Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulungagung mencatat, seluruh SMP Negeri yang mengikuti seleksi gelombang pertama telah menuntaskan proses daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan lolos. Meski demikian, masih ada sejumlah sekolah yang jumlah pendaftarnya sangat minim sehingga diperlukan pembukaan pendaftaran tahap lanjutan.

Kasi Kelembagaan Bidang SD Disdik Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah, mengatakan sebanyak 48 SMP Negeri telah melaksanakan daftar ulang setelah proses seleksi online selesai dilaksanakan.

“Untuk pelaksanaan daftar ulang di Kabupaten Tulungagung, seluruh 48 SMP Negeri sudah melaksanakan daftar ulang bagi siswa yang diterima melalui seleksi online. Persentase daftar ulang mencapai 100 persen karena seluruh satuan pendidikan telah menerima siswa pada seleksi sebelumnya,” kata Rifka, Selasa (30/6/2026).

Meski capaian daftar ulang mencapai 100 persen, jumlah siswa yang diterima di beberapa sekolah masih jauh dari kapasitas yang tersedia. Berdasarkan data Disdik Tulungagung, terdapat sejumlah sekolah dengan jumlah pendaftar di bawah 10 siswa.

Sekolah dengan jumlah penerimaan terendah adalah SMP Negeri 1 Atap Sendang yang hanya menerima dua siswa. Selain itu, SMP Negeri 2 Ngantru menerima tujuh siswa, SMP Negeri 2 Rejotangan menerima delapan siswa, dan SMP Negeri 2 Pucanglaban menerima sembilan siswa.

Rifka menjelaskan, pembukaan SPMB gelombang kedua dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tingkat SMP tetap memperoleh akses pendidikan dan tidak ada siswa yang tertinggal karena belum lolos pada tahap sebelumnya.

“Pertimbangannya kami harus memastikan siswa usia sekolah jenjang SMP yang belum lolos pada gelombang pertama tetap mendapatkan hak pendidikannya. Sekolah yang pagunya masih kurang akan dibuka kembali agar bisa diisi siswa,” ujarnya.

Pendaftaran SPMB gelombang kedua dijadwalkan dibuka mulai 1 Juli 2026. Selanjutnya, proses seleksi dan verifikasi dilakukan pada 2 Juli, pengumuman hasil seleksi pada 3 Juli, dan daftar ulang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juli 2026.

Menurut Rifka, jumlah sekolah yang diperkirakan membuka gelombang kedua sekitar empat hingga lima sekolah, meski angka tersebut masih menunggu pembaruan data secara final.

Ia juga menepis anggapan bahwa sekolah yang membuka gelombang kedua merupakan sekolah pinggiran. Menurutnya, kondisi tersebut lebih dipengaruhi faktor sebaran geografis dan pilihan masyarakat.

“Kalau bagi kami tidak ada istilah sekolah pinggiran atau sekolah tengah. Mungkin lebih kepada letak geografis masing-masing sekolah,” jelasnya.

Rifka menambahkan, sejumlah SMP di wilayah perkotaan juga masih membuka pendaftaran gelombang kedua, di antaranya SMP Negeri 1 Kedungwaru, SMP Negeri 4 Tulungagung, SMP Negeri 5 Tulungagung, dan SMP Negeri 6 Tulungagung. Sementara beberapa sekolah lain telah memenuhi kuota, seperti SMP Negeri 1 Campurdarat, SMP Negeri 1 Gondang, dan SMP Negeri 1 Kauman.

Pada pelaksanaan gelombang kedua, mekanisme penerimaan juga mengalami penyesuaian. Jalur yang dibuka hanya menggunakan jalur domisili dan tidak lagi menerapkan jalur prestasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua sebagaimana pada tahap pertama.

“Empat jalur tersebut sudah digunakan pada gelombang pertama. Untuk gelombang kedua fokusnya agar siswa tetap bisa mendapatkan sekolah dan memperoleh hak pendidikannya,” pungkas Rifka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Massa membawa berbagai poster berisi dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Sejumlah tulisan yang dibawa peserta di antaranya bertuliskan “Kami banyak belajar dari MBG. Makanan sehat, kebersihan, kesehatan, kerja keras, empati dan kepedulian” serta “MBG Penggerak Ekonomi”.

Dalam orasinya, peserta aksi menilai program MBG tidak hanya memberikan manfaat pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok, hingga tenaga pendukung lainnya.

Koordinator Forum Komunikasi Mitra SPPG, Rifqi Firmansyah, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program nasional sekaligus dorongan agar pemerintah melakukan penyempurnaan sistem pelaksanaan.

“Untuk kegiatan hari ini teman-teman baik mitra, relawan, supplier, petani, peternak itu mendukung program MBG tetap berjalan seperti sediakala. Untuk masalah perbaikan-perbaikan kami semua siap memperbaiki, baik dari tata kelolanya maupun secara administrasi,” ujar Rifqi.

Menurutnya, penghentian sementara operasional SPPG selama sekitar tiga minggu telah menimbulkan dampak ekonomi cukup besar, terutama bagi sektor peternakan dan pemasok bahan pangan.

Rifqi menjelaskan selama periode tersebut harga sejumlah komoditas mengalami penurunan drastis akibat menurunnya serapan pasar. Salah satu yang paling terasa adalah harga ayam hidup yang turun signifikan.

“Biasanya harga ayam hidup sekitar Rp22 ribu sampai Rp23 ribu per kilogram. Sekarang bisa tembus sampai Rp15 ribu per kilogram karena terjadi over supply. Telur juga belum mendapatkan harga yang baik,” katanya.

Selain berdampak pada harga komoditas, penghentian sementara program juga disebut memengaruhi pendapatan para mitra pelaksana. Rifqi menyebut selama program berjalan, setiap mitra memperoleh insentif operasional harian yang menopang aktivitas usaha mereka.

“Kalau selama tutup, biasanya kami mendapat sekitar Rp6 juta per hari. Kalau dihitung selama tiga minggu, kurang lebih setiap mitra mengalami kerugian sampai Rp100 juta,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan tetap mendukung pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program. Ia berharap kebijakan yang diterapkan ke depan dapat lebih terbuka dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Kami tetap mendukung pemerintah pusat dan BGN memperbaiki tata kelolanya supaya semakin baik. Tapi kami juga berharap ketika ada kebijakan baru bisa lebih fair bagi semua pihak,” tambahnya.

Rifqi juga menilai keberadaan MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar di Tulungagung. Menurut perhitungannya, perputaran ekonomi dari program tersebut mampu menciptakan aktivitas ekonomi hingga ratusan miliar rupiah setiap bulan.

“Bagi kami program MBG ini sangat luar biasa karena bisa memutarkan uang yang sebelumnya tidak ada. Contohnya di Kabupaten Tulungagung ada sekitar Rp120 miliar setiap bulan yang masuk dan berputar di desa-desa,” ujarnya.

Massa aksi kemudian ditemui langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap program nasional tersebut dan berjanji menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.

Ahmad Baharudin mengatakan program MBG merupakan agenda nasional yang perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan pemerintah.

“MBG adalah program nasional dan program Bapak Presiden Indonesia. Program ini harus kita kawal dan harus kita sukseskan,” katanya.

Ia mengakui sebagai program baru, pelaksanaan MBG masih memerlukan penyesuaian dan evaluasi agar tata kelola serta pelaksanaannya semakin baik.

“Kalau masih ada permasalahan tentu itu ada karena ini program baru. Kita harus menyesuaikan dan terus melakukan perbaikan aturan-aturan pelaksanaan dengan tetap memperhatikan SOP dari BGN,” jelasnya.

Ahmad memastikan aspirasi yang diterima dari massa aksi akan diteruskan kepada pemerintah di tingkat berikutnya sebagai bahan evaluasi.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini saya tampung dan nanti akan saya sampaikan ke tingkat berikutnya. Kita tetap mendukung program ini, tetapi pelaksanaannya harus maksimal dan sesuai aturan agar benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah pusat,” tandasnya.

Usai menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan Plt Bupati Tulungagung, ribuan peserta aksi membubarkan diri secara tertib. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengadaan tanah yang berada di wilayah Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung tersebut, sebelumnya direncanakan sebagai lokasi yang berkaitan dengan penyimpanan benda pusaka Tombak Kyai Upas.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Roni, mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti berupa dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengadaan tanah.

Poses penyidikan perkara tersebut sebenarnya telah berjalan cukup lama. Penyidikan dimulai sejak Mei 2026 dan hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa sekitar 30 orang saksi dari berbagai unsur yang berkaitan dengan proses pengadaan.

“Sebagaimana tadi kita sama-sama ikuti bahwa hari ini kita melakukan kegiatan penggeledahan. Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Penyidikan ini sebenarnya sudah dimulai sejak Mei 2026 dan sampai hari ini sekitar 30 saksi sudah kami periksa,” ujar Roni.

Menurut Roni, dalam penggeledahan tersebut penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang saat ini masih akan ditelaah lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban dan administrasi penatausahaan yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

“Dari penggeledahan tadi kami mendapatkan beberapa dokumen yang mungkin berkaitan, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Intinya kami berharap perkara ini segera bisa terungkap dan teman-teman media bisa terus mengikuti perkembangannya,” katanya.

Kejaksaan menyebut salah satu temuan awal dalam penyidikan adalah adanya indikasi harga pengadaan yang lebih tinggi dibandingkan harga tanah di wilayah sekitar lokasi. Selain itu, penyidik juga menyoroti belum terbitnya hak pakai atas tanah yang diadakan sejak tahun 2022.

“Yang pertama kami temukan terkait adanya kelebihan harga atau harga yang dinilai lebih mahal dibanding harga tanah di wilayah tersebut. Kemudian sampai saat ini juga belum terbit hak pakainya. Itu menjadi pertanyaan bagi kami sehingga masih kami dalami,” jelasnya.

