akan membawa nama baik daerah di kancah provinsi. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, para kontingen ini akan mengikuti rangkaian kompetisi yang dijadwalkan berlangsung hingga hari Rabu mendatang.

​"Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, hari ini tanggal 29 Juni 2026 kita semua dapat berkumpul untuk melepas anak-anak kita, atlet-atlet terbaik tingkat SD dan SMP, menuju ajang O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur," ujar Kadisdik dalam arahannya.

​Puguh Harnoto mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas capaian para siswa hingga bisa mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa perjuangan para atlet muda ini menjadi sumber kebanggaan yang besar bagi banyak pihak.

​"Betapa bangganya orang tua kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, apalagi kami. Kami tentunya, para kepala sekolah, para guru, para pembimbing kalian semuanya," ujar Kadisdik di hadapan para peserta. Senin (29/6/2026) 

​Mengingat O2SN merupakan ajang kompetisi yang menguras tenaga, Kadisdik memberikan perhatian khusus pada faktor kesehatan dan stamina para peserta. Puguh mengingatkan bahwa karakteristik cuaca di Kabupaten Nganjuk yang dikenal sebagai "Kota Angin" memerlukan adaptasi fisik yang prima dari para atlet dan pendamping.

​"Kondisi Nganjuk ini, sekali lagi saya sampaikan, adalah Kota Angin. Hawanya seperti ini. Karena lomba ini berhubungan langsung dengan fisik, saya minta tolong kepada para siswa, pembina, dan pendamping untuk benar-benar menjaga stamina," tegasnya.

​Di akhir arahannya, Kadisdik berharap seluruh kontingen senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama bertanding. Beliau juga optimis bahwa kerja keras para atlet selama masa persiapan akan membuahkan hasil terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Nganjuk.

Pelepasan kontingen ini ditandai secara simbolis dengan ucapan basmalah oleh Kadisdik, yang langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dan penuh optimisme dari seluruh hadirin.

​Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, para kepala sekolah, guru pendamping, pelatih, serta perwakilan orang tua murid yang terus berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi masa depan para atlet muda Nganjuk. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

​Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat jelas ketiga armada bus berukuran besar itu saling pepet dan enggan mengalah satu sama lain. Suara raungan mesin yang dipaksa bekerja keras terdengar jelas saat ketiga a sopir bus bermanuver ekstrem, mencoba saling mendahului di jalur yang cukup padat kendaraan.

​Aksi "ngeblong" dan adu kecepatan ini sontak memicu bahaya nyata bagi pengguna jalan lain, terutama kendaraan roda dua yang terpaksa menepi hingga ke bahu jalan demi menghindari tabrakan.

​Hujan Komentar Netizen

​Tak butuh waktu lama sejak video tersebut dibagikan, kolom komentar langsung diserbu oleh ribuan netizen. Sebagian besar dari mereka mengecam keras tindakan ugal-ugalan para sopir bus yang dinilai egois dan mempertaruhkan nyawa banyak orang demi mengejar setoran atau sekadar gengsi di jalanan.

​Beragam komentar pedas hingga sindiran bernada sarkasme pun membanjiri unggahan tersebut.

​"Keren kagak, bikin nyawa orang melayang iya. Tolong pihak kepolisian dan Dishub segera tertibkan sopir-sopir model begini sebelum jatuh korban jiwa," tulis salah satu netizen dengan nada geram.

​Beberapa netizen lain justru melayangkan komentar bernada sindiran kocak namun menohok.

​"Malaikat maut langsung standby di atap bus, tinggal nunggu waktu aja kalau begini caranya," timpal netizen lainnya.

​"Penumpang di dalam pasti lagi pada komat-kamit baca ayat kursi. Driver-nya berasa lagi main game simulator, padahal ini nyawa beneran," sahut warga net lain di kolom komentar.

​Hingga berita ini diturunkan, video balapan bus di Nganjuk tersebut telah dibagikan ulang ratusan kali dan menuai atensi luas dari masyarakat luas. Publik mendesak pihak Satlantas Polres Nganjuk serta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk segera melacak pelat nomor kedua bus tersebut. 

Kanit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk, Ipda Wahby Irfan Izzudin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan, pihaknya sudah mendalami aksi kebut Bus di Jalan Panglima Sudirman

"Besok aja mas lebih ditail datanya, sudah kami dalami aksi tersebut," Singkat Kanit Gakum kepada Suarajatimpost. Minggu (28/6/2026) 

Netizen meminta agar pihak PO (Perusahaan Otobus) memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada sopir yang bersangkutan, serta pencabutan izin trayek jika pelanggaran 

​Aksi balap bus di jalan raya Jawa Timuran memang kerap menjadi sorotan. Meski sering kali ditertibkan, nyatanya efek jera belum sepenuhnya merata di kalangan para pengemudi bus malam maupun bus bumel.(*) 

Editor: Danu

​Berbeda dari biasanya, menyambut Hari Bhayangkara ke-80, agenda penguatan mental spiritual kali ini dirangkai dengan sebuah aksi kemanusiaan yang menyentuh hati saat penyaluran santunan kepada puluhan anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (27/6/2026).

Hadir di kegiatan tersebut, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan bersama pejabat utama, anggota Polri, ASN, Bhayangkari Cabang Nganjuk, serta menghadirkan penceramah Kyai M. Robani, Ulama Kamtibmas Polsek Berbek, dengan mengangkat tema Fadilah Menyantuni Anak Yatim Piatu.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan, kegiatan Binrohtal yang disertai santunan kepada anak yatim merupakan bagian dari pembinaan spiritual sekaligus bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. 

Menurutnya, semangat Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga dengan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan empati terhadap sesama.

"Melalui Binrohtal ini kami ingin memperkuat mental dan spiritual seluruh personel agar semakin profesional, humanis, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Santunan kepada anak yatim menjadi pengingat bagi kami bahwa kehadiran Polri harus selalu membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Dalam tausiyahnya, Kyai M. Robani menyampaikan bahwa menyantuni anak yatim merupakan amalan yang memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam. Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan kepedulian terhadap anak yatim sebagai bagian dari kebiasaan hidup, bukan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu.

"Anak yatim adalah amanah yang harus kita muliakan. Rasulullah SAW menjanjikan kedekatan di surga bagi orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim. Karena itu, mari kita jadikan kepedulian kepada mereka sebagai amal yang terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari," tutur Kyai M. Robani.

Suasana kegiatan berlangsung khidmat sejak pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tausiyah keagamaan, doa bersama, hingga penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Kehangatan dan kebersamaan tampak mewarnai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Nganjuk.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nganjuk berharap nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi terus tumbuh di lingkungan kepolisian sehingga mampu mempererat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat, sekaligus mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggalkan kesan formal sejenak, jajaran kepolisian turun langsung ke lapangan untuk menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di berbagai fasilitas umum dan tempat ibadah.

​Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi Polri yang presisi dan humanis terus bergerak maju, menempatkan pengabdian kepada masyarakat di atas segalanya, Sabtu (27/6/2026).

Salah satu aksi nyata yang menarik perhatian publik adalah kegiatan kerja bakti membersihkan tempat ibadah yang melibatkan sinergi erat antarpersonel di lima lokasi berbeda, yakni Rayon I di Klenteng Hok Yoe Kiong Sukomoro, Rayon II di Masjid LDII Tanjunganom, Rayon III di Gereja ST. Hubertus Kertosono, Rayon IV di Monumen Ngadiboyo Rejoso, dan Rayon V di Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, Kecamatan Loceret. Seluruh personel bergotong royong membersihkan lingkungan tempat ibadah bersama pengurus dan masyarakat setempat.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kegiatan Bakti Religi merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

"Bakti Religi ini bukan sekadar membersihkan tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai toleransi. Polri hadir untuk semua golongan, serta terus berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi persatuan bangsa," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nganjuk ingin menumbuhkan semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan harmonis antara Polri dengan tokoh agama, pengurus tempat ibadah, dan masyarakat. Kehadiran personel di berbagai rumah ibadah diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Para personel tampak antusias membersihkan halaman, ruang ibadah, saluran air, hingga fasilitas umum di masing-masing lokasi. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan melibatkan pengurus tempat ibadah dan warga sekitar yang turut bergotong royong.

Pengurus tempat ibadah di masing-masing rayon menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polres Nganjuk dan jajaran Polsek yang telah menjadikan momentum Hari Bhayangkara sebagai sarana mempererat persaudaraan lintas agama serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan di Kabupaten Nganjuk.

Melalui Bakti Religi ini, Polres Nganjuk berharap semangat Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkokoh persatuan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Nganjuk. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagai bentuk nyata kepedulian sosial, Polres Nganjuk menggelar kegiatan penyaluran bantuan sosial saat menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan, Sabtu (27/6/2026).

Bantuan diserahkan secara langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah di Aula Tantya Sudhirajati Polres Nganjuk.

Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polres Nganjuk kepada masyarakat sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ratusan penyandang disabilitas dari Paguyuban Disabilitas Nganjuk dan para siswa SLB menerima bantuan dengan penuh antusias dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Ditemui usai kegiatan, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan, Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan melalui aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Polri hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi wujud kepedulian kami kepada saudara-saudara penyandang disabilitas. Semoga semangat kebersamaan ini terus terjalin dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah menyampaikan, Bhayangkari akan terus mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

"Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi adik-adik di SLB maupun seluruh anggota Paguyuban Disabilitas Nganjuk. Semoga mereka terus bersemangat dalam belajar, berkarya, dan meraih cita-cita, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi," tutur Ny. Raisha Suria Miftah.

Sementara itu, perwakilan Paguyuban Disabilitas Nganjuk menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polres Nganjuk dan Bhayangkari yang telah memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas melalui kegiatan bakti sosial tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres beserta Ibu Ketua Bhayangkari atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kepedulian seperti ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat," ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Nganjuk berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus meneguhkan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk.(**)

Editor : Rizqi Ardian

Acara yang berlangsung pada Jumat (26/6/2026), mulai pukul 08.00 WIB tersebut bertempat di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji, Jalan Brantas, Werungotok, Nganjuk. Forum ini diinisiasi secara khusus guna menyelaraskan pemahaman bersama, sekaligus menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi, saran, serta masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Drs. Nugroho, menyampaikan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko menuntut adanya kesamaan pandangan antara regulator, pelaksana teknis, dan para pelaku usaha, khususnya di bidang jasa konstruksi yang memiliki dinamika serta tingkat risiko tersendiri.

"Forum Konsultasi Publik ini kami laksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh stakeholders terkait. Kami berharap melalui kegiatan ini, proses penyelenggaraan perizinan berusaha sektor konstruksi di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan daerah," jelas Drs. Nugroho dalam keterangannya.

Guna memastikan pembahasan berjalan komprehensif dan melibatkan multidimensi kebijakan, DPMPTSP Nganjuk mengundang berbagai unsur penting di lingkungan pemerintah daerah maupun organisasi kemitraan. Hadir di antaranya perwakilan dari Bappeda, Komisi IV DPRD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Selain instansi dinas teknis pemerintahan, forum ini juga memperluas cakupan pelibatannya dengan merangkul civitas akademika seperti Rektor Universitas PGRI Mpu Sindok (UPMS), dunia usaha melalui Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Nganjuk, para konsultan, tokoh masyarakat, hingga perwakilan media sosial guna memastikan keterbukaan informasi kepada publik secara luas.

Dalam forum tersebut dibahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang diundangkan sejak 5 Juni 2025 dan mulai diimplementasikan penuh pada 5 Oktober 2025. Melalui aturan ini, kewenangan penerbitan izin usaha jasa konstruksi kini resmi dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yakni Pemkab Nganjuk. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi dan mempercepat gerak roda pembangunan di tingkat regional. PP 28/2025 ini sekaligus menggantikan dan mencabut aturan lama, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Lampiran 1 PP 28/2025, sektor jasa konstruksi kini dikategorikan ke dalam tingkat risiko Menengah Tinggi (MT). Akibat perubahan status risiko ini, setiap pelaku usaha diwajibkan mengantongi dua jenis dokumen perizinan utama, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang Terverifikasi.

Proses penerbitan Sertifikat Standar tersebut melibatkan kolaborasi intensif di daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk bertindak sebagai tim verifikator, sementara DPMPTSP Kabupaten Nganjuk bertindak sebagai pihak yang memvalidasi dan menerbitkan izin. Seluruh proses ini berjalan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dengan target waktu penyelesaian (Service Level Agreement/SLA) maksimal 15 hari kerja.

Meski izin usaha diterbitkan oleh daerah, pemerintah tetap memberlakukan syarat mutlak yang ketat, yaitu kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi. Berbeda dengan izin usaha, pengurusan SBU tetap berada di bawah kewenangan pusat. SBU ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di bawah Kementerian PUPR. Proses pengajuannya dilakukan di luar sistem OSS, yakni melalui portal resmi Kementerian PUPR dengan masa berlaku sertifikat selama 3 tahun.

Terpisah, Direktur LSBU, I Wayan Sujaya, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa integrasi antara dokumen pusat dan daerah ini menjadi pelindung kualitas proyek di Indonesia.

"SBU adalah bukti legalitas kompetensi sebuah badan usaha. Dengan aturan baru ini, validasi di tingkat daerah akan semakin memperketat ruang gerak kontraktor nakal, sekaligus mempermudah pelaku usaha yang taat aturan untuk berkembang," ujar I Wayan Sujaya.

Ia juga mengingatkan bahwa mengantongi perizinan yang valid ini merupakan syarat wajib untuk mengikuti tender, khususnya pada proyek-proyek strategis milik pemerintah.

Bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan izin usaha jasa konstruksi, berikut adalah 4 tahapan ringkas yang harus dilalui:

1. Pendaftaran: Pelaku usaha mendaftarkan perizinan usahanya di sektor jasa konstruksi melalui Aplikasi OSS RBA.

2. Unggah Dokumen: Pelaku usaha wajib mengunggah dokumen persyaratan berupa SBU Jasa Konstruksi beserta nomor resminya.

3. Verifikasi Teknis: Dinas PUPR Kabupaten setempat akan memeriksa dan memverifikasi keaslian SBU yang telah diunggah.

4. Validasi dan Penerbitan: Setelah dinyatakan valid oleh Dinas PUPR, dokumen dikirim kembali melalui sistem OSS RBA ke DPMPTSP Kabupaten untuk divalidasi hingga izin usaha jasa konstruksi resmi terbit.

Perubahan aturan ini diprediksi akan langsung berdampak pada masifnya pengajuan izin di sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang selama ini menjadi primadona dalam proyek pembangunan nasional, antara lain:

Sektor Gedung Fasilitas Publik: Konstruksi Gedung Kesehatan (KBLI 41015), Konstruksi Gedung Pendidikan (KBLI 41016), Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (KBLI 41018), serta Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019).

Sektor Infrastruktur & Sipil: Bangunan sipil jembatan, jalan layang, dan underpass (KBLI 42102).

Sektor Pengairan dan Lingkungan: Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (KBLI 42201), Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (KBLI 42202), serta Konstruksi bangunan prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas (KBLI 42203).

"Dengan implementasi penuh PP 28/2025 ini, pemerintah berharap iklim investasi di sektor konstruksi daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terukur demi menopang akselerasi infrastruktur nasional," terang Direktur LSBU kepada Suarajatimpost.com, Jumat (26/6/2026).

Dengan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik ini, Pemkab Nganjuk berharap sinergi lintas sektor dapat semakin kokoh, sehingga mampu menciptakan iklim investasi dan usaha di sektor konstruksi yang kondusif, aman, serta berkontribusi nyata bagi akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Nganjuk. (ADV)

Editor: Syaiful Aries

Bertempat di Aula Rapat Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, sebuah agenda penting diselenggarakan pada Kamis, (25/6/2026). Pagi pukul 09.00 WIB hingga selesai

​Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 000.8.3.4/1915/411.000/2026 tertanggal 18 Juni 2026 mengenai pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Mandiri pada Perangkat Daerah.

​Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, Onny Supriyono, dalam surat resminya menjelaska, forum ini memegang peranan krusial sebagai wadah penyerapan aspirasi.

​"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memperoleh saran, masukan langsung dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri," ungkapnya.

Sementara, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Doni Cahyo Utomo menegaskan bahwa tahapan peninjauan kembali (review) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini tidak boleh dilakukan secara sepihak. Diperlukan sinergi dan keselarasan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan tata ruang yang dilahirkan nantinya benar-benar berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus kelestarian lingkungan.

"Melalui Konsultasi Publik kedua ini, Dinas PUPR berharap seluruh dokumen rencana tata ruang dapat disempurnakan dengan mengakomodasi aspirasi riil dari lapangan, sebelum nantinya melangkah ke tahapan legalisasi hukum yang lebih tinggi," ucap Doni kepada Suarajatimpost, Kamis (25/6/2026).

Acara strategis ini turut dihadiri oleh anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Drs. H. Gondo Hariono, M.Si. ​Kehadiran unsur legislatif ini menegaskan fungsi pengawasan serta dukungan penuh DPRD terhadap transparansi tata ruang dan peningkatan mutu pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk.

​Dalam kesempatan tersebut, Drs. H. Gondo Hariono menyampaikan sejumlah pesan krusial terkait arah pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang di daerah. Beliau menekankan pentingnya akomodasi kepentingan masyarakat kecil dalam setiap kebijakan makro yang dirancang oleh eksekutif.

​"Forum Konsultasi Publik seperti ini bukan sekadar pemenuhan tahapan administrasi, melainkan ruang bagi kita untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan riil di lapangan. Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur di Nganjuk harus berbasis pada kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi," tegas Gondo Hariono dalam arahannya.

​Ia juga menambahkan bahwa Komisi 3 DPRD Nganjuk akan terus mengawal hasil dari forum ini agar draf revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tengah digodok benar-benar visioner, responsif terhadap iklim investasi, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan serta lahan produktif pertanian.

​Sinergi yang kuat antara Dinas PUPR selaku pelaksana teknis dan Komisi 3 DPRD sebagai representasi masyarakat diharapkan mampu melahirkan regulasi tata ruang yang matang dan berdaya guna tinggi bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk ke depan.

​Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen solid dari seluruh peserta forum untuk bersama-sama mengawal pembangunan Kabupaten Nganjuk yang lebih maju dan terstruktur di masa depan. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

​Menanggapi mengapa insiden berdarah ini masih bisa kebobolan, Wakapolres Nganjuk Kompol Didid Wahyu Agustyawan dalam konferensi persnya memberikan penjelasan mendalam terkait situasi di lapangan saat malam kejadian.

Kompol Didid menegaskan, esensi dari pembentukan paguyuban atau upaya preventif lainnya adalah untuk membangun kesadaran bersama. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) tidak bisa dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat Nganjuk.

​"Pada dasarnya, Harkamtibmas adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga. Kewajiban kita untuk menjaga Harkamtibmas seluruh masyarakat Nganjuk," ujar Wakapolres Nganjuk. Kamis (25/6/2026) 

Wakapolres mengklarifikasi bahwa pihak kepolisian sama sekali tidak mengendurkan pengamanan. Pada malam terjadinya peristiwa tersebut, Polres Nganjuk telah menerjunkan dan melibatkan seluruh personel untuk melakukan penjagaan di berbagai titik. ​Namun, para pelaku memanfaatkan situasi kritis selepas tengah malam di mana aktivitas masyarakat mulai lengang dan pengawasan memiliki celah alami.

Wakapolres mengakui bahwa karakteristik waktu dini hari tersebut memberikan ruang bagi para pelaku untuk bergerak di luar jangkauan titik pantau petugas. Para pelaku memanfaatkan celah-celah jalanan yang luput dari pengamanan ketat untuk melancarkan aksi spontan mereka.

Menyikapi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok pemuda tersebut, Polres Nganjuk akan melakukan evaluasi terhadap pola patroli lapangan. Selain itu, kepolisian meminta komitmen dari para orang tua untuk mendukung gerakan Palmera ini dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

​"Orang kami minta memperketat pengawasan agar anak-anak mereka sudah berada di rumah sebelum pukul 22.00 WIB guna meminimalisasi risiko gesekan di jalanan pada jam-jam rawan," ujarnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca ​mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan di lapangan. Petugas tengah memburu orang-orang lain yang diduga kuat turut serta atau terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Seluruh tersangka yang sejauh ini telah diamankan dipastikan merupakan warga Kabupaten Nganjuk yang berasal dari beberapa desa berbeda.

​Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, kata Sukaca, peristiwa tersebut bermula saat kelompok pelaku sedang berkumpul di suatu tempat pada malam hari. Berdasarkan keterangan awal, aksi kekerasan ini dipicu oleh rasa terganggu.

​Para tersangka merasa terusik ketika ada sekelompok orang lain yang melintas di dekat mereka menggunakan sepeda motor secara ugal-ugalan sembari menyalakan kembang api. Terprovokasi oleh aksi tersebut, para pelaku kemudian melakukan penyerangan.

Sukaca mengklarifikasi bahwa para pelaku tidak menyiapkan senjata tajam maupun alat pemukul khusus seperti tongkat dari rumah. Alat-alat yang digunakan dalam aksi kekerasan tersebut ditemukan spontan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya, ​batu bata yang digunakan untuk melempar dan memukul salah satunya ​beberapa sabuk (ikat pinggang).

​Sementara itu, terkait bukti digital, pihak kepolisian saat ini masih melakukan analisis mendalam terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi. Rekaman tersebut juga telah ditunjukkan kepada para pelaku anak yang sudah diamankan. 

"Kami berupaya, dari hasil analisis CCTV ini akan memperkuat petunjuk untuk menjaring terduga pelaku lainnya yang belum tertangkap. Adapun untuk korban lain yang selamat, saat ini diketahui masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit," kata AKP Sukaca. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam waktu 5 jam setelah kejadian, Satreskrim Polres Nganjuk bersama Polsek Loceret berhasil mengamankan para terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan secara bersama-sama terhadap rombongan korban, Kamis (25/6/2026).

Wakapolres Nganjuk, Kompol Didid Wahyu Agustyawan dalam konferensi persnya bersama awak media menjelaskan, peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret. 

Kejadian itu bermula saat rombongan korban yang mengendarai tiga sepeda motor melintas di Jalan Merapi Desa Sukorejo dari arah timur ke barat. Sesampainya di depan SDN Sukorejo, rombongan korban dihadang sekelompok pemuda.

​“Korban kemudian dilempari batu hingga terjatuh, lalu dikeroyok secara bersama-sama. Dalam kejadian itu beberapa korban mengalami luka-luka, sedangkan satu korban berinisial MK meninggal dunia akibat luka berat pada bagian kepala. Selain itu, dua unit sepeda motor milik korban juga mengalami kerusakan akibat dirusak oleh para pelaku,” terang Kompol Didid.

Setelah menerima laporan, kata Didid, petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, dan dalam waktu 5 jam berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku.

“Benar, Satreskrim Polres Nganjuk bersama Polsek Loceret telah menangani dan mengungkap peristiwa pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Loceret. Hanya butuh waktu 5 jam setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga terlibat langsung dalam aksi kekerasan tersebut. Kasus ini kami tangani secara serius karena mengakibatkan korban luka-luka dan satu korban meninggal dunia,” ujar Kompol Didid

Wakapolres menegaskan, seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap pelaku yang masih berstatus anak dengan tetap memperhatikan mekanisme peradilan anak.

Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan tiga pelaku utama masing-masing FS (17), warga Kecamatan Nganjuk, MR (15), warga Kecamatan Loceret, dan FI (14), warga Kecamatan Loceret. Ketiganya diduga berperan aktif melempari korban dengan batu hingga menyebabkan korban mengalami luka serius.

Selain itu, polisi juga menetapkan sembilan pelaku anak, yakni AR (17), warga Kecamatan Loceret, AF (17), warga Kecamatan Loceret, AY (16), warga Kecamatan Loceret, OB (15), warga Kecamatan Loceret, RA (15), warga Kecamatan Nganjuk, RS (15), warga Kecamatan Loceret, AT (16), warga Kecamatan Loceret, FK (15), warga Kecamatan Loceret, dan NF (16), warga Kecamatan Loceret.

Untuk pelaku dewasa dalam berkas perkara terpisah, polisi juga mencatat FP (18), warga Kecamatan Loceret, serta MS (20), warga Kecamatan Berbek.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit sepeda motor Honda Vario, batu bata merah, pecahan batu cor, serta hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nganjuk.

Didid menegaskan, keberhasilan mengamankan para terduga pelaku dalam waktu singkat merupakan bentuk keseriusan Polres Nganjuk dalam merespons cepat setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya yang menimbulkan korban jiwa.

“Kami pastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tuntas. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di luar rumah pada malam hari agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Kompol Didid. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diawali dengan apel kesiapan dan pengarahan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo (Kadis Kominfo) Kabupaten Nganjuk kepada tim gabungan, sebelum melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan perapian kabel di sejumlah ruas jalan protokol.

Apel kesiapan yang digelar di halaman kantor Dinas Kominfo ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas PUPR, Bagian Pemerintahan, hingga Dinas Perizinan. Tak hanya instansi pemerintah, agenda ini juga dihadiri oleh perwakilan dari 16 Provider atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (SP) yang beroperasi di wilayah Nganjuk.

Dalam arahannya, Kadis Kominfo Nganjuk, Subani, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menjaga estetika kota. Program penataan ini akan menyasar kawasan perkotaan terlebih dahulu sebagai langkah awal, sebelum nantinya merambah ke seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk secara bertahap.

"Tujuan kita bersama adalah mewujudkan Nganjuk yang bersih dan indah. Oleh karena itu, kita jadwalkan koordinasi dan evaluasi rutin setiap hari Senin, dan aksi nyata penataan di lapangan setiap hari Kamis," tegas Subani di hadapan para peserta apel, Kamis (25/6/2026).

Aq

"Terima kasih kepada teman-teman dari 16 SP yang sudah punya greget untuk hadir. Yang tidak hadir ada 3, nanti akan kita koordinasikan lagi biar semuanya bisa hadir. Kita ingin semuanya memiliki rasa memiliki. Pemerintah dan pihak swasta harus kuat kalau kita selalu bersama-sama," ungkap Subani.

Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Dinas Kominfo telah menyiapkan jurus taktis penataan yang akan berjalan secara konsisten dan bertahap. Kominfo menjadwalkan agenda koordinasi dan evaluasi rutin setiap hari Senin, sementara eksekusi atau aksi nyata di lapangan akan serentak dilaksanakan setiap hari Kamis.

"Prinsipnya kita akan lakukan koordinasi dan kolaborasi berkala. Setiap hari Senin kita evaluasi, dan hari Kamis kita langsung action di lapangan," jelas Subani.

Sebagai langkah awal, fokus penataan kali ini dimulai dari sepanjang Jalan Yos Sudarso hingga kawasan Perempatan Cangkringan. Kawasan tersebut dipilih karena merupakan salah satu titik padat arus lalu lintas sekaligus jalur padat jaringan kabel udara.

Dengan dukungan kendaraan operasional dari Telkom serta tim teknis dari masing-masing provider, jaringan kabel optik yang dinilai semrawut dan mengganggu pemandangan akan langsung dirapikan. Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan suasana kota yang kondusif, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Nganjuk. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hingga Juni 2026, sebanyak 133 data SPPG telah masuk dalam proses verifikasi Dinkes Nganjuk. Namun, dari jumlah tersebut ditemukan satu berkas yang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga berpotensi ditangguhkan atau disuspend.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nganjuk, I Ketut Wijayadi, mengatakan mayoritas pengajuan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, tim verifikator menemukan adanya ketidaklengkapan dokumen pada salah satu pengajuan dari wilayah timur Kabupaten Nganjuk.

“Dari total 133 data SPPG yang masuk dan kami periksa, mayoritas telah memenuhi prosedur. Namun ada satu data dari wilayah timur yang didapati belum lengkap persyaratannya. Terhadap berkas tersebut sangat dimungkinkan diberikan sanksi berupa suspend atau penangguhan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Ketut, berdasarkan data yang diterima dari koordinator wilayah, hanya 132 berkas yang dinyatakan memenuhi syarat untuk masuk ke meja verifikasi. Satu berkas lainnya diduga tidak lolos pada tahap awal karena belum melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

“Kami menduga ada satu data dari wilayah timur yang tidak lolos persyaratan karena dokumennya tidak lengkap sehingga tidak sampai pada tahap verifikasi lanjutan,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinkes Nganjuk mencatat sebanyak 117 dari 133 SPPG atau sekitar 87,97 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG.

Ketut menjelaskan, proses penerbitan SLHS dilakukan melalui sejumlah tahapan ketat. Mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, hingga Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan langsung oleh petugas puskesmas.

“Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Setelah memenuhi syarat, puskesmas setempat melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan secara langsung,” terangnya.

Dalam proses tersebut, setiap SPPG harus memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Hasil inspeksi juga wajib mencapai nilai minimal 80 agar dapat dinyatakan layak.

“Formulir dan format inspeksinya sudah menggunakan standar nasional. Nilai minimal harus 80. Jika di bawah itu, proses tidak akan dilanjutkan karena dianggap belum memenuhi syarat kelayakan,” tegasnya.

Selain melakukan verifikasi sarana dan prasarana, Dinkes Nganjuk juga menggelar pelatihan keamanan pangan bagi para relawan pengelola makanan. Tingkat partisipasi relawan di Kabupaten Nganjuk disebut melampaui target nasional.

“Jika standar nasional minimal 50 persen relawan mengikuti pelatihan, di Nganjuk hampir 90 persen hadir. Ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kedua pelaku, yakni SA (41) warga Desa Klurahan Ngronggot, dan TB (39) warga Desa Drenges Kertosono, hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas pada malam hari. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita satu unit mesin diesel merk Dongfeng, gerobak pengangkut, hingga sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksi culas mereka.

Keduanya diduga terlibat dalam pencurian mesin diesel milik petani di wilayah Desa Betet yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp2,5 juta

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, membenarkan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut dan mengapresiasi kerja cepat personel Polsek Ngronggot bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk dalam mengungkap kasus yang meresahkan masyarakat, khususnya para petani.

“Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Kami mengapresiasi kerja keras anggota yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan korban hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku beserta barang bukti. Kami juga akan terus mengembangkan perkara ini karena diduga pelaku beraksi di beberapa lokasi lainnya,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan, Rabu (24/6/2026).

Petualangan kriminal kedua pelaku runtuh setelah mereka nekat menggasak mesin diesel milik Sugeng, seorang petani berusia 61 tahun di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot. Korban yang hendak mengairi sawahnya di pagi hari, terkejut mendapati mesin diesel senilai jutaan rupiah miliknya sudah raib dari tempatnyan, pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek setempat.

Berbekal laporan korban, ahirnya polisi bergerak cepat melakukan perburuan. Hasilnya mengejutkan. Kedua pelaku ternyata bukan pemain baru, melainkan komplotan lintas wilayah yang sudah beraksi di sepuluh TKP berbeda, meliputi wilayah Ngronggot dan Kertosono.

Kapolsek Ngronggot AKP Totok Harianto menjelaskan, setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Ngronggot bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua terduga pelaku.

“Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan dua terduga pelaku berikut sejumlah barang bukti yang diduga digunakan maupun hasil dari tindak pidana pencurian tersebut. Saat ini perkara masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku pada TKP lainnya,” terang AKP Totok Harianto.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin diesel merek Dongfeng, satu unit pompa air diesel, satu unit gerobak pengangkut diesel, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W 6035 YC.

Hasil pengembangan menunjukkan kedua terduga pelaku diduga telah melakukan aksi pencurian diesel di sepuluh lokasi berbeda di Kabupaten Nganjuk, terdiri dari delapan TKP di wilayah hukum Polsek Ngronggot dan dua TKP di wilayah hukum Polsek Kertosono.

Selanjutnya perkara beserta para terduga pelaku dan barang bukti dilimpahkan ke Satreskrim Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut. Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebakaran hebat ini diduga kuat dipicu oleh percikan api dari sepeda motor yang sedang dikuras bensinnya.

Insiden ini menimpa kediaman milik Agus Riadi (55). Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Nganjuk, laporan kebakaran pertama kali diterima petugas pada pukul 22.53 WIB.

Menurut informasi di lapangan, petaka bermula sekitar pukul 22.50 WIB. Saat itu, seorang saksi tengah mengeluarkan bensin dari keran tangki sepeda motor Suzuki Thunder. Diduga karena kelalaian, proses pengurasan bensin tersebut dilakukan dalam kondisi kunci kontak motor yang masih menyala (on).

Seketika, muncul percikan api dari sistem kelistrikan motor yang langsung menyambar aliran bensin. Api dengan cepat membesar, menghanguskan motor tersebut, lalu menjalar ke area teras. Kobaran api kemudian merembet masuk dan membakar ruang tamu hingga ruang tengah rumah korban yang berukuran 7 x 10 meter.

Begitu menerima laporan, petugas DPKP Kabupaten Nganjuk langsung bergerak cepat menuju lokasi guna mencegah api merembet ke pemukiman padat penduduk.

"Petugas menerima laporan menjelang tengah malam dan langsung meluncur ke lokasi. Armada dari Mako Damkar dan Pos Rejoso tiba di tempat kejadian dalam waktu 7 menit untuk langsung melakukan lokalisir api," ujar Joko, perwakilan Regu Pemadam Kebakaran DPKP Nganjuk dalam keterangan tertulisnya.

Kepala DPKP Kabupaten Nganjuk, Imam Ashari, membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (24/5/2026).

"Benar, ada kejadian kebakaran rumah tinggal milik saudara Agus Riadi (55) menjelang tengah malam tadi. Laporan masuk ke dinas kami pukul 22.53 WIB, dan tim langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan," kata Imam.

Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp 75.000.000. Selain bangunan rumah yang mengalami kerusakan parah dari bagian depan hingga tengah, terdapat 4 unit sepeda motor yang ikut hangus terbakar, yaitu 2 unit Suzuki Thunder warna hitam, tanpa nomor polisi, 1 unit Honda Beat warna abu-abu, dan 1 unit Honda C 70 warna merah. 

Upaya pemadaman berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Api baru benar-benar berhasil dipadamkan dan dinyatakan kondusif pada Rabu dini hari pukul 00.15 WIB. Aksi tanggap darurat ini berhasil berjalan lancar berkat kolaborasi solid di lapangan yang melibatkan petugas Damkar, instansi terkait, serta warga sekitar. (*) 

Editor: Syaiful Aries 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nganjuk, I Ketut Wijayadi, mengatakan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan verifikasi yang ketat guna menjamin mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat program MBG.

"Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Setelah memenuhi syarat, Puskesmas setempat melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara langsung," ujar Ketut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, seluruh proses inspeksi menggunakan formulir dan standar penilaian nasional. SPPG harus memperoleh nilai minimal 80 untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

"Formulir dan format inspeksinya sudah standar nasional. Minimal nilainya harus 80. Jika di bawah itu, proses tidak akan dilanjutkan karena dianggap belum layak," tegasnya.

Selain verifikasi sarana, Dinkes juga menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan bagi para relawan pengelola makanan. Ketut mengungkapkan tingkat partisipasi relawan di Kabupaten Nganjuk tergolong sangat tinggi dan melampaui target nasional.

"Kalau standar nasional minimal 50 persen relawan harus mengikuti pelatihan, di Nganjuk hampir 90 persen hadir. Dari kuota minimal 50 orang, peserta yang datang bisa mencapai lebih dari 40 orang. Ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap keamanan pangan," katanya.

Melalui pelatihan tersebut, para relawan mendapatkan pembekalan materi dan simulasi berbasis modul yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan siap saji. Tujuannya antara lain mencegah penyakit bawaan pangan, meningkatkan kualitas makanan, membangun kepercayaan penerima manfaat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Uji Laboratorium dan Verifikasi Akhir

Setelah pelatihan, tahapan berikutnya adalah pengujian laboratorium terhadap sampel air, makanan, dan minuman yang diproduksi saat SPPG mulai beroperasi. Pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten, dengan biaya ditanggung masing-masing SPPG.

"Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh produk pangan yang disajikan aman dikonsumsi," jelas Ketut.

Apabila hasil uji laboratorium memenuhi syarat, Dinkes akan melakukan verifikasi lapangan akhir. Tim akan memeriksa kembali kesiapan sarana dan prasarana, penerapan SOP, serta tindak lanjut hasil IKL sebelumnya, seperti ketersediaan tempat sampah, alat pemadam api ringan (APAR), hingga kelayakan fasilitas sanitasi.

"Jika seluruh aspek telah memenuhi standar, barulah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diterbitkan," imbuhnya.

Sanksi Bertahap Hingga Pencabutan Izin

Terkait pengawasan pascapenerbitan sertifikat, Dinkes menegaskan akan menindak setiap pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Jika ditemukan ketidakpatuhan setelah dilakukan pembinaan, Dinkes terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) sebelum menjatuhkan sanksi administratif.

Tahapan sanksi dimulai dari Surat Peringatan Pertama (SP1), dilanjutkan SP2 apabila tidak ada perbaikan, hingga SP3 sebagai peringatan terakhir.

"SP1 diberikan sebagai teguran awal. Jika tidak diindahkan, akan diterbitkan SP2, kemudian SP3 sebagai peringatan terakhir," terang Ketut.

Ia menambahkan, apabila dalam waktu tiga bulan setelah SP3 diterbitkan tidak ada upaya perbaikan, Dinkes dapat mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional.

"Segala risiko setelah pencabutan izin, termasuk penghentian sementara maupun penutupan operasional, menjadi tanggung jawab penyelenggara. Mekanisme ini merupakan instruksi resmi kementerian dan berlaku secara nasional," ujarnya.

Meski demikian, Ketut menyebut kondisi di Kabupaten Nganjuk hingga saat ini relatif aman dan kondusif. Komunikasi antara Dinkes, yayasan, maupun mitra pelaksana program MBG berjalan baik dan kooperatif.

Di akhir keterangannya, Ketut menegaskan bahwa Dinkes berfokus pada pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan penerbitan sertifikat higiene sanitasi guna mendukung keberhasilan program MBG. Sementara koordinasi dan kebijakan lintas sektor berada di bawah kendali Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aktivis lingkungan asal Nganjuk, Sumarsono, menilai keberadaan sampah liar bukan semata-mata disebabkan rendahnya kepedulian masyarakat, melainkan juga karena belum tersedianya sistem pengelolaan yang jelas di tingkat desa.

Menurutnya, banyak warga sebenarnya bersedia membayar iuran pengelolaan sampah, namun tidak mengetahui mekanisme maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

"Sampah liar di pinggir jalan atau sungai itu menandakan perlunya edukasi yang ditingkatkan dari tingkat desa sampai RT. Sebetulnya, warga itu ada yang bingung mau membayar ke mana. Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya bisa menganggarkan terkait pengelolaan sampah ini," ujar Sumarsono.

Ia mencontohkan keberhasilan Bank Sampah di Kelurahan Mangundikaran sebagai bukti bahwa pengelolaan sampah yang didukung kader dan masyarakat dapat berjalan efektif. Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, pengelolaan sampah yang baik juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi warga.

Sumarsono berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk semakin intensif melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa agar lebih banyak wilayah yang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.

Sementara itu, Camat Sukomoro Wisnu Anang Prabowo mengakui bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks. Menurutnya, persoalan tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga penyediaan lokasi pembuangan akhir.

"Urusan sampah ini memang jlimet dari dulu sampai sekarang. Mulai dari urusan membuangnya, pemilahannya di tingkat rumah tangga, hingga sarana tempat pembuangan yang sering kali memicu gesekan di masyarakat. Kalau tidak diurai bersama lewat Pokja Desa Sehat ini, masalahnya akan terus berputar di situ-situ saja," kata Wisnu.

Dalam kesempatan itu, Wisnu juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem penanganan sampah, termasuk pemisahan yang lebih jelas antara sampah domestik dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Persoalan ini bukan cuma di tingkat warga saja, tapi di sistem penanganannya. Kami melihat perlu adanya pemilahan yang lebih jelas antara sampah plastik biasa dengan limbah B3 agar penanganannya tidak menimbulkan kerancuan di lapangan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Sujito, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat paling bawah.

"Dinas LH selalu memotivasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara masif. Fokus kami adalah mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang khusus melayani pengangkutan dan pengelolaan sampah di tingkat RT," ungkap Sujito.

Ia menambahkan, model pengelolaan berbasis kelompok swadaya masyarakat telah berjalan baik di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

"Di banyak desa dan kelurahan, sistem kelompok swadaya masyarakat ini sudah berjalan dengan sangat bagus. Kami berharap keberhasilan tersebut bisa menjadi contoh dan diterapkan di wilayah lain," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembinaan tersebut dinilai penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapan daerah menghadapi proses verifikasi tingkat provinsi. Keberhasilan pada tahapan ini menjadi penentu bagi Kabupaten Nganjuk untuk dapat melanjutkan langkah menuju penghargaan Kabupaten Sehat pada periode berikutnya.

Ketua Forum Kabupaten Sehat Nganjuk, Heni Rochtanti, menjelaskan bahwa selama ini berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan sehat sebenarnya telah berjalan di tingkat kecamatan. Namun, kegiatan tersebut masih perlu diintegrasikan agar sejalan dengan sembilan tatanan dalam program Kabupaten Sehat.

"Pembinaan hari ini bertujuan meningkatkan kelembagaan forum di tingkat kecamatan. Sebenarnya kegiatan yang ada sudah mencakup sembilan tatanan Kabupaten Sehat, mulai dari kehidupan masyarakat mandiri hingga penanggulangan bencana. Wilayah seperti Ngetos misalnya, memiliki kerawanan terhadap puting beliung dan banjir sehingga aspek kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian," ujar Heni, Selasa (23/6/2026).

Menurut Heni, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan sekaligus memfasilitasi pelaksanaan program tersebut. Pada tahun anggaran 2026, pembinaan intensif ditargetkan menjangkau lima kecamatan.

Ia mengakui tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran yang dialokasikan karena pengelolaannya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.

"Dinkes yang lebih mengetahui terkait anggarannya. Kalau untuk kegiatan di kecamatan biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional seperti honor dan konsumsi," katanya.

Heni juga menyebut para petugas pelaksana memperoleh honorarium berbasis kegiatan. Pemberian honor tidak dilakukan setiap bulan, melainkan menyesuaikan agenda yang telah dijadwalkan.

"Honor itu ada, tetapi tidak diberikan sepanjang tahun. Dalam setahun sekitar empat kali sesuai kegiatan yang dilaksanakan," ujarnya.

Program pembinaan Forum Kabupaten Sehat sendiri telah berjalan secara rutin sejak 2024. Untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran, pelaksanaannya dibagi ke dalam beberapa tim pendamping.

"Harapan kami koordinasi antar-tatanan di tingkat kecamatan semakin kuat sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana," tambah Heni.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, I Ketut Wijayadi, menjelaskan bahwa pembinaan intensif pada tahun genap memiliki arti penting dalam tahapan penilaian Kabupaten Sehat. Menurutnya, apabila verifikasi tingkat provinsi tidak dapat dilalui pada tahun pembinaan, maka peluang mengikuti penilaian pada tahun berikutnya otomatis tertutup.

"Pembinaan tahun genap ini menjadi fondasi utama. Jika tidak lolos verifikasi provinsi, maka Kabupaten Nganjuk tidak bisa melaju untuk meraih penghargaan Kabupaten Sehat pada tahun ganjil berikutnya," jelasnya.

Ia menambahkan, program nasional yang telah berjalan selama satu dekade di Kabupaten Nganjuk tersebut kini dipimpin oleh Heni Rochtanti sebagai ketua forum periode kedua.

Namun demikian, pelaksanaan program tahun ini harus menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran daerah. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya ketika seluruh 20 kecamatan dapat dikunjungi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, tahun ini pembinaan difokuskan pada lima kecamatan prioritas.

I Ketut mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Forum Nganjuk Sehat mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Sejak forum dibentuk pada 2016, anggaran sempat berada pada kisaran Rp25 juta, kemudian meningkat menjadi Rp50 juta, Rp75 juta, Rp100 juta, hingga mencapai puncak Rp300 juta pada 2023.

"Untuk tahun 2026 anggaran mengalami penyesuaian dan ditetapkan sebesar Rp150 juta untuk mendukung kegiatan Forum Nganjuk Sehat," katanya.

Dalam satu tahun, koordinasi dan evaluasi program dilaksanakan sedikitnya empat kali. Dinas Kesehatan juga mencatat pada tahun sebelumnya masih terdapat sisa anggaran akibat keterbatasan waktu pelaksanaan serta berkurangnya jumlah petugas lapangan yang melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah binaan.

Meski demikian, Dinas Kesehatan memastikan seluruh anggaran, termasuk dana operasional dan honorarium petugas yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati, akan dikelola secara optimal guna mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah melalui program Kabupaten Sehat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Persidangan tersebut menjadi perhatian publik karena sejak awal menghadirkan perdebatan mendasar mengenai konstruksi hukum perkara. Tim pembela berpendapat kasus tersebut lebih tepat dipandang sebagai sengketa perdata, sementara JPU menilai terdapat unsur pidana yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Dr. Prayogo Laksono, kembali melontarkan kritik terhadap argumentasi yang dibangun jaksa. Menurutnya, replik JPU masih belum menjawab substansi keberatan yang telah disampaikan pihaknya dalam nota pembelaan.

Prayogo menilai jaksa terlalu berfokus pada keberadaan kuitansi yang memuat kata "penebusan" tanpa melihat rangkaian peristiwa hukum yang terjadi setelah dokumen tersebut dibuat.

"Kami menilai rekan Jaksa Penuntut Umum berpandangan terlalu sempit untuk menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Prayogo kepada awak media usai persidangan.

Menurutnya, perkara yang sedang diperiksa memiliki dimensi hukum yang lebih luas dibanding sekadar menafsirkan isi kuitansi. Ia berpendapat terdapat sejumlah fakta yang seharusnya dipertimbangkan secara utuh sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana penggelapan.

Prayogo juga menyoroti langkah JPU yang menghadirkan saksi ahli dalam persidangan. Menurutnya, kehadiran ahli justru menunjukkan adanya keraguan dari penuntut umum terhadap konstruksi dakwaan yang diajukan.

"Kalau perkara ini memang sesederhana yang didakwakan, mengapa harus menghadirkan ahli? Itu justru menunjukkan adanya keraguan dalam membangun konstruksi perkara," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak lain yang diduga berperan penting dalam perkara tersebut, Prayogo memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian yang menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilainya.

"Itu adalah domain daripada pembuktian di persidangan. Kita tidak bisa menyebut itu (nama atau inisial)," tegasnya.

Pihak penasihat hukum optimistis kliennya dapat memperoleh putusan bebas apabila majelis hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti, pledoi, maupun duplik secara objektif. Namun demikian, apabila putusan nantinya tidak sesuai harapan, mereka menyatakan siap menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk mengajukan banding.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Koko Robby Yahya, menegaskan, seluruh proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Sebagai bagian dari iklim demokrasi, kami sangat menghargai setiap aspirasi dan dinamika yang ada. Namun perlu kami tegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah bekerja sesuai dengan aturan, ekosistem hukum yang berlaku, dan senantiasa menjunjung tinggi profesionalitas," ujar Koko saat ditemui di ruang kerjanya.

Sebelumnya, perkara ini telah memasuki sejumlah tahapan persidangan, termasuk agenda penyampaian jawaban JPU atas eksepsi terdakwa. Pada tahap tersebut, tim penasihat hukum mempertanyakan dasar dakwaan yang diajukan jaksa dan menilai perkara berawal dari hubungan hukum perdata.

Kasus bermula ketika Anik mengalami kesulitan keuangan akibat tunggakan pinjaman di Bank Babat Lestari. Utang yang semula sekitar Rp60 juta disebut membengkak hingga mencapai sekitar Rp150 juta dan berpotensi berujung pada penyitaan serta pelelangan rumah miliknya.

Dalam kondisi tersebut, Anik meminta bantuan kepada Yulia Margaretha untuk membantu proses negosiasi penyelesaian utang dengan pihak bank.

Berdasarkan keterangan Anik di persidangan, ia memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk mengurus persoalan tersebut. Selain dana pelunasan yang disepakati sekitar Rp100 juta, disebut pula adanya kesepakatan pemberian imbalan jasa sebesar Rp5 juta apabila proses penyelesaian berhasil dilakukan.

Namun keterangan berbeda disampaikan Darmaji, suami Anik. Ia mengaku menyerahkan uang sebesar Rp45 juta kepada terdakwa, terdiri dari Rp40 juta dengan bukti kuitansi dan Rp5 juta tanpa kuitansi. Darmaji juga menyatakan tidak pernah melihat istrinya menandatangani surat kuasa yang disebutkan dalam persidangan.

Perkara kemudian berlanjut ke ranah pidana setelah pihak keluarga menilai terdakwa tidak menyelesaikan tugas sebagaimana yang diharapkan. Pasalnya, Anik pada akhirnya disebut melakukan pelunasan sendiri kepada pihak bank sebesar Rp83 juta, di luar dana yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa.

Atas dasar itulah muncul laporan dugaan penggelapan yang kini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan menunggu putusan majelis hakim. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (22/6/2026), tanda-tanda kerusakan pada tugu dan area taman di sekitarnya terlihat sangat jelas. Estetika fasilitas publik yang seharusnya mempercantik kawasan tersebut kini justru tampak memudar.

Aktivis sekaligus pemerhati lingkungan setempat, yang akrab disapa Mbah Gondrong, menyayangkan pembiaran yang terjadi pada fasilitas publik tersebut. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang menunjukkan bahwa tugu tersebut luput dari pemeliharaan rutin.

"Kalau dalam pengamatan keseharian saya, ini kurang perawatan. Pertama, kondisi cat pada tugu saat ini sudah mulai mengelupas. Kedua, hiasan atau ornamen lampu LED yang ada di taman ini sekarang posisinya juga sudah rusak semua," ujar Mbah Gondrong saat memberikan keterangan di lokasi, Senin (22/6/2026).

Tidak hanya struktur fisik tugu dan lampu hias yang rusak, kondisi vegetasi atau tanaman di sekeliling tugu pun tampak memprihatinkan. Mayoritas tanaman di area taman pembatas jalan tersebut terlihat mengering karena diduga proses penyiraman tidak berjalan optimal.

Mbah Gondrong berharap Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak tebang pilih dalam merawat fasilitas publik. Pemeliharaan keindahan kota seharusnya dilakukan secara merata, bukan hanya berfokus pada area yang dekat dengan pusat pemerintahan saja.

"Harapan saya, tugu-tugu yang sudah dibangun ini tolonglah diperhatikan dan dirawat. Jangan sampai merusak estetika lingkungan di tempat tugu itu berada," tegasnya.

Merespons keluhan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk angkat bicara. Pihak dinas mengakui adanya keterbatasan yang membuat perbaikan Tugu Asmaul Husna Tanjung Anom belum bisa dieksekusi dalam waktu dekat.

Kepala DLH Kabupaten Nganjuk, Sujito, menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi instansinya saat ini adalah masalah finansial.

"Kita masih belum punya dana untuk perawatan," ujar Sujito saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut.

Meskipun anggaran pemeliharaan taman dan tugu saat ini masih kosong, DLH memastikan tidak tinggal diam. Sujito menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya agar perbaikan estetika kota di wilayah Warujayeng ini bisa masuk dalam skala prioritas menggunakan sisa anggaran tahun ini.

Langkah konkret yang akan diambil oleh DLH adalah membidik momentum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD untuk mengajukan dana pemeliharaan tugu-tugu yang terbengkalai.

"Semoga nanti di PAK ada dananya ya," pungkas Sujito. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Agenda persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk hari ini sedianya menjadwalkan pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa, namun terpaksa dijadwalkan ulang karena saksi yang bersangkutan mangkir.

Humas PN Nganjuk, Mohammad Hassanudin Hefni, membenarkan penundaan tersebut akibat faktor teknis kehadiran saksi. 

Meski demikian, pihak pengadilan memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan selama ini telah berjalan secara profesional, transparan, dan tetap berada di jalur yang benar (on the track) sesuai hukum acara yang berlaku.

"Secara otomatis, karena ini memang aturan hukum acara, jika saksi belum bisa hadir dan mereka masih menghendaki untuk diperiksa, maka sidang ditunda," ujar Mohammad Hassanudin kepada Suarajatimpost.com, Senin (22/6/2026).

Penundaan akibat absennya saksi terdakwa ini juga mendapat respons dari Kuasa Hukum keluarga korban, Asmijan. Saat ditemui wartawan di depan Pengadilan Negeri, Asmijan menjelaskan bahwa setelah persidangan dimulai, kuasa hukum terdakwa menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi mereka belum bisa hadir hari ini. Berdasarkan keputusan majelis hakim, persidangan resmi ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Juli mendatang.

"Secara otomatis, karena ini merupakan aturan hukum acara, jika saksi belum bisa hadir dan mereka masih menghendaki saksi tersebut untuk diperiksa, maka sidang berikutnya harus ditunda ke minggu depan," ujar Asmijan.

Asmijan menyatakan bahwa pihak keluarga korban bersikap profesional dan tetap menghormati mekanisme hukum yang berjalan di pengadilan. 

Menurutnya, jika ada rekan-rekan atau keluarga korban yang merasa kecewa dan prihatin dengan penundaan akibat absennya saksi tersebut, hal itu merupakan reaksi yang wajar dan manusiawi sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan.

Di sisi lain, Asmijan menegaskan bahwa saksi-saksi dari pihak korban selama ini telah konsisten dan tegas memberikan keterangan di persidangan, termasuk mengenai identitas dan ciri-ciri pelaku yang melakukan pelemparan saat peristiwa pengeroyokan terjadi.

Terkait dengan pasal yang diterapkan dalam kasus pengeroyokan pesilat ini, pihak kuasa hukum korban menegaskan bahwa Pasal 262 ayat 4 adalah pasal yang paling tepat dan kuat untuk diterapkan.

"Kami berharap tidak ada pengalihan ke pasal-pasal lain atau penggunaan pasal junto. Kita berkomitmen akan terus mengawal ketat persidangan pada agenda berikutnya untuk melihat argumen apa yang akan dibawa oleh saksi dari terdakwa," pungkas Asmijan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Tampak suasana panggung megah yang dihadiri oleh jajaran keluarga Hj Ruminah beserta keluarga berdiri bersama di atas panggung kehormatan di depan kelir (layar wayang). Kehadiran keluarga yang mengenakan seragam batik resmi serta busana adat ini menegaskan adanya sinergi yang kuat antara, seniman, dan masyarakat dalam nguri-uri (melestarikan) kebudayaan Jawa.

​Lakon Parikesit sendiri mengisahkan tentang perjuangan Raden Parikesit, cucu dari Arjuna, yang naik tahta menjadi Raja Hastinapura setelah perang besar Bharatayuddha selesai. Kehadirannya membawa fajar baru yang penuh harapan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat yang sempat porak-poranda akibat perang.

​Dalam wejangannya di sela-sela pagelaran, Ki Anom Dwijokangko menyampaikan pesan mendalam yang sangat relevan dengan situasi kepemimpinan masa kini:

​"Lakon Parikesit ini membawa pesan bahwa seorang pemimpin sejati harus lahir dari proses penempaan diri yang bersih, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin adalah pengayom, laksana Raden Parikesit yang mampu merajut kembali persatuan dan membawa kesejahteraan setelah masa-masa sulit," kata Ki Anom Dwijokangko. Sabtu (20/6/2026) .

Kehadiran sosok Hj. Ruminah bersama keluarga besarnya di atas panggung kehormatan menjadi simbol dukungan nyata tokoh masyarakat terhadap kelestarian adat budaya lokal. Bersih Dusun Desa Betet tahun ini terasa jauh lebih khidmat dan berkesan dengan dihadirkannya lakon Parikesit.

​Saat ditemui di sela-sela acara, Hj. Ruminah menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya tradisi tahunan ini dengan aman, tertib, dan penuh gayeng.

​"Kami atas nama keluarga sangat bersyukur dan bangga melihat kerukunan warga Desa Betet malam ini. Bersih dusun ini bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah, keselamatan, dan hasil bumi yang melimpah," ungkap Hj. Ruminah.

Hj. Ruminah​ menambahkan, pemilihan lakon wayang "Parikesit" oleh Ki Anom Dwijokangko sangat tepat dan menyentuh sanubari. Menurutnya, pesan kepemimpinan dan keadilan dalam cerita tersebut harus diteladani oleh generasi muda di desa setempat.

​Lebih lanjut, keluarga Hj. Ruminah yang malam itu kompak hadir mengenakan busana batik sarimbit serasi, berharap agar kekompakan warga Desa Betet terus terjaga. Kehadiran anak-anak hingga anggota keluarga paling muda di atas panggung (seperti yang tampak pada image.png) juga menjadi misi tersendiri untuk mengenalkan budaya adiluhung sejak dini.

​"Sengaja kami ajak keluarga dan anak-anak, supaya mereka tahu dan mencintai budayanya sendiri. Semoga dengan bersih dusun ini, Desa Betet dijauhkan dari segala balak (musibah), warganya semakin kompak, makmur, dan rukun selamanya," pungkasnya menutup perbincangan. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil lantaran mereka menilai proses pemberhentian yang dialaminya cacat prosedural dan tidak sesuai dengan legalitas masa jabatan saat awal mereka diangkat.

​Untuk mematangkan langkah hukum tersebut, ketiga perangkat desa menyambangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jombang pada Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 13.00 WIB guna menandatangani kuasa pendampingan hukum. 

​Ketiga perangkat desa yang mencari keadilan tersebut, ​Mujito, Kepala Dusun (Kasun) Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, ​Suparmin, Kaur Perencanaan Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang serta Sunari, Modin Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom.

​Persoalan Batas Usia Pensiun

​Ketiganya mengaku merasa dirugikan dan menganggap jajaran pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak memberikan keadilan serta kepastian hukum.

Sengketa ini bermula dari perbedaan tafsir regulasi mengenai Batas Usia Pensiun (BUP). Saat pertama kali diangkat menjadi abdi desa, masa jabatan mereka masih mengacu pada aturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Berdasarkan regulasi tersebut, mereka meyakini hak masa tugasnya berlaku hingga usia 64 tahun.

​Namun di tengah jalan, kebijakan berubah. Ketiganya dipaksa meletakkan jabatan dan diberhentikan saat memasuki usia 60 tahun dengan dasar regulasi yang lebih baru.

​Kuasa hukum ketiga perangkat desa, Indra Nur Azies, membenarkan bahwa pihaknya telah resmi menerima mandat untuk mengawal sengketa tata usaha negara ini ke PTUN Surabaya.

​“Benar, hari ini kami menerima kedatangan tiga perangkat desa dari Kabupaten Nganjuk yang memberikan kuasa kepada kami untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Saat ini kami sedang mempelajari dokumen dan menyiapkan materi gugatan yang akan diajukan ke PTUN Surabaya,” ujar Indra Nur Azies saat dikonfirmasi.

​Indra menambahkan, dalam waktu dekat tim hukum akan melengkapi seluruh berkas administrasi dan bukti-bukti otentik guna memperkuat dalil gugatan di persidangan nanti.

​Perjuangan ketiga perangkat desa ini tidak main-main. Dalam pendaftaran kuasa tersebut, mereka didampingi langsung oleh Ketua Forum Komunikasi Aparatur Perangkat Desa (FKAPD) Kabupaten Nganjuk, Iwan Setiawan bersama jajaran pengurus teras FKAPD lainnya.

​Iwan menegaskan, FKAPD Nganjuk berkomitmen penuh pasang badan dan mengawal ketat seluruh proses hukum yang sedang ditempuh anggotanya.

​"FKAPD Kabupaten Nganjuk akan mengawal proses hukum ini sampai selesai. Kami berharap ada kepastian hukum dan keadilan bagi perangkat desa yang merasa hak-haknya belum terpenuhi. Kami juga melihat adanya putusan serupa yang pernah terjadi di Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sehingga menjadi salah satu referensi dalam perjuangan ini," tegas Iwan kepada Suarajatimpost saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (19/6/2026).

​Kasus ini kini menjadi sorotan hangat di kalangan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk. Perkara ini dinilai akan menjadi preseden penting terkait kepastian hukum masa jabatan dan batas usia pensiun perangkat desa. Kini, harapan besar digantungkan pada ketukan palu hakim PTUN Surabaya demi mendapat kejelasan status dan hak-hak konstitusional mereka. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Tradisi tahunan yang digelar di salah satu situs bersejarah tersebut tidak hanya menjadi momentum spiritual untuk memanjatkan doa dan rasa syukur, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan sejarah leluhur Nusantara.

Ratusan warga, tokoh adat, pegiat budaya, hingga komunitas lintas daerah tampak memadati area petilasan. Mereka mengikuti rangkaian prosesi dengan khidmat, menciptakan suasana yang sarat nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap warisan sejarah yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sosok Mahapatih Gajah Mada.

Kehadiran berbagai komunitas lintas agama dan budaya dalam peringatan Grebeg Suro tersebut menjadi simbol kuat harmonisasi sosial di tengah keberagaman. Semangat gotong royong dan pelestarian tradisi menjadi pesan utama yang terus dijaga dari tahun ke tahun.

Sebelum prosesi inti dimulai, suasana di sekitar petilasan tampak semarak dengan suguhan seni budaya tradisional. Acara diawali dengan Tari Gambyong sebagai tarian penyambutan yang dibawakan secara apik oleh para penari. Alunan gamelan yang mengiringi pertunjukan menambah kesan khidmat sekaligus memperkuat nuansa budaya Jawa yang kental.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta duduk bersila di atas hamparan terpal di depan gerbang petilasan bernuansa kuning keemasan. Mereka mengikuti doa bersama dan rangkaian ritual yang berlangsung hingga malam hari.

Mangku Ajie Sulistiono, salah satu tokoh yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mengatakan Grebeg Suro tahun ini dikemas secara sederhana tanpa mengurangi nilai sakral yang menjadi inti perayaan.

"Yang terpenting adalah kita memperingati Tahun Baru Suro ini dengan mengirim doa kepada para leluhur serta memohon agar segala sesuatu ke depan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ajie, Grebeg Suro di Petilasan Mahapatih Gajah Mada telah rutin dilaksanakan selama tujuh tahun terakhir. Tradisi tersebut terus berkembang dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

"Acara ini turut diikuti oleh rekan-rekan dari wihara, Komunitas Mojopahit, serta Trah Mpu Sindok. Kehadiran berbagai kelompok ini, termasuk komunitas lintas agama dan umat Islam yang tetap menjaga adat, menunjukkan kuatnya kebersamaan dalam merawat tradisi dan budaya," katanya.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi Grebeg Tumpeng yang dipandu cucuk lampah sebagai pembuka jalan. Selanjutnya, peserta disuguhi berbagai pertunjukan tari tradisional yang menjadi bagian dari ritual budaya tersebut.

Selain Tari Gambyong, penonton juga disuguhi Tari Puja Maheswara, tarian bedoyo khas Nganjuk yang secara khusus dipentaskan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan dalam ritual adat.

Melalui kegiatan tersebut, Ajie berharap masyarakat, khususnya warga Desa Lambangkuning, semakin antusias terlibat dalam penyelenggaraan Grebeg Suro sehingga tradisi budaya yang diwariskan leluhur tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Sementara itu, Kepala Desa Lambangkuning, Yusuf yang diwakili Kepala Dusun Lambangkuning, Dani, menyampaikan apresiasi atas kekompakan warga dan para pegiat budaya yang telah berperan aktif menyukseskan kegiatan tersebut.

"Kami dari pihak desa sangat mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam menyukseskan Grebeg Suro ini. Kegiatan positif seperti ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjaga identitas budaya kita. Kami berharap tradisi ini terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang agar mereka tidak melupakan akar sejarahnya," pungkas Dani. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur digital yang lebih tertib seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Selain memperbaiki wajah kota, penertiban jaringan kabel juga ditujukan untuk menciptakan standar pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang aman, teratur, dan sesuai regulasi.

Aksi gotong royong yang dipimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk itu menyasar tiga titik utama, yakni Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Jaksa Agung Suprapto. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para penyedia layanan telekomunikasi yang sebelumnya menyoroti kondisi kabel udara yang semakin semrawut.

Di tengah pesatnya pertumbuhan penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP), pemerintah daerah menilai penataan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar perkembangan layanan digital tetap berjalan seiring dengan tertibnya tata ruang perkotaan.

Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Subani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak swasta untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan nyaman.

"Kegiatan ini didasari pentingnya menjaga tata kota agar tetap rapi, indah, dan yang paling utama adalah menjamin keselamatan pengguna jalan dari ancaman kabel yang menjuntai atau melorot," ujar Subani.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP.

Selain itu, sebanyak 16 perusahaan penyedia jasa internet dan infrastruktur jaringan turut mengerahkan tim teknisnya untuk melakukan penataan kabel di lapangan. Mereka bersama-sama membenahi, mengikat, dan menertibkan jalur kabel yang dinilai mengganggu estetika kota.

Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian DPRD Kabupaten Nganjuk. Perwakilan Komisi I dan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD turun langsung ke lokasi untuk memantau proses penataan sekaligus mengevaluasi implementasi regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang publik oleh provider.

Di sisi lain, sejumlah penyedia layanan internet menyampaikan beberapa catatan terkait kebijakan penataan jaringan yang sedang disusun pemerintah daerah.

Supervisor GreeNet, Gus Alif Zain, mengungkapkan pihaknya berharap ada kejelasan regulasi mengenai pembagian titik lokasi jaringan serta mekanisme pembayaran retribusi daerah agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mempertanyakan, kalau semisal disepakati satu titik lokasi itu hanya untuk beberapa provider, apakah itu tidak malah mengganggu?" ujarnya.

Menurut Gus Alif, pihaknya juga masih menghadapi kendala administratif terkait penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahunan yang menjadi dasar pembayaran retribusi atas penggunaan ruas jalan untuk jaringan kabel.

"Kami dari GreeNet kemarin meminta SKRD untuk pembayaran retribusi tahunan. Namun, informasi dari PU kemarin menyatakan masih belum bisa dikeluarkan, dan kami belum tahu alasannya apa," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah ISP harus diimbangi dengan penataan dan pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Kebutuhan internet semakin hari semakin banyak, begitu juga dengan jumlah ISP. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perapihan. Kalau tidak diatur dari sekarang, kondisi perkabelan akan semakin semrawut," ujarnya.

Selain persoalan estetika kota, DPRD juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan sejumlah provider yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Menanggapi hal tersebut, Puguh memastikan DPRD akan melakukan penelusuran bersama dinas terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terkait isu adanya provider yang tidak membayar itu, nanti akan kita cek bersama. Kita cari tahu apa penyebabnya, dan pastinya akan segera kita tindak lanjuti," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handy juga terlihat hadir melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau langsung proses penataan jaringan kabel.

Namun hingga kegiatan berakhir, Wakil Bupati belum memberikan keterangan kepada awak media terkait evaluasi penataan infrastruktur telekomunikasi maupun kebijakan yang akan diterapkan ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Massa yang diperkirakan hampir mencapai 1.000 orang tersebut mulai memadati titik kumpul di depan Alun-alun Nganjuk. Mereka kemudian melakukan longmarch menuju depan Kantor Bupati Nganjuk yang menjadi lokasi akhir penyampaian orasi.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Rizki Sugik, menyampaikan lima poin tuntutan dan agenda utama pergerakan mereka. 

Pertama adalah mendukung penuh seluruh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua, mendorong Pemkab Nganjuk untuk terus bersinergi dan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat agar program MBG berjalan lancar di daerah.

Ketiga, Mlmenuntut aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pelaku korupsi tanpa tebang pilih.

Menyuarakan jargon "Koruptor Tangkap! Hukum Tegakkan!" di sepanjang rute aksi dan mengajak seluruh elemen masyarakat Nganjuk untuk tetap menjaga persatuan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

"Aksi ini merupakan gerakan moral dari masyarakat Nganjuk yang menginginkan Indonesia maju dan sejahtera. Kami mendukung program yang baik untuk rakyat, namun kami juga mengharamkan korupsi tumbuh subur," ujar Rizki.

Aksi yang berjalan tertib ini ditemui langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Nganjuk, Nafan Thohari, yang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. Nafan hadir di tengah massa untuk menerima berkas tuntutan serta memberikan pernyataan resmi.

Nafan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kedisiplinan para peserta aksi yang mampu menjaga ketertiban, kesopanan, dan fasilitas publik di sepanjang Jalan A. Yani hingga kawasan Alun-alun.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyambut baik aspirasi dari rekan-rekan Aliansi Wong Nganjuk Bersatu. Poin-poin dukungan dan evaluasi program MBG serta komitmen penegakan hukum ini akan segera kami sampaikan ke Bapak Bupati agar bisa ditandatangani dan diteruskan ke tingkat pusat sesuai mekanisme yang ada," tegas Nafan di hadapan massa.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Nganjuk terbuka terhadap setiap masukan, baik berupa kritik konstruktif maupun aduan hukum, sebagai bahan evaluasi demi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.

Menjawab pertanyaan mengenai ketidakhadiran Bupati Nganjuk di lokasi aksi, Nafan menjelaskan bahwa Bupati sedang menghadiri agenda kedinasan lain yang sifatnya mendesak dan tidak dapat diwakilkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk pada saat yang sama sedang memimpin langsung agenda penertiban kabel Fiber Optic (FO) di lapangan yang menjadi fokus perhatian serius pemerintah daerah.

"Tadi ada penertiban juga yang langsung harus dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, penertiban kabel FO. Jadi kami tadi juga mengikuti beliau, saya minta izin untuk menemui masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ini, sehingga mewakilkan kepada kami," pungkas Nafan kepada awak media.

Meski pimpinan daerah berhalangan hadir secara fisik karena benturan jadwal, Pemkab Nganjuk memastikan seluruh tuntutan dan nota kesepahaman dari Aliansi Wong Nganjuk Bersatu telah ditampung secara resmi untuk segera diproses lebih lanjut. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan aman dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Akibat benturan keras tersebut, pengendara motor dilaporkan mengalami luka berat di bagian kepala dan langsung tak sadarkan diri di lokasi kejadian.

Kecelakaan bermula saat truk boks Mitsubishi bernomor polisi AE-8537-SU yang dikemudikan oleh WCP (25), warga Slahung, Ponorogo, melaju dari arah barat menuju ke timur.

Sesampainya di lokasi, WCP mencoba mendahului kendaraan yang ada di depannya. Sayangnya, truk tersebut bergerak terlalu ke kanan hingga memakan jalur lawan.

Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan (timur ke barat), datang sepeda motor Honda PCX bernomor polisi AG-3787-ECW yang dikendarai oleh MBRA (25), warga Puncu, Kediri. Karena jarak yang sudah sangat dekat, tabrakan adu banteng tidak dapat dihindarkan.

"Karena jarak sudah terlalu dekat, kedua pengemudi tidak dapat menghindar lagi sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk, Ipda Wahby Irfan Izzudin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Dampak dari tabrakan tersebut sangat fatal bagi pengendara motor. MBRA mengalami luka serius di bagian kepala dan langsung pingsan di tempat. 

Sementara itu, sopir truk boks dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.

Warga sekitar bersama petugas kepolisian langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan pertolongan medis darurat. 

Polisi juga telah meminta Visum et Repertum (VER) untuk memeriksa kondisi luka korban secara resmi.

Saat ini, kasus kecelakaan tersebut sudah ditangani oleh Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Nganjuk. 

Polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bantuan tersebut diberikan setelah tim Baznas bersama Pemerintah Desa Kampungbaru melakukan peninjauan langsung ke lokasi, guna memverifikasi kondisi rumah yang mengalami kerusakan pada sejumlah bagian bangunan.

Rumah yang ditempati Supriadi diketahui memiliki kondisi yang memprihatinkan. Beberapa bagian bangunan terlihat rapuh, atap mengalami kebocoran, dinding mengalami keretakan, dan lantai rumah masih berupa tanah sehingga dinilai memerlukan penanganan segera demi menjamin keselamatan serta kenyamanan penghuninya.

Ketua Baznas Kabupaten Nganjuk, Zainal Arifin, mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan survei lapangan setelah menerima informasi mengenai kondisi rumah tersebut.

"Sesuai arahan, kami langsung melihat kondisi di lapangan. Dengan mempertimbangkan kemampuan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang tersedia, bantuan stimulan yang dapat kami maksimalkan sebesar Rp20 juta per unit dan difokuskan untuk kebutuhan material bangunan," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Menurut Zainal, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Baznas terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh hunian yang lebih layak.

Sementara itu, Kepala Desa Kampungbaru, Susilo Dwi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Baznas dalam menindaklanjuti laporan mengenai kondisi warganya.

"Kami atas nama Pemerintah Desa Kampungbaru dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Baznas Nganjuk. Setelah menerima informasi, tim langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi riil warga kami, Mbah Supriadi," katanya.

Susilo menilai kolaborasi antara pemerintah desa dan Baznas menjadi salah satu langkah penting dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak.

Ia menjelaskan, kondisi rumah Supriadi memang telah lama menjadi perhatian pemerintah desa karena sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan penghuninya apabila tidak segera diperbaiki.

Menindaklanjuti bantuan yang diberikan Baznas, Pemerintah Desa Kampungbaru menyatakan siap mendampingi proses pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga akan mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu proses perbaikan rumah.

"Bantuan ini merupakan stimulan yang sangat berarti. Kami siap mendampingi dan menggerakkan warga untuk bergotong royong agar rumah Mbah Supriadi dapat menjadi hunian yang lebih sehat, aman, dan layak ditempati," tambah Susilo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian itu disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Nganjuk, Dr. H. Zainal Arifin, saat dikonfirmasi terkait kondisi keluarga William Petrus Hendrik (Wimpi) dan istrinya, Yoana Mujiarsih, yang menderita stroke hingga mengalami kelumpuhan total.

Menurut Zainal Arifin, Baznas telah melakukan peninjauan lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Kami pastikan permasalahan warga kurang mampu yang ada di Dusun Semanding, Desa Pelem, saat ini sudah masuk dalam penanganan dan telah di-cover oleh Baznas Nganjuk. Kami terus berkoordinasi dengan pihak desa agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, Baznas telah mengalokasikan bantuan rutin bagi keluarga tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan yang tengah mereka hadapi.

Menurutnya, Baznas memberikan bantuan sebesar Rp450 ribu setiap bulan yang diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga Wimpi dan istrinya.

"Penanganan yang dilakukan meliputi berbagai aspek bantuan, mulai dari logistik hingga pemenuhan kebutuhan sosial keagamaan yang menjadi program unggulan Baznas. Kami berharap upaya ini dapat membantu mengurangi beban keluarga sekaligus mendukung penanganan kemiskinan di Desa Pelem secara berkelanjutan," kata Zainal Arifin.

Sebelumnya, kondisi Yoana Mujiarsih sempat menjadi perhatian publik setelah kisah hidupnya diberitakan. Warga Dusun Semanding itu kini hanya bisa terbaring di tempat tidur akibat stroke yang menyerang saraf otaknya sejak Oktober 2023.

Suaminya, William Petrus Hendrik atau yang akrab disapa Wimpi, menceritakan awal mula penyakit tersebut menyerang istrinya. Saat itu Yoana mengeluhkan pusing setelah bangun tidur dan kemudian terjatuh di belakang rumah. Sejak kejadian tersebut, kondisi kesehatannya terus menurun hingga mengalami kelumpuhan total.

"Kejadiannya bulan Oktober 2023. Istri saya bangun siang, tiba-tiba mengeluh pusing. Setelah itu jatuh dan sejak saat itu tidak bisa berjalan maupun menggerakkan tubuhnya seperti biasa," tutur Wimpi.

Keluarga sempat berupaya membawa Yoana menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak empat kali. Namun keterbatasan biaya dan kondisi medis yang semakin memburuk membuat proses pengobatan tidak berjalan optimal.

Berdasarkan keterangan yang diterima keluarga dari tenaga medis, keterlambatan penanganan menyebabkan stroke yang awalnya tergolong ringan berkembang menjadi lebih parah dan menyerang jaringan saraf otak.

