Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Minggu (28/6/2026) menegaskan sebagai area pertama yang menyambut pengunjung, Dino Fossil menampilkan beragam koleksi fosil dinosaurus lengkap dengan informasi mengenai struktur tubuh, karakteristik, hingga kehidupan satwa purba yang pernah menghuni Bumi.

"Kehadiran area ini menjadi sarana edukasi yang memperkenalkan ilmu paleontologi dengan konsep yang lebih menarik dan menyenangkan," urainya.

Ia juga mengatakan Dino Fossil dirancang agar pengunjung tidak hanya menikmati rekreasi, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai sejarah kehidupan prasejarah.

"Melalui area Dino Fossil, kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Pengunjung dapat mengenal berbagai jenis dinosaurus dan memahami bagaimana para ilmuwan mempelajari kehidupan jutaan tahun lalu melalui fosil-fosil yang ditemukan," imbuhnya.

Salah satu koleksi yang menjadi daya tarik utama adalah replika Brachiosaurus dengan tinggi mencapai sekitar 12 meter. Replika tersebut memberikan gambaran nyata mengenai ukuran dinosaurus raksasa yang hidup pada periode Jura sekitar 150 juta tahun lalu, sekaligus menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto.

Selain menampilkan berbagai jenis fosil dinosaurus, area Dino Fossil juga menjelaskan pentingnya fosil dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui koleksi yang dipamerkan, pengunjung dapat memahami bagaimana fosil membantu para peneliti mengungkap bentuk tubuh, pola hidup, hingga lingkungan tempat hidup berbagai spesies purba yang telah punah.

Suasana area yang menyerupai museum sejarah alam membuat Dino Fossil menjadi salah satu zona favorit di Dino Park. Berbagai koleksi yang disajikan menghadirkan pengalaman visual yang menarik sekaligus memperluas wawasan pengunjung mengenai perjalanan kehidupan di Bumi.

Dengan konsep wisata yang memadukan edukasi dan hiburan, Dino Fossil melengkapi berbagai wahana di Dino Park Jatim Park 3 sebagai destinasi yang cocok dikunjungi selama libur sekolah. (**)

Editor: Danu

Perwakilan PT Esa Suwardhana Thani, Deddy Febrianto, menjelaskan bahwa pengurusan izin operasional tersebut sudah berjalan cukup lama melalui sistem Online Single Submission (OSS) sejak tahun 2019. Saat ini, perusahaan telah mengantongi sejumlah dokumen perizinan utama.

Dokumen tersebut di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT).

"Perizinan kami diproses melalui OSS sejak 2019. PKKPR, AMDAL, hingga IPAT sudah terbit. IPAT sendiri kami peroleh pada 2023," ujar Deddy saat memberikan keterangan pada Jumat (26/6/2026).

Deddy memaparkan, berdasarkan izin resmi dari pemerintah, perusahaan mendapatkan kuota alokasi pemanfaatan air tanah maksimal sebesar 25 meter kubik per hari. Dalam operasional sehari-hari, konsumsi air perusahaan dipastikan berada di bawah ambang batas tersebut.

Rata-rata penggunaan air harian hanya berkisar di angka 17 meter kubik. Jika sedang dalam masa pembangunan, konsumsi air sedikit meningkat menjadi 20 hingga maksimal 25 meter kubik per hari, tanpa pernah melebihi batas yang ditentukan. Deddy menegaskan bahwa pemanfaatan air tersebut sepenuhnya mengacu pada regulasi yang tercantum dalam izin.

Selain masalah volume air, Deddy juga meluruskan isu mengenai jumlah sumur bor di area proyek. Ia memastikan bahwa operasional perusahaan tidak menyalahi aturan teknis.

"Kami hanya memiliki satu titik pengeboran dan tidak ada pengeboran kedua," tegasnya.

Di sisi lain, pihak perusahaan bersikap transparan mengenai dokumen administrasi yang belum rampung. Deddy mengakui masih ada dua dokumen yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Belum terbitnya kedua dokumen tersebut bukan karena kendala pelanggaran, melainkan karena regulasi yang mengharuskan pembangunan fisik selesai terlebih dahulu sebelum diverifikasi.

"Untuk PBG dan SLF masih berproses karena persyaratannya menunggu bangunan selesai terlebih dahulu," imbuhnya.

Melalui penjelasan ini, pihak PT Esa Suwardhana Thani berharap masyarakat mendapatkan informasi yang jernih dan berimbang bahwa seluruh kegiatan perusahaan dijalankan berdasarkan mekanisme hukum. Perusahaan juga menyatakan tetap membuka ruang komunikasi yang sehat dengan seluruh pihak terkait demi kebaikan bersama. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pada Jumat (26/6/2026) orang nomor satu di Kota Batu tersebut menegaskan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang akurat hanya dapat diperoleh apabila masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih tepat sasaran.

Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian, Kota Batu membutuhkan basis data yang valid untuk memetakan potensi sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

"Dari informasi yang kami himpun melalui Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah pusat, tetapi juga akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," imbuhnya.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar menerima petugas sensus yang bertugas di lapangan dan memberikan jawaban secara jujur, lengkap, serta sesuai kondisi riil.

Nurochman juga menilai keterbukaan masyarakat dalam memberikan data merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin baik kualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Jumat (26/6/2026) menegaskan Kota Batu harus mampu memanfaatkan berbagai peluang investasi yang berkembang di Jawa Timur tanpa mengabaikan karakteristik daerah sebagai kota wisata dan pertanian.

"Kota Batu tentu perlu mengambil peran dalam iklim investasi yang sehat dan produktif. Namun investasi yang masuk harus tetap selaras dengan karakter Kota Batu sebagai kota wisata, kota pertanian, dan kota yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Heli menjelaskan, salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut adalah kesiapan Jawa Timur menawarkan 38 proyek investasi dengan total nilai mencapai Rp 50,4 triliun. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus mendorong pengembangan kawasan industri, peningkatan ekspor, dan perluasan akses keuangan sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Kota Batu untuk memperkuat promosi berbagai sektor unggulan yang dimiliki, mulai dari pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Heli, investasi yang masuk ke Kota Batu tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Pemerintah Kota Batu terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan pelayanan, kepastian regulasi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak agar investor merasa nyaman berinvestasi di Kota Batu," imbuhnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai pada Rabu (24/6/2026) menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan peserta didik, tetapi juga oleh kesiapan guru dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang.

Menurutnya, ketika siswa memanfaatkan masa libur untuk beristirahat dan mengisi kembali energi, para guru perlu menggunakan waktu yang sama untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan relevan.

“Kalau murid memanfaatkan libur untuk mengisi energi, maka guru harus menggunakan waktu ini untuk memperkuat kompetensi. Saat siswa kembali, mereka harus bertemu guru yang lebih kreatif, inovatif, dan mampu menjadi inspirasi,” ujarnya.

Mantan Penjabat Wali Kota Batu itu menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama yang ingin dicapai pada tahun ajaran 2026/2027. Yakni peningkatan kompetensi guru, penguatan kreativitas pembelajaran, serta kesiapan menghadapi perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk perkembangan teknologi digital.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah semakin masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Karena itu, guru didorong untuk terus belajar dan beradaptasi agar mampu memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan justru tertinggal oleh perkembangan zaman.

Selain penguatan kompetensi, Dindik Jatim juga meminta guru mulai menyiapkan berbagai kebutuhan akademik sebelum tahun ajaran baru dimulai. Di antaranya pemetaan kemampuan awal peserta didik melalui tes diagnostik, penyusunan program adaptasi bagi siswa baru, penguatan budaya literasi sekolah, hingga penetapan target capaian pembelajaran.

Aries juga menekankan pentingnya refleksi pembelajaran sebagai bahan evaluasi terhadap proses belajar mengajar selama satu tahun terakhir. Melalui evaluasi tersebut, sekolah diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tahun ajaran mendatang.

“Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar penyusunan strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tahun ajaran berikutnya,” imbuhnya.

Untuk mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan kontekstual, guru juga diminta mulai menyiapkan berbagai perangkat ajar seperti modul pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), media digital, video edukasi, hingga proyek-proyek pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Tak hanya itu, Aries juga menegaskan bahwa pihaknya meminta untuk lebih menguatkan program Gerakan Satu Guru Satu Inovasi. Program tersebut mendorong setiap guru menghasilkan minimal satu inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing.

"Selain menghasilkan inovasi, para pendidik juga diharapkan memperkaya literasi melalui aktivitas membaca dan menulis selama masa liburan. Berbagai pengalaman mengajar, praktik baik, maupun gagasan pendidikan diharapkan dapat terdokumentasi sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme guru," tegasnya.

Sehingga meski kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara selama liburan, aktivitas pendidikan di sekolah tetap berjalan melalui Program SIKAP. Dalam program tersebut, guru tetap melaksanakan sistem piket untuk merawat tanaman, kebun, maupun perikanan sekolah serta melakukan pemantauan dan dokumentasi perkembangan secara berkala. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peningkatan status perkara ini diketahui setelah korban sekaligus pelapor, R.C., kembali dipanggil oleh penyidik Satreskrim Polres Batu untuk memberikan keterangan tambahan pada Rabu (24/6/2026).

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Zaenal Arifin, membenarkan adanya perkembangan signifikan tersebut. Menurutnya, peningkatan status dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup.

"Saat ini perkara ini naik ke tahap penyidikan. Korban atau pelapor memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Batu guna melengkapi berkas perkara yang saat ini tengah kita tangani," ujar AKP Zaenal, Rabu (24/6/2026).

Selain melengkapi berkas perkara, tim penyidik juga dijadwalkan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Merespons perkembangan ini, kuasa hukum korban, Teguh Suharto Utomo, menilai pemanggilan kliennya membuktikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ia berharap polisi tetap objektif dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Kami menghormati seluruh proses yang sedang berjalan. Harapan kami kasus ini dapat ditangani secara transparan dan tuntas sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata Teguh.

Kasus dugaan pengeroyokan ini sebelumnya mencuat setelah korban, R.C., melaporkan insiden kekerasan yang dialaminya. Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah pertandingan bulu tangkis di Gedung Serbaguna Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dalam laporannya, korban mengaku dikeroyok oleh tiga orang terlapor.

Kasus ini langsung menarik perhatian publik lantaran salah satu terlapor merupakan figur penting dalam kepengurusan organisasi olahraga di Kota Batu.

Meski kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan, pihak kepolisian menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik Satreskrim Polres Batu masih terus melakukan pendalaman, mengumpulkan alat bukti tambahan, serta memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian demi mengungkap kronologi dan peran masing-masing pelaku secara utuh sebelum mengambil keputusan hukum lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Persoalan ini kembali memicu kritik terkait tata kelola sumber daya air yang dinilai belum memberikan asas keadilan dan manfaat yang seimbang bagi daerah penghasil.

Kondisi tersebut dinilai oleh kalangan akademisi sebagai cerminan nyata dari adanya ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA).

Guru Besar bidang Ilmu Vulkanologi dan Geothermal Universitas Brawijaya, Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) kerap kali berada di posisi yang serba salah. Terutama, ketika muncul penolakan dari masyarakat setempat terhadap aktivitas pemanfaatan air bawah tanah oleh pihak swasta atau lembaga tertentu.

"Sebenarnya bukan hanya masalah air. Sektor pertambangan, kehutanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sumber daya alam itu kewenangannya memang lebih banyak ditarik ke pusat," ujar Sukir pada Rabu (24/6/2026).

Sukir kemudian menyoroti dua kasus pemanfaatan air di Kota Batu yang belakangan ini menyedot perhatian publik dan memicu reaksi keras dari warga sekitar, di antaranya polemik pemanfaatan air oleh lembaga Al-Hikmah di Desa Giripurno, dan royek greenhouse stroberi milik PT Esa Suwardhana Thani di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji.

Pada kasus di Desa Sumberbrantas, warga sempat menggelar aksi protes terhadap pengeboran sumur dalam karena khawatir aktivitas tersebut akan menguras dan menurunkan debit sumber air bersih yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari. Akibat penolakan tersebut, kegiatan pengeboran sempat dihentikan sementara waktu.

Lebih lanjut, Sukir menjelaskan bahwa pergeseran kewenangan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi selama beberapa tahun terakhir. Di masa lalu, saat PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah masih berlaku, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang kendali yang luas untuk mengatur sekaligus mengawasi pemanfaatan air di wilayahnya.

Namun, kendali tersebut menyusut setelah terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Aturan-aturan baru ini membuat proses perizinan dan pengelolaan menjadi sangat terpusat.

"Dampaknya, pemda sering kali hanya menjadi pihak yang menanggung 'getah' sosial dan politiknya saja saat konflik pecah di lapangan. Ketika warga mengeluh debit air mengecil atau khawatir lingkungan rusak, pemda yang pertama kali didatangi dan diamuk. Padahal, pemda tidak punya wewenang langsung atas izin yang sudah dikeluarkan oleh pusat," urai Sukir.

Saat ini, peran pemerintah daerah dibatasi hanya pada aspek tata ruang, penyusunan dokumen lingkungan (seperti AMDAL dan UKL-UPL), serta penanganan benturan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Sukir, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang tidak sehat antara beban tanggung jawab pemda dengan kewenangan hukum yang mereka miliki.

Melihat benang kusut ini, Sukir mendorong diadakannya evaluasi total terhadap tata kelola sumber daya air nasional. Evaluasi ini harus melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemda, akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait.

Ia mengingatkan bahwa air tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas bisnis yang bernilai ekonomi semata, melainkan wajib mengedepankan kelestarian alam dan fungsi sosialnya.

"Kepentingan dan hak masyarakat lokal wajib ditempatkan sebagai prioritas utama. Sebab, air adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Imbauan tersebut disampaikan menyusul ditemukannya sebuah situs yang memiliki kemiripan dengan identitas resmi perusahaan, yakni jtpgroup.ltd, yang dipastikan bukan merupakan bagian maupun afiliasi resmi dari Jatim Park Group. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait tiket, promo, wahana, dan layanan wisata hanya disampaikan melalui kanal resmi yang telah terverifikasi.

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Sabtu (20/6/2026) mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran dan langkah-langkah yang diperlukan terkait keberadaan situs tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pembelian tiket melalui kanal resmi yang telah kami sediakan, baik melalui website resmi Jatim Park Group, platform ticket.jtp.id, maupun OTA resmi yang telah bekerja sama dengan kami seperti Traveloka dan Tiket.com. Dengan demikian, pengunjung dapat memperoleh informasi yang akurat serta terhindar dari potensi penipuan atau transaksi yang tidak dapat kami verifikasi,” ujarnya.

Menurut Titik, keberadaan situs tidak resmi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama terkait informasi promo, diskon, maupun transaksi pembelian tiket yang tidak berasal dari kanal resmi perusahaan. Karena itu, pihaknya menegaskan tidak bertanggung jawab atas informasi maupun transaksi yang dilakukan melalui situs yang tidak terverifikasi.

Ia menambahkan, keamanan dan kenyamanan pengunjung merupakan prioritas utama perusahaan. Saat ini Jatim Park Group juga terus melakukan penyelidikan lebih lanjut serta menempuh langkah yang diperlukan guna mencegah potensi penyalahgunaan identitas perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami berharap masyarakat segera melaporkan apabila menemukan situs web, akun media sosial, atau pihak lain yang mencurigakan dan mengatasnamakan Jatim Park Group. Ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak valid sekaligus melindungi calon wisatawan dari risiko kerugian," imbuhnya.

Manajemen Jatim Park Group kembali mengingatkan bahwa pembelian tiket resmi seluruh unit wisata dapat dilakukan melalui website resmi perusahaan, platform ticket.jtp.id, maupun mitra Online Travel Agent (OTA) resmi yang telah bekerja sama dengan perusahaan. (***)

Editor : Rizqi Ardian

VR Padel menghadirkan sensasi bermain olahraga padel dalam dunia virtual yang imersif. Dengan menggunakan perangkat VR, pengunjung akan merasakan pengalaman seolah berada di lapangan sungguhan, lengkap dengan gerakan memukul bola, mengatur strategi permainan, hingga menguji refleks dan koordinasi tubuh. Konsep ini menjadi salah satu tren terbaru dalam pengembangan game olahraga berbasis virtual reality di dunia.

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto, mengatakan kehadiran VR Padel merupakan bagian dari komitmen Jatim Park Group untuk terus menghadirkan pengalaman wisata yang mengikuti perkembangan teknologi dan tren hiburan global.

“VR Padel menjadi salah satu wahana terbaru di Fun Tech Plaza yang kami hadirkan untuk memberikan pengalaman bermain yang berbeda bagi pengunjung. Permainan ini memadukan unsur olahraga, teknologi virtual reality, dan interaksi yang seru sehingga cocok dinikmati oleh remaja maupun keluarga selama liburan sekolah,” ujarnya.

Dalam satu kali kunjungan, setiap pengunjung diberikan kesempatan bermain hingga dua round sehingga dapat merasakan pengalaman permainan secara lebih maksimal. Wahana ini dirancang untuk memberikan tantangan sekaligus hiburan yang mudah dimainkan, baik oleh pengunjung yang sudah familiar dengan teknologi VR maupun pemula yang baru pertama kali mencobanya.

"Selain menghadirkan sensasi olahraga virtual yang sedang populer, VR Padel juga melengkapi puluhan wahana interaktif lainnya yang tersedia di Fun Tech Plaza. Mulai dari permainan berbasis sensor gerak, virtual reality, hingga aktivitas edukatif yang menggabungkan unsur teknologi dan kreativitas," imbuhnya.

Dengan hadirnya VR Padel, Fun Tech Plaza semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata teknologi unggulan di Kota Batu. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Sabtu (20/6/2026) mengatakan Fun Tech Plaza menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin mengisi liburan sekolah dengan aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengasah kreativitas dan keterampilan.

“Fun Tech Plaza kami hadirkan sebagai wahana keluarga yang menggabungkan unsur teknologi, edukasi, dan hiburan. Selama libur sekolah, destinasi ini menjadi pilihan yang tepat bagi anak-anak maupun orang tua untuk menikmati pengalaman bermain yang berbeda dan interaktif,” ujarnya.

Di dalam Fun Tech Plaza, pengunjung dapat mencoba puluhan wahana berbasis teknologi seperti Virtual Reality (VR), Beat Saber, Laser Action, Giant Piano, Just Dance, Aqua Sketch, Swing Bowling, Robotech, hingga berbagai permainan berbasis sensor gerak yang dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Konsep belajar sambil bermain menjadi daya tarik utama karena seluruh wahana dirancang untuk memberikan pengalaman yang aktif dan partisipatif bagi pengunjung.

Selain menjadi alternatif wisata indoor yang nyaman selama musim liburan, Fun Tech Plaza juga menawarkan nilai lebih karena sebagian besar permainan dapat dinikmati tanpa biaya tambahan setelah pengunjung masuk ke area wahana.

"Dengan harga tiket yang relatif terjangkau, destinasi ini menjadi pilihan keluarga yang ingin mendapatkan pengalaman rekreasi modern tanpa harus mengeluarkan biaya besar," imbuhnya.

Titik menambahkan, momentum libur sekolah selalu menjadi periode penting bagi sektor pariwisata Kota Batu. Karena itu, Jatim Park Group terus menghadirkan inovasi wahana dan pengalaman baru agar wisatawan mendapatkan pilihan destinasi yang beragam sesuai minat dan usia. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Operational Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani pada Sabtu (20/6/2026) menegaskan bahwa sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Mikutopia yang dikelola PT Batu Fantasy Garden telah memenuhi standar nasional dalam penerapan aspek Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 9042:2021.

"Alhamdulillah saat ini seluruh proses yang menjadi persyaratan operasional telah kami penuhi. Sertifikasi SNI 9042:2021 ini menjadi salah satu bukti bahwa Mikutopia telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas," ujarnya.

Menurutnya, proses sertifikasi dilakukan secara menyeluruh melalui penilaian terhadap berbagai aspek pengelolaan destinasi, mulai dari kebersihan kawasan, kesehatan dan keselamatan pengunjung, manajemen risiko, hingga komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Mikutopia sempat mendapat perhatian publik terkait proses penyelesaian sejumlah dokumen pendukung operasional dan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, pihak pengelola terus melakukan berbagai pembenahan serta memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.

"Sertifikasi ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Kami ingin memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa Mikutopia merupakan destinasi yang aman, layak dikunjungi, dan dikelola sesuai standar nasional," imbuhnya.

Dengan status sertifikasi yang telah diperoleh, Mikutopia kini semakin percaya diri menyambut musim libur sekolah 2026. Selain menghadirkan program budaya Journey of Wonderland, destinasi tersebut juga menyiapkan sejumlah wahana baru seperti Go Kart dan BomBom Car guna menambah pilihan rekreasi bagi wisatawan.

Keberhasilan memperoleh Sertifikasi SNI 9042:2021 sekaligus memperkuat posisi Mikutopia sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kota Batu yang mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya. Pemerolehan sertifikasi tersebut juga menjadi indikator bahwa pengelolaan destinasi telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah untuk industri pariwisata nasional. (**)

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin mengatakan pada Rabu (17/6/2026) menegaskan setidaknya ada 8 saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Terakhir kami menanyai dua saksi tambahan dimana mereka merupakan saksi yang ada di lokasi saat peristiwa terjadi," urainya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa enam orang yang terdiri dari pelapor RC, dua saksi yang berada di lokasi kejadian, serta tiga pihak terlapor berinisial SA., HN dan ADS.

Hingga kini, Satreskrim Polres Batu masih terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk menentukan konstruksi hukum dalam perkara tersebut.

"Penyidik menegaskan proses penanganan kasus berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat sampai adanya kepastian hukum lebih lanjut," imbuhnya.

Seperti yang pernah di tulis oleh Suarajatimpost.com sebelumnya, kasus ini bermula dari laporan dugaan pengeroyokan yang dialami RC usai menonton pertandingan bulu tangkis di Gedung Serbaguna Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, insiden tersebut diduga dipicu perbedaan dukungan terhadap tim yang sedang bertanding.

Korban mengaku sempat dicegat setelah pertandingan berakhir. Dalam laporannya, RC menyebut dirinya mendapat tamparan berulang kali serta makian yang diduga bernuansa rasis. Upaya mediasi yang sempat dilakukan kedua belah pihak disebut tidak membuahkan kesepakatan sehingga kasus berlanjut ke ranah hukum.

Sementara itu, pihak terlapor melalui penasihat hukumnya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang dilaporkan korban. Mereka menegaskan tidak ada unsur kesengajaan maupun niat jahat dalam peristiwa tersebut dan menyebut kejadian terjadi secara spontan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Punjul Santoso pada Rabu (17/6/2026) menyampaikan rasa syukur atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil diraih untuk ke-11 kali berturut-turut. Menurutnya, ini menunjukkan kepatuhan administrasi keuangan daerah sudah terjaga dengan baik.

“Kami hargai kerja keras pemerintah yang menjaga standar akuntabilitas. Namun kami juga ingin memberikan peringatan tegas: Opini WTP hanyalah syarat dasar, bukan ukuran keberhasilan akhir. Jika anggaran terserap rapi tapi tidak menurunkan angka kemiskinan, tidak meningkatkan layanan publik, dan tidak meratakan pembangunan, maka tujuannya belum tercapai,” tegas Punjul.

Disisi lain ia juga menegaskan bahwa pihak legislatif menyoroti beberapa titik yang menjadi perhatian serius dan peringatan bagi pemerintah daerah seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 92,37 persen atau Rp 302,95 miliar dari target Rp 327,98 miliar, meski total pendapatan daerah tercapai 99,20 persen. Pihak legislatif memperingatkan agar segera dilakukan evaluasi mendalam, apakah kesalahan ada pada perencanaan atau lemahnya upaya pemungutan. Strategi peningkatan juga harus disusun agar tidak memberatkan masyarakat dan sektor pariwisata.

Selain itu, juga terkait temuan dan rekomendasi BPK yang masih berulang pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, serta pengelolaan aset investasi. DPRD memperingatkan agar tidak menjadikan rekomendasi ini hanya sebagai catatan biasa, melainkan harus disusun rencana tindak lanjut yang jelas dengan tenggat waktu dan penanggung jawab agar tidak menjadi masalah tahunan.

"Berikutnya dari sisi belanja daerah yang terealisasi 89,16 persen. DPRD mengingatkan bahwa penyerapan anggaran harus berorientasi hasil, bukan sekadar angka. Peringatan khusus kami sampaikan terkait rendahnya penyerapan belanja modal, penggunaan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 10,67 miliar yang harus transparan, serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp126 miliar," imbuhnya.

Selain itu, DPRD juga meminta laporan kinerja Proyek Strategis Daerah yang diukur dari manfaat nyata, bukan hanya laporan keuangan, serta pengaturan yang tegas terkait bantuan keuangan ke desa agar pembangunan berjalan adil dan merata. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pimpinan Pusat Perguruan ASBKI, Teguh Suharto Utomo, pada Rabu (17/6/2026) menguraikan bahwa kegiatan tersebut diperkirakan akan diikuti ratusan karateka dari berbagai dojo ASBKI di Jawa Timur maupun luar daerah. Event ini menjadi salah satu agenda terbesar ASBKI pada penghujung tahun sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai destinasi sport tourism dan pusat pembinaan olahraga di Jawa Timur.

"Pemilihan Kota Batu bukan tanpa alasan. Selain memiliki fasilitas pendukung yang memadai, Kota Batu dinilai memiliki atmosfer yang kondusif untuk kegiatan pembinaan atlet dan pengembangan olahraga bela diri," kata Teguh. 

Selain itu, kegiatan ini disiapkan sebagai momentum mempererat persaudaraan antarkarateka, meningkatkan kualitas latihan, sekaligus memperkuat pembinaan karakter generasi muda. Karate bukan hanya tentang bertanding, tetapi juga membentuk pribadi yang disiplin, tangguh, dan berintegritas.

Menurutnya, event tersebut tidak hanya berisi latihan bersama, tetapi juga rangkaian pembinaan mental, penguatan karakter, diskusi pengembangan atlet, hingga demonstrasi teknik dari para pelatih dan senior perguruan. Melalui agenda ini, ASBKI berharap mampu meningkatkan kualitas sumber daya atlet sekaligus mempererat ikatan keluarga besar perguruan.

Selain terkenal berhawa sejuk, Kota Batu juga dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga di Jawa Timur. Berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional kerap digelar di Kota Batu dengan dukungan fasilitas dan antusiasme masyarakat yang tinggi.

Terlebih, event ini juga akan menjadi ajang konsolidasi besar keluarga ASBKI dari berbagai daerah. Selain memperkuat silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menjaring dan membina atlet-atlet potensial yang nantinya dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

"Peserta yang hadir ditargetkan berasal dari berbagai dojo ASBKI di Jawa Timur maupun luar daerah. Kami berharap dari kegiatan ini lahir bibit-bibit atlet yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Manajer Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani, pada Rabu (17/6/2026) mengatakan, seluruh pengunjung yang menggunakan wahana Go-Kart nantinya diwajibkan mengenakan perlengkapan keselamatan berupa helm dan pelindung siku. Selain itu, petugas dan fasilitas pertolongan pertama juga akan disiagakan di area wahana.

"Kami menyiapkan perlengkapan safety berupa helm dan pad siku sebagai antisipasi cedera. Area wahana juga dilengkapi fasilitas P3K dan petugas yang siap melakukan penanganan apabila diperlukan," ujar Panji.

Menurutnya, tingkat risiko kecelakaan pada wahana tersebut tergolong sedang. Namun, sejumlah sistem pengamanan telah dipasang karena Go-Kart pada dasarnya merupakan kendaraan balap yang dirancang dengan standar keselamatan khusus. Setiap unit kendaraan dilengkapi bemper pelindung di bagian depan dan belakang untuk mengurangi dampak benturan saat terjadi kontak antarkendaraan.

Tak hanya itu, Mikutopia menggunakan Go-Kart bertenaga baterai yang dinilai lebih ramah lingkungan dan mudah dikendalikan dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional. Pengelola juga membatasi performa kendaraan dengan mengatur torsi dan kecepatan maksimal di kisaran 40 hingga 50 kilometer per jam.

"Kami sengaja membatasi torsi kendaraan agar tetap aman untuk wahana rekreasi. Jadi bukan untuk balap profesional, tetapi lebih kepada memberikan pengalaman berkendara yang seru sekaligus aman bagi pengunjung," imbuhnya.

Lintasan Go-Kart yang sedang diselesaikan memiliki panjang sekitar 170 meter dengan lebar lintasan 5 meter. Dalam satu sesi, lintasan tersebut dapat digunakan hingga lima unit Go-Kart untuk balapan secara bersamaan. Untuk meningkatkan keamanan, bagian pembatas atau kanstin lintasan juga akan dilengkapi lapisan karet sebagai peredam benturan.

Sebelumnya, Mikutopia mengumumkan penambahan dua wahana baru selama musim libur sekolah, yakni Go-Kart dan bumper car (bom-bom kar). 

Wahana Go-Kart akan menyediakan 10 unit kendaraan dengan tarif Rp15 ribu untuk satu putaran dan Rp25 ribu untuk tiga putaran, sedangkan bumper car menyediakan 12 unit kendaraan dengan tarif Rp20 ribu per sesi berdurasi sekitar 5 hingga 10 menit. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Manager Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani pada Selasa (16/6/2026) mengatakan, proses pengerjaan kedua wahana telah memasuki tahap finishing. Manajemen menargetkan seluruh pekerjaan dapat rampung dalam pekan ini, namun apabila masih terdapat beberapa penyesuaian teknis, operasional wahana ditargetkan paling lambat pada pekan depan.

"Saat ini masih tahap persiapan dan finishing. Kami targetkan selesai pekan ini. Kalau memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, paling lambat pekan depan sudah bisa beroperasi," ujar Panji.

Wahana BomBom Car akan hadir dengan total 12 unit kendaraan yang dapat digunakan pengunjung untuk saling beradu kendaraan secara aman di arena khusus. Menariknya, satu unit kendaraan dapat dinaiki lebih dari satu orang dengan durasi permainan sekitar 5 hingga 10 menit setiap sesi.

Untuk menikmati wahana tersebut, pengunjung dikenakan tarif Rp25 ribu per sesi. Panji menilai BomBom Car akan menjadi salah satu wahana favorit keluarga karena dapat dimainkan bersama teman maupun anggota keluarga.

Selain itu, Mikutopia juga menghadirkan wahana Go Kart dengan total 10 unit kendaraan yang dirancang untuk memberikan pengalaman balapan ringan bagi pengunjung. Tarif yang ditawarkan yakni Rp15 ribu untuk satu putaran dan Rp25 ribu untuk tiga putaran.

"Kami melihat minat pengunjung terhadap wahana yang bersifat interaktif cukup tinggi. Karena itu kami menambah Go Kart dan BomBom Car sebagai pilihan aktivitas baru selama libur sekolah," imbuhnya.

Meski menghadirkan wahana baru, Panji menegaskan kedua fasilitas tersebut tidak termasuk dalam tiket terusan Mikutopia. Pengunjung yang ingin mencoba Go Kart maupun BomBom Car dapat membeli tiket wahana secara terpisah sesuai tarif yang telah ditentukan. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani pada Selasa (16/6/2026) mengatakan, kegiatan ini melibatkan sekitar 200 pelaku seni asal Kota Batu serta sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Malang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem seni budaya lokal sekaligus memberikan ruang ekspresi bagi para seniman untuk tampil di hadapan masyarakat luas.

"Melalui Journey of Wonderland, kami ingin menjadikan Mikutopia bukan hanya sebagai destinasi rekreasi keluarga, tetapi juga ruang apresiasi budaya. Karena itu kami melibatkan sekitar 300 pelaku seni Kota Batu dan sejumlah akademisi dari perguruan tinggi di Malang untuk bersama-sama menghadirkan pertunjukan yang berkualitas," ujar Panji.

Berbagai kelompok seni akan tampil secara bergantian di Mikutopia Stage mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Beberapa di antaranya yakni Janur Kobong Wayang Topeng, Angeraksa Sekaring Batu, Javanese Traditional Culture, Dahaga Sang Rimba, Gurwa Gangsa, Trenggana Sumapala, serta Lelakon Sang Jiwo. Pertunjukan akan disajikan dalam beragam bentuk seni tradisional mulai dari tari, musik etnik, teater budaya, hingga pertunjukan kolaboratif yang mengangkat kearifan lokal Jawa Timur.

Panji menegaskan seluruh pertunjukan budaya tersebut dapat disaksikan pengunjung tanpa biaya tambahan. Wisatawan cukup membeli tiket masuk reguler Mikutopia untuk menikmati seluruh rangkaian acara yang digelar selama masa libur sekolah tersebut.

Menurutnya, manajemen juga memastikan tidak ada kenaikan harga tiket selama pelaksanaan event berlangsung. Tiket masuk Mikutopia tetap dipatok Rp45.000 per orang, sedangkan tiket terusan wahana tetap berada di harga Rp95.000.

"Kami sengaja tidak menaikkan harga tiket meskipun ada event budaya selama lebih dari dua minggu. Harapannya masyarakat bisa menikmati hiburan keluarga sekaligus pertunjukan budaya dengan harga yang tetap terjangkau," katanya.

Mikutopia sendiri merupakan destinasi wisata baru di Kota Batu yang mengusung konsep dunia jamur dan berdiri di kawasan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Sejak dibuka pada Maret 2026, tempat wisata ini menjadi salah satu destinasi alternatif keluarga dengan puluhan wahana permainan dan area pertunjukan yang dapat menampung berbagai kegiatan seni dan budaya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Selasa (16/6/2026) ia menegaskan seluruh petugas yang diterjunkan merupakan warga Kota Batu yang sebelumnya telah mengikuti pembekalan dan pelatihan teknis dari BPS. Mereka akan melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha nonpertanian yang menjadi bagian penting dalam penyusunan data ekonomi daerah.

"Pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data. Menurutnya, Kota Batu sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM membutuhkan data yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran," paparnya.

Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi riil perekonomian daerah. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Kota Batu dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, keberadaan data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program yang lebih efektif, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

“Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat pemberdayaan UMKM, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Cak Nur juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjaga profesionalisme selama bertugas. Selain itu, kualitas data yang dikumpulkan harus menjadi prioritas utama karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah pada masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa integritas petugas di lapangan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus.

Karena itu, seluruh proses pendataan harus dilakukan secara objektif, teliti, dan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga diminta berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang dilaksanakan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia. Hasil sensus akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menilai pengalihan beban gaji PPPK ke APBN menjadi solusi yang sangat dibutuhkan daerah di tengah semakin beratnya tekanan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membantu pemerintah daerah memenuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai, tetapi juga menjaga ruang fiskal agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“DPRD Kota Batu mendukung penuh sikap eksekutif dan usulan DPR RI. Ini momentum penting untuk menyelamatkan APBD daerah. Jika beban gaji PPPK guru dan nakes terus dibebankan pada DAU maupun APBD tanpa dukungan tambahan yang memadai, daerah akan semakin kesulitan bergerak,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Didik menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp168 miliar, Kota Batu juga masih harus menyesuaikan struktur belanja pegawai agar memenuhi ketentuan nasional.

Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2026, porsi belanja pegawai Kota Batu mencapai 36,23 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1,06 triliun. Angka tersebut masih berada di atas batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Posisi kita saat ini masih di atas 36 persen. Artinya belum memenuhi target efisiensi nasional yang harus dicapai pada 2027. Jika tidak ada solusi dari pemerintah pusat, daerah akan menghadapi tantangan yang semakin berat,” katanya.

Menurut Didik, persoalan belanja pegawai tidak hanya berkaitan dengan tata kelola birokrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Semakin besar anggaran terserap untuk belanja pegawai, semakin kecil ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung program pembangunan.

Ia menyebut sejumlah program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan sampah, penguatan sektor pariwisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang terdampak. Program pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara daerah juga dituntut memenuhi aturan batas maksimal belanja pegawai,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD Kota Batu tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer melalui skema PPPK. Menurutnya, guru dan tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan dasar yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami sangat menghargai kebijakan pengangkatan PPPK karena guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan publik. Tetapi harus ada keseimbangan antara kebijakan pengangkatan dan dukungan anggarannya agar daerah tidak kesulitan menjalankan pembangunan,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Kota Batu berencana membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk jejaring legislatif di tingkat pusat, guna mengawal aspirasi tersebut agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pembiayaan PPPK. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu, Nurochman menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi strategis bagi pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai yang maksimal 30 persen dari total APBD mulai 2027.

Menurutnya, jika gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai pembangunan dan program pelayanan masyarakat lainnya.

“Pemerintah daerah sangat mendukung dan berharap usulan DPR RI ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Jika gaji PPPK guru dan nakes ditanggung APBN, tentu akan menjadi angin segar bagi postur APBD daerah,” ujar Nurochman, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan cukup berat dalam menjaga kesehatan fiskal. Selain harus menyesuaikan porsi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat, Pemkot Batu juga mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai Rp168 miliar.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat ruang gerak anggaran daerah semakin terbatas, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, serta sektor-sektor prioritas lainnya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Batu, porsi belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai 36,23 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut masih berada di atas batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi pada tahun 2027.

“Saat ini porsi belanja pegawai kita berada di angka lebih dari 36 persen. Angka ini masih melampaui target 30 persen yang harus dipenuhi pada 2027. Ditambah lagi adanya pengurangan TKD sebesar Rp168 miliar sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas,” katanya.

Data Pemkot Batu menunjukkan total belanja pegawai pada tahun 2026 mencapai Rp423,93 miliar. Setelah dikurangi sejumlah komponen tunjangan guru yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, nilai belanja pegawai netto masih berada di angka Rp385,03 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp1,06 triliun.

Meski demikian, Nurochman menegaskan, keberadaan PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan, tetap menjadi kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah tidak mempersoalkan kebijakan pengangkatan PPPK yang telah berjalan selama ini.

Menurutnya, yang perlu dievaluasi adalah skema pembiayaan agar tidak seluruhnya menjadi beban APBD sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Guru dan tenaga kesehatan merupakan pilar pelayanan dasar masyarakat. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Namun format penganggarannya perlu dibenahi agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menjalankan pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah serta usulan DPR RI tersebut sebagai langkah menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan keuangan daerah.

“Harapan kami pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi daerah. Dengan begitu stabilitas fiskal tetap terjaga, pembangunan berjalan optimal, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, dr. Icang Sarrazin mengatakan saat ini suhu udara di Kota Batu dapat mencapai 28 hingga 30 derajat Celsius pada siang hari. Namun saat malam hingga dini hari, suhu turun drastis hingga berada di kisaran 14 sampai 19 derajat Celsius.

"Intinya kondisi tersebut membuat tubuh harus beradaptasi secara cepat terhadap perubahan suhu. Ketika daya tahan tubuh menurun, berbagai penyakit lebih mudah menyerang, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau dan fenomena bediding ini antara lain influenza, ISPA, alergi, asma, hingga radang tenggorokan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini kasus yang paling banyak ditemukan di fasilitas kesehatan masih didominasi influenza. Namun ancaman lain yang juga perlu diwaspadai adalah meningkatnya paparan debu akibat kondisi cuaca kering selama musim kemarau.

Menurutnya, debu yang beterbangan di udara dapat dengan mudah masuk ke saluran pernapasan dan memicu reaksi alergi, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat asma maupun alergi pernapasan.

“Debu-debu yang beterbangan ini kalau terhirup dan masuk ke mulut bisa memicu reaksi alergi. Bagi orang yang punya riwayat alergi tinggi, risikonya tentu lebih besar,” jelasnya.

Karena itu, Dinkes mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat berada di area ramai maupun saat beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama.

“Kalau berkumpul di keramaian sebaiknya tetap memakai masker agar debu tidak mudah masuk ke saluran pernapasan dan memicu penyakit,” tambahnya.

Selain itu, fenomena bediding juga meningkatkan risiko terjadinya faringitis atau radang tenggorokan. Udara yang lebih kering, dingin, serta tingginya partikel debu dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan yang ditandai dengan rasa nyeri saat menelan, tenggorokan kering, hingga suara serak.

Dinkes juga mengingatkan kelompok rentan seperti penderita asma agar lebih berhati-hati saat beraktivitas pada malam hari. Suhu udara yang dingin dapat memicu penyempitan saluran napas dan meningkatkan risiko kambuhnya gejala asma.

“Bagi penderita asma maupun alergi, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari ketika suhu udara sedang sangat dingin,” tandasnya. (*)

Editor: Danu

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menegaskan bahwa keputusan tersebut harus disikapi secara rasional dan objektif. Menurutnya, penundaan pembentukan Dispora bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan sektor kepemudaan dan olahraga, melainkan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kita harus menghormati dan menerima keputusan Pansus DPRD dengan rasional. Kebijakan ini merupakan langkah yang logis mengingat pemerintah pusat mengarahkan agar belanja pegawai berada di bawah 30 persen dari APBD,” ujarnya kepada SJP pada Minggu (14/6/2026).

Heli menjelaskan, saat ini komposisi belanja pegawai Pemerintah Kota Batu masih berada di kisaran 36 persen. Jika pembentukan dua organisasi perangkat daerah baru dilakukan secara bersamaan, maka dikhawatirkan akan semakin membebani struktur anggaran daerah.

“Kalau dipaksakan membentuk kedua dinas sekaligus, maka postur APBD akan semakin berat pada belanja aparatur. Padahal pemerintah daerah juga harus memastikan ruang fiskal yang cukup untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, persetujuan pembentukan DPMD merupakan langkah yang tepat karena kebutuhan penguatan tata kelola desa dinilai lebih mendesak. Desa menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal, sehingga diperlukan perangkat daerah yang lebih fokus menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

“DPMD diprioritaskan karena memiliki urgensi yang tinggi dalam memperkuat tata kelola desa yang menjadi fondasi perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Heli mengakui bahwa kebutuhan pembentukan Dispora sebenarnya cukup besar. Kota Batu memiliki potensi olahraga dan kepemudaan yang terus berkembang, termasuk peluang pengembangan sport tourism yang selama ini menjadi salah satu kekuatan daerah.

Ia menilai urusan kepemudaan dan olahraga saat ini memang berada dalam kondisi yang cukup padat karena masih bergabung dengan Dinas Pendidikan. Fokus besar pada pelayanan pendidikan membuat pembinaan pemuda dan olahraga belum bisa mendapatkan perhatian secara maksimal.

“Secara potensi, urgensi Dispora sebenarnya cukup tinggi. Kota Batu memiliki peluang besar dalam pengembangan olahraga dan kepemudaan. Namun kapasitas fiskal daerah tetap harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Karena itu, Pemkot Batu memilih untuk menunda pembentukan Dispora hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan. Pemerintah daerah akan lebih dahulu fokus menurunkan persentase belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Heli juga menekankan bahwa pembentukan DPMD nantinya harus dilakukan tanpa menambah beban pegawai baru. Pengisian personel akan mengutamakan redistribusi aparatur dari perangkat daerah yang mengalami penyesuaian struktur organisasi.

“Kita ingin pembentukan DPMD tetap berjalan, tetapi tidak menambah beban anggaran. Prinsipnya adalah penataan dan redistribusi pegawai, bukan merekrut baru,” tandasnya. (*)

Editor: Danu

Kuasa hukum para terlapor, Bagas Dwi Wicaksono menegaskan bahwa kliennya yakni SA, HN dan ADS tidak pernah melakukan tindakan pengeroyokan sebagaimana yang dilaporkan ke kepolisian. Menurutnya, peristiwa yang terjadi usai pertandingan bulu tangkis di kawasan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan.

“Tidak ada pengeroyokan. Semua pihak sudah memberikan keterangan di depan penyidik dan kejadian itu hanya spontanitas yang terjadi saat suasana pertandingan sedang panas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keributan yang terjadi saat itu bukan merupakan tindakan yang direncanakan maupun dilakukan secara bersama-sama untuk melukai korban. Bahkan, pihaknya membantah adanya aksi pemukulan maupun penamparan sebagaimana yang disampaikan pihak pelapor.

Menurut Bagas, apabila ditemukan luka memar pada tubuh korban, hal tersebut diduga terjadi akibat situasi ricuh ketika sejumlah orang berupaya melerai ketegangan yang muncul di lokasi kejadian.

“Mungkin kalau ada luka memar, itu akibat kondisi saat orang-orang berusaha melerai dan korban terbentur. Jadi bukan karena adanya pengeroyokan,” imbuhnya.

Pihak terlapor juga mengakui bahwa sebelum insiden terjadi memang terdapat perbedaan dukungan dalam pertandingan bulu tangkis yang berlangsung malam itu. Namun menurut Bagas, situasi saling mendukung antar kelompok pendukung merupakan hal yang lazim terjadi dalam sebuah pertandingan dan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan tindak pidana.

“Kalau soal dukungan memang benar ada perbedaan dukungan. Tapi itu hal yang biasa dalam pertandingan. Tidak ada niat ataupun kesengajaan untuk melakukan pengeroyokan,” tambahnya.

Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui jalur mediasi ternyata telah difasilitasi oleh Polres Batu. SA membenarkan bahwa dirinya bersama pelapor telah dipertemukan dalam satu forum mediasi. Namun pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan sehingga proses mediasi lanjutan masih akan kembali dilakukan.

“Iya sudah mediasi satu kali. Masih perlu mediasi lagi,” ujar SA singkat. (*)

Editor: Danu

Ketua Pansus DPRD Kota Batu, Didik Machmud pada Jumat (12/6/2026) mengungkapkan bahwa usulan pemindahan Bidang Pemuda dan Olahraga ke Dinas Pariwisata sempat muncul dalam proses pembahasan. Namun setelah dilakukan kajian, DPRD memutuskan tidak menyetujui usulan tersebut.

“Sebelumnya memang ada usulan agar bidang pemuda dan olahraga dipindahkan ke Dinas Pariwisata. Namun hal itu tidak kami setujui,” ujar Didik.

Menurutnya, keputusan tersebut mempertimbangkan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk target mencetak 1.000 sarjana di Kota Batu.

Karena itu, DPRD menilai bidang kepemudaan memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan sektor pendidikan dibandingkan sektor pariwisata.

“Kalau dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya program peningkatan kualitas SDM dan target 1.000 sarjana, korelasinya lebih dekat dengan dunia pendidikan. Sehingga kurang tepat jika dipindahkan ke Dinas Pariwisata,” jelasnya.

Didik menambahkan, Dinas Pariwisata memiliki fokus kerja yang berbeda, yakni pada pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan, promosi daerah, hingga upaya menarik investasi. Oleh karena itu, memasukkan urusan kepemudaan dan olahraga ke dalam dinas tersebut dinilai kurang sesuai dengan rumpun tugasnya.

“Disparta fokus pada pengembangan wisata, investasi, dan sektor-sektor pendukung pariwisata. Jadi secara rumpun memang kurang cocok jika bidang pemuda dan olahraga ditempatkan di sana,” katanya.

Meski demikian, DPRD membuka kemungkinan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menaungi bidang tersebut. Namun secara substansi, urusan kepemudaan dan olahraga tetap akan berada di bawah Dinas Pendidikan.

“Untuk bidang pemuda dan olahraga tetap di Dinas Pendidikan. Kemungkinan yang berubah hanya nama dinasnya agar lebih mencerminkan tugas dan fungsi yang dijalankan,” imbuhnya.

Pembahasan perubahan SOTK sendiri dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian beban kerja organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. DPRD berharap penataan kelembagaan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Batu secara lebih optimal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Jumat (12/6/2026), ia mengaku kliennya yang berinisial RC menjadi korban dugaan pengeroyokan usai menyaksikan pertandingan bulu tangkis di sebuah gedung serbaguna di kawasan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, pada Selasa dini hari (2/6/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

"Sejak awal pertandingan berlangsung tidak ada persoalan maupun gesekan antara korban dengan pihak mana pun. RC hadir sebagai penonton untuk memberikan dukungan kepada tim yang diperkuat teman dekatnya," paparnya.

Namun situasi berubah setelah pertandingan berakhir. Meski sebelumnya para pihak sempat saling bersalaman, korban disebut dicegat saat hendak meninggalkan lokasi pertandingan.

Teguh menuturkan, SA diduga mempermasalahkan sikap korban yang tidak memberikan dukungan kepada tim yang dibelanya. Korban sempat menjelaskan bahwa dirinya mendukung tim yang berisi teman-temannya. Namun penjelasan tersebut disebut tidak mampu meredam emosi.

"Korban dicegat di depan gedung, dimarahi karena tidak mendukung timnya dia," imbuhnya.

Menurut keterangan yang diterimanya dari korban, situasi kemudian memanas hingga terjadi kontak fisik. Korban diduga didorong pada bagian dada oleh SA. Tidak lama berselang, dua orang lainnya berinisial H dan M disebut ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Teguh menyebut H diduga memukul bagian belakang kepala korban hingga terjatuh. Saat korban berusaha berdiri dengan bantuan rekannya bernama Evan, SA disebut menampar wajah korban beberapa kali.

Tidak hanya itu, korban juga mengaku menerima sejumlah ucapan bernada rasis yang dilontarkan berulang kali. Setelah itu, aksi penamparan disebut kembali dilakukan oleh terlapor lainnya berinisial M.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami keluhan berupa pusing dan mual. Peristiwa itu akhirnya berhenti setelah sejumlah orang yang berada di lokasi berusaha melerai," imbuhnya.

Merasa menjadi korban tindak kekerasan, RC kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu pada pagi harinya. Laporan itu kini telah ditangani Satreskrim Polres Batu dan masih dalam tahap penyelidikan.

Selain dugaan pengeroyokan, Teguh juga mengungkapkan adanya dugaan intimidasi yang dialami kliennya setelah peristiwa tersebut terjadi. Ia menyebut teror mulai muncul sekitar dua hingga tiga hari setelah kejadian dengan sasaran sebuah kafe milik korban di Kota Batu.

Menurutnya, setiap malam terdapat orang tidak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor, mengenakan jaket hitam dan helm tertutup. Orang-orang tersebut disebut berhenti di depan lokasi usaha korban dan mengambil foto area sekitar.

"Dua atau tiga hari setelah kejadian, setiap malam tempat usaha kafe didatangi orang naik motor pakai jaket hitam dan helm full face," kata Teguh.

Ia menambahkan, aktivitas tersebut kerap terjadi pada rentang pukul 01.00 hingga 02.00 WIB. Pihak keluarga menilai kejadian itu cukup janggal karena sebelum insiden dugaan pengeroyokan terjadi, tidak pernah ada aktivitas serupa di sekitar tempat usaha korban.

Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui jalur mediasi sebenarnya telah difasilitasi oleh Polres Batu pada Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, korban hadir bersama keluarga dan kuasa hukumnya untuk bertemu langsung dengan ketiga terlapor.

Namun mediasi belum menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak masih mempertahankan keterangannya. Karena itu, proses hukum kini tetap berjalan dan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan serta alat bukti yang telah dikumpulkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin pada Jumat (12/6/2026) menegaskan bahwa laporan tersebut diterima Polres Batu dengan Nomor: LPM/358/VI/2026/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR. 

"Selain SA, dua orang lainnya berinisial H dan M juga turut dilaporkan dalam perkara tersebut. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam laporan polisi, insiden bermula setelah pertandingan bulutangkis berakhir pada Selasa lalu (2/6/2026)," urainya.

Ia melanjutkan, saat hendak meninggalkan lokasi, pelapor mengaku didatangi beberapa orang yang mempertanyakan sikapnya terhadap salah satu klub bulutangkis yang sedang bertanding.

Situasi yang awalnya berupa percakapan verbal kemudian diduga berkembang menjadi perselisihan. Pelapor mengaku menerima sejumlah pukulan dan dorongan yang mengakibatkan dirinya mengalami pusing, mual, serta nyeri pada bagian kepala.

"Merasa mendapatkan tindak kekerasan, korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui maupun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Polisi telah memeriksa enam orang yang terdiri dari pelapor, para terlapor, serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, hasil visum korban juga telah dikantongi sebagai bagian dari proses pembuktian," tandasnya.

Perlu diketahui, nama SA sendiri menjadi sorotan karena yang bersangkutan pernah menjalani proses hukum dalam perkara korupsi pada 2018. Saat ini, ia diketahui aktif sebagai salah satu pengurus olahraga di Kota Batu dengan jabatan Wakil Ketua Umum KONI Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, M Nur Adhim pada Kamis (11/6/2026) menegaskan capaian tersebut bahkan telah melampaui target Triwulan II yang sebelumnya dipatok sebesar 40 persen. Kondisi ini menunjukkan tren positif penerimaan daerah di tengah belum adanya peningkatan signifikan jumlah objek pajak baru pada sektor kuliner.

“Kalau melihat data sampai awal Juni, realisasinya sudah mencapai 43,9 persen. Ini sudah melewati target triwulan kedua yang kami tetapkan sebesar 40 persen,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pergerakan penerimaan PBJT sektor makanan dan minuman sangat dinamis karena bergantung pada aktivitas pelaporan dan pembayaran wajib pajak setiap harinya.

Menurutnya, perubahan angka realisasi dapat terjadi dalam waktu singkat seiring masuknya data pembayaran maupun penyesuaian administrasi yang tercatat dalam sistem keuangan daerah.

“Hitungan harian sangat dinamis. Dua hari lalu capaian pajak restoran sempat naik sekitar 1,4 persen. Tetapi saat kami cek lagi hari ini, posisinya sedikit terkoreksi turun sekitar Rp8 juta atau sekitar 0,06 persen,” jelasnya.

Adhim menerangkan, sebagian besar wajib pajak sektor kuliner biasanya melakukan penyetoran pajak pada rentang tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Karena itu, penerimaan daerah cenderung mengalami lonjakan pada awal hingga pertengahan bulan sebelum melandai menjelang akhir bulan.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Bapenda terus memperkuat pengawasan terhadap pelaporan dan penyetoran pajak oleh pelaku usaha restoran, rumah makan, kafe, maupun usaha makanan dan minuman lainnya.

Selain pengawasan, pendampingan kepada wajib pajak juga terus dilakukan guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Adhim mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran akan langsung dikenakan sanksi administrasi melalui sistem yang terintegrasi dengan perbankan daerah. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak menunda penyetoran pajak agar terhindar dari denda yang dapat menambah beban usaha.

“Kami tidak bisa hanya menunggu laporan masuk. Pengawasan harus terus dilakukan agar tingkat kepatuhan tetap tinggi dan target penerimaan daerah bisa tercapai,” imbuhnya.

Menurutnya, keberhasilan sektor kuliner menyumbang pendapatan daerah hingga pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah, bahkan tanpa harus bergantung pada penambahan jumlah wajib pajak baru secara signifikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M. Alfi Nurhidayat pada Kamis (11/6/2026) menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sanksi berat bagi pendaftar yang terbukti sengaja memalsukan atau memanipulasi koordinat tempat tinggal demi memperoleh keuntungan dalam proses seleksi.

"Ketika itu sampai ketahuan ada manipulasi, kita pastikan dia akan kita gugurkan. Bahkan kalau perlu ada sanksi yang anak ini tidak bisa diterima di sekolah se-Kota Batu. Biar ini menjadi efek jera juga," tegasnya.

Menurut Alfi, saat ini tahapan SPMB masih menyelesaikan proses seleksi jalur prestasi. Setelah tahapan tersebut berakhir, pendaftaran jalur domisili akan mulai dibuka pada pekan depan.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi berbasis satelit yang mampu mengukur jarak antara rumah calon siswa dan sekolah tujuan secara akurat.

"Sistem online itu kan selalu meninggalkan track and trace, jejak dan bekas, dan bisa dipantau oleh semua orang. Hari ini kan kita juga hidup di era 4.0, artinya kita enggak ngukur lagi dengan meteran jaraknya itu, tapi dengan satelit. Nah, itu nanti semua akan bisa kelihatan," imbuhnya.

Meski sistem digital telah dirancang dengan tingkat akurasi tinggi, Disdik tetap mengantisipasi kemungkinan adanya upaya manipulasi data. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak termasuk media massa dan masyarakat.

"Kita kan sangat terbuka sekali nih. Teman-teman media ini bisa untuk melakukan monitoring bareng-bareng. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan, silakan laporkan ke kita," ujarnya.

Alfi menambahkan, sistem SPMB tahun ini juga melibatkan pengawas eksternal untuk memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel. Apabila ditemukan indikasi manipulasi koordinat rumah atau pelanggaran lainnya, Disdik akan segera melakukan verifikasi lapangan dan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Selain pengawasan berlapis, Disdik Kota Batu juga membuka posko pengaduan dan hotline khusus yang tersedia di setiap sekolah negeri maupun kantor Dinas Pendidikan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menerima laporan masyarakat selama proses penerimaan siswa berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari pada Kamis (11/6/2026) menjelaskan bahwa pembentukan DPMD merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan desa yang semakin kompleks.

“Untuk dinas baru yang disetujui hanya DPMD. Embrionya berasal dari DP3AP2KB, yakni bidang pemberdayaan masyarakat, bidang aparatur desa, serta bidang perencanaan dan keuangan desa,” ujar Khamim.

Dengan terbentuknya DPMD, sejumlah urusan yang selama ini berada di DP3AP2KB akan mengalami penyesuaian. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana nantinya akan dialihkan ke Dinas Kesehatan, sedangkan urusan perempuan dan perlindungan anak akan menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Menurut Khamim, langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas fokus tugas masing-masing perangkat daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, usulan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga belum mendapatkan persetujuan. Salah satu pertimbangannya adalah kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan belanja pegawai daerah.

“Tidak disetujuinya Dispora karena pemerintah pusat menginstruksikan maksimal beban belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Sementara Kota Batu saat ini masih berada di angka sekitar 36 persen,” jelasnya.

Ia menilai, penambahan organisasi perangkat daerah baru berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja pegawai sehingga kurang sejalan dengan kebijakan efisiensi yang sedang didorong pemerintah pusat. Karena itu, pembentukan Dispora kemungkinan baru dapat direalisasikan setelah persentase belanja pegawai berhasil ditekan di bawah batas yang ditentukan.

Lebih lanjut, Khamim menjelaskan bahwa perubahan SOTK yang tengah dilakukan Pemkot Batu bukan sekadar menambah atau mengurangi organisasi perangkat daerah. Penataan tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan beban kerja antar dinas, meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelaksanaan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

“Alasan perubahan SOTK adalah karena ada beban kerja yang tidak sebanding antar dinas. Kemudian ingin diratakan agar langkah pemerintah lebih efektif dalam mempercepat visi misi wali kota, dan yang pasti untuk efisiensi,” katanya.

Selain itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurut Khamim, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Ia mencontohkan pengembangan desa wisata yang selama ini identik dengan Dinas Pariwisata. Dalam praktiknya, keberhasilan desa wisata juga membutuhkan dukungan Dinas PUPR melalui pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penataan lingkungan, serta Diskumdag dalam pengembangan UMKM masyarakat.

“Jangan sampai ada ego sektoral. Pengelolaan desa wisata misalnya, tidak hanya menjadi tugas Disparta saja. Harus ada keterlibatan OPD lain sesuai tupoksinya agar hasilnya lebih maksimal,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disperpusip Kota Batu, Abdul Rais pada Rabu (10/6/2026) menegaskan bahwa angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah tantangan rendahnya minat baca masyarakat yang kini harus bersaing dengan berbagai bentuk hiburan digital dan media sosial.

"Untuk peningkatan kunjungan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program penguatan literasi yang dijalankan mulai mendapat respons dari masyarakat. Kenaikan dua digit pada awal tahun ini menjadi perkembangan yang cukup menggembirakan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut membuka peluang besar bagi Perpusda Kota Batu untuk melampaui total kunjungan tahun sebelumnya yang mencapai 47.612 orang sepanjang 2025.

Rais menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan kunjungan adalah semakin lengkapnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Saat ini Perpusda Kota Batu memiliki sekitar 40 ribu koleksi buku yang mencakup berbagai kategori, mulai dari buku umum, referensi ilmiah, hingga buku bacaan anak.

“Koleksi yang beragam membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk belajar, menambah wawasan, maupun mencari informasi yang dibutuhkan,” katanya.

Selain memperkaya koleksi bacaan, Disperpusip juga aktif menjalankan berbagai program literasi yang menyasar pelajar sebagai kelompok prioritas. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah BABEKU atau Membaca dan Berkreasi dalam Kunjungan ke Perpustakaan.

Melalui program tersebut, siswa tidak hanya diajak membaca buku, tetapi juga mengikuti berbagai aktivitas kreatif yang dirancang untuk membuat kunjungan ke perpustakaan menjadi lebih menyenangkan dan interaktif.

Program lainnya adalah SI BOLING atau Perpustakaan Keliling yang menyasar sekolah-sekolah, terutama yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota. Melalui layanan tersebut, armada perpustakaan bergerak mendatangi sekolah untuk menghadirkan akses bacaan secara langsung kepada para siswa.

“Kalau BABEKU mengajak siswa datang ke perpustakaan, SI BOLING justru membawa perpustakaan mendatangi siswa di sekolah,” jelas Rais.

Ia menilai pendekatan jemput bola menjadi salah satu strategi efektif untuk menumbuhkan minat baca sejak usia dini sekaligus memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan fasilitas dan kenyamanan ruang baca juga terus dilakukan agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga ruang belajar dan pengembangan kreativitas masyarakat.

Disperpusip optimistis tren kenaikan kunjungan akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring bertambahnya koleksi buku, penguatan program literasi sekolah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya membaca. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu Nurochman pada Rabu (10/6/2026) menyampaikan bahwa proses pendalaman terhadap tiga kandidat akan dilakukan selama tiga hari kerja. Tahapan tersebut dimulai pada Selasa (9/6/2026) kemarin dan menjadi bagian akhir sebelum pemerintah daerah mengirimkan satu nama calon Sekda definitif ke pemerintah pusat.

"Kalau tiga hari kerja, setidaknya pada Jumat besok sudah bisa diberikan satu nama sekda definitif. Tiga kandidat yang kini masuk tahap akhir merupakan hasil rekomendasi Panitia Seleksi berdasarkan seluruh rangkaian tahapan yang telah dilaksanakan," urainya. 

Seperti yang telah diketahui bahwa tiga calon sekda itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nurhidayat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Arief As Siddiq, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Mohammad Nur Adhim.

Ketiga nama tersebut sebelumnya diumumkan secara resmi melalui Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 800/016/PANSEL/35.79.502/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Indah Wahyuni, pada 5 Juni 2026 lalu. Pengumuman dilakukan berdasarkan urutan alfabet dan tidak menunjukkan peringkat nilai masing-masing peserta.

“Tiga nama yang diumumkan oleh pansel merupakan putra-putra terbaik yang memiliki rekam jejak, kompetensi, dan integritas tinggi untuk mengabdi di Kota Batu,” imbuhnya.

Menurutnya, tugas panitia seleksi telah selesai setelah menyerahkan tiga nama terbaik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Cak Nur ini menegaskan akan melakukan pendalaman dan menentukan satu nama yang akan direkomendasikan kepada BKN.

Tahapan ini menjadi momen penting karena Sekda merupakan jabatan strategis yang berperan sebagai koordinator seluruh perangkat daerah sekaligus penghubung antara kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan birokrasi di lapangan. Karena itu, proses penentuan akhir menjadi perhatian berbagai pihak, baik di lingkungan ASN maupun masyarakat Kota Batu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kenaikan terjadi pada dua produk, yakni Pertamax (RON 92) yang naik dari Rp12.300,00 menjadi Rp16.250,00 per liter dan Pertamax Green 95 yang melonjak dari Rp12.900,00 menjadi Rp17.000,00 per liter. 

Sementara itu, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi, pada Rabu (10/6/2026) mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih memantau respons pasar pascapenyesuaian harga tersebut.

"Sampai saat ini masih kami monitor dan belum ada indikasi signifikan terkait pergeseran konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga Pertamax," urainya.

Meski harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan cukup tajam, Ahad memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pertalite tetap dijual Rp10.000,00 per liter dan Biosolar subsidi Rp6.800,00 per liter.

Terkait dengan faktor yang memengaruhi penyesuaian harga, Ahad menjelaskan bahwa salah satu variabel utama adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Selain itu, harga komoditas energi dunia juga menjadi komponen penting dalam formula penetapan harga BBM nonsubsidi.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green 95 sendiri dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. 

Kebijakan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, Ahad menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan regulator.

"Salah satu faktor penentu komoditas energi adalah nilai tukar rupiah. Kalau stagnansi terkait harga BBM bersubsidi, ranahnya lebih tepat ke pemerintah sebagai penentu regulasi," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja pada Senin (8/6/2026) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Tahun lalu semua balita yang diperiksa dan diresepkan dokter spesialis kami beri susu. Namun tahun ini, kami fokuskan hanya untuk masyarakat yang memang kurang mampu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerima bantuan susu kini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Balita yang masuk kategori berisiko stunting harus berasal dari keluarga Desil 1 hingga Desil 5 dan tetap wajib memperoleh rekomendasi dari dokter spesialis anak sebelum mendapatkan bantuan.

Menurut Aditya, kebijakan tersebut diambil karena keterbatasan anggaran daerah sehingga intervensi harus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

Meski demikian, Dinkes tetap membuka ruang verifikasi bagi warga yang secara kondisi riil membutuhkan bantuan namun belum tercatat dalam DTKS. Proses tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi dan pendampingan pemerintah desa maupun kelurahan setempat.

“Kami tidak ingin ada keluarga yang benar-benar membutuhkan tetapi terlewat hanya karena persoalan administrasi data. Karena itu tetap ada mekanisme verifikasi tambahan,” tambahnya.

Perubahan kebijakan tersebut juga berdampak pada balita stunting yang berasal dari keluarga mampu. Mereka tidak lagi menerima bantuan susu yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

Sebagai gantinya, Dinkes akan memberikan intervensi non-fisik melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada orang tua. Program ini berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, pemberian protein hewani, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Aditya menegaskan bahwa stunting tidak selalu identik dengan kemiskinan. Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah kasus stunting justru ditemukan pada anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu.

Menurutnya, kondisi tersebut umumnya dipicu oleh pola asuh yang kurang tepat, rendahnya perhatian terhadap kebutuhan gizi anak, serta minimnya pemantauan pertumbuhan melalui layanan kesehatan.

“Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin. Banyak juga yang berasal dari keluarga mampu karena pola asuh dan pola makan anak yang kurang diperhatikan,” jelasnya.

Karena itu, Dinkes menilai bantuan materi berupa susu bukan menjadi solusi utama bagi keluarga yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Yang lebih dibutuhkan adalah perubahan perilaku serta peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan dan pemenuhan nutrisi.

Melalui skema baru tersebut, Pemerintah Kota Batu berharap intervensi stunting menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pemulihan balita berisiko stunting dari keluarga prasejahtera. Evaluasi terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan melalui Posyandu, Puskesmas, serta pendampingan kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto pada Senin (8/6/2026) mengatakan penyusutan jumlah event tidak terlepas dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, termasuk pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

"Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh agenda yang selama ini masuk dalam kalender wisata Kota Batu. Hasilnya, hanya event yang memiliki daya tarik kuat dan terbukti mampu mendatangkan wisatawan yang dipertahankan," paparnya.

Data Disparta menunjukkan tren pengurangan event sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Kota Batu memiliki 71 event. Jumlah tersebut turun menjadi 66 event pada 2025, dan kembali dipangkas menjadi 30 event untuk tahun 2026.

Onny menjelaskan, sejumlah event yang berhasil bertahan merupakan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan maupun perputaran ekonomi lokal. Salah satunya adalah event yang diselenggarakan pihak swasta seperti Panderman Gravity Park Downhill yang mampu menarik peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara.

“Event private ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta berjalan baik. Termasuk kontribusi Jatim Park Group dengan berbagai event unggulannya,” imbuhnya.

Dalam proses finalisasi, jumlah event yang semula direncanakan hanya 24 agenda akhirnya bertambah menjadi 30 kegiatan. Penambahan tersebut dilakukan setelah sejumlah event dinilai memiliki nilai strategis tinggi bagi promosi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu agenda yang akhirnya masuk dalam kalender resmi adalah Festival Nasi Empok yang digagas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu.

“Event seperti Festival Nasi Empok akhirnya dimasukkan. Jadi total tetap 30 event di kalender 2026,” tegas Onny.

Wali Kota Batu, Nurochman, membenarkan bahwa efisiensi anggaran dan penurunan TKD menjadi faktor utama berkurangnya jumlah agenda wisata tahun depan. Namun ia memastikan kualitas dan dampak ekonomi setiap event akan menjadi prioritas utama.

“Memang menurun cukup banyak. Tapi kami berkomitmen memastikan 30 event yang tersisa ini tetap memberi dampak ekonomi signifikan, terutama bagi masyarakat, UMKM, dan sektor akomodasi,” ujar Nurochman.

Meski jumlah event berkurang drastis, sejumlah agenda unggulan tetap dipertahankan. Beberapa di antaranya adalah Batu Art Flower Carnival (BAFC), Batu International Sport Tourism Festival (BISTF), serta berbagai kegiatan sport tourism dan seni budaya yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kota Batu.

Menurut Nurochman, event-event tersebut telah memiliki nilai merek yang kuat dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun internasional sehingga perlu terus dijaga keberlangsungannya.

“Ini adalah event yang sudah punya brand value kuat dan menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi tentu harus tetap dijaga,” katanya.

Ke depan, Pemkot Batu juga akan memperkuat pola kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, pelaku usaha, serta pemerintah provinsi dan pusat agar pengembangan pariwisata tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya bersandar pada APBD. Seluruh stakeholder, mulai pegiat seni budaya, pelaku usaha, hingga komunitas kreatif, adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun Kota Batu yang hidup, nyaman, dan penuh daya tarik,” ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Batu, Agung Sedayu pada Senin (8/6/2026) mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 07.10 WIB dari seorang warga bernama Tevi yang melihat kobaran api mulai membesar di salah satu rumah.

“Setelah menerima laporan, personel langsung bergerak ke lokasi. Waktu tanggap petugas sejak laporan masuk hingga tiba di lokasi sekitar 13 menit,” ujarnya.

Menurutnya, api pertama kali diketahui berasal dari lantai dua salah satu rumah milik warga. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merembet ke bangunan di sebelahnya karena sebagian besar material rumah mudah terbakar.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan dugaan kuat bahwa kebakaran dipicu oleh korsleting listrik akibat penggunaan instalasi yang tidak sesuai standar keamanan.

“Diduga kuat kebakaran terjadi karena pemakaian instalasi listrik rumah yang tidak standar. Percikan api muncul di lantai dua dan kemudian membesar hingga menyebabkan dua rumah terbakar,” imbuhnya.

Dua rumah yang terdampak kebakaran diketahui milik Farida dan Supriyadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski sebagian besar bangunan dan harta benda di dalam rumah tidak berhasil diselamatkan.

Untuk mencegah api meluas ke permukiman lain, Damkarmat Kota Batu mengerahkan empat armada sekaligus, terdiri dari dua unit mobil pemadam kebakaran dan dua unit kendaraan penyuplai air.

Petugas dari Regu Jaya, Regu Yudha, dan Regu Brama langsung melakukan upaya lokalisasi guna menahan laju api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga di sekitar lokasi kejadian.

"Proses pemadaman berlangsung selama lebih dari dua jam hingga akhirnya api berhasil dijinakkan sepenuhnya. Setelah itu, petugas melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan," tegasnya. 

Seluruh rangkaian penanganan dinyatakan selesai pada pukul 09.30 WIB, sementara armada dan personel kembali ke markas pada pukul 10.00 WIB.

Agung mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik rumah guna mencegah kejadian serupa terulang. Menurutnya, penggunaan instalasi yang tidak sesuai standar masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran rumah tinggal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Batu, Eko Suhartono pada (5/6/2026) berdasarkan hasil penetapan pansel, tiga nama yang dinyatakan lolos sebagai peserta terbaik dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, dan Mohammad Nur Adhim. Ketiga nama tersebut diumumkan berdasarkan urutan alfabet, bukan berdasarkan peringkat nilai.

“Panitia seleksi telah menyelesaikan seluruh tahapan dan menetapkan tiga peserta terbaik. Nama-nama tersebut merupakan hasil akumulasi dari seluruh proses seleksi yang telah dijalani peserta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya enam kandidat telah mengikuti berbagai tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, assessment center, uji gagasan, wawancara, hingga tes kesehatan jasmani dan rohani. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar penilaian tim pansel dalam menentukan tiga kandidat terbaik.

Menurut Eko, setelah pengumuman ini, tahapan berikutnya adalah penyampaian hasil seleksi kepada Wali Kota Batu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Selanjutnya hasil dari panitia seleksi akan disampaikan kepada Wali Kota. Dari tiga nama yang direkomendasikan tersebut nantinya akan dipilih satu orang untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah definitif,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka dan mengacu pada sistem merit guna memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan.

“Harapannya, siapapun yang nantinya ditetapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan Kota Batu,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Orang nomor dua di Kota Batu itu pada Jumat (5/6/2026) menguraikan bahwa sektor pertanian dan pariwisata sebagai dua penopang utama perekonomian Kota Batu membutuhkan respons kebijakan yang lebih cepat, terukur, dan melibatkan seluruh perangkat daerah secara terpadu.

“Setiap gejala yang muncul harus kita respons secara cepat, terstruktur, dan berbasis data. Yang menjadi tantangan bukan pada kurangnya informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat,” ujar Heli.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah telah memiliki banyak data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, melainkan kemampuan pemerintah menerjemahkan informasi tersebut menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Oleh karena itu inovasi COBEK MBATU SAE adalah program yang akan diimplementasikan dimana Pemkot Batu berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap potensi persoalan maupun peluang pembangunan dapat dideteksi lebih awal dan ditangani secara cepat. Terlebih Cobek Mbatu Sae adalah instrumen kerja pemerintah daerah yang menekankan Koordinasi, Kolaborasi, dan Komitmen untuk mewujudkan Kota Batu yang Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis.

Heli menjelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan sinergi antarlembaga agar seluruh program berjalan selaras dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun perkembangan situasi di lapangan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Tidak ada satu perangkat daerah yang bisa bekerja sendiri dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi, Heli juga meminta seluruh OPD memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari forum-forum koordinasi tidak berhenti pada tataran konsep atau perencanaan semata. Seluruh hasil pembahasan harus ditindaklanjuti menjadi program kerja yang konkret dan terukur.

Ia menilai pendekatan tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Kota Batu secara berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kenaikan sebesar Rp400 per liter tersebut mulai dirasakan para peternak dalam dua bulan terakhir dan menjadi suntikan semangat baru bagi pelaku usaha peternakan sapi perah, khususnya di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji.

Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri, Muhammad Munir pada Jumat (5/6/2026) mengatakan kenaikan harga tersebut berasal dari tambahan insentif yang diberikan oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) kepada peternak melalui koperasi.

“Kenaikan dari pabrik ini kita berikan ke peternak, ke anggota. Memang harusnya seperti itu. Kita ingin bikin peternak itu bisa senyum,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut menjadi kabar positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi peternak, mulai dari biaya pakan hingga fluktuasi produksi susu. Dengan adanya tambahan pendapatan, kesejahteraan peternak diharapkan semakin meningkat.

Dusun Brau sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu sentra sapi perah terbesar di Kota Batu. Saat ini populasi sapi perah di kawasan tersebut mencapai sekitar 2.500 ekor atau jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk setempat yang hanya berkisar 700 jiwa.

Dari populasi tersebut, produksi susu segar yang dihasilkan setiap hari mencapai sekitar 10.000 liter. Jumlah itu menjadikan Dusun Brau sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan susu segar di Jawa Timur.

“Populasi sapi perah di Dusun Brau ini ada sebanyak 2.500 ekor. Jumlah sapi ini lebih banyak ketimbang penduduknya,” kata Munir.

Sebagian besar hasil produksi susu dari peternak Brau masih diserap oleh industri pengolahan susu nasional. Tercatat sekitar 90 persen produksi harian dikirim ke PT Greenfields untuk diolah lebih lanjut.

Meski demikian, peternak setempat juga mulai mengembangkan hilirisasi produk susu agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Salah satunya melalui produksi keju mozzarella dan susu pasteurisasi yang dikelola secara mandiri.

Munir menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan produksi keju mozzarella, peternak mengalokasikan sekitar 2.000 liter susu setiap pekan. Dari jumlah tersebut mampu dihasilkan sekitar 280 kilogram keju mozzarella siap jual.

“Yang 90 persen kita masuk ke PT Greenfields. Sisanya kita olah menjadi keju dan susu pasteurisasi. Untuk mozzarella, kebutuhan susunya sekitar 2.000 liter per minggu,” jelasnya.

Produk olahan susu dari Dusun Brau kini tidak hanya dipasarkan di wilayah Malang Raya maupun Jawa Timur. Keju mozzarella produksi peternak lokal bahkan telah menembus pasar Jawa-Bali dan menjadi salah satu produk unggulan hasil hilirisasi sektor peternakan Kota Batu.

“Untuk keju mozzarella dari Dusun Brau, pemasarannya sudah tembus pasar Jawa-Bali,” ungkap Munir.

Keberhasilan peternak dalam mengembangkan produk olahan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi susu segar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar industri pengolahan susu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Batu, AKP Zaenal Arifin pada Kamis (4/6/2026) mengatakan perkara tersebut menjadi salah satu kasus yang saat ini masih menjadi perhatian khusus jajaran penyidik.

"Perkara ini masih terus kami lakukan pendalaman. Sampai saat ini kami masih menginventarisasi seluruh fakta dan keterangan yang sudah berhasil dikumpulkan penyidik," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, Satreskrim telah memeriksa sebanyak 46 saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan korban maupun kejadian tersebut.

"Saksi yang kami mintai keterangan terdiri dari keluarga korban, teman dekat, saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, hingga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa ini," imbuhnya.

Selain mengumpulkan keterangan saksi, polisi juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sebelumnya sempat hilang. Kendaraan tersebut ditemukan setelah terbawa arus sungai. Namun demikian, penyidik juga menemukan fakta bahwa terdapat beberapa barang milik korban yang hingga kini belum ditemukan.

Meski puluhan saksi telah diperiksa, penyidik masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengungkap kasus tersebut. Salah satunya karena tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang dialami korban.

"Dari seluruh saksi yang sudah diperiksa, tidak ada satu pun yang mengetahui atau melihat secara langsung kejadian tersebut. Itu yang menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan," paparnya.

Polisi juga telah menelusuri sejumlah rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk melacak aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Namun upaya tersebut belum memberikan hasil maksimal.

"Memang ada beberapa akses CCTV yang berhasil kami temukan, tetapi tidak berada di lokasi sekitar kejadian. Sehingga sampai sekarang kami masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut," pungkasnya.

Seperti yang pernah ditulis oleh Suarajatimpost.com sebelumnya, korban diketahui berinisial K (26), warga Kelurahan Sisir, Kota Batu, yang tengah menempuh pendidikan S3 pertama kali ditemukan di aliran Sungai Clumprit pada 20 November lalu. Sejak saat itu polisi melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penyisiran lanjutan pada 28 Januari untuk mencari petunjuk tambahan yang dapat mengungkap kronologi peristiwa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada (4/6/2026) bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan riset dan inovasi di sektor pertanian, sekaligus memperkenalkan konsep protected farming atau pertanian terlindungi yang dinilai mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

"Dalam pertemuan tersebut, BRIN memaparkan berbagai teknologi pertanian modern yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus meminimalkan risiko gagal panen akibat perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi," urainya.

Heli menyambut positif dipilihnya Kota Batu sebagai lokasi kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan petani menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian di masa depan.

Terlebih Kota Batu juga memiliki potensi pertanian yang besar sehingga kehadiran BRIN menjadi peluang untuk memperluas pemanfaatan riset dan teknologi agar petani semakin produktif, adaptif, dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Kota Batu. Karena itu, pemanfaatan hasil riset dan inovasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Perkembangan teknologi pertanian sebenarnya mulai tumbuh dari kalangan petani sendiri. Sejumlah petani muda di Kota Batu bahkan telah melakukan berbagai eksperimen dan inovasi secara mandiri untuk meningkatkan hasil produksi maupun efisiensi usaha tani," ujarnya.

Potensi tersebut, kata dia, perlu diperkuat melalui pendampingan yang berkelanjutan agar inovasi yang berkembang di lapangan dapat terhubung dengan hasil riset yang dilakukan lembaga penelitian.

“Banyak petani muda yang sudah mulai melakukan inovasi sendiri. Ini harus didukung dengan transfer teknologi dan pendampingan yang berkelanjutan agar hasilnya semakin optimal,” katanya.

Melalui workshop yang akan digelar BRIN, para petani nantinya tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai teknologi pertanian modern, tetapi juga kesempatan berdiskusi langsung dengan para peneliti terkait berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Pemerintah Kota Batu berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem pertanian berbasis riset yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin dinamis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Batu yang membahas arah pembangunan kebudayaan di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.

Ketua DKKB Kota Batu, Sunarto, pada Kamis (4/6/2026) menegaskan bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap industri pariwisata. Menurutnya, identitas budaya lokal perlu mendapat perhatian serius agar tidak tergerus oleh modernisasi.

"Potensi budaya Kota Batu sangat besar, tetapi tata kelolanya belum sebanding. Tantangan hari ini adalah pariwisata tumbuh jauh lebih cepat daripada kebudayaan, yang memicu hilangnya memori kolektif generasi muda dan fragmentasi komunitas budaya," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki DKKB, Kota Batu saat ini memiliki 179 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), 80 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), serta 23 Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh wilayah yang terdiri dari 19 desa dan lima kelurahan dinilai memiliki potensi budaya yang masih bisa terus dikembangkan.

Meski memiliki kekayaan budaya yang besar, Sunarto menilai dukungan regulasi dan kelembagaan masih belum memadai. Hingga saat ini, Kota Batu belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan sebagai payung hukum, belum tersedia infrastruktur budaya yang representatif, serta belum memiliki sistem data budaya yang terintegrasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa DKKB periode 2021–2026 belum pernah menerima hibah pendanaan dari APBD Kota Batu untuk mendukung program-program kebudayaan. Sebagai solusi, DKKB mengajukan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Kota Batu 2026–2030 yang memuat tujuh agenda strategis. Salah satu fokus utama yang didorong adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Perda Pemajuan Kebudayaan.

"Selain itu, DKKB juga mengusulkan penguatan kelembagaan agar memiliki legalitas yang lebih jelas dan profesional dalam menjalankan fungsi pembinaan seni dan budaya," imbuhnya.

Agenda lainnya meliputi penyusunan Dana Kebudayaan Daerah yang berkelanjutan, pembangunan *Batu Cultural Hub* sebagai pusat aktivitas kebudayaan terpadu, penguatan Pokok Pikiran Kebudayaan Desa dan Kelurahan (PPKD), program regenerasi budaya melalui keterlibatan para maestro seni di sekolah, serta pembangunan Batu Cultural Data Center sebagai pusat integrasi data sejarah dan cagar budaya.

"Perda menjadi kebutuhan mendesak karena akan menjadi fondasi untuk menjalankan seluruh agenda pemajuan kebudayaan yang kami usulkan," kata Sunarto.

Sebagai tindak lanjut audiensi, DKKB juga menyerahkan draf Letter of Intent (LoI) tentang Penguatan Tata Kelola Kebudayaan dan Ekosistem Kesenian Kota Batu. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama antara legislatif, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas budaya.

Ke depan, DKKB bersama DPRD dan pemerintah daerah juga berencana membentuk Forum Kolaborasi Pemajuan Kebudayaan Kota Batu yang akan menjadi ruang koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor kebudayaan.

Menurut Sunarto, pembangunan fisik dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya masyarakat agar Kota Batu tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.

"Kota yang maju bukan hanya yang membangun jalan dan gedung, tetapi yang mampu menjaga memori, identitas, dan kreativitas masyarakatnya. Kebudayaan bukan biaya pembangunan, melainkan investasi peradaban," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Desa Bulukerto, Suhermawan pada Rabu (3/6/226) mengatakan terpilihnya Bulukerto sebagai wakil Kota Batu tidak lepas dari sejumlah keunggulan yang dimiliki desa tersebut. Salah satunya adalah komitmen menjaga kawasan konservasi dan perlindungan satwa langka.

Menurutnya, Bulukerto memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan satwa, khususnya Elang Jawa yang keberadaannya menjadi salah satu ikon konservasi di wilayah tersebut.

“Bulukerto merupakan kawasan konservasi lingkungan. Salah satu inovasi yang kami tawarkan adalah Perdes perlindungan satwa berupa Elang Jawa yang menjadi satu-satunya di Jawa Timur,” ujarnya.

Selain aspek konservasi, Bulukerto juga mengandalkan sektor perkebunan kopi yang berkembang di kawasan dengan ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Produksi kopi desa tersebut mencapai sekitar 16 ton dan telah dipasarkan hingga tingkat nasional.

“Produksi kopi kami sekitar 16 ton dan dipasarkan secara nasional. Sektor ini juga memberikan nilai ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat,” katanya.

Keunggulan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan sumber mata air Umbul Gemulo yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan air bersih masyarakat Kota Batu. Suhermawan menyebut sekitar 55 persen pasokan air untuk masyarakat Kota Batu bersumber dari kawasan tersebut.

Tak hanya itu, Bulukerto juga mengembangkan inovasi pertanian melalui penggunaan pestisida nabati yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti tembakau, cengkeh, lidah buaya, lengkuas, daun salam, daun sirsak, dan serai merah.

“Inovasi ini mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida kimia sekaligus menekan biaya produksi pertanian,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto memberikan apresiasi atas capaian dan inovasi yang dikembangkan Desa Bulukerto. Menurutnya, partisipasi dalam lomba desa bukan semata mengejar prestasi, tetapi menjadi sarana menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Partisipasi ini bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghasilkan perubahan nyata yang berdampak bagi kesejahteraan warga,” ujar Heli.

Ia menilai berbagai inovasi yang dikembangkan Bulukerto menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Heli menambahkan, penguatan potensi lokal seperti pertanian, wisata, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Yang terpenting adalah bagaimana inovasi tersebut mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Dalam proses penilaian, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan sejumlah masukan, di antaranya penguatan kelembagaan berbasis Surat Keputusan (SK) serta optimalisasi layanan Posyandu sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Ke depan, Desa Bulukerto juga diharapkan agar dapat berkomitmen memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk mengembangkan potensi wisata lokal dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja baru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi pada Rabu (3/6/2026) menjelaskan, penguatan dolar tidak berdampak langsung terhadap sektor pariwisata. Namun efek lanjutan dari perlambatan ekonomi dan berkurangnya daya beli masyarakat mulai dirasakan oleh industri perhotelan.

“Kalau penguatan dolar, dampak langsung ke pariwisata sebenarnya tidak ada. Tetapi dampak tidak langsungnya ada, terutama karena sektor industri dan produksi mengalami tekanan sehingga terjadi banyak pengurangan tenaga kerja di beberapa daerah,” ujarnya.

Menurut Sujud, kondisi tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, termasuk untuk kebutuhan wisata dan akomodasi. Akibatnya, hotel-hotel di Kota Batu kesulitan menaikkan tarif kamar meskipun tingkat okupansi masih tergolong tinggi saat musim liburan.

Ia menyebut, pada momentum libur panjang terakhir tingkat hunian hotel sempat mencapai sekitar 80 persen. Namun harga kamar tidak bisa naik setinggi tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dulu saat high season tarif kamar bisa naik sampai 50 persen. Kemudian turun menjadi sekitar 20 sampai 30 persen. Sekarang meskipun okupansi bagus, harga kamar masih banyak yang berada di level weekday,” jelasnya.

Penurunan daya beli tersebut juga tercermin dari penerimaan pajak sektor perhotelan dan restoran. Sujud mengatakan tren pendapatan industri pariwisata mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau melihat data pajak daerah, penurunannya sekitar 10 persen pada periode 2023-2024, lalu turun lagi sekitar 20 sampai 30 persen pada 2024-2025. Ini menunjukkan pendapatan usaha memang sedang tertekan,” katanya.

Meski demikian, PHRI memastikan hingga saat ini belum ada gelombang PHK di sektor perhotelan Kota Batu. Sebagai langkah efisiensi, sebagian hotel memilih menerapkan sistem unpaid leave (UL) atau pengurangan hari kerja bagi karyawan ketika tingkat hunian menurun.

Dalam skema tersebut, karyawan tetap dipertahankan, namun jadwal kerja disesuaikan dengan kondisi operasional hotel.

“Kalau PHK tidak ada. Yang dilakukan adalah unpaid leave atau pengurangan hari kerja. Ada yang menerapkan lima hari kerja dua hari libur, bahkan empat hari kerja tiga hari libur saat okupansi sedang rendah,” ungkapnya.

Kondisi tersebut sempat terjadi pada Maret hingga April lalu dan diperkirakan berpotensi kembali berlangsung pada periode sepi wisata, terutama Agustus dan September mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pergantian ini merupakan bagian dari mutasi rutin organisasi Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/579/V/KEP./2026 tertanggal 19 Mei 2026.

Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto pada Rabu (3/6/2026) menegaskan bahwa dalam rotasi tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian pejabat. 

Jabatan Kabag SDM Polres Batu yang sebelumnya diemban Kompol Mustakim kini diserahkan kepada Kompol Suwarno. Mustakim mendapat penugasan baru sebagai Kapolsek Bululawang Polres Malang, sedangkan Suwarno sebelumnya menjabat Kapolsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota.

"Perubahan juga terjadi di jajaran lalu lintas. Jabatan Kasatlantas Polres Batu yang sebelumnya ditempati AKP Kevin Ibrahim kini resmi dijabat AKP Matheus Jaka Iswantara. Kevin mendapat promosi sebagai Kapolsek Dampit Polres Malang, sementara Matheus sebelumnya bertugas sebagai Kanit VIII Tol Suramadu dan Madura Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur," urainya.

Di bidang reserse kriminal, AKP Joko Suprianto menyerahkan tongkat komando Kasatreskrim Polres Batu kepada AKP Zaenal Arifin. Joko mendapat amanah baru sebagai Kapolsek Solokuro Polres Lamongan, sedangkan Zaenal sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota.

Rotasi juga menyentuh jajaran polsek. Jabatan Kapolsek Kasembon yang sebelumnya dipegang AKP Daguk Lasetiyo Budi kini dijabat AKP Sugihartono. Daguk mendapat tugas baru sebagai Kasiwas Polres Batu.

Sementara itu, posisi Kapolsek Pujon yang ditinggalkan AKP Sugihartono kini dipercayakan kepada AKP Rudy Hidajanto. Sebelum bertugas di Kota Batu, Rudy menjabat Panit I Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

"Mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya, dan selamat datang kepada pejabat baru," ujar AKBP Aris.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah Kota Batu yang memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah tujuan wisata.

"Segera lakukan adaptasi dan akselerasi pelaksanaan tugas. Wilayah Kota Batu menuntut kesigapan yang tinggi dalam menjaga keamanan karena merupakan kota wisata," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Noegroho pada Selasa (2/6/2026) mengatakan pihaknya telah menyusun berbagai strategi mitigasi sebelum memasuki masa kemarau panjang.

“Ada tiga upaya utama yang saat ini sedang dijalankan oleh BPBD Kota Batu untuk meminimalisir dampak kemarau, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan,” ujar Gatot

Langkah pertama yang dilakukan adalah penyusunan dokumen rencana kontinjensi sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan Gunung Arjuno-Welirang yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan.

Selain itu, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah berisiko tinggi mengalami karhutla. Jika sebelumnya fokus pengawasan lebih banyak dilakukan di kawasan Bumiaji yang berbatasan dengan kawasan Gunung Arjuno, kini pemetaan diperluas hingga kawasan Oro-Oro Ombo dan lereng Gunung Panderman.

“Kedua, kami melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla yang tidak hanya difokuskan pada kawasan Bumiaji atau Gunung Arjuno, tetapi juga diperluas ke wilayah Oro-Oro Ombo dan Panderman,” jelasnya.

Langkah ketiga adalah penyusunan status siaga darurat bencana kemarau dan kekeringan tahun 2026 yang akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penanganan apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.

Menurut Gatot, ancaman tidak hanya datang dari potensi kebakaran hutan, tetapi juga kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Wilayah Kecamatan Junrejo menjadi salah satu daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena kerap terdampak berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau berlangsung.

BPBD mencatat sebagian besar kejadian karhutla selama ini dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah yang tidak diawasi, hingga kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di area yang dipenuhi daun dan ranting kering.

“Kalau untuk faktor alam sebenarnya relatif kecil. Yang paling sering terjadi adalah akibat aktivitas manusia. Sedangkan faktor alam biasanya hanya dipicu oleh sambaran petir,” ungkap Gatot.

Oleh karena BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak kemarau yang diprediksi berlangsung pada Juli hingga September. dan masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran terbuka serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api di kawasan hutan maupun lahan kering. Petani juga disarankan menggunakan metode pembukaan lahan tanpa pembakaran guna mengurangi risiko kebakaran meluas.

Selain itu, warga yang tinggal di daerah rawan diimbau menyiapkan peralatan pemadam sederhana seperti cangkul, sekop, maupun karung goni basah yang dapat digunakan untuk penanganan awal apabila muncul titik api.

BPBD juga meminta masyarakat aktif memantau informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber resmi seperti BMKG dan BPBD. Apabila menemukan kepulan asap atau indikasi kebakaran hutan dan lahan, warga diminta segera melaporkannya agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

“Jika masyarakat melihat adanya titik api atau asap, segera laporkan supaya bisa segera kami tindak lanjuti. Penanganan dini menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas,” tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat pada Selasa (2/6/2026) menguraikan dari data Dinas Pendidikan Kota Batu, ratusan siswa inklusi tersebut tersebar mulai jenjang pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama. Rinciannya, sebanyak 47 siswa berada di 24 Kelompok Bermain (KB), 88 siswa di 21 Taman Kanak-Kanak (TK), 217 siswa di 22 Sekolah Dasar (SD), dan 54 siswa di delapan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu sekolah tidak hanya membuka akses penerimaan, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi mereka,” paparnya.

Saat ini, terdapat 75 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang aktif melaporkan keberadaan siswa berkebutuhan khusus kepada Dinas Pendidikan Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah karena proses verifikasi dan pendataan terus dilakukan.

Menurut Alfi, pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Batu juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui jalur afirmasi atau jalur inklusi dalam sistem penerimaan murid baru.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi tidak dapat diukur hanya dari jumlah siswa yang diterima sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan kesempatan belajar yang setara.

“Yang paling penting adalah memastikan mereka tidak mengalami diskriminasi maupun perundungan. Kehadiran siswa inklusi harus dibarengi dengan ekosistem belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka,” imbuhnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Disdik Kota Batu meminta seluruh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi memperketat pengawasan terhadap siswa, khususnya pada waktu-waktu yang dinilai rawan seperti saat jam istirahat maupun ketika siswa pulang sekolah.

Selain pengawasan, sekolah juga diminta memiliki kebijakan antiperundungan yang jelas dan diterapkan secara konsisten agar seluruh peserta didik merasa aman selama berada di lingkungan sekolah.

Disdik juga menaruh perhatian besar terhadap peran Guru Pendamping Khusus (GPK). Keberadaan GPK dinilai menjadi faktor penting dalam membantu siswa berkebutuhan khusus beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mendukung proses pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak.

“Anak-anak ABK harus merasa nyaman dan aman saat belajar bersama siswa reguler. Ketika mereka merasa diterima, perkembangan akademik maupun sosialnya akan jauh lebih baik,” tegasnya.

Tak hanya itu, para guru kelas juga didorong menerapkan metode pembelajaran yang lebih adaptif, mulai dari penyesuaian posisi duduk hingga penggunaan media pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan siswa inklusi.

Disdik berharap keberadaan pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran karakter bagi seluruh peserta didik untuk menghargai perbedaan dan membangun empati sejak usia dini.

“Sekolah inklusi bukan hanya tentang menerima siswa ABK, tetapi juga membangun budaya saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menumbuhkan empati sejak dini,” pungkas Alfi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (2/6/2027) menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan TJSLBU harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga penanganan persoalan lingkungan.

“Program TJSLBU harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan kolaborasi yang baik, manfaatnya akan lebih terasa bagi masyarakat dan mampu memperkuat capaian program pemerintah,” ujar Heli.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pembangunan Kota Batu pada 2026 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dukungan dunia usaha dapat diarahkan untuk memperkuat program pendidikan, termasuk Program 1.000 Sarjana yang memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa asli Kota Batu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain sektor pendidikan, penguatan ekonomi rakyat juga menjadi prioritas. Pemkot Batu tengah menyiapkan sejumlah program strategis seperti pembangunan Mal UMKM untuk mendukung pemasaran produk lokal, pengembangan sektor pertanian modern melalui laboratorium kultur jaringan, hingga penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat.

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Dunia usaha memiliki peran besar dalam membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Di sektor lingkungan, Heli menilai pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, program TJSLBU diharapkan dapat mendukung penguatan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang tengah menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Batu.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi untuk mendukung pembangunan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan jalan, pedestrian ramah pejalan kaki, hingga fasilitas olahraga dan ruang publik lainnya.

“Melalui TJSLBU, kami ingin membangun kolaborasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Harapannya, seluruh program yang dijalankan dapat mendukung visi pembangunan Kota Batu sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto pada Senin (1/6/2026) mengungkapkan berdasarkan rekapitulasi sementara sejak 13 hingga 31 Mei 2026, total kunjungan wisatawan mencapai 296.993 orang.

“Grand total sementara untuk kunjungan wisatawan, baik yang menginap di hotel maupun yang berkunjung ke daya tarik wisata di Kota Batu, tercatat sebanyak 296.993 kunjungan,” ujarnya.

Lonjakan kunjungan tersebut dipicu oleh sejumlah momentum libur nasional yang berdekatan, mulai dari libur Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, hingga Hari Raya Iduladha.

Meski angka kunjungan sudah mendekati 300 ribu wisatawan, Onny menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara. Hingga akhir Mei, laporan yang masuk baru mencakup 45,12 persen dari total pelaku industri pariwisata yang menjadi objek pemantauan Dinas Pariwisata.

“Data yang masuk saat ini masih belum sepenuhnya lengkap karena masih ada pelaku usaha yang belum mengirimkan laporan. Pemantauan dilakukan terhadap 90 usaha akomodasi atau hotel dan 49 daya tarik wisata (DTW) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batu," imbuhnya.

Dari sektor perhotelan, tingkat hunian kamar atau okupansi pada Minggu (31/5) tercatat mencapai 95,94 persen. Sementara secara kumulatif, jumlah wisatawan yang menginap di hotel selama periode pemantauan mencapai 37.778 orang.

“Tingkat okupansi hotel pada hari Minggu mencapai 95,94 persen. Sedangkan total kunjungan wisatawan yang menginap selama periode pemantauan mencapai 37.778 orang,” jelasnya.

Namun, sektor destinasi wisata masih menjadi penyumbang terbesar dalam pergerakan wisatawan. Hingga akhir Mei, total kunjungan ke berbagai objek wisata di Kota Batu mencapai 259.215 orang atau sekitar 87 persen dari total kunjungan yang tercatat.

Menurut Onny, angka tersebut menunjukkan bahwa daya tarik wisata di Kota Batu masih menjadi magnet utama bagi wisatawan yang memanfaatkan momentum libur panjang. Meski demikian, Dinas Pariwisata meyakini jumlah wisatawan yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang tercatat saat ini.

Pasalnya, laporan tersebut belum memasukkan data kunjungan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Selain itu, wisatawan yang menginap di homestay maupun vila juga belum masuk dalam rekapitulasi karena laporan dari paguyuban pengelola belum diterima.

“Data ini belum termasuk pergerakan wisatawan yang berkunjung ke usaha kuliner maupun yang menginap di homestay dan vila. Jadi potensi jumlah kunjungan sebenarnya masih jauh lebih besar,” ungkap Onny.

Dengan periode pemantauan yang masih berlangsung hingga 5 Juni 2026, Disparta Kota Batu optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus bertambah seiring masuknya laporan dari pelaku usaha pariwisata yang belum menyampaikan data.

“Masih ada beberapa hari lagi dan masih banyak laporan yang belum masuk. Kami optimistis jumlah kunjungan akan terus meningkat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, Aries Setiawan pada Senin (1/6/2026) menegaskan berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan selama periode Januari hingga Maret 2026. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan layanan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan yang tersedia di dalam MPP.

“Kepercayaan masyarakat yang mencapai lebih dari 12 ribu kunjungan dalam tiga bulan ini adalah modal besar. Ini menunjukkan bahwa konsep integrasi layanan di MPP Among Warga berjalan efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Batu,” ujarnya.

Berdasarkan statistik kunjungan, layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menjadi yang paling banyak diakses masyarakat dengan total 3.731 kunjungan. Posisi kedua ditempati layanan BPJS Kesehatan yang mencatatkan 3.344 kunjungan.

Selanjutnya, layanan Bank Jatim mencatat 1.514 kunjungan, disusul Badan Pendapatan Daerah Kota Batu sebanyak 1.154 kunjungan dan Dinas Kesehatan Kota Batu dengan 821 kunjungan.

Sementara itu, layanan lain yang juga cukup banyak dimanfaatkan masyarakat adalah DPMPTSP sebanyak 397 kunjungan, BPJS Ketenagakerjaan 393 kunjungan, Online Single Submission (OSS) 373 kunjungan, Pojok Baca 280 kunjungan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan 260 kunjungan.

"Meski angka kunjungan tergolong tinggi, Aries menilai masih banyak ruang yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan sistem antrean daring yang lebih terintegrasi, terutama untuk layanan dengan tingkat kunjungan tinggi seperti Disdukcapil dan BPJS Kesehatan.

“Mengingat tingginya kunjungan di sektor premium seperti Disdukcapil dan BPJS Kesehatan, ke depan diperlukan sistem antrean online yang lebih terintegrasi melalui aplikasi. Hal ini penting agar masyarakat tidak perlu mengantre lama di lokasi fisik,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong penambahan mesin layanan mandiri untuk kebutuhan pengecekan data maupun pencetakan dokumen sehingga kepadatan di loket pelayanan dapat dikurangi.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab pada infrastruktur digital, Diskominfo Kota Batu juga memastikan dukungan jaringan internet di kawasan MPP terus diperkuat. Hal itu penting untuk mendukung kelancaran pelayanan berbasis sistem elektronik, termasuk layanan OSS yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha.

Tak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, Aries juga menilai fasilitas pendukung seperti Pojok Baca dan area ramah anak perlu terus dioptimalkan agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu tunggu secara lebih nyaman dan produktif.

“Kami dari Diskominfo siap mendukung penuh dari sisi integrasi sistem informasi dan penyediaan infrastruktur smart city. Tujuannya satu, bagaimana agar masyarakat yang datang ke MPP Among Warga pulang dengan senyuman karena urusannya selesai dengan cepat, transparan, dan tanpa ribet,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Senin (1/6/2026) saat bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan bangsa di era global.

"Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan perdamaian dunia," urainya.

Terlebih berdasarkan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kontribusi Indonesia dalam membangun kehidupan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

Heli mengatakan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Nilai keadilan sosial, kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan ajakan kepada seluruh elemen bangsa agar tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai ideologi yang hidup dan menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

“Pancasila harus terus menjadi landasan dalam membangun Kota Batu yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Heli. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Sabtu (30/5/2026) mengatakan kondisi tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan penyegaran sekaligus regenerasi kepemimpinan birokrasi.

“Ada delapan kepala OPD yang akan pensiun tahun ini. Kami akan melakukan sesuai mekanismenya, kita akan lakukan open bidding supaya ada regenerasi. Pengisian jabatan yang kosong nantinya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding. Tahapan awal yang akan dilakukan adalah pembentukan panitia seleksi (pansel) yang melibatkan unsur pemerintah dan pihak eksternal seperti akademisi maupun tenaga ahli independen," ujarnya.

Heli menegaskan proses tersebut bertujuan memastikan jabatan strategis di lingkungan Pemkot Batu diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Hal ini juga di aminkan oleh Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, mengungkapkan jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun sepanjang 2026 mencapai sekitar 100 orang.

“Pada tahun 2026 tercatat sekitar 100 ASN yang akan pensiun. Jumlah itu termasuk beberapa kepala dinas atau pejabat eselon II,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, terdapat lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan memasuki masa purna tugas, yakni Kepala BKAD Eny Rachyuningsih, Kepala Dinas Perhubungan Susetya Herawan, Kepala DP3AP2KB Heru Yulianto, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Agoes Machmoedi, serta Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM Ririk Mashuri.

Santi menambahkan dirinya juga akan memasuki masa pensiun pada September 2026..Selain mengantisipasi kekosongan jabatan akibat pensiun, Pemkot Batu juga tengah menyiapkan pengisian sejumlah posisi strategis yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Beberapa di antaranya adalah Kepala Diskumperdag yang saat ini dijabat Plt Dian Fachroni, Sekretaris DPRD yang dirangkap oleh Endro Wahjudi, serta Kepala Satpol PP yang dijabat Plt Fariz Pasharella.

"BKPSDM telah mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi gelombang pensiun tersebut, termasuk melalui kegiatan Pemantapan Persiapan Pensiun (PPP) Tahun 2026," paparnya. 

Program tersebut dirancang untuk memberikan bekal kepada ASN menjelang masa purna tugas agar tetap produktif dan mampu beradaptasi setelah tidak lagi aktif sebagai aparatur negara.

“Pensiun bukan berarti berhenti mengabdi. Para ASN diharapkan tetap dapat berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat, sembari menikmati hasil pengabdian selama ini,” katanya.

Sehingga dari total 100 ASN yang akan pensiun pada tahun depan, sekitar 75 orang merupakan tenaga pendidik. Sedangkan sisanya berasal dari berbagai OPD dan unsur pemerintahan lainnya di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Sabtu (30/5/2026) Heli menguraikan dalam pertemuan tersebut BKKBN Jawa Timur menilai koordinasi lintas sektor di Kota Batu berjalan cukup baik. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.

“Koordinasi di Kota Batu sudah berjalan baik. Dukungan lintas sektor juga cukup solid. BKKBN juga mengingatkan agar Kota Batu tidak cepat berpuas diri. BKKBN mendorong pemerintah daerah segera mempercepat pembentukan Tim Pembina Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) agar program kependudukan dan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih terintegrasi hingga tingkat dusun," urainya.

Penguatan Kampung KB menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah.

Tak hanya membahas stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), pertemuan tersebut juga menyoroti sejumlah program strategis lainnya. Mulai dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), penyediaan daycare ramah keluarga di lingkungan perkantoran pemerintah, hingga penguatan Sekolah Lansia Tangguh (Selantang).

“Kami berkomitmen mendukung program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga,” tegas Heli.

Di sisi lain, Heli mengungkapkan bahwa strategi penanganan stunting di Kota Batu saat ini mulai bergeser dari sekadar pemantauan berat badan menjadi pengawasan menyeluruh terhadap pola pertumbuhan anak.

Melalui Dinas Kesehatan Kota Batu, seluruh kader posyandu kini didorong untuk lebih cermat membaca grafik pertumbuhan balita, bukan hanya mencatat kenaikan berat badan semata.

Menurutnya, banyak orang tua merasa kondisi anak baik-baik saja ketika berat badannya bertambah. Padahal, kenaikan tersebut belum tentu sesuai standar pertumbuhan berdasarkan usia.

“Kalau berat badan naik tetapi tidak mencapai target minimal kelompok umur, itu sudah menjadi lampu kuning menuju stunting,” ujarnya.

Heli juga menyoroti faktor cuaca ekstrem yang belakangan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan stunting. Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat balita lebih rentan terserang batuk dan pilek berulang.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pertumbuhan anak karena energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh justru habis untuk melawan penyakit.

“Orang tua harus lebih peka terhadap pemicu sakit pada anak, termasuk pola jajan yang tidak sehat,” katanya.

Untuk mencegah munculnya kasus stunting baru, Pemkot Batu kini memperkuat layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Melalui sistem tersebut, proses skrining kesehatan balita di tingkat desa dilakukan lebih ketat sehingga anak yang terdeteksi berisiko dapat segera memperoleh intervensi.

Selain itu, distribusi bantuan nutrisi seperti susu subsidi juga mulai diawasi menggunakan sistem digital agar tepat sasaran dan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.

“Kami ingin setiap anak yang berisiko bisa terdeteksi lebih cepat sehingga penanganannya juga lebih cepat. Itu yang sedang kami perkuat saat ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala DPUPR Kota Batu, Esty Dwiastuti pada Sabtu (30/5/2026) mengatakan proses penertiban berjalan lancar karena warga menunjukkan sikap kooperatif selama tahapan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah.

“Pada prinsipnya pendekatan kami ini sifatnya persuasif kepada warga. Alhamdulillah mereka dengan senang hati dan keikhlasan menyerahkan aset tanah pemerintah ini,” ujarnya.

Menurutnya, kelancaran proses pengosongan tidak terlepas dari masa sosialisasi yang telah dilakukan hampir dua bulan terakhir. Rentang waktu tersebut memberi kesempatan kepada para penyewa maupun penghuni untuk menyiapkan relokasi dan memindahkan aset yang dimiliki.

Berdasarkan pendataan terakhir, sejumlah penyewa yang masih menempati bangunan di lokasi proyek, termasuk tempat praktik dokter gigi, telah menyatakan kesediaannya untuk mengosongkan lokasi paling lambat akhir Mei 2026.

DPUPR menargetkan seluruh proses pembersihan lahan dapat rampung dalam beberapa pekan ke depan sehingga tidak menghambat jadwal pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan.

"Proyek tersebut tidak hanya mencakup pelebaran jalan di kawasan Simpang Empat Patih menuju Jalan Trunojoyo, tetapi juga pembenahan total Jalan Hasanudin yang selama ini menjadi titik rawan kerusakan," imbuhnya.

Esty menjelaskan, Jalan Hasanudin hampir setiap tahun mengalami kerusakan berupa bleeding atau keluarnya aspal ke permukaan akibat tingginya beban kendaraan bertonase besar yang melintas.

Karena itu, pemerintah memutuskan membongkar seluruh lapisan aspal lama dan menggantinya dengan konstruksi beton semen atau rigid pavement.

“Jalan Hasanudin akan dibangun menggunakan rigid beton sebagai solusi jangka panjang. Harapannya jalan tidak lagi mudah bergelombang dan biaya pemeliharaan rutin bisa ditekan,” tegasnya.

Pekerjaan tersebut diproyeksikan berlangsung selama 150 hari kalender hingga Desember 2026. Sebagai tahap awal, DPUPR telah memasang sejumlah banner pemberitahuan proyek di sekitar lokasi agar masyarakat mulai mengetahui adanya aktivitas pembangunan besar dalam waktu dekat.

Namun demikian, penggunaan konstruksi beton di Jalan Hasanudin akan berdampak pada arus lalu lintas karena proses pengerjaan mengharuskan penutupan jalan secara penuh.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Pemkot Batu saat ini tengah menyusun skema rekayasa lalu lintas bersama Satlantas Polres Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.

“Begitu pengerjaan rigid beton dimulai, kami akan mengumumkan skema pengalihan arus lalu lintas melalui berbagai media agar masyarakat bisa menyiapkan jalur alternatif,” tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pedagang sayur di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Nurali pada Selasa (26/5/2026) mengatakan kenaikan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir dan cukup terasa di tingkat pedagang maupun pembeli.

“Bawang merah naik dari Rp 32 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu. Bahkan ada yang sampai Rp 45 ribu per kilo tergantung kualitas bawangnya,” ujarnya.

Selain bawang merah, harga cabai merah besar juga mengalami lonjakan. Sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp 45 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 56 ribu per kilogram.

Menurut Nurali, kenaikan harga cabai merah baru terjadi mulai hari ini, sementara bawang merah sudah mulai naik sejak sekitar tiga hari terakhir. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Beberapa bahan pokok justru mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit dan bawang putih.

ia juga menjelaskan menjelaskan, harga cabai rawit saat ini turun tipis dari Rp 70 ribu menjadi Rp 68 ribu per kilogram. Sementara bawang putih juga mengalami penurunan harga meski tidak terlalu signifikan.

“Kabarnya stok mulai banyak lagi, jadi ada beberapa yang turun seperti cabai kecil dan bawang putih. Mungkin karena memang kebutuhan masak sehari-hari, jadi pembeli masih tetap ramai dan normal saja. Belum terlalu berpengaruh,” jelas Nurali.

Namun demikian, pedagang mulai khawatir apabila tren kenaikan terus berlanjut hingga mendekati hari raya karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

“Kalau naik terus mungkin nanti pembeli mulai mengurangi. Tapi untuk sekarang masih normal,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (26/5/2026) mengatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu telah menyiagakan tim jagal atau Juru Sembelih Halal (Juleha) bersama dokter hewan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal).

“Tenaga jagal dan petugas medis dokter hewan sudah kami siapkan untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi syariat sekaligus aman dari sisi kesehatan,” ujar Heli.

Ia menjelaskan, kapasitas pemotongan di RPH dibatasi setiap hari guna menjaga kualitas higienitas proses penyembelihan, pencacahan, hingga pengemasan daging kurban.

Karena itu, masyarakat maupun panitia kurban diminta segera melakukan pendaftaran agar mendapatkan kuota pelayanan.

“Kuota harian memang dibatasi menyesuaikan kapasitas ruang tunggu hewan dan kemampuan tim teknis di lapangan agar proses tetap tertib dan higienis,” katanya.

Layanan pemotongan hewan kurban di RPH tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Batu, mulai wilayah Kecamatan Batu, Junrejo, hingga Bumiaji. Panitia kurban dari masjid, mushola, instansi, maupun perorangan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Menurut Heli, penggunaan RPH diharapkan dapat mengurangi penumpukan limbah penyembelihan di lingkungan permukiman warga.

Selain penyembelihan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan tambahan seperti pencacahan daging tanpa tulang (boneless) hingga pengemasan daging siap edar per kilogram.

Untuk retribusi dasar pemotongan, Pemkot Batu memberikan keringanan bahkan penggratisan khusus selama Hari Raya Idul Adha. Namun, jika membutuhkan layanan tambahan seperti pencacahan dan pengemasan, akan ada biaya operasional mandiri yang disepakati bersama pekerja di lapangan.

“Kalau hanya retribusi dasar biasanya kami gratiskan saat Idul Adha. Tetapi untuk layanan tambahan seperti boneless dan pengemasan ada biaya operasional tersendiri,” jelasnya.

Heli menambahkan, jadwal pemotongan hewan kurban di RPH mengikuti ketentuan syariat Islam, dimulai pada Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan Salat Id dan berakhir pada 13 Dzulhijjah sebelum waktu magrib.

Di sisi lain, Pemkot Batu juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mengantisipasi potensi penyebaran penyakit menular.

Setiap hewan kurban yang didaftarkan ke RPH diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan dokter hewan berwenang atau dinas terkait.

“SKKH wajib disertakan sebagai langkah antisipasi penyakit menular dan memastikan hewan yang dipotong benar-benar sehat dan layak konsumsi,” pungkas Heli. (*)

Editor: Syaiful Aries

Diwawancarai pada Selasa (26/5/2026), kondisi fiskal daerah saat ini semakin berat setelah adanya rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 20 persen pada tahun 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diwajibkan menyesuaikan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027.

“Daerah butuh ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Karena tantangan tiap daerah berbeda, sementara beban pelayanan publik tetap harus berjalan,” ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam forum APEKSI bersama 13 pemerintah kota lainnya. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan kebijakan yang lebih adaptif agar pembangunan tidak terganggu akibat tekanan anggaran.

Selain masalah fiskal, Heli juga menyoroti berbagai hambatan teknis dalan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satunya terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dinilai masih memerlukan banyak penyempurnaan.

Tak hanya itu, keterlambatan petunjuk teknis penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2026 juga dinilai dapat menghambat proses administrasi dan evaluasi pemerintah daerah.

“Kalau regulasi dan petunjuk teknis terlambat, otomatis daerah juga kesulitan bergerak cepat. Kami tetap mendukung perlindungan lahan pertanian, tetapi daerah perkotaan juga membutuhkan fleksibilitas karena perkembangan investasinya cukup tinggi,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan adanya diskresi bagi masing-masing daerah dalam menentukan luasan lahan sawah dilindungi berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Di sektor ekonomi, Heli menegaskan pentingnya penguatan UMKM lokal sebagai penopang utama ekonomi daerah. Ia berharap program-program strategis nasional dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya dirasakan langsung masyarakat.

“Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis maupun koperasi desa harus bisa menggerakkan UMKM lokal, bukan justru membebani APBD daerah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendorong transformasi menuju ekonomi hijau melalui penggunaan sistem pembayaran non-tunai di sektor parkir dan BBM, serta dukungan terhadap kendaraan non-fosil sebagai bagian dari target zero emission nasional.

Heli menambahkan, Kota Batu juga memanfaatkan forum tersebut untuk mempromosikan potensi agrowisata dan produk unggulan daerah kepada investor dan wisatawan.

“Produk olahan pertanian Kota Batu mendapat respons positif. Ini membuktikan ekonomi lokal kita punya daya saing dan harus terus diperkuat,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Puskeswan Kota Batu, drh Utami Kurniawati pada Senin (25/5/2026) mengatakan pemeriksaan dilakukan di tujuh lapak pedagang musiman yang tersebar di wilayah Kota Batu. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, kelengkapan syarat umur, hingga deteksi penyakit menular.

“Dari tujuh lapak yang sudah kami periksa, terdapat 48 ekor sapi, 333 ekor kambing, dan 333 ekor domba. Secara umum seluruh hewan dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tim pemeriksa melakukan pengecekan secara detail mulai dari suhu tubuh, kondisi mata, mulut, kuku, hingga nafsu makan hewan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan bebas dari indikasi penyakit menular maupun cacat fisik yang dapat memengaruhi kelayakan kurban.

Meski mayoritas hewan dinyatakan sehat, petugas menemukan satu ekor hewan yang mengalami gangguan kesehatan. Hewan tersebut langsung dipisahkan dari lapak penjualan untuk mencegah risiko penularan.

“Hanya ada satu hewan yang sakit. Langsung kami lakukan isolasi dan pengobatan serta dilarang untuk dijual terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut Utami, langkah pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat agar hewan kurban yang dibeli benar-benar memenuhi syariat sekaligus aman dari sisi kesehatan hewan.

Pemeriksaan dipastikan akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Iduladha, termasuk pemantauan lalu lintas hewan yang masuk ke Kota Batu dari berbagai daerah. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang terkait kebersihan kandang dan penanganan hewan selama masa penjualan. (*)

Editor Rizqi Ardian

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Santi Restuningsasi pada Senin (25/5/2026) menjelaskan bahwa saat ini panitia seleksi (Pansel) tengah melakukan finalisasi akumulasi nilai dari seluruh tahapan yang telah dijalani peserta.

“Seluruh tahapan sudah selesai dilaksanakan, mulai assessment center, uji gagasan, wawancara, hingga tes kesehatan jasmani dan rohani. Saat ini tinggal proses rekapitulasi dan finalisasi penilaian oleh tim pansel,” ujar Santi.

Ia menjelaskan, pengumuman tiga besar akan menjadi penanda berakhirnya tahapan seleksi terbuka sebelum nama calon Sekda definitif diserahkan kepada Wali Kota Batu untuk dipilih satu orang sebagai Sekda definitif.

“Rencananya tanggal 5 Juni akan diumumkan tiga nama peserta dengan nilai tertinggi. Tiga nama itu nantinya disampaikan kepada Wali Kota sebagai hasil rekomendasi pansel,” jelasnya.

Enam pejabat eselon II yang mengikuti tahapan akhir seleksi tersebut masing-masing Akhmad Dahlan selaku Kepala Bakesbangpol, Alfi Nurhidayat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Arief As Siddiq Kepala Disperum, Bangun Yulianto Kepala Bappelitbangda, Endro Wahjudi Inspektur Kota Batu, serta Mohammad Nur Adhim Kepala Bapenda.

Menurut Santi, seluruh peserta telah mengikuti seluruh tahapan secara lengkap dan sesuai prosedur. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan manajerial, rekam jejak, kompetensi kepemimpinan, hingga kondisi kesehatan peserta.

“Semua tahapan menjadi satu kesatuan penilaian. Jadi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas, kepemimpinan, dan kesiapan peserta dalam menjalankan roda birokrasi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai mekanisme sistem merit yang berlaku dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Setelah tiga nama diumumkan, keputusan akhir penentuan Sekda definitif sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Batu melalui hak prerogatif kepala daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Kasatpol PP Kota Batu, Fariz Pasharella Shahputra pada Senin (25/5/2026) mengatakan sepanjang tahun 2025 pihaknya berhasil menyita sebanyak 94.848 batang rokok ilegal dan 30 botol minuman keras tanpa cukai.

“Pada 2025 lalu kami menyita 94.848 batang rokok ilegal dan 30 botol miras. Tahun ini harus lebih dari itu karena peredaran tanpa cukai sangat merugikan negara,” ujar Fariz.

Ia menjelaskan, operasi penindakan mulai digencarkan sejak Juni dengan total delapan kali operasi gabungan bersama aparat terkait. Kegiatan tersebut menyasar toko, kios, hingga titik distribusi yang diduga menjual barang tanpa pita cukai resmi.

Menurut Fariz, pada tahun ini Satpol PP mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta untuk kegiatan penegakan hukum di bidang cukai. Nilai tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya karena adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).

“Anggaran tahun ini sekitar Rp400 juta untuk penegakan. Memang turun karena tahun kemarin masih banyak SiLPA,” katanya.

Selain penindakan, Satpol PP juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Peserta sosialisasi berasal dari perwakilan pedagang rokok se-Kota Batu serta pekerja sosial masyarakat agar pengawasan di lingkungan sekitar bisa lebih optimal.

Penindakan terhadap rokok dan minuman tanpa cukai tersebut mengacu pada sejumlah regulasi nasional. Salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995.

Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta dikenai denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara itu, peredaran minuman keras ilegal juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta aturan cukai lainnya yang mengatur distribusi dan legalitas barang kena cukai.

Fariz menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap penerimaan negara dan masyarakat.

“Cukai ini masuk ke negara dan kembali lagi untuk pembangunan. Jadi ketika ada rokok ilegal atau miras tanpa cukai, negara dirugikan dan pengawasannya juga tidak jelas,” pungkasnya. (ADV)

Editor: Syaiful Aries

Direktur RSUD Karsa Husada Kota Batu, Muhamad Rizal pada Senin (25/5/2027) menegaskan mengatakan pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut dimulai sejak Jumat lalu dan akan berlangsung hingga 31 Mei 2026.

“Medical check up ini untuk CPNS menuju PNS yang disyaratkan oleh TKD Pemprov. Pesertanya berasal dari wilayah Malang Raya,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, RSUD Karsa Husada menjadi rumah sakit yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan MCU CPNS di wilayah Malang Raya.

Dalam pelaksanaannya, peserta diwajibkan mendaftar secara daring sebelum datang langsung ke rumah sakit untuk mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan. Mengingat Karsa Husada menggunakan sistem one stop service. Sehingga peserta datang dan seluruh pemeriksaan sudah tersedia lengkap sesuai syarat dari Badan Kepegawaian Daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, psikotes, radiologi, patologi klinik, laboratorium, hingga tes kejiwaan. Menurut Rizal, hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam proses penempatan CPNS.

“Dari pemeriksaan laboratorium, foto thorax, dan tes rohani menjadi salah satu approval. BKD juga mempertimbangkan hasil dari Karsa Husada terkait kecocokan penempatan CPNS di instansi tertentu,” imbuhnya.

Rizal memaparkan bahwa pihaknya membuka dua sesi pelayanan setiap hari dengan jumlah peserta mencapai sekitar 70 hingga 80 orang per hari dengan rincian pendaftaran online biasanya sekitar 60 orang, sisanya pendaftaran langsung atau on site.

Meski diperuntukkan bagi wilayah Malang Raya, Rizal menyebut peserta MCU juga datang dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Bahkan, peserta terjauh yang tercatat sementara berasal dari Probolinggo. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja pada Sabtu (24/5/2026) menegaskan. bahwa pihaknya menemukan pola yang menjadi penghambat utama turunnya angka stunting secara signifikan. Fenomena itu disebut sebagai “lulus 10 masuk 10”.

"Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika sejumlah balita berhasil keluar dari kategori stunting, namun dalam waktu bersamaan muncul jumlah kasus baru yang hampir sama. Yang kami upayakan sekarang adalah memutus siklus itu,” ujarnya.

Menurutnya, pola tersebut membuat angka stunting sulit turun drastis meskipun program penanganan terus dilakukan di lapangan. Karena itu, strategi penanganan kini mulai diubah dengan memperkuat pencegahan sejak fase awal perlambatan pertumbuhan atau growth faltering.

Dinkes menilai banyak orang tua masih keliru memahami indikator tumbuh kembang anak. Sebagian besar hanya fokus pada kenaikan berat badan, padahal pertumbuhan tinggi badan juga menjadi indikator penting dalam mendeteksi potensi stunting.

“Kalau berat badan naik tapi tidak mencapai target minimal kelompok umur, itu sudah lampu kuning. Kondisi tersebut membuat kader posyandu kini diminta lebih aktif membaca grafik pertumbuhan anak secara detail, bukan sekadar mencatat kenaikan timbangan," imbuhnya.

Selain faktor pola asuh dan asupan gizi, Dinkes juga menemukan pengaruh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem terhadap meningkatnya risiko stunting. Anak-anak yang sering mengalami sakit berulang seperti batuk dan pilek cenderung mengalami gangguan pertumbuhan karena energi tubuh lebih banyak digunakan untuk pemulihan dibanding pertumbuhan.

Akibatnya, tinggi dan berat badan anak sulit berkembang optimal meskipun pola makan sudah diperbaiki. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Batu kini memperkuat layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) hingga tingkat desa. Sistem skrining kesehatan dibuat lebih ketat agar potensi perlambatan pertumbuhan dapat terdeteksi lebih awal.

Distribusi bantuan nutrisi seperti susu subsidi juga mulai diperketat agar benar-benar tepat sasaran kepada keluarga dengan risiko tinggi stunting. Aditya juga menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau tenaga kesehatan semata.

"Kesadaran orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak secara rutin tetap menjadi faktor paling menentukan. Target kami tetap turun satu digit tahun ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Sabtu (23/5/226) menegaskan bahwa sebelumnya dan menegaskan kepada pemuda bahwa tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi cukup dijawab dengan pendidikan formal semata. Anak muda dituntut memiliki hard skill dan soft skill yang relevan dengan kebutuhan industri maupun perkembangan teknologi.

“Kalau hanya mengandalkan ijazah tanpa skill, akan sulit bertahan di era yang serba cepat seperti sekarang. Kuncinya belajar, konsisten, dan menjaga kepercayaan,” ujarnya.

Ia menilai perubahan pola kerja dan perkembangan teknologi digital telah mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja secara signifikan. Karena itu, generasi muda Kota Batu diminta lebih siap beradaptasi dengan berbagai peluang profesi baru yang terus bermunculan.

Pelatihan yang disiapkan pemerintah pun diarahkan pada bidang yang dinilai memiliki prospek besar dan dekat dengan kebutuhan industri saat ini. Mulai dari digital marketing berbasis teknologi, operator K3, barista, hingga commercial make up.

"Selain untuk meningkatkan peluang kerja, program tersebut juga diarahkan agar peserta mampu menciptakan usaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan baru di lingkungannya masing-masing," imbuhnya. 

Heli juga membagikan pengalaman pribadinya saat bekerja di sektor pemasaran perusahaan farmasi selama bertahun-tahun. Menurutnya, pengalaman kerja lapangan menjadi proses penting dalam membentuk mental, karakter, dan kemampuan bertahan seseorang di dunia profesional.

“Kesuksesan tidak datang instan. Semua butuh proses, konsistensi, dan kemauan belajar,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto pada Sabtu (23/5/2026) bahwa kondisi jembatan sempat dikeluhkan warga karena mulai rapuh akibat faktor usia. Hal tersebut dikarenakan struktur yang menua serta kondisi fisik jembatan yang rusak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama saat digunakan untuk aktivitas harian maupun distribusi hasil pertanian.

"Kini jembatan sepanjang 15 meter dengan lebar 2 meter tersebut telah berdiri lebih kokoh dan layak digunakan sebagai jalur mobilitas warga. Keberadaan jembatan tersebut memiliki peran penting sebagai akses penghubung aktivitas masyarakat di wilayah Dusun Gerdu," urainya.

Lebih lanjut, ia menegaskan jembatan ini menjadi akses strategis warga untuk bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil bumi. Dengan kondisi yang lebih baik, mobilitas masyarakat di klaim akan menjadi lebih aman dan lancar. 

Renovasi dilakukan melalui kolaborasi antara Polres Batu, Pemerintah Desa Tulungrejo, dan Wisata Mikutopia sertamasyarakat sekitar secara gotong royong. Perbaikan difokuskan pada penguatan struktur jembatan agar mampu menopang aktivitas warga dalam jangka panjang.

"Selain menjadi akses transportasi warga, jembatan tersebut juga dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani di kawasan Bumiaji yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk membawa hasil panen," imbuhnya.

Kepala Desa Tulungrejo, Suliono menyampaikan, renovasi jembatan sangat membantu masyarakat karena sebelumnya kondisi bangunan sudah cukup mengkhawatirkan. “Sekarang warga jauh lebih tenang saat melintas. Jembatan ini memang menjadi akses penting bagi aktivitas sehari-hari masyarakat,” tegasnya.

Senada, Manager Operasional Mikutopia Panji Akbar Ramadhani memaparkan sinergitas pembangunan jembatan merah putih dengan pihak polres dan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan dampak ekonomi terhadap warga. "Sinergi bersama jajaran kepolisian menjadi bentuk dukungan terhadap terciptanya kawasan wisata yang aman, nyaman, dan ramah pengunjung," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pedagang kambing, Muhammad Sholeh mengatakan, perbedaan harga dipengaruhi ukuran, bobot, serta kondisi fisik hewan kurban yang dijual. Yang paling murah awalnya Rp 2,5 juta namun karena Idul Adha sudah dekat jadi harganya naik menjadi Rp 3 juta.

"Nah sedangkan yang paling mahal sekitar Rp8 juta tergantung ukuran kambingnya. Kami dari Kediri membawa sekitar 30 ekor kambing jenis Jawa untuk dijual selama musim kurban tahun ini. Sebagian kambing berasal dari peternak luar daerah, sementara sebagian lainnya merupakan hasil ternak miliknya sendiri," paparnya.

Meski aktivitas penjualan mulai berjalan, Sholeh menilai daya beli masyarakat tahun ini belum seramai momentum Iduladha tahun sebelumnya. Menurutnya, pada periode yang sama tahun lalu penjualan kambing cenderung lebih cepat. Dalam sepekan, dirinya bahkan mampu menjual antara 10 hingga 15 ekor kambing dan tidak seperti tahun ini yang hanya terjual 7 ekor.

Kondisi tersebut membuat pedagang memilih lebih berhati-hati dalam menambah stok hewan kurban.

Mereka cenderung menyesuaikan jumlah pasokan dengan perkembangan pasar agar tidak mengalami kerugian.

“Saya tidak berani menyetok terlalu banyak. Kalau habis baru kulakan lagi sambil melihat situasi pasar. Selain itu kami memberikan penawaran menarik kepada pembeli yakni bagi yang sudah beli bisa dititipkan di sini sampai hari H tanpa biaya tambahan,” imbuhnya.

Sholeh juga memastikan seluruh kambing yang dijual berada dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban.

Pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas pemerintah juga telah dilakukan beberapa hari yang lalu oleh Pemkot Batu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Batu, Prasetyo Bagus Wicaksono, pada Jumat (22/5/2026) menegaskan bahwa program tersebut dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan.

"Awalnya terdapat 98 calon penerima bantuan yang lolos verifikasi administrasi. Namun dalam proses berjalan, satu penerima mengundurkan diri dan satu lainnya meninggal dunia sehingga jumlah penerima bantuan berkurang menjadi 96 orang," kata dia.

Ia menegaskan bahwa seluruh penerima memperoleh bantuan penuh sebesar Rp30 juta tanpa potongan apa pun. Skema penyaluran dana juga dibuat khusus agar penggunaan bantuan benar-benar tepat sasaran.

Sebagian besar dana, yakni Rp25,5 juta, langsung dibayarkan kepada toko bangunan dalam bentuk material konstruksi. Sementara itu, sisanya sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk biaya tukang dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

"Dana untuk tukang dibayarkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp2,25 juta dicairkan saat ini, sedangkan sisanya diberikan setelah progres pembangunan rumah mencapai 100 persen," imbuhnya.

Program RTLH tersebut menjadi salah satu program prioritas Pemkot Batu dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pemerintah daerah menilai bahwa rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan, keamanan, dan kualitas hidup warga.

Selain memperbaiki kondisi rumah, program ini juga diharapkan mampu mengurangi kawasan hunian tidak layak sekaligus memperkuat aspek sosial masyarakat. 

"Pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman untuk ditinggali bersama keluarga," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Dalam kasus ini, korban bahkan sempat merekayasa cerita dengan mengaku menjadi korban begal bersenjata karena malu mengakui kejadian yang sebenarnya.

Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, pada Jumat (22/5/2026) menegaskan bahwa dua terduga pelaku masing-masing berinisial RA (24) dan N (21), asal Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil diamankan oleh polisi di sebuah rumah kos di kawasan Desa Beji, Kecamatan Junrejo, pada Ahad malam (17/5/2026).

"Kasus tersebut bermula dari laporan seorang pria berinisial AF yang mengaku menjadi korban perampokan saat bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dalam laporan awalnya, AF mengaku didorong hingga terjatuh di Jalan Sarimun Gang Punden, Desa Beji, lalu sepeda motor Honda Vario miliknya dirampas tiga orang bersenjata tajam. Akibat kejadian itu, korban mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 20 juta," urainya.

Namun, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menemukan banyak kejanggalan dalam laporan tersebut. Dari hasil penyelidikan dan pendalaman, ditemukan indikasi kuat bahwa laporan awal korban tidak sesuai dengan fakta.

Polisi kemudian kembali memeriksa AF secara intensif hingga akhirnya korban mengakui bahwa cerita pembegalan tersebut hanyalah karangan untuk menutupi fakta sebenarnya. AF mengaku datang ke lokasi untuk bertemu dengan seorang perempuan berinisial N yang dikenalnya melalui media sosial.

"Korban merasa malu sehingga membuat laporan seolah-olah menjadi korban perampokan. Saat berada di lokasi, muncul seorang pria berinisial RA yang mengaku sebagai kakak dari N. Pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan tertentu sebelum akhirnya membawa kabur kendaraan tersebut," imbuhnya.

Tak lama kemudian, N juga meninggalkan lokasi dan seluruh nomor kontak korban langsung diblokir. Berbekal pengakuan korban serta rekaman CCTV di sekitar lokasi, Unit Resmob Satreskrim Polres Batu bergerak cepat melakukan pelacakan hingga akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku di kamar kos mereka di Desa Beji.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian, helm hitam, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas pelaku di sekitar lokasi kejadian. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku juga diduga telah menjalankan aksi serupa di lokasi lain.

"Mereka mengaku sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana dengan modus yang sama dan berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban lain," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (20/5/2026) membeberkan jaminan tersebut ditegaskan usai Pemkot Batu melakukan inspeksi kesehatan hewan kurban di sejumlah peternakan dan lapak penjualan ternak di Kota Batu.

“Warga tidak perlu waswas saat membeli hewan kurban di Kota Batu. Dari hasil pemeriksaan klinis, seluruh hewan yang kami cek dinyatakan sehat dan layak,” ujarnya.

Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari kondisi fisik ternak, kebersihan kandang, hingga memastikan tidak ada indikasi penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin tambahan kepada ternak agar daya tahan tubuh hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Heli juga menegaskan, pengawasan ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat sebagai konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas hewan kurban yang dipasarkan peternak lokal.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan hewan kurban yang benar-benar sehat dan aman. Ini bagian dari perlindungan konsumen sekaligus menjaga ketenangan masyarakat saat beribadah,” imbuhnya.

Pemkot Batu juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah. Setiap hewan yang masuk wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) guna mencegah potensi penyebaran penyakit.

"Pengawasan dilakukan secara langsung bersama tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta dokter hewan guna memastikan seluruh hewan yang dijual memenuhi standar kesehatan dan syariat dan dijalankan secara kontinyu sampai hari ini," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Anggota DPRD Nasdem Sujono Djonet pada Rabu (20/5/226) menguraikan bahwa pembentukan OPD baru tidak boleh sekadar menambah struktur birokrasi tanpa diikuti peningkatan efektivitas pelayanan publik.

“Penataan SOTK memang diperlukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Tetapi prinsipnya harus miskin struktur namun kaya fungsi, karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya dinas baru yang dibentuk, melainkan dari seberapa efektif tata kelola pemerintahan berjalan setelah restrukturisasi dilakukan," ujarnya.

DPRD juga mengingatkan bahwa belanja pegawai daerah wajib tetap terkendali sesuai ketentuan nasional, yakni tidak melampaui 30 persen dari total APBD. Karena itu, pembentukan OPD baru harus dihitung secara matang agar tidak memicu pembengkakan anggaran rutin pemerintah daerah.

“Jangan sampai penambahan dinas justru membebani APBD dan mengurangi ruang anggaran pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, DPRD turut menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan pada masa transisi kelembagaan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan roadmap penataan organisasi secara komprehensif, mulai dari pengelolaan aset, distribusi sumber daya manusia (SDM), hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

Langkah itu dinilai penting agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu pelayanan publik di tengah proses penyesuaian birokrasi. Legislatif juga meminta seluruh proses penataan dilakukan berbasis analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tak kalah penting, DPRD menekankan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan pada OPD baru. Penempatan ASN diminta benar-benar berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, bukan faktor kedekatan maupun kepentingan politik.

“Penempatan pejabat harus benar-benar the right man on the right place. Transparansi menjadi kunci agar reformasi birokrasi ini berjalan sehat,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kanit Gakkum Satlantas Polres Batu, Ipda Agus Atang Wibowo pada Rabu (20/5/2026) menegaskan bahwa korban sebelumnya tertabrak sepeda motor Yamaha X Max bernomor polisi N 3133 ABF yang dikendarai Reno Dion Prasetyo (19), seorang pelajar asal Kota Malang.

"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sekitar 60 kilometer per jam," urainya.

Saat kendaraan melintas, korban diduga menyeberang jalan dari arah timur ke barat tanpa memperhatikan arus kendaraan yang datang dari sisi kanan jalan. Diduga korban menyeberang tanpa melihat arah datangnya kendaraan sehingga kemudian terjadi kecelakaan.

Benturan keras membuat Fauzi mengalami luka berat di bagian kepala disertai luka lecet pada kedua tangan dan kaki. Korban sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu untuk mendapatkan penanganan medis.

"Namun setelah menjalani perawatan selama beberapa jam, nyawa korban akhirnya tidak tertolong saat malam hari. Korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu,” imbuhnya.

Sementara itu, pengendara sepeda motor juga mengalami luka robek pada bagian pipi kiri dan masih menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. (*)

Editor: Syaiful Aries

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (19/5/2026) bahwa Pemkot Batu menaruh perhatian serius terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan regulasi dinilai penting untuk menjawab kebutuhan tata kelola aset yang lebih modern di tengah perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan transparansi publik.

“Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan sangat penting dan diharapkan dapat segera terwujud demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu,” ujar Heli.

Melalui revisi aturan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aset milik daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik maupun peningkatan nilai ekonomi daerah.

Langkah pembenahan tata kelola aset juga diarahkan untuk meminimalkan potensi aset mangkrak, ketidaksesuaian data inventaris, hingga persoalan pemanfaatan aset yang selama ini dinilai belum optimal.

"Pemkot Batu menilai pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional karena berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan anggaran dan keberlanjutan pembangunan daerah," imbuhnya.

Selain itu, penguatan tata kelola aset juga dipandang penting untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi. Dengan pengelolaan yang lebih akurat dan transparan, pemerintah dapat memetakan aset secara real time sekaligus memperkuat pengawasan internal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat pada Selasa (19/5/2026) menegaskan aturan itu tertuang dalam Keputusan Wali Kota Batu Nomor 188.45/85/KEP/35.79.112/2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPMB SMP Negeri.

“SPMB tahun ini seluruhnya dilaksanakan secara online. Sistem ini dibuat agar proses penerimaan lebih transparan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat jalur penerimaan siswa baru yang dibuka, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Dimana jalur domisili tetap menjadi jalur dengan kuota terbesar, yakni mencapai 40 persen dari total daya tampung sekolah. Sementara jalur afirmasi mendapat kuota 20 persen, jalur prestasi 35 persen, dan jalur mutasi sebesar 5 persen.

Jalur afirmasi diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Sedangkan jalur prestasi diperuntukkan bagi siswa dengan capaian akademik maupun nonakademik, termasuk hafidz atau penghafal kitab suci.

Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu, Cahyawisesa Sri Rama Atmaja, menambahkan bahwa dari total kuota yang tersedia, pemerintah juga mengalokasikan ruang sebesar 4 persen khusus bagi penyandang disabilitas.

Menurut Rama, total daya tampung sembilan SMP Negeri di Kota Batu tahun ini mencapai 1.618 siswa yang terbagi dalam 51 rombongan belajar (rombel).

“Contohnya SMP Negeri 1 Batu memiliki kapasitas 10 rombel atau 320 siswa. Untuk jalur domisili, kami sudah memetakan berdasarkan wilayah RW agar distribusi siswa lebih adil,” terangnya.

Ia menjelaskan calon siswa yang dapat mendaftar ke SMP Negeri 1 Batu berasal dari tujuh desa dan kelurahan, yakni Ngaglik, Sisir, Temas, Oro-Oro Ombo, Pesanggrahan, Sumberejo, dan Songgokerto.

Selain syarat domisili, calon siswa juga diwajibkan berusia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026 serta telah lulus SD atau sederajat. Dokumen kependudukan seperti kartu keluarga wajib diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran berlangsung.

“Orang tua juga wajib menandatangani surat pernyataan keaslian dokumen bermeterai sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Distan KP Kota Batu, Hendry Suseno pada Selasa (19/5/2026) mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan sekitar 10 hari sebelum Iduladha. Sasaran pengawasan mencakup peternakan maupun lapak penjualan musiman yang mulai bermunculan di sejumlah titik Kota Batu.

“Sekitar 10 hari sebelum Iduladha kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus pendataan hewan ternak kurban yang dijual, baik di lapak penjualan maupun di peternakan,” ujarnya.

Langkah pengawasan tersebut diperkuat dengan program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah dilakukan sejak awal tahun. Sepanjang Februari hingga April 2026, Distan KP Kota Batu tercatat telah menyuntikkan sekitar 10 ribu dosis vaksin kepada sapi, kambing, dan domba.

Pemerintah daerah tidak ingin kecolongan terhadap potensi masuknya ternak yang terindikasi sakit, terutama setelah PMK sempat menjadi ancaman serius bagi peternak beberapa tahun terakhir.

“Tim kesehatan hewan telah melaksanakan vaksinasi PMK terhadap ternak sejak awal tahun sebagai langkah pencegahan menjelang Iduladha,” imbuhnya kepada awak media. 

Oleh karena itu, pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah juga diperketat. Setiap hewan yang masuk ke Kota Batu diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan otoritas veteriner daerah asal.

SKKH tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan ternak telah melalui pemeriksaan klinis dan dinyatakan sehat sebelum diperjualbelikan kepada masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Jumat (19/5/2026) mengatakan Tourism Service Center dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan sekaligus mendukung penguatan ekosistem pariwisata Kota Batu secara menyeluruh.

“Melalui Tourism Service Center, kami ingin menghadirkan layanan wisata terpadu yang tidak hanya mempermudah wisatawan menikmati destinasi Jawa Timur Park Group, tetapi juga ikut menghidupkan ekosistem pariwisata Kota Batu secara menyeluruh. Harapannya, TSC dapat menjadi gateway bagi wisatawan untuk menikmati pengalaman wisata Kota Batu yang lebih lengkap, praktis, dan berkesan,” ujarnya.

Melalui TSC, wisatawan dapat memperoleh berbagai layanan mulai dari informasi hotel, rekomendasi wisata alam dan budaya, dukungan promosi produk UMKM lokal, hingga sistem transportasi wisata yang terintegrasi. Selain itu, tersedia pula paket wisata domestik maupun internasional yang dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan nyaman.

Sebagai layanan terbaru, Tourism Service Center juga menawarkan berbagai paket wisata eksklusif yang hanya dapat diperoleh melalui TSC. Salah satunya adalah paket menginap di hotel-hotel milik Jatim Park Group yang dipadukan dengan tiket masuk theme park sesuai pilihan wisatawan. Paket tersebut mencakup sejumlah akomodasi seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Hellena Hotel.

"TSC juga menyediakan paket Sakti 2 Hari 1 Malam serta Paket Super Sakti 3 Hari 2 Malam yang memungkinkan wisatawan menikmati kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan Jawa Timur Park Group dalam satu paket perjalanan. Selain itu, tersedia layanan penitipan barang, penukaran mata uang asing, hingga informasi lengkap mengenai destinasi wisata di Kota Batu maupun daerah lain di Indonesia," imbuhnya.

Berlokasi di area Main Gate Jatim Park 3, tepatnya di bawah Jembatan Layang, Tourism Service Center diharapkan menjadi titik awal bagi wisatawan untuk merancang perjalanan yang lebih terencana, praktis, dan nyaman selama berada di Kota Batu. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Orang nomor dua di Kota Batu itu membeberkan bahwa pemerintah daerah menerima berbagai kritik, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pandangan umum, saran, dan masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga raperda yang diajukan pemerintah daerah,” ujar Heli dalam rapat paripurna.

Terkait sorotan DPRD mengenai semakin menyusutnya lahan pertanian di Kota Batu, Heli memastikan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui regulasi yang lebih terintegrasi dan memiliki kepastian hukum.

Raperda LP2B disebut menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan yang terus meningkat akibat tekanan pembangunan dan investasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menanggapi perhatian DPRD terkait penataan organisasi perangkat daerah. Heli menegaskan perubahan susunan perangkat daerah dilakukan untuk memperkuat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.

“Penyesuaian kelembagaan dilakukan agar organisasi pemerintahan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung visi pembangunan daerah,” katanya.

Ia memastikan proses penataan kelembagaan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan, analisis kebutuhan organisasi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sementara terkait Raperda perubahan pengelolaan barang milik daerah, Heli menyebut pemerintah daerah sepakat bahwa tata kelola aset harus dibenahi secara lebih profesional dan transparan.

Menurutnya, penguatan inventarisasi, legalitas aset, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi fokus penting dalam perubahan regulasi tersebut.

“Pengelolaan aset daerah harus mampu mendukung pelayanan publik sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi daerah. Kami berharap proses legislasi berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang benar-benar implementatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, mengatakan pola perjalanan wisatawan saat ini mengalami perubahan signifikan. Banyak pengunjung datang ke Kota Batu sejak pagi untuk berwisata, namun memilih kembali pulang pada malam hari tanpa menginap.

“Sekarang tren wisatawan memang banyak yang memilih one day trip. Datang pagi, berwisata, lalu malam langsung pulang tanpa menginap,” ujar Sujud, Senin (18/5/2026).

Fenomena tersebut, lanjutnya, paling terlihat dari rombongan bus pariwisata yang memadati kawasan wisata Kota Batu. Meski jumlah kendaraan wisata yang masuk cukup tinggi, hanya sebagian kecil wisatawan yang memutuskan bermalam di hotel.

“Ketika ada ratusan bus wisata masuk ke Kota Batu, ternyata hanya sedikit yang menginap. Ini cukup berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel,” jelasnya.

Selain perubahan pola wisata, kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-Lebaran juga dinilai menjadi faktor rendahnya okupansi hotel. Wisatawan kini cenderung lebih selektif dalam mengatur pengeluaran selama berlibur.

“Orang sekarang lebih berhitung dalam membelanjakan uang. Akhirnya memilih wisata singkat tanpa tambahan biaya hotel,” imbuh Sujud.

PHRI Kota Batu pun berharap momentum libur sekolah pada Juni mendatang mampu mendongkrak tingkat hunian hotel hingga di atas 70 persen. Pelaku usaha perhotelan optimistis peningkatan durasi kunjungan wisatawan akan mulai terjadi saat musim liburan anak sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto, menyebut proyeksi lonjakan kunjungan wisatawan selama Mei masih cukup realistis seiring tren positif sektor pariwisata sejak awal tahun 2026.

Namun demikian, Onny mengakui tren wisata tanpa menginap menjadi tantangan baru bagi sektor akomodasi di Kota Batu. Padahal, rata-rata lama tinggal wisatawan sebelumnya diperkirakan mencapai dua hingga tiga malam.

“Ini menjadi dinamika baru bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Batu. Tantangannya sekarang bagaimana meningkatkan lama tinggal wisatawan agar sektor akomodasi ikut merasakan dampak positif kunjungan wisata,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Batu, dr Icang Sarrazin pada Senin (18/5/2026) mengatakan hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus. Penularan dapat terjadi akibat paparan urine, kotoran, air liur, maupun debu yang telah terkontaminasi virus.

“Penularannya bisa melalui menghirup debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Bisa juga melalui sentuhan kulit atau selaput lendir seperti mata, hingga akibat gigitan hewan pengerat,” ujarnya.

Menurutnya, hantavirus berbeda dengan Covid-19 karena lebih berkaitan dengan faktor sanitasi lingkungan dan keberadaan tikus sebagai media penularan utama. Icang juga menerangkan, gejala awal hantavirus umumnya berupa demam tinggi, nyeri otot dan sendi, tubuh lemas, batuk, hingga sesak napas. Dalam kondisi berat, penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal.

Oleh sebab itu, pasca menghadapi lonjakan wisatawan selama libur panjang, Dinkes Kota Batu juga meminta pengelola hotel, restoran, dan destinasi wisata meningkatkan kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembangnya populasi tikus.

“Kami sudah mengingatkan pengelola hotel dan tempat wisata agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama untuk mencegah keberadaan tikus, Karena yang berbahaya dari virus ini adalah ketika sudah menyerang paru-paru dan fungsi ginjal. Bisa menyebabkan gangguan pernapasan berat hingga gagal ginjal,” terangnya.

Sebagai langkah mitigasi, Dinkes Kota Batu menyiagakan lima puskesmas dan enam rumah sakit untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus hantavirus. Ruang isolasi juga telah dipersiapkan apabila sewaktu-waktu ditemukan pasien dengan gejala mengarah pada infeksi tersebut.

“Ruang isolasi juga sudah kami siapkan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu ditemukan kasus,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manajer Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani pada Senin (18/mengatakan, pada hari biasa atau weekday, tingkat kunjungan wisatawan ke Mikutopia relatif stabil di kisaran 700 hingga 1.000 orang per hari.

“Rata-rata angka kunjungan masyarakat saat weekday seperti Kamis dan Jumat biasanya sekitar 700 sampai 1.000 pengunjung,” ujarnya.

Namun, kondisi berbeda terjadi saat memasuki periode peak season yang bertepatan dengan libur nasional Kenaikan Isa Al Masih 2026 dan cuti bersama. Menurut Panji, peningkatan jumlah pengunjung mulai terlihat sejak Kamis dan terus berlanjut pada Jumat.

“Kalau peak season kenaikannya sudah mulai terasa sejak Kamis dan cuti bersama pada Jumat. Pada Kamis kemarin jumlah kunjungan mencapai sekitar 3.000 orang, sedangkan Jumat sekitar 2.000 pengunjung,” katanya.

Ia menjelaskan, lonjakan kunjungan tersebut dipengaruhi tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan libur panjang bersama keluarga. Kota Batu sendiri masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik, terutama dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Sementara itu, untuk akhir pekan, tingkat kunjungan disebut masih berada pada pola normal seperti weekend pada umumnya. Sabtu dan Minggu rata-rata berada di angka sekitar 2.000 pengunjung per hari.

Menurut Panji, pihak manajemen telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan, mulai dari pengaturan area parkir, penambahan petugas pelayanan hingga pengelolaan arus pengunjung di dalam kawasan wisata.

“Kami tetap berupaya menjaga kenyamanan pengunjung meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan selama masa libur panjang,” pungkasnya. (***)

Editor: Syaiful Aries

Manajer Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani pada Senin (18/5/2026) mengatakan, progres pengerjaan jembatan saat ini telah memasuki tahap bentonisasi atau pengecoran dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

“Dipastikan pada akhir bulan Mei ini pelebaran Jembatan Gerdu sudah bisa rampung. Awal Juni mendatang jembatan sudah dapat digunakan masyarakat maupun wisatawan sehingga kepadatan lalu lintas bisa ditekan,” ujarnya.

Menurut Panji, pelebaran jembatan menjadi langkah penting karena akses tersebut merupakan jalur utama menuju kawasan wisata di Desa Tulungrejo. Seiring meningkatnya aktivitas wisata di wilayah tersebut, kapasitas jalan dinilai sudah tidak lagi ideal untuk menampung volume kendaraan saat musim liburan.

Selain itu, saat ini pengerjaan fisik tinggal menyisakan sekitar 10 persen, termasuk pemasangan pagar pengaman di sisi kanan dan kiri jembatan. Tahapan penguatan beton juga masih diperlukan agar konstruksi hasil pelebaran memiliki daya tahan maksimal sebelum dibuka untuk umum.

“Pagar pengaman juga kami pasang untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan. Harapannya pelebaran ini benar-benar memberi dampak terhadap kelancaran arus kendaraan di kawasan wisata,” imbuhnya.

Pelebaran Jembatan Gerdu sendiri merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Desa Tulungrejo dengan Manajemen Mikutopia. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan sektor wisata dan peningkatan aktivitas ekonomi warga desa.

Kepala Desa Tulungrejo, Suliyono menyebut kebutuhan pelebaran akses menjadi salah satu persoalan utama yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama ketika lonjakan wisatawan terjadi pada akhir pekan maupun musim liburan.

“Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan akses yang selama ini menjadi kendala utama, terutama saat arus wisatawan yang berkunjung ke Desa Tulungrejo membludak,” tandasnya. (***)

Editor: Syaiful Aries

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Senin (18/5/2026) mengatakan kenaikan tertinggi selama periode peak season terjadi di Jatim Park 2.

Jika pada akhir pekan normal jumlah kunjungan berkisar 1.500 orang, saat libur panjang angka tersebut melonjak hingga mencapai sekitar 3.000 pengunjung.

“Ada peningkatan saat peak season kemarin, tertinggi di JTP 2. Kenaikan mencapai dua kali lipat dari kunjungan rata-rata weekend biasanya sekitar 1.500 menjadi 3.000 orang,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kunjungan dipengaruhi tingginya minat wisatawan untuk menghabiskan masa liburan bersama keluarga di Kota Batu.

Beragam wahana edukasi, rekreasi, serta destinasi satwa di kawasan Jatim Park 2 menjadi daya tarik utama bagi pengunjung dari berbagai daerah.

Selain faktor libur panjang, sejumlah wahana interaktif dan program hiburan yang dihadirkan selama periode peak season turut mendorong peningkatan okupansi wisata.

Pengunjung didominasi wisatawan keluarga dan rombongan yang memanfaatkan momentum liburan sekolah maupun akhir pekan panjang.

"Jatim Park Group juga memastikan kesiapan operasional selama lonjakan pengunjung berlangsung, mulai dari pelayanan, keamanan, hingga kenyamanan area wisata agar aktivitas rekreasi tetap berjalan kondusif," pungkasnya. (***)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat pada Sabtu (16/5/2026) menegaskan bahwa jalur afirmasi menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan akses pendidikan.

“Jalur afirmasi terutama untuk calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal resmi Dinas Pendidikan, tahapan pendaftaran jalur afirmasi berlangsung pada 18-19 Mei 2026," ujarnya.

Selanjutnya proses observasi dilaksanakan pada 19-22 Mei, pengumuman hasil seleksi pada 25 Mei, serta daftar ulang bagi peserta yang diterima pada 25-26 Mei 2026.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. Untuk meminimalkan kendala teknis di masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Batu sebelumnya juga telah menggelar simulasi sistem pendaftaran online sejak 20 April hingga 13 Mei 2026.

"Dalam pelaksanaannya, calon peserta didik diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Mulai dari batas usia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026, bukti kelulusan SD atau sederajat, fotokopi ijazah, kartu keluarga yang telah terbit minimal satu tahun sebelum pelaksanaan SPMB, akta kelahiran, print out NISN, hingga surat pernyataan keaslian dokumen bermeterai," imbuhnya.

Khusus peserta dari keluarga kurang mampu, diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun surat keterangan tidak mampu dari dinas terkait.

Sementara bagi calon peserta didik penyandang disabilitas, harus menyertakan surat keterangan dokter, psikolog, atau kartu penyandang disabilitas resmi sebagai syarat pendukung proses seleksi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Sabtu (16/5/2026) bahwa peran bank pembangunan daerah saat ini tidak lagi sekadar sebagai institusi keuangan, melainkan bagian penting dalam memperkuat konektivitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Momentum ini menjadi penguatan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sekaligus memastikan kehadiran Bank Jatim semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Ia menilai, tren pertumbuhan kinerja Bank Jatim selama tahun buku 2025 menunjukkan kondisi yang cukup solid. Hal tersebut terlihat dari peningkatan aset perusahaan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga peningkatan penyaluran kredit.

Bagi Pemkot Batu, kondisi tersebut dinilai penting karena sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama melalui pembiayaan sektor riil seperti UMKM, perdagangan, pertanian, hingga sektor wisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Batu.

"Pemerintah daerah berharap penguatan pembiayaan produktif dapat membantu pelaku usaha lokal memperluas kapasitas usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis," imbuhnya.

Melalui penguatan peran tersebut, Pemkot Batu berharap Bank Jatim dapat semakin optimal menjadi penghubung antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat secara langsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, Muhammad Nur Adhim pada Sabtu (16/5/2026) bahwa capaian tersebut menunjukkan geliat bisnis kuliner di Kota Batu masih terus tumbuh di tengah tingginya aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat. Menjamurnya kafe, restoran, hingga rumah makan baru dinilai menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah.

"Tren penerimaan pajak sektor mamin sejauh ini bergerak positif dan berpotensi kembali melampaui target seperti tahun sebelumnya. Tahun lalu realisasinya mencapai 107,9 persen atau sekitar Rp38,8 miliar dari target yang ditetapkan. Melihat tren saat ini, kami optimistis tahun ini juga bisa melampaui target,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan sektor kuliner di Kota Batu berlangsung cukup agresif dalam beberapa tahun terakhir. Banyak usaha makanan dan minuman baru bermunculan, terutama di kawasan wisata dan pusat keramaian yang menjadi magnet wisatawan.

Selain pertumbuhan usaha baru, momentum Ramadan juga memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan transaksi kuliner. Aktivitas buka puasa bersama di restoran, hotel, dan kafe mendorong peningkatan omzet pelaku usaha yang berimbas langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

“Selama Ramadan aktivitas konsumsi masyarakat memang meningkat. Banyak kegiatan buka bersama yang digelar di restoran maupun hotel. Hal itu tentu berdampak pada meningkatnya pajak mamin,” jelasnya.

Bapenda Kota Batu juga terus memperluas basis pajak dengan melakukan pendataan objek pajak baru secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan omzet masuk dalam sistem perpajakan daerah.

Usaha kuliner dengan omzet minimal Rp 10 juta per bulan menjadi salah satu fokus pendataan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak juga diperkuat agar kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak semakin meningkat.

Pemkot Batu menilai sektor makanan dan minuman memiliki potensi besar sebagai tulang punggung PAD karena pertumbuhannya sangat berkaitan dengan sektor wisata yang terus berkembang di Kota Batu.

“Kami optimistis capaian akhir tahun bisa melampaui target, seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” pungkas Adhim. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadhani pada Kamis (14/6/2026) mengatakan bahwa promo ini berlaku mulai 18 Mei hingga 5 Juni 2026 dan ditujukan khusus bagi rombongan sekolah tingkat TK, SD, SMP hingga SMA/SMK sederajat se-Kota Batu.

“Melalui program SEPARO ini kami ingin memberikan kesempatan kepada para pelajar di Kota Batu untuk menikmati wahana wisata edukasi dengan harga yang lebih terjangkau. Harapannya kegiatan belajar di luar kelas tetap bisa berjalan tanpa terlalu membebani biaya sekolah maupun wali murid,” ujarnya.

Ia menjelaskan, promo diskon 50 persen berlaku untuk tiket reguler dengan syarat minimal satu rombongan terdiri dari 20 peserta. Pihak sekolah juga diwajibkan melakukan reservasi maksimal H-1 sebelum kedatangan.

“Program ini memang kami khususkan untuk rombongan sekolah. Jadi sekolah perlu melakukan reservasi terlebih dahulu agar kami bisa menyiapkan pelayanan dan pendampingan selama kegiatan berlangsung,” katanya.

Panji menambahkan, selama kegiatan wisata berlangsung para peserta wajib didampingi guru atau pendamping resmi dari pihak sekolah. Selain itu, jumlah peserta yang hadir juga harus sesuai dengan data reservasi yang telah diberikan kepada tim marketing Mikutopia.

Menurutnya, antusiasme sekolah terhadap program wisata edukasi di Kota Batu masih cukup tinggi. Karena itu, Mikutopia mencoba menghadirkan promo yang tidak hanya menarik secara harga, tetapi juga tetap memperhatikan aspek pelayanan dan kenyamanan pengunjung.

“Momentum ini kami manfaatkan untuk memperkuat wisata pelajar sekaligus mengenalkan berbagai wahana dan aktivitas edukatif yang ada di Mikutopia kepada siswa-siswi di Kota Batu,” tandasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Edukator Museum Musik Dunia, Sonny Rosandy pada Kamis (14/5/2026) menegaskan bahwa spot pertama berada di area entrance Museum Musik Dunia, berupa satu set alat musik drum yang dapat dicoba secara gratis oleh pengunjung, bahkan tanpa harus membeli tiket masuk museum seharga Rp50 ribu.

Sementara spot kedua berada di lantai dua area Jazz Stage. Pada titik tersebut, pengunjung dapat memainkan gitar yang telah disediakan sambil menikmati suasana tematik musik yang menjadi salah satu daya tarik Museum Musik Dunia.

"Konsep free trial ini sengaja dihadirkan untuk mendekatkan dunia musik kepada masyarakat dengan cara yang lebih santai dan interaktif. Kami ingin pengunjung tidak hanya melihat koleksi alat musik atau sejarah musik dunia, tetapi juga bisa langsung merasakan pengalaman bermain musik. Karena itu kami menyediakan spot free trial yang dapat dinikmati pengunjung dari berbagai usia,” ujarnya.

Menurut Sonny, keberadaan drum di area entrance juga menjadi strategi untuk menarik minat masyarakat yang melintas agar lebih mengenal Museum Musik Dunia. Pengunjung dapat mencoba alat musik tersebut tanpa ada batasan harus membeli tiket terlebih dahulu.

“Banyak pengunjung yang awalnya hanya mencoba drum di depan akhirnya tertarik masuk ke dalam museum dimana ada spot kedua free trial untuk memainkan alat musik gitar. Jadi konsepnya memang kami buat lebih terbuka dan interaktif,” tambahnya.

Ia menjelaskan, area Jazz Stage di lantai dua juga menjadi salah satu titik favorit pengunjung karena menghadirkan nuansa pertunjukan musik yang lebih hidup. Pengunjung dapat mencoba gitar sambil berfoto maupun menikmati atmosfer museum yang mengusung tema perkembangan musik dunia dari berbagai era. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Kamis (14/5/2026).menguraikan hal tersebut muncul saat terdapat penilaian Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah kerja Bank Indonesia Malang tahun 2026.

"Namun di balik capaian nyaris sempurna ini, Pemerintah Kota Batu menilai tantangan terbesar justru bukan lagi soal teknologi atau infrastruktur digital, melainkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran digital sehari-hari," urainya. 

Karena itu, Pemkot Batu kini mulai memperluas implementasi transaksi digital hingga menyasar level paling bawah. Tidak hanya di hotel, restoran, maupun destinasi wisata besar, tetapi juga menyentuh pedagang pasar tradisional, UMKM, hingga pelaku usaha di desa-desa.

Pemerintah daerah menilai digitalisasi keuangan memiliki dampak strategis terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien. Sistem transaksi non-tunai dinilai mampu menekan potensi kebocoran sekaligus mempercepat pelayanan publik.

“Manfaat ekonomi digital ini harus dirasakan semua. Dari hotel berbintang sampai pedagang sayur di pasar. Digitalisasi akan berhasil jika dipakai sehari-hari oleh masyarakat, bukan hanya tersedia secara sistem,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto pada Kamis (14/5/2026) menjelaskan, optimisme tersebut muncul setelah tren wisata Kota Batu kembali bergerak naik pasca-fluktuasi kunjungan pada awal tahun. Di mana, Mei diprediksi menjadi bulan dengan trafik wisata tertinggi di semester pertama 2026, setelah Januari lalu sempat mencatat lonjakan besar saat momentum libur tahun baru.

"Kalender libur nasional yang cukup padat menjadi faktor utama meningkatnya mobilitas wisatawan menuju Kota Wisata Batu. Pada Mei 2026 ini kami perkirakan menjadi bulan dengan kunjungan tertinggi di semester pertama setelah Januari 2026,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah momentum yang diprediksi memicu lonjakan wisatawan antara lain libur Hari Buruh pada 1 Mei, Kenaikan Yesus Kristus beserta cuti bersama pada 14-15 Mei, Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada 27 Mei, hingga libur Hari Raya Waisak pada akhir bulan.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan pada Januari 2026 mencapai 630.438 orang. Angka tersebut kemudian turun menjadi 354.292 wisatawan pada Februari dan kembali terkoreksi menjadi 311.862 wisatawan selama Maret 2026.

Secara rata-rata, kunjungan bulanan wisatawan ke Kota Batu selama triwulan awal 2026 berada di kisaran 432 ribu orang, dengan prosentase data masuk sebesar 77,7 persen hingga 30 April 2026.

“Lonjakan kunjungan Mei ini dipengaruhi banyaknya long weekend yang mendorong wisatawan melakukan perjalanan keluarga maupun short vacation ke Kota Batu,” tambahnya.

Disparta juga memperkirakan mayoritas wisatawan masih berasal dari wilayah Jawa Timur. Namun, kontribusi wisatawan dari Jakarta dan Jawa Barat mulai menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya.

Kondisi tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap okupansi hotel, vila, homestay, hingga sektor pendukung wisata lainnya seperti kuliner, transportasi, dan pusat oleh-oleh.

“Sehingga kami optimistis akomodasi dan destinasi wisata keluarga akan mengalami peningkatan signifikan selama Mei ini,” tandas Onny. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Kamis (14/5/2026) politisi PKB tersebut menilai langkah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan kebijakan positif. Terlebih, jenis pelatihan yang dipilih dinilai cukup relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Kalau melihat bidang pelatihannya seperti digital marketing, K3, barista, sampai make up, itu memang cukup dekat dengan kebutuhan sektor jasa dan pariwisata di Kota Batu. Ini langkah yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan pola pelatihan dari model konvensional menuju keterampilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri digital dan ekonomi kreatif memang sudah menjadi kebutuhan daerah wisata seperti Kota Batu.

Namun demikian, Didik mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti hanya pada pelaksanaan pelatihan semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. DPRD, kata dia, tetap akan mengawasi sejauh mana pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap penurunan angka pengangguran.

“Yang paling penting bukan hanya jumlah peserta yang ikut pelatihan, tetapi berapa yang benar-benar terserap kerja atau bisa membuka usaha setelah selesai. Itu yang harus diukur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan program pasca pelatihan, seperti pendampingan usaha, akses permodalan, hingga koneksi dengan dunia industri agar peserta tidak kembali menganggur setelah mendapatkan sertifikat pelatihan.

“Kadang problemnya bukan di pelatihannya, tapi setelah itu mereka jalan sendiri tanpa pendampingan. Ini yang perlu diperkuat,” imbuhnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kaji Bianto tersebut meminta Disnaker lebih selektif dalam menentukan peserta agar program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan pekerjaan dan memiliki komitmen mengikuti pelatihan hingga tuntas.

Meski begitu, DPRD tetap mendukung langkah Pemkot Batu dalam mencoba merespons kenaikan angka pengangguran melalui penguatan kompetensi kerja masyarakat. Menurutnya, kondisi pasar kerja saat ini memang menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dan fleksibel dalam menyiapkan SDM lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disnaker Kota Batu MD Forkan mengatakan pada Rabu (13/5/2026), langkah tersebut diambil setelah data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penganggur di Kota Batu meningkat dari 4.667 orang pada 2024 menjadi 5.024 orang pada 2025.

"Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu difokuskan untuk meningkatkan daya saing pencari kerja lokal agar lebih mudah terserap pasar kerja maupun membuka usaha mandiri. Kami ingin pelatihan ini benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan tren usaha saat ini. Fokusnya adalah keterampilan yang langsung bisa digunakan,” ujarnya.

Program pelatihan tersebut menyasar 120 pencari kerja yang dibagi dalam empat kelas utama dengan kuota masing-masing 30 peserta. Empat bidang yang diprioritaskan yakni digital marketing berbasis kecerdasan buatan (AI), pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), commercial make up, serta pelatihan barista.

Pemilihan jenis pelatihan itu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja di wilayah Malang Raya dan Kota Batu yang didominasi sektor jasa, pariwisata, industri kreatif, hingga bisnis kuliner.

Pelatihan digital marketing berbasis AI misalnya, diproyeksikan menjawab kebutuhan promosi usaha digital yang kini berkembang pesat. Sementara pelatihan K3 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga bersertifikasi di sektor industri dan konstruksi.

Di sisi lain, pelatihan make up dan barista dipandang memiliki peluang usaha mandiri yang cukup besar di tengah pertumbuhan sektor wisata dan menjamurnya kafe di Kota Batu.

"Intinya pemerintah daerah tidak ingin pelatihan hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, model pelatihan mulai diarahkan pada kompetensi praktis yang memiliki nilai ekonomi dan peluang kerja lebih konkret dibanding pelatihan konvensional sebelumnya," imbuhnya.

Selain meningkatkan kemampuan teknis peserta, program tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan wirausaha baru di kalangan generasi muda Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Rabu (13/5/2026) menegaskan bahwa sebelumnya lomba yang diadakan pada awal 2026 tersebut bukan sekadar kompetisi seremonial untuk menentukan juara, melainkan sarana mengukur sejauh mana inovasi di tingkat desa dan kelurahan mampu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Inovasi yang berhasil diterapkan di satu wilayah harus dapat direplikasi ke wilayah lain agar pembangunan berbasis masyarakat berjalan lebih merata. Yang terpenting bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana inovasi yang sudah berjalan bisa menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lain di Kota Batu,” ujarnya.

Dalam paparan yang disampaikan di hadapan panelis, masing-masing wilayah menonjolkan keunggulan berbeda. Seperti Kelurahan Sisir menekankan penguatan kelembagaan dan perencanaan pembangunan terintegrasi sebagai pusat pemerintahan dan kawasan historis Kota Batu. Wilayah ini juga mengedepankan sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung pembangunan sosial.

Sementara Desa Bulukerto mengusung inovasi sektor pertanian dan agrowisata. Desa ini menampilkan pengembangan komoditas apel dan bunga hias, penggunaan sistem irigasi cerdas, hingga pemberdayaan perempuan melalui pengolahan limbah pertanian menjadi produk ekonomi kreatif.

Di sisi lain, Desa Beji fokus pada transformasi layanan digital dan ekonomi berbasis masyarakat. Melalui program “Beji Digital”, pelayanan administrasi warga dapat dilakukan secara daring, disertai pengembangan UMKM tempe serta sistem bank sampah yang terintegrasi dengan pembayaran pajak daerah.

"Pemkot Batu menilai penguatan desa dan kelurahan menjadi penting karena wilayah tingkat bawah merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (13/5/2026) menguraikan program tersebut menyasar sedikitnya 13.590 pekerja rentan di berbagai sektor informal. Mulai dari buruh harian, petani, pekerja jasa, hingga tulang punggung keluarga yang selama ini minim perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan pekerja bukan sekadar wacana. Ini kebutuhan nyata masyarakat agar ada rasa aman saat bekerja dan keluarga tetap terlindungi ketika terjadi musibah,” ujarnya.

Menurut Heli, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya sebatas program administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Terlebih, bantuan tersebut juga menjadi bukti bahwa perlindungan sosial dapat mencegah keluarga pekerja jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan struktural akibat kehilangan pencari nafkah.

"Selain memperluas cakupan kepesertaan, Pemkot Batu juga mendorong optimalisasi program diskon iuran hingga 50 persen bagi pekerja informal agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuhnya. 

Pemerintah berharap dunia usaha ikut aktif memperluas kepesertaan pekerja, terutama sektor informal yang selama ini masih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan melalui perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Selasa (12/5/2026) menguraikan lonjakan wisatawan yang diprediksi terjadi selama momen libur Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, Waisak, hingga Hari Lahir Pancasila membuat seluruh organisasi perangkat daerah diminta siaga penuh untuk mengantisipasi kemacetan, penumpukan sampah, gangguan keamanan, hingga potensi bencana alam.

“Kondisi ini berpotensi mendatangkan lonjakan wisatawan sekaligus meningkatkan berbagai macam risiko. Karena itu seluruh instansi harus meningkatkan kesiapsiagaan,” tegasnya.

Fokus utama pengamanan diarahkan pada sektor lalu lintas dan pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kota Batu diminta memperkuat rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, sekaligus menindak oknum juru parkir liar yang dinilai kerap memicu keluhan wisatawan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu diminta memastikan kebersihan kawasan wisata, pasar, dan ruang publik tetap terjaga di tengah potensi peningkatan volume sampah.

Di sektor mitigasi risiko, BPBD Kota Batu, Satpol PP Kota Batu, hingga petugas pemadam kebakaran diperintahkan meningkatkan patroli dan deteksi dini di kawasan rawan bencana maupun titik keramaian wisata.

"Langkah antisipasi juga menyasar layanan kesehatan. Pemerintah meminta seluruh puskesmas dan layanan PSC tetap siaga selama masa liburan untuk mengantisipasi kondisi darurat yang melibatkan wisatawan maupun warga lokal," imbuhnya.

Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Batu diminta memperketat pengawasan standar keselamatan di tempat wisata. Sedangkan Dinas PUPR Kota Batu memastikan kondisi jalan dan penerangan umum tetap optimal demi mendukung kenyamanan pengunjung.

Pemkot Batu menilai kesiapan lintas sektor menjadi faktor penting untuk menjaga citra kota wisata tetap aman dan nyaman di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama musim libur panjang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Juru bicara fraksi DPRD Kota Batu, Sujono Djonet pada Selasa (12/5/2026) menguraikan DPRD Kota Batu mendesak pemerintah daerah segera menyusun pemetaan lahan berbasis data spasial lengkap dengan sistem by name by address dan titik koordinat detail, agar status lahan produktif tidak mudah berubah fungsi menjadi kawasan wisata maupun permukiman.

“Peta LP2B harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari perda. Harus jelas titik koordinatnya, pemilik lahannya, dan status lahannya agar memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

DPRD menilai ancaman alih fungsi lahan di Kota Batu sudah berada pada tahap serius. Tekanan investasi sektor wisata dan properti terus bergerak ke wilayah pertanian produktif, terutama di kawasan dataran tinggi yang selama ini menjadi penyangga pangan sekaligus daerah resapan air.

Karena itu, legislatif meminta pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan kelompok tani, pemerintah desa, hingga masyarakat sipil agar kontrol terhadap perubahan fungsi lahan berjalan lebih efektif.

Selain penguatan pengawasan, DPRD juga menyoroti pentingnya sanksi tegas dalam perda tersebut. Praktik alih fungsi lahan ilegal dinilai harus dapat dijerat melalui sanksi administratif maupun pidana untuk memberikan efek jera.

Menurut Djonet, perlindungan LP2B tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Sebab jika lahan pertanian terus menyusut, dampaknya bukan hanya pada produksi pangan, tetapi juga keseimbangan ekologis Kota Batu sebagai kawasan hulu Malang Raya.

“Jangan sampai alasan investasi dan peningkatan PAD justru mengorbankan lahan produktif yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah,” tegasnya.

Raperda LP2B sendiri diproyeksikan menjadi salah satu instrumen strategis Pemkot dan DPRD Kota Batu untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah ekspansi pembangunan pariwisata yang semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Batu, M. Huda Rohman pada Selasa (12/5/2026) mengatakan bahwa DW saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Punten. Namun kondisinya dilaporkan mulai membaik setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi fisik akibat cairan yang diduga mengandung zat berbahaya.

"Intinya pihak kepolisian masih memprioritaskan pemulihan medis DW sebelum melakukan pemeriksaan secara intensif. kesaksian DW sangat penting untuk mengungkap secara utuh kronologi pesta miras maut yang menewaskan KJ (36) dan IH (29) di sebuah rumah kontrakan produksi tempe di Jalan Sarimun, Desa Beji," urainya.

Ia juga membeberkan bahwa DW masih dalam observasi medis. Akan tetapi kondisinya terus membaik dan kami dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasus ini sebelumnya menggemparkan warga Kota Batu setelah dua korban ditemukan meninggal dalam waktu berbeda usai mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan.

Korban KJ ditemukan meninggal di rumahnya pada Senin (4/5/2026) malam. Sementara IH sempat menjalani perawatan darurat di RS Baptis Batu sebelum akhirnya meninggal dunia pada Selasa dini hari.

"Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga ketiganya mengonsumsi cairan campuran yang diracik di rumah kontrakan tersebut. Namun hingga kini, kandungan pasti zat di dalam minuman masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Polda Jawa Timur," imbuhnya.

Selain memeriksa barang bukti berupa galon sisa cairan, mangkuk, gelas kaca, hingga ponsel korban yang berisi dokumentasi pesta minuman, penyidik juga terus menggali informasi dari warga sekitar lokasi kejadian.

Keterangan DW dipandang menjadi elemen paling menentukan dalam penyidikan. Polisi menduga saksi selamat itu mengetahui asal-usul minuman, proses peracikan, hingga kemungkinan adanya campuran bahan kimia tertentu yang memicu keracunan fatal.

"Polres Batu juga mulai mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi miras ilegal di wilayah Kota Batu. Sebab, kasus miras oplosan dinilai tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sekretaris Kelembagaan BMH Jawa Timur, Indokhul Ma'mun, pada Senin (11/5/2026), menegaskan bahwa langkah tersebut disiapkan sebagai strategi untuk mempercepat penghimpunan sekaligus memperluas dampak program sosial kepada masyarakat.

"Tantangan pengelolaan zakat saat ini semakin kompleks sehingga lembaga amil tidak cukup hanya berperan sebagai penyalur bantuan," paparnya.

Menurutnya, lembaga zakat dituntut mampu menjadi penggerak ekonomi umat yang profesional, akuntabel, dan berbasis data agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran serta memiliki dampak jangka panjang.

Oleh karena itu, BMH Jatim mulai memprioritaskan peningkatan kapasitas amil melalui pelatihan kompetensi dan sertifikasi profesional. Selain penguatan SDM, modernisasi sistem layanan juga menjadi fokus utama melalui pengembangan sistem digital dalam penghimpunan dan penyaluran zakat.

"Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan transparansi, mempercepat layanan kepada donatur, sekaligus mempermudah pemetaan kebutuhan penerima manfaat di lapangan," imbuhnya.

Selain pembenahan internal, BMH Jatim juga mulai memperluas jaringan kemitraan dengan masjid, komunitas, dan lembaga pendidikan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Strategi tersebut dipandang efektif untuk memperkuat basis penghimpunan dana sosial keagamaan sekaligus memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat.

Di sektor program, BMH Jatim menargetkan percepatan intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan penanggulangan kebencanaan. Pendekatan ini diarahkan agar dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

BMH Pusat juga menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan penghimpunan dana sosial tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun model pengelolaan zakat yang lebih modern dan terpercaya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Plt Sekda Kota Batu Eko Suhartono menegaskan keenam kandidat tersebut yakni Akhmad Dahlan, Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, Bangun Yulianto, Endro Wahjudi, dan Mohammad Nur Adhim.

"Seluruh peserta mengikuti serangkaian pengujian intensif untuk mengukur kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga kapasitas manajerial dan sosial kultural sebagai calon pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu," urainya.

Penjabat Sekda Kota Batu, Eko Suhartono, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional dengan melibatkan tim asesor independen dari BKD Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, seluruh penilaian diserahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi dan asesor guna menjaga netralitas serta objektivitas proses pemilihan. Dalam tahapan assessment center ini, para kandidat diwajibkan melewati tujuh jenis pengujian. Mulai dari analisa kasus, simulasi bidang, tes intelektual dan potensi, hingga wawancara kompetensi manajerial dan sosio kultural.

"Selain itu, peserta juga menjalani Leaderless Group Discussion (LGD) untuk mengukur pola kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan penyelesaian masalah dalam situasi kolektif," imbuhnya.

Usai tahapan di Surabaya, para kandidat masih harus menjalani uji gagasan dan wawancara pada 18 Mei 2026 di Balai Kota Among Tani, sebelum dilanjutkan tes kesehatan jasmani dan rohani di RSUD Karsa Husada Batu pada 21 Mei mendatang.

Posisi Sekda sendiri dinilai strategis karena menjadi motor utama koordinasi birokrasi dan pengendalian kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Batu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Legislatif menekankan agar Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), perubahan susunan perangkat daerah, serta pengelolaan barang milik daerah tidak hanya menjadi macan kertas atau dokumen administratif belaka.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, menyatakan bahwa pada prinsipnya ketiga raperda tersebut mendapat dukungan karena nilai strategisnya. Namun, ia memberikan peringatan keras agar regulasi tersebut harus benar-benar implementatif di lapangan.

"Jangan sampai perda hanya menjadi pelengkap regulasi. Harus bisa diterapkan dan menjawab persoalan nyata di lapangan," ujar Punjul, Senin (11/5/2026).

Sorotan tertajam DPRD tertuju pada Raperda LP2B. Dewan menilai laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan memerlukan ketegasan pemerintah daerah yang selama ini dinilai masih lemah.

"Lahan pertanian di Kota Batu terus menyusut akibat alih fungsi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut ketahanan pangan dan identitas Kota Batu sebagai daerah agrowisata," tegasnya.

Punjul mendesak Pemerintah Kota Batu untuk segera menyajikan data dan peta LP2B yang valid, berbasis spasial, serta terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Hal ini dianggap penting demi kepastian hukum guna mencegah potensi konflik horizontal di masa mendatang. Selain itu, mekanisme pengawasan dan sanksi tegas terhadap praktik alih fungsi lahan ilegal menjadi harga mati yang diminta legislatif.

"Selama ini sering muncul dalih pembangunan wisata atau investasi untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. Harus ada batas yang jelas agar pembangunan tetap terkendali," tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

Tidak hanya sektor agraria, DPRD juga mengkritisi rencana penataan birokrasi dalam Raperda Perubahan Susunan OPD. Punjul mewanti-wanti agar perampingan atau perubahan struktur dilakukan secara proporsional tanpa membebani APBD secara berlebihan.

"Prinsipnya miskin struktur tapi kaya fungsi. Jangan sampai organisasi semakin gemuk, belanja pegawai membesar, namun kualitas pelayanan publik justru jalan di tempat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar proses pengisian jabatan pada struktur baru nantinya dilakukan secara profesional berbasis merit system, guna menghindari intervensi politik atau kepentingan golongan tertentu.

Terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, legislatif membongkar persoalan klasik mengenai banyaknya aset daerah yang belum tersertifikasi serta pemanfaatan yang tidak optimal.

"Aset daerah ini harus ditata serius. Banyak yang belum memiliki legalitas jelas, bahkan ada yang dikuasai pihak lain. Jika dikelola dengan baik, aset ini seharusnya menjadi sumber peningkatan PAD, bukan beban," ungkap Punjul.

DPRD mendorong agar pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis sistem digital untuk meminimalisasi potensi kebocoran atau penyalahgunaan wewenang.

"Semua kritik dan masukan ini bertujuan memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar matang, berpihak pada rakyat, dan mampu menjawab tantangan Kota Batu ke depan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendry Suseno pada Sabtu (9/5/2026) kenaikan tersebut diharapkan mampu membantu petani menghadapi tingginya biaya produksi pertanian yang terus meningkat, mulai dari harga pupuk non subsidi, sarana produksi, hingga biaya operasional di lapangan.

"Untuk pembagian alokasi dilakukan berdasarkan kebutuhan petani di masing-masing wilayah serta luas lahan dan jenis komoditas yang dibudidayakan," tegasnya.

Dari total kuota yang diterima, pupuk NPK menjadi jenis dengan alokasi terbesar yakni 599 ton, disusul pupuk urea sebanyak 399 ton. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 53 ton pupuk organik, 2 ton pupuk NPK formula khusus, serta 1 ton pupuk ZA.

Distribusi pupuk terbesar tahun ini diterima Kecamatan Junrejo. Wilayah tersebut memperoleh alokasi 291 ton pupuk urea dan 304 ton pupuk NPK. Selain itu, Junrejo juga mendapat tambahan pupuk organik dan NPK formula khusus.

"Sementara Kecamatan Batu menerima 75 ton pupuk urea dan 115 ton pupuk NPK. Sedangkan Kecamatan Bumiaji memperoleh 33 ton pupuk urea serta 180 ton pupuk NPK, ditambah alokasi pupuk organik sebanyak 52 ton dan pupuk ZA 1 ton," imbuhnya.

Pemerintah juga menyiapkan empat distributor resmi untuk mempercepat penyaluran hingga ke tingkat kios dan kelompok tani. Dua distributor ditempatkan di Kecamatan Bumiaji, sementara Kecamatan Batu dan Junrejo masing-masing memiliki satu distributor.

Menurut Hendry, keberadaan distributor tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi pupuk terutama menjelang musim tanam agar petani tidak mengalami keterlambatan pasokan.

Meski kuota pupuk meningkat, pengawasan distribusi tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Penyaluran akan disesuaikan dengan data penerima dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) guna mencegah penyimpangan di lapangan.

"Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pupuk agar peningkatan kuota benar-benar berdampak pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, Aries Setiawan pada Sabtu (9/5/2026) menegaskan bahwa melalui skema Proyek Strategis Daerah (PSD), pemerintah memprioritaskan pembangunan pedestrian di Jalan Abdul Gani dan Jalan Diran. Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga dilakukan di ruas Sisir–Pandanrejo serta jalur Sumberejo–Ngaglik.

"Pembangunan infrastruktur tersebut dirancang tidak hanya untuk mempercantik kota, tetapi juga memberi dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat," paparnya.

Menurutnya, Kota Batu sebagai kota wisata membutuhkan ruang publik yang lebih representatif, terutama di kawasan dengan intensitas wisatawan dan aktivitas warga yang tinggi.

Selain empat proyek utama PSD, Pemkot juga menyiapkan tiga program prioritas tambahan. Di antaranya lanjutan pembangunan pedestrian di Jalan Trunojoyo, preservasi kawasan Simpang Empat Patih, serta preservasi jalan di kawasan Sumberbrantas yang selama ini menjadi jalur dengan beban lalu lintas cukup tinggi.

Pemkot Batu juga mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak pembangunan terhadap aktivitas masyarakat. Pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi terkait rekayasa lalu lintas, jalur alternatif, hingga pengaturan operasional alat berat agar proyek tidak memicu kemacetan parah di jalur vital kota.

"Selain itu, sinkronisasi utilitas seperti kabel dan pipa bawah tanah juga menjadi perhatian agar pengerjaan fisik tidak mengalami hambatan teknis di lapangan," imbuhnya.

Penataan sementara bagi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area proyek turut disiapkan guna menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung.

Pemkot berharap seluruh proyek strategis tersebut dapat menjadi fondasi pembentukan wajah baru Kota Batu yang lebih modern tanpa menghilangkan fungsi kenyamanan dan aksesibilitas publik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, Ferly Syahrudin pada Sabtu (9/5/2026) bahwa program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas akses lingkungan warga yang selama ini masih rusak, sempit, maupun belum memadai.

"Perbaikan jalan lingkungan dinilai penting karena menjadi jalur utama aktivitas harian masyarakat, mulai dari akses rumah, kegiatan ekonomi kecil, hingga jalur anak menuju sekolah. Terlebih program pavingisasi saat ini masih berada pada tahap perencanaan sebelum masuk proses pengadaan dan pengerjaan fisik," urainya.

Menurutnya, sebagian besar lokasi pengerjaan berasal dari usulan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang dihimpun berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemkot Batu menerapkan skema multikontraktor sehingga pekerjaan dapat dilakukan bersamaan di banyak titik. Pola tersebut dinilai lebih efektif agar seluruh proyek dapat selesai dalam satu tahun anggaran.

"Selain jumlah titik yang cukup besar, nilai anggaran pavingisasi tahun ini juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, alokasi anggaran berada di kisaran Rp12 miliar, sedangkan tahun ini meningkat menjadi Rp12,5 miliar," imbuhnya.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan perbaikan, terutama pada jalan lingkungan yang masih berupa tanah maupun paving lama yang telah mengalami kerusakan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disnaker Kota Batu, MD Forkan pada Jumat (8/5/2026) bahwa berdasadkM dadi data yang ada telah mencatat, jumlah PMI pada 2024 sebanyak 44 orang, lalu naik menjadi 53 orang pada 2025. Hingga pertengahan Maret 2026, tercatat sudah ada 13 warga yang kembali berangkat bekerja ke luar negeri.

"Tren tersebut erat kaitannya dengan masih terbatasnya serapan tenaga kerja di tingkat lokal. Banyak lulusan sekolah yang belum mampu masuk sektor formal di dalam daerah sehingga memilih mencari penghasilan di negara lain," ujarnya.

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan. Upah kerja di luar negeri dianggap jauh lebih menjanjikan dibanding peluang kerja yang tersedia di daerah, khususnya bagi masyarakat dengan keterampilan terbatas.

Fenomena ini terlihat dari dominasi pekerja perempuan yang mencapai hampir seluruh jumlah PMI asal Kota Batu. Pada 2025, dari total 53 orang yang berangkat, sebanyak 52 di antaranya merupakan perempuan. Sebagian besar bekerja di sektor domestik dan perawatan lansia.

"Negara tujuan utama masih didominasi kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Taiwan menjadi tujuan paling banyak diminati dengan 23 pekerja, disusul Hong Kong sebanyak 19 orang. Selebihnya tersebar di Malaysia, Singapura, hingga sebagian kecil di Eropa dan Timur Tengah," tambahnya.

Dari sisi pendidikan, mayoritas PMI berasal dari lulusan SD dan SMP. Data Disnaker menunjukkan 17 orang merupakan lulusan SD dan 16 orang lulusan SMP. Jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih sangat minim.

Meski demikian, keberangkatan PMI dinilai membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi keluarga di daerah asal. Banyak keluarga mengalami peningkatan taraf hidup berkat penghasilan dari luar negeri, mulai dari perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, hingga pembukaan usaha kecil. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Jumat (8/5/2026) menegaskan bahwa revisi regulasi ini lahir di tengah masih banyaknya aset daerah yang dinilai belum produktif, munculnya disparitas data hasil audit, hingga kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan nasional pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

"Jadi aset daerah seperti tanah, bangunan, dan kendaraan tidak boleh hanya menjadi beban pemeliharaan APBD tanpa memberikan nilai tambah ekonomi," paparnya.

Menurutnya, pengelolaan aset harus diarahkan lebih profesional, transparan, dan produktif agar mampu mendukung keberlanjutan fiskal daerah sekaligus tetap menjaga fungsi sosial aset publik.

Salah satu fokus utama dalam revisi perda ini adalah integrasi penuh data aset melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selama ini, Pemkot Batu masih menemukan ketidaksesuaian antara laporan perangkat daerah dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Melalui integrasi digital tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya satu basis data aset yang dapat dipantau secara real-time dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan maupun aset tidak termanfaatkan," imbuhnya.

Selain digitalisasi, regulasi baru juga akan memperjelas mekanisme kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga lembaga pendidikan. Pemkot menilai aturan lama terlalu umum sehingga sering menghambat optimalisasi aset di lapangan.

Raperda ini nantinya juga akan mengatur lebih detail terkait hibah, penghapusan aset, penyertaan modal, hingga sanksi administratif guna menciptakan kepastian hukum dan kepatuhan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pemkot berharap revisi regulasi tersebut dapat menjadi fondasi baru dalam mengubah aset tidur menjadi sumber daya ekonomi yang lebih produktif bagi daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kernet truk, Arifin menguraikan bahwa leristiwa terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat truk melaju dari arah Kota Malang menuju Kota Batu dimana kendaraan yang dikemudikan bergerak terlalu ke kanan sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan.

"Mungkin faktor kelelahan pengemudi setelah perjalanan distribusi sejak dini hari dari Jombang menuju Batu dan Malang. Alhamdulillah saya dan sopir tidak mengalami luka serius," urainya. 

Meski benturan cukup keras hingga kendaraan naik ke median, kedua awak truk selamat dan hanya mengalami luka gores ringan. Proses evakuasi kendaraan dilakukan sekitar pukul 14.07 WIB menggunakan mobil derek, namun sempat menimbulkan perlambatan arus kendaraan di sekitar lokasi.

Sementara itu Satlantas Polres Batu. Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Gema Indra Winaryan, mengungkapkan bahwa titik tersebut memang kerap menjadi lokasi kecelakaan kendaraan yang menyeruduk median jalan.

"Frekuensi kejadian yang berulang membuat pihak kepolisian berencana melakukan evaluasi bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Evaluasi akan difokuskan pada efektivitas rambu peringatan, desain median jalan, hingga faktor keselamatan di jalur utama penghubung Malang–Batu tersebut," ujarnya.

Jalur Ir Soekarno sendiri dikenal sebagai salah satu koridor lalu lintas dengan intensitas kendaraan tinggi, terutama kendaraan logistik dan wisata. Kondisi jalan yang relatif lebar dan panjang kerap memicu pengendara kehilangan konsentrasi akibat kelelahan maupun kecepatan berlebih. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo, Agustiningtyas Marini pada Kamis (7/5/2026) menguraikan, pembukaan jalur di kawasan Tahura Raden Soerjo ini disambut antusias komunitas pendaki yang telah menunggu sejak penutupan pada 16 November 2025 lalu. Namun, pengelola memastikan pembukaan dilakukan dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat dibanding sebelumnya.

"Intinya keputusan untuk membuka kembali jalur diambil setelah melalui monitoring intensif terhadap kondisi medan dan stabilitas cuaca di kawasan konservasi," paparnya.

"Proses pembersihan jalur pasca-cuaca ekstrem telah selesai dilakukan dan kondisi cuaca di kawasan pegunungan mulai menunjukkan tren stabil seiring menurunnya intensitas hujan," imbuhnya.

Meski demikian, status pembukaan jalur bersifat situasional. Pengelola menegaskan jalur bisa kembali ditutup sewaktu-waktu apabila muncul potensi bahaya akibat perubahan cuaca ekstrem atau kondisi darurat lain yang mengancam keselamatan pendaki.

Sebagai bagian dari penguatan kontrol, seluruh proses reservasi kini diwajibkan melalui sistem daring menggunakan aplikasi SiPenerang. Sistem ini telah dibuka sejak 4 Mei 2026 untuk mengatur kuota pendaki harian sekaligus mempermudah pengawasan di lapangan.

Pengelola juga menegaskan bahwa seluruh pendaki wajib mematuhi standar operasional pendakian, termasuk terkait perlengkapan, logistik, dan prosedur keselamatan.

Terpisah, Kepala RPH 04 Tahura Raden Soerjo, Choir Maulana, menyebut jalur Sumberbrantas tetap menjadi salah satu akses paling diminati karena menawarkan panorama hutan tropis dan bentang lembah pegunungan yang khas, meski memiliki karakter medan yang cukup menantang.

"Karena jalur baru dibuka kembali setelah masa pemulihan panjang, pendaki diminta melakukan persiapan ekstra, mulai dari kondisi fisik, perlengkapan standar, hingga pemahaman terhadap rute pendakian," urainya.

Di sisi lain, pembukaan kembali jalur ini juga diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi wisata alam di Kota Batu, terutama bagi pelaku jasa pendakian, warung warga, hingga sektor homestay di kawasan penyangga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nurhidayat pada Kamis (7/5/2026) menegaskan bahwa lonjakan jumlah pendaftar tersebut meningkat signifikan dibanding tahap awal program pada tahun sebelumnya.

"Berdasarkan data Dinas Pendidikan, pada gelombang pertama program ini tercatat sekitar 284 pendaftar, dengan 214 peserta lolos verifikasi administrasi dan 273 mahasiswa akhirnya menerima bantuan pendidikan sepanjang 2025," urainya.

Kini, Pemkot Batu menargetkan kuota penerima naik menjadi sekitar 400 mahasiswa pada 2026. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Batu tengah melakukan proses verifikasi dan validasi ketat guna memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria.

Mantan kepala DPUPR itu juga membeberkan peningkatan kuota penerima merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

“Tahun 2026 ini target kami meningkat menjadi 400 penerima, jauh lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 273 mahasiswa. Kami ingin memastikan bantuan ini menjadi investasi riil Pemkot Batu untuk masa depan,” imbuhnya.

Program Beasiswa 1.000 Sarjana dirancang dengan skema inklusif dan tidak hanya berfokus pada nilai akademik semata. Pemerintah membuka kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang, mulai dari jalur prestasi akademik dan non-akademik, keluarga kurang mampu, hafiz Al-Qur’an, penyandang disabilitas, guru non-ASN, hingga perangkat desa yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka.

Menurut Alfi, setelah proses verifikasi selesai, peserta yang dinyatakan lolos akan dihubungi langsung oleh admin resmi Dinas Pendidikan melalui pesan WhatsApp. Ia berharap program tersebut mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperkecil kesenjangan akses pendidikan tinggi di Kota Batu.

Pemkot Batu juga menyiapkan dukungan pembiayaan yang cukup besar. Besaran bantuan disesuaikan dengan program studi masing-masing mahasiswa. Untuk jurusan tertentu seperti kedokteran, bantuan pendidikan bahkan dapat mencapai Rp10 juta per semester.

Namun demikian, pemerintah menerapkan aturan ketat terkait masa studi penerima bantuan. Beasiswa hanya diberikan maksimal selama delapan semester atau sesuai masa studi normal. Jika mahasiswa melewati batas tersebut, maka biaya pendidikan selanjutnya menjadi tanggung jawab pribadi.

“Ini bertujuan mendorong mahasiswa agar lulus tepat waktu. Kalau melebihi batas tersebut, pembiayaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pribadi. Kami ingin mencetak sarjana yang kompeten sekaligus disiplin,” tegas Alfi.

Meningkatnya jumlah pendaftar dinilai menjadi indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat Kota Batu terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan proses seleksi berlangsung objektif, transparan, dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Dian Fachroni pada Kamis (7/6/2026) menyebut kehadiran RIPS menjadi tonggak penting karena selama lebih dari dua dekade, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batu berjalan tanpa peta induk yang komprehensif.

"Akibatnya, berbagai kebijakan selama ini cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap lonjakan timbulan sampah. Melalui RIPS, Pemkot mulai menggeser pendekatan menuju sistem pengelolaan yang terstruktur, terukur, dan berorientasi jangka panjang," urainya.

Dokumen tersebut dirancang berlaku selama 20 tahun dengan mekanisme evaluasi setiap lima tahun sekali. Evaluasi dilakukan agar strategi pengelolaan tetap relevan terhadap pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan wisata, dan peningkatan volume sampah di masa mendatang.

Salah satu perubahan besar yang diatur dalam RIPS adalah penerapan sistem desentralisasi pengelolaan sampah. Skema ini menempatkan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pengolahan, terutama melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

"Dalam pola baru tersebut, sampah organik dan anorganik diharapkan dapat diselesaikan di tingkat lingkungan sebelum masuk ke fasilitas pengolahan akhir. Sementara itu, TPA Tlekung yang kini bertransformasi menjadi TPST akan difokuskan khusus menangani sampah residu dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari," imbuhnya.

Untuk mendukung implementasi RIPS, Pemkot Batu juga mengajukan program Local Service Development Project (LSDP) ke pemerintah pusat senilai Rp140 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk pembangunan 10 unit TPS3R komunal dengan kapasitas masing-masing 10 ton per hari.

Selain pembangunan infrastruktur, DLH juga mulai membenahi struktur kelembagaan melalui pemisahan fungsi operator dan regulator. Langkah ini diwujudkan lewat aktivasi UPT Pengolahan Sampah agar pengawasan standar pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.

RIPS sendiri menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Nurochman dan Heli Suyanto dalam memperkuat tata kelola lingkungan berbasis keberlanjutan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Supriyanto pada Rabu (6/5/2026) menguraikan bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kontrakan yang juga digunakan sebagai home industry tempe di kawasan Jalan Sarimun, Beji, Kecamatan Junrejo. 

"Dua korban meninggal dunia masing-masing berinisial KJ (36) dan IH (29), sementara satu orang lainnya, DW (40), masih menjalani perawatan intensif. Insiden bermula dari aktivitas konsumsi minuman berwarna putih kecokelatan yang diduga diracik sendiri oleh salah satu korban," urainya.

Dari hasil penelusuran awal, minuman tersebut pertama kali dikonsumsi pada Minggu (3/5/2026) sore di lokasi kontrakan. Keesokan harinya, ketiga korban masih sempat beraktivitas di Pasar Among Tani dengan membawa cairan serupa sebelum akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi tidak stabil.

Gejala mulai muncul pada Senin malam. Korban IH mengeluhkan sakit perut dan gangguan penglihatan sebelum dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa dini hari. Sementara korban KJ ditemukan meninggal lebih dulu di rumahnya pada Senin malam.

"Untuk mengungkap penyebab pasti, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sisa cairan dalam galon, wadah minum, serta ponsel korban yang berisi dokumentasi saat mereka mengonsumsi minuman tersebut. Seluruh barang bukti kini tengah diuji di laboratorium forensik Polda Jawa Timur," imbuhnya.

Joko juga membeberkan bahwa penyidik juga masih menunggu kondisi DW membaik untuk dimintai keterangan. Saat ini, ia dirawat di salah satu rumah sakit di wilayah Bumiaji dalam kondisi belum stabil.

Selain uji laboratorium, pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus dilakukan guna memastikan apakah ada unsur kelalaian, kesengajaan, atau faktor lain yang menyebabkan insiden tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Rabu (6/5/2026), ia memaparkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) harus benar-benar berbasis kebutuhan riil daerah, bukan sekadar penambahan struktur organisasi. Ia menilai penguatan sektor desa dan kepemudaan memang penting, namun perlu diiringi perencanaan matang.

“Secara prinsip kami mendukung, apalagi jika ini untuk memperkuat desa dan pengembangan pemuda. Tapi harus dipastikan betul urgensinya, jangan sampai hanya menambah beban anggaran tanpa dampak signifikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam aspek kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta kejelasan pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan OPD yang sudah ada.

Menurutnya, restrukturisasi harus mampu menjawab persoalan ketimpangan beban kerja yang selama ini menjadi alasan utama pembentukan dinas baru. Selain itu, Khamim juga meminta agar tahapan implementasi yang dimulai Juli mendatang dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan indikator kinerja yang jelas. 

“Jangan sampai nanti justru muncul persoalan baru, misalnya duplikasi kewenangan atau pemborosan anggaran. Ini yang akan kami kawal,” tegasnya.

Hal ini penting agar keberadaan OPD baru benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian tersebut disampaikan pada Rabu (6/5/2026), seiring progres pembahasan perubahan regulasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang saat ini tengah bergulir di DPRD Kota Batu. Tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada finalisasi struktur kelembagaan dan penyesuaian internal birokrasi.

"Targetnya Juli sudah mulai jalan tahap awal. Ini bagian dari penataan besar agar struktur organisasi lebih sesuai kebutuhan," ujarnya.

Pembentukan dua dinas baru tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Batu dalam menyelaraskan perangkat daerah dengan arah pembangunan dalam dokumen RPJMD 2025–2029.

Selain itu, langkah ini juga diarahkan untuk mengatasi ketimpangan beban kerja antar-OPD yang selama ini dinilai tidak proporsional.

DPMD nantinya akan difokuskan pada penguatan peran desa sebagai basis pembangunan dan ekonomi lokal.

Sementara itu, Dispora akan menangani secara khusus sektor kepemudaan dan olahraga yang selama ini dinilai belum optimal karena masih tersebar di beberapa perangkat daerah.

"Pembentukan OPD baru ini bukan sekadar penambahan struktur, melainkan bagian dari reformasi birokrasi agar pelayanan publik lebih efektif dan tepat sasaran," imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan seluruh proses tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kesiapan sumber daya manusia. 

Dengan demikian, pengembangan birokrasi tersebut bukan bertujuan memperbesar organisasi, melainkan menata ulang supaya lebih efisien dan fokus. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Plt Sekda Kota Batu Eko Suhartono pada Selasa (5/5/2026) bahwa pengumuman resmi bernomor 800/010/PANSEL/35.79.502/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Indah Wahyuni, menetapkan enam nama yang dinyatakan memenuhi syarat. Mereka adalah Akhmad Dahlan, Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, Bangun Yulianto, Endro Wahjudi, dan Mohammad Nur Adhim.

"Empat pelamar lainnya harus terhenti di tahap awal karena tidak memenuhi persyaratan administratif menegaskan bahwa tahapan berikutnya akan menjadi penentu kualitas kandidat. Para peserta dijadwalkan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosio kultural pada 11 Mei 2026 di BKD Provinsi Jawa Timur, Surabaya," urainya.

Tahapan dilanjutkan dengan uji gagasan dan wawancara pada 18 Mei 2026 di Balai Kota Among Tani, serta tes kesehatan jasmani dan rohani pada 21 Mei 2026 di RSUD Karsa Husada Batu.

Eko menekankan pentingnya disiplin peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Setiap tahapan bersifat wajib dan memiliki konsekuensi gugur apabila tidak diikuti.

"Selain kesiapan substansi, peserta juga diminta memperhatikan aspek teknis. Dalam uji gagasan, kandidat wajib membawa lima berkas makalah, sementara untuk tes kesehatan diwajibkan menjalani puasa sesuai ketentuan medis," imbuhnya.

Panitia memastikan seluruh informasi teknis akan diperbarui secara berkala melalui kanal resmi BKPSDM Kota Batu, sehingga peserta diharapkan aktif memantau perkembangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhimnpada Selasa (5/5/2026) menegaskan bahwa secara regulasi, dasar hukum sebenarnya sudah tersedia. Namun, rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadi kendala utama di lapangan.

"Pemerintah kini tidak hanya menunggu, tetapi mulai aktif melakukan jemput bola untuk mempercepat proses legalisasi usaha vila. Salah satu langkah konkret yang ditawarkan adalah penyederhanaan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)," urainya.

Ia bahkan menegaskan apabila masyarakat memiliki persyaratan lengkap, maka proses untuk mendapatkan NIB dan NPWPD dapat diselesaikan dalam waktu dua hari sehingga pelaku usaha bisa segera terdaftar dan mendapatkan pelayanan secara resmi.

Langkah ini menjadi respons atas temuan bahwa sekitar 90 persen vila di Kota Batu masih beroperasi tanpa izin. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar.

Dengan masuknya pelaku usaha ke dalam sistem, Bapenda berharap dapat memperbaiki basis data perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan. Selain itu, legalitas juga dinilai penting untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi pemilik vila.

"Di sisi lain, pendekatan percepatan izin ini juga menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih terukur, termasuk terkait standar operasional dan dampak sosial di lingkungan permukiman. Pemkot Batu menargetkan, dengan kemudahan prosedur dan layanan cepat, pelaku usaha tidak lagi memiliki alasan untuk menghindari legalitas," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso pada Selasa (5/5/2026) menegaskan bahwa secara kelembagaan DPRD menerima LKPj, tetapi sejumlah persoalan mendasar harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.

“Perencanaan pembangunan kita masih lemah dan belum berbasis data yang akurat. Ini terlihat dari ketidaksesuaian antara target dan realisasi, serta indikator kinerja yang tidak operasional. Kalau ini tidak dibenahi, kebijakan akan terus meleset dari tujuan,” ujar Punjul.

Ia juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Menurutnya, belanja daerah harus dikaitkan langsung dengan capaian kinerja agar penggunaan anggaran benar-benar memberi dampak.

“Prinsip value for money harus diterapkan. Jangan hanya habis anggaran, tapi hasilnya tidak jelas. Efisiensi dan efektivitas program harus jadi ukuran utama,” tegasnya.

Punjul turut menyinggung perlunya penguatan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi serta pendataan sektor usaha seperti villa dan homestay yang dinilai masih belum maksimal.

Tak hanya itu saja, DPRD menyoroti sektor ekonomi dan ketimpangan antara tingginya kunjungan wisata dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kunjungan wisata kita diklaim 8 sampai 10 juta orang, tapi dampaknya ke PAD belum signifikan. Ini harus dikaji serius, ada yang tidak sinkron antara potensi dan realisasi,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batu tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah daerah dengan mengutamakan produk lokal agar perputaran ekonomi masyarakat tetap terjaga. Selain itu, Khamim menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang dinilai belum tertangani optimal.

“Masalah sampah ini sudah mendesak. Harus ada langkah konkret, termasuk optimalisasi TPS3R di tingkat desa dan regulasi yang jelas supaya penanganannya tidak parsial,” imbuh Punjul.

Di sisi lain, DPRD juga mengkritisi belum dilaporkannya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam LKPj 2025. Ia meminta pemerintah segera melakukan audit internal dan menyusun strategi percepatan pemenuhan layanan dasar.

Sorotan tajam juga diarahkan pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 144 miliar. “SiLPA yang tinggi ini jadi indikator ada perencanaan atau pelaksanaan yang tidak optimal. Harus dianalisis, apakah karena kegiatan tidak selesai atau ada faktor lain,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya proyek pengadaan yang ditinggalkan pemenang tender, terutama di sektor pendidikan, yang berdampak langsung pada sekolah dan siswa.

Meski demikian, DPRD tetap menerima LKPj Wali Kota Batu Tahun 2025 dengan catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan. “Catatan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi memastikan ke depan tata kelola pemerintahan lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai pada Senin (4/5/2026) mengungkapkan bahwa tantangan ini semakin kompleks karena Jawa Timur mengelola total 4.688 sekolah menengah, terdiri dari 2.158 SMK, 2.132 SMA, dan 398 SLB. Distribusi yang luas membuat kualitas pengajaran tidak merata, terutama dalam hal adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

"Peningkatan kompetensi guru bukan sekadar kebutuhan, tetapi keharusan yang membutuhkan investasi besar. Selama ini, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam memperluas program pelatihan secara menyeluruh," urainya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dindik Jatim mulai mengintensifkan program pelatihan melalui Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Selain itu, sertifikasi berbasis Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) juga difasilitasi melalui UPT Pengembangan Teknologi dan Kejuruan (PTKK) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Namun, Aries menegaskan bahwa upaya ini tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan eksternal.

"Keterlibatan dunia usaha dan industri dinilai penting untuk mempercepat transfer pengetahuan, khususnya dalam bidang vokasi yang membutuhkan kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja," imbuhnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Batu turut memperkuat fondasi pendidikan di tingkat daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari ekosistem terdekat, yakni sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

"Tantangan pendidikan ke depan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas lulusan yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai karakter," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Senin (4/5/2026) mengatakan, pengajuan tiga raperda tersebut menjadi pembahasan perdana regulasi daerah pada tahun 2026 dan diharapkan dapat segera dipercepat.

“Penyampaian tiga rancangan peraturan daerah ini merupakan penyampaian pertama untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tahun 2026. Besar harapan saya ini dapat segera dilakukan percepatan pembahasannya,” ujar Heli dalam sidang paripurna DPRD Kota Batu. 

Raperda pertama mengatur tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi ini disusun sebagai langkah antisipasi terhadap alih fungsi lahan pertanian yang dinilai dapat mengancam ketahanan pangan di Kota Batu.

Menurut Heli, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga kemandirian pangan daerah. Namun, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk dinilai berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif.

“Diperlukan upaya perlindungan dan pengendalian secara berkelanjutan agar lahan pertanian tetap terjaga,” imbuhnya.

Melalui raperda tersebut, Pemkot Batu menargetkan perlindungan kawasan pertanian, menjaga ketersediaan lahan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, hingga menjaga keseimbangan ekologis.

Selain sektor pertanian, Pemkot Batu juga mengusulkan perubahan ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan pembangunan dalam RPJMD Kota Batu 2025-2029.

Heli menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah perangkat daerah dengan beban kerja besar namun struktur organisasinya dinilai terlalu kecil. Sebaliknya, ada pula perangkat daerah dengan beban kerja rendah namun struktur kelembagaannya terlalu besar.

“Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya layanan yang kurang optimal dan menyebabkan inefisiensi,” paparnya.

Perubahan struktur perangkat daerah nantinya meliputi penataan nomenklatur organisasi, penggabungan maupun pemisahan perangkat daerah, serta penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing organisasi.

Raperda ketiga membahas perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dimana Pemkot Batu menilai aturan lama sudah tidak lagi selaras dengan regulasi nasional terbaru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Selain itu, evaluasi juga menemukan sejumlah persoalan seperti belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, belum terintegrasinya sistem informasi aset, hingga lemahnya mekanisme pengawasan.

“Sebagian besar aset daerah belum digunakan secara optimal untuk menambah nilai ekonomi daerah,” kata Heli. 

Melalui revisi aturan ini, Pemkot Batu menargetkan pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel, efisien, produktif, dan terintegrasi secara digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Heli menambahkan, ketiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur sebelum diajukan ke DPRD. Ia berharap pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang baik secara substansi maupun prosedur, aspiratif, dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Batu,” tutupnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kasat Reskrim Polres Batu Joko Supriyanto pada Senin (4/5/2026) bahwa koordinasi antara Polres Batu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, dua titik krusial yakni Jembatan Cangar 1 dan 2 akan dipasangi pagar pengaman setinggi 2,5 meter.

"Struktur jeruji besi ini dirancang untuk menutup celah akses berbahaya, namun tetap mempertimbangkan aspek visual agar tidak menimbulkan kesan mencekam," urainya. 

Lebih lanjut, pembangunan pagar hanyalah satu bagian dari strategi yang lebih luas. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan melalui pemasangan CCTV di sejumlah titik serta peningkatan penerangan jalan.

Pembagian peran antarinstansi pun telah disusun. PUPR Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas pembangunan fisik pagar, sementara Pemerintah Kota Batu tengah memproses pengadaan CCTV, jaringan listrik, dan fasilitas penerangan tambahan.

"Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi aksi nekat di kawasan tersebut. Selama ini, minimnya pengawasan dan terbukanya akses di jembatan dinilai menjadi faktor yang memperbesar risiko kejadian," imbuhnya.

Dengan kombinasi antara penghalang fisik, sistem pemantauan visual, dan pencahayaan yang memadai, kawasan Cangar diharapkan bertransformasi dari titik rawan menjadi koridor yang lebih aman bagi pengguna jalan.

Pengerjaan proyek pengamanan ini dijadwalkan mulai pertengahan Mei 2026, dengan target penyelesaian secepat mungkin guna menekan potensi risiko yang ada. (*)

Editor: Syaiful Aries

Ketua IHSA Kota Batu Natalina menyebut minimnya pelaporan dari pelaku usaha menjadi akar persoalan. Banyak pemilik vila menjalankan bisnis secara mandiri tanpa terdaftar secara resmi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan pengawasan.

"IHSA sempat melakukan penelusuran mandiri melalui platform digital dan menemukan sekitar 3.500 vila terdaftar di Google Maps. Namun, angka tersebut diyakini hanya sebagian kecil dari jumlah riil di lapangan, yang diperkirakan menembus lebih dari 6.000 unit," papar, Minggu (3/5/2026).

Masifnya vila ilegal ini tidak hanya berdampak pada potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memicu kerawanan sosial. Alih fungsi rumah tinggal menjadi vila di kawasan permukiman kerap dilakukan tanpa koordinasi dengan warga sekitar, berpotensi menimbulkan gesekan akibat aktivitas tamu yang tidak terkontrol.

IHSA menilai, kondisi ini membutuhkan intervensi regulasi yang lebih spesifik di tingkat daerah. Meski aturan penginapan secara umum telah diatur pemerintah pusat, Kota Batu dinilai perlu memiliki regulasi turunan yang mengatur teknis operasional di lapangan.

"Beberapa poin yang didorong antara lain kewajiban identitas tamu, pembatasan aktivitas yang berpotensi mengganggu lingkungan, hingga pengaturan jam operasional. Standar operasional prosedur (SOP) ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan kenyamanan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, IHSA juga mendorong para pemilik vila untuk proaktif mengurus legalitas usaha serta bergabung dalam asosiasi guna memudahkan pendataan dan pembinaan.

Menurut Natalina, legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri. (*)

Editor: Danu 

Kepala Bapelitbangda Kota Batu Bangun Yulianto pada Minggu (3/5/2026) menyebut tren peningkatan sudah terlihat sejak 2025. Saat itu, sebanyak 273 mahasiswa menerima beasiswa dengan total anggaran sekitar Rp 1,7 miliar. Memasuki 2026, jumlah penerima ditargetkan naik menjadi sekitar 400 mahasiswa dengan dukungan anggaran melonjak hingga Rp 5,6 miliar.

"Lonjakan lebih agresif disiapkan pada 2027. Pemerintah menargetkan sedikitnya 600 mahasiswa dapat terfasilitasi, dengan kesiapan anggaran mencapai Rp 8,1 miliar. Skema ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah," paparnya.

Bangun menegaskan, arah kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pada pendidikan sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan. Semakin banyak warga yang mengenyam pendidikan tinggi, semakin besar peluang perbaikan taraf hidup secara berkelanjutan.

Dari sisi indikator, capaian pembangunan manusia di Kota Batu sudah berada pada level tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat di angka 80,35, sementara tingkat kemiskinan relatif rendah di kisaran 2,86 persen. Pemkot optimistis, ekspansi akses pendidikan tinggi akan semakin memperkuat tren positif tersebut.

"Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada dana transfer daerah, Pemkot Batu tetap memprioritaskan sektor pendidikan. Program-program strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas SDM, dipastikan tetap masuk dalam perencanaan pembangunan daerah," imbuhnya.

Selain pendidikan formal, perhatian juga diberikan pada pendidikan keagamaan. Pemerintah secara konsisten menyalurkan insentif kepada 1.911 tenaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menjelaskan bahwa program beasiswa dirancang inklusif. "Penerima tidak hanya berasal dari jalur akademik, tetapi juga non-akademik, masyarakat kurang mampu, hafiz Al-Qur’an, penyandang disabilitas, hingga guru non-ASN dan perangkat desa," tandasnya. (*)

Editor: Danu

KOTA BATU, SJP - Lonjakan volume sampah di Kota Batu mulai menunjukkan dampak tak terduga dari aktivitas dapur komunal program pemenuhan gizi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat, timbulan sampah kini menembus angka rata-rata 125 ton per hari, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala DLH Kota Batu Dian Fachroni pada Minggu (3/5/2026) mengungkapkan bahwa salah satu pemicu utama kenaikan ini adalah mulai aktifnya sejumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan dalam skala besar. Aktivitas tersebut menghasilkan lonjakan sampah organik yang cukup tinggi dan mulai membebani sistem pengelolaan yang ada.

"Kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) saat ini sudah berada di ambang batas. Jika tidak diantisipasi sejak awal, tambahan beban dari dapur-dapur SPPG berpotensi memicu penumpukan sampah yang lebih serius," urainya.

Secara hitungan teknis, satu dapur SPPG dengan produksi sekitar 2.000 porsi makanan dapat menghasilkan hingga 400 kilogram sampah organik per hari. Jika terdapat 10 dapur aktif dalam satu wilayah, maka tambahan sampah bisa mencapai 4 ton per hari—angka yang dinilai sangat signifikan dalam struktur pengelolaan sampah kota.

Menariknya, hasil uji petik DLH menunjukkan bahwa keberadaan program makanan bergizi tidak serta-merta menekan produksi sampah rumah tangga. Mayoritas keluarga tetap memasak dalam jumlah yang sama, sehingga sampah domestik tidak berkurang, sementara sampah dari dapur komunal justru menambah beban baru.

"Menghadapi kondisi ini, DLH mendorong perubahan pendekatan dalam pengelolaan limbah. Setiap unit SPPG diminta tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga bertanggung jawab atas pengolahan sampah yang dihasilkan. Skema pengolahan mandiri seperti komposter atau bio-digester dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menekan beban TPS3R," imbuhnya.

Saat ini, kebijakan tersebut masih sebatas imbauan. Namun, DLH membuka opsi penerbitan regulasi berupa Surat Edaran yang mewajibkan setiap dapur SPPG memiliki sistem pengelolaan sampah sebagai syarat operasional.

Selain itu, koordinasi sejak tahap perencanaan lokasi juga ditekankan agar kesiapan infrastruktur pengolahan limbah bisa diverifikasi sebelum dapur beroperasi penuh. (*)

Editor: Danu

Diwawancarai pada Jumat (1/5/2026) orang nomor dua di Kota Batu itu menguraika bahwa posisi Batu sebagai “menara air” bagi Malang Raya membuat fungsi ekologisnya tidak bisa dikompromikan. Kerusakan di wilayah hulu, menurutnya, akan berdampak sistemik, tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pariwisata dan kehidupan masyarakat di wilayah hilir.

"Data terbaru menunjukkan kondisi yang kian tertekan. Luas lahan persawahan kini hanya tersisa sekitar 295 hektare, angka yang menggambarkan penyusutan signifikan akibat alih fungsi lahan dalam beberapa dekade terakhir. Situasi ini mendorong Pemkot untuk lebih selektif dalam menerbitkan izin pembangunan, terutama di kawasan rawan dan produktif," paparnya.

Heli menegaskan, pemerintah tidak menutup pintu investasi, tetapi mengubah pendekatannya menjadi lebih terkontrol. Setiap investor diwajibkan mengikuti pemetaan tata ruang yang telah diperbarui, termasuk kewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta menjaga keberlanjutan sumber mata air.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Batu juga tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Perlindungan Kawasan Hutan. Regulasi ini lahir dari evaluasi atas bencana lingkungan, termasuk banjir lumpur di Dusun Banyuning, yang menjadi alarm atas lemahnya praktik konservasi di lapangan.

"Salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah kewajiban sistem terasering bagi aktivitas pertanian di lahan miring. Skema ini dinilai krusial untuk menekan potensi erosi, longsor, dan sedimentasi yang selama ini menjadi pemicu bencana saat musim hujan," imbuhnya.

Menurut Heli, pendekatan ini bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Ia menegaskan bahwa praktik pertanian yang mengabaikan konservasi justru akan mempercepat kerusakan dan merugikan dalam jangka panjang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Jumat (1/5/2026) menguraikan bahwa penyusutan ini bukan sekadar tren jangka panjang, tetapi berlangsung agresif dalam dua tahun terakhir. Dari 1.092 hektare pada 2022, turun menjadi 823,33 hektare pada 2023, lalu kembali menyusut hingga tinggal 740,07 hektare.

"Artinya, lebih dari 350 hektare kebun apel hilang dalam waktu singkat, mempersempit ruang hidup komoditas yang selama ini menjadi ikon daerah," tegasnya.

Di tengah penyusutan tersebut, kantong-kantong terakhir kebun apel kini terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bumiaji. Desa Tulungrejo, Bulukerto, Sumbergondo, dan Desa Bumiaji menjadi benteng terakhir yang masih mempertahankan varietas unggulan seperti Manalagi dan Anna. Namun, keberlangsungan kawasan ini pun tidak sepenuhnya aman dari tekanan alih fungsi lahan dan penurunan produktivitas.

Politisi Gerindra tersebut juga menegaskan bahwa apel bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan identitas kolektif daerah. Ia mengingatkan, jika tidak ada intervensi serius, status “Kota Apel” berpotensi kehilangan makna dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Tekanan utama datang dari masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan wisata dan permukiman. Di sisi lain, perubahan iklim dan menurunnya kualitas tanah membuat hasil panen tidak lagi optimal. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya produksi, mulai dari pupuk hingga tenaga kerja, yang membuat petani beralih ke komoditas lain yang lebih cepat menghasilkan," imbuhnya.

Dampaknya sudah terlihat pada sisi produksi. Sepanjang 2024, produksi apel Kota Batu hanya mencapai sekitar 140.285 kuintal dimana angka tersebut mencerminkan penurunan signifikan dibandingkan capaian pada masa lalu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota Komisi B DPRD Kota Batu Didik Machmud pada Jumat (1/5/2026) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunda langkah teknis hanya karena proses administratif belum rampung.

"Audit konstruksi harus segera dilakukan secara berkala guna memastikan kekuatan struktur bianglala, terutama pada komponen besi yang rawan mengalami kelelahan material," urainya.

Menurutnya, risiko kerusakan struktural tidak bisa dianggap sepele mengingat posisi wahana berada di titik padat aktivitas masyarakat. Ia mengingatkan, faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama, terlepas dari belum selesainya penilaian aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hingga kini masih menjadi penghambat utama proses lelang dan revitalisasi.

Didik juga menekankan bahwa pemerintah tidak perlu menunggu proses lelang selesai untuk melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh. Langkah preventif dinilai jauh lebih penting dibandingkan respons reaktif yang berpotensi terlambat jika terjadi insiden.

"Jadi, apabila hasil audit menunjukkan kondisi struktur sudah tidak layak. Pembongkaran dinilai sebagai opsi rasional jika keberadaan wahana justru menjadi ancaman keselamatan publik, terutama di kawasan yang setiap harinya dipadati wisatawan," imbuhnya.

Di sisi lain, stagnasi pengelolaan bianglala turut berdampak pada hilangnya salah satu daya tarik utama di pusat kota. Wahana tersebut sebelumnya dikenal sebagai magnet wisata keluarga dengan harga terjangkau, yang berkontribusi pada perputaran ekonomi kawasan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto pada Kamis (30/4/2026) menguraikan kasus ini bermula dari laporan korban, Tegar Setyawan (28), seorang guru asal Pakisaji, Kabupaten Malang. Peristiwa pencurian terjadi di rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 30B, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, pada Rabu (29/4/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

"Korban awalnya memarkir sepeda motor Honda Beat miliknya dalam kondisi terkunci stang di teras rumah pada Selasa sore (28/4/2026). Namun, saat tengah malam, korban mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Ketika dicek, kendaraan miliknya sudah tidak berada di tempat semula," urainya.

Mengetahui hal tersebut, korban langsung berlari keluar dan mendapati seorang pria yang diduga sebagai pelaku. Sempat terjadi perkelahian antara korban dan pelaku sambil korban berteriak meminta bantuan. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut kemudian keluar dan membantu mengamankan satu orang pelaku di lokasi kejadian.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaku yang berhasil diamankan berinisial MK (36), warga Kabupaten Pasuruan di lokasi setelah aksinya diketahui korban. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen kendaraan milik korban berupa STNK dan BPKB, kunci asli sepeda motor, serta satu unit sepeda motor Honda Vario yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melakukan aksi pencurian.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp16 juta. Sementara itu, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Kasus ini masih kami kembangkan untuk mengungkap jaringan atau pelaku lain yang diduga terlibat. Kami juga terus melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” tambahnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUHP yang berlaku, dengan ancaman hukuman pidana penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat pada Kamis (30/4/2026).membeberkan pada tahun-tahun sebelumnya zonasi ditentukan berdasarkan radius kilometer dan batas wilayah desa, tahun ini pemetaan dilakukan hingga tingkat Rukun Warga (RW). Skema baru ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang tinggal di kawasan padat penduduk.

“Kami ingin memastikan bahwa prinsip kedekatan domisili benar-benar akurat. Dengan pemetaan hingga tingkat RW, tidak ada lagi wilayah yang terabaikan dalam sistem zonasi,” ujarnya.

Total kuota 1.618 kursi tersebut tersebar di delapan SMP Negeri yang berada di tiga kecamatan. Di Kecamatan Batu meliputi SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3. Kecamatan Bumiaji mencakup SMPN 4 dan SMPN 6, sedangkan Kecamatan Junrejo dilayani oleh SMPN 5 Batu.

Dinas Pendidikan memastikan distribusi kuota telah disesuaikan dengan jumlah lulusan SD di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Selain jalur zonasi yang menjadi prioritas utama dengan porsi 50 persen, tersedia juga jalur lain untuk mengakomodasi kebutuhan beragam calon siswa. Di antaranya jalur afirmasi sebesar 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua 5 persen, serta jalur prestasi sebesar 30 persen," imbuhnya.

Seluruh proses pendaftaran akan dilakukan secara daring. Masyarakat diminta untuk segera melakukan verifikasi data kependudukan serta titik koordinat domisili guna menghindari kendala teknis saat proses pendaftaran berlangsung.

Dengan penerapan zonasi berbasis RW ini, Pemkot Batu berharap akses pendidikan menjadi lebih merata dan tidak lagi terhambat oleh persoalan jarak administratif yang selama ini menjadi kendala utama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka berinisial CI (35), warga Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, diamankan petugas di kediamannya pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto membeberkan penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat aparat kepolisian atas laporan masyarakat terkait aksi perusakan kendaraan yang meresahkan di Jalan Raya Gumul, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pujon.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku tercatat telah melakukan aksinya sebanyak dua kali, yakni pada Selasa (21/04/2026) dan Kamis (23/4/2026).

"Aksi tersebut dilakukan secara sengaja dengan modus yang terbilang nekat. Pelaku memilih target kendaraan di jalan raya, kemudian menjalankan skenario untuk menyerang dari arah berlawanan. Modusnya, pelaku mendahului kendaraan sasaran, lalu berhenti mengambil batu di pinggir jalan. Setelah itu pelaku berputar arah dan langsung melemparkan batu ke arah mobil korban,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku dilatarbelakangi emosi sesaat di jalan. Pelaku mengaku tersinggung terhadap pengendara mobil yang dianggapnya berkendara ugal-ugalan, hingga akhirnya meluapkan kemarahan dengan tindakan berbahaya tersebut.

Aksi pelaku sempat memakan korban. Pada kejadian pertama, sebuah mobil Toyota Kijang yang membawa rombongan pelayat berjumlah sembilan orang menjadi sasaran. Lemparan batu menyebabkan kaca depan kendaraan pecah dan serpihannya melukai pengemudi serta penumpang.

Sementara pada kejadian kedua, mobil jenis Datsun juga mengalami kerusakan pada bagian kaca depan, meski tidak menimbulkan korban luka.

"Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku, antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, helm hitam, jaket merah, tas merah, sepatu boot, serta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian yang memperkuat dugaan tindak pidana," imbuhnya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Batu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain yang melatarbelakangi aksi tersebut, meskipun indikasi sementara mengarah pada tindakan spontan akibat emosi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perusakan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain di jalur penghubung strategis Malang–Kediri.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga emosi dan etika saat berkendara, serta tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fachroni pada Selasa (28/4/2026) menegaskan bahwa pendekatan landfill mining dipilih untuk mengurai timbunan sampah lama yang selama ini membebani kapasitas TPA sekaligus berpotensi mencemari lingkungan.

“Sekitar 135 ribu ton sampah lama akan kita olah kembali. Ini bukan hanya soal pengurangan volume, tapi juga upaya pemulihan lahan yang selama ini tertutup timbunan sampah,” ujarnya.

Melalui metode tersebut, sampah yang telah lama tertimbun akan dipilah dan diproses ulang, sehingga sebagian dapat dimanfaatkan kembali, sementara sisanya ditangani dengan sistem yang lebih ramah lingkungan.

Targetnya, proyek ini mampu memulihkan lahan seluas dua hektare di kawasan TPA Tlekung. Lahan yang sebelumnya tidak produktif itu nantinya akan dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Dian menegaskan, langkah ini sekaligus menjadi upaya menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini diwariskan dari tahun ke tahun tanpa penanganan menyeluruh.

“Selama ini kita seperti hanya menumpuk masalah. Sekarang kita mulai bongkar dan selesaikan dari akarnya. Apalagi langkah ini menjadi bagian dari program besar menuju Zero Waste City yang dijalankan Pemkot Batu melalui kolaborasi dengan Bank Dunia dalam skema Local Services Decarbonization Program (LSDP)," imbuhnya.

Selain penanganan di hilir, Pemkot Batu juga memperkuat sistem pengelolaan sampah di sektor hulu. Penambahan armada angkut serta pengoperasian teknologi Bio-Digester di Pasar Among Tani menjadi bagian dari strategi untuk menekan volume sampah sejak dari sumbernya.

Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, beban TPA diharapkan berkurang secara signifikan sehingga kasus penumpukan sampah seperti di masa lalu tidak kembali terulang.

"Program modernisasi ini juga didukung peningkatan anggaran menjadi Rp 100 miliar agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto (28/4/2026) menegaskan bahwa pelaksanaan fisik menjadi langkah krusial setelah rangkaian koordinasi lintas instansi rampung. Proyek ini akan dikerjakan oleh Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keselamatan konstruksi.

“Targetnya bulan depan sudah mulai dikerjakan. Ini bentuk percepatan agar tidak ada lagi kejadian serupa. Pengerjaan difokuskan pada penambahan ketinggian pagar besi serta pemasangan jaring pengaman di sisi jembatan yang memiliki potensi risiko tinggi. Desain pengaman tersebut disesuaikan dengan hasil kajian teknis agar tidak membebani struktur jembatan yang sudah ada," urainya.

Selain pembangunan fisik, integrasi sistem pengawasan juga akan berjalan paralel. Kamera CCTV direncanakan mulai dipasang bersamaan dengan proses pengerjaan awal, sehingga fungsi pemantauan bisa langsung aktif tanpa menunggu proyek selesai sepenuhnya.

Di sisi lain, peningkatan penerangan jalan umum (PJU) dan patroli rutin akan menjadi langkah pendukung selama masa pengerjaan berlangsung. Pemerintah ingin memastikan kawasan tetap terpantau, termasuk saat aktivitas konstruksi berjalan.

"Langkah ini menjadi fase penting dalam upaya mengubah Jembatan Kembar Cangar dari titik rawan menjadi area yang lebih aman," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satu warga sekitar Neno Pratama pada (28/4/2026) menegaskan bahwa hal tersebut dipicu kekhawatiran warga atas penurunan debit air yang mulai dirasakan sejak pertengahan 2025. Salah satu sumber yang terdampak adalah Sungai Janitri, yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pengeboran di Dusun Jurangkali.

"Penurunan debit air terjadi signifikan sejak aktivitas sumur bor diduga mulai beroperasi secara komersial. Debit air mengecil dan sangat terasa dampaknya. Kalau ini terus dibiarkan, sumber air warga bisa terancam,” ujarnya.

Selain dampak lingkungan, warga juga menyoroti minimnya transparansi informasi. Mereka mengaku mendapat penjelasan berbeda dari pihak desa terkait alat berat yang masuk ke lokasi. Pemdes menyebut alat tersebut untuk tiang pancang, sementara warga meyakini itu merupakan perangkat pengeboran sumur dalam.

Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya membuka dokumen aktivitas pengeboran, menghentikan sementara kegiatan di lapangan, transparansi izin lingkungan, realisasi kompensasi yang dijanjikan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait lingkungan.

"Warga juga menilai aktivitas tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian serta hak atas informasi publik, mengingat sosialisasi sebelumnya tidak disertai keterbukaan dokumen perjanjian. Informasi yang tidak sinkron ini memicu ketidakpercayaan masyarakat,” imbuhnya.

Sekretaris Desa Sumber Brantas, Purwanto, membenarkan adanya penurunan debit air di Sumber Janitri. Dari hasil pengecekan, kapasitas air yang sebelumnya penuh kini berkurang menjadi sekitar tiga perempatnya.

“Penurunan ini nyata dan berdampak langsung bagi warga,” tandasnya.

Proyek Pengeboran Dihentikan Sementara

Menindaklanjuti tuntutan warga, Pemerintah Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proyek pembangunan dan pengeboran air milik PT Esa Swardhana Thani.

Kepala Desa Sumberbrantas Saniman menegaskan bahwa penghentian tersebut dituangkan dalam surat resmi bernomor 470/75/35.79.02.2009/2026 dimana perusahaan diminta menghentikan seluruh aktivitas hingga tuntutan warga dipenuhi.

"Langkah ini dipicu oleh belum terealisasinya sejumlah kesepakatan antara warga dan pihak perusahaan sejak pertemuan pada 4 September 2023. Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah kompensasi sebesar 10 persen debit air dari sumur bor yang hingga kini belum diberikan kepada warga terdampak," paparnya.

Selain itu, warga juga menilai sosialisasi terkait rencana pengeboran tahap lanjutan tidak dilakukan secara terbuka. Kedatangan alat berat ke lokasi bahkan disebut memicu ketegangan karena dianggap mendahului kesepakatan baru dengan masyarakat.

Terlebih warga Dusun Jurang Kuali tetap bersikeras bahwa hak mereka atas sumber daya air harus dipastikan terlebih dahulu sebelum proyek kembali berjalan. Mereka menilai keberadaan sumur bor berpotensi mengganggu keseimbangan sumber air di kawasan tersebut.

"Untuk itu, Pemerintah Desa Sumberbrantas menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian konflik ini. Pemdes menegaskan komitmennya menjaga kondusivitas masyarakat sekaligus memastikan seluruh kesepakatan antara warga dan perusahaan dijalankan," imbuhnya.

Penghentian sementara ini diharapkan menjadi ruang dialog antara pihak perusahaan dan warga untuk mencari solusi yang adil dan transparan sebelum aktivitas kembali dilanjutkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Senin (27/4/2026) menegaskan bahwa kondisi sumber air saat ini sudah memasuki tahap kritis yang membutuhkan intervensi nyata dari Pemkot.

“Ini bukan lagi soal konsep konservasi. Penurunan debit air sudah terasa di beberapa titik penting. Kita bicara soal masa depan ekosistem. Langkah ini diambil menyusul masifnya alih fungsi lahan di kawasan hulu serta tingginya eksploitasi sumber air yang mempercepat degradasi lingkungan," urainya.

Sebagai dasar kebijakan, Pemkot akan memanfaatkan data inventarisasi 273 titik mata air yang dihimpun komunitas relawan, yang selanjutnya akan diverifikasi ulang untuk pemetaan lebih detail.

Heli juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan lintas sektor. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air (SDA) menghilangkan ego sektoral dalam menangani isu krusial ini.

“Lingkungan dan infrastruktur tidak bisa dipisahkan. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas, kita jaga fungsi ekologis, tapi warga juga harus tetap punya penghasilan. Itu kuncinya,” imbuh Heli.

Selain pendekatan struktural, Pemkot juga melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam skema perhutanan sosial. Model yang didorong adalah penanaman vegetasi yang tidak hanya berfungsi sebagai penyerap air, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Poin paling strategis dalam rencana ini adalah akuisisi lahan di sekitar Umbul Gemulo, termasuk area yang sebelumnya terkait sengketa pembangunan Hotel The Rayja. Jika berhasil dikuasai pemerintah, kawasan tersebut akan dikunci sebagai zona resapan yang bebas dari aktivitas komersial.

Pemkot juga membuka peluang pembiayaan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika kemampuan anggaran daerah terbatas, mengingat dampak ketersediaan air di Batu tidak hanya dirasakan lokal, tetapi juga regional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Pembinaan SD Dindik Kota Batu, Daud Andoko (27/4/2026) menjelaskan bahwa kekurangan tersebut tersebar di berbagai bidang. Rinciannya meliputi 20 guru kelas, 9 guru Pendidikan Agama, serta 8 guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

“Kekurangan ini menjadi tantangan besar. Kami harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meski dengan keterbatasan tenaga,” ujarnya. 

Menurut Daud, akar persoalan berasal dari tingginya angka guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun. Rata-rata 30 hingga 40 guru SD Negeri di Kota Batu purnatugas, sementara rekrutmen pengganti tidak sebanding.

Akibatnya, guru yang masih aktif harus merangkap tugas untuk menutup kekosongan. Kondisi ini membuat beban kerja meningkat dan berpotensi memengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas.

“Guru yang ada terpaksa mengambil tugas tambahan. Ini bukan kondisi ideal, tapi harus dilakukan agar siswa tetap mendapatkan hak belajar. Kami terus mengusulkan, tetapi formasi yang turun sering tidak menutup angka pensiun,” tambah Daud.

Dindik juga menghadapi keterbatasan kewenangan dalam mengatasi krisis ini. Pengangkatan guru sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat melalui skema PPPK dan CPNS. Meski usulan formasi rutin diajukan setiap tahun melalui BKPSDM, jumlah yang disetujui kerap tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Situasi ini membuat adanya jeda antara guru yang pensiun dengan hadirnya tenaga pengganti, yang pada akhirnya membebani sistem pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Dindik Kota Batu berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah dengan tingkat pensiun tinggi, termasuk mempercepat proses rekrutmen agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu Joko Suprianto pada Senin (27/4/2026) menjelaskan bahwa keputusan tidak menahan tersangka merupakan bagian dari kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif. Namun, hal itu bukan berarti perkara dihentikan.

“Proses penyidikan tetap berjalan. Tersangka dikenakan wajib lapor sebagai bentuk kontrol hukum selama penanganan perkara berlangsung,” ujarnya.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan masyarakat pada 19 hingga 21 April 2026 terkait aktivitas perjudian online. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengamankan AR pada Selasa malam (21/4/2026) di kawasan Wisata Kusuma Agro, Kota Batu.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan aktivitas judi slot yang diakses melalui ponsel milik tersangka. Barang bukti berupa satu unit handphone berisi akun dan riwayat akses situs perjudian kini telah diamankan untuk keperluan digital forensik di Polda Jawa Timur.

"Di tengah penanganan perkara, muncul isu di masyarakat terkait dugaan adanya praktik uang damai sebesar Rp 5 juta. Kami pastikan tidak ada transaksional dalam penanganan perkara ini. Semua berjalan sesuai prosedur hukum,” imbuhnya.

Polres Batu juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyebut adanya praktik tebusan dalam kasus ini. Mereka menilai informasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Sabtu (25/4/2026) menjelaskan, program ini difokuskan pada pelaku usaha yang secara operasional sudah siap, namun terkendala biaya sertifikasi.

“Kami ingin membantu pelaku usaha yang siap naik kelas, tetapi terhambat biaya. Targetnya 600 UMKM bisa terfasilitasi tahun ini. Untuk mengejar target tersebut, Pemkot tidak hanya mengandalkan anggaran daerah. Skema kolaborasi disiapkan dengan melibatkan perbankan dan sektor swasta, termasuk dukungan dari Bank Jatim serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)," ujarnya.

Selain itu, proses validasi data pelaku usaha juga diperketat agar bantuan tepat sasaran, khususnya bagi usaha dengan rantai produksi yang lebih kompleks seperti kafe dan restoran.

Heli menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar, baik di sektor pariwisata maupun ekspor.

“Sertifikasi halal ini strategi untuk meningkatkan daya saing. Tidak hanya bertahan, tapi harus bisa berkembang,” tegasnya.

Saat ini, ribuan pelaku usaha di Kota Batu juga tengah mengikuti proses sertifikasi melalui program Sehati dengan skema self-declare. Sementara pada 2025, sebanyak 150 kuota sertifikasi gratis telah difasilitasi untuk sektor usaha kompleks dengan dukungan Bank Indonesia.

Langkah penguatan tidak berhenti di hilir. Pemkot Batu juga mulai menata sektor hulu dengan mewajibkan Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat penggilingan daging memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini untuk memastikan tidak ada kontaminasi dalam rantai produksi, terutama pada produk olahan daging yang konsumsi lokalnya tinggi.

Untuk mendukung standar tersebut, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menargetkan sertifikasi 100 Juru Sembelih Halal (Juleha) melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Di sisi lain, penguatan infrastruktur juga menjadi perhatian, termasuk rencana pembangunan fasilitas rukyatul hilal sebagai bagian dari ekosistem wisata halal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto (25/4/2026) menegaskan bahwa program ini mencakup perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang menyasar pekerja di sektor informal yang selama ini rentan tanpa perlindungan.

“Manfaatnya memberikan rasa aman bagi pekerja informal, sekaligus melindungi keluarganya jika terjadi risiko kerja,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial di tengah dinamika ekonomi yang masih menekan kelompok pekerja nonformal. Dengan kepesertaan BPJS, risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kematian dapat diminimalkan melalui skema perlindungan yang lebih terstruktur.

Di sisi lain, Heli juga membeberkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian dapat ditekan.

"Program ini juga dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja informal tidak sepenuhnya menanggung beban sendiri ketika menghadapi risiko kerja," imbuhnya.

Pemkot Batu melalui Dinas Tenaga Kerja akan terus melakukan pendataan dan perluasan cakupan kepesertaan, agar semakin banyak masyarakat yang terfasilitasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Sabtu (25/4/2026), Heli Suyanto menegaskan wilayah hulu seperti Desa Bulukerto disebut memegang peran vital sebagai penyangga utama ketersediaan air bagi kawasan di bawahnya. Namun, tekanan terhadap lingkungan di kawasan tersebut terus meningkat, mulai dari perubahan tata guna lahan hingga berkurangnya daya dukung ekosistem.

“Masalah air bukan sekadar teknis, tapi menyangkut masa depan kehidupan dan pendekatan penanganan tidak bisa parsial. Pemerintah membutuhkan integrasi antara kebijakan, dukungan ilmiah dari akademisi, serta praktik kearifan lokal masyarakat dalam menjaga sumber air," urainya.

Menurutnya, tanpa sinergi tersebut, berbagai upaya konservasi akan sulit menghasilkan dampak jangka panjang dan mendorong agar pengetahuan dan riset terkait lingkungan tidak berhenti di ranah akademik, tetapi bisa diakses publik secara luas. Literasi ekologi dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda.

Di sisi lain, pemerintah desa di kawasan hulu menegaskan bahwa posisi geografis mereka membawa konsekuensi besar. Selain menikmati sumber daya alam, masyarakat juga memikul tanggung jawab menjaga keberlanjutannya.

"Tekanan terhadap sumber air tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu krisis yang lebih luas, mulai dari ketersediaan air bersih hingga stabilitas sosial dan ekonomi," imbuhnya.

Karena itu, perlindungan kawasan hulu dinilai harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto (24/4/2026) menegaskan bahwa meskipun sejumlah infrastruktur seperti jembatan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, pihaknya tidak akan tinggal diam.

“Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Kita tidak bisa berpangku tangan hanya karena masalah administrasi kewenangan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Batu akan melakukan koordinasi lintas instansi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot akan mengusulkan pemasangan pagar pengaman tambahan berupa railing tinggi maupun jaring pengaman di titik-titik yang dinilai rawan.

Selain itu, pengawasan di kawasan jembatan juga akan diperketat. Pemkot berencana mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV) ke dalam sistem Command Center Kota Batu, sekaligus meningkatkan patroli oleh Satpol PP, khususnya pada jam-jam yang dianggap rawan.

Upaya lain yang turut menjadi perhatian adalah peningkatan penerangan jalan umum (PJU). Pemerintah menilai area yang minim pencahayaan berpotensi menjadi lokasi yang mendukung tindakan berisiko. Karena itu, optimalisasi fungsi lampu penerangan di sekitar jembatan akan segera dilakukan.

"Tidak hanya dari sisi infrastruktur, pendekatan psikososial juga disiapkan. Melalui Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB, Pemkot Batu akan memperkuat layanan konseling serta membuka akses hotline bagi masyarakat yang mengalami tekanan mental," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Batu, Heli Suyanto (24/4/2026) menegaskan bahwa kekuatan fiskal daerah sangat bergantung pada seberapa aktif pergerakan sektor usaha di lapangan. Pajak daerah, menurutnya, bukan hanya soal kebijakan, tetapi hasil dari aktivitas ekonomi yang hidup dan produktif.

“Sinergi dengan pelaku usaha ini penting, karena dari situlah pergerakan ekonomi terbentuk dan berdampak langsung pada kekuatan fiskal daerah,” ujarnya.

Dalam skema ini, pelaku usaha tidak lagi diposisikan semata sebagai objek regulasi, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun basis pendapatan daerah. Sektor pariwisata, perhotelan, hingga UMKM menjadi tulang punggung yang menopang penerimaan pajak, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi yang mereka hasilkan.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha. Ketua DPK APINDO Kota Batu, Suryo Widodo, menyebut stabilitas hubungan tersebut menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi sekaligus kontribusi fiskal.

“Kalau hubungan ini terjaga, maka dunia usaha tumbuh, dan otomatis kontribusi terhadap daerah juga meningkat,” imbuhnya.

Selain itu, dukungan dari sektor keuangan turut memperkuat ekosistem ini. Keterlibatan perbankan dalam pembiayaan usaha memungkinkan ekspansi bisnis berjalan lebih cepat, yang pada akhirnya memperluas basis pajak daerah.

Pemkot Batu melihat bahwa penguatan fiskal tidak bisa hanya bergantung pada peningkatan tarif atau optimalisasi pajak semata. Yang lebih penting adalah memperbesar “kue ekonomi” melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga sumber pendapatan daerah tumbuh secara organik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim pada Kamis (24/4/2026) kendaraan tersebut dikemudikan oleh Cahyo Mulyohusodo (22), warga Dusun Kasikon, Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Saat kejadian, truk melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang di ruas jalan menanjak.

"Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi kurang mampu mengendalikan kendaraan saat melintasi tanjakan. Kendaraan diduga tidak kuat menanjak sehingga hilang kendali dan masuk ke jurang,” ujarnya.

Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Namun, kendaraan mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian material mencapai Rp5 juta.

Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Batu yang dipimpin IPDA Agus Atang Wibowo bersama anggota langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan saksi. Salah satu saksi di lokasi, Slamet (50), warga setempat, turut memberikan informasi terkait kejadian tersebut.

"Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Faktor manusia diduga menjadi penyebab utama kecelakaan, sementara faktor kendaraan, kondisi jalan, dan cuaca dinyatakan tidak berpengaruh dalam insiden tersebut," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penjabat (Pj) Sekda Kota Batu, Eko Suhartono pada Kamis (23/4/2026) mengungkapkan bahwa dari total pendaftar, delapan di antaranya berasal dari internal Pemerintah Kota Batu, sementara dua lainnya merupakan peserta dari luar daerah. Komposisi ini dinilai mencerminkan tingginya partisipasi kader internal dalam perebutan jabatan tertinggi ASN di lingkungan Pemkot Batu.

“Total ada 10 pendaftar. Delapan dari internal dan dua dari luar. Semuanya sekarang masuk tahap seleksi administrasi. Pada tahap ini pansel melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen, mulai dari persyaratan kepangkatan, pengalaman jabatan, hingga dokumen pendukung lainnya," urainya.

Proses ini menjadi pintu awal untuk menyaring kandidat yang berhak melaju ke tahapan berikutnya. Dimana tim sedang melakukan verifikasi secara teliti dan semua berkas dicek kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada 5 Mei 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, termasuk penilaian kompetensi melalui assessment center serta uji gagasan dan wawancara oleh pansel.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menilai jumlah pendaftar yang masuk menunjukkan antusiasme yang cukup baik, khususnya dari kalangan internal. Menurutnya, hal ini menjadi indikator bahwa proses pembinaan ASN di lingkungan Pemkot Batu berjalan optimal.

“Partisipasi dari internal cukup banyak. Ini menandakan kaderisasi berjalan dan banyak ASN yang siap bersaing untuk posisi strategis..Adanya peserta dari luar juga menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki daya tarik. Kompetisi seperti ini penting untuk mendapatkan sosok yang benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Meski didominasi internal, kehadiran peserta dari luar daerah tetap menjadi bagian penting dalam menjaga iklim kompetisi yang sehat. Heli menegaskan bahwa seleksi terbuka ini dirancang untuk menjaring figur terbaik tanpa melihat asal instansi.

Ia kembali menekankan bahwa seleksi Sekda bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan proses strategis untuk mencari pemimpin birokrasi yang memiliki kapasitas menyeluruh. Menurutnya, kandidat yang terpilih harus mampu menggabungkan integritas, visi inovatif, kemampuan membangun harmonisasi, kecakapan eksekusi, serta kedekatan dengan masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu, Joko Suprianto pada Kamis (23/4/2026) mengatakan proses penyelidikan masih berjalan dengan fokus pada pengumpulan bukti di lokasi kejadian serta keterangan dari sejumlah pihak.

“Sempat terpantau kamera pengawas jalan, korban diduga melintas menggunakan motor berjenis Vixion berwarna putih Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penemuan jenazah di Jembatan Cangar,” ujarnya.

Selain melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi juga berupaya menelusuri aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menyusun kronologi yang utuh terkait peristiwa tersebut.

Jenazah korban sebelumnya telah dievakuasi oleh tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, petugas Tahura Raden Soerjo, Basarnas, relawan, serta PMI Kota Batu. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata untuk proses identifikasi lanjutan dan pemeriksaan medis.

“Untuk penyebab kematian, kami masih melakukan pendalaman. polisi juga membuka kemungkinan untuk memeriksa barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi, termasuk dugaan barang milik korban di atas jembata," imbuhnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah ada unsur lain di balik peristiwa tersebut atau murni kejadian tunggal. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kapolsek Bumiaji Anton Hendri Subagijo menguraikan bahwa korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area bawah jembatan dengan sejumlah barang diduga milik korban justru ditemukan berada di atas jembatan.

"Untuk barang-barang yang ditinggalkan berupa sandal dan satu unit sepeda motor. Temuan ini memperkuat dugaan awal bahwa korban berada di atas jembatan sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa di bawahnya," urainya.

Lebih lanjut, ia menyebut pihak kepolisian menerima informasi sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung bergerak ke lokasi. Proses penyelidikan masih berlangsung dengan fokus pada olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pengumpulan keterangan dari saksi di sekitar lokasi.

Dengan kembali ditemukannya korban di lokasi yang sama dan adanya indikasi barang pribadi tertinggal di atas jembatan, aparat kepolisian kini mendalami kemungkinan adanya kesamaan pola dengan kejadian sebelumnya. Namun, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi terkait dugaan tersebut.

"Untuk kronologi dan identitas akan segera kami beritahukan apabila informasi yang dikumpulkan sudah lengkap," imbuhnya.

Sementara itu Relawan PMI Kota Batu Dodik membenarkan bahwa pihaknya turut melakukan proses evakuasi dan saat ini jenazah telah di bawa ke Rumah Sakit Hasta Brata.

"Proses evakuasi berjalan sekitar satu jam karena kondisi Medan yang cukup curam dan menunggu pihak kepolisian yang tengah melakukan olah TKP. Untuk identitas juga masih belum ada laporan pada pihak kami," pungkasnya. (*)

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, memiliki kecenderungan depresi, atau muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup, segera hubungi tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan mental terdekat.

Editor: Syaiful Aries

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto pada Rabu (22/4/2026) menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin, 20 April 2026 sekitar pukul 21.00 WIB oleh tim KBO Satreskrim bersama Unit Resmob Wilayah Barat.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang masuk pada 17 April 2026. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku berhasil kami amankan di wilayah Jalan Raya Banturejo, Kecamatan Ngantang,” ujarnya.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat, 17 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Sekar, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang. Korban diketahui baru saja pulang ke rumah setelah membeli emas, namun saat hendak menyimpan ke dalam brankas, ia mendapati brankas sudah dalam kondisi terbuka.

Dari hasil kejadian tersebut, korban kehilangan sebanyak 19 keping emas masing-masing seberat 1 gram beserta suratnya, dengan total kerugian mencapai Rp54 juta.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 16 keping emas masing-masing 1 gram, uang tunai sebesar Rp2.750.000, serta satu buah alat berupa besi betel yang digunakan untuk mencongkel jendela.

“Pelaku diduga melakukan aksinya dengan cara merusak akses masuk rumah korban menggunakan alat, kemudian mengambil barang berharga yang ada di dalam,” tambah Joko.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Rutan Polres Batu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mencari kemungkinan adanya barang bukti lain maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukiman pidana maksimal 7 tahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Momen ini menjadi istimewa karena Wali Kota Batu, Nurochman, bersama sang istri, Siti Faujiah Nurochman, turut berangkat sebagai jemaah haji reguler. Dengan keberangkatan tersebut, tongkat kepemimpinan sementara dipegang oleh Wakil Wali Kota Heli Suyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Batu.

Politisi Gerindra tersebut menegaskan. bahwa sebanyak tujuh armada bus disiapkan Pemkot Batu untuk mengangkut para jemaah menuju Surabaya. Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Heli Suyanto yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan mental dan emosional selama menjalankan ibadah.

"Bapak Ibu harus semangat, terus tersenyum dan bahagia. Kami titip doa untuk Kota Batu agar selalu dilindungi dan masyarakatnya sejahtera. Kami juga mendoakan seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali dalam keadaan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur," ujar Heli saat melakukan pelepasan jamaah haji.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Basuki Rahmat, mengingatkan pentingnya menjaga lima prinsip utama selama menjalankan ibadah haji, yakni sabar, semangat, sehat, sukses, dan mabrur.

"Jemaah dari berbagai daerah dalam satu kloter harus saling menjaga dan memperkuat solidaritas selama berada di Tanah Suci. Kami berpersan pada CJH bahwa ibadah haji ini perjalanan panjang sekitar 40 hari. Jaga kesehatan dan kebersamaan," paparnya.

Prosesi pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kota Batu, anggota DPR RI, serta perwakilan organisasi keagamaan seperti PCNU dan Muhammadiyah. Doa bersama dipimpin tokoh agama setempat, menambah suasana sakral sebelum rombongan diberangkatkan.

Dengan pengawalan tenaga medis serta tim pendamping dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama, rombongan jemaah diberangkatkan menuju Surabaya diiringi doa dari keluarga dan masyarakat yang memadati lokasi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Desa Tulungrejo Suliyono pada Rabu (22/4/2026) menguraikan proyek yang digarap itu kini dikebut dengan sistem kerja 24 jam. Percepatan pembangunan dilakukan untuk mengurai persoalan klasik yang kerap muncul saat lonjakan wisatawan, yakni penumpukan kendaraan akibat akses yang sempit.

"Intinya pelebaran jembatan ini merupakan langkah penting yang sudah lama dinantikan, perbaikan akses menjadi kunci dalam menjawab berbagai kritik yang selama ini diarahkan pada keberadaan wisata baru tersebut.

Terlebih selama ini memang menjadi kendala utama, terutama saat musim libur. Dengan pelebaran ini, mobilitas warga dan wisatawan akan jauh lebih lancar,” ujarnya.

Sebelumnya, jembatan di titik tersebut hanya memiliki lebar sekitar 6 meter, sehingga tidak mampu dilalui dua kendaraan secara bersamaan.

Kondisi ini memicu kemacetan hingga harus diberlakukan sistem buka-tutup arus lalu lintas, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Kini, setelah diperlebar menjadi 10 meter, akses tersebut diproyeksikan mampu menampung dua arah kendaraan sekaligus.

Perubahan ini diharapkan tidak hanya mengurai kepadatan, tetapi juga meningkatkan faktor keselamatan pengguna jalan.

Lebih jauh, Suliyono menilai pembenahan infrastruktur ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik yang menyebut pengembangan wisata berjalan tanpa kesiapan akses yang memadai.

Ia optimistis, dengan perbaikan yang dilakukan, dampak positif bagi masyarakat akan semakin terasa.

"Kami melihat ini sebagai solusi dari keluhan yang ada. Akses yang baik akan berdampak langsung pada ekonomi warga, mulai dari UMKM, pertanian, hingga sektor wisata itu sendiri," imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di satu titik saja.

Masih ada sejumlah akses lain yang perlu ditingkatkan agar pertumbuhan wisata tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hingga hari terakhir, Pemerintah Kota Batu memastikan jumlah pendaftar telah memenuhi kuota minimal untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Selasa (21/4/2026) menyampaikan, antusiasme peserta dalam mengikuti seleksi terbilang cukup baik. Ia menyebutkan, berkas pendaftaran yang masuk terus diverifikasi oleh panitia seleksi hingga batas akhir penutupan.

“Hingga saat ini, kami melihat antusiasme yang cukup baik. Berkas yang masuk terus diverifikasi oleh panitia seleksi. Untuk angka pastinya, data masih bergerak hingga penutupan, namun laporan sementara menunjukkan jumlah peserta sudah memenuhi kuota minimal,” ujarnya.

Heli juga mengungkapkan bahwa partisipasi dari internal Pemerintah Kota Batu cukup signifikan. Hal ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa proses kaderisasi di lingkungan birokrasi berjalan dengan baik dan mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang siap bersaing.

“Dari internal Pemkot Batu, cukup banyak kader terbaik yang ikut berpartisipasi. Ini menunjukkan sistem pembinaan ASN kita berjalan. Untuk nama-namanya nanti akan diumumkan secara transparan setelah verifikasi administrasi selesai,” jelasnya.

Selain dari internal, sejumlah pendaftar dari luar daerah juga turut meramaikan bursa Sekda. Kehadiran peserta eksternal dinilai menjadi nilai tambah dalam menciptakan kompetisi yang sehat dan terbuka.

“Ada juga pendaftar dari luar daerah. Ini membuktikan bahwa Kota Batu memiliki daya tarik bagi birokrat untuk mengabdi. Kompetisi seperti ini penting agar kita mendapatkan figur terbaik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Heli menegaskan bahwa seleksi Sekda bukan sekadar ajang pengisian jabatan, melainkan proses untuk mencari pemimpin birokrasi yang memiliki kapasitas menyeluruh. Ia mengingatkan para peserta agar mempersiapkan diri secara maksimal dalam menghadapi tahapan berikutnya.

“Seleksi ini bukan hanya soal kompetensi teknis, tapi juga integritas dan loyalitas terhadap pelayanan publik. Tunjukkan dedikasi terbaik, karena yang kita cari adalah pemimpin yang siap berlari membangun Kota Batu,” tegasnya.

Ia juga menekankan lima prinsip utama yang harus dimiliki calon pimpinan ASN, yakni integritas tanpa kompromi, visi inovatif, kemampuan membangun harmonisasi, kecerdasan dalam mengeksekusi program, serta kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, kelima aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan responsif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.pada Selasa (21/4/2026) menyatakan pihaknya telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bersiap dan memperkuat pemantauan di lapangan. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan pokok yang bisa terjadi sebagai dampak turunan dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada BBM dengan segmen tertentu seperti Pertamax Turbo yang mengikuti mekanisme pasar dan harga minyak dunia. Sementara itu, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat seperti Pertalite dan Bio Solar masih tetap stabil karena berada dalam skema subsidi pemerintah pusat. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," urainya.

Ia menegaskan, TPID akan melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman serta mencegah adanya praktik penimbunan. Jika ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, Pemerintah Kota Batu siap melakukan intervensi melalui operasi pasar atau pasar murah sebagai langkah pengendalian.

Selain itu, Pemkot Batu juga memastikan jalur distribusi logistik tetap lancar agar tidak terjadi hambatan yang dapat memicu kenaikan biaya di tingkat pedagang. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pengelola pasar, terus diperkuat guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

"Kami berharap masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Selain itu untuk masyarakat yang mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran," imbuhnya.

Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemkot Batu optimistis stabilitas harga bahan pokok di daerah tetap terjaga meskipun terjadi dinamika di sektor energi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Manager Area Pertamina Malang Raya, Ahad Rahedi pada Selasa (21/4/2026) menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan tren harga minyak dunia serta biaya distribusi.

"Distribusi BBM di wilayah Malang Raya tetap berjalan normal dan stok dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan. Terpantau pembelian di sejumlah SPBU juga tidak terjadi penumpukan kendaraan," urainya. 

Sementara itu, dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax (RON 92) tetap berada di angka Rp12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang tidak mengalami perubahan di harga Rp12.900 per liter. Pertamax yang dijual di Pertashop juga tetap stabil di angka Rp12.200 per liter.

Sementara itu, kenaikan terjadi pada produk BBM dengan spesifikasi lebih tinggi. Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya sekitar Rp17.900, atau mengalami kenaikan sekitar 8,38 persen. Dexlite juga mengalami penyesuaian dari kisaran Rp22.550 menjadi Rp23.600 per liter, atau naik sekitar 4,66 persen. Adapun Pertamina Dex meningkat dari sekitar Rp22.900 menjadi Rp23.900 per liter, dengan persentase kenaikan sekitar 4,37 persen.

"Tidak terjadinya panic buying menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan pasokan BBM serta pemahaman bahwa penyesuaian harga merupakan hal yang wajar dalam dinamika energi global," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Pertamina mengimbau masyarakat tetap membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu kepanikan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Manajer Operasional Mikutopia, Panji Akbar Ramadani pada Selasa (21/4/2026) menegaskan program ini dikembangkan bersama kelompok warga yang tergabung dalam Sahabat Mikutopia.

"Keterlibatan mereka menjadi bagian dari strategi untuk memastikan masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tetapi ikut menjadi bagian dari pertumbuhan destinasi wisata. pendekatan ini sengaja dirancang untuk menciptakan ekosistem wisata yang lebih inklusif dan tujuannya agar masyarakat ikut berkembang dengan destinasi wisata baru kami," urainya.

Dalam program ini, pengunjung diajak mengenal dunia jamur secara menyeluruh. Mulai dari jenis jamur konsumsi, jamur obat, hingga jamur beracun, semuanya diperkenalkan dalam sesi edukasi yang dikemas interaktif.

Tidak hanya teori, peserta juga diajak melihat langsung proses budidaya menggunakan media tanam baglog. Pendekatan praktik ini membuat pengalaman belajar lebih aplikatif dan mudah dipahami, terutama bagi pelajar dan keluarga.

"Untuk anak-anak, kegiatan dikemas lebih ringan dan kreatif. Mulai dari mewarnai gambar jamur, mengenal bentuk dan warna, hingga aktivitas edukatif sederhana yang dirancang agar tetap menyenangkan," imbuhmya.

Di sisi lain, program ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Keterlibatan mereka dalam operasional kegiatan menjadi bagian dari upaya menciptakan dampak langsung dari sektor pariwisata terhadap masyarakat sekitar.

Sehingga dengan adanya program baru ini upaya dalam mengembangkan potensi ekonomi dan bisa memberi dampak langsung dimana warga berkembang, anak-anak bisa belajar, dan pengunjung mendapat pengalaman baru. (**)

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu Nurochman pada Senin (20/4/2026) membeberkan hingga Maret 2026, program tersebut telah menjangkau 18 dari total 24 desa dan kelurahan. Artinya, capaian sudah berada di angka 75 persen, namun Pemkot menilai percepatan tetap diperlukan agar target layanan merata bisa tercapai dalam waktu dekat.

"Untuk proses rekrutmen akan segera dijalankan dalam waktu dekat, dengan target penyelesaian pada triwulan kedua tahun ini. Kemungkinan kami upayakan sekitar triwulan ke dua untuk dilakukan rekrutmen. Kami ingin enam wilayah yang tersisa segera terpenuhi,” ujarnya.

Selama ini, enam wilayah yang belum memiliki dokter tetap masih bergantung pada layanan Puskesmas Pembantu (Pustu). Skema tersebut dinilai belum optimal karena tenaga medis harus membagi waktu di beberapa lokasi sekaligus, sehingga respons pelayanan menjadi kurang maksimal.

Dengan penambahan enam dokter baru, Pemkot menargetkan seluruh desa dan kelurahan memiliki tenaga medis yang siaga langsung di wilayah masing-masing. Kehadiran dokter tetap di tingkat desa dinilai krusial untuk mempercepat penanganan keluhan kesehatan masyarakat.

Program ini juga diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan akses yang lebih dekat, deteksi dini penyakit dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi memburuk.

"Di sisi lain, Pemkot Batu memastikan ketersediaan tenaga bidan sudah terpenuhi di seluruh wilayah. Saat ini, 24 desa dan kelurahan telah memiliki bidan yang aktif melayani kesehatan ibu dan anak," imbuh pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut.

Untuk memperkuat layanan, dua strategi tambahan juga disiapkan. Pertama, penambahan fasilitas poli gigi di setiap Puskesmas guna memperluas cakupan layanan kesehatan mulut. Kedua, perluasan program home care hingga tingkat Polindes, yang memungkinkan tenaga medis melakukan kunjungan langsung ke rumah warga.

Layanan home care ini diprioritaskan bagi masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, terutama lansia dan penyandang disabilitas, agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Senin (20/4/2026) ia menilai langkah ini diambil sebagai respons atas dampak lingkungan yang mulai terasa nyata, terutama di wilayah hulu seperti Kecamatan Bumiaji. Pemanfaatan lahan yang tidak tertata disebut menjadi pemicu berbagai persoalan, mulai dari buruknya sistem drainase hingga kerusakan infrastruktur akibat aliran air yang tidak terkendali.

“Pengelolaan yang salah akan berdampak luas, mulai dari degradasi lingkungan hingga rusaknya fasilitas publik. Karena itu, kita butuh payung hukum yang jelas,” tegas Nurochman.

Perwali yang tengah disiapkan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga akan menjadi dasar hukum bagi pengawasan di lapangan. Melalui regulasi ini, petugas akan memiliki kewenangan lebih tegas untuk menindak pelanggaran, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan lahan.

Fokus pengawasan diarahkan pada kawasan rawan yang menunjukkan indikasi kerusakan, terutama di Bumiaji. Pemerintah menilai tanpa intervensi regulasi yang kuat, tekanan terhadap kawasan hutan akan terus meningkat dan berpotensi memicu bencana lingkungan.

Dalam penyusunannya, Pemkot Batu melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi lapangan.

"Salah satu poin strategis dalam Perwali tersebut adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial. Pokja ini akan bertugas mengintegrasikan masterplan pengelolaan kawasan hutan agar selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap pemanfaatan hutan tetap dalam koridor menjaga alam. Kalau melanggar, sanksi akan tegas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Basuki Rachmad pada Senin (20/4/2026) menegaskan, seluruh jemaah akan berkumpul di Masjid Sultan Agung Kota Batu pada pukul 02.00 WIB untuk menjalani proses pelepasan sekaligus pengecekan administrasi akhir. Setelah itu, rombongan akan langsung diberangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya dan diperkirakan tiba sekitar pukul 07.00 WIB.

“Insyaallah semua jemaah sudah siap. Kami berharap proses keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala. Para CJH Kota Batu tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Surabaya, yang menjadi bagian dari gelombang pertama keberangkatan haji Indonesia tahun ini. Dalam satu kloter tersebut, jemaah Batu tidak berangkat sendiri, melainkan bergabung dengan daerah lain di Jawa Timur," urainya.

Rinciannya, 73 jemaah dari Kabupaten Probolinggo, 53 dari Kota Surabaya, 12 dari Kota Malang, 8 dari Kabupaten Malang, serta masing-masing satu jemaah dari Kabupaten Sidoarjo dan Kota Probolinggo. Secara keseluruhan, total jemaah dalam satu kloter mencapai 380 orang.

Setelah bermalam di Asrama Haji, para jemaah dijadwalkan terbang menuju Madinah, Arab Saudi, pada Kamis (23/4/2026) pukul 02.55 WIB.

"Nanti di dalam rombongan tersebut Wali Kota Batu Nurochman bersama istrinya, Siti Faujiyah, juga turut menunaikan ibadah haji. Keduanya terdaftar sebagai jemaah haji reguler sejak 2012 dan tercatat memiliki masa tunggu sekitar 14 tahun," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu, Aries Setiawan pada Kamis (16/4/2026) membenarkan bahwa pihaknya tengah mengajukan penghapusan Jalur Klemuk Jalan Rajakwesi, Songgokerto, dari sistem navigasi digital tersebut.

“Masih kami ajukan untuk penghapusan Jalur Klemuk di Google Maps dan langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kecelakaan di jalur tersebut yang kerap dipicu oleh pengendara yang mengikuti petunjuk aplikasi navigasi tanpa mengetahui kondisi medan sebenarnya. Dengan dihapusnya jalur ini dari peta digital, diharapkan kendaraan terutama dari luar kota tidak lagi diarahkan melewati rute berbahaya tersebut," urainya.

Jalur Klemuk sendiri dikenal memiliki kontur ekstrem dengan kemiringan mencapai hampir 60 derajat. Kondisi ini membuatnya rawan kecelakaan, terutama kasus rem blong yang berulang kali terjadi dan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Upaya mitigasi sebenarnya sudah dilakukan masyarakat setempat dengan membangun jalur penyelamat secara swadaya. Namun, langkah tersebut belum cukup menekan angka kecelakaan secara signifikan.

"Sejalan dengan kebijakan digital tersebut, penutupan fisik juga telah diberlakukan. Pemerintah daerah memasang palang besi dan water barrier untuk memastikan kendaraan roda empat tidak lagi melintas di jalur tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, akses bagi kendaraan roda dua masih dibuka terbatas. Namun, pengendara khususnya pengguna motor matic diimbau untuk tidak melintasi Jalur Klemuk dan memilih jalur utama yang lebih aman.

"Kebijakan ini menjadi kombinasi antara intervensi fisik dan digital dalam pengelolaan lalu lintas berbasis keselamatan. Pemkot Batu mencoba menutup seluruh kemungkinan akses, baik secara langsung di lapangan maupun melalui sistem navigasi yang selama ini menjadi rujukan utama pengendara," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dishub Kota Batu, Susetya Herawan pada Kamis (16/4/2026) menegaskan, kebijakan ini tidak bersifat sementara, melainkan bentuk intervensi langsung demi keselamatan pengguna jalan.

“Untuk jalur Klemuk kita lakukan penutupan dengan pengecoran water barrier. Kendaraan roda empat atau mobil tidak diperbolehkan melintas. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi jalur yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, terutama bagi kendaraan dengan dimensi besar dan sistem pengereman tertentu. Kontur jalan yang curam dan ekstrem disebut menjadi faktor utama potensi kecelakaan," paparnya.

Meski ditutup untuk mobil, akses masih dibuka terbatas bagi kendaraan roda dua. Namun, Dishub memberikan peringatan khusus kepada pengguna sepeda motor, terutama jenis matic, agar tidak memaksakan diri melintasi jalur tersebut.

Dishub menilai, meskipun secara teknis sepeda motor masih memungkinkan melintas, kondisi medan tetap berisiko, terutama bagi pengendara yang tidak terbiasa dengan jalur menurun tajam dan tikungan ekstrem.

“Khusus sepeda motor masih bisa masuk, tetapi kami menghimbau untuk motor matic sebaiknya tidak melalui jalur ini karena faktor keselamatan,” tambah Susetya.

Sebagai langkah lanjutan, masyarakat diminta beralih menggunakan jalur alternatif yang dinilai lebih aman dan layak dilalui semua jenis kendaraan. Penutupan ini juga menjadi bagian dari upaya penataan lalu lintas berbasis keselamatan di wilayah Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman pada Kamis (16/4/2026) menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari aduan masyarakat pada akhir Januari 2026 terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Batu.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan intensif dan observasi lapangan hingga akhirnya mengarah kepada tersangka S,” ujarnya.

Ia juga menegaskan sebelumnya, jajaran Polres Batu mengantongi identitas target, petugas melakukan penyergapan pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. Dalam operasi tersebut, tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 40 butir pil ekstasi yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri tersangka dan dikemas dalam plastik klip bening. Selain itu, satu unit ponsel turut diamankan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi.

“Di lokasi, kami menemukan 40 butir pil ekstasi yang diduga siap edar, serta satu unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi, dan sari hasil pemeriksaan awal, tersangka S mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial J. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok utama yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika di wilayah Batu," imbuhnya.

Polisi menduga tersangka S berperan sebagai pengedar yang mendistribusikan pil ekstasi di wilayah hukum Polres Batu. Peran ini masih terus didalami untuk mengungkap sejauh mana jaringan yang terlibat.

Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolres Batu dan dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan serta penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram.

“S disangkakan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Rabu (15/4/2026) menyampaikan bahwa permainan mesin capit yang identik dengan konsep arcade klasik ini dikemas lebih modern dan interaktif. Pengunjung ditantang menguji ketepatan, fokus, serta strategi untuk mengambil berbagai hadiah menarik menggunakan capit otomatis.

"Di kawasan Virtual Immersive Park, tersedia empat unit mesin capit yang tersebar di beberapa titik strategis, sehingga mudah dijangkau saat pengunjung menikmati wahana lainnya. Permainan mesin capit ini kami hadirkan sebagai salah satu wahana yang tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih konsentrasi dan strategi, sehingga tetap memberikan nilai pengalaman bagi pengunjung, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Beragam hadiah bisa didapatkan, mulai dari boneka, makanan ringan, hingga blind box yang menjadi favorit anak-anak dan remaja. Dengan harga Rp20 ribu untuk tiga kali permainan, wahana ini menjadi pilihan aktivitas yang terjangkau namun tetap menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.

Virtual Immersive Park sendiri merupakan bagian dari pengembangan destinasi wisata modern di kawasan Jatim Park 2 yang mengusung konsep perpaduan hiburan, teknologi, dan permainan interaktif. Kehadiran wahana seperti mesin capit semakin melengkapi pilihan aktivitas yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga.

"Dengan konsep sederhana namun kompetitif, wahana ini berhasil menghadirkan pengalaman bermain yang seru sekaligus memperkaya variasi hiburan di Jatim Park 2, menjadikannya salah satu destinasi unggulan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu," tandasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Rabu (15/4/2026), orang nomor dua di Kota Batu tersebut menegaskan bahwa pemkot saat ini melakukan langkah komprehensif dengan fokus pada revitalisasi lahan. Salah satunya melalui pemberian pupuk organik untuk memperbaiki unsur hara tanah yang sudah jenuh akibat penggunaan pupuk kimia, termasuk pupuk subsidi, dalam jangka panjang. Di sisi lain, distribusi pupuk subsidi tetap diperkuat agar lebih tepat sasaran melalui pendataan berbasis kelompok tani.

“Fokus kami bukan hanya memastikan pupuk tersedia, tapi juga bagaimana penggunaannya tidak merusak struktur tanah. Karena itu kami dorong kombinasi dengan pupuk organik,” ujarnya.

Selain pembenahan pupuk, Pemkot juga mulai menyalurkan bibit apel varietas unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Pendampingan melalui penyuluh pertanian diperkuat untuk mengarahkan petani beralih ke sistem budidaya yang lebih berkelanjutan, seperti semi-organik.

Dalam target penanganan, Heli menyebut Pemkot membagi dalam dua tahap. Jangka pendek, satu tahun ke depan difokuskan untuk menahan laju alih fungsi lahan apel yang semakin masif. Sementara jangka menengah, dalam kurun dua hingga tiga tahun, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas per hektare seiring perbaikan kualitas tanah dan mulai berbuahnya bibit baru.

Sembari menunggu distribusi bantuan pupuk subsidi dan program berjalan optimal, petani diminta tidak pasif. Pemkot mendorong petani mulai melakukan pemupukan organik mandiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Selain itu, pola tumpang sari dengan tanaman hortikultura jangka pendek juga dianjurkan guna menjaga perputaran ekonomi harian.

“Petani juga harus aktif dalam kelompok tani supaya distribusi bantuan, termasuk pupuk subsidi, bisa tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan,” tambahnya.

Di tengah kondisi penurunan produksi, Heli mengimbau petani agar tidak terburu-buru mengalihfungsikan lahan apel. Ia menegaskan bahwa apel bukan sekadar komoditas, melainkan identitas Kota Batu yang harus dijaga bersama.

Terkait komitmen mengembalikan kejayaan apel sebagai ikon daerah, Pemkot memastikan program tersebut sudah berjalan di lapangan. Distribusi bibit dan sarana produksi, termasuk pupuk, mulai dilakukan melalui dinas terkait. Di sisi hilir, Pemkot juga tengah mendorong kerja sama dengan sektor pariwisata agar produk olahan apel lokal terserap pasar.

Selain itu, sejumlah titik lahan telah dijadikan proyek percontohan revitalisasi dan mulai menunjukkan perbaikan kualitas buah. Pemkot berkomitmen terus mengawal kebijakan dan anggaran agar sektor apel kembali menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat.

“Ini sudah tahap implementasi, bukan lagi perencanaan. Kami optimistis, dengan pembenahan pupuk dan ekosistem pertanian, apel Kota Batu bisa kembali bangkit,” pungkas Heli. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Batu Hendry Suseno pada Rabu (15/4/2026) menguraikan ratusan peternak di Kota Batu didorong meningkatkan kewaspadaan sekaligus pemahaman terhadap kesehatan hewan. Langkah ini diwujudkan lewat sosialisasi masif yang melibatkan sedikitnya 250 peternak dari berbagai komoditas, mulai sapi, kambing, domba hingga unggas, khususnya di wilayah Kecamatan Bumiaji.

"Penguatan kapasitas peternak menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran penyakit. Kalau peternaknya paham, maka kualitas ternak meningkat dan itu langsung berdampak pada kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Distan KP menghadirkan tenaga ahli di bidang kesehatan hewan untuk memberikan pemahaman teknis, mulai dari deteksi dini penyakit hingga penanganan yang tepat. Peternak juga ditekankan untuk menerapkan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) guna memastikan produk ternak tetap layak konsumsi.

Tak berhenti di edukasi, langkah konkret juga dilakukan melalui program vaksinasi. Salah satu titik prioritas berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, dengan target 200 ekor ternak. Program ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk menekan potensi wabah yang bisa merugikan peternak.

“Vaksinasi ini penting untuk memastikan ternak tetap sehat dan hasilnya aman dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, Pemkot Batu juga mulai membangun fondasi ketahanan pangan dari sektor pertanian. Salah satunya melalui rencana pembangunan Laboratorium Kultur Jaringan di Desa Sumberbrantas yang disepakati dalam Musyawarah Desa," imbuhnya.

Laboratorium ini diproyeksikan menjadi pusat pengembangan bibit unggul, yang akan membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil pertanian. Program ini juga diarahkan untuk mendukung modernisasi sektor pertanian di Kota Batu.

Distan KP memastikan akan terlibat aktif dalam pendampingan program tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan, agar hasilnya benar-benar berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut pada Rabu (15/4/2026) menguraikan bahwa sekda ideal harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat serta mampu menyatukan berbagai kepentingan dan sudut pandang di internal organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengibaratkan peran Sekda seperti seorang dirijen dalam sebuah orkestra.

“Sekda yang ideal itu seperti konduktor atau dirijen. Ia harus mampu memadukan suara-suara yang berbeda untuk mewujudkan visi misi Mbatu Sae. Sehingga struktur birokrasi di Pemkot Batu terdiri dari berbagai OPD dengan karakter dan pendekatan kebijakan yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, Sekda berperan sebagai pengarah agar seluruh elemen dapat berjalan dalam satu irama yang selaras," urainya.

Cak Nur menilai, harmonisasi tersebut akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Ketika koordinasi berjalan baik, program pembangunan dapat dieksekusi lebih efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara optimal.

Selain itu, ia menekankan bahwa Sekda juga harus mampu menjadi figur yang memberikan arahan, perlindungan, serta nasihat bagi jajaran birokrasi. Peran ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan kinerja pemerintahan tetap berjalan sesuai arah kebijakan.

Tak kalah penting, aspek ketegasan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan juga menjadi perhatian. Menurutnya, Sekda harus mampu bertindak cepat tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

“Sekda harus cakap, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tidak berbelit, karena rujukan regulasinya sudah jelas,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemkot Batu telah resmi membuka Seleksi Terbuka (Selter) untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda melalui pengumuman bernomor 800/600/PANSEL/35.79.502/2026. Proses ini terbuka tidak hanya bagi ASN internal, tetapi juga bagi ASN dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto pada Selasa (14/4/2026) menyampaikan bahwa posisi Sekda memiliki peran sentral dalam memastikan jalannya roda pemerintahan berjalan efektif. Karena itu, sosok yang terpilih diharapkan memiliki karakter kerja yang responsif serta mampu mengakselerasi pelayanan publik.

"Kecepatan dalam menerjemahkan regulasi menjadi langkah konkret di lapangan menjadi salah satu indikator penting yang harus dimiliki calon Sekda. Hal ini berkaca dari masih adanya keluhan masyarakat terkait proses pelayanan administratif di masa sebelumnya," urainya.

Selain itu, DPRD juga menekankan agar proses seleksi berjalan secara independen dan transparan. Panitia seleksi diharapkan menggunakan indikator penilaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga kepercayaan publik.

Ludi menambahkan, meskipun seleksi dibuka secara luas bagi ASN di wilayah Jawa Timur, pemahaman terhadap kondisi lokal tetap menjadi nilai penting. Hal tersebut dinilai dapat mendukung efektivitas koordinasi serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

“Pemahaman kondisi lokal itu penting, terutama untuk mendukung kinerja birokrasi yang lebih efektif. Untuk itu sekda harus punya kecepatan dalam menjalankan regulasi agar pelayanan publik bisa maksimal,” imbuhnya.

Dengan penekanan tersebut, DPRD berharap proses seleksi Sekda tidak hanya menghasilkan pejabat struktural, tetapi juga figur pemimpin birokrasi yang mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi pada Selasa (14/4/2026) menegaskan bahwa batas usia maksimal 58 tahun saat pelantikan menjadi faktor krusial yang tidak bisa ditawar. Aturan ini secara otomatis menyaring sejumlah pejabat senior yang selama ini dinilai berpengalaman di lingkungan Pemkot Batu.

“Aturannya jelas, yang dihitung usia saat pelantikan. Jadi meskipun saat mendaftar masih 58 tahun, tetap tidak memenuhi syarat," urainya.

Kondisi tersebut membuat peta persaingan bergeser dan nama-nama yang mencuat justru berasal dari kalangan pejabat yang relatif lebih muda, namun telah memiliki pengalaman memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Alfi Nurhidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Mohammad Nur Adhim, Kepala DPMPTSP Dyah Lies Tina, serta Kepala Dinas Kesehatan Aditya Prasaja.

Mereka dinilai memiliki kombinasi usia yang masih panjang dalam masa jabatan, sekaligus rekam jejak kepemimpinan yang cukup untuk memenuhi syarat minimal dua kali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

"Kebijakan pembatasan usia ini sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan birokrasi. Dengan masa kerja yang lebih panjang, Sekda terpilih nantinya diharapkan mampu menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan tanpa terhambat masa pensiun yang terlalu dekat," imbuhnya.

Di sisi lain, minimnya pendaftar di tahap awal seleksi turut memperkuat indikasi bahwa tidak semua pejabat siap masuk dalam kontestasi yang kompetitif ini. Hingga pertengahan masa pendaftaran, belum ada pejabat internal yang secara resmi mendaftar, sementara tiga akun dari luar provinsi baru sebatas login.

Penjabat (Pj) Sekda Kota Batu, Eko Suhartono, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa proses masih sangat dinamis dan peluang bagi kandidat potensial masih terbuka hingga batas akhir pendaftaran.

“Yang dari internal memang belum ada yang mendaftar. Tapi waktu masih ada, kami berharap kandidat-kandidat potensial segera mengambil kesempatan ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, M. Forkan, pada Selasa (14/4/2026), menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan manajemen Mikutopia. 

Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa dari total 203 karyawan, sekitar 95 persen atau 192 orang merupakan warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

"Angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa sektor wisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan pendekatan yang tepat. Mayoritas tenaga kerja berasal dari warga sekitar. Ini yang kita dorong, agar investasi juga berdampak langsung pada masyarakat," ujarnya.

Model ini dinilai berbeda dari kecenderungan umum di sektor pariwisata yang kerap menyerap tenaga kerja dari luar daerah. Dengan dominasi pekerja lokal, perputaran ekonomi diharapkan lebih banyak menetap di wilayah setempat, mulai dari peningkatan pendapatan keluarga hingga efek berganda (multiplier effect) terhadap usaha kecil di sekitar kawasan wisata.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tetap menekankan bahwa pemberdayaan tenaga lokal harus dibarengi dengan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Dalam audiensi tersebut, manajemen Mikutopia menyatakan komitmennya untuk mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahaan juga didorong segera menyusun Peraturan Perusahaan guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan serapan tenaga kerja juga diikuti dengan jaminan hak pekerja," imbuhnya.

Di sisi pengupahan, penerapan Upah Minimum Kota (UMK) masih dilakukan secara bertahap, mengingat usaha tersebut masih dalam fase pengembangan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harus terus berjalan sesuai standar yang berlaku.

Tak hanya berdampak pada tenaga kerja, keberadaan Mikutopia juga mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dalam kurun waktu 10 hari pada Maret 2026, tercatat setoran pajak hiburan mencapai Rp352 juta, yang menunjukkan potensi besar sektor ini dalam menopang ekonomi daerah.

Terpisah, Humas Mikutopia, Brian Kenendra, menegaskan bahwa pihaknya memang menargetkan pertumbuhan usaha yang sejalan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar.

"Kami ingin tumbuh bersama warga lokal, terutama di Desa Tulungrejo, dengan membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata," tandasnya. (**)

Editor: Syaiful Aries

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Senin (13/4/2026) menegaskan, pendekatan yang digunakan harus terintegrasi lintas sektor dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. Tujuannya agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri dan bisa bergerak cepat saat kondisi darurat muncul.

“Kita tidak bisa bergerak parsial. Semua harus terhubung, dari pusat sampai daerah dan salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pengamanan ketersediaan air bersih," urainya.

Hal ini dibuktikan dengan Pemkot Batu yang mulai memetakan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyiapkan skenario distribusi air jika terjadi krisis. Armada tangki air dan infrastruktur pendukung dipastikan dalam kondisi siap pakai.

Di sisi lain, kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan juga diperkuat. Satuan tugas di lapangan mulai disiagakan, termasuk pengecekan peralatan pemadam agar bisa langsung digunakan tanpa hambatan saat dibutuhkan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas proyeksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan kering. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau sejak Maret dan akan meluas pada periode April hingga Juni.

"Selain itu, potensi munculnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini turut menjadi perhatian. Fenomena tersebut berisiko menurunkan curah hujan secara signifikan dan memperpanjang periode kering, yang berdampak langsung pada ketersediaan air dan meningkatnya potensi kebakaran," imbuhnya.

Meski saat ini kondisi iklim global masih berada pada fase netral, Pemkot Batu memilih tidak menunggu situasi memburuk. Sejumlah perangkat daerah diminta memastikan seluruh sarana pendukung, mulai dari distribusi air hingga perlengkapan darurat, benar-benar siap digunakan kapan saja.

Tak hanya aspek teknis, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian dari strategi. Edukasi terkait potensi bencana dan langkah mitigasi akan diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah capaian yang melampaui target hingga dua kali lipat, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai menegaskan batasan: investasi boleh masuk secara masif, namun tidak bebas tanpa kendali.

Wali Kota Batu, Nurochman, pada Senin (13/4/2026) menegaskan bahwa dari target Rp1,2 triliun, realisasi investasi menembus angka Rp2,4 triliun atau naik 200 persen. 

Angka ini menempatkan Kota Batu sebagai salah satu daerah dengan akselerasi investasi paling agresif pada sektor pariwisata dan penunjangnya.

"Intinya capaian ini sebagai sinyal meningkatnya kepercayaan investor, namun euforia angka tidak menutup dampak riil di lapangan, jadi tidak ada artinya kalau masyarakat tidak merasakan manfaatnya," ujarnya.

Pemkot menetapkan dua prasyarat utama yang wajib dipenuhi setiap investor. Pertama, prioritas penyerapan tenaga kerja lokal. Kedua, kepatuhan penuh terhadap regulasi lingkungan. Dua aspek ini disebut tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap izin usaha yang dikeluarkan.

Dari sisi kebijakan, Pemkot memainkan dua peran sekaligus: mempercepat perizinan, namun memperketat pengawasan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memangkas birokrasi agar lebih efisien, tanpa mengendurkan kontrol terhadap implementasi di lapangan.

"Akses dipermudah, tapi pengawasan harus lebih kuat. Jangan sampai lingkungan kita jadi korban. Langkah ini sekaligus menjadi koreksi atas persepsi lama terkait lambannya proses perizinan di Kota Batu," imbuhnya.

Menurut Nurochman, kepastian adalah kunci utama dalam menarik investasi berkelanjutan. Waktu pengurusan harus jelas, biaya transparan, dan persyaratan tidak berubah-ubah. 

Selama rencana usaha sesuai dengan tata ruang, proses izin dipastikan berjalan tanpa hambatan.

Di balik derasnya arus modal, Pemkot tetap menempatkan karakter Kota Batu sebagai daerah wisata dan pertanian sebagai pijakan utama. Artinya, setiap investasi harus selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan tidak merusak daya dukung wilayah. (**)

Editor: Syaiful Aries

Irvan Hadiperta Koswara yang merupakan pemilik villa pada Senin (13/4/2026) menegaskan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Batu dan mengaku telah mengalami kerugian cukup besar akibat kejadian tersebut.

"Peristiwa itu diketahui pada Jumat, 10 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di vila kami di kawasan di Perumahan Batu Residence Kelurahan Temas. Awalnya saya dapat pesan dari seseorang yang ingin menyewa vila selama satu hari. Mereka datang beberapa orang dan langsung bayar tunai Rp 800 ribu," ungkapnya.

Ia mnambahkan bahwa, penyewa sempat check out pada Kamis siang, namun kembali memesan vila pada malam harinya untuk satu hari berikutnya. Ia juga mengaku tidak ada kecurigaan berarti hingga akhirnya ia datang ke lokasi pada Jumat sore.

Namun nahas, saat didatangi kondisi vila sudah terbuka dan barang sudah hilang seperti satu unit televisi 65 inci, satu set sound system, satu unit rice cooker, dua kipas angin, serta satu tabung gas 3 kilogram. Total kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 10 juta.

"Nomor kontak yang digunakan penyewa sudah tidak aktif saat dihubungi kembali, jadi kami langsung lapor ke polisi agar segera ditangani oleh pihak yang berwenang," tambahnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan.

"Laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian mengimbau para pemilik vila dan penginapan untuk lebih waspada, terutama dalam memverifikasi identitas penyewa serta meningkatkan sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pria yang akrab di sapa Cak Nur tersebut pada Sabtu (11/4/2026) menguraikan fokus utama pemerintah kini tertuju pada pembenahan kawasan hulu yang selama ini mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan.

"Data yang dipaparkan menunjukkan kondisi cukup serius. Alih fungsi hutan seluas lebih dari 109 hektare menjadi lahan hortikultura semusim memicu erosi tinggi di lahan miring. Dampaknya, sedimentasi mencapai puluhan ribu meter kubik per tahun dan menyebabkan pendangkalan sungai yang berujung pada banjir di wilayah hilir seperti Tulungrejo dan Punten," urainya.

Melihat kondisi itu, Pemkot Batu tidak mengambil pendekatan represif terhadap petani, melainkan mendorong perubahan pola tanam yang lebih adaptif. Petani di kawasan hulu akan difasilitasi untuk beralih ke tanaman tegak bernilai ekonomi seperti kopi dan kakao.

Menurut Cak Nur, pendekatan ini menjadi jalan tengah antara kepentingan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi warga. Tanaman tegak dinilai mampu memperkuat struktur tanah dan menekan laju erosi, sekaligus memberikan hasil yang lebih berkelanjutan bagi petani.

“Jangan sampai petani dikorbankan. Kita ubah sistemnya, bukan orangnya. Jadi selain menyasar sektor pertanian, Pemkot juga mulai memperketat pengawasan tata ruang. Audit menyeluruh terhadap izin usaha di kawasan rawan bencana akan dilakukan, termasuk evaluasi terhadap bangunan komersial yang berpotensi memperparah risiko," imbuhnya.

Penegakan aturan berbasis Analisis Risiko Bencana disebut menjadi prioritas, sebagai langkah untuk memastikan setiap aktivitas pembangunan tidak memperburuk kondisi lingkungan.

Di sisi hilir, langkah teknis tetap dijalankan. Normalisasi sungai akan dilakukan secara masif untuk mengembalikan kapasitas tampung air, disertai penyusunan blueprint drainase kota yang lebih terintegrasi sebagai solusi jangka panjang.

Tak kalah penting, penguatan kesiapsiagaan masyarakat juga masuk dalam agenda. Edukasi dan simulasi bencana akan digencarkan di tingkat desa, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Tulungrejo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi pada Sabtu (11/6/2026) menjelaskan bahwa pendaftaran calon Sekda dibuka sejak 6 hingga 27 April 2026, baik secara daring maupun pengumpulan berkas fisik. Setelah itu, tahapan berlanjut pada seleksi administrasi yang berlangsung mulai 7 hingga 30 April 2026.

“Pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 5 Mei, sekaligus peserta diminta mengumpulkan makalah dalam bentuk hard copy sebagai bagian dari penilaian awal,” jelas Santi.

Tahapan berikutnya akan masuk pada assessment center yang digelar pada 11–12 Mei 2026 bekerja sama dengan tim dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. Uji ini menjadi salah satu kunci dalam mengukur kompetensi manajerial dan kepemimpinan para kandidat.

Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti uji gagasan dan wawancara pada 18–19 Mei 2026 oleh tim panitia seleksi (pansel). Dalam tahap ini, kemampuan peserta dalam merumuskan strategi serta menjawab persoalan birokrasi daerah akan diuji secara langsung.

“Setelah itu ada tes kesehatan pada 20–21 Mei. Baru kemudian hasil keseluruhan diserahkan kepada Wali Kota untuk diputuskan. Biasanya proses penetapan membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja,” imbuhnya.

Santi juga menegaskan komposisi panitia seleksi dirancang untuk menjamin independensi. Pansel terdiri dari lima orang, yakni dua unsur dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur masing-masing dari BKD dan BPSDM.serta tiga akademisi yang berasal dari Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya.

Dengan keterlibatan unsur eksternal tersebut, BKPSDM memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan dan profesional, sekaligus meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam penentuan jabatan strategis di lingkungan Pemkot Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Sabtu (11/4/2026) bahwa pada hari perdana tersebut, ASN menjalankan skema pembagian kerja 50:50, di mana sebagian bekerja dari kantor dan sebagian lainnya dari rumah. Meski fleksibel, pengawasan tetap dilakukan secara ketat melalui sistem digital, mulai dari presensi hingga pelaporan kinerja.

"Untuk hari pertama pelaksanaan berjalan relatif lancar dan sesuai skema yang telah dirancang. Evaluasi awal pun langsung dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan publik. Kami tetap melakukan pemantauan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, seluruh tugas dan tanggung jawab tetap harus berjalan normal. ASN yang menjalankan WFH diwajibkan tetap siaga, responsif terhadap arahan pimpinan, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan.

Selain itu, mekanisme presensi juga berubah. ASN kini harus melakukan absensi mandiri sebanyak tiga kali sehari melalui aplikasi mobile, disertai laporan kerja berbasis sistem E-Kinerja sebagai bentuk kontrol dan akuntabilitas.

Namun, tidak semua ASN mengikuti skema hybrid ini. Sejumlah posisi strategis dan instansi pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja penuh di kantor. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Penerapan hari pertama ini juga sekaligus menguji kesiapan infrastruktur digital dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan pola kerja baru. Pemkot Batu memastikan akan terus melakukan evaluasi berkala, terutama pada pekan-pekan awal implementasi. ini masih tahap awal, pasti ada penyesuaian. Tapi yang penting, sistemnya sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita konsisten dan disiplin menjalankannya,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Jumat (10/4/2026) mengaku bahwa sebelumnya telah melakukan pertemuan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari Sejahtera dan mengemuka saat memaparkan rencana program jangka menengah 2026–2028 yang menyasar kawasan strategis di sekitar Tahura.

"Alih-alih pendekatan larangan, Pemkot Batu memilih skema transformatif melalui penerapan agroforestri. Sistem ini mengombinasikan tanaman kehutanan dengan komoditas bernilai ekonomi, sebagai upaya menekan risiko kerusakan lingkungan sekaligus menjaga pendapatan petani tetap stabil," urainya.

Orang nomor satu di Kota Batu itu menegaskan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi menjadi kunci utama. Ia bahkan menetapkan proporsi yang cukup tegas dalam desain program tersebut.

Menurutnya apabila masyarakatnya kuat secara ekonomi, mereka akan dengan sendirinya menjaga hutan. Sehingga Pemkot Batu mengarahkan 60 persen untuk penguatan ekonomi, dan 40 persen tetap untuk fungsi ekologis.

"Implementasi program ini akan difokuskan pada tiga jalur utama. Pertama, reboisasi berbasis komoditas melalui penanaman alpukat, kopi, dan sukun di lahan miring seluas 650 hektare. Selain bernilai jual, tanaman tersebut juga berfungsi sebagai penahan erosi dan mitigasi longsor," imbuhnya. 

Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut membeberkan hal ini juga dimaksudkan untuk penguatan rantai pasok dengan dukungan alat pasca-panen seperti mesin pemecah dan grinder kopi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk petani, sekaligus mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi intensif kepada 327 petani. Fokusnya membangun kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan hutan berbanding lurus dengan keberlanjutan ekonomi mereka.

"Namun demikian, Pemkot tidak ingin program ini berjalan tanpa kontrol. Kami akan menanggapi berbagai aspirasi, termasuk fluktuasi harga alpukat dan penataan penerima manfaat ditambah dengan komitmen bersama petani," tegasnya.

Ia bahkan membuka kemungkinan penerbitan regulasi khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip konservasi. Pengawasan pun tidak hanya administratif, tetapi juga akan dilakukan langsung di lapangan.

Program ini juga akan melibatkan lebih dari 12 desa di wilayah penyangga, dengan harapan mampu mengubah pola tanam sayuran di lahan miring yang selama ini berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu, Nurochman pada Jumat (10/4/2026) menerangkan, COOSAE akan didorong tidak hanya sebagai wadah organisasi, melainkan sebagai entitas ekonomi yang memiliki daya kendali terhadap rantai pasok dan harga komoditas. Selama ini petani berada pada posisi lemah karena berjalan sendiri-sendiri tanpa kekuatan kolektif yang terorganisir.

"Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan praktik tata niaga yang tidak berpihak. Melalui COOSAE, pemerintah mencoba membangun sistem yang memungkinkan petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Pertanian tidak cukup hanya produksi, tapi juga harus menguasai distribusi dan pasar. Di situlah COOSAE kita dorong sebagai instrumen kebijakan," tegasnya.

Pendekatan ini juga diperkuat dengan langkah simbolis sekaligus strategis, di mana Nurochman bersama Wakil Wali Kota Heli Suyanto resmi menjadi anggota aktif COOSAE. Keikutsertaan pimpinan daerah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak sekadar membuat kebijakan, tetapi turut terlibat langsung dalam penguatan kelembagaan petani.

Di sisi lain, profesionalitas pengelolaan menjadi catatan penting. Pemerintah menekankan bahwa korporasi rakyat tidak bisa berjalan dengan pola lama. Dibutuhkan manajemen modern, pemanfaatan teknologi, serta jejaring bisnis yang luas agar COOSAE mampu bersaing di pasar yang lebih besar.

"Untuk itu, pengurus COOSAE kami minta segera melakukan percepatan program, termasuk penguatan sistem digital dan ekspansi kemitraan. Langkah ini dinilai krusial agar transformasi tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani," imbuhnya.

Keterlibatan lintas sektor juga menjadi bagian dari strategi besar ini. Sejumlah kepala SKPD hadir sebagai bentuk komitmen bahwa penguatan COOSAE bukan hanya urusan pertanian, melainkan agenda bersama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. (*)

Editor: Syaiful Aries

Laporan tersebut secara tegas ditujukan kepada akun TikTok milik media Blok-a.com yang mengunggah konten terkait kasus tersebut. 

Pelapor diketahui merupakan pihak keluarga terduga pelaku dalam kasus pernikahan tersebut yang merasa dirugikan atas narasi yang beredar.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, pada Jumat (10/4/2026) membenarkan adanya laporan tersebut. 

Ia menyebut laporan teregistrasi dengan nomor LPM/226/IV/2026 tertanggal 8 April 2026.

"Yang dilaporkan dalam perkara ini adalah akun media sosial TikTok milik media Blok-a.com. Pelapor merupakan pihak keluarga dari terduga pelaku dalam kasus yang sempat viral tersebut dan merasa keberatan atas konten yang dipublikasikan," ujarnya.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kasus pernikahan siri antara seorang perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan sosok yang mengaku sebagai laki-laki bernama Rey. 

Pernikahan itu berlangsung pada 3 April 2026 dan baru terungkap kejanggalannya saat malam pertama, ketika diketahui bahwa sosok Rey diduga merupakan perempuan.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Malang Kota atas dugaan penipuan identitas dan pemalsuan dokumen. Seiring berjalannya waktu, berbagai konten terkait peristiwa itu bermunculan di media sosial dan menjadi viral, termasuk yang diunggah oleh akun TikTok media Blok-a.com.

Dalam konten yang beredar, terdapat narasi yang dinilai sensasional, mulai dari kronologi perkenalan hingga rincian pernikahan siri dan dugaan identitas pelaku. Video tersebut juga memuat potongan rekaman prosesi pernikahan.

"Pelapor menilai konten tersebut tidak sesuai fakta dan menyerang nama baik pihak keluarga. Selain itu, pelapor juga tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut hingga sampai ke akun TikTok yang bersangkutan," imbuhnya.

AKP Joko juga menambahkan Satreskrim Polres Batu masih melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri pengelola akun TikTok media Blok-a.com serta asal-usul konten yang diunggah. 

Kasus ini ditangani dengan dugaan pelanggaran Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 433 KUHP terkait pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara dan atau denda hingga Rp750 juta.

"Kami akan mendalami perkara ini secara objektif dengan mengedepankan pembuktian. Saat ini masih mengumpulkan alat bukti digital dan akan memeriksa para saksi untuk memastikan duduk perkara secara utuh," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan media Blok-a.com, Bob Bimantara, menyatakan pihaknya hingga kini belum menerima surat resmi terkait laporan tersebut, meskipun sudah mendengar adanya pelaporan ke kepolisian.

"Kami belum menerima surat laporan atau panggilan resmi dari kepolisian, namun informasi terkait hal tersebut sudah kami dengar," ujarnya.

Bob menegaskan bahwa konten yang dipublikasikan telah dikerjakan secara profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan keberimbangan (cover both sides) serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menggunakan hak jawab.

"Dalam setiap pemberitaan, kami berupaya menjalankan prinsip jurnalistik, termasuk cover both sides. Kami juga memberikan ruang terbuka bagi pihak manapun yang merasa dirugikan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Salah seorang pedagang kelontong, Miftahul Jannah pada Kamis (9/4/2026) menyebut, konsumen kini tidak lagi membeli dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Mereka lebih memilih produk dengan harga lebih murah atau bahkan mengurangi penggunaan plastik.

“Sekarang pembeli banyak yang beralih ke yang lebih ekonomis. Ada juga yang mengurangi pemakaian. Kenaikan harga terjadi hampir di seluruh jenis produk. Plastik foam yang sebelumnya dijual Rp 23 ribu per bal kini naik menjadi Rp32 ribu. Kantong plastik melonjak dari Rp6 ribu menjadi Rp 12 ribu per pack, sementara gelas plastik atau cup naik dari Rp 9 ribu menjadi Rp15 ribu per pack," paparnya.

Lonjakan ini terjadi secara bertahap sejak pertengahan Ramadan. Awalnya hanya berkisar 20 persen, kemudian meningkat hingga 50 persen, dan kini beberapa item sudah menyentuh kenaikan dua kali lipat.

Situasi tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya pasokan bahan baku impor. Distributor disebut telah lebih dulu menaikkan harga akibat kendala distribusi yang dipicu kondisi geopolitik global.

"Perubahan perilaku konsumen ini berdampak langsung pada perputaran barang di tingkat pedagang. Penjualan yang melambat membuat pedagang kini lebih berhati-hati dalam menambah stok, guna menghindari risiko kerugian," imbuh Miftah

Di sisi lain, kondisi ini secara tidak langsung mendorong pergeseran ke penggunaan kemasan non-plastik atau sistem pembelian yang lebih efisien. Meski belum masif, tren ini mulai terlihat di kalangan pembeli yang ingin menekan pengeluaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski proses seleksi dibuka secara nasional, ia menegaskan bahwa peluang bagi pejabat internal tetap besar selama mampu menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

Menurut Cak Nur pada Kamis (9/4/2026), keterlibatan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam panitia seleksi justru menjadi jaminan bahwa proses akan berjalan objektif dan adil bagi semua peserta, termasuk dari internal Pemkot Batu.

Dengan sistem tersebut, penilaian akan sepenuhnya berbasis kemampuan, rekam jejak, dan kualitas kepemimpinan, bukan faktor kedekatan.

“Jangan ada keraguan. Justru ini kesempatan bagi pejabat internal untuk menunjukkan kualitasnya. Semua punya peluang yang sama selama memenuhi syarat dan mampu bersaing,” ujarnya.

Ia menilai, pejabat internal memiliki keunggulan tersendiri karena telah memahami dinamika birokrasi, karakteristik wilayah, hingga kebutuhan pembangunan di Kota Batu. Hal ini menjadi modal penting dalam menyusun gagasan strategis serta menjalankan peran Sekda sebagai koordinator perangkat daerah.

Namun demikian, Cak Nur tetap menekankan bahwa seleksi terbuka tidak boleh membatasi partisipasi dari luar daerah. Regulasi mengharuskan proses berlangsung inklusif, sehingga kompetisi tetap terbuka luas. Justru dari kompetisi itulah diharapkan muncul figur terbaik yang benar-benar siap memimpin birokrasi.

“Kalau internal siap, harusnya tidak perlu takut. Ini soal kapasitas. Tinggal bagaimana menunjukkan kemampuan saat seleksi berlangsung,” tegasnya.

Di sisi lain, ia kembali mengingatkan bahwa sosok Sekda yang dibutuhkan bukan hanya administratif, tetapi juga pemimpin yang mampu mengorkestrasi berbagai kepentingan di lingkungan Pemkot Batu. Kemampuan menyatukan visi antar organisasi perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan jalannya program pembangunan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Sekda terpilih nantinya harus mampu menerjemahkan visi-misi pembangunan Kota Batu, termasuk arah kebijakan mBatu SAE, ke dalam implementasi yang konkret dan terukur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabar tersebut mencuat seiring adanya sorotan dari Pemerintah Kota Batu terkait kelengkapan perizinan dan operasional wisata yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Satpol PP Kota Batu telah melayangkan surat larangan operasional sementara kepada pengelola. Hal ini disebabkan sejumlah dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) masih dalam proses. Selain itu, hasil evaluasi lapangan menyoroti kesiapan akses jalan, kapasitas parkir, hingga kesesuaian pembangunan dengan izin yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul spekulasi di masyarakat bahwa wisata Mikutopia akan segera ditutup bahkan disegel. Isu ini menguat setelah adanya desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah bertindak tegas terhadap operasional wisata yang dianggap belum memenuhi syarat.

Kuasa hukum Mikutopia, Haitsam Nuril Brantas Anarki, pada Kamis (9/4/2026) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada tindakan penyegelan oleh Satpol PP Kota Batu, sehingga peristiwa yang ditudingkan tersebut tidak pernah terjadi.

"Tidak ada penyegelan. Informasi itu tidak berdasar dan sangat merugikan, di mana isu tersebut berawal dari kesalahpahaman publik terhadap proses pembinaan dan pengawasan yang memang tengah dilakukan pemerintah daerah. Namun langkah yang diambil Pemkot Batu masih sebatas evaluasi dan penguatan kepatuhan, bukan penindakan berupa penutupan," urainya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses perizinan Mikutopia masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sejumlah dokumen telah dipenuhi, sementara sisanya tengah dalam tahap penyelesaian.

Pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan Satpol PP Kota Batu untuk memastikan kabar yang beredar. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, tidak ditemukan adanya agenda penyegelan maupun penutupan operasional seperti yang ramai diperbincangkan.

Di sisi lain, dampak dari isu ini mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha di sekitar kawasan wisata. Penurunan jumlah kunjungan akibat kabar yang belum terverifikasi membuat pedagang kecil hingga pelaku UMKM ikut terdampak.

"Untuk izin, sebagian besar sudah rampung dan beberapa memang masih berproses. Tidak benar jika disebut tidak memiliki izin sama sekali. Berita yang beredar ini tentu berdampak bukan hanya bagi pengelola, tetapi masyarakat kecil juga," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Direktur Perumdam Among Tirto, Achmad Yusuf, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari investigasi untuk mengungkap penyebab berkurangnya aliran dari Sumber Banyuning menuju Tandon Abdul Gani. Permasalahan tersebut, kata dia, sudah berlangsung hampir satu tahun dan menjadi prioritas penanganan.

“Kita saat ini sedang melakukan identifikasi menggunakan kamera yang dimasukkan ke dalam pipa. Maka konsekuensinya adalah aliran air ke masyarakat akan terganggu, tapi bukan mati total,” ujar Yusuf.

Ia menegaskan, distribusi air sengaja dikurangi guna memastikan proses inspeksi berjalan optimal. Tekanan air yang terlalu tinggi berpotensi mengganggu stabilitas kamera di dalam pipa, bahkan bisa menyebabkan turbulensi yang mengaburkan hasil visual.

“Distribusi air dikurangi supaya kamera yang kami masukkan ke dalam pipa itu tidak terpental dan tidak terjadi turbulensi, sehingga gambar yang diambil itu bisa terlihat jelas,” lanjutnya.

Menurut Yusuf, langkah ini diambil setelah analisis internal menunjukkan kemungkinan adanya gangguan pada pipa induk sebagai salah satu penyebab turunnya debit air dari Banyuning. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pasti kondisi jaringan di lapangan.

Sebagai bentuk transparansi, Perumdam Among Tirto telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi gangguan ini. Sesuai prosedur, pemberitahuan disampaikan dalam rentang waktu 1x24 jam sebelum pelaksanaan.

“Soal gangguan aliran air di beberapa titik ini secara aturan kami informasikan selama 1x24 jam. Tapi kemungkinan besar tidak akan berlangsung lama dan distribusi aliran air akan segera kembali normal,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa wilayah yang terdampak penyesuaian distribusi air ini meliputi Jalan Brantas, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudarno, Jalan Kartini, Jalan WR Supratman, Jalan Abdul Gani, Jalan Karate, Jalan Suropati, Jalan Ikhwan Hadi, Jalan Mustari, Jalan Utomorejo, Jalan Kapten Ibnu, Jalan Diran, Jalan Agus Salim, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Sudiro, serta Jalan Moh. Sahar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto pada Rabu (8/4/2026) mengungkapkan bahwa kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/54/IV/2026 yang diterima pada 7 April 2026. Peristiwa pencurian sendiri terjadi pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 12.17 WIB di sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Desa Junrejo, Kota Batu.

“Pelaku mengambil uang milik korban sebesar Rp 5 juta yang disimpan di dalam kamar. Aksi tersebut terekam CCTV dan menjadi salah satu barang bukti utama dalam proses penyelidikan,” ujarnya. 

Korban diketahui bernama Liari (61), warga setempat. Kejadian baru disadari sekitar pukul 15.00 WIB saat korban pulang dari sawah dan mendapat informasi dari pembantu rumah tangga bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke dalam rumah.

Setelah dilakukan pengecekan, korban mendapati uang yang disimpan telah hilang. Rekaman CCTV kemudian menunjukkan adanya seseorang yang masuk ke rumah dan mengambil uang tersebut.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengamankan tersangka berikut sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV, potongan celana warna hitam garis hijau, serta sepasang sandal warna hitam.

Joko menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan mulai dari menerima laporan, memeriksa korban dan saksi, hingga mengamankan barang bukti.

“Saat ini kami masih melengkapi administrasi penyidikan, termasuk gelar perkara untuk penetapan tersangka dan proses penahanan. Kami juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum,” tambahnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua RW 11 Kelurahan Sisir, Jaenuri membeberkan bahwa korban diketahui bernama Sirum (63), yang sehari-hari dikenal dengan panggilan Mak Rum. Korban memiliki riwayat penyakit dan kerap mengalami pingsan. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kejadian nahas tersebut.

“Korban memang punya riwayat sakit dan sering pingsan. Kemungkinan itu ada kaitannya, tapi kami tetap menunggu hasil pemeriksaan resmi. Ia ditemukan dalam kondisi mengapung di bawah jembatan oleh warga sekitar pukul 09.00 WIB saat hendak membuang sampah," paparnya.

Informasi tersebut turut diperkuat oleh sejumlah warga yang mengenal korban. Mereka menyebut, dalam beberapa waktu terakhir kondisi kesehatan Mak Rum memang menurun, sehingga aktivitasnya pun terbatas.

Meski dugaan awal mengarah pada faktor medis, aparat kepolisian tidak ingin berspekulasi. Proses penyelidikan tetap berjalan guna mengantisipasi kemungkinan lain di balik peristiwa tersebut.

" Petugas dari kepolisian bersama PMI Kota Batu langsung melakukan evakuasi setelah menerima laporan warga. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata untuk menjalani pemeriksaan medis, termasuk visum," tandas Jaenuri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Rabu (8/4/2026) bahwa kelahiran bayi bekantan ini bertepatan dengan peringatan Hari Primata Indonesia dan menjadi momen penting dalam penguatan konservasi spesies Bekantan yang berasal dari Kalimantan. Selain menambah koleksi satwa, kehadiran bayi bekantan juga menjadi simbol keberlanjutan program konservasi yang dijalankan secara konsisten.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan destinasi wisata berbasis edukasi sekaligus pelestarian lingkungan," urainya.

Batu Secret Zoo sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata edukasi unggulan di Kota Batu yang menawarkan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Exhibit bekantan di kawasan ini dirancang menyerupai habitat aslinya, lengkap dengan ekosistem daratan, pepohonan, hingga perairan yang memungkinkan pengunjung melihat aktivitas satwa dari berbagai sudut pandang.

Konsep three top view yang diterapkan memungkinkan pengunjung mengamati bekantan dari area atas, daratan, hingga bawah air melalui akuarium. Selain itu, desain kawasan yang mengadopsi nuansa arsitektur Kalimantan turut dilengkapi informasi edukatif mengenai budaya lokal dan karakteristik bekantan.

"Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memberikan hasil positif. Kami berharap kehadiran bayi bekantan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga, akan pentingnya menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia,” pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber : jtp.id

Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuningsasi pada Selasa (7/4/2026) menuturkan, desain seleksi kali ini mengacu pada sistem merit secara penuh, sehingga setiap tahapan memiliki bobot penilaian yang terukur dan transparan.

Mulai dari seleksi administrasi, assessment center, hingga uji gagasan dan wawancara, seluruhnya diarahkan untuk menjaring figur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki visi kepemimpinan birokrasi yang kuat.

“Sekda adalah motor penggerak birokrasi. Maka yang dicari bukan sekadar pejabat senior, tetapi sosok dengan kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi lintas perangkat daerah, serta integritas yang teruji,” jelasnya.

Ia menambahkan, penekanan pada kewajiban pelaporan SPT Pajak dan LHKPN tahun terakhir menjadi indikator penting dalam menilai kedisiplinan dan transparansi calon. Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar syarat administratif, melainkan bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dalam tahapan assessment center, peserta akan diuji melalui berbagai simulasi yang menggambarkan situasi nyata dalam pengambilan kebijakan. Sementara pada uji gagasan, peserta diminta menyampaikan ide strategis terkait arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kota Batu ke depan.

“Dari situ akan terlihat bagaimana cara berpikir kandidat, termasuk kemampuan mereka dalam merumuskan solusi atas persoalan daerah,” imbuhnya.

BKPSDM juga memastikan seluruh proses seleksi berlangsung objektif dan bebas intervensi. Panitia seleksi melibatkan unsur independen guna menjaga kredibilitas hasil akhir.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau para calon pelamar untuk mempersiapkan diri secara maksimal, terutama dalam melengkapi dokumen serta memperbarui data kepegawaian melalui sistem MyASN. Hal ini penting agar tidak terkendala pada tahap administrasi yang menjadi pintu awal seleksi.

“Kesempatan ini terbuka luas bagi ASN yang memenuhi syarat. Kami ingin proses ini benar-benar menghasilkan Sekda definitif yang mampu membawa birokrasi Kota Batu lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan ke depan,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Selasa (7/4/2026) menjelaskan, kehadiran wahana ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai pembelajaran bagi pengunjung.

“Melalui Rollover Car Simulator, kami ingin menghadirkan wahana yang tidak hanya memberikan pengalaman seru, tetapi juga edukatif bagi pengunjung. Kami berharap wahana ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, khususnya bagi anak-anak dan keluarga,” ujarnya.

Rollover Car Simulator menghadirkan simulasi mobil terguling dengan sensasi realistis. Dalam durasi sekitar satu menit, pengunjung akan merasakan kondisi kendaraan berputar hingga 360 derajat, namun tetap aman karena dilengkapi sistem keamanan yang telah terstandarisasi.

Wahana ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata tentang pentingnya penggunaan sabuk pengaman serta kewaspadaan saat berkendara.

Berlokasi di area Hollywood Museum Angkut, wahana ini dapat dinikmati oleh dua orang dalam satu sesi, dengan harga tiket Rp20 ribu per orang dan batas minimal usia delapan tahun. Konsep yang menggabungkan unsur edukasi, hiburan, dan pengalaman interaktif ini diharapkan mampu memperkaya pilihan wisata keluarga di Kota Batu.

Titik menambahkan, inovasi ini menjadi bagian dari strategi Jatim Park Group dalam memperkuat пози sebagai destinasi wisata unggulan yang adaptif terhadap kebutuhan pengunjung.

“Kami terus berupaya menghadirkan wahana inovatif yang bisa dinikmati semua kalangan, sehingga liburan tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan,” tandasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Selasa (7/4/2026) menegaskan, pemangkasan tersebut menyasar kegiatan yang selama ini menyerap anggaran besar, seperti promosi wisata ke luar negeri dan studi banding. Menurutnya, seluruh agenda tersebut akan dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitas dan urgensinya.

“Ke depan kegiatan promosi wisata maupun studi banding harus benar-benar selektif. Tidak semua harus dilakukan secara langsung ke luar negeri,” tegasnya.

Sebagai pengganti, Pemkot Batu mendorong pemanfaatan teknologi digital, seperti konferensi video, untuk tetap menjaga konektivitas dan proses pembelajaran tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Langkah ini dinilai lebih efisien sekaligus adaptif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Kebijakan pemangkasan anggaran luar negeri ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menerapkan pola kerja fleksibel melalui skema Work From Home (WFH) yang dikombinasikan dengan Work From Office (WFO), serta instruksi penghematan energi di seluruh perangkat daerah.

Menurut Nurochman, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah penurunan aktivitas sektor pariwisata dan perhotelan yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kuasa Hukum Mikutopia Bagas Dwi Wicaksono Ramadhani pada Selasa (7/4/2026) menyampaikan, proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masih berjalan dan menjadi prioritas utama yang tengah dikejar.

Menurutnya, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembangunan sumur serapan sebagai upaya meningkatkan daya resap air di kawasan wisata. Pembangunan ini merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Saat ini kami sedang berproses menyelesaikan Amdal lingkungan. Salah satu poinnya adalah pembangunan 56 titik sumur serapan, dan progresnya sudah sekitar 50 persen,” ujarnya.

Selain aspek lingkungan, manajemen juga mulai melakukan pembenahan pada sisi aksesibilitas yang sebelumnya menuai kritik. Panji menyebutkan, pihaknya akan melakukan pelebaran jalur masuk (open gate) guna mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi saat kunjungan meningkat.

Ia menegaskan, seluruh kritik dan masukan dari masyarakat maupun pemerintah daerah diterima sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, Mikutopia tidak menutup diri dan justru menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Untuk akses masuk, akan kami lebarkan sekitar 3 meter ke sisi kanan agar keluar-masuk kendaraan bisa lebih lancar. Kami membuka semua kritik. Apa yang menjadi catatan dari Pemkot Batu, saat ini kami kerjakan satu per satu agar ke depan bisa lebih baik,” imbuhnya.

Bagas juga memastikan bahwa komitmen utama pengelola adalah menghadirkan destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung, tetapi juga tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, kontribusi ekonomi dari operasional Mikutopia mulai terlihat dan tercatat dalam 11 hari masa operasional berbayar sejak 21 hingga 31 Maret 2026, pihaknya telah menyetorkan pajak hiburan sebesar Rp352 juta kepada Pemerintah Kota Batu.

“Pajak hiburan sebesar Rp352 juta sudah kami bayarkan. Ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha pariwisata,” ujarnya.

Ia merinci, kontribusi tersebut berasal dari beberapa sektor usaha, dengan pajak tiket masuk sebagai penyumbang terbesar sebesar Rp212.429.091, disusul pajak wahana Rp63.098.182, pajak restoran Rp67.062.591, serta pajak parkir Rp9.820.455.

Menurutnya, setoran pajak tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan wisata baru mampu memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan tingginya angka kunjungan sejak dibuka, Mikutopia diharapkan tidak hanya menjadi destinasi baru, tetapi juga penggerak ekonomi, termasuk membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Namun di tengah kontribusi tersebut, publik tetap menunggu konsistensi pengelola dalam menuntaskan berbagai catatan lingkungan dan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi sorotan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing and Public Relation Jatim Park Group, Titik S. Aryanto pada Selasa (7/4/2026).menyebut bahwa kehadiran wahana ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman rekreasi yang berbeda bagi pengunjung, khususnya saat momen liburan.

"Wahana ini mengusung konsep aktivitas gowes yang dimodifikasi, di mana pengunjung akan mengayuh sepeda untuk menggerakkan rangka hingga berputar penuh di udara. Sensasi jungkir balik tersebut memadukan unsur hiburan, tantangan fisik, sekaligus adrenalin, namun tetap mengedepankan standar keamanan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sepeda 360 menjadi salah satu pilihan wahana yang dapat dinikmati saat liburan sekolah nanti. khususnya bagi keluarga yang ingin mencoba aktivitas yang berbeda dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Sepeda 360 dapat dinikmati dengan harga tiket Rp 10 ribu per orang untuk durasi permainan sekitar tiga menit. Wahana ini tersedia dalam dua unit, dengan masing-masing unit hanya dapat dinaiki satu orang. Demi menjaga keamanan, pengunjung yang ingin mencoba wahana ini harus memiliki tinggi badan minimal 145 sentimeter.

"Kehadiran Sepeda 360 melengkapi ragam wahana di Batu Ekonomis Park yang dirancang sebagai destinasi wisata ramah keluarga. Berbagai pilihan aktivitas yang ditawarkan menjadikan kawasan ini sebagai alternatif rekreasi yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung dari berbagai kalangan," pungkas Titik. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu.Heli Suyanto ada Senin (6/4/2026) menegaskan bahwa keberadaan dapur SPPG harus diiringi dengan jaminan keamanan pangan. Salah satunya melalui percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh pengelola dapur.

"SLHS menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi memenuhi standar kebersihan dan kelayakan konsumsi, sekaligus sesuai dengan pedoman gizi yang ditetapkan pemerintah pusat. Tidak cukup hanya membangun dapur, tapi juga memastikan seluruh proses produksi makanan memenuhi standar. SLHS ini menjadi jaminan bahwa makanan yang diterima pelajar benar-benar aman dan berkualitas,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 23 dapur SPPG di Kota Batu telah beroperasi penuh dan melayani 43.599 penerima manfaat. Pemkot menargetkan total 38 hingga 40 dapur dapat beroperasi secara menyeluruh pada tahun 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Heli menginstruksikan dinas terkait agar aktif melakukan pendampingan, khususnya dalam proses pengurusan legalitas. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala administratif yang berpotensi menghambat operasional dapur di lapangan.

"Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengelola dapur terhadap pentingnya standar higiene dalam penyediaan makanan массов untuk pelajar," imbuhnya.

Dengan kombinasi antara percepatan infrastruktur dan penguatan aspek legalitas, Pemkot Batu optimistis program MBG tidak hanya berjalan masif, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Diskominfo Kota Batu.Aries Setiawan pada Senin (6/4/2026) menyampaikan bahwa sinergi dengan para penyedia layanan telekomunikasi kini diarahkan untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan di lapangan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat terhadap akses komunikasi yang stabil.

"Sebelumnya kami telah melakukan pertemuan dengan sejumlah provider, salah satu kesepakatan utama yang dihasilkan adalah komitmen untuk meningkatkan respons terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait kondisi jaringan yang dinilai mengganggu kenyamanan maupun keselamatan," urainya.

Selain itu, Diskominfo juga memperkuat langkah pemetaan jaringan melalui penyediaan data coverage area yang lebih komprehensif. Data ini dinilai krusial sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, khususnya untuk mengidentifikasi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.

Aries menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi wilayah di Kota Batu yang mengalami blank spot, seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas digital masyarakat.

“Melalui data coverage area, kami bisa memastikan pemerataan layanan. Ini penting agar seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pinggiran, mendapatkan akses telekomunikasi yang memadai,” tambahnya.

Di sisi lain, rencana penataan kabel melalui sistem ducting tetap menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah daerah. Kawasan Alun-alun Kota Batu akan menjadi titik awal implementasi sebelum diperluas ke wilayah lain.

Namun demikian, Aries menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kerapian visual kota, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu memastikan bahwa kebijakan kerja jarak jauh tidak boleh merugikan karyawan, baik dari sisi upah maupun hak normatif lainnya.

Kepala Disnaker Kota Batu MD Forkan pada Senin (6/4/2026) menegaskan, fleksibilitas kerja harus berjalan beriringan dengan kepastian perlindungan tenaga kerja. Menurutnya, perusahaan yang mulai menerapkan WFH satu hari dalam sepekan tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban terhadap pekerja tanpa pengecualian.

“WFH ini bukan alasan untuk mengurangi hak pekerja. Upah tetap, cuti tetap, dan kewajiban perusahaan juga tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini memang didorong sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional, terutama melalui pengurangan mobilitas harian pekerja yang berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar. Namun, aspek ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian utama agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Forkan juga menekankan bahwa penerapan WFH bersifat imbauan, bukan kewajiban. Setiap perusahaan diberikan ruang untuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing, terutama bagi sektor yang tidak memungkinkan menerapkan sistem kerja jarak jauh.

"Sejumlah sektor seperti layanan publik, kesehatan, transportasi, hingga industri manufaktur tetap diharuskan beroperasi secara langsung karena bergantung pada kehadiran fisik pekerja. Sementara itu, sektor berbasis administrasi dan digital dinilai lebih siap mengadopsi sistem kerja fleksibel," imbuhnya.

Dalam konteks ini, Disnaker berperan sebagai pengawas sekaligus fasilitator agar implementasi WFH tidak menimbulkan persoalan baru di hubungan industrial. Perusahaan juga didorong untuk menyusun kebijakan internal yang jelas agar tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Forkan mendorong perusahaan untuk mulai mengintegrasikan teknologi sebagai bagian dari transformasi kerja. Tidak hanya untuk mendukung WFH, tetapi juga untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“WFH ini harus dilihat sebagai bagian dari perubahan pola kerja. Tapi yang paling penting, keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan pekerja tetap harus dijaga,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Batu Eko Suhartono pada Sabtu (4/4/2026) menjelaskan bahwa draf Surat Edaran (SE) yang saat ini dibahas bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat pendekatan baru dalam tata kelola perkantoran. Salah satu yang disorot adalah pengurangan konsumsi energi di lingkungan Balai Kota Among Tani.

"Konsep block office yang diterapkan Pemkot Batu justru membuka peluang besar untuk menekan penggunaan listrik secara kolektif. Pengaturan operasional pendingin ruangan (AC) dan perangkat elektronik akan dikontrol lebih ketat, dengan target efisiensi yang cukup ambisius. Setiap SKPD nanti akan punya tanggung jawab untuk mengatur penggunaan listrik dan AC. Kita ingin ada penghematan yang terukur, bahkan ditargetkan bisa mencapai 30 persen,” ujar Eko.

Tak hanya berhenti pada aspek energi, kebijakan ini juga menyasar perubahan pola kerja ASN melalui penerapan WFH secara selektif. Sistem kerja fleksibel tersebut dinilai mampu mengurangi mobilitas harian pegawai, yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan emisi.

Eko memastikan, seluruh mekanisme pengawasan kinerja selama WFH telah disiapkan secara digital. ASN tetap diwajibkan melaporkan aktivitas kerja secara berkala melalui aplikasi, sehingga produktivitas tetap terjaga meski tidak berada di kantor.

"Di sisi lain, Pemkot Batu juga mulai mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan bagi pegawai. ASN yang tinggal di sekitar kawasan perkantoran dianjurkan berjalan kaki atau bersepeda, sementara opsi transportasi massal juga mulai dipertimbangkan. Kita ingin membangun kebiasaan baru yang lebih sehat dan efisien. Ini bukan sekadar aturan, tapi bagian dari perubahan budaya kerja,” tegasnya.

Meski membawa sejumlah perubahan, Pemkot memastikan kebijakan ini tetap mempertimbangkan aspek pelayanan publik. OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Satpol PP dan dinas teknis lainnya, akan mendapatkan skema penyesuaian agar layanan tidak terganggu.

Regulasi ini sekaligus menjadi langkah konkret Pemkot Batu dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat ke dalam konteks daerah. Dengan karakter geografis dan sistem perkantoran yang terpusat, pendekatan berbasis efisiensi energi dan mobilitas dinilai relevan untuk diterapkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria yang akrab disapa Cak Nur itu pada Sabtu (4/4/2026) menegaskan, seluruh urusan pemerintahan telah disiapkan dengan sistem yang berjalan, sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan. Ia memastikan bahwa koordinasi antar perangkat daerah tetap berjalan normal di bawah kendali wakil wali kota. Menurutnya, seluruh kebijakan strategis tetap dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Semua sudah berjalan sesuai sistem. Mas Heli nanti yang akan memimpin sebagai Plt, jadi pelayanan kepada masyarakat tetap harus maksimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme kerja pemerintahan selama dirinya berada di tanah suci. Tidak hanya pelayanan dasar, tetapi juga program prioritas daerah, termasuk pembangunan dan penguatan sektor pariwisata, diharapkan tetap berjalan tanpa hambatan.

Penunjukan Plt menjadi langkah administratif yang umum dilakukan saat kepala daerah berhalangan sementara, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan skema tersebut, pengambilan keputusan strategis tetap dapat dilakukan tanpa harus menunggu kepala daerah kembali ke tanah air. Hal ini sekaligus menjadi bentuk keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang tidak bergantung pada satu figur semata.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah sebagai Pelaksana Tugas selama wali kota menunaikan ibadah haji. Ia menegaskan bahwa roda pemerintahan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

“Kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu dan seluruh program yang sudah direncanakan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujar Heli.

Ia juga memastikan bahwa komunikasi dengan wali kota tetap akan dilakukan secara proporsional, tanpa mengganggu fokus ibadah. Menurutnya, seluruh jajaran Pemkot Batu telah memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif.

Lebih lanjut, Heli menambahkan bahwa momentum ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan dalam sistem pemerintahan yang kolektif. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu untuk tetap menjaga kinerja, disiplin, dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh jajaran untuk tetap solid, menjaga kinerja, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut pria yang akrab disapa Kaji Bianto pada Sabtu (4/4/2016) bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Kota Batu yang harus mendapatkan perhatian lebih serius, terutama dalam hal akses pasar, permodalan, hingga pendampingan usaha. Ia menilai, lemahnya dinamika bisnis tidak lepas dari belum optimalnya penguatan sektor tersebut.

“Kalau kita bicara daya saing, maka pelaku usaha kecil tidak boleh ditinggalkan. Justru mereka yang harus diperkuat karena paling dekat dengan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Batu untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan UMKM, termasuk mempermudah perizinan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain itu, Didik juga menyoroti pentingnya integrasi antara sektor UMKM dengan potensi unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian hortikultura. Menurutnya, sinergi tersebut dapat membuka peluang pasar yang lebih besar sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

“UMKM harus menjadi bagian dari ekosistem besar ekonomi Kota Batu, tidak berjalan sendiri. Harus terhubung dengan sektor wisata dan pertanian yang selama ini menjadi kekuatan daerah,” tegasnya.

DPRD, lanjut Didik, akan mendorong penguatan program-program pemberdayaan UMKM melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan aktivitas usaha di lapangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nurhidayat pada Jumat (3/4/2026) menegaskan bahwa sistem seleksi dirancang berlapis, mulai dari pendaftaran daring hingga verifikasi berkas fisik. Selain itu, pemohon diwajibkan memenuhi syarat administratif yang ketat, termasuk bukti kependudukan melalui Kartu Keluarga yang telah terbit maksimal 1 Januari 2025.

“Proses ini kami buat detail agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak dan sesuai kategori yang dipilih. Dalam skema tahun ini, Pemkot Batu juga menegaskan larangan tegas bagi penerima untuk mendapatkan bantuan serupa dari sumber lain, baik APBN maupun APBD. Jika ditemukan pelanggaran, penerima diwajibkan mengembalikan dana beasiswa ke kas daerah," urainya.

Tak hanya itu, sistem pendaftaran juga dibuat adaptif dengan kuota terbatas. Link pendaftaran dapat ditutup sewaktu-waktu apabila jumlah pendaftar telah memenuhi kapasitas yang ditentukan. Kondisi ini menuntut calon pemohon untuk tidak hanya cepat, tetapi juga cermat dalam melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Selain penguatan aspek pengawasan, Pemkot Batu tetap mempertahankan pendekatan inklusif melalui enam kategori beasiswa yang mencakup berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat kurang mampu, mahasiswa berprestasi, hingga kelompok disabilitas dan perangkat desa.

"Dengan kombinasi antara akses luas dan pengawasan ketat ini, Pemkot Batu berharap program beasiswa tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi juga menciptakan sistem bantuan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Jumat (3/4/2026), Heli menegaskan bahwa secara umum kondisi ekonomi Kota Batu masih dalam kategori positif. Hal ini ditopang oleh capaian pendapatan per kapita yang telah menyentuh sekitar Rp105,2 juta per tahun serta angka kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 2,86 persen.

“Data ini harus dilihat secara objektif. Capaian kita baik, tetapi kenaikan gini ratio dari 0,327 pada tahun lalu ke 0,347 menjadi sinyal penting. Tantangan kita bukan lagi sekadar pertumbuhan, melainkan bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan secara merata,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan ketimpangan bukan berarti adanya potensi lonjakan kemiskinan secara langsung, melainkan menunjukkan masih adanya hambatan dalam distribusi kesejahteraan. Ia menilai perlu ada intervensi kebijakan agar sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pesat tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Batu akan mendorong sinkronisasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan didorong untuk memperkuat rantai pasok lokal dengan memastikan pelaku usaha besar, seperti hotel dan destinasi wisata, menyerap produk UMKM setempat.

“Jangan sampai yang berkembang pesat hanya sektor industri besar, sementara sektor mikro tertinggal. Kalau ketimpangan melebar, daya beli masyarakat bawah bisa tergerus. Ini yang ingin kita cegah sejak dini,” tegasnya.

Ia mencontohkan seperti pada sektor pariwisata, pengembangan desa wisata akan diperkuat agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada destinasi besar, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat desa. Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis agropolitan akan diarahkan pada hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Selain itu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah akan mendorong skema investasi berbasis kemitraan, di mana investor diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal maupun program pemberdayaan.

Pemkot Batu juga menaruh perhatian pada pekerja informal yang dinilai rentan terdampak ketimpangan. Berbagai program akan difokuskan pada penguatan ekonomi produktif, seperti perluasan akses permodalan melalui lembaga keuangan daerah, peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Kita ingin bantuan yang diberikan bukan hanya konsumtif, tetapi produktif. Dengan akses modal, perlindungan sosial, dan peningkatan skill, pekerja informal bisa naik kelas dan masuk ke rantai ekonomi yang lebih kuat,” tandas orang nomor dua di Kota Batu tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria yang akrab disapa Kaji Bianto ini pada Jumat (3/4/2026) menyampaikan bahwa secara umum capaian pembangunan Kota Batu sudah menunjukkan arah yang positif, terutama dengan tingginya pendapatan per kapita yang mencapai sekitar Rp105,2 juta per tahun serta rendahnya angka kemiskinan di level 2,86 persen. Namun, menurutnya, peningkatan ketimpangan menjadi indikator bahwa distribusi hasil pembangunan masih perlu diperkuat.

“Kalau kita lihat, secara makro kinerja ekonomi kita bagus. Tapi kenaikan gini ratio ini menjadi catatan penting bahwa pemerataan harus terus kita dorong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD melihat fenomena ini sebagai bagian dari dinamika pertumbuhan daerah, khususnya di kota dengan karakter ekonomi berbasis pariwisata seperti Batu. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terjadi di sektor tertentu.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Batu akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan ke depan lebih menekankan aspek inklusivitas. Salah satunya melalui penguatan sektor UMKM, pemberdayaan ekonomi desa, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

“Ini wajar dalam fase pertumbuhan, tetapi tetap harus diantisipasi. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara pelaku usaha besar dengan masyarakat kecil,” katanya.

Didik juga mendorong agar program-program pemerintah daerah benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati dampak pertumbuhan ekonomi, termasuk pekerja informal.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Kota Batu.

“Kami ingin pembangunan yang berjalan tidak hanya tumbuh, tapi juga menyebar manfaatnya. Itu yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota Komisi B DPRD Kota Batu Sujono Djonet pada Kamis (2/4/2026) menegaskan pentingnya kehadiran dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) sebagai panduan utama pembangunan wisata. Menurutnya, hingga saat ini Kota Batu belum memiliki arah pengembangan pariwisata yang terstruktur, sehingga memicu munculnya investasi yang bersifat sporadis.

“Kota Batu ini butuh RIPARDA. Tanpa itu, pembangunan wisata akan terus berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Ini berbahaya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia mendorong agar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) segera menyusun dokumen tersebut. Dengan adanya RIPARDA, setiap investasi yang masuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter Kota Batu, bukan justru sebaliknya.

Djonet menekankan, selama ini kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah daerah mengikuti keinginan investor. Padahal, menurutnya, posisi tersebut harus dibalik yakni investor yang datang harus mengikuti konsep dan kebutuhan pembangunan Kota Batu.

“Jangan sampai Kota Batu yang mengikuti kemauan investor. Harusnya investor yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kalau tidak, arah pembangunan kita akan bias,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan konsep wisata. Menurutnya, perkembangan wisata modern yang kian masif perlu diimbangi dengan penguatan sektor agrowisata sebagai identitas utama Kota Batu.

“Kalau sudah banyak wisata modern dibangun, maka harus diimbangi dengan pengembangan wisata berbasis pertanian atau agrowisata. Ini penting agar karakter Kota Batu tidak hilang,” imbuhnya.

Lebih jauh, Djonet mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah kunjungan atau investasi semata. Aspek keberlanjutan lingkungan, kenyamanan masyarakat, hingga keseimbangan tata ruang harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, tanpa perencanaan induk yang jelas, potensi konflik seperti kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, hingga ketimpangan pemanfaatan lahan akan terus berulang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Di tengah sorotan publik atas kemacetan hingga dugaan dampak lingkungan, Pemkot menegaskan bahwa investasi tidak boleh berjalan tanpa kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati sejak awal.

Wali Kota Batu, Nurochman pada (2/4/2026) menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi di sektor pariwisata. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap pengembang wajib mematuhi komitmen pelestarian lingkungan, terutama di kawasan Bumiaji yang sejak awal diarahkan sebagai wilayah agrowisata.

"Oleh sebab itu pemkot bersama pemerintah desa telah memiliki kesepakatan jelas terkait pemanfaatan lahan. Dalam skema tersebut, hanya 30 persen lahan yang diperbolehkan untuk pembangunan fisik, sementara 70 persen sisanya harus tetap dipertahankan sebagai kawasan hijau," urainya.

Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut menekankan bahwa siapapun pengusaha yang berinvestasi di Kota Batu, komitmen itu harus dipenuhi bersama dan ditaati bersama sehingga tidak membahayakan masa depan kawasan Batu.

Ia menegaskan, keberadaan ruang terbuka hijau bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting dalam menjaga daya dukung lingkungan Kota Batu.

Jika komitmen tersebut diabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis kawasan secara luas.

Selain soal tata ruang, Pemkot juga menyoroti aspek perizinan yang hingga kini belum sepenuhnya rampung. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Amdal Lalu Lintas (Amdal Lalin) disebut masih dalam tahap proses, sehingga operasional wisata belum sepenuhnya memiliki landasan kajian teknis yang final.

"Amdal Lalin dan Amdal lingkungan itu sebenarnya masih berproses. Hasilnya nanti, termasuk soal akses jalan menuju lokasi wisata, harus diperbaiki. Karena kalau tidak memenuhi, tentu melanggar analisa dampak lingkungan maupun lalu lintasnya," tegasnya.

Menanggapi operasional uji coba yang sempat dibuka untuk publik, Cak Nur menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen lingkungan jauh lebih penting dibanding sekadar potensi pemasukan.

"Kalau bicara kontribusi, tentu harus ada. Tapi poin utamanya bukan di situ. Yang utama adalah komitmen terhadap ketentuan. Silakan investasi di Kota Batu, tapi komitmen terkait lingkungan wajib dan mutlak harus dipenuhi," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Usai menuai kecaman akibat kemacetan akut, kini persoalan lain muncul dan mengarah pada dugaan kerusakan lingkungan pascabanjir yang menerjang kawasan tersebut pada 30 Maret 2026. 

Peristiwa ini menjadi persoalan serius lantaran lokasi terdampak sejatinya merupakan zona pertanian produktif, sekaligus benteng terakhir perkebunan apel yang menjadi ikon fundamental Kota Batu.

Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, pada Kamis (2/4/2026), menyatakan telah menerima laporan warga yang mengindikasikan bahwa banjir tersebut bukanlah fenomena alam biasa. Sejumlah titik yang terendam dilaporkan tidak pernah mengalami banjir dalam sejarah sebelumnya.

“Saya sempat mendengar keluhan warga yang mengaku daerahnya tidak pernah banjir, namun setelah berdirinya wisata baru itu justru terjadi peristiwa tersebut. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Banjir yang dipicu curah hujan tinggi tersebut mengakibatkan luapan air bercampur lumpur yang menutup akses jalan hingga merendam permukiman warga di Desa Punten. Namun, sorotan utama tidak lagi tertuju pada faktor cuaca, melainkan pada dugaan degradasi daya serap tanah akibat alih fungsi lahan yang masif.

Khamim turut mengungkap adanya komitmen awal antara pihak pengelola dan Pemkot Batu terkait rasio pemanfaatan lahan, yakni 30 persen untuk bangunan fisik dan 70 persen wajib dipertahankan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Namun hingga detik ini, realisasi kesepakatan tersebut dinilai masih bersifat klaim sepihak dan belum terverifikasi secara faktual di lapangan.

“Kalau memang ada perjanjian itu, harus dicek. Jangan sampai realisasinya melenceng dan justru berdampak ke lingkungan sekitar,” tegasnya.

Persoalan teknis di lapangan semakin memperkuat arus kritik. Akses masuk tunggal dinilai sangat tidak memadai, diperparah dengan kapasitas kantong parkir yang minim sehingga kendaraan kerap meluber ke bahu jalan saat musim liburan. Implikasinya, kemacetan di ruas Jalan Raya Tulungrejo–Punten kini berada pada titik jenuh.

“Dengan kondisi akses satu jalur, parkir tidak cukup, lalu kendaraan parkir di bahu jalan saat high season, ini jelas belum layak. Ditambah kondisi yang sudah crowded dan memicu kemacetan,” imbuhnya.

Di balik karut-marut teknis tersebut, isu eksistensial mulai mengemuka: tergerusnya lahan apel sebagai identitas Kota Batu. Lahan yang kini dikuasai Mikutopia sebelumnya adalah kawasan agrowisata petik apel di atas Tanah Kas Desa (TKD). Transformasi ini dinilai bukan sekadar pergeseran orientasi ekonomi, melainkan dekonstruksi simbol daerah secara sistematis.

Selama ini, apel bukan sekadar komoditas agraria, melainkan representasi branding utama Kota Batu. Saat lahan produktif terus dikonversi menjadi wisata modern, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka produksi, melainkan marwah dan identitas daerah.

Khamim menegaskan, menyusul munculnya rentetan persoalan mulai dari ancaman ekologis, kemacetan, hingga dugaan pelanggaran tata ruang, manajemen Mikutopia mendesak untuk memberikan klarifikasi transparan kepada publik.

“Di sini pihak manajemen harus bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial,” tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Humas Polres Batu Iptu M. Huda Rohman pada Rabu (1/4/2026) bahwa korban diketahui berinisial MMA (24), seorang karyawan percetakan yang beralamat di Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

"Ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka parah di bagian kepala dan telinga, yang diduga kuat akibat terjatuh dari ketinggian jembatan. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP guna memastikan kronologi kejadian serta mendalami dugaan penyebab kematian korban," urainya. 

Berdasarkan laporan awal, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekira pukul 12.00 WIB. Saksi Sukamto, seorang karyawan honorer yang berada di pos karcis Tahura Cangar, menerima informasi dari sepasang pengendara motor Yamaha N-Max putih yang melintas. Pengendara tersebut mengabarkan adanya dugaan aksi bunuh diri di jembatan.

Menindaklanjuti informasi itu, saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Setibanya di bawah jembatan, ia menemukan korban dalam kondisi tergeletak, mengalami luka parah di bagian kepala dan telinga, serta sudah tidak bergerak.

Sebelum kejadian, saksi lain bernama Ngaderi sempat melihat korban sekira pukul 10.00 WIB. Saat itu korban terlihat duduk di atas sepeda motor di tepi jembatan dengan posisi kaki menginjak pembatas besi.

“Saksi sempat menegur korban agar berhati-hati, namun korban hanya merespons dengan mengusap muka dan rambut tanpa berkata-kata. Tidak lama setelah saksi pergi untuk berjualan, kejadian tersebut dilaporkan terjadi,” tambah Huda.

Dalam proses olah TKP, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi. Di antaranya satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S 4184 NBW yang diduga milik korban dan ditemukan dalam kondisi terkunci stang.

Selain itu, dari dalam bagasi jok motor, petugas menemukan barang-barang pribadi berupa satu dompet berisi identitas korban, dua tas pinggang warna hitam dan abu-abu, satu unit ponsel, serta celana jeans pendek dan topi warna hitam.

Jenazah korban telah dievakuasi oleh petugas kepolisian bersama tim relawan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap secara pasti motif di balik peristiwa tersebut.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi lebih jauh. Kasus ini sedang dalam penanganan unit Reskrim Polsek Bumiaji dan Polres Batu,” pungkas Huda. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejumlah warga menilai alih fungsi lahan tersebut menjadi sinyal berkurangnya perhatian terhadap sektor pertanian apel yang telah lama menjadi identitas sekaligus penopang ekonomi lokal. Ironisnya, perubahan ini terjadi di tengah upaya berbagai pihak mempertahankan eksistensi apel sebagai ciri khas daerah.

Muhammad Ikram salah satu warga Desa Tulungrejo mengungkapkan, suara penolakan sebenarnya ada, namun tidak banyak yang berani menyampaikan secara terbuka.

“Banyak yang tidak setuju, tapi memilih diam. Takut mendapat stigma dari yang mendukung. Padahal yang kami pikirkan adalah masa depan desa dan identitasnya,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, lahan yang kini menjadi lokasi Mikutopia merupakan Tanah Kas Desa (TKD) yang sebelumnya disewakan kepada pihak ketiga untuk agrowisata petik apel. Dengan luas sekitar 7 hingga 8 hektare, kawasan tersebut telah dikelola lebih dari 10 tahun, dengan nilai sewa mencapai Rp250 juta hingga Rp300 juta per tahun.

Menurutnya, penurunan produktivitas akibat faktor cuaca dan kondisi tanah memang sempat terjadi, sehingga sebagian lahan mulai dialihkan ke komoditas lain. Bahkan, pengelolaan wisata petik apel pernah dilakukan secara kolektif oleh seluruh RW di Desa Tulungrejo sebagai upaya mempertahankan sektor tersebut..

Namun keterbatasan anggaran desa untuk mengembangkan potensi wisata secara mandiri menjadi alasan utama munculnya kerja sama dengan pihak ketiga. Dari situlah kemudian lahir Mikutopia, yang kini berkembang sebagai destinasi wisata modern dengan berbagai wahana.

"Meski demikian, warga menilai arah pembangunan tersebut perlu dikaji ulang. Pasalnya, alih fungsi lahan produktif terutama lahan apel dikhawatirkan akan semakin mengikis identitas Kota Batu sebagai daerah penghasil apel," imbuhnya.

Di tengah pesatnya pertumbuhan sektor wisata, menjaga keseimbangan antara investasi dan pelestarian komoditas unggulan dinilai menjadi hal mendesak agar pembangunan tidak justru mengorbankan jati diri daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai pada Rabu (1/4/2026) menegaskan bahwa sekolah diberi ruang menyesuaikan kebijakan sesuai karakter siswa dan kondisi lingkungan masing-masing. Karena itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) menjadi kunci utama implementasi di lapangan.

“Setiap sekolah kami minta membuat aturan internal terkait penggunaan gadget. Tidak bisa disamaratakan, karena kebutuhan dan tantangan tiap sekolah berbeda,” ujarnya.

Terlebih kebijakan ini tertuang dalam nota dinas tertanggal 25 Maret 2026 yang menjadi dasar pelaksanaan di seluruh wilayah Jawa Timur. Dalam aturan tersebut, penggunaan gadget selama kegiatan belajar mengajar dibatasi secara ketat dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru.

Namun yang menjadi sorotan, pendekatan kebijakan ini tidak bersifat pelarangan total. Siswa tetap diperbolehkan membawa handphone ke sekolah, tetapi penggunaannya dikontrol. Selama pelajaran berlangsung, perangkat wajib dalam kondisi senyap dan disimpan sesuai arahan guru.

Dindik Jatim juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pembelajaran digital dan non-digital. Sekolah didorong memperbanyak aktivitas tanpa gadget guna memperkuat interaksi sosial serta membangun karakter siswa.

Di sisi lain, pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak secara bertahap dan edukatif. Mulai dari teguran hingga pemanggilan orang tua, tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan siswa.

Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan nasional, termasuk regulasi terkait perlindungan anak di ruang digital dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.

Meski demikian, penerapan aturan ini tidak dilakukan secara serentak. Dindik Jatim memilih skema uji coba terlebih dahulu untuk melihat efektivitas kebijakan di masing-masing sekolah.

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan aturan tersebut di wilayahnya. Pihaknya akan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sekolah sekaligus menyiapkan petunjuk teknis bagi satuan pendidikan.

“Kami pada prinsipnya siap melaksanakan kebijakan dari provinsi. Nanti akan kami tindak lanjuti dengan pengaturan di tingkat sekolah agar penerapannya berjalan efektif dan tetap mendukung proses pembelajaran,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu, Nurochman pada Senin (30/3/2026) menyampaikan bahwa kondisi fiskal saat ini memang cukup menantang. Dimana porsi belanja pegawai yang berada di angka 37 persen dari total APBD akibat dampak langsung dari penurunan dana transfer pusat sekitar Rp 200 miliar.

“Secara struktur, ini lebih karena total APBD kita mengecil. Jadi persentase belanja pegawai otomatis naik. Namun mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah diwajibkan menyesuaikan komposisi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat 2027," urainya.

Untuk itu Pemkot Batu memastikan tidak akan menempuh langkah pengurangan pegawai untuk mengejar target tersebut. Sebagai gantinya, Pemkot fokus memperluas basis PAD melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan, diharapkan total APBD ikut terdongkrak sehingga proporsi belanja pegawai bisa ditekan secara persentase.

Saat ini, Pemkot Batu tengah melakukan pemetaan ulang terhadap potensi sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas layanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

“Kalau PAD naik, maka struktur APBD kita juga membesar. Dengan begitu, persentase belanja pegawai bisa turun tanpa harus mengurangi pegawai,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Orang nomor satu di Kota Batu tersebut pada (30/3/2026) menyebut keterlibatan sektor swasta menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan dunia usaha melalui CSR menjadi bagian penting dalam memastikan akses pendidikan tinggi tetap terbuka, terutama bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Ia mencontohkan kontribusi Bank Jatim yang telah menyalurkan CSR pendidikan sebesar Rp236 juta sepanjang 2025. Dukungan tersebut dinilai bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk investasi jangka panjang dalam mencetak SDM unggul di Kota Batu.

Menurutnya, pola kolaboratif seperti ini akan terus diperluas dengan membuka ruang bagi perusahaan lain agar ikut terlibat dalam pembiayaan pendidikan yang berdampak langsung.

“Ini bukan hanya soal bantuan sosial, tapi investasi masa depan daerah. Semakin banyak perusahaan terlibat, semakin kuat fondasi SDM kita,” imbuhnya.

Saat ini, Program Beasiswa 1000 Sarjana telah menjangkau 271 mahasiswa. Berbeda dari skema beasiswa pada umumnya, program ini tidak mengikat penerima dengan kewajiban kerja tertentu. Pemkot Batu memilih memberi ruang agar lulusan dapat lebih fleksibel, baik masuk dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Kebijakan tersebut, menurut Nurochman, merupakan bagian dari upaya membangun daya saing generasi muda yang adaptif terhadap dinamika pasar kerja. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Senin (30/3/2026) pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut menegaskan penerapan WFA tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa fleksibilitas kerja tidak mengganggu fungsi utama birokrasi sebagai penyedia layanan masyarakat.

“Yang pasti untuk WFA, kami melakukan analisa dan kajian secara mendalam terlebih dahulu. Karena kalau dilakukan, harus paham atas apa yang dilakukan, bagaimana agar pelayanan tidak terganggu, apakah akan menggunakan sistem rolling 50 persen pegawai Pemkot,” ujarnya.

Nurochman juga menegaskan bahwa tidak semua sektor cocok dengan pola kerja fleksibel tersebut. Sektor pendidikan, misalnya, dinilai kurang relevan untuk menerapkan WFA karena keterbatasan efektivitas pembelajaran jarak jauh.

“Hanya saja, yang pasti di sektor pendidikan rasanya kurang tepat untuk dilakukan WFA karena kurang konkret dan cukup banyak kendala apabila sistem daring dilakukan,” tegasnya.

Selain mengkaji skema WFA, Pemkot Batu juga merancang kebijakan pendukung berupa pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. ASN nantinya diwajibkan menggunakan transportasi umum atau bersepeda satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengendalian emisi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Minggu dini hari (29/6/2026), Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur, M. Subaidi menekankan bahwa kekuatan partai ke depan sangat ditentukan oleh keberhasilan membaca pergeseran demografi pemilih, khususnya generasi milenial dan Gen Z.

"Pola komunikasi politik konvensional tidak lagi cukup untuk menjangkau kelompok muda yang semakin kritis dan dinamis. Karena itu, seluruh struktur partai diminta mulai melakukan penyesuaian, baik dalam pendekatan, isu yang diangkat, maupun metode kerja politik di lapangan. Perubahan itu tidak bisa ditunda. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Subaidi juga menegaskan bahwa kepemimpinan PKB ke depan harus mampu keluar dari pola lama yang reaktif. Ia mendorong lahirnya pemimpin yang lebih progresif, berani mengambil inisiatif, serta memiliki sensitivitas sosial terhadap persoalan warga, mulai dari kemiskinan hingga ketimpangan.

Senada dengan itu, Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa langkah adaptasi politik yang mulai dirancang saat ini akan menjadi penentu pada kontestasi mendatang. Ia menyebut, kesiapan partai dalam membaca perubahan perilaku pemilih akan berdampak langsung pada hasil Pemilu 2029.

“Adaptasi politik ini bukan sekadar wacana. Ini langkah strategis yang akan berimbas pada bagaimana kita menghadapi dan memenangkan Pemilu 2029,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batu tersebut.

Selain soal regenerasi, Muscab ini juga menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi sebagai fondasi utama partai. PKB menilai, kemenangan politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga oleh soliditas internal dan kesiapan kader dalam merespons persoalan riil masyarakat. (*)

Editor: Danu

Sekretaris DPC PKB Kota Batu Asep Ghozy menegaskan bahwa agenda ini menjadi penentu arah kepemimpinan partai di tingkat lokal dalam lima tahun ke depan, sekaligus bagian dari strategi jangka panjang menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

"Dari forum tersebut, muncul empat nama kandidat calon Ketua DPC yang akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Penjaringan dilakukan secara internal melalui mekanisme Muscab yang melibatkan seluruh unsur partai, mulai dari pengurus cabang, anak cabang, hingga ranting," urainya pada Minggu (29/3/2026).

Adapun empat kandidat yang diusulkan yakni Nurochman (incumbent), M. Didik Subianto, Hj. Dewi Kartika, serta M. Hasan Abdillah. Keempat nama ini dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin partai ke depan.

Ia juga memaparkan empat nama calon Ketua DPC nantinya akan dibawa bawa ke DPP untuk mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dimana proses seleksi tidak berhenti di tingkat cabang. Sesuai mekanisme partai, seluruh kandidat akan menjalani UKK di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yang akan menguji aspek kepemimpinan, visi politik, hingga kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi.

"Dari hasil UKK tersebut, DPP akan menetapkan satu nama yang resmi menjadi Ketua DPC PKB Kota Batu periode 2026–2031. Muscab ini juga mencerminkan upaya PKB dalam menjaga proses demokrasi internal tetap berjalan terbuka dan kompetitif," imbuhnya.

Munculnya lebih dari satu kandidat menunjukkan adanya dinamika yang sehat di tubuh partai, sekaligus memberi ruang bagi kader-kader potensial untuk tampil dalam kontestasi kepemimpinan.

Di sisi lain, momentum ini tidak hanya soal pergantian figur, tetapi juga penegasan arah politik PKB di tingkat daerah. Kepemimpinan baru nantinya diharapkan mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput, meningkatkan soliditas kader, serta memperluas basis dukungan masyarakat. (*)

Editor: Danu

Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan bahwa proses pengaktifan kembali PT BWR saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“PT BWR nanti kita lakukan proses untuk reaktivasi lagi dan bisa dibuka di April. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Batu dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), terutama di tengah tantangan fiskal akibat rencana pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat," urainya, Minggu (29/3/2026).

Meski demikian, proses reaktivasi BWR diakui tidak berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan tahapan yang sudah berjalan, Pemkot sebelumnya telah membuka seleksi untuk jajaran direksi dan komisaris sebagai upaya membangun ulang manajemen perusahaan secara profesional. Namun, proses tersebut belum membuahkan hasil optimal karena minimnya kandidat yang memenuhi kualifikasi.

Akibatnya, penunjukan direksi definitif sempat tertunda dan berdampak pada melambatnya proses operasional perusahaan. Hingga kini, Pemkot masih melakukan pembenahan dari sisi kelembagaan sekaligus menyusun ulang model bisnis yang akan dijalankan BWR ke depan.

"Sejumlah sektor potensial pun tengah dikaji sebagai fokus usaha, di antaranya pariwisata, pertanian, hingga pengelolaan aset daerah. Skema ini diharapkan mampu menjadikan BWR sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang deviden bagi kas daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, PT BWR diketahui sempat dibubarkan karena dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD serta memiliki persoalan manajerial dan bisnis. Oleh karena itu, reaktivasi kali ini ditekankan pada pembenahan menyeluruh agar kesalahan serupa tidak terulang. (*)

Editor: Danu

Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuningsasi pada Sabtu (28/3/2026) menegaskan bahwa puluhan ASN tersebut tidak masuk kategori bolos. Ketidakhadiran mereka disebabkan berbagai faktor, seperti kondisi sakit, kehamilan, hingga keterlambatan.

“31 ASN tidak ikut apel bukan bolos, ada yang sakit, hamil, dan juga terlambat. Meski demikian, BKPSDM tetap memberikan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan disiplin," urainya.

Sanksi yang diberikan berupa surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa, serta pertimbangan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain itu, BKPSDM juga melakukan penelusuran terhadap penggunaan kendaraan dinas yang diduga digunakan untuk kegiatan di luar pelayanan. Santi menegaskan, jika ditemukan penggunaan yang tidak sesuai ketentuan, maka kendaraan tersebut akan ditarik.

“Kalau pimpinan masih ditolerir, yang pasti akan kami tarik kendaraannya. Kami lakukan tracking, apakah sesuai dengan mekanisme pinjam pakai, misalnya saat ada kegiatan atau event yang berkaitan dengan Kota Batu,” tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan kendaraan dinas masih diperbolehkan bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sedang menjalankan tugas piket, mengingat mereka tetap bertugas dan tidak dalam kondisi libur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal ini menyusul masih tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang, khususnya di kawasan wisata Kota Batu.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto, pada Sabtu (28/3/2026) menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menjalankan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan aktivitas masyarakat. 

Ia menyebut kondisi di lapangan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi kunjungan wisata maupun pergerakan arus lalu lintas.

“Walaupun Operasi Ketupat Semeru sudah selesai dilaksanakan pada 25 Maret kemarin, kami tetap melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan. Karena hari ini dan besok masih ramai, bertepatan dengan momentum libur,” ujar dia saat melakukan peninjauan di Kota Batu.

Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi kenaikan jumlah pengunjung wisata hingga 31 persen. Sementara itu, arus mudik dan arus balik juga mengalami peningkatan sebesar 21 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Ia berharap tren peningkatan aktivitas ini dapat terus berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban. Ia menegaskan, pihak kepolisian siap melakukan pengawalan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik di jalur transportasi maupun di kawasan wisata.

“Kami siap melaksanakan pengawakan terhadap apa pun kegiatan masyarakat. Yang terpenting adalah semua pihak bisa menjalankan aktivitas dengan prinsip simbiosis mutualisme yang baik, saling menjaga, dan saling mendukung,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya pemantauan langsung, Kapolda Jatim bersama rombongan melakukan kunjungan ke tiga destinasi wisata unggulan di Kota Batu, yakni Jatim Park 2, Museum Angkut, dan Jatim Park 3. Ketiga lokasi tersebut menjadi titik konsentrasi wisatawan selama libur panjang dengan tingkat kunjungan yang terus meningkat.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memastikan kesiapan personel di lapangan, termasuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan kawasan wisata, serta koordinasi dengan pengelola tempat wisata dan instansi terkait lainnya. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Selain itu, kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama beraktivitas. Dengan kolaborasi antara aparat dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan dan kelancaran selama masa libur dapat terus terjaga secara optimal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pria berinisial SA (39), warga Kelurahan Songgokerto, ditangkap di kamar kosnya di kawasan Beji, Kecamatan Junrejo, pada Rabu (8/1/2026) sekira pukul 14.00 WIB.

Kasat Resnarkoba Polres Batu, AKP Bobby Abadi Rustam, mewakili Kapolres Batu, AKBP Aris Purwanto, pada Sabtu (28/3/2026) menjelaskan bahwa metode ranjau masih marak dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya.

"Dalam praktik ini, sabu diletakkan di titik tertentu yang telah disepakati, lalu diambil oleh pembeli tanpa adanya pertemuan langsung. Modus ini sengaja dipilih untuk meminimalkan interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga pelaku berharap dapat menghindari pengawasan petugas," urainya.

Dari hasil penggeledahan di kamar kos pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 41,75 gram. 

Selain itu, turut disita timbangan elektrik, klip plastik, isolasi bening, stoples berwarna merah muda, serta satu unit ponsel yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya melakukan penggerebekan dan menemukan seluruh barang bukti yang tersimpan di dalam kamar.

"Dalam pemeriksaan, SA tidak hanya berperan sebagai pengedar, tetapi juga diketahui sebagai pengguna sabu. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku terlibat aktif dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah tersebut," imbuhnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP. Ia terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,09 triliun atau 99,20 persen dari target, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,11 triliun atau 89,16 persen. Ia menyebut capaian tersebut mencerminkan stabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Berbagai indikator pembangunan menunjukkan hasil yang cukup baik dan menjadi modal penting untuk melanjutkan program prioritas ke depan,” ujarnya.

Dari sisi indikator makro, IPM Kota Batu meningkat menjadi 80,35. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 2,86 persen, serta tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,53 persen. Pertumbuhan ekonomi juga tetap positif di angka 4,85 persen.

Meski demikian, Cak Nur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan penyempurnaan, termasuk dalam menjaga keseimbangan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Punjul Santoso menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Batu selama 2025. Ia menilai sejumlah indikator menunjukkan arah pembangunan yang positif.

“Kami melihat capaian yang ada sudah cukup baik. Ke depan tentu perlu terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa semakin dirasakan secara luas oleh masyarakat,” katanya.

Punjul menambahkan, DPRD akan memberikan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah, guna mendukung peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat produksi sampah harian yang pada kondisi normal berada di kisaran 30 ton, diproyeksikan melonjak hingga 50 ton per hari saat puncak libur.

Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni, pada Jumat (27/3/2026) menyebutkan bahwa kenaikan ini terutama terjadi di kawasan strategis, seperti 21 ruas jalan protokol dan sejumlah destinasi wisata yang menjadi pusat mobilitas pengunjung.

"Intensitas kunjungan yang tinggi berbanding lurus dengan peningkatan limbah, baik organik maupun nonorganik. Perhitungan lonjakan kenaikan sampah belum final karena masih ada besok dan lusa yang juga merupakan akhir pekan (weekend). Wisatawan lokal dari wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang masih berpotensi berkunjung ke Kota Batu," paparnya.

Untuk merespons lonjakan tersebut, DLH menerapkan pola kerja operasional tanpa henti selama tujuh hari penuh. Sistem pembagian kerja (shifting) 24 jam diberlakukan agar proses pengumpulan dan pengolahan sampah tetap berjalan optimal, termasuk saat Hari Raya Idulfitri.

Pada aspek pengolahan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tlekung menjadi titik utama penanganan. Fasilitas ini dioperasikan dengan skema tiga sif, masing-masing berdurasi enam jam, guna menjaga ritme pengolahan tetap stabil di tengah peningkatan volume sampah.

DLH juga mengandalkan sejumlah infrastruktur untuk menekan penumpukan. Big Composter dimaksimalkan untuk mengolah hingga 8 ton sampah organik per hari, sementara tiga unit insinerator di Tlekung serta masing-masing satu unit di Kelurahan Dadaprejo dan Sisir dioperasikan secara penuh.

"Dengan kapasitas pembakaran mencapai 2 ton setiap dua jam, DLH menargetkan sistem one day process, yakni sampah yang masuk dapat langsung dituntaskan dalam satu hari," imbuhnya.

Selain itu, distribusi pengangkutan diperkuat melalui sembilan unit truk jungkit (dump truck) yang beroperasi secara berkala di seluruh wilayah kota. Tim Reaksi Cepat "Sapu Jagat Sampah" juga dikerahkan untuk mengantisipasi pembuangan liar, terutama di wilayah perbatasan.

Meski terdapat pembatasan lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), DLH tetap dapat mengoptimalkan kinerja petugas melalui kebijakan relaksasi khusus dari pemerintah daerah dalam kondisi darurat. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pengelolaan sampah di tengah lonjakan beban kerja. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal ini terbukti dari volume kendaraan yang justru mengalami lonjakan tajam pada akhir periode, meskipun secara total tercatat menurun sekitar 27 persen dibanding 2025.

Kasatlantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim, pada Jumat (27/3/2026) menegaskan bahwa berdasarkan data grafis, arus kendaraan pada 2026 sempat melandai drastis di awal periode. Pada hari ke-1 hingga ke-6, jumlah kendaraan berada di bawah 1.000 unit per hari.

Namun, tren tersebut berubah ekstrem menjelang akhir periode dengan lonjakan signifikan hingga menyentuh angka 14.516 kendaraan pada hari ke-11.

"Kondisi ini berbanding terbalik dengan pola tahun 2025 yang relatif stabil di kisaran 7.000–8.000 kendaraan per hari. Pergeseran ini mengindikasikan adanya perubahan preferensi waktu perjalanan masyarakat, yang cenderung menunda mobilitas hingga mendekati puncak libur," urainya.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi dinamika tersebut dengan menyiagakan tim urai di sejumlah titik rawan kepadatan.

Pihaknya menyiapkan tim urai sebanyak 41 personel untuk mengantisipasi titik-titik rawan kemacetan.

Personel tersebut disebar di ruas strategis guna menjaga kelancaran lalu lintas, terutama pada jam-jam krusial. Berdasarkan pemetaan, puncak arus masuk ke Kota Batu diperkirakan berlangsung hingga pukul 13.00 WIB, sementara arus keluar kota mencapai puncaknya pada pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.

"Di sisi lain, hasil pemantauan melalui sistem Intelligent Traffic System (ITS) Dinas Perhubungan Kota Batu menunjukkan bahwa secara umum volume kendaraan tahun ini tidak setinggi periode Lebaran sebelumnya. Data dari 10 kamera ETLE mencatat sebagian besar ruas jalan mengalami penurunan," imbuhnya.

Beberapa titik yang mengalami penurunan di antaranya Jalan Panglima Sudirman (barat) sebesar 0,7 persen, Simpang Arumdalu 1,5 persen, serta Jalan Trunojoyo (timur) 1,2 persen. Penurunan juga terjadi di Jalan Gajah Mada 1,4 persen, Jalan Brantas 1,8 persen, dan Jalan Diponegoro 0,4 persen.

Meski demikian, peningkatan tetap terjadi di sejumlah ruas tertentu, seperti Jalan Ahmad Yani sebesar 0,1 persen, Jalan Imam Bonjol 0,3 persen, Jalan Patimura 2 persen, serta Jalan Mojorejo 0,6 persen.

"Dengan pola seperti ini, aparat menilai konsentrasi kendaraan kini lebih terfokus pada waktu dan titik tertentu, bukan tersebar merata seperti tahun sebelumnya," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu, Nurochman pada Kamis (19/3/2026) menegaskan, kesiapsiagaan lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat memastikan kesiapan infrastruktur dasar, mulai dari kemantapan jalan, optimalisasi penerangan jalan umum (PJU), hingga penerapan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan

"Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kepadatan yang berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga lokal," paparnya.

Menurutnya, momentum libur panjang kali ini memiliki karakteristik berbeda karena beririsan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga berpotensi mengubah pola pergerakan wisatawan. Kota Batu diprediksi menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama bagi wisatawan domestik yang mencari destinasi dengan akses relatif dekat dan beragam pilihan wisata.

Selain infrastruktur, aspek pendukung sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius seperti peningkatan kualitas sarana dan prasarana di kawasan wisata. Hal ini mencakup optimalisasi penerangan di jalur wisata, pemangkasan pohon yang berpotensi membahayakan, serta penataan parkir agar lebih tertib dan terorganisir.

"Kami juga mendorong petugas parkir dan pelaku wisata untuk mengedepankan pelayanan yang ramah sebagai bagian dari upaya menjaga citra Kota Batu. Pelayanan yang baik akan menjadi kesan pertama bagi wisatawan. Ini penting untuk mendorong kunjungan ulang dan memperkuat daya saing pariwisata daerah,” imbuhnya.

Dari sisi pengamanan, Pemkot Batu bersama unsur Forkopimda akan menggelar Operasi Ketupat Semeru pada 13–25 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 400 personel gabungan. Pengamanan ini diperkuat dengan pendirian sejumlah pos, terdiri dari 1 pos pelayanan, 4 pos pantau, 2 pos urai, dan 6 pos pengamanan yang tersebar di titik-titik strategis, khususnya di jalur masuk kota dan kawasan wisata favorit.

Langkah antisipasi juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, seperti optimalisasi CCTV publik untuk memantau kondisi lalu lintas dan keramaian secara real time. Selain itu, pengawasan di titik rawan kemacetan akan ditingkatkan, termasuk kesiapan tim urai untuk mengurai kepadatan kendaraan secara cepat dan efektif.

Pemkot Batu juga menyiapkan strategi komunikasi publik guna memastikan wisatawan mendapatkan informasi yang akurat dan mudah diakses. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, berbagai kanal informasi akan dimaksimalkan untuk menyampaikan kondisi lalu lintas, lokasi parkir, hingga imbauan keselamatan selama berada di Kota Batu.

Tak hanya fokus pada aspek teknis, Pemkot Batu juga mendorong penguatan kegiatan sosial dan budaya selama momen Lebaran, seperti pelaksanaan takbir keliling dan halal bihalal yang dikemas lebih menarik. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik tambahan sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan wisatawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Asiah salah satu pedagang asal Kelurahan Sisir pada Kamis (19/3/2026) menegaskan sepinya pembeli tak lepas dari lonjakan harga komoditas utama yang cukup signifikan. Salah satunya adalah cabai rawit menjadi penyumbang kenaikan tertinggi dengan harga yang kini menembus lebih dari Rp100 ribu per kilogram.

"Tak harga telur ayam juga melonjak tajam dari sebelumnya sekitar Rp22 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram. Sementara ayam potong ikut naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram," imbuhnya.

Wanita paruh baya tersebut juga menegaskan sejumlah pedagang mengungkapkan, kenaikan harga memang sudah terjadi secara bertahap, namun dalam sepekan terakhir pergerakannya jauh lebih cepat. Kondisi tersebut membuat konsumen mulai mengurangi pembelian, bahkan menunda belanja.

Banyak pedagang menyebut terbatasnya pasokan menjadi pemicu utama, khususnya pada komoditas cabai rawit. Faktor cuaca yang didominasi hujan membuat distribusi tersendat dan hasil panen berkurang.

Selain itu, kenaikan harga pakan ternak turut memberi efek berantai pada harga telur dan ayam potong. Peternak terpaksa menaikkan harga jual guna menutup biaya produksi yang semakin tinggi.

"Sebenarnya permintaan sebenarnya tidak mengalami penurunan signifikan, terutama dari pelaku usaha kuliner. Namun, tekanan harga membuat masyarakat umum lebih selektif dalam berbelanja," imbuhnya.

Situasi ini memperlihatkan adanya tekanan ganda antara pasokan yang terbatas dan harga yang terus naik, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Lantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim pada Kamis (19/3/2026) mengatakan pihaknya telah menyiagakan tim urai selama pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026. Tim ini terdiri dari gabungan personel Satlantas dan Satuan Sabhara dengan total lebih dari 30 personel.

“Pemantauan kami lakukan setiap hari, terutama untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat puncak arus masuk di H+2 Lebaran. Nanti akan ada tim urai akan fokus melakukan pemantauan dan patroli di kawasan rawan macet, termasuk titik blind spot rawan kecelakaan, trouble spot, objek vital, hingga destinasi wisata yang diprediksi dipadati pengunjung," ujarnya.

Selain itu, pihak kepolisian juga memproyeksikan peningkatan signifikan arus keluar wisatawan pada H+6 Lebaran, seiring berakhirnya masa libur panjang. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kepadatan di jalur-jalur utama menuju luar Kota Batu.

Kevin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pengaturan lalu lintas, termasuk rekayasa arus jika terjadi kepadatan ekstrem. Langkah ini dilakukan agar pergerakan kendaraan tetap terkendali di tengah tingginya mobilitas wisatawan.

“Ketika ada kepadatan, kami sudah siapkan pola pengaturan hingga rekayasa lalu lintas agar arus tetap lancar terlebih, Dinas Pariwisata Kota Batu memprediksi jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran tahun ini mencapai 1,1 juta orang," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bapenda Kota Batu, M. Nur Adhim pada Selasa (17/3/2026) mengungkapkan bahwa periode libur Lebaran menjadi momentum puncak (peak season) bagi sektor pajak daerah. Ia menyebutkan, dengan tingginya mobilitas wisatawan, potensi kenaikan penerimaan pajak diproyeksikan mencapai 20 hingga 30 persen dibanding hari biasa.

“Selama libur Lebaran ada peningkatan signifikan karena hotel, tempat hiburan, dan restoran ramai. Kami targetkan ada kenaikan sekitar 20 sampai 30 persen,” ujarnya.

Meski di tengah kondisi ekonomi global yang tengah melemah dan berdampak pada nasional, pihaknya tetap optimistis capaian tersebut bisa terealisasi. Minimal, persentase kenaikan dapat bertahan di level yang sama seperti tahun sebelumnya.

“Harapannya tetap ada peningkatan saat Lebaran nanti, atau paling tidak prosentasenya bisa sama seperti sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Batu juga membidik peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir. Kabid Parkir Dishub Kota Batu, Chilman, menuturkan bahwa target kenaikan juga berada di kisaran 20 hingga 30 persen selama periode libur Lebaran.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap juru parkir di lapangan guna menghindari potensi pelanggaran.

“Kalau tidak diawasi, jukir bisa bertindak semaunya. Karena itu sudah ada himbauan dari kepala dinas untuk penguatan pengawasan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kemacetan, khususnya di kawasan pusat kota seperti Alun-alun dan Jalan Gajah Mada, Dishub telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan titik parkir ke sejumlah ruas alternatif. Di antaranya Jalan Brantas, sebagian Jalan Bromo, Jalan Semeru, Jalan WR Supratman, serta Jalan Panglima Sudirman.

Selain itu, penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir) yang mulai diberlakukan sejak Desember lalu juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Selasa (17/3/2026) mengungkapkan hingga kini sebanyak 18 dokter telah ditempatkan untuk melayani 18 desa. Namun, masih ada enam desa yang belum terfasilitasi tenaga dokter secara optimal.

“Kami terus melakukan upaya meningkatkan kesehatan di Kota Batu. Saat ini ada 18 dokter yang melayani 18 desa, dan masih kurang enam dokter lagi, artinya ada enam desa yang belum terfasilitasi dan kami targetkan rampung di tahun ini," ujarnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkot Batu berencana menambah tenaga dokter secara bertahap agar seluruh desa dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata.

Selain itu, penguatan fasilitas layanan juga dilakukan dengan rencana penambahan poli gigi di setiap puskesmas. Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan dasar, khususnya kesehatan gigi dan mulut yang selama ini masih terbatas di beberapa wilayah.

Di sisi lain, Pemkot Batu juga terus mengembangkan layanan home care yang saat ini telah dijalankan oleh seluruh puskesmas. Program ini menyasar masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan secara langsung.

Ke depan, layanan home care akan diperluas hingga tingkat polindes dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Semua puskesmas sudah melakukan home care, selanjutnya akan kami telusuri hingga polindes, terutama untuk melayani lansia dan disabilitas,” tambah politisi Gerindra tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Batu dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis wilayah, sekaligus memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses pelayanan yang layak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan, keterbatasan fiskal akibat penyesuaian dana transfer pusat membuat pemerintah harus cermat dalam menentukan prioritas.

Diwawancarai pada Selasa (17/3/2026), orang nomor satu di Kota Batu tersebut menguraikan 2027 bukan sekadar kelanjutan program, tetapi momentum memastikan setiap anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.

“Kita tidak lagi bicara hanya soal banyaknya program, tapi seberapa besar dampaknya. Dengan kondisi fiskal yang ada, semua harus tepat sasaran dan terukur,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa sisa kemampuan anggaran yang diproyeksikan sekitar Rp387,5 miliar akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Di bidang pendidikan, Pemkot memastikan keberlanjutan Program Seribu Sarjana tetap menjadi prioritas. Nurochman menilai peningkatan kuota penerima manfaat merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda.

“SDM ini fondasi. Kita siapkan generasi ke depan dengan akses pendidikan yang lebih luas. Itu yang akan menentukan daya saing Kota Batu ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, sektor kesehatan akan diarahkan pada pemerataan layanan dasar. Pembangunan fasilitas puskesmas serta pemenuhan sarana pendukung di desa dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.

“Pelayanan kesehatan tidak boleh timpang. Semua warga harus punya akses yang sama, baik di kota maupun desa,” katanya.

Di sisi lain, Nurochman juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah melalui pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyebut, peran BUMD ke depan harus lebih konkret dalam menggerakkan sektor UMKM, pertanian, hingga pariwisata.

“BUMD tidak boleh hanya berjalan biasa. Harus jadi motor penggerak ekonomi lokal, memberi manfaat langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Untuk proyek berskala besar seperti Mal UMKM dan Spiritual Botanical Garden, Pemkot memilih tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa membebani anggaran daerah.

“Kita harus adaptif. Kalau bisa dikerjakan dengan kolaborasi, kenapa tidak. Yang penting proyek tetap jalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam perencanaan 2027, khususnya percepatan pengelolaan sampah terpadu dan penguatan infrastruktur ramah lingkungan.

“Intinya sederhana, program harus terasa manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang kita jaga di 2027 dengan landasan pemerataan serta berkelanjutan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Senin (14/3/2026) menguraikan ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Batu Nomor 180/322/2026 tentang pengendalian gratifikasi dan penggunaan fasilitas negara selama periode Idulfitri.

"Seluruh ASN di lingkungan Pemkot Batu wajib mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas aparatur negara jadi harus menjadi teladan bagi masyarakat. Saya tegaskan, dilarang keras menerima atau memberi hadiah dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban sebagai aparatur negara,” ujarnya.

Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi ASN selama momentum Lebaran. Salah satunya adalah larangan meminta dana, hadiah, parsel, maupun Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun sesama ASN.

Larangan itu berlaku baik secara pribadi maupun atas nama instansi. Menurut Cak Nur, praktik meminta hadiah atau parsel saat Lebaran dapat mencederai etika pelayanan publik serta berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi.

“Kami tidak ingin ada praktik-praktik yang mencoreng integritas aparatur. Apalagi sampai memanfaatkan momentum Lebaran untuk meminta sesuatu kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kondisi tertentu apabila ASN menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak, Pemkot Batu mewajibkan aparatur tersebut segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kota Batu.

Batas waktu pelaporan maksimal 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Pelaporan ini dimaksudkan agar setiap potensi pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sementara untuk gratifikasi berupa makanan atau bingkisan yang mudah rusak, surat edaran tersebut memperbolehkan barang tersebut disalurkan kepada panti asuhan atau lembaga sosial. Namun penyaluran tetap harus didokumentasikan serta dilaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi sebagai bentuk transparansi," paparnya.

Selain itu, Pemkot Batu juga memperketat aturan penggunaan fasilitas negara selama masa libur Lebaran. ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas maupun fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik.

Menurutnya, seluruh aset milik negara harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat sehingga fasilitas dinas adalah sarana kerja, dan bukan untuk kepentingan pribadi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sekretaris Dinkes Kota Batu Yuni Astuti pada Senin (16/3/2026) menguraikan program tersebut disiapkan menyusul tren peningkatan jumlah kasus suspek campak di Kota Batu dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Dinkes Kota Batu, pada 2024 tercatat 56 kasus suspek campak dengan lima kasus di antaranya terkonfirmasi positif.

"Dari angka tersebut meningkat cukup signifikan pada 2025. Sepanjang tahun lalu tercatat 120 kasus suspek campak, dengan enam kasus dinyatakan positif campak serta satu kasus lainnya terkonfirmasi positif rubela," tegasnya.

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena campak dan rubela termasuk penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat jika tidak ditangani dengan baik.

Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Kota Batu bersama pemerintah daerah akan melaksanakan Catch-Up Campaign imunisasi MR setelah periode Lebaran. Kegiatan ini juga dibarengi dengan penguatan sistem surveilans penyakit untuk meningkatkan deteksi dini serta memperluas cakupan imunisasi masyarakat.

“Sebagai respons atas meningkatnya kasus campak di Jawa Timur, akan dilaksanakan Catch-Up Campaign imunisasi campak dan rubela pada 30 Maret hingga 18 April 2026. Kegiatan ini juga disertai penguatan surveilans untuk meningkatkan cakupan imunisasi serta mencegah penularan yang lebih luas,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, campak dan rubela merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat mudah menular melalui percikan ludah penderita saat batuk, bersin, maupun berbicara.

Gejala yang umumnya muncul antara lain demam tinggi disertai munculnya bintik-bintik kemerahan pada kulit. Selain itu, penderita juga bisa mengalami batuk, pilek, hingga mata merah.

Jika tidak segera ditangani, campak dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti diare, radang paru-paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk hingga kematian.

"Sementara itu, infeksi rubela memiliki risiko besar bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, hingga kelainan bawaan pada bayi seperti gangguan jantung, kelainan mata, ketulian, dan keterlambatan tumbuh kembang," bebernya.

Oleh karena itu, Dinkes Kota Batu mengimbau masyarakat untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi campak-rubela sesuai jadwal. Imunisasi MR diberikan pada usia 9 bulan, kemudian 18 bulan, serta saat anak duduk di kelas 1 sekolah dasar atau sederajat.

Selain imunisasi, masyarakat juga diingatkan menjaga daya tahan tubuh anak dengan asupan gizi yang cukup. Jika muncul gejala campak, anak juga dianjurkan mendapatkan vitamin A sesuai anjuran tenaga kesehatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua KADIN Kota Batu Endro Wahyu Wijoyono pada Senin (16/3/2026) mengatakan, pelaku usaha memiliki pengalaman nyata dalam membaca peluang ekonomi di lapangan. Karena itu, keterlibatan mereka dalam proses penyusunan kebijakan dinilai penting agar program pemerintah lebih tepat sasaran.

“Mereka lebih paham tren wisata, perilaku konsumen, dan peluang pasar secara detail. Ide-ide dari pelaku usaha seringkali lebih segar karena tidak terhambat oleh birokrasi,” ujarnya.

Endro menilai, Kota Batu memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai daerah dengan kekuatan ekonomi di sektor pariwisata dan pertanian. Namun potensi tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar dapat dimaksimalkan.

"Intinya para pengusaha di berbagai sektor seperti pariwisata, perhotelan, pertanian hingga UMKM memiliki sudut pandang yang berbeda dari birokrasi. Mereka terbiasa menghadapi perubahan tren pasar serta perilaku konsumen sehingga mampu menawarkan gagasan yang lebih kreatif dan realistis," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, keterlibatan pelaku usaha dapat membantu pemerintah mencari solusi atas sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Batu. Beberapa di antaranya seperti digitalisasi UMKM yang belum merata serta pengembangan desa wisata yang masih perlu diperkuat.

Selain itu, Endro juga melihat pengembangan sektor agrowisata berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu strategi memperkuat daya tarik wisata Kota Batu. Menurutnya, potensi pertanian yang dimiliki Kota Batu bisa dikemas menjadi pengalaman wisata yang berbeda bagi pengunjung.

“Jika gagasan hebat dari lapangan didukung kebijakan yang legal dan terarah, maka ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih cepat. Kota Batu tidak hanya indah dikunjungi, tetapi juga maju untuk dijalani masyarakatnya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja Sabtu (14/3/2026) menjelaskan, meskipun hampir seluruh masyarakat telah terdaftar dalam program JKN, masih ada sekitar 19 persen peserta yang status kepesertaannya tidak aktif. Hal ini membuat sebagian warga belum dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal ketika dibutuhkan.

“Cakupan kepesertaan memang sudah sekitar 99 persen dari total penduduk. Tetapi tingkat keaktifannya masih sekitar 80 persen. Artinya masih ada masyarakat yang terdaftar namun kepesertaannya tidak aktif,” jelas Aditya.

Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah memperkuat validasi data kepesertaan sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar status kepesertaan tetap aktif.

Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa optimalisasi JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia meminta camat, kepala desa, dan lurah turut aktif menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga status kepesertaan JKN. Selain itu, media juga dinilai memiliki peran penting dalam menyebarluaskan edukasi kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Batu ingin membangun ekosistem kesehatan yang kuat sebagai bagian dari visi Batu SAE. Karena itu akses pelayanan kesehatan harus semakin merata dan masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif menjaga kesehatannya,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Marketing Waroeng Bamboe, Putri Febrilia pada Sabtu (14/3/2026) menguraikan, begitu memasuki area kafe, pengunjung langsung disambut suara gemericik air dari kolam yang mengelilingi gazebo-gazebo bambu.

"Tata ruang yang mengusung konsep lesehan di sekitar kolam ikan koi membuat suasana terasa lebih santai dan dekat dengan nuansa alam pedesaan," urainya.

Konsep bangunan yang memadukan material bambu dengan warna-warna natural menjadikan tempat ini kerap disebut sebagai salah satu hidden gem kuliner di Kota Batu. Banyak pengunjung memilih berlama-lama menikmati suasana sambil bersantap, terutama pada momen berbuka puasa selama Ramadan.

Ia juga mengatakan bahwa bulan Ramadan menjadi salah satu periode dengan kunjungan cukup tinggi karena masyarakat biasanya memanfaatkan momen berbuka puasa untuk berkumpul bersama keluarga atau rekan kerja.

“Ramadan selalu membawa tradisi berkumpul. Banyak pengunjung datang untuk berbuka bersama keluarga, sahabat, maupun kolega. Selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah, pihak pengelola juga menyiapkan paket menu berbuka puasa yang dapat dinikmati pengunjung dengan harga Rp53 ribu per orang. Paket tersebut dilengkapi beberapa menu khas rumah makan tersebut," imbuhnya.

Selain itu, pengelola juga menyediakan sejumlah fasilitas tambahan bagi pengunjung yang datang berbuka puasa, seperti sajian takjil, minuman teh yang dapat diisi ulang, serta layanan pesan antar untuk wilayah Kota Batu.

Menurut Putri, berbagai program tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif tempat berbuka puasa yang nyaman dengan suasana yang lebih tenang dibandingkan pusat keramaian wisata.

“Kami berharap tempat ini bisa menjadi pilihan masyarakat yang ingin menikmati momen kebersamaan selama Ramadan hingga Idulfitri,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Sabtu (14/3/2026) menyebut, hasil analisis yang dipaparkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan ke depan.

“Data ini menjadi pengingat bahwa masih ada sektor yang harus kita dorong bersama. Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya karena nilai rata-rata sudah baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya sejumlah indikator menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar. Pilar Dinamika Bisnis tercatat memiliki skor 2,70, sementara Kapabilitas Inovasi berada pada angka 2,78. Selain itu, pilar Infrastruktur juga masih berada pada skor 3,20.

Ia menegaskan bahwa penguatan ekosistem usaha dan inovasi daerah menjadi salah satu prioritas pembangunan ke depan. Pemerintah Kota Batu akan mendorong kemudahan perizinan usaha, memperkuat digitalisasi layanan publik, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

"Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing daerah, terutama dalam mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian hortikultura yang menjadi kekuatan utama Kota Batu," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi pada Jumat (13/3/2026) mengatakan lembaganya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja. Menurutnya, mekanisme pengaduan tersebut disiapkan agar pekerja memiliki jalur resmi jika menemukan pelanggaran.

“Kami membuka ruang pengaduan bagi pekerja. Jika sampai H-7 Lebaran THR belum dibayarkan, segera laporkan agar bisa kami tindaklanjuti,” ujar Asmadi.

Ia menjelaskan, laporan dari pekerja nantinya akan ditindaklanjuti melalui proses mediasi antara perusahaan dan karyawan. DPRD bersama dinas terkait akan memfasilitasi penyelesaian agar hak pekerja dapat dipenuhi tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Sejauh ini, hasil pemantauan menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan di Kota Batu relatif baik. Beberapa sektor usaha seperti perhotelan dan pengelola destinasi wisata bahkan telah melaporkan pembayaran THR kepada dinas terkait sebagai bentuk transparansi.

"Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan hingga menjelang hari raya. Jika ditemukan perusahaan yang menunda atau tidak membayarkan THR, DPRD tidak menutup kemungkinan merekomendasikan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pegawai Pat Cakra Niaga Abadi Denny Santoso pada Jumat (13/3/2026) bahwa permintaan tambahan stok tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan gas bersubsidi seperti yang kerap terjadi saat momentum Lebaran. Agen memastikan koordinasi dengan Pertamina telah dilakukan sejak awal guna menyesuaikan pola distribusi menjelang hari raya.

"Untuk kondisi normal distribusi LPG 3 kilogram ke wilayah Kota Batu biasanya hanya membutuhkan dua hingga tiga truk pengiriman. Namun menjelang Lebaran 2026, pihaknya mengusulkan tambahan tiga truk distribusi atau sekitar 1.680 tabung," urainya.

Menurut Denny, tambahan pasokan tersebut umumnya direalisasikan oleh Pertamina sekitar tujuh hari sebelum Lebaran. Distribusi dilakukan secara bertahap selama tiga hari dengan jadwal yang tidak selalu berurutan menyesuaikan kebutuhan pasar.

Ia menambahkan, konsumsi LPG 3 kilogram pada periode Lebaran memang cenderung meningkat seiring aktivitas memasak masyarakat yang lebih tinggi. Namun peningkatan tersebut biasanya tidak terlalu signifikan.

“Kalau menjelang Lebaran konsumsi memang naik, tapi tidak terlalu besar. Perkiraannya sekitar setengah truk atau kurang lebih 280 tabung per hari,” jelasnya.

Dengan adanya tambahan pasokan tersebut, agen berharap kebutuhan LPG bersubsidi masyarakat di Kota Batu selama Ramadan hingga Lebaran 2026 dapat terpenuhi dan distribusi tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan antrean atau kelangkaan di tingkat pangkalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaku yang sempat melarikan diri setelah memukul kepala korban menggunakan palu kini telah diamankan oleh Satreskrim Polres Batu.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Supriyanto, pada Jumat (13/3/2026) mengungkapkan bahwa pelaku berinisial BCP (27) merupakan warga Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Ia ditangkap di kediamannya tidak lama setelah peristiwa tersebut terjadi.

"Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat bahwa terjadi penganiayaan terhadap M. Zubaidi (37), warga Gorimoyo, Kabupaten Malang, dan kemudian mengumpulkan sejumlah keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian. Pelaku berhasil kami amankan di rumahnya sebelum 24 jam," ujarnya.

Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui pelaku dan korban sebenarnya saling mengenal, meskipun hubungan keduanya tidak terlalu dekat. Insiden kekerasan tersebut diduga dipicu rasa tersinggung saat keduanya terlibat percakapan ketika sedang minum bersama.

Lebih lanjut, Joko juga menegaskan bahwa motif terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan rasa tersinggung saat berbincang dan adanya nasihat dari korban terhadap sifat buruk pelaku.

"Peristiwa itu sendiri terjadi di sebuah stan UMKM yang berada di kawasan sekitar kantor Pemadam Kebakaran (Damkar), Jalan Batu Panorama, Kelurahan Pesanggrahan. Sebelum kejadian, korban dan pelaku diketahui sempat minum bersama di lokasi tersebut," imbuhnya.

Dalam aksinya, pelaku melakukan penganiayaan menggunakan palu. Korban bahkan sempat dibawa oleh pelaku ke area lahan kosong di sekitar lokasi kejadian sebelum akhirnya ditemukan warga.

"Modus operandi tersangka melakukan penganiayaan menggunakan palu dan sempat membawa korban ke lahan kosong. Korban dipukul lebih dari sembilan kali dan terdapat goresan di daerah leher," terangnya.

Selain palu, polisi juga menemukan gergaji di lokasi kejadian. Namun, dari hasil pemeriksaan sementara, luka yang dialami korban tidak menunjukkan adanya kecocokan dengan benda tersebut.

"Tidak ada persesuaian antara gergaji dengan luka yang dialami korban," tambahnya.

Akibat penganiayaan tersebut, korban hingga kini masih menjalani perawatan di RS Hasta Brata Kota Batu karena mengalami luka serius di bagian kepala.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466 ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Manager Toko Emas Purnama Kota Batu, Achmad Ilham pada Kamis (12/3/2026) mengatakan harga emas memang mengalami peningkatan sejak menjelang Ramadan hingga memasuki pekan-pekan terakhir sebelum Lebaran. Menurutnya, tren tersebut sudah menjadi pola yang hampir terjadi setiap tahun.

“Sebelumnya sekitar Rp 2,8 juta per gram saat menjelang Ramadan dan sampai mendekati Lebaran memang ada kenaikan harga emas menjadi 3,09 juta per gram. Meski begitu permintaan juga cenderung meningkat karena masyarakat banyak yang membeli untuk perhiasan ataupun tabungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun harga emas saat ini berada pada level cukup tinggi, minat masyarakat untuk membeli emas masih tetap ada. Hanya saja, terdapat perubahan pada jumlah pembelian yang dilakukan konsumen.

Menurut Ilham, momen Lebaran memang menjadi salah satu periode dengan aktivitas pembelian yang cukup ramai. Selain untuk investasi, sebagian masyarakat juga membeli emas sebagai hadiah maupun pelengkap kebutuhan perhiasan saat hari raya.

“Kalau dulu banyak yang membeli dalam jumlah lebih besar, sekarang rata-rata masyarakat membeli dalam ukuran gram yang lebih kecil. Tapi transaksi tetap ada, karena emas masih dianggap sebagai bentuk simpanan yang aman,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai setelah Lebaran biasanya terjadi penurunan aktivitas pembelian. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan perhiasan setelah momentum hari raya serta kondisi keuangan masyarakat yang telah banyak digunakan untuk kebutuhan Lebaran.

“Biasanya setelah Lebaran ada sedikit penurunan transaksi karena masyarakat sudah fokus ke kebutuhan lain, sedangkan untuk penurunan harga emas paling rendah diprediksi sekitar Rp 3,04 juta per gram. Tapi pergerakan harga emas tetap bergantung pada pasar global dan nilai tukar rupiah,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Kamis (13/3/2026), orang nomor dua di Kota Batu itu menegaskan bahwa Pemkot Batu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan destinasi wisata siap menerima lonjakan kunjungan wisatawan.

"Persiapan dilakukan mulai dari pengelolaan destinasi, pengaturan lalu lintas, hingga peningkatan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung," tuturnya.

Menurutnya, momentum libur Lebaran selalu menjadi periode dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi di Kota Batu. Karena itu, seluruh sektor pendukung pariwisata diminta meningkatkan kesiapan operasional.

Pihaknya Pemkot juga akan terus memperkuat sinergi dengan pengelola destinasi, aparat keamanan, dan dinas terkait agar pelayanan kepada wisatawan tetap optimal.

Selain kesiapan destinasi, Pemkot Batu juga menaruh perhatian pada pengelolaan arus kendaraan menuju kawasan wisata yang berpotensi meningkat signifikan selama musim liburan. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan terus diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam kunjungannya meninjau langsung kesiapan sejumlah wahana wisata di kawasan Jatim Park. Ia memastikan seluruh fasilitas telah melalui proses pengecekan dan memenuhi standar keselamatan bagi pengunjung.

Menurut Puspa, aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama menjelang puncak kunjungan saat libur nasional.

“Saya memastikan seluruh wahana telah melalui proses pengecekan ulang dan memiliki sertifikasi kelayakan. Ini penting untuk menjamin keselamatan wisatawan yang datang berkunjung,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan Jatim Park Group. Menurutnya, kawasan wisata tersebut menjadi salah satu penopang utama sektor pariwisata di Kota Batu karena mampu menampung sebagian besar kunjungan wisatawan.

Pemerintah pusat, lanjutnya, juga berkomitmen mendukung peningkatan akses menuju kawasan wisata di Jawa Timur, termasuk melalui peluang penambahan rute penerbangan menuju Bandara Abdulrachman Saleh di Malang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Seorang pria dilaporkan mengalami luka berat akibat hantaman palu pada bagian kepala.

Salah satu saksi yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, korban bernama M. Zubaidi, warga Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

"Saat itu dilarikan ke RS Hasta Brata Kota Batu setelah mengalami luka serius di kepala dan sempat tidak sadarkan diri usai dianiaya pelaku yang identitasnya masih dalam penyelidikan," urainya.

Berdasarkan data yang dihimpun, insiden bermula pada Rabu (11/3/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, korban menghubungi seorang perempuan untuk menjemputnya di lokasi kejadian, yakni sebuah warung kopi di sekitar Balai Kota Among Tani.

Sekitar pukul 21.30 WIB, perempuan tersebut tiba di lokasi dan melihat korban sedang duduk bersama beberapa orang yang tidak dikenalnya. 

Tidak lama kemudian, terjadi adu mulut antara korban dengan seorang pria yang diduga sebagai pelaku penganiayaan.

Pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh warga di sekitar warung. Namun, situasi kembali memanas hingga keduanya menjauh dari kerumunan.

Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga memiting korban dari belakang. Pelaku kemudian mengambil sebuah palu dari dalam gerobak warung kopi dan memukulkannya ke kepala korban secara berulang kali. Akibat serangan tersebut, korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka berat di kepala.

"Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membawa korban ke RS Hasta Brata Kota Batu untuk mendapatkan penanganan medis," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, kasus penganiayaan tersebut belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kasi Humas Polres Batu, Iptu Huda Rohman, menegaskan bahwa dirinya belum menerima informasi detail terkait peristiwa tersebut.

"Saya belum dapat info," jawabnya singkat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Diwawancarai pada Rabu (11/3/2026) kondisi jalan rusak di jalur menuju sejumlah destinasi wisata tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi ruas Jalan Abdul Gani Atas merupakan salah satu akses strategis yang setiap hari dilalui wisatawan maupun masyarakat lokal.

“Jalur itu termasuk akses penting menuju kawasan wisata. Kalau kondisinya rusak dan berlubang tentu berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, apalagi pengendara sepeda motor,” ujarnya.

Ia menilai perbaikan perlu segera dilakukan sebelum arus kendaraan meningkat saat momentum libur Lebaran. Penanganan sementara seperti penambalan jalan dinilai bisa menjadi langkah cepat untuk meminimalisasi potensi kecelakaan.

“Minimal harus segera dilakukan penambalan di titik-titik yang rusak parah supaya tidak membahayakan. Jangan sampai menunggu sampai terjadi kecelakaan baru diperbaiki,” katanya.

Katrina juga menekankan bahwa kondisi infrastruktur jalan memiliki kaitan langsung dengan citra Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata. Jalan yang rusak di jalur utama wisata dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan kurang baik bagi wisatawan yang datang.

“Wisatawan yang datang ke Batu tentu melewati jalur-jalur tersebut. Kalau jalan rusak, ini juga menyangkut kenyamanan dan citra kota wisata,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, untuk segera melakukan pengecekan dan penanganan di lapangan.

Ia berharap langkah cepat dari pemerintah dapat menjaga keamanan dan kenyamanan mobilitas masyarakat serta wisatawan, terutama menjelang periode libur panjang Idul Fitri yang biasanya diikuti lonjakan kendaraan menuju Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Potensi kepadatan tersebut memunculkan kekhawatiran baru terkait kesiapan infrastruktur jalan di kota wisata tersebut. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan, salah satunya di Jalan Abdul Gani Atas, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu.

Layla Nur Fitriah salah satu warga sekitar pada Rabu (11/3/2026) menegaskan bahwa kondisi permukaan jalan yang rusak cukup merata. Aspal terlihat pecah dan berlubang di beberapa titik. Bahkan, sejumlah lubang memiliki kedalaman yang cukup signifikan sehingga membuat pengendara harus mengurangi kecepatan atau bermanuver untuk menghindarinya.

"Saya hampir jatuh saat hendak pulang ke rumah sepulang kerja, apalagi saat malam hari penerangan jalan juga kurang, sehingga cukup membahayakan warga dan pengguna jalan sekitar," tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa kondisi tersebut sudah terjadi cukup lama dan semakin parah karena belum ada tindakan yang signifikan dari pemerintah daerah.

Ia juga menambahkan hampir di sepanjang ruas banyak lubang, bahkan ada yang cukup dalam. Terlebih kondisi tersebut tidak sebanding dengan statusnya sebagai jalur wisata yang ramai dilalui kendaraan setiap hari.

“Ini jalur wisata yang setiap hari ramai kendaraan. Kalau tidak segera diperbaiki, bisa berbahaya. Pengendara motor yang paling rawan jatuh,” katanya.

“Ini jalur menuju tempat wisata. Kalau tamu dari luar kota lewat sini dan melihat jalan rusak seperti ini tentu kurang bagus untuk citra Kota Batu sebagai kota wisata,” katanya.

Padahal menurutnya jalan Abdul Gani Atas termasuk salah satu jalur penting di Kota Batu. Ruas jalan ini menjadi akses menuju sejumlah destinasi wisata populer seperti Museum Angkut, Durian Fantasi, Kusuma Agrowisata, serta beberapa hotel besar seperti Aston Inn Batu dan Zam-Zam Hotel.

Apalagi selayani arus wisatawan, jalur tersebut juga menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekitar. Setiap hari jalan ini dilalui kendaraan pribadi, transportasi wisata, hingga kendaraan logistik.

"Kami ingin pemerintah segera melakukan perbaikan, setidaknya penambalan sementara sebelum lonjakan kendaraan saat Lebaran benar-benar terjadi," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Rabu (11/3/2026) menegaskan lonjakan mobilitas tersebut menjadi tantangan serius karena Kota Batu merupakan salah satu tujuan wisata utama di Malang Raya yang selalu mengalami peningkatan kunjungan saat musim liburan.

Menurutnya, karakteristik jaringan jalan di Kota Batu yang relatif terbatas membuat pengelolaan arus kendaraan harus dilakukan secara terkoordinasi dan adaptif.

“Mobilitas kendaraan saat Lebaran dipastikan meningkat tajam. Karena itu pengaturan lalu lintas harus disiapkan sejak awal agar arus kendaraan tetap terkendali dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” ujarnya.

Dalam proyeksi yang dipaparkan dalam forum tersebut, puncak arus kendaraan diperkirakan mencapai 242 ribu kendaraan per hari, sementara sekitar 1,49 juta kendaraan diprediksi terjadi selama periode arus mudik.

Selain mengatur rekayasa lalu lintas, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur keselamatan jalan, terutama pada jalur utama yang menjadi akses wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan maupun gangguan lalu lintas saat volume kendaraan meningkat drastis.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Batu Kevin Ibrahim menjelaskan pihak kepolisian telah menyiapkan pola pengamanan melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026.

Dalam operasi tersebut, kepolisian telah memetakan sejumlah titik rawan kemacetan di Kota Batu, di antaranya kawasan Pertigaan Pendem dan Simpang Junrejo yang kerap mengalami kepadatan kendaraan saat musim liburan.

Selain itu, kepolisian juga merencanakan penutupan sementara jalur Klemuk selama masa arus mudik sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kecelakaan dan risiko bencana, mengingat jalur tersebut memiliki kontur medan yang rawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur Utama JTP 3 Suryo Widodo mewakili management JTP Group pada Selasa (10/3/2026) mengatakan selama 25 tahun berdiri perusahaan terus mengembangkan konsep wisata yang menggabungkan hiburan, edukasi, serta pengenalan budaya. Pengembangan wahana baru menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga daya tarik destinasi wisata di Kota Batu.

“Pariwisata tidak sekadar menjadi sarana hiburan, tetapi juga media pembelajaran sekaligus pelestarian budaya. Kami ingin menunjukkan bahwa destinasi wisata di Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan bahwa 2026 menjadi fase baru bagi perusahaan dalam memperluas pengembangan kawasan wisata. Dimana sejumlah wahana dan fasilitas baru yang tengah dipersiapkan di antaranya Metaverse Glass Theater, Museum Mega Science Center dan Budaya, pembangunan akuarium modern berukuran besar, serta Tourism Information Center sebagai pusat layanan informasi wisata di kawasan Jawa Timur Park.

Selain itu, JTP Group juga mengembangkan sektor penunjang pariwisata melalui pembangunan dua fasilitas akomodasi baru, yakni Heliconia Hotel dan 1979 Social Hotel yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan keluarga maupun generasi muda.

Senada, Manager Marketing and Public Relation JTP Group Titik S Aryanto menambahkan bahwa pembangunan Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini telah mencapai sekitar 50 persen dan ditargetkan mulai dibuka untuk masyarakat pada pertengahan 2026.

"Museum tersebut dirancang menggabungkan konsep edukasi dengan teknologi modern sehingga pengunjung dapat mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, sejarah peradaban manusia, hingga perkembangan teknologi masa depan secara interaktif," imbuhnya.

Di sisi lain, pembangunan akuarium modern juga tengah dipersiapkan sebagai salah satu pusat wisata edukasi kelautan terbesar di Jawa Timur. (*)

Editor: Syaiful Aries

Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto menilai kondisi tersebut harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun pelayanan publik.

Politisi yang akrab disapa Kaji Bianto itu pada Selasa (10/3/2026) pemerintah daerah perlu bergerak cepat menyiapkan pengisian jabatan yang akan kosong, terutama pada level pimpinan tinggi pratama. Apalagi sejumlah posisi strategis saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Situasi ini harus segera disikapi. Jangan sampai kekosongan jabatan terlalu lama karena bisa berdampak pada efektivitas kinerja perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan proses pengisian jabatan perlu dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi melalui mekanisme seleksi terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Didik juga menyoroti tingginya angka pensiun dari kalangan tenaga pendidik yang mencapai sekitar 75 orang dari total ASN yang akan purna tugas tahun ini.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak berdampak pada keberlangsungan layanan pendidikan.

“Regenerasi harus disiapkan sejak sekarang, terutama untuk sektor pendidikan. Jangan sampai kekurangan tenaga guru di sekolah,” katanya.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar momentum pergantian pejabat ini dimanfaatkan sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di Batu. (*)

Editor: Syaiful Aries

Selain sekitar 100 ASN yang akan memasuki masa purna tugas, beberapa posisi pimpinan tinggi pratama juga berpotensi mengalami pergantian kepemimpinan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu, Santi Restuningsasi pada Selasa (10/3/2026) menguraikan dinamika tersebut menjadi bagian dari siklus organisasi yang harus diantisipasi sejak dini.

"Selain menyiapkan pembekalan bagi ASN yang akan pensiun, pemerintah juga mulai mempersiapkan proses pengisian jabatan yang akan kosong," urainya.

Menurutnya, mekanisme seleksi terbuka akan digunakan untuk mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama agar proses penempatan pejabat tetap berjalan sesuai aturan sistem merit ASN.

Saat ini sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Batu masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Di antaranya jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang sementara dijabat oleh Dian Fachroni, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian posisi Sekretaris DPRD yang sementara dirangkap oleh Susetya Herawan yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja juga masih dijabat oleh Faris Pasarella sebagai pelaksana tugas, bersamaan dengan tugasnya sebagai Sekretaris Satpol PP.

"Proses pengisian jabatan tentu harus melalui tahapan yang sesuai mekanisme, termasuk seleksi terbuka agar menghasilkan pejabat yang kompeten," ujarnya.

Santi menegaskan, pengisian jabatan tersebut menjadi penting untuk menjaga stabilitas organisasi serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah dinamika perubahan struktur birokrasi.

Ia menambahkan, selain penataan jabatan struktural, Pemkot Batu juga akan menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia seiring dengan tingginya angka pensiun tenaga pendidik yang mencapai sekitar 75 orang dari total ASN yang akan pensiun tahun ini. (*)

Editor: Syaiful Aries

Anggota Komisi B DPRD Kota Batu dari Fraksi PKS Saifudin pada Senin (9/3/2026) menegaskan, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) perlu memastikan seluruh perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga dengan pendekatan yang berpihak pada perlindungan pekerja.

“Kami mendorong Pemkot Batu melalui Disnaker untuk memastikan tidak ada pekerja yang terzalimi. Pengawasan harus dilakukan dengan hati, namun tetap tegas secara aturan,” ujarnya.

Ia menilai pembayaran THR bukan sekadar kewajiban formal perusahaan, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak pekerja yang harus dijaga. Terlebih, banyak keluarga pekerja yang sangat bergantung pada THR untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

Saifudin menambahkan, hubungan antara pengusaha dan pekerja seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hubungan industrial semata. Lebih dari itu, relasi tersebut juga harus dilandasi nilai keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

"Perusahaan yang mampu menghargai kerja keras karyawan dengan memenuhi hak-haknya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Langkah tersebut dapat berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha," imbuhnya.

Selain mendorong pengawasan pemerintah, Saifudin juga mengajak para pekerja untuk menggunakan THR secara bijak. Ia berharap dana tersebut tidak dihabiskan secara konsumtif, melainkan dimanfaatkan secara proporsional sesuai kebutuhan keluarga.

Menurutnya, momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ruang kebahagiaan bersama, termasuk bagi para pekerja yang telah berkontribusi terhadap jalannya roda ekonomi di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Senin (9/3/2026) membeberkan bahwa dampak cuaca ekstrem yang terjadi pada beberapa hari lalu dimana hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang di sejumlah titik di wilayah Kota Batu.

"Peristiwa tersebut sempat mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerusakan di beberapa lokasi. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi," paparnya.

Orang nomor dua di Kota Batu tersebut menilai kewaspadaan perlu diperkuat karena berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi hingga sekitar 10 Maret mendatang.

Ia meminta langkah antisipasi diperkuat, mulai dari pemantauan pohon rawan tumbang, kesiapan personel penanganan darurat, hingga koordinasi lintas instansi apabila terjadi kejadian bencana.

"Selain faktor cuaca, Pemkot Batu juga tetap melakukan pemetaan berbagai potensi dinamika sosial dan keamanan yang biasanya meningkat menjelang Lebaran. Sehingga pningkatan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi dapat diimbangi dengan kesiapsiagaan seluruh elemen," imbuhnya. 

Oleh sebab itu, pemerintah daerah berharap sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan dapat berjalan lebih optimal sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Senin (9/3/2026) menegaskan bahwa konsep penguatan ekosistem pasar mengarah pada transformasi Pasar Among Tani menjadi pusat distribusi grosir sekaligus etalase produk UMKM lokal yang didukung sistem pemasaran berbasis teknologi digital.

"Dari sini proses penataan pasar harus diawali dengan data yang akurat mengenai kondisi riil pedagang di dalam pasar. Pendataan itu mencakup jumlah pedagang aktif, luas lapak yang digunakan, hingga status hunian kios maupun los," paparnya.

Menurutnya, data yang valid akan memastikan kebijakan yang diambil pemerintah berjalan transparan, akuntabel, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pedagang secara adil.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan pasar. Kolaborasi antara komunitas Arek Enom Pasar dan Batuversity dinilai perlu berjalan bersama agar konsep digitalisasi maupun penguatan ekosistem perdagangan dapat saling melengkapi.

"Untuk langkah lanjutan perlu mencakup pemetaan kebutuhan anggaran serta simulasi model pengelolaan pasar yang berkelanjutan apalagi ada masukan dari komunitas Arek Enom Pasar memaparkan sejumlah gagasan untuk memperkuat fungsi pasar sebagai pusat distribusi sekaligus etalase produk UMKM lokal," imbuhnya.

Melalui langkah tersebut, Pemkot Batu berharap penguatan fungsi Pasar Among Tani tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan berkelanjutan bagi para pedagang serta pelaku UMKM. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Batu Basuki Rahmat pada Sabtu (7/3/2026) mengatakan, penundaan tersebut merupakan inisiatif dari pihak travel yang melihat dinamika situasi di wilayah Timur Tengah. Para jemaah sebelumnya dijadwalkan mengikuti program umrah Lailatul Qadar, namun keberangkatan dipilih untuk ditunda hingga kondisi penerbangan lebih memungkinkan.

“Ada 12 jemaah yang punya program Lailatul Qadar. Itu inisiatif dari travel untuk menunda keberangkatan dulu. Rencananya dalam minggu ini berangkat, tapi dari travel memilih menunda,” ujarnya.

Sementara itu, di sisi lain masih ada tiga jemaah asal Kota Batu yang belum bisa kembali ke Indonesia karena terkendala tiket penerbangan. Meski demikian, Basuki memastikan kondisi ketiga jemaah tersebut dalam keadaan aman dan saat ini masih menunggu jadwal penerbangan untuk pulang.

“Sedangkan yang satu lagi itu ada sekitar lima jemaah, tapi yang dua sudah pulang, tinggal tiga yang ada di sana dalam kondisi aman, semuanya aman,” jelasnya.

Menurutnya, kesulitan memperoleh tiket pesawat menjadi faktor utama tertundanya kepulangan para jemaah. Namun, pihak travel telah berhasil mendapatkan jadwal penerbangan sehingga para jemaah diperkirakan bisa segera kembali ke tanah air.

“Memang ada yang tertahan, yang waktunya pulang tidak bisa pulang. Sebelumnya memang agak sulit untuk mencari tiket, dan alhamdulillah sudah mendapatkan tiket, insyaallah segera pulang,” tambahnya.

Di tengah situasi tersebut, sebagian besar jemaah umrah asal Kota Batu sebenarnya sudah kembali ke Indonesia dengan selamat. Berdasarkan data Kemenag Kota Batu, sebanyak 21 jemaah dari kolaborasi dua travel telah tiba di tanah air pada Kamis malam (5/3). Kemudian disusul 23 jemaah dari travel lainnya yang mendarat pada Jumat siang (6/3).

“Alhamdulillah mayoritas sudah sampai di tanah air, termasuk Kepala Kemenag Kota Batu yang berangkat juga sudah pulang dan sekarang ada di Bojonegoro. Alhamdulillah keseluruhan kembali dengan aman,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala DLH Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan pada Sabtu (7/3/2026) menjelaskan, penurunan tersebut menunjukkan adanya tekanan cukup besar terhadap beban emisi di wilayah Kota Batu. Berdasarkan hasil pemantauan baku mutu lingkungan hidup, penurunan kualitas udara dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan iklim, gas rumah kaca hingga gas metana.

"Namun demikian, aktivitas masyarakat yang masih kerap membakar sampah menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi kualitas udara," paparnya.

Selain praktik pembakaran sampah, tekanan terhadap kualitas udara juga datang dari tingginya aktivitas kendaraan bermotor. Lonjakan volume kendaraan diperkirakan semakin meningkat terutama saat musim liburan, mengingat Kota Batu merupakan salah satu destinasi wisata favorit. Kondisi tersebut turut meningkatkan emisi karbon yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil.

Di sisi lain, aktivitas pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan juga disinyalir menyumbang debu partikular yang memperburuk kondisi udara. Partikel-partikel tersebut dapat terlepas ke atmosfer dan meningkatkan tingkat pencemaran udara.

"DLH Kota Batu memastikan pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala menggunakan metode active sampler di delapan titik lokasi. Pengambilan sampel dilakukan selama 24 jam penuh untuk mengidentifikasi sumber pencemar sekaligus mengetahui tingkat pencemaran udara secara lebih akurat," tegasnya.

Saat ini, DLH tengah menyiapkan sejumlah strategi pemulihan kualitas udara. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju emisi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Sabtu (7/3/2026) menegaskan bahwa kontribusi nyata yang dilakukan oleh Kejaksaan Batu dibawah kepemimpinan Andy Sasongko sebagai Kajari tercatat merupakan capaian besar dimana aset negara telah terselamatkan sebesar Rp522 miliar.

“Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama yang telah dibangun dengan sangat baik seperti keberhasilan menyelamatkan aset negara melalui penanganan PSU dengan nilai mencapai Rp 522 miliar. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang solid menghadirkan hasil konkret,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa bagi Pemerintah Kota Batu, pendampingan dan penguatan aspek hukum bukan sekadar formalitas. Menurutnya, dukungan dari kejaksaan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk itu setelah Kejari Batu kini resmi dipimpin oleh Kajari Batu Arya Wicaksana sebagai Kajari, pria yang akrab disapa Cak Nur itu membeberkan bahwa pihak Pemkot ingin terus meningkatkan kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin.

"Apalagi kami yakin pengalaman dan integritas yang dimiliki Kajari baru pak Arya Wicaksana akan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor. Kami optimis kerjasama akan menjadi semakin baik dan meningkat," imbuhnya.

Selain pengamanan aset daerah, kerja sama antara Pemkot Batu dan Kejaksaan Negeri juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengawalan berbagai program strategis pembangunan di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dian Fachroni pada Jumat (6/3/2026) menegaskan kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 40 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

"Dalam aturan tersebut, setiap orang yang melanggar ketentuan KTR dapat dikenai sanksi administratif mulai Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu. Pemerintah daerah memang menyiapkan standarisasi area khusus merokok di beberapa ruang publik sebagai bentuk kompromi bagi pengunjung yang merokok. Namun fasilitas tersebut tidak akan tersedia di seluruh taman kota," tegasnya.

Salah satu lokasi yang menerapkan aturan tanpa kompromi adalah Taman Olahraga Bondas. Di kawasan tersebut pengunjung sama sekali tidak diperbolehkan merokok di dalam area taman.

Sementara itu, pada lokasi lain seperti kawasan Alun-alun Kota Batu, pemerintah daerah menyiapkan area khusus merokok. Area tersebut nantinya akan ditata ulang agar lebih representatif serta ditempatkan di titik yang tidak mengganggu pengunjung lain.

Penataan ini juga bertujuan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok di ruang terbuka.

“Beberapa taman akan tetap menerapkan kawasan tanpa rokok secara penuh tanpa menyediakan area merokok di dalam kawasan. Di sisi lain, pengawasan terhadap penerapan KTR terus diperketat. Seluruh taman kota di Batu masuk dalam kawasan tanpa rokok yang menjadi prioritas pengawasan Satgas KTR," imbuhnya.

Menurut Dian, petugas secara rutin melakukan patroli di area taman untuk memastikan pengunjung mematuhi aturan yang berlaku. Patroli bahkan dilakukan hampir setiap jam, terutama di lokasi yang ramai pengunjung.

Selain patroli langsung, petugas juga memberikan imbauan melalui pengeras suara yang dipasang di sejumlah titik taman. Langkah tersebut dilakukan untuk mengingatkan pengunjung agar tidak merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Dian berharap penerapan aturan tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan KTR. Selain menjaga kualitas udara, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi sampah puntung rokok yang kerap ditemukan di area taman.

“Tujuannya agar ruang publik tetap nyaman, bersih, dan sehat bagi semua masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala BPBD Kota Batu Suwoko pada Jumat (6/3/2026) mengatakan kerusakan terjadi di sejumlah kawasan permukiman warga, fasilitas umum hingga tempat usaha. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh atap bangunan yang terlepas atau ambruk akibat terpaan angin kencang.

"Di Kelurahan Temas, tiga rumah warga mengalami kerusakan. Salah satunya pada bagian atap dapur dengan ukuran sekitar 5 meter x 4 meter yang sebagian penutupnya terlepas. Selain itu, atap jemuran di lantai dua rumah warga lainnya juga rusak dengan dimensi sekitar 3 meter x 5 meter," paparnya.

Kerusakan juga terjadi pada bangunan pendopo milik warga bernama Ninik, di mana atap dan tembok di lantai tiga mengalami kerusakan hingga tembok dilaporkan retak pada bangunan berukuran sekitar 4,5 meter x 10 meter.

Kerusakan juga terjadi di Desa Pandanrejo. Atap rumah milik Siyanto pada bagian dapur, kamar mandi, dan ruang makan rusak dengan area terdampak sekitar 7 meter x 3 meter.

Sementara itu, atap rumah milik Heriyono mengalami kerusakan dengan dimensi sekitar 6,5 meter x 5 meter. Angin kencang juga merusak atap tempat usaha mebel milik Puji Siswanto dengan area sekitar 7 meter x 5 meter. Selain itu, rumah milik Kasiono dilaporkan mengalami kerusakan ringan pada bagian atap. 

"Di Desa Tlekung, kerusakan cukup besar terjadi pada rumah milik Ta’at Mulyono. Atap teras rumah berukuran sekitar 9 meter x 4 meter ambruk akibat angin kencang, dan sebagian atap di lantai dua juga terdampak. Selain itu, atap rumah milik Suradi juga terbawa angin hingga ambruk dengan ukuran sekitar 8 meter x 3 meter," imbuhnya.

Masih di wilayah yang sama, angin kencang juga merusak sebuah bangunan green house. Rangka serta penutup atap bangunan berukuran sekitar 15 meter x 8 meter atau seluas kurang lebih 120 meter persegi mengalami kerusakan akibat terpaan angin.

Di Desa Torongrejo, atap rumah milik Ainul Sodikin pada bagian dapur, kamar mandi, dan ruang tengah mengalami kerusakan dengan area sekitar 5 meter x 5 meter. Selain itu, atap rumah milik Dwi Nur Jayadi yang berada di lantai dua juga rusak dengan dimensi sekitar 8 meter x 6 meter.

Sementara itu di Kelurahan Sisir, kerusakan terjadi pada fasilitas umum berupa bangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Sebagian atap bangunan mengalami kerusakan dengan ukuran sekitar 18 meter x 10 meter.

"Di wilayah yang sama, pohon beringin di area parkir Batu Plaza dilaporkan tumbang dan menimpa bangunan toko usaha Smartprint sehingga menyebabkan kerusakan berat pada bangunan tersebut," imbuhnya.

Kerusakan juga terjadi di Kelurahan Songgokerto. Dahan pohon patah dan menimpa rumah warga sehingga bagian ruang tidur dan ruang tamu mengalami kerusakan. Sejumlah peralatan tidur dan barang elektronik milik warga juga dilaporkan terdampak.

Di Desa Giripurno, atap rumah milik Didik Setiawan yang berada di lantai dua terbawa angin. Atap berukuran sekitar 5 meter x 3,5 meter itu kemudian jatuh dan menimpa kandang ternak yang berada di bawahnya.

Sementara itu di Kelurahan Ngaglik, atap lantai dua rumah milik Muslikah terlepas dan terbawa angin dengan ukuran sekitar 8 meter x 7 meter. Material atap tersebut kemudian mengenai rumah milik Sutono sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian atap lantai dua dengan dimensi sekitar 3,5 meter x 4 meter.

Dampak cuaca ekstrem juga terjadi di Desa Pesanggrahan. Hanggar milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu dilaporkan ambruk akibat angin kencang. Material bangunan yang roboh menimpa satu unit mobil tangga milik Damkar Kota Batu sehingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut.

"Total ada 16 kepala keluarga yang mengalami dampak langsung, pasca kejadian tersebut BPBD Kota Batu bersama sejumlah instansi langsung melakukan penanganan di lokasi terdampak. Langkah yang dilakukan antara lain kaji cepat di lapangan, koordinasi lintas sektor, serta pemberian bantuan terpal untuk penanganan darurat sementara pada rumah warga yang atapnya rusak," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepala Disparta Kota Batu, Onny Ardianto pada Jumat (6/3/2026) mengatakan proyeksi kunjungan wisata pada libur Lebaran tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan situasi saat libur Natal dan Tahun Baru lalu. Di mana pada periode tersebut, Kota Batu juga dipadati wisatawan dengan jumlah yang hampir sama.

“Prediksinya kurang lebih seperti selama libur Natal dan Tahun Baru kemarin, sekitar 1,1 juta wisatawan. Lonjakan kunjungan wisatawan saat libur Lebaran berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata seperti pengelola destinasi wisata, hotel, hingga sektor pendukung lainnya," urainya.

Meski demikian, Onny mengakui bahwa sepanjang 2025 lalu kunjungan wisata di Kota Batu sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena itu, momentum libur Lebaran diharapkan mampu kembali menggairahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.

Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan Disparta bersama berbagai pihak terkait untuk menyambut kedatangan wisatawan. Salah satunya melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dan membahas berbagai kesiapan menghadapi libur Lebaran, mulai dari rekayasa lalu lintas, pemantauan malam takbiran, pengamanan saat pelaksanaan salat Id, hingga monitoring di kawasan wisata.

"Dari sisi Disparta akan melakukan pemantauan langsung terhadap destinasi wisata serta akomodasi guna memastikan kesiapan dalam menerima lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat pada Kamis (5/3/2026) menjelaskan bahwa pengisian jabatan tersebut telah melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku serta proses seleksi yang ketat. Dengan sertijab ini, kepemimpinan di sekolah-sekolah yang sebelumnya kosong kini resmi dijalankan oleh pejabat definitif.

"Rotasi dan penugasan kepala sekolah tingkat SD dan SMP dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, akademis, maupun administratif. Para kepala sekolah yang ditugaskan kami harapkan untuk menjalankan amanah jabatan secara profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan," urainya.

Menurutnya, kepala sekolah memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemajuan dan kualitas sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan tersebut.

Karena itu, setiap kepala sekolah diharapkan mampu memanfaatkan amanah jabatan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik serta mendorong capaian akademik dan nonakademik peserta didik. Dalam paradigma manajemen pendidikan saat ini, kepala sekolah juga dituntut mampu membawa perubahan dalam sistem pembelajaran dan tata kelola sekolah.

Perubahan tersebut mencakup peningkatan efektivitas pembelajaran, penguatan kepemimpinan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, hingga pembentukan budaya mutu dan kerja sama tim yang solid.

"Jabatan kepala sekolah tidak dipandang sekadar sebagai status atau kedudukan. Tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan komitmen kuat untuk mendorong peningkatan kualitas guru, siswa, serta manajemen sekolah," imbuhnya.

Terkait kebijakan internal sekolah, Alfi juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak gegabah mengambil keputusan, khususnya dalam penambahan tenaga pendidik maupun tenaga administrasi. Setiap persoalan kepegawaian diminta untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Kota Batu.

Seperti yang telah ditulis oleh Suarajatimpost.com sebelumnya, kekhawatiran kekosongan jabatan 31 kepala sekolah di Kota Batu oleh pihak legislatif akhirnya telah diatasi oleh Dindik demi menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di kota yang terkenal akan destinasi wisatanya ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Lantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim pada Kamis (5/3/2026) mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah simpul jalan yang kerap mengalami lonjakan kendaraan saat momen libur panjang.

Lima titik tersebut yakni perempatan Arhanud Desa Pendem, pertigaan dari arah Karangploso, perempatan Desa Pesanggrahan, pertigaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati, serta jalur Payung menuju Pujon.

“Lima titik ini menjadi perhatian utama karena biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari pemudik maupun wisatawan yang menuju Kota Batu,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan, kepolisian menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas. Di antaranya penerapan sistem satu arah (one way) secara situasional serta pengalihan arus kendaraan ke jalur alternatif apabila terjadi penumpukan kendaraan.

Kendaraan dari arah Kota Batu menuju Jalan Ir Soekarno, misalnya, akan diarahkan melalui jalur alternatif tertentu. Sementara kendaraan menuju Kota Malang dapat dialihkan melalui jalur Oro-Oro Ombo guna mengurangi kepadatan di titik-titik utama.

"Selain rekayasa lalu lintas, personel juga akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memantau kondisi lalu lintas, pengaturan parkir, hingga pergerakan angkutan umum. Sejumlah pos pengamanan dan pos pantau arus mudik juga akan didirikan untuk memperkuat pengawasan selama periode Lebaran," imbuhnya.

Kevin menambahkan, pemantauan arus kendaraan juga akan dilakukan dengan menghitung volume kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Batu, termasuk dari arah exit Tol Singosari serta beberapa simpang jalan utama seperti simpang tiga Pendem dan jalur menuju Kecamatan Pujon.

“Kami akan melakukan pemantauan secara intensif serta berkoordinasi dengan berbagai pihak agar arus mudik maupun kunjungan wisata selama Lebaran di Kota Batu bisa tetap lancar dan aman,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sedikitnya 31 pohon dilaporkan tumbang, menutup akses jalan raya, merusak fasilitas umum, hingga mengganggu jaringan listrik dan telekomunikasi.

Kepala BPBD Kota Batu Suwoko membeberkan cuaca ekstrem tersebut terjadi sekitar pukul 18.00 WIB ketika hujan deras disertai angin kencang melanda hampir seluruh wilayah kota.

Terjangan angin bahkan merusak sejumlah stand pedagang di kawasan Balai Kota Among Tani dan Pasar Induk Among Tani.

"Selain itu, hanggar milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu juga dilaporkan roboh akibat kuatnya hembusan angin. Peristiwa ini merupakan dampak dari cuaca ekstrem yang sebelumnya telah diperingatkan oleh BMKG untuk periode 1–10 Maret mendatang," urainya..

Meski menimbulkan kerusakan di sejumlah titik, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dua mobil pickup yang tertimpa pohon di wilayah Songgokerto berhasil dievakuasi dan pengemudi beserta penumpangnya dipastikan selamat.

Selain itu, sebaran pohon tumbang terjadi di sejumlah wilayah. Di Desa Bulukerto dan Desa Sidomulyo masing-masing satu pohon tumbang yang menutup akses jalan serta mengganggu jaringan listrik dan telekomunikasi.

Di Kelurahan Sisir terdapat dua pohon tumbang, sementara Kelurahan Ngaglik menjadi wilayah dengan dampak terbanyak dengan delapan pohon tumbang.

"Di Kelurahan Songgokerto tercatat dua pohon tumbang yang juga menimpa dua mobil pickup. Kemudian di Kelurahan Temas terdapat lima pohon tumbang, di Desa Pesanggrahan tiga pohon tumbang, di Desa Sumberbrantas satu pohon tumbang, serta di Desa Gunungsari delapan pohon tumbang yang menutup akses jalan dan mengganggu jaringan listrik," imbuhnya.

BPBD Kota Batu bersama tim gabungan langsung juga mengaku telah melakukan penanganan darurat dengan memotong pohon tumbang, membuka akses jalan, hingga melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka-tutup di sejumlah titik seluruh ruas jalan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adhim pada Rabu (4/3/2026) menegaskan fokus utamanya bukan sekadar menaikkan angka, melainkan mengurangi ketergantungan pada pajak hotel yang selama ini menjadi tulang punggung.

"Realisasi pajak 2025 yang hanya mencapai sekitar 96 persen menjadi alarm. Apalagi sektor perhotelan terpukul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang berdampak pada berkurangnya kegiatan rapat dan perjalanan dinas di hotel. Pola okupansi pun berubah drastis. Akhir pekan penuh oleh wisatawan, tetapi hari kerja cenderung sepi," urainya.

Kondisi itu akhirnya memaksa Pemkot Batu memutar strategi. Tahun 2026 tidak lagi bertumpu pada pajak hotel dan restoran semata. Diversifikasi sumber PAD menjadi agenda utama.

Bapenda mulai mengoptimalkan retribusi daerah, pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta pemanfaatan aset-aset milik pemerintah yang selama ini belum tergarap maksimal.

Penertiban vila tidak berizin juga menjadi fokus. Keberadaan vila ilegal dinilai menciptakan persaingan tidak sehat sekaligus menggerus potensi pajak.

Dengan memasukkan vila ke dalam sistem perpajakan resmi, pemerintah berharap basis pajak semakin luas dan adil bagi pelaku usaha yang patuh.

"Di sisi lain, penguatan digitalisasi pendapatan akan terus digenjot. Sistem pembayaran dan pelaporan pajak kini semakin terintegrasi dan transparan," imbuhnya.

Hal ini sebelumnya juga telah dibuktikan bahwa Kota Batu meraih predikat penerapan digitalisasi pendapatan terbaik di Jawa Timur dan masuk peringkat tujuh nasional. Digitalisasi dinilai efektif menekan kebocoran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dishub Kota Batu Susetya Herawan pada Rabu (4/3/3036) menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal membuat pihaknya harus mengalihkan alokasi anggaran, termasuk dana penyewaan armada bus mudik gratis. Tahun ini, fokus utama diarahkan pada pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama masa angkutan Lebaran.

“Fokus kami tetap pada keselamatan dan kelancaran arus mudik. Pengamanan jalur, kesiapan personel, dan fasilitas pendukung menjadi prioritas,” ujarnya.

Pada pelaksanaan sebelumnya, program mudik gratis menyediakan sekitar 200 kuota penumpang dengan rute favorit seperti Madiun, Ngawi, Jember, dan Banyuwangi. Program tersebut mendapat respons tinggi, terutama dari pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Selain membantu menekan biaya perjalanan, mudik gratis juga dinilai berkontribusi mengurangi penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh, yang selama ini kerap menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan saat musim Lebaran.

"Dengan kondisi fiskal saat ini, Pemkot Batu memilih memperkuat aspek pengendalian arus mudik. Dishub menilai langkah tersebut lebih strategis untuk menjamin keselamatan masyarakat secara luas, meski harus mengorbankan satu program populer," paparnya.

Meski demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan tahun lalu juga mencuat. Beberapa calon penumpang sempat mengeluhkan jadwal keberangkatan yang mundur sehingga menyebabkan waktu tunggu cukup lama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disperkim Kota Batu Arief As Siddiq pada Selasa (3/3/2026) menguraikan dampak dari pemangkasan tersebut membuat proyek-proyek bernilai jumbo harus menepi, sementara pembangunan skala lingkungan justru dipercepat.

"Alih-alih memaksakan agenda besar, Disperkim memilih mengarahkan sumber daya pada sektor yang dampaknya langsung dirasakan warga. Peningkatan jalan lingkungan, pembenahan drainase, perbaikan sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penyediaan akses air bersih kini menjadi prioritas utama," tegasnya.

Mantan Kepala Disparta tersebut menilai kondisi ini bukan sebagai hambatan, melainkan koreksi arah pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah lebih selektif dalam menentukan program, dengan fokus pada kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Di sisi lain, proyek-proyek strategis dengan nilai investasi besar belum bisa direalisasikan tahun ini. Pembangunan gedung DPRD Kota Batu, misalnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun. Nilai tersebut jauh di atas kemampuan fiskal daerah saat ini.

“Kami memastikan program yang berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga. Infrastruktur dasar harus tetap menjadi tulang punggung,” imbuhnya.

Nasib serupa dialami revitalisasi Stadion Gelora Brantas. Dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai kurang lebih Rp390 miliar, proyek tersebut mustahil dibiayai hanya melalui APBD Kota Batu. Meski begitu, peluang pembangunan belum tertutup.

Disperkim telah mengajukan proposal pendanaan ke Kementerian PUPR RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Skema pembangunan bertahap atau multi years menjadi opsi realistis apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak turun secara penuh.

Selain mengandalkan pusat, Disperkim juga membuka ruang kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan permukiman. Strategi ini dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto pada Rabu (4/3/2026) menegaskan bahwa posko pengaduan rutin dibuka setiap tahun dan dapat diakses langsung di kantor Disnaker Kota Batu maupun secara daring.

“Posko ini kami siapkan agar pekerja memiliki saluran resmi untuk konsultasi maupun melapor jika terjadi pelanggaran pembayaran THR. Kami ingin semua hak pekerja di Kota Batu benar-benar terpenuhi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, landasan hukum pembayaran THR sangat kuat dan mengikat. Dasar utamanya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap tahun menjelang Lebaran serta Surat Edaran Wali Kota Batu yang merujuk pada aturan pusat guna memastikan kepatuhan seluruh pelaku usaha di daerah.

Menurut Heli, tim aduan biasanya mulai aktif pada H-14 sebelum hari raya. Langkah ini dilakukan agar proses konsultasi dan mediasi bisa dilakukan lebih awal sebelum batas akhir pembayaran.

Sesuai aturan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7). Jika pembayaran dilakukan hingga H+30, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran.

“Perusahaan yang terlambat membayar akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan, tanpa menghilangkan kewajiban pokoknya. Selain itu, ada sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha,” imbuhnya.

Heli menambahkan, pekerja formal terlindungi penuh oleh regulasi ketenagakerjaan. Disnaker memiliki kewenangan melakukan mediasi hingga merekomendasikan sanksi administratif. Sementara bagi pekerja informal yang hubungan kerjanya tidak tertulis, Pemkot tetap membuka ruang pengaduan dengan pendekatan mediasi dan asas kepatutan berdasarkan kesepakatan kerja yang ada.

Ia mengimbau pekerja untuk tidak menunggu terlalu lama jika haknya belum terpenuhi.

“Jika pada H-7 THR belum diterima, segera laporkan. Tim bisa langsung melakukan klarifikasi atau inspeksi ke perusahaan terkait,” paparnya.

Tak lupa ia juga berpesan kepada para pelaku usaha dan meminta komitmen untuk memenuhi kewajiban tepat waktu dan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi bentuk apresiasi atas keringat pekerja yang telah membantu roda ekonomi Kota Batu berputar.

Sedangkan untuk para pekerja, ia juga terus mengajak agar tetap menjaga produktivitas dan kondusivitas daerah karena jika ada kendala terkait hak, silakan melapor ke Posko THR Disnaker dimana pemerintah hadir untuk memastikan hak pekerja terlindungi sesuai aturan yang berlaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto pada Selasa (3/3/2026) menegaskan kedua pelaku berinisial S (21) dan GDR (20), warga Dusun Temurejo RT 19 RW 8 Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon dimana penangkapan dilakukan pada Kamis (26/2) setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi bahan peledak (handak).

"Informasi awal mengarah pada rencana transaksi penjualan handak. Setelah dilakukan penyelidikan dan penggerebekan, petugas menemukan 15 kilogram obat mercon yang siap edar," paparnya. 

Tak hanya barang jadi, polisi juga menyita sejumlah bahan baku dan peralatan produksi di lokasi. Di antaranya belerang, bensoat, aluminium foil, timbangan, papan kayu, ayakan, sendok plastik, sekop, serta gelas ukur. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa praktik tersebut bukan sekadar kepemilikan, melainkan bagian dari aktivitas peracikan atau produksi petasan secara mandiri.

Saat ini Satreskrim masih mendalami asal-usul bahan peledak serta kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas. Aparat juga menelusuri apakah bahan tersebut sudah sempat beredar ke masyarakat.

"Polres Batu menegaskan kepemilikan dan peredaran bahan peledak tanpa izin merupakan tindak pidana serius karena berisiko tinggi terhadap keselamatan publik. Kedua tersangka terancam jeratan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak tanpa hak, dengan ancaman hukuman berat," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kota Batu memfokuskan intervensi pada bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, serta komoditas hortikultura.

Wali Kota Batu Nurochman menguraikan, pihaknya telah melakukan penyediaan 6 ton beras SPHP melalui kerja sama dengan Perum Bulog menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen.

"Dengan harga Rp55.000 per 5 kilogram untuk beras SPHP, Rp14.500 per liter minyak goreng, serta gula Rp17.000 per kilogram, pemerintah berupaya menciptakan harga acuan yang lebih rendah dari pasar. Skema 500 voucher potongan harga Rp5.000 juga dirancang sebagai bantalan langsung bagi daya beli masyarakat," urainya.

Selain aspek stabilisasi harga, pelibatan 23 booth UMKM dalam GPM menunjukkan upaya memperkuat ekonomi lokal. Produk olahan, sayuran, hingga rempah-rempah yang dijajakan memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tetap bergerak di tengah momentum Ramadhan.

Pria yang akrab disapa Cak Nur itu juga memaparkan bahwa pendekatan ini efektif karena menyasar dua sisi sekaligus konsumen memperoleh harga terjangkau, sementara pelaku usaha lokal tetap mendapatkan akses pasar.

Pola intervensi langsung seperti ini diproyeksikan terus dilakukan di sejumlah titik lain sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri 2026.

"Yang pasti harga yang ada disini cukup memiliki selisih dengan harga yang ada dipasaran. Upaya ini adalah wujud konsistensi Pemkot untuk menekan inflasi dan membuat ekonomi masyarakat bisa terus berputar," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Manager Marketing & Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Ariyanto pada Selasa (3/3/2026) menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk menjaga pergerakan wisata.

"Promo tersebut berlaku mulai 1 hingga 15 Maret 2026 dan menyasar sejumlah destinasi unggulan. Ini juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pasar lokal sebagai penopang utama kunjungan," urainya.

Menurutnya, Ramadan menjadi periode krusial bagi pelaku pariwisata karena pola belanja dan rekreasi masyarakat cenderung berubah. Dengan diskon hingga 40 persen di sejumlah wahana seperti Dino Park, The Legend Stars Park, Jawa Timur Park 2, Museum Angkut, dan Eco Active Park, pihaknya berharap daya tarik wisata tetap kompetitif dan terjangkau bagi keluarga.

"Tak hanya menyasar warga lokal, JTP Group juga menggulirkan diskon 20 persen untuk wisatawan umum yang berlangsung lebih panjang, yakni 15 Februari hingga 15 Maret 2026," imbuhnya.

Promo tersebut mencakup delapan destinasi favorit, terutama di kawasan Jatim Park 3 seperti The Legend Stars Park, Fun Tech Plaza, Museum Musik Dunia, dan Milenial Glow Garden, serta sejumlah lokasi lain seperti Batu Love Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, dan Museum Tubuh di area Jatim Park 1.

Titik juga menambahkan pihak manajemen optimistis kebijakan harga khusus ini dapat menjadi stimulus awal sebelum puncak kunjungan Lebaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Onny Ardianto menjelaskan, pemberian intensif telah berjalan lima tahun. Nominalnya mengalami penyesuaian. “Pada awal program besaran insentif Rp100 ribu per bulan. Kemudian meningkat menjadi Rp150 ribu per bulan sejak 2023 dan tetap berlaku hingga kini,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).

Pendataan penerima insentif dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan usulan kepala desa dan lurah. Pemerintah desa dan kelurahan diberi kewenangan penuh menentukan siapa yang bertugas, termasuk apabila terjadi pergantian personel, sehingga keberlanjutan perawatan tetap terjaga sesuai kondisi di lapangan.

Selain itu, menurut Onny Ardianto, para juru pelihara juga mendapatkan pembekalan rutin yang mencakup pemahaman sejarah situs, nilai budaya lokal, hingga kemampuan komunikasi publik. Praktisi pemandu wisata dilibatkan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menyampaikan narasi sejarah kepada pengunjung.

"Pemkot Batu memandang juru pelihara bukan sekadar penjaga situs, melainkan aktor penting dalam menjaga kesakralan, merawat nilai-nilai lokal, dan membangun pengalaman wisata berbasis budaya," imbuhnya.

Dengan pendekatan ini, punden diharapkan tidak hanya terawat secara fisik, tetapi juga memiliki narasi yang hidup dan relevan bagi generasi sekarang maupun wisatawan yang datang. (*)

Editor: Danu

Menurut Sujud, penurunan okupansi hotel di Kota Batu yang berkisar 20 - 30 persen secara year over year menjadi alarm utama. Ketika pendapatan turun sementara biaya operasional tetap berjalan normal, ruang gerak manajemen semakin sempit.

"Di sisi lain, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tetap harus dipenuhi, sehingga tekanan biaya semakin besar. Sehingga skenario efisiensi tenaga kerja menjadi risiko yang sulit dihindari apabila kondisi terus memburuk," paparnya.

Sujud melanjutkan pola yang paling umum diterapkan adalah pengurangan jumlah karyawan atau penerapan sistem multi tasking. Pekerjaan yang sebelumnya ditangani lima orang, kini bisa dibebankan kepada empat orang atau bahkan lebih sedikit.

Ia menilai, situasi ini jauh berbeda dengan masa pandemi COVID-19. Saat itu, pelaku usaha masih memperoleh stimulus pajak dan berbagai bantuan dari pemerintah. Kini, beban operasional berjalan normal, sementara pendapatan tidak sepenuhnya pulih dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat justru memperlambat perputaran ekonomi.

"Efisiensi belanja APBN 2026 yang direncanakan mencapai 15 persen disebut ikut memperparah tekanan sektor jasa. Ketika belanja negara melambat, efeknya merembet pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Wisata dan menginap di hotel menjadi kebutuhan yang paling mudah dikurangi," imbuhnya.

Sujud menegaskan, strategi banting harga bukan lagi solusi realistis. Setiap hotel memiliki batas tarif minimum atau bottom rate yang harus dijaga agar tidak merugi. Dengan biaya listrik, bahan baku, dan gaji yang terus naik, ruang untuk perang harga semakin terbatas. (*)

Editor: Danu 

Insiden terjadi saat korban mengendarai motor matic dari arah selatan ke utara. Di jalur yang sama dan searah, melaju mobil pikap yang dikemudikan Kiki Rusdianto.

"Benturan keras tak terhindarkan ketika pikap menghantam bagian belakang sepeda motor korban. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan diduga dipicu kurangnya konsentrasi pengemudi pikap sehingga kendaraan disebut melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum akhirnya menabrak motor di depannya," urai Kasatlantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim pada Minggu (1/3/2026)..

Akibat hantaman tersebut, korban terpental dan mengalami luka berat di bagian kepala. Warga sekitar yang melihat kejadian segera memberikan pertolongan, sementara petugas kepolisian datang untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi.

Saat ini, sopir pikap telah dimintai keterangan oleh penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Batu. Sejumlah saksi juga diperiksa guna memperjelas kronologi kejadian. Polisi masih mendalami kemungkinan unsur pelanggaran lain, termasuk aspek kecepatan dan kondisi lalu lintas saat insiden terjadi.

"Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Prasetya Husada, Karangploso, Kabupaten Malang. Namun dalam perjalanan, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit,” tambah Kevin.

Peristiwa ini menambah daftar kecelakaan di jalur Dr. Moh Hatta yang kerap padat pada sore hari dan akhir pekan, sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya disiplin serta fokus penuh saat berkendara di jalan raya. (*)

Editor: Danu 

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, dr. Icang Saradzin pada Sabtu (28/2/2026) menegaskan pihaknya tidak ingin angka temuan kasus hanya menjadi data statistik tahunan tanpa intervensi terukur.

“Tahun ini kami targetkan minimal 1.300 perempuan usia produktif menjalani skrining kanker payudara. Target ini harus tercapai karena deteksi dini adalah kunci,” ujar Icang.

Menurutnya, selama ini tantangan terbesar bukan pada fasilitas, melainkan partisipasi masyarakat. Seluruh puskesmas telah menyiapkan layanan SADANIS (Periksa Payudara Klinis) dan edukasi SADARI (Periksa Payudara Sendiri), namun tingkat kunjungan belum maksimal.

Selain kanker payudara, skrining kanker serviks melalui metode IVA juga terus diperluas. Pemeriksaan dilakukan gratis di puskesmas dengan tenaga bidan terlatih. Strategi ini dipilih karena cepat, sederhana, dan efektif mendeteksi lesi pra-kanker sebelum berkembang menjadi stadium lanjut.

"Intinya jika skrining masif berjalan konsisten, pola temuan kasus akan berubah. Idealnya, yang kita temukan adalah stadium awal. Itu artinya sistem pencegahan bekerja,” tegasnya.

Penguatan juga dilakukan melalui vaksinasi HPV bagi siswi sekolah dan perempuan usia produktif sebagai proteksi jangka panjang terhadap kanker serviks.

Dari sisi pembiayaan, layanan kanker telah dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap biaya pemeriksaan maupun pengobatan lanjutan.

Dengan target skrining yang terukur dan dukungan pembiayaan yang jelas, Dinkes Kota Batu kini menempatkan deteksi dini sebagai indikator utama keberhasilan pengendalian kanker di daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kholifah salah seorang pedagang komoditas bumbu dapur yang berdomisili di Kelurahan Ngaglik menguraikan harga cabai rawit yang sebelumnya sempat menyentuh Rp90 ribu per kilogram sebelum Ramadan, kini turun menjadi Rp81 ribu per kilogram.

Meski mengalami penurunan, harga tersebut masih lebih tinggi dibandingkan posisi awal yang berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram.

"Berbeda dengan cabai, bawang merah justru mengalami kenaikan. Jika sebelum puasa berada di angka Rp35 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp39 ribu per kilogram. Sementara bawang putih terpantau stagnan di harga Rp35 ribu per kilogram tanpa perubahan signifikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk komoditas beras medium, harga relatif stabil. Saat ini berada di kisaran Rp13 ribu per kilogram atau sekitar Rp65 ribu per 5 kilogram. Kenaikan hanya tipis, sekitar Rp350 per kilogram, sehingga tidak terlalu berdampak signifikan pada daya beli.

Terpisah Sumajid pedagang daging asal Kelurahan Sisir menegaskan harga daging sapi juga tidak mengalami perubahan dan tetap di kisaran Rp125 ribu per kilogram.

"Sementara itu, daging ayam justru turun dari Rp40 ribu menjadi Rp37 ribu per kilogram. Kalau telur ayam tercatat stagnan di harga Rp30 ribu per kilogram," imbuhnya.

Pria paruh baya itu juga menegaskan perubahan harga komoditas pangan ini diprediksi akan bertahan hingga lebaran nanti. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga daging ayam ras maupun ayam kampung yang biasanya permintaannya melambung tinggi pada H-7 lebaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Sabtu (28/2/2026) ia menilai penataan kabel memang penting untuk memperbaiki estetika kota yang selama ini terganggu kabel semrawut di udara. Namun ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak tergesa-gesa dan benar-benar dikalkulasi secara detail.

“Kami pada prinsipnya mendukung upaya penataan kabel bawah tanah karena itu bagian dari pembenahan wajah kota. Tetapi perencanaannya harus komprehensif dan jangan sampai menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) yang tengah disiapkan harus mampu mengatur secara jelas pola kerja sama dengan investor, standar teknis pembangunan, hingga mekanisme pengawasan. Hal itu penting agar proyek tidak berhenti di tengah jalan atau menimbulkan polemik di kemudian hari.

Pria yang akrab disapa Kaji Bianto tersebut juga menekankan pentingnya memperhitungkan aspek urgensi dan skala prioritas. Ia meminta pemerintah memetakan kawasan mana yang benar-benar membutuhkan penataan segera, termasuk menghitung dampaknya terhadap lalu lintas, aktivitas masyarakat, dan pelaku usaha saat proses konstruksi berlangsung.

“Harus dihitung betul urgensinya, dampak sosialnya, serta kesiapan teknisnya. Jangan sampai niatnya memperindah kota, tetapi justru mengganggu aktivitas warga atau tidak selesai tepat waktu,” imbuhnya.

Ia menambahkan, meski proyek ini disebut tidak menggunakan APBD karena menggandeng investor, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan. Terutama untuk memastikan kerja sama berjalan transparan dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Jumat (27/2/2026) memaparkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Batu pada Semester II Tahun 2025 mencapai 99,3 persen. Angka ini menunjukkan hampir seluruh transaksi keuangan daerah telah dilakukan secara elektronik.

"Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari Gubernur Pemprov Jatim Khofifah Indar Parawansa. Capaian tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi," urai orang nomor dua di Kota Batu tersebut.

Heli menilai digitalisasi transaksi memungkinkan monitoring belanja dan pendapatan daerah berjalan lebih cepat, transparan, serta akurat. Dengan sistem yang terdigitalisasi, intervensi kebijakan terhadap gejolak harga dapat dilakukan lebih responsif.

Di sisi lain berdasarkan paparan peta surplus–defisit komoditas strategis 2025, Kota Batu tercatat surplus pada bawang merah dan cabai merah. Posisi ini memperkuat peran Kota Batu sebagai daerah penyangga pangan regional.

Namun, sejumlah komoditas seperti cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras tetap menjadi perhatian, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yang berpotensi memicu lonjakan permintaan.

"Kami seluruh kepala daerah di Jatim juga mendapatkan mandat dari Ibu Khofifah agar selalu berkolaborasi bersama Satgas Pangan memperketat pemantauan harga bahan pokok penting, terutama beras, guna mengantisipasi gejolak harga. Koordinasi distribusi dan penguatan kerja sama antardaerah dinilai krusial agar pasokan tetap stabil," imbuhnya.

Untuk itu Heli menegaskan komitmen Pemkot Batu untuk terus mengoptimalkan peran TPID, memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta memastikan pemantauan stok dan distribusi berjalan efektif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan pendekatan pemidanaan lebih humanis dan berorientasi pada tanggung jawab sosial.

Wali Kota Batu Nurochman pada Jumat (27/2/2026) menegaskan bahwa pihaknya bahkan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang, Kartono Raharjo terkait pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat di Lapas Kelas I Malang pada beberapa waktu yang lalu.

"Pemberlakuan KUHP nasional menjadi titik balik perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia. Hukuman tidak lagi semata-mata berbentuk pemenjaraan, melainkan memberi ruang bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kontribusi langsung kepada masyarakat," urainya.

Sehingga, menurut pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut negara sedang mengubah cara memberikan sanksi. Pemidanaan bukan hanya soal kurungan, tetapi bagaimana seseorang bertanggung jawab dan memberi manfaat kembali kepada masyarakat sehingga wajah hukum yang lebih rasional dan beradab.

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru diatur dengan durasi pelaksanaan yang terukur serta mekanisme pengawasan yang jelas. Setiap jam kerja sosial dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata bagi lingkungan sekaligus sarana pembinaan yang lebih konstruktif dibanding sekadar kurungan.

Pemkot Batu, lanjutnya, siap mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan pidana alternatif tersebut. Pemerintah daerah akan terlibat dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan sekaligus menyiapkan lokasi-lokasi pelaksanaan kerja sosial.

"Implementasi pidana alternatif membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perubahan paradigma hukum di tingkat nasional harus direspons daerah secara adaptif dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan," imbuhnya.

Cak Nur juga memastikan pelaksanaan kerja sosial di Kota Batu akan dilakukan secara tertib, terukur, menjaga martabat kemanusiaan, serta tidak disalahgunakan atau dikomersialkan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Wali Kota Batu, Nurochman pada Jumat (27/2/2026) memastikan langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebelum eksekusi fisik berjalan. Targetnya, aturan tersebut rampung dalam tiga bulan ke depan sebagai payung hukum pelaksanaan.

“Regulasi Perwali dalam hal ini penting sebagai payung hukum pemerintah. wacana ducting sendiri sebenarnya sudah muncul sejak tahun-tahun sebelumnya, namun belum berhasil direalisasikan. Latar belakangnya adalah kondisi kabel yang semrawut dan melintang di udara dalam jumlah banyak sehingga mengganggu estetika kota," urainya.

Dalam skema yang disiapkan, Pemkot Batu hanya menyediakan ruang di bawah trotoar. Sementara biaya konstruksi ducting sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Dengan pola tersebut, proyek penataan jaringan tidak membebani keuangan daerah.

Nurochman menyebut rencana ini juga telah mendapat respons positif dari sejumlah pemilik dan vendor jaringan, seperti PLN dan Telkom. Pada prinsipnya, banyak pihak swasta yang setuju dan mendukung rencana penataan wajah kota.

Ia menegaskan, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pelaksanaannya akan dilakukan bertahap, dengan tahap awal difokuskan di kawasan Alun-Alun sebagai proyek percontohan.

“Tapi perlu diingat, penataan ini tidak bisa selesai dalam waktu satu dua tahun. Jadi kita lakukan step by step, dan tahap awal akan difokuskan di kawasan Alun-Alun sebagai proyek percontohan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak mengejar keuntungan finansial dalam kerja sama ini. Fokus utama adalah pembenahan wajah kota agar lebih rapi dan nyaman, terutama karena Kota Batu merupakan daerah tujuan wisata.

“Estetika wajah kota lebih utama bagi Kota Batu karena menjadi jujugan wisata. Ini menjadi komitmen kita ke depannya,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Kamis (26/2/2026) menguraikan sebelumnya pertemuan itu merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan interim, yakni proses awal sebelum pemeriksaan terinci yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret 2026.

"Sesuai ketentuan, seluruh pemerintah daerah wajib menyerahkan LKPD paling lambat 30 Maret agar proses entri data nasional dapat dilakukan serentak mulai 1 April 2026," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Nur membeberkan percepatan penyusunan laporan keuangan menjadi prioritas. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah bergerak proaktif dan tidak menunggu tenggat mendekat.

Setiap kendala, terutama pada program yang bersumber dari APBD, diminta segera dipetakan dan diselesaikan sejak awal agar tidak menghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Menurutnya, ketepatan waktu penyampaian LKPD bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih dari itu, penyampaian tepat waktu menjadi bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah daerah atas penggunaan anggaran kepada masyarakat.

"Selain fokus pada perampungan LKPD, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan pemeriksaan bantuan keuangan bagi partai politik," imbuhnya.

Untuk itu Cak Nur menginstruksikan Inspektorat untuk mengawal partai politik penerima bantuan agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

DPRD Kota Batu melihat persoalan yang lebih mendasar, yakni kesiapan regenerasi birokrasi di tengah gelombang pejabat senior yang segera memasuki masa purna tugas.

Ketua Komisi A DPRD Kota Batu Nurudin Muhammad Hanifah pada Kamis (26/2/2026) menilai peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan di tubuh birokrasi.

Ia mengingatkan, tanpa perencanaan suksesi yang matang, kekosongan jabatan bisa terus berulang dan berdampak pada stabilitas pemerintahan.

"Sejumlah posisi strategis dalam waktu dekat akan ditinggalkan pejabat definitif karena purna tugas. Di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BKPSDM, hingga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," paparnya.

Kondisi tersebut dinilai olehnya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan sistem kaderisasi, bukan sekadar mengganti nama pejabat.

Menurutnya, regenerasi tidak cukup hanya berbasis senioritas atau kedekatan struktural. Pemerintah daerah perlu memetakan potensi pejabat eselon di bawahnya, memastikan rekam jejak kinerja, serta memberi ruang peningkatan kompetensi sebelum menduduki jabatan strategis.

“BKPSDM harus bisa menyiapkan SDM yang baik, melakukan regenerasi dengan melihat rekam jabatan serta peningkatan kapasitas,” imbuhnya.

Di sisi lain, saat ini masih terdapat sejumlah posisi yang dijabat oleh penjabat (Pj) maupun pelaksana tugas (Plt), seperti Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala Satpol PP, Plt Kepala Diskumperindag, hingga Plt Sekretaris DPRD.

Meski kewenangan administratif tetap berjalan, status nondefinitif dinilai belum sepenuhnya memberikan legitimasi kuat untuk pengambilan keputusan jangka panjang.

Secara khusus, Nurudin menyoroti posisi Sekda yang masih dijabat penjabat. Jabatan tersebut dipandang sebagai simpul koordinasi utama birokrasi sekaligus penghubung kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah. Tanpa Sekda definitif, konsolidasi kebijakan dinilai berpotensi kurang optimal.

Ia menegaskan, Sekda ke depan harus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif. Hal serupa juga berlaku bagi Sekretaris DPRD yang memiliki posisi unik karena berada di antara dua ranah kelembagaan.

Meski demikian, DPRD tetap menghormati kewenangan kepala daerah dalam menentukan waktu dan mekanisme pengisian jabatan, termasuk melalui open bidding. Namun, dewan berharap proses tersebut tidak berlarut-larut agar stabilitas birokrasi tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Kamis (26/2/2026) menyebut kondisi tersebut sebagai peringatan serius dimana ketergantungan pada pusat tidak bisa terus dipertahankan, apalagi tren TKD cenderung stagnan dan berpotensi menurun. 

"Sebagai alternatif penguatan pembiayaan, kami berupaya mendorong optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa sepenuhnya membebani APBD," urainya.

Meski tekanan fiskal cukup besar, Pemkot tetap menempatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas utama. Empat isu strategis 2027 pun sudah dipetakan, mulai transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas birokrasi, lingkungan berkelanjutan, hingga transformasi masyarakat sejahtera.

Rangkaian Musrenbang dari tingkat desa hingga kota kini berjalan sebagai fondasi penyusunan RKPD 2027. Sinkronisasi dengan DPRD dan Forkopimda diharapkan mampu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas.

"Struktur fiskal daerah belum ideal. Dengan postur APBD sekitar Rp 1 triliun, untuk itu kami eminta seluruh perangkat daerah mengelola anggaran secara presisi dan berdampak langsung ke masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Kepala Dusun Sumbersari, Istiyah pada Rabu (25/2/2026) mengungkapkan bahwa terdapat forum di mana warga secara tegas meminta agar Nanto diberhentikan dari jabatan juru kunci makam. Dua nama lain, yakni Muslimin dan Sukari, juga diminta dicopot sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas polemik yang terjadi.

“Dalam forum itu warga meminta agar ketiganya diberhentikan sebagai juru kunci. Ini sudah kejadian kedua dan tidak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain tuntutan pencopotan jabatan, forum warga juga menyepakati bahwa Nanto wajib mengganti seluruh kerusakan akibat pembongkaran tersebut. Ia diminta mengembalikan nisan makam ke posisi semula serta memulihkan kondisi makam seperti sebelum terjadi penggeseran.

Menurut Istiyah, keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama sebagai bentuk sikap tegas warga. Terlebih, aktivitas di area pemakaman dinilai menyangkut sensitivitas dan penghormatan terhadap keluarga yang dimakamkan.

"Warga, juga menginginkan kejelasan tanggung jawab agar persoalan tidak berlarut-larut dan tidak memicu keresahan baru. Apalagi, peristiwa serupa disebut pernah terjadi sebelumnya, sehingga memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik lanjutan. Aparat juga berupaya menjaga stabilitas di lingkungan warga pascapolemik tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu Onny Ardianto pada Rabu (25/2/2026) mencatat banyak seniman lama telah memasuki usia tidak produktif. Kondisi ini membuat sejumlah kelompok kesulitan mempertahankan aktivitas rutin, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pemain dalam satu pementasan.

"Kondisi paling memprihatinkan terjadi pada Wayang Orang. Saat ini hanya tersisa satu kelompok, yakni Sasono Kridho Budoyo di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo. Namun kelompok tersebut dalam keadaan pasif karena kekurangan pemain. Banyak anggota sudah berkeluarga dan belum ada penerus. Regenerasinya sangat minim,” ujarnya.

Keterbatasan jumlah pemain membuat kelompok tersebut belum mampu tampil meski sempat ditawari pentas dalam agenda rutin Padang Bulan di kawasan Arjuna Wiwaha. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan pada ruang tampil, tetapi pada ketersediaan SDM.

Ludruk juga menghadapi persoalan serupa. Meski masih bertahan melalui satu kelompok, jumlah pelaku terbatas membuat keberlanjutan kesenian ini sangat bergantung pada segelintir anggota yang relatif muda. Tanpa penambahan pemain baru, eksistensinya tetap rawan.

Sementara itu, Jaran Dowo, Gumbingan, dan Tari Sembromo sempat berada pada fase hampir tidak dikenal publik, salah satunya akibat minimnya pelaku aktif. Pelatihan yang digelar tahun lalu mulai menunjukkan hasil, seperti Tari Sembromo yang mampu tampil kolosal dengan sekitar 50 penari. Namun capaian itu masih membutuhkan kesinambungan agar tidak kembali redup.

"Rendahnya minat generasi muda menjadi faktor dominan tersendatnya kaderisasi. Perkembangan teknologi dan pergeseran selera hiburan membuat seni tradisi kurang diminati sebagai ruang ekspresi," imbuhnya.

Oleh sebab itu Disparta kini berupaya memperkuat regenerasi melalui pelatihan rutin, pendampingan sanggar, serta perluasan kegiatan ekstrakurikuler seni tradisi di sekolah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (25/6/2026) menegaskan sebelumnya ia sempat melakukan audensi bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu, Deden Rinifiandi, dan membahas penguatan sinergi dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal di Kota Batu.

“Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Terkait angka kepesertaan yang berada di kisaran 42 persen, capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan pertumbuhan yang positif," paparnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya mendorong kelompok pekerja rentan agar terdaftar sebagai peserta aktif, seperti pengemudi ojek online dan juru parkir.

Heli yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota Batu menyatakan komitmennya untuk memperluas kepesertaan melalui optimalisasi program Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).

"Program ini strategis dalam membantu sosialisasi dan pendaftaran peserta sektor informal dengan melibatkan Karang Taruna desa dan kelurahan se-Kota Batu," imbuhnya.

Melalui penguatan kolaborasi antara Pemkot Batu dan BPJS Ketenagakerjaan, Heli mengharapkan cakupan kepesertaan dapat terus meningkat, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan pekerja di Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di lapangan, persoalan kedisiplinan personel justru menjadi titik krusial yang berpotensi menghambat terbitnya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batu, Esty Setya Windari pada Selasa (24/2/2026) menegaskan dari sekitar 30 lebih dapur SPPG yang tercatat, baru delapan yang mengantongi SLHS. Padahal sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak agar dapur dapat beroperasi penuh dalam program MBG yang saat ini melayani ribuan pelajar dan kelompok rentan.

"Secara teknis banyak dapur sudah berprogres. Namun dalam pengawasan, masih ditemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait penggunaan alat pelindung diri (APD). Ada relawan atau kru yang melepas masker dan sarung tangan karena merasa gerah. Bahkan sopir pengantar makanan di jalan sudah tidak memakai APD, padahal mereka ikut menangani makanan,” ujarnya.

Menurut Estyrisiko kontaminasi pangan tidak hanya terjadi saat proses memasak, tetapi juga saat distribusi. Karena itu, pengawasan kini diperluas hingga ke pengemudi kendaraan pengantar makanan. Kelalaian kecil bisa berdampak pada gagalnya dapur memperoleh SLHS.

Proses mendapatkan sertifikat sendiri tidak sederhana. Dapur harus melewati self assessment, penilaian tim teknis kecamatan, hingga verifikasi tim kota. Setelah lolos inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dengan skor minimal 80, barulah dilanjutkan pengujian laboratorium.

"Uji laboratorium yang dilakukan di Kabupaten Malang memakan waktu dua hingga tiga minggu. Parameter yang diuji mencakup kualitas air, kebersihan alat makan, keamanan makanan, serta kesehatan penjamah makanan. Sampel makanan wajib negatif E coli, formalin, rhodamin B, metanil yellow, dan boraks. Penjamah makanan juga harus negatif salmonella melalui rectal swab serta bebas TBC lewat tes tuberkulin," imbuhnya.

Dinkes menegaskan, satu saja sampel tidak memenuhi syarat, sertifikat tidak akan diterbitkan. Dapur wajib melakukan perbaikan dan mengulang seluruh tahapan hingga semua parameter dinyatakan aman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan MBG berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi.

“Kota Batu siap mempercepat pemenuhan standar SLHS bagi dapur SPPG serta memastikan kualitas menu dan tata kelola distribusi berjalan optimal. Ini bukan sekadar program makan, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas generasi kita,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja melalui Sekretaris Dinkes Yuni Astuti pada Selasa (24/2/2026) bahwa secara nasional, kebijakan ini merujuk pada SK Menteri Sosial No.3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Di Jawa Timur, total 1.480.380 peserta PBI JK dinonaktifkan sebagai dampak pemutakhiran berbasis skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran tersebut menyasar peserta yang secara ekonomi dinilai sudah membaik maupun yang datanya tidak lagi valid, termasuk karena meninggal dunia," urainya.

Ia juga menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi merupakan tindak lanjut pembaruan data 2025. Sebelumnya, cakupan kepesertaan BPJS PBI di Kota Batu mencapai sekitar 89 ribu orang.

Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan tidak semua peserta yang terdaftar benar-benar masuk kategori tidak mampu. Karena itu, penataan ulang dilakukan sekaligus untuk efisiensi anggaran dan mendorong warga yang sudah mandiri secara finansial agar membayar iuran secara mandiri.

"Meski demikian, pintu reaktivasi tetap terbuka. Bagi warga yang masuk desil 1–5 DTSEN dan dalam kondisi sakit, pengaktifan kembali dapat diajukan melalui Dinas Sosial dengan melampirkan KTP, KK, surat keterangan sakit dari fasilitas kesehatan, serta surat keterangan desil dari desa atau kelurahan," imbuhnya.

Sementara untuk warga di luar desil 1–5 namun memiliki kondisi khusus, seperti harus menjalani perawatan rutin atau dalam keadaan gawat darurat di IGD, pengaktifan sementara bisa diproses melalui Dinkes dengan persyaratan serupa.

Skema ini disiapkan agar warga rentan tetap mendapat perlindungan layanan kesehatan, tanpa mengabaikan prinsip ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Selasa (24/2/2026) ia menegaskan setelah sebelumnya melakukan dua kali audiensi antara jajaran direksi Perumdam dan DPRD.

Dalam forum tersebut, manajemen mengeluhkan penurunan debit mata air serta keterbatasan dana untuk revitalisasi jaringan pipa. Namun bagi Didik, keluhan itu seharusnya diikuti dengan peta jalan bisnis yang jelas, bukan sekadar paparan kendala.

“Kalau anggaran terbatas, ya harus ada prioritas. Tidak mungkin semua program dijalankan bersamaan. Mana yang paling mendesak, itu yang dikerjakan dulu,” tegas politisi Golkar tersebut.

Ia menyoroti biaya pipanisasi yang mencapai sekitar Rp1 miliar per kilometer sebagai contoh program yang tak realistis dijalankan tanpa perencanaan pembiayaan yang matang. Sementara itu, peluang penyertaan modal dari APBD juga belum bisa dilakukan karena Perda Penyertaan Modal telah berakhir sejak 2022 dan belum diperbarui.

Didik menilai, kondisi ini justru menunjukkan lemahnya perencanaan bisnis Perumdam. Menurutnya, penyertaan modal tidak mungkin diberikan jika tidak ada proposal investasi yang komprehensif dan terukur dampaknya terhadap peningkatan pendapatan.

Tak hanya soal internal, Didik juga menyoroti ketimpangan dalam kerja sama distribusi air dengan Perumdam Tugu Tirta dan Perumdam Tirta Kanjuruhan. Ia menyebut tarif kompensasi Rp90 per meter kubik yang berlaku sejak 2005 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Padahal, dua sumber utama di Kota Batu Sumber Binangun dan Sumber Banyuning menyuplai kebutuhan air bagi Kota Malang dalam jumlah besar. Namun kontribusi pendapatan yang diterima Kota Batu hanya sekitar Rp490 juta per tahun. Angka tersebut dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan tarif penjualan ke pelanggan akhir yang bisa mencapai sekitar Rp5 ribu per meter kubik.

“Ini jelas tidak seimbang. Sumber air dari Batu, tapi nilai tambah ekonominya dinikmati daerah lain. Apalagi klausul kerja sama membuka ruang evaluasi tiap tiga tahun, sehingga tidak ada alasan bagi Perumdam untuk menunggu hingga 2030," imbuhnya.

Ia bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan DPRD di Malang Raya yang pada prinsipnya terbuka untuk revisi tarif, asalkan ada kajian resmi dari masing-masing perusahaan daerah.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan dari pelanggan yang beralih fungsi menjadi usaha namun masih membayar tarif rumah tangga. Ia mendesak pemutakhiran data pelanggan secara menyeluruh agar tidak terjadi subsidi silang yang keliru.

Bagi Didik, dua langkah tersebutevaluasi tarif pelanggan niaga terselubung dan renegosiasi tarif distribusi antar daerah merupakan ujian keseriusan manajemen dalam menyelamatkan kesehatan keuangan perusahaan.

“Kalau mau pelayanan naik kelas dan kontribusi ke PAD meningkat, jangan pasif. Siapkan kajian bisnisnya, ajukan resmi, dan ambil sikap. Jangan hanya mengeluh soal anggaran,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah seorang ahli waris, Udin pada Senin (23/2/2026) menguraikan, kejadian ini pertama kali diketahui warga pada Minggu (22/2/2026) siang. Bahkan, terdapat video kondisi makam yang porak-poranda kemudian beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan, terutama dari keluarga yang makam orang tuanya terdampak.

"Makam ayah saya menjadi salah satu yang terdampak. pelaku juga tidak pernah dimintai izin terkait pemindahan atau penggeseran nisan tersebut," ucapnya geram.

Sementara itu Kepala Desa Giripurno Suntoro mengatakan, pihaknya menerima laporan warga pada siang hari dan langsung mengecek ke lokasi. Saat tiba di TPU, ia mendapati sejumlah makam dalam kondisi berantakan, tanaman yang ditebang berserakan, serta nisan yang telah bergeser.

“Kalau tidak salah sekitar 20-an makam yang digeser, peristiwa serupa sebenarnya pernah terjadi pada awal 2020-an. Ini menjadi kejadian kedua dengan pola yang sama di lokasi tersebut," paparnya.

Menurut Suntoro, pihak desa telah menerima laporan dari kepala dusun dan menyatakan persoalan telah diselesaikan secara internal. Terduga pelaku disebut berinisial N yang diketahui sebagai juru kunci makam sekaligus Ketua TPQ se-Kecamatan Bumiaji.

Dugaan sementara, tindakan tersebut dilakukan untuk membuat akses jalan menuju makam tertentu. Namun, langkah itu disebut dilakukan tanpa koordinasi maupun persetujuan ahli waris.

“Kami menyayangkan tidak adanya itikad baik seperti permintaan maaf kepada warga. Tapi yang pasti ini sudah diselesaikan dan diminta tidak diperpanjang,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala UPT Uji KIR Kota Batu, Zam Zam Rahmawan Luhfani pada Senin (23/2/2026) menegaskan bahwa data PT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batu mencatat, dari total 6.990 kendaraan wajib uji, hanya 4.237 unit yang melakukan uji KIR. Realisasinya baru 61 persen. Artinya, hampir 40 persen kendaraan wajib uji belum memenuhi kewajibannya.

"Dari 4.237 kendaraan yang diuji, sebanyak 3.736 unit dinyatakan lulus, 369 kendaraan tidak lulus, dan 128 unit direkomendasikan numpang uji ke luar daerah. Kalau dilihat tren bulanan, realisasi tertinggi terjadi pada Juli dengan 509 kendaraan, disusul Desember 459 kendaraan. Yang terendah Maret, hanya 248 kendaraan," ujarnya.

Menariknya, persoalan utama bukan semata pada kondisi teknis kendaraan. Meski ditemukan sejumlah kegagalan akibat sistem pengereman tidak optimal, lampu tidak berfungsi, hingga gangguan mesin, Dishub menilai akar persoalan justru pada lemahnya kepatuhan.

Menurut Zam Zam, tidak adanya sanksi atau denda tegas bagi kendaraan yang masa uji KIR-nya habis membuat sebagian pemilik kendaraan menunda bahkan mengabaikan kewajiban tersebut. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa uji KIR bukan kebutuhan mendesak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa insentif berupa pembebasan biaya belum cukup untuk membangun budaya tertib uji berkala. Tanpa pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten, kebijakan gratis berpotensi hanya menjadi fasilitas yang kurang dimanfaatkan.

"Ke depan, Dishub Kota Batu berencana memperkuat pengawasan melalui peningkatan ramp check di lapangan serta intensifikasi sosialisasi kepada pelaku angkutan barang dan penumpang," tambahnya.

Langkah itu diarahkan untuk mendorong kesadaran bahwa uji KIR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama menjaga keselamatan di jalan. Sehingga dengan kombinasi pengawasan dan edukasi yang lebih ketat, pemerintah berharap tingkat kepatuhan meningkat dan risiko kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan dapat ditekan. (*)

Editor: Syaiful Aries

Pria yang karib disapa Kaji Bianto tersebut pada Senin (23/2/2026) menguraikan bahwa Silpa dalam jumlah besar bukan sekadar angka administratif, tetapi indikator bahwa program belum sepenuhnya berjalan optimal.

"Masih ada sejumlah SKPD dengan serapan di bawah 80 persen, seperti Setwan dan Disnaker. Kalau perencanaan matang dan eksekusi disiplin, sisa anggaran bisa ditekan lebih kecil lagi. Ini harus jadi bahan koreksi bersama," tegasnya.

Ia juga menyinggung persoalan teknis seperti gangguan SIPD dan lemahnya perencanaan yang disebut menjadi kendala. Bagi DPRD, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran berulang setiap tahun.

Terlebih pemerintah daerah harus memiliki mitigasi risiko dan skema cadangan agar hambatan teknis tidak menghambat realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, Kaji Bianto mengapresiasi SKPD dengan serapan tinggi seperti Kecamatan Junrejo, BKAD, dan DLH. Ia menilai capaian tersebut membuktikan bahwa dengan perencanaan yang presisi dan monitoring ketat, serapan di atas 94 persen bukan hal yang mustahil.

"Artinya, praktik baik ini harus direplikasi. Jangan sampai ada kesenjangan kinerja antar perangkat daerah, dan yang pasti kami juga akan memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi triwulanan dan pembahasan lebih detail dalam rapat-rapat anggaran," imbuhnya.

Kaji Bianto juga menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat Kota Batu, bukan sekadar terserap di atas kertas.

"Kita ingin APBD benar-benar produktif, tepat sasaran, dan akuntabel. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tata kelola keuangan daerah semakin sehat," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu Nurochmanmenguraikan setelah tiga hari yang lalu berjalannya buluan suci Ramadan, Pemkot Batu sudah mewajibkan usaha karaoke, pub, panti pijat dan sejenisnya tutup total selama bulan puasa. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak ditemukan aktivitas operasional mencolok dari tempat hiburan yang masuk dalam kategori larangan.

"Kepatuhan pelaku usaha menunjukkan kesadaran kolektif untuk menjaga suasana religius di Kota Wisata Batu. Pendekatan persuasif yang dilakukan sebelum Ramadan cukup efektif sehingga pengawasan di lapangan lebih bersifat monitoring," urainya.

Tak hanya sektor hiburan, pengawasan juga menyasar usaha kuliner. Restoran, rumah makan, warung dan kafe yang buka pada siang hari telah memasang tirai atau penutup sesuai ketentuan SE. Langkah ini dinilai cukup efektif menjaga etika publik tanpa mematikan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, aktivitas penjualan takjil musiman mulai marak di sejumlah titik. Pemerintah memastikan pedagang tetap diperbolehkan berjualan selama tidak menggunakan badan jalan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan melakukan pemantauan langsung untuk mencegah potensi kemacetan.

"Pengawasan lintas sektor melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, camat hingga lurah dan kepala desa, serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI. Skema ini diterapkan agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif di lapangan," imbuhnya.

Pemkot menargetkan stabilitas ini terus terjaga hingga akhir Ramadan. Aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun dalam koridor yang menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa serta menjaga ketertiban sosial di Kota Batu. (*)

Editor: Danu 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan pengaturan rantai pasok yang rapi, MBG berisiko kehilangan esensi keberpihakannya. Karena itu, penguatan tata kelola pengadaan bahan baku menjadi perhatian utama.

“Kami ingin dapur SPPG tidak hanya membeli bahan, tetapi membangun pola kemitraan yang jelas dengan petani dan peternak lokal. Harus ada kepastian serapan, kualitas, dan kontinuitas,” ujar Alfi.

Menurut Alfi, Kota Batu sebagai daerah agropolitan sejatinya memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk menopang kebutuhan MBG. Namun potensi tersebut tidak akan optimal jika tidak disertai pendataan komoditas, penyesuaian jadwal panen, serta penetapan standar mutu bahan pangan yang jelas sebelum masuk ke dapur SPPG.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar pengadaan bahan baku tidak bergeser dari prinsip keberpihakan terhadap produk lokal. MBG, kata dia, harus memberi efek ganda: meningkatkan asupan gizi peserta didik sekaligus membuka pasar yang pasti bagi petani.

“Program nasional ini setidaknya harus memberi dua manfaat sekaligus. Anak-anak mendapatkan asupan bergizi, sementara petani kita mendapatkan pasar yang jelas,” tegasnya.

Dari sisi kualitas dan efisiensi, penggunaan bahan pangan lokal dinilai lebih mudah dikontrol karena jarak distribusi yang pendek. Kondisi ini berdampak pada kesegaran bahan, efisiensi biaya logistik, serta stabilitas harga di tingkat produsen.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif nasional untuk mendukung konsentrasi belajar dan tumbuh kembang anak. Di Kota Batu, Disdik menilai keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terpenuhinya porsi makan siswa, tetapi juga dari sejauh mana MBG mampu memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis pertanian dan peternakan. (*)

Editor: Danu 

“Perkara sudah kami tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, pengemudi truk ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto, Minggu (22/2/2026).

Penetapan tersebut didasarkan pada hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan sejumlah saksi, serta uji teknis terhadap kendaraan. Polisi menilai terdapat dugaan kelalaian dalam pengoperasian kendaraan yang berujung pada kecelakaan beruntun dan menimbulkan korban jiwa.

Seperti diketahui, kecelakaan terjadi ketika truk yang dikemudikan tersangka diduga mengalami gangguan pengereman saat melintas di jalur menurun Jalan Pattimura. Kendaraan kemudian menabrak beberapa mobil dan sepeda motor di depannya hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.

"Penyidik masih mendalami aspek kelayakan kendaraan serta kemungkinan tanggung jawab pihak pemilik armada. Kami masih melengkapi berkas perkara, termasuk menelusuri aspek teknis dan administratif kendaran," tandasnya. (*)

Editor: Danu 

Agenda berskala nasional ini dijadwalkan menghadirkan perwakilan petani dan nelayan dari berbagai provinsi di Indonesia.

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyatakan pada Sabtu (21/2/2026) bahwa penunjukan Kota Batu sebagai lokasi kegiatan nasional tersebut merupakan peluang strategis. 

Menurutnya, acara ini menjadi momentum untuk menunjukkan posisi Kota Batu sebagai pusat pertanian dan destinasi agro-eduwisata.

“Kita melihat ini sebagai event nasional yang sangat strategis. Ketika ribuan peserta dari seluruh Indonesia datang ke Kota Batu, ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi panggung untuk menunjukkan kapasitas pertanian kita, inovasi yang kita miliki, sekaligus kekuatan sektor pariwisata dan UMKM,” kata Heli.

Heli menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu siap mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut, mulai dari persiapan infrastruktur, penentuan lokasi kegiatan, hingga sinergi lintas sektor. 

Kehadiran peserta dari berbagai daerah diproyeksikan memberikan dampak langsung terhadap tingkat okupansi hotel, sektor restoran, transportasi lokal, serta volume penjualan produk UMKM.

Lebih lanjut, Heli menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga sarana menampilkan inovasi pertanian berbasis teknologi dan jejaring agribisnis. Salah satu yang akan dipromosikan adalah model Cooperative Smart Agriculture Ecosystem (Coo SAE) yang telah dikembangkan di Kota Batu.

“Ini kesempatan emas untuk naik kelas. Kota Batu tidak hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga sebagai daerah dengan pertanian yang adaptif, modern, dan siap bersaing di level nasional,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Sujono Djonet, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memperjelas arah kebijakan dan penentuan identitas kota dalam rencana tersebut.

Dalam keterangannya pada Sabtu (21/2/2026), Sujono Djonet menyatakan bahwa narasi yang menempatkan bianglala sebagai ikon atau landmark utama Kota Batu perlu ditinjau kembali agar tidak mengaburkan jati diri daerah yang berbasis potensi lokal.

"Sejak awal, Alun-alun itu didesain sebagai etalase potensi Kota Batu. Ada apel, jeruk, sapi perah. Itu yang merepresentasikan identitas kita. Bianglala hanya pelengkap, bukan wajah kota," tegasnya.

Menurutnya, identitas Kota Batu selama ini melekat pada sektor pertanian dan hasil bumi, sehingga pengembangan wahana hiburan tidak boleh mengesampingkan sektor-sektor tersebut.

Rencana pengaktifan kembali bianglala oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu telah muncul sejak wahana tersebut mengalami kerusakan pada tahun 2022. Namun, realisasinya kerap tertunda karena penyesuaian prioritas anggaran.

Pada tahun 2026, Pemkot Batu menyiapkan skema baru melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi ketergantungan pada APBD. Saat ini, dokumen Detail Engineering Design (DED) dilaporkan telah rampung sebagai pedoman teknis pembangunan ulang sesuai standar keamanan.

Meskipun tidak menolak rencana tersebut secara prinsip, Sujono Djonet menekankan bahwa persoalan mendasar di kawasan Alun-alun, seperti penurunan kualitas ruang publik, jauh lebih mendesak untuk ditangani. Ia menyoroti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), kesemrawutan parkir, hingga kondisi fisik kawasan yang dinilai perlu pembenahan menyeluruh.

"Penataan PKL yang belum tertib, parkir yang semrawut, hingga kesan kumuh di sejumlah titik dinilai jauh lebih mendesak untuk dibenahi. Bahkan elemen ikon hasil bumi yang dulu menjadi simbol kebanggaan kini nyaris tak terlihat karena tertutup rimbunnya pepohonan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa fungsi Alun-alun sebagai etalase kota wisata harus dijaga agar tetap nyaman dan representatif.

"Jangan sampai sibuk mengurus wahana, tapi melupakan fungsi ruang publik yang nyaman dan representatif," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di tengah target pembangunan 1.000 unit rumah subsidi seharga Rp165 juta per unit, diperlukan intervensi kebijakan lahan dari pemerintah daerah sebagai solusi hambatan realisasi di lapangan.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya, Dony Ganatha, menyatakan pada Sabtu (21/2/2026) bahwa angka backlog (kekurangan hunian) di Kota Batu telah mencapai sekitar 7.000 unit. 

Menurutnya, untuk menjaga harga jual rumah subsidi tetap di angka Rp165 juta, harga lahan idealnya maksimal Rp250 ribu per meter persegi, namun angka tersebut kini sulit ditemukan di Kota Batu.

"Pendekatan berbasis pasar tidak lagi cukup menjawab kebutuhan MBR karena dominasi investor luar daerah yang membeli lahan untuk vila dan properti investasi membuat harga tanah terdorong naik, sementara warga lokal semakin tersisih dari pasar perumahan. Pangsa pasar luas, tapi mayoritas pembeli dari luar daerah. Warga asli yang butuh rumah justru kesulitan," ujar Dony.

Selain faktor harga, persoalan tata ruang turut membatasi pilihan lokasi pembangunan. Sejumlah lahan dengan harga relatif terjangkau berada di kawasan pertanian yang dilindungi, sehingga secara regulasi tidak dapat dialihfungsikan menjadi area permukiman.

Menanggapi kondisi tersebut, Apersi mengusulkan skema alternatif berupa pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah dengan sistem sewa. Dalam konsep ini, lahan tetap menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, pengembang bertindak sebagai kontraktor, dan pemerintah menanggung biaya pembangunan. Rumah tersebut nantinya disewakan kepada MBR selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga tahun.

"Skema ini bukan sekadar penyediaan tempat tinggal sementara. Selama masa sewa, penghuni diarahkan mengikuti pembinaan ekonomi, misalnya melalui program UMKM agar memiliki tabungan dan rekam jejak usaha yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kredit perumahan," imbuh Dony.

Melalui pola tersebut, warga memiliki alternatif untuk tidak harus membeli rumah di Kota Batu. Wilayah sekitar seperti Kabupaten Malang dinilai menjadi opsi realistis untuk kepemilikan hunian karena harga tanah yang masih lebih terjangkau.

Apersi menyarankan agar pemerintah memulai langkah awal melalui proyek percontohan penyediaan lahan untuk sekitar 100 unit rumah sewa. Skema pendanaan program ini dapat disusun melalui APBD maupun kolaborasi dengan program nasional, bergantung pada komitmen kebijakan pemerintah daerah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wali Kota Batu Nurochman pada Kamis (19/2/2026) menegaskan, tahun perencanaan 2027 harus menjadi fase konsolidasi kebijakan dan penyelarasan program agar tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih maupun keluar dari visi pembangunan daerah. Ia menekankan seluruh perangkat daerah wajib menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, hingga Renja.

“Perencanaan tidak boleh hanya normatif. Setiap program harus terukur, punya indikator jelas, dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, ia menjelaskan bahwa arah kebijakan 2027 dirancang dengan pendekatan efisiensi dan optimalisasi sumber daya.

Untuk pelayanan dasar, anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2026 telah dialokasikan sebesar Rp25,5 miliar untuk pendidikan, Rp2,9 miliar untuk kesehatan, dan Rp544 juta untuk sosial sebagai pijakan keberlanjutan program di tahun berikutnya.

Pemkot Batu juga menegaskan strategi penguatan desa melalui alokasi Rp5 miliar per desa untuk BUMDesa dan Koperasi Merah Putih, sekaligus membuka peluang skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan CSR untuk menopang pembangunan strategis.

"Dengan pendekatan yang lebih disiplin, selektif, dan berbasis dampak, RKPD 2027 diharapkan menjadi instrumen pengendali pembangunan agar tetap progresif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal," imbuhnya.

Pemerintah Kota Batu juga memastikan koordinasi yang tepat akan dilakukan satu pintu agar setiap proyek memiliki korelasi langsung dengan penguatan ekonomi lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Orang nomor satu di Kota Batu tersebut pada Kamis (19/2/2026) terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa ke rumah duka almarhum Iwan Kurniawan, warga Dusun Gangsiran Ledok, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Almarhum diketahui merupakan pengemudi ojek online sekaligus Ketua RT 5 RW 4 di lingkungannya.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kota Batu, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujarnya.

Ia menyebut, almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras, aktif di lingkungan, dan memiliki solidaritas tinggi di komunitas pengemudi ojol. Selain menjadi tulang punggung keluarga, almarhum juga menjalankan tanggung jawab sosial sebagai ketua RT dan sub koordinator komunitas.

Tak hanya ke rumah duka, ia juga mengunjungi dua korban yang masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara TK III Hasta Brata. Korban pertama, Lilik Yuliani, warga Desa Bulukerto, dalam kondisi sadar dan stabil. Hasil CT scan dinyatakan aman, namun ia mengalami cedera tulang belakang yang menyebabkan keterbatasan gerak sementara.

Sementara itu, Aipda Zezen Ardianto, anggota Polres Batu, menjalani tindakan operasi penjahitan pada bagian kepala akibat luka yang diderita saat kejadian. Keduanya terus mendapatkan penanganan medis intensif.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan moril dan memastikan korban mendapatkan perawatan terbaik. Pemerintah Kota Batu akan terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diwawancarai pada Kamis (19/2/2026) ia merinci, rehabilitasi gedung di SDN Sisir 1 Kota Batu senilai Rp668 juta, rehabilitasi berat ruang kelas di SDN Temas 1 Kota Batu sebesar Rp723 juta, serta renovasi ruang guru dan ruang kepala sekolah di SMPN 4 Kota Batu dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar.

"Kami jelas menyayangkan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut berhenti di tengah jalan dan meninggalkan bangunan dalam kondisi terbuka serta material berserakan di lingkungan sekolah. Dan jelas Ini juga sangat memprihatinkan. Anggarannya jelas, nilainya besar, tapi hasilnya tidak ada. Pihak pelaksana harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menilai, penghentian pekerjaan tanpa penyelesaian merupakan bentuk ketidakprofesionalan yang tidak bisa ditoleransi dan apabila memang terbukti wanprestasi, PT Alnusakon Era Laju akan dimasukkan daftar hitam dan jangan sampai rekanan yang tidak menyelesaikan kewajibannya masih diberi ruang mengerjakan proyek pemerintah.

Menurut pria yang akrab disapa Kaji Bianto tersebut, proyek mangkrak bukan hanya persoalan administrasi kontrak, tetapi berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan siswa. Kondisi bangunan yang sudah dibongkar namun tak dilanjutkan dinilai berisiko mengganggu aktivitas belajar mengajar.

Ia juga memastikan DPRD akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan detail mengenai progres fisik, mekanisme pengawasan, hingga potensi pencairan jaminan pelaksanaan.

“Kami ingin tahu di mana letak persoalannya. Apakah di pengawasan, manajemen kontraktor, atau proses tendernya. Ini uang rakyat, tidak boleh menguap begitu saja,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu Nurochman pada Rabu (18/2/2026) menegaskan pembentukan panitia seleksi sudah rampung sehingga tahapan seleksi tinggal dijalankan. Setelah posisi Pj Sekda diisi, proses rekrutmen pejabat definitif ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat, dengan harapan pengisian jabatan strategis itu tidak mengganggu ritme kerja birokrasi di Kota Batu.

“Pansel sudah terbentuk. Tinggal dijalankan. Insyaallah bulan puasa ini mulai berjalan. Komposisi pansel berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi serta birokrasi eksternal," urainya.

Untuk menjaga independensi, unsur birokrasi tidak diambil dari internal pemerintah daerah, melainkan dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah tersebut diambil agar proses seleksi tetap profesional dan bebas konflik kepentingan.

Pemkot menargetkan Sekda definitif terpilih maksimal tiga bulan sejak pelantikan Pj Sekda, atau sekitar awal Mei 2026. Tahapan seleksi meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, penelusuran rekam jejak hingga uji kompetensi yang seluruhnya telah dijadwalkan.

“Keberadaan Sekda definitif sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan berjalan optimal. Kami pastikan proses seleksi dikawal sesuai regulasi,” imbuhnya.

Menurut Nurochman, figur Sekda ke depan harus memiliki kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial kuat untuk menyatukan berbagai perspektif antar-OPD. Hal ini penting agar visi pembangunan daerah dapat diterjemahkan menjadi program birokrasi yang terukur dan efektif.

Pemkot juga membuka peluang bagi peserta dari luar daerah sesuai regulasi, meski pejabat internal tetap didorong berkompetisi. Opsi teknis terkait hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian daerah bersama pihak provinsi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden yang melibatkan satu truk dan empat kendaraan lainnya itu menyebabkan satu orang meninggal dunia serta empat korban mengalami luka ringan.

Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk Isuzu bernomor polisi P 8640 UG yang dikemudikan Eko Wahyudi melaju dari arah barat ke timur di jalur tersebut.

Saat melintas, pengemudi diduga kehilangan kendali hingga terjadi tabrakan beruntun dengan beberapa kendaraan di depannya.

“Truk melaju dan menabrak bagian belakang Daihatsu N 1822 JJ, kemudian berlanjut menabrak Grand Max B 1613 HZM serta dua sepeda motor Honda Beat. Setelah itu kendaraan membanting setir ke kiri dan menabrak tiang listrik,” ujarnya.

Akibat benturan tersebut, lima kendaraan mengalami kerusakan dan sejumlah korban mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah Iwan Kurniawan (38), pengendara sepeda motor Honda Beat, yang mengalami cedera kepala dan dinyatakan meninggal di tempat kejadian.

Sementara empat korban lainnya mengalami luka ringan, di antaranya pengemudi Grand Max, pengendara sepeda motor lain, serta dua penumpang mobil Daihatsu, termasuk seorang anak, dan telah mendapatkan perawatan medis di RS Hasta Brata Kota Batu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menduga faktor manusia menjadi penyebab kecelakaan.

“Dugaan sementara kecelakaan dipengaruhi faktor kelalaian pengemudi truk dalam tata cara berkendara. Untuk faktor kendaraan, kondisi jalan, maupun cuaca tidak ditemukan pengaruh signifikan,” jelasnya.

Petugas yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan kendaraan yang terlibat, memintai keterangan saksi, serta mengurus visum korban. Penanganan perkara saat ini berada di bawah Unit Gakkum Satlantas Polres Batu untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Polisi mengimbau pengemudi, khususnya kendaraan berat, agar lebih memperhatikan aspek keselamatan saat berkendara.

“Kami mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, dan memastikan kesiapan saat berkendara guna mencegah kejadian serupa,” pungkas Kevin. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk Fuso bermuatan pakan ternak bernomor polisi P 8640 UG melaju dari arah atas menuju kawasan Beji setelah melintas dari Jalan Diponegoro sekitar pukul 17.00 WIB.

Agung Sudarmo salah satu warga sekitar menguraikan bahwa pihaknya sempat kaget ketika mendengar suara benturan keras yang mirip dengan ledakan.

"Suaranya keras mirip ledakan, dan ketika saya melihat area jalan raya ternyata terjadi kecelakaan," ujarnya.

Darmo menambahkan sempat melihat truk yang diduga sopirnya tidak mampu mengendalikan laju kendaraan karena sistem pengereman tidak berfungsi optimal, sehingga truk meluncur tak terkendali.

Truk kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya, yakni mobil Chery N 1832 JJ, Daihatsu Grand Max B 1613 HZM, dua sepeda motor Honda Beat N 5977 TBI dan satu unit Beat lainnya. Laju truk baru terhenti setelah menghantam tiang penerangan jalan umum (PJU).

"Benturan keras menyebabkan kerusakan cukup parah pada beberapa kendaraan, terutama di bagian belakang dan samping. Sejumlah pengendara mengalami luka-luka dan satu korban pengendara motor katanya meninggal dunia," imbuhnya.

Keterangan serupa disampaikan Noni Batlolana, pedagang buah di sekitar lokasi. Ia mengaku mendengar suara benturan sekitar pukul 17.00 WIB.

“Tadi sekitar jam lima saya di dalam kamar kaget dengar suara keras. Keluar sudah ramai. Di depan warung bakso ada korban yang sudah ditutup, katanya pengendara motor meninggal di tempat,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi kendaraan, serta mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kepadatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim pada Rabu (17/2/2026) mengungkapkan, total pelanggaran tahun ini mencapai 4.305 kasus. Angka tersebut turun 1.340 pelanggaran atau sekitar 23,7 persen dibanding Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang mencatat 5.645 pelanggaran.

"Dari total pelanggaran tahun ini, sebanyak 2.022 pengendara terekam kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sementara 2.283 lainnya mendapat teguran langsung dari petugas di lapangan. Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, serta tidak memakai sabuk pengaman," urainya.

Menurutnya, penurunan ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, meski pelanggaran masih didominasi kelalaian dasar yang seharusnya bisa dihindari.

Sebagai perbandingan, pada operasi 2025 lalu mayoritas pelanggaran ditindak melalui teguran sebanyak 5.262 kasus, sedangkan 383 pelanggaran tercatat melalui ETLE. Perubahan komposisi tahun ini juga menunjukkan optimalisasi pemanfaatan pengawasan elektronik dalam penegakan aturan lalu lintas.

"Operasi Keselamatan Semeru dilaksanakan serentak sebagai upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang Hari Raya Idulfitri. Selain penindakan, kepolisian menekankan langkah preemtif melalui edukasi dan sosialisasi tertib berkendara, serta langkah preventif seperti patroli di titik rawan kecelakaan, pemeriksaan kendaraan, dan rampcheck kelayakan jalan," tambahnya.

Kevin menegaskan, pendekatan humanis tetap menjadi prioritas agar budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh secara berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan saat operasi berlangsung.

“Kami ingin membangun disiplin berkendara jangka panjang. Penindakan tetap ada, tapi pencegahan pelanggaran dan kecelakaan adalah tujuan utama,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto pada Rabu (17/2/2026) bersama jajaran Perumda Jasa Yasa untuk membahas revitalisasi kawasan di Kota Batu mengingat Jasa Yasa Kabupaten Malang yang mengelola wana wisata Songgoriti.

"Songgoriti memerlukan pembaruan pada sejumlah titik yang belum begitu optimal, sehingga perlu dilakukan penataan ulang secara bertahap dan terarah," urainya.

Ia menekankan bahwa pengembangan kawasan tidak lagi hanya mengandalkan pola wisata konvensional, melainkan diarahkan pada konsep sport tourism yang memanfaatkan potensi ruang terbuka dan fasilitas aktivitas fisik sebagai magnet kunjungan.

Menurutnya, pendekatan tersebut membuka peluang integrasi antara rekreasi, kesehatan, dan kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan daya saing destinasi. Revitalisasi akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, mencakup peningkatan fasilitas pendukung hingga penguatan konsep kawasan agar mampu menampung kegiatan olahraga masyarakat maupun event tertentu.

“Revitalisasi perlu segera dilakukan, terutama pada titik-titik kawasan yang belum optimal. Pengembangannya bisa dilakukan bertahap dengan menyesuaikan kondisi lapangan,” imbuhnya.

Orang nomor dua di Kota Batu itu juga menilai kolaborasi dengan pengelola kawasan menjadi langkah penting dalam menyiapkan transformasi Songgoriti agar tetap relevan dengan tren wisata berbasis aktivitas dan gaya hidup sehat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wali Kota Batu, Nurochman pada Selasa (17/2/2026) menegaskan bahwa masyarakat harus terus melakukan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara kontinyu mengingat pada 2025 lalu kasus infeksi dengue di daerahnya masih mencapai 169 kasus.

"Kewaspadaan masyarakat harus terus dijaga, angka itu menjadi pengingat bahwa pengendalian tidak boleh berhenti. Pencegahan harus dilakukan dari lingkungan rumah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menekankan penerapan gerakan 3M Plus sebagai strategi dasar memutus rantai penularan mulai dari menguras, menutup, hingga memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut meminta keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat RT hingga sekolah dimaksudkan agar menguatkan koordinasi lintas sektor dan pemantauan wilayah berisiko untuk memastikan angka kasus tidak kembali meningkat.

"Pendekatan ini menunjukkan bahwa agenda kesehatan lingkungan di Kota Batu kini diarahkan pada perubahan perilaku jangka panjang. Dengan catatan kasus tahun sebelumnya yang masih signifikan, pemerintah daerah menilai partisipasi warga tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian DBD di tingkat komunitas," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Ajakan itu disampaikan oleh Wahyu Hidayat pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia di kantor PWI Malang Raya di Ruko Istana Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Minggu (15/2/2026)

"Intinya fenomena informasi liar di media sosial menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan peran aktif media profesional untuk menjaga ruang publik tetap sehat," katanya

Wahyu Hidayat mengapresiasi kontribusi PWI Malang Raya dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyebaran informasi yang akurat dan berimbang. “Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PWI Malang Raya. Kami memandang PWI sebagai mitra strategis yang memberi informasi berguna sekaligus masukan untuk pemerintah yang bisa kami tindaklanjuti demi keberhasilan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menilai perhatian terhadap kebudayaan lokal yang diapresiasi melalui penghargaan dari PWI Pusat menjadi representasi kuatnya peran pers dalam mengangkat identitas daerah ke tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, menegaskan bahwa peringatan HPN dan HUT ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat tanggung jawab profesi untuk menjaga integritas jurnalistik.

"Tantangan informasi digital yang semakin kompleks menuntut wartawan tetap berpegang pada verifikasi, akurasi, dan etika dalam setiap karya jurnalistik. Untuk itu PWI Malang Raya berkomitmen memperkuat kualitas anggota melalui pembinaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap media," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan, Musrenbang 2026 akan menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tak sekadar menjadi agenda formal tahunan, Musrenbang harus menghasilkan rumusan kebutuhan masyarakat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang paling penting adalah kelengkapan serta validitas data pada setiap usulan program pembangunan. Setiap pengajuan harus dilengkapi informasi yang jelas, mulai dari titik lokasi, alamat, hingga dokumen pendukung agar proses verifikasi dan penentuan prioritas dapat dilakukan secara akurat dengan dasar usulan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.

Selain aspek perencanaan berbasis data,Heli Suyanto juga meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan sejumlah isu strategis yang kerap muncul dalam pembahasan Musrenbang kecamatan. Di antaranya persoalan pengelolaan sampah, potensi kebencanaan, serta kerawanan wilayah yang memerlukan peninjauan komprehensif dalam penyusunan program pembangunan.

Orang nomor dua di Kota Batu itu juga mendorong respons cepat dari perangkat daerah terhadap hasil Musrenbang serta memastikan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dinilai penting agar usulan masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi.

"Ada juga optimalisasi pembahasan prioritas lapangan desa yang perlu dipertajam untuk menentukan skala prioritas pendanaan. Seluruh hasil Musrenbang nantinya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di tingkat kota," imbuhnya.

Heli menilai melalui keterlibatan seluruh elemen tersebut, pemerintah daerah berharap Musrenbang kecamatan dapat menjadi instrumen perencanaan yang inklusif, responsif, dan mampu memperkuat arah pembangunan Kota Batu secara menyeluruh. (*)

Editor: Danu 

Wali Kota Batu Nurochman menguraikan total pejabat yang dilantik terdiri dari 99 pejabat administrator dan pengawas, 31 kepala sekolah, serta 7 pejabat fungsional. Penataan ini diposisikan sebagai langkah memperkuat kapasitas birokrasi dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks di Batu.

"Pengisian jabatan dilakukan melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi berbasis sistem merit ASN. Seluruh proses juga telah melalui persetujuan tim penilai kinerja sehingga penempatan pejabat tidak bersifat administratif semata, melainkan berbasis kapabilitas dan kebutuhan organisasi," urainya, Minggu (15/6/2026).

Ia menegaskan struktur birokrasi harus bergerak sebagai sistem kerja yang efektif, bukan sekadar menjalankan rutinitas jabatan. Pejabat administrator dan pengawas juga memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan berjalan hingga level operasional, sementara pejabat fungsional diharapkan menguatkan keahlian teknis sektor pelayanan.

Pelantikan kepala sekolah juga dipandang sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan. Pemerintah kota mendorong kepemimpinan sekolah yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam peningkatan mutu pembelajaran, serta mampu membangun lingkungan pendidikan responsif terhadap perkembangan zaman.

"Pemerintah menargetkan sinergi lintas perangkat daerah semakin solid guna menopang agenda pembangunan daerah," pungkas pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut. (*)

Editor: Danu 

Wali Kota Batu Nurochman pada Sabtu (14/2/2026) menguraikan bahwa penghargaan diberikan atas atas inisiatif memasukkan unsur BNN Kota Batu ke dalam struktur Forkopimda. Langkah itu dinilai mempercepat koordinasi lintas sektor dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

“Penguatan BNN dalam Forkopimda menjadi pijakan untuk mempercepat koordinasi dan tindakan nyata. Targetnya jelas, membangun sistem yang solid agar ruang gerak peredaran narkotika semakin sempit,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan melanjutkan integrasi kebijakan melalui edukasi masyarakat, regulasi daerah, hingga kolaborasi antarinstansi. Pendekatan ini diarahkan agar pencegahan tidak berhenti pada penindakan, tetapi membentuk ketahanan sosial sejak tingkat desa.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah dan pejabat pusat atas dukungan terhadap program nasional pemberantasan narkoba.

"Di tingkat lokal, capaian juga datang dari Desa Bulukerto yang meraih penghargaan Desa Bersinar Jawa Timur Awards 2025 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini menjadi indikator keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Anggota DPRD Kota Batu Khamim Tohari pada Sabtu (14/2/2026) menegaskan dari data pada LPSE Kota Batu menunjukkan proyek yang bersumber dari APBD 2025 itu memiliki pagu anggaran Rp1,5 miliar dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar. Namun pelaksanaan di lapangan hanya menyisakan pembongkaran atap dan pengerjaan pondasi cakar ayam sebelum pekerjaan dihentikan.

"Jelas ini mengherankan atas kegagalan proyek yang dikerjakan, kasus ini menjadi preseden buruk dalam pengelolaan proyek pembangunan pendidikan di daerah. Masak pembangunan semacam ini sampai gagal terlaksana. Banyak wali murid mempertanyakan hal ini kepada saya, apalagi sekolah itu berada di wilayah dapil saya,” ujarnya.

Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan pengalamannya mengawal proyek pembangunan fasilitas pendidikan sebelumnya saat pembangunan gedung SMPN 7 berjalan lancar. Sehingga wajar apabila muncul pertanyaan proyek yang berhenti di tengah jalan.

Politisi PDIP itu menegaskan pengawasan legislatif akan difokuskan pada aspek tata kelola anggaran dan proses tender. Menurutnya, proyek bernilai miliaran rupiah yang tidak selesai berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Saya mendesak agar ditelusuri akar permasalahannya. Apakah ada yang salah dalam proses tender sehingga meloloskan kontraktor yang tidak memenuhi kriteria, atau ada indikasi lain seperti kutipan fee yang terlalu besar,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai dampak proyek mangkrak tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh hak layanan dasar masyarakat karena ketika fasilitas pendidikan tidak terbangun maka bukan sekadar proyek gagal.

Namun juga menyangkut hak layanan publik dan arah kebijakan keuangan daerah yang seharusnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepala sekolah Henu Lismiyati pada Sabtu (14/2/2026) menguraikan struktur bangunan lama sudah terlanjur dibongkar, sementara progres fisik hanya menyisakan pondasi cakar ayam serta material yang ditinggalkan seperti geragal, besi, dan pasir.

“Proses belajar sedikit terganggu, terutama untuk praktik IPA. Laboratorium fisika dipakai untuk operasional tata usaha, sedangkan laboratorium biologi dipakai sebagai kelas,” ujarnya.

Kondisi tersebut menciptakan lingkungan sekolah yang tidak representatif dan memaksa aktivitas akademik beradaptasi dengan keterbatasan ruang terlebih dampaknya sudah terasa langsung terhadap operasional pendidikan.

Sedangkan untuk konsekuensi terhadap pelayanan internal sekolah di antaranya seperti para guru menempati ruang seadanya, bahkan sementara ini menggunakan ruang kelas. Ia juga memaparkan kondisi ini jelas tidak ideal, termasuk ketika harus menerima tamu atau menjalankan tugas administrasi.

Sementara itu. Kepala dinas, Alfi Nurhidayat menyampaikan bahwa langkah lanjutan masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kalau hasil audit sudah keluar, kami akan konsultasikan ke pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. Prinsipnya kami akan berupaya memberikan yang terbaik agar proses belajar mengajar tidak terganggu,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurutnya, melalui program yang digarap Pemerintah Kota Batu penataan kawasan sekitar Alun-Alun Kota Batu tidak hanya diarahkan pada aspek estetika, tetapi juga pembenahan fungsi ruang. Pemerintah menargetkan integrasi fasilitas publik, jalur pejalan kaki, hingga pengelolaan parkir agar kawasan lebih nyaman dan produktif.

"Penataan ini selaras dengan visi pembangunan lima tahun ke depan dan menekankan bahwa revitalisasi tidak berhenti pada trotoar atau ornamen kota, melainkan menyentuh sistem aktivitas masyarakat yang selama ini menjadi sumber kepadatan kawasan," urainya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kajian teknis tengah disiapkan bersama Bapelitbangda Kota Batu untuk memetakan kebutuhan ruang dan konektivitas antar titik strategis pusat kota. Integrasi yang dimaksud mencakup koneksi pejalan kaki dari GOR Ganesha, kawasan alun-alun, hingga Batu Plaza.

Salah satu opsi konkret yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan aset pemerintah untuk parkir terpadu, termasuk kemungkinan relokasi kantor kelurahan agar lahannya bisa difungsikan ulang. Skema ini diproyeksikan mengurangi kemacetan sekaligus memberi ruang usaha yang lebih tertata bagi PKL.

"Meski sering dibandingkan dengan konsep heritage di Kayutangan Heritage, untuk pendekatan Batu tidak hanya sekadar meniru. Penataan akan disesuaikan karakter wilayah kota wisata berbasis alam dan pertanian di sekitar Kota Malang," imbuhnya.

Ia juga menyebut proses menuju Detail Engineering Design tetap berjalan sebelum implementasi fisik dilakukan. Namun realisasi proyek tidak lepas dari kendala anggaran. Heli mengingatkan gagasan revitalisasi sebenarnya sudah muncul sejak masa kepemimpinan Eddy Rumpoko, tetapi keterbatasan APBD dan kebijakan efisiensi membuat pengerjaan harus bertahap. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinas Pendidikan Kota Batu menempatkan peningkatan kompetensi guru sebagai pintu masuk utama sebelum ekosistem pembelajaran berbasis teknologi diterapkan lebih luas di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan, Alfi Nurhidayat pada Jumat (13/2/2026) menegaskan, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebagai proyek perangkat. Pendampingan pembelajaran digital bagi tenaga pendidik tingkat sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, telah digelar untuk memastikan guru mampu mengadaptasi metode pengajaran berbasis teknologi secara efektif.

"Langkah ini juga dilihat sebagai respons terhadap tantangan pendidikan nasional di Indonesia, mulai dari capaian literasi dan numerasi yang stagnan hingga ketimpangan akses teknologi antar wilayah," urainya. 

Terlebih, agar sejalan dengan arah kebijakan percepatan digitalisasi pembelajaran pemerintah pusat, Disdik Batu menilai kesiapan guru akan menentukan kualitas implementasi di lapangan, bukan sekadar keberadaan perangkat digital di kelas.

Pendekatan yang dibangun mengarah pada pembentukan ekosistem pembelajaran menyeluruh. Program digitalisasi dirancang berbasis tiga komponen utama: teknologi pendukung, lingkungan kelas yang adaptif, serta proses pembelajaran interaktif.

"Konsep ini diwujudkan melalui pengembangan ruang kelas cerdas yang memanfaatkan papan interaktif digital, sistem kolaborasi daring, hingga evaluasi pembelajaran real-time," imbuhnya.

Selain pelatihan tenaga pendidik, dukungan infrastruktur tetap disiapkan melalui penyediaan laptop, akses internet satelit untuk wilayah tertentu, serta konten pembelajaran digital.

Namun fokus utama tetap pada kemampuan guru mengintegrasikan teknologi ke dalam pendekatan “deep learning” yang menekankan pemahaman bermakna, kesadaran belajar, dan suasana kelas yang partisipatif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Siddiq pada Jumat (13/2/2026) mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui pengawasan lapangan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagian pembangunan dilakukan pengembang non-bonafit yang menggarap lahan pribadi menjadi perumahan tanpa prosedur administrasi lengkap.

“Kebanyakan perumahan tanpa kelengkapan perizinan dibuat oleh developer perorangan. Bahkan ada yang sudah dipromosikan ke konsumen,” ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, Disperkim mengundang para pengembang untuk supervisi guna mendorong penyelesaian perizinan. Dari 40 pengembang yang diundang, hanya 20 yang hadir. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memetakan kendala teknis maupun administratif yang menghambat proses legalisasi.

Menurut Arief, pengurusan izin perumahan melibatkan lintas perangkat daerah, termasuk pemenuhan persyaratan teknis seperti PEIL banjir, kesesuaian tata ruang, dan lingkungan yang menjadi kewenangan DPUPR. Setelah persyaratan terpenuhi, Disperkim mengevaluasi rencana tapak (site plan) sebagai dasar rekomendasi teknis.

“Site plan menjadi acuan menyelaraskan kondisi lapangan dengan aturan tata ruang. Prosesnya sekitar 28 hari sejak dokumen lengkap diajukan,” jelasnya.

Ia menegaskan, dinas tetap membuka pendampingan bagi pengembang agar proses perizinan dapat dituntaskan. Namun, dokumen yang tidak lengkap tidak dapat diproses lebih lanjut.

Di sisi lain, kebutuhan hunian di Kota Batu masih tinggi dengan backlog sekitar 7.000 unit. Pada 2025 tercatat 13 pengembang mengajukan izin pembangunan perumahan, sedangkan hingga 2026 baru dua pengajuan masuk.

Arief mengingatkan bahwa pembangunan tanpa legalitas berpotensi merugikan masyarakat, khususnya terkait pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

“Karena itu pengembang harus mengikuti ketentuan agar konsumen tidak dirugikan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Siddiq pada Kamis (12/2/2026) mengatakan pendataan calon penerima menjadi tahap krusial sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemkot berupaya memastikan rumah subsidi benar-benar diperuntukkan bagi warga yang memenuhi kriteria.

“Kami akan melakukan sinkronisasi data dengan berbagai instansi, termasuk data kependudukan dan basis data kesejahteraan. Ini penting agar program tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Selain validasi penerima, Pemkot juga tengah menyiapkan konsep kawasan hunian yang tidak hanya berfokus pada penyediaan unit rumah, tetapi juga keberlanjutan lingkungan permukiman. Infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, drainase, serta fasilitas umum dan sosial akan dimasukkan dalam perencanaan awal.

Menurut Arief, pendekatan kawasan terpadu diperlukan agar pembangunan rumah subsidi tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari, seperti kepadatan tanpa fasilitas pendukung.

“Kami tidak ingin sekadar membangun rumah. Kawasan harus layak huni, memiliki akses mobilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Di sisi lain, koordinasi dengan pengembang dan lembaga pembiayaan terus diperkuat, terutama terkait skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pemkot menilai dukungan sektor perbankan menjadi faktor penentu keterjangkauan bagi MBR.

Pemkot juga mulai memetakan potensi hambatan, termasuk fluktuasi harga lahan dan kesiapan pengembang memenuhi standar teknis pembangunan rumah bersubsidi. Karena itu, komunikasi intensif dengan asosiasi pengembang terus dilakukan agar perencanaan tetap realistis.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proses penetapan penerima dan finalisasi kawasan ditargetkan rampung sebelum pembangunan fisik dimulai pada pertengahan 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto pada Kamis (12/6/2026) menegaskan dalam pers rilis di Mapolres, kasus ini menjadi contoh bagaimana aktivitas di media sosial dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menentukan target.

Peristiwa terjadi pada 6 Februari 2026 sekira pukul 18.30 WIB saat korban berinisial AN meninggalkan rumah untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui aktif melakukan jual beli emas dan kerap mempublikasikan aktivitasnya melalui media sosial. Informasi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengetahui alamat sekaligus memastikan kondisi rumah sedang kosong.

“Pelaku mengetahui kebiasaan korban dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari media sosial. Saat korban tidak berada di rumah, mereka datang dan masuk melalui jendela,” ujarnya.

Dua pelaku berinisial REW (30) dan DNQ (30), warga Kecamatan Junrejo yang diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian menggeledah sejumlah kamar hingga menemukan tiga kotak penyimpanan logam mulia.

Mereka membawa kabur 210 keping emas dengan total berat sekitar 44 gram serta 10 keping perak seberat kurang lebih 89 gram. Untuk masuk dan keluar rumah, pelaku mencongkel bagian jendela menggunakan pisau.

Hasil curian tersebut kemudian digadaikan dengan nilai sekitar Rp 24 juta dan uangnya dibagi dua. Polisi yang melakukan pengembangan kasus akhirnya menangkap kedua pelaku dan menjerat mereka dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.

"Selain penegakan hukum, kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di ruang digital. Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial, terutama terkait aktivitas yang berpotensi mengundang risiko keamanan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto dalam pers rilis yang digelar di halaman Mapolres pada Kamis (12/2/2026) menjelaskan, peristiwa bermula ketika dump truck yang melaju dari arah Ngantang menuju Batu melakukan aksi mendahului secara memaksa meski marka jalan sudah jelas melarang.

"Manuver itu membuat sepeda motor korban hampir bertabrakan, memicu cekcok hingga berujung kekerasan. Dalam kejadian itu, pelaku memukul korban menggunakan kunci roda truk. Pukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek sepanjang sekitar 3 sentimeter di bagian kepala serta luka lebam di lengan," urainya.

Aris melanjutkan beruntungnya korban kemudian cepat menjalani perawatan medis dan kini berada di rumahnya. Polisi sendiri juga memastikan tidak ditemukan indikasi pelaku berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian.

Namun tindakan mendahului secara melanggar marka dinilai menjadi pemicu awal konflik di jalan raya yang berujung tindak pidana. Sementara itu pengembangan penyelidikan mengarah pada pengamanan pelaku yang dilakukan di sebuah penginapan di wilayah Pujon pada Selasa siang hari.

"Pelaku kemudian dibawa untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat Pasal 466 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden berdarah yang sempat viral di media sosial tersebut mengakibatkan korban, seorang calon pengantin, mengalami luka serius di bagian kepala akibat hantaman palu.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, mengonfirmasi bahwa korban bernama Ari Bias Mahabbah (27), warga Kediri, telah resmi melaporkan penganiayaan tersebut. Polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka bernama Suntoro (41), warga Blitar.

"Laporan kami terima terkait peristiwa pada Minggu (8/2/2026) siang. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut," tegas AKP Joko Suprianto, Rabu (11/2/2026).

Peristiwa bermula saat korban tengah berboncengan dengan calon istrinya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy bernopol N 3018 OR menuju Kediri. 

Setibanya di Jalan Raya Gumul, Desa Kedungrejo, sebuah dump truck yang dikemudikan tersangka melakukan manuver berbahaya dengan memakan marka jalan dari arah berlawanan.

Korban yang nyaris tertabrak kemudian menghentikan kendaraannya di depan truk tersebut. Cekcok mulut tak terelakkan setelah korban mendengar umpatan dari sang sopir.

"Situasi memanas ketika pengemudi turun dari kendaraan. Terjadi adu mulut yang berujung pada pemukulan terhadap korban lebih dari satu kali. Tersangka kemudian mengambil palu dan menghantamkannya ke lengan korban dua kali, serta satu kali ke arah kepala hingga menyebabkan pendarahan," urainya.

Meski dalam kondisi terluka, korban sempat berusaha mengejar pelaku hingga ke daerah Ngabab, Pujon, namun kehilangan jejak. 

Korban kemudian dilarikan ke Klinik Nurul Iksan untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat serangan tersebut, korban menderita luka robek di kepala belakang yang memerlukan tiga jahitan serta luka lebam di lengan kiri.

Pihak Satreskrim Polres Batu yang melakukan pendalaman akhirnya berhasil mengidentifikasi dan meringkus Suntoro. 

Selain mengamankan pelaku, polisi kini tengah melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi mata di lokasi kejadian.

"Kasus ini kami proses dengan sangkaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa pengurangan sampah plastik harus diwujudkan melalui kebijakan dan mekanisme teknis yang terukur, bukan sekadar dukungan simbolis.

Dalam keterangannya pada Rabu (11/2/2026), Heli menguraikan bahwa langkah awal yang ditempuh adalah menyiapkan payung hukum guna memberikan dasar kuat bagi satuan pendidikan.

“Kami akan mengkaji penerbitan Surat Edaran Wali Kota atau minimal SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai landasan pelaksanaan. Payung hukum ini penting agar sekolah memiliki dasar dalam mengalokasikan anggaran serta menyusun aturan internal yang selaras dengan semangat ZePlass,” ujar Heli.

Selain aspek regulasi, Pemkot Batu tengah menyiapkan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan sinkronisasi kebijakan. 

Heli menyebut pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta memetakan kesiapan sekolah mulai tingkat PAUD hingga SMP agar implementasi program tidak tumpang tindih.

Pada tahap operasional, Pemkot Batu akan mendorong pendekatan berbasis partisipasi siswa. Sekolah diminta menunjuk perwakilan siswa sebagai duta lingkungan yang bertugas mengawasi dan memotivasi rekan sebaya. Pendekatan antarsiswa (peer-to-peer) dinilai lebih efektif dalam membangun kebiasaan kolektif dibandingkan instruksi formal.

Selanjutnya, program ini akan mencakup kegiatan audit sampah melalui pemilahan rutin. Evaluasi berkala terhadap volume sampah plastik diharapkan menjadi alat ukur perubahan perilaku sekaligus sarana edukasi bagi siswa.

“Melihat dampak konsumsi secara nyata adalah cara paling efektif membangun kesadaran. Dari situ, sekolah bisa mengevaluasi langkah yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Pemkot Batu juga menyadari pentingnya dukungan sarana prasarana. Oleh karena itu, sekolah diberikan waktu untuk menyiapkan fasilitas pendukung, seperti area pencucian peralatan makan dan titik pengisian air minum (water station).

Pelaksanaan ZePlass dirancang secara bertahap, dimulai dari fase sosialisasi kepada kepala sekolah, komite, dan pengelola kantin, hingga peluncuran resmi pada awal semester mendatang. 

Evaluasi lapangan akan dilakukan tiga bulan setelah program berjalan untuk mengidentifikasi hambatan di tingkat sekolah.

“Pendekatan bertahap diperlukan agar kebijakan dapat diterima seluruh pihak dan berkelanjutan. Kami mengutamakan langkah kecil yang konsisten. Targetnya jelas, volume sampah plastik di sekolah harus berkurang secara nyata,” tegas Heli.

Ia menambahkan, keberhasilan program di lingkungan sekolah diharapkan memberikan dampak luas terhadap budaya pelestarian lingkungan di Kota Batu sebagai destinasi wisata berbasis alam. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil pascapertemuan Wali Kota Batu, Nurochman, dengan pemerintah pusat guna membahas kesiapan implementasi program tersebut di Kota Batu.

Dalam wawancara pada Rabu (11/2/2026), Nurochman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti rangkaian koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko PMK. 

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tidak sekadar menyambut program secara simbolis, melainkan langsung memetakan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah yang sudah berjalan.

"Pendekatan ini penting agar layanan terpadu pemerintah pusat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami sedang memetakan potensi dari sektor UMKM, koperasi, hingga ekonomi kreatif untuk dihubungkan dengan Perintis Berdaya Connect. Tujuannya agar implementasi tepat sasaran dan sinergis," ujar politisi yang karib disapa Cak Nur tersebut.

Ia menjelaskan, fokus utama Pemkot saat ini adalah memperkuat peran fasilitas yang ada, seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) K-UMKM dan sentra usaha masyarakat, sebagai titik integrasi layanan. 

Secara teknis, sambung dia, koordinasi lintas perangkat daerah telah diinstruksikan untuk memastikan kesiapan data serta kebutuhan lapangan.

Lebih lanjut, ia menekankan peluang Kota Batu untuk menjadi daerah percontohan (pilot project) program tersebut. Namun, hal itu mensyaratkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan hexa-helix yang melibatkan pemerintah, elaku usaha, akademisi, media, komunitas dan asyarakat. 

"Kami melihat ini sebagai kesempatan memperluas lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. Kolaborasi yang optimal akan berdampak pada penurunan kerentanan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Hasil diskusi dengan pemerintah pusat menjadi dasar bagi Pemkot untuk memetakan kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan. 

Nurochman menilai pendekatan ini penting agar program tidak bersifat administratif semata, melainkan mampu menjawab tantangan konkret pelaku ekonomi lokal.

"Program ini relevan dengan arah pembangunan ekonomi kami. Kami mendorong agar infrastruktur pendampingan, pelatihan, hingga akses pembiayaan terkoneksi dalam satu ekosistem yang mendukung wirausaha mandiri," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai pada Rabu (10/2/2026) menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui ekosistem sekolah.

“Program ZePlass ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata membangun budaya peduli lingkungan di sekolah. Melalui kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler dan tempat makan sendiri, kita menanamkan kesadaran kepada guru dan peserta didik untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah merupakan titik strategis perubahan budaya masyarakat. Jika praktik ramah lingkungan menjadi kebiasaan di ruang belajar, dampaknya dapat meluas hingga ke keluarga dan lingkungan sekitar.

Gaung program tersebut mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif yang diusung Pemprov Jatim tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Pemprov Jatim. Sekolah adalah laboratorium peradaban. Jika kita ingin mengubah budaya bangsa, kita harus memulainya dari bangku sekolah,” kata Heli.

Ia menilai ZePlass tidak hanya soal pengurangan plastik, tetapi juga pembentukan karakter siswa melalui tanggung jawab, disiplin, dan empati terhadap lingkungan.

“Program ini bukan hanya soal melarang plastik, tetapi membangun karakter. Jika ekosistem pendidikan bergerak serentak, dampaknya terhadap pengurangan sampah plastik di Jawa Timur akan sangat signifikan,” lanjutnya.

Sebagai kota wisata yang bergantung pada kelestarian alam, Kota Batu melihat program ini relevan untuk diadaptasi. Edukasi zero plastik di sekolah dinilai dapat menjadi fondasi gerakan Batu Zero Waste sekaligus membentuk siswa sebagai duta lingkungan.

Pemkot Batu juga akan langkah implementasi teknis, di antaranya penunjukan duta ZePlass dari kalangan siswa serta kegiatan audit sampah melalui gerakan pemilahan rutin di sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menempuh mekanisme legalitas melalui kajian penerbitan Surat Edaran Wali Kota atau SK Dinas Pendidikan sebagai payung hukum pelaksanaan program.

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga akan dilakukan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, sekaligus pemetaan kesiapan sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP.

Dari sisi waktu pelaksanaan, Pemkot Batu menyiapkan tahapan bertahap mulai sosialisasi kepada sekolah dan pengelola kantin, persiapan sarana pendukung seperti titik pengisian air minum, hingga peluncuran implementasi pada awal semester mendatang. Evaluasi lapangan direncanakan dilakukan tiga bulan setelah program berjalan.

“Lebih baik memulai dengan langkah kecil yang konsisten daripada rencana besar yang berhenti di atas kertas. Kami ingin di tahun ajaran baru nanti, pemandangan botol plastik di tempat sampah sekolah sudah berkurang drastis,” tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Wahana ini mulai dibuka sejak Sabtu pekan lalu dan hingga Selasa (10/2/2026), telah melayani pengunjung selama lima hari.

Manager Marketing and Public Relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Ariyanto, menyampaikan bahwa pengoperasian kembali ini dilakukan setelah peninjauan komprehensif terhadap aspek teknis, operasional, serta penerapan prosedur keselamatan berlapis.

"Evaluasi mencakup pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP), pemeriksaan rutin sebelum dan sesudah operasional, serta penguatan mekanisme pengawasan selama wahana berjalan," ujar Titik.

Ia menegaskan bahwa keselamatan pengunjung merupakan prioritas utama dalam setiap keputusan operasional.

Pengoperasian kembali Pendulum 360 disebut sebagai hasil dari proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan secara saksama.

Selain penyesuaian SOP, seluruh operator wahana telah menjalani pelatihan ulang (retraining) guna meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap standar keselamatan.

"Dari sisi teknis, pemeriksaan menyeluruh juga dilakukan pada sistem mekanikal, elektrikal, serta struktur wahana untuk memastikan seluruh komponen dalam kondisi optimal sebelum kembali dioperasikan," imbuhnya.

Sebagai langkah penguatan tambahan, manajemen menerapkan sistem pengawasan operasional berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan prosedur keselamatan sekaligus meminimalkan potensi risiko di lapangan.