Ahli sejarah kota ini, banyak meneliti tentang Kota Malang di masa lalu, utamanya di bawah kuasa kolonial.

111 tahun lalu, menurutnya, Malang punya citra penampakan yang jauh berbeda dengan hari ini. 

Sisa-sisa peninggalan itu dapat dilihat dari bentuk bangunan, catatan tertulis, lukisan atau foto, dan folklore di masyarakat.

Namun disayangkan, kata Reza, sejarah yang panjang ini terputus-putus.

"Malang itu punya sejarah yang panjang, tapi tidak kontiniu, ada missing link, ada rantai yang terputus," ujar Reza saat mempresentasikan penelitiannya tentang Kota Malang, Minggu (27/4/2025) di gedung Gramedia Jalan Basuki Rahmat.

Bentuk Kota Malang di era kolonial, berawal dari era perkebunan di tahun 1830-1920. Reza bercerita, setelah diberlakukannya tanam paksa, wilayah Kota Malang menjadi salah satu sentra perkebunan.

"Ada sekitar tujuh puluh investor di Malang ini yang mendirikan pabrik perkebunan," jelas Reza.

Di tahun 1882, Kota Malang secara eksis telah ada, di mana saat itu Kota Malang menjadi distrik tersendiri. Dalam sistem pemerintahan Kolonial Belanda, distrik membawahi beberapa Ondedistrik.

Reza mengungkap, titik awal didirikannya Kota Malang didasarkan pada dokumen di mana Kota Malang berubah bentuk menjadi Gemeente pada tahun 1914.

Gemeente sendiri merupakan kota yang memiliki pemerintahannya sendiri, atau setara dengan kota madya.

"Nah, jadi seratus sebelas ini dari gemeente 1914, tapi sudah eksis sebelum itu, 1882," kata Reza, yang saat itu didampingi oleh seorang pemerhati, Agung Buana.

Pada saat berbentuk gemeente ini, Kota Malang mendirikan balai kota yang diresmikan pada tahun 1929. Arsiteknya adalah H.F. Horn dengan mengusung "Voor de burgers van Malang" yang berarti "untuk warga Malang".

"Meskipun arsiteknya orang Belanda, kalau kita perhatikan atap tumpang di balai kota itu diserap dari gaya bangunan lokal," jelas Reza.

Dibentuknya Kota Malang sebagai gemeente, menandai wajah baru Kota Malang. Kota Malang mengalami proses modernisasi besar-besaran di tahun 1920-1930.

"Komersialisasi di era itu meluas, mencangkup segala bidang, tidak di perkebunan saja," kata Reza.

Komersialisasi tersebut mencangkup adanya transaksi di bidang keuangan dan jasa. Kantor-kantor penyedia jasa banyak berdiri, begitu pula industri di bidang hiburan.

Pembangunan tata kota di Kota Malang saat itu, didasarkan pada rancangan Eropa. Peningkatan jumlah penduduk memengaruhi pembangunan infrastuktur dan tipe moda transportasi.

Meski demikian, jelas Reza, pembangunan Kota Malang bukanlah pembangunan sosial, melainkan pembangunan yang berbasis kapitalis.

"Mereka membangun itu bukan untuk masyarakat, tapi untuk mereka sendiri," jelas Reza.

Bentuk perumahan masyarakat, dibuat kampung dengan gang-gang yang memiliki jalan dan selokan.

Lingkungan perumahan ini, didasarkan untuk mempermudah akses pemadam kebakaran dan menghindari penyebaran wabah.

"Perbaikan kampung ini juga fungsi keamanan. Mungkin biar mudah ngejar copet," kata Reza dengan tertawa.

Masa kejayaan pemerintah Kolonial Belanda berakhir ketika kependudukan Jepang. Dan setelah era ini, adalah masa awal sejarah Kota Malang di era kemerdekaan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Centya WM, juru bicara sekaligus koordinator Warpel, menyampaikan lima tuntutan warga yang terdampak atas rencana pembangunan ini.

"Menolak dengan tegas rencana pembangunan yang akan merusak ruang hidup kami secara keseluruhan," ucap Centya membacakan poin ketiga deklarasi.

Centya menganggap, pembangunan ini tidak memperhatikan hak-hak warga yang dilindungi oleh hukum. Ia juga menolak terbitnya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota.

"Menolak terbitnya perizinan Amdal oleh pemerintah Kota Malang sebagai perwujudan kepedulian dan keberpihakan pada warga masyarakat terdampak," kata Centya membacakan poin terakhir deklarasi.

Bagi Centya, mewakili warga anggota Warpel, PT. Tanrise kurang terbuka dalam proses perizinan, terutama terhadap warga.

"Ada upaya penggiringan pada warga ini untuk memenuhi proses perizinan Amdal itu," ujar Centya dalam wawancara dengan awak media.

Ia menuntut PT. Tanrise untuk juga mengembalikan berkas-berkas yang didapat dari warga, berupa absen, kuisioner, dan beberapa foto. Menurutnya berkas-berkas tersebut tidak didapatkan secara sah.

Centya berharap pemerintah Kota Malang dapat memfasilitasi warga dengan pihak pengembang, dalam hal ini PT. Tanrise.

"Monggo di pemangku kebijakan di Kota Malang ini, digelarlah audiensi, hearing, semua pihak hadirkan supaya tidak menimbulkan pertanyaan dan kesalahpahaman warga," jelas Centya.

Rencana pembangunan ini telah memberikan dampak pada warga. Centya menyatakan adanya tekanan psikologis.

"Tidak bisa tidur, antar warga saling adu, antar warga tidak ada kerukunan lagi, antar warga di situ ada kecurigaan," ucapnya.

Lebih lanjut, Centya menilai bahwa PT. Tanrise memiliki rekam jejak yang kurang baik. Dalam proyeknya di Surabaya, Centya menyatakan, PT. Tanrise tidak bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.

"Yang rumah-rumahnya ambls, retak, tidak jelas pertanggungjawabannya," ujar Centya.

Setelah melakukan deklarasi dan wawancara dengan awak media, warga yang tergabung dengan kelompok ini, memasang sejumlah banner penolakan di sejumlah titik.