Meski demikian, Kejari Tulungagung belum menyampaikan nilai pasti kerugian negara dalam perkara tersebut. Penentuan besaran kerugian masih menunggu pendalaman lanjutan dan perhitungan oleh ahli yang berwenang.

Roni memaparkan bahwa dalam dokumen anggaran diketahui nilai DPA kegiatan mencapai Rp10,5 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi khusus pengadaan tanah sebesar Rp10 miliar. Sementara itu terdapat tambahan biaya untuk jasa notaris/PPAT sebesar Rp125 juta dan biaya appraisal sebesar Rp57 juta.

“Untuk kerugian negara tentu nanti harus melalui ahli terlebih dahulu. Yang pasti anggaran dalam DPA sebesar Rp10,5 miliar. Realisasi pengadaan tanah Rp10 miliar, kemudian biaya notaris PPAT Rp125 juta dan appraisal Rp57 juta,” terangnya.

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan memastikan akan memanggil seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut. Mulai dari unsur BPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tim pengadaan, pihak penjual atau pemilik lama tanah, hingga pihak lain yang dinilai mengetahui proses pengadaan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan pejabat daerah, termasuk mantan Bupati Tulungagung yang menjabat saat itu, Roni menyatakan seluruh pihak yang relevan akan dimintai klarifikasi sesuai kebutuhan penyidikan.

“Yang pasti semua pihak akan kami klarifikasi. Saat ini penyidikannya masih bersifat umum, belum mengarah secara khusus kepada pihak tertentu,” ujarnya.

Ke depan, penyidik akan mendalami hasil penggeledahan dan melakukan pemanggilan tambahan terhadap pihak-pihak yang belum dimintai keterangan. Kejaksaan juga berencana menggandeng auditor untuk memperoleh dasar perhitungan dalam penanganan perkara tersebut.

“Harapan kami secepatnya perkara ini bisa terungkap sehingga kami dapat menjawab kebenaran dari persoalan yang sedang berkembang di masyarakat,” pungkas Roni. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua tim yang akan mewakili Kabupaten Tulungagung dalam ajang tersebut adalah Garudanesia kategori U-12 dan Tulungagung Putra kategori U-10. Keduanya sebelumnya berhasil keluar sebagai juara pada Festival Piala Presiden tingkat Kabupaten Tulungagung dan berhak melaju ke tingkat provinsi.

Pelepasan kontingen dilakukan secara simbolis oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (29/6/2026). Momen tersebut turut dihadiri para orang tua atlet yang datang memberikan dukungan dan semangat kepada putra-putri mereka sebelum bertanding membawa nama daerah.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, keikutsertaan dalam kompetisi tingkat provinsi merupakan hasil dari proses pembinaan dan seleksi yang telah dilakukan melalui Festival Piala Presiden tingkat kabupaten. Menurutnya, dua klub yang diberangkatkan merupakan tim terbaik hasil kompetisi tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah menyelenggarakan Festival Piala Presiden tingkat kabupaten. Dari ajang tersebut terpilih dua klub terbaik yang kemudian mewakili Tulungagung pada Festival Piala Presiden tingkat Jawa Timur,” ujar Ahmad Baharudin.

Ia menjelaskan, capaian tahun sebelumnya menjadi dorongan tersendiri bagi kontingen Tulungagung untuk meningkatkan prestasi. Pada edisi sebelumnya, perwakilan Tulungagung berhasil melaju hingga babak final dan mengakhiri kompetisi sebagai runner-up.

Mengacu pada hasil tersebut, pemerintah daerah memasang target lebih tinggi pada tahun ini. Ahmad Baharudin berharap tim U-10 dan U-12 mampu tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara dari tingkat provinsi.

“Tahun lalu kita berhasil sampai final dan menjadi runner-up. Tahun ini target kami lebih tinggi, yaitu harus bisa menjadi juara Festival Piala Presiden tingkat Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet muda, Pemkab Tulungagung juga telah menyiapkan bonus berupa uang pembinaan apabila target tersebut berhasil dicapai. Meski demikian, nominal penghargaan itu belum diumumkan secara resmi.

“Tentu kami sudah menyiapkan bonus uang pembinaan apabila berhasil meraih juara. Ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus penyemangat bagi anak-anak,” ucapnya.

Di akhir kegiatan pelepasan, Ahmad Baharudin berpesan agar seluruh pemain tetap menjaga semangat bertanding, menjunjung tinggi sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung. Ia berharap ajang ini dapat menjadi ruang lahirnya talenta-talenta sepak bola muda yang kelak mampu mengharumkan nama Tulungagung di tingkat yang lebih tinggi.

“Semoga melalui ajang ini lahir atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama baik Tulungagung,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasar informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu pemilik rumah sedang berjualan di warung miliknya yang berada di pinggir jalan masuk Jalan Pahlawan, Desa Tapan. Korban mendapat kabar dari tetangga bahwa rumahnya terbakar.

Setelah menerima informasi tersebut, korban langsung pulang dan mendapati bagian atap rumah telah dilalap api disertai kepulan asap tebal. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa yang selanjutnya meneruskan laporan ke Polsek Kedungwaru dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung.

Kasi Operasional Damkar Tulungagung, Bambang Pidekso, menyatakan pihaknya menerima laporan pada pukul 10.30 WIB, kemudian berangkat menuju lokasi pukul 10.38 WIB dan tiba di tempat kejadian pukul 10.45 WIB. Sebanyak dua unit armada pemadam kebakaran dan dua kendaraan suplai air diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api.

"Api berhasil dipadamkan, kemudian petugas melanjutkan proses pembasahan hingga selesai pada pukul 11.45 WIB guna memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi dan keterangan sejumlah saksi, kebakaran diduga dipicu arus pendek atau korsleting listrik pada stop kontak yang digunakan untuk menyambungkan kulkas. Stop kontak tersebut diketahui terpasang pada penyekat ruangan berbahan triplek.

Api diduga pertama kali muncul dari ruang tengah sebelum dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah. Kondisi di dalam rumah yang dipenuhi barang bekas seperti plastik dan tumpukan buku turut mempercepat penyebaran api hingga menghanguskan sebagian besar bangunan.

Menurut Bambang Pidekso, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada korsleting listrik berdasarkan hasil penanganan awal di lokasi.

"Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada stop kontak yang digunakan untuk kulkas. Titik awal kebakaran berada di ruang tengah, kemudian api cepat membesar karena di dalam rumah terdapat banyak barang yang mudah terbakar," ungkapnya.

Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Meski demikian, seluruh isi rumah utama beserta atap bangunan mengalami kerusakan berat. Kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp100 juta.

"Kami mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan menghindari penggunaan stop kontak yang tidak sesuai standar demi mencegah kejadian serupa," pungkas Bambang. (*)

Editor: Danu 

Korban diketahui berinisial SY (25), warga Desa Baruharjo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Korban pertama kali ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh teman dekatnya yang hendak kembali ke kamar kos untuk melanjutkan pengerjaan skripsi.

Berdasar keterangan Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto, pada Jumat (26/6/2026), korban bersama dua rekannya mengerjakan skripsi di kamar kos sejak pagi hingga sore hari. Setelah sempat beristirahat, mereka kembali melanjutkan aktivitas tersebut hingga sekitar pukul 01.00 WIB.

Salah seorang teman korban kemudian menginap di kamar kos tersebut. Sekitar pukul 04.45 WIB, saksi terbangun untuk melaksanakan salat Subuh dan melihat korban masih tertidur. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, saksi pulang ke kosnya untuk berganti pakaian dan makan.

Namun, saat kembali ke kamar kos korban sekitar pukul 10.00 WIB untuk melanjutkan pengerjaan skripsi, saksi mendapati korban masih dalam posisi terlentang dan tidak menunjukkan respons saat dibangunkan.

"Setelah berusaha membangunkan korban namun tidak berhasil, saksi memegang tangan korban dan mendapati tubuhnya sudah dalam keadaan dingin serta tidak bernapas," kata Iptu Nanang.

Temuan tersebut kemudian diberitahukan kepada teman korban yang kamar kosnya berada di sebelah, serta pemilik kos. Pihak keluarga korban juga dihubungi dan ibu korban datang ke lokasi sekitar pukul 13.00 WIB.

Setelah memastikan kondisi korban, kejadian itu dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Kedungwaru.

Petugas kepolisian bersama tim Inafis dan tim forensik kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke RSUD dr. Iskak Tulungagung guna dilakukan pemeriksaan.

Iptu Nanang Murdiyanto memastikan, berdasar hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung," ujar Iptu Nanang Murdiyanto.

Ia menambahkan, pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak menghendaki dilakukan proses autopsi. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan.

"Kasus ini telah ditangani sesuai prosedur. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan jenazah telah diserahkan untuk dimakamkan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Acara yang berlangsung di GOR Lembu Peteng, Sabtu (27/6/2026), sejak siang hingga malam itu menghadirkan 21 band dari berbagai subgenre rock dan metal, baik lokal maupun luar daerah.

Festival ini menghadirkan band legendaris Power Metal dan Marjinal sebagai bintang tamu, serta sejumlah band lain seperti Kill Harmonik (Kediri), Santet (Purwokerto), Batu Nisan (Pemalang), Immortal Rites (Kediri), Petani Gila (Bekasi), Numani (Surabaya), Balakosa (Tulungagung), Tikungan Tajam (Trenggalek), hingga Sidemkayon (Trenggalek).

Ketua panitia penyelenggara Tulungagung Distorsi, Andi Mahifal, mengatakan festival tersebut lahir dari keresahan para pegiat musik metal di Tulungagung yang selama ini belum memiliki wadah untuk berkumpul dan menampilkan karya.