Di tengah kondisi tersebut, Wimpi mengaku sempat kesulitan memperoleh bantuan sosial yang diharapkannya. Ia menyebut hanya pernah menerima bantuan langsung tunai pada Februari dan Maret tahun sebelumnya serta bantuan beras. Setelah itu, bantuan tidak lagi diterima dengan alasan pergiliran penerima manfaat.

"Saya sudah beberapa kali datang menemui kepala desa untuk menanyakan kelanjutan bantuan, tetapi belum pernah berhasil bertemu. Padahal kami sangat membutuhkan bantuan seperti PKH, BPNT maupun Kartu Keluarga Sejahtera," ujarnya.

Wimpi juga mengaku belum pernah menerima sejumlah bantuan kebutuhan pokok yang menurut informasi diterima oleh sebagian warga lainnya.

"Saya tidak dapat bantuan beras maupun minyak goreng yang katanya dibagikan," katanya.

Meski demikian, dengan adanya kepastian dari Baznas Nganjuk, keluarga berharap bantuan yang telah diberikan dapat terus berlanjut dan menjadi jalan keluar atas kesulitan ekonomi yang mereka hadapi selama proses perawatan Yoana. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut tercermin dari suksesnya gelaran Job Fair yang diadakan selama dua hari berturut-turut baru-baru ini, di mana lapangan pekerjaan yang tersedia sangat melimpah dan disambut antusias oleh masyarakat.

​Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Itsna Sofiani menyampaikan, iklim investasi yang kondusif ini harus disambut dengan gembira dan penuh persiapan. Pihaknya mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang matang.

​Merespons fenomena banyaknya pekerja asal Nganjuk yang melirik peluang di luar negeri, Kadisnaker mengimbau dengan tegas agar masyarakat selalu mengikuti prosedur resmi yang aman. 

"Langkah ini krusial demi menghindari kasus pemulangan pekerja dengan status ilegal yang merugikan dan mengabaikan hak-hak pekerja akibat tidak terpantau dokumen resminya," kata Itsna saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).

Ditambahkan Itsna, pihaknya mencatat bahwa ketiadaan dokumen resmi membuat para pekerja migran berada dalam posisi yang sangat rentan. Mulai dari risiko eksploitasi, besaran upah yang tidak sesuai kontrak, hingga minimnya jaminan keselamatan kerja. Oleh karena itu, edukasi mengenai penempatan yang aman terus digencarkan oleh pihak dinas demi memutus mata rantai penipuan oleh oknum calo.

​Guna mengantisipasi jatuhnya korban, pihaknya kini membuka lebar-lebar pintu informasi dan ruang konsultasi bagi warga. Masyarakat yang mendapatkan penawaran kerja ke luar negeri diminta untuk tidak ragu datang langsung ke kantor Disnaker guna memverifikasi legalitas perusahaan penyalur (P3MI).

​"Apabila ada yang memberikan penawaran kerja, silakan konsultasikan ke kami. Kami akan bantu memeriksa apakah perusahaan tersebut tercatat resmi atau tidak. Mari kita sambut peluang kerja internasional ini dengan bijak, aman, dan sesuai koridor hukum yang berlaku," tandasnya.

Menurut Itsna, pihaknya membuka lebar layanan informasi dan konsultasi bagi warga yang ingin memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja.

Kata Itsna, ​terkait kriteria rekrutmen di wilayah Nganjuk, persyaratan yang diminta oleh perusahaan-perusahaan saat ini relatif longgar dan inklusif. Penyerapan tenaga kerja berkisar dari lulusan SMP hingga batasan usia mencapai 45 tahun. 

"Kami menekankan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah etos kerja, kesungguhan, dan kesiapan skill para pelamar untuk mendukung kebutuhan industri, khususnya di sektor berbasis jahit yang sedang berkembang pesat di Nganjuk," ungkapnya

Disnaker Nganjuk saat ini tengah membuka pelatihan menjahit industri. Slot pelatihan masih tersedia bagi masyarakat guna meminimalisasi potensi turnover akibat kurangnya keahlian saat mulai bekerja. ​Di sisi lain, daya tarik Nganjuk bagi para investor juga didukung oleh regulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

Saat disinggung, UMK di Nganjuk, Itsna mengatakan, Berdasarkan ketetapan yang berlaku per 1 Januari 2026, UMK Nganjuk berada pada angka Rp2.564.000.

"Posisi ini menempatkan Nganjuk di peringkat menengah se-Jawa Timur, lebih rendah dibandingkan wilayah Ring 1 seperti Surabaya dan Mojokerto, sehingga menjadi insentif tersendiri bagi masuknya investasi," pungkasnya.(*) 

Editor Rizqi Ardian

Yoana Mujiarsih, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun Semanding, Desa Pelem, RT/RW 001/005 Gang Masjid Kecamatan Kertosono, kini harus meratapi nasibnya di atas tempat tidur. Sejak bulan Oktober 2023 silam, wanita ini tak lagi mampu beraktivitas setelah diderita kelumpuhan total akibat serangan stroke

​Sang suami, William Petrus Hendrik, mengisahkan awal mula petaka yang menimpa istrinya. Berawal dari pusing mendadak setelah bangun tidur di siang hari, Yoana terjatuh di area belakang rumah dan sejak saat itu kehilangan seluruh kemampuan motoriknya.

"Kejadiannya bulan Oktober 2023. Istri saya bangun siang, tiba-tiba mengeluh pusing. Dia minta diantar ke belakang. Setelah buang air kecil, dia jatuh bersama saya, kami jatuh berdua. Setelah jatuh itu, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak." Kata Wimpi

Pihak keluarga sejatinya telah berupaya maksimal dengan membawa Yoana ke rumah sakit daerah sebanyak empat kali. Namun, keterbatasan regulasi BPJS yang membatasi durasi rawat inap serta keterbatasan biaya, memaksa Yoana harus dipulangkan ke rumah tanpa adanya perkembangan medis yang signifikan.

Tim dokter menyatakan, keterlambatan penanganan akibat faktor keuangan membuat stroke ringan yang semula diderita, kini telah menyerang jaringan saraf otak dan melumpuhkan seluruh tubuh.

​Di tengah kondisi kritis ini, keluarga justru tak tersentuh bantuan sosial. Menurut Wimpi, keluarganya hanya pernah menerima bantuan langsung tunai pada Februari dan Maret tahun lalu, serta bantuan beras sepuluh kilogram. Setelah itu, hak mereka mendadak terhenti dengan alasan bergilir. ​Upaya mencari kejelasan pun bak membentur dinding kosong. Pihak perangkat desa, mulai dari Kepala Dusun hingga Ketua RT seolah saling lempar tanggung jawab, sementara Kepala Desa Pelem selalu gagal ditemui.​

"Saya sudah ke rumah Pak Lurah sampai empat kali, tapi tidak pernah ketemu, selalu dibilang tidak ada di rumah. Di balai desa pun alasannya masih ada tamu. Padahal saya ke sana menanyakan kelanjutan bantuan, karena kami sangat membutuhkan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saya berharap bantuan ini bisa segera diupayakan," ucapnya lirih.

Wimpi mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima bantuan pokok yang sangat dibutuhkannya. ​"Saya tidak dapat. Beras 20 kilo, minyak 4 liter, saya tidak dapat," ungkapnya dengan nada kecewa.

Bahkan, upaya untuk mempertanyakan haknya pun sudah berulang kali dilakukan. Wimpi mengaku telah berkoordinasi dengan aparatur desa setempat. Namun, jawaban yang diterima selalu sama dan bernada penundaan: bantuan masih dalam proses giliran.

"Aku dipimpong pak, dikongkon nemui kono kene, opo ngene dadi wong ora duwe, najan kui bantuan teko Pemerintah (saya disuruh ke sana dan ke sini, memang, saya ini miskin, meskipun itu bantuan dari Pemerintah)," celetuk Wimpi. 

Kondisi memprihatinkan ini sebenarnya sempat mendapat perhatian dari pihak Dinas Sosial yang diwakili Muksin, petugas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta perwakilan Baznas, Pak Zainal Arifin.

Dalam kunjungan tersebut, pihak Dinsos menyarankan agar istri Wimpi dipindahkan ke panti jompo (panti asuhan) untuk mendapatkan perawatan yang layak. ​Namun, saran tersebut menemui jalan buntu.

​"Kalau ke panti jompo, saya kan harus koordinasi dengan pihak keluarga dulu. Ternyata pihak saudaranya ini sudah lepas tangan, tidak mau tahu," jelas Wimpi. Pihak keluarga hanya bersedia membantu jika Wimpi ikut serta pindah, sebuah pilihan yang sulit dilakukan dalam situasi saat ini.

Untuk bertahan hidup dan merawat istrinya yang sakit, Wimpi kini hanya bisa mengandalkan kebaikan hati dan uluran tangan dari para tokoh masyarakat setempat yang peduli. Bantuan yang ia terima selama ini justru datang dari pihak swasta dan tokoh agama, seperti Gus Muslih dari Tegalharum, Gus Subhan dari Nglawak, serta sesekali dari seorang anggota dewan, Pak Sobri dari Perumahan Nglawak

​Saat ditanya mengenai harapannya ke depan, Wimpi tidak meminta hal yang muluk-muluk. Ia hanya berharap pemerintah atau pihak terkait bisa segera turun tangan memberikan bantuan, khususnya untuk pengobatan sang ibu.

​"Harapan saya kalau bisa ya secepatnya dibantulah, Mas. Saya ini kepengin untuk pengobatan Istri saya. Jujur, rasanya capek," tuturnya menutup pembicaraan.

​Menanggapi hal tersebut, pihak petugas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Muksin memberikan klarifikasi serta memaparkan sejumlah langkah nyata yang telah dilakukan.

​Muksin menyampaikan bahwa kondisi keluarga Wimpi sudah menjadi perhatian penuh. Beberapa bantuan darurat pun sebenarnya telah disalurkan melalui sinergi berbagai instansi, Pihak Kecamatan, Dinas Sosial, hingga Baznas setempat dilaporkan sudah turun langsung untuk memberikan bantuan sembako serta santunan guna meringankan beban keluarga.

​Lanjut Muksin, Petugas dari Pustu (Puskesmas Pembantu) Desa Pelem bersama Puskesmas Kertosono telah melakukan kunjungan berkali-kali ke kediaman Wimpi untuk melakukan check-up medis dan memberikan obat-obatan.

Terkait keluhan berhentinya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sejak tahun 2023, Muksin menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi secara otomatis akibat adanya kenaikan tingkat desil (status kesejahteraan) pada data pusat, yang memicu penonaktifan otomatis pada kartu PBI-JK (BPJS gratis).

​"Saat desilnya naik, bantuan dan BPJS-nya sempat tidak aktif. Namun, kami dari pihak kecamatan dan desa langsung bekerja sama untuk mengajukan penurunan desil kembali sesuai fakta di lapangan. Alhamdulillah saat ini desilnya sudah turun," ujar Muksin. 

Saat ini, pihak petugas sedang memproses ulang pengajuan agar Wimpi dapat kembali masuk sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT. ​Meski ambulans dari Puskesmas sudah sempat disiapkan untuk merujuk istrinya Wimpi ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lanjutan, pihak keluarga rupanya masih mempertimbangkan beberapa persyaratan teknis terkait akomodasi penunggu pasien.

Menurut Muksin, ​Wimpi sempat mengkhawatirkan biaya hidup dan konsumsi bagi pihak keluarga yang akan menjaganya selama di rumah sakit. Hingga saat ini, pihak desa dan kecamatan masih terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik atas kendala sosial tersebut.

​Sementara itu, mengenai program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang dikabarkan belum diterima oleh yang bersangkutan, pihak DTKS Dinas Sosial menyarankan untuk mengonfirmasi langsung ke pihak Pemerintah Desa Pelem. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan pangan untuk periode ini didistribusikan langsung oleh pihak Bulog dan rekanan ke masing-masing desa dan kecamatan tanpa melalui jalur Dinas Sosial.

Sementara itu Kepala Desa Pelem Imam Hidayat Ari Wibowo yang diwawancarai saat acara "Grebek Suro" Minggtu (14/6/2026)  menjawab dengan singkat dan padat. "Besok suruh menghadap saya," katanya.

​Kisah pasangan suami istri Wimpi menjadi potret buram evaluasi akurasi data kemiskinan di tingkat bawah agar bantuan sosial dapat benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang sedang berada dalam kondisi kritis.

Kini, keluarga kecil di Dusun Semanding, Desa Pelem RT/RW 001/005 Gang Masjid ini hanya bisa berharap adanya keajaiban dan ketukan hati dari instansi terkait di tingkat kabupaten maupun pusat, agar jaminan pelayanan kesehatan serta hak bantuan sosial bagi warga tidak mampu dapat ditegakkan secara adil dan transparan.(*) 

Keempat pejabat yang menduduki posisi strategis tersebut adalah Drs. Nugroho sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Onny Supriyono, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Heri Widodo, sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta dr. Lenny Buana Wuriningtyas, sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk.

Dalam amanatnya, Bupati Nganjuk menginstruksikan para pejabat baru untuk segera berlari melakukan koordinasi internal dan merespons cepat dinamika regulasi dengan penuh integritas dan transparansi. Beliau secara khusus menyoroti peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur, inovasi tata kelola kepegawaian, serta percepatan perizinan. 

"Saya tegaskan kembali kebijakan 'nol rupiah', pastikan tidak ada pungutan liar di tingkat bawah. Bekerjalah secara profesional, dan khusus untuk kegiatan dengan anggaran besar, wajib menggandeng pendampingan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan) guna meminimalkan risiko serta menjamin kualitas output yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tegas Bupati. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Aksi yang berlangsung di Balai Desa Sambiroto ini bukan sekadar seremonial. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi solid antara Pemerintah Desa (Pemdes) Sambiroto, Polsek Baron, dan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Nganjuk.

Kepala Desa Sambiroto, Achmad Syarif, menyatakan bahwa kegiatan ini sengaja digelar untuk membumikan tema besar HUT Bhayangkara tahun ini, yakni "Mengabdi untuk Masyarakat".

"Alhamdulillah, kami bersama PMI Nganjuk dan Polsek Baron bersinergi melaksanakan bakti sosial ini. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kami. Kami ingin perayaan HUT Bhayangkara tidak hanya menjadi milik kepolisian, tetapi juga dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas," ujar Achmad Syarif.

Ia menegaskan bahwa sinergi ini akan terus dipupuk. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan aparat kepolisian adalah kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Baron.

Kapolsek Baron yang baru menjabat, AKP Oofy Adycta Septandra, menyambut hangat inisiatif warga tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif warga dalam aksi sosial sangat membantu pihak kepolisian dalam membangun komunikasi yang lebih cair dan humanis dengan masyarakat.

"Terima kasih kepada Pak Kades dan seluruh warga Sambiroto. Momentum HUT Bhayangkara ini menjadi jembatan bagi kami untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Wilayah yang aman tidak hanya dijaga dengan patroli, tapi juga dengan sinergi dan kepedulian antar-elemen seperti yang kita lakukan hari ini," ungkap AKP Oofy.

Ada fakta menarik di balik aksi donor darah ini. Bagi warga Sambiroto, mendonorkan darah bukan lagi kegiatan insidental, melainkan agenda rutin yang telah membudaya.

Perwakilan Tim Donor Darah UDD PMI Kabupaten Nganjuk, Dian Wanita Ningtyas, mengungkapkan apresiasi tingginya atas konsistensi warga desa tersebut.

"Kegiatan di Desa Sambiroto ini sudah berjalan sangat rutin, biasanya setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Ini bukan yang pertama, bahkan sudah lebih dari 30 kali kami melakukan pengambilan darah di sini," kata Dian.

Setiap sesinya, pihak PMI menargetkan setidaknya 30 hingga 35 kantong darah dari para pendonor. Melihat antusiasme yang konsisten selama bertahun-tahun, Dian berharap desa ini bisa terus menjadi teladan bagi wilayah lain dalam hal kemanusiaan.

"Harapan kami dari PMI, sinergi ini tetap terjaga. Konsistensi warga Sambiroto untuk terus aktif mendonorkan darah adalah kontribusi yang sangat berharga bagi sesama yang membutuhkan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Adapun prosesi rotasi kepemimpinan ini meliputi posisi-posisi strategis, di antaranya jabatan Wakapolres, Kasat Lantas, Kasat Resnarkoba, Ps. Kasikum, Kasat Tahti, serta beberapa Kapolsek di wilayah hukum Polres Nganjuk.

Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur dengan Nomor ST/579/V/KEP./2026 yang diterbitkan tertanggal 19 Mei 2026 perihal pemberitahuan mutasi personel di lingkungan Polda Jatim.

​Otoritas kepolisian menegaskan bahwa mutasi jabatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari desain besar pembinaan karier anggota, penyegaran organisasi, serta sebagai stimulus peningkatan kinerja kesatuan.

Hal ini krusial dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan semakin profesional, akuntabel, dan berbasis pada prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

​Dalam amanatnya, AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian tanpa batas yang telah diberikan selama mengemban tugas di wilayah hukum Polres Nganjuk. Di saat yang sama, ia juga mengucapkan selamat datang kepada para pejabat baru yang menerima estafet amanah kepemimpinan ini.

​“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja serta menjamin keberlangsungan regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan kontribusinya bagi Polres Nganjuk. Kepada pejabat baru, saya minta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan segera lanjutkan capaian-capaian positif yang telah dirintis sebelumnya,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Mutasi masif juga terjadi pada unsur pimpinan Kepolisian Sektor (Polsek). AKP Gatot Suwardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Berbek, mendapat amanah baru sebagai Kasubbagwatpers Bag SDM Polres Nganjuk. Estafet kepemimpinan Kapolsek Berbek selanjutnya diserahkan kepada AKP Darminto, yang sebelumnya menakhodai Polsek Ngronggot.

​Posisi Kapolsek Ngronggot kini dipercayakan kepada AKP Totok Harianto, yang bergeser dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolsek Rejoso. Untuk mengisi kekosongan tersebut, AKP Roni Andrias Suharto, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Baron, resmi dilantik menjadi Kapolsek Rejoso.

​Penyegaran di tubuh sektor juga melibatkan perwira handal lainnya. Jabatan Kapolsek Baron kini diemban oleh AKP Oofy Adycta Septandra, yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur setelah menuntaskan penugasan di Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri. Selanjutnya, posisi Kapolsek Prambon kini dipercayakan kepada AKP Afrizal Akbar Haris, perwira yang sebelumnya meniti karier di lingkungan Bareskrim Polri.

​Di akhir sambutannya, Kapolres Nganjuk memberikan instruksi tegas kepada para pejabat, khususnya para Kapolsek yang baru dilantik, agar senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Peran Bhabinkamtibmas harus dioptimalkan sebagai garda terdepan sekaligus ujung tombak Polri dalam menyerap aspirasi dan menyelesaikan dinamika sosial langsung di tengah masyarakat. Fungsi deteksi dini dan sinergi lintas sektoral pun harus terus diperkuat demi stabilitas keamanan nasional di tingkat daerah.

​“Kepada para Kapolsek dan pejabat yang baru, saya harapkan mampu menghadirkan inovasi nyata dan terobosan kreatif dalam pelaksanaan tugas. Kedepankan pelayanan yang humanis, perkuat fungsi deteksi dini, serta bangun kolaborasi solid dengan seluruh stakeholder demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan,” tegas Kapolres.

​Rangkaian upacara sertijab tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara tasyakuran sederhana yang bertempat di Aula Tantya Sudhirajati. Agenda ini turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Ny. Raisha Suria Miftah beserta jajaran pengurus, jajaran Pejabat Utama Polres, para Kapolsek, perwira staf, serta personel Polres Nganjuk.

​Melalui momentum rotasi ini, manajemen korps kepolisian berharap seluruh pejabat yang memegang amanah baru dapat membawa energi positif serta menyuntikkan semangat baru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat luas.

​Berdasarkan data struktural yang dihimpun, pergeseran posisi krusial di tubuh Polres Nganjuk mencakup jabatan posisi perwira menengah dan perwira pertama, yakni:

​Wakapolres Nganjuk, resmi dijabat oleh Kompol Didid Wahyu Agustyawan, menggantikan Kompol Andria Diana Putra. ​Kasat Lantas diserahterimakan dari AKP Ivan Danara Oktavian, kepada AKP Afandy Dwi Takdir. ​Kasat Resnarkoba, kini diemban oleh AKP Hafid Dian Maulidi, menggantikan Iptu Sugiarto. Untuk posisi ​Ps. Kasikum & Kasat Tahti, dipercayakan kepada Iptu Gunawan, sedangkan posisi Kasat Tahti resmi diisi oleh Ipda Yoyon Liana. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Namun, jalannya persidangan belum sepenuhnya tuntas karena dua saksi kunci, termasuk seorang pria bernama Reza, berhalangan hadir di ruang sidang.

Absennya dua saksi ini menjadi persoalan. Sebab, keterangan mereka dinilai sebagai kunci untuk membongkar secara benderang siapa saja yang melempar dan menghantam korban menggunakan benda tumpul hingga kehilangan nyawa.

Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebenarnya telah menyiapkan enam orang saksi untuk membeberkan kekejaman para terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Namun, hingga majelis hakim membuka persidangan, hanya empat orang saksi yang bisa datang dan memberikan keterangan.

Dua saksi sisanya mangkir atau berhalangan hadir. Salah satu saksi yang tidak datang tersebut adalah Saudara Reza. Selain Reza, muncul satu nama saksi tambahan yang juga belum diperiksa, yaitu Saudara Rendi.

Karena keterangan Reza dan Rendi ini sangat penting untuk mengungkap fakta utuh di lapangan, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan. 

Pihak pengadilan memberikan waktu satu pekan agar Jaksa bisa menghadirkan kedua saksi tersebut.

"Dari enam saksi yang disiapkan JPU, baru empat yang bisa hadir. Mereka tadi memberikan keterangan seputar kronologi dan fakta-fakta yang terjadi di TKP. Karena dua saksi lainnya berhalangan, termasuk Saudara Reza, maka sidang akan dilanjutkan pekan depan," ujar Asep Heri Purwantoro, Kuasa Hukum keluarga korban dari Kantor Hukum Asmijan, saat diwawancarai usai sidang, Kamis (11/6/2026).

Sidang berikutnya dijadwalkan bakal digelar pada Kamis (18/6/2026), dengan agenda khusus memeriksa Saudara Reza dan Saudara Rendi.

Sudut pandang dan keterangan dari saksi yang absen seperti Reza, serta saksi tambahan seperti Rendi, menjadi penentu arah kasus ini. Pihak keluarga korban dan tim hukumnya berharap besar pada kehadiran mereka di sidang pekan depan karena dua alasan penting. 

Pertama adalah membuktikan penyebab kematian. Saksi-saksi yang belum hadir ini diharapkan bisa memperjelas detik-detik saat korban, Kang Nabil, dihantam atau dilempar dengan benda tumpul oleh para oknum pesilat tersebut.

Kedua, mengunci jeratan pasal pembunuhan/kematian. Keterangan mereka akan menjadi senjata bagi tim hukum korban untuk mendesak hakim agar menghukum terdakwa dengan pasal pengeroyokan yang menyebabkan mati orang, bukan sekadar penganiayaan biasa.

Kasus pengeroyokan oleh oknum pesilat ini memang sempat memicu ketegangan di luar ruang sidang. Pada sidang sebelumnya yang digelar Senin (8/6/2026), pihak keluarga korban bersama pengacaranya, Asmijan, sempat melayangkan protes keras kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Keluarga korban merasa ada yang aneh dengan dakwaan jaksa. Mereka menilai jaksa sengaja memperingan hukuman terdakwa dengan menggunakan pasal yang salah.

Jaksa awalnya dinilai lebih fokus menjerat terdakwa dengan pasal pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 262 Ayat 3 KUHP Baru).

Pihak keluarga menolak keras. Mereka menegaskan bahwa Kang Nabil bukan sekadar luka berat, melainkan meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul di kepalanya. Walaupun korban meninggal satu atau dua hari setelah dirawat, penyebab utamanya tetap karena pengeroyokan tersebut.

"Hukum pidana itu mencari kebenaran yang asli (materiil), bukan kebenaran yang bisa direkayasa. Kami sangat tidak setuju dan kecewa jika ayat mengenai luka berat yang dipaksakan untuk diterapkan, padahal nyatanya korban meninggal dunia," tegas Asmijan dengan nada kecewa pada Senin lalu.

Setelah mendapat protes gelombang pertama dari keluarga korban, dalam perkembangannya JPU akhirnya memasukkan pasal yang lebih berat ke dalam dakwaannya. Saat ini, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. 

Pasal Utama (Primer) adalah Pasal 262 Ayat (4) KUHP Baru, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (kematian).

Pasal Tambahan (Subsider) adalah Pasal 262 Ayat (3), tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, Juncto Pasal 466.

Dengan konstruksi pasal ini, tim kuasa hukum korban berjanji akan terus mengawal jalannya persidangan, terutama saat saksi Reza dan Rendi dihadirkan pekan depan. 

Mereka ingin memastikan hakim melihat fakta bahwa para terdakwa memang layak dihukum berat karena telah menghilangkan nyawa orang lain. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Agenda persidangan kali ini telah memasuki tahapan lanjutan, yaitu pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa atas tuntutan hukuman yang sebelumnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa secara tegas membantah seluruh tuduhan pidana yang dialamatkan kepada kliennya. 

Mereka menilai kasus ini dipaksakan dan mendeteksi adanya upaya kriminalisasi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Ditemui usai persidangan di PN Nganjuk, Imam Gozali selaku Penasihat Hukum (Kuasa Substitusi) terdakwa YM, membeberkan isi nota pembelaan yang telah dibacakan di hadapan majelis hakim. 

Menurut Imam, setidaknya ada dua poin besar yang menjadi pertimbangan untuk memohon keadilan bagi kliennya.

Pertama, kasus ini disebutnya sebagai masalah perdata. Tim hukum menilai bahwa perselisihan antara pelapor dan terdakwa murni merupakan hubungan hukum perdata (masalah perjanjian atau utang-piutang), bukan urusan pidana (kejahatan). Oleh karena itu, membawa kasus ini ke ranah hukum pidana dianggap sebagai langkah yang keliru dan tidak tepat secara hukum.

Kedua, Imam menyebut ada indikasi kuat kriminalisasi. Pihak pengacara meyakini ada upaya sengaja untuk mengkriminalisasi terdakwa YM. Semua argumen dan bukti yang mendukung dugaan kriminalisasi ini telah diuraikan secara mendalam dan rinci di dalam ruang sidang.

"Kami menganggap persoalan ini murni perdata. Jika dipaksakan ke ranah pidana, maka menjadi tidak tepat. Kami juga meyakini adanya unsur kriminalisasi dalam perkara ini, sebagaimana yang telah kami bacakan secara terperinci," ujar Imam Gozali kepada awak media, Kamis (11/6/2026).

Selain pembelaan hukum yang disusun oleh tim pengacaranya, terdakwa YM juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyusun dan membacakan sendiri nota pembelaan pribadinya secara langsung di muka sidang. Dalam pembelaan pribadinya, YM menyampaikan keluh kesah serta versi mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandangnya.

Jalannya persidangan yang menyedot perhatian publik ini dipastikan berlangsung dengan aman dan lancar. Humas Pengadilan Negeri Nganjuk, Muhammad Hasan, menyatakan bahwa pihak pengadilan selalu berkomitmen memberikan ruang yang adil dan sama bagi semua pihak yang berperkara.

"Persidangan hari ini berjalan dengan sangat kondusif dan lancar. Agenda utama memang pembacaan pleidoi dari penasihat hukum serta nota pembelaan pribadi yang ditulis sendiri oleh terdakwa," kata Hasan.

Hasan menambahkan, majelis hakim memberikan hak penuh kepada Jaksa maupun Penasihat Hukum untuk menyampaikan argumen mereka sesuai aturan baku hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Untuk memahami kasus ini secara utuh, perkara yang menjerat YM ini bermula dari masalah utang-piutang perbankan dan didakwa oleh Jaksa menggunakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Pada sidang pembuktian sebelumnya yang digelar Senin (11/5/2026), tim pengacara terdakwa yang dipimpin oleh Dr. Prayogo Laksono sempat menyoroti adanya ketidakcocokan (inkonsistensi) data terkait jumlah kerugian yang dialami korban. Perbedaan angka ini dinilai menjadi kelemahan besar dalam dakwaan jaksa.

Dalam berkas dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuliskan bahwa total kerugian korban adalah Rp40 juta. Namun, saat saksi-saksi diperiksa di bawah sumpah di depan hakim, fakta yang terungkap justru memunculkan angka Rp45 juta.

"Terbukti jumlah kerugian yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Rp40 juta, padahal fakta materiilnya Rp45 juta. Ada selisih nominal di sini, dan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan data sejak awal," terang Prayogo Laksono saat itu.

Kasus ini bermula ketika seorang saksi bernama Anik mengalami kesulitan keuangan. Anik memiliki utang awal sebesar Rp60 juta di Bank Babat Lestari. Karena pembayarannya menunggak, tagihan tersebut membengkak hingga mencapai sekitar Rp150 juta, dan rumah Anik terancam disita serta dilelang oleh bank.

Karena panik, Anik mendatangi terdakwa YM untuk meminta bantuan agar bisa menegosiasikan pengurangan nilai tagihan tersebut ke pihak bank.

Versi saksi Anik (Istri), Anik mengaku membuat surat kuasa resmi untuk YM agar bisa mengurus masalah ini. Di luar uang pelunasan bank yang diatur sekitar Rp100 juta, Anik menyebut ada kesepakatan imbalan jasa (makelar/sukses feee) sebesar Rp5 juta untuk YM jika urusan tersebut beres.

Sementara versi saksi Darmaji (yang merupakan Suami Anik), Darmaji memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Ia mengaku menyerahkan total uang Rp45 juta kepada YM, dengan rincian Rp40 juta menggunakan bukti kuitansi tertulis dan Rp5 juta diserahkan langsung tanpa kuitansi. Anehnya, Darmaji mengaku tidak pernah melihat istrinya (Anik) menandatangani surat kuasa untuk YM.

Urusan ini akhirnya menjadi ranah hukum karena pihak keluarga Darmaji menilai YM tidak menyelesaikan tugasnya, sebab pada akhirnya Anik sendiri yang mendatangi BPR untuk melunasi utangnya sebesar Rp83 juta, di luar uang yang sudah diserahkan ke YM. Hal inilah yang memicu pelaporan pidana atas dugaan penggelapan uang senilai puluhan juta rupiah tersebut.

Proses pencarian keadilan di PN Nganjuk ini masih akan melewati beberapa tahapan lagi. Setelah pihak terdakwa membacakan pembelaannya hari ini, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan.

Sesuai jadwal, sidang akan kembali dibuka pada Senin (15/6/2026), dengan agenda mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan terdakwa. Selanjutnya, pihak terdakwa juga akan diberikan hak terakhir untuk menjawab tanggapan jaksa tersebut (Duplik) pada Kamis (18/6/2026), sebelum akhirnya hakim menjatuhkan vonis putusan akhir. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (11/6/2026), kerusakan bangunan di ruang publik ini terlihat sangat mencolok. 

Bagian penutup tugu sebelah kiri atas tampak jebol dan mengelupas, sehingga merusak pemandangan di tengah arus lalu lintas yang cukup padat. Kondisi ini memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis lokal yang menilai adanya pembiaran dari instansi terkait.

Salah satu aktivis dari Aliansi Wong Gawat, M. Ridwan, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk untuk segera mengambil tindakan nyata. 

Menurutnya, pembiaran yang terkesan berlarut-larut ini mencerminkan buruknya manajemen pemeliharaan aset kota.

"Ini adalah wajah kota. Sangat memalukan melihat ikon yang berada di jalur utama dan bertuliskan nama NGANJUK dibiarkan rusak berantakan seperti itu. Ke mana anggaran perawatan dari DLH?" ujar Ridwan saat ditemui lokasi kerusakan.

Ridwan menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar estetika, tetapi menyangkut keselamatan publik. 

Ia khawatir material tugu yang rapuh sewaktu-waktu dapat runtuh akibat terpaan angin kencang, yang berisiko mencelakai pengguna jalan. 

Secara objektif, kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan akan pemeliharaan infrastruktur. 

Pemerintah daerah perlu mengubah paradigma dari sekadar melakukan pemeliharaan rutin menjadi manajemen risiko infrastruktur. Prioritas harus diberikan pada tugu yang berada di jalur lalu lintas padat untuk mencegah kecelakaan.

Di tengah keterbatasan APBD, pemerintah daerah sebenarnya memiliki beberapa opsi solutif. Pertama, pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dipertimbangkan jika kerusakan dikategorikan sebagai ancaman keselamatan publik atau dampak bencana. Kedua, pemerintah dapat membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perbaikan fasilitas umum yang ikonik.

Selain itu, audit teknis yang lebih ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sangat diperlukan agar perbaikan tidak lagi bersifat tambal-sulam yang berumur pendek. 

Karena lambatnya respons dinas, ia akhirnya mengadu langsung kepada Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, guna memastikan pemerintah daerah sadar akan realitas di lapangan.

Menanggapi aduan tersebut, Bupati Marhaen Djumadi berjanji akan segera memanggil kepala dinas terkait untuk menginstruksikan perbaikan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Nganjuk, Sujito, tidak menampik adanya kerusakan tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa perbaikan tugu-tugu di Nganjuk, termasuk yang terdampak gempa di Berbek dan Kertosono, sebenarnya menjadi tanggung jawab pihaknya. 

Namun, ia mengungkapkan adanya tantangan besar terkait efisiensi anggaran tahun 2026 yang menyebabkan ketiadaan pos dana khusus untuk perbaikan menyeluruh.

Ia mengakui bahwa hasil perbaikan mandiri oleh staf internal memang belum maksimal, namun itu adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan dengan sumber daya terbatas saat ini.

"Kalau yang selama ini kita perbaiki itu perbaikan oleh tenaga kita sendiri. Jadi istilahnya ditambal-sulam," ujar Sujito. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aduan tersebut berkaitan dengan permintaan audit investigatif dan pemeriksaan kepatuhan terhadap tata kelola BUMDesma Barokah Jaya, termasuk aspek transparansi, pengelolaan aset, serta pengawasan internal lembaga yang mengelola dana bergulir masyarakat tersebut.

Menanggapi hal itu, jajaran penasihat BUMDesma menegaskan, pihaknya terbuka terhadap proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Penasihat BUMDesma Barokah Jaya, Hawwyn Duta S., menjelaskan bahwa salah satu isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok penasihat dalam struktur kelembagaan BUMDesma.

Menurutnya, penasihat yang dijabat oleh kepala desa tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi maupun operasional harian lembaga.

"Kalau urusan administrasi operasional, itu sepenuhnya menjadi ranah direktur dan pelaksana operasional. Tupoksi penasihat lebih kepada memberikan pertimbangan dan menyepakati kebijakan strategis kelembagaan melalui forum musyawarah," ujar Hawwyn, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses data maupun informasi kepada pihak luar harus dibahas dan disepakati terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah antar desa sesuai aturan kelembagaan yang berlaku.

Hawwyn juga menjelaskan bahwa BUMDesma di Kabupaten Nganjuk merupakan transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang kemudian dikembangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Terkait tudingan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Hawwyn membantah hal tersebut. Menurutnya, setiap tahun BUMDesma secara rutin menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian laporan kelembagaan.

Pihaknya juga menyambut baik langkah FAAM yang mengajukan permohonan audit kepada Inspektorat.

"Kami justru berterima kasih atas surat tersebut. Inspektorat memang memiliki kewenangan sebagai auditor eksternal. Jika audit bisa dilaksanakan lebih cepat tahun ini, tentu kami siap dan mendukung proses tersebut," katanya.

Senada dengan itu, Hawwyn yang juga menjabat Kepala Desa Kemaduh menegaskan bahwa tugas penasihat adalah memberikan arahan, masukan, serta pertimbangan terhadap kebijakan lembaga, sedangkan pengelolaan administrasi dan operasional menjadi tanggung jawab pelaksana operasional yang dipimpin Direktur Utama.

Di akhir keterangannya, ia berharap BUMDesma Barokah Jaya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui program dana bergulir dan pembiayaan usaha kelompok yang selama ini berjalan.

"Program ini membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha tanpa harus menyediakan jaminan atau agunan," ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, DPC FAAM Kabupaten Nganjuk mengonfirmasi telah mengirimkan surat permohonan audit investigatif dan pemeriksaan kepatuhan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Rabu (10/6/2026).

Ketua DPC FAAM Kabupaten Nganjuk, Achmad Ulinuha, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya berlangsung audiensi yang difasilitasi Camat Baron, Gunawan Wibisono, guna membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan BUMDesma Barokah Jaya.

Menurut Achmad, audiensi tersebut menjadi ruang komunikasi yang positif antara pengelola BUMDesma dan masyarakat. Namun, ia menilai masih diperlukan penyajian data dan dokumen pendukung agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap.

"Kami menghargai keterbukaan pihak BUMDesma yang bersedia hadir dalam audiensi. Namun karena yang dikelola adalah aset masyarakat, tentu diperlukan informasi yang lebih lengkap dan berbasis data agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh," ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan kepada Inspektorat, FAAM meminta pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, mulai dari proses transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMDesma, pengelolaan dana bergulir masyarakat, legalitas aset, laporan keuangan, penggunaan biaya operasional, efektivitas pengawasan internal, hingga penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Achmad menegaskan bahwa permohonan audit tersebut bukan untuk mencari kesalahan ataupun menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap lembaga yang mengelola aset publik.

"Kalau pengelolaannya sudah baik, audit justru akan menjadi penguat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal ini tercermin dari kesuksesan penyelenggaraan "Pameran Ngawiti" tahun kedua yang berlangsung sukses, menarik minat seniman tidak hanya dari lingkup lokal, tetapi juga dari berbagai daerah di luar provinsi.

Perhelatan pameran seni rupa kuratorial ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam menyediakan ruang berekspresi bagi para pelaku seni. 

Tingginya animo masyarakat dan para seniman pada tahun ini terlihat dari lonjakan statistik peserta yang mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Data dari pihak penyelenggara menunjukkan terdapat 94 seniman yang berpartisipasi dengan total 104 karya seni yang lolos proses kurasi ketat. Mengingat luasnya cakupan peserta, pameran ini kini tidak lagi terbatas pada wilayah Mataraman dan Jawa Timur saja, namun juga telah menembus wilayah Jawa Tengah.

Koordinator acara dari Disporabudpar Nganjuk, Wahyudin, mengungkapkan apresiasinya atas perkembangan signifikan tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ini adalah indikator keberhasilan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan komunitas seni.

"Di tahun yang kedua ini, Pameran Ngawiti alhamdulillah jumlah peserta maupun jumlah karyanya naik dua kali lipat. Ini merupakan kabar baik karena tujuan kita sebenarnya adalah mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, salah satunya dengan memfasilitasi kreativitas teman-teman komunitas," ujar Wahyudin, Rabu (10/6/2026).

Untuk menghadirkan pameran dengan kualitas kuratorial yang mumpuni, Disporabudpar berkolaborasi erat dengan berbagai komunitas seni rupa lokal, seperti Komunitas Jogangan, Aseng, dan Sekar. Sinergi ini bertujuan untuk mengaktivasi ruang kreatif agar seniman lokal memiliki panggung yang lebih layak untuk memamerkan karya mereka.

Daya tarik pameran ini pun terbukti mampu menggaet audiens lintas provinsi. Intan, seorang pengunjung asal Cepu, Jawa Tengah, sengaja menempuh perjalanan jauh demi menyaksikan langsung keberagaman konsep lukisan dan karya patung yang disajikan. Baginya, pameran ini memberikan pengalaman edukatif yang jarang ditemukan di daerah lain.

"Bagus sih, soalnya ada salah satu lukisan yang berkesan banget di sana. Saya kan berkunjung ke sini, nah saya merasa sangat terkesan sama lukisan-lukisannya," ungkap Intan.

Kehadiran pengunjung dari berbagai daerah ini diharapkan menjadi pemicu bagi industri kreatif di Nganjuk untuk terus berbenah. Disporabudpar Nganjuk optimistis bahwa jika dukungan terhadap pameran ini terus berlanjut secara konsisten, Pameran Ngawiti berpotensi menjadi ajang bergengsi berskala nasional yang mampu mengangkat branding seniman Nganjuk ke panggung yang lebih luas.

Lebih jauh, keberadaan ruang pameran kuratorial semacam ini diharapkan mampu mempererat kolaborasi antar-komunitas seni, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pengendara sepeda motor yang hingga kini belum diketahui identitasnya tewas seketika di lokasi kejadian setelah terjatuh dan terlindas ban truk molen.

Peristiwa naas tersebut bermula saat korban tengah melaju menggunakan sepeda motornya. 

Berdasarkan penuturan warga di sekitar lokasi, kendaraan korban mendadak tidak stabil hingga akhirnya tumbang ke aspal. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk molen berukuran besar melintas dari arah yang sama dan langsung melindas tubuh korban.

"Niku wau oleng trus tibo, langsung diplindes keno ndas e pak (Pengendara oleng dan jatuh hingga dilindas kena kepalanya)," ujar salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian.

Akibat lindasan kendaraan berat tersebut, korban mengalami cedera sangat parah pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat. Tragisnya, proses identifikasi korban sempat terhambat karena petugas sama sekali tidak menemukan dompet, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun dokumen pengenal lainnya di tubuh atau di dalam bagasi motor korban.

Kepala Desa (Kades) Waung, Doni, yang turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi, membenarkan bahwa kondisi korban pascakecelakaan sangat mengenaskan. 

Ia juga memastikan bahwa tim di lapangan kesulitan mengenali korban akibat nihilnya tanda pengenal.

"Gak onok sing digowo mas (Tidak ada identitas yang dibawa)," singkat Doni kepada Suarajatimpost.com di lokasi kejadian, Rabu (10/6/2026).

Petugas kepolisian dari Polsek Baron yang tiba beberapa saat setelah kejadian langsung bergerak cepat. Polisi segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti sekaligus mengatur arus lalu lintas di jalur tersebut yang sempat mengalami kemacetan panjang akibat penumpukan massa.

Jasad korban kemudian dievakuasi menggunakan mobil patroli kepolisian dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pihak medis akan melakukan proses visum serta identifikasi lebih lanjut menggunakan metode ilmiah guna mengungkap jati diri korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Gunawan tidak menampik adanya penurunan performa serta kerusakan sarana prasarana di destinasi wisata legendaris milik daerah tersebut. Secara terbuka, ia bahkan mengakui bahwa saat ini pengelolaan wisata milik pemerintah daerah, termasuk Roro Kuning, masih kalah bersaing dalam menarik minat wisatawan jika dibandingkan dengan pengelolaan wisata sektor swasta, salah satunya adalah Jolotundo Edupark yang berada di wilayah Bajulan, Loceret.

​"Kami mengakui kondisi di lapangan dan tantangan yang dihadapi objek wisata Roro Kuning saat ini. Secara objektivitas, dalam hal pengelolaan dan daya tarik inovasi, kita memang harus mengakui keunggulan destinasi wisata swasta seperti Jolotundo," ungkap Gunawan saat dimintai keterangan terkait evaluasi kedinasan, Selasa (9/6/2026).

​Gunawan menjelaskan bahwa sektor swasta memiliki fleksibilitas dan kecepatan dalam melakukan investasi, pemeliharaan fasilitas secara berkala, serta pengembangan wahana baru yang adaptif terhadap tren pasar digital. 

Hal tersebut menjadi pembeda utama dengan pengelolaan aset daerah yang sering kali terikat pada mekanisme regulasi anggaran dan keterbatasan pemeliharaan rutin di tingkat birokrasi. ​Meskipun demikian, pasca mencuatnya pemberitaan mengenai kerusakan fasilitas tersebut, pihak Disporabudpar Nganjuk menegaskan tidak akan tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap skema pengelolaan pariwisata daerah akan segera dilakukan. 

Ditambahkan Gunawan, ia berniat memaparkan secara detail potret riil kerusakan di lapangan serta menyodorkan estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.

​"Kami tidak ingin membiarkan fasilitas di Roro Kuning berlarut-larut dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami segera menyampaikan pandangan umum kepada rekan-rekan legislatif di Komisi IV, sekaligus mengajukan permohonan dukungan anggaran agar proses revitalisasi bisa segera masuk dalam skema perencanaan daerah," tegas Gunawan.

​Pengajuan anggaran ini dinilai sangat krusial mengingat perbaikan infrastruktur utama, penataan kembali wahana yang rusak, serta peningkatan fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan memerlukan pos anggaran yang tidak sedikit. Selama ini, keterbatasan dana pemeliharaan rutin di tingkat dinas kerap menjadi kendala utama dalam menjaga performa optimal destinasi wisata pelat merah tersebut. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Dalam konferensi pers, mantan pejabat BPN Magetan tersebut menjelaskan bahwa saat ini proses revisi tata ruang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi intensif dari berbagai pihak terkait. Fokus utama dari sinkronisasi ini adalah kejelasan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna melindungi area persawahan produktif agar tidak beralih fungsi.

​"Kegiatan ini dalam rangka untuk revisi tata ruang yang kaitannya dengan LP2B. Karena ada program ketahanan pangan, kita harus mempertahankan sawah. Sementara tata ruang yang sebelumnya belum ditata di situ. Jadi untuk revisi itu perlu ada sinkronisasi dari berbagai pihak," ujar Dheny, Selasa (9/6/2026).

Menurut Dheny, pihak BPN Nganjuk memproyeksikan target pemenuhan data sekitar 87 persen dapat segera tercapai dalam waktu dekat. Keterlambatan penetapan ini diakui cukup memengaruhi iklim investasi dan jalannya pembangunan regional, terutama karena proses perizinan industri baru belum bisa berjalan maksimal sebelum regulasi tata ruang ini rampung.

​Terkait pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Dheny menegaskan bahwa BPN belum dapat menerbitkan atau memproses aspek teknis pertanahan tertentu sebelum adanya penetapan resmi mengenai peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta LP2B. 

Mekanismenya, data Lahan Baku Sawah (LBS) akan diverifikasi terlebih dahulu, sebelum diambil porsi persentase yang disepakati untuk dikunci sebagai kawasan hijau atau pertanian, sementara sisanya barulah dapat dialokasikan bagi sektor industri.

​Langkah penguncian luasan ini krusial agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) pemanfaatan lahan di lapangan. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menghadirkan jenis industri yang mampu menunjang atau memberi nilai tambah pada sektor pertanian lokal yang menjadi basis wilayah Nganjuk.

​Saat ini, status pemanfaatan ruang di beberapa titik strategis Nganjuk masih berada dalam masa transisi sembari menunggu regulasi final disahkan.

​"Harapan kami, untuk penetapan LP2B ini segera diselesaikan, regulasinya selesai, dan tata ruang revisinya juga selesai. Efeknya tentu akan mendorong perkembangan industri di sini serta pergerakan pembangunannya bisa berjalan lebih cepat," pungkas pria asal Sulawesi tersebut. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa (9/6/2026) dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Rapat Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.  

​Sebagai tahapan awal dari proses tersebut, Dinas PUPR dan Penataan Ruang Nganjuk menggelar Forum Konsultasi Publik yang pertama. Kegiatan ini difungsikan sebagai wadah komunikasi dan penjaringan aspirasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan.

​Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Doni Cahyo Utomo, menjelaskan bahwa pelaksanaan peninjauan kembali ini telah mendapatkan lampu hijau dan diperbolehkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

​"Kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari revisi RTRW Kabupaten Nganjuk yang memang sudah memasuki masa untuk bisa direvisi. Peninjauan kembali ini sudah diperbolehkan oleh Kementerian ATR/BPN," ujar Doni saat ditemui usai kegiatan.

​Doni memaparkan, ada dua poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam forum konsultasi publik perdana ini. Poin pertama yang paling krusial adalah mengenai pemenuhan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di wilayah Nganjuk yang saat ini persentasenya berada di angka 87 persen. Pemenuhan aspek ini bersifat wajib demi menjaga ketahanan pangan nasional sebagaimana instruksi langsung dari Presiden.

​"Ada dua poin utama. Pertama terkait pemenuhan LSD yang 87 persen, itu harus dan wajib terpenuhi karena menyangkut ketahanan pangan dari Bapak Presiden. Dan yang kedua, kita akan merevisi RTRW karena masanya yang memang sudah 5 tahun," imbuhnya.

​Lebih lanjut, Doni menambahkan bahwa pertemuan ini baru merupakan langkah awal. Ke depannya, Pemkab Nganjuk masih akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik tahap kedua serta beberapa tahapan lanjutan lainnya guna mematangkan draf revisi RTRW agar selaras dengan arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi yang jawab terkait persoalan banjir menahun yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk dinilai masih belum menemui titik terang. Hasil evaluasi dari Forum Konsultasi Publik penataan ruang dinilai belum mampu menelurkan formula jitu untuk mengatasi bencana musiman tersebut.

​Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh, Partono, usai menghadiri agenda pertemuan kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ia menyebutkan bahwa penanganan titik-titik rawan banjir, khususnya di area seperti Rejoso hingga Gondang, masih minim realisasi solusi yang konkret.

​"Harus ada solusi secepatnya. Karena dalam Forum Konsultasi Publik, itu juga belum ada solusinya. Termasuk yang di Rejoso, termasuk yang di wilayah Gondang," ujar Partono dengan nada tegas saat diwawancarai.

​Menurutnya, penanganan banjir sebenarnya bukan perkara yang rumit jika didekati dengan formulasi ilmu dan perencanaan yang tepat. Kendala utamanya saat ini dirasa lebih condong pada aspek kemauan eksekusi dan komitmen di tingkat pemangku kebijakan tertinggi di daerah.

Bahkan, ​Partono menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai persoalan banjir ini berada di tangan Bupati. Mengingat, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan integrasi kebijakan yang komprehensif, cepat, serta berani.

​"Padahal sebenarnya kalau ada ilmunya, mudah itu cara mengatasinya. Tinggal mau atau tidak. Yang bisa itu hanya Bupati, karena menyangkut kebijakan dan keberanian untuk memutuskan secepatnya," imbuhnya.

Partono menambahkan bahwa dari sisi kapasitas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada dasarnya telah memiliki modal yang mumpuni. Daerah dinilai sudah memiliki alokasi anggaran yang cukup, ketersediaan sarana prasarana yang memadai termasuk alat-alat berat, hingga pos anggaran khusus untuk pencegahan serta penanggulangan bencana. 

"Kini, masyarakat tinggal menunggu aksi nyata dan ketegasan dari pucuk pimpinan daerah agar bencana banjir tidak terus berulang dan merugikan warga," Ucap Partono asal Rejoso

Kegiatan tersebut dihadiri, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, hingga seluruh Camat dari 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil setelah pihak keluarga korban dan penasihat hukumnya melayangkan protes keras di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk lantaran menduga jaksa sengaja memperringan jeratan hukum pidana pelaku.

Kejaksaan menegaskan bahwa dakwaan yang disusun tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak mengabaikan fakta kematian korban. Jeratan hukum yang dipasang bermodel kombinasi (primer-subsider), di mana pasal tentang hilangnya nyawa seseorang tetap dipasang di baris paling atas untuk dibuktikan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, menjelaskan bahwa surat dakwaan JPU bersifat komprehensif. 

Menanggapi kekhawatiran kubu korban mengenai masuknya Pasal 262 Ayat 3 KUHP Baru (tentang luka berat), Koko menganggap perbedaan pandangan hukum tersebut sebagai hal yang lumrah.

Namun, ia menjamin fokus utama penuntutan adalah membuktikan pasal primer yang mengakomodasi dampak kematian, yaitu Pasal 262 Ayat 4 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

"Ya, sah-sah saja jika ada yang menyatakan keberatan. Namun, bentuk dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum pastinya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Koko Robby Yahya saat memberikan keterangan di area PN Nganjuk, Senin (8/6/2026).

Koko merinci, JPU tidak akan membiarkan tindak pidana pengeroyokan yang merenggut nyawa ini sekadar dihukum sebagai kasus penganiayaan biasa.

"Karena perbuatan terdakwa ini mengakibatkan orang mati, maka seyogianya adalah Pasal 262 Ayat 4 yang didakwakan pada dakwaan primer. Tentu pasal primer inilah yang paling diprioritaskan untuk dibuktikan di persidangan nanti," imbuhnya.

Ia meminta agar pihak keluarga dan masyarakat luas memberikan kepercayaan penuh kepada JPU serta tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi liar di luar persidangan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum.

Klarifikasi resmi kejaksaan ini merupakan respons langsung atas situasi memanas yang terjadi usai sidang kedua di PN Nganjuk pada Senin (8/6/2026). Sedianya, sidang tersebut mengagendakan pembacaan eksepsi (keberatan). Namun, persidangan terpaksa ditunda hingga Kamis (11/6/2026) karena penasihat hukum terdakwa secara mendadak menyatakan menerima dakwaan dan memilih langsung lanjut ke agenda pembuktian saksi.

Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan oleh penasihat hukum korban, Asmijan, dan keluarga korban untuk menggelar protes terbuka di koridor pengadilan. Asmijan mengkritik JPU karena menilai ada upaya memaksakan pemakaian pasal luka berat (Ayat 3) di dalam berkas perkara.

"Hukum pidana itu mencari kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formil yang bisa direkayasa. Walaupun korban meninggal dunia satu atau dua hari setelah kejadian, penyebab utamanya tetap akibat tindakan pelemparan tersebut. Kami sangat tidak setuju dan kecewa jika ayat mengenai luka berat yang dipaksakan untuk diterapkan," tegas Asmijan dalam konferensi pers sebelumnya.

Protes hukum tersebut diwarnai suasana haru. Dewi, kakak kandung korban, menangis histeris di depan ruang sidang mengingat nasib tragis adik laki-laki satu-satunya yang kini telah tiada.

"Dia adik laki-laki satu-satunya saya, yang meninggal," ungkap Dewi.

Dewi meminta majelis hakim menolak argumen luka berat dan berpegang teguh pada hilangnya nyawa manusia sebagai fakta materiil yang tidak bisa diganggu gugat.

"Kami berharap penuh agar majelis hakim menerapkan pasal dakwaan yang sesuai dengan dampak riil yang mereka alami, yaitu hilangnya nyawa sang adik tercinta. Mereka meminta agar jeratan hukum tidak diperingan menjadi sekadar kasus luka berat, melainkan tetap berpijak pada fakta materiil bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kematian," kata Dewi.

Senada dengan Dewi, Eka, istri Kepala Desa Maguan, Kecamatan Berbek, yang mendampingi keluarga, menuntut keadilan tanpa pandang bulu dari majelis hakim.

"Pihak keluarga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena tindakan tersebut telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka," ucap Eka.

Dengan adanya jaminan dari Kejari Nganjuk bahwa pasal kematian (Pasal 262 Ayat 4 KUHP Baru) menjadi prioritas pembuktian utama, jalannya persidangan pada Kamis mendatang dipastikan akan menjadi pertarungan pembuktian bagi kedua belah pihak. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi (keberatan terdakwa atas dakwaan) tersebut terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena tim kuasa hukum terdakwa secara mendadak memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang perkara ini dijadwalkan kembali bergulir pada Kamis (11/6/2026) mendatang dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi. Namun, penundaan sidang ini justru membuka babak baru di luar ruang persidangan. 

Pihak keluarga korban bersama penasihat hukumnya langsung menggelar konferensi pers untuk melayangkan protes keras dan menyatakan kekecewaan mendalam terhadap konstruksi pasal yang disusun oleh JPU.

Konstruksi hukum dalam surat dakwaan dinilai pincang dan tidak mencerminkan keadilan materiil atas hilangnya nyawa korban. 

Penasihat hukum keluarga korban, Asmijan, menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan korban mengembuskan napas terakhir akibat tindakan pelemparan atau hantaman benda tumpul yang dilakukan oleh terdakwa.

Asmijan menyoal langkah kejaksaan yang justru menjerat terdakwa dengan pasal yang berfokus pada dampak luka berat, bukan kematian. 

Menurut analisis hukumnya, penuntut umum seharusnya menerapkan Pasal 262 Ayat 4 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang. Namun, dalam persidangan, terdakwa justru didakwa dengan Pasal 262 Ayat 3 yang esensinya hanya mengatur tentang penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

"Hukum pidana itu mencari kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formil yang bisa direkayasa. Walaupun korban meninggal dunia satu atau dua hari setelah kejadian, penyebab utamanya tetap akibat tindakan pelemparan tersebut. Kami sangat tidak setuju dan kecewa jika ayat mengenai luka berat yang dipaksakan untuk diterapkan," tegas Asmijan saat memberikan keterangan di area luar ruang sidang PN Nganjuk, Senin (8/6/2026).

Ketidakpuasan terhadap dakwaan jaksa memicu gelombang kesedihan dan amarah dari keluarga korban yang hadir mengawal persidangan. 

Dewi, kakak kandung korban, tidak mampu membendung air matanya saat berdiri di koridor pengadilan. Dengan suara bergetar menahan kesedihan dan mata yang berkaca-kaca, ia menyebut adiknya adalah pilar penting di keluarga mereka.

"Dia adik laki-laki satu-satunya saya, yang meninggal," ungkap Dewi. 

Sebagai seorang kakak, Dewi mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap fakta bahwa sang adik telah tiada. 

Pihak keluarga menduga ada upaya memperingan hukuman terdakwa melalui manipulasi pasal dakwaan dari pasal kematian menjadi sekadar luka berat.

"Kami berharap penuh agar majelis hakim menerapkan pasal dakwaan yang sesuai dengan dampak riil yang mereka alami, yaitu hilangnya nyawa sang adik tercinta. Mereka meminta agar jeratan hukum tidak diperingan menjadi sekadar kasus luka berat, melainkan tetap berpijak pada fakta materiil bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kematian," kata Dewi.

Senada dengan Dewi, perwakilan keluarga korban lainnya, Eka, yang juga merupakan istri Kepala Desa Maguan, Kecamatan Berbek, meminta majelis hakim PN Nganjuk bertindak progresif dan objektif dalam memeriksa perkara ini. 

Kehadiran keluarga besar di pengadilan adalah untuk memastikan tidak ada celah hukum yang meloloskan pelaku dari jerat hukum yang setimpal.

"Pihak keluarga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena tindakan tersebut telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka," ucap Eka.

Kini, pihak keluarga hanya bisa pasrah menunggu kelanjutan persidangan pada Kamis pekan ini. 

Mereka menaruh harapan besar pada pundak majelis hakim PN Nganjuk agar dapat meluruskan pembuktian materiil dalam persidangan ke depan, sehingga keadilan yang seadil-adilnya bagi korban yang telah meninggal dunia dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Prosesi penyerahan berkas Raperda dilakukan secara simbolis oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi kepada jajaran pimpinan DPRD Nganjuk. Momen jabat tangan dan penyerahan kotak dokumen tersebut disaksikan oleh jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Di latar belakang, layar digital ruang sidang menegaskan agenda utama hari itu, yakni Penyampaian Raperda Kabupaten Nganjuk tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Beserta Lampiran Selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Agenda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang wajib disampaikan kepada DPRD setelah laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 ini merupakan wujud komitmen transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan Pemkab Nganjuk Tahun Anggaran 2025 tersebut telah diperiksa oleh BPK dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemkab Nganjuk mempertahankan opini WTP selama 9 kali berturut-turut sekaligus menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban ini bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan bentuk evaluasi menyeluruh atas efektivitas program pembangunan yang telah berjalan sepanjang tahun 2025. Kami berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk yang ke sembilan kalinya. Opini tersebut merupakan representasi dari laporan keuangan yang diperiksa telah menyajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," ujarnya.

Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhaen menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, yang selama ini terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kang Marhaen menambahkan, berdasarkan realisasi APBD, pendapatan tercatat sebesar Rp3 triliun, sedangkan untuk belanja dan transfer sebesar Rp2,8 triliun atau mencapai 93,70 persen, dengan pembiayaan neto sebesar Rp257,666 miliar. Kondisi tersebut menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp301 miliar.

Bupati Nganjuk juga memberikan gambaran kondisi keuangan daerah hingga akhir tahun 2025 yang tercermin dalam neraca pemerintah daerah. Total laporan operasional menunjukkan hasil surplus, yang mencerminkan kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk sepanjang tahun anggaran 2025 dinilai cukup baik.

Sementara di akhir penyampaiannya, Bupati Marhaen menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk akan terus berupaya meningkatkan kualitas keuangan dengan melakukan 3 perbaikan, yakni:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD serta laporan administrasi dan fungsional bendahara.

2. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait implementasi berbasis akrual.

3. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.

"Melalui sidang paripurna ini, kami berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 dapat berjalan lancar. Dengan adanya dana sisa belanja tahun 2025 kita masih bisa bernapas karena di tahun 2026 kita mengalami efisiensi dana transfer sebesar Rp275 miliar, yang berarti dana sisa belanja sebesar Rp301 miliar dapat menutupinya," tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahyono turut menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan uang rakyat melalui kehadiran dan keterlibatan aktifnya dalam persidangan tersebut.

Dalam pengantarnya, Tatit Heru Tjahyono menyampaikan bahwa Sidang Paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dilalui. Hal ini guna mengevaluasi sejauh mana program-program kerja yang dicanangkan pemerintah daerah pada tahun 2025 memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bayu.

"Kami di DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD 2025 yang telah dibelanjakan benar-benar tepat sasaran. Melalui sidang paripurna pertanggungjawaban ini, kita bedah bersama capaian kinerja fisik maupun keuangan Pemkab Nganjuk," ujar Tatit. 

Politisi senior PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia mengapresiasi capaian-capaian positif Pemkab Nganjuk sepanjang tahun 2025, namun tetap memberikan catatan kritis terhadap beberapa sektor pembangunan yang realisasinya perlu dioptimalkan, seperti infrastruktur jalan dan serapan anggaran jaminan sosial. (ADV)

Editor: Syaiful Aries

Pemberhentian tersebut mengacu pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa perangkat desa berhenti karena genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

Namun, penerapan ketentuan tersebut patut dipersoalkan. Karena juga diterapkan terhadap perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini mengabaikan ketentuan peralihan Pasal 118 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang tegas menyatakan: "Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya."

Ketentuan peralihan tersebut merupakan norma khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keberlanjutan masa tugas perangkat desa yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya UU Desa.

Selain itu, perangkat desa yang diangkat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa, Paragraf II angka (3) huruf a ditegaskan bahwa warga negara Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun memiliki batas usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun.

Ketentuan mengenai keberlanjutan masa tugas perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya pengaturan baru juga dipertegas dalam Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan:

"Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya."

Norma tersebut secara jelas menunjukkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya ketentuan baru tetap berhak melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa tugas sebagaimana ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 secara langsung terhadap perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya UU Desa, tanpa memperhatikan ketentuan peralihan dalam Pasal 118 ayat (5) UU Desa dan Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, merupakan penerapan hukum yang patut dipandang keliru dan tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Ironisnya, beberapa perangkat desa yang telah diberhentikan tersebut kemudian diangkat kembali sebagai staf desa dengan status Tenaga Harian Lepas (THL) dengan alasan masih dibutuhkan tenaganya oleh pemerintah desa. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, mengapa perangkat desa yang telah diberhentikan secara fungsional dan tidak lagi menduduki jabatan perangkat desa masih tetap diberikan hak mengelola tanah bengkok secara penuh?

Lebih ironis lagi, terdapat beberapa perangkat desa yang sampai saat ini belum menerima atau bahkan belum diterbitkan Surat Keputusan

Pemberhentian sebagai perangkat desa, namun hak-haknya sebagai perangkat desa telah terlebih dahulu dihentikan oleh Kepala Desa, seperti penghasilan tetap (Siltap), hak pengelolaan tanah bengkok, kepesertaan BPJS Kesehatan, maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang serius. Sebab secara administratif dan yuridis, seseorang masih berstatus sebagai perangkat desa sepanjang belum ada keputusan pemberhentian yang sah dan berkekuatan hukum.

Oleh karena itu, penghentian hak-hak perangkat desa sebelum adanya keputusan pemberhentian dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik.

Padahal secara hukum, hak atas tanah bengkok pada prinsipnya melekat pada jabatan perangkat desa sebagai bagian dari penghasilan atau hak jabatan.

Apabila status perangkat desa telah berakhir dan berubah menjadi THL, maka secara logis dan yuridis hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut seharusnya turut berakhir.

Sebaliknya, apabila yang bersangkutan masih dianggap berhak mengelola tanah bengkok secara penuh, maka hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi status pemberhentiannya sebagai perangkat desa.

Dengan demikian, muncul pertanyaan yang layak diajukan: bagaimana mungkin seseorang yang telah diberhentikan sebagai perangkat desa karena dianggap telah mencapai batas usia pemberhentian, tetapi pada saat yang sama masih diberikan hak pengelolaan tanah bengkok yang secara hukum melekat pada jabatan perangkat desa?

Dan bagaimana pula mungkin seorang perangkat desa yang belum diberhentikan secara sah justru telah dicabut seluruh hak-haknya sebagai perangkat desa?

Kondisi demikian menunjukkan adanya kontradiksi dalam penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran terhadap hak-hak perangkat desa, serta bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Penulis : Iwan Setiawan (Ketua FKAPD)

Destinasi yang dulunya menjadi primadona wisatawan ini dilaporkan mengalami penurunan drastis dan sepi pengunjung selama hampir dua tahun terakhir.

​Kondisi ini diperparah dengan rusaknya berbagai fasilitas penunjang utama di area wisata. Salah satu yang paling disoroti dan dikeluhkan oleh para pelancong yang datang bertepatan dengan momentum Hari Boyong ini adalah rusaknya fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) atau toilet umum.

Berdasarkan investigasi di lapangan, kondisi toilet umum di kawasan wisata Roro Kuning tampak sangat tidak terawat dan terbengkalai. Atap bangunan yang terbuat dari genteng terlihat rapuh, sebagian runtuh, dan kayunya mulai melapuk dimakan usia. Dinding bangunan yang bercat biru pudar dipenuhi noda kelembapan dan lumut di bagian dasarnya, serta dikelilingi oleh semak belukar yang mulai meninggi.

​Ironisnya, sebuah papan pengumuman berwarna kuning terang dengan tulisan merah mencolok "MOHON MAAF TOILET RUSAK" terpasang di dinding pembatas, dipertegas dengan palang bambu seadanya yang dipasang menyilang sebagai tanda bahwa fasilitas sanitasi tersebut sama sekali tidak dapat digunakan oleh pengunjung.

Di sebelah bangunan utama, tampak pula struktur tambahan berdinding seng yang sudah berkarat dan kusam, menambah kesan kumuh di area yang seharusnya menjadi fasilitas publik yang bersih.

​Beberapa pengunjung yang ditemui di lokasi dalam rangka liburan menyayangkan kondisi tersebut. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses sanitasi yang layak, padahal keberadaan MCK yang bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kenyamanan wisatawan, terutama bagi mereka yang membawa keluarga dan anak-anak.

​"Sangat disayangkan, momentum hari jadi dan Boyong Nganjuk ini harus dicoreng dengan fasilitas wisata yang terbengkalai seperti ini. Roro Kuning ini punya nama besar, kalau toiletnya saja rusak parah dan dipagari bambu begini, pengunjung pasti kapok untuk datang lagi," ujar salah satu pengunjung asal Kertosono saat di lokasi. Sabtu (6/6/2026) 

Keluhan tidak hanya datang dari para pelancong, melainkan juga dari para pelaku usaha mikro di dalam kawasan wisata.

Salah seorang penjaga warung di area Roro Kuning, Mbah Saril mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai carut-marutnya pengelolaan destinasi ini.

Menurutnya, kondisi fasilitas yang rusak dan penurunan jumlah pengunjung ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari tata kelola yang memang sengaja dibiarkan mangkrak tanpa ada tindakan nyata dari pihak berwenang.

​"Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama, hampir dua tahun sepi. Masalahnya memang pada tata kelola yang seperti dibiarkan begitu saja, mangkrak tanpa ada perbaikan atau tindak lanjut dari pihak pengelola atau dinas terkait. Kami yang berjualan di sini sangat terdampak karena tidak ada daya tarik lagi bagi pengunjung," ungkap Mbah Sarip dengan nada kecewa.

​Dampak dari pembiaran ini ternyata jauh lebih fatal dari sekadar penurunan jumlah kunjungan harian. Mbah Sarip bersama istrinya membeberkan bahwa rusaknya fasilitas MCK telah menghancurkan segmen pasar terbesar mereka, yakni kegiatan outbound dan kemah para pelajar sekolah. ​

Menurutnya, Roro Kuning dulunya merupakan lokasi favorit bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan acara luar ruangan. Namun, buruknya fasilitas sanitasi membuat pihak sekolah dan wali murid melayangkan keluhan keras, hingga akhirnya kapok untuk kembali.

​"Dulu di sini ramai sekali acara outbound anak-anak sekolah. Tapi begitu mereka tahu kondisi MCK-nya rusak parah dan terbengkalai seperti ini, semuanya langsung mengeluh. Sekarang, bisa dibilang sudah tidak ada minat lagi dari pihak sekolah untuk menggelar acara di sini. Tempat ini benar-benar kehilangan daya tarik," keluhnya saat ditemui Suarajatimpost di tempat usahanya.

​Momentum Hari Boyong Nganjuk ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan menjadi momentum tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pariwisata terkait.

Revitalisasi total dan pembenahan manajemen pengelolaan mutlak harus segera dilakukan jika tidak ingin salah satu aset sejarah dan alam terbaik Nganjuk ini mati total dan terlupakan. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu agenda utama yang dilaksanakan adalah kegiatan anjangsana ke rumah para purnawirawan, warakawuri, serta anggota yang sedang sakit atau membutuhkan perhatian khusus.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai wujud nyata jalinan tali silaturahmi yang tidak boleh terputus, sekaligus bentuk penghormatan atas pengabdian yang telah diberikan kepada institusi dan negara.

Kegiatan yang dipimpin Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi sejumlah kediaman anggota dan purnawirawan, Sabtu (6/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, rombongan Polres Nganjuk memberikan bingkisan dan bantuan sembako guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota dan purnawirawan yang tengah menjalani pengobatan maupun perawatan di rumah.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kegiatan anjangsana merupakan bentuk kepedulian dan perhatian institusi kepada anggota maupun purnawirawan yang telah mengabdikan diri untuk Polri.

XMelalui kegiatan ini kami ingin memberikan dukungan moril dan semangat kepada anggota serta purnawirawan yang sedang sakit agar tetap kuat, optimis, dan tidak merasa sendiri. Ini juga menjadi bagian dari semangat Hari Bhayangkara ke-80 untuk terus hadir dan peduli kepada keluarga besar Polri," ujar Kapolres.

Salah satu anggota yang dikunjungi adalah Aiptu April Iswandono yang beralamat di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret. Kehadiran Kapolres Nganjuk beserta pejabat utama Polres Nganjuk dan Bhayangkari memberikan semangat tersendiri bagi dirinya dan keluarga.

Aiptu April Iswandono mengaku terharu dan merasa dihargai atas perhatian yang diberikan pimpinan Polres Nganjuk kepada dirinya yang sedang sakit.

"Saya sangat bersyukur dan merasa dihargai atas kunjungan Bapak Kapolres beserta pejabat utama dan Bhayangkari. Kehadiran beliau-beliau menjadi penyemangat bagi saya untuk tetap optimis menjalani pengobatan," ungkap dia.

Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk Ny. Raisha Suria Miftah juga turut memberikan dukungan dan motivasi kepada keluarga anggota yang sedang menjalani perawatan agar tetap sabar dan terus mendampingi proses penyembuhan.

Kegiatan anjangsana tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pimpinan, anggota aktif, purnawirawan, serta keluarga besar Polri sehingga semangat kebersamaan dan kepedulian tetap terjaga di lingkungan Polres Nganjuk. (*)

Editor: Syaiful Aries

Saat ditemui di Pendopo Sosro Kusumo dengan mengenakan busana adat Jawa lengkap, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan pesannya dengan penuh kehangatan. 

Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, yakni peringatan Hari Boyongan Nganjuk dari Berbek menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Menurut orang nomor satu di Nganjuk tersebut, tidak terasa perjalanan sejarah ini telah menginjak usia ke-146 tahun sejak pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati Sosro Koesoemo III tahun 1880 silam.

"Kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama rekan dari media Suarajatimpost, yang luar biasa produktif dan aktif dalam memberikan liputan seputar Nganjuk, baik liputan umum maupun liputan spiritual," ungkap Bupati Nganjuk di sela-sela kegiatannya sebelum menuju Alun-Alun Berbek, Sabtu (6/6/2026).

Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhaen tersebut mengapresiasi kontribusi media dan masyarakat dalam merawat ingatan kolektif daerah, termasuk mendokumentasikan tempat-tempat bersejarah dan dikeramatkan sebagai bagian dari warisan leluhur.

Ia menambahkan, keunikan tanggal 6 Juni kian terasa magis karena bertepatan langsung dengan Hari Kelahiran Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, yang lahir pada 6 Juni 1901. Pertemuan dua momentum besar ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh elemen daerah untuk terus berbenah dan melangkah maju.

Di akhir pesannya, dengan kepalan tangan yang mantap, orang nomor satu di Nganjuk ini memberikan suntikan semangat khas untuk mengawal seluruh rangkaian liputan dan peringatan sejarah tersebut.

"Selamat Hari Boyongan, 6 Juni 2026. Gaspoll untuk liputannya!" pungkas Bupati Nganjuk. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tradisi tahunan Bersih Dusun yang digelar pada Jumat (5/6/2026) ini, berubah menjadi ajang pembuktian solidaritas sosial yang kuat di tengah riuhnya perebutan tiga gunungan hasil bumi raksasa.

Bukan sekadar ritual seremonial, momentum ini menjadi simbol konkret bagaimana ketahanan pangan lokal dan kerukunan warga dirayakan tanpa jarak.

Jika biasanya acara adat bersifat eksklusif per wilayah, Bersih Dusun Jaan tahun ini mengusung misi yang lebih besar: rekonsiliasi dan penyatuan kultural. Tiga wilayah, yakni Dusun Jaan, Karangtengah, dan Payang, sengaja dilebur dalam satu titik perayaan di area panggung utama RW 02.

Kepala Desa Jaan, Adi Arianto, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga sekaligus harunya saat melihat warganya memadati lokasi sejak pagi hari di bawah naungan tenda besar.

"Bersih Dusun Jaan tahun ini terasa sangat istimewa karena kita bisa mengumpulkan warga dari Dusun Jaan, Karangtengah, hingga Payang dalam satu ruang rasa syukur. Rebutan gunungan hasil bumi ini bukan sekadar berebut makanan, melainkan simbol bahwa berkah alam yang diberikan Tuhan harus dirasakan bersama tanpa ada sekat pembatas antardusun," ujar Adi Arianto kepada wartawan. 

Pantauan di lokasi menunjukkan atmosfer yang kontras namun tertib. Sejak pagi, lebih dari 300 warga telah menyemut di depan panggung utama yang dihiasi spanduk bertuliskan "Bersih Desa Jaan RW 2" serta pementasan dari Semi Karawitan Laras Argo Budoyo. 

Di atas panggung, tiga gunungan megah yang tersusun dari vegetasi segar, mulai dari sayuran hijau hingga buah-buahan, berdiri kokoh sebagai representasi suksesnya panen raya.

Namun, ketenangan tersebut runtuh seketika saat aba-aba dimulainya perebutan (rebutan) ditiupkan. Suasana langsung berubah drastis saar ratusan warga dari lintas generasi langsung merangsek maju tanpa ragu.

Di barisan depan, kelompok ibu-ibu berkerudung menunjukkan kelincahan luar biasa, berdesak-desakan langsung dengan barisan pemuda demi mengamankan sayuran segar.

Kendati terjadi kontak fisik dan aksi saling dorong, tidak ada gesekan negatif. Ketegangan fisik tersebut justru diredam oleh tawa, sorak-sorai, dan candaan antarwarga.

Ani, salah satu warga setempat yang keluar dari kerumunan dengan tangan penuh sayuran, mengungkapkan kegembiraannya.