Warpel merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk swasembada oleh masyarakat yang terdampak rencana pembangunan tersebut. Centya mengatakan, kelompok ini berdiri tanpa adanya donatur di luar anggotanya.

"Kelompok ini, kegiatan ini tidak ada maksud selain hanya untuk kepentingan warga terdampak rencana pembangunan dua apartemen dan satu hotel tersebut," ucap Centya.

Rencana pembangunan tersebut berlokasi di tanah kosong di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Luas tanah tersebut memanjang ke barat hingga Jalan Candi Kalasan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Acara ini kami adakan secara mandiri seluruhnya," ucapnya, Ahad (27/4/2025).

Ada beberapa rangkaian acara yang dilakukan, seperti lomba Tari Topeng Grebeg Sabrang, arak-arakan topeng malang, nyekar topeng malang, dan Gejug Gongseng ke-2.

Ki Damang menyatakan bahwa waktu perayaan ini ditepatkan di hari libur. Sejatinya, Hari Tari Sedunia diperingati di tanggal 29 April.

"Ini kami tepatkan di hari libur, karena 29 nanti kan hari efektif," ujar Ki Damang.

Dengan dilaksanakan di hari libur, banyak peserta yang mengikuti lomba Tari Grebeg Sabrang merupakan siswa. Jumlah peserta pada lomba ini bahkan sampai berjumlah seratus peserta.

Adanya perlombaan ini, selain untuk menunjang prestasi seni dan budaya, juga dimaksudkan sebagai bentuk rekrutmen. Ki Damang menyampaikan, dengan banyaknya anggota akan memperkaya gaya tari topeng malang.

Selain perlombaan tari topeng, juga diadakan nyekar topeng Malang. Para penari topeng diarak menuju makam yang masih di area Kampung Budaya Polowijen.

"Nyekar dan arak-arakan ini doa untuk tolak balak ya," jelas Ki Damang.

Bukan hanya tari topeng, tari jaranan dan bantengan juga tampil dan diperlombakan. Adanya beberapa tari ini merupakan bentuk kolaborasi yang digagas Ki Demang.

"Berkolaborasi bersama-sama, masing-masing menampilkan keseniannya di KBP dengan misi seduluran," kata Ki Damang.

Meski bentuj tariannya berbeda, seluruh jenis tari tersebut mengisahkan epos yang sama, yaitu epos Panji Asmorobangun.

"Mempertemukan kesenian sebagai salah satu eposnya kesenian Topeng Malang, jadi berepos panji," ujar Ki Damang.

Panji, tokoh utama dalam setiap tari ini, digambarkan dalam bentuk tari Topeng Malang, tari jaranan, dan tari bantengan. Menurut Ki Demang, semua tari tersebut merupakan satu rumpun kesenian.

"Seduluran itu mempertemuman ragam kesenian ini eposnya Topeng Malang, sehingga ini kemudian bisa menjadi yang berepos Panji dapat dihadirkan secara bersama-sama," tutup Ki Damang yang juga merupakan penggagas Kampung Budaya Polowijen. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ia menyangkal adanya agenda politik dalam kunjungan ini, begitu pula kunjungannya pada Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.

Dalam kunjungan ini, nampak Kaesang menyantap bakso bersama Wali Kota Malang. Seusai itu, Kaesang dijamu di ruang tamu rumah dinas.

Dalam jamuan itu, Kaesang menuturkan, tidak ada obrolan politik dengan wali kota. Pada awak media, ia mengungkapkan permbicaraannya difokuskan pada interior kursi rumah dinas wali kota.

"Tidak ada bahas politik sama sekali. Saya jujur, kan sudah tahu juga kursinya pernah viral juga," jawabnya, Jumat (25/4/2025.)

Sebagaimana Kaesang, Wahyu pun juga menyampaikan tidak adanya pembicaraan politik antara keduanya, dan hanya membicarakan interior kursi di rumah dinasnya.

"Ya cuman lihat-lihat kursi di ruang tamu, tidak ada makna simbolik atau pembicaraan khusus," jelas Wahyu.

Kaesang juga mengapresiasi kinerja Wahyu Hidayat sebagai wali Kota Malang, bahkan sejak ketika masih menjabat sebagai penanggung jawab (PJ) wali kota.

"Anggap lah setahun (beliau menjabat), saya berharap lebih pesat lagi," ujar adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut.

Kaesang berpesan pada wali Kota Malang untuk berfokus pada pengembangan anak muda, mengingat jumlah anak muda yang cukup banyak di Kota Malang.

"Pak waali kota harus bisa menjadi bapaknya anak muda di Kota Malang ini," ucap Kaesang.

Ditanya perannya dalam kepemudaan, Wahyu menyebut program 1000 event yang ia canangkan.

"Jumlah mahasiswa di Malang sama banyaknya dengan penduduk Kota Malang. Mereka adalah kekuatan besar," ucap Wahyu.

Selain itu, Wahyu menegaskan adanya kolaborasi yang kuat antara wali kota dengan wakil wali kota.

"Kita satu paket, tidak ada dua matahari. Wakil tentu mendukung penuh," ujar Wahyu.

Sebagai informasi, PSI merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin (Wali) pada kontestasi Pilkada Kota Malang tahun lalu.

Sebelumnya, Kaesang bersama rombongan telah berkunjung ke Pendopo Agung Kabupaten Malang dan ke Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Timur, F. Bagus Panuntun, dan Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Ali Mutohirin.

Agenda pertama, Kaesang menemui Bupati Malang HM Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Di dana Kaesang disambut hangat dan disuguhkan rawon sebagai menu sarapan pagi.

"Saya disuguhi apa namanya, Rawon, yang isinya kolesterol semua. Semoga nanti sampai Jakarta kolesterol saya tidak naik," selorohnya, Jumat (25/4/2025).

Setelah berbincang santai dan menyantap menu rawon, Kaesang menyapa ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang sedang berkegiatan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

"Kedatangan Mas Kaesang ini hanya bersilaturahmi. Ini kan momennya pas setelah lebaran," ucap Sanusi, Jumat (25/4/2025).Setelah itu, Kaesang bersama rombongan mengunjungi Rumah Dinas Wali Kota Malang. Kedatangannya disambut ramah oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Di sana dia tampak menikmati bakso.

Kaesang meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mendukung potensi anak muda. Baginya, seorang kepala daerah harus bisa menjadi orang tua bagi seluruh anak muda.

"Saya berharap perkembangan Kota Malang lebih pesat lagi. Karena di sini kan banyak anak muda. Jadi Pak Wali Kota harus bisa jadi orang tua bagi anak muda," ucapnya.

Setelah dari Kota Malang, Kaesang melanjutkan kunjungannya ke Balai Kota Among Tani Kota Batu. Di sana dia ditemui oleh Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.

"Ya beliau hari ini silaturahmi, halalbihalal. Saya ucapkan terima kasih, mencicipi bakso batu, cilok batu. Beliau terkesan ciloknya enak," kata Heli, Jumat (25/4/2025).

Usai menunaikan salat Jumat, Kaesang menyempatkan hadir ke pameran seni rupa yang digelar di Graha Pancasila. Kaesang juga mendapat bingkisan berupa lukisan dari seniman lokal.Kunjungan ke Kota Batu adalah kunjungan terakhirnya di wilayah Malang Raya. Selanjutnya, Kaesang bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

Selama berada di Malang Raya, Kaesang mengaku terkesan dengan tata kelola kotanya. Menurutnya, Malang adalah kota yang cukup rapi. Sehingga penataan kotanya perlu ditingkatkan.

"Sangat bagus. Rapi penataan kotanya. Cuma saya minta tolong untuk kepala daerah bisa ditata lebih baik lagi," ujarnya usai melihat-lihat lukisan.

Sebelumnya Kaesang menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Malang Raya yang digelar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada Kamis (24/4/2025) malam. (***)

Editor: Ali Wafa

Wakil Wali Kota Madiun itu berpesan agar seluruh pengurus DPC PSI se-Malang Raya yang telah dilantik dapat memerhatikan dan melaksanakan sumpah janji yang telah diucapkan.

"Teman-teman DPC PSI harus menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mewujudkan visi-misi PSI," pesannya, Kamis (24/4/2025).

Menurut Bagus, perkembangan PSI di Malang Raya cukup pesat. Banyaknya kader PSI di Malang Raya, diharapkan dapat menambah lebih banyak kursi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

"Banyaknya anggota kader hari ini, harus dikonversi menjadi kursi," ujar Bagus.

Dia menuturkan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, PSI berhasil meraih dua kursi kepala daerah di Jawa Timur. Yakni dirinya sendiri dan Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin.

Lebih lanjut, Bagus menyampaikan sejumlah targetnya pada Pemilu 2029 mendatang. Dia menargetkan, PSI bisa mendapat lima kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Sementara untuk DPRD Kabupaten Malang yang saat ini belum ada perwakilan PSI, dia menargetkan mendapat empat kursi. Kemudian di Kota Batu dia menargetkan tiga kursi.

"Fokus dari DPW PSI Jawa Timur adalah kursi. Bagaimana kita berstrategi mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep menyampaikan pentingnya sebuah strategi untuk memajukan partai. Selain itu, solidaritas antaranggota juga menjadi hal yang krusial.

"Saya minta tolong pada teman-teman DPC. Kalian adalah ujung tombak PSI," ucapnya, Kamis (24/4/2025).

Menurut putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu, keberhasilan PSI pada Pemilu 2029 nanti, akan menjadi modal penting untuk menghadapi Pemilu 2034. 

"Buat saya, yang penting pecah telur. Prosesnya nanti 2034 pasti menambahnya lebih gampang," ujarnya.

Lebih lanjut, Kaesang mengungkapkan bahwa partainya akan menyelenggarakan kongres. Kongres PSI yang pertama itu akan digelar di Kota Solo pada bulan Juli mendatang.

Pada kongres tersebut akan dilaksanakan pemilihan ketua umum DPP PSI. Seluruh anggota dapat memilih ketua umum secara voting setelah terverifikasi status keanggotaannya.

Kaesang menyampaikan, melalui kongres yang akan digelar tersebut, PSI harus bisa memulai transformasinya menjadi sebuah partai politik (parpol) yang modern.

"Supaya partai politik ini menjadi partai modern, otoritas tertinggi partai ini bukan pada dewan pembinanya, tapi ya teman-teman semua ini," tutupnya. (***)

Editor: Ali Wafa

Keinginannya itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI Malang Raya pada Kamis (24/4/2025). Kaesang tidak sungkan mengaku tertarik untuk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2029 mendatang.

"Pileg tahun depan saya akan nyaleg. Kayaknya Dapil Malang Raya ini menarik," ucapnya dalam sambutan, Kamis (24/4/2025).

Kepada wartawan, putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu kembali menegaskan niatnya untuk mewakili masyarakat Malang Raya di Senayan. Hal itu disambut baik oleh seluruh anggota DPC PSI Malang Raya dengan sorakan setuju.

"Ya insyaallah, insyaallah," kata Kaesang kepada awak media.

Lebih lanjut, adik Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu menekankan pentingnya PSI untuk bertransformasi menjadi partai modern. Yakni partai yang dimiliki oleh seluruh anggotanya. Bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang di dalamnya.

Kaesang menjelaskan, bila partai dimiliki oleh seluruh anggota, maka posisi ketua umum hanya menjalankan amanat untuk menjalakan operasional partai. Sehingga ketua umum harus mengutamakan kesepakatan anggota dalam menentukan kebijakan partai.

Ditambahkannya, transformasi PSI untuk menjadi partai modern akan dimulai dari kongres pertamanya yang rencananya akan digelar di Kota Solo pada Juli mendatang. Pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan cara voting oleh seluruh anggota partai.

Kaesang menegaskan, dalam kongres nanti, pemilihan ketua umum akan terbuka untuk seluruh anggota PSI. Sedangkan syarat untuk mencalonkan yakni mendapat rekomendasi dari lima dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dua puluh dewan pimpinan daerah (DPD).

"Partai Solidaritas Indonesia bukan punya elitis. Bukan punya seorang keluarga saja. Sudah tidak jaman partai dikuasai satu keluarga. Partai itu dikuasai anggotanya," tandasnya.

Untuk diketahui, acara pelantikan pengurus DPC PSI se-Malang Raya ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PSI Jawa Timur, Bagus Panuntun; Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Ali Muthohirin; dan seluruh anggota DPD dan DPC PSI se-Malang Raya. (***)

Editor: Ali Wafa

Setelah dua terduga korban melaporkan kasus yang dialaminya, pihak RS Persada menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka, Kamis (24/4/2025). Permintaan maaf itu disampaikan oleh supervisor humas RS Persada, Sylvia Kitty Simanungkalit.

"Persada Hospital menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum yang pernah bertugas di institusi kami," ucap Sylvia mewakili pihak RS Persada.

Selain menyesalkan perkara ini, Sylvia menjelaskan, juga akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Komitmen itu berupa menyerahkan proses hukum pada pihak berwenang dan memperketat pengawasan internal.

"Kami akan terus menjunjung tinggi etika, profesionalisme, serta perlindungan terhadap seluruh pasien, terutama perempuan," kata Sylvia.

Menanggapi permintaan maaf ini, Satria Marwan, menyampaikan bahwa permintaan maaf tersebut merupakan langkah awal yang diikuti tindakan nyata.  

"Permohonan maaf ini tentu merupakan langkah awal yang penting dalam proses pemulihan korban," kata Satria.

Namun, bagi Satri, memutus hubungan kerja antara pihak RS dengan dokter terduga pelaku, tidak lah cukup. Begitu pula dengan hanya menyerahkan proses hukum pada pihak berwajib.

"Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, Persada Hospital wajib menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu," kata kuasa hukum QAR itu.

Dalam kasus ini, Satria berharap, sikap RS berpihak pada korban sebagai bentuk tanggung jawab pada korban, baik secara hukum mau pun moral.

Mendampingi terduga korban berinisial QAR, Satri Marwan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, Jumat (18/4/2025) lalu.

Kemudian, Selasa (22/4/2025) kemarin, korban kedua yang berinisial A, juga melapor ke Polresta Malang Kota dengan didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Eva Tri Oktaviani.

Sesaat sebelum membuat laporan, Satria mengatakan total ada empat orang yang diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum dokter tersebut. Dua di antaranya, telah melapor. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku telah berkoordinasi dengan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang, Sasmito Widito. Dia berharap agar IDI dapat mengedepankan keamanan pelayanan bagi masyarakat.

"Walaupun tidak semua, ini kan oknum. Tetapi membuat ketakutan yang luar biasa. Saya harap nanti ada tindak lanjut. Ada langkah yang dilakukan oleh IDI," kata Wahyu usai acara Arjosari Woman Festival, Senin (21/4/2025).

Selain berkoordinasi dengan IDI, Wahyu mengaku telah lebih dulu mewanti-wanti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait supaya kejadian serupa tidak terulang.

Bentuk antisipasi yang bisa dilakukan adalah menyosialisasikan pentingnya etika profesi dan standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan oleh seorang dokter.

"Saya berharap IDI dengan Dinas Kesehatan ada kerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan, Pemkot Malang perlu mempertegas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

"Ini perlu kita genjot ya. Tahun lalu kita menangani lebih dari sembilan puluh kasus. Kami berharap tahun ini tidak bertambah," kata Amithya usai menghadiri acara Apresiasi Komunitas Perempuan dan Perempuan Inspiratif, di Malang Creatif Center, Senin (21/4/2025).

Amithya juga meminta Pemkot Malang lebih memperhatikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Kejadian serupa diminta untuk tidak sampai terulang kembali.

Kendati demikian, Amithya mengapresiasi keberanian korban untuk bersuara. Sebab menurutnya, segala sesuatu yang membuat tidak nyaman adalah sesuatu yang memang harus diutarakan.

"Jangan kemudian merasa, 'oh yaudah perempuan itu biasa diginiin,' itu tidak boleh. Jadi kita harus memosisikan diri kita seperti yang lain," lanjut Amithya.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin telah bertemu dengan kuasa hukum salah satu korban dugaan pelecehan oknum dokter RS Persada, Satria Marwan di kediamannya, Ahad (20/4/2025).

Kunjungan itu dia unggah di akun Instagramnya dalam bentuk video. Dalam video itu, dia menyampaikan keprihatinannya dan menghormati semua proses hukum yang ada.

"Semoga tidak terjadi lagi di Kota Malang. Kalau ada yang menjadi korban lagi, harus berani melaporkan," ujar Ali. (*)

Editor: Ali Wafa

Kuasa hukum terduga korban, Eva Tri Oktaviani mengatakan, kejadian pelecehan tersebut terjadi di tahun 2023. Terduga korban yang merupakan warga Kota Malang ini mengalami pelecehan seksual fisik.

"Korban mengalami pelecehan seksual fisik yang seharusnya dokter menjalani SOP sesuai standar rumah sakit," ujar Eva, Selasa (22/4/2025).

Dokter tersebut, kata Eva, tidak meminta izin saat melakukan pemeriksaan pada area intim terduga korban. Meski tidak diminta membuka baju, dokter tersebut langsung memeriksa pada area tersebut.

Berbeda dengan korban sebelumnya, terduga korban ini saat itu sedang menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Persada Hospital.

Terduga korban menjalani perawatan di IGD karena kelelahan setelah menjaga anaknya yang sakit. Tidak didampingi perawat, dokter tersebut memeriksa terduga korban dengan tirai yang tertutup rapat.

"Sehingga memungkinkan orang lain untuk tidak bisa melihat itu," lanjut Eva.

Eva pun mengaku belum memiliki rekam medis dari rumah sakit yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Sementara ini, pihak rumah sakit belum berkenan untuk memberikan rekam medis.

"Mungkin saja, dengan adanya pelaporan ini, pihak rumah sakit bersedia memberikan rekam medis," jelas Eva.

Terduga korban sempat mengonfirmasi dugaan pelecehan ini pada pihak rumah sakit, bahwa pelaku adalah dokter yang sama. Setelah terkonfirmasi, pihak rumah sakit meminta maaf pada korban.

"Ini dari pernyataan yang disampaikan oleh korban, karena saat itu belum didampingi oleh kami," jelas Eva.

Saat ini, korban mengalami tekanan psikologis. Terlebih saat melihat ramainya pemberitaan perihal dokter tersebut.

"Menangis, ketika terdengar namanya, ketemu lihat wajah orangnya," imbuh Eva.

Terduga korban pun menjalani pendampingan dari jaringan LBH. Pihak rumah sakit sempat menawarkan pendampingan. Namun terduga korban tidak bersedia.

Sebelumnya, kuasa hukum QAR, korban yang pertama melapor, menjelaskan ada korban-korban lain dari oknum dokter RS Persada ini. Didampingi kuasa hukumnya, QAR telah melaporkan dugaan pelecehan seksual itu ke Polresta Malang Kota pada Jumat (18/4/2025) lalu. (*)

Editor: Ali Wafa

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Dr. Fachrizal Afandi, menanggapi kasus ini sebagai fenomena puncak gunung es.

Menurutnya, kasus ini menunjukkan lemahnya penanganan kasus kekerasan seksual di suatu lingkungan.

"Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual," ujar Fachrizal, Minggu (20/4/2025).

Ia menambahkan upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan penindakan yang profesional, salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).

Meskipun upaya profesional ini pada praktiknya masih perlu dievaluasi, menurut Fachrizal, telah mendorong korban untuk berani berbicara.

"Hadirnya UU TPKS ini menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif," jelas Fachrizal.

Selain UU TPKS, penerapan SOP secara ketat ia nilai menjadi hal yang sangat penting untuk ditekankan.

"Jangan sampai dokter atau calon dokter menyalahgunakan akses untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang," kata Fachrizal.

Dari kedua kasus pelecehan tersebut, terduga korban menyuarakan apa yang dialaminya melalui saluran media sosial.

Bagi Fachrizal, meningkatnya jumlah korban yang berani menyuarakan di media sosial ini menunjukkan bahwa, budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi.

Dihubungi secara terpisah, dr. Wisnu Barlianto, dekan Fakultas Kesehatan UB, tidak membenarkan tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apapun, terutama yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan.

"Seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan perlindungan terhadap pasien dan keluarga," kata Wisnu, Sabtu (19/4/2025).

Seorang dokter, kata Wisnu, sudah disumpah untuk menjaga etika sebelum praktik menjadi dokter.

 "Kalau dia melakukan hal-hal seperti itu dia sudah melanggar sumpah dokter yang sudah diucapkannya," jelasnya.

Profesi dokter adalah profesi yang memiliki marwah yang baik, maka, kata Wisnu, harus menjunjung tinggi profesionalisme.

Terakhir, ia berharap seleksi dokter lebih diperketat sehingga hal-hal serupa tidak terjadi lagi. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Parade yang dibuka oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita ini, dimulai pukul 15.00 pada hari Minggu (20/4/2025).

Bertemakan "Perempuan Berani Berkarya Berdaya", parade ini diikuti puluhan organisasi dan himpunan perempuan, baik Kota maupun Kabupaten Malang.

Diinisiasi oleh Isa Wahyudi atau lebih terkenal dengan Ki Demang, parade ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi karena masih di bulan Syawal, dan memperingati Hari Kartini.

Batik dan kebaya yang dikenakan dimaksudkan sebagai bentuk pelestarian Intengible Cultural Heritage (ICH) yang telah diakui oleh UNESCO.

"Ini adalah salah satu tradisi dan budaya kita, budaya nusantara," jelas Ki Demang.

Ia juga berharap, parade ini nantinya dapat menjadi pengingat bahwa perempuan berdaya dan berkarya. Mengingat banyaknya perempuan perajin dan peraga batik di Malang.

Sebagai ketua Asosiasi Pembatik Kota Malang, Ki Demang juga memaksudkan parade ini untuk memperagakan karya dan penggunaan batik dari para pembatik di asosiasinya. Penggunaan batik dan kebaya, ujar Ki Demang, harus disesuaikan dengan semestinya.

"Ini menyampaikan pesan bahwa terdapat pemakaian batik yang tidak benar, parade ini sebagai salah satu kontraproduktif," jelas Ki Damang.

Ia mengkritik penggunaan jarik yang tidak sopan, digunakan di atas lutut contohnya.

"Oleh karena itu, kita kembalikan jarik, kita kembalikan kebaya sebagaimana fungsinya," lanjutnya.

Mengapresiasi kegiatan ini, Wahyu Hidayat menyampaika, parade ini adalah bentuk dukungan produk lokal, yaitu batik. Selain menjadi ajang memamerkan batik, parade ini juga bisa menjadi daya tarik memperkenalkan Kayutangan Heritage.

"Termasuk juga ingin membudayakan pakaian yang sopan di Kayutangan Heritage," ujar Wahyu.

Parade kebaya dan batik di Kayutangan hari ini adalah yang pertama. Baik Ki Demang mau pun Wahyu, berharap parade ini dapat terselenggara setiap tahun. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan berlangsung meriah karena menghadirkan Gus Iqdam dari Blitar. Sehingga, bukan hanya Aremania dari berbagai daerah, halalbihalal ini juga dihadiri jamaah Sabilu Taubah.

Secara khusus, keluarga korban Tragedi Kanjuruhan diundang untuk turut datang dan bersilaturahmi. Salah satunya Cholifatur Noor, ibu dari Jovan Farellino, salah seorang korban Tragedi Kanjuruhan.

Ia mengaku pihak panitia memberikan undangan VVIP untuk turut hadir. 

"Awalnya saya berniat hadir memang mau mengetahui konsep apa yang mereka buat, ternyata dari awal pembukaan acara yang diangkat memang kiriman doa dan tahlil buat para korban tragedi," kisah ibu yang akrab dipanggil Ifa itu.

Sebagai orang tua korban, Ifa merasa sangat berterima kasih bahwa di acara sebesar itu, lebih mengutamakan doa untuk para almarhum Tragedi Kanjuruhan.

Bahhkan ia juga berkesempatan berdialog dengan Gus Iqdam. Dalam tanya-jawab itu ia menceritakan kronologi tragedi tersebut yang berkaitan dengan putranya.

Ifa juga berharap adanya titik terang dalam memperjuangkan keadilan bagi korban.

"Saya sampaikan langsung di depan Forkopimda Kabupaten Malang dan Kota Malang, supaya terketuk pintu hatinya agar membantu keadilan untuk para korban," kata Ifa.

Selain itu Ifa juga menaruh harapan besar untuk terus dibersamai oleh jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Malang dalam setiap kegiatan yang dilakukan keluarga korban. Baik itu berupa aksi mau pun doa bersama.

"Karena jarang sekali kami lihat untuk setiap kegiatan kami mereka hadir, tidak hanya untuk di acara besar saja seperti peringatan 1 Oktober, tapi untuk kegiatan doa atau pun audiensi," jelas Ifa.

Terakhir, Ifa berpesan untuk Arema Utas untuk tidak melupakan doa pada seluruh korban Tragedi Kanjuruhan di setiap kegiatan. Dengan doa itu, artinya Tragedi Kanjuruhan tidak dilupakan.

Saat memberikan sambutan, Ali Rifki, ketua panitia acara ini, juga menitipkan doa untuk seluruh korban Tragedi Kanjuruhan pada Gus Iqdam.

"Kami minta pada Gus Iqdam mendoakan korban Tragedi Kanjuruhan, yang mana beliau-beliau yang duduk di depan ini adalah keluarga korban," kata Ali. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal itu ia sampaikan sebelum melaporkan terduga pelaku ke Polresta Malang Kota, Jumat (18/4/2025). 

"Trauma itu pasti ada, selama dua tahun ini pasti akan ke-rewind," jelas Satria.

Ingatan akan kejadian traumatis tersebut, kata Satria, akan teringat ketika korban melamun.

"Meski pun tidak terus-menerus memori itu masih terlintas sampai sekarang," kata Satria.

Trauma ini, diceritakan terduga korban pada kuasa hukumnya sekitar satu jam sebelum pelaporan. Saat melapor ke polisi, terduga korban yang berdomisili di Bandung itu, juga didampingi salah seorang keluarga.

Lebih lanjut lagi, Satria menuturkan dirinya telah mendapat informasi perihal tiga terduga korban lainnya. Tiga terduga korban ini, memberitahukan kasus yang dialaminya pada korban yang pertama. Sehingga total korban terduga pelaku sebanyak empat orang.

"Per hari ini, kita sudah mendapat informasi korban dari dokter yang sama, modus yang sama, di rumah sakit yang sama," jelas Satria.

Perihal siapa saja korban lainnya, Satria belum dapat membeberkan karena belum mengantongi bukti-bukti yang kuat. Ia juga berharap terduga korban lainnya untuk juga melapor ke polisi.

Modus yang dilakukan terduga pelaku terhadap korban-korbannya cenderung sama. Satria menuturkan, modus terduga pelaku adalah melakukan spam chat, dan menggoda para terduga korban dengan ajakan menonton konser.

"Ya chat-chat, spam chat, flirting-flirting, goda-goda, ngajak nonton konser lah, ngajak apa gitu," ujar Satria menerangkan.

Diberitakan sebelumnya, terduga pelaku telah diberhentikan sementara. Pihak RS Persada pun telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan menyerahkan kasus ini pada pihak berwajib.

Namun demikian, terduga pelaku menyangkal telah melakukan tindakan asusila. Dalam keterangan tim investigasi pihak rumah sakit, terduga pelaku mengaku melakukan tugasnya sesuai prosedur medis. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Satria menuturkan, laporan ini dibuat karena terduga pelaku belum menyerahkan diri. Dari maraknya pemberitaan, Satria beranggapan yang bersangkutan merasa bersalah dan menyerahkan diri.

“Tapi nyatanya tidak, jadi dengan terpaksa kami mengambil payung hukum, kami buat laporan,” ujarnya di Kantor Polresta, Jumat (18/4/2025).

Laporan yang dibuat berkaitan dengan undang-undang kekerasan seksual. Satria mengaku telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa dokumen dan beberapa kesaksian.

“Barang bukti sudah kita lengkapi, tidak bisa saya ceritakan sekarang, mungkin nanti setelah pemeriksaan,” kata Satria.

Terkait sikap rumah sakit, Satria menyayangkan tidak adanya permintaan maaf. Dengan menonaktifkan dokter yang bersangkutan, Satria menganggap bahwa rumah sakit mengakui adanya kejadian tersebut.

“Tapi kok anehnya, rumah sakit kok tidak menyampaikan permohonan maaf kepada korban secara pribadi. Saya pikir tidak perlu terlalu sombong, minta maaf saja tidak mau,” ucap Satria.

Satria mengapresiasi pernyataan sikap yang disampaikan pihak rumah sakit pagi tadi. Tetapi, di satu sisi, lima poin pernyataan sikap tersebut menurutnya tidak ada isinya.

“Yang pertama saya apresiasi, tapi nyatanya isinya tidak ada apa-apanya,” tandasnya.

Satria menyayangkan tidak adanya kepedulian rumah sakit terhadap perkara ini, maupun tidak menunjukkan rasa penyesalan. Satria pun juga mengatakan, bahwa rumah sakit belum sama sekali menghubungi korban.

“Yang kita cari adalah itikad baik, itikad baik apa yang kita cari, ya sekedar minta maaf,” ucap Satria.

Bagaimanapun, menurut Satria, terduga korban merupakan pasien dan pengguna jasa RS Persada yang berhak mendapat permintaan maaf. Bahkan terduga korban bukan lah pasien yang membayar sedikit.

“Saya lihat billsnya sampai 30 juta,” jelas Satria. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

"Terkait pemberitaan yang beredar, kami mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah dokter di Persada Hospital," ujarnya, Jumat (18/4/2025).

Sylvia mengatakan, secara internal, pihak rumah sakit telah membentuk tim investigasi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.

"Kami akan menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku," kata Sylvia.

Dia menambahkan, proses investigasi ini akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan rumah sakit terhadap pelanggaran kode etik.

Sylvia menuturkan, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan.

"Bila terbukti, manajemen Rumah Sakit Persada Hospital akan mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat," tegas Sylvia.

Selain itu, pihak rumah sakit juga akan menyerahkan persoalan ini sesuai dengan disiplin tenaga kesehatan.

“Pelanggaran kode etik apa pun tidak akan kami tolerir,” sambungnya. 

Namun demikian, dokter yang bersangkutan tidak mengakui tindakannya sebagai tindak pelecehan seksual. Menurutnya, apa yang dilakukannya telah sesuai dengan standar medis.

“Menurut yang bersangkutan itu adalah pemeriksaan standar yang dia lakukan. Sampai sekarang tidak ada pengakuan sudah melakukan dugaan pelecehan kepada pasien saat itu," ucap dr. Galih Endradita M, dokter bidang forensik medikolegal, Jumat (18/4/2025).

Tidak adanya bukti CCTV juga mempersulit penyidikan. dr. Galih menyampaikan, tidak adanya CCTV diperuntukkan melindungi privasi pasien.

Selain itu, dr. Galih juga menjelaskan, bahwa tidak ada keluhan yang disampaikan terduga korban setelah perawatan. Baik secara verbal mau pun tertulis melalui survei kepuasan pelanggan.

Diketahui, dugaan pelecehan seksual ini mencuat di media sosial ketika terduga korban memberanikan diri untuk bersuara. AY, dokter RS Persada Hospital, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap QAR, pasien asal Bandung.

Pada tahun 2022 lalu, QAR yang sedang berlibur ke Kota Malang, mengalami sakit dan pergi ke RS Persada Hospital. Kronologi ini dia bagikan melalui media sosial. Dibantu kuasa hukumnya, terduga korban juga akan melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian. (*)

Editor: Ali Wafa

Ketiga penghargaan tersebut meliputi Kabupaten/Kota Terbaik Pertama dalam Penyelenggaraan Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya Tahun 2024 dan Kabupaten/Kota Terbaik Pertama Penyelenggaraan Trantibumlinmas 2024. Mewakili Kota Malang, Kelurahan Gadang juga meraih Juara ke-2 Desa/Kelurahan Terbaik Patroli Sijalinmajataru Tahun 2024.

“Terima kasih kepada seluruh elemen dan perangkat daerah, terutama Satpol PP, yang terus bersinergi untuk membawa nama baik kota tercinta,” ucap Wahyu seusai apel.

September 2024 lalu, Kota Malang berpartisipasi dalam Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya dan menjadi partisipan terbaik. Atas terselenggaranya layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penghargaan Trantibumlinmas dapat diraih.

Sementara itu, Kelurahan Gadang dinilai berhasil melaksanakan Patroli Sijalinmajataru dengan baik. Sijalinmajataru sendiri merupakan singkatan dari Sigap Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur, sebuah program patroli yang dilakukan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur, khususnya menjelang tahun baru 2024.

Keberhasilan ini, dikatakan Wahyu, merupakan wujud komitmen jajaran Satpol PP, Pemadam Kebakaran, serta Linmas dalam menjaga ketertiban.

Kemudian, Wahyu juga mengklaim, Kota Malang menjadi satu-satunya yang memperoleh tiga penghargaan sekaligus.

“Alhamdulillah, untuk tingkat provinsi Kota Malang mendapatkan tiga penghargaan sekaligus,” katanya sesuai membuka Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di gedung Mini Block Office pada Kamis (17/4/2025).

Terakhir, keberhasilan ini, menurut Wahyu, diharapkan menjadi semangat bersama dalam mewujudkan keamanan dan kefertiban.

“Ketenteraman dan ketertiban tidak bisa diwujudkan hanya oleh aparat, tapi butuh kolaborasi dan kepedulian kita semua dalam menjaga Kota Malang tetap aman, nyaman, dan harmonis,” pungkas Wahyu. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Sebelumnya, pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Malang menghasilkan 24 rekomendasi. Dalam rapat paripurna, 14 rekomendasi itu disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo.

Dari 24 rekomendasi tersebut, poin ke-15 menjadi catatan yang ditegaskan oleh DPRD Kota Malang untuk segera ditindaklanjuti. Yakni tentang penyelesaian polemik pembangunan Pasar Belimbing dan Pasar Induk Gadang (PIG).

"DPRD Kota Malang menilai hal ini berdampak langsung terhadap kondisi para pedagang yang belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang," ujar Danny, Rabu (16/4/2025).

Penyelesaian polemik pembangunan dua pasar tradisional tersebut sejatinya telah menjadi rekomendasi DPRD Kota Malang terhadap LKPJ tahun 2023. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diminta segera menyelesaikannya di pertengahan tahun 2025.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan, penyelesaian sengkarut dua pasar tradisional tersebut harus menjadi prioritas. Sebab, kondisi itu berdampak pada perekonomian masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dapat melakukan lebih banyak upaya untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di dua pasar tersebut selama bertahun-tahun.

"Kalau soal target tentu kami ingin cepat. Di tahun ini kami berharap bisa terselesaikan," ujarnya seusai rapat paripurna, Rabu (16/4/2025).

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berjanji akan memprioritaskan pembangunan Pasar Belimbing dan Pasar Induk Gadang. Menurutnya, hal itu merupakan catatan penting yang akan segera ditindaklanjuti.

"Sudah menjadi catatan dari tahun 2024 kemarin, tapi belum selesai, dan menjadi program prioritas bersama wawali (wakil wali kota)," ucapnya, Rabu (16/4/2025).

Wahyu mengatakan, pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang tidak dapat serta merta dirampungkan. Sebab, banyak hal yang masih perlu dikomunikasikan dan diselesaikan. Namun, dia mengaku telah bertemu dengan pihak investor.

Pihaknya akan menekan perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan dua pasar itu agar dapat segera diselesaikan. Pihaknya akan menagih perjanjian kerja sama (PKS) dengan perusahaan yang bertanggung jawab pada 25 April mendatang.

"Akan kami tagih bagaimana tindak lanjutnya. Kalau tidak ada, kita cari solusi lain nanti," ujar Wahyu.

Diketahui, revitalisasi Pasar Blimbing sudah diinisiasi sejak tahun 2010. Namun, PKS antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan PT Karya Indah Sukses (KIS) sebagai investor, belum dapat merealisasikan revitalisasi pasar.

Kegiatan revitalisasi pasar itu terkendala oleh penolakan para pedagang terhadap konsep pembangunan yang ditawarkan oleh PT KIS. Konsep pembangunan yang ditawarkan PT KIS ditolak karena tidak sesuai keinginan pedagang.

Sementara terkait Pasar Induk Gadang (PIG), proyek pembangunan dikerjasamakan dengan PT Patra Berkah Itqoni sebagai investor. Pembangunan itu telah direncanakan sejak tahun 2014 lalu. Karena terkendala anggaran, proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan. (*)

Editor: Ali Wafa

Dengan mengusung tema ini, Muhammad Yunandi, ketua REI Komisariat Malang Raya, berharap bisa mempererat hubungan kolaborasi antara REI, pemerintah, notaris, dan lainnya.

Pentingnya kolaborasi ini, lanjut Mohammad Yunandi, harus menjadi perhatian bersama di tengah kondisi perekonomian internasional yang sedang tidak baik-baik saja.

"Situasi ekonomi internasional sedang tidak baik-baik saja, perlu kolaborasi supaya tetap solid dan bertumbuh, khususnya di Malang ini," jelas dia dalam sambutannya.

Keadaan perekonomian global yang demikian, ujar DPP REI Jawa Timur, Muhammad Ilyas, menimbulkan banyak tantangan pada semua sektor. Salah satunya sektor properti.

"Sektor properti menjadi salah satu sektor yang menunjang properti nasional, banyak industri lain yang bergantung ke sektor ini," jelas Muhammad Ilyas ketika memberikan sambutan.

Sebagaimana Yunandi, Ilyas juga menerangkan, lesunya industri properti akan memberikan dampak pada banyak sektor industri lainnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi, khususnya antar pengembang, pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu.

Menyambut baik, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kolaborasi ini akan menjadi solusi atas pemenuhan ketersediaan perumahan di Kota Malang. 

"Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu bersama REI duduk bersama, kita menyamakan persepsi dan mempersatukan visi misi perihal ketersediaan rumah, karena Malang Raya ini saling menopang," kata Wahyu Hidayat dalam sambutannya.

Mewakili pemerintahan Kota Batu, Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu juga mengatakan keterbukaannya terhadap masuknya investasi. Selain itu, ia turut mengajak terhadap seluruh investor untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurutnya, seluruh fasilitas kesehatan harus mengatur limbah medis B3 melalui Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dimiliki, bahkan sebelum beroprasi.

"Juga harus dikerjasamakan dengan transporter limbah medis untuk diolah lanjutan," kata Roni saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2025).

Di Kota Malang sendiri, lanjut dia, belum tersedia alat untuk mengolah limbah medis B3 secara aman. Sehingga limbah medis yang ada di Kota Malang, dikirim ke luar kota untuk diproses lebih lanjut.

Dari adanya ketentuan dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur, Roni memastikan tidak ada limbah medis yang dibuang sembarangan.

"Kalau ada kondisi-kondisi di lapangan, ya berarti di luar ketentuan," jelasnya.

Ia mengaku telah memeriksa ke lokasi dan tidak menemukan adanya limbah medis B3 ini. Lebih lanjut, Roni menyampaikan bahwa hal ini juga menjadi perhatian penegak hukum.

Dari pemeriksaan penegak hukum, dalam hal ini Polresta Malang Kota, Roni menyampaikan menunggu keterangan lebih lanjut.

"Artinya kami menunggu lah, bagaimana perkembangan selanjutnya," ujar Roni.

Sebagai informasi, sebagaimana disampaikan oleh Roni, sebelumnya pernah ditemukan limbah medis B3 di belakang STIKI Malang, sekarang UBHINUS.

Dugaan penemuan limbah medis B3 di TPA Supiturang bermula dari sebuah video yang beredar di media sosial.

Video tersebut menampilkan beberapa limbah medis seperti obat kimia, selang beserta botol infus, obat kadaluarsa, dan lainnya.

Perihal pengolahan limbah B3 non-medis, Roni menyampaikan hanya terdapat satu alat pengolahan saja yang berada di kantor DLH Kota Malang. Untuk di TPA/TPS lainnya, alat pengolahan limbah B3 non-medis belum ada. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tiga program tersebut yakni diskon 50 persen bagi 111 pendaftar pertama. Kemudian sambungan rumah horizontal atas, dan aplikasi Tugu Tirta Connect. 

Menurut Wahyu, tiga program inovatif ini akan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang kemaksimalan pelayanan dan ketersediaan air minum di Kota Malang.

Wahyu berharap, dengan diluncurkannya tiga program ini, Perumda Tugu Tirta dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perihal ketersediaan air minum.

"Program ini berorientasi pada visi-misi kami, ngalam ngopeni," ucapnya, Selasa (15/4/2025).

Wahyu mengatakan, dengan adanya aplikasi TTC, akan mempermudah hubungan penyedia dengan pelanggan. Sehingga dapat memperkecil potensi permasalahan dengan pelanggan.

"Kalau mencapai target zero complain pasti akan sangat luar biasa," ujarnya.

Wahyu menyebut, cakupan layanan Perumda Tugu Tirta di Kota Malang telah mencapai 62 persen. Sedang untuk 38 persen sisanya dibantu oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM).

"Perihal ini sudah kami rencanakan perda tentang ketersediaan air minum. Semoga perdanya bisa kami percepat," tandasnya.

Di akhir sambutannya, Wahyu juga mengapresiasi rencana Perumda Tugu Tirta yang akan menyediakan keterpenuhan air minum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. (*)

Editor: Ali Wafa