"Awalnya Tulungagung Distorsi ini sebenarnya berangkat dari keisengan teman-teman pecinta musik metal dari berbagai genre. Tetapi kemudian muncul keresahan, kenapa di Tulungagung belum ada event yang bisa mewadahi musik rock dan metal," ujarnya.

Menurut Andi, selama ini festival musik rock dan metal berskala besar lebih banyak terpusat di Surabaya. Sementara di wilayah Karesidenan Kediri, termasuk Tulungagung, belum ada agenda rutin yang secara khusus mengangkat musik cadas.

"Kami ingin menunjukkan bahwa musik metal itu memiliki banyak genre dan komunitasnya juga hidup. Harapannya, acara ini bisa menjadi event tahunan," katanya.

Lebih jauh, pihaknya berharap Tulungagung Distorsi mampu berkembang menjadi agenda rutin yang dapat mengangkat nama Tulungagung sebagai salah satu barometer musik rock di wilayah selatan Jawa Timur.

"Harapan kami ke depan festival ini terus berlanjut dan bisa menjadikan Tulungagung sebagai barometer musik rock Jawa Timur bagian selatan," tambahnya.

Sebanyak 21 band dijadwalkan tampil sepanjang acara. Panitia menargetkan sedikitnya dua ribu penonton hadir meramaikan festival tersebut.

Andi menyadari bahwa pasar musik rock dan metal memang tidak sebesar genre musik populer lainnya. Meski demikian, panitia tetap optimistis antusiasme penikmat musik cadas akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival perdana ini.

"Peminat musik rock dan metal memang relatif minoritas. Kami tidak berandai-andai akan seramai konser musik populer pada umumnya, tetapi kami tetap optimistis komunitas ini masih hidup dan akan mendukung acara ini," jelasnya.

Untuk menjamin keamanan selama kegiatan berlangsung, panitia telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Polres maupun Polsek Tulungagung Kota. Mereka juga telah menyiapkan pengamanan agar acara berjalan aman dan tertib," katanya.

Sementara itu, personel Power Metal, Ipunk, memastikan grupnya telah melakukan persiapan maksimal untuk menghibur penonton di Tulungagung.

"Kami berusaha semaksimal mungkin dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk semua yang datang menonton," ujarnya.

Power Metal menyiapkan sekitar 10 lagu untuk dibawakan. Namun, menyesuaikan durasi penampilan selama 45 menit, band tersebut memperkirakan hanya akan membawakan sekitar delapan lagu.

"Kami sudah menyiapkan 10 lagu, tetapi kemungkinan maksimal sekitar delapan lagu yang bisa dimainkan sesuai durasi," kata Ipunk.

Ia mengakui persiapan fisik juga menjadi perhatian mengingat usia para personel yang sudah tidak muda lagi.

"Persiapan khususnya lebih banyak istirahat. Mengingat usia juga, kami harus sadar diri supaya tetap tampil maksimal," ujarnya sambil tersenyum.

Dalam kesempatan itu, Ipunk mengajak masyarakat Tulungagung untuk mendukung penyelenggaraan festival tersebut sebagai momentum kebangkitan musik rock di daerah.

"Semoga masyarakat Tulungagung bisa mendukung Tulungagung Distorsi. Mari bersatu dalam musik rock dan semoga ini menjadi titik kebangkitan musik rock di Tulungagung," ucapnya.

Ipunk juga memberikan pesan kepada musisi-musisi muda agar terus berkarya dan terbuka terhadap kritik.

"Tetap berkarya, jangan pernah lelah belajar, dan selalu terbuka terhadap kritik. Kritik itu akan menjadi jalan untuk kemajuan kita. Yang penting selalu open minded," pesannya.

Power Metal juga menyiapkan kejutan dalam penampilannya. Selain tampil bersama vokalis Faiz, grup tersebut akan menghadirkan mantan vokalis mereka, Arul, sebagai penampil tamu (featuring) di atas panggung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tak hanya dari Tulungagung, peserta yang hadir juga berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Madiun, Trenggalek, Kediri, hingga sejumlah kota lain di Jawa Timur. Suasana alun-alun pun tampak semarak dengan aksi-aksi para skater yang saling menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas papan luncur.

Salah satu panitia kegiatan, Irfan Abror Naim, mengatakan, peringatan Hari Skateboard Sedunia merupakan agenda tahunan yang selalu dirayakan oleh komunitas skateboard di berbagai negara. Namun untuk tahun ini, pelaksanaan di Tulungagung sengaja digelar pada 24 Juni agar lebih banyak skater dari luar daerah dapat ikut berpartisipasi.

“Ini sebenarnya perayaan ulang tahun skateboard yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 21 Juni. Tapi di Tulungagung kami mengadakan pada 24 Juni supaya teman-teman dari luar kota bisa datang dan ikut meramaikan,” ujar Irfan.

Menurutnya, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sejumlah komunitas skateboard dari berbagai kota di Jawa Timur hadir untuk mempererat silaturahmi sekaligus merayakan momentum tahunan tersebut.

“Yang datang ada dari Surabaya, Malang, Sidoarjo, Trenggalek, Madiun, Kediri, dan banyak kota lainnya di Jawa Timur,” tambahnya.

Mengusung tema Go Skateboarding Day Tulungagung, panitia menyiapkan sejumlah kegiatan menarik untuk para peserta. Di antaranya adalah game of skate, best trick, mural grafity dan finger board yang menjadi ajang unjuk kemampuan sekaligus sarana berbagi pengalaman antar skater.

Melalui berbagai perlombaan tersebut, para peserta tidak hanya bersaing menunjukkan trik terbaik, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar komunitas skateboard yang selama ini tersebar di berbagai daerah.

“Eventnya ada Game of Skate dan Best Trick. Tujuannya supaya teman-teman bisa berkumpul, saling berbagi pengalaman, dan semakin semangat untuk berkembang,” kata Irfan.

Ia menilai perkembangan komunitas skateboard di Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Jumlah penggemar olahraga ekstrem ini terus bertambah, terutama dari kalangan remaja.

“Kalau perkembangan skater di Tulungagung alhamdulillah lumayan banyak. Setiap tahun ada saja teman-teman baru yang mulai belajar skateboard,” ungkapnya.

Momentum peringatan Hari Skateboard Sedunia ini juga diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para skater untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Selain itu, kegiatan semacam ini diyakini mampu melahirkan talenta-talenta baru yang nantinya dapat mengharumkan nama daerah.

“Harapannya semoga skater-skater di berbagai daerah bisa semakin berkembang dan semuanya tetap semangat untuk bermain skateboard,” ujarnya.

Meski perkembangan komunitas cukup pesat, para skater mengaku masih menghadapi kendala terkait fasilitas latihan. Saat ini Tulungagung memiliki skate park di kawasan Taman Kali Ngrowo. Namun fasilitas tersebut dinilai kurang sesuai untuk digunakan berlatih karena desain rintangannya terlalu ekstrem, terutama bagi pemula.

“Skate park sebenarnya ada, tapi banyak yang rusak. Yang di kawasan Kali Ngrowo itu menurut kami kurang cocok untuk bermain karena obstacle atau rintangannya terlalu ekstrem,” jelas Irfan.

Kondisi tersebut membuat sebagian besar skater lebih memilih berlatih di Alun-Alun Tulungagung. Area tersebut dinilai memiliki kontur dan rintangan yang lebih landai sehingga lebih aman digunakan oleh pemula maupun skater yang sedang berlatih dasar.

“Kalau di alun-alun ini rintangannya lebih rendah dan landai, jadi lebih enak untuk belajar. Teman-teman akhirnya banyak yang memilih main di sini,” katanya.

Namun penggunaan area alun-alun sebagai lokasi latihan juga memiliki tantangan tersendiri. Para skater kerap harus berbagi ruang dengan pengunjung lain yang sedang beraktivitas, termasuk anak-anak yang bermain di sekitar lintasan skateboard.

Karena itu, komunitas skateboard berharap pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas khusus yang lebih representatif dan aman untuk digunakan berlatih maupun menggelar kegiatan komunitas.

“Kami berharap ada lokasi khusus untuk skateboard. Kalau di alun-alun sering bersinggungan dengan pengunjung lain, terutama anak-anak yang bermain di area lintasan. Jadi akan lebih aman kalau ada tempat khusus untuk teman-teman skater,” pungkas Irfan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ajang yang baru pertama kali digelar di Tulungagung ini menjadi momentum penting dalam mencetak bibit pesepak bola berbakat dari daerah. Ahmad Baharudin menegaskan, festival ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan bagian dari proses jangka panjang untuk melahirkan pemain profesional hingga calon penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

"Harapan kami, melalui Festival Grassroots Piala Presiden ini akan lahir pemain-pemain dari Tulungagung yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan menembus Timnas Indonesia," ujar Ahmad Baharudin.

Festival yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini menerapkan sistem kompetisi berjenjang. Menurut Ahmad, tim-tim terbaik memiliki peluang besar untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

"Tim yang berhasil menjadi juara akan mewakili Tulungagung di tingkat provinsi. Jika kembali meraih prestasi, mereka akan melanjutkan perjuangan di tingkat nasional," jelasnya.

Di hadapan peserta, pelatih, dan orang tua yang memadati lapangan, Ahmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai dukungan panitia, sponsor, wali murid, dan suporter sangat krusial dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

"Terima kasih kepada seluruh panitia, sponsor, wali murid, dan supporter yang telah memberikan dukungan penuh sehingga anak-anak dapat mengikuti kompetisi ini dengan baik," katanya.

Ahmad mengungkapkan bahwa Festival Grassroots Piala Presiden ini merupakan bagian dari program nasional yang mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk mempercepat peningkatan prestasi sepak bola Indonesia dari level paling dasar (grassroots).

Pembangunan prestasi olahraga tidak bisa instan. Oleh karena itu, pembinaan sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan atlet masa depan yang berdaya saing tinggi.

"Mudah-mudahan anak-anak yang kita bina mulai sekarang ini nantinya bisa tumbuh menjadi pemain profesional dan memperkuat Timnas Indonesia," harapnya.

Selain berburu bakat, festival ini fokus pada pembentukan karakter anak. Sebagai Ketua Askab PSSI Tulungagung, Ahmad berpesan agar seluruh pemain menjunjung tinggi sportivitas, mematuhi arahan pelatih, serta menghormati keputusan wasit.

Bagi atlet muda, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Pengalaman bertanding, mental, disiplin, dan kerja sama tim justru menjadi fondasi utama.

"Junjung tinggi sportivitas, ikuti arahan pelatih, dan patuhi semua aturan pertandingan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, aman, dan sukses," pesannya.

Festival Grassroots Piala Presiden Kabupaten Tulungagung 2026 ini disambut antusias. Kompetisi ini diikuti oleh puluhan klub lokal yang terbagi dalam dua kategori usia, kategori U-10 diikuti oleh 14 klub sepak bola sementara kategori U-12 diikuti oleh 20 klub sepak bola dari berbagai kecamatan.

Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa sepak bola tetap menjadi olahraga favorit sekaligus wadah positif bagi generasi muda. Kehadiran Plt Bupati juga mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung perkembangan atlet sejak dini.

"Festival ini bukan hanya tempat menyalurkan bakat, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan mewujudkan Tulungagung yang ayem tentrem, guyub rukun, aman, nyaman, dan damai," pungkas Ahmad Baharudin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dengan pengawalan aparat kepolisian, para mahasiswa bergantian menyampaikan orasi sambil membentangkan puluhan poster berisi tuntutan. Mereka mendesak pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan pelayanan publik, khususnya di sektor kelistrikan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Hendra Nurdiansyah, mengatakan bahwa mahasiswa membawa sedikitnya 13 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Di sini ada beberapa tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang kami sampaikan langsung kepada pemerintah daerah. Salah satunya mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem pelayanan kelistrikan di seluruh wilayah Tulungagung," ujar Hendra.

Selain evaluasi layanan, mahasiswa juga meminta PLN melakukan pendataan secara rinci dan terbuka terkait dampak serta kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami juga mendesak agar tersedia mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik," katanya.

Menurut Hendra, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor usaha dan pertanian. Bahkan, berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, kerugian yang dialami kelompok masyarakat cukup besar.

"Kemarin salah satu sampel yang kami temukan, satu kelompok peternak ikan mengalami kerugian hingga Rp1,8 miliar dalam kurun waktu kurang lebih dua hari akibat pemadaman listrik saat masa panen," ungkapnya.

Selain persoalan kelistrikan, mahasiswa juga menuntut Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk lebih aktif mengawasi kualitas pelayanan publik serta menyediakan kanal transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lengkap, rinci, dan mudah diakses masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti sejumlah kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan KDMP yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Hendra menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan maupun masalah serupa di masa mendatang.

"Pandangan kami soal MBG di Tulungagung perlu adanya evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait pelaksanaannya melalui SPPG. Tujuannya agar ke depan tidak terjadi penyelewengan anggaran dan pelaksana program dapat menjalankan amanah dengan baik," jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya sejumlah kasus keracunan yang menimpa penerima program tersebut di berbagai daerah yang menurutnya harus dijadikan bahan evaluasi.

"Saya rasa dari tahun ke tahun juga ada kasus keracunan yang dialami siswa maupun penerima program. Ini menjadi evaluasi besar agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih baik lagi," tambahnya.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, melakukan evaluasi terhadap struktur kabinet dan birokrasi, mempercepat pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, mengembalikan supremasi sipil sesuai amanat Reformasi 1998, serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis maupun warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

Aksi berlangsung tertib hingga sore hari dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa juga diterima pihak DPRD Tulungagung, untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait di kantor DPRD. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perubahan itu merupakan hasil program renovasi rumah tidak layak huni yang digagas Lapas Kelas IIB Tulungagung. Menariknya, proses pengerjaan renovasi tidak hanya dilakukan oleh petugas, tetapi juga melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memiliki sertifikasi keterampilan pertukangan.

Program sosial yang selesai dilaksanakan dan diserahkan pada Senin (22/6/2026) tersebut menyasar rumah milik Sri Muzayanah (46), seorang warga yang selama ini tinggal bersama suami dan anak-anaknya di rumah dengan kondisi yang memerlukan perbaikan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Muhammad Kurnia, menjelaskan bahwa program renovasi rumah tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang bersumber dari dana sosial para pegawai Lapas. Program ini juga menjadi kegiatan perdana yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Anggaran berasal dari dana sosial pegawai Lapas. Totalnya sekitar Rp10 juta yang digunakan untuk membeli berbagai macam material bangunan dan kebutuhan renovasi rumah,” jelas Kurnia.

Menurutnya, keterlibatan warga binaan dalam proses renovasi menjadi bagian dari upaya pembinaan yang selama ini dijalankan oleh Lapas. Para warga binaan yang diterjunkan telah memiliki sertifikasi keterampilan pertukangan sehingga dinilai mampu mengerjakan pekerjaan renovasi secara profesional.

“Proses renovasi melibatkan tujuh warga binaan yang sudah memiliki sertifikasi pertukangan. Mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu pekerjaan perbaikan rumah,” ungkapnya.

Kurnia menambahkan, selama berada di luar lingkungan Lapas, para warga binaan tetap berada dalam pengawasan ketat petugas. Sistem pengawalan khusus diterapkan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai prosedur.

“Selama proses pengerjaan, warga binaan mendapatkan pengawalan khusus dari petugas Lapas. Jadi seluruh aktivitas tetap terpantau dengan baik,” terangnya.

Renovasi rumah tersebut diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar lima hari kerja. Meski demikian, sejumlah bagian penting rumah berhasil diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.

“Ada beberapa bagian rumah yang direnovasi, mulai dari lantai, dinding hingga penambahan ruang ibadah. Kami berupaya agar rumah ini menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati,” imbuh Kurnia.

Lebih jauh, ia berharap program tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima bantuan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan agar dapat mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapan kami, program renovasi rumah ini bisa membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Ke depan, rencananya program seperti ini akan kami lakukan secara berkala setiap tahun,” pungkasnya.

Sri mengaku tidak menyangka rumah yang selama ini ditempatinya akan mendapatkan bantuan renovasi. Baginya, perubahan yang terjadi membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarganya.

“Dulu lantai rumah hanya disemen saja. Sekarang sudah direnovasi menggunakan keramik,” ujar Sri.

Ia menuturkan, kondisi rumah yang lebih baik membuat aktivitas keluarga menjadi lebih nyaman. Terlebih, anak-anaknya kini dapat tinggal di lingkungan rumah yang lebih layak.

“Sangat senang, sekarang rumah lebih bagus dan ideal untuk ditinggali anak-anak. Kami sekeluarga sangat bersyukur atas bantuan ini,” katanya.

Melalui program tersebut, Lapas Kelas IIB Tulungagung tidak hanya menghadirkan bantuan fisik berupa perbaikan rumah, tetapi juga menunjukkan bahwa proses pembinaan warga binaan dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Bagi Sri Muzayanah dan keluarganya, bantuan itu menjadi awal baru untuk menjalani kehidupan di rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Massa yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek itu membawa poster berisi tuntutan dan menyerukan agar program MBG tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat.

Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis dengan tetap melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Kedua, mendesak pemerintah membersihkan program dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta menegakkan hukum secara transparan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ketiga, meminta pelibatan UMKM dan produk lokal dalam pelaksanaan program untuk mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Koordinator aksi, Imam Waldy, mengatakan unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat agar program MBG tetap berlanjut. Menurutnya, program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap hasil pertanian lokal.

“Hari ini kami melakukan aksi damai untuk menuntut program MBG tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Massa yang hadir berasal dari 14 kecamatan di Trenggalek, jumlahnya sekitar 4.000 orang,” ujar Imam Waldy.

Ia menjelaskan, keberadaan program MBG telah memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Selain melibatkan berbagai unsur masyarakat, program tersebut juga membuka peluang kerja bagi ribuan warga.

“Alasan kami melakukan aksi ini adalah untuk mendukung pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, agar Program MBG terus dilanjutkan. Program ini sangat membantu masyarakat. Dari sisi tenaga kerja, yang terlibat di dapur-dapur MBG di seluruh Trenggalek sudah lebih dari 7.000 orang,” katanya.

Terkait berbagai masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, Imam menegaskan pihaknya mendukung langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah.

“Kalau untuk perbaikan, tentunya kami setuju. Apa yang kurang akan diperbaiki demi keberlangsungan program yang lebih baik,” tambahnya.

Aksi massa kemudian diterima oleh unsur pimpinan DPRD Trenggalek. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan demonstran menyerahkan surat tuntutan yang selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan DPRD sebagai bentuk penerimaan aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan peserta aksi terdiri dari berbagai elemen yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari petani, pelaku UMKM, pengelola dapur, hingga relawan.

“Kami menerima aksi dari teman-teman mitra MBG. Mereka terdiri dari petani, UMKM, rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan di dapur, relawan, dan sebagainya. Ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Menurut Doding, tuntutan pertama berkaitan dengan keberlanjutan program yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun demikian, para mitra juga menginginkan adanya evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Mereka berharap program ini tetap dilanjutkan dengan evaluasi. Teman-teman juga sepakat untuk melakukan evaluasi diri sehingga pelaksanaan program ke depan bisa lebih baik lagi,” kata dia.

Tuntutan kedua menyangkut adanya dugaan praktik korupsi yang mencuat dan dinilai berdampak pada citra program. Para mitra berharap persoalan tersebut segera dituntaskan sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini menjalankan program di lapangan.

“Mereka resah dengan isu-isu korupsi yang muncul karena akhirnya berdampak pada citra program dan para pelaku di bawah. Harapannya praktik-praktik korupsi yang ada segera diselesaikan dan ditindak sesuai aturan,” tegas Doding.

Sementara tuntutan ketiga adalah mendorong penggunaan produk lokal dalam penyediaan menu MBG. Menurutnya, para petani berharap hasil pertanian daerah dapat terserap lebih banyak sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Para petani berharap produk lokal bisa terserap sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan menu dalam program MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi program juga dirasakan langsung oleh masyarakat Trenggalek,” jelasnya.

Doding menegaskan DPRD Trenggalek akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

“Karena ini aspirasi masyarakat Trenggalek, semua tuntutan kami tampung. Pada prinsipnya kami sepakat bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, praktik korupsi harus dihilangkan, dan produk lokal harus diutamakan. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” tandasnya.

Setelah surat tuntutan ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD Trenggalek, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Aksi berlangsung kondusif tanpa adanya insiden yang mengganggu jalannya kegiatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penyampaian aspirasi yang berlangsung di Gedung DPRD Trenggalek itu dihadiri oleh perwakilan PMII, unsur DPRD, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, menegaskan bahwa organisasinya menolak pelaksanaan MBG dalam bentuk yang saat ini berjalan. Menurutnya, berbagai persoalan dalam implementasi program menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh.

“Kami sangat menolak MBG. Makanya kami menuntut evaluasi. Kalau sebenarnya MBG ini dievaluasi secara betul-betul, maka program ini bisa saja dihentikan apabila pemerintah memang mau melakukan evaluasi besar-besaran,” kata Beni.

Ia menilai program tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, masih terdapat penerima manfaat yang berasal dari keluarga mampu, sementara di daerah-daerah tertentu justru terdapat masyarakat yang kesulitan mengakses program tersebut.

“Pada akhirnya masyarakat yang menjadi penerima juga tidak tepat sasaran. Misalnya siswa yang ada di kota dengan kondisi ekonomi keluarga mampu tetap mendapatkan bantuan. Sementara di tempat-tempat lain, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, akses untuk mendapatkan makan gratis justru masih mengalami kesulitan,” ujarnya.

Beni juga mendorong adanya reformasi kebijakan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai perbaikan tata kelola dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kalau kemudian ada reformasi pada program MBG ini, tentu pelaksanaannya tidak seperti sekarang. Dari segi anggaran bisa lebih minim, kemudian penyediaan gizi juga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat akar rumput,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan audiensi digelar sebagai forum dengar pendapat untuk membahas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Trenggalek.

“Hari ini kita melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan rekan-rekan mahasiswa terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Doding menjelaskan, DPRD sengaja mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar masukan yang muncul dapat ditindaklanjuti secara komprehensif.

“Kami mengundang teman-teman PMII yang menginisiasi audiensi, kemudian Satgas MBG yang diwakili Asisten I, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas terkait lainnya. Kami juga mengundang koordinator wilayah BGN,” katanya.

Dari hasil audiensi tersebut, sejumlah rekomendasi disampaikan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Salah satu poin utama adalah mendorong satuan tugas agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

“Ada beberapa hal yang direkomendasikan, terutama satgas MBG harus lebih aktif dan lebih dekat dalam melaksanakan tugasnya, termasuk mengeluarkan rapor penilaian kepada dapur-dapur penyedia makanan dan sebagainya,” jelas Doding.

Ia menegaskan bahwa meskipun program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan anggaran dan pelaksanaan yang berada di bawah kewenangan pusat, DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah.

“Walaupun ini program dari pusat, dananya dari pusat, pelaksanaannya juga langsung dari pusat, tetapi DPRD memiliki hak pengawasan yang melekat. Karena itu kami siap melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

Menurut Doding, seluruh komisi di DPRD Trenggalek turut dilibatkan dalam pengawasan program tersebut. Komisi I, II, III, dan IV disebut telah menyatakan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, audiensi juga mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi petugas BGN di daerah. Salah satunya terkait belum tersedianya kantor operasional yang memadai bagi petugas lapangan.

“Tami disampaikan bahwa ada sekitar 72 personel dari BGN yang hingga kini belum memiliki kantor. Akibatnya masyarakat yang ingin menemui atau mencari informasi sering kebingungan harus ke mana,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Doding mengatakan pihak BGN berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Mereka akan mengupayakan agar masyarakat bisa mengakses informasi mengenai MBG seluas-luasnya,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban diketahui bernama Sulaiman (55), warga Dusun Lotekol, Desa Malasan, Kecamatan Durenan. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang sejak pagi menunggu kepulangan korban dari aktivitas rutinnya mencari pakan ternak.

Kapolsek Durenan, AKP Muhammad Faiz Faisal, mengatakan pada Minggu pagi sekitar pukul 07.00 WIB, korban berpamitan kepada keluarganya untuk mencari pakan ternak di kebun keluarga yang berada di Desa Pakis. Namun hingga sore hari, korban tak kunjung kembali ke rumah.

"Salah seorang anggota keluarga berinisiatif mencari korban ke lokasi yang biasa digunakan untuk mencari pakan ternak. Setibanya di kebun sekitar pukul 16.30 WIB, saksi menemukan korban sudah tergeletak di bawah pohon nangka," ujar AKP Muhammad Faiz Faisal.

Mengetahui kondisi tersebut, saksi segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Durenan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan awal terhadap jenazah korban. Dari hasil pemeriksaan luar, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Namun ditemukan luka pada bagian belakang kepala yang diduga akibat benturan keras saat terjatuh. Selain itu, terdapat pendarahan dari kedua telinga yang juga mengindikasikan adanya benturan pada bagian kepala.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menyimpulkan bahwa korban diduga meninggal dunia akibat kecelakaan terjatuh dari atas pohon nangka.

"Dari hasil pemeriksaan di lokasi dan pemeriksaan luar terhadap jenazah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban diduga terjatuh dari pohon nangka yang dipanjatnya sehingga mengalami benturan pada bagian kepala yang menyebabkan meninggal dunia," terang AKP Muhammad Faiz Faisal.

Kapolsek menambahkan, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak menghendaki dilakukan autopsi.

"Keluarga korban telah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Dari total penduduk sebanyak 1.142.607 jiwa, peserta JKN di Tulungagung tercatat sebanyak 965.760 jiwa atau setara 84,52 persen. Angka tersebut menempatkan Tulungagung di peringkat ke-36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dari sisi cakupan kepesertaan.

Tak hanya itu, dari sisi keaktifan peserta, Tulungagung juga berada di posisi ke-36 se-Jawa Timur. Dari total peserta yang terdaftar, hanya 689.150 peserta yang berstatus aktif, sementara 276.610 peserta lainnya tidak aktif. Tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka 60,31 persen.

Padahal, untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC), kepesertaan JKN minimal harus mencapai 98 persen dari jumlah penduduk. Artinya, Tulungagung masih membutuhkan tambahan sekitar 153.995 peserta untuk mencapai target UHC sebesar 1.119.755 jiwa.

Sementara untuk memenuhi target keaktifan peserta sebesar 80 persen, jumlah peserta aktif yang dibutuhkan mencapai 914.086 jiwa. Dengan kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan sekitar 224.936 peserta aktif.

Segmen Mandiri Masih Menjadi Tantangan

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN masih mendominasi kepesertaan JKN di Tulungagung dengan total 394.747 peserta. Dari jumlah tersebut, 313.666 peserta aktif dan 81.081 peserta tidak aktif.

Sementara itu, peserta yang iurannya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Tulungagung atau segmen PBPU BP Pemda tercatat sebanyak 172.617 peserta, terdiri atas 99.643 peserta aktif dan 72.974 peserta nonaktif.

Pada segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, jumlah peserta mencapai 194.550 jiwa. Namun hampir separuhnya, yakni 92.285 peserta, tercatat tidak aktif.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, mengakui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi tantangan utama.

"Kalau untuk yang mandiri memang masih rendah. Masyarakat kebanyakan membayar iuran ketika membutuhkan layanan kesehatan. Ketika tidak membutuhkan, semangat gotong royongnya masih perlu kita tingkatkan lagi," ujar Fitriyah, Jumat (19/6/2026).

Menurut Fitriyah, prinsip JKN adalah gotong royong, sehingga keberlangsungan program sangat bergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran secara rutin, bukan hanya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

BPJS Keliling Hingga Pengawasan Perusahaan

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui program BPJS Keliling yang menyasar desa-desa.

"Kami turun langsung ke desa-desa melalui JKN Keliling atau BPJS Keliling untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar maupun yang membutuhkan informasi terkait JKN," kata Fitriyah.

Selain menyasar masyarakat umum, BPJS Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program JKN.

Menurut Fitriyah, setiap minggu pihaknya memanggil sekitar 120 badan usaha untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.

"Untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha, kami melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan setiap minggu. Sebanyak 120 badan usaha kami panggil untuk memastikan seluruh karyawannya terdaftar dalam program JKN," jelasnya.

Data menunjukkan, segmen pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU) memiliki total 109.996 peserta, dengan 85.087 peserta aktif dan 24.909 peserta tidak aktif.

Di tengah masih rendahnya capaian kepesertaan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung disebut mulai mengambil langkah percepatan. Berdasarkan informasi yang diterima BPJS Kesehatan, Pemkab menargetkan peningkatan kepesertaan JKN hingga mencapai 90 persen pada akhir tahun 2026.

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Pak Sekda, Pemda menargetkan akhir tahun nanti kepesertaan JKN di Tulungagung meningkat dari sekitar 85 persen menjadi 90 persen," ungkap Fitriyah.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah telah mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan membentuk Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC).

"Nanti seluruh OPD akan bergerak bersama. Tim percepatan UHC sudah dibentuk dan saat ini juga sedang dihitung kecukupan anggarannya," katanya.

Fitriyah menegaskan bahwa UHC tidak hanya berbicara mengenai jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, selain meningkatkan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan juga berupaya memperkuat layanan kesehatan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas.

"UHC itu tidak hanya terkait kepesertaan, tetapi juga pemerataan akses layanan. Karena itu kami menambah dua klinik lagi di wilayah yang masih membutuhkan fasilitas kesehatan," jelasnya.

Selain penambahan fasilitas kesehatan, evaluasi dan monitoring pelayanan juga terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), serta Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

"Kami memastikan seluruh pelayanan di fasilitas kesehatan memenuhi standar dan tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan praperadilan dibacakan pada Kamis (18/6/2026). Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon serta menetapkan biaya perkara nihil.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan putusan tersebut menguatkan legalitas langkah penyidik dalam menetapkan P sebagai tersangka.

“Benar, permohonan praperadilan sudah diputus dan hasilnya ditolak. Artinya, penetapan tersangka yang dilakukan Polres Tulungagung dinyatakan sah. Saat ini perkara juga sudah berstatus P 21 atau lengkap dan telah memasuki tahap dua, yakni pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan,” kata Iptu Andi Tamba, Jumat (19/6/2026).

Menurut Andi, putusan hakim menunjukkan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami bersyukur atas putusan tersebut. Penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Purwanto, Burhanudin Jabar, menghormati putusan pengadilan meski permohonan yang diajukan kliennya tidak dikabulkan. Pihaknya kini akan memfokuskan langkah pembelaan pada sidang pokok perkara.

“Kami sudah maksimal dalam menyusun dan menyampaikan materi praperadilan. Karena permohonan ditolak, selanjutnya kami akan mempersiapkan materi pembelaan untuk Pak Purwanto dalam persidangan pokok perkara,” ujar Burhanudin.

Sebelumnya, pihak tersangka mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dalam permohonannya, ia meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah, menghentikan proses penyidikan, menghapus status tersangka, serta memulihkan nama baik dan hak-haknya.

Penetapan tersangka dalam perkara dugaan perdagangan pupuk tanpa izin edar tersebut dilakukan oleh polisi pada akhir Mei lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga membeli sekitar tujuh ton pupuk NPK Phoska dari sebuah pabrik di Gresik untuk kemudian dipasarkan di wilayah Tulungagung.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait peredaran pupuk yang diduga tidak sesuai ketentuan. Penyidik kemudian melakukan penyamaran atau undercover buy terhadap 40 sak pupuk yang dijual tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dugaan ketidaksesuaian merek produk yang diperjualbelikan. Pupuk yang seharusnya menggunakan merek Green Mathoh diduga dipasarkan sebagai pupuk Phoska.

Atas dugaan perbuatannya, Purwanto dijerat Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Perkara tersebut kini menunggu proses persidangan di pengadilan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program pelatihan ini digagas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus upaya mengenalkan kekayaan seni budaya Jawa kepada pelajar penyandang disabilitas netra.

Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya mengandalkan pendengaran, tetapi juga dibantu dengan penanda huruf braille pada beberapa instrumen gamelan.

Pelatih gamelan, Aulia Renata, menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang agar pelajar tunanetra memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal dan memainkan alat musik tradisional.

“Ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pelatihan gamelan berbasis audio kinestetik bagi pelajar tunanetra,” ujarnya.

Menurut Renata, selama ini pelajar tunanetra lebih sering diperkenalkan pada alat musik modern karena kepekaan mereka terhadap bunyi. Melalui pelatihan ini, ia ingin membuka akses yang lebih luas terhadap kesenian tradisional Jawa.

Proses pembelajaran dimulai dengan mengenalkan bentuk setiap instrumen gamelan melalui sentuhan. Para peserta diajak meraba berbagai alat musik seperti kendang, saron, kenong, gong, demung, bonang, hingga kempul untuk memahami karakteristik masing-masing.

Setelah mengenal bentuk instrumen, peserta kemudian berlatih membedakan suara dan nada yang dihasilkan oleh setiap alat musik. Tahapan ini bertujuan membantu mereka menghafal karakter bunyi sebelum memainkan gamelan secara bersama-sama.

Untuk mempermudah proses belajar, tanda braille dipasang pada alat musik saron dan demung. Penanda tersebut membantu peserta mengenali posisi nada dengan lebih cepat dan akurat.

“Braille pada saron dan demung kami gunakan sebagai alat bantu agar peserta lebih mudah memahami dan mengingat susunan nada,” jelas Renata.

Hasilnya cukup mengesankan. Dalam waktu sekitar satu jam, para peserta sudah mampu memainkan gamelan secara berkelompok dan menghasilkan alunan musik yang selaras.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa seni gamelan dapat dipelajari oleh siapa saja, termasuk pelajar tunanetra, apabila didukung metode pembelajaran yang tepat dan akses yang inklusif.

“Dalam waktu satu jam pengenalan, mereka sudah bisa memainkan gamelan. Ini menjadi bukti bahwa teman-teman tunanetra memiliki potensi besar untuk belajar dan berkarya di bidang seni tradisional,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Desa Keboireng, Supirin, mengatakan sejak kerja sama pengelolaan atau PKS berakhir dan belum diperpanjang, pihaknya tidak lagi menerima dana bagi hasil dari penjualan tiket masuk kepada wisatawan. 

“Kalau dampaknya belum terbitnya PKS yang baru, ya tidak bisa menjual tiket. Setelah legalitasnya tidak ada, orang-orang yang di karcis itu tidak bisa memaksa. Untuk menarik ya seikhlasnya, biasanya untuk operasional, kebersihan, lampu penerangan dan lainnya,” kata Supirin, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung selama lima hingga enam bulan terakhir. Selama periode itu, pengelola wisata hanya mengandalkan sumbangan sukarela pengunjung untuk membantu biaya operasional. 

“Sudah berlangsung sekitar lima sampai enam bulan. Jadi kita mau memperpanjang PKS itu karena sekarang ada perubahan kaitan ke kementerian dan kita pun tidak punya jalur ke sana tanpa pemerintah daerah,” ujarnya. 

Supirin menambahkan, tidak adanya penjualan tiket juga berdampak langsung terhadap pendapatan desa. Sebelumnya, Pemerintah Desa Keboireng memperoleh bagi hasil sebesar enam persen dari pendapatan wisata Pantai Gemah. 

“Kalau dulu waktu Gemah sudah mulai sepi ini, per dua minggu itu antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta yang masuk dari sharing untuk desa,” ungkapnya. 

Karena itu, pihak desa berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat membantu mempercepat proses perizinan dan kerja sama baru dengan Kementerian Kehutanan agar pengelolaan wisata kembali berjalan normal. 

“Kita berharap pemerintah kabupaten bisa membantu mengurus izin terkait PKS yang sudah berhenti karena aturan baru," harap Supirin.

Selain itu, ditengah mulai sepinya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Gemah, Supirin berharap Pemerintah Daerah agar turun tangan. Menurutnya saat ini pengunjung Pantai Gemah menurun drastis jika dibandingkan dengan masa jayanya beberapa tahun lalu. Jika dulu setiap akhir pekan atau hari libur, pengunjung bisa mencapai 10 ribu orang, saat ini hanya di kisaran seribu orang.

"Ke depannya setelah PKS turun, mungkin bisa ada kerja sama pembangunan wahana-wahana baru supaya wisatawan bisa ramai kembali,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setidaknya terdapat lima destinasi wisata pantai yang terdampak kebijakan tersebut, yakni Pantai Molang, Pantai Lumbung, Pantai Pacar, Pantai Kedungtumpang di Kecamatan Pucanglaban, serta Pantai Gemah di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, Yuli Murniingsih, menjelaskan bahwa perubahan aturan tersebut berawal dari terbitnya SK Menteri Kehutanan No 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), yang mengatur perpindahan kewenangan pengelolaan sebagian kawasan hutan di Jawa dan Bali dari Perhutani kembali ke Kementerian Kehutanan.

“Untuk pengelolaan destinasi wisata itu ada regulasi yang baru. Regulasi baru itu tentang kewenangan pengelolaan hutan. Jadi yang dulu dikelola oleh Perhutani, ada sebagian di Jawa dan Bali yang dikembalikan kewenangannya ke Kementerian Kehutanan,” ujar Yuli, Rabu (17/6/2026).

Meski keputusan menteri telah diterbitkan, hingga kini petunjuk teknis pelaksanaannya belum ditetapkan. Akibatnya, pengelolaan destinasi wisata yang berada di kawasan tersebut masih menggantung dan belum memiliki payung hukum yang jelas untuk melakukan penarikan retribusi.

“SK-nya sudah ditetapkan, tapi untuk juknisnya masih belum ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Juknis itu yang disebut RPKHDPK, Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus,” katanya.

Menurut Yuli, persoalan ini tidak hanya dialami Tulungagung. Sejumlah kawasan hutan di Jawa dan Bali, khususnya wilayah pesisir selatan yang pengelolaannya dikembalikan ke kementerian, juga menghadapi kondisi serupa.

Menindaklanjuti perubahan regulasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung telah mengirimkan surat kepada seluruh pengelola destinasi yang terdampak agar menghentikan sementara penarikan retribusi maupun pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita sudah mengirim surat dan melakukan pembinaan kepada pengelola destinasi untuk menghentikan kegiatan penarikan retribusi dan penarikan PAD di semua destinasi itu,” jelasnya.

Surat tersebut dikirim setelah pihak Disbudpar melakukan koordinasi ke Kementerian Kehutanan menjelang Hari Raya Idulfitri lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan petunjuk teknis maupun skema kerja sama baru akan diterbitkan.

“Sekitar dua minggu lalu kita juga sudah bertemu lagi dan belum ada kepastian,” tambah Yuli.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola wisata. Di satu sisi mereka tetap harus menanggung biaya operasional, mulai dari kebersihan, perawatan fasilitas, hingga jasa petugas di lapangan. Namun di sisi lain mereka tidak diperbolehkan memungut tiket masuk dari wisatawan.

“Memang kita tahu bagaimana susahnya mereka karena mengelola destinasi itu ada biayanya, biaya jasa mereka, biaya kebersihan dan lain-lain. Tapi kita menekankan untuk benar-benar tidak menarik retribusi,” tegas Yuli.

Sebagai solusi sementara, pengelola diperbolehkan mengelola tempat penitipan kendaraan, atau menerima sumbangan sukarela dari pengunjung tanpa unsur paksaan. Bahkan, pemberian uang tersebut tidak boleh disertai karcis resmi karena belum memiliki dasar hukum yang sah.

“Kalau bisa ya sukarela, seikhlasnya. Kalau bisa penitipan kendaraan pakai keplek, jangan karcis,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tradisi tahunan tersebut menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki dan kelancaran aktivitas ekonomi yang selama ini menopang kehidupan warga.

Pada perayaan kali ini, warga membuat sebuah tumpeng agung atau gunungan raksasa yang berisi aneka hasil bumi, mulai dari buah-buahan hingga berbagai jenis sayuran hasil panen masyarakat setempat. Tumpeng tersebut menjadi simbol kemakmuran sekaligus harapan agar kehidupan masyarakat semakin sejahtera di masa mendatang.

Kepala Desa Keboireng, Supirin, mengatakan Grebeg Suro merupakan tradisi yang rutin digelar setiap tahun bertepatan dengan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Selain sebagai ungkapan syukur, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendongkrak kembali sektor pariwisata Pantai Gemah yang belakangan mengalami penurunan jumlah pengunjung.

“Grebeg Suro ini dalam rangka menyambut 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Tujuannya selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk kemajuan wisata Pantai Gemah ke depan. Alhamdulillah masyarakat Keboireng yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, nelayan hingga jasa wisata selama ini masih bisa menjalankan aktivitasnya,” ujar Supirin.

Sebelum diperebutkan warga, gunungan hasil bumi terlebih dahulu didoakan oleh tokoh adat setempat. Setelah itu, tumpeng agung diarak mengelilingi kawasan Pantai Gemah dengan diiringi berbagai kesenian tradisional, seperti Reog Kendang dan barongan. Prosesi kirab tersebut berlangsung meriah dan menyedot perhatian ratusan warga maupun wisatawan yang hadir.

Suasana semakin semarak ketika rombongan kirab melintasi area pantai. Pengunjung tampak antusias mengikuti jalannya prosesi sedekah bumi yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir selatan Tulungagung tersebut.

Usai arak-arakan selesai, ratusan warga dan wisatawan langsung menyerbu gunungan hasil bumi. Mereka saling berdesakan untuk mendapatkan buah maupun sayuran yang menghiasi tumpeng raksasa. Masyarakat meyakini hasil bumi yang diperoleh dari gunungan tersebut membawa berkah dan keberuntungan.

Selain prosesi doa dan kirab tumpeng, rangkaian Grebeg Suro juga diisi dengan berbagai hiburan rakyat yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan warga sekaligus menarik minat wisatawan berkunjung ke Pantai Gemah.

Namun demikian, Supirin mengakui jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Gemah saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ekonomi yang belum stabil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kunjungan wisata.

“Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pengunjung sekarang memang jauh berkurang. Penurunannya bukan lagi 50 persen, tetapi sudah sekitar 75 persen. Dulu setiap akhir pekan atau hari libur, pengunjung bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 orang. Sekarang jumlahnya jauh lebih sedikit,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan kawasan wisata juga menghadapi sejumlah kendala, termasuk berakhirnya perjanjian kerja sama (PKS) yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan wisata.

Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi upaya pengembangan kawasan Pantai Gemah. Karena itu, Pemerintah Desa Keboireng berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap pengembangan destinasi wisata tersebut. Dukungan yang dimaksud antara lain percepatan pembaruan perjanjian kerja sama pengelolaan serta pembangunan wahana-wahana baru yang dapat meningkatkan daya tarik wisata.

“Kami berharap pemerintah kabupaten bisa membantu menyelesaikan persoalan perizinan dan pembaruan kerja sama pengelolaan yang saat ini sudah habis. Ke depan kami juga berharap ada pembangunan wahana-wahana baru agar wisatawan kembali ramai berkunjung ke Pantai Gemah,” ungkap Supirin.

Melalui tradisi Grebeg Suro Sedekah Bumi, masyarakat Keboireng tidak hanya menjaga warisan budaya leluhur, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian warga di kawasan Pantai Gemah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Boyolangu AKP Retno Pujiarsih, menyatakan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 11.30 WIB dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Korban diketahui berangkat menuju lokasi sejak pag bersama sekitar 15 anggota komunitas SABDA yang merupakan alumni SMAN 1 Kedungwaru. Mereka memiliki agenda melakukan kegiatan pembuatan saluran air di kawasan wisata sejarah tersebut.

"Berdasarkan keterangan saksi dan rekan korban, rombongan mulai naik menuju area Candi Dadi sekitar pukul 07.00 WIB. Selama perjalanan dan sebelum kegiatan berlangsung, korban tidak mengeluhkan kondisi kesehatan apa pun," ujar AKP Retno.

Lanjut AKP Retno, sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan berhenti untuk beristirahat. Saat itu para peserta makan, minum, dan bersantai setelah melakukan aktivitas fisik. Namun secara tiba-tiba korban terlihat lemas dan kemudian tidak sadarkan diri.

Rekan-rekan korban segera memberikan pertolongan pertama. Mereka juga memanggil seorang dokter spesialis paru yang kebetulan berada di sekitar lokasi, untuk membantu memeriksa kondisi korban. Meski telah mendapat pertolongan, kondisi korban tidak kunjung membaik.

Saat proses evakuasi menuruni kawasan Candi Dadi menuju lokasi yang lebih mudah dijangkau kendaraan, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Polsek Boyolangu dan petugas kesehatan dari Puskesmas Boyolangu sebelum korban dibawa ke RSUD dr. Iskak Tulungagung.

“Setelah menerima laporan dari masyarakat, kami segera mendatangi tempat kejadian perkara bersama petugas Inafis Polres Tulungagung dan tim medis RSUD dr. Iskak. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka pada tubuh korban,” ujar AKP Retno Pujiarsih.

Menurutnya, informasi yang diperoleh dari keluarga menyebutkan bahwa korban memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi sekitar dua bulan terakhir.

“Berdasarkan keterangan keluarga, korban pernah mengalami sakit hipertensi. Pihak keluarga juga telah menerima peristiwa ini sebagai musibah dan membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan autopsi,” tambahnya.

Polisi memastikan telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian, mulai dari menerima laporan, mendatangi lokasi kejadian, berkoordinasi dengan SPKT Polres Tulungagung, menghubungi petugas Inafis dan tim medis, hingga melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan luar terhadap jenazah.

Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan saat melakukan aktivitas fisik, terutama di kawasan perbukitan dan lokasi yang membutuhkan tenaga ekstra.(*)

Editor: Danu

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial IJB (37), warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan SB (39), warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk menangkap keduanya, Tim Resmob Macan Agung melakukan perburuan selama sekitar satu pekan.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan pencurian pemberatan yang terjadi di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru.

“Kami menginformasikan bahwasanya Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung, telah mengamankan dua terduga pelaku hasil pencurian pemberatan di salah satu toko usaha bahan bangunan di wilayah Ngantru,” ujar Ipru Andi, Jumat (12/6/2026).

Kasatreskrim menjelaskan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. Setelah menerima laporan, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh petunjuk bahwa para pelaku berada di wilayah Jawa Tengah.

Berbekal informasi tersebut, Satreskrim Polres Tulungagung kemudian berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Jawa Tengah, termasuk Polda Jawa Tengah, Polres Pekalongan dan Polres Batang untuk melakukan pengejaran.

“Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di wilayah Jawa Tengah. Sehingga kami berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah serta Polres jajaran sehingga kedua terduga pelaku berhasil kami amankan,” jelasnya.

Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda. Satu pelaku diamankan di wilayah Pekalongan, sedangkan pelaku lainnya ditangkap di Kabupaten Batang. Keduanya kemudian dibawa ke Tulungagung pada Jumat (12/6/2026) pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses penangkapan dan pengembangan kasus, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur berupa tembakan pada kaki masing-masing terduga pelaku karena diduga berupaya melawan dan membahayakan petugas.

Dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini diketahui memiliki modus operandi dengan menyasar toko-toko yang dinilai memiliki peluang besar untuk dibobol. Mereka beraksi dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis sebelum menguras barang-barang di dalamnya.

“Modusnya melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis. Mereka menggunakan kendaraan seperti Toyota Innova, Hiace maupun Toyota Fortuner untuk mendukung aksinya,” ungkap Iptu Andi.

Menurutnya, sasaran para pelaku tergolong acak dan tidak terbatas pada satu jenis usaha tertentu. Mereka memilih lokasi berdasarkan situasi dan peluang yang dianggap aman untuk melakukan pencurian.

“Barang yang diambil bermacam-macam. Ada toko kosmetik, toko kecantikan, toko bangunan hingga tempat penyimpanan gabah atau padi. Jadi sasarannya acak,” katanya.

Polisi juga mengungkap bahwa kedua pelaku merupakan spesialis pencurian lintas daerah yang beroperasi dari luar kota hingga lintas provinsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun penyidik, komplotan tersebut diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian di berbagai wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Yang kami amankan ini memang spesialis pencurian pemberatan lintas kota, lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Dari informasi beberapa polres jajaran, ada lebih dari lima tempat kejadian perkara yang diduga berkaitan dengan kelompok ini,” ujar Iptu Andi.

Meski demikian, polisi masih terus melakukan pendalaman terkait kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian lainnya, termasuk dugaan adanya anggota komplotan lain yang belum tertangkap.

“Kami masih melakukan pendalaman dan akan menggelar perkara untuk memastikan keterlibatan mereka di sejumlah TKP lainnya, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini,” pungkasnya.

Saat ini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulungagung. Polisi juga terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh jaringan dan rangkaian aksi pencurian yang diduga dilakukan komplotan tersebut di berbagai daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi, mengatakan Job Fair menjadi wadah mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

“Tujuan dilaksanakan Job Fair ini adalah mempertemukan rekan-rekan pengusaha dengan teman-teman yang ingin mencari pekerjaan. Ini merupakan momen pertemuan dua pihak yang saling membutuhkan,” ujar Tri Hariadi.

Menurutnya, peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi maupun masyarakat umum yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Hari ini kita didukung 47 perusahaan dan tersedia sekitar 3.750 peluang kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

Tri berharap kegiatan tersebut dapat membantu menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulungagung yang saat ini berada di angka 4,02 persen.

“Harapan kami dengan kegiatan Job Fair ini nanti bisa menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung yang saat ini sekitar 4,02 persen. Target kita paling tidak ada penurunan. Penurunan satu persen saja sangat berarti,” jelasnya.

Ia menambahkan, tren TPT di Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, pemerintah masih terus mengevaluasi data dan kondisi riil di lapangan terkait pencari kerja yang belum terserap dunia kerja.

Sementara itu, ratusan pencari kerja dari kalangan Gen Z dan milenial memadati area Job Fair sejak pagi hari. Mereka mendatangi berbagai stan perusahaan untuk mencari informasi dan mengajukan lamaran kerja.

Salah satu pencari kerja, Mohammad Fikri, datang bersama ibunya untuk mencari peluang kerja yang sesuai.

“Saya datang ke Job Fair bersama ibu. Ini sudah ambil empat brosur dan ada satu perusahaan yang membuat saya tertarik bekerja di sana,” ujarnya.

Fikri mengaku sebelumnya pernah bekerja sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit. Namun ia memutuskan berhenti karena merasa tidak kuat dengan beban kerja yang dijalani.

“Saya sudah pernah kerja sebelumnya menjadi cleaning service, tapi fisik saya tidak kuat,” katanya.

Menurut Fikri, mencari pekerjaan saat ini tidak mudah. Ia mengaku sudah beberapa kali melamar kerja namun belum berhasil diterima.

“Cari kerja sekarang susah. Saya sudah pernah coba daftar ke empat perusahaan dan semua gagal,” ungkapnya.

Ia menilai salah satu kendala terbesar adalah tingginya kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan perusahaan.

“Kualifikasi yang diberikan perusahaan tinggi. Apalagi saya hanya lulusan SMA saja,” paparnya.

Kesulitan serupa juga dirasakan Claradea, lulusan baru Universitas Airlangga Surabaya. Meski berasal dari perguruan tinggi ternama, ia mengaku belum mudah mendapatkan pekerjaan.

“Saya datang ke Job Fair untuk berusaha mencari kerja. Karena mencari kerja lumayan sulit,” ujarnya.

Clara mengaku telah berulang kali melamar pekerjaan melalui berbagai jalur, mulai dari Job Fair hingga situs resmi perusahaan dan LinkedIn.

“Selain mencari kerja di Job Fair, saya sudah berusaha cari kerja lewat LinkedIn dan web perusahaan. Sudah empat kali saya coba daftar pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi pencari kerja saat ini adalah tingginya kualifikasi yang diminta perusahaan, sementara kompensasi yang ditawarkan belum tentu sebanding.

“Sebenarnya sebagai Gen Z saya hanya mencari pekerjaan yang bisa memberikan fasilitas, gaji dan tempat kerja sesuai kemampuan yang dimiliki,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebagai penanda awal berdirinya pos tersebut, Damkarmat menggelar acara syukuran pada Rabu (10/6/2026). 

Meski demikian, pos bantuan tersebut belum langsung beroperasi. Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih melakukan sejumlah persiapan, mulai dari penataan sumber daya manusia (SDM) hingga armada yang akan ditempatkan di lokasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Lugu Tri Handoko mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan saat ini masih berupa syukuran sebagai tanda dimulainya pembentukan pos bantuan.

"Ini sementara masih syukuran saja. Pelaksanaan operasionalnya masih kami bahas lagi karena terkait SDM dan penataan kendaraan yang akan ditempatkan di sana," ujarnya.

Meski masih dalam tahap persiapan, pihaknya menargetkan Pos Bantuan Damkar Ngunut sudah mulai ditempati dan beroperasi dalam waktu sekitar dua pekan ke depan.

"Secepatnya, kira-kira dua minggu lagi sudah mulai ditempati," katanya.

Lugu menjelaskan, nantinya Pos Bantuan Damkar Ngunut akan diperkuat dengan dua armada yang berasal dari unit yang telah dimiliki Damkarmat Tulungagung. Dua kendaraan tersebut terdiri dari satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit kendaraan suplai air.

"Rencananya ada dua armada. Satu mobil pemadam dan satu mobil suplai air," jelasnya.

Keberadaan pos bantuan ini diharapkan dapat mempercepat respons petugas terhadap berbagai kejadian darurat, terutama di wilayah Tulungagung bagian timur seperti Kecamatan Ngunut, Rejotangan, Pucanglaban, Kalidawir, dan wilayah sekitarnya.

Menurut Lugu, pembentukan pos bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pemadam kebakaran yang menargetkan petugas dapat tiba di lokasi kejadian dalam waktu maksimal 15 menit.

"Tujuan adanya pos bantuan ini sesuai SOP kami, yaitu harus bisa sampai ke lokasi dalam waktu 15 menit ketika ada kejadian. Dengan adanya pos bantuan, pelayanan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih lancar," terangnya.

Ia menambahkan, layanan Damkarmat tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan dan evakuasi nonkebakaran.

"Kalau ada evakuasi ular, hewan liar, kendaraan yang terperosok di jalan atau kawasan hutan, termasuk kebakaran, semuanya bisa lebih cepat ditangani," imbuhnya.

Untuk mendukung operasional pos bantuan tersebut, Damkarmat akan menempatkan enam personel yang dibagi dalam dua sif pelayanan selama 24 jam.

"Enam personel kita bagi dua sif. Sif pertama pukul 07.00 sampai 19.00, kemudian sif malam pukul 19.00 sampai 07.00 pagi," jelas Lugu.

Meski akan menempatkan armada di Pos Bantuan Ngunut, ia memastikan keberadaan pos baru tersebut tidak akan mengurangi kesiapsiagaan markas komando (Mako) Damkar Tulungagung. Jika penanganan dari pos bantuan belum mencukupi, maka personel dan armada dari Mako akan langsung diterjunkan untuk memberikan bantuan tambahan.

"Kalau dari pos bantuan masih kurang, langsung kita bantu dari Mako. Yang penting masyarakat mendapat pelayanan yang lebih dekat dan lebih cepat," tegasnya.

Di sisi lain, Lugu mengungkapkan bahwa Damkarmat Tulungagung masih menghadapi keterbatasan armada pemadam kebakaran. Saat ini pihaknya hanya memiliki tiga unit mobil pemadam utama dan dua unit kendaraan suplai air, dengan sebagian armada telah berusia cukup tua.

"Kendaraan kami ada yang tahun 1981, ada yang tahun 2014 dan tahun 2020. Karena itu, setiap tahun kami terus mengusulkan penambahan armada," ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan armada baru semakin mendesak seiring perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung yang mulai banyak memiliki bangunan bertingkat. Namun, hingga saat ini Damkarmat belum memiliki mobil pemadam dengan tangga hidrolik yang dibutuhkan untuk penanganan kebakaran di gedung tinggi.

"Sekarang di Tulungagung sudah banyak gedung bertingkat. Kalau ada kejadian, idealnya kita punya mobil yang dilengkapi tangga. Sampai sekarang kami belum punya," katanya.

Karena itu, pihaknya berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak agar pengadaan armada pemadam kebakaran dapat menjadi perhatian pemerintah daerah demi meningkatkan keselamatan dan perlindungan masyarakat.

"Kami berharap ada dukungan dari semua pihak agar kebutuhan sarana pemadam kebakaran bisa terpenuhi, karena tugas kami berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 02.30 WIB. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di dekat kandang ternak yang dilakukan untuk mengurangi gangguan nyamuk. Namun, api kemudian membesar dan menjalar ke bangunan kandang hingga sebagian rumah korban.

Kasi Evakuasi dan Keselamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Iwan Supriyono, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 03.55 WIB dan segera mengerahkan petugas ke lokasi.

"Kami menerima laporan kebakaran pada pukul 03.55 WIB. Tim kemudian berangkat menuju lokasi pada pukul 04.05 WIB dan tiba sekitar pukul 04.35 WIB. Sebanyak tiga armada kami kerahkan untuk melakukan pemadaman dan pembasahan," ujar Iwan Supriyono.

Menurut keterangan saksi, api pertama kali diketahui oleh Yateni sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu, kobaran api sudah membesar dan membakar kandang ternak kambing serta merembet ke bagian samping rumah yang dihuni Mukono. Warga setempat kemudian berupaya membantu sekaligus