"Ini adalah wujud syukur kami, dan semoga tahun depan panennya semakin melimpah," ujar Ani. 

Kehadiran Camat Gondang, Bayu Istas Sasongko, beserta jajaran perangkat desa, memberikan bobot politis dan sakral yang lebih tinggi pada acara ini. Kehadiran representasi pemerintah daerah tersebut dinilai sebagai legitimasi pentingnya pelestarian kearifan lokal di era modern.

Bayu Istas Sasongko memberikan apresiasi tinggi terhadap determinasi warga yang mampu menjaga situasi tetap kondusif di tengah massa yang masif. Pemerintah kecamatan melihat ini sebagai modal sosial yang kuat untuk pembangunan daerah.

Menutup jalannya acara yang diiringi lantunan musik tradisional Laras Argo Budoyo, Kepala Desa Adi Arianto menegaskan bahwa esensi gotong royong inilah yang menjadi benteng kebudayaan bagi generasi muda ke depan.

"Meskipun tadi suasananya sangat riuh dan saling berdesakan antara emak-emak dan pemuda, semuanya dilakukan dengan senyuman dan penuh kekeluargaan. Inilah esensi asli dari warga Jaan," pungkas Adi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dua tim besar, FC PUMA asal Kertosono dan FC Satelit asal Karangsono, saling berhadapan dalam laga hidup mati yang berlangsung di Lapangan Desa Sidokare.

Lewat duel sengit sepanjang dua babak, FC PUMA akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir meyakinkan 2 - 0.

​Sejak babak pertama dimulai, FC PUMA langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan kecepatan sektor sayap, tim asal Kertosono ini berulang kali merepotkan barisan pertahanan FC Satelit. Namun, penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat papan skor tetap bertahan imbang hingga jeda turun minum.

​Memasuki babak kedua, tensi permainan semakin memanas. Kebuntuan FC PUMA akhirnya pecah melalui skema bola mati yang spektakuler.

Berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti, eksekutor tendangan bebas FC PUMA melepaskan sepakan melengkung maut. Bola berhasil melewati pagar hidup pemain lawan dan bersarang telak di dalam gawang FC Satelit. Gol ini mengubah kedudukan menjadi 1 - 0.

​Tertinggal satu angka memaksa FC Satelit untuk keluar menyerang dan bermain lebih terbuka. Asyik menyerang, lini pertahanan FC Satelit justru lengah.

Memanfaatkan momentum serangan balik cepat (counter-attack), penyerang FC PUMA berhasil meloloskan diri dari kawalan dan kembali menjebol gawang FC Satelit untuk kedua kalinya melalui sepakan terukur di dalam kotak penalti.

​Hingga peluit panjang ditiup oleh wasit, FC Satelit gagal mengejar ketertinggalan mereka. Skor akhir 2:0 mengunci kemenangan manis bagi FC PUMA di hari kedua turnamen ini.

Dengan hasil ini, FC PUMA berhak mengamankan poin penuh dan melangkah ke babak berikutnya dengan kepercayaan diri yang tinggi, sementara FC Satelit harus segera mengevaluasi lini pertahanan mereka jika ingin tetap bersaing di kompetisi ini. (**) 

Editor : Rizqi Ardian

​Turnamen yang berlangsung mulai 3 Juni hingga 5 Juli 2026 ini diikuti oleh 32 tim terbaik dari berbagai klub desa se-Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Dengan jadwal kick-off setiap pukul 15.30 WIB, kompetisi ini diproyeksikan menjadi magnet hiburan segar sekaligus panggung unjuk bakat bagi pesepak bola lokal.

​Dalam sambutan resminya, Bupati Marhaen Djumadi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif pemuda dan pemerintah desa dalam mengemas kegiatan bersih desa melalui jalur olahraga. Marhaen menegaskan bahwa turnamen seperti ini merupakan wadah krusial untuk berburu dan mengembangkan potensi atlet daerah menuju jenjang profesional.

​"Ayo dulur, jadikan turnamen ini untuk meningkatkan semangat sportivitas, mempererat silaturahmi, serta menjadi sarana hiburan dan pengembangan potensi sepak bola di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya," ujar Bupati Marhaen penuh semangat. Kamis (4/6/2026) 

​Lebih lanjut, orang nomor satu di Nganjuk tersebut menitipkan pesan mendalam kepada seluruh elemen yang terlibat baik pemain, panitia, pelatih, maupun para suporter yang hadir agar selalu mengutamakan aspek perdamaian dan keamanan demi kesuksesan bersama.

​"Datang dan dukung timmu di Sidokare Sembada Cup 2026 dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, menjaga keamanan, dan tetap jalin persaudaraan. Sukses Sidokare Sembada Cup 2026! Semangat terus," tegas Marhaen seraya menutup sambutan.

Pesan Marhaen, ​turnamen ini diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit emas pesepak bola tangguh dari bumi Anjuk Ladang, melainkan juga mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor UMKM yang ikut meramaikan area sekitar Lapangan Desa Sidokare selama satu bulan penuh ke depan.

Kepala Desa Sidokare Imam Mashuri mengungkapkan bahwa kehadiran orang nomor satu di Nganjuk tersebut menjadi suntikan motivasi yang luar biasa, tidak hanya bagi panitia penyelenggara dan para atlet yang bertanding, tetapi juga bagi seluruh warga desa. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi kunci utama suksesnya acara tahunan ini.

​"Kami atas nama Pemerintah Desa Sidokare dan seluruh panitia mengucapkan matur nuwun yang tak terhingga kepada Bupati Kang Marhaen. Kehadiran beliau secara langsung untuk membuka Sidokare Sembada Cup 2026 ini merupakan kehormatan besar bagi desa kami. Ini membuktikan bahwa Pemkab Nganjuk sangat peduli terhadap kegiatan kemasyarakatan dan pelestarian tradisi lokal lewat olahraga," ujar Imam Mashuri Kades Sidokare.

​Imam Mashuri ​menambahkan bahwa momentum Bersih Desa melalui turnamen ini sengaja dikonsep untuk menghidupkan kembali lapak-lapak UMKM warga setempat.

​"Bersih desa adalah lambang rasa syukur, dan syukur itu hari ini mewujud pada ramainya lapangan oleh pedagang kecil. Kami jajaran perangkat desa bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh karang taruna berkomitmen penuh menjaga keamanan serta kondusifitas wilayah sebagaimana pesan Bapak Bupati, agar turnamen ini berjalan sukses, menghibur, dan membawa berkah ekonomi bagi warga Sidokare," pungkasnya. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini langsung memicu reaksi keras dari tim penasihat hukum pencak silat Pagar Nusa Nganjuk yang hadir mengawal jalannya persidangan.

Pihak penasihat hukum secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Mereka menilai pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa pelemparan tersebut terlampau ringan dan tidak sesuai dengan realita fatal di lapangan, di mana nyawa korban telah melayang.

Ditemui awak media di depan Ruang Sidang Cakra usai persidangan, Penasihat Hukum Senior Pagar Nusa Nganjuk, Asmijan, menegaskan adanya ketidaksesuaian antara dakwaan JPU dengan hasil audiensi yang sempat dilakukan bersama Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sebelumnya.

Menurut Asmijan, terdakwa dijerat dengan Pasal 262 Ayat 4, Pasal 262 Ayat 3, serta juncto Pasal 466 terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. 

Jika mengacu pada regulasi tersebut, kata dia, Pasal 262 Ayat 4 membawa ancaman hukuman 12 tahun penjara, sementara Pasal 466 maksimal 7 tahun penjara. Namun, Asmijan menyoal ketidaktegasan jaksa dalam memilah ayat yang diterapkan.

"Kami sangat kecewa karena dakwaan ini tidak sesuai dengan realita. Secara realistis, korban dalam peristiwa ini jelas telah meninggal dunia. Ini pandangan hukum kami, dan meski kami tetap menghormati pandangan hukum dari pihak penuntut umum, bagi kami hal ini sangat prinsipil," tegas Asmijan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika korban nyata-nyata meninggal dunia, seharusnya jaksa secara konsisten memaksimalkan penerapan Ayat 4, bukan justru memunculkan Ayat 3 yang dinilai melonggarkan jerat hukum.

Sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memberikan jaminan pendampingan hukum yang objektif bagi anggotanya, tim hukum Pagar Nusa memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka kini tengah menyusun nota keberatan resmi (eksepsi) yang akan diajukan kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya.

Tim hukum mendesak agar jerat hukum yang diterapkan jauh lebih spesifik, yaitu fokus pada tindakan kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang berdampak fatal pada hilangnya nyawa seseorang.

"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa poin yang perlu kami klarifikasi agar tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat," ujar Asmijan.

"Kami berharap nantinya bisa mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim agar pasal yang dikenakan betul-betul spesifik, yaitu terkait pengeroyokan atau melakukan kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia. Arahnya harus ke sana karena ini melibatkan tindakan bersama yang fatal," pungkasnya.

Di sisi lain, Humas PN Nganjuk, Mohammad Hasanuddin Hefni, memberikan klarifikasi untuk meluruskan persepsi keliru yang berkembang di tengah masyarakat. 

Hasan menekankan bahwa persidangan perkara ini baru menyentuh tahap paling awal, sehingga belum ada pembicaraan mengenai tuntutan pidana maupun pemeriksaan materiil.

"Ini baru sidang pertama, sidang awal. Agendanya adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa, jadi belum masuk ke tuntutan. Bahkan pemeriksaan saksi-saksi saja belum dilakukan," jelas Hasan saat dikonfirmasi secara langsung melalui sambungan WhatsApp, Rabu (3/6/2026).

Mengenai adanya aksi penyampaian aspirasi dan pengawalan ketat dari anggota pencak silat di area pengadilan, Hasan menyatakan pihak PN Nganjuk sangat menghormati hal tersebut sebagai hak konstitusional warga negara. 

Ia juga memastikan proses hukum tidak terganggu oleh situasi di luar ruang sidang.

"Kalau hak, itu hak mereka untuk demo. Kami di sini hanya untuk bersidang. Persidangan pun berjalan aman dan tidak terjadi apa-apa," imbuhnya. 

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh JPU selesai dibacakan, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan guna memberikan waktu bagi pihak terdakwa dan penasihat hukum menyusun berkas perlawanan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua Majelis Hakim, persidangan kasus pesilat ini akan kembali digelar pada pekan depan.

"Sidang berikutnya dijadwalkan pada hari Senin, 8 Juni mendatang, dengan agenda perlawanan (eksepsi)," tutup Hasan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Massa menggelar aksi damai berupa istigosah akbar dan doa bersama guna mengawal jalannya sidang perdana kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan salah satu anggota mereka meninggal dunia.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut berjalan aman di bawah pengawalan ketat kepolisian. 

Seusai persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda dan menjadwalkan ulang persidangan pada Senin, 8 Juni 2026, dengan agenda penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa.

Aksi solidaritas ini dimulai sejak pagi hari. Massa pendekar yang didominasi pakaian sakral berwarna hijau dan hitam berkumpul dan melakukan konsolidasi di sekitar pondok pesantren. Setelah barisan dipastikan matang, ribuan massa bergerak melakukan longmarch secara tertib dari Jalan Imam Bonjol menuju Kantor PN Nganjuk di Jalan Dermojoyo.

Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas serta keamanan publik di sepanjang jalur yang dilalui, personel Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk memberikan pengawalan super ketat di sepanjang rute pergerakan massa.

Setibanya di lokasi tujuan, suasana yang awalnya diperkirakan tegang berubah menjadi khidmat. Massa aksi langsung duduk bersila memenuhi aspal jalanan di depan gerbang pengadilan untuk memanjatkan doa serta selawat nabi. Aksi ini menjadi simbol ketegasan bahwa mereka menolak segala bentuk penegakan hukum yang tebang pilih.

Jalannya istigosah di barisan depan dipimpin langsung oleh Gus Ali dengan didampingi sejumlah tokoh dan sesepuh organisasi. Di tengah kerumunan massa, terdapat sebuah replika keranda mayat yang dibungkus kain putih bertuliskan pesan mencolok "SAVE SILA 5". Simbolisasi kain kafan dan keranda tersebut dihadirkan sebagai pengingat bahwa ada nyawa manusia yang hilang, sekaligus tuntutan agar keadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) ditegakkan seadil-adilnya bagi korban.

Selain menggelar doa bersama, massa juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk tuntutan di tengah kerumunan. Salah satu poster yang menyita perhatian publik bertuliskan "NO VIRAL, NO JUSTICE". Pesan tersebut membawa kritik terhadap fenomena penegakan hukum kontemporer. Melalui tulisan itu, para pendekar mendesak agar majelis hakim dan aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku penganiayaan maut, tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral terlebih dahulu.

Di tengah kekhidmatan aksi, Koordinator Lapangan Pagar Nusa, Kang Kowok, memberikan orasi dan menyampaikan pesan perdamaian yang membawa mandat langsung dari para guru dan ulama sepuh.

"Dulur-dulurku kabeh, pendekar Pagar Nusa yang satu komando. Perlu diketahui bersama, aksi damai dan istigosah kita hari ini telah mendapatkan restu serta doa langsung dari para guru kita; Gus Bidin, Gus Muh, dan Habib Ali. Sebelum kita berdiri di sini, kami bersama para beliau sudah bertemu langsung dengan Bapak Kapolres beserta jajarannya," tegas Kang Kowok di hadapan massa, Rabu (3/6/2026).

Kang Kowok juga mengingatkan ribuan pendekar yang hadir untuk tetap menjaga martabat organisasi dan marwah para ulama dengan tidak berbuat anarkis.

"Kehadiran kita di sini bukan untuk merusak, bukan untuk membuat kegaduhan. Kita hadir membawa asma Allah, berselawat, dan meminta keadilan dengan cara yang mengetuk pintu langit. Ingat pesan para Gus dan Habib kita: jaga ketertiban, tunjukkan bahwa pendekar Pagar Nusa adalah benteng ulama yang berakhlak mulia. Kita kawal proses hukum ini sampai tuntas dengan damai, demi keadilan yang bersih di bumi Nganjuk!" seru Kang Kowok disambut pekikan selawat dari ribuan pendekar.

Aksi damai ini mendapat respons positif dari aparat penegak hukum setempat. Kapolres Nganjuk AKBP Suriah Miftah Irawan, hadir langsung di tengah massa didampingi jajarannya serta Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robby Yahya, yang mewakili pihak kejaksaan. Kehadiran para pimpinan instansi penegak hukum ini diapresiasi oleh massa karena dinilai menunjukkan komitmen keterbukaan dalam peradilan.

"Kami mengapresiasi langkah tertib rekan-rekan Pagar Nusa yang memilih jalur zikir dan doa bersama dalam mengawal proses hukum ini. Kami dari jajaran kepolisian dan kejaksaan berkomitmen penuh mengawal stabilitas keamanan dan memastikan bahwa keadilan hukum ditegakkan secara transparan," ungkap AKBP Suriah Miftah Irawan.

Pascasidang perdana ditutup, situasi di sekitar area PN Nganjuk terpantau aman dan kondusif. Pihak kepolisian mengimbau seluruh pendekar serta masyarakat luas untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh mekanisme pembuktian sepenuhnya kepada proses peradilan yang sedang berjalan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Terdakwa Sujono Bin Saido (alm) dituntut hukuman 5 tahun penjara setelah dinilai terbukti menerima gratifikasi dalam proyek digitalisasi tersebut.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan yang digelar secara hibrida (hybrid). 

Majelis Hakim memimpin persidangan dari ruang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sedangkan terdakwa mengikuti jalannya persidangan secara daring melalui layar monitor.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robby Yahya, mengonfirmasi isi amar tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan pejabat Diskominfo tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujono Bin Saido (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," ujar Koko Robby Yahya kepada Suarajatimpost.com, Rabu (3/6/2026).

Selain hukuman kurungan, JPU juga membebankan sanksi finansial yang berat kepada terdakwa. Sujono diwajibkan membayar denda serta uang pengganti kerugian. 

Pidana denda kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika denda ini tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda terdakwa. 

Apabila asetnya tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 80 hari.

Uang pengganti sebesar Rp694.422.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Mekanisme eksekusinya serupa; jika harta benda yang disita dan dilelang belum mampu menutupi nilai tersebut, Sujono harus menjalani tambahan masa kurungan selama 180 hari (6 bulan) penjara.

Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00, sementara seluruh barang bukti yang terlampir dalam surat tuntutan dinyatakan tetap disita oleh negara.

Dalam analisis yuridisnya, JPU menyatakan bahwa tindakan Sujono telah memenuhi seluruh unsur pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Sujono dinilai melanggar Dakwaan Alternatif Kedua, yakni Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Selain itu, tuntutan ini juga disandarkan pada regulasi terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur standardisasi sanksi finansial dan kategori denda dalam tindak pidana korupsi.

Merespons tuntutan berlapis dari penuntut umum, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan perlawanan melalui jalur formal. Majelis Hakim memberikan waktu bagi pihak terdakwa untuk menyusun berkas pembelaan.

Persidangan ditunda dan dijadwalkan kembali pada Selasa, 9 Juni 2026. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan Nota Pembelaan atau Pledoi dari terdakwa Sujono, yang akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk membantah tuntutan jaksa di hadapan hukum. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Agenda persidangan kali ini adalah pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menghadirkan empat orang saksi, termasuk penyidik dari Mabes Polri dan mitra kerja terkait.

Usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa, Haris Bondan Pradana, menjelaskan bahwa seluruh keterangan yang disampaikan para saksi di hadapan majelis hakim diakui oleh para terdakwa.

"Menanggapi hasil sidang hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa, memang secara fakta lapangan demikian adanya. Kesaksian baik dari mitra maupun penyidik Mabes Polri terkait teknis dugaan pemindahan gas, proses penangkapan, hingga barang bukti yang diamankan, seluruhnya diakui secara murni oleh para terdakwa," ujar Haris.

Meski fakta-fakta persidangan menguatkan dakwaan jaksa, Haris menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta sikap kooperatif para terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan.

Dalam persidangan tersebut, Haris juga menyampaikan permohonan plea bargaining atau pengakuan bersalah secara lisan dengan merujuk Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Menurutnya, karena para terdakwa tertangkap tangan dan bersikap kooperatif, fokus pembelaan bukan untuk memperoleh pembebasan murni, melainkan mengupayakan keringanan hukuman. Rekam jejak para terdakwa yang belum pernah dihukum serta tidak melakukan perlawanan saat penangkapan diharapkan menjadi faktor yang meringankan.

"Kami menilai terdakwa mengikuti seluruh proses penyelidikan hingga persidangan tanpa melakukan perlawanan. Pengakuan bersalah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kemanusiaan yang kuat bagi majelis hakim untuk memberikan putusan yang adil namun tetap humanis," kata Haris kepada Suara Jatim Post.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada 9 Juni 2026 dengan agenda menghadirkan alat bukti dan saksi yang meringankan (a de charge) dari pihak terdakwa. Haris mengonfirmasi pihaknya berencana menghadirkan sedikitnya dua orang saksi sebelum masa penahanan para terdakwa berakhir.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terkait perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan niaga LPG subsidi. Proses serah terima tersebut berlangsung di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten Nganjuk, yakni Budi Gunawan, Sugeng Hariyanto bin Nursalim, dan Rudy Setya Putra bin Rudi Samsudin.

Berdasarkan hasil penyidikan, ketiganya diduga menjalankan praktik ilegal dengan memindahkan isi LPG subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi.

Gas hasil pengoplosan tersebut kemudian dipasarkan kepada konsumen dengan harga LPG non-subsidi. Dari aktivitas ilegal tersebut, para pelaku diduga memperoleh keuntungan hingga ratusan ribu rupiah untuk setiap tabung yang berhasil dioplos.

Selain menimbulkan kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi energi, praktik tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan masyarakat karena tidak memenuhi standar keamanan. Aktivitas pengoplosan juga berpotensi memicu kelangkaan LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Nganjuk.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Nganjuk sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang didampingi Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, S.Sos. 

Prosesi penyerahan ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) lalu.

Tak lupa Kang Marhaen mengucapkan terima kasih kepada jajaran legislatif dan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Nganjuk. 

Prestasi ini tidak lepas dari fungsi pengawasan yang harmonis dari DPRD Kabupaten Nganjuk serta kedisiplinan seluruh Kepala OPD beserta aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bupati Marhaen menegaskan bahwa predikat WTP yang diraih Nganjuk tahun ini bukan sekadar mengejar piala atau penghargaan, melainkan cerminan nyata dari sistem tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

"Nganjuk TOP ! meraih 9 kali WTP berturut-turut. Terus kita pertahankan, Gass..pool pokoknya," tegas Kang Marhaen didampingi Ketua DPRD di ujung acara penyerahan LKPD 2025, Selasa (2/6/2026). (ADV) 

Editor: Syaiful Aries

Proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 ini menelan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp53.947.200. 

Berdasarkan data teknis, talut tersebut dibangun dengan spesifikasi panjang sekitar 170 meter, lebar bawah 50 sentimeter, lebar atas 30 sentimeter, serta ketinggian mencapai 80 sentimeter.

Pelaksana Kegiatan (PK) proyek, Mukit, menjelaskan bahwa pembangunan talut ini dianggap penting bagi mobilitas ekonomi warga. Akses jalan tersebut merupakan jalur vital bagi armada pengangkut hasil panen padi yang kondisinya kerap mengalami kerusakan struktural akibat beban kendaraan berat.

"Pekerjaan talut ini memang sangat mendesak karena kondisi jalan yang bergelombang akibat sering dilalui truk pengangkut padi. Jalan ini akses utama untuk panen dan mendukung ketahanan pangan," ujar Mukit yang juga menjabat sebagai Mudin Desa Jogomerto kepada media, Senin (1/6/2026).

Mukit juga memberikan klarifikasi resmi terkait rumor yang beredar di masyarakat mengenai keterlibatan tenaga kerja dari luar daerah. 

Ia membantah keras kabar tersebut dan memastikan seluruh pengerjaan dari awal hingga saat ini murni memberdayakan masyarakat setempat demi mendongkrak perekonomian warga sekitar.

"Setiap kegiatan di wilayah Jogomerto, saya pastikan menggunakan warga sekitar lingkungan. Kami hanya membawa satu tukang dari Jogomerto, tidak ada dari luar daerah," tegas Mukit.

Senada dengan Mukit, Ketua RT setempat, Sukamto, membenarkan bahwa seluruh tenaga kerja yang dikerahkan berasal dari lingkungan RT 01 hingga RT 04, ditambah satu pekerja dari wilayah tetangga, yakni Sukorejo. 

"Semua pekerja berasal dari lingkungan terdekat karena wilayah kami memang bersebelahan," kata Sukamto saat dikonfirmasi di lokasi proyek.

Meskipun pengerjaan diklaim telah memberdayakan warga lokal, proyek ini sempat memicu desas-desus negatif akibat tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan pada awal pelaksanaan. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, ketiadaan papan nama tersebut sempat memunculkan spekulasi liar di kalangan warga, termasuk isu adanya pekerja yang meninggalkan proyek.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa papan informasi tersebut baru dipasang setelah sempat kosong selama dua hari. 

"Baru dipasang itu, Pak. Sebelumnya saya cek dua hari tidak ada papan namanya," ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Desa Jogomerto, Wiwik, memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian administrasi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa papan informasi yang memuat detail anggaran kini sudah kembali dipasang.

"Sejak awal saya sudah perintahkan untuk memasang papan proyek. Kami memohon maaf atas adanya keterlambatan (pemasangan) tersebut," tutur Wiwik.

Wiwik kembali menegaskan bahwa proyek talut senilai Rp53,9 juta ini sepenuhnya dibiayai oleh Dana Desa TA 2026 dan seluruh pekerja wajib ber-KTP Desa Jogomerto sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemberdayaan masyarakat desa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Penyelenggara FKAPD, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa setelah deklarasi resmi dilakukan pada 28 Mei lalu, pertemuan kali ini difokuskan sebagai bentuk syukur sekaligus momentum untuk membentuk dan menetapkan kepengurusan resmi bersama para anggota yang hadir.

"Hari ini intinya syukuran sekaligus membahas masalah AD/ART dan program kerja FKAPD. Tujuannya jelas, karena ini wadah aspirasi masyarakat dari berbagai unsur termasuk profesi, pegiat, praktisi hukum, hingga akademisi kita akan mengawasi dan mengawal pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) maupun regulasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami ingin memastikan regulasi tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi demi kemajuan Nganjuk," ujar Iwan Setiawan saat diwawancarai Suarajatimpost.com.

Iwan menambahkan bahwa fokus terdekat forum ini adalah mengawal regulasi peraturan pelaksanaan dari Perda yang baru saja diparipurnakan dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk pada 20 Mei lalu, agar implementasinya berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi pemerintahan desa.

Dukungan terhadap pergerakan FKAPD juga datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MaPak (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) Nganjuk, Supriono. 

Ia menyatakan bahwa kehadiran forum ini sangat krusial untuk menjadi wadah perjuangan bagi hak-hak perangkat desa yang selama ini dirugikan oleh aturan yang dinilai tumpang-tindih.

"In praktiknya sekarang ini, banyak perangkat desa yang dirugikan. Waktu diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, masa pensiun mereka seharusnya sampai usia 64 tahun. Namun kenyataannya, sekarang banyak yang sudah menerima SK pensiun di usia 60 tahun. Ini kan menyalahi aturan karena aturan tidak berlaku surut," tegas Supriono.

Menurutnya, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya bagian hukum harus lebih "melek hukum" dan tidak memotong hak masa bakti perangkat desa secara sepihak hingga empat tahun masa jabatan.

"Dengan dibentuknya forum ini, kami berharap pihak Pemda maupun DPRD tidak menutup mata dan mau mendengarkan suara rakyat. Jangan sampai merugikan mereka yang sudah mengabdi, tetapi haknya justru dikurangi," pungkas pria yang akrab disapa Pri Rangket ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, kata Supriono, saat ini tercatat masih ada sekitar 350 perangkat desa aktif dengan status pengangkatan regulasi lama yang hak masa baktinya terancam terpangkas.

"Ini sudah jelas merugikan para perangkat desa se-Kabupaten Nganjuk. Sekarang ini masih ada sekitar 350-an orang yang belum pensiun. Mereka semua diangkat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979. Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada pihak Pemdes (Pemerintahan Desa) maupun Pemda untuk memberikan perhatian serius terhadap regulasi ini," lanjutnya.

Forum ini berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan daerah secara objektif demi menjaga keadilan bagi aparatur desa dan masyarakat Nganjuk.

"Moto kami adalah: Independen, Kritis, Partisipatif!" seru seluruh anggota forum secara kompak di akhir pertemuan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keberhasilan ini bukanlah sebuah kebetulan. Mahasiswa dari salah satu universitas di Malang ini telah menunjukkan dedikasi tinggi dengan melakukan persiapan matang jauh-jauh hari. Bahkan, demi memastikan kondisi fisik dan mentalnya tetap prima di lintasan Nganjuk, ia memutuskan untuk tiba di lokasi perlombaan sejak hari Sabtu kemarin.

Tepat di garis finis pada Minggu (31/5/2026), raut wajah sumringah tidak bisa disembunyikan oleh Dhimas saat medali emas dikalungkan di lehernya. Dhimas pun memberikan apresiasi sekaligus harapan bagi keberlanjutan event ini ke depannya.

"Harapan ke depannya, semoga event (Luwes Run) ini bisa diselenggarakan dengan lebih baik lagi," ujar Dhimas sembari menghela napas lega seusai balapan.

Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa disiplin dan latihan keras selalu berbanding lurus dengan hasil. Bagi Kabupaten Probolinggo, prestasi Dhimas menjadi suntikan semangat baru dalam dunia atletik. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Dhimas, tetapi juga menjadi torehan manis bagi almamater kampusnya.

Dengan performa impresif yang ditunjukkan di atas aspal Nganjuk, Dhimas kini digadang-gadang sebagai salah satu talenta potensial yang patut diperhitungkan dalam kompetisi lari tingkat daerah di masa mendatang. (*)

Sejak pagi hari, para peserta yang didominasi komunitas lari dan pecinta olahraga telah memadati kawasan start di Jalan Panglima Sudirman. Tidak hanya berasal dari Nganjuk, sejumlah peserta juga datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Madiun, Probolinggo, hingga Bali.

Setelah bendera start dikibarkan, ratusan pelari langsung menyusuri rute sejauh 5 kilometer yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Nganjuk. Rute dimulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju kawasan perkantoran dan area depan GOR Bung Karno atau GOR Begadung sebagai titik putar, sebelum kembali menuju garis finis.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang perlombaan. Kehadiran pelari dari luar daerah menunjukkan bahwa ajang ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga komunitas lari dari berbagai kota.

Manager Manajemen Luwes Mall Nganjuk, Tia, mengaku senang melihat tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba lari ini menjadi pengalaman baru dalam rangkaian peringatan hari jadi pusat perbelanjaan tersebut.

“Rutenya berjarak 5 kilometer. Antusiasme masyarakat luar biasa sekali. Pesertanya tidak hanya dari lokal Nganjuk saja, bahkan ada yang jauh-jauh datang dari Probolinggo, Bali, Surabaya, hingga Madiun,” jelas Tia kepada Suarajatimpost, Minggu (31/5/2026).

Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat membuka peluang agar kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun-tahun mendatang.

“Semoga ya (bisa diadakan tiap tahun). Insyaallah, karena melihat antusiasmenya yang cukup bagus dan positif, ke depannya kemungkinan acara ini akan kita adakan lagi,” tambahnya.

Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang berkumpul bagi komunitas lari dari berbagai daerah. Para peserta tidak hanya berkompetisi menyelesaikan rute, tetapi juga menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama acara berlangsung.

Dengan jumlah peserta yang mencapai 620 orang, Luwes Run 5K menjadi salah satu kegiatan olahraga yang mendapat sambutan positif dari masyarakat dan komunitas lari di Nganjuk maupun daerah sekitarnya. (*)

Editor: Danu

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada sejumlah pihak, pembatasan terhadap awak media tersebut disebut bukan merupakan instruksi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, melainkan tindakan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh oknum staf Sekretariat DPRD.

Insiden tersebut terjadi saat sejumlah wartawan hendak mengambil dokumentasi visual di ruang rapat hearing yang membahas persoalan desa. Menurut keterangan wartawan di lokasi, mereka diminta keluar dari ruangan dan menghentikan pengambilan gambar oleh seorang staf.

Situasi itu sempat memunculkan asumsi bahwa larangan peliputan berasal dari pimpinan rapat atau Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Kami sempat mengira itu perintah dari dalam (Ketua Komisi), karena staf tersebut menyuruh kami keluar saat rapat baru saja dimulai. Ternyata setelah dikonfirmasi, pimpinan komisi sama sekali tidak tahu-menahu soal pengusiran tersebut,” ungkap Yohanes, salah satu wartawan yang berada di lokasi kejadian.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, mengaku tidak mengetahui adanya pelarangan terhadap awak media selama hearing berlangsung.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, kepada staf untuk membatasi akses jurnalistik dalam agenda rapat tersebut.

Menurut Puguh, rapat dengar pendapat yang bersifat terbuka pada prinsipnya dapat diakses publik, termasuk oleh media massa untuk kepentingan pemberitaan.

“Mohon maaf mas, saya tadi langsung mengikuti Pansus. Kami juga menegaskan tidak ada kebijakan atau niatan untuk menghalang-halangi tugas jurnalistik ataupun membatasi akses informasi bagi media. Dulu saya di Komisi IV bebas silakan dipublikasikan, karena ini sifatnya terbuka,” kata Puguh.

Politikus Partai Demokrat tersebut juga menyayangkan adanya miskomunikasi yang terjadi hingga memunculkan kegaduhan antara awak media dan pihak internal sekretariat dewan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk terkait dugaan tindakan sepihak oknum staf yang melarang awak media melakukan peliputan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut diambil karena pihak FKAPD menilai sejumlah aspirasi terkait perangkat desa belum mendapatkan kepastian penyelesaian dalam forum hearing tersebut.

Penasehat Hukum FKAPD, Imam Gozali, mengatakan pihaknya tetap menghormati forum RDP yang digelar DPRD Kabupaten Nganjuk. Namun, demi kepastian hukum bagi kliennya, jalur litigasi dinilai menjadi langkah yang akan ditempuh.

“Kami menghormati forum RDP yang diinisiasi oleh Komisi 1 DPRD Nganjuk ini. Namun, demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak klien kami di tingkat desa, kami memutuskan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi melalui jalur gugatan resmi,” ujar Imam Gozali usai rapat.

Menurut Imam, terdapat tiga poin utama yang disampaikan pihaknya dalam hearing tersebut, yakni terkait tanah bengkok, batas usia perangkat desa, serta mekanisme pengisian perangkat desa.

Ia menjelaskan, persoalan tanah bengkok dinilai memiliki aspek historis dan berkaitan dengan hak adat desa yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

“Terkait bengkok secara historis, merupakan hak adat desa sebelum Indonesia merdeka. Ketika ada peraturan mekanisme harus diakui tanah khas desa sehingga kita mengusulkan bahwa bengkok tersebut harus dikembalikan,” kata Imam.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketentuan batas usia pemberhentian perangkat desa, khususnya bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 atau sebelum tahun 2000.

Menurut Imam, terdapat sejumlah regulasi daerah yang dinilai mengakomodasi batas usia pemberhentian hingga 64 tahun bagi perangkat desa kategori tersebut.

“Kalau usia 60 tahun itu sejak awal masa jabatannya, harusnya dengan peraturan undang-undang no 5 tahun 1979 atau perangkat desa sebelum tahun 2000 itu pemberhentiannya pada usia 64 tahun,” kata Imam Gozali.

Ia menyebut, saat ini terdapat perangkat desa yang diberhentikan pada usia 60 tahun dan disamakan dengan perangkat desa yang diangkat setelah tahun 2000. Kondisi itu dinilai menimbulkan perbedaan penafsiran aturan.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada sejumlah pihak terkait sebagai bagian dari langkah hukum awal.

“Kami sudah melayangkan somasi kepada Bupati Nganjuk, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan, ada 6 sudah yang kami kirimkan,” ucap Imam Gozali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Sopingi, belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait persoalan tersebut saat dimintai tanggapan awak media usai kegiatan.

“Aku gak ngerti mas, jangan, nanti takut salah menyampaikan,” singkat Sopingi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait langkah hukum yang akan ditempuh oleh FKAPD maupun substansi tuntutan yang disampaikan dalam RDP tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam hearing tersebut, warga berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menimbulkan polemik di tingkat desa.

Ketua Forum Kajian dan Advokasi Peraturan Daerah (FKAPD), Iwan Setiawan, mengatakan aspirasi yang disampaikan dalam RDP berkaitan dengan implementasi PP Nomor 16 Tahun 2026 mengenai tata kelola aset dan keuangan desa. Menurutnya, terdapat sejumlah aturan yang dinilai perlu diselaraskan.

“Menurut kajian kami ada ketidakharmonisan dari Perbub No 50 dan 57 terkait tata kelola dan keuangan desa yang kita sampaikan di sini,” kata Iwan Setiawan saat konferensi pers.

Iwan menjelaskan, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam hearing tersebut, di antaranya tata kelola desa, pengisian perangkat desa, serta pemilihan kepala desa agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami akan kawal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, jangan sampai tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti tata kelola desa, pengisian perangkat dan pemilihan kepala desa,” ujar Iwan yang juga menjabat Kepala Dusun Ganggang Malang, Desa Semengko, Kecamatan Sukomoro.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan masa jabatan perangkat desa yang disebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa, khususnya Pasal 53 ayat 2a mengenai batas usia perangkat desa.

“Sudah dijelaskan secara gamblang, perangkat desa bahwa perangkat desa dijamin sampai usai masa tugasnya, disini kita lihat, apakah memakai asas lama atau baru yang digunakan untuk norma hukum silakan,” ucap Iwan.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan turut menyampaikan kritik terkait mekanisme pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa yang menurutnya perlu menjunjung prinsip keadilan serta menghindari potensi konflik kepentingan.

“Terkait pencalonan keluarga dari perangkat desa, keluarga kami aja diberangus tidak ada rasa keadilan,” keluhnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan Pamong 79, Basori (62), yang juga merupakan perangkat aktif (Bayan) Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, berharap adanya kesetaraan kebijakan masa jabatan perangkat desa seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain.

“Intinya kami meminta agar (masa jabatan) disamakan dengan daerah-daerah lain. Daerah lain seperti Tulungagung dan Kediri kan sudah sukses semuanya bisa sampai usia 64 tahun. Kenapa Nganjuk kok masih belum bisa?” ujar Basori.

Basori menyebut aspirasi tersebut merujuk pada ketentuan yang pernah diterapkan sebelumnya terkait masa jabatan perangkat desa hingga usia 64 tahun.

Selain itu, pihaknya juga meminta adanya aturan yang lebih jelas dalam proses pengisian jabatan perangkat desa maupun lurah guna mencegah praktik nepotisme.

“Urusan perangkat desa atau lurah itu harusnya diberi rambu-rambu yang jelas. Contohnya, kalau bapaknya sudah menjabat, ya anaknya jangan dulu, atau keponakannya. Biar orang lain juga punya kesempatan. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi urusan yang serba ‘keluarga’ (nepotisme). Sering terjadi, bapaknya lurah, anaknya jadi carik, itu kan rasanya kurang enak,” tegasnya.

Hingga hearing berakhir, para peserta berharap DPRD Kabupaten Nganjuk dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta sesuai aturan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejak agenda dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, awak media yang hadir di lokasi mengaku dibatasi aksesnya untuk memantau jalannya rapat. Padahal, pembahasan tersebut dinilai berkaitan dengan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Nganjuk.

Selain pembatasan akses peliputan, sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk juga disebut enggan memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat berlangsung. Beberapa anggota dewan memilih mengarahkan pertanyaan kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Tanya ke Ketua Komisi saja,” ujar Anik Rahayu, salah satu anggota dewan dari Fraksi Demokrat, sembari meninggalkan lokasi rapat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, belum memberikan keterangan resmi terkait pembatasan peliputan tersebut.

Saat hendak dikonfirmasi awak media usai rapat, yang bersangkutan disebut meninggalkan area gedung dewan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat juga belum mendapatkan respons hingga berita ini ditulis.

Dalam rapat tersebut diketahui turut dihadiri unsur Asisten Pemerintahan, Bagian Hukum Setda, serta FKAPD untuk membahas sejumlah poin dalam rancangan Perda Desa.

Kalangan wartawan menilai pembatasan akses peliputan terhadap agenda yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat memunculkan persepsi kurang terbukanya proses pembahasan regulasi. Terlebih, menurut sejumlah jurnalis, kejadian serupa disebut bukan pertama kali terjadi.

“Kami ini bekerja dilindungi undang-undang untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Kalau sampai dua kali dilarang meliput, lalu saat mau dikonfirmasi ketuanya malah lari dan ditelepon tidak menjawab, ini ada apa? Apa yang sedang disembunyikan di dalam sana?” ungkap Yohanes, salah satu wartawan yang berada di lokasi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak DPRD Kabupaten Nganjuk, khususnya Ketua Komisi I, belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pembatasan peliputan dalam agenda RDP tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tahun ini, Ponpes Al-Ubaidah berhasil meningkatkan jumlah hewan kurban secara signifikan, dengan target penyembelihan 34 ekor sapi dan 64 ekor kambing, Rabu (27/5/2026).

Peningkatan jumlah hewan kurban ini menjadi bukti nyata tumbuhnya kesadaran dan semangat berbagi di lingkungan pesantren, baik dari pengurus, santri, maupun para donatur.

Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar pesantren serta wilayah-wilayah binaan.

Wakil Ketua Panitia Kurban Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Noris Agustino, mengungkapkan total hewan kurban yang akan disembelih terdiri atas 34 ekor sapi dan sekitar 64 ekor kambing.

“Alhamdulillah pada Idul Adha 2026 ini, Ponpes Al Ubaidah Kertosono akan menyembelih 98 ternak untuk kurban,” tegasnya.

Jumlah tersebut mendapat perhatian dari dokter hewan setempat, Karmudji, yang turut melakukan inspeksi kesehatan hewan kurban di lokasi.

“Dari pantauan saya, jumlah ini sementara yang terbanyak yang saya temui saat saya menginspeksi hewan kurban di Kecamatan Kertosono ini,” ujar Karmudji.

Menurut Noris, tingginya jumlah hewan kurban menjadi bukti kesadaran warga ponpes dalam menjalankan syariat Islam sekaligus meningkatkan amal ibadah.

“Karena keutamaannya sangat luar biasa, warga Ponpes Al Ubaidah alhamdulillah bisa mewujudkan hewan kurban sebanyak ini, harapannya bisa terus meningkat jumlahnya tiap tahun,” jelasnya.

Selain menjadi bentuk ketakwaan kepada Allah SWT, pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Ubaidah juga diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar melalui pendistribusian daging kurban secara merata.

“Kami selalu berharap yang terbaik, karena ini panggilan Allah, keutamaannya sangat banyak, maka kami pastikan yang terbaik dalam pendistribusian daging kurban, agar pemanfaatannya meluas,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB dan diikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIB Nganjuk beserta jajaran pegawai dan 317 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pelaksanaan ibadah berlangsung dengan tertib, aman, dan khusyuk.

Salat Iduladha dipimpin oleh Ustadz Farid Waji selaku imam sekaligus penceramah. Dalam tausiyahnya, beliau menyampaikan makna keikhlasan berkurban sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS yang dengan penuh ketakwaan menjalankan perintah Allah SWT. 

Nilai pengorbanan dan keikhlasan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh jemaah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Kepala Rutan Kelas IIB Nganjuk, Arief Budi Prasetya, menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan ini merupakan bagian dari pembinaan kerohanian bagi WBP agar senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Momentum Idul Adha menjadi sarana refleksi untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan ketakwaan, baik bagi petugas maupun warga binaan," ujarnya.

Setelah rangkaian kegiatan selesai, seluruh WBP kembali ke kamar hunian masing-masing dengan tertib. Situasi selama kegiatan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di tengah kesibukannya memimpin daerah, sosok yang akrab disapa Kang Marhaen ini turun langsung ke Desa Kampungbaru untuk menyerahkan secara simbolis bantuan satu ekor sapi kurban dalam menyambut momentum Hari Raya Iduladha, Rabu (27/5/2026).

Bantuan sapi kurban tersebut merupakan buah sinergi dan kepedulian dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, M.H. Said Abdullah, bersama DPC PDI Perjuangan Nganjuk. Kehadiran orang nomor satu di Nganjuk ini disambut hangat oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.

"Hari ini kami menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk seluruh warga di Desa Kampungbaru. Ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wujud kehadiran kami, PDI Perjuangan, untuk terus merawat gotong royong dan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat," ujar Bupati Marhaen Djumadi di sela-sela penyerahan.

Aksi nyata dari jajaran struktural partai ini rupanya menjadi magnet kebaikan yang luar biasa. Kepala Desa Kampungbaru Susilo Dwi Prasetya mengungkapkan bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin PDI Perjuangan berhasil memantik semangat swadaya masyarakat. 

Alhasil, selain satu ekor sapi dari partai, warga desa secara mandiri juga mengumpulkan 15 ekor kambing untuk dikurbankan bersama.

"Ketika para pemimpin di atas memberikan contoh peduli, masyarakat di bawah pun bergerak ikut berbagi. Inilah roh sejati dari menangis dan tertawa bersama rakyat. Semoga semua bantuan dan kurban dari masyarakat serta PDI Perjuangan ini membawa keberkahan dan kebahagiaan yang merata di Desa Kampungbaru," kata Susilo.

Kades Kampungbaru menambahkan, seluruh hewan kurban ini, baik sapi maupun kambing, akan disembelih dan didistribusikan secara adil dan merata, dengan prioritas utama kepada warga yang membutuhkan (wong cilik).

"Kami menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian kepada wong cilik harus terus dijaga yang mana sejatinya PDI Perjuangan roh nya setia digaris rakyat, menangis, bersedih dan tertawa bersama rakyat," ujar pria yang akrab dipanggil SDP itu. 

Mendengar hal tersebut, Bupati Marhaen menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya yang mendalam atas kekompakan warga Kampungbaru. Menurutnya, inilah esensi sejati dari pergerakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Inilah roh sejati dari PDI Perjuangan. Kita tidak boleh berjarak dengan rakyat. Kader-kader partai harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat ikut merasakan, ikut menangis, bersedih, dan tertawa bersama rakyat. Ketika kita bergerak dengan hati, masyarakat pun menyambutnya dengan semangat gotong royong yang luar biasa seperti yang ditunjukkan warga Kampungbaru hari ini," pungkas Kang Marhaen. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kebebasan Fikrudin ini berhasil diperjuangkan oleh kuasa hukumnya, Ahmad Rofiq, seorang pengacara muslim yang gigih mengawal kasus tersebut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa kliennya sebelumnya dituntut atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam persidangan tingkat pertama, Fikrudin divonis 3 tahun penjara karena sempat dikaitkan sebagai pengedar.

Tidak menyerah begitu saja karena meyakini kliennya hanyalah seorang pemakai yang menjadi korban, Ahmad Rofiq mengajukan banding hingga kasasi. Hasilnya, masa hukuman berhasil dipangkas menjadi 1 tahun 3 bulan, yang tepat habis masa pidananya pada hari ini.

"Alhamdulillah, prosesnya berjalan sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Hari ini klien kami bisa menikmati indahnya udara segar di luar rutan. Di pengadilan negeri divonis 3 tahun, kami banding turun jadi 2 tahun, dan di kasasi turun lagi menjadi 1 tahun 3 bulan. Kebetulan hari ini pas masa hukumannya habis, dan ia bisa langsung pulang," ujar Ahmad Rofiq sambil menunjukkan surat kuasa dan berkas pembebasan resmi di depan pintu rutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Nganjuk beserta jajarannya yang tetap kooperatif dan memberikan pelayanan terbaik, meskipun proses pembebasan ini bertepatan dengan hari libur nasional keagamaan.

Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas IIB Nganjuk Arief Prasetya memberikan klarifikasi resmi mengenai pembebasan seorang warga binaan yang dijemput oleh kuasa hukumnya, Ahmad Rofiq. Karutan menegaskan bahwa status kebebasan warga binaan tersebut adalah bebas murni karena masa pidananya telah berakhir, bukan karena program pembebasan bersyarat atau remisi khusus.

Menurut penjelasan Karutan, warga binaan berinisial F tersebut terjerat kasus narkotika.

Menurut Arief, kasusnya sendiri sempat berjalan hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi sebelum akhirnya dinyatakan putus dan inkrah (inkracht).

"Yang bersangkutan hari ini statusnya bebas murni karena memang masa hukumannya sudah habis. Jadi kami tegaskan ini bukan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti bersyarat (CB), melainkan langsung bebas murni," ujar Karutan Nganjuk saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (27/5/2026) pagi.

Terkait proses penjemputan yang dilakukan oleh pihak pengacara, Karutan menjelaskan bahwa sebelumnya Ahmad Rofiq selaku kuasa hukum telah menjalin komunikasi dan mengirimkan pesan untuk berkoordinasi. Pihak rutan kemudian menginformasikan bahwa proses administrasi pembebasan baru dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan salat Iduladha.

Sementara itu, Fikrudin yang tampak didampingi oleh pihak keluarga tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Mengenakan kaus hitam, ia terus melempar senyum setelah resmi menerima surat pembebasannya. Setelah proses administrasi selesai, Fikrudin bersama kuasa hukum dan keluarga langsung bertolak menuju kediamannya di Kertosono untuk berkumpul kembali bersama orang tua dan sanak saudara. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski kegiatan sosialisasi yang digelar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk berlangsung lancar dan dihadiri ratusan warga, suasana sempat memanas usai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL Desa Bandung, Mariani, menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran perangkat desa yang sebelumnya telah ditunjuk untuk mendampingi kegiatan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Mariani menilai absennya kepala dusun yang telah ditunjuk Kepala Desa Bandung menunjukkan lemahnya koordinasi di tingkat desa.

“Menurut saya sangat memalukan. Harusnya perangkat yang sudah ditunjuk sejak pagi sudah siap di lokasi. Jangan sampai peserta dan panitia harus mencari-cari terlebih dahulu,” ujar Mariani dengan nada kecewa.

Meski demikian, ia memastikan bahwa secara kelembagaan maupun dukungan terhadap program PTSL 2026, seluruh pihak telah sepakat untuk menyukseskan program tersebut. Mariani juga menyebut Kepala Desa Bandung, Heru Subagio, telah memberikan komitmen penuh agar proses administrasi masyarakat tidak dipersulit.

“Alhamdulillah semuanya sudah deal. Sebelum acara dimulai, Pak Kades sudah menyampaikan bahwa pemerintah desa siap bekerja sama dan membantu melengkapi kekurangan administrasi peserta,” tegasnya.

Mariani juga menyampaikan kabar baik bagi masyarakat Desa Bandung. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BPN, program PTSL kali ini tidak dibatasi kuota secara kaku, sehingga seluruh bidang tanah milik warga berpeluang untuk didaftarkan dan disertifikasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Nganjuk, Agus Rijadi, menegaskan bahwa program PTSL merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara gratis dan sistematis.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat memahami seluruh tahapan proses PTSL dengan jelas. Kami juga mengingatkan agar tanda batas atau patok tanah sudah terpasang dan disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan sebelum petugas turun ke lapangan,” jelas Agus di hadapan peserta sosialisasi.

Terpisah, Kepala Desa Bandung Heru Subagio menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam kegiatan tersebut bukan unsur kesengajaan. Menurutnya, pada waktu bersamaan dirinya harus memenuhi panggilan dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Bandung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ketidakhadiran kami karena ada agenda kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan di Dinas PMD Nganjuk,” ungkap Heru saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp.

Hingga 30 April 2026, jumlah pendaftar program PTSL di Desa Bandung tercatat mencapai 536 bidang tanah. Angka tersebut meningkat tajam dibanding perkiraan awal yang hanya berkisar antara 110 hingga 150 bidang.

Pokmas PTSL pun mengimbau masyarakat tetap tenang dan kondusif serta hanya mengikuti informasi resmi dari panitia, tanpa terpengaruh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Kapolres Nganjuk melalui Unit Pidsus Iptu David Eko Prasetyo menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen tegas kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyelewengan komoditas bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

​Berdasarkan keterangan dari pihak penyidik, penangkapan ini bermula dari informasi dan penyelidikan intensif di lapangan. Petugas kemudian menghadang armada truk yang dicurigai pada waktu dini hari menjelang subuh.

​"Penangkapan dilakukan tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut, kami menemukan barang bukti BBM jenis solar diperkirakan mencapai kurang lebih 3.600 Liter di dalam bak truk," ungkap Iptu David saat di konfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Dalam operasi penyergapan ini, David mengatakan, pihaknya mengamankan 3 orang pelaku yang diduga kuat terlibat langsung dalam pusaran bisnis ilegal ini, serta 1 orang saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

​"Sementara ini yang kami amankan ada 3 orang (terduga pelaku) dan 1 orang saksi. Proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka masih berjalan terus. Kami akan gali terus keterangannya untuk melihat potensi keterlibatan pelaku-pelaku lainnya," pungkasnya.

Kasi Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya penangkapan tersebut dan menjelaskan bahwa saat ini penanganan kasusnya sedang berjalan secara intensif di unit terkait.

Fajar menyebut, Polisi terus mendalami sejauh mana keterlibatan para terduga pelaku serta melacak asal-usul dan tujuan pendistribusian solar bersubsidi tersebut.

​"Saat ini ada tiga orang yang diamankan. Kasusnya masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan intensif oleh penyidik," pungkasnya menutup klarifikasi. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Lebih dari itu, momentum tahunan yang menyedot perhatian ribuan warga ini menjelma menjadi motor penggerak ekonomi, di mana warga dari luar desa turut datang untuk memetik manisnya rezeki.

​Sejak pagi hari, kawasan punden telah dipadati oleh lautan manusia. Keramaian ini menjadi berkah luar biasa bagi para pelaku usaha kecil, terutama para penjual mainan anak-anak yang dagangannya laku keras diserbu pembeli.

Dampak positif dari Bersih Desa Ngringin ini meluas melampaui batas wilayah administrasi desa. Tingginya perputaran uang di Punden Sumberrejo ikut dirasakan oleh para pedagang dan pekerja informal yang sengaja datang dari luar Desa Ngringin.

​Bagi mereka, acara adat seperti ini adalah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan. Berbagai jenis usaha, mulai dari pedagang kaki lima, penjual makanan tradisional, hingga penyedia jasa lainnya, semuanya ikut kecipratan berkah ekonomi dari kerumunan massa yang hadir.

"Alhamdulillah, belum sampai acara selesai, dagangan sudah habis total. Bersih desa tahun ini benar-benar membawa berkah luar biasa bagi kami rakyat kecil yang mengais rezeki," ujar Suherman salah satu pedagang mainan di lokasi dengan wajah semringah, Senin (25/5/2026). 

Senada disampaikan Ida, warga Dusun Sumberejo yang ikut hadir di tengah kerumunan massa, juga memberikan apresiasi terhadap tanah kelahiran dan sejarah leluhurnya yang masih sangat kental.

​"Ini adalah wujud syukur kolektif kami. Semua makanan dan hasil bumi ini murni swadaya dari warga, oleh warga, dan hari ini kita nikmati bersama-sama di punden. Semoga desa kita selalu gemah ripah loh jinawi," ujar Ida di lokasi acara. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Dalam konferensi pers setelah acara, Tri Handy mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu prosesi unik yang ia temukan di lokasi, yaitu keberadaan Jodang, tempat makanan atau sesaji yang ditaruh di atas dipan atau tempat tidur kayu (bayang) lalu digotong bersama-sama.

​"Ini bukan aneh ya, tapi lebih tepatnya sangat menarik dan unik. Tadi dari Bu Lurah disiapkan di tempat tidur atau dipan (bayang), di Jodang ya. Ini budaya yang cukup unik dan harus disebarluaskan," ujar Tri Handy dengan antusias, Senin (25/5/2026).

​Menurutnya, potensi budaya lokal seperti ini memiliki nilai jual yang tinggi untuk menarik masyarakat dari luar daerah agar ikut hadir dan menyaksikan langsung kelestarian adat di Nganjuk.

Wabup juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala Desa Ngringin beserta seluruh panitia. Ia menilai esensi dari sedekah bumi ini benar-benar kembali dari rakyat dan untuk rakyat.

Selain membahas kelestarian budaya, Tri Handy juga memberikan respons terkait keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Lengkong. Saat ditanya mengenai persentase kerusakan jalan, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.

​"Kalau untuk detail persentasenya nanti mungkin bisa ke dinas teknis ya (Pekerjaan Umum). Namun yang jelas, kami berkomitmen untuk memperbaiki jalan. Semuanya, bukan hanya di Lengkong, tapi merata se-Kabupaten Nganjuk," tegasnya.

Di penghujung acara, Kepala Desa Ngringin Ika Agustina juga sempat memberikan pesan singkat namun sarat makna kepada warga yang hadir. Mengingat situasi yang mulai menghangat, ia mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusifitas desa.

​"Jangan terkecoh dengan adanya tahun politik," pungkasnya singkat, yang langsung diamini oleh Wabup Tri Handy sebelum menutup sesi wawancara dengan awak media. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Aksi sapu bersih ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Review Feasibility Study (FS) Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024.

​Suasana kantor Bappeda yang semula tenang mendadak tegang saat tim penyidik berseragam rompi khusus memasuki ruangan dan memeriksa lemari serta tumpukan berkas secara maraton. Petugas menyisir setiap sudut demi memburu alat bukti yang disinyalir disembunyikan.

Dari operasi senyap dan kilat tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan dan menyita total 47 item dokumen penting yang diduga kuat menjadi kunci pembuka kotak pandora rasuah proyek bendungan ini, pada Kamis (21/5/2026) 

​"Semua dokumen yang disita saat ini sedang dipelajari secara mendalam oleh tim penyidik untuk memperkuat pembuktian dan menghitung kerugian negara," ungkap Kasi Intel Koko Robby Yahya saat ditemui Suarajatimpost di ruang kerjanya, Jumat (22/5/2026) 

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Nganjuk, Koko Robby, mengatakan, terkait operasi senyap yang berhasil mengamankan puluhan dokumen rahasia tersebut.

​Dengan nada tegas dan tanpa kompromi, Koko Robby memastikan bahwa penggeledahan ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan langkah agresif korps Adhyaksa dalam memotong urat nadi dugaan korupsi proyek Review Feasibility Study (FS) Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024.

​"Kami tidak main-main. Penggeledahan di ruang Litbang dan Rendalev dilakukan karena kami mencium ada jejak-jejak manipulasi yang ditinggalkan di sana. 40 dokumen dari Litbang dan 7 dokumen dari Rendalev kini sudah berada di bawah penguasaan penuh penyidik!" tegas Koko Robby.

Koko juga mengisyaratkan bahwa pemeriksaan tidak akan berhenti sampai di lembaran kertas saja. Dokumen yang disita dari Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) akan menjadi pintu masuk untuk menyeret aktor-aktor kakap yang menikmati aliran dana haram tersebut.

​"Semua yang terlibat, yang menandatangani, dan yang meloloskan anggaran ini akan kami panggil. Publik meminta transparansi, dan kami akan berikan keadilan sebersih-bersihnya," ucap Koko Robby

Adapun kegiatan penggeledahan ini, Koko melanjutkan, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : PRINT-334/M.5.31/Fd.1/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 jo.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : 220/M.5.31/Fd.1/04/2025 tanggal 08 April 2026 sebagai bentuk upaya dalam penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Review FS Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024, pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.

Proses penggeledahan tersebut berjalan lancar hingga Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk berhasil menyita barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item dokumen yang terbagi menjadi 40 (empat puluh) item dokumen dari ruang kerja bidang Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan 7 (tujuh) item dokumen dari ruang kerja bidang Rendalev (Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi).

Penggeledahan ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 112-Pasal 117 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam rangka pengumpulan alat bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa dapat diuraikan kasus posisi secara umum dalam penanganan perkara tersebut yaitu Proyek Bendungan Margopatut merupakan bagian dari rencana pembangunan strategis daerah dengan estimasi investasi sebesar Rp1,5 triliun. 

"Bahwa pengerjaan FS telah dilakukan pertama pada Tahun 2008 yang selanjutnya dilakukan review kembali pada Tahun 2024 melalui Perubahan APBD untuk pekerjaan Review Feasibility Study (FS) yang dimenangkan oleh PT WECON KSO dengan PT GISS Konsultan dengan nilai kontrak Rp3.589.906.500," kata Koko.

Dalam proses penyidikan ditemukan adanya potensi penyimpangan dalam proses pekerjaan yang berimplikasi pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Review FS Bendungan Margopatut Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.

Saat ini Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk masih terus melakukan pendalaman terkait konstruksi penanganan perkara, pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Sinergi operasional di internal institusi juga terus dipacu secara berkesinambungan agar proses penguatan alat bukti segera mencapai progres yang signifikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Dr Dino Kriesmiardi, menyatakan, langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam menegakkan hukum secara tegas dan profesional.

Kejaksaan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus memberantas Tindak Pidana Korupsi dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara/daerah secara tuntas, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi demi menjaga marwah institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas sektor pemerintahan daerah.

Kejaksaan Negeri Nganjuk akan terus mengawal proses hukum ini secara transparan serta mengimbau kepada seluruh pihak untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang jujur dan berkeadilan.

Kejaksaan Negeri Nganjuk berjanji akan terus memberikan pembaharuan informasi secara berkala kepada rekan-rekan media dan khalayak luas sebagai wujud nyata dari akuntabilitas publik dan transparansi penegakan hukum yang berkeadilan.(*) 

Editor : Rizqi Ardian

Usai menjalani pemeriksaan intensif, tersangka langsung dipasangi borgol dan rompi tahanan berwarna merah untuk dilakukan penahanan.

​Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam memberantas praktik rasuah dan bersih-bersih di tubuh lembaga keuangan milik negara yang ada di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Pidsus menemukan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya dugaan manipulasi dan penggelapan dana yang dilakukan oleh tersangka dengan memanfaatkan kewenangan jabatan yang dimilikinya di bank tersebut. Perbuatan tersangka diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit.

​"Hari ini tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka terhadap oknum pegawai bank plat merah tersebut, karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah," ujar Kasi Intel Kejaksaan Koko Robby Yahya, Kamis (21/5/2026).

Kata Koko, secara resmi menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Saudari WDP dan Saudara DAW terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penggunaan Kas Bank Plat Merah Nganjuk Periode Tahun 2025 s.d 2026. 

Penetapan tersangka kepada Saudari WDP dan Saudara DAW dilakukan setelah Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, dokumen transaksi, barang bukti elektronik, serta hasil laporan pada perhitungan selisih pada Kas Bank Plat Merah Nganjuk.

Menurut Koko, Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk mengungkap bahwa modus yang dilakukan oleh Tersangka Saudari WDP melakukan serangkaian transaksi setoran fiktif kepada beberapa nomor rekening dengan memanfaatkan akses dan kewenangannya sebagai teller. 

"Tersangka WDP melakukan serangkaian transaksi setoran fiktif tersebut atas perintah dari Tersangka DAW selaku suami dari Tersangka WDP yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi," ungkap Koko

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka WDP dan Tersangka DAW diduga melanggar Pertama Pasal 8 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Ketiga Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penahanan sementara terhadap Tersangka WDP dan Tersangka DAW dilakukan selama 20 (dua puluh hari) per hari ini tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 09 Juni 2026 di Rutan Kelas IIB Nganjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Dr. Dino Kriesmiardi, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Rizky Raditya Eka Putra guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.(*) 

Editor: Rizqi Ardian

Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur ini mengakui bahwa antusiasme masyarakat Nganjuk, khususnya para lulusan muda, di luar ekspektasi mereka.

​Sejak pintu gerbang bursa kerja dibuka, antrean di stan PT SAI terus mengular panjang. Para pelamar yang didominasi oleh generasi muda dari berbagai wilayah seperti Loceret, Berbek, hingga Ngronggot, tampak setia mengantre demi menyerahkan map cokelat berisi berkas lamaran mereka.

​Melihat fenomena ini, perwakilan dari manajemen PT SAI mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor utama yang membuat perusahaan mereka menjadi magnet dan "idola" bagi para pencari kerja lokal di Nganjuk.

​"Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari para pelamar di Nganjuk. Mengapa PT SAI begitu diminati? Berdasarkan evaluasi kami, selain karena kepatuhan perusahaan terhadap standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang jelas, faktor kepastian regulasi kerja dan jaminan kesejahteraan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi alasan utama yang dicari para pekerja saat ini," ujar perwakilan HRD PT SAI di sela-sela kegiatan, Kamis (21/5/2026).

​Lebih lanjut, pihak perusahaan menjelaskan bahwa stigma positif di masyarakat mengenai lingkungan kerja yang aman dan sistem kontrak yang transparan turut andil besar. Di tengah ketatnya persaingan industri, para pencari kerja saat ini dinilai lebih selektif dan mencari perusahaan yang menawarkan stabilitas jangka panjang.

​Pihak PT SAI juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dalam Job Fair ini dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari segala bentuk pungutan liar (pungli).

Menariknya, dari sekian banyak perusahaan yang membuka lowongan, PT Sukses Abadi Indonesia (SAI) tampak menjadi magnet utama yang paling diminati oleh para pelamar, khususnya generasi muda.

Fenomena ini terlihat dari antusiasme para pencari kerja yang memadati stan perusahaan manufaktur tersebut. Dengan menggenggam erat map cokelat berisi berkas lamaran, raut wajah optimis sekaligus tegang terpancar dari para pelamar yang rela mengantre demi menaruh asa masa depan mereka.

​Saat ditemui di lokasi, beberapa pelamar asal Kecamatan Loceret mengaku sengaja datang lebih awal demi bisa memasukkan lamaran ke perusahaan impian mereka. Meski ada banyak pilihan pabrik dan perusahaan lain yang membuka stan di Job Fair ini, hati mereka tetap tertuju pada PT SAI.

​"Rencananya mau melamar ke pabrik. Tadi sudah melihat-lihat beberapa pilihan seperti Sukses Mitra Mandiri (SMM) dan lainnya, tapi keinginan terbesar saya tetap masuk ke PT SAI," ujar Intan salah satu pelamar perempuan asal Loceret sembari tersenyum penuh harap.

​Ketika ditanya mengenai alasan utama mengapa PT SAI begitu diidolakan, apakah karena faktor besaran gaji atau jenjang karier, para pelamar kompak merespons dengan senyuman tersipu, mengisyaratkan bahwa kesejahteraan dan reputasi perusahaan memang menjadi daya tarik yang sulit ditolak. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Berkolaborasi dengan berbagai pihak, Disnaker sukses menggelar pembukaan (launching) dua agenda besar sekaligus, yakni Job Fair (Bursa Kerja) dan Edu Fair (Pameran Pendidikan) yang dipusatkan di Gedung Olahraga (GOR) Bung Karno, Nganjuk.

​Acara yang dirancang sebagai solusi satu atap bagi pencari kerja dan lulusan sekolah ini diresmikan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Kehadiran ribuan lowongan kerja dalam gelaran ini menjadi bukti konkret keseriusan Disnaker dalam memfasilitasi kebutuhan mendasar masyarakat.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memberikan apresiasi tinggi atas langkah taktis yang diinisiasi oleh Disnaker. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia industri kali ini berhasil menghadirkan ribuan peluang karir bagi warga lokal.

Acara ini digelar sebagai bentuk fasilitasi nyata bagi seluruh warga Nganjuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi maupun bagi yang sedang mencari pekerjaan.

​Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan bahwa bagi warga yang ingin kuliah, mereka dapat memanfaatkan momen Edu Fair untuk memeriksa pilihan kampus dan jurusan yang diinginkan. Sementara itu, untuk Job Fair, Pemkab Nganjuk sukses menyediakan 4.000 lowongan pekerjaan yang didukung oleh 51 perusahaan.

​"Alhamdulillah, hari ini kita membuka dua agenda, yaitu Job Fair dan Edu Fair. Kita menyediakan 4.000 lowongan pekerjaan dari 51 perusahaan. Sementara ini 4.000, karena PT SAI yang saat ini membutuhkan 1.000, bisa jadi nanti bisa lebih karena mereka membuka pabrik baru yang diutamakan dari warga Nganjuk," ujar Marhaen Djumadi.

​Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja. Ia juga menyebut gelaran ini sebagai stimulus dan memotivasi warga untuk tidak ragu mencari peluang kerja, baik di dalam maupun di luar kota.

​"Ini adalah stimulus. Masih banyak lagi, silakan warga Nganjuk yang belum kerja bisa membuka lowongan di luar kota boleh, di seluruh Jawa Timur boleh, di Jakarta, di luar Jawa, bahkan di luar negeri tadi juga ada lowongan-lowongan," tambahnya saat konfrensi pers dihadapan medis. Kamis (21/5/2026) 

​Program Magang ke Luar Negeri dan Dukungan Pemkab. ​Sebagai bentuk keseriusan dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Nganjuk juga berencana membuka tempat pelatihan bagi tenaga kerja yang berminat ke luar negeri melalui program magang.

Kang ​Marhaen mengungkapkan bahwa pihak Pemkab telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan terkait program pelatihan kerja tersebut. Program magang ke luar negeri ini dinilai sangat menjanjikan, dengan potensi uang saku yang cukup besar bagi para pesertanya.

​"Kemarin kita ketemu sama Bu Gubernur. Di provinsi itu, lewat Dinas Pendidikan, ada pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja magang ke luar negeri. Nanti Nganjuk juga akan kita buka untuk magang ke luar negeri. Uang sakunya lumayan juga, sekitar 10 jutaan di luar negeri. Nanti kalau sudah beberapa tahun, bisa langsung kerja di sana," jelas Bupati.

​Ketika ditanya mengenai jumlah total perusahaan yang saat ini beroperasi di Kabupaten Nganjuk sendiri, Bupati Marhaen mengaku belum mengecek data aslinya secara mendetail, namun memperkirakan jumlahnya masih berada di bawah angka 100 perusahaan.

Suksesnya gelaran Job Fair dan Edu Fair di Gedung Olahraga (GOR) Bung Karno tidak lepas dari koordinasi matang yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk.

Kepala Disnaker Nganjuk, Itsna Shofiani, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya 51 perusahaan yang telah membuka peluang karir bagi warga lokal.

​Menurut Itsna, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor industri ini merupakan langkah nyata untuk menjembatani para pencari kerja di Nganjuk agar bisa langsung terserap ke dunia kerja secara efektif dan transparan.

Kadisnaker Itsna Shofiani mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, serta komitmen luar biasa dari perusahaan-perusahaan peserta.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah PT SAI yang membuka lowongan hingga 1.000 kuota, serta potensi perluasan tenaga kerja seiring dibukanya pabrik baru di wilayah Nganjuk.

​"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan tekad dari 51 perusahaan yang bergabung tahun ini. Menyediakan hingga 4.000 lowongan kerja bukanlah hal yang mudah, dan ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Nganjuk," ungkap Itsna di sela-sela peninjauan stan pameran.

​Ia menambahkan bahwa tingginya antusiasme para pencari kerja yang memadati area GOR menunjukkan bahwa program serapan tenaga kerja seperti ini memang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat.

Selain memfasilitasi penempatan kerja domestik melalui bursa kerja ini, Disnaker Nganjuk di bawah kepemimpinan Itsna Shofiani juga siap mengawal program strategis kelanjutan yang dicanangkan oleh Pemkab Nganjuk. Salah satunya adalah persiapan pelatihan kerja untuk program magang ke luar negeri yang bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur.

​Disnaker berkomitmen untuk terus mengasah kompetensi (skill) para calon tenaga kerja agar siap bersaing, baik di pasar kerja lokal maupun internasional yang menawarkan kesejahteraan lebih tinggi, seperti program magang dengan proyeksi uang saku mencapai 10 juta rupiah.

"​Melalui momentum kesuksesan Job Fair kami berharap sinergi positif dengan dunia usaha dapat terus terjaga secara berkelanjutan, sehingga angka pengangguran di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan secara signifikan dari tahun ke tahun," tutup Itsna. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid yang menekankan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan semangat persatuan dan perjuangan intelektual bangsa sejak berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908.

Amanat tersebut juga menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Pemerintah mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga generasi muda sebagai tunas bangsa melalui penguatan pendidikan, kesehatan, literasi digital hingga pelindungan anak di ruang digital.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk terus hadir menjaga persatuan serta mendukung program-program pemerintah demi kemajuan bangsa.

“Semangat Kebangkitan Nasional harus terus kita implementasikan dalam tugas sehari-hari melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keamanan serta mendukung upaya pemerintah dalam melindungi generasi muda sebagai aset masa depan bangsa,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menambahkan, tantangan era digital saat ini membutuhkan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi dan menjaga ruang digital tetap sehat, aman serta produktif.

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, Polres Nganjuk berharap semangat persatuan, gotong royong dan nasionalisme terus tumbuh di tengah masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju dan berdaulat sesuai cita-cita para pendiri bangsa. (**)

Editor : Rizqi Ardian

​Menurut Tatit, langkah penyempurnakan ini mutlak dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Mengingat sebelumnya, ada beberapa poin dalam peraturan daerah tersebut yang mesti tertunda karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari pusat.

​"Kemarin ada peraturan yang masih menunggu PP, dan akhirnya kita paripurnakan di Desember 2025. Nah, hari ini adalah penyempurnaannya. Sudah dibahas di Komisi I terkait dengan penyempurnaan-penyempurnaan Perda Desa," ujar Tatit saat diwawancarai seusai rapat diruang kerjanya, Rabu (20/5/2026). 

​​Tatit menjelaskan, materi penyempurnaan ini telah melalui proses diskusi yang panjang. Komisi I DPRD Nganjuk telah menerima berbagai masukan, saran, dan aspirasi dari kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, hingga persatuan perangkat desa dalam rapat-rapat koordinasi. Semua masukan tersebut kini telah resmi dituangkan ke dalam Perda Desa yang baru saja disahkan.

​Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menekankan, Perda Desa ini nantinya akan mengatur poin krusial mengenai pengisian kepala desa beserta perangkatnya. Kendati demikian, untuk detail dan hal-hal yang bersifat teknis, nantinya akan diturunkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

​"Hal-hal yang terkait dengan masalah teknisnya, nanti ada Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga terkait dengan pengisian kepala desa beserta perangkatnya, ini memang tempatnya di sini," urai Tatit.

​Ia juga berharap Komisi I terus intens berkomunikasi dengan Bupati Nganjuk untuk mengawal perumusan regulasi teknis tersebut.

​​Saat ditanya mengenai perubahan substansial dibanding peraturan sebelumnya, Tatit menyebut secara umum tidak ada perubahan yang drastis, melainkan lebih kepada penyesuaian aturan yang di atasnya. Termasuk di antaranya formula bantuan anggaran dari APBD yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta jumlah pemilih di masing-masing desa.

​Dengan selesainya pembahasan Perda Desa ini, Tatit memberikan estimasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Nganjuk.

​"Harapan kami, estimasi ya sekitar bulan Februari atau Maret tahun depan (awal tahun depan), itu sudah bisa dilaksanakan terkait dengan pilihan kepala desa," ungkap Tatit.

​Pilkades gelombang pertama tersebut rencananya akan diikuti oleh sebagian besar desa yang masa jabatannya habis. 

"Dari 264 desa, itu sekitar 230-an sekian desa yang masuk gelombang pertama nanti sudah bisa melaksanakan Pilkades," tambahnya.

​Di akhir wawancara, Tatit menegaskan status regulasi ini sudah resmi selesai di tingkat legislatif. Pihaknya pun meminta dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa, baik terkait penyelenggaraan Pilkades maupun mekanisme pertanggungjawaban kepala desa yang baru. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang lebih kuat dan jelas, khususnya terkait tata kelola pemerintahan desa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Nganjuk.

​Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk pada Rabu (20/52026).

​Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengheningkan cipta. Memasuki agenda inti, Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan laporan komprehensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.

​Setelah penyampaian laporan dari Komisi I, acara dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Peraturan Daerah serta pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk oleh Sekretaris DPRD. Prosesi krusial terjadi saat seluruh anggota dewan yang hadir menyepakati pengesahan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut menjadi Keputusan yang definitif.

​Bupati Nganjuk diwakilkan Wabup Handy Tri Saputra yang hadir dalam rapat paripurna tersebut memberikan sambutan hangat dan apresiasi yang tinggi kepada legislatif.

Dalam sambutannya, Wabup Handy menyampaikan bahwa dengan disahkannya Perda tentang Desa ini, regulasi di tingkat lokal kini menjadi jauh lebih adaptif dan jelas, terutama dalam mengawal kepastian hukum pelaksanaan Pilkades ke depan agar berjalan kondusif, transparan, dan akuntabel.

​"Perda ini menjadi pijakan penting bagi penguatan institusi desa serta memberikan kejelasan regulasi dalam setiap tahapan pesta demokrasi di tingkat desa (Pilkades)," ujar Handy dalam sambutannya.

​Dengan diketoknya palu pengesahan ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama DPRD berkomitmen untuk segera melakukan sosialisasi agar implementasi Perda Desa yang baru ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur desa. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nganjuk, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), jajaran TNI/Polri, organisasi kepemudaan, serta perwakilan mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Nganjuk.

​Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam amanatnya, ditekankan bahwa esensi Kebangkitan Nasional yang dirintis oleh organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 harus terus menyala dan diadaptasi dalam menghadapi tantangan modern, khususnya penguasaan teknologi dan kemandirian ekonomi.

​"Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni sejarah. Ini adalah pengingat bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Nganjuk, untuk bangkit bersama, berinovasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat."ujar Bupati Nganjuk, H. Marhaen Djumadi. 

Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen juga mengajak generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dan terus menanamkan rasa cinta tanah air di tengah perkembangan zaman modern saat ini.

“Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara,” kata Marhaen.

Seusai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan dilanjutkan dengan ziarah bersama dan tabur bunga di Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pejuang yang telah mendedikasikan hidupnya demi tegaknya kedaulatan bangsa.

​Melalui momentum Harkitnas 2026 ini, Pemkab Nganjuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta bahu-bahu menyukseskan berbagai program strategis daerah yang sedang berjalan. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bersama dinas terkait menggelar inspeksi keselamatan (ramp check) menyeluruh terhadap armada bus yang akan digunakan untuk melepas keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk.

​Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kepolisian yang tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait kelaikan armada transportasi massal tersebut terhadap armada bus yang akan digunakan sebagai sarana transportasi jemaah menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Pemeriksaan atau ramp check tersebut dilaksanakan petugas gabungan Satlantas Polres Nganjuk dan Dishub di Balai Uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk guna memastikan seluruh armada dalam kondisi laik jalan sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman selama perjalanan para calon tamu Allah.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk menjamin keselamatan para calon jemaah haji sejak awal keberangkatan.

“Kami ingin memastikan seluruh armada yang digunakan benar-benar aman dan layak operasional sehingga para calon jemaah haji dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, aman, dan lancar menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi teknis kendaraan, mulai dari sistem pengereman, lampu kendaraan, ban, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan perlengkapan keselamatan di dalam bus.

Selain pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan serta menjaga kondisi fisik selama perjalanan berlangsung.

Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Ivan Danara Oktavian menambahkan bahwa kegiatan ramp check menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional pemberangkatan calon jemaah haji.

“Ramp check ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan maupun kecelakaan selama perjalanan. Keselamatan para calon jemaah haji menjadi prioritas utama sehingga seluruh armada harus dipastikan memenuhi standar keselamatan,” jelasnya.

Rencananya, calon jemaah haji Kabupaten Nganjuk akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada hari yang sama dengan pengawalan dan pengamanan dari petugas terkait guna memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya paksa ini dipimpin langsung oleh Tim Pidsus Kejari Nganjuk guna mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan di Bank Jatim Cabang Nganjuk untuk periode tahun 2025 hingga 2026.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nganjuk, Rizky Raditya Eka Putra, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

"Penggeledahan di empat titik ini dilakukan secara patuh hukum untuk mengamankan dokumen-dokumen krusial, catatan transaksi, serta aset digital yang berkaitan erat dengan perkara penggelapan jabatan di Bank Jatim Cabang Nganjuk sepanjang tahun 2025–2026," ujar Rizky, saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2026).

Empat lokasi yang digeledah penyidik meliputi rumah saksi berinisial WDP di wilayah Warujayeng, Kantor Payment Point Samsat Nganjuk, rumah keluarga saksi di Desa Trayang (Kecamatan Ngronggot), dan Kantor Bank Jatim Cabang Nganjuk. Seluruh rangkaian penggeledahan berlangsung aman dengan pengamanan ketat sesuai prosedur hukum.

Rizky menyampaikan bahwa langkah taktis ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembuktian dalam penanganan perkara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Hingga kini, penyidik terus memeriksa sejumlah pihak, termasuk saksi kunci berinisial WDP yang merupakan karyawan Bank Jatim.

”Proses penyidikan masih terus berjalan dan pendalaman alat bukti terus dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Rizky.

Dalam penanganan kasus ini, Kejari Nganjuk tidak hanya fokus pada pembuktian unsur pidana, melainkan juga menelusuri aliran dana (asset tracing) guna memulihkan kerugian keuangan negara.

Pihak Kejari Nganjuk menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun. 

Perkembangan informasi penanganan kasus ini akan disampaikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, tampak kondisi rumah korban pasca-ledakan mengalami rusak berat. Dinding bagian depan rumah jebol, material atap berupa genting dan kayu hancur berhamburan, serta garis polisi (police line) telah terpasang di sekeliling area TKP.

Sejumlah petugas dari kepolisian bersama TNI dan tim terkait terlihat berada di lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengamankan sisa-sisa material ledakan.

​Kasi Humas Polres Nganjuk Iptu Fajar Kurniadi mengonfirmasi bahwa saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mendalami peristiwa mengerikan tersebut.

​"Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi di sekitar lokasi serta mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk pendalaman lebih lanjut," ujar Kasi Humas Polres Nganjuk saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (18/5/2026).

Peristiwa ini bermula pada Minggu (17/5/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Seorang warga (pelapor) tiba-tiba dikagetkan oleh suara dentuman keras yang bersumber tidak jauh dari kediamannya.

​Penasaran sekaligus cemas, pelapor langsung bergegas menuju sumber suara. Sesampainya di lokasi yang merupakan rumah milik korban, Moch. Sukar, pelapor mendapati kondisi rumah sudah dalam keadaan porak-poranda. ​Nahas, korban Moch. Sukar ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat luka bakar serius mencapai 75 persen di sekujur tubuhnya. 

Berdasarkan keterangan dari orang tua korban, sebelum ledakan hebat itu terjadi, korban memang sedang meracik atau membuat petasan di dalam rumah.

Dari hasil olah TKP, polisi berhasil menemukan dan menyita sejumlah barang bukti yang cukup mencengangkan dalam jumlah besar, di antaranya, ​1,5 Kg bubuk bahan petasan/mercon siap rakit, ​1 buah mercon ukuran besar, ​118 buah mercon ukuran sedang, ​304 buah mercon ukuran kecil, ​1 renteng petasan berisi 45 buah, ​6 buah mercon botol plastik dan ​1 unit timbangan digital yang ​dibeli online untuk pesta hari raya Iduladha.

​Mirisnya, berdasarkan keterangan lanjutan dari orang tua korban, serbuk mesiu berbahaya tersebut sengaja dibeli secara online. Korban rencananya akan menggunakan ratusan petasan buatan mandiri tersebut untuk memeriahkan pesta perayaan Iduladha mendatang.

​Akibat luka bakar parah yang dideritanya, korban Moch. Sukar langsung dilarikan ke RSUD Kertosono guna mendapatkan perawatan medis darurat secara intensif. Sementara itu, seluruh barang bukti yang ditemukan telah diamankan dan dibawa ke Polsek Patianrowo untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Arief menjelaskan, masa penahanan awal Yulia Margareta memang berakhir pada 15 Mei 2026. Namun demikian, menurutnya, perpanjangan penahanan selama 60 hari berikutnya telah diterbitkan secara sah dan berlaku mulai 16 Mei 2026.

“Surat perpanjangan penahanan itu sudah ada dan dapat diakses melalui aplikasi kedinasan pengadilan, yaitu E-Berpadu, sejak tanggal 11 Mei 2026,” ujar Arief saat ditemui Suarajatimpost di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan, pihak rutan juga telah memperlihatkan langsung surat perpanjangan penahanan tersebut kepada terdakwa sebelum masa tahanan awal berakhir. Meski demikian, dokumen fisik tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada petugas.

“Atas dasar adanya perpanjangan penahanan yang sah itu, maka terdakwa tetap kami tahan di rutan,” tegasnya.

Terkait belum diterimanya surat tembusan oleh keluarga maupun penasihat hukum terdakwa, Arief menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan pihak rutan. Menurutnya, administrasi penahanan pada tahap persidangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi penahan, yakni Pengadilan Negeri.

“Kalau soal tembusan surat yang dianggap belum diterima keluarga atau penasihat hukum, itu bukan ranah kami di Lapas atau Rutan. Karena perkara ini sudah masuk tahap persidangan, maka itu menjadi kewenangan pihak pengadilan,” jelasnya.

Arief juga menjelaskan adanya perbedaan waktu pembaruan data di aplikasi E-Berpadu yang diduga menjadi sumber kesalahpahaman. Ia menyebut, penasihat hukum terdakwa sempat menunjukkan hasil cetak aplikasi E-Berpadu yang diakses pada 4 Mei 2026, saat surat perpanjangan memang belum muncul dalam sistem.

“Wajar kalau pada tanggal 4 Mei surat itu belum ada. Karena surat perpanjangan baru resmi tayang di aplikasi E-Berpadu pada 11 Mei 2026. Jadi masih ada sisa waktu sebelum masa tahanan awal habis,” pungkasnya.

Sementara itu, penasihat hukum Yulia Margareta, Dr. Prayogo Laksono, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi langsung dari kliennya pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 WIB melalui wartel umum di Rutan Nganjuk. Dalam komunikasi tersebut, kliennya mengaku belum menerima surat tembusan perpanjangan penahanan.

Menindaklanjuti hal itu, Prayogo mendatangi Rutan Nganjuk untuk menyampaikan permohonan pembebasan kliennya demi hukum. Namun saat itu, menurutnya, petugas jaga menyampaikan bahwa proses tersebut baru dapat ditindaklanjuti pada jam kerja berikutnya. Surat permohonan dari tim kuasa hukum kemudian diterima oleh petugas jaga bernama Sunaryo.

Prayogo menilai masa penahanan kliennya telah habis pada 15 Mei 2026 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pid.B/2026/PN Njk tertanggal 16 April 2026. Karena itu, ia menilai kliennya seharusnya dikeluarkan demi hukum apabila tidak ada perpanjangan penahanan yang sah.

“Sampai saat ini tidak ada perpanjangan penahanan baru yang sah dari pejabat berwenang, baik yang disampaikan kepada klien kami, keluarganya, maupun melalui sistem elektronik E-Berpadu,” kata Prayogo.

Ia juga mengutip ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 20 ayat (7), Pasal 23, dan Pasal 26 yang mengatur kewajiban pengeluaran tahanan demi hukum apabila masa penahanan telah habis dan tidak terdapat perpanjangan yang sah.

Selain itu, pihaknya turut menyinggung ketentuan Pasal 100 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa surat penetapan hakim wajib ditembuskan paling lambat satu hari sejak penahanan dilakukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Kepala Bidang (Kabid) Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Fadlin Nuriani, menjelaskan, pola tanam kedelai di wilayahnya sudah terbentuk dengan sangat baik secara musiman. Mayoritas petani memanfaatkan komoditas kedelai sebagai tanaman antara atau pembuka sebelum mereka memasuki masa tanam bawang merah.

​"Pola tanam dalam satu tahun yang diterapkan petani di sini adalah padi, kedelai, bawang merah, lalu bawang merah lagi. Jadi, sebelum menanam bawang merah, mereka menanam kedelai terlebih dahulu," ujar Fadlin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).

​Meskipun puncak panen raya diproyeksikan terjadi pada minggu-minggu ini hingga bulan Juni mendatang, beberapa wilayah dilaporkan sudah memulai panen lebih awal. Salah satunya di Kecamatan Rejoso, di mana lahan seluas 60 hektare yang ditanam sejak Januari lalu telah sukses dipanen pada awal Maret.

Jadi Pilot Project Swasembada Kedelai Nasional

​Keberhasilan manajemen pola tanam di Nganjuk menarik perhatian serius dari Kementerian Pertanian (Kementan). Bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Kabupaten Nganjuk kini resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional untuk persiapan menuju swasembada pangan, khususnya komoditas kedelai di tahun 2026.

​Penunjukan ini diperkuat oleh kunjungan Menteri Pertanian beserta Panglima TNI ke Nganjuk beberapa waktu lalu. Fadlin memaparkan bahwa Nganjuk dipilih karena konsistensi petaninya yang tetap menjaga tradisi menanam kedelai, meskipun komoditas ini belum memiliki Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang pasti seperti padi.

​Secara berkala, sentra kedelai di Kabupaten Nganjuk tersebar di tiga kecamatan utama yang juga merupakan sentra bawang merah, yaitu Kecamatan Wilangan, Bagor, dan Rejoso. Selain faktor ekonomi, para petani memahami secara praktis bahwa menanam kedelai dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alami, sehingga hasil panen bawang merah berikutnya menjadi jauh lebih optimal.

Menurut Fadlin, ​Harapan Petani Akan Kepastian Harga, ​Sebagai informasi, data sepanjang tahun 2025 lalu mencatat total luasan lahan kedelai di Nganjuk mencapai sekitar 3.800-an hektar. Angka tersebut sebenarnya sempat mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena banyak petani yang beralih ke kacang hijau akibat tiadanya HPP kedelai.

​Menyikapi hal tersebut, pihak Dinas Pertanian menaruh harapan besar pada momentum pilot project di tahun 2026 ini agar pemerintah pusat menelurkan kebijakan strategis terkait regulasi harga kedelai lokal.

​"Harapan kami yang pertama adalah adanya kebijakan dari pemerintah terkait HPP kedelai. Dengan adanya kepastian harga ini, para petani kedelai akan semakin semangat untuk kembali turun ke sawah, sehingga target swasembada kedelai yang berkelanjutan dapat segera tercapai," pungkas Fadlin Nuriani. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Peristiwa tersebut kini tengah ditangani pihak kepolisian setelah korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Baron.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden dugaan penganiayaan terjadi di area kantor SPPG Baron yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional, Sabtu (16/5/2026). Dugaan pelaku disebut merupakan salah satu mitra dalam program MBG.

Namun demikian, substansi persoalan yang memicu perselisihan hingga berujung dugaan aksi kekerasan tersebut masih belum diketahui secara pasti. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya ketegangan terkait evaluasi kerja sama mitra MBG, namun hal itu masih dalam tahap penelusuran dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Beberapa isu yang mencuat di antaranya terkait dugaan suspend terhadap mitra MBG karena belum memenuhi sejumlah persyaratan teknis, termasuk ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Meski begitu, pihak kepolisian belum memberikan kesimpulan mengenai kaitan persoalan tersebut dengan insiden yang dilaporkan.

Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Baron, Alfin Hibatul, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut laporan resmi telah dibuat pada Sabtu (16/5/2026).

“Iya benar mas, sudah melaporkan kejadian ini ke polisi hari Sabtu kemarin,” ujar Alfin Hibatul kepada SuaraJatimPost, Minggu (17/5/2026).

Kapolsek Baron AKP Roni Andreas juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan penganiayaan tersebut. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya luka fisik pada tubuh pelapor.

“Benar, laporan sudah kami terima. Setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan luka fisik pada pelapor,” ujar AKP Roni Andreas.

Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Penyidik juga menelusuri kronologi lengkap insiden tersebut untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau hanya kesalahpahaman antarpihak.

Kasus ini menyita perhatian karena terjadi di tengah pelaksanaan program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Polisi meminta seluruh pihak menahan diri dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi. (*)

Editor: Danu

Prabowo menegaskan, saat negara lain memutar otak untuk bertahan di tengah ancaman krisis global, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5,61 persen pada kuartal I-2026. 

“Percaya ekonomi kita kuat. Fundamental ekonomi kita kuat. Orang mau ngomong apa, Indonesia kuat. Percaya pada kekuatan kita. Percaya pada rakyat kita,” tegas Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan Prabowo disampaikan di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik dan gejolak harga energi dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang meningkat pada awal tahun. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah melonjak hingga 21,81 persen pada kuartal I 2026. 

Belanja negara yang dipercepat sejak awal tahun disebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Dalam kunjungan ini, Kepala Negara secara resmi mengoperasikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekaligus meresmikan Museum Marsinah sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi kerakyatan dan merawat sejarah perjuangan kaum buruh.

Agenda peresmian koperasi skala masif tersebut dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono. Program KDKMP ini diarsiteki sebagai pilar baru perekonomian berbasis desa yang produktif dan terintegrasi, guna mengantisipasi tantangan ekonomi global langsung dari akar rumput.

Tak hanya berfokus pada sektor ekonomi, Presiden Prabowo juga menunjukkan atensi sosial yang tinggi melalui peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Fasilitas ini didirikan sebagai ruang edukasi publik sekaligus bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai perjuangan hak buruh yang melekat pada sosok almarhumah Marsinah.

Rangkaian agenda kenegaraan di Nganjuk tersebut dipastikan berjalan aman dan kondusif. Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad Suria Miftah Irawan, mengapresiasi soliditas pengamanan berlapis yang melibatkan sinergi ketat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah di lapangan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh personel di lapangan yang telah bersiaga penuh. Pengamanan berlapis yang diterapkan berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga seluruh rangkaian kegiatan Bapak Presiden Prabowo di wilayah hukum Polres Nganjuk dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif," ujar AKBP Suria Miftah Irawan saat memantau pengamanan di kawasan Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro.

Kapolres juga menyampaikan terima kasih atas kesadaran dan antusiasme tinggi masyarakat Nganjuk, khususnya warga Desa Nglundo, yang menyambut kehadiran Kepala Negara dengan tetap tertib. 

"Situasi yang aman ini membuktikan bahwa wilayah Nganjuk sangat kondusif untuk menerima kunjungan-kunjungan berskala nasional," imbuhnya.

Sebelum bertolak ke Nganjuk, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas mendarat di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, sekitar pukul 08.00 WIB, setelah terbang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo, dan Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Jawa Timur antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Usai merampungkan agenda di Nganjuk, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung bertolak menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 guna memastikan produktivitas sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kedatangan mereka bukan sekadar mendoakan almarhumah, melainkan juga membawa aspirasi besar terkait kesejahteraan kaum pekerja di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Sulaiman, Wakil Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan keluh kesah para buruh yang menurutnya kian terhimpit oleh berbagai kebijakan pemerintah.

"Hak-hak buruh saat ini seolah dirampas oleh kebijakan pemerintah. Di lapangan, kami menemukan banyak penyelewengan, terutama terkait sistem outsourcing. Tenaga outsourcing yang seharusnya hanya untuk pekerjaan penunjang, faktanya kini sudah masuk ke area inti produksi. Ini sudah menjadi rahasia umum," tegas Sulaiman saat diwawancarai di sela-sela kegiatan ziarah, Sabtu (16/5/2026).

Sulaiman menambahkan bahwa momen Hari Buruh atau May Day ini harus menjadi titik balik perjuangan buruh. 

Ia secara terbuka menyampaikan keinginan besar para buruh untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk.

"Kami sangat berharap bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Harapan kami jelas: hapus sistem outsourcing yang menindas dan segera realisasikan upah layak bagi buruh. Buruh di Jawa Timur, khususnya, sangat terdampak oleh kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja," lanjutnya.

Rombongan buruh dari Sidoarjo ini menjadi salah satu dari sekian banyak elemen pekerja yang terus menyuarakan tuntutan penghapusan UU Cipta Kerja dan perbaikan sistem pengupahan. 

Mereka berharap, di bawah kepemimpinan Prabowo, nasib buruh tidak lagi terpinggirkan dan hak-hak dasar mereka dapat terpenuhi secara adil. (*)

Editor: Syaiful Aries

Bagi masyarakat Ngrajek, ritual Gembyangan Waranggono bukan sekadar hiburan rakyat. Tradisi ini menjadi penanda hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sumber kehidupan yang selama puluhan tahun dijaga bersama. Di tengah perkembangan zaman, warga masih setia mempertahankan warisan budaya itu agar tidak hilang ditelan waktu.

Tahun ini, pelaksanaan Nyadran terasa berbeda. Seluruh rangkaian acara digelar murni atas swadaya masyarakat tanpa keterlibatan Pemerintah Desa Sambirejo. Namun, kondisi itu justru tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap menguri-uri budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun.

Dengan iuran Rp40 ribu per orang, warga bergotong royong menyiapkan seluruh kebutuhan acara. Mulai dari panggung, konsumsi, hingga pagelaran seni Tayub yang menjadi inti prosesi Gembyangan Waranggono. Kebersamaan itu tampak begitu kuat di antara warga yang sejak pagi telah memadati area punden.

Di tengah pagelaran, kelompok Kerawitan Ibu-Ibu Sasongko Laras memainkan gamelan yang mengiringi para waranggono menari mengelilingi Sumur Agung. Sumur yang diyakini sebagai sumber kehidupan masyarakat Ngrajek itu menjadi pusat ritual sakral setiap Jumat Pahing dalam tradisi bersih desa.

Mashudi, salah satu warga Desa Sambirejo, menuturkan bahwa tradisi Gembyangan Waranggono tidak bisa dipisahkan dari sejarah Dusun Ngrajek. Dahulu, para pembabat hutan memilih menetap di wilayah tersebut karena keberadaan sumber mata air besar yang kemudian dikenal sebagai Sumur Agung.

“Setiap tahun masyarakat menggelar slametan sebagai ungkapan syukur atas melimpahnya air di Sumur Agung. Setelah itu dilanjutkan pagelaran langen tayub dengan dua tandhak yang menari mengitari sumur sebanyak 10 kali,” jelas pria yang akrab disapa Hudi itu.

Ia juga mengisahkan, tradisi Gembyangan Waranggono memiliki cerita tersendiri sejak tahun 1934. Kala itu, para pinisepuh desa sempat kesulitan mendatangkan dua penari tayub yang dianggap sebagai bagian wajib dalam ritual bersih desa.

Meski demikian, tradisi tersebut tetap bertahan hingga kini. Bahkan menurut Hudi, semangat warga tahun ini justru semakin besar karena seluruh kegiatan terlaksana secara mandiri.

“Alhamdulillah acaranya sukses. Semua ini karena masyarakat ingin budaya leluhur tetap lestari,” ujarnya.

Di tengah kemeriahan acara, kehadiran Kepala Desa Sambirejo, Budi Imam Sugiarto, turut menjadi perhatian warga. Berdasarkan pantauan di lokasi, kepala desa terlihat hadir memantau jalannya acara, namun tidak memberikan komentar saat dimintai keterangan terkait pelaksanaan Nyadran yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Bagi warga Ngrajek, hal terpenting bukan soal siapa yang terlibat, melainkan bagaimana tradisi tetap hidup sesuai penanggalan adat yang diwariskan leluhur.

“Yang penting tradisi ini tidak putus. Swadaya ini bentuk cinta kami kepada tanah kelahiran dan sejarah Dusun Ngrajek,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Prosesi sakral digelar di kawasan Punden Mbah Sumur Gede, Jumat (15/5/2026). Sejak siang hari, warga berbondong-bondong datang membawa ambengan sebagai bentuk sedekah bumi. Doa bersama dipanjatkan untuk para leluhur, memohon keselamatan, ketenteraman, dan keberkahan hasil panen bagi seluruh warga dusun.

Suasana khidmat terasa di area punden yang dihiasi janur kuning dan umbul-umbul khas tradisi Jawa. Tradisi tahunan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat lintas generasi.

Berdasarkan informasi dari warga, Punden Mbah Sumur Gede dipercaya sebagai tempat bersejarah yang berkaitan dengan leluhur pendiri wilayah tersebut. Air dari sumur di kawasan punden juga diyakini sebagian masyarakat memiliki khasiat untuk pengobatan berbagai penyakit.

"Niki tradisi nenek moyang engkang kedah diuri-uri. Menawi mboten, warga kuatir pagebluk bakal tumeko ing Sumurgede mriki. (Ini tradisi dari nenek moyang yang harus dilaksanakan. Sebab jika tidak warga kuatir balak atau musibah bakal menimpa Sumurgede)," ujar Mbahni, sesepuh sekaligus juru rawat punden, kepada media di sela acara Nyadran.

Kepala Desa Waung, M. Doni Rudianto, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan prosesi Nyadran dan Bersih Desa yang dipusatkan di Punden Mbah Sumur Gede.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum memperkuat spiritualitas dan kerukunan warga desa.

"Alhamdulillah, hari ini warga Dusun Waung tumpah ruah. Kami berkumpul di Punden Mbah Sumur Gede ini untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, dan hasil bumi yang melimpah setahun belakangan ini," ujar Doni.

Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat yang turut menghidupkan kembali kesenian tradisional seperti Kuda Kepang dan Tayub melalui Paguyuban Haswono Budoyo.

"Melihat warga guyub rukun, dari yang tua sampai anak-anak hadir menonton Kuda Kepang dan Tayub, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Waung sangat peduli dalam menguri-uri atau melestarikan budaya Jawa agar tidak tergerus zaman," tambahnya.

Doni berharap tradisi Bersih Desa dan Nyadran dapat terus menjadi energi positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Harapan saya, dengan semangat Nyadran ini, ke depan Desa Waung semakin maju, warganya semakin makmur, dan kita semua tetap kompak dalam memajukan lingkungan kita sendiri," pungkasnya di hadapan tokoh masyarakat dan sesepuh dusun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, setelah menerima konfirmasi terbaru mengenai agenda kepresidenan. Sebelumnya, kunjungan sempat direncanakan bertepatan dengan momentum Hari Buruh pada 2 Mei, namun dijadwalkan ulang karena padatnya agenda kenegaraan.

Dalam kunjungan bersejarah ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting yang berpusat di dua lokasi, yakni ziarah dan peresmian Museum Marsinah. 

Presiden akan berziarah ke makam pahlawan buruh nasional, Marsinah, di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Di lokasi yang sama, Presiden akan meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah sebagai bentuk penghormatan negara atas perjuangan hak-hak pekerja.

Selain agenda sejarah, Presiden dijadwalkan meluncurkan program 1.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara nasional. Peluncuran tersebut rencananya dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono.

"Insyaallah, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung di Nganjuk besok Sabtu pagi. Agenda utamanya adalah memberikan penghormatan di Makam Marsinah serta meresmikan Museum dan Monumen Marsinah yang baru saja selesai dipugar," ujar Bupati Marhaen saat meninjau lokasi persiapan, Jumat (15/5/2026).

Bupati yang karib disapa Kang Marhaen tersebut menjelaskan, awalnya Prabowo dijadwalkan hadir pada 2 Mei, namun agenda tersebut tertunda. Setelah penjadwalan ulang, Prabowo dipastikan tiba di Nganjuk pada 16 Mei mendatang.

Setidaknya terdapat beberapa titik yang akan dikunjungi Presiden beserta rombongan. Pertama adalah Makam Marsinah, Museum dan Rumah Singgah Marsinah, serta Patung Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Selain ketiga lokasi tersebut, Presiden juga dijadwalkan meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Peresmian KDMP akan dilakukan secara nasional namun dipusatkan di Nganjuk. Rencananya peresmian akan dilakukan di KDMP Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono," tambahnya.

Sementara itu, menjelang kedatangan Presiden, Pemkab Nganjuk terus mematangkan persiapan, salah satunya dengan menggelar gladi kotor. Pada Rabu (13/5/2026), gladi kotor dilakukan oleh seluruh elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tiga lokasi yang berada di Desa Nglundo.

Di Museum dan Rumah Singgah Marsinah, petugas menyiapkan tenda untuk prosesi peresmian. Persiapan serupa dilakukan di area Patung Marsinah. Selain itu, di sepanjang jalan mulai dari Gapura Desa Nglundo hingga Makam Marsinah, petugas melakukan pengecatan tembok rumah warga serta sejumlah fasilitas umum (fasum).

"Pihak kepolisian juga sudah menyisir seluruh rumah warga untuk melakukan sterilisasi," imbuhnya.

Kang Marhaen berharap kunjungan Presiden ke Nganjuk berjalan lancar, mulai dari peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah hingga peluncuran KDMP di Desa Nglawak. 

"Semoga semuanya dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan," pungkasnya.

Secara terpisah, Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) telah menyiapkan skema pengamanan dan rekayasa arus lalu lintas berskala besar. Guna menjamin kelancaran rombongan kepresidenan (RI-1) dan keamanan kawasan, petugas akan memberlakukan sterilisasi jalur dan pengalihan arus kendaraan mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Pihak kepolisian menetapkan area steril yang tertutup bagi kendaraan umum non-kepentingan, mulai dari Simpang 4 Sukomoro ke arah timur hingga Simpang 4 Ngrajek.

Detail Pengalihan Arus Lalu Lintas:

Untuk meminimalkan kemacetan, Satlantas Polres Nganjuk membagi rute pengalihan sebagai berikut:

1. Kendaraan Berat: Kendaraan roda enam atau lebih dari arah Madiun maupun Surabaya diwajibkan melalui jalur jalan tol.

2. Dari Arah Madiun: Dialihkan melalui Simpang 3 Terminal Nganjuk belok kiri (jalan lingkar) menuju Gerbang Tol Nganjuk.

3. Dari Arah Surabaya: Dialihkan melalui Gerbang Tol Bandarkedungmulyo, Jombang.

4. Rute Madiun menuju Kediri: Pengendara diarahkan melalui Simpang 4 TL Guyangan (belok kanan) – Jl. Raya Nganjuk-Kediri – Simpang 4 TL Candirejo (belok kanan) – Tugu Adipura Loceret (belok kiri) – Simpang 3 Patihan (belok kanan). Kendaraan dari arah Surabaya diarahkan berbelok ke kiri di Simpang 3 Mengkreng menuju arah Kediri.

5. Rute Kertosono menuju Madiun: Dialihkan melalui Simpang 4 Baron (belok kiri) – Simpang 3 Masjid Jami’ Warujayeng (belok kiri) – Simpang 3 Jetis (belok kanan) – Tugu Adipura Loceret (belok kanan) – Simpang 4 Candirejo (belok kiri) – Simpang 4 Tiripan (belok kanan) – Simpang 4 Guyangan (belok kiri) menuju arah Madiun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi adanya aduan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur penanganan perkara, Inspektorat Kabupaten Nganjuk menegaskan seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan bukti yang valid.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan asumsi maupun laporan tanpa dasar yang jelas.

“Dalam setiap penanganan perkara, prinsipnya siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan. Kami bekerja berdasarkan fakta dan dokumen yang autentik,” ujar Samsul Huda saat memberikan klarifikasi terkait prosedur audit desa, Rabu (13/5/2026).

Kasus ini mencuat setelah munculnya dokumen Berita Acara Klarifikasi Realisasi APBDes Tahun 2022 Desa Bandung yang memuat sejumlah kegiatan fisik dan nonfisik, termasuk pembangunan jembatan.

Salah seorang warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Bandung menyebut, dalam dokumen tersebut tercatat kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan BUMDes berupa pembangunan jembatan menghabiskan anggaran sebesar Rp42.681.950.

Ia menjelaskan, proses klarifikasi dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2023, di Ruang Kerja Camat Prambon sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Bandung.

“Saat itu kami menyerahkan data APBDes tahun 2022 di kantor kecamatan,” ujarnya kepada wartawan.

Samsul Huda menambahkan, setiap laporan yang masuk, baik dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun Aparat Penegak Hukum (APH), terlebih dahulu diverifikasi sebelum ditindaklanjuti ke tahap audit investigatif.

Menurutnya, apabila pelapor tidak mampu menunjukkan bukti kuat atas tuduhan yang disampaikan, maka Inspektorat akan kesulitan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Setiap aduan atau tuduhan harus disertai bukti yang kuat dan relevan agar bisa ditindaklanjuti secara mendalam. Untuk kasus Desa Bandung, pemeriksaan sudah selesai dilakukan,” tegasnya saat dihubungi SuaraJatimPost.

Ia memastikan Inspektorat tetap bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai koridor hukum.

Sebelumnya diberitakan, jembatan penghubung menuju Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) di Desa Bandung mengalami kerusakan parah hingga jebol. Jembatan yang dibangun pada 2022 menggunakan anggaran dana desa sekitar Rp30 juta itu hingga kini belum diperbaiki secara menyeluruh.

Pelaksana Kegiatan Desa Bandung, Agung, mengatakan proyek tersebut telah diaudit oleh Inspektorat pada tahun 2023. Saat itu terdapat catatan pengembalian material urukan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.

“Dulu ada pengembalian urukan yang kurang spesifikasi, tetapi untuk struktur jembatannya sendiri sudah sesuai,” kata Agung saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, kerusakan jembatan dipicu oleh kendaraan bermuatan berat yang melintas selama aktivitas proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Karena akses proyek KDMP, akhirnya jembatan jebol. Muatannya tidak sesuai kapasitas yang direncanakan,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi di lapangan, bus tersebut melaju di tengah kepadatan arus lalu lintas kota dan berhimpitan dengan pengendara roda dua. Selain diduga melanggar trayek, gaya mengemudi sopir bus juga dinilai arogan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kondisi itu memicu keluhan warga. Mereka menilai pengawasan terhadap kendaraan besar yang masuk ke kawasan perkotaan masih lemah, sehingga pelanggaran serupa terus berulang.

“Ini sudah bukan jalurnya. Harusnya lewat ring road, tapi malah masuk kota. Sangat membahayakan karena jalannya sempit dan banyak aktivitas warga. Kami menyayangkan seolah tidak ada tindakan tegas di titik-titik masuk kota,” ujar salah seorang warga yang melintas, Selasa (12/5/2026).

Menanggapi kejadian tersebut, Kasat Lantas Polres Nganjuk, AKP Ivan Danara Oktavian, mengaku pihaknya sudah beberapa kali melakukan penertiban terhadap bus yang nekat menerobos jalur perkotaan.

“Sudah sering kita tertibkan, kita beri imbauan bahkan sanksi. Tapi ya begitu, angel temen tuturane (susah sekali diberi tahu). Sepertinya mereka mencari celah saat petugas lengah di lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengemudi angkutan umum agar mematuhi jalur dan aturan lalu lintas yang telah ditetapkan demi menjaga keselamatan bersama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Satgas MBG Nganjuk, Judy Ernanto, mengatakan penghentian sementara mulai diberlakukan pada Selasa (12/5/2026). Dua SPPG yang terkena sanksi yakni SPPG Baron dan SPPG Lengkong.

Menurut Judy, hasil evaluasi menunjukkan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kedua lokasi belum memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Hari ini resmi kita suspend sementara. Penyebabnya adalah fasilitas IPAL yang kurang standar. Kami terus menekankan bahwa standar minimal dari BGN harus dipenuhi karena ini menyangkut kualitas pelayanan,” ujar Judy.

Ia menegaskan, evaluasi serupa juga dapat dilakukan terhadap SPPG lain apabila ditemukan pelanggaran standar operasional. Satgas MBG, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan guna memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan teknis serta aman bagi lingkungan dan masyarakat.

“SPPG di Baron dan Lengkong instalasi pengolah air limbahnya dinilai belum memenuhi persyaratan oleh BGN,” tambahnya.

Judy menjelaskan, status suspend dapat dicabut apabila pihak pengelola telah melakukan perbaikan dan hasil verifikasi ulang dari BGN dinyatakan memenuhi standar.

“Kami terus mengingatkan dan melakukan evaluasi bersama. Harapannya kualitas pelayanan kepada masyarakat benar-benar maksimal dan sesuai standar kesehatan yang berlaku. Kalau sudah dipenuhi, suspend akan dicabut,” katanya.

Ia juga menyayangkan temuan tersebut karena kedua SPPG itu tergolong baru beroperasi dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, Kepala SPPG Baron, Alfin Hibatul, membenarkan adanya penghentian sementara operasional di tempatnya. Ia menyebut langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Satgas MBG terkait standar IPAL.

“Kami menerima hasil evaluasi tersebut dengan terbuka. Saat ini fokus utama kami adalah melakukan perbaikan sistem IPAL agar sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan,” ujar Alfin.

Ia menegaskan, penghentian operasional tersebut bukan penutupan permanen, melainkan bagian dari proses perbaikan fasilitas sebelum layanan kembali berjalan normal.

“Ini bagian dari quality control. Kami ingin memastikan saat kembali melayani masyarakat nanti, termasuk pengolahan limbahnya sudah benar-benar optimal dan tidak menimbulkan kendala,” jelasnya.

Alfin juga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan selama proses perbaikan berlangsung. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi memastikan makanan bergizi diproduksi di fasilitas yang higienis dan ramah lingkungan.

Namun demikian, Alfin mengungkapkan persoalan IPAL sebenarnya telah disampaikan sejak Desember 2025 kepada pihak mitra penyedia sarana, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.

“Ada miskomunikasi dengan pihak mitra sejak Desember 2025. Saya sudah mengajukan kekurangan fasilitas, tetapi belum dipenuhi,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengelolaan SPPG Baron melibatkan dua mitra, yakni CV Semi dan PT NJM. CV Semi bertanggung jawab menyediakan tempat dan peralatan, sedangkan PT NJM menangani operasional SPPG. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program tersebut menjadi langkah strategis dalam optimalisasi pemanfaatan lahan hutan tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya. Selain itu, program ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara Perhutani, pemerintah daerah, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Humas Perhutani KPH Nganjuk, Abdurrahman, menjelaskan bahwa mekanisme pemanfaatan lahan Perhutani dibedakan menjadi dua kategori, yakni Tanah Perusahaan dan Tanah Kawasan. Menurutnya, lahan yang masuk kategori kawasan memerlukan proses perizinan lebih panjang karena harus mendapatkan persetujuan kementerian terkait.

“Setiap kegiatan harus memiliki izin. Untuk usulan bupati terkait KDMP, ada tiga titik yang masuk wilayah KPH Nganjuk, yakni Desa Kepel, Tritik, dan Bendoasri. Karena masuk kategori kawasan, prosesnya dimulai dari survei lapangan, pengukuran, hingga pengajuan izin ke kementerian,” ujar Abdurrahman saat ditemui di lobi KPH Perhutani Nganjuk, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, pemanfaatan Tanah Perusahaan relatif lebih fleksibel karena dapat dilakukan melalui mekanisme sewa maupun kerja sama. Salah satu contohnya adalah keberadaan kios-kios di wilayah Brebek yang berdiri di atas tanah perusahaan melalui sistem kerja sama sewa.

Terkait pelaksanaan program KDMP di sejumlah titik di Kabupaten Nganjuk, Perhutani menegaskan posisinya sebagai pelaksana regulasi di lapangan. Meski proses administrasi untuk lahan kawasan membutuhkan waktu lebih lama, pihaknya memastikan tetap mendukung program tersebut selama seluruh izin telah diterbitkan.

“Perhutani pada prinsipnya mendukung kegiatan tersebut, baik di tanah perusahaan maupun kawasan. Selama izin dari kementerian sudah turun, kami sebagai pengelola akan mengikuti dan melaksanakan sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Selain program KDMP, Perhutani juga tengah memproses pengajuan lain dari pemerintah daerah, seperti permohonan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) oleh Kecamatan Ngetos. Meski kebutuhan lahannya relatif kecil, proses administrasi dan perizinan ke kementerian tetap harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Perum Perhutani yang terus berjalan, pemanfaatan lahan hutan tersebut diharapkan dapat segera terealisasi guna mendukung program strategis nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Informasi tersebut mencuat setelah pihak keluarga melihat adanya perubahan perilaku pada siswa yang dinilai berkaitan dengan situasi di lingkungan sekolah. Orang tua siswa kemudian menyampaikan keberatan atas dugaan perlakuan yang diterima anaknya selama berada di sekolah.

Menurut keterangan pihak keluarga, dugaan tekanan tersebut melibatkan seorang oknum guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Atas dasar perlindungan dan kenyamanan anak, pihak keluarga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk mempertimbangkan pemindahan guru yang bersangkutan dari sekolah tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, menegaskan bahwa proses pemindahan atau pergeseran guru PPPK tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme dan kajian yang berlaku.

Menurutnya, saat ini pihak dinas masih melakukan verifikasi data dan mempertimbangkan berbagai aspek administratif maupun kebutuhan formasi di lapangan sebelum mengambil keputusan.

“Kalau bergeser itu tidak serta-merta, supaya tidak mengganggu yang lain,” ujar Puguh saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, proses tersebut juga melibatkan penilaian terhadap data yang masuk serta koordinasi dengan pihak terkait di wilayah setempat. Selain itu, komunikasi dengan orang tua siswa juga telah dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.

Puguh meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari Dinas Pendidikan agar penanganan persoalan tersebut dapat dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala sekolah negeri di Kertosono, Marzuqoh, diketahui telah melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa bersama sejumlah guru dan tenaga pendidik lainnya. Pertemuan tersebut disebut sebagai upaya silaturahmi sekaligus klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan.

“Alhamdulillah, pihak sekolah sudah bertemu dengan orang tua murid, saling meminta maaf dan saling memaafkan,” ujar Marzuqoh.

Di sisi lain, orang tua siswa berinisial YSF menyampaikan bahwa dirinya telah menerima permintaan maaf dari pihak sekolah. Namun demikian, ia tetap berharap Dinas Pendidikan menindaklanjuti persoalan tersebut demi kenyamanan psikologis anaknya selama mengikuti proses belajar.

“Sudah datang ke rumah saya dan saya maafkan. Tapi saya berharap ada perhatian dari Dinas Pendidikan terkait guru yang bersangkutan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk terkait usulan pemindahan guru dimaksud. Pihak sekolah maupun dinas menyatakan persoalan tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam persidangan tersebut, sejumlah fakta baru terungkap, termasuk adanya perbedaan nominal kerugian yang menjadi sorotan tim penasihat hukum terdakwa.

Perkara yang didakwakan menggunakan Pasal 372 KUHP itu telah melalui agenda pembacaan dakwaan dan kini memasuki pemeriksaan saksi. Sedikitnya lima saksi dihadirkan dalam sidang, yakni Anik, Darmaji, Marni, Voga, dan Mey.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut kerugian yang dialami pelapor sebesar Rp40 juta. Namun, tim penasihat hukum terdakwa yang dipimpin Dr. Prayogo Laksono menilai terdapat ketidaksinkronan karena fakta persidangan justru mengungkap nominal Rp45 juta.

“Terbukti jumlah kerugian yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Rp40 juta, padahal fakta materiilnya Rp45 juta. Ada selisih yang dianggap sebagai kerugian, ini menunjukkan ketidaksinkronan,” ujar Prayogo usai persidangan.

Sementara itu, dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, saksi Anik menjelaskan awal mula dirinya meminta bantuan kepada terdakwa YM terkait tunggakan pinjaman di Bank Babat Lestari.

Anik mengaku memiliki utang awal sebesar Rp60 juta. Namun karena mengalami tunggakan, nilai tagihan disebut membengkak hingga sekitar Rp150 juta dan disertai ancaman lelang dari pihak bank.

“Saya datang meminta tolong agar tagihannya bisa turun,” ujar Anik dalam persidangan.

Menurut Anik, selain kewajiban pembayaran sekitar Rp100 juta, terdakwa juga disebut meminta imbalan jasa sebesar Rp5 juta apabila proses penyelesaian berhasil dilakukan. Untuk keperluan tersebut, Anik mengaku membuat dan menandatangani surat kuasa kepada terdakwa YM. Surat kuasa itu juga disebut menjadi salah satu barang bukti dalam persidangan.

Keterangan berbeda kemudian disampaikan Darmaji, suami Anik. Ia mengaku mentransfer uang sebesar Rp25 juta dari rekening pribadinya dan meminta bukti kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

“Saya tidak pernah melihat saksi Anik menandatangani surat kuasa,” ujarnya di persidangan.

Darmaji menyebut total uang yang diberikan kepada terdakwa mencapai Rp45 juta, terdiri dari Rp40 juta yang disertai kwitansi dan Rp5 juta tanpa kwitansi.

Ia juga mengungkap bahwa pada akhirnya proses penyelesaian kredit dilakukan sendiri oleh Anik dengan mendatangi pihak BPR dan bertemu dengan seseorang bernama Bu Sri untuk melunasi kewajiban sebesar Rp83 juta di luar uang yang telah diserahkan kepada YM.

“Saya yakin memberikan uang ke YM Rp45 juta, cuma yang Rp5 juta tanpa kwitansi,” tegasnya.

Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa kembali menegaskan bahwa unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara dugaan penggelapan tersebut dinilai tidak terpenuhi.

Prayogo menyebut, berdasarkan keterangan saksi Voga dan Mey, uang Rp25 juta yang dipersoalkan diketahui penggunaannya sebagai jasa hukum atau lawyer fee.

Menurutnya, kesepakatan antara pihak pengacara dan Anik dilakukan secara terbuka melalui video call yang disaksikan sejumlah pihak terkait.

Dalam sidang, tim penasihat hukum juga mempertanyakan kepada saksi Marni dan Voga apakah uang Rp25 juta cukup untuk menebus sertifikat yang menjadi pokok persoalan. Kedua saksi disebut menjawab nominal tersebut tidak mencukupi.

“Jawaban itu secara otomatis mematahkan dakwaan penggelapan karena jumlah uang tersebut tidak mungkin digunakan untuk tujuan penebusan sebagaimana yang dituduhkan,” kata Prayogo.

Pihak penasihat hukum menyatakan siap menghadapi sidang lanjutan pada Rabu mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari JPU.

Dalam sidang berikutnya, tim hukum terdakwa berencana membedah unsur-unsur Pasal 372 KUHP serta membahas masa transisi antara KUHP lama dan KUHP baru guna memperjelas posisi hukum kliennya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Acara bertajuk "Kirab Budaya Ketangi" ini menempuh jarak sejauh 2 kilometer, dimulai dari titik start di pusat Dusun Ketangi dan berakhir di kawasan Jalan Merdeka Ketangi Utara

Di baris terdepan, tampak tokoh masyarakat yang memerankan sosok raja dan sosok Anoman melakukan perlawanan mengisahkan pewayangan. Di belakangnya, menyusul barisan remaja dan anak anak yang memakai baju budaya lengkap dengan replika gaun megah

​Tak mau kalah, kaum ibu dan remaja putri tampil anggun mengenakan kebaya beludru dan kain jarik, lengkap dengan sanggul dan hiasan kepala yang berkilau di bawah sinar matahari.

Saat bendera start dikibarkan sebagai tanda dimulainya Karnaval Budaya dalam rangka tradisi Bersih Dusun. Momen sakral sekaligus meriah ini disaksikan oleh ribuan pasang mata yang memadati sepanjang rute jalan desa.

​Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahyono didampingi oleh Panitia Bersih Dusun Ketangi. Dengan penuh semangat, Tatit mengibarkan bendera checker hitam-putih, menandai detik-detik pemberangkatan peserta karnaval yang telah bersiap sejak pagi.

​Dalam sambutannya sebelum pemberangkatan, Tatit Heru Tjahyono mengapresiasi besar warga Dusun Ketangi dan Desa Kampungbaru yang tetap teguh menjaga kearifan lokal. Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan bahwa tradisi seperti Nyadran dan Karnaval Budaya bukan sekadar hiburan, melainkan aset daerah yang memperkuat jati diri bangsa.

"Selain sebagai ritual syukur atas melimpahnya hasil bumi, karnaval ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antarwarga dan pemerintah desa, khususnya di Desa Kampungbaru," kata Tatit Heru Tjahyono. 

​Catur Widi Prawoto, selaku koordinator acara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang melibatkan gabungan dari tiga dusun, yaitu Dusun Ketangi, Dusun Kurunglor, dan Dusun Teleng.

​Catur menjelaskan bahwa antusiasme warga tahun ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kelompok yang ikut serta memeriahkan barisan karnaval. Kata Catur, ​Total Peserta terdiri dari 16 grup karnaval, Peserta berasal dari 19 RT yang ada di lingkungan ketiga dusun, yakni Dusun Ketangi, Kurung Lor dan Teleng.

​Catur berharap nilai-nilai luhur nenek moyang tetap terjaga, terutama dalam menjaga keharmonisan antarwarga.

​"Harapan kami, seluruh warga masyarakat Dusun Ketangi, Kurunglor, dan Teleng tetap guyub rukun (rukun dan bersatu), begitu pula dengan para punggawa atau perangkat desanya," ujar Catur.

Terpisah, Kepala Desa Kampungbaru, Susilo Dwi Prasetyo, secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga yang telah menyukseskan gelaran Bersih Desa tahun ini.

​​Kades Susilo Dwi Prasetyo mengungkapkan bahwa kesuksesan acara ini adalah bukti nyata semangat gotong royong yang masih kental di tengah masyarakat Desa Kampungbaru.

​"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Dusun Ketangi, Dusun Kurunglor, dan Dusun Teleng. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari panitia serta masyarakat, acara semegah ini tidak akan terwujud," ungkapnya.

​Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar sinergi antara masyarakat Desa Kampungbaru dengan pemerintah serta aparat penegak hukum terus terjalin kuat demi kemajuan wilayah Kecamatan Tanjunganom ke depannya. (*) 

Editor: Danu

Auditor Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Anas Nasrullah, saat dikonfirmasi media terkait perkembangan audit, memilih tidak memberikan penjelasan detail mengenai kondisi fisik maupun administrasi proyek jembatan tersebut.

Menurut Anas, informasi teknis di lapangan lebih tepat ditanyakan kepada Pemerintah Desa Bandung selaku pihak yang mengetahui proses pengerjaan proyek.

“Ini yang saya tidak tahu detailnya, coba ditanyakan dengan Pemerintah Desa Bandung,” ujar Anas Nasrullah saat dikonfirmasi, Jumat (8/5/2026).

Saat disinggung mengenai hasil pemeriksaan audit, Anas hanya menyampaikan bahwa proses audit telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, ia belum menjelaskan apakah ditemukan adanya ketidaksesuaian anggaran, pelanggaran administrasi, maupun kendala teknis dalam proyek tersebut.

Minimnya penjelasan dari pihak Inspektorat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek jembatan yang berada di Desa Bandung sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah mengalami kerusakan dan memerlukan audit investigasi guna memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan realisasi pekerjaan di lapangan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait hasil akhir pemeriksaan maupun tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap proyek tersebut.

Di sisi lain, perwakilan Forum Masyarakat Desa Bandung turut menyuarakan desakan agar persoalan jembatan ambrol itu segera dituntaskan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat menilai proyek yang dibiayai Dana Desa seharusnya dikelola secara transparan dan menghasilkan infrastruktur yang layak dimanfaatkan warga.

“Kami meminta agar persoalan jembatan ini segera diproses dengan tuntas. Ini menggunakan Dana Desa, uang rakyat, jadi pertanggungjawabannya harus jelas,” ujar salah satu perwakilan forum masyarakat Desa Bandung.

Forum masyarakat juga berharap adanya keterbukaan hasil audit agar publik memperoleh kepastian mengenai penyebab kerusakan jembatan serta langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah desa maupun pihak terkait lainnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Pelaksana Kerja (PK) Desa Bandung, Agung, menjelaskan bahwa proyek jembatan tersebut sebenarnya sudah melalui proses audit oleh pihak Inspektorat pada tahun 2023.

Meskipun terdapat catatan untuk mengembalikan material urukan yang tidak sesuai spesifikasi, Agung menegaskan bahwa secara struktur fisik, jembatan tersebut sudah masuk dalam spesifikasi yang ditentukan.

​"Tahun 2022 pembangunan menggunakan anggaran dana desa. Sudah diaudit sama Inspektorat tahun 2023. Dulu ada pengembalian urukan yang kurang spek, tapi kalau jembatannya sendiri sudah masuk (spek)," ujar Agung saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

​Agung mengungkapkan bahwa penyebab utama jebolnya jembatan adalah beban muatan yang berlebih. Jembatan tersebut sering dilalui oleh kendaraan berat dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

​"Karena akses KDMP, akhirnya jembatan itu jebol. Muatannya kan tidak sesuai dengan kapasitas (jembatan) yang kita rencanakan," tambahnya.

​Terkait perbaikan, Agung menyebutkan bahwa rencana renovasi sebenarnya sudah ada, termasuk rencana pengalihan model jembatan menggunakan U-Ditch (Box Culvert) agar lebih kuat. Namun, hingga saat ini perbaikan belum bisa dieksekusi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat desa.

​"Informasi dari Pak Kades, mau diperbaiki. Tapi sekarang kan lagi ada efisiensi, jadi harus menunggu ketersediaan anggaran lagi. Untuk menunjang beban berat, otomatis nanti modelnya dirubah memakai U-Ditch atau plat itu," jelasnya.

​Kerusakan jembatan ini berdampak langsung pada operasional Bumdesma setempat. Berdasarkan pantauan di lapangan, gedung Bumdesma tampak sepi dan tidak ada aktivitas, bahkan terkesan tidak terawat.

​Menanggapi hal tersebut, Agung menjelaskan bahwa pihak desa hanya menyediakan lahan, sementara pengelolaan sepenuhnya ada pada pengurus Bumdesma. 

"Kami sudah berkoordinasi kembali dengan kepala desa untuk mencari solusi terbaik agar akses jembatan dan operasional Bumdesma bisa kembali berjalan normal," sebut Agung yang juga perangkat Desa Bandung.

Terpisah, Kepala Desa Bandung, Heru Subagio menyatakan, terkait kondisi jembatan penghubung desa yang mengalami kerusakan atau jebol, dipastikan terjadi akibat aktivitas kendaraan berat yang melintas selama pengerjaan proyek KDMP.

​Kata Heru, ia menegaskan bahwa pihak desa telah merencanakan langkah perbaikan, namun menunggu momentum yang tepat agar hasil perbaikan nantinya lebih optimal dan tahan lama menunggu proyek selesai

​Menurut Heru, perbaikan jembatan tidak dilakukan saat ini karena proyek KDMP masih terus berjalan. Melakukan perbaikan saat mobilitas kendaraan berat masih tinggi dinilai tidak akan efektif.

​"Jelas diperbaiki nanti kalau pengerjaan proyek (KDMP) sudah selesai," tegas Kades Bandung saat dihubungi melalui sambungan telepon.

​​Terkait pembiayaan pembangunan awal jembatan tersebut, Kades Bandung membenarkan bahwa proyek tersebut menggunakan alokasi dana desa sekitar Rp30 juta. Nilai ini sesuai dengan perencanaan awal jembatan sebelum akhirnya mengalami kerusakan akibat beban muatan proyek yang melebihi kapasitas.

Namun, pihaknya menanyakan rincian teknis lebih lanjut mengenai spesifikasi dan realisasi anggaran, Kades mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Pelaksana Kerja (PK), Agung, yang memiliki data lebih mendalam.

​​"Koordinasi langsung sama Pelaksana Kegiatan, semuanya dia yang paham," tutupnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Laporan yang dilayangkan oleh gabungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan LSM tersebut kini tengah berada di meja Kejaksaan untuk proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

Kasi Intel Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen pendukung dari pelapor terkait dugaan raibnya atau penyalahgunaan bantuan sebanyak 10 ekor sapi.

"Kami sedang mendalami kronologi dan fakta hukumnya. Tim akan membedah apakah perkara ini masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum, tindak pidana umum, atau terdapat indikasi kuat tindak pidana korupsi," ujar Koko saat ditemui di lobi Kantor Kejari Nganjuk, Kamis (7/5/2026).

Koko menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti di satu titik. Jika dalam proses pengembangan ditemukan bukti signifikan, Kejari Nganjuk siap memperluas jangkauan penyelidikan ke desa-desa lain untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Terkait maraknya aduan masyarakat pasca-Lebaran, Kejaksaan memberikan peringatan keras kepada pemerintah desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. 

Koko menjelaskan terdapat dua koridor penanganan yang digunakan Kejaksaan sesuai arahan Kajari dan Bupati Nganjuk. 

Pertama adalah dilakukan pembinaan jika temuan berupa kesalahan administrasi atau kelebihan bayar yang tidak disengaja, dengan mekanisme pengembalian kerugian.

Kedua adalah langkah penindakan, hal itu dilakukan secara profesional dan terukur jika ditemukan pelanggaran frontal yang terindikasi kuat sebagai tindak pidana korupsi.

"Kejari Nganjuk berkomitmen menangani setiap pengaduan secara berintegritas untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi," tegasnya.

Selain laporan baru mengenai hibah sapi, Kejari Nganjuk juga memastikan bahwa penanganan kasus di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, tetap berjalan. 

Koko mengakui proses ini membutuhkan waktu lebih karena rentang waktu peristiwa yang sudah cukup lama.

"Kami memerlukan koordinasi intensif dengan instansi terkait untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Prosesnya masih terus berjalan," pungkas Koko. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pertemuan tersebut mengungkap fakta bahwa dugaan penyimpangan proyek infrastruktur desa kini telah resmi ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk, Anik Rahayu, usai memimpin rapat yang dihadiri pihak kecamatan dan perangkat desa tersebut, menegaskan bahwa legislatif membatasi pernyataan terkait proyek rabat jalan yang dipersoalkan warga.

"Terkait dugaan penyimpangan infrastruktur, itu sudah masuk ke ranah APH. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian atau kejaksaan, sehingga tidak akan memberikan pernyataan panjang lebar," ujar Anik kepada wartawan usai RDP. 

Persoalan kian meruncing saat perwakilan warga Desa Ngringin yang tergabung dalam Dadung Darmasila, Arif Rahman, membeberkan dugaan pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Warga menuntut rincian penggunaan dana sebesar Rp350.000 per pemohon yang merupakan selisih dari kesepakatan total Rp500.000 setelah dipotong biaya resmi SKB 3 Menteri.

Lebih mengejutkan, Arif mengungkapkan adanya dugaan aliran dana tambahan sebesar Rp700.000 yang diduga mengalir ke kantong oknum perangkat desa, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Arif mengaku kecewa lantaran pihak BPN dan Pokmas absen dalam pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD tersebut.

"Kami minta rincian detail, Rp350.000 itu untuk apa saja? Itu dana masyarakat. Kami juga menuntut akses terhadap LPJ APBDes hingga kuitansi pembelanjaan material karena itu adalah dokumen publik," tegas Arif 

Menanggapi gejolak tersebut, Kepala Inspektorat Nganjuk, Samsul Huda, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak melakukan audit investigatif. Saat ini, tim auditor sedang merampungkan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

"Kami sudah laksanakan pemeriksaan sesuai prosedur. Kami mohon semua pihak bersabar menunggu proses administratif ini selesai agar hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Samsul.

Di sisi lain, Kepala Desa Ngringin, Ika Agustina, memilih pendekatan diplomatis saat ditemui usai rapat. 

Meski didera isu miring, ia mengklaim kehadirannya di DPRD adalah bentuk komitmen memperbaiki komunikasi yang tersumbat dengan warga.

"Harapan saya, melalui forum ini terjalin sinergitas. Kami berkomitmen memperbaiki pola interaksi agar segala persoalan desa dapat diselesaikan secara kekeluargaan," ungkap Ika (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta menyelaraskan program kerja antara kepolisian dan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan didampingi Pejabat Utama Polres Nganjuk melaksanakan silaturahmi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Nganjuk di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum mempererat komunikasi antara Polri dengan elemen masyarakat guna memantapkan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Dalam suasana ramah tamah, Kapolres Nganjuk menegaskan bahwa situasi kamtibmas yang aman tidak bisa dijaga sendiri oleh kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan tokoh masyarakat, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh warga.

“Silaturahmi ini menjadi sarana menyamakan langkah dalam memelihara kamtibmas. Kami berharap PPDI Kabupaten Nganjuk dan seluruh elemen masyarakat terus menjadi mitra strategis Polres Nganjuk untuk menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif melalui komunikasi dan kebersamaan yang kuat,” tegas AKBP Suria Miftah Irawan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Nganjuk Soim Rohani, S.Pd. selaku tuan rumah menyambut baik kunjungan Kapolres Nganjuk beserta jajaran. 

Ia menyebut ada dua hal penting yang menjadi perhatian bersama dalam pertemuan tersebut, yakni memantapkan sinergi antara masyarakat dengan kepolisian dalam menjaga kamtibmas serta mengantisipasi peredaran minuman keras di tengah masyarakat.

“Sinergi masyarakat dengan kepolisian harus terus diperkuat agar keamanan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, kami juga memandang perlu adanya langkah bersama untuk mengantisipasi peredaran minuman keras karena hal tersebut dapat memengaruhi ketertiban dan kenyamanan warga,” ujar Soim Rohani.

Ia menegaskan PPDI Kabupaten Nganjuk siap mendukung Polres Nganjuk melalui penyampaian informasi, edukasi warga, serta penguatan kesadaran masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui silaturahmi ini diharapkan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat sehingga upaya menjaga keamanan wilayah dapat berjalan berkelanjutan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda penyampaian jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa pada Selasa (5/5/2026), mempertegas benturan fundamental antara dua kubu: apakah perkara ini murni tindak pidana ataukah sengketa perdata yang dipaksakan masuk ke ranah hukum publik?

Tim Penasihat Hukum terdakwa, Dr. Prayogo Laksono, melontarkan kritik terhadap konstruksi dakwaan JPU. 

Usai sidang, Prayogo menilai jawaban jaksa tidak menyentuh substansi keberatan mereka dan hanya sekadar upaya defensif untuk membenarkan dakwaan yang dianggapnya prematur.

"Setelah kami mencermati dan menganalisis jawaban tersebut, kami tetap berpegang teguh pada surat dakwaan awal yang hanya setebal tiga lembar itu," ujar Dr. Prayogo kepada awak media.

Poim utama, menurut Prayogo adalah indikasi pengakuan jaksa mengenai asal-usul perkara. Ia menilai jaksa secara implisit mengakui bahwa peristiwa yang diperkarakan sebenarnya berakar dari relasi perdata. 

Hal itulah yang menjadi amunisi utama pembelaan untuk memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

"Kami menunggu hasil putusan, sebelum mengambil rencana atau upaya hukum berikutnya," tegasnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Nganjuk tetap pada posisi rigid. Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, menegaskan bahwa dakwaan mereka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menariknya, dalam persidangan ini muncul koreksi lisan dari pihak kejaksaan mengenai rujukan pasal. 

Koko mengklarifikasi bahwa standar dakwaan mereka tetap bersandar pada Pasal 143 KUHAP, bukan Pasal 75 sebagaimana sempat terucap sebelumnya.

"Inti persidangan hari ini adalah penyampaian pendapat penuntut umum atas perlawanan yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Kami tetap berpendapat bahwa dakwaan yang kami ajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP," jelas Koko.

Terkait tudingan perdata yang dipidanakan, pihak kejaksaan memilih bersikap diplomatis dan menyerahkan sepenuhnya interpretasi hukum kepada meja hijau. 

Koko meyakini seluruh tahapan prosedur telah dilalui sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Kita semua menunggu seperti apa putusan dari Majelis Hakim nanti yang akan tertuang dalam putusan sela pada hari Kamis mendatang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam pernyataannya, Puguh menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami keluhan para tenaga honorer, terutama terkait penghentian bantuan transportasi dan rendahnya honorarium yang diterima. 

Namun, ia menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan anggaran harus selaras dengan regulasi pemerintah pusat.

Kadisdik menjelaskan bahwa persoalan guru non-ASN saat ini merupakan isu nasional yang pembahasannya tengah bergulir di tingkat kementerian. 

Pemerintah daerah wajib mematuhi aturan serta Surat Edaran (SE) yang diterbitkan kementerian terkait status tenaga honorer.

"Bukan hanya di Nganjuk, ini adalah bahasan nasional. Kita harus patuh pada regulasi dari kementerian, baik itu Permendikbud maupun Surat Edaran kepada kepala daerah mengenai penanganan teman-teman non-ASN," jelas Puguh kepada media.

Menanggapi isu adanya efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada honor guru, Puguh menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar dari APBD. 

Namun, ia mengakui adanya kendala teknis dan aturan yang membatasi pengalokasian kembali bantuan dana transportasi tertentu untuk tahun 2026.

Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap laporan adanya pemotongan pajak atau sewa aset yang memberatkan guru dengan penghasilan minim. 

Menjawab pertanyaan mengenai peluang pengangkatan pegawai baru, Puguh menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran ini belum ada rencana atau instruksi resmi terkait pembukaan kembali seleksi PPPK secara besar-besaran bagi tenaga yang belum terdata di Dapodik.

"Kita berharap proses ini bisa berjalan kondusif. Dinas Pendidikan akan terus berupaya maksimal mendampingi hak-hak guru agar proses belajar mengajar di Nganjuk tetap berjalan baik meski ada tantangan administratif ini," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ratusan tenaga pendidik non-ASN kini terjepit di antara kebijakan penghentian honor daerah secara sepihak dan ancaman penghapusan status honorer di pengujung tahun 2026.

Persoalan ini mencuat setelah Forum Peduli Guru mendatangi Komisi IV DPRD Nganjuk untuk menuntut keadilan. 

Mereka membeber fakta mengenai 22 guru honorer yang kehilangan uang transportasi daerah sebesar Rp625.000 per bulan sejak awal 2026. Pemerintah Daerah berdalih program tersebut telah berakhir pada Desember 2025.

Potongan Pajak yang Tidak Manusiawi

Kondisi para guru kian tercekik akibat kebijakan administratif yang dinilai tidak memiliki empati. Aktivis Forum Peduli Guru, Supriono, mengungkapkan adanya guru yang hanya menerima honor sekolah sebesar Rp150.000, namun masih terbebani potongan sewa rumah dinas.

"Ada yang hanya menerima honor sekolah sebesar Rp150.000, tapi masih dipotong Rp100.000 untuk pajak sewa rumah daerah. Jadi mereka hanya membawa pulang Rp50.000 sebulan. Bagaimana mungkin cukup untuk menghidupi keluarga?" tegas Supriono. 

Tak hanya urusan perut, ketidakpastian masa depan juga menghantui 805 guru non-ASN yang hingga kini belum mengantongi nomor Dapodik. 

Jika Pemerintah Kabupaten Nganjuk gagal menyelesaikan status mereka sebelum 31 Desember 2026, sesuai mandat Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, maka ratusan pengajar ini terancam kehilangan profesinya secara permanen.

Dugaan Pelanggaran Alokasi Dana BOS

Selain menagih janji pemkab, forum guru juga membidik pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat satuan pendidikan. 

Supriono mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan pengawasan ketat terhadap kewajiban alokasi 20 persen dana BOS untuk honorarium.

"Kami meminta kepala sekolah jangan main-main dengan aturan. Gunakan hak 20 persen dana BOS itu untuk memanusiakan tenaga pengajar dan pendidik yang sudah mengabdi bertahun-tahun," cetusnya.

DPRD Beri Peringatan ke Dinas Pendidikan

Menanggapi carut-marut tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, K.H. Asrori (Gus As), menyebut situasi ini sebagai kegagalan memanusiakan manusia. 

Ia menyebut adanya kontradiksi antara beban kerja pengajar dengan penghasilan yang tidak logis.

Gus As menegaskan pentingnya rasa kemanusiaan dalam melihat persoalan pengajar yang memiliki keluarga namun gajinya terus dipangkas. 

"Kami sangat memprihatinkan, kita harus memanusiakan mereka yang sudah bekerja keras mengajar," ujarnya.

Meski menyebut persoalan ini sebagai warisan masalah masa lalu yang kini menjadi beban pejabat baru di Dinas Pendidikan, Gus As memberikan peringatan keras jika kesepakatan audiensi tidak segera direalisasikan di lapangan.

"Kami dari Komisi IV akan terus mengawal. Tadi sudah ada kesepakatan awal, dan jika tidak segera terealisasi, kami tidak segan untuk memanggil kembali pihak terkait," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terkomfirmasi langkah konkret dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk menyelamatkan nasib ratusan guru yang berada di ambang ketidakpastian ekonomi dan status kepegawaian. (*) 

Editor: Syaiful Aries 

Tim Penasihat Hukum terdakwa secara resmi mengajukan nota keberatan (eksepsi) dan mendesak Majelis Hakim membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai cacat hukum.

Dalam persidangan tersebut, Dr. Prayogo Laksono dan Ander Sumiwi selaku kuasa hukum terdakwa, menegaskan bahwa dakwaan JPU dikategorikan sebagai obscuur libel atau dakwaan yang kabur. 

Mereka menilai jaksa tidak cermat dalam menyusun syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

"Kami menilai dakwaan JPU seharusnya dibatalkan demi hukum. Dakwaan tersebut hanya bersifat naratif, bukan dakwaan yang sesungguhnya karena tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap dan cermat," tegas Prayogo saat memberikan keterangan kepada awak media usai persidangan.

Prayogo menyoroti adanya pelanggaran prosedur prosedur formal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP. 

Selain itu, ia mengkritisi penerapan Pasal 486 yang dinilai tidak diuraikan secara detail, terutama dalam masa transisi penyesuaian hukum pidana terkait kategori denda.

Atas dasar tersebut, pihak terdakwa memohon kepada Majelis Hakim PN Nganjuk agar menerima eksepsi tersebut secara keseluruhan dalam Putusan Sela mendatang. 

Terkait status penahanan, Prayogo mengonfirmasi bahwa kliennya kini berstatus tahanan Majelis Hakim setelah masa penahanan 20 hari dari kejaksaan berakhir.

Menanggapi perlawanan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menyatakan kesiapannya untuk mematahkan poin-poin keberatan terdakwa. 

Kasi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robby, menegaskan bahwa eksepsi adalah hak konstitusional terdakwa yang merupakan dinamika wajar dalam persidangan.

"Kami menghormati argumen yang disampaikan penasihat hukum. Namun, kami optimis dapat menjawab seluruh poin keberatan tersebut secara komprehensif pada persidangan berikutnya," ujar Koko.

Koko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tanggapan resmi JPU yang akan menjabarkan fakta-fakta hukum guna memperkuat dakwaan yang telah disusun. 

"Besok akan kami jabarkan seluruh tanggapan kami atas perlawanan tersebut di hadapan Majelis Hakim," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua DPC Federasi Hukatan KSBSI Nganjuk, Budi Santoso, menyampaikan pernyataan sikap terkait masa depan buruh di Kabupaten Nganjuk di tengah pesatnya perkembangan industri.

Dalam wawancara dengan awak media, Budi menegaskan bahwa momentum May Day harus menjadi titik balik untuk memperkuat organisasi buruh. Menurutnya, peran serikat pekerja sangat penting dalam menjembatani pemenuhan hak-hak buruh di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Ia mengajak seluruh elemen buruh di Nganjuk untuk bersatu sebagai satu kekuatan agar aspirasi mereka lebih didengar oleh para pemangku kebijakan. KSBSI, kata dia, siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

“Di makam Marsinah ini, kami mewakili buruh menjadikannya sebagai simbol pengingat bahwa hak-hak buruh harus terus diperjuangkan dengan keberanian dan kebersamaan,” ujar Budi, Jumat (1/5/2026).

Budi juga berharap ke depan hubungan antara pengusaha, pemerintah, dan buruh dapat berjalan lebih adil dan seimbang. Ia menilai, tanpa persatuan yang solid di internal buruh, upaya mewujudkan kesejahteraan akan sulit tercapai.

“Kami berharap serikat pekerja dan serikat buruh di Nganjuk benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi pekerja agar mereka semakin sejahtera,” tambahnya.

Kehadiran jajaran pengurus KSBSI yang mengenakan seragam hijau khas organisasi di lokasi makam Marsinah menjadi simbol bahwa semangat perjuangan buruh tetap hidup dan terus berkembang di Kabupaten Nganjuk. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan rangkaian kegiatan, mulai dari ziarah ke makam pahlawan buruh, Marsinah, hingga pemotongan tumpeng bersama.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi ziarah di pemakaman umum Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. 

Di depan pusara Marsinah, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Tri Handy Saputra bersama jajaran Forkopimda tampak tertunduk khusyuk memanjatkan doa, dilanjutkan dengan tabur bunga sebagai simbol penghormatan atas perjuangan almarhumah bagi kaum buruh Indonesia.

Setelah prosesi ziarah selesai, acara dilanjutkan dengan ramah tamah yang melibatkan seluruh tamu undangan dan perwakilan serikat pekerja. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh jajaran pimpinan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa momentum May Day tahun ini harus dijadikan jembatan komunikasi yang lebih baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

"Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan masa lalu di makam Marsinah, tetapi juga merayakan kebersamaan kita melalui tumpeng ini. Ini adalah simbol bahwa kesejahteraan buruh adalah tanggung jawab kita bersama dalam suasana yang guyub rukun," pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Nganjuk, Istna Sofina Shofiani, turut hadir dan memberikan dukungan penuh dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di makam pejuang buruh, Marsinah, Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, pada Jumat (1/5/2026).

"Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan buruh. Semangat almarhumah Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja harus kita teruskan melalui sinergi yang harmonis antara regulasi pemerintah, kebutuhan pengusaha, dan kesejahteraan pekerja," ujar Kadisnaker di lokasi pemakaman. (***)

Editor: Syaiful Aries

MSF(15), salah satu siswa di sebuah sekolah negeri setingkat SMP di wilayah Kecamatan Baron diduga menjadi korban peristiwa misterius hingga mengalami patah tulang pada bagian paha kaki kanannya dan baru saja menjalani operasi, hingga kini masih dalam perawatan di RSD Kertosono

​Berdasarkan informasi di lokasi, korban nampak terbaring lemah di ruang perawatan dengan pengawasan ketat dari tim medis. 

Kabar mengenai kondisi siswa tersebut masih menjalani perawatan intensif di ruang rawat inap Bougenville nomor 5 di lantai 3 pun dengan cepat menyebar ke masyarakat, memicu rasa prihatin sekaligus tanda tanya besar mengenai kronologi kejadian yang menimpanya.

​ZA, orang tua korban tampak setia mendampingi putra mereka. Raut wajah cemas dan sedih tak dapat disembunyikan yang terus memantau perkembangan kondisi kesehatan anaknya. ​Meski kondisi korban dilaporkan mulai mendapatkan penanganan stabil, pihak keluarga masih enggan memberikan keterangan rinci mengenai detail peristiwa yang terjadi. Mereka saat ini lebih fokus pada proses pemulihan trauma dan fisik sang buah hati.

​"Kami sangat terpukul dengan kejadian ini. Saat ini kami serahkan sepenuhnya proses perawatan kepada pihak rumah sakit, dan berharap putra kami segera pulih seperti sedia kala," ungkapnya dengan nada lirih. Kamis (30/4/2026).

Menurut ZA, sampai saat ini belum tahu persis penyebab dan motif di balik kejadian yang menimpa anak bungsunya.

”Saya masih syok. Pihak sekolah sampai sekarang masih belum memberikan keterangan apapun terkait peristiwa itu,” ungkapnya.

Orang tua korban menceritakan, awal peristiwanya pada Sabtu siang (25/4/2026) saat posisi anaknya masih ada di sekolah untuk persiapan pulang. Biasanya sekitar jam 13.00 WIB, anaknya sudah sampai di rumah. Tapi hari itu lebih dari pukul 13.00 WIB masih belum pulang.

”Waktu itu saya langsung meluncur ke sekolah. Saat di sekolah, anak saya ditandu teman-temanya karena kakinya tidak bisa berjalan,” urai ZA.

Tidak sampai di situ, ZA mengatakan, melihat kondisi anaknya seperti itu kenapa pihak sekolah tidak melakukan pertolongan sementara.

”Kok aneh, padahal di depan sekolah persis ada tempat pelayanan kesehatan berupa klinik. Di situ juga ada layanan UGD 24 jam,” bebernya dengan kesal.

Sementara itu, aktivis perlindungan perempuan dan anak, Tanty Niswatin menyatakan sikap tegas dan melakukan pendampingan langsung ke pihak sekolah untuk mencari titik terang penyebab insiden tersebut.

Kata Tanty, kKetidakjelasan informasi mengenai penyebab siswa tersebut sampai harus dievakuasi dan menjalani perawatan intensif, memicu kekhawatiran adanya celah dalam sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

"Kami akan segera turun ke sekolah yang bersangkutan. Anak ini ditandu tanpa sebab yang jelas, ini yang harus kita bedah. Apakah ada intimidasi, perundungan, atau faktor kesehatan yang terabaikan? Kami hadir untuk memastikan hak-hak anak ini terlindungi dan ada klarifikasi transparan dari pihak sekolah," ujarnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Kepala Dinas Perkim Nurul Huda mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi untuk segera memverifikasi kondisi lapangan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan fasilitas hunian yang layak bagi masyarakat prasejahtera.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perkim Nurul Huda menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Baznas untuk melakukan verifikasi data informasi dari masyarakat juga Kelurahan. Namun belum bisa secepatnya melakukan tindakan, Menurut Huda, sekarang ini masih fokus mondar-mandir di makam Marsinah.

​"Kami mohon waktu. Tim asesmen segera diterjunkan ke Warujayeng untuk melihat langsung apa saja kebutuhan mendesak di sana. Karena posisi tugas bolak-balik di Makam Marsinah, selepas ini, akan kita fokuskan dan memastikan kedua saudara ini memiliki hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tapi juga sehat untuk ditinggali," kata Nurul Huda, Kamis (30/4/2026).

Masih bersama Kadis Perkim, hal ini dilakukan agar proses verifikasi berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kata Nurul Huda, meskipun tim asesmen dibentuk untuk kasus yang viral di Warujayeng, ia mengatakan tetap bisa mengikuti jalur pengajuan resmi.

​"Pengajuan harus dimulai dari usulan Desa/Kelurahan yang kemudian diteruskan ke Dinas Perkim dan Baznas melalui tembusan Bupati. Tim kami akan turun melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah kerusakannya masuk kategori ringan, sedang, atau berat," ujarnya.

Huda menegaskan, proses asesmen ini bersifat objektif. Tidak semua rumah yang terlihat tua bisa mendapatkan bantuan jika tidak memenuhi unsur keamanan struktur bangunan dan legalitas tanah.

​"Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi salah paham di tengah masyarakat. Kami bekerja berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah. Untuk kasus di Warujayeng, tim akan segera melakukan penilaian teknis dalam waktu dekat," tambahnya.

Seperti diketahui, Kisah Sarno dan Supardi memang menyita perhatian publik. Dua bersaudara ini hidup dalam keterbatasan di Dusun Pengkol Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Untuk bertahan hidup, mereka mengais barang rongsokan dari tumpukan sampah.

Tanpa dukungan orang tua maupun keluarga dekat, keduanya tinggal di rumah sederhana yang jauh dari kata layak. Kondisi bangunan rapuh dengan fasilitas yang sangat minim.

Situasi semakin berat karena Supardi mengalami keterbatasan fisik. Meski demikian, ia tetap bekerja setiap hari. Untuk keluar masuk rumah, ia harus melewati jalan sempit sepanjang puluhan meter yang hanya bisa dilalui sepeda.

Penghasilan sebagai pencari rongsokan pun tidak menentu, kerap hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sementara kebutuhan lain seperti kesehatan dan perbaikan rumah belum tersentuh. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 853 siswa ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Camat Kertosono serta tim medis dari puskesmas setempat.

Plt. Kepala SMPN 1 Kertosono, Marzuqoh, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara disusun merujuk pada panduan kesehatan nasional.

Kegiatan dimulai sejak pukul 06.15 WIB dengan agenda senam bersama sebagai pembuka untuk meningkatkan kebugaran jasmani seluruh warga sekolah.

Menurut Marzuqoh, pihaknya mengikuti arahan Bupati Nganjuk yang disiarkan secara terpusat dari SMAN 2 Nganjuk. Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Marzuqoh memaparkan bahwa agenda makan bersama dengan menu gizi seimbang diperuntukkan bagi siswi, guna mencegah anemia sejak dini.

Program MBG di SMPN 1 Kertosono bukanlah hal baru. Pihak sekolah mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan lancar dan rutin sejak September 2025.

"Alhamdulillah, program MBG ini sudah berjalan beberapa bulan di sekolah kami. Menu hari ini pun sangat lengkap, ada protein dan susu. Harapan kami, MBG ini terus berlanjut karena sangat mendukung kesehatan fisik anak-anak untuk menunjang aktivitas belajar mereka," tutur Plt. Kepala Sekolah, Kamis (30/4/2026) pagi.

Dalam kegiatan ini, pihak sekolah juga menghadirkan narasumber dokter dari Puskesmas Kertosono. Kehadiran tim medis bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya sanitasi, seperti mencuci tangan sebelum makan, serta manfaat jangka panjang dari rutin mengonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri.

Dengan total siswa mencapai ratusan orang, SMPN 1 Kertosono berkomitmen untuk terus menjaga kesehatan warganya.

Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa peringatan HUT Nganjuk dapat dirayakan dengan langkah preventif yang berdampak besar bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sejak sore hari, ribuan jemaah dari berbagai penjuru wilayah telah memadati area panggung utama. Meski hujan sempat mengguyur dengan intensitas cukup deras, hal tersebut tidak menyurutkan niat para jemaah untuk tetap bertahan di lokasi. 

Dengan menggunakan payung dan alas seadanya, mereka tetap khusyuk mengikuti rangkaian acara demi mendengarkan tausiah dari putra KH Nurul Huda Djazuli tersebut.

Suasana semakin khidmat saat Gus Kautsar tiba di lokasi. Mengenakan kemeja biru yang santai namun bersahaja, beliau langsung disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Nganjuk yang telah menunggu di bawah panggung.

Dalam tausiahnya, Gus Kautsar menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarwarga dalam membangun daerah, serta rasa syukur atas bertambahnya usia Kabupaten Nganjuk yang kini telah mencapai satu milenium lebih.

"Hujan ini adalah berkah. Sama halnya dengan rasa cinta panjenengan semua kepada ilmu dan ulama, semoga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah SWT untuk Kabupaten Nganjuk," ujar Gus Kautsar di sela-sela ceramahnya yang disambut seruan "Aamiin" oleh ribuan jemaah.

Ketua Panitia Pelaksana Hari Jadi Nganjuk ke-1089, Gunawan Widagdo, menyatakan rasa haru dan bangga atas keteguhan hati para jemaah. 

Ia secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam menyukseskan acara ini.

"Kami sangat mengapresiasi semangat para jemaah. Meskipun diguyur hujan deras, semangat untuk mengaji bersama Gus Kautsar sama sekali tidak luntur. Ini membuktikan kecintaan masyarakat Nganjuk terhadap ilmu dan ulama sangat luar biasa," ujar Gunawan Widagdo yang juga menjabat sebagai Kepala Disporabudpar, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa persiapan matang telah dilakukan oleh panitia bersama jajaran Banser dan pihak keamanan untuk memastikan acara tetap berjalan kondusif meski dalam kondisi cuaca yang menantang.

Informasi yang dihimpun di lapangan, Gus Kautsar hadir dengan gaya bicaranya yang lugas dan penuh makna, serta memberikan apresiasi serupa kepada jemaah yang tetap setia menantinya. 

Dalam tausiahnya, Gus Kautsar menyampaikan pesan-pesan sejuk mengenai pentingnya menjaga kerukunan serta ketaatan kepada orang tua dan guru sebagai kunci keberkahan hidup.

Acara yang berlangsung hingga larut malam ini berjalan khidmat. Suara lantunan selawat yang bergema di tengah rintik hujan menciptakan suasana spiritual yang mendalam, sekaligus menjadi kado religius bagi Kabupaten Nganjuk yang kini genap berusia 1089 tahun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Proses serah terima ini dilakukan dari Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertempat di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Nganjuk.

​Dalam perkara ini, terdapat tiga orang tersangka yang merupakan warga Kabupaten Nganjuk, yakni Budi Gunawan, Sugeng Hariyanto Bin Nursalim, dan Rudy setya putra bin rudi samsudin. Ketiganya diduga terlibat dalam jaringan pengoplosan gas bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga menjalankan praktik ilegal dengan cara memindahkan isi gas dari tabung LPG subsidi ukuran 3 Kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Kegiatan pengoplosan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa guna mempermudah proses pemindahan isi gas secara ilegal.

​Tersangka kemudian memasarkan tabung-tabung hasil pengoplosan tersebut kepada konsumen dengan harga non-subsidi. Dari setiap kegiatan pengoplosan, para pelaku diketahui meraup keuntungan pribadi hingga ratusan ribu rupiah per tabung.

Selain menyebabkan kerugian finansial negara, tindakan ini juga sangat berbahaya bagi keselamatan konsumen karena standar keamanan tabung yang tidak terjamin serta memicu kelangkaan stok LPG 3 Kg di wilayah Nganjuk.

Dari praktik ilegal ini, tersangka diketahui memperoleh keuntungan hingga ratusan ribu rupiah dalam setiap kegiatan. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat luas karena dapat menyebabkan kelangkaan LPG bersubsidi serta ketidaksesuaian isi tabung yang beredar di pasaran.

Dalam kegiatan tersebut, turut diamankan ratusan tabung LPG berbagai ukuran, alat-alat pengoplosan, kendaraan, serta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Seluruh barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sesuai dengan proses penyitaan.

Untuk penanganannya, barang bukti berupa LPG dititipkan pada Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), sedangkan barang bukti lainnya disimpan di Gudang Penyimpanan Benda Sitaan Negara (PAPBB) Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, melalui Kasi Intel Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, membenarkan adanya proses pelimpahan tersebut. Dalam keterangannya, Koko menjelaskan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima tiga orang tersangka beserta sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik ilegal pengoplosan gas.

​"Benar, hari ini kami telah menerima pelimpahan Tahap II dari penyidik Bareskrim Polri. Ada tiga tersangka yang diserahkan atas nama Budi Gunawan, Sugeng Harianto dan rudy setya. Seluruh administrasi pelimpahan telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh tim JPU," ujar Koko Robby Yahya saat memberikan keterangan resmi kepada media, Selasa (28/4/2026). 

Lebih lanjut, Kasi Intel menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan praktik pengisian ulang (refill) secara ilegal dari tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke dalam tabung 12 Kg dan 50 Kg (non-subsidi). Modus ini dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan selisih harga pasar, yang pada akhirnya memicu kelangkaan LPG subsidi di tingkat masyarakat bawah.

​​Dalam kegiatan ini, JPU juga menerima ratusan tabung LPG hasil sitaan, alat pemindah isi gas (regulator modifikasi), serta kendaraan operasional.

​"Barang bukti berupa gas LPG telah kami titipkan di SPPBE demi keamanan, sedangkan bukti fisik lainnya kami simpan di gudang penyimpanan benda sitaan sesuai prosedur yang berlaku," tambah Koko.

Terkait status para tersangka, Koko Robby Yahya menegaskan bahwa untuk mempermudah proses penuntutan dan mengantisipasi tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, pihak Kejari Nganjuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

​"Ketiga tersangka saat ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Nganjuk hingga 17 Mei 2026. Kami akan segera merampungkan berkas dakwaan agar perkara ini bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk disidangkan," pungkasnya.

Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang mencoba bermain dengan distribusi energi bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Kepala Dinas Sosial Nganjuk, Haris Sudjatmiko, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menerjunkan tim untuk memastikan kondisi riil Sarno dan Supardi, dua bersaudara yang hidup dalam keterbatasan dan tinggal di tempat yang tidak layak.

​Haris Sudjatmiko menyatakan akan langsung menginstruksikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan langkah-langkah darurat. Kata Haris, Tim TKSK ditugaskan untuk melakukan asesmen langsung terhadap warga yang bersangkutan guna mengetahui kebutuhan mendesak dan status sosialnya.

​Selain itu, Dinsos akan melakukan verifikasi data untuk melihat apakah warga tersebut sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memerlukan pengusulan baru. Karena, belum ada ​laporan terkait kondisi Sarno dan Supardi, warga Dusun Pengkol, Kelurahan Warujayeng. ​Haris mengakui bahwa koordinasi dengan tim di tingkat kecamatan sangat krusial. 

"Saya akan langsung tugaskan TKSK untuk asesmen di sana, mengecek data yang bersangkutan semuanya," tegasnya saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut laporan di wilayah Tanjunganom tersebut, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai alur pengusulan bantuan sosial yang sering dianggap rumit, Haris memberikan penjelasan mendalam terkait sistem integrasi data antara daerah dan pusat. Ia menegaskan bahwa sistem saat ini telah dirancang untuk meminimalisasi ketimpangan data di lapangan.

Ada ​tiga jalur pengusulan bantuan, Haris memaparkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki tiga pintu utama untuk mengusulkan bantuan agar tepat sasaran, yakni, ​Pertama melalui aplikasi cek bansos (Kementerian Sosial).

Jalur kedua, warga yang kurang mampu mengoperasikan teknologi dapat langsung mengusulkan diri atau orang lain secara mandiri melalui aplikasi resmi. Ketiga, bisa ​melalui Desa/Kelurahan di mana pihak desa melakukan pendataan dan penginputan data warga yang layak dibantu.

​"Kami terbuka, Jika terdapat keberatan atau ketidaksesuaian, masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan perubahan melalui aplikasi langsung bisa ke (pemerintah) pusat," ungkap Haris. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

​Pemberian penghargaan ini dilakukan dalam upacara resmi yang berlangsung di halaman Mapolres Nganjuk. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolres kepada perwakilan personel yang mengenakan seragam putih berdasi merah, ciri khas kesatuan Reserse Kriminal dalam upacara di Lapangan Apel Polres Nganjuk, Senin (27/4/2026).

Kesembilan personel yang menerima penghargaan yakni Aiptu Samsul Huda selaku Kanit Reskrim Polsek Ngronggot, Aiptu Yudha Kustantiyo Banit Intelkam Polsek Ngronggot, Aipda Afsoh Amali anggota Polsek Ngronggot, Aipda Sunaryo anggota Satreskrim, Aipda Heri Purwoko anggota Polsek Ngronggot, Bripka Putra Okvan Jaya, Anggota Satreskrim, Brigadir Wendy Dimas Tri Andika, S.M. anggota Satreskrim, Briptu Ilham Wibisono anggota Satreskrim, serta Bripda M. Farid Zaki Mubarok anggota Satreskrim.

Mereka dinilai berhasil menunjukkan kerja cepat, solid dan profesional dalam mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 03.20 WIB di wilayah Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/3/III/2026/SPKT/Polsek Ngronggot/Polres Nganjuk/Polda Jawa Timur.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan atas kerja keras personel yang mampu memberikan kepastian hukum secara cepat kepada masyarakat.

“Keberhasilan ini adalah bukti bahwa dedikasi, loyalitas dan disiplin anggota dalam bertugas akan selalu mendapat perhatian pimpinan. Pengungkapan cepat kasus ini tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri,” ungkap AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menambahkan, reward yang diberikan pimpinan diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh anggota untuk terus berprestasi, meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan, serta membangun soliditas antar fungsi dalam setiap penanganan perkara.

“Pimpinan ingin budaya kerja cepat, tepat dan profesional seperti ini terus tumbuh. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk berlomba menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Penghargaan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polres Nganjuk dalam membangun sistem pembinaan personel berbasis prestasi, di mana setiap dedikasi dan keberhasilan anggota diberikan apresiasi secara terbuka sebagai contoh positif bagi personel lainnya.

Diharapkan melalui pemberian penghargaan ini, semangat profesionalisme dan respons cepat dalam menangani setiap laporan masyarakat semakin meningkat demi terwujudnya Polri yang Presisi dan dipercaya masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

​Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 April hingga 7 Mei 2026 ini merupakan tahap krusial bagi para siswa untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat di lembaga pendidikan ke dalam praktik lapangan yang sesungguhnya.

Dalam amanatnya, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan, Latja merupakan tahapan penting dalam pembentukan karakter, mental dan profesionalisme siswa sebelum nantinya terjun sebagai anggota Polri di tengah masyarakat.

“Latihan kerja ini memang singkat, namun menjadi momentum yang sangat penting bagi para siswa untuk belajar langsung tentang dinamika tugas kepolisian di lapangan. Ikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh disiplin serta hindari segala bentuk pelanggaran,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel Polres Nganjuk agar memberikan contoh terbaik selama para siswa menjalani latihan kerja, baik dalam etika, kedisiplinan maupun pelayanan humanis kepada masyarakat.

“Para siswa ini adalah generasi penerus Korps Bhayangkara. Karena itu seluruh anggota wajib menunjukkan wajah Polri yang profesional, humanis dan presisi agar menjadi pembelajaran positif bagi mereka,” imbuhnya.

Melalui latihan kerja tersebut, para siswa diharapkan mampu memahami pola kerja satuan fungsi, tata cara penanganan tugas kepolisian, hingga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai bekal saat nantinya resmi bertugas.

Polres Nganjuk berkomitmen menjadikan kegiatan Latja ini sebagai sarana pembinaan yang efektif untuk mencetak anggota Polri muda yang tangguh, disiplin, berintegritas serta siap menjawab tantangan tugas kepolisian ke depan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Kelurahan Warujayeng, Okky Rio, langsung turun tangan memastikan persoalan tersebut segera ditangani. Respons cepat ini muncul setelah pemberitaan media SuaraJatimPost mengenai keluarga prasejahtera di Dusun Pengkol yang kesulitan mengakses bantuan sosial akibat data Kartu Keluarga (KK) yang belum diperbarui.

Okky menyampaikan, pihaknya segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), begitu menerima informasi tersebut.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan media. Ini bentuk sinergi. Begitu ada laporan warga membutuhkan bantuan pengurusan KK, kami langsung instruksikan staf untuk jemput bola agar prosesnya cepat selesai,” ujar Okky di ruang kerjanya, Senin (27/4/2026).

Hasilnya, pengurusan KK baru bagi Sarno dan Supardi, warga Dusun Pengkol Lingkungan Warujayeng, dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan dokumen yang telah diperbarui, keduanya kini memiliki dasar administrasi untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, baik daerah maupun pusat.

Okky menegaskan, pihaknya akan terus menyisir warga yang mengalami kendala serupa. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menghadapi hambatan dalam pelayanan publik.

“Kepuasan warga adalah prioritas kami. Ke depan, pengawasan di tingkat lingkungan akan kami tingkatkan agar tidak ada lagi warga yang terhambat haknya hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.

Sebelumnya, kisah Sarno dan Supardi menyita perhatian publik. Dua bersaudara ini hidup dalam keterbatasan di tengah Dusun Pengkol. Untuk bertahan hidup, mereka mengais barang rongsokan dari tumpukan sampah.

Tanpa dukungan orang tua maupun keluarga dekat, keduanya tinggal di rumah sederhana yang jauh dari kata layak. Kondisi bangunan rapuh dengan fasilitas yang sangat minim.

Situasi semakin berat karena Supardi mengalami keterbatasan fisik. Meski demikian, ia tetap bekerja setiap hari. Untuk keluar masuk rumah, ia harus melewati jalan sempit sepanjang puluhan meter yang hanya bisa dilalui sepeda.

Penghasilan sebagai pencari rongsokan pun tidak menentu, kerap hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sementara kebutuhan lain seperti kesehatan dan perbaikan rumah belum tersentuh.

“Kami hanya ingin bertahan hidup. Selama masih ada yang bisa dikumpulkan dan dijual, kami jalani,” ujar Sarno lirih.

Untuk memasak, mereka masih menggunakan tungku kayu bakar. Asap sering memenuhi ruangan sempit tempat tinggal mereka. Fasilitas mandi dan sanitasi pun sangat sederhana dan memprihatinkan.

Kondisi ini mengetuk kepedulian tokoh sosial Abah Ridwan, yang akrab disapa Mbah Gondrong. Ia turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi keduanya.

“Saya datang untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Kita bisa melihat langsung keterbatasan fasilitas dasar yang mereka alami,” ujarnya saat berkunjung, Sabtu (25/4/2026). (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penghargaan ini diberikan dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026. 

Tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita" menjadi spirit dan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dalam berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah pusat. 

Hal ini dilakukan guna melaksanakan kebijakan nasional yang memerlukan komitmen bersama terkait prioritas pembangunan nasional. 

Kabupaten Nganjuk memperoleh skor 3,5409 dengan status kinerja tinggi berdasarkan EPPD, dan menjadi satu di antara 15 kabupaten yang dinilai baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Marhaen dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam upacara resmi Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026. 

Seusai menerima penghargaan, Marhaen menegaskan bahwa Pemkab Nganjuk harus tetap responsif dan kolaboratif dengan pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, penghargaan ini sebagai bukti dan komitmen Pemkab Nganjuk selalu melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Terima kasih atas kinerja semua pihak OPD di Nganjuk yang telah bekerja baik dalam menyusun Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Nganjuk Melesat, Gasss..Pooll," seru Marhaen dengan raut penuh syukur di halaman kantor Kemendagri. (ADV) 

Tanpa kehadiran orang tua maupun keluarga dekat, keduanya bertahan dalam keterbatasan yang serba sulit. Mereka tinggal di sebuah hunian sederhana yang jauh dari kata layak, dengan kondisi bangunan yang rapuh dan fasilitas yang sangat minim.

Kondisi semakin memprihatinkan karena Supardi, sang adik, mengalami keterbatasan fisik. Meski demikian, ia tetap memaksakan diri bekerja setiap hari. Untuk keluar masuk rumah, ia harus melewati jalan sempit yang hanya cukup dilalui sepeda dan membentang puluhan meter dari akses utama.

Dalam keseharian, Sarno dan Supardi menggantungkan hidup sebagai pencari rongsokan. Penghasilan yang diperoleh tidak menentu, bahkan kerap hanya cukup untuk sekadar mengganjal perut. Kebutuhan lain seperti kesehatan dan perbaikan tempat tinggal belum tersentuh.

“Kami hanya ingin bertahan hidup. Selama masih ada yang bisa dikumpulkan dan dijual, kami jalani,” ujar Sarno dengan nada lirih, menyiratkan harapan sederhana akan kehidupan yang lebih baik.

Untuk memasak, keduanya masih menggunakan tungku tradisional berbahan kayu bakar. Asap kerap memenuhi ruangan sempit tempat tinggal mereka. Sementara itu, fasilitas mandi dan sanitasi hanya berupa sekat sederhana dengan kondisi yang memprihatinkan.

Kisah mereka pun mengetuk kepedulian seorang tokoh sosial, Abah Ridwan atau yang akrab disapa Mbah Gondrong. Ia turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi nyata yang dihadapi Sarno dan Supardi.

Kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya melakukan penilaian langsung terhadap kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Dalam kesempatan itu, Abah Ridwan tampak berinteraksi hangat dengan keduanya, menghadirkan secercah harapan di tengah keterbatasan.

“Saya datang untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana keterbatasan fasilitas dasar yang mereka alami,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Menanggapi kondisi tersebut, Lurah Warujayeng, Okky Rio, menyatakan pihaknya akan segera melakukan verifikasi data terkait status bantuan sosial bagi kedua warga tersebut.

Ia menjelaskan, pihak kelurahan perlu berkoordinasi dengan bagian Pemberdayaan Masyarakat dan operator sistem untuk memastikan apakah Sarno dan Supardi sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya belum bisa memastikan karena harus cek data di sistem SIKS-NG. Nanti akan kami koordinasikan dengan bagian terkait,” ujarnya saat dihubungi.

Okky menambahkan, pengecekan data secara rinci akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika keduanya belum terdaftar sebagai penerima bantuan, pihak kelurahan akan segera mengupayakan pengusulan agar bisa mendapatkan bantuan sosial yang layak.

“Terima kasih atas informasinya. Kalau memang belum menerima bantuan, akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.

Kisah Sarno dan Supardi menjadi pengingat bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, masih ada warga yang berjuang dalam keterbatasan dan membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan pantauan di lokasi, panggung acara dihiasi dekorasi bunga berwarna-warni sebagai simbol kegembiraan menyambut majelis ilmu dan zikir. Terpampang latar belakang bertuliskan "Rutinan Riyadah Salawat Indah Burdah" yang menjadi identitas baru gerakan religi tersebut.

Kegiatan rutin ini diinisiasi sebagai wadah bagi KAI untuk sejenak menanggalkan jubah hukum dan bersimpuh dalam lantunan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. 

Kasidah Burdah, karya monumental Imam al-Busiri, dipilih sebagai inti amalan karena diyakini memiliki fadilah (keutamaan) penyembuh dan penenang jiwa.

"Kami ingin profesi advokat tidak hanya tajam dalam membela keadilan di bumi, tetapi juga memiliki sandaran spiritual yang kuat kepada Sang Maha Adil," ujar salah satu pengurus KAI Nganjuk, HM Aris Mujiono, di sela-sela acara, Jumat (24/4/2026) malam.

Hadir di tengah acara yang berlangsung di kediaman HM Aris Mujiono tersebut, Gus M. Zamroji (Khodim MMA) dan Gus Saifullah Cepoko. 

Mereka hadir untuk melantunkan ayat suci, zikir, riyadah, serta syiar kasidah, sekaligus menguatkan tali silaturahmi bersama masyarakat Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk.

HM Aris Mujiono menyatakan bahwa salawat bagi umat Islam merupakan bagian dari perintah Allah SWT dan bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

"Salawat adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT (QS. Al-Ahzab: 56) dan wujud penghormatan serta doa umat Islam untuk Nabi Muhammad SAW," kata HM Aris, Sabtu (25/4/2026).

Aris juga menyampaikan bahwa salawat dari Allah bermakna rahmat, dari malaikat bermakna istigfar, dan dari umat bermakna doa, pujian, serta pengagungan. Hal tersebut diyakini membawa berkah, dikabulkannya hajat, dan menjadi amalan yang pasti diterima.

"Sebagaimana pandangan jumhur mayoritas ulama yang bersumber dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah istigfar, dan salawat dari umat adalah doa atau pujian seperti yang malam ini kita lakukan bersama," lanjutnya.

Aris turut memberikan apresiasi kepada panitia pembukaan rutinan riyadah yang baru pertama kali dilaksanakan ini. Kegiatan tersebut rencananya digelar setiap malam Sabtu agar memancarkan kesejukan, ketenteraman, serta keberkahan bagi masyarakat Malangsari dan segenap bangsa Indonesia.

"Semoga malam ini menjadi malam yang bersejarah bagi kita, karena menjadi pembukaan pertama dari rangkaian rutinan riyadah yang insyaallah akan konsisten kita laksanakan setiap malam Sabtu," ungkapnya.

Pimpinan Majelis Munajad Al-ghisni (MMA), Gus M. Zamroji, menyampaikan bahwa kegiatan rutinan riyadah bersama Kasidah Salawat Burdah ini bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, memohon syafaat Nabi, dan meraih keberkahan. Selain itu, kegiatan ini diniatkan untuk memperkuat basis kerukunan serta kesatuan hati seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan global.

"Rutinan riyadah bersama Kasidah Salawat Burdah ini diadakan pertama kali di kediaman HM Aris Mujiono, Dusun Krajan, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom. Insyaallah rutin dilaksanakan tiap malam Sabtu," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

​Kegiatan yang berlangsung khidmat di hadapan monumen "Pahlawan Buruh Marsinah" ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjaga warisan sejarah perjuangan kaum buruh di Indonesia.

Duduk bersila bersama di atas tikar dengan sajian tumpeng, para tokoh buruh dan aparat kepolisian tampak berbaur dalam suasana kekeluargaan. Pemugaran makam dan museum ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga menjadi pusat edukasi mengenai sejarah pergerakan buruh di Indonesia yang berpusat di Desa Nglundo.

Kehadiran Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan ikut menghadiri kegiatan tasyakuran dan selamatan pembangunan rumah singgah. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut merupakan bentuk syukur menjelang selesainya pembangunan monumen dan rumah singgah Marsinah, sekaligus wujud penghormatan atas jasa almarhumah sebagai Pahlawan Nasional yang memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan yang ditemui usai kegiatan menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh pembangunan rumah singgah, museum, monumen, hingga pemugaran makam Marsinah sebagai bagian dari pelestarian nilai sejarah dan penghormatan kepada pahlawan bangsa.

“Polri pada prinsipnya mendukung penuh upaya pembangunan rumah singgah, museum, monumen serta pemugaran makam Marsinah. Ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada beliau sebagai Pahlawan Nasional, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar nilai perjuangan beliau tetap hidup dan dikenang,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas sekaligus mendukung program pembangunan daerah yang bernilai historis dan edukatif.

Dalam kegiatan tersebut, rangkaian acara diawali dengan ziarah dan tabur bunga di makam Marsinah, dilanjutkan pembacaan tahlil, sambutan dari berbagai pihak, hingga prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas progres pembangunan yang hampir rampung.

Perwakilan dari KSBSI menyatakan bahwa langkah pemugaran ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan simbol keberpihakan terhadap sejarah perjuangan kaum buruh. Pihaknya menilai bahwa keberadaan museum nantinya akan menjadi sarana edukasi penting bagi generasi muda.

​"Kami sangat mengapresiasi kerja sama semua pihak, termasuk dukungan dari kepolisian. Ini adalah kado bagi kaum buruh, di mana makam pahlawan kami, Marsinah, akan dipugar dengan layak dan dibangunkan museum sebagai pengingat sejarah," ungkap Kelik salah satu pengurus serikat buruh di lokasi.

Sementara itu, perwakilan keluarga Marsinah dan pihak KSBSI menyampaikan apresiasi atas dukungan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat yang telah berperan dalam mewujudkan pembangunan monumen dan fasilitas pendukung tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rapat yang berlangsung di aula Kantor Kecamatan Baron tersebut dihadiri oleh Camat Baron, Gunawan Wibisono; perwakilan Koramil 0810/08 Baron, Santoso; Kapolsek Baron, AKP Roni Andreas; serta perwakilan dari enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut, beserta perwakilan Kepala Desa se-Kecamatan Baron.

Dalam kesempatan itu, dilaporkan bahwa dari total 11 desa di Kecamatan Baron, delapan desa di antaranya termasuk Desa Waung, Jambi, dan Mabung belum menerima bantuan MBG. Padahal, bantuan tersebut sebelumnya telah dialokasikan untuk periode tiga bulan bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

"Berdasarkan laporan dari desa-desa, masih ada delapan desa yang warganya belum menerima Makan Bergizi Gratis (MBG 3 B). Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami," ungkap Camat Baron, Gunawan.

Camat Baron menegaskan bahwa Forpimcam Baron akan terus mengawal serta memantau pendistribusian MBG agar tepat sasaran dan tepat waktu.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan desa untuk memastikan bahwa bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG 3 B) segera tersalurkan kepada warga yang berhak menerimanya," tegas dia.

Perwakilan Koramil 0810/08 Baron, Santoso, memberikan arahan tegas di hadapan pengelola SPPG dan tamu undangan dalam rapat koordinasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Dalam sambutannya, Santoso menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi antarinstansi guna memastikan program prioritas nasional ini berjalan tanpa hambatan.

Santoso menyoroti pentingnya komunikasi intensif antara pihak SPPG dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Ia meminta seluruh pengelola SPPG agar tidak ragu berbagi data dan melaporkan perkembangan di lapangan.

"Silakan koordinasi secara terbuka kepada saya, Pak Camat, maupun Pak Kapolsek. Data-data yang ada harus kita sinkronkan. Kami dari unsur keamanan juga terus melakukan pengawalan dan pengamanan pada setiap kegiatan di SPPG wilayah Kecamatan Baron," ujar Santoso.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Sambiroto, Ahmad Syarif, menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Meski mendukung, ia memberikan beberapa catatan terkait implementasi di lapangan agar manfaatnya lebih optimal dirasakan warga.

Ahmad Syarif menegaskan bahwa pada prinsipnya seluruh kepala desa di wilayah Baron solid mendukung program pemerintah pusat ini. Ia menyebut komunikasi antara kepala desa dengan pihak SPPG terus dijalin demi kelancaran program.

"Pada prinsipnya kami kepala desa tetap mendukung kegiatan yang diprogramkan pemerintah pusat melalui PSN ini. Alhamdulillah teman-teman kepala desa kompak dan selalu berkoordinasi dengan kepala SPPG di wilayah masing-masing," ujar Syarif.

Menanggapi pernyataan Danramil mengenai kurangnya keterbukaan data, Syarif menyayangkan jika benar pihak SPPG tidak aktif berkoordinasi, termasuk dalam grup komunikasi WhatsApp. 

Menurutnya, koordinasi adalah kunci karena setiap instansi memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menyukseskan program ini.

Terkait data penerima di Desa Sambiroto, ia menjelaskan bahwa data selalu diperbarui setiap bulan melalui laporan dari Posyandu di tingkat dusun.

"Data di Sambiroto insyaallah aman. Rata-rata per wilayah posyandu dari tiga dusun itu ada sekitar 50 sampai 60 penerima. Kami terus melakukan update data setiap bulan menyesuaikan laporan lapangan," pungkasnya.

Gofar, Koordinator SPPG di wilayah Kecamatan Baron, menyatakan optimisme dan memastikan bahwa dalam waktu dekat pihak SPPG akan mendistribusikan MBG-3B ke delapan desa yang belum menerima bantuan.

"Aman mas, untuk kelompok MBG 3B yang ada di delapan desa dalam waktu dekat ini sudah seluruhnya akan dapat MBG, pasti kita penuhi," kata Gofar saat diwawancarai. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kuasa hukum terdakwa, Prayogo Laksono, menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan status hukum kliennya yang telah memasuki tahap persidangan utama.

“Status penahanan klien kami sudah beralih ke kewenangan majelis hakim dalam perkara pokok. Jika praperadilan tetap dilanjutkan, hal itu dinilai tidak efisien,” ujar Prayogo kepada awak media, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, pencabutan praperadilan bukan berarti pihaknya menyerah, melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat pembelaan di persidangan utama.

“Ini bukan bentuk mundur, tetapi strategi hukum. Kami ingin fokus pada pembuktian substansi perkara di sidang pokok agar lebih efektif,” tegasnya.

Prayogo menambahkan, sidang lanjutan perkara pokok dijadwalkan berlangsung pada 4 Mei 2026. Pihaknya akan memaksimalkan upaya pembelaan guna membuktikan bahwa dakwaan terhadap kliennya tidak berdasar.

“Kami akan hadir dan membuktikan di persidangan bahwa fakta yang sebenarnya harus diungkap,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya sidang praperadilan terkait dugaan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Nganjuk sempat berlangsung singkat dan berakhir dengan penundaan. Agenda pemeriksaan awal belum dapat dilanjutkan akibat kendala administratif dari pihak termohon.

Penasihat hukum pemohon, Ander Sumiwi Budi Prihatin, menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena belum lengkapnya dokumen dari pihak kejaksaan.

“Dalam praperadilan, Kepala Kejaksaan harus memberikan surat tugas atau kuasa. Administrasi tersebut belum dilengkapi, sehingga sidang ditunda,” jelas Ander.

Majelis hakim tunggal kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan berikutnya. Mengingat batas waktu penanganan praperadilan yang relatif singkat, proses persidangan diperkirakan berlangsung cepat.

“Sidang kemungkinan berjalan maraton. Pihak termohon harus segera menyampaikan jawaban, jika tidak, proses tetap berjalan,” tambahnya.

Terkait strategi hukum lebih lanjut, Ander enggan membeberkan secara rinci dan menyebut hal itu sebagai bagian dari privasi antara kuasa hukum dan klien.

“Strategi tidak bisa kami sampaikan. Kita tunggu saja proses persidangan berikutnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kunjungan petinggi Polri ini dilakukan di sela-sela agenda kerja resminya di wilayah Jawa Timur.

​Kedatangan Wakapolri beserta rombongan disambut oleh jajaran pejabat utama Polres Nganjuk dan unsur Forkopimda setempat.

Ziarah ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan hak asasi manusia dan kemanusiaan yang melekat pada sosok almarhumah Marsinah.

Guna memastikan kelancaran dan kekhidmatan prosesi nyekar, aparat keamanan melakukan pengamanan berlapis di sekitar lokasi pemakaman. Ratusan personel dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait disiagakan di berbagai titik strategis.

Di depan pusara Marsinah, Komjen Pol Dedi Prasetyo tampak melakukan doa bersama dengan khusyuk. Kegiatan nyekar ini dipandang bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kedekatan institusi Polri dengan sejarah perjuangan rakyat kecil.

​"Ziarah ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap sejarah. Marsinah merupakan ikon perjuangan yang tidak boleh dilupakan, dan kehadirannya di sini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjunjung tinggi keadilan," ujar salah satu pejabat pendamping di lokasi.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk kesiapan maksimal Polres Nganjuk dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan Polri.

“Kami menyiagakan ratusan personel yang terbagi dalam beberapa unit pengamanan, baik terbuka maupun tertutup, serta ditempatkan di posisi strategis untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Selain pengamanan lokasi, pengaturan arus lalu lintas juga menjadi perhatian utama, khususnya pada jalur yang akan dilalui rombongan Wakapolri guna mencegah kemacetan serta menjamin keselamatan pengguna jalan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel di lapangan juga melakukan sterilisasi area, pengamanan objek vital, serta pengawasan intensif terhadap situasi sekitar sebagai langkah preventif terhadap potensi gangguan keamanan.

Kabag Ops Polres Nganjuk Kompol Ondik Andrianto, menambahkan bahwa seluruh personel telah diberikan arahan teknis sebelum pelaksanaan tugas agar mampu bertindak cepat dan tepat di lapangan.

“Kami telah menyiapkan pola pengamanan berlapis, termasuk pengamanan jalur dan lokasi kegiatan. Seluruh personel juga disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran kunjungan,” jelasnya.

Kunjungan Wakapolri ini juga menjadi bagian dari evaluasi kesiapan daerah dalam menyambut agenda kunjungan tamu VVIP dan pejabat negara ke depan, sehingga seluruh unsur pengamanan diharapkan dapat berjalan optimal dan profesional. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Akun-akun palsu tersebut ditemukan beredar di sejumlah platform populer seperti Facebook dan TikTok. Keberadaannya dinilai meresahkan karena digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar kepada masyarakat.

Wabup yang akrab disapa Mas Handy itu menanggapi santai fenomena tersebut. Ia bahkan tidak merasa perlu memberikan respons berlebihan terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik penyebaran informasi tersebut.

“Kalau teman-teman media tahu siapa yang menyebarkan informasi itu, bisa disampaikan kepada saya,” ujarnya sambil tersenyum.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.

“Ini negara demokrasi, kalau ada masukan silakan. Tapi tetap harus disampaikan secara bijak,” imbuhnya.

Mas Handy juga mengimbau masyarakat Nganjuk agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang bersumber dari akun tidak resmi.

“Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat Nganjuk untuk tidak mudah percaya terhadap informasi dari akun-akun tersebut. Kita semua harus bijak dalam menerima dan menyampaikan informasi,” tegasnya.

Sementara itu, informasi yang beredar di salah satu grup Facebook Komunitas Anak Pace (KAP) yang dibagikan oleh akun bernama Danang Aditya memicu beragam tanggapan dari warganet.

Dalam unggahan tersebut, tercatat puluhan komentar muncul dalam waktu singkat, mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap isu ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Dalam pantauan di lokasi, suasana rapat berlangsung khidmat. Fokus utama pembahasan adalah laporan dari Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah melakukan kajian mendalam terhadap draf Raperda tersebut. Regulasi ini diproyeksikan menjadi payung hukum baru untuk menata carut-marut perparkiran serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk.

“Kami bentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto

Politisi dari Gerindra ini mengatakan, Raperda yang menjadi Perda harus berpihak pada masyarakat Kota Angin. Sehingga, perda tersebut bermanfaat bagi warga dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

"PAD itu digunakan untuk membangun fasilitas umum di Kabupaten Nganjuk," ujarnya

Dalam penghujung agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Wakil Ketua DPRD, Jianto, menyampaikan pesan penutup yang sarat akan makna bagi jajaran eksekutif. 

Di hadapan Wakil Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, beliau memberikan catatan penting mengenai pelaksanaan kebijakan daerah. ​Jianto menekankan pentingnya keselarasan antara janji atau ucapan dengan realisasi di lapangan.

​"Sangat indah didengar, manis di bibir, tapi jangan sampai sakit di hati," ujar Jianto saat memberikan arahan penutup.

​Pernyataan tersebut merujuk pada harapan agar segala rekomendasi yang telah diputuskan oleh legislatif dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Jianto menegaskan bahwa seluruh jajaran Kepala OPD harus menindaklanjuti instruksi Wakil Bupati untuk menjalankan rekomendasi dewan secara cepat dan tepat.

​Lebih lanjut, Jianto mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada hubungan yang linear dan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini dianggap sebagai kunci utama agar jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Nganjuk tetap berada pada jalur yang benar (on the track) demi kepentingan masyarakat luas.

Usai mendengarkan pandangan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, Wakil Bupati Tri Handy Cahyo Saputra menyampaikan tanggapan komprehensif yang menyentuh tiga sektor utama, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

​Wabup Handy menyatakan kesepakatannya terhadap usulan program Back to School. Pria yang akrab disapa Mas Handy mengajak para anggota dewan di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) untuk aktif memberikan data siswa SD, SMP, maupun SMA yang membutuhkan bantuan.

Lebih Lanjut, ​Data ini akan dimasukkan ke dalam program Sekolah Rakyat, yang merupakan program prioritas nasional dari Presiden. ​Wabup Handy menegaskan bahwa meskipun arahan pusat tidak dibuka secara umum, pemerintah daerah akan proaktif "menyisir" masyarakat melalui desil-desil kemiskinan yang ada.

​Menanggapi isu tenaga kerja, Wabup Handy menegaskan komitmennya untuk memastikan putra daerah mendominasi lapangan kerja di Nganjuk. ​Pemerintah telah melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan untuk memastikan penyerapan tenaga kerja lokal, terutama di wilayah Ring 1 lokasi industri.

​Terjadi pergeseran fokus pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan, dari menjahit rumahan menjadi menjahit industri (manufaktur) untuk memenuhi permintaan pasar yang besar, seperti kebutuhan 750 hingga 1.000 karyawan baru di beberapa perusahaan besar.

​"Kami mencatat adanya ekspansi investasi di Kabupaten Nganjuk yang mulai bergerak dari middle-low ke middle-up," kata Wabup Handy.

​Terakhir, Wabup memberikan instruksi tegas kepada seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari RSUD Nganjuk, RSUD Kertosono, hingga Dinas Kesehatan. ​Mas Handy menekankan tagline utama, "Layanilah masyarakat dengan hati."

​Setiap tenaga medis diminta memberikan pelayanan dengan menganggap pasien sebagai keluarga sendiri agar tercipta pelayanan yang lebih manusiawi dan responsif.

​"Terima kasih atas masukannya. Kita mulai berkembang dan melakukan banyak ekspansi. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Nganjuk agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di setiap Dapil," ungkap Tri Handy Cahyo Saputra. (ADV)

Editor : Rizqi Ardian 

Salah satu perwakilan kepala desa yang hadir, Salim, Kepala Desa Bendolo, menyampaikan apresiasi sekaligus harapannya terhadap keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

Salim mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, serta jajaran Forkopimda atas fasilitasi dan arahan yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Ia berharap momentum ini mampu mempererat hubungan antar kepala desa di seluruh Kabupaten Nganjuk.

“Ke depan, kami menargetkan adanya kesinambungan kerja sama antar desa maupun antar kecamatan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif,” ungkap Salim di hadapan media, Rabu (22/4/2026).

Terkait arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk mengenai penanganan hukum, Salim menyambut baik program yang selaras dengan instruksi Jaksa Agung. Ia berharap melalui program “Jaga Desa”, tidak ada lagi kekhawatiran kriminalisasi terhadap kepala desa di Kabupaten Nganjuk.

“Diharapkan ada proses pembinaan dan pendampingan yang intensif dari pihak Kejaksaan sejak awal hingga akhir, sehingga kami merasa nyaman dalam bekerja demi kemajuan desa masing-masing,” ujarnya.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Salim menegaskan bahwa setiap langkah telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, bukan berarti dana tidak terserap, melainkan dialokasikan kembali untuk kepentingan desa, termasuk mendukung program prioritas seperti penanganan stunting melalui program Grebek Merah Putih.

“Komitmen kami adalah membawa desa menjadi lebih mandiri dan tidak selalu bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat di masa depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen usai menghadiri kegiatan halal bihalal bersama kepala desa se-Kabupaten Nganjuk, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Melalui kolaborasi ini, pemerintah desa diharapkan mendapatkan pendampingan hukum sejak dini.

“Pendampingan ini penting agar pemerintah desa memahami aspek hukum dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran,” ujar Marhaen.

Selain itu, pengawasan juga melibatkan Inspektorat bersama Kejaksaan untuk memonitor penggunaan anggaran desa secara lebih optimal.

Di sisi lain, Pemkab Nganjuk juga mendorong digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Upaya ini diiringi dengan pelatihan bagi bendahara, operator, hingga kepala desa agar mampu mengelola keuangan secara transparan dan tertib administrasi.

“Penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, termasuk pembinaan integritas agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Marhaen menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui kebijakan “Nol Rupiah”.

Kebijakan tersebut mencakup sejumlah aspek, di antaranya proses promosi jabatan yang tidak dipungut biaya, pelayanan perizinan sesuai ketentuan tanpa pungutan di luar aturan, serta pelaksanaan proyek yang harus melalui mekanisme transparan seperti lelang atau kompetisi terbatas.

“Semua proses harus sesuai aturan. Tidak ada lagi praktik di luar mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

“Semua harus patuh aturan. Itulah cara kami menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Usai menghadiri kegiatan halal bihalal kepala desa se-Kabupaten Nganjuk, Kapolres memilih mengarahkan seluruh pertanyaan kepada satu pintu melalui Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Nganjuk.

Saat dimintai tanggapan, Kapolres sempat menanyakan identitas wartawan yang mengajukan pertanyaan sebelum akhirnya memberikan jawaban singkat.

“Langsung ke Humas saja ya,” ujarnya sambil meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar, membenarkan bahwa kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota tersebut saat ini tengah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

Ia menegaskan, institusi kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya sesuai aturan yang berlaku.

“Prosesnya sedang berjalan di Propam, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi untuk penguatan alat bukti,” jelas Iptu Fajar saat dikonfirmasi.

Menurutnya, apabila proses pemeriksaan telah dinyatakan lengkap, perkara tersebut akan dilanjutkan ke Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam proses tersebut, terduga pelanggar juga dapat menjalani penempatan khusus (patsus) selama pemeriksaan berlangsung, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam sidang kode etik, sanksinya bisa berat, mulai dari pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” tambahnya.

Di sisi lain, dugaan kasus ini juga menyeret seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Sekretaris Disnaker, Singgih Wiratno, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu proses yang berjalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saat ini kami menunggu hasil proses yang sedang berjalan dan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan,” ujarnya saat dikonfirmasi sebelumnya.

Ia menambahkan, penanganan internal akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan instansi terkait.

“Kami akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Inspektorat agar penanganannya sesuai prosedur,” katanya.

Pihak Disnaker juga telah menjadwalkan pemanggilan internal guna meminta keterangan dari ASN yang bersangkutan sebagai bagian dari proses klarifikasi.

Hingga saat ini, seluruh proses masih berjalan dan kedua institusi menegaskan akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang bekerja sama dengan tim medis dari Bid Dokkes Polda Jatim ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi penyakit atau gangguan kesehatan yang mungkin diderita oleh anggota Polri, yang disesuaikan berdasarkan kelompok umur intensif 1 dan 2, sebagai langkah menjaga performa dan kesiapan anggota dalam bertugas, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif dan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan, termasuk indikasi penyalahgunaan narkoba serta penyakit menular dan berbahaya yang dapat memengaruhi kinerja personel di lapangan.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan berkala menjadi hal penting untuk memastikan seluruh anggota tetap dalam kondisi prima.

“Pemeriksaan ini bukan hanya rutinitas, tetapi bentuk komitmen kami dalam menjaga kesehatan personel. Dengan kondisi fisik dan mental yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal,” ujarnya.

Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan meliputi tes darah, pemeriksaan kejiwaan (keswa), pengecekan kesehatan mata, tinggi badan, berat badan, lemak tubuh, treadmill, cek kesehatan fisik, pemeriksaan gigi, tes urine, hingga rontgen.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap personel dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara menyeluruh, sehingga dapat segera melakukan langkah penanganan apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan.

Di lapangan, kegiatan berlangsung tertib dengan pembagian jadwal sesuai kelompok usia, sehingga proses pemeriksaan berjalan efektif tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, Polres Nganjuk menegaskan komitmennya dalam menjaga profesionalitas dan kesiapan personel, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal dengan didukung kondisi anggota yang sehat dan prima. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Inisiatif ini tidak hanya mempercantik suasana, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah, terutama bagi para ibu saat melayani pemohon SIM, STNK, SKCK dan pelayanan kepolisian lainnya di kantor pelayanan Polres Nganjuk yang membawa serta anak-anak mereka. 

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan, momentum Hari Kartini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan profesional, tetapi juga humanis dan berkesan, sejalan dengan semangat Kartini dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak,” ujarnya.

Tidak hanya melayani pemohon, petugas juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang turut datang bersama orang tuanya, dengan menyediakan wahana permainan dan makanan ringan agar mereka merasa nyaman selama proses pelayanan berlangsung.

Kehadiran fasilitas ramah anak ini memberikan dampak positif, karena orang tua dapat mengurus administrasi dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenyamanan anak-anaknya.

Kabag SDM Polres nganjuk, Kompol Burhanudin., menambahkan, inovasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat yang datang merasa nyaman, termasuk anak-anak yang ikut serta. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memberikan rasa aman dan menyenangkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasat Lantas Polres Nganjuk, AKP Ivan Danara Oktavian menjelaskan bahwa penggunaan busana adat ini merupakan bentuk penghormatan dan pengamalan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi dan peran perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam lingkungan kerja. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa di balik seragam petugas kepolisian, juga terdapat sosok perempuan Indonesia yang bangga akan budayanya dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati," ujarnya.

Dengan konsep pelayanan yang unik dan penuh perhatian ini, Polres Nganjuk berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang modern, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Selain menjalankan tugas sebagai hakim, Hasan juga mengemban peran sebagai Humas PN Nganjuk. Dikonfirmasi pada Selasa (21/4/2026), ia mengungkapkan bahwa perkara pidana yang ditangani cukup beragam, mulai dari kekerasan terhadap anak hingga kasus persetubuhan.

Namun demikian, ia menyoroti dua jenis perkara yang masih mendominasi, yakni kasus narkotika dan peredaran obat-obatan terlarang seperti pil double L.

“Perkara yang paling signifikan tinggi di Pengadilan Negeri Nganjuk saat ini adalah narkotika dan obat-obatan terlarang seperti pil double L,” ujarnya di lobi Pengadilan Negeri Nganjuk.

Meski jumlah perkara cukup tinggi, Hasan menegaskan komitmen seluruh jajaran hakim untuk tetap menjaga integritas dan kualitas dalam setiap proses persidangan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti konflik antarperguruan silat yang kerap berujung pada tindak pidana, salah satunya kasus pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Hasan, yang pernah memimpin sidang perkara tersebut, menilai konflik serupa terus berulang selama masa tugasnya di Nganjuk.

Menurutnya, salah satu faktor pemicu adalah rekrutmen anggota yang masih melibatkan remaja dengan kondisi emosi yang belum stabil.

“Kami menyarankan agar penerimaan anggota baru diprioritaskan bagi mereka yang sudah dewasa, di atas 25 tahun, dan memiliki emosi yang stabil,” ungkapnya.

Ia menyayangkan masih banyaknya keterlibatan remaja dalam konflik tersebut, yang kerap dilatarbelakangi keinginan menunjukkan eksistensi diri dengan cara yang keliru.

Lebih lanjut, Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda, terutama di wilayah Nganjuk yang dikenal memiliki banyak pondok pesantren.

“Alangkah baiknya jika anak-anak remaja diarahkan pada kegiatan positif, seperti belajar di pondok dengan pengawasan yang baik. Perlu kolaborasi antara tokoh agama, orang tua, dan pemerintah daerah, khususnya Bupati, untuk menjaga etika generasi muda,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa ilmu agama harus berjalan seiring dengan pembentukan adab. Tanpa itu, kebebasan di luar rumah justru berpotensi membawa remaja pada perilaku menyimpang hingga tindak kriminal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sekretaris Disnaker, Singgih Wiratno, dalam keterangannya menegaskan, pihak dinas tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hingga saat ini, pihaknya masih memantau perkembangan proses yang sedang berjalan agar sanksi yang dijatuhkan nantinya tepat dan sesuai aturan yang berlaku.

​"Terkait sanksi, kami masih menunggu proses dulu. Kami berupaya agar tidak ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Secara normatif, kami akan melakukan pemanggilan untuk proses klarifikasi terlebih dahulu," ujar Singgih saat dikonfirmasi via telepon, Senin (20/4/2026).

​Singgih juga menjelaskan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan instansi berwenang lainnya untuk memastikan penegakan disiplin ASN berjalan sesuai prosedur.

​"Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak BKPSDM maupun Inspektorat untuk menentukan langkah selanjutnya," tambahnya. 

​Informasi terakhir menyebutkan bahwa oknum ASN saat ini tengah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Pihak Disnaker sendiri telah menjadwalkan agenda pemanggilan internal hari ini guna mendengarkan klarifikasi langsung dari yang bersangkutan sebelum menyerahkan detailnya ke pihak inspektorat.

Sementara itu, Kepala Inspektur Inspektorat Nganjuk Samsul Huda akhirnya angkat bicara mengenai langkah hukum dan kedisiplinan yang akan diambil terhadap oknum ASN PPPK yang terlibat dugaan kasus perselingkuhan yang sempat viral beberapa waktu lalu.

​Samsul menegaskan bahwa saat ini mereka masih berada dalam posisi memantau perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat.

​Menurut Samsul, ia menyatakan tidak ingin gegabah dalam memberikan sanksi tanpa melihat duduk perkara yang jelas.

​"Kami harus melihat dulu pembuktian di sana seperti apa dan pasal mana yang terpenuhi. Karena saat ini sudah ditangani pihak kepolisian, maka kita tunggu dulu hasilnya dari sana," ungkap Samsul dalam konfirmasi singkat melalui sambungan telepon.

Sementara itu, ​Kasi Propam Polres Nganjuk, AKP Heri Buntoro memberikan pernyataan resmi terkait kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum anggota kepolisian berinisial DEP dengan AN, seorang ASN PPPK Disnaker di sebuah rumah kontrakan. 

Kasus yang sempat viral setelah penggerebekan oleh pihak keluarga ini, kini dalam penanganan intensif pihak internal kepolisian.

Heri Buntoro menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap oknum anggota yang terlibat. Ia menyatakan rasa kecewanya atas tindakan oknum tersebut yang dinilai telah mencoreng institusi. Dirinya juga mengungkap, oknum yang bersangkutan saat ini tidak lagi bebas beraktivitas karena telah menjalani penahanan internal.

​"Sudah saya amankan itu, sekarang sudah di dalam sel. Saya sendiri yang langsung mengambil tindakan karena merasa sangat kecewa dengan perbuatan tersebut," ujar Heri Buntoro dengan tegas.

​​Meskipun menyadari bahwa kasus ini telah menjadi konsumsi publik dan viral di media sosial, Kasi Propam memilih untuk fokus pada proses hukum disiplin yang berlaku di internal Polri. Pihaknya enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai detail hubungan kedua belah pihak demi menjaga objektivitas pemeriksaan. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Thomas Eko, warga Pondok Benda RT 02 RW 01, Desa Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, menyampaikan pengakuan tersebut saat dikonfrontasi terkait legalitas operasional Snapboost di Indonesia.

“Memang tidak ada izin OJK karena ini basisnya ekonomi digital global. Tapi kami sampaikan ke member bahwa Snapboost ini terdaftar di Mabes Polri dan berpusat di Amerika Serikat,” ujarnya saat diwawancarai SuaraJatimPost di halaman Polres Nganjuk, Senin (20/4/2026).

Aplikasi ini menawarkan skema investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Para member diminta melakukan deposit dengan berbagai tingkatan (VIP), dengan janji saldo akan berlipat hingga dua kali dalam 40 hari. Keuntungan tersebut diklaim diperoleh melalui tugas harian berupa “like” konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Namun, janji keuntungan tersebut mulai dipertanyakan setelah sistem aplikasi mengalami gangguan. Sejumlah member mengaku tidak dapat menarik dana mereka dengan berbagai alasan yang diberikan pihak pengelola, termasuk kendala pajak.

Salah satu member, Hapy Noordita, mengaku turut menjadi korban. Ia bahkan sempat mengajak keluarganya untuk bergabung dalam platform tersebut.

“Saya sendiri deposit sampai Rp500 ribu, bahkan mengajak anak saya ikut. Awalnya lancar, tapi belakangan sistem macet dan muncul berbagai alasan seperti kendala pajak,” ungkapnya.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Hapy itu juga mengaku menyesal telah mengajak orang lain, khususnya di wilayah Kertosono.

“Saya menyesal karena sudah mengenalkan ke banyak orang. Saya sempat melihat buku panduannya, tapi saat dimintai keterangan, pihak yang mengenalkan saya justru mengaku tidak tahu. Ini jelas penipuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pada awalnya sempat berhasil menarik bonus. Namun, saat mencoba kembali melakukan penarikan, sistem sudah tidak dapat diakses.

“Waktu awal saya bisa tarik bonus. Tapi saat saya coba lagi, sudah tidak bisa. Saya ke Polres mendampingi teman untuk laporan. Intinya ini penipuan,” imbuhnya dengan nada kesal.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadi, menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Satreskrim.

“Statusnya masih penyelidikan. Kami sedang melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi, baik yang merasa dirugikan maupun pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan di tingkat lokal,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan guna mengungkap legalitas serta mekanisme operasional platform Snapboost. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Ketua Panitia PTSL Desa Bandung, Mariani, menyatakan apresiasinya atas kelancaran forum musyawarah tersebut. Menurutnya, pembentukan panitia ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat.

​"Alhamdulillah, hari ini sudah disepakati dan ditandatangani SK pembentukan panitia PTSL Desa Bandung tahun 2026. Kami berharap pemerintah desa terus kooperatif dan mempermudah segala urusan administrasi yang dibutuhkan masyarakat," ujar Mariani saat ditemui Suarajatimpost usai kegiatan musyawarah, Senin (20/4/2026).

​Meski berjalan lancar, Mariani mengungkapkan sempat ada diskusi hangat terkait pembatasan kuota. Berdasarkan arahan awal, kuota dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya berjumlah 110 bidang yang mulanya diusulkan untuk dipilih melalui sistem lotre di tiap dusun.

​Namun, pihak panitia sempat menyatakan keberatan dengan sistem lotre tersebut karena dianggap kurang adil bagi warga yang sudah lama mendaftar. 

Menurut Mariani, saat ini, data pendaftar yang sudah masuk telah mencapai lebih dari 230 pemohon, sementara jumlah warga yang belum bersertifikat di Desa Bandung diperkirakan mencapai 800-an orang.

​"Kami dari forum kurang setuju dengan sistem lotre. Aspirasi kami adalah mengakomodasi semua pendaftar terlebih dahulu. Jika tahun ini belum masuk kuota resmi BPN, maka akan menjadi prioritas di tahun berikutnya karena program ini berkelanjutan," tambah Mariani.

Mariani juga menegaskan kembali poin penting dalam kesepakatan bersama, yaitu biaya persiapan PTSL sebesar Rp150.000. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada biaya tambahan di luar kesepakatan tersebut.

​"Sesuai aturan, pendaftaran itu gratis. Biaya yang disepakati hanya untuk keperluan persiapan dokumen. Jika ada tambahan biaya di luar itu, maka masuk kategori pungli dan kami siap diproses hukum sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Terpisah, Kepala Desa Bandung, Ir. Heru Subagyo, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi dan mencegah miskomunikasi di tengah masyarakat pasca pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Panitia PTSL pada Senin, 20 April 2026.

Heru menegaskan bahwa Pemerintah Desa Bandung telah siap sepenuhnya untuk menyukseskan program PTSL 2026. Hal ini ditandai dengan penetapan Desa Bandung sebagai pelaksana PTSL oleh BPN pada 16 April, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pada 17 April.

​"Hari ini kami melaksanakan Musdes penetapan kepanitiaan. Alhamdulillah, semua pihak merasa lega karena hambatan komunikasi yang sempat terjadi sebelumnya kini sudah clear melalui forum ini," ujar Heru Subagyo.

Terkait keterbatasan kuota yang menjadi sorotan warga, Heru mengonfirmasi bahwa saat ini Desa Bandung mendapatkan alokasi awal sebanyak 110 sertifikat dari BPN. Untuk menjaga rasa keadilan, pembagian kuota dilakukan secara proporsional berdasarkan skala wilayah dusun.

Dusun Besar mendapatkan jatah kuota yang lebih banyak sesuai jumlah penduduknya.​ Dusun Bandung dapat jatah 33 kuota, Dusun Kedungrejo sebanyak 32 kuota, Dusun Kedungsari 23 kuota, dan Dusun Bringin sebanyak 22 kuota

"Teknisnya nanti sesuai kuota di empat dusun. Dusun yang wilayahnya besar otomatis mendapatkan jatah lebih besar. Ini sudah disepakati agar tidak ada unsur pilih kasih. Semua terbuka demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

Kades juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan Forum masyarakat Desa Bandung yang kini diketuai oleh Mariani. Ia berharap seluruh pendaftar nantinya dapat tercover secara bertahap.

​Terkait pembiayaan, Kades merujuk pada Berita Acara Kesepakatan Bersama bahwa biaya persiapan ditetapkan sebesar Rp150.000. Pihak desa berkomitmen untuk memproses hukum siapapun yang melakukan pungutan liar (pungli) di luar kesepakatan tersebut.

Heru Subagyo mengimbau warga agar tetap tenang dan mengikuti prosedur pendaftaran yang akan dibuka pada 20 September hingga 30 September 2026. 

"Masyarakat diminta untuk tidak termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan langsung berkomunikasi dengan panitia resmi yang telah terbentuk," tutupnya

Dengan terbentuknya panitia ini, diharapkan proses sertifikasi tanah di Desa Bandung dapat berjalan transparan, cepat, dan tanpa kendala berarti hingga tuntas. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Berdasarkan pengakuan para korban, mereka awalnya tergiur bergabung karena janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Salah satu korban, seorang ibu asal Nganjuk yang enggan disebutkan identitas lengkapnya, mengaku awalnya hanya menyetor dana kecil sebesar Rp1 juta. Namun, karena terus diiming-imingi hasil yang berlipat ganda, ia akhirnya menambah saldo investasinya berkali-kali.

​"Awalnya saya ikut karena iming-iming hadiah dan katanya bisa kaya bersama. Anak saya juga ikut cari mitra-mitra lain. Total uang saya yang masuk sekitar Rp20 juta. Sekarang saya hanya ingin uang itu kembali untuk bayar utang," ungkapnya dengan nada lesu. Minggu (19/4/4/2026) 

​Korban Merugi Hingga Ratusan Juta

​Nasib lebih tragis dialami oleh Ibu Suliana, warga Kerep Kidul, Bagor. Ia mengaku bergabung setelah diajak oleh temannya. Awalnya, ia hanya melakukan deposit sebesar Rp500 ribu. Namun, bujuk rayu promo investasi membuatnya nekat menyetorkan uang dalam jumlah fantastis.

​Ia sempat dijanjikan akan mendapatkan sebuah mobil Brio sebagai bentuk doorprize atau imbal hasil dari deposit sebesar Rp65 juta yang ia setorkan. Penyerahan unit mobil tersebut dijanjikan akan dilaksanakan pada acara besar di Semarang pada 12 April 2026 lalu. Namun, acara tersebut mendadak batal, dan dana investasinya pun ikut raib.

​"Total kerugian saya sekitar Rp133 juta. Uang itu dikumpulkan dengan susah payah. Harapan saya hanya satu, tolong kembalikan hak saya. Ini bukan hanya masalah saya, tapi banyak masyarakat lain, khususnya warga Nganjuk, yang juga menjadi korban," tegas Ibu Suliana saat melaporkan kasusnya.

Pimpinan Snapboost Sebut Ada 'Trouble' di 18 Kabupaten

Menanggapi gelombang protes dari para nasabah, Pimpinan Member Snapboost, Thomas Eko, akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Di hadapan media, Eko mengakui adanya kendala teknis atau trouble pada sistem yang menyebabkan terhambatnya pencairan dana para member di berbagai daerah.

​Eko menjelaskan bahwa kemacetan sistem ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan merata di 18 kabupaten yang berada di bawah naungannya, meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Barat. Dari belasan wilayah tersebut, Kabupaten Nganjuk tercatat memiliki basis member yang cukup besar dengan sekitar 600 anggota.

​"Sistem sedang mengalami kendala. Saya membawahi 18 kabupaten di Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang saat ini sedang ada trouble yang belum bisa saya jelaskan secara detail karena masih menunggu sosialisasi terkait program penggabungan (SGE)," ujar Eko.

​Meski dituding melakukan penipuan, Eko membantah telah membawa kabur uang member. Ia justru mengklaim sebagai pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini. Menurut pengakuannya, saldo pribadinya yang tertahan di dalam akun aplikasi mencapai angka Rp15 miliar.

​Ia berdalih bahwa dana tersebut awalnya diniatkan untuk memberikan hadiah atau reward kepada para member sebagai bentuk apresiasi atas keuntungan yang telah diraih sebelumnya. Namun, karena sistem macet total, dana tersebut kini tidak dapat diakses.

​Kooperatif Jalani Pemeriksaan di Polres Nganjuk

​Sebagai bentuk tanggung jawab, Eko secara sukarela mendatangi Mapolres Nganjuk pada Minggu (19/4/2026) pagi untuk memberikan keterangan. Ia menjalani pemeriksaan mulai pukul 09.00 - 11.00 WIB terkait dugaan penipuan investasi online yang menyeret namanya.

​"Saya datang ke sini (Polres) untuk klarifikasi dan meminta pengamanan karena banyaknya member yang mencari saya. Jika memang saya terbukti melakukan tindak pidana, saya siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Saya tidak akan kabur," tegasnya.

​Eko juga menambahkan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh koordinator wilayah untuk mengambil langkah antisipasi, termasuk pemblokiran rekening pendaftaran jika terindikasi adanya skema penipuan (scam) yang lebih luas. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami keterangan Eko serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari para pelapor.

Kanit Pidum Iptu Imam Sutrisno mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima para pelapor yang datang untuk memberikan keterangan serta menyerahkan sejumlah bukti awal terkait aktivitas investasi tersebut.

​"Hari ini kami telah menerima laporan dari para korban investasi Snapboost. Kami mendengarkan keterangan mereka dan mulai mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk proses penyelidikan lebih lanjut," ujar Iptu Imam Sutrisno.

Iptu Imam Sutrisno juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh investasi serupa agar tidak ragu untuk melapor. Kepolisian berkomitmen untuk menangani kasus ini secara transparan demi tegaknya keadilan bagi para korban.

​Saat ini, Polres Nganjuk masih terus melakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana penipuan atau pelanggaran Undang-Undang ITE dalam operasional aplikasi Snapboost tersebut.(*) 

Editor: Danu 

​Insiden kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu ini menyisakan duka mendalam. Pihak keluarga mengaku merasa terpukul dan sempat bingung harus melangkah ke mana untuk menuntut keadilan, mengingat keterbatasan akses dan pemahaman mengenai prosedur hukum.

​"Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Apa yang dialami anggota keluarga kami sangat berat, dan kami berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku," ujar ibu kandung korban YT, Sabtu (18//2026).

​Selain fokus pada ranah hukum, keluarga juga tengah berupaya memulihkan kondisi kesehatan korban. Luka fisik mungkin perlahan mengering, namun luka batin dan rasa takut yang dialami korban memerlukan penanganan khusus, termasuk dukungan moral dari lingkungan sekitar.

Saat diwawancarai suarajatimpost di rumah kontrakannya, YT mengatakan, anaknya diundang ke rumah terduga pelaku (ST) yang juga tetangganya dan diajak pesta minuman keras bersama teman-temannya pada Sabtu sore (11/4/2026) lalu.

”Anak saya awalnya diundang bersama temannya di rumah, namun bukannya diajak ketemuan, anak saya diajak pesta miras, tapi ditolak. Lalu tiba-tiba dipukuli hingga mukanya lebam dan lecet di bawah mata," kata YT didampingi korban, Sabtu (18/4/2016) malam.

Dari keterangan Ibu korban, ST diduga memukuli korban dengan membabi buta serta menyeret dan membenturkan kepalanya ke tembok.

"Anak saya sempat tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan harus dilarikan ke RSD Kertosono karena mengalami luka serius pada bagian muka karena terkena pukulan keras," ungkapnya.

"Saya taunya, posisi anak saya dirawat di IGD RSD Kertosono," imbuh YT.

Lebih lanjut Ibu tiga anak ini bercerita, pihak keluarga melaporkan terduga pelaku ke Mapolres Nganjuk di Unit PPA. Sesuai dengan bukti laporan pada hari Minggu (12/4/2026) pelapor adalah ibu kandung korban. Namun, YT mengaku kalau dirinya sudah tidak bisa apa-apa, karena terkendala kondisi kesehatan dan ekonomi.

”Saya minta untuk ditindak tegas setimpal dengan perbuatanya, saya ini orang susah, buat menghidupi tiga anak saja berat, apalagi saya ini seorang janda,” terangnya di rumah kosnya.

Sementara itu, Riyadus salah seorang anggota Unit PPA Polres Nganjuk membenarkan adanya laporan tindak kekerasan dari warga Kertosono masuk ke Unit PPA.

Ditanya proses penindakanya dijelaskan oleh anggota Unit PPA Polres Nganjuk masih dalam tahap penyelidikan. Sekaligus melengkapi alat bukti dan saksi saksi.

”Untuk tahap awal masih proses penyelidikan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi,” ujar Riyadus.

Di sisi lain, Pujiono, kuasa hukum pelapor yang merasa iba, akan mendampingi keluarga korban dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. 

"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Kami akan memastikan bukti-bukti yang ada diproses secara profesional agar korban mendapatkan hak keadilannya," tegas Pujiono.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib, dan pihak keluarga berharap masyarakat ikut mengawasi jalannya proses hukum agar kebenaran dapat terungkap sejelas-jelasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nganjuk sebagai bentuk komitmen dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca, menyampaikan bahwa pelaku yang sebelumnya berpindah-pindah tempat persembunyian kini telah berhasil ditangkap dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Sudah diamankan malam itu. Kami menunggu petunjuk dari Pak Kapolres untuk proses lebih lanjut,” ujar Sukaca saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan, kepolisian tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan seksual, terlebih jika korbannya adalah anak di bawah umur. Penangkapan ini sekaligus menjawab keresahan keluarga korban dan masyarakat yang selama ini menantikan kepastian hukum.

Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan tersebut melibatkan terduga pelaku berinisial FWF (35), yang diketahui merupakan anggota salah satu perguruan silat di wilayah Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sejak dilaporkan, pelaku sempat masuk dalam DPO dan menjadi target pengejaran aparat.

Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku, baik dari kalangan keluarga maupun rekan-rekannya.

“Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap orang-orang terdekat terduga pelaku untuk mempercepat proses penelusuran,” jelas Sukaca.

Pihaknya juga sempat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku selama masa pelarian.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan terduga pelaku. Kasus ini menyangkut perlindungan anak dan menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Sukaca juga sempat meminta pelaku untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

“Lebih baik kooperatif daripada terus bersembunyi. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Terkait jumlah korban, pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci. Polisi memastikan data tersebut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan terhadap pelaku selesai dilakukan.

“Untuk jumlah korban akan kami sampaikan setelah pelaku diamankan dan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Kasus ini mencuat setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindakan asusila tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini, pelaku telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Suasana di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Nganjuk tampak kondusif pada pagi hari ini. Perwakilan Forum Masyarakat Desa Bandung yang sebelumnya berencana menggelar aksi massa, memilih untuk meniadakan demonstrasi tersebut.

​Langkah ini diambil menyusul adanya kesepakatan positif antara warga dengan pihak otoritas pertanahan. Keinginan masyarakat agar segera dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai syarat mutlak berjalannya program PTSL di Desa Bandung, akhirnya dipenuhi dan difasilitasi sepenuhnya oleh BPN Nganjuk.

Ketua Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, Suyadi menyampaikan bahwa kehadiran mereka kali ini bukan lagi untuk berdemo, melainkan untuk mengonfirmasi kelanjutan administratif setelah aspirasi mereka didengar. Menurutnya, pembentukan Pokmas ini adalah kunci agar masyarakat Desa Bandung mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka melalui program sertifikasi gratis dari pemerintah.

Kata Suyadi didampingi perwakilan warga Desa Bandung mengatakan, sikap kooperatif yang ditunjukkan pihak BPN Nganjuk patut diapresiasi. Dengan terbentuknya Pokmas yang transparan dan akuntabel, kekhawatiran warga akan hambatan proses PTSL di masa lalu kini telah sirna.

"Dengan dipenuhinya tuntutan pembentukan Pokmas ini, diharapkan proses sertifikasi tanah di Desa Bandung dapat segera berjalan lancar tanpa ada lagi kendala birokrasi di lapangan," kata Suyadi, Jumat (17/4/2026).

Ketegangan yang sempat diprediksi akan terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk berakhir dengan jabat tangan hangat. Kepala ATR/BPN Nganjuk, Suwono, secara langsung menerima audiensi perwakilan FPMN untuk membahas program PTSL di Desa Bandung. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama yang membuat rencana aksi demonstrasi resmi dibatalkan

Langkah persuasif diambil oleh Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Nganjuk, Suwono, dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Alih-alih menghadapi massa di jalanan, Suwono membuka ruang dialog bagi perwakilan FPMN untuk duduk bersama mencari solusi terkait pelaksanaan program PTSL di Desa Bandung.

Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan elemen masyarakat mampu menyelesaikan kebuntuan tanpa harus melibatkan pengerahan massa. Dengan terbentuknya kesepahaman ini, tahapan PTSL di Desa Bandung dipastikan akan segera dimulai dengan pengawalan langsung dari masyarakat melalui Pokmas yang baru dibentuk.

"Kami berharap menjadi standar baru dalam pelayanan publik di lingkungan agraria, di mana setiap kendala masyarakat diselesaikan melalui meja diplomasi yang transparan," ungkap Suwono.

Terpisah, Mariani, salah seorang perwakilan warga Desa Bandung, secara terbuka menyatakan apresiasinya terhadap keterbukaan pihak BPN. Menurutnya, tujuan utama warga bukanlah untuk melakukan demonstrasi, melainkan demi mendapatkan kejelasan hak atas tanah mereka.

​Mariani mengungkapkan rasa syukur karena tuntutan warga mengenai pembentukan Pokmas diakomodasi dengan baik oleh Kepala BPN. Dengan adanya fasilitas ini, warga merasa tidak perlu lagi melakukan aksi turun ke jalan karena jalur dialog telah memberikan solusi yang nyata.

"Keberhasilan mediasi antara warga Desa Bandung dan BPN Nganjuk ini diharapkan menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam menyelesaikan persoalan agraria melalui jalur komunikasi yang sehat dan saling menghargai," ucap Mariani kepada Suarajatimpost usai mediasi.

Merespons dinamika yang terjadi di Kantor ATR/BPN Nganjuk, Kepala Desa Bandung, Heru Subagyo, menyampaikan klarifikasi serta dukungan penuhnya terhadap langkah dialogi yang ditempuh oleh warga dan pihak pertanahan. Pihaknya menyatakan sangat mengapresiasi kebijakan Kepala BPN Nganjuk yang telah memfasilitasi aspirasi warga terkait program PTSL.

Heru Subagyo menegaskan bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Bandung selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kesepakatan pembentukan Pokmas PTSL merupakan langkah maju yang sangat ditunggu oleh warga untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka.

Sebagai bentuk gerak cepat, Kepala Desa Bandung memastikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut secara formal. Rencananya, pada hari Senin mendatang, Pemerintah Desa Bandung akan menyelenggarakan Musyawarah Desa atau Musdes.

"Dengan adanya jadwal Musdes yang sudah dipastikan pada hari Senin depan, Pemerintah Desa Bandung berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi demi suksesnya program sertifikasi tanah gratis di wilayah mereka," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pertemuan silaturahmi bersama jajaran pengurus LDII Nganjuk, Kapolres menekankan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga kondusivitas lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan Layanan Darurat Call Center 110.

Langkah ini diambil untuk memangkas jarak birokrasi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, menyampaikan bahwa Layanan 110 bukan sekadar saluran laporan kriminalitas, melainkan sarana komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif. 

Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk memberikan informasi sekecil apa pun terkait situasi di lingkungan mereka.

"Kami ingin layanan 110 ini menjadi jembatan informasi yang responsif. Dengan berbagi informasi secara cepat, kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menjadi masalah besar," ujar Kapolres di sela-sela kegiatan silaturahmi.

Kegiatan silaturahmi dan audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Nganjuk ini merupakan kunjungan balasan atas agenda sebelumnya pada 12 Februari 2026. 

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres tersebut dihadiri oleh Wakapolres Nganjuk, Kompol Andria Diana Putra, beserta pejabat utama pada Jumat (17/4/2026).

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergitas antara Polres Nganjuk dengan LDII dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, juga menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan menjalin komunikasi yang baik bersama kepolisian.

"Sekecil apa pun permasalahan diharapkan dapat segera diinformasikan kepada pihak kepolisian, karena sudah menjadi tugas kami untuk melayani seluruh masyarakat. Manfaatkan layanan darurat 110 sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi," tegas Kapolres.

Melalui sinergi yang terbangun, diharapkan potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini, sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi di lapangan, Polres Nganjuk terus mengoptimalkan pelayanan publik, termasuk respons cepat melalui call center 110 serta menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan.

Ketua DPD LDII Kabupaten Nganjuk, H. Murkani, S.E., menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin antara LDII dengan Polres Nganjuk.

"Kami merasa bangga atas sinergitas yang selama ini sudah terbangun. Kami juga mendoakan agar seluruh jajaran Polres Nganjuk senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas melayani masyarakat," ungkapnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan LPG dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah Kecamatan Wilangan guna memastikan ketersediaan gas LPG 3 kilogram yang sempat viral di media sosial akibat dugaan kelangkaan

Kegiatan ini dilakukan sebagai respons cepat atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang di salah satu pangkalan LPG di Desa Ngudikan. Dari hasil pengecekan, kelangkaan LPG dipicu tingginya permintaan masyarakat, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga perayaan Idulfitri dan dalam tiga minggu terakhir.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan bahwa hasil sidak menunjukkan distribusi LPG di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam kondisi aman dan terkendali.

“Berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan kemarin, ketersediaan LPG di wilayah Nganjuk masih aman. Antrean yang terjadi lebih disebabkan tingginya permintaan masyarakat, termasuk dari luar wilayah,” ujar AKBP Suria Miftah, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi LPG guna mengantisipasi adanya potensi penyimpangan di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pengecekan di pangkalan LPG milik Sulistiono Bagus Dewantara di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, yang diketahui mendapat pasokan rutin sebanyak 310 tabung per minggu dari agen Sinar Abadi Santoso.

Menyikapi lonjakan permintaan, agen juga telah menambah pasokan sebanyak 290 tabung pada Selasa (14/4/2026).

Selain itu, rombongan juga meninjau langsung proses distribusi di SPPBE PT. Laju yang berada di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, guna memastikan proses pengisian dan distribusi berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro menegaskan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi meningkatnya permintaan LPG untuk meraup keuntungan pribadi.

“Kami mengingatkan kepada seluruh pihak, baik pangkalan maupun oknum lainnya, agar tidak mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menaikkan harga atau melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Distribusi harus tetap sesuai aturan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.

Dengan adanya pengecekan langsung ini, diharapkan masyarakat tidak lagi khawatir terhadap ketersediaan LPG, serta situasi distribusi energi di wilayah Kabupaten Nganjuk tetap kondusif dan terkendali. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan dilakukan tim gabungan Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk bersama Unit Reskrim Polsek Pace setelah melakukan penelusuran intensif terhadap keberadaan pelaku yang kerap berpindah-pindah tempat.

Dua terduga pelaku berinisial AS (56) dan SK (49), warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, ditangkap pada Kamis (16/4/2026) dini hari sekitar pukul 01.45 WIB. Sebelumnya, aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 30 Desember 2025 sekitar pukul 09.46 WIB di Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, meskipun membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pelacakan. Pasutri tersebut diketahui beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban saat berbelanja di toko.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan membenarkan pengungkapan kasus tersebut oleh tim gabungan.

“Benar, kasus pencurian handphone ini berhasil diungkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Nganjuk dan Polsek Pace setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang. Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegasnya.

Dari hasil penyelidikan, kronologi kejadian bermula saat korban meletakkan HP miliknya jenis Oppo A57 di dashboard sepeda motor saat berbelanja di toko kelontong. Namun, saat kembali, HP tersebut telah hilang. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp2,5 juta dan melaporkannya ke Polsek Pace.

Kapolsek Pace AKP Pujo Santoso menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk yang mengarah pada keberadaan pelaku di wilayah Kediri.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku berhasil kami lacak dan diamankan di rumahnya. Keduanya mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku utama diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga di tempat terbuka guna mencegah tindak kejahatan serupa.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Vario, tiga unit handphone, rekaman CCTV, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.

Diketahui, AS merupakan residivis kasus pencurian yang sebelumnya pernah menjalani hukuman. Sementara istrinya, SK, turut berperan aktif dalam aksi tersebut.

Kasus ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam menindak setiap tindak kriminalitas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Polres Nganjuk juga terus mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan jika mengetahui atau mengalami tindak kejahatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penasihat hukum pemohon, Yulia Margaretha, Ander Sumiwi Budi Prihatin, menjelaskan bahwa penundaan murni disebabkan belum lengkapnya dokumen dari pihak Kejaksaan.

“Karena ini permohonan praperadilan, maka Kepala Kejaksaan harus memberikan surat tugas atau surat kuasa. Administrasi itu belum dilengkapi. Tidak ada kendala lain,” ujar Ander kepada awak media usai persidangan.

Ia menambahkan, majelis hakim tunggal memutuskan menunda sidang hingga Kamis pekan depan. Mengingat batas waktu penanganan praperadilan yang hanya tujuh hari, persidangan lanjutan diperkirakan akan berlangsung secara maraton.

“Sidangnya akan maraton. Kemungkinan hari Kamis pihak termohon harus langsung menyampaikan jawaban. Jika tidak, proses tetap berjalan,” tegasnya.

Terkait strategi hukum yang akan disiapkan, Ander enggan membeberkan secara rinci dan menyebut hal tersebut sebagai bagian dari privasi antara pengacara dan klien.

“Untuk strategi, kami tidak bisa sampaikan karena itu menyangkut privasi klien. Kita tunggu saja sidang berikutnya,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk melalui Kasi Intelijen, Koko Robby Yahya, memberikan klarifikasi terkait jalannya sidang yang sempat terhenti dan memunculkan beragam spekulasi.

Koko membantah adanya narasi yang menyebut tim jaksa diusir dari ruang sidang oleh majelis hakim.

“Kalau dari pandangan wartawan seperti itu, silakan. Namun dari laporan tim kami yang hadir di persidangan, tidak ada pengusiran. Kami tetap menghormati keputusan hakim,” ujar Koko saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, penundaan sidang lebih disebabkan oleh kendala administrasi berupa proses registrasi yang belum selesai divalidasi dalam sistem pengadilan, bukan karena ketidaksiapan materi perkara.

Menurutnya, dokumen yang dibutuhkan sebenarnya telah diajukan sejak sehari sebelum persidangan.

“Karena proses registrasi di PN belum tervalidasi saat sidang dimulai, hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga administrasi tersebut selesai,” jelasnya.

Koko juga menyarankan agar media melakukan konfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Nganjuk guna memperoleh informasi yang berimbang.

“Silakan konfirmasi ke PN agar jelas, apakah ini murni karena registrasi atau ada hal lain,” tambahnya.

Di sisi lain, upaya awak media untuk mendapatkan keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Nganjuk masih belum membuahkan hasil.

Wartawan Suarajatimpost telah mencoba melakukan konfirmasi sebanyak dua kali kepada pihak panitera maupun pejabat berwenang. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang diberikan.

Berdasarkan keterangan staf layanan, Wiwik Wijayati, pejabat yang berwenang memberikan keterangan, yakni Humas PN Nganjuk, masih memiliki agenda persidangan yang padat.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya menjadwalkan ulang pertemuan dengan Humas PN Nganjuk guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait penundaan sidang tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Arip Rahman (37) warga Desa Ngrigin, salah seorang perwakilan warga pelapor, menyampaikan bahwa pemeriksaan oleh tim Inspektorat sebenarnya sudah berlangsung sejak Selasa lalu. Namun, pihaknya menyayangkan kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan sampling di lapangan.

​"Kami berharap segera mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk kami sampaikan kepada warga. Berdasarkan informasi dari perangkat desa, sampling diambil dari sekitar 25 hingga 30 peserta PTSL," ujar Arip saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (15/4/2026).

Menurut Arip, ada juga ​dugaan Intimidasi serta munculnya laporan mengenai dugaan intimidasi sebelum tim Inspektorat turun ke lapangan. Arip juga menyebut ada indikasi bahwa para pemohon PTSL yang menjadi sampel pemeriksaan telah "disetting" untuk memberikan jawaban tertentu.

​Warga diarahkan untuk hanya menyebutkan biaya PTSL sebesar Rp500.000 sesuai kesepakatan awal. Sementara itu, biaya tambahan lain yang diduga menjadi praktik pungli tidak boleh disebutkan.

​"Yang kami sayangkan, ada laporan warga diintimidasi sebelum Inspektorat datang. Mereka diminta mengaku biayanya hanya Rp500 ribu. Padahal ada biaya lain berupa amplop untuk kepala desa, carik, hingga perangkat desa yang totalnya mencapai ratusan ribu, belum lagi tambahan rokok," ungkap Arip.

​Menanggapi keluhan tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk Samsul Huda menegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dinamika PTSL di Desa Ngringin. Pihak Inspektorat memastikan bahwa setiap pengaduan warga akan diproses sesuai dengan koridor hukum dan regulasi yang berlaku.

Menurut Samsul Huda, Inspektorat akan melakukan pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) untuk memverifikasi apakah biaya yang dipungut melebihi. Jika ditemukan bukti adanya pungutan liar (pungli) atau penyalahgunaan wewenang, Inspektorat tidak akan segan merekomendasikan sanksi administratif hingga jalur hukum bagi oknum yang terlibat.

​"Kami bekerja berdasarkan bukti. Masyarakat diminta tenang dan silakan melapor jika memiliki bukti otentik mengenai adanya penyimpangan. Kami berkomitmen menjaga agar program PTSL ini benar-benar bersih dan tepat sasaran," tegas Samsul saat ditemui di Pendopo Nganjuk. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Satgas MBG Nganjuk, Judi Ernanto, menegaskan bahwa penempatan unit pelayanan di dekat gudang tembakau masih dalam kategori aman dan memenuhi regulasi. Menurutnya, karakteristik gudang tembakau berbeda secara signifikan dengan area peternakan dalam hal risiko kontaminasi biologis.

"Fokus kami adalah higienitas. Gudang tembakau berisi benda mati yang kering, berbeda dengan kandang ayam atau peternakan yang memiliki risiko kuman dan polusi udara tinggi. Selama bangunan memiliki pembatas jelas dan protokol kebersihan terjaga, lokasi tersebut diperbolehkan," ujar Judi pada Rabu (15/4/2026).

Judi menambahkan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan terus melakukan pengawasan ketat, terutama pada lokasi yang memiliki risiko kontaminasi biologis tinggi untuk menjamin parameter kesehatan pangan tetap terjaga.

Terkait tudingan kurangnya transparansi dan kekhawatiran kontaminasi silang, Satgas MBG menjelaskan bahwa seluruh penentuan titik koordinat operasional berada di bawah otoritas penuh Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, Satgas daerah tidak terlibat langsung dalam penentuan titik awal.

Surat perintah operasional hanya diterbitkan setelah tim verifikasi BGN menyatakan lokasi tersebut layak. Evaluasi mencakup aspek sterilitas ruang pengolahan dan potensi gangguan lingkungan.

"Penentuan titik tersebut sudah melalui proses verifikasi dari BGN sebelum surat perintah jalan diterbitkan. Pihak pusatlah yang menentukan kelayakan awal suatu lokasi," jelas Judi dalam konfirmasi sebelumnya pada Senin (6/4/2026).

Program penguatan gizi melalui SPPG di Nganjuk kini menjadi sorotan nasional. Fokus utama evaluasi saat ini diarahkan pada SPPG Yayasan Darul Falah Baron di Kecamatan Loceret guna memastikan bahwa fasilitas pengolahan pangan tetap steril meski berada di kawasan industri lokal.

Langkah pengawasan ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas gizi tanpa kompromi, sekaligus menjawab keraguan masyarakat mengenai integritas operasional di lapangan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Putusan ini dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Ratna Dianing Wulansari. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Yuliantono terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

“Terdakwa dijatuhi vonis dua tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider satu bulan 20 hari kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Koko Roby Yahya, saat ditemui di ruangannya, Rabu (15/4/2026).

Tak hanya itu, Kades Dadapan Yuliantono juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp978,7 juta. Nilai tersebut sesuai dengan hasil audit kerugian keuangan negara atau desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

“Uang pengganti sudah dibayar terdakwa sebelum tuntutan,” ujar dia.

Selain itu, kata Koko, dalam laporan pertanggungjawaban, terdakwa juga diduga memerintahkan pembuatan dokumen yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Hal tersebut mencakup penggunaan bukti dukung yang tidak sah serta praktik penggelembungan harga (mark up).

“Berdasarkan hasil audit, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau desa mencapai Rp978.794.459,” pungkas Koko. (*)

Editor: Syaiful Aries

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan alih fungsi lahan hingga 87 persen untuk menjaga ketahanan pangan berdampak pada masuknya investasi di daerah.

“Nganjuk ini ibarat ‘gadis seksi’ bagi para investor. Namun, adanya regulasi pembatasan alih fungsi lahan mengharuskan kita melakukan penyesuaian terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ujar Samsul Huda saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Selasa (14/4/2026).

Ia mengimbau para calon investor untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah guna menyesuaikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dengan rencana tata ruang terbaru.

Meski menghadapi kendala, pertumbuhan industri di Nganjuk menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, tercatat hampir 50 perusahaan besar telah beroperasi, serta 156 usaha kecil dan menengah yang telah mengantongi izin.

Samsul menambahkan, capaian investasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun turut dipengaruhi oleh penyesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Saat ini, baru dua kecamatan, yakni Nganjuk dan Kertosono, yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sementara wilayah lainnya masih dalam tahap penilaian kesesuaian.

Terkait birokrasi, pihaknya memastikan Pemkab Nganjuk memberikan kemudahan bagi investor.

“Izin apa pun, sepanjang dokumennya sesuai tata ruang, kami berkomitmen menyelesaikannya dalam waktu satu hari. Pengendalian teknis tetap di bawah Dinas Pekerjaan Umum sebagai pintu awal untuk memastikan validitas zonasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk, Tri Handy Saputra, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.

Menurutnya, Pemkab telah menghadirkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mulai dari PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Perdagangan, hingga Perindustrian, guna memastikan ekosistem usaha berjalan optimal dan terkoordinasi.

“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap investasi. Pada tahun 2025, tercatat terdapat tiga Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp1,6 triliun,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi para pelaku usaha yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, pengalaman daerah lain seperti Solo dalam pengembangan tenaga kerja menjadi inspirasi bagi Nganjuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun daerah agar semakin maju,” tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu perwakilan investor menyampaikan harapannya terkait dukungan infrastruktur dan tenaga kerja.

Ia menanyakan rencana pembangunan jaringan PDAM di sekitar lokasi usaha, yang dinilai penting untuk mendukung operasional perusahaan ke depan.

Selain itu, investor yang bergerak di sektor industri alas kaki juga berharap adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang jahit.

“Kami berharap ada sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja maupun balai pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, baik dari lulusan SMK, SMA, maupun SMP,” ujarnya. (ADV)

Pihak Satgas menegaskan bahwa hingga saat ini proses distribusi berjalan normal dan tidak ditemukan gangguan kesehatan serius, seperti keracunan.

Menanggapi isu yang beredar mengenai variasi dan kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Satgas Judi Ernanto menyampaikan bahwa setiap porsi makanan yang disiapkan telah melalui pengawasan ketat. 

Berdasarkan data di lapangan, program ini melayani lebih dari 1.500 penerima manfaat di SPP-PG Bendorejo. 

Terkait adanya keluhan personal, Judi menjelaskan bahwa dalam sistem distribusi massal, penyesuaian porsi secara individu sulit dilakukan. Namun, ia memastikan standar gizi tetap menjadi prioritas utama. 

Judi juga menegaskan tidak ada laporan maupun kasus keracunan di lokasi tersebut, meski pihaknya telah berkoordinasi melalui telepon dengan pihak kecamatan untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Kami mencatat bahwa di lokasi lain yang menerima menu serupa tidak ditemukan komplain, sehingga keluhan ini akan dijadikan bahan evaluasi spesifik untuk unit terkait," ujar Judi, Selasa (14/4/2026). 

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, yang diharapkan mampu meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah, kini tengah menjadi sorotan. Sejumlah pihak, termasuk tenaga pendidik, mulai menyuarakan ketidakpuasan terkait kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa.

Salah seorang guru di SD Negeri Bendungrejo, yang enggan disebutkan identitasnya, mengungkapkan bahwa antusiasme siswa terhadap menu MBG kian menurun. 

Menurutnya, kualitas makanan sempat membaik setelah adanya evaluasi dari pihak camat dan tim SPPG, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama.

"Dulu sempat ada masalah telur busuk, lalu diperbaiki dan anak-anak sempat suka. Tapi setelah itu kembali lagi, menunya cuma tahu, oseng-oseng, dan nasi. Kalaupun ada ayam, itu cuma potongan kecil bagian sayap," ungkap guru tersebut saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (13/4/2026).

Tidak sampai di situ, kekecewaan siswa ini berdampak pada banyaknya sisa makanan yang tidak dikonsumsi. Guru tersebut membeberkan fakta bahwa setiap harinya, sisa makanan siswa bisa memenuhi setengah hingga satu kantong plastik besar.

"Petugasnya tadi sampai kaget melihat sisa makanan yang masih utuh di lantai. Saya bilang ke mereka, setiap hari memang begini karena anak-anak tidak suka menunya," tambahnya. 

Kondisi ini pun telah didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi bagi pihak penyedia atau SPPG Bendungrejo. 

Ketidakpuasan ini ternyata tidak hanya terjadi di satu sekolah. Guru tersebut mengklaim bahwa banyak sekolah lain di wilayah tersebut yang merasakan hal serupa dan berkeinginan untuk pindah ke penyedia jasa makanan lain yang lebih berkualitas.

Menanggapi keluhan wali murid dan guru mengenai kualitas menu MBG yang dinilai kurang layak di SD Negeri Bendungrejo, Camat Berbek, Toni Susanto, memberikan klarifikasi saat dihubungi melalui WhatsApp. 

Toni mengaku baru mengetahui adanya permasalahan tersebut setelah munculnya laporan dari media.

Menurut Toni, selama ini koordinasi rutin dilakukan melalui grup komunikasi khusus bersama tim SSPG. Namun, ia menyebutkan adanya pembagian wewenang yang spesifik dalam pengawasan program ini. (*)

Editor: Syaiful Aries

Ketiga penghargaan tersebut meliputi kategori Top Pembina BUMD yang diraih oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi; Top BUMD Awards 2026 kategori BPR Bintang 4; serta Top CEO BUMD yang diraih oleh Direktur BPR Anjuk Ladang, Nur Kamdani.

Raihan ini merupakan yang kedua bagi BPR Anjuk Ladang. Dari sekitar 1.700 BUMD di seluruh Indonesia yang masuk dalam tahap penilaian, BPR Anjuk Ladang menjadi salah satu dari 248 peraih penghargaan, bahkan berhasil meningkatkan predikatnya.

Pada tahun sebelumnya, BPR Anjuk Ladang meraih predikat Bintang 3. Tahun ini, bank tersebut naik kelas ke predikat Bintang 4 yang berarti "Sangat Baik".

Terdapat berbagai kriteria yang dinilai. Pertama, memiliki pencapaian kinerja, kepemimpinan, maupun manajemen yang baik dan relatif selaras dengan visi BUMD.

Kedua, melakukan inovasi yang didukung oleh teknologi informasi. Ketiga, berperan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Artinya, secara umum, kombinasi pencapaian kinerja, upaya perbaikan, maupun kontribusi BUMD dianggap sangat baik.

Ajang tahunan tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), asosiasi dan konsultan bisnis, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya.

Acara penyerahan penghargaan Top BUMD berlangsung di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dan Direktur Utama BPR Anjuk Ladang, Nur Kamdani, menerima langsung penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah Kabupaten Nganjuk kembali meraih prestasi. BPR Anjuk Ladang menjadi bukti komitmen dalam memberi layanan terbaik dan solusi terhadap akses jasa keuangan pada masyarakat," kata Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, Selasa (14/4/2026).

Direktur Utama BPR Anjuk Ladang, Nur Kamdani, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, sehingga lembaga jasa keuangan yang ia pimpin sukses meraih penghargaan selama dua tahun berturut-turut.

"Alhamdulillah atas dukungan, arahan, motivasi dan semangat dari bapak bupati maupun wakil bupati BPR Anjuk Ladang kembali meraih prestasi. Ini bukan akhir, melainkan pemacu semangat kami dalam semakin bersemangat dalam bekerja dan melayani masyarakat," tambah Nur Kamdani.

Gelaran Top BUMD Awards tahun 2026 ini mengusung tema ‘Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan’. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di bawah nakhoda kepemimpinan Bupati Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro.

Bank Anjuk Ladang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berbagai produk jasa keuangan dapat diakses melalui kanal resmi Bank Anjuk Ladang. Informasi lebih lanjut mengenai berbagai produk Bank Anjuk Ladang dapat diperoleh dengan menghubungi customer service melalui WhatsApp di nomor 0813-5029-6060 atau mengunjungi Kantor Pusat di Jalan Prof. Gondo Wardoyo No. 10, Payaman, Nganjuk. (**)

Editor: Syaiful Aries

​Salah seorang guru di SD Negeri Bendungrejo, yang enggan disebutkan identitas lengkapnya, mengungkapkan, antusiasme siswa terhadap menu MBG kian menurun. Menurutnya, kualitas makanan sempat membaik setelah adanya evaluasi dari pihak camat dan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun kondisi tersebut tidak bertahan lama.

​"Dulu sempat ada masalah telur busuk, lalu diperbaiki dan anak-anak sempat suka. Tapi setelah itu kembali lagi, menunya cuma tahu, oseng-oseng, dan nasi. Kalaupun ada ayam, itu cuma potongan kecil bagian sayap," ungkap sang guru saat dihubungi via WhatsApp, Senin (13/4/2026).

Tidak sampai disitu, ​kekecewaan siswa ini berdampak pada banyaknya sisa makanan yang tidak dikonsumsi. Guru tersebut membeberkan fakta miris bahwa setiap harinya, sisa makanan siswa bisa memenuhi setengah hingga satu kantong plastik besar.

​"Petugasnya tadi sampai kaget melihat sisa makanan yang masih utuh di lantai. Saya bilang ke mereka, setiap hari memang begini karena anak-anak tidak suka menunya," tambahnya. 

Kondisi ini pun telah didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi bagi pihak penyedia atau SPPG Bendungrejo. 

​Ketidakpuasan ini ternyata tidak hanya terjadi di satu sekolah. Guru tersebut mengklaim bahwa banyak sekolah lain di wilayah tersebut yang merasakan hal serupa dan berkeinginan untuk pindah ke penyedia jasa makanan lain yang lebih berkualitas.

Menanggapi keluhan wali murid dan guru mengenai kualitas menu MBG yang dinilai kurang layak di SD Negeri Bendungrejo, Camat Berbek, Toni Susanto dihubungi via WhatsApp memberikan klarifikasi. Toni mengaku baru mengetahui adanya permasalahan tersebut setelah munculnya laporan dari media.

​Menurut Toni, selama ini koordinasi rutin dilakukan melalui grup komunikasi khusus bersama tim SSPG. Namun, ia menyebutkan adanya pembagian wewenang yang spesifik dalam pengawasan program ini.

Pihaknya menekankan bahwa fokus utama pihak kecamatan saat ini sebenarnya berada pada kategori 3B (Ibu Balita, Menyusui, dan Balita non-PAUD) yang berada di bawah koordinasi PPKB.

​"Sebenarnya wewenang kami lebih kepada kelompok 3B. Sementara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, koordinasinya langsung melalui pihak Koramil," jelas Camat Toni. 

​Toni menyatakan akan tetap mengambil tindakan responsif atas keluhan yang terjadi di SDN Bendungrejo. Ia mengaku terkejut karena selama ini tidak ada laporan kendala di grup koordinasi internal mereka.

​"Saya cukup kaget karena di grup SPPG selama ini tidak ada laporan masalah. Mungkin karena bidang tugas kami yang berbeda (di 3B). Namun, kami akan segera berkomunikasi dan melakukan klarifikasi dengan kepala SPPG Bendungrejo untuk melihat permasalahan sebenarnya di lapangan," tambahnya.

Sementara itu, Wartawan Suarajatimpost menghubungi Kepala SPPG, Yudik Khoirul Huda. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon dan chat melalui WhatsApp, ada notifikasi berdering namun tidak direspon. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Suyadi menekankan, serta masyarakat sangat krusial sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat lokal. Ia menilai masih banyak persoalan di masyarakat yang memerlukan pendampingan serius agar mendapatkan solusi yang adil.

Menurut Suyadi, FPMN hadir sebagai wadah bagi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Prambon terkait program PTSL yang sudah dikoordinasikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk oleh Kementerian ATR Pusat. Namun, dari koordinasi, Suyadi menyebutkan ada penolakan dari Kades Bandung, dan menunggu keputusan dari BPN. 

Saat ini Suyadi merasa aspirasinya tidak tersampaikan atau mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya. Ia menegaskan bahwa forum yang dipimpinnya siap melakukan aksi demo di Kantor BPN, baik dalam bentuk audiensi dengan pemangku kebijakan

​"Terkait Program PTSL, kami di FPMN berkomitmen untuk terus mengawal setiap keluhan warga. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada warga Nganjuk yang merasa ditinggalkan atau tidak mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik," ujar Suyadi dengan tegas, Senin (13/4/2026).

​Terkait dengan berbagai isu PTSL di Nganjuk, Suyadi memberikan catatan agar BPN lebih transparan dalam pelaksanaan program PTSL. Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh paguyuban bukanlah bentuk perlawanan, melainkan kontribusi konstruktif agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Desa Bandung

"Sudah tak sampaikan, baik berupa surat dan WhatsApp Kepala Desa Bandung, Saya tunggu jawaban hari ini, kalau tidak ada sidak dari BPN ke Pemdes Bandung terkait pembuatan SK Pokmas, maka kami akan melakukan aksi demo di Kantor BPN," tegasnya.

​Menanggapi aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Forum Paguyuban Masyarakat Nganjuk (FPMN), Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Nganjuk, Suwono, memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bandung, Kecamatan Prambon.

​Dalam keterangannya, Suwono menegaskan bahwa pihak BPN sangat terbuka terhadap masukan masyarakat dan berkomitmen untuk menjalankan program strategis nasional tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

​​Terkait tuntutan FPMN mengenai dugaan kendala dalam sertifikasi tanah di Desa Bandung, Suwono menjelaskan bahwa setiap berkas yang masuk ke BPN harus melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sengketa atau tumpang tindih lahan di kemudian hari.

​"Kami telah menerima aspirasi dari rekan-rekan FPMN. Terkait persoalan di Desa Bandung, kami pastikan bahwa BPN bekerja berdasarkan data yuridis dan fisik yang ada. Jika ada berkas yang masih dalam proses, itu dikarenakan ada aspek kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sesuai aturan," ujar Suwono.

​​Suwono membantah adanya upaya penghambatan dalam program PTSL. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa BPN Nganjuk terus berupaya melakukan percepatan agar masyarakat segera mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanah mereka. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung melalui saluran resmi jika menemukan kendala di lapangan.

​"PTSL adalah program prioritas untuk rakyat. Kami tidak ingin ada celah yang merugikan masyarakat. Kami akan melakukan kroscek kembali terhadap poin-poin yang disampaikan oleh perwakilan paguyuban tadi untuk melihat di mana sumbatannya," tambahnya.(*) 

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Kepala Disporabudpar Nganjuk, Gunawan Widagdo, mengakui bahwa saat ini objek wisata milik pemerintah daerah harus bergerak lebih lincah di tengah keterbatasan.

​"Kita memang berjalan dalam kondisi efisiensi sesuai kebijakan pimpinan. Di sisi lain, kita juga bersaing dengan wisata swasta dan desa yang lajunya sangat kuat," ujar Gunawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026).

Gunawan Widagdo mengungkapkan, ​salah satu kendala utama yang dihadapi wisata daerah adalah keterikatan pada Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi tiket masuk. 

Gunawan mencontohkan objek wisata Jolotundo yang tidak menerapkan tiket masuk, sehingga mampu menarik trafik pengunjung yang sangat tinggi dibandingkan wisata daerah, seperti Roro Kuning yang wajib menarik retribusi.

​Alih-alih menganggap swasta sebagai lawan, Disporabudpar memilih jalan kolaborasi. Gunawan mengungkapkan pihaknya telah mengundang para pelaku wisata, termasuk pengelola Jolotundo, untuk berinvestasi di objek wisata milik pemerintah.

​"Kami tawarkan kolaborasi, bukan take over. Salah satu yang sedang dijajaki adalah pembangunan resto seperti 'Sedudo Waterfall Breeze' di kawasan Sedudo. Harapannya, daya tarik kuliner dari pihak swasta ini bisa meningkatkan trafik pengunjung yang otomatis juga menyumbang PAD lewat tiket masuk," jelasnya.

​Selain kolaborasi, Disporabudpar juga merespons keluhan masyarakat mengenai harga tiket yang dianggap terlalu mahal. Dalam tinjauan terbaru Perda Pajak dan Retribusi, diputuskan adanya penurunan harga tiket masuk dari Rp15.000 menjadi Rp10.000.

​"Meski secara hitungan awal ada penurunan pendapatan per tiket, namun target kita adalah volume. Jika harga lebih terjangkau, jumlah wisatawan yang datang akan lebih banyak. Itulah tolok ukur keberhasilan pariwisata kita," tambah Gunawan.

​Menurut Gunawan, saat ini Disporabudpar mengelola lima destinasi utama. Di antaranya, ​Air Terjun Sedudo, ​Roro Kuning, ​Wisata Sri Tanjung dan ​Goa Margoretno.

​Selain itu, pemerintah juga tengah merintis pengembangan potensi di Putri Ayu dan inisiasi wisata di kawasan Semantok. Meski terkendala anggaran pemeliharaan yang tidak semaksimal kondisi normal, Gunawan menegaskan pihaknya tetap berupaya menjaga agar objek wisata daerah tetap layak kunjung dan tidak "kolaps".

​"Kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada objek wisata yang sepi peminat. Inovasi dan kolaborasi adalah kunci agar pariwisata Nganjuk tetap eksis di tengah masa efisiensi ini," tandasnya.

Disinggung pemasukan PAD melalui sektor pariwisata, Gunawan Widagdo, memberikan apresiasi dan pernyataan resmi terkait tren positif PAD dari sektor pariwisata yang berhasil menembus angka di atas Rp1 miliar. Meskipun 5 tahun kedepan sangat berat

​"Perlu kami sampaikan bahwa angka ini tidak diraih dengan mudah. Jika melihat ke belakang, selama lima tahun terakhir ini, grafik pertumbuhan kita memang dirasakan sangat berat untuk naik, hingga keterbatasan anggaran pemeliharaan menjadi faktor utama yang menghambat laju pendapatan kita selama ini," ucapnya.

Selain mengandalkan destinasi alam, Disporabudpar kini mulai melirik potensi wisata sejarah dan purbakala sebagai sumber PAD baru. 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan artefak purba di Desa Tritik serta jejak sejarah tokoh buruh nasional, Marsinah.

​Gunawan mengungkap, saat ini koleksi fosil purba atau yang dikenal masyarakat sebagai "Museum Gajah" di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, masih dikelola secara swadaya oleh pemerintah desa setempat. 

Pendapatan yang dihasilkan pun saat ini sepenuhnya masih masuk ke kas desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.

​"Saat ini memang masih dikelola oleh pihak desa sebagai sumber pemasukan mereka. Namun, ke depannya kami memproyeksikan situs purbakala di Tritik dan juga situs Marsinah untuk masuk dalam pengelolaan daerah guna menyumbang PAD Nganjuk," ujar Gunawan.

Meskipun sudah masuk dalam rencana jangka panjang, Gunawan menegaskan bahwa proses transisi pengelolaan dari desa ke daerah akan dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan hak-hak desa.

​"Langkah ini bertujuan agar koordinasi pengembangan fasilitas, promosi, hingga perlindungan benda cagar budaya tersebut bisa lebih terintegrasi. Dengan manajemen yang lebih kuat, kita optimis sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah di masa depan," pungkasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Berdasarkan data teknis di lapangan, jembatan gantung ini dirancang untuk mengatasi bentang sungai selebar 15 meter dengan kedalaman mencapai 2 meter. Adapun spesifikasi bangunan, ​Panjang Jembatan 18 meter, ​Lebar Jembatan: 1,8 meter.

Pembangunan jembatan ini menjadi titik krusial untuk menghubungkan akses mobilitas antara Dusun Genjeng dengan Dusun Jampes, yang selama ini terpisah oleh aliran Sungai Kali Jurog. Proyek ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi 635 jiwa atau sekitar 275 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut.

​Dandim 0810/Nganjuk, Letkol Arh M. Taufan Yudha Bakti, memberikan perhatian penuh terhadap dimulainya pengerjaan infrastruktur vital ini. Ia menegaskan bahwa aspek utama dalam kesuksesan proyek ini bukan sekadar pada teknis bangunan, melainkan pada kolaborasi manusia di lapangan.

​"Kami menekankan bahwa proses pembangunan ini mengedepankan semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Keterlibatan aktif masyarakat bersama prajurit di lapangan adalah kunci kekuatan kita," tegas Dandim Letkol Arh M. Taufan Yudha Bakti. Minggu (12/4/2026) 

​Menurutnya, pengerjaan jembatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesulitan rakyat di wilayah pelosok. 

"Gotong royong ini bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa memiliki, dan menjadi bukti bahwa TNI akan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat," tambahnya.

​Saat ini, pengerjaan masih difokuskan pada tahap penggalian fondasi dan penyiapan angkur kabel di tepian sungai dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan cuaca.(*) 

Editor: Danu 

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Sukamto, seorang pemilik warung di pinggir sungai, sekitar pukul 05.15 WIB. Saat hendak membuka warung dan melakukan rutinitas bersih-bersih, pandangannya tertuju pada objek mencurigakan yang tersangkut di tengah aliran sungai.

​"Saya melihat sesuatu menyerupai tubuh manusia tanpa busana yang menyangkut di bebatuan. Setelah dipastikan bahwa itu adalah mayat, saksi segera menghubungi rekannya, Agus Wiyanto," ungkap Sukamto

​Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadi, membenarkan laporan penemuan jasad tersebut. Menurutnya, laporan diterima dari warga sesaat setelah saksi mata melihat adanya tubuh manusia yang tersangkut di bebatuan sungai.

​"Benar, pagi tadi sekitar pukul 05.15 WIB, Polsek Ngetos menerima laporan terkait penemuan mayat di Sungai Kuncir. Petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban," ujar Iptu Fajar.

​Iptu Fajar menjelaskan bahwa setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tim Inafis Polres Nganjuk menggunakan metode pemeriksaan sidik jari untuk memastikan jati diri korban.

​"Dari hasil pemeriksaan tim Inafis, diketahui identitas korban adalah Abdur Rohman (35), warga Dusun/Desa Salamrojo, Kecamatan Berbek. Korban berprofesi sebagai wiraswasta," jelasnya.

​Berdasarkan koordinasi dengan pihak keluarga dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa korban memiliki riwayat gangguan jiwa. Korban dilaporkan meninggalkan rumah sejak Sabtu sore, 11 April 2026.

​Iptu Fajar menambahkan bahwa pemeriksaan medis awal tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan yang mencurigakan pada tubuh korban. Kematian diduga kuat murni akibat terseret arus sungai (hanyut).

​"Pihak keluarga, dalam hal ini ayah korban, telah mengonfirmasi identitas tersebut. Keluarga juga menyatakan keberatan untuk dilakukan otopsi dan sudah membuat surat pernyataan menerima kejadian ini sebagai musibah murni," pungkas Iptu Fajar.

​Saat ini jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga di Kecamatan Berbek untuk proses pemakaman. Pihak kepolisian tetap mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar aliran sungai. (*) 

Editor: Danu 

Lurah Warujayeng, Okky Rio, menyatakan bahwa penanganan dana tunai di lingkungan kantor kelurahan membawa tantangan tersendiri dalam aspek keamanan dan akurasi administrasi. Hal ini dipicu oleh mayoritas warga yang masih mengandalkan transaksi tunai dibandingkan metode digital atau perbankan.

"Warga masyarakat lebih memilih membayar PBB di sini ketimbang di Bank Jatim. Alasan mereka karena antrean di sana, dan itu menjadi tantangan buat kami karena risiko uang besar. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab?" keluh Okky, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan pantauan di lapangan, salah satu titik pembayaran pajak di Kelurahan Warujayeng menunjukkan aktivitas administrasi yang cukup padat. Petugas di lokasi menjelaskan bahwa mekanisme yang diterapkan adalah sistem penagihan (billing) kolektif.

"Kami di sini sistemnya billing. Jadi data dikumpulkan, lalu disetorkan ke Bank Jatim dalam bentuk tagihan yang sudah terdata," ujar Lukman, salah satu petugas di Kelurahan Warujayeng.

Menurut Lukman, meski Bank Jatim sebelumnya sempat menempatkan perwakilan fisik di lokasi tersebut, saat ini operasionalnya telah digantikan oleh perwakilan dari Bapenda Provinsi. 

Fenomena menarik yang muncul adalah keresahan warga jika harus membawa uang tunai dalam jumlah besar atau mengelola pembayaran secara mandiri melalui kanal daring.

Terkait volume pembayaran, tingkat kunjungan warga di gerai ini sangat fluktuatif dan bergantung pada musim. Pada musim panen, jumlah wajib pajak melonjak drastis dengan nilai nominal yang bervariasi.

"Kalau saat musim panen, nominalnya bisa besar. Kadang satu orang bisa membayar hingga jutaan rupiah, tergantung jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang mereka bawa," jelasnya.

Lukman menambahkan, meskipun total perputaran uang pajak di wilayah tersebut diproyeksikan mencapai Rp1,5 miliar, realisasi pembayarannya sering kali tidak menentu. Banyak warga yang baru melunasi tunggakan pajak setelah mendapatkan hasil dari lahan pertanian mereka.

"Ini kan musim panen, jadi terkadang yang hadir di sini ada 10 orang, dan itu pun bervariasi nilai pembayarannya. Terkadang satu SPPT bisa sampai jutaan rupiah," kata Lukman.

Salah satu warga Warujayeng yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa faktor efisiensi waktu menjadi alasan utama enggan membayar langsung ke Bank Jatim. Baginya, prosedur di bank sering kali memakan waktu lama akibat antrean panjang, terutama saat jam sibuk atau mendekati masa jatuh tempo.

"Kalau di kelurahan lebih cepat, tidak perlu antre panjang seperti di bank," ujar warga tersebut saat ditemui di lokasi.i

Saat dikonfirmasi, pihak Bank Jatim memaparkan adanya perubahan struktur organisasi yang memengaruhi titik layanan di wilayah tersebut.

Unit layanan yang sebelumnya beroperasi di dekat Samsat Warujayeng kini telah mengalami peningkatan status administratif.

"Dulu memang ada di dekat Samsat, itu statusnya Kantor Kas. Sekarang kami sudah berkembang dan beralih menjadi Kantor Cabang Pembantu (Capem)," jelas Dwi, petugas layanan Bank Jatim saat ditemui. 

Menurut dia, peningkatan status dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan layanan perbankan bagi masyarakat, meski di sisi lain terdapat penyesuaian lokasi koordinasi bagi wajib pajak.

Namun, terkait rincian mekanisme koordinasi pembayaran pajak dan solusi atas antrean panjang yang dikeluhkan warga, pihak Bank Jatim menyatakan bahwa pemberian informasi resmi harus melalui prosedur birokrasi internal perusahaan.

"Karena ini menyangkut instansi, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Hal ini harus dikoordinasikan lebih lanjut ke tingkat atasan atau pimpinan cabang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan yang berlangsung intensif ini bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan para anggota, baik secara fisik maupun mental yang merupakan calon maupun pemegang senjata api (senpi) organik Polri di Aula Tantya Sudhirajati Polres Nganjuk. 

Pemeriksaan ini meliputi tes fisik, tes urin, serta Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) sebagai syarat dalam pengajuan izin pinjam pakai senpi sesuai pedoman dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senpi organik Polri, guna memastikan bahwa setiap personel yang memegang senjata api benar-benar memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki stabilitas psikologis yang baik.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk menjamin keamanan dalam penggunaan senpi oleh anggota.

“Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap personel yang memegang senjata api dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, sehingga dapat digunakan secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan senpi serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan.

Di lapangan, personel mengikuti serangkaian tahapan pemeriksaan mulai dari pengecekan kondisi kesehatan umum, tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan zat terlarang, hingga tes MMPI yang bertujuan untuk mengukur aspek kepribadian dan kesehatan mental anggota.

Ketua Tim Biddokkes Polda Jatim, Iptu dr. Galih Bayu Prakoso, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk menilai kelayakan personel dalam memegang senjata api.

“Pemeriksaan meliputi tes fisik untuk melihat kondisi kesehatan umum, tes urin guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba, serta tes MMPI untuk menilai stabilitas emosi, kepribadian, dan potensi gangguan psikologis. Tujuannya agar senjata api hanya dipegang oleh personel yang benar-benar layak dan tidak berpotensi menimbulkan risiko,” jelasnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal serta menjamin penggunaan senpi organik Polri tetap sesuai prosedur, demi menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kunjungan tanpa pemberitahuan ini dilakukan untuk mendalami pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2023.

Sidak tersebut menyasar sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan jalan rabat beton, pengadaan pos kamling, serta administrasi dan pelaksanaan program PTSL.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tim auditor tidak hanya memeriksa dokumen administrasi di kantor desa, tetapi juga melakukan verifikasi langsung kepada warga. Sekitar 25 hingga 30 warga didatangi di rumah masing-masing sebagai bagian dari metode sampling.

Bayan (Kepala Dusun) Desa Ngringin, Heri Kurniadi, mengatakan tim auditor yang berjumlah tiga orang mulai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 09.00 WIB hingga menjelang Magrib.

“Mereka melakukan verifikasi data dan pelaksanaan di lapangan terkait program PTSL yang mencakup kurang lebih 900 bidang tanah,” ujar Heri kepada Suarajatimpost.

Ia menjelaskan, sidak kali ini berlangsung lebih intensif dibanding pemeriksaan rutin yang biasanya didahului surat pemberitahuan dari kecamatan. Tim Inspektorat yang dipimpin Mariana dan Anas meminta data seluruh peserta PTSL serta melakukan pengecekan langsung ke warga.

“Ada sekitar 25 sampai 30 rumah warga yang menjadi sampel untuk dimintai keterangan,” imbuhnya.

Pendalaman dilakukan di tiga dusun, yakni Dusun Ngringin, Dusun Gempol, dan Dusun Sumberjo. Terkait biaya PTSL, Heri menegaskan bahwa besaran yang disepakati adalah Rp500 ribu per bidang tanpa pungutan tambahan.

“Memang kesepakatannya Rp500 ribu per bidang dan tidak ada biaya tambahan lain yang saya ketahui,” tegasnya.

Selain PTSL, pemeriksaan juga menyentuh beberapa kegiatan pembangunan fisik desa. Namun, fokus utama tetap pada kelengkapan administrasi, terutama setelah meninggalnya ketua panitia PTSL desa setempat.

Sementara itu, Auditor Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Anas Nasrulloh, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

“Kehadiran tim di Desa Ngringin adalah agenda audit rutin. Fokusnya pada tertib administrasi serta penggunaan dana desa,” ujarnya singkat.

Ia juga membantah kabar yang menyebut sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari pelimpahan perkara oleh pihak kejaksaan.

“Tidak ada pelimpahan. Ini murni sidak rutin tahunan, tidak ada kaitannya dengan kejaksaan,” tegasnya.

Pemdes Kooperatif

Kepala Desa Ngringin, Ika Agustina, menyambut baik kedatangan tim Inspektorat. Ia memastikan pemerintah desa bersikap kooperatif dan telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

“Kami terbuka terhadap audit ini. Justru ini menjadi bahan evaluasi agar administrasi desa semakin baik ke depan,” ujarnya.

Menurut Ika, pemeriksaan mencakup pekerjaan rabat beton, pengadaan dua pos kamling, serta program PTSL tahun 2023.

Ia berharap audit tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa.

“Harapannya, pembangunan di Desa Ngringin semakin transparan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah petugas kepolisian yang mengenakan rompi taktis tampak melakukan pemeriksaan ketat terhadap para pengendara motor yang melintas. Tidak hanya memantau pergerakan massa, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat kendaraan memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas, pada Kamis (9/4/2026).

Pengamanan dilaksanakan dengan metode SREG (Stop, Riksa, Edukasi dan Geledah) di beberapa titik, di antaranya perbatasan Kertosono, depan Mapolres Nganjuk, dan perbatasan Wilangan. Selain itu, Polres Nganjuk juga menurunkan tim patroli mobiling untuk mengawal rombongan yang melintas serta meminimalisasi potensi gesekan dengan masyarakat sepanjang jalur yang dilalui.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan, pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, khususnya pada kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

“Kami mengedepankan langkah preventif melalui penyekatan dan patroli untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa menimbulkan gangguan di wilayah hukum Polres Nganjuk,” ujarnya.

Kegiatan pengamanan sendiri telah dimulai sejak Rabu malam dengan menempatkan personel di sejumlah titik rawan yang dilalui rombongan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan kehadiran petugas di lapangan, diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya konflik maupun pelanggaran lalu lintas selama berlangsungnya kegiatan pengesahan warga baru IKSPI Kera Sakti.

Kabag Ops Polres Nganjuk menambahkan bahwa seluruh personel telah diberikan arahan untuk bertindak humanis namun tetap tegas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Seluruh anggota kami instruksikan untuk mengedepankan pendekatan persuasif, namun tetap melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengganggu kamtibmas,” tegasnya.

Polres Nganjuk memastikan seluruh rangkaian pengamanan dilakukan secara maksimal demi menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi warga tersebut dipicu oleh kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Menanggapi hal ini, legislator tersebut mengklarifikasi bahwa perbaikan jalan di wilayah tersebut sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan tahun anggaran 2026 melalui dana Pokok Pikiran (Pokir).

"Sebenarnya tahun ini sudah saya anggarkan lewat Pokir senilai 200 juta rupiah khusus untuk ruas jalan arah makam di Dusun Tempel. Rencananya baru minggu depan akan saya sampaikan secara resmi kepada warga saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosraper)," ungkapnya di sela-sela peninjauan saat dihubungi melalui WhatsApp oleh Suarajatimpost.com.

Endah mengakui adanya miskomunikasi sehingga warga melakukan aksi protes sebelum informasi rencana pembangunan tersebut tersampaikan. Namun, setelah melihat langsung kondisi lapangan, ia menemukan fakta bahwa kerusakan jalan di Dusun Tempel cukup parah. 

Jalan tersebut memang pernah diaspal sebelumnya melalui dana aspirasinya, namun karena sudah berusia lebih dari lima tahun, kondisi aspal mulai mengelupas dan berlubang.

Melihat urgensi kebutuhan warga, Wakil Ketua DPRD tersebut mengambil langkah diskresi cepat dengan menggeser alokasi anggaran Pokir miliknya. 

Anggaran awal sebesar Rp200 juta (untuk ruas jalan arah makam), ditambah anggaran hasil pergeseran Pokir dari Kecamatan Prambon dan Kertosono sebesar Rp200 juta, sehingga total alokasi tahun 2026 menjadi Rp400 juta.

"Akhirnya, anggaran Pokir yang awalnya untuk wilayah lain di Kecamatan Prambon, saya putuskan untuk digeser ke Dusun Tempel guna memperbaiki ruas jalan bagian depan gang senilai 200 juta lagi. Jadi, total untuk Dusun Tempel di anggaran induk 2026 ini mencapai 400 juta rupiah," tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjawab keresahan warga dan memastikan akses mobilitas masyarakat Dusun Tempel kembali lancar serta aman. Endah juga meminta warga untuk tetap bersabar hingga proses administrasi dan pelaksanaan teknis dimulai dalam waktu dekat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Sebanyak 189 personel dari berbagai satuan fungsi dan Polsek jajaran mengikuti skrining serta penyuntikan vaksin. Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Si Dokkes Polres Nganjuk dengan Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, menyampaikan bahwa kesehatan personel merupakan prioritas utama dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kami memastikan seluruh anggota tetap dalam kondisi sehat dan prima, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Vaksinasi ini menjadi langkah penting dalam pencegahan penyakit Hepatitis B yang berisiko bagi petugas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel memiliki perlindungan optimal terhadap penyakit Hepatitis B, sehingga dapat menunjang kinerja serta menjaga stabilitas pelayanan publik di wilayah hukum Polres Nganjuk.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap pertama pada bulan April, kemudian akan dilanjutkan pada tahap kedua dan ketiga yang dijadwalkan pada bulan Mei dan Juni mendatang.

Kasidokkes Polres Nganjuk Aipda Sunarto, menambahkan bahwa vaksinasi ini penting sebagai upaya perlindungan jangka panjang bagi anggota Polri.

“Vaksin Hepatitis B diberikan dalam tiga dosis untuk membentuk kekebalan tubuh yang maksimal. Kami mengimbau seluruh personel untuk mengikuti setiap tahapan yang telah dijadwalkan,” jelasnya.

Dengan adanya program ini, Polres Nganjuk berharap seluruh personel semakin siap dalam menjalankan tugas sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui vaksinasi. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi (Kang Marhaen), Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), dan Bupati Jombang, Warsubi, secara khusus berdiskusi di Pos Polisi Mengkreng untuk merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.

Pertemuan ini merupakan wujud kolaborasi "Segitiga Emas" guna mengurai titik kemacetan yang kerap memuncak, terutama pada masa Ramadan dan mudik lebaran.

Dalam diskusi tersebut, Mas Dhito menjelaskan bahwa rencana pembangunan fisik, termasuk wacana flyover sepanjang kurang lebih 700 meter, kini tengah menunggu finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dari kementerian terkait.

Sementara itu, Kang Marhaen menekankan pentingnya langkah strategis melalui koordinasi teknis yang akan segera dilakukan esok hari oleh jajaran Dinas PUPR dan Bappeda dari ketiga kabupaten.

Targetnya, pada pekan depan, dokumen usulan bersama berupa proposal dan rekomendasi kebijakan telah siap untuk dipresentasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR.

“Kami berfokus pada dua skema pembiayaan. Prioritas utama adalah pengajuan pendanaan penuh dari Kementerian PUPR mengingat jalur ini merupakan jalan nasional. Namun, kami juga menyiapkan rencana cadangan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk mengenai teknis pengadaan lahan,” terang Kang Marhaen.

Melalui sinergi ini, diharapkan terdapat solusi nyata dan terukur yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Timur. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Sekertaris Disnaker Nganjuk Singgih Wiratno saat ditemui usai aksi demo menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan dari para karyawan dan telah berupaya melakukan fungsi mediasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Namun, diakui bahwa kendala utama adalah minimnya respons dari pihak direksi atau pemilik perusahaan yang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan finansial

​Terkait isu tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Singgih menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang serius. 

"Kami akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap PT Jaker," kata Singgih kepada Suarajatimpost, Rabu (8/4/2026) 

​Disinggung terkait Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Singgih mengatakan, ada tahapan hukum yang harus dilalui jika mediasi menemui jalan buntu. Pihaknya siap memberikan pendampingan administratif bagi karyawan agar seluruh tuntutan, mulai dari gaji yang tertunggak hingga pesangon, memiliki landasan hukum yang kuat jika nantinya harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

​Menurut Singgih, ​Disnaker juga akan memastikan pendataan seluruh karyawan yang terdampak agar hak-hak mereka tidak terabaikan jika terjadi proses pengalihan atau penjualan aset perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban kepada buruh tetap menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan oleh pihak manajemen.

​"Kami tetap berada di koridor aturan yang berlaku dan akan terus memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. Fokus kami adalah bagaimana hak-hak normatif pekerja dapat segera terpenuhi," ujarnya.

​Melalui audiensi ini, Disnaker berkomitmen untuk bekerja sama dengan DPRD Nganjuk guna menekan pihak manajemen PT Jaya Kertas agar segera memberikan kepastian pembayaran hak-hak karyawan yang sudah lama tertunda. (*)

Editor : Rizqi Adian

Audiensi yang berlangsung di gedung dewan itu mengungkap fakta mencemaskan. Di mana perusahaan disebut masih berstatus aktif, namun kewajiban pembayaran gaji justru terabaikan. Situasi ini dinilai semakin memperburuk posisi pekerja yang hingga kini belum mendapat kepastian hak.

Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Jaker, Sugeng Martono, menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Ia menyebut, meski perusahaan belum dinyatakan pailit, hak dasar pekerja berupa upah justru tidak dipenuhi.

Dalam konferensi pers di hadapan awak media, Sugeng menjelaskan, terdapat perbedaan durasi tunggakan gaji antara karyawan di daerah dan pusat. Untuk karyawan lokal di Kertosono, gaji belum dibayarkan selama tiga bulan, terhitung sejak Januari hingga Maret 2026.

Sementara itu, kondisi lebih parah dialami karyawan di tingkat pusat. Berdasarkan laporan serikat pekerja, upah mereka menunggak hingga tujuh bulan tanpa kejelasan pembayaran.

“Perusahaan ini belum pailit, masih aktif, tapi hak kami seperti diabaikan. Untuk itu kami di sini, gaji dari Januari sampai Maret belum diberikan sama sekali. Bahkan teman-teman di pusat sudah tujuh bulan tidak dibayar,” ujar Sugeng dengan nada kecewa sembari menunjukkan berkas tuntutan.

Ia menambahkan, pihak serikat pekerja sangat menyayangkan sikap manajemen yang dinilai mengulur waktu tanpa memberikan kepastian. Padahal, para buruh tetap menjaga kondusivitas dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu operasional.

Melalui audiensi tersebut, para pekerja menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah dan dinas terkait turun tangan secara tegas. Mereka meminta adanya langkah konkret untuk memaksa perusahaan segera melunasi tunggakan upah.

Para karyawan berharap mediasi yang difasilitasi Komisi IV DPRD Nganjuk bersama Dinas Tenaga Kerja dapat menghasilkan jaminan hukum atas hak-hak mereka.

“Kami bekerja dengan keringat, kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami untuk menghidupi keluarga. Jangan biarkan kami menggantung tanpa kejelasan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kedatangan mereka diterima langsung oleh pimpinan dewan dan jajaran komisi terkait, Disnaker provinsi dan daerah serta jajaran keamanan Polres Nganjuk dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung khidmat di ruang rapat DPRD, Rabu (8/4/2026).

​Perwakilan karyawan yang didampingi oleh serikat pekerja ini membawa 11 tuntutan utama yang ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan. Tuntutan tersebut meliputi berbagai aspek kesejahteraan, mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga kondisi kerja yang dinilai perlu perbaikan segera.

​Dalam audiensi tersebut, para karyawan membeberkan lima poin krusial yang dianggap sangat merugikan kesejahteraan mereka. Di antaranya :

1. Tunjangan Jabatan Macet Selama Dua Tahun
   ​Perwakilan karyawan mengungkapkan bahwa tunjangan jabatan untuk level manajerial tidak dibayarkan selama kurang lebih dua tahun. Hal ini menjadi beban berat bagi para pimpinan di lapangan yang tetap menjalankan tanggung jawab namun tidak mendapatkan hak yang semestinya.
   
   
2. Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dan Skandal BSU
   ​Kekecewaan mendalam disampaikan terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan oleh perusahaan sejak Januari 2025 hingga saat ini. Padahal, gaji karyawan setiap bulannya selalu dipotong untuk iuran tersebut.
   
   ​"Dampaknya sangat fatal. Klaim BPJS tidak bisa cair, dan yang paling menyakitkan, karyawan Jaker tidak ada yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah karena data di BPJS tidak aktif akibat perusahaan menunggak," ujar salah satu perwakilan.
3. Upah Lembur yang Tak Kunjung Cair
   ​Masalah juga merembet ke upah lembur. Karyawan, khususnya bagian satuan pengamanan (Satpam) di Surabaya maupun di lokasi pabrik, mengaku upah lembur mereka selama lebih dari satu tahun belum dibayarkan, termasuk lembur pada hari libur nasional atau tanggal merah.
   
   
4. Klaim Kesehatan BPJS Menggunakan Dana Pribadi
   ​Karyawan juga mengeluhkan status BPJS Kesehatan yang non-aktif. Beberapa karyawan yang jatuh sakit terpaksa merogoh kocek pribadi untuk biaya rumah sakit. Hingga kini, upaya karyawan untuk meminta ganti rugi (reimbursement) kepada perusahaan tidak membuahkan hasil.
5. Kekhawatiran Penjualan Aset Tanpa Kepastian Pesangon
   ​Menutup audiensi, para karyawan menyatakan keresahan mereka melihat adanya indikasi penjualan aset perusahaan. Mereka khawatir jika semua aset habis terjual hanya untuk menutupi tunggakan gaji, maka hak pesangon bagi karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun (bahkan ada yang hampir berusia 60 tahun) akan hilang.

​"Kami minta kepastian yang mengikat secara hukum. Jangan sampai aset habis, tapi masa depan kami nol. Kami menganggap pemotongan gaji untuk BPJS yang tidak disetorkan ini adalah bentuk penggelapan uang karyawan," tegas Agus Pramono, salah satu perwakilan karyawan PT Jaker

Wakil Ketua DPRD Nganjuk H. Ulum Bustomi mengapresiasi kehadiran perwakilan karyawan dalam RDP tersebut, sekaligus menyoroti ketidakhadiran manajemen inti atau pemilik perusahaan dalam rapat. Ulum menegaskan, meskipun perusahaan sedang dalam kondisi sulit, hak dasar karyawan tidak boleh diabaikan begitu saja.

​Pihaknya akan segera berkirim surat kepada dinas terkait untuk memastikan status aset perusahaan agar tidak dipindahtangankan sebelum kewajiban terhadap karyawan tuntas.

​"Ia mengingatkan bahwa karyawan telah mengabdi puluhan tahun, sehingga perusahaan wajib memiliki moralitas dalam menyelesaikan sengketa ini," kata Wakil Ketua DPRD Nganjuk.

Sementara itu, ​Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk Fauzi Irwana memberikan peringatan keras, bahwa permasalahan ini bukan sekadar urusan industrial, melainkan berpotensi masuk ke ranah hukum pidana. Hal ini merujuk pada adanya pemotongan gaji karyawan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang ternyata tidak disetorkan oleh perusahaan.

​"Jika gaji dipotong tapi tidak dibayarkan ke BPJS, itu sudah masuk unsur penggelapan. Kami akan merekomendasikan penegak hukum untuk turun tangan, kami mendukung adanya langkah pengamanan aset sebagai jaminan bagi pesangon dan tunggakan gaji karyawan," tegasnya.

Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi IV ​Edi Santoso, memberikan penekanan pada batas waktu penyelesaian. Ia menyatakan bahwa DPRD tidak akan membiarkan proses ini berlarut-larut tanpa hasil nyata bagi rakyat Nganjuk.

"Jika pada pertemuan berikutnya, direksi tetap mangkir, kami akan menggunakan wewenang untuk memanggil paksa pihak manajemen guna memberikan jawaban pasti," tandasnya.

"​Kepentingan buruh harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan operasional perusahaan yang saat ini tidak jelas arahnya," imbuh Edi.

Dalam waktu dekat, DPRD Nganjuk menyepakati akan membentuk tim pengawasan untuk mengawal kasus PT Jaya Kertas hingga seluruh hak karyawan, termasuk tunggakan BPJS dan pesangon, dibayarkan sepenuhnya sesuai regulasi yang berlaku. (***)

Editor : Rizqi Ardian 

​Laporan resmi tersebut dilayangkan oleh ibu korban, WH (56), warga Kecamatan Kertosono, pada Kamis, 2 April 2026. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/IV/2026/SPKT/POLRES NGANJUK/POLDA JAWA TIMUR, peristiwa tragis ini terungkap setelah adanya kecurigaan dari pihak keluarga.

"Awalnya kami datang kerumah IM di Tanjunganom untuk minta pertanggungjawaban kepada anak kami, setelah berpikir panjang, akhirnya saya mendampingi anak saya, dan saya lanjut," kata WH usai dimintai keterangan di PPA Polres Nganjuk, Selasa (7/4/2026).

Kasi Humas Polres Nganjuk Iptu Fajar Kurniadi membenarkan adanya aduan dari pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas tindakan terlapor. Berdasarkan dokumen laporan, kasus ini mencuat setelah korban, seorang siswi SMA berinisial P, diketahui mengalami keguguran akibat hubungan terlarang tersebut.

​​"Benar, laporan sudah kami terima dan saat ini sedang dalam proses penanganan unit terkait," ujar Iptu Fajar Humas Polres Nganjuk merujuk pada surat tanda penerimaan laporan tersebut.

Seperti diketahui, kejadian tersebut bermula pada Selasa, 21 Oktober 2025, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, guru sekolah korban mendatangi rumah pelapor untuk memberitahukan bahwa korban sudah tidak masuk sekolah selama satu bulan. 

Setelah dilakukan pendekatan, korban akhirnya mengaku bahwa dirinya sedang mengalami keguguran. ​Kepada ibunya, korban mengakui telah melakukan hubungan badan dengan terlapor IM, yang merupakan pelajar di salah satu sekolah negeri di Tanjunganom. 

Persetubuhan tersebut diduga dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Patianriwo, Kabupaten Nganjuk. 

​​Terlapor terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 Ayat (2) huruf b, atau Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

​Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Nganjuk untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Pantauan di lokasi menunjukkan lubang-lubang besar menghiasi badan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter. Sebagai bentuk protes sekaligus penanda bagi pengendara, warga setempat bahkan menanam pohon pisang di salah satu titik kerusakan yang paling parah.

“Sudah sekitar dua tahunan rusak. Selama ini sepertinya belum menjadi prioritas pembangunan dari desa,” ujar salah seorang warga saat ditemui di lokasi, Selasa (7/4/2026).

Gunawan, warga Dusun Tempel, menyebut pemerintah desa sebenarnya telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut. Namun hingga kini realisasinya masih tertunda. Padahal, kondisi jalan yang rusak itu disebut telah memakan korban.

“Pernah ada yang kecelakaan di titik yang ditanami pisang itu. Jatuh, untungnya hanya luka ringan. Tapi kalau dibiarkan terus, ini membahayakan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Samsudin. Ia menilai aksi penanaman pohon pisang tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah desa. Pasalnya, selama enam tahun terakhir jalan penghubung antar desa itu rusak parah dan sering diusulkan, namun belum mendapat tanggapan.

“Setiap tahun anggaran selalu diusulkan lewat musyawarah dusun (musdus) maupun melalui reses dewan. Namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Hal itu yang memicu warga turun langsung melakukan aksi,” tegas Samsudin sambil menunjukkan kondisi jalan.

Keresahan warga semakin meningkat karena dalam waktu dekat Dusun Tempel akan menggelar acara adat tahunan Nyadran yang dijadwalkan berlangsung pada awal Mei mendatang. Kegiatan tersebut rencananya akan melewati rute jalan yang rusak, mulai dari area makam hingga garis finis di depan klinik kesehatan setempat.

“Harapan kami sebagai warga, jalan ini segera diperbaiki supaya kondisinya baik dan tidak semakin parah. Apalagi sebentar lagi akan ada acara Nyadran,” pungkas Samsudin.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, wartawan Suarajatimpost masih berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Ngronggot, Moh. Zainal. Upaya konfirmasi melalui sambungan WhatsApp telah dilakukan sebanyak tiga kali, namun belum mendapat respons. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya respons cepat kepolisian terhadap laporan warga yang merasa terganggu oleh suara bising knalpot brong serta bahaya keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan informasi, puluhan motor tersebut kini telah dijajajarkan di halaman Mapolsek Warujayeng untuk diproses lebih lanjut. Kendaraan yang diamankan didominasi oleh motor yang telah dimodifikasi, menggunakan knalpot tidak standar (brong), serta tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang sah sebagai bentuk respons atas keluhan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat 110.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan, pihaknya akan terus merespons cepat setiap aduan masyarakat, termasuk melalui layanan darurat 110.

“Setiap laporan dari masyarakat, terutama yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan seperti balap liar, akan kami tindak lanjuti dengan cepat dan tegas. Ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Dengan adanya penindakan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli dan penyisiran di sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan lokasi balap liar. Puluhan kendaraan yang diamankan kemudian dibawa ke Mapolsek Warujayeng untuk dilakukan pendataan dan penindakan lebih lanjut.

Kapolsek Warujayeng Kompol H. Ahmad Junaidi menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli rutin serta mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemuda, untuk tidak melakukan balap liar karena sangat berbahaya. Jika menemukan adanya aktivitas tersebut, segera laporkan melalui layanan 110 agar bisa segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Penindakan ini menjadi wujud nyata sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Warujayeng. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk, Slamet Basuki,​ menjelaskan, pengelolaan PBB melibatkan tim optimalisasi pajak dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga perangkat desa sebagai petugas pemungut atau Pamong Blok.

​​Menanggapi isu kurang maksimalnya penagihan di desa seperti Mabung dan Katerban, Slamet Basuki menegaskan bahwa langkah-langkah hukum dan administratif telah diambil. Tidak hanya sekadar evaluasi, Bapenda kini telah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk pendampingan penagihan.

​"Sudah ada sekira 60 hingga 70 Pamong Blok se-Nganjuk yang dipanggil oleh kejaksaan untuk proses pendampingan penagihan. Sebagian sudah mulai menyetor ke kas daerah," ujar Slambas panggilan akrab Kepala Bapenda saat dihubungi via WhatsApp, Senin (6/4/2026).

Dalam tenggang waktu Januari-Februari 2026, banyak petugas pemungut pajak yang telah mengumpulkan uang dari warga, namun belum menyetorkannya. Pihak Bapenda telah melakukan dialog langsung dengan para kepala desa untuk menggerakkan perangkatnya agar segera menyelesaikan kewajiban tersebut. 

"Jika hingga batas waktu yang ditentukan dana belum juga disetorkan, Bapenda tidak segan untuk mengambil langkah lebih jauh," tegasnya.

Menurut Slamet Basuki, ​sebagai bentuk keseriusan, daftar nama Pamong Blok yang kedapatan sudah memungut pajak namun belum menyetor kini telah diserahkan kepada Inspektorat.

​"Kami sudah limpahkan daftar namanya ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini bukan lagi sekadar pengawasan, tapi sudah masuk ke tahap penindakan administratif dan tegasnya," ucapnya.

Senada disampaikan oleh Camat Baron Gunawan Wibisono, pihaknya memberikan klarifikasi terkait progres penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya, khususnya untuk Desa Mabung dan Desa Katerban.

Meski mengakui masih adanya tunggakan, pihak kecamatan memastikan langkah-langkah strategis telah diambil agar target pajak segera terpenuhi.

​Camat Baron menyatakan bahwa tim dari kecamatan sudah berupaya maksimal dalam melakukan pengarahan dan sosialisasi kepada para petugas pemungut pajak atau Pamong Blok di tingkat desa.

Gunawan juga menjelaskan adanya kebijakan khusus dalam penugasan personel pemungut pajak. Untuk memastikan dana pajak masyarakat terserap dengan baik, pihak kecamatan kini camat melibatkan petugas yang tidak memiliki catatan tunggakan sebelumnya.

​"Untuk Desa Mabung, penagihan sekarang ditangani oleh perangkat atau Pamong Blok yang tidak bermasalah, dalam artian yang tidak punya tunggakan di tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

​​Saat mengenai status capaian PBB saat ini, Gunawan mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, target belum tercapai sepenuhnya.

​"Kondisinya sudah mulai terurai, progresnya ada. Namun memang belum selesai 100 persen, masih ada tunggakan yang harus segera diselesaikan oleh para petugas," tambahnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut diambil merespons laporan mengenai lokasi operasional yang dinilai berdekatan dengan gudang tembakau serta adanya kendala transparansi informasi di lapangan.

Program nasional penguatan gizi melalui pembentukan SPPG di Nganjuk kini menjadi perhatian serius. 

Evaluasi tertuju pada SPPG Yayasan Darul Falah Baron yang berlokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. 

Fasilitas yang seharusnya steril untuk pengolahan bahan pangan tersebut diketahui berada di area belakang gudang tembakau, sebuah kondisi yang memicu kekhawatiran terkait risiko kontaminasi silang terhadap kualitas gizi makanan.

Wakil Satgas MBG Nganjuk, Yudhi Ernanto, menjelaskan bahwa proses penentuan titik lokasi operasional sepenuhnya merupakan ranah verifikasi Badan Gizi Nasional (BGN). 

Menurutnya, surat perintah operasional baru diterbitkan setelah tim verifikasi pusat menyatakan suatu lokasi layak digunakan.

"Penentuan titik tersebut kami tidak terlibat langsung karena sudah melalui proses verifikasi dari BGN sebelum surat perintah jalan diterbitkan. Pihak pusat yang menentukan kelayakan awal suatu lokasi," ujar Yudhi saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Meskipun kewenangan verifikasi awal berada di tingkat pusat, Yudhi menegaskan bahwa Satgas daerah akan menindaklanjuti temuan masyarakat sebagai bahan evaluasi teknis. 

Pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak untuk melihat secara langsung kondisi riil infrastruktur pendukung di lokasi tersebut.

Aspek yang akan diperiksa meliputi standar higienitas ruang pengolahan, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta fasilitas penunjang lainnya yang wajib memenuhi standar keamanan pangan nasional. 

Satgas berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis di lapangan sejalan dengan visi penguatan gizi masyarakat tanpa risiko kesehatan.

"Kami akan melihat langsung bagaimana kondisi sarprasnya, termasuk sistem pembuangan limbah dan fasilitas lainnya. Masukan ini sangat penting bagi kami untuk memastikan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ketat," tambah Yudhi.

Di sisi lain, operasional SPPG di Loceret juga sempat menuai hambatan komunikasi saat awak media mencoba melakukan konfirmasi mengenai mekanisme penyaluran gizi. 

Petugas di lokasi menolak memberikan akses informasi dengan alasan administratif, yakni keharusan adanya surat tugas resmi dan prosedur birokrasi yang panjang. 

Petugas mengarahkan agar seluruh informasi terkait kebijakan dan operasional dikonfirmasi langsung ke kantor yayasan pusat di wilayah Baron atau melalui Kepala SPPG terkait. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menanggapi hal tersebut, Wakil Satuan Tugas (Satgas) MBG, Yudhi Ernanto, saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, berjanji akan segera melakukan klarifikasi kepada pihak penyedia. Dalam konfirmasi melalui sambungan telepon, wartawan Suarajatimpost.com menyampaikan temuan di RA Miftahur Rahmah, Baron. 

Berdasarkan laporan wali murid, menu yang diterima diduga hanya bernilai sekitar Rp5.500 hingga Rp6.000. Padahal, standar harga operasional kesehatan untuk menu MBG adalah Rp8.000 per porsi.

Menanggapi laporan tersebut, Yudhi menjelaskan bahwa memang terdapat perbedaan kategori porsi yang memengaruhi harga.

"Di porsi MBG itu kan ada menu besar dan menu kecil, sehingga harganya memang berbeda. Namun, terkait masalah pemorsian, itu menjadi kewenangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar Yudhi, Senin (6/4/2026).

Yudhi menegaskan bahwa pihak Satgas tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa temuan tersebut berlaku di seluruh SPPG. Namun, ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, khususnya SPPG yang menempati eks bangunan Bebek Sago di Baron.

"Kami segera menindaklanjuti informasi ini, ditunggu," singkatnya.

Sebelumnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RA Miftahurohmah, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (4/4/2026), menuai sorotan tajam dari masyarakat dan lembaga sipil.

Pasalnya, menu yang disajikan kepada para siswa dinilai jauh dari standar gizi seimbang. Dalam satu porsi, anak-anak hanya menerima nasi putih, ikan goreng berukuran kecil, sepotong tahu, sayur dengan porsi terbatas, serta buah jeruk yang dipotong menjadi dua irisan kecil.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas program yang seharusnya mendukung pemenuhan gizi anak. Dari sisi komposisi, menu dinilai belum mencerminkan prinsip makanan bergizi, baik dari kecukupan protein maupun asupan vitamin.

Salah seorang wali murid di RA Miftahurohmah, Ahmad, mengatakan bahwa satu porsi menu diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp5.500 hingga Rp6.800. Bahkan, porsi buah jeruk yang disajikan disebut tidak bernilai lebih dari Rp1.000. Ia menilai porsi makanan yang diberikan jauh dari layak, terutama pada bagian buah.

"Apakah ini dikatakan gizi untuk anak? Masa program makan bergizi, tapi buah jeruk cuma dikasih tiga iris. Itu sangat tidak masuk akal," ujar Ahmad dengan nada kecewa.

Ia mempertanyakan keseriusan pelaksanaan program tersebut, mengingat kualitas yang diterima anak-anak dinilai tidak sebanding dengan tujuan program.

"Kalau melihat menu seperti itu, perkiraan saya nilainya tidak sampai Rp7 ribu per porsi. Ini yang jadi pertanyaan, anggarannya sebenarnya berapa dan dipakai ke mana," tegasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala SPPG Baron, Alvin, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa hidangan yang disajikan kepada para siswa telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. 

Ia menyatakan bahwa menu harian yang disediakan untuk tingkat RA Miftahurohmah sudah dikategorikan layak dan sehat.

"Menu hari ini sudah bagus, sudah standar dari MBG," kata Alvin saat dihubungi melalui WhatsApp.

Alvin menjelaskan bahwa biaya yang dialokasikan untuk satu porsi makanan di tingkat RA adalah sebesar Rp8.000. Meski terdapat keluhan, ia memastikan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program di lapangan berjalan aman dan tidak ada kendala teknis yang prinsipil. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Situs ini ditandai dengan keberadaan batu kuno berbentuk lumpang yang berada di dalam cungkup. Secara historis, benda tersebut diyakini sebagai bagian dari praktik kepercayaan masyarakat masa lalu, sebelum masuknya agama-agama besar di tanah Jawa.

Punden Mbah Lumpang diperkirakan telah berusia ribuan tahun dan menjadi simbol peninggalan leluhur yang merepresentasikan budaya awal masyarakat Nusantara, khususnya yang berkaitan dengan paham animisme dan dinamisme.

Namun, dari hasil tinjauan lapangan, kondisi situs dinilai masih memerlukan perhatian lebih dalam hal perawatan. Meski demikian, keaslian lingkungan sekitar tetap terjaga, ditandai dengan keberadaan pohon tua berukuran besar dengan akar menjalar serta kain poleng yang melilit sebagai simbol kesakralan.

Pemerhati budaya, M. Ridwan atau yang akrab disapa Mbah Gondrong, menilai pelestarian situs ini perlu menjadi perhatian bersama.
“Kondisi situs punden ini perlu perawatan agar tetap terjaga sebagai tempat yang dikeramatkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Di sisi lain, masyarakat setempat masih menjaga tradisi yang berkaitan dengan punden tersebut. Salah satu warga, Bob Mariono, menyebut bahwa Punden Mbah Lumpang hingga kini kerap digunakan sebagai lokasi tasyakuran atau kenduren, baik dalam kegiatan bersih desa maupun hajatan pribadi.

“Kami ingin memastikan punden ini tetap lestari bagi generasi mendatang sebagai pengingat akan asal-usul kami. Sampai sekarang, yang datang ke sini juga tidak hanya warga lokal, tetapi dari luar daerah,” ungkapnya.

Keberadaan Punden Mbah Lumpang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga identitas budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya pelestarian dinilai penting agar situs ini tidak hanya bertahan secara fisik, tetapi juga tetap hidup dalam tradisi dan ingatan kolektif masyarakat.

Diharapkan, perhatian terhadap situs ini dapat menjadi contoh bagi pelestarian cagar budaya lainnya. Pelestarian warisan leluhur bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. (*)

Editor: Danu  

Pasalnya, menu yang disajikan kepada para siswa dinilai jauh dari standar gizi seimbang. Dalam satu porsi, anak-anak hanya menerima nasi putih, ikan goreng berukuran kecil, sepotong tahu, sayur dengan porsi terbatas, serta buah jeruk yang dipotong menjadi 2 irisan kecil.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas program yang seharusnya mendukung pemenuhan gizi anak. Dari sisi komposisi, menu dinilai belum mencerminkan prinsip makanan bergizi, baik dari kecukupan protein maupun asupan vitamin.

Salah seorang wali murid di RA Miftahurohmah, Ahmad mengatakan, satu porsi menu diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp5.500 hingga Rp6.800. Bahkan, porsi buah jeruk yang disajikan disebut tidak lebih dari Rp1.000.

Ia menilai porsi makanan yang diberikan jauh dari kata layak, terutama pada bagian buah.

“Apakah ini dikatakan gizi untuk anak, masa program makan bergizi, tapi buah jeruk cuma dikasih tiga iris. Itu sangat tidak masuk akal,” ujar Ahmad dengan nada kecewa.

Menurutnya, ia mempertanyakan keseriusan pelaksanaan program tersebut, mengingat kualitas yang diterima anak-anak dinilai tidak sebanding dengan tujuan program.

“Kalau melihat menu seperti itu, perkiraan saya nilainya tidak sampai Rp7 ribu per porsi. Ini yang jadi pertanyaan, anggarannya sebenarnya berapa dan dipakai ke mana,” tegasnya.

Menanggapi adanya keluhan tersebut, Kepala SPPG Baron, Alvin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa hidangan yang disajikan kepada para siswa telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

​Kepala SPPG Baron menyatakan bahwa menu harian yang disediakan untuk tingkat RA Miftahurohmah sudah dikategorikan layak dan sehat.

​"Menu hari ini sudah bagus, sudah standar dari MBG," Kata Alvin saat dihubungi via WhatsApp.

​Alvin menjelaskan bahwa biaya yang dialokasikan untuk satu porsi makanan di tingkat RA adalah sebesar Rp8.000. Meski terdapat keluhan, ia memastikan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program di lapangan berjalan aman dan tidak ada kendala teknis yang prinsipil. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan pada Kamis (2/4/2026). Dengan demikian, penanganan perkara kini sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robby Yahya, mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal proses hukum secara profesional dan transparan. Hal itu disampaikannya saat menerima sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

“Kami mengapresiasi kehadiran rekan-rekan media. Sinergi antara kejaksaan dan media sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta edukasi masyarakat mengenai proses penegakan hukum,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan resmi, perkara ini bermula dari dugaan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan uang milik orang lain yang berada dalam kendali tersangka. YM diduga menerima uang dari korban untuk tujuan tertentu, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp40 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penuntutan, tersangka kini ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 2 April hingga 21 April 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk.

Kejari Nganjuk memastikan seluruh proses pelimpahan tahap II berjalan aman dan lancar. Saat ini, JPU tengah mempersiapkan berkas dan langkah hukum lanjutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kejaksaan juga menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi didampingi Wabup Tri Handy Saputra bersama jajaran Forkopimda hadir langsung dalam acara tersebut. Bupati menyampaikan bahwa kompetisi ini diikuti oleh 20 finalis terbaik, yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Dari jumlah tersebut, akan dikerucutkan menjadi lima besar, kemudian tiga besar, hingga terpilih juara utama.

​"Hari ini kita lakukan tahapan Grand Final Duta Genre 2026. Saya melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Ini adalah momen penting untuk menggali bakat anak-anak kita, mulai dari potensi bahasa, kemampuan komunikasi, hingga rasa percaya diri mereka," ujar Marhaen Djumadi saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Wanita. Kamis (2/4/2026).

​Marhaen juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung para pemenang agar bisa berkancah di tingkat yang lebih tinggi. Juara pertama dari ajang ini nantinya akan dikirim sebagai perwakilan Kabupaten Nganjuk untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Jawa Timur.

​Kabupaten Nganjuk sendiri memiliki rekam jejak yang membanggakan dalam berbagai ajang pemilihan duta. Marhaen menyebutkan beberapa prestasi sebelumnya, seperti Juara 3 Duta Otonomi Daerah tingkat nasional dari Gondang, serta Juara 1 Duta dari BPD RI asal Tanjunganom.

Dukungan penuh diberikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap pengembangan potensi remaja daerah melalui acara akbar Grand Final Pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) Tahun 2026.

​Hadir memberikan apresiasi langsung dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis Dalduk) Kabupaten Nganjuk, Asti Widyartini. Beliau tampil anggun mengenakan seragam batik resmi Pemkab Nganjuk yang dipadukan dengan hijab senada, dan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dr Tien Farida Yani. 

​Dalam keterangannya, Asti Widyartini menyampaikan kekagumannya atas semangat dan antusiasme para peserta yang luar biasa. Menurutnya, ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah krusial untuk menggali dan mengasah bakat, kemampuan komunikasi, serta rasa percaya diri generasi muda di Kabupaten Nganjuk.

​"Ajang Duta Genre ini adalah kesempatan emas bagi adik-adik kita untuk membuktikan kemampuan mereka. Saya sangat terkesan dengan kreativitas dan kesiapan yang mereka tunjukkan hari ini. Kita ingin generasi muda Nganjuk menjadi generasi yang cerdas, terencana, dan siap bersaing di masa depan," ungkap Asti Widyartini dengan penuh antusias.

​Kehadiran dua pejabat tinggi dinas terkait  mempertegas sinergi antarlembaga pemerintah daerah dalam mendukung program-program kepemudaan yang berorientasi pada pembangunan karakter dan kesehatan reproduksi remaja.

Diharapkan, para finalis Duta Genre ini nantinya dapat menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan mereka masing-masing. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Pertemuan mengusung tema “Mewujudkan Pilar Ketahanan Pangan dalam Ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat.

Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan BBPP Ketindan Malang, Ketua KTNA Jawa Timur, Perhiptani, anggota DPRD Jawa Timur, pengurus FK P4S se-Jatim, serta perwakilan dinas pertanian kabupaten/kota.

Ketua FK P4S Jawa Timur, Tarwa Mustopa, menegaskan pentingnya peran P4S sebagai garda terdepan dalam pelatihan dan pemberdayaan petani. Ia menyebut, forum ini menjadi ruang bertukar inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

“P4S harus menjadi pilar utama dalam memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas. Dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis, peran petani swadaya sangat vital sebagai penyedia bahan pangan sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tarwa menambahkan, pertemuan di Nganjuk juga menjadi ajang konsolidasi antaranggota FK P4S se-Jawa Timur. Peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi hingga Ngawi, termasuk wilayah Madura.

Menurutnya, FK P4S saat ini memiliki anggota dari 273 kabupaten/kota di Jawa Timur. Para anggota tersebut merupakan pelaku pertanian terpilih yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis satu konsep terpadu.

“Konsep yang kami jalankan bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi menghasilkan SDM unggul sebagai turunan dari program yang dijalankan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Ida Shobihatin, enggan memberikan keterangan usai kegiatan. Ia menyebut acara tersebut merupakan agenda dari tingkat provinsi.

“Mohon maaf, ini acaranya dari provinsi, silakan tanyakan ke yang hadir saja,” ujarnya singkat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Memasuki usia keempat sejak berdiri pada tahun 2021, BPR milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk ini mencatatkan performa positif dengan fokus utama pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur BPR Anjuk Ladang Nur Kamdani ​melalui Syahrul Andry W, menyampaikan bahwa pihak bank menyediakan berbagai produk pinjaman dengan suku bunga yang relatif ringan namun tetap dalam pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

​"Fungsi utama kami adalah intermediasi. Khusus untuk UMKM, kami menyediakan kredit dengan bunga yang kompetitif. Syaratnya, pelaku usaha perlu mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UM), guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran," ujar Andri.

Menurut Andry, penyaluran kredit melalui analisis ketat. ​Meski terbuka untuk semua segmen, BPR Anjuk Ladang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. Setiap pengajuan kredit wajib melalui proses analisis data melalui sistem Slik (dahulu dikenal sebagai BI Checking).

​"Kami harus mematuhi rambu-rambu dari OJK. Jika nasabah memiliki riwayat kredit macet di bank lain, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kami bisa memberikan bantuan pinjaman baru," tambahnya.

​Kontribusi Nyata Terhadap PAD

​Keberadaan BPR Anjuk Ladang juga mulai dirasakan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada Maret lalu, BPR Anjuk Ladang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,1 miliar.

​Angka ini disebut telah mencapai titik impas atau Break Even Point (BEP) dari modal awal yang disertakan oleh Pemkab Nganjuk. 

"Capaian ini menjadikan BPR Anjuk Ladang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nganjuk dengan kontribusi tertinggi bagi daerah," terang Andry aaat ditemui Suarajatimpost di ruangannya, Kamis (2/4/2026) 

Tidak sampai disitu, Andry menyampaikan,​ di Nganjuk sendiri, ribuan Pegawai P3K yang masuk ke BPR. ​Selain UMKM, BPR Anjuk Ladang kini menjadi mitra strategis dalam pengelolaan gaji bagi sekitar 2.500 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Nganjuk.

Melalui kerja sama ini, para pegawai P3K dapat mengakses fasilitas pinjaman modal untuk membuka usaha sampingan atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan menggunakan SK mereka sebagai jaminan.

Disinggung, apa kriteria BPR yang bisa masuk menjadi nasabah, Andry menjelaskan, semuanya masyarakat Nganjuk bisa masuk. Menurutnya, orang umum masuk awal Rp100 ribu, pelajar Rp 60 ribu bisa menjadi nasabah. ​Untuk mempermudah layanan, masyarakat kini juga dapat mengajukan pinjaman secara daring melalui laman resmi BPR Anjuk Ladang tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas di tahap awal.

​Langkah ini diharapkan dapat semakin memperluas jangkauan layanan perbankan bagi masyarakat Nganjuk sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

​Berdasarkan keterangan salah seorang saksi mata di lokasi, Dusun Pengkol Desa Ngerami Kecamatan Sukomoro mengatakan, proses pemasangan tersebut dilakukan secara cepat oleh sejumlah pekerja. Saat dikonfirmasi oleh warga setempat mengenai aktivitas tersebut, para pekerja menyatakan, mereka sedang melakukan pemasangan tiang untuk jaringan MyRepublic.

​"Saya tanya, 'Loh, pasang apa?' Mereka jawab tiang MyRepublic, Mas," ujar SR yang enggan disebutkan namanya saat memberikan keterangan, Selasa (31/3/2026).

Menurut SR, kekhawatiran warga muncul terkait prosedur perizinan dan penempatan tiang yang dianggap terlalu berdekatan. Saat ditanya mengenai legalitas pengerjaan tersebut, pihak pekerja mengklaim bahwa prosedur perizinan ke tingkat desa telah diselesaikan.

​"Terus saya tanya lagi, 'Loh kok dipasang di situ, apa sudah ada izin dari desa?' Mereka bilang sudah," tambahnya.

​Namun, kecurigaan warga tidak berhenti di situ. Selain masalah izin, teknis pemasangan juga dinilai serampangan. Jarak antar tiang dilaporkan hanya berkisar tiga meter, yang dianggap tidak lazim dan berpotensi mengganggu estetika serta kenyamanan akses jalan di lingkungan tersebut.

Terpisah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk memberikan klarifikasi tegas terkait maraknya pemasangan kabel dan tiang internet oleh provider MyRepublic di sejumlah wilayah. Berdasarkan data internal, provider tersebut diketahui belum mengantongi izin resmi untuk wilayah tertentu, khususnya di kawasan Sukomoro.

Wahyu Wijanarko, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Nganjuk saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, meskipun pihak MyRepublic pernah mengajukan izin secara elektronik, namun proses tersebut belum tuntas hingga tahap penerbitan dokumen resmi.

​"Intinya, MyRepublic itu izin pemanfaatan sempadan jalan untuk kewenangan kabupaten belum ada. Kami belum pernah menerbitkan satu pun izin untuk mereka," tegas Pak Wahyu kepada Suarajatimpost, Selasa (31/3/2026) 

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, ​Pemasangan tanpa rekomendasi prosedur perizinan semestinya melibatkan pengecekan administrasi, survei lapangan oleh tim teknis dari Dinas PUPR, hingga pembayaran retribusi. Meskipun pihak provider diklaim telah membayar sewa sempadan jalan untuk beberapa titik, DPMPTSP menekankan bahwa rekomendasi teknis belum dikeluarkan karena masih terdapat berbagai kendala dan masalah di lapangan.

Masih bersama wahyu, ​beberapa aturan yang diduga dilanggar dalam pemasangan kabel tersebut antara lain, ​pemasangan tiang di area saluran air/drainase. Kedua, ​penutupan akses saluran yang dapat mengganggu pemeliharaan. Ketiga, ​kabel yang semrawut sehingga mengganggu estetika dan keindahan kota.

Menurut Wahyu, ​terkait fokus pelanggaran di Sukomoro, dirinya merinci bahwa MyRepublic memang mengajukan izin untuk beberapa lokasi seperti Jalan Barito, Jalan Citandui, Jalan Ciliwung, serta Desa Kutorojo (Kecamatan Bagor). Namun, untuk wilayah Sukomoro, nama lokasi tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam pengajuan izin maupun daftar pembayaran retribusi yang masuk ke daerah.

​"Di Sukomoro itu tidak ada dalam daftar. Jadi, meskipun mereka sudah pasang, itu dilakukan tanpa sepengetahuan kami maupun Dinas PUPR. Istilahnya mencuri-curi kesempatan," tambahnya.

Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR, Ervin Eko saat dikonfirmasi via WhatsApp menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dan melibatkan setidaknya lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami dari Dinas PU berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas DPMSTP, Satpol PP, dan BKAD untuk pengelolaan kabel optik ini,” ujar Ervin.

Sementara itu, Wakil dari provider MyRepublic Agus yang juga warga dari Sukomoro dihubungi melalui telepon dan SMS sebanyak tiga kali tidak menjawab. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Meskipun terdapat dinamika operasional terkait durasi pengiriman dan koordinasi menu harian, pihak otoritas memastikan bahwa proses distribusi secara keseluruhan masih dalam kategori normal dan terkendali.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baron, Alvin, mengonfirmasi bahwa kendala teknis di lapangan terkait pengiriman makanan pada Selasa (31/3/2026) telah teratasi. Meski sempat muncul potensi keterlambatan, Alvin menegaskan seluruh paket makanan telah sampai di titik distribusi sebelum batas waktu.

"Hari ini aman saja, tidak ada faktor kendala yang berarti. Biasanya memang jam 09.00 WIB sudah selesai semua, termasuk untuk wilayah Katerban 3 dan Katerban 5," ujar Alvin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, Alvin memberikan klarifikasi mengenai variasi menu yang diterima siswa hari ini. Menanggapi ketiadaan komoditas susu dalam paket makanan, ia menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal yang ditetapkan.

"Memang untuk hari ini jadwalnya tidak ada susu," tambahnya singkat.

Kepala SDN 1 Katerban, Dewi Chikma, menyatakan bahwa hingga saat ini pihak sekolah belum menerima keluhan signifikan, baik dari wali murid maupun tenaga pendidik, terkait kualitas maupun kuantitas makanan yang diberikan.

Berdasarkan data operasional sekolah, makanan biasanya tiba di lokasi antara pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Pihak sekolah menegaskan bahwa pengiriman tidak pernah melampaui pukul 11.00 WIB, sehingga tetap selaras dengan jam istirahat dan waktu makan siang siswa.

"Meskipun tidak ada komunikasi melalui grup WhatsApp, umumnya (makanan) sampai di sekolah sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Pengiriman tidak pernah melebihi pukul 11.00 atau 12.00 siang," jelas Dewi.

Terkait regulasi keamanan pangan, Dewi menyebutkan pihaknya belum menerima instruksi tertulis mengenai batasan waktu konsumsi maksimal enam jam setelah proses pemasakan. Namun, dengan jadwal kedatangan yang konsisten pada pagi hari, risiko penurunan kualitas makanan dinilai masih minim.

Menyinggung operasional program saat memasuki masa libur sekolah, Dewi menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang telah diterapkan sebelumnya untuk menjamin pemenuhan gizi siswa tetap berjalan.

"Terakhir sebelum libur Hari Raya, siswa mendapatkan paket bungkusan untuk satu minggu yang dibawa pulang. Namun, selama masa libur sekolah, tidak ada aktivitas pengambilan makanan di sekolah kami," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU), anggota, serta ASN Polres Nganjuk, sebagai upaya mempererat silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial di lingkungan Polri.

Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa bersama dan ceramah keagamaan. Program Binrohtal ini rutin dilaksanakan untuk memberikan siraman rohani kepada personel kepolisian agar dalam menjalankan tugasnya tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan etika yang baik.

Kapolres Nganjuk melalui Kabag SDM Polres Nganjuk Kompol Burhanudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Binrohtal yang dirangkai dengan santunan yatim piatu menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai empati dan kepedulian kepada seluruh personel. Tidak hanya menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga hadir membantu masyarakat, terutama anak-anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang," ujarnya.

Sementara itu, KH. Mohammad Kholil selaku Ulama Kamtibmas Polsek Loceret dalam ceramahnya mengajak seluruh personel untuk senantiasa peduli terhadap anak yatim serta menjaga tali silaturahmi.

"Menyantuni anak yatim adalah amalan yang sangat mulia. Selain itu, menjaga silaturahmi juga menjadi kunci keberkahan dalam hidup. Jika kita peduli kepada sesama dan menjaga hubungan baik, maka insyaAllah hidup kita akan dilapangkan dan penuh keberkahan," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, selain mendengarkan tausiyah, personel Polres Nganjuk juga secara langsung memberikan santunan dan bantuan sosial kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Nganjuk semakin memiliki jiwa sosial yang tinggi, mempererat tali silaturahmi, serta terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

​Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk, Sutomo, telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif untuk mitigasi risiko. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah desa setempat, BPBD Nganjuk mengidentifikasi area yang paling rawan dan menyusun rencana aksi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi area yang paling rawan terkena dampak tanah gerak. Berdasarkan pantauan lapangan dan data historis, BPBD Nganjuk telah memetakan beberapa titik kritis yang memerlukan penanganan segera.

​BPBD Nganjuk juga telah memasang alat pemantau tanah gerak dan early warning system (EWS) di titik-titik rawan tersebut. Alat ini akan mendeteksi pergeseran tanah sekecil apa pun dan memberikan peringatan dini kepada warga sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk evakuasi jika terjadi longsor.

“Kondisi sempadan Sungai Bodor memang memerlukan penanganan segera karena retakannya cukup panjang, mencapai 50 meter di satu titik. Kami terus berkoordinasi dengan pihak desa dan provinsi untuk pengadaan material darurat seperti sandbag dan sesek guna menahan laju penggerusan tanah,” ujar Sutomo, Sabtu (28/3/3026).

Peristiwa ini dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu Kecamatan Loceret dan Ngetos sejak 21 Maret 2026, yang menyebabkan debit air Sungai Bodor meningkat tajam dan menggerus dinding sungai.

Dua titik krusial teridentifikasi mengalami retakan tanah diantaranya titik 1 dengan kerusakan sepanjang ±12 meter, lebar kira-kira 2 meter, tinggi sekira 6 meter; dan Titik 2 dengan panjang mencapai kurang lebih 50 meter, lebar kira-kira 2 meter, dan tinggi sekira 6 meter.

“Kami minta warga tetap waspada dan melaporkan segera jika melihat retakan baru, terutama saat hujan deras melanda wilayah hulu. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami,” tuturnya.

Retakan tersebut dinilai membahayakan akses transportasi warga karena letaknya sangat dekat dengan jalan desa. Jika debit air kembali naik, penggerusan dikhawatirkan akan meluas dan memutus akses jalan tersebut.

Tim BPBD Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur (AGISENA), pemerintah desa, dan unsur DPRD yang turun ke lapangan untuk koordinasi. Fokus utama saat ini adalah mitigasi struktur guna mencegah longsor susulan.

“Kebutuhan mendesak meliputi pemasangan sesek (anyaman bambu) dan sandbag (kantong pasir) sebagai tanggul darurat untuk memperkuat dinding sempadan yang retak,” ungkapnya.

Sutomo menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan keamanan warga dan fasilitas umum di sekitar bantaran sungai.

BPBD memastikan akan terus memonitor situasi secara berkala dan memberikan informasi lanjutan kepada masyarakat agar siap menghadapi kemungkinan kondisi yang memburuk. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Perwakilan ahli waris secara terbuka mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) Sidoharjo untuk menunjukkan transparansi data melalui dokumen Buku C Desa guna memperjelas status kepemilikan tanah yang dipersengketakan.

Persoalan ini bermula dari dugaan ketidakadilan pembagian aset warisan peninggalan almarhum Diyorejo Panirah. Objek sengketa berupa sebidang tanah darat dan lahan pertanian (sawah) seluas kurang lebih 600 RU yang berlokasi di Dusun Miren, Desa Sidoharjo.

Edi Nurwiaji, selaku perwakilan dari para ahli waris, menyatakan bahwa dari total tujuh ahli waris yang sah yakni Dariyem, Demes, Sarmo, Mariyem, Panijem, Margono, dan Kasno, terdapat tiga nama yang diduga kehilangan haknya secara penuh. Ketiganya adalah Demes, Mariyem, dan Panijem.

"Ketiga ahli waris tersebut sama sekali tidak mendapatkan hak warisnya karena dikuasai oleh salah satu pihak, yakni pihak dari ahli waris bungsu (Kasno). Selama ini mereka hanya diberi sebagian kecil hasil panen (bawon), itu pun hanya sekali. Ini tentu jauh dari rasa keadilan," ujar Edi kepada wartawan pada Sabtu (28/3/2026).

Edi mengaku telah dua kali mendatangi Kantor Desa Sidoharjo untuk meminta klarifikasi dan akses terhadap dokumen C Desa sebagai bukti otentik kepemilikan. 

Namun, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Ia menilai birokrasi di tingkat desa terkesan tertutup dan menghambat hak warga atas keterbukaan informasi publik.

Dalam sengketa ini, Edi juga menjelaskan kondisi kemanusiaan salah satu anggota keluarga, Suminem, yang kini tengah menderita sakit dan membutuhkan biaya perawatan medis. 

Ia menyayangkan adanya oknum keluarga yang mencoba menguasai seluruh hak tanah tanpa mempedulikan kondisi ahli waris lain yang kesulitan.

"Kami hanya menuntut transparansi. Jika status tanah sudah jelas melalui Buku C Desa, perangkat desa seharusnya bisa menjembatani mediasi agar hak-hak keluarga dikembalikan tanpa perlu terjadi keributan," tegasnya.

Pihak ahli waris menegaskan bahwa jika mediasi di tingkat desa tetap menemui jalan buntu dan dokumen C Desa tetap tidak dipublikasikan secara transparan, mereka tidak menutup kemungkinan untuk membawa sengketa ini ke jalur hukum.

Edi berharap Pemerintah Desa Sidoharjo dapat bertindak netral dan profesional sebagai pelayan masyarakat. Ia menekankan bahwa kejelasan data adalah kunci utama untuk menyelesaikan konflik internal keluarga ini secara adil agar tidak berlarut-larut dalam proses persidangan di pengadilan.

Menanggapi tudingan tersebut, Pemerintah Desa Sidoharjo melalui Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa, Mawardi, membantah pihaknya sengaja menghambat proses pencarian data atau membola-pingpong warga. 

Menurutnya, akses terhadap dokumen negara seperti Buku C Desa memiliki prosedur administratif yang harus ditaati, termasuk izin dari kepala desa.

"Bener mas, Edi datang kesini sudah dua kali, kedatangannya disini hanya koordinasi, memang bener tanah tersebut ada objeknya, tapi ya harus bersabar," jelas Mawardi melalui sambungan Whatsapp.

Mawardi juga memberikan klarifikasi terkait absennya dirinya saat ingin ditemui oleh pihak ahli waris. Ia berdalih sedang mengurus keperluan warga yang sedang mengadakan hajatan hingga larut malam, sehingga tidak dapat melayani permintaan Edi secara langsung pada waktu yang ditentukan.

"Sudah tak sampaikan, malah ngomong pamong e gak bisa dijak koordinasi, wis mas omongan e Edi ngelek ngelek pamong. Memang malam itu, saya menghadiri acara hajatan warga saya hingga malam, memang saya akui, saya mabok, dan bangunya agak kesiangan, hingga tidak bisa menemui Edi," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kehadiran tersebut berlangsung dalam pembukaan Manasik Haji Terintegrasi di Pendopo K.R.T. Sosrokoesoemo, Kamis (26/3/2026), yang diikuti ratusan calon jemaah dalam suasana khidmat.

Total 732 jemaah haji asal Nganjuk yang dipastikan berangkat tahun ini terdiri dari 629 jemaah reguler dan 103 jemaah cadangan yang telah naik status. Mereka akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 112 sebanyak 210 jemaah, Kloter 113 sebanyak 373 jemaah, dan Kloter 114 sebanyak 146 jemaah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umrah hadir didampingi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadirannya tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat, tetapi juga memberi semangat bagi para calon jemaah yang tengah mempersiapkan diri menuju Tanah Suci.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Nganjuk, Zainal Abidin Hanif Kamaloddin, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan jemaah sekaligus melihat langsung proses manasik di daerah.

“Ini untuk melihat bagaimana kesiapan jemaah serta proses manasik yang sedang berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Menteri Haji dan Umrah di tengah para jemaah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Ini menjadi kehormatan sekaligus memberi semangat bagi para calon jemaah haji Nganjuk,” katanya.

Salah satu jemaah, Lukman, mengaku bersyukur dapat berangkat tahun ini. Ia menilai biaya haji tahun ini lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Biaya haji tahun ini menurun dibandingkan tahun kemarin,” ujarnya.

Terkait isu konflik di Timur Tengah, Lukman memastikan tidak ada kekhawatiran terhadap jadwal penerbangan.

“Penerbangan tetap aman karena rutenya bisa menyesuaikan,” tambahnya.

Usai kegiatan, Menteri Haji dan Umrah beserta rombongan meninggalkan lokasi, diiringi doa dan harapan dari para calon jemaah haji Kabupaten Nganjuk. (*)

Editor: Danu 

Sebagai langkah konkret mitigasi fatalitas kecelakaan, satu unit ambulans khusus beserta tim medis disiagakan tepat di perlintasan yang melintang di jalur Bagor–Wilangan tersebut, Rabu (25/3/2026).

Langkah preventif ini diambil menyusul karakteristik perlintasan KA Bagor yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi. Struktur rel yang melintang diagonal terhadap badan jalan sering kali menyebabkan selip ban, terutama bagi pengendara roda dua saat kondisi cuaca rintik atau hujan yang membuat permukaan besi rel menjadi sangat licin.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, menegaskan bahwa penempatan personel dan armada medis di lokasi tersebut bertujuan untuk menjamin percepatan penanganan medis (golden period) jika terjadi insiden lalu lintas.

"Langkah ini kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama yang masih bersilaturahmi maupun sedang melaksanakan arus balik Lebaran. Kami ingin memastikan setiap pengguna jalan merasa aman dan mendapatkan pertolongan cepat jika terjadi insiden," ujar AKBP Suria Miftah Irawan, Rabu (25/3/2026).

Kehadiran unit medis di titik tersebut terbukti efektif. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas gabungan dilaporkan telah memberikan pertolongan pertama kepada sejumlah pengendara sepeda motor yang sempat terpeleset saat melintasi rel. 

Para korban langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi tanpa harus menunggu evakuasi ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh.

Secara teknis, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nganjuk juga melakukan pemantauan arus secara intensif melalui pos pengamanan di sekitar lokasi. 

Kasat Lantas Polres Nganjuk, AKP Ivan Danara, menjelaskan bahwa risiko kecelakaan meningkat signifikan saat intensitas hujan mulai turun di wilayah tersebut.

"Diimbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api Bagor, terlebih saat cuaca rintik karena permukaan rel menjadi licin," kata AKP Ivan Danara.

Ia menambahkan, pengamanan di perlintasan KA Bagor ini merupakan bagian integral dari operasi kepolisian terpusat dalam rangka pengamanan mudik dan balik Lebaran. 

Selain menyiagakan ambulans, petugas kepolisian juga melakukan pengaturan ritme arus lalu lintas guna mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Jalur Bagor–Wilangan merupakan urat nadi utama yang menghubungkan wilayah Madiun menuju Nganjuk dan Surabaya. Pada puncak arus balik, ribuan kendaraan terpantau melintasi area ini setiap jamnya. 

Kondisi geometri jalan di perlintasan KA Bagor yang tidak tegak lurus menuntut konsentrasi ekstra dari para pengemudi, khususnya kendaraan bermuatan berat dan sepeda motor.

Dengan penyiagaan personel secara stasioner di titik rawan ini, Polres Nganjuk menargetkan penurunan angka kecelakaan menonjol selama sisa periode masa angkutan Lebaran 2026, sekaligus memberikan rasa aman bagi pemudik yang tengah menempuh perjalanan jauh. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban diketahui berinisial JH (76), seorang petani asal Desa Waung, Kecamatan Baron.

Peristiwa ini pertama kali diketahui sekira pukul 08.30 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, Dody Setiawan dan Teguh Kuncahyo, penemuan bermula saat mereka mendengar teriakan anak kecil yang melihat tubuh manusia dalam posisi tengkurap di pinggir sawah yang tergenang air, tepatnya di sebelah timur makam Desa Sonoageng/Sonogowok.

Mendengar teriakan tersebut, saksi bersama warga lainnya langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi korban. 

Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa Sonoageng, Suharto, yang selanjutnya meneruskan laporan ke Polsek Prambon.

Petugas dari Polsek Prambon bersama Tim Inafis Polres Nganjuk segera tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan identitas korban. 

Setelah identitas dipastikan, petugas menghubungi Pemerintah Desa Waung untuk memberikan informasi kepada pihak keluarga.

Bersama warga sekitar, petugas mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke UPTD Puskesmas Prambon guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadi, menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar (visum) oleh Tim Inafis Polres Nganjuk dan petugas kesehatan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ada luka bekas penganiayaan. Pihak keluarga juga telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi lebih lanjut, yang diperkuat dengan surat pernyataan," ungkap Iptu Fajar.

Menurut dia, berdasarkan keterangan pihak keluarga dan warga sekitar mengenai kondisi korban sebelum kejadian, JH memang sering bepergian keluar rumah tanpa berpamitan. Diduga karena faktor usia, korban kerap mengalami linglung atau pikun.

Lanjut dia, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, warga sempat bertemu korban di sekitar lokasi dan melihat kondisi tubuhnya yang menggigil kedinginan. Saat itu warga sempat menawarkan bantuan berupa teh hangat, namun ditolak oleh korban.

Saat ini, jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Waung, Kecamatan Baron, untuk proses pemakaman secara layak.

"Diduga karena kondisi fisik yang melemah dan faktor cuaca, korban terjatuh di sawah yang penuh air hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia keesokan harinya," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam keterangannya kepada Suarajatimpost, Jumat (20/3/2026), Marhaen menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan proses pembentukan karakter yang lebih empatik dan peduli terhadap sesama.

“Idulfitri bukan hanya tentang berakhirnya puasa, tetapi momentum untuk kembali kepada hati yang bersih dan memperkuat komitmen dalam berbuat kebaikan,” ujarnya.

Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Marhaen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. Ia mengakui, dalam perjalanan kepemimpinan, masih terdapat kekurangan baik dalam tutur kata maupun kebijakan.

“Kami memohon maaf lahir dan batin, apabila selama ini masih ada hal yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan di Kabupaten Nganjuk yang dikenal sebagai “Bumi Anjuk Ladang”.

Menurutnya, persatuan dan kerukunan menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

Suasana takbir yang menggema di berbagai penjuru Nganjuk pun menjadi simbol kemenangan sekaligus rasa syukur masyarakat dalam menyambut hari yang fitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​

​Peristiwa terjadi sekitar pukul 19.30 WIB di perlintasan kereta api JPL 90. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi L-4123-OL yang dikemudikan oleh sdr. A.H (56) membonceng sdri. S.S (56) melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang.

​Setibanya di lokasi kejadian, pengendara diduga mengabaikan tanda peringatan dan menerobos palang pintu kereta api yang telah tertutup rapat. Di saat yang bersamaan, melaju Kereta Api (KA) Mutiara Selatan dengan nomor lokomotif CC 2061383 yang dimasinisi oleh R.H dari arah utara ke selatan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras tidak dapat dihindarkan.

​Akibat insiden tersebut, penumpang sepeda motor berinisial S.S, seorang perempuan asal Kecamatan Wonocolo, Surabaya, mengalami luka serius. ​Kondisi Korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang dan dalam kondisi tidak sadar.

​Korban segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis serta permintaan Visum et Repertum (VER).

Kanit Laka Lantas Polsek Baron Ipda Putu Darius membenarkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan kereta api di perlintasan sebidang Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Insiden yang terjadi pada Kamis (19/3/2026) malam ini mengakibatkan satu orang mengalami luka berat.

"Korban nekat menerobos palang pintu, satu orang dibawa di RS terdekat," kata Ipda Putu kepada Suarajatimpost.

​Kerugian Materil diperkirakan mencapai Rp500.000. ​Pihak kepolisian setempat kembali mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu disiplin dan mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang, terutama untuk tidak menerobos palang pintu yang sudah tertutup demi mencegah terjadinya tragedi serupa. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

​Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kemenag Nganjuk Abdurrahman melalui komunikasi sambungan via WhatsApp.

Menurut Abdurrahman, Penetapan ini merupakan bagian dari rangkaian proses pemantauan hilal yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Abdurrahman menjelaskan bahwa meskipun pemantauan dilakukan di tingkat daerah, hasil akhirnya dikumpulkan melalui satu pintu di tingkat provinsi.

Kata Abdurrahman, Seluruh hasil peneropongan hilal (rukyatul hilal) dari kabupaten/kota di Jawa Timur dikumpulkan dan dilaporkan langsung melalui Kanwil Kemenag Jawa Timur.

​"Hasil dari laporan Kanwil Jawa Timur ini memutuskan, Hari Raya Idul fitri jatuh pada hari Sabtu (21/3/2026)," singkatnya, Kamis (19/3/2026) 

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan tanggal pasti Hari Raya Idulfitri sebelum keputusan resmi pemerintah diumumkan.

"Kita tunggu hasil sidang isbat malam ini," katanya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Pertemuan ini memicu atensi publik terkait urgensi koordinasi lintas sektoral menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah ini merupakan upaya proaktif Kapolres Nganjuk dalam bingkai Cooling System guna menggaransi stabilitas wilayah agar tetap kondusif, aman, dan damai selama masa perayaan Lebaran mendatang, Rabu (18/3/2026) malam.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Satbinmas Polres Nganjuk tersebut menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi dan misi dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suriah Miftah Irawan, menegaskan bahwa ulama merupakan mitra strategis Polri yang memiliki peran vital dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan keagamaan yang persuasif.

"Sinergitas antara Polri dan ulama harus terus kita perkuat. Kami berharap Ulama Kamtibmas dapat ikut menyampaikan pesan-pesan keamanan kepada masyarakat, sehingga situasi Nganjuk tetap aman dan kondusif selama Idulfitri," tegasnya.

Langkah preventif ini diproyeksikan mampu memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Polres Nganjuk dengan tokoh agama. 

Tujuannya adalah memastikan potensi gangguan kamtibmas dapat dimitigasi sejak dini, terutama pada periode puncak arus mudik dan perayaan Lebaran.

Koordinator Ulama Kamtibmas Polres Nganjuk, KH. Syamsudin Al Aly, menyatakan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam mengawal keamanan di akar rumput.

"Kami siap mendukung Polres Nganjuk dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif. Melalui dakwah, kami akan terus mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, persatuan, dan keamanan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri," ungkapnya.

Melalui konsolidasi ini, stabilitas kamtibmas di Kabupaten Nganjuk diharapkan tetap terjaga tanpa celah, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri dengan jaminan keamanan serta kenyamanan maksimal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Puluhan anak yatim dan dhuafa tampak antusias mengikuti rangkaian acara bersama jajaran pengurus dan anggota PNC.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan tausiyah singkat oleh tokoh agama setempat. Suasana religius semakin terasa saat doa bersama dipimpin seorang ustaz, diikuti seluruh peserta yang hadir dengan penuh kekhusyukan.

Perwakilan PNC, Satrio, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial komunitasnya terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim dan dhuafa.

“Kegiatan ini adalah wujud kepedulian kami untuk berbagi kebahagiaan dengan adik-adik di Yayasan Cahaya Hati. Kami berharap kehadiran kami bisa memberikan semangat dan senyuman di bulan penuh berkah ini,” ujarnya.

Menjelang waktu berbuka, suasana semakin semarak. Panitia mengajak anak-anak berinteraksi melalui kuis ringan dan sesi tanya jawab, yang disambut antusias dan penuh keceriaan.

Saat azan magrib berkumandang, seluruh peserta membatalkan puasa bersama. Mereka kemudian menikmati hidangan berbuka secara lesehan dalam suasana kebersamaan yang hangat. Interaksi tanpa sekat antara anggota komunitas dan anak-anak yayasan semakin mempererat rasa persaudaraan.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara keluarga besar PNC dan anak-anak serta pengurus yayasan. Momen kebersamaan tersebut diabadikan di bawah spanduk bertuliskan “Marhaban Ya Ramadan” sebagai simbol suksesnya acara.

Melalui kegiatan ini, PNC berharap sinergi antara komunitas sosial dan yayasan dapat terus terjalin serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk peduli dan berbagi, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh personel dan infrastruktur pengamanan dalam kondisi siap untuk melayani masyarakat yang merayakan Idulfitri 1447 H.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres berdialog langsung dengan personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri di depan Pos Pengamanan Pelayanan Idulfitri. 

Kehadiran pimpinan tertinggi Kepolisian di Nganjuk ini bertujuan untuk memberikan motivasi sekaligus mengecek detail prosedur operasional standar (SOP) pengamanan di lapangan.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Ny. Icha Suria Miftah, didampingi Wakapolres Nganjuk, Kompol Andria Diana Putra, serta sejumlah pejabat utama, melakukan kunjungan ke Pos Pam Kertosono, Pos Pam Baron, dan Pos Pam Wilangan. 

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan personel dalam pengamanan arus mudik Lebaran, Rabu (18/3/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung terhadap kesiapan anggota di lapangan, mulai dari kelengkapan personel, sarana prasarana, hingga kesiapan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama Operasi Ketupat Semeru 2026 berlangsung.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan profesionalitas seluruh personel dalam menjalankan tugas pengamanan, khususnya dalam menghadapi lonjakan arus mudik.

"Seluruh personel harus selalu siap siaga, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pastikan setiap tugas dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya keamanan dan kelancaran arus mudik," tegasnya.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan agar personel menjaga kondisi kesehatan selama bertugas, mengingat padatnya aktivitas di lapangan.

"Apabila diperlukan, segera lakukan pengecekan kesehatan. Kondisi fisik yang prima sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Ny. Icha Suria Miftah, turut memberikan dukungan moril kepada para personel yang bertugas di Pos Pam.

"Kami dari Bhayangkari memberikan semangat kepada seluruh anggota yang bertugas. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, karena peran rekan-rekan sangat penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mudik," ujar Ny. Icha Suria Miftah.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan seluruh personel semakin termotivasi dan siap memberikan pelayanan terbaik, sehingga pengamanan arus mudik di wilayah Kabupaten Nganjuk dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam sebuah pertemuan, Kapolres merangkul erat anggota Palmera (Pendekar Anjuk Ladang Melindungi Rakyat) sebagai bentuk penegasan komitmen bersama dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Momen tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara aparat penegak hukum dengan organisasi masyarakat. Interaksi tersebut merupakan simbol kepercayaan dan kerja sama erat untuk memastikan situasi di Kabupaten Nganjuk tetap kondusif, Rabu (18/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 40 orang, termasuk Wakapolres Nganjuk Kompol Andria Diana Putra, Kabag Ops Kompol Ondik Andrianto, para pejabat utama Polres Nganjuk, serta jajaran pengurus Palmera. 

Organisasi ini terdiri dari berbagai perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk, antara lain PSHT, PSHW, Pagar Nusa, dan organisasi lainnya.

Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Darwis menyampaikan bahwa sinergi antara kepolisian dan para tokoh perguruan silat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya menjelang Idulfitri.

"Terima kasih atas kehadiran para ketua perguruan dan pengurus Palmera. Kami menyadari bahwa Polres Nganjuk tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan panjenengan semua. Mari kita bersama-sama menjaga Harkamtibmas agar tetap kondusif," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap permasalahan yang muncul di masyarakat diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah sebelum menempuh jalur hukum.

"Apabila ada permasalahan, mari kita selesaikan bersama secara musyawarah. Namun, jika sudah masuk ranah pidana, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku. Kami juga mengingatkan layanan call center 110 yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bantuan kepolisian," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Palmera Kabupaten Nganjuk, Drs. Gondo Hariyono, menyampaikan apresiasi atas undangan dan perhatian dari jajaran Polres Nganjuk.

"Kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini, sebuah kehormatan bagi kami. Harapan kami ke depan, Palmera bersama Polres Nganjuk dapat terus bersinergi menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat antara Polres Nganjuk dan para pengurus perguruan silat, sehingga stabilitas keamanan di Kabupaten Nganjuk tetap terjaga, terutama dalam momentum menjelang Hari Raya Idulfitri. (*) 

Editor: Staiful Aries

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat guna memastikan kebahagiaan menyambut hari kemenangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam momentum tersebut, Kapolres berinteraksi langsung dengan para penyandang disabilitas. Didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Kapolres menyerahkan bingkisan dan santunan sebagai bentuk dukungan moril serta materiil.

Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad Darwis, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata dari semangat "Polri Presisi" yang peduli dan berbagi.

"Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita, khususnya penyandang disabilitas dan anak-anak di yayasan sosial, merasa tidak sendirian. Idulfitri adalah momen kebersamaan, dan sedikit bantuan ini diharapkan bisa menambah kebahagiaan mereka di hari raya nanti," ujar AKBP Muhammad Darwis di sela-sela kegiatan.

Kapolres bersama Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Ny. Icha Muhammad Darwis, menyerahkan bantuan kepada perwakilan anggota Polri, ASN, Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Dian Kemala Bhayangkari, warakawuri, guru TK Bhayangkari Nganjuk dan Kertosono, wartawan, yayasan sosial, pengayuh becak, serta penyandang disabilitas.

“Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar Polri dan masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polres Nganjuk dengan seluruh elemen masyarakat,” tutur Kapolres.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk, Ny. Icha Muhammad Darwis, menyatakan komitmen Bhayangkari untuk terus mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi keluarga besar Polri dan masyarakat luas.

“Bhayangkari selalu berupaya hadir untuk berbagi dan memberikan dukungan sosial, terutama di momen Ramadan seperti ini. Kami berharap kegiatan ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi semua pihak yang menerima,” ungkapnya.

Apresiasi senada disampaikan oleh perwakilan PP Polri Kabupaten Nganjuk, AKBP (Purn) Damin. Ia menilai kegiatan ini membuktikan bahwa hubungan silaturahmi antara Polri dan purnawirawan tetap terjalin harmonis.

“Kami merasa sangat dihargai dan diperhatikan. Hubungan silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan masih terjalin dengan baik hingga saat ini. Terima kasih kepada Kapolres Nganjuk dan jajaran yang terus menjaga kebersamaan ini,” katanya.

Salah satu penerima bantuan, Sujarwo, seorang pengayuh becak, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh Polres Nganjuk.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan semuanya. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, apalagi menjelang Lebaran. Semoga Polres Nganjuk selalu diberi kelancaran dalam bertugas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Nganjuk berharap semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan dapat semakin memperkuat sinergitas antara Polri, keluarga besar Polri, serta masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Setelah sempat terjebak dalam ketidakpastian akibat pengunduran diri sepihak oleh Kepala Desa (Kades) Bandung dari program tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk turun tangan melakukan mediasi antara Pemerintah Desa dan Forum Masyarakat Desa Bandung.

Kepala BPN Nganjuk menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika Kades Bandung mengajukan penundaan kegiatan PTSL secara mendadak. Akibat tindakan tersebut, kuota yang semula dialokasikan untuk Desa Bandung terpaksa dialihkan ke desa lain demi mengejar target daerah.

"Begitu ada surat pengunduran diri, kuota langsung kami alihkan ke desa lain. Namun, belakangan Pak Kades mengajukan pembatalan pengunduran diri tersebut karena adanya aspirasi dari Forum Peduli Masyarakat Nganjuk," ujar Kepala BPN Nganjuk, Suwono, saat dihubungi wartawan suarajatimpost.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/3/2026).

Menurut Suwono, pasca-musyawarah tersebut, tercapai beberapa poin kesepakatan penting guna menjamin transparansi dan kelancaran program di masa mendatang. Disepakati bahwa akan diadakan musyawarah besar pada 30 Maret 2026 mendatang yang melibatkan tiga unsur utama, yakni Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Forum Masyarakat Desa Bandung.

Musyawarah tersebut diproyeksikan untuk membahas secara terperinci mengenai teknis pelaksanaan serta kesepakatan biaya pendaftaran, seperti biaya meterai dan patok, agar tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari. 

Di sisi lain, BPN merencanakan penyuluhan PTSL untuk warga Desa Bandung pada Mei 2026, setelah menyelesaikan agenda di desa lain yang sempat terdampak penghematan anggaran.

Mengingat kuota tahun 2026 telah terisi penuh oleh desa lain akibat ketidakkonsistenan awal dari pihak desa, Kepala BPN memberikan solusi strategis dengan menetapkan Desa Bandung sebagai salah satu Desa Binaan BPN.

"Jika tahun 2026 anggaran tidak mencukupi karena adanya penghematan, Desa Bandung akan kami prioritaskan di tahun 2027. Sebagai langkah awal, kami jadikan Desa Binaan agar penyuluhan pra-PTSL bisa dilakukan lebih awal," tambahnya.

Pihak BPN juga menegaskan, jika nantinya terdapat sisa kuota dari kabupaten lain yang tidak terserap, alokasi tersebut akan langsung dialihkan untuk menutup kekurangan di Desa Bandung. 

Langkah mediasi ini diharapkan mampu meredam keresahan warga dan memastikan kepastian hukum hak atas tanah di Desa Bandung melalui sertifikasi resmi tetap berjalan meskipun sempat terhambat birokrasi internal desa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Puguh menegaskan pihaknya telah mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. 

Menurutnya, sesaat setelah kejadian mencuat, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan setempat langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memanggil orang tua siswa yang terlibat.

"Pasca-kejadian, Korwil sudah koordinasi dengan dinas. Kami sampaikan bahwa yang terpenting utama adalah langkah cepat untuk konsolidasi. Kepala sekolah juga sudah dipanggil dan sudah dimusyawarahkan sebagai langkah awal," ujar Puguh Harnoto, Selasa (17/3/2026).

Lebih lanjut, Puguh menekankan bahwa saat ini bukan sekadar penyelesaian administratif, melainkan kondisi psikologis siswa yang terlibat, baik korban maupun pelaku. 

Ia menginstruksikan pihak sekolah untuk proaktif dalam melakukan pengawasan dan pendampingan.

"Yang terpenting lagi adalah bagaimana sekarang orang tua dan anak ini tetap harus terkondisikan. Masalah bullying ini kan menjadi perhatian kita sekarang," tambahnya.

Saat disinggung mengenai sanksi terhadap Kepala SDN 1 Sekaran, Puguh menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh Korwil. 

Pihaknya hanya melakukan konsolidasi internal guna memperkuat komunikasi antar-tenaga pendidik untuk mencegah kejadian serupa terulang.

"Kalau untuk pembinaan sudah. Kan sudah ada perdamaian antara orang tua korban dan orang tua pelaku, serta kepala sekolah dan guru. Terutama pembinaan kepada para pelaku agar ada efek pembelajaran yang positif; sudah klir dan tidak ada masalah," tegas Puguh Harnoto. 

Sebelumnya, upaya penyelesaian kasus perundungan yang menimpa salah satu siswa di SDN 1 Sekaran memasuki tahap mediasi. 

Bertempat di salah satu ruang kelas, pihak sekolah mempertemukan keluarga korban dengan keluarga dari lima siswa yang diduga sebagai pelaku, Sabtu (14/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh orang tua korban yang menuntut keadilan serta perlindungan bagi kondisi psikis anak mereka. Di sisi lain, orang tua dari lima pelaku juga dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anak mereka.

Kepala SDN 1 Sekaran, Sunaryo, beserta jajaran guru bertindak sebagai fasilitator. Namun, dalam proses tersebut, pihak sekolah mengeklaim tidak mengetahui persis kronologi kejadian dengan dalih sedang mengikuti kegiatan sosialisasi saat insiden berlangsung di jam sekolah.

"Pas kejadiannya, saya tidak tahu. Kejadiannya kemarin, jam pelajaran sekolah. Posisi saya ada sosialisasi. Korbannya anak kelas 3, pelakunya anak kelas 5, semuanya ada lima anak," ucap Sunaryo. 

Saat dikonfirmasi mengenai efektivitas program pencegahan perundungan di sekolah tersebut, Sunaryo mengeklaim pihaknya telah berupaya melakukan langkah preventif. Meski demikian, ia kembali berdalih tidak memahami detail peristiwa karena alasan kesibukan kegiatan lain.

"Kami undang semuanya di sini untuk mencari jalan solusi biar tidak dilanjutkan, tapi secara kekeluargaan," kilah Sunaryo. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk Tri Handy Saputra, jajaran Forkopimda, serta pengasuh Ponpes Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al Hasani. Acara berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan bersama para santri dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen itu menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al-Ubaidah atas kontribusinya dalam membangun karakter masyarakat sekaligus menjaga kerukunan di Kabupaten Nganjuk.

Menurutnya, keberadaan pondok pesantren memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membina masyarakat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan.

“Malam ini merupakan malam ke-26 Ramadan sekaligus penutupan rangkaian Safari Ramadan Pemkab Nganjuk. Kami bangga bisa hadir di tengah keluarga besar Ponpes Al-Ubaidah yang selama ini menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga ukhuwah,” ujar Marhaen di hadapan awak media.

Ia juga menekankan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta tokoh agama.

“Inti dari kegiatan ini bukan sekadar kunjungan, tetapi mempererat silaturahmi. Pemerintah ingin hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, sekaligus bersama-sama menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhaen juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperkuat semangat kebersamaan.

Ia juga menyinggung kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Nganjuk yang menurutnya menunjukkan perbaikan, meski belum terlalu signifikan.

“Alhamdulillah angka kemiskinan dan pengangguran di Nganjuk mengalami penurunan, meskipun belum terlalu signifikan karena sebelumnya kondisi ekonomi sempat mengalami penurunan,” ujarnya.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi keagamaan seperti LDII, serta tokoh masyarakat dapat terus terjalin demi mendorong pembangunan Kabupaten Nganjuk yang lebih baik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi bersama Wakil Bupati Tri Handy Saputra, jajaran Forkopimda, serta pengurus LDII Kabupaten Nganjuk. Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut hangat oleh pimpinan pondok, para santri, serta warga sekitar.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan aksi kepedulian sosial. Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk secara simbolis menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga kurang mampu dan para santri di lingkungan Ponpes Al Ubaidah.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

“Kegiatan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan silaturahmi tetap terjaga sekaligus berbagi kebahagiaan di penghujung Ramadan,” ujarnya.

Sebelum prosesi buka puasa bersama, rombongan juga meninjau stan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan di lokasi kegiatan. Layanan tersebut dimanfaatkan para santri, khususnya santriwati, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar seperti pengecekan tekanan darah sebagai bagian dari program santri sehat di lingkungan pondok pesantren.

Humas Ponpes Al Ubaidah Kertosono, Ustadz Abdul Khohar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi antara pihak pondok pesantren dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ia menyebut penutupan rangkaian Safari Ramadan tahun ini sengaja dipusatkan di Ponpes Al Ubaidah.

“Alhamdulillah koordinasi berjalan lancar sehingga hari ini, Senin 16 Maret, agenda penutupan Safari Ramadan dapat terlaksana dengan baik di tempat kami,” ujar Khohar.

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut pihak pondok juga mengundang Bupati beserta jajaran Forkopimda untuk menghadiri acara buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

“Kami mengundang Bupati beserta jajaran Forkopimda untuk hadir dalam acara buka puasa bersama, dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa,” katanya.

Pihak pesantren berharap kegiatan tersebut dapat semakin mempererat hubungan antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Melalui momentum Ramadan, diharapkan terbangun kerukunan serta kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Nganjuk.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan buka puasa bersama yang berlangsung khidmat. Kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat kerukunan serta menjaga kondusivitas wilayah menjelang Hari Raya Idul Fitri. (ADV)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah daerah, kata dia, akan memfokuskan pembangunan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pria yang akrab disapa Mas Handy itu menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, pembangunan jalan di Kabupaten Nganjuk saat ini telah mencapai sekitar 132 hingga 134 kilometer.

Rinciannya meliputi sekitar 84 kilometer jalan kabupaten serta 49 hingga 50 kilometer jalan desa.

Meski demikian, ia mengakui kondisi jalan di Kabupaten Nganjuk masih belum sepenuhnya ideal dan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

“Kondisi jalan kita saat ini berada di angka 73 persen. Artinya masih ada sekitar 26 persen jalan yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Mas Handy.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran DPRD Kabupaten Nganjuk untuk terus bersinergi dalam mempercepat pembangunan jalan, khususnya jalan-jalan poros yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain infrastruktur, Pemkab Nganjuk juga menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat Nganjuk yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terfasilitasi tanpa terkendala biaya.

“Tujuannya agar masyarakat yang sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah akan memprioritaskan perbaikan dan pembangunan ruang kelas baru. Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruang kelas yang memerlukan rehabilitasi agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih layak dan nyaman bagi para siswa.

Menutup keterangannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, upaya perbaikan fasilitas publik akan terus dilakukan secara bertahap.

Ia juga berharap dukungan masyarakat dan sinergi dengan DPRD terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang lebih baik melalui tiga prioritas utama tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Berdasarkan agenda utama yang tertera pada layar sidang, rapat paripurna kali ini membahas dua poin krusial bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah, yaitu, Pengesahan dan Penetapan Rantus DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) serta ​Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

​Dalam Rapat Paripurna, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handy Saputra duduk bersama jajaran Wakil Ketua DPRD di meja pimpinan sidang untuk mengikuti prosesi pengesahan tersebut. 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto dihadiri para anggota dewan dari berbagai fraksi.Jianto menjelaskan, perubahan komposisi AKD dilakukan sebagai tindak lanjut atas kekosongan jabatan di Komisi I. Sepekan lalu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Harianto tutup usia. 

"Pergeseran keanggotaan di masing-masing alat kelengkapan, utamanya pada Komisi I dan Komisi IV," katanya, Senin (16/3/2026). 

Jianto mengatakan, komposisi Komisi I sampai Komisi IV pada dasarnya tidak mengalami perubahan besar. 

Penyesuaian hanya dilakukan pada beberapa posisi sesuai usulan fraksi yang bersangkutan.

“Komisi I, II, III, dan IV pada prinsipnya tetap sama. Nanti keputusan terkait pimpinan Komisi I akan ditentukan dalam rapat internal komisi," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Penetapan pimpinan AKD ini menjadi langkah penting agar fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran DPRD dapat berjalan secara optimal sesuai struktur yang telah disepakati.

​Selain itu, penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program-program pembangunan yang telah berjalan sepanjang tahun sebelumnya.

​Rapat berlangsung khidmat dengan tetap mengedepankan sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. (ADV) 

Editor : Rizqi Ardian

Bertempat di salah satu ruang kelas, pihak sekolah mempertemukan keluarga korban dengan keluarga dari lima siswa yang diduga sebagai pelaku perundungan, Sabtu (14/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh orang tua korban yang menuntut keadilan serta perlindungan bagi kondisi psikis anak mereka. 

Selain itu, orang tua dari lima pelaku juga didatangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anak mereka dan mencari jalan keluar bersama.

Kepala SDN 1 Sekaran, Sunaryo, beserta jajaran guru dan staf bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan dialog berjalan kondusif guna mencapai kesepakatan damai. Namun, dalam proses tersebut, pihak sekolah mengaku tidak mengetahui persis kronologi kejadian dengan alasan sedang mengikuti kegiatan sosialisasi.

"Pas kejadiannya, saya tidak tau, kejadiannya kemarin, jam pelajaran sekolah, posisi saya ada sosialisasi, korbannya anak kelas 3, pelakunya anak kelas 5, semuanya ada lima anak," ucap Sunaryo kepada Suarajatimpost.com, di ruang sekolah.

Saat dikonfirmasi mengenai efektivitas sosialisasi pencegahan perundungan di sekolah tersebut, Sunaryo mengeklaim bahwa pihaknya telah berupaya melakukan langkah preventif. Meski demikian, ia kembali berdalih tidak memahami detail peristiwa karena sedang ada kegiatan lain.

"Kami undang semuanya di sini untuk mencari jalan solusi biar tidak dilanjutkan, tapi secara kekeluargaan," kilah Sunaryo.

Selain upaya perdamaian, mediasi ini membahas langkah pemulihan agar korban dapat kembali bersekolah tanpa trauma. Namun, Heri, orang tua korban, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengungkapkan bahwa anaknya masih mengalami kesakitan fisik pada bagian kaki, perut, dan kepala.

"Jujur mas. Saya tidak terima perlakuan anak saya di saat jam pelajaran, harusnya pihak sekolah lebih tanggap, kok masih beralasan ada kegiatan, kan ini di jam pelajaran, hingga saat ini anak saya masih sakit," ujar Heri.

Heri menegaskan bahwa pertemuan ini atas permintaannya guna memastikan penyebab insiden tersebut. Ia bahkan sempat melayangkan teguran keras kepada Kepala Sekolah yang dianggap cenderung melakukan pembelaan diri di tengah peristiwa yang nyata terjadi.

"Saya ingin diselesaikan, keluarga saya semuanya tidak terima, hingga ibu saya sekarang ini trauma hingga menangis melihat cucunya dianiaya. Tapi saya masih punya hati, saya bisa melaporkan semua ini," tegasnya.

Suasana sempat memanas saat keluarga korban histeris lantaran terpukul melihat kondisi sang anak. 

Pendampingan kemudian dilakukan oleh aktivis sosial dari Salam Lima Jari, Yulia Margaretha atau yang akrab disapa Mbak Zulma. Ia menekankan bahwa segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab penuh institusi pendidikan.

"Jika kejadian itu ada di sekolah, maka itu adalah tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Orang akan mempertanyakan bagaimana pengawasannya dan cara mendidiknya," tegas Zulma.

Menurutnya, dunia pendidikan harus mengedepankan pembinaan karakter. Ia menyayangkan sikap awal pihak sekolah yang terkesan lepas tangan atas insiden yang terjadi di jam pelajaran tersebut.

Mediasi yang melibatkan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua kedua belah pihak akhirnya menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Orang tua pelaku telah mengakui kesalahan dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai sebagai jaminan perlindungan psikologis bagi korban.

"Kami anggap masalah ini selesai untuk sementara, namun dengan catatan, jika terulang kembali, maka kami tidak segan untuk melaporkannya ke ranah hukum," tambah Zulma.

Menyikapi maraknya kasus perundungan di tingkat SD dan SMP, Zulma mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk bersikap tegas. 

Ia meminta agar seluruh kepala sekolah dan guru segera dikumpulkan guna memastikan pengawasan ketat terhadap siswa menjadi kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi selama bulan puasa.

Kegiatan yang berlangsung di area Mapolres Nganjuk tersebut memperlihatkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat di depan Mapolsek Nganjuk Kota, Sabtu (14/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, sejumlah personel Polwan dari Polres Nganjuk terjun langsung melayani warga yang mengantre sembako. Petugas membantu mendistribusikan komoditas pangan, seperti beras dan minyak goreng kemasan, secara humanis kepada warga.

Agenda yang dipimpin secara nasional oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo tersebut dihadiri oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Andria Diana Putra, Kabag SDM Polres Nganjuk Kompol Burhanudin, Kasat Binmas AKP Ari Hartono, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Nganjuk.

Melalui program ini, Polres Nganjuk menyalurkan berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas harga pangan, sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan selama Ramadan.

Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad melalui Wakapolres Nganjuk Kompol Andria Diana Putra menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya saat harga bahan pokok cenderung meningkat.

“Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat,” ujar Kompol Andria Diana Putra.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Nganjuk AKP Ari Hartono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial melalui Zoom Meeting, tetapi diwujudkan langsung dengan penyaluran bahan pokok murah.

“Kami bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini. Harapannya masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sehingga kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi selama Ramadan,” jelas AKP Ari Hartono.

Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan bahan pokok murah yang digelar Polres Nganjuk, mengingat tren kenaikan harga pangan saat ini.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah di wilayah hukum Polres Nganjuk berlangsung aman dan kondusif. Melalui program ini, diharapkan masyarakat merasakan langsung kehadiran Polri dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas kebutuhan pangan, khususnya di bulan Ramadan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam apel yang berlangsung khidmat tersebut, ratusan personel gabungan hadir dari berbagai unsur, mulai dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, ORARI, Senkom, hingga Pramuka. Kehadiran lintas instansi ini menegaskan kesiapan pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 H, Sabtu (14/3/2026).

Pada kesempatan tersebut, dibacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri telah menyiapkan 2.746 pos pengamanan secara nasional. Jumlah tersebut terdiri atas 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi serta pelayanan bagi pemudik.

Selain itu, pengamanan difokuskan pada 185.607 objek vital, seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga bandara. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama Lebaran berlangsung aman dan lancar.

Kapolri dalam amanatnya juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi potensi gangguan, termasuk bencana alam selama masa arus mudik dan balik. Seluruh instansi terkait diinstruksikan untuk menyiapkan tim tanggap bencana, sarana prasarana pendukung, serta langkah mitigasi mulai dari tahap pra, saat, hingga pascabencana.

Selain pengamanan fisik, Kapolri mengingatkan pentingnya strategi komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi akurat terkait layanan kepolisian, pesan kamtibmas, hingga rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama Operasi Ketupat berlangsung. Layanan Call Center 110 juga dioptimalkan agar masyarakat dapat melaporkan situasi maupun meminta bantuan secara cepat dan responsif.

Ditemui usai kegiatan, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyatakan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan Polres Nganjuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2026 ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kesatuan sekaligus penjabaran perintah pimpinan dalam rangka kesiapan pelayanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H tahun 2026 di wilayah hukum Polres Nganjuk,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai kesiapan personel maupun sarana pendukung agar operasi berjalan maksimal.

“Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang kesiapan kesatuan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026 di wilayah Polres Nganjuk, baik dari personel maupun dukungan instansi terkait sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan optimal,” tambahnya.

Operasi Ketupat Semeru 2026 akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026, di seluruh wilayah hukum Polres Nganjuk. Operasi ini melibatkan 234 personel Polri dengan dukungan instansi terkait, di mana fungsi utama yang dikedepankan adalah Satlantas dan Sat Samapta.

Untuk mendukung pelayanan, Polres Nganjuk mendirikan sejumlah pos, yakni Pos Pam Kertosono, Pos Pam Barong, Pos Pam Kelutan, Pos Pam Wilangan, Pos Pelayanan Taman Nyawiji, serta Pos Terpadu Pujahito.

Operasi ini juga didukung sarana prasarana berupa 55 kendaraan dinas roda dua, 30 kendaraan roda empat, dua unit truk, dua unit bus, delapan unit ambulans dari Dinas Kesehatan dan RS Bhayangkara, satu mobil derek, serta satu mobil pemadam kebakaran. Sinergi seluruh unsur pengamanan ini diharapkan mampu menjamin arus mudik dan perayaan Idul Fitri berjalan aman, nyaman, dan lancar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedatangan mereka didampingi oleh Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) untuk memohon fasilitasi sekaligus kepastian terkait penetapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya masyarakat agar Desa Bandung dapat masuk dalam daftar prioritas penetapan lokasi (Penlok) program PTSL pada tahun anggaran berjalan, sehingga warga dapat memperoleh legalitas atas kepemilikan tanah mereka melalui program strategis nasional tersebut.

Ketua FPMN, Suyadi, mengatakan, pihaknya mendampingi warga untuk memastikan proses komunikasi dan administrasi antara masyarakat dengan pihak BPN berjalan transparan dan lancar.

Menurutnya, sebelumnya pengajuan program PTSL di Desa Bandung sempat tertunda. Ia menjelaskan, saat itu pemerintah desa menyampaikan penundaan sebelum dilakukan komunikasi secara luas dengan warga.

“Program PTSL sebelumnya sempat tertunda. Dari kuota sekitar 30 ribu bidang tanah yang direncanakan, tahun ini yang bisa direspons sekitar 10 ribu karena adanya penyesuaian anggaran. Meski demikian, kami tetap berupaya agar Desa Bandung bisa masuk dalam program tahun ini,” ujar Suyadi kepada Suarajatimpost, Jumat (13/3/2026) sore.

Ia menambahkan, pihaknya sempat mengirimkan surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat agar Desa Bandung dapat dipertimbangkan dalam program PTSL.

Suyadi menyebutkan, pada 28 Februari 2026 pihaknya menerima balasan dari BPN pusat yang menyarankan agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah desa.

“Karena komunikasi dengan pihak desa sebelumnya belum berjalan optimal, kami kemudian mengajukan fasilitasi ke BPN Nganjuk. Alhamdulillah, akhirnya difasilitasi untuk bertemu dengan kepala desa,” katanya.

FPMN menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada keputusan resmi terkait kuota PTSL bagi Desa Bandung.

“Kami hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang berharap memperoleh sertifikat tanah melalui program PTSL yang mudah, cepat, dan terjangkau,” tegas Suyadi.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam pembahasan awal telah muncul kesepakatan mengenai besaran biaya administrasi yang disepakati sebesar Rp150 ribu per bidang tanah.

Menurutnya, ke depan akan dilakukan pertemuan lanjutan antara pemerintah desa dan FPMN untuk membentuk panitia pelaksana PTSL.

“Rencananya pertemuan akan digelar pada 30 Maret 2026 setelah Lebaran Ketupat, untuk membahas pembentukan panitia serta memastikan mekanisme administrasi program PTSL,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Nganjuk, Suwono, mengapresiasi langkah mediasi dan koordinasi yang dilakukan antara masyarakat, FPMN, dan Pemerintah Desa Bandung.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan forum peduli dapat membantu BPN dalam memetakan potensi serta kendala di lapangan sehingga program PTSL dapat berjalan lebih efektif.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pemdes Bandung dan FPMN. Mediasi ini menunjukkan adanya semangat bersama untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Sinergi seperti ini sangat penting agar program PTSL berjalan baik dan tepat sasaran,” ujar Suwono saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Terpisah, Kepala Desa Bandung, Heru Subagyo, membenarkan adanya pertemuan antara pihak desa, FPMN, dan BPN Nganjuk pada hari yang sama.

“Benar, hari ini ada pertemuan di Kantor BPN terkait pembahasan program PTSL di Desa Bandung,” ujarnya singkat.

Ia juga memastikan bahwa proses mediasi berjalan lancar. “Tidak ada kendala, semuanya berjalan baik,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Acara ini berlangsung khidmat di kawasan wisata Edu Park Jolotundo, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kamis (12/03/2026).

​Acara yang mengusung tema "Silaturahmi serta Buka Bersama Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dengan Insan Pers" ini dihadiri oleh ratusan jurnalis, baik dari media cetak, elektronik, maupun online.

Suasana penuh keakraban tampak menyelimuti pertemuan tersebut, di mana Bupati Marhaen berbaur langsung dengan para kuli tinta tanpa sekat.

​Dalam sambutannya, Bupati Marhaen Djumadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para insan pers atas sinergi yang telah terjalin selama ini.

Ia menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan program pembangunan serta memberikan kritik yang membangun bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.

​"Acara ini adalah momen penting untuk mempererat komunikasi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dengan rekan-rekan media. Kita ingin membangun Nganjuk bersama-sama, dan peran pers sangat krusial dalam menyebarkan informasi yang akurat dan positif kepada masyarakat," ujar Kang Marhaen, sapaan akrabnya.

​Selain sebagai ajang silaturahmi, Bupati Marhaen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi santai mengenai berbagai isu terkini di Nganjuk. Ia menyatakan keterbukaan pemerintah daerah terhadap masukan-masukan dari media demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

​"Ke depan, tidak hanya dengan media, kami juga berencana merangkul semua elemen masyarakat, termasuk LSM dan organisasi lainnya, untuk bersama-sama membangun Nganjuk," tambahnya.

​Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan buka puasa dengan sajian khas lokal, menambah kehangatan suasana di tengah asrinya alam Edu Park Jolotundo. Para jurnalis yang hadir pun menyambut positif kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap profesi wartawan di Nganjuk.

​Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan insan pers semakin solid dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. (ADV)

Editor : Rizqi Ardian 

Aksi ini mendapat pengawalan dan dukungan penuh dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, Jumat (13/3/2026).

Warga merasa geram lantaran proyek pengurukan tersebut berjalan tanpa adanya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sekitar yang terdampak langsung.

Alasan kuat warga menolak kegiatan yang dituding belum mengantongi izin (bodong) tersebut karena belum adanya sosialisasi dari pihak PT Mitra Abadi Sempurna dengan lingkungan setempat.

Eko Sunarno (68) Koordinator aksi warga Desa Dawuhan saat di lokasi menolak pengurukan milik PT Mitra Abadi Sempurna karena persoalan debu. Sudah berbulan-bulan warga dihantui rasa was-was takut terkena ISPA karena setiap harinya harus menghirup debu lembut dari tanah urukan.

”Hingga hari ini, PT Mitra Abadi tetap nekat tidak ada itikad baik untuk rembukan dengan warga, hari ini, kami bersama warga sepakat kegiatan terebut harus ditutup,” ucap Eko Sunarno salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Menurut Eko Sunarno, PT Mitra Abadi Sempurna terkesan diam seribu bahasa, apalagi warga tidak pernah diajak sosialisasi dan terkesan tidak pro warga. Terbukti sampai hari ini keluhan keluhan warga tidak diapresiasi.

"Kami tidak anti investasi, tapi tolong hargai warga. Jangan tiba-tiba ada alat berat masuk dan urukan tanpa ada kejelasan sosialisasi ke kami yang tinggal di sini," tegasnya.

Sementara itu, gabungan aksi dari tiga LSM, yakni LSM PD, Aliansi Wong Gawat dan Komunitas Salam Lima Jari (SLJ) turun membaur bersama warga Desa Dawuhan mengultimatum pihak perusahaan dan menyampaikan kekecewaan di hadapan para awak media.

Menurutnya, jika semua industri yang ada di Nganjuk mengambil tanah urukan di luar Nganjuk ini bentuk pelanggaran dan itu ada aturannya. 

”Kami minta, kepada pengusaha PT Mitra Abadi Sempurna berhenti sampai disini, jangan sampai dilanjutkan, kalau ada intimidasi preman-preman dari luar Nganjuk yang datang kesini, kami tidak akan mundur,” tegas Yulia Margareta yang akrab disapa Mbak Zulma dengan lantang.

Terpisah, Kades Dawuhan Koyum, dihubungi tiga kali, baik melalui sambungan whatsapp dan sms, meskipun ponselnya berdering, tapi tidak dijawab. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa terkait tuntutan transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono.

Dalam konferensi pers, Suyadi menilai pihak Dinas PMD dan pejabat terkait selalu berlindung di balik aturan setiap kali masyarakat meminta kejelasan mengenai dugaan penyimpangan dana desa atau pungutan liar (pungli).

Suyadi menegaskan bahwa selama ini aturan yang ada terkesan lebih memihak kepada pejabat desa dibandingkan melindungi rakyat. Ia mencontohkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara pejabat desa dan masyarakat kecil.

"Kalau pejabat desa melakukan pungli atau korupsi dana desa, laporannya ke Inspektorat dan sanksinya hanya disuruh mengembalikan. Tapi coba kalau rakyat kecil yang mencuri, pasti langsung dipidana. Aturan itu seolah dibuat untuk melindungi kegiatan mereka sendiri," ujar Suyadi.

Meski belum sepenuhnya puas dengan hasil pertemuan, Suyadi akan memantau realisasi laporan yang diberikan pemerintah desa kepada Dinas PMD. 

Ia berencana melakukan kroscek langsung ke lapangan untuk membandingkan data administratif dengan kondisi fisik di desa.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan FPMN antara lain peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak berjalan dan fungsinya tidak diketahui masyarakat. 

Selain itu, ia menyoroti tidak adanya keterbukaan mengenai LPJ desa, termasuk baliho rincian anggaran yang jarang dipasang. Suyadi mengancam akan membawa temuan tersebut ke ranah hukum.

"Setelah dari sini kita akan cek dulu realisasinya di desa. Apa benar yang dilaporkan desa ke PMD ini atau salah. Kalau memang ada penyimpangan, kita tidak lagi ke sini (PMD), tapi langsung kita laporkan ke Kejaksaan," tegasnya.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Sopingi, memberikan penjelasan resmi terkait tuntutan FPMN mengenai transparansi pengelolaan dana desa dan dugaan pungli. 

Dalam keterangannya usai menemui massa aksi, ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Sopingi menyampaikan bahwa pihak dinas menyambut baik aspirasi masyarakat sebagai bentuk fungsi kontrol sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap tindakan administratif maupun hukum harus didasarkan pada aturan yang ada, dan mekanisme pengawasan merupakan ranah Inspektorat.

Menanggapi keluhan terkait sanksi bagi pejabat desa yang dinilai terlalu longgar, Kadis PMD menjelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui.

"Setiap laporan yang masuk akan diproses melalui Inspektorat. Jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi, maka ada masa sanggah dan kewajiban pengembalian kerugian negara sesuai aturan. Kami di PMD bertugas melakukan pembinaan agar tata kelola desa semakin baik dari waktu ke waktu," jelasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedatangan massa gabungan tersebut bertujuan untuk menyuarakan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan SMKN 1 Nganjuk dan SMKN 2 Nganjuk.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa memaparkan sejumlah temuan lapangan mengenai adanya beban biaya yang dinilai memberatkan wali murid serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka mendesak agar legislatif segera mengambil tindakan tegas agar dunia pendidikan bersih dari praktik komersialisasi.

Mewakili aksi gabungan, Ketua Komunitas Salam Lima Jari, Yulia Margareta, menyatakan bahwa DPRD telah sepakat untuk segera melakukan perubahan. Legislatif berencana mengumpulkan komite sekolah dan kepala sekolah guna memberikan penjelasan serta keputusan bersama. 

Menurutnya, meski pungli dan sumbangan merupakan hal yang berbeda, negara harus hadir dalam dunia pendidikan di Kabupaten Nganjuk.

"Saya berkeyakinan, pungli atau sumbangan itu berbeda. Di sinilah negara harus hadir. Melalui RDP DPRD ini, dunia pendidikan di Nganjuk harus ada perubahan," kata perempuan yang karib disapa Zulma tersebut.

Disinggung mengenai hasil hearing, Yulia menyebutkan bahwa secara audiensi, pihaknya selaku pengadu merasa cukup. Ia kini menantikan tindak lanjut dari pernyataan Wakil Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk yang menyebut persoalan ini sebagai masalah bersama.

"Sudah cukup mendengar dari wakil Cabdin Nganjuk yang intinya ini masalah bersama, kita selesaikan juga bersama-sama," ucapnya.

Sementara itu, Kasi SMK dan SMA Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk, Mulyono, yang mewakili pimpinan untuk menanggapi dugaan pungli tersebut menyatakan permohonan maaf dan akan melaporkan hasil pertemuan kepada atasannya.

"Saya sampaikan, apa yang disampaikan tetap sama. Akan saya catat, saya rangkum, dan saya sampaikan kepada pimpinan," ujar Mulyono.

Ia menambahkan, terkait temuan dugaan pungli di lingkungan pendidikan tersebut, Kepala Cabang Dinas akan mengambil langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang telah diterima.

"Maaf ya Pak, kami belum bisa menjawab," terang Mulyono.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Fauzi Irwana, menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan ini secara serius. 

Sebagai langkah awal, DPRD telah mengeluarkan keputusan resmi untuk mengagendakan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait.

"Kami telah mendengar aspirasi dari rekan-rekan LSM. Keputusan rapat hari ini adalah DPRD akan segera mengumpulkan kepala sekolah serta jajaran komite dari SMKN 1 dan SMKN 2 untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban," ujar Fauzi di sela-sela rapat.

Langkah ini diambil guna mencari solusi konkret dan memastikan apakah penarikan biaya yang dikeluhkan merupakan pungutan liar atau sumbangan sukarela sesuai regulasi yang berlaku. DPRD menegaskan tidak akan segan memberikan rekomendasi sanksi jika terbukti ditemukan pelanggaran administrasi maupun hukum. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan monumen dan museum yang dirancang sebagai tempat mengenang perjuangan Marsinah sekaligus menjadi pusat edukasi bagi masyarakat mengenai sejarah perjuangan buruh di Indonesia. Pembangunan tugu, museum, dan rumah singgah tersebut diperkirakan akan rampung pada akhir Maret 2026.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, yang mendampingi langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Polres Nganjuk mendukung penuh pembangunan museum dan tugu Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional.

“Polres Nganjuk mendukung pembangunan ini. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional Marsinah, keberadaan museum ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di lingkungan museum,” ujar Kapolres Nganjuk usai kegiatan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung lokasi pembangunan Tugu Marsinah serta melihat perkembangan pembangunan rumah singgah yang akan difungsikan sebagai museum dan pusat informasi sejarah perjuangan Marsinah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir Tipidter Bareskrim Polri, Wakapolres Nganjuk Kompol Andria Diana Putra pejabat utama Polres Nganjuk, perwakilan PUPR Kabupaten Nganjuk Oni Deddy Setyawan dan perangkat Desa Nglundo. 

Selama kegiatan berlangsung hingga rombongan meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.50 WIB, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Diharapkan pembangunan tersebut segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi sejarah sekaligus ikon baru di Kabupaten Nganjuk. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini tidak hanya dipusatkan di markas Kodim, tetapi juga dilaksanakan serentak di seluruh Koramil jajaran di wilayah Kabupaten Nganjuk.

​Dandim 0810 Nganjuk, Letkol Inf Taufan, menjelaskan bahwa program takjil ini merupakan agenda rutin yang telah diprogramkan dengan intensitas yang terus ditingkatkan setiap harinya.

​"Awalnya kami programkan seminggu tiga kali, yakni hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun melihat antusiasme masyarakat, sekarang intensitasnya kita buat setiap hari, baik di Kodim maupun di masing-masing Koramil," ujar Letkol Inf Taufan di sela-sela kegiatan. Rabu (11/3/2026) 

​Tradisi Berbagi dari 'Jumat Berkah'

​Program berbagi ini sebenarnya bukan hal baru bagi jajaran Kodim Nganjuk. Sebelum memasuki bulan puasa, pihaknya telah rutin menggelar kegiatan "Jumat Berkah".

Dalam kegiatan tersebut, kantor Kodim dibuka luas bagi masyarakat di pagi hari untuk menikmati hidangan sarapan ala kadarnya secara gratis.

​"Tujuannya sederhana, kami ingin membantu masyarakat sebelum mereka memulai aktivitas harian. Sekarang di bulan Ramadan, semangat itu kami lanjutkan melalui pembagian takjil untuk berbuka puasa," tambahnya.

​Rencana Penambahan Kuota Takjil

​Untuk setiap titik di Koramil, pihak TNI menyiapkan sekitar 100 paket takjil, sementara di Markas Kodim disiapkan kurang lebih 150 paket setiap harinya.

Namun, menyadari tingginya animo masyarakat yang terkadang membuat persediaan takjil habis dalam waktu singkat, Dandim berencana untuk menambah jumlah paket yang dibagikan.

​"Melihat animo masyarakat yang luar biasa, insya Allah dalam beberapa hari ke depan jumlahnya akan kita tambah. Harapannya, sebisa mungkin semua warga yang lewat dan membutuhkan bisa kebagian," pungkas Letkol Inf Taufan.

​Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara TNI dan rakyat di Kabupaten Nganjuk semakin erat, serta memberikan manfaat nyata bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba. (*) 

Editor :  Rizqi Ardian

Hingga saat ini, total pengadaan Gabah Kering Panen (GKP) telah mencapai angka hampir 1.300 ton. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil panen petani lokal terserap dengan harga yang layak sesuai regulasi, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Jawa Timur, khususnya Nganjuk dan sekitarnya.

Perum Bulog Kantor Cabang Kediri melakukan penyerapan GKP di tingkat petani sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. 

Kepala Cabang Perum Bulog Kediri, Harisun, menyebut strategi jemput bola ini dinilai lebih efektif untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan memberikan kemudahan bagi para petani dalam menjual hasil buminya.

"Kami terjun langsung ke lapangan melalui Tim Jemput Pangan Pengadaan Gabah Dalam Negeri 2026. Fokus kami adalah memastikan GKP dari petani Nganjuk dapat masuk ke gudang Bulog secara maksimal dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan," ungkap Harisun, Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas harga gabah petani dan memperkuat cadangan pangan pemerintah.

Menurut Harisun, Kabupaten Nganjuk tetap menjadi salah satu daerah penyangga pangan utama bagi Bulog Kancab Kediri. Melimpahnya panen raya di beberapa kecamatan di Nganjuk dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi target pengadaan dalam negeri tahun 2026.

Harisun menjelaskan, hingga saat ini Perum Bulog Cabang Kediri telah menyerap gabah petani sebanyak 70.000 ton yang tersebar di seluruh wilayah kerja Bulog Kediri, meliputi Kabupaten/Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk.

Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah seiring penyerapan yang dilakukan oleh Bulog, baik langsung ke petani maupun melalui mitra. 

Harisun menyebut, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, kelompok tani, mitra kerja penggilingan padi, dan pihak lainnya.

"Kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana supaya dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal," kata Harisun.

Bulog Kediri juga telah memperkuat kemitraan dengan mitra penggilingan padi di wilayah kerjanya. Selain itu, petani diharapkan tidak terburu-buru dalam memanen padi karena hal tersebut akan berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Akibat ledakan tersebut, dua dari empat pemuda harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar serius. Sementara itu, kondisi di lokasi kejadian menunjukkan kerusakan pada bangunan dan garis polisi telah dipasang untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula ketika para pemuda tersebut berkumpul untuk merakit petasan di belakang kandang sapi milik warga bernama Fatoni di Dusun Jabon, RT 002 RW 006, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Diduga, terjadi kesalahan teknis atau ketidakstabilan bahan kimia saat proses pencampuran berlangsung, yang memicu ledakan cukup kuat hingga terdengar oleh warga sekitar.

Warga yang terkejut segera mendatangi sumber suara dan menemukan para korban dalam kondisi terluka. Evakuasi segera dilakukan oleh masyarakat setempat dibantu petugas keamanan untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan medis darurat.

Pihak Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk tengah mendalami insiden ledakan bahan peledak petasan yang melibatkan empat pemuda tersebut. Insiden mengakibatkan dua orang mengalami luka bakar serius.

Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadi, memberikan penjelasan mengenai kronologi awal sebelum peristiwa maut itu terjadi. Menurutnya, para pemuda tersebut sempat berkumpul di salah satu rumah rekan mereka di dusun setempat.

"Sebelum kejadian, para pemuda ini berkumpul di rumah salah satu rekannya untuk mengambil bahan peledak yang sebelumnya telah mereka racik sendiri. Bahan yang digunakan antara lain KCLO sekitar 250 gram, belerang 150 gram, dan aluminium powder sekitar 500 gram," ujar Iptu Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi media, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, bahan-bahan tersebut diduga dibeli secara daring melalui akun TikTok Shop milik salah satu dari mereka. Sementara itu, gulungan kertas yang akan digunakan sebagai selongsong mercon telah dibuat sebelumnya di dua lokasi rumah berbeda.

Iptu Fajar Kurniadi kembali menegaskan bahaya bermain petasan, terutama racikan sendiri yang standarnya tidak terukur.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Nganjuk agar tidak bermain-main dengan bahan peledak atau mercon. Selain membahayakan nyawa, tindakan ini juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Kami ingin suasana Ramadhan tetap kondusif dan aman bagi semua," tambahnya.

Pihak Rumah Sakit Daerah (RSD) Kertosono melalui Kabid Penunjang Pelayanan, Yudhi Arifin, mengonfirmasi telah menerima korban insiden ledakan bahan petasan tersebut. 

Berdasarkan data terbaru, tercatat ada tiga pemuda yang sempat dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) akibat peristiwa itu.

Pihak manajemen RSD Kertosono membenarkan bahwa hingga Selasa (10/3/2026), dua di antaranya masih harus menjalani perawatan medis secara intensif karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Sementara itu, satu korban lainnya telah diizinkan pulang.

"Benar, ada tiga korban ledakan mercon yang masuk ke IGD. Dua orang saat ini masih dalam perawatan intensif petugas medis, sedangkan satu orang sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya stabil dan lukanya tergolong ringan," ungkap pihak RSD Kertosono kepada Suarajatimpost.com.

Korban berinisial AB mengalami luka bakar sekitar 42 persen, sedangkan SP mengalami luka bakar sekitar 40 persen. Keduanya saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Kertosono. Korban lainnya, yaitu MA dan FF, tidak mengalami luka berat. FF menjalani rawat jalan, sementara keduanya telah diamankan oleh pihak kepolisian bersama keluarga masing-masing untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polsek Kertosono.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait peracikan bahan petasan tersebut dan mengimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak bermain atau meracik bahan peledak secara sembarangan karena berisiko tinggi terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pasar murah tersebut menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Salah satu yang paling banyak diminati warga adalah beras yang dijual dengan harga sekitar Rp11.000 per kilogram.

Dalam keterangannya saat mendampingi peninjauan Gubernur Jawa Timur, perwakilan Pemprov Jatim, Iwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan langsung pemerintah provinsi kepada daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Menurutnya, beras yang disediakan dalam pasar murah dikemas dalam ukuran 5 kilogram agar lebih mudah didistribusikan dan dijangkau masyarakat.

“Ini merupakan bagian dari upaya pasar murah yang didukung oleh Pemprov Jatim bekerja sama dengan Pemkab Nganjuk. Harga dari provinsi memang jauh lebih murah, contohnya beras yang kita sediakan hari ini sekitar Rp11 ribu per kilogram,” ujar Iwan saat ditemui awak media di lokasi, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan, program pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan kenaikan harga di pasar reguler.

Sementara itu, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Nganjuk dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Perum Bulog, untuk memantau ketersediaan stok dan pergerakan harga di lapangan.

“Alhamdulillah, baru saja saya berdiskusi dengan Bulog terkait ketersediaan sembako. Tadi pagi juga sudah kita rapatkan, dan intinya stok kebutuhan pokok tersedia semua,” kata Marhaen.

Ia juga menegaskan bahwa pihak Bulog telah menjamin ketersediaan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

“Paling tidak dari Bulog menjamin stok beras aman,” tegasnya.

Terkait harga komoditas lain seperti cabai dan sejumlah bahan pokok menjelang Lebaran 2026, Marhaen menyebut hingga saat ini belum terjadi kenaikan harga yang signifikan.

“Dengan ketersediaan stok yang mencukupi, dan beberapa harga bahan pokok seperti cabai yang masih stabil, diharapkan tidak terjadi lonjakan harga yang bisa membebani masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk, lanjut Marhaen, akan terus memantau kondisi pasar tradisional maupun distributor untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar serta harga tetap terkendali. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kunjungan ini mengeklaim pendekatan sosial dan spiritual guna membangun kesalehan kolektif selama Ramadan melalui penguatan program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam arahannya, Khofifah membedah dua pilar bantuan yang disalurkan, yakni Prosperity (Kesejahteraan) dan Charity (Kemanusiaan). Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama.

Kategori Charity ditujukan sebagai asistensi sosial bagi penyandang disabilitas serta lanjut usia (lansia) tidak mampu. 

Sementara itu, kategori Prosperity difokuskan pada pengembangan kemandirian ekonomi melalui Zakat Produktif bagi pelaku usaha ultra mikro.

Khofifah menambahkan, fokus program juga mencakup Penanganan Kemiskinan Ekstrem (KE), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, serta dukungan infrastruktur jalan melalui bantuan aspal.

Selain aspek sosial, Khofifah juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan yang rusak akibat tingginya intensitas hujan. 

Pemprov Jatim memberikan bantuan stimulan berupa aspal kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk yang telah mengajukan permohonan.

"Ini adalah bentuk sharing atau urunan dari Pemprov kepada Kabupaten Nganjuk. Pengerjaan teknis dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sementara Pemprov mendukung melalui penyediaan aspalnya," ujar Khofifah, Senin (9/3/2026).

Total bantuan aspal yang dialokasikan dalam skema ini mencapai 8.776 drum untuk didistribusikan ke berbagai wilayah yang memerlukan perbaikan jalan segera.

Menjelang masa Lebaran, Khofifah menegaskan bahwa koordinasi komprehensif telah dilakukan bersama Polda Jatim, BMKG, Jasa Raharja, Pertamina, hingga PLN guna menjamin kelancaran infrastruktur dan logistik.

Namun, terkait jemaah umrah yang terkendala kepulangannya, Khofifah hanya menjelaskan bahwa proses tersebut terus dipantau dan mengikuti prosedur maskapai, seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Emirates, hingga Malaysia Airlines.

"Semoga seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat," ucapnya singkat.

Ironisnya, saat dikonfirmasi mengenai jumlah pasti warga Jawa Timur yang tertahan serta langkah konkret evakuasi dari Pemprov Jatim, Khofifah memilih bungkam. 

Gubernur perempuan ini langsung memasuki mobil dengan pengawalan ketat, sehingga awak media kesulitan mendapatkan informasi valid mengenai data jemaah umrah asal Jatim yang saat ini berada di Arab Saudi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tudingan ini mencuat setelah ditemukannya tumpukan limbah di Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Ahad (8/3/2026). Arif mendesak perusahaan segera melakukan evaluasi terhadap mitra pengelola limbah mereka.

Arif mengungkap adanya indikasi keterlibatan oknum internal PT SAI berinisial A dalam menentukan pemenang vendor pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

Ia menyebut vendor tersebut merupakan titipan yang berpotensi memicu pelanggaran prosedur demi mengejar keuntungan pribadi.

"Soal vendor memang hak penuh perusahaan, namun jika itu vendor titipan, berpotensi terjadi banyak pelanggaran. Jangan sampai demi keuntungan di luar gaji, dampak buruknya dibebankan pada lingkungan," tegas Arif.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengelolaan satu pintu (all-in) agar koordinasi dan tanggung jawab hukum menjadi jelas. 

Menurutnya, perusahaan sebesar PT SAI dan PT Belfoods seharusnya bekerja sama dengan vendor yang memiliki sertifikasi laik dan kredibilitas teruji, bukan sekadar membuang limbah.

Aktivis ini juga menyayangkan sikap reaktif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nganjuk yang dinilai tidak memberikan sanksi tegas meski pelanggaran lingkungan telah terbukti terjadi sebelumnya.

"Sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, tanggung jawab ada pada penghasil limbah. Namun, perusahaan justru merespons santai dengan alasan sudah didatangi LH dan tidak ditemukan apa-apa. Ini menjadi tanda tanya besar, kekuatan apa yang diberikan DLH sehingga tidak ada penindakan?" tukasnya.

Terkait PT Belfoods, Arif menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi nomor 01/SLP.I/PMDD/0226 kepada Kementerian LHK Deputi Bidang PSLB3, namun hingga kini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak perusahaan.

Menutup keterangannya, Arif Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas kelalaian yang merugikan masyarakat Nganjuk ini.

"Kami akan melakukan upaya hukum sampai PT SAI dan PT Belfoods memperbaiki pengelolaan limbahnya secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas LH Nganjuk, Sujito, mengaku telah memanggil pihak PT SAI untuk dimintai keterangan terkait persoalan limbah yang sempat viral di masyarakat. Namun, Sujito menegaskan peran dinas hanya sebatas memfasilitasi.

"Kami sudah memanggil PT SAI. Tugas kami hanya sebagai penjembatan pembuangan limbah dari PT SAI ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kedung Dowo, itu pun hanya sampai 10 Maret 2026," jelas Sujito saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp (*) 

Editor: Syaiful Aries

​Dalam arahannya, Wakil Ketua Satgas MBG Nganjuk, Yudhi Ernanto saat dihubungi via WhatsApp mengatakan, Satgas menekankan pentingnya menjaga standar kualitas.

Disinggung terkait ada salah satu SPPG di Cangkringan Nganjuk yang mendapaat sanksi penangguhan (suspend), Yudhi mengatakan, sanksi tersebut karena ada kesalahpahaman, hingga dua hari tidak produksi.

Namun, lanjutnya, semuanya kembali normal karena sudah ada pembenahan administrasi yang dianggap tidak memenuhi pakta integritas.

"Kami sudah dapat laporan di lapangan terkait salah satu SPPG di Cangkringan, dan kita panggil Kepala SPPG dan perwakilan Mitra memang ada kesalahan administrasi. Namun, sudah ada pembenahan," kata Yudhi, Sabtu (7/3/2026).

Pihaknya sudah berkoordinasi dan memanggil perwakilan SPPG serta Mitra di Kabupaten Nganjuk. Satgas MBG menilai, kelalaian terjadi karena ada kesalahanpaham di administrasi

"Sudah kami tegaskan kepada perwakilan SPPG dan Mitra Dapur saat kita panggil hari Kamis (5/3)2026), kasus seperti ini supaya berhati-hati, jangan sampai terulang kembali," ucap Yudhi.

Perihal sanksi, ia menyatakan, hanya peringatan secara lisan dan memberikan warning kepada pihak SPPG. Karena Satgas beranggapan tidak ada unsur kesengajaan.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah adanya tindakan tegas berupa suspend (penangguhan) terhadap salah satu mitra kerja.

Yudhi ​Satgas mengonfirmasi bahwa langkah suspend ini diambil setelah adanya temuan pelanggaran serius terkait prosedur distribusi. Keputusan ini menjadi peringatan keras bagi 150 wakil yang hadir agar tidak main-main dalam menjalankan program nasional ini.

​"Kami tidak segan mengambil tindakan suspend jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Program ini menyangkut gizi generasi mendatang, jadi akuntabilitas adalah harga mati," tegas Yudhi 

Menyikapi adanya mitra yang terkena suspend, Yudhi Ernanto memastikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pembinaan sekaligus proteksi terhadap kualitas layanan bagi masyarakat.

​"Kami memberikan imbauan ini agar seluruh mitra memahami bahwa ada konsekuensi nyata jika komitmen diabaikan. Penanganan ke depan akan lebih ketat, dan kami ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Nganjuk," ungkap yudhi

​Satgas juga membuka ruang koordinasi bagi mitra yang ingin memperbaiki manajemen operasionalnya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya ini dilakukan demi menjamin keberlangsungan program MBG agar tetap berjalan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembagian bantuan sosial (Bansos) dan takjil kepada warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Baron, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi nyata antara aparat pemerintah, TNI-Polri, serta elemen masyarakat untuk membantu meringankan beban warga selama menjalankan ibadah puasa.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Baron Gunawan Wibisono bersama Danramil 0810/Baron Kapten Jianto tampak turun langsung membagikan paket sembako kepada warga.

Bantuan tidak hanya diberikan kepada pengendara yang melintas, tetapi juga menyasar warga lanjut usia serta pekerja sektor informal di sekitar lokasi kegiatan.

Gunawan Wibisono mengatakan, kegiatan sosial ini merupakan hasil kolaborasi Forkopimcam Baron dengan Ormas Sang Prabu Nganjuk sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kami bersama Forkopimcam berkolaborasi dengan Ormas Sang Prabu melaksanakan pembagian sembako kepada warga kurang mampu serta membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di wilayah Baron,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang.

“Insyaallah kegiatan ini akan kami programkan setiap tahun dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat dan ormas yang ada di wilayah Kecamatan Baron,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Baron juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami mewakili Forkopimcam mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pemuda, agar menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan kegiatan yang dilarang seperti balap liar, bermain petasan berlebihan, maupun aktivitas lain yang mengganggu ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Danramil 0810/Baron Kapten Jianto mengapresiasi inisiatif Ormas Sang Prabu yang turut aktif dalam kegiatan sosial di bulan Ramadan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Ormas Sang Prabu. Ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara masyarakat, TNI, dan Polri dalam menebar kebaikan di bulan suci,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Humas Ormas Sang Prabu, Ari Wibowo. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kekompakan antara pemerintah, TNI-Polri, dan organisasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kegiatan ini adalah wujud kehadiran negara dan elemen masyarakat di tengah warga. Kami ingin memastikan Ramadan ini membawa keberkahan bagi semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.

Didampingi Ketua DPD Ormas Sang Prabu Boniman, Ari Wibowo menjelaskan pembagian takjil dilakukan di empat titik strategis, yakni di depan Kantor Kecamatan Baron, depan Koramil 0810/08 Baron, Pasar Baron, dan Tugu Jotos.

“Empat titik tersebut dipilih agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat dan ormas bisa memberikan dampak positif yang langsung dirasakan warga,” jelasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penjelasan ini muncul sebagai respons atas rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) dalam waktu dekat.

Dalam keterangannya, Sopingi berdalih bahwa secara struktural dan regulasi, proses audit serta penanganan hukum terkait pelanggaran administrasi di desa merupakan kewenangan eksklusif Inspektorat, bukan DPMD.

"Perlu dipahami bahwa untuk urusan pemeriksaan, audit, hingga sanksi terhadap permasalahan di desa, itu sudah menjadi domain atau kewenangan kawan-kawan di Inspektorat," ujar Sopingi saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (6/3/2026) siang.

Sopingi menegaskan fungsi DPMD hanyalah sebagai jembatan mediasi. Menanggapi rencana kedatangan massa FPMN, ia menyatakan pihak dinas tetap terbuka menerima aspirasi, namun menggarisbawahi bahwa posisi DPMD bukanlah eksekutor pencari kesalahan, melainkan sekadar wadah pembinaan dan penengah.

Sopingi berharap rencana aksi FPMN dapat berjalan kondusif. Ia memastikan pihaknya siap memfasilitasi dialog konstruktif, meski dalam pernyataannya ia sempat menyebut demi kemajuan desa di Jombang (diduga merujuk pada wilayah koordinasi atau kekeliruan penyebutan lokasi sengketa).

"Kami di PMD sifatnya membantu memediasi dan mencari solusi terbaik secara administratif. Jika sudah menyangkut pemeriksaan mendalam, kami serahkan sesuai tupoksi Inspektorat," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Penyelamat Masyarakat Nganjuk (FPMN), Suyadi, secara tegas menyatakan tetap akan mengerahkan massa untuk menggelar unjuk rasa di depan kantor DPMD Kabupaten Nganjuk.

Suyadi mendesak adanya keterbukaan informasi publik di Desa Kudu guna mencegah penyumbatan aspirasi masyarakat. 

Ia menuntut DPMD melakukan evaluasi serius terhadap kinerja perangkat desa yang bersangkutan, bukan sekadar memberikan pembinaan rutin yang dianggap tidak efektif.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat masyarakat diperlakukan secara arogan oleh oknum yang seharusnya melayani. Kami akan mendatangi PMD untuk meminta pertanggungjawaban dan solusi konkret atas situasi di Desa Kudu," tegas Suyadi saat dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung hasil pembangunan Jembatan Perintis Garuda, yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi masyarakat setempat.

Setibanya di lokasi, Mayjen TNI Rudy Saladin bersama rombongan langsung melihat papan dokumentasi pembangunan yang menampilkan proses transformasi jembatan dari sebelum hingga setelah selesai dibangun.

Jembatan dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 1,8 meter itu berhasil dirampungkan dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 40 hari.

Dalam peninjauan tersebut, Pangdam memberikan perhatian pada detail konstruksi jembatan yang dikerjakan secara gotong royong oleh jajaran TNI bersama masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi menjadi urat nadi baru bagi kehidupan sosial dan ekonomi warga.

“Kita sudah bisa menyelesaikan salah satu Jembatan Perintis Garuda di Jawa Timur, tepatnya di Desa Bagor Wetan. Jembatan-jembatan perintis ini menjadi akses penting, baik menuju lahan pertanian, antar kampung, sarana pendidikan seperti sekolah, hingga akses menuju pasar,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat Desa Bagor Wetan. Pembangunan tersebut juga merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.

Kegiatan yang berlangsung di tengah suasana bulan suci Ramadan ini sekaligus menegaskan komitmen TNI untuk tetap hadir membantu masyarakat. Selain meninjau pembangunan jembatan, agenda Safari Ramadan juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antara pimpinan TNI dengan personel di tingkat Kodim serta tokoh masyarakat Nganjuk.

“Pembangunan jembatan ini bukan sekadar fisik, tetapi tentang menyambung harapan warga untuk akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik,” kata Rudy Saladin.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga berpesan kepada masyarakat Desa Bagor Wetan dan warga Kabupaten Nganjuk agar bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun.

“Tolong dijaga dan dirawat dengan baik. Karena masyarakat di sini sudah menunggu sekitar 40 tahun agar jembatan ini diperbaiki. Sekarang sudah jadi, mohon dirawat sebaik-baiknya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Editor

Ia menyebut bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di wilayah tersebut telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Widi menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran di Desa Kudu dipastikan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan unsur masyarakat dan tokoh setempat.

"Semua proses di Desa Kudu sudah melalui tahapan yang benar, mulai dari Musdes sebagai dasar kesepakatan warga, hingga pengawasan ketat dari Inspektorat. Bahkan pihak Kejaksaan juga sudah datang untuk melakukan kroscek," ujar Widi Cahyono saat memberikan keterangan di kantor Kecamatan Kertosono, Kamis (5/3/2026) pagi.

Dari sisi pengawasan, Widi menjelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa Kudu telah diaudit oleh pihak Inspektorat guna memastikan tidak adanya penyimpangan administratif maupun anggaran. 

Selain audit internal, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) juga dilaporkan telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring.

Menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) pada Selasa (3/3/2026) lalu, Widi menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

"Kami mengapresiasi keterbukaan penyampaian aspirasi di muka umum, itu sah-sah saja," kata Widi.

Dirinya menambahkan bahwa sebelum aksi demonstrasi tersebut pecah, korps Adhyaksa sudah lebih dulu mendatangi Balai Desa Kudu sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan monitoring formal.

Dengan adanya pengawasan berlapis dari instansi terkait, Camat Kertosono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak berdasar. 

Ia menjamin pihak kecamatan akan terus melakukan pembinaan agar seluruh desa di wilayah Kertosono tetap tertib administrasi dalam mengelola dana publik.

Sebelumnya, massa FPMN menggelar aksi protes di depan Balai Desa Kudu menuntut transparansi LPJ dana desa periode 2021-2025. Aksi tersebut sempat memanas setelah audiensi antara perwakilan warga dan Kepala Desa Kudu menemui jalan buntu, yang memicu kekecewaan massa terhadap akses informasi publik di desa tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolres Nganjuk pada Rabu (4/3/2026) tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, menekankan pentingnya peran serta elemen masyarakat, khususnya Ormas, untuk menjadi perpanjangan tangan kepolisian dalam menjaga kedamaian di lingkungan masing-masing. 

Kegiatan audiensi yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat stabilitas keamanan (harkamtibmas) di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan organisasi, di antaranya Ketua PC GP Ansor Nganjuk Hamid Muzaki, Ketua Satkorcab Banser Nganjuk Warsito, Ketua Senkom Nganjuk Heri Wiyono, Ketua Pemuda Muhammadiyah Nganjuk Moh. Naji, Ketua Kokam Nganjuk Ahmad Burhanudin, serta perwakilan Orari Nganjuk Asmawi.

Dalam sambutannya, AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh organisasi yang selama ini turut menjaga stabilitas keamanan di Nganjuk.

"Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kami sebagai aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri. Mari bersama-sama menjaga keamanan di Kabupaten Nganjuk agar tetap aman dan kondusif," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Kapolres juga menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif guna mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan warga untuk memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia.

"Saya titip harkamtibmas di wilayah Nganjuk. Sekarang masyarakat juga dipermudah dengan layanan darurat 110. Jika ada kejadian atau membutuhkan bantuan kepolisian, silakan langsung menghubungi 110, gratis dan aktif 24 jam," tegasnya.

Selain itu, Kapolres mengimbau agar setiap organisasi turut memberikan pembinaan moral dan akhlak, khususnya kepada generasi muda, guna meminimalisir potensi gesekan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PC GP Ansor Nganjuk, Hamid Muzaki, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi, terutama dalam pengamanan arus mudik Lebaran mendatang.

"Ansor Nganjuk akan mendirikan posko pelayanan pemudik. Untuk titik-titiknya nanti akan kami koordinasikan dengan Polres Nganjuk," ujarnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Satkorcab Banser Nganjuk, Warsito, menambahkan bahwa personel Banser siap mendukung pengamanan kegiatan keagamaan maupun momentum besar lainnya.

"Kami siap bersinergi dan membantu pengamanan demi terciptanya situasi yang aman dan damai," ungkap Warsito.

Ketua Senkom Nganjuk, Heri Wiyono, turut menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung tugas kepolisian.

"Selama ini kami dilibatkan dalam pengamanan mudik Lebaran maupun Natal, dan untuk tahun ini kami siap kembali dilibatkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Nganjuk, Mohammad Naji, memaparkan rencana program sosial berupa penyediaan fasilitas bagi pemudik dan kegiatan internal organisasi.

"Tahun ini kami akan membuka posko bengkel untuk membantu pemudik yang mengalami kendala kendaraan. Selain itu, pada bulan Juni 2026 kami akan mengadakan Latihan Dasar anggota Pemuda Muhammadiyah selama tiga hari di Monumen Dr. Soetomo," jelas Naji.

Ketua Kokam Nganjuk, Ahmad Burhanudin, menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung setiap upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan Polres Nganjuk.

Melalui kegiatan ini, Polres Nganjuk berharap sinergitas antara kepolisian dan seluruh elemen Ormas semakin solid, sehingga situasi keamanan di Kabupaten Nganjuk tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah dengan aman dan nyaman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Melalui program Safari Ramadan, Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi ujung tombak kehadiran negara di tengah warga.

Bupati Marhaen Djumadi bersama Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan dan Kasdim 0810 Nganjuk Mayor Cbi Ali Imron menghadiri Safari Ramadan 1447 H/2026 M di Masjid Al Iskandariah, Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 300 jamaah tersebut menjadi ajang silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan itu juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis serta penyaluran bantuan sosial bagi anak yatim, yatim piatu, dan lansia.

Safari Ramadan merupakan agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digelar di 20 kecamatan sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Selain mempererat kebersamaan, kegiatan ini menjadi sarana penyampaian berbagai program prioritas daerah, mulai dari sekolah rakyat untuk memberantas buta huruf, perbaikan infrastruktur jalan, hingga penguatan layanan kesehatan melalui BPJS bagi warga kurang mampu.

Usai kegiatan, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan kesiapan jajarannya dalam mengawal dan mendukung penuh program-program pemerintah daerah melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di desa.

“Dukungan Polres Nganjuk kami wujudkan melalui keberadaan Bhabinkamtibmas yang setiap hari hadir di tengah masyarakat, siap membantu, mendampingi, dan menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan program sosial dan pelayanan publik benar-benar dirasakan hingga tingkat desa.

Dengan sinergi Forkopimda dan peran aktif Bhabinkamtibmas, diharapkan seluruh program pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Kudu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya terkait akses informasi pengelolaan dana desa periode 2021 hingga 2025.

Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menuntut kejelasan dan transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahun anggaran 2021 hingga 2025 yang dinilai terdapat kejanggalan.

Situasi di lokasi sempat memanas saat massa mendesak bertemu langsung dengan Kepala Desa (Kades) Kudu untuk meminta pertanggungjawaban. 

Ketegangan terjadi ketika warga meminta penjelasan mendalam mengenai LPJ tersebut. 

Namun, proses audiensi menemui jalan buntu setelah Kades menolak aspirasi yang disampaikan, hingga perwakilan FPMN yang mayoritas warga setempat memutuskan meninggalkan ruangan dan kembali ke luar balai desa.

Ketua FPMN Nganjuk, Suyadi, menegaskan bahwa aksi ini murni merupakan penyampaian aspirasi masyarakat yang merasa hak atas informasinya terabaikan.

"Kedatangan kami ke sini adalah untuk menanyakan transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari tahun 2021 sampai 2025. Warga merasa ada yang tidak beres dengan realisasi anggaran di lapangan jika dibandingkan dengan dokumen yang ada," ujar Suyadi di hadapan awak media dan massa aksi.

Mengenai latar belakang aksi, Suyadi menjelaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan solidaritas kepada Forum Peduli Masyarakat Kudu. 

Ia menyoroti bahwa dokumen yang selama ini disampaikan hanya berupa salinan, bukan laporan pertanggungjawaban asli.

Menurut Suyadi, perwakilan mereka sempat mendapat penolakan saat audiensi. Ia pun melontarkan kritik keras terhadap sikap Kepala Desa Kudu yang dinilai tidak akomodatif terhadap warganya sendiri.

"Orang seperti Kades Kudu tidak boleh dibiarkan, karena ini sudah melanggar konstitusi, wis sombog, dadi jongos berkedok preman, Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi, dan kita akan lanjut ke PMD," tegas Suyadi di lokasi aksi.

Suyadi menduga adanya indikasi ketidaksesuaian antara laporan fisik di lapangan dengan anggaran yang telah dicairkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. 

Pihaknya menuntut agar dokumen LPJ dapat diakses secara transparan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Senada dengan hal tersebut, koordinator aksi Sukardi menyatakan bahwa penjelasan pihak desa bersifat normatif dan tidak menjawab inti persoalan mengenai realisasi anggaran.

"Kami ke sini untuk mencari kebenaran. Dana desa itu uang rakyat, jadi wajar jika kami bertanya kemana larinya setiap rupiah yang digunakan dari tahun 2021 sampai 2025. Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus berbelit-belit?" ujar Sukardi saat berorasi di depan Balai Desa.

Di sisi lain, Kepala Desa Kudu, Supiyanto, enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi usai audiensi singkat tersebut. Ia memilih langsung meninggalkan lokasi.

"Wis mas, aku gak berkomentar," ucap Supiyanto singkat.

Aparat kepolisian dari Polres Nganjuk dan Polsek Kertosono melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berjalan kondusif hingga massa membubarkan diri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Warga melakukan aksi simbolis dengan menanam pohon pisang dan menebar benih ikan lele di tengah jalan sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah daerah.

Aksi tersebut merupakan puncak frustrasi masyarakat atas kerusakan jalan lingkungan yang telah dibiarkan selama lebih dari 10 tahun tanpa perbaikan. 

Kondisi jalan yang dipenuhi lubang besar dan genangan air saat hujan dinilai warga lebih menyerupai kolam ikan daripada jalur transportasi.

Pantauan di lokasi menunjukkan sebuah pohon pisang ditanam di tengah genangan air yang menutupi badan jalan. Selain itu, warga membentangkan spanduk berisi kritik tajam terhadap lambatnya respons pemerintah dalam menangani kerusakan infrastruktur tersebut.

"Kami sudah bosan hanya diberi janji. Sudah 10 tahun jalan ini hancur, kalau hujan jadi kubangan, ini bentuk protes kami tidak pernah diperbaiki, kami dari masyarakat Dusun Bandung Lor tidak ada perhatian dari Pemerintah Daerah dan Desa Betet untuk melihat jalan ini," ujar Yetno, salah satu warga RT 26 Dusun Bandung di lokasi aksi.

Dalam penyampaian aspirasinya, Yetno menegaskan bahwa masyarakat telah kehilangan kesabaran terhadap janji perbaikan yang tidak kunjung terealisasi.

"Kami ini warga negara yang taat, pajak kami bayar terus. Tapi mana timbal baliknya? Jalan ini rusak parah, mengganggu aktivitas dan membahayakan keselamatan, tapi sampai sekarang belum juga dikerjakan," tegas Yetno.

Selain melakukan aksi fisik, warga juga membawa sejumlah poster dan spanduk sebagai bentuk protes terbuka. 

Poin-poin tuntutan warga meliputi tuntutan kak, warga mendesak pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur yang layak.

Kedua keadilan sosial, melalui poster bertuliskan "Wujudkan Pancasila Sila Kelima bagi Seluruh Warga Indonesia", warga menuntut pemerataan pembangunan hingga tingkat dusun.

"Penolakan Janji Palsu, kami menyatakan sudah lelah menunggu janji-janji tanpa bukti nyata di lapangan," lanjutnya.

Yetno menyayangkan sikap Pemerintah Desa Betet yang dinilai lamban. Ia menyebut pihak desa berdalih baru mengetahui status jalan tersebut sebagai jalan desa, bukan jalan kabupaten.

“Ini sudah 10 tahun rusak jalannya,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa (Kades) Betet, Suhartini, mengakui pihaknya baru mengetahui dalam beberapa hari terakhir bahwa ruas jalan yang rusak itu berstatus jalan desa.

“Setahu saya, jalan ini ternyata jalan desa. Kita tahunya bukan saya saja selaku kepala desa, tapi perangkat desa yang lain itu mengklaim ini jalan kabupaten,” ucap dia.

Suhartini menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan area perempatan yang menjadi poros penghubung antara Desa Betet dan Desa Kaloran, sehingga sebelumnya diasumsikan sebagai jalan kabupaten. 

Ia menyatakan akan segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.

Selain itu, Suhartini mengklaim telah mengajukan permohonan perbaikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk.

“Kalau memang ini dari pihak PUPR belum bisa menganggarkan di akhir tahun ini, nanti bisa dieksekusi pemerintah desa dengan anggaran yang sisa akhir tahun kemarin (SiLPA tahun 2025),” pungkas Suhartini. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Evi Handayani, menyatakan secara administratif belum ada pengaduan yang masuk ke dinasnya.

Hal tersebut disampaikan Evi merespons informasi yang beredar di masyarakat mengenai adanya dugaan penarikan biaya kepada wali murid untuk pembangunan fasilitas sekolah.

“Sampai saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke kami,” ujar Evi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, penanganan persoalan tersebut bukan menjadi ranah Bidang GTK. Menurutnya, bidang yang dipimpinnya lebih fokus menangani persoalan tenaga kependidikan, seperti disiplin guru dan pelanggaran etik lainnya.

“Kalau terkait SDN 2 Gondang itu bukan ranah kami. Yang menangani adalah Kabid SMP yang juga membawahi SD, atau bisa langsung ke Kepala Dinas,” tegasnya.

Evi menambahkan, Bidang GTK hanya menangani persoalan yang berkaitan dengan tenaga pendidik.

“Kami hanya menangani tenaga pendidik, misalnya jika ada pelanggaran disiplin,” imbuhnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi Suarajatimpost ke ruangan Kepala Bidang SMP, Munawir, belum membuahkan hasil.

Staf di kantor Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Jakarta dan dijadwalkan kembali ke kantor pada Jumat mendatang.

Sebelumnya, dugaan praktik pungli mencuat di SDN 2 Ngujung, Kecamatan Gondang. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dinilai bersikap permisif terhadap persoalan tersebut karena tidak menjatuhkan sanksi tegas sesuai regulasi, melainkan hanya melakukan pemanggilan lisan kepada kepala sekolah yang bersangkutan.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Munawir, saat dikonfirmasi sebelumnya menyatakan bahwa iuran tersebut telah dihentikan setelah pihaknya memanggil kepala sekolah.

“Sudah kami hentikan. Urusannya sudah selesai,” ujar Munawir melalui pesan singkat, Senin (27/1/2026).

Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan maupun potensi sanksi administratif atas dugaan pungutan tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

​Kegiatan yang berlangsung khidmat ini ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan warga di tingkat desa.

Adapun, ​Jenis Bantuan yang disalurkan kepada warga Desa Kampungbaru berupa sarung, mukena, dan paket sembako untuk warga yang membutuhkan. ​Disamping memberikan dukungan fasilitas ibadah (sarung dan mukena) agar masyarakat lebih bersemangat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, serta membantu ketahanan pangan melalui sembako.

​Kehadiran tokoh, selain Marhaen, hadir pula Camat Tanjunganom Johansyah Setiawan, Kades Kamoungbaru Susilo Dwi Prasetyo serta jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan yang mendukung terlaksananya acara ini.

​Dalam sambutannya, Bupati Marhaen menekankan pentingnya semangat gotong royong dan berbagi di bulan yang penuh berkah ini. Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen menyampaikan bahwa bantuan Sarmuko bukan sekadar pemberian fisik, melainkan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan spiritual dan ekonomi warganya.

​"Bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk saling peduli. Semoga sarung dan mukena ini bisa digunakan untuk beribadah dengan lebih nyaman, dan sembakonya bisa bermanfaat bagi keluarga di rumah," ujar Bupati di hadapan para penerima manfaat. Senin (2/3/2026) 

Penyaluran Bantuan Sosial oleh Ny. S. Wahyuni Marhaen dan dr. Widhi Nastiti Trihandy, hadir langsung untuk memberikan dukungan moril dan materiil kepada warga dalam suasana penuh kehangatan bulan Ramadan.

​Dalam kesempatan tersebut, Ny. S. Wahyuni Marhaen secara simbolis menyerahkan bantuan paket Sarmuko (sarung, mukena, dan sembako). Beliau menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian untuk memastikan warga dapat beribadah dengan layak dan khusyuk selama bulan suci.

​

"Kami mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan dan semangat berbagi di lingkungan terkecil," kata Istri Bupati Marhaen.

​Senada disampaikan, dr. Widhi Nastiti Trihandy yang juga istri Wakil Bupati Nganjuk memberikan sosialisasi penting mengenai kesehatan masyarakat. Sebagai seorang praktisi kesehatan, Widi Nastiti menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah puasa.

​"Ibadah yang maksimal dimulai dari tubuh yang sehat. Mari kita jaga pola makan agar tetap bugar hingga hari kemenangan tiba," terang istri Wabup yang juga ikut hadir

​​Kehadiran para tokoh perempuan Nganjuk ini menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antara aspek sosial dan kesehatan dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan tangguh.

Kepala Desa Kampungbaru Susilo Dwi Prasetya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya penyaluran bantuan sosial Sarmuko. Kata Susilo, pihaknya menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sangat penting dalam memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

​"Kami atas nama Pemerintah Desa Kampungbaru mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak Bupati beserta rombongan. Bantuan sarung, mukena, dan sembako ini tentu sangat bermanfaat bagi warga kami, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan," ujar Kades dalam sambutannya di hadapan para undangan.

​Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati kepada perwakilan warga Desa Kampung Baru, yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat setempat. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Acara ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan perayaan Hari Jadi ke-50 TK Pertiwi Pandantoyo.

​Acara yang digelar di balai pertemuan desa ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, guru, wali murid, serta puluhan siswa dari TK Pertiwi

​Kegiatan dimulai dengan khidmat melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an (Khotmil Qur'an). Tidak hanya sebagai bentuk ibadah di bulan suci, momen ini juga menjadi wujud syukur atas perjalanan setengah abad TK Pertiwi dalam mencerdaskan anak bangsa di tingkat desa.

Kepala Sekolah TK Pertiwi, Pandantoyo Dyah Sulistyo Rahmati menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Pihaknya mengungkapkan rasa bangganya terhadap kekompakan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari para guru, wali murid, hingga jajaran pemerintahan desa.

​"Kami sangat bersyukur acara ini berjalan lancar. Ini bukan sekadar buka bersama, tapi juga momentum refleksi bagi TK Pertiwi yang sudah mengabdi selama 50 tahun. Dukungan dari semua pihak adalah energi bagi kami untuk terus mendidik generasi emas Pandantoyo," ungkap Dyah di sela-sela acara, Sabtu (28/2/2026).

​​Turut hadir di tengah-tengah acara, Kepala Desa Pandantoyo Khairul Anwar didampingi Kapolsek Kertosono Kompol Joni Saputra beserta jajaran Pemdes Desa Pandantuyo yang ikut membaur bersama warga dan anak-anak didik. Kehadiran Kades menjadi simbol dukungan penuh pemerintah desa terhadap kemajuan institusi pendidikan di wilayahnya.

Menurut Khairul Anwar, ia menyampaikan rasa bangga atas dedikasi TK Pertiwi yang telah setengah abad melayani masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini. Kata Anwar, ia menekankan bahwa perayaan ulang tahun ke-50 ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mempererat kerukunan warga.

​"Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari pihak sekolah. Perayaan HUT ke-50 yang dibarengi dengan kegiatan religius seperti Khotmil Qur'an dan buka bersama ini sangat positif untuk mempererat tali silaturahmi di Desa Pandantoyo," ujar Kades di hadapan para undangan.

​Acara ditutup dengan doa bersama dan buka puasa dengan menu tradisional yang disajikan di atas karpet merah, menambah keakraban antara pejabat kecamatan, perangkat desa, dan warga. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Acara yang dikemas melalui Komunitas Group WhatsApp (GWA) Sedulur Nganjuk kembali menunjukkan aksi nyatanya dalam bidang sosial melalui kegiatan bertajuk "GWA Sedulur Nganjuk Berbagi".

​Kegiatan kali ini difokuskan pada pemberian santunan kepada 22 anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa yang berada di lingkungan pondok pesantren tersebut.

​Pendampingan Langsung Ketua Sedulur Nganjuk Bunda Marsitik didampingi koordinator aksi Galang Mahendra, yang secara simbolis menyerahkan bantuan kepada para penerima manfaat. 

Dalam sambutannya, Galang Mahendra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan awal agenda rutin sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya warga Nganjuk yang membutuhkan.

​"Kegiatan ini adalah bentuk nyata dari slogan kami, yaitu berbagi untuk pengabdian pada sesama. Kami berharap santunan ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan meringankan beban anak-anak kita di Ponpes Salafil Huda," ujar Koordinator Sedulur Nganjuk di sela-sela acara.

​Momen Kebersamaan di Hari Jumat

​Pemilihan waktu pada hari Jumat menambah kekhusyukan acara ini. Penyerahan santunan dilakukan secara tertib dan penuh rasa kekeluargaan. Para santri dan penerima bantuan tampak antusias menerima paket santunan yang diberikan oleh perwakilan pengurus GWA Sedulur Nganjuk.

​Pihak pengasuh Pondok Pesantren Salafil Huda KH Zaenal Abidin juga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian komunitas ini. 

"Kami berharap sinergi antara komunitas sosial dan lembaga pendidikan keagamaan seperti ini dapat terus terjalin dengan baik di masa mendatang," kata Pengasuh Ponpes yang akrab di sapa Gus Zen.

Menurut Gus Zen, pihaknya hanya sebagai fasilitator tempat saja untuk kawan-kawan di group Sedulur Nganjuk .

"Matursuwun dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung atas terlaksana kegiatan mulia di bulan Ramadan," kata Gus Zen.

Lanjut Gus Zen, saat ini pihaknya menyalurkan santunan kepada 22 anak yatim. Tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya tersalurkan 19 orang anak yatim. 

"Alhamdulillah, tahun ini ada peningkatan, untuk tahun kemarin hanya 19 anak, untuk tahun ini bertambah jadi 22 anak," ungkap Pengasuh Ponpes Salafil Huda. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Penyaluran bantuan ini ditandai dengan konvoi bersama jajaran Forkopimda Nganjuk yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, bersama Kapolres Nganjuk pada Jumat (27/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, unsur pimpinan daerah turut menguji coba langsung kenyamanan becak listrik berdesain modern dengan ciri khas atap merah tersebut.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat untuk memodernisasi transportasi tradisional sekaligus mereduksi beban fisik para penarik becak. Melalui dukungan tenaga listrik, pengemudi tidak lagi perlu mengayuh secara manual, sehingga efisiensi waktu dan jarak tempuh dapat meningkat secara signifikan.

Meski disambut dengan antusiasme tinggi, Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, memberikan catatan krusial terkait operasional armada baru ini. Pihaknya menegaskan bahwa faktor keselamatan di jalan raya merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar.

"Kami mengimbau kepada seluruh penerima bantuan agar menjaga unit ini dengan baik. Dilarang keras melakukan modifikasi yang dapat mengubah spesifikasi teknis dan mengganggu faktor keselamatan, baik bagi pengemudi maupun penumpang," tegas Kapolres Nganjuk saat memberikan arahan di lokasi.

Salah satu penerima manfaat asal Tanjunganom, yang akrab disapa Mbah No, menyatakan rasa syukurnya. Menurutnya, keberadaan becak listrik sangat meringankan beban kerja di usia senja.

"Alhamdulillah, sekarang tidak capek mengayuh lagi. Semoga rezeki makin lancar," ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN), Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil, khususnya pengemudi becak lanjut usia.

"Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Bapak Presiden memberikan bantuan berupa becak listrik. Bantuan ini diprioritaskan bagi tukang becak aktif berusia minimal 55 tahun, terutama yang selama ini masih menyewa becak. Dengan becak listrik, diharapkan dapat mengurangi beban fisik sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka," ujar Firman Dahlan.

Ia menambahkan bahwa spesifikasi teknis becak listrik ini telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan pengguna.

"Secara teknis becak listrik ini memiliki kecepatan maksimal 15 kilometer per jam demi keamanan, serta mampu menempuh jarak hingga 40 kilometer. Program ini juga menjadi bagian dari gerakan nasional untuk mendorong transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan," imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang dinilai sangat berdampak positif bagi warganya.

"Alhamdulillah bantuan 220 becak listrik dari Bapak Presiden ini sangat membantu masyarakat kami, khususnya para tukang becak lanjut usia. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka," tutur Marhaen.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan konvoi dari GOR Bung Karno menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan simbolis, penandatanganan berita acara serah terima, serta bimbingan teknis (bimtek) penggunaan armada kepada para penerima. Pihak kepolisian memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Melalui bantuan ini, diharapkan kesejahteraan para pengemudi meningkat seiring dengan terciptanya ekosistem transportasi yang aman, tertib, dan ramah lingkungan di Kabupaten Nganjuk, terutama selama momentum Ramadan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Bupati Tri Handy Saputra yang akrab disapa Mas Handy mengungkapkan, beberapa ruas strategis kini sudah dalam kondisi baik dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satunya ruas di Desa Sidoharjo, Dusun Miren, yang sempat viral karena kerusakannya. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut sebenarnya telah dianggarkan tahun lalu, namun proses pengadaan membuat pengerjaan belum bisa dilakukan di awal tahun ini.

“Pekerjaan infrastruktur yang sempat viral di Dusun Miren sudah berproses. Namun anggarannya bukan di tahun ini. Beda dengan Sukomoro hingga Kecubung, itu sudah fix anggaran tahun ini,” kata Handy, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, ruas Ngluyu hingga Gondang Kulon juga menjadi atensi pemerintah daerah dan telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun ini.

Handy menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan matang. Setiap titik kerusakan harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga proses administrasi sebelum dikerjakan.

“Pemerintah daerah tidak mungkin membangun secara ndadakan. Semua harus direncanakan. Titik-titik kerusakan spontan tetap menjadi atensi dan akan kita kerjakan bertahap,” terangnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, termasuk soal jalan rusak.

Mas Handy menyebut, masyarakat dapat memanfaatkan layanan NSC Wadul Bupati, Call Center 112 untuk kondisi darurat, hingga aplikasi Nganjuk Smart City yang terhubung langsung dengan dinas terkait.

“Kami punya aplikasi dan Call Center yang langsung terhubung ke dinas bersangkutan, sehingga keluhan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya usai rapat paripurna di DPRD.

Meski progres perbaikan terus berjalan, Handy mengakui tantangan terbesar masih pada keterbatasan anggaran. Berdasarkan data lapangan, saat ini masih terdapat sekitar 350 hingga 400 kilometer jalan kabupaten yang masuk daftar tunggu perbaikan.

“Kita akui masih ada kesulitan karena keterbatasan anggaran. Untuk jalan kabupaten sendiri, kurang lebih masih ada 400 kilometer yang perlu penanganan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria 41 tahun itu, kini masih menjalani pemeriksaan intensif di hadapan penyidik, lantaran terbukti menjadi bandar judi online.

”Pelaku kami amankan saat melayani sekaligus merekap nomor tombokan judi, sampai saat ini kasusnya masih dalam pengembangan. Petugas masih memburu jaringan lainnya, yang terlibat sebagai pengecer judi online. Saat itu juga pelaku langsung diamankan beserta barang bukti,” kata Kompol Joni Suprapto.

Saat diamankan di sebuah warung kopi Jalan Werkudoro yang berlokasi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, polisi menyita beragam barang bukti dari tangan pelaku, yang meliputi uang tunai hasil tombokan judi senilai Rp240 ribu, 2 unit HP (handphone) untuk melayani penombok, serta lembar kertas rekapan nomor judi, dan beberapa peralatan judi online juga disita polisi sebagai barang bukti.

”Pelaku dan barang buktinya sudah kami amankan guna kepentingan penyidikan,” ungkap Kapolsek Kertosono yang berpangkat tiga balok di bahu ini.

Di hadapan penyidik, pelaku mengaku agar bisnis haramnya tidak terendus anggota kepolisian. Pihaknya hanya melayani nomor tombokan dari pesan singkat (SMS) yang dikirim ke 4 nomor HP miliknya. 

”Nomor rekapan tersebut disetorkan dari para pengecernya, pelaku ini bertindak sebagai bandar. Dalam nomor tombokan yang dikirim melalui SMS tersebut, sudah terekap nomor tombokan dan taruhan yang dipasang,” terang Joni.

Nomor tombokan yang terekap, lanjut Joni, kemudian dimasukkan ke aplikasi judi berbasis online. Sebelum memasukkan nomor tombokan, pelaku terlebih dulu akan mengisi saldo deposit. 

”Berdasarkan hasil penyidikan sementara, website judi yang digunakan pelaku berasal dari negara Singapura,” ungkapnya.

"Akibat perbuatannya, pelaku kami jerat pasal 303 KUHP, tentang perjudian. Sedangkan ancaman pidananya adalah kurungan penjara di atas 5 tahun,” tutup Kapolsek Kertosono. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Agenda tersebut meliputi empat Raperda usulan eksekutif dan empat Raperda usul inisiatif DPRD yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Kamis (26/2/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahyono, didampingi Wakil Ketua DPRD, Ulum Bastomi. 

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Nganjuk yang mewakili Bupati, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk.

Pada agenda pertama, Ketua Bapemperda DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahyono, menyatakan bahwa penarikan atau perubahan Raperda merupakan bagian dari upaya penyempurnaan regulasi. 

Hal ini bertujuan agar regulasi tidak menimbulkan multitafsir, menyesuaikan kebutuhan daerah, serta memenuhi ketentuan hukum yang lebih tinggi.

"Raperda Eksekutif (Pemda) dan inisiatif DPRD yang dimulai rapat Paripurna internal sampai empat kali, mulai dari pandangan, penyampaian Paripurna hari ini yang belum ditetapkan menjadi Perda. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan sistem hukum yang totalnya ada 8 Perda, yang masing-masing 4 Perda Eksekutif, dan 4 Perda inisiatif DPRD," kata Tatit.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro atau yang karib disapa Mas Handy, hadir mewakili Bupati Nganjuk yang sedang menghadiri kegiatan bersama Kejaksaan Tinggi di Surabaya. 

Mas Handy menyampaikan bahwa fokus rapat paripurna kali ini berkaitan dengan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, khususnya mengenai penyertaan modal pemerintah kabupaten yang mengacu pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Lebih lanjut, Mas Handy menjelaskan bahwa pada tahun pertama ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk. Ia memberikan gambaran mengenai kontribusi PAD dari sektor Bantuan Ekonomi Rakyat.

"Alhamdulillah, kami sudah membukukan keuntungan untuk Kabupaten Nganjuk, dan insya Allah bisa untuk menambah PAD melalui PDAU," ujar Wakil Bupati Nganjuk tersebut.

Pemerintah daerah berharap pengajuan peraturan terkait penyertaan modal ini dapat menunjang upaya yang telah dirintis pada tahun pertama. Secara eskalasi, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan tambahan kontribusi yang signifikan bagi PAD Kabupaten Nganjuk ke depannya.

Selanjutnya, agenda kedua membahas mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Berdasarkan masukan dari KPK terkait dengan implementasi, terkait dengan barang milik daerah ini kami mohon support-nya untuk menjadikan pengelolaan barang milik daerah ini jadi lebih tepat dan tepat sasaran lebih khususnya," pungkas Mas Handy. (ADV) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi ngluruk ini merupakan kelanjutan setelah mereka melakukan audiensi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk terkait dugaan sejumlah penyimpangan di sektor pendidikan.

​Namun, kedatangan para aktivis ini disambut dengan kekecewaan. Pihak Cabdin Pendidikan Nganjuk enggan menemui dan hanya bersedia menerima perwakilan dalam jumlah terbatas.

Informasi yang dihimpun, ​suasana di depan kantor Cabdin sempat memanas ketika pihak perwakilan setempat menyampaikan instruksi dari pimpinan Cabdin.

Berdasarkan keterangan di lapangan, pihak dinas memberikan syarat bahwa mereka hanya akan menemui awalnya 2 orang perwakilan saja dari rombongan tersebut.

​Syarat ini langsung ditolak mentah-mentah oleh gabungan aksi. Mereka menganggap pembatasan tersebut adalah bentuk ketidakterbukaan publik dan upaya menghindari dialog terkait isu-isu krusial yang dibawa.

​"Kami datang dengan niat baik untuk klarifikasi dan membawa data, tapi kenapa harus dibatasi hanya 2 orang? Ini menunjukkan ada kesan menutup diri dari aspirasi masyarakat," ujar salah satu koordinator aksi di lokasi.

Selang beberapa menit, perwakilan Kacabdin Ardianto melalui Mulyono mendatangi perwakilan hingga menyatakan, perwakilan maksimal 3 orang dipersilahkan masuk keruangan Kacabdin.

Tapi perwakilan yang hadir di halaman Cabdib tetap menolak, karena dinilai sebagai bentuk kurang terbukanya pelayanan publik

"Kalau dibatasi, berarti ada apa dengan Cabang Pendidikan ini, kami disini bersama media, kalau dibatasi, ada indikasi apa ini," ujar Zulma Ketua Salam Lima Jari Nganjuk.

Menurut Zulma, kehadirannya di Cabdin ini untuk klarifikasi ​tuntutan terkait transparansi. Aksi ini merupakan bentuk pengawalan terhadap hasil audiensi sebelumnya di Kejari Nganjuk. 

"Kami berkomitmen untuk terus mengejar transparansi penggunaan anggaran dan kebijakan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan yang dinilai masih belum jelas," ucapnya.

​"Kalau tidak mau menemui, tidak masalah, tapi sekali lagi kami sampaikan, bahwa Cabdin ini ruwet," imbuh Zulma

Wartawan Suarajatimpost mencoba komunikasi melalui Kacabdin Nganjuk Ardianto, namun dihubungi tidak merespon. (*) 

Editor : Rizqi Ardian

Koordinator lapangan koalisi, Zulia Margaretha atau yang akrab disapa Zulma, mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari wali murid terkait adanya tarikan biaya yang dinilai memberatkan serta dianggap kurang transparan.

“Kami datang untuk memastikan dunia pendidikan di Nganjuk bersih dari praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Jangan sampai istilah ‘sumbangan sukarela’ justru dirasakan sebagai kewajiban oleh masyarakat,” ujar Zulma di depan Kantor Kejari Nganjuk.

Menurutnya, beberapa laporan yang diterima menyebut adanya nominal tertentu yang telah ditetapkan dalam mekanisme sumbangan. Hal ini, kata dia, menimbulkan persepsi di kalangan wali murid bahwa sumbangan tersebut bersifat wajib.

Koalisi meminta Kejari Nganjuk melakukan penelaahan terhadap pengelolaan dana komite serta penggunaan anggaran di SMKN 1 Bagor dan SMKN 2 Nganjuk. Mereka juga mendorong agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh guna mencegah persoalan serupa terjadi di sekolah lain.

Zulma menegaskan pihaknya memberikan waktu dua minggu kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk merespons aspirasi tersebut. Usai dari Kejari, massa juga berencana menyampaikan hal serupa ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk.

“Kami berharap ada komitmen yang jelas agar tidak ada lagi pungutan yang menimbulkan polemik di dunia pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Alumni (PA) GMNI Nganjuk, Arif Mustofa, menyampaikan apresiasi kepada komunitas Salam Lima Jari yang dinilainya masih peduli terhadap isu pendidikan.

Arif menilai persoalan ini juga perlu dilihat dari aspek regulasi. Menurutnya, adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan dan surat edaran terkait pengelolaan sumbangan pendidikan berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.

“Kami meminta ada penegasan regulasi agar kepala sekolah, baik di SMPN, SMKN maupun SMAN, tidak memiliki tafsir berbeda yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelas Arif kepada Suarajatimpost.

Menanggapi audiensi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Roby Yahya, menyatakan pihaknya menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan perwakilan organisasi masyarakat.

“Kami menerima kunjungan rekan-rekan untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait laporan yang disampaikan. Informasi dan dokumen yang ada akan kami pelajari sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Koko.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut masih dalam tahap konsultasi dan diskusi awal. Pihaknya juga mengapresiasi kepercayaan masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap fokus pada upaya perbaikan bersama dan menyampaikan setiap temuan melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi untuk ditindaklanjuti.

“Terkait dugaan tersebut, secara administratif bahannya belum ada di meja saya,” ujar Samsul Huda saat dikonfirmasi suarajatimpost.com melalui sambungan WhatsApp, Senin (23/2/2026).

Saat ditanya mengenai perkembangan lebih lanjut, ia menegaskan tidak dapat mengintervensi proses yang menjadi kewenangan auditor.

“Ya ditunggu saja, saya tidak boleh mengintervensi auditor,” tegasnya.

Samsul menambahkan, setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian negara atau pelanggaran administratif, Inspektorat akan melakukan audit investigatif sesuai ketentuan.

Sementara itu, salah satu warga Desa Lestari yang enggan disebutkan namanya berharap pihak berwenang segera memberikan kejelasan agar isu tersebut tidak berkembang liar di tengah masyarakat.

“Kami menunggu langkah konkret dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat Desa Lestari,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selain YN, polisi juga menetapkan satu pelaku lainnya berinisial MZ (33), warga Surabaya, yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Jombang.

Kasus curanmor tersebut terjadi pada Minggu (8/2/2026) sekira pukul 04.30 WIB di depan Counter HP Omah Data, Desa Patianrowo, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan melalui Kasatreskrim AKP Sukaca, dalam keterangan resmi yang disampaikan Senin (23/2/2026), membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

“Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus curanmor yang terjadi pada Minggu (8/2/2026). Satu pelaku sudah kami amankan dan satu lainnya masih dalam proses penyidikan Polres Jombang. Kami pastikan proses hukum berjalan profesional dan tuntas,” ujar AKP Sukaca.

Ia menjelaskan, modus operandi pelaku dengan cara berkeliling mencari kendaraan yang diparkir tanpa pengamanan memadai.

“Pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Setelah situasi dinilai aman, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur kendaraan korban,” jelasnya.

Korban berinisial ARP (19) kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan ciri velg depan dan belakang berwarna putih serta lampu sein berwarna biru. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp13 juta.

Dari tangan pelaku YN, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan sebagai sarana, jaket hitam merah, serta kunci T yang dipakai untuk melakukan aksi pencurian.

Saat ini, YN dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas lima tahun.

Polres Nganjuk mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan kunci ganda dan meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan guna mencegah tindak kejahatan serupa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pantauan Suara Jatim Post, mobilitas tamu dan kendaraan yang keluar-masuk kawasan tersebut masih berlangsung pada siang hari, memicu keresahan warga serta mempertanyakan ketegasan aparat penegak hukum.

Menanggapi sorotan tersebut, Polres Nganjuk menegaskan tidak akan menoleransi aktivitas yang mengganggu kekhusyukan ibadah umat Muslim selama Ramadan. Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadi, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah pengawasan intensif di kawasan yang dinilai rawan gangguan sosial.

“Tidak ada toleransi untuk kegiatan yang meresahkan masyarakat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kami sudah menekankan agar tidak ada aktivitas operasional selama Ramadan,” ujar Fajar, Sabtu (20/2/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan akan diperketat melalui koordinasi dengan jajaran Polsek setempat serta pemantauan rutin oleh Bhabinkamtibmas. Selain itu, patroli gabungan juga akan ditingkatkan, termasuk operasi inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Mbah Bo.

Sebelumnya, hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan keterangan antara warga sekitar dan temuan media. Seorang warga menyebut kawasan tersebut masih menerima tamu di siang hari, sementara warga lain mengklaim aktivitas sudah berhenti. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya publik soal efektivitas pengawasan aparat selama Ramadan.

Fajar menegaskan, apabila dalam pengawasan ditemukan praktik prostitusi terselubung atau pelanggaran hukum lainnya, pihak kepolisian tidak akan ragu melakukan penindakan sesuai prosedur.

“Kami juga berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak Perda. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang mencederai ketertiban dan nilai sosial masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi tambahan, Polres Nganjuk membuka kanal pengaduan masyarakat bagi siapa pun yang menemukan aktivitas mencurigakan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan sepihak atau sweeping, melainkan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat berwenang.

Langkah ini diharapkan dapat menjawab kegelisahan warga sekaligus menjadi pembuktian bahwa penegakan ketertiban selama Ramadan tidak berhenti sebatas imbauan, tetapi juga hadir nyata di lapangan. (*)

Editor: Danu 

Kapolres Nganjuk AKBP Suriah Miftah Irawan melalui Kasat Resnarkoba Iptu Sugiarto menyatakan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang resah akan adanya transaksi narkoba di dari hasil penyelidikan intensif anggota di lapangan terkait peredaran pil LL dan sabu di wilayah Kecamatan Bagor.

Setelah dilakukan pendalaman informasi, petugas berhasil mengamankan tersangka MA beserta barang bukti di lokasi kejadian. 

​Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi berhasil menemukan barang bukti yang cukup signifikan

“Dari hasil penggeledahan, kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil LL dan sabu yang telah dikemas siap edar. Selanjutnya tersangka berikut seluruh barang bukti kami bawa ke Mapolres Nganjuk guna proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya. 

Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka MA diduga kuat berperan sebagai pengedar di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Modus yang digunakan adalah dengan membagi narkotika ke dalam paket-paket kecil (pahe) untuk memudahkan transaksi eceran.

​"Kami tidak berhenti di sini. Dari hasil interogasi tersangka MA, muncul satu nama yang diduga kuat sebagai pemasok utama atau jaringan di atasnya," ujar Kasat Resnarkoba, Sabtu (20/2/2026) 

​Saat ini, identitas pemasok tersebut telah dikantongi oleh petugas dan secara resmi ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pihak kepolisian menegaskan akan terus mengejar pelaku hingga ke akar-akarnya.

Atas perbuatannya, tersangka MA kini mendekam di sel tahanan Polres Nganjuk. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

​Polres Nganjuk juga mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif memberikan informasi jika melihat aktivitas mencurigakan terkait narkoba demi mewujudkan Nganjuk yang bersih dari narkoba. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Meski di tengah pelaksanaan ibadah puasa, praktik di kawasan tersebut terpantau tetap berjalan dan memicu keresahan warga.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (21/02/2026) pukul 13.04 WIB, suasana di salah satu lorong pemukiman menunjukkan adanya mobilitas. 

Sejumlah kendaraan roda dua tampak terparkir di depan bangunan yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para tamu.

Sejumlah pria yang diduga merupakan tamu terpantau mendatangi lokasi tersebut pada siang hari. 

Kehadiran mereka sering kali tersamar oleh aktivitas warga setempat, namun frekuensi kendaraan dari luar desa yang keluar-masuk memperkuat dugaan bahwa praktik di kawasan ini tidak berhenti total selama Ramadan.

Kondisi ini mendapat sorotan dari warga yang mengharapkan adanya tindakan tegas dari pihak berwenang guna menghormati bulan suci.

"Harusnya ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Di bulan puasa seperti ini, aktivitas yang tidak etis seperti itu semestinya tutup untuk menghormati umat yang beribadah," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ani (53), seorang warga yang telah tinggal di dekat area tersebut selama belasan tahun, memberikan keterangan yang berbeda. 

Ia mengklaim bahwa para penghuni atau pekerja di lokasi tersebut sudah pulang ke daerah asal.

"Sudah tidak ada orang, anak-anak sudah pulang semuanya. Saya sudah lama tinggal di sini, saya sedang menunggu orang yang memperbaiki rumah," ujar Ani dalam bahasa Jawa.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai bangunan di depan rumahnya yang terbuka dan adanya perempuan muda berpakaian pendek, Ani enggan berkomentar lebih jauh dan segera masuk ke dalam rumah.

"Saya tidak tahu, itu milik orang lain. Di sini sudah pulang semua, yang buka itu saya tidak tahu," tambahnya sembari mengeluhkan sakit gigi.

Kehadiran awak media di lokasi sempat memicu reaksi dari beberapa wanita di area tersebut, yang terlihat bergegas masuk ke dalam rumah masing-masing untuk menghindari pantauan. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun aparat penegak hukum soal kebenaran dugaan adanya lokasilasi terselubung yang leluasa beroperasi bahkan saat di bulan suci. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seperti Polres Nganjuk menggelar kegiatan Patroli Takjil dengan menyasar pengguna jalan, tukang becak, dan pedagang asongan di seputar wilayah Kota Nganjuk, Jumat (20/2/2026). Kegiatan patroli dalam kota tersebut dilakukan sembari membagikan paket takjil menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Menjelang berbuka puasa, aktivitas masyarakat di pusat kota meningkat signifikan, terutama di kawasan Alun-Alun Nganjuk yang menjadi sentra jual beli takjil dan titik keramaian warga.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan bahwa kegiatan patroli takjil ini akan dilaksanakan secara rutin setiap hari selama bulan Ramadan.

“Kami hadir di tengah masyarakat tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berbagi kebahagiaan melalui pembagian takjil. Ini bentuk kepedulian Polres Nganjuk kepada warga yang masih beraktivitas menjelang berbuka puasa,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menambahkan, meningkatnya volume kendaraan dan aktivitas jual beli takjil berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas maupun gangguan kamtibmas, sehingga kehadiran personel di lapangan sangat diperlukan.

Sementara itu, Kasat Samapta Polres Nganjuk Iptu Puryanto menyampaikan bahwa patroli difokuskan pada titik-titik rawan kepadatan dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Personel kami melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus membagikan paket takjil kepada pengendara, tukang becak, dan pedagang asongan. Dengan pendekatan humanis ini, kami berharap masyarakat merasa aman, nyaman, dan semakin dekat dengan Polri,” jelasnya.

Melalui kegiatan Patroli Takjil ini, Polres Nganjuk berharap tercipta situasi yang tertib, lancar, dan kondusif selama bulan suci Ramadan, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Unit Opsnal Polsek Berbek bekerja sama dengan Polsek Prambon, Polres Nganjuk, menangkap seorang terduga penadah berinisial AS (35), warga asal Lampung Tengah yang berdomisili di Blitar.

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, mengonfirmasi keberhasilan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi W 6844 NCU. 

Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Kedungrejo, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, pada Jumat (20/2/2026).

"Mendapat laporan tersebut, anggota langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi," ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Berbek. Melalui koordinasi lintas wilayah, petugas mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor milik korban, Arik Prayoga (26), warga Desa Bandung, Kecamatan Prambon, yang mengalami kerugian materiil sekitar Rp11 juta.

"Benar, kasus pencurian sepeda motor di wilayah Prambon telah berhasil kami ungkap. Tidak hanya pelaku utama, tetapi juga penadah serta barang bukti berhasil diamankan. Ini merupakan hasil pengembangan dan kerja keras anggota di lapangan," tegas AKBP Suria.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pencurian terjadi saat korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan sebelah utara bengkel tempatnya bekerja sejak pukul 07.00 WIB tanpa menggunakan kunci stang ganda. 

Sekitar pukul 16.00 WIB, kendaraan tersebut diketahui telah hilang. Upaya pencarian di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil, sementara kamera CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dalam kondisi tidak aktif.

Kapolsek Prambon, Kompol Santoso, memambahkan bahwa pengungkapan bermula dari keterangan dua pelaku yang lebih dahulu diamankan oleh Polsek Berbek, yakni IE (27), warga Balongpacul, dan MY (24), warga Tanjunganom.

"Dari hasil pengembangan tersebut, kami melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mengamankan terduga penadah berinisial AS (35), warga asal Lampung Tengah yang berdomisili di wilayah Blitar. Sepeda motor korban kami temukan dalam kondisi telah diganti pelat nomor untuk mengelabui petugas," jelas Kompol Santoso.

Dari tangan tersangka AS, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit Honda Beat Street hitam dengan nomor polisi asli W 6844 NCU yang telah diubah menjadi AG 3386 VBV, satu unit Honda Vario, satu unit ponsel, serta uang tunai sebesar Rp3,9 juta.

Korban Arik Prayoga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kepolisian atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja keras hingga motor saya berhasil ditemukan. Saya sangat bersyukur dan merasa terbantu," ungkap Arik.

Kapolres Nganjuk kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci ganda dan memarkir kendaraan di tempat yang aman guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil guna menjawab simpang siur informasi di masyarakat mengenai kewajiban pajak usaha tersebut.

Kepala Bapenda Kabupaten Nganjuk, Selamet Basuki, menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam memungut pajak atas transaksi emas, baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan.

"Kami perlu meluruskan bahwa jika ada isu terkait tunggakan pajak dalam penggerebekan tersebut, itu merupakan ranah otoritas pajak pusat (DJP). Di tingkat daerah (Kabupaten Nganjuk), tidak ada regulasi penarikan pajak emas," tegas Selamet Basuki saat memberikan keterangan pada Jumat (20/2/2026).

Penjelasan ini mempertegas batasan kewenangan daerah, di mana pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan (PPh) dari sektor perdagangan emas sepenuhnya dikelola oleh instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, bukan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di sisi lain, pihak kepolisian membenarkan adanya aktivitas penegakan hukum di dua lokasi berbeda di Nganjuk. 

Kasi Humas Polres Nganjuk, Iptu Fajar Kurniadhi, menyatakan bahwa seluruh rangkaian penggeledahan merupakan operasi murni dari Mabes Polri.

"Polres (Nganjuk) hanya dimintai bantuan untuk pengamanan pelaksanaan giat tersebut bapak, izin. Semuanya Bareskrim Mabes Polri," ujar Iptu Fajar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia merinci, terdapat dua objek yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni kediaman pemilik toko di Jalan Diponegoro dan unit usaha Toko Emas Semar di Jalan A. Yani. 

Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan belum memberikan respons lebih lanjut terkait rincian kasus tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa operasi Bareskrim Polri ini diduga berkaitan dengan pengembangan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Aliran dana tersebut disinyalir bersumber dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang tengah diselidiki secara intensif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nganjuk bersama Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Nganjuk, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Nganjuk, Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Nganjuk, serta Polres Nganjuk secara resmi menyerahkan bantuan empat unit kursi roda kepada panitia bakti sosial PWI Nganjuk, Rabu (18/2/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Sekretariat PWI Nganjuk bersama relawan Nganjuk Peduli, dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Bantuan tersebut disalurkan kepada penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Selain kursi roda, panitia juga membagikan puluhan paket sembako kepada keluarga kurang mampu di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

Ketua PWI Nganjuk, Bagus Jatikusumo, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan hasil kolaborasi antara PWI Nganjuk, Polres Nganjuk, Pemkab Nganjuk, Baznas, Lazisnu, serta komunitas Nganjuk Peduli.

“Kami berkomitmen menggelar bakti sosial peduli disabilitas di Kabupaten Nganjuk. Disabilitas adalah bagian dari teman-teman kita yang perlu mendapatkan perhatian dan uluran tangan bersama. Harapan kami, kegiatan ini tidak berhenti di sini dan bisa menjadi agenda tahunan,” ujar Bagus.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat peran pers, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara insan pers, mitra kerja, dan masyarakat,” ungkapnya.

Bagus menjelaskan, selain empat unit kursi roda, panitia juga menyiapkan puluhan paket sembako yang dibagikan secara bersama-sama kepada para penerima manfaat, khususnya penyandang disabilitas.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial rutin dilaksanakan setiap tahun, namun kolaborasi khusus untuk penerima disabilitas bersama Nganjuk Peduli baru pertama kali digelar dan akan terus dikembangkan ke depan.

Saat ditanya kemungkinan pelaksanaan kegiatan di lokasi lain, Bagus menegaskan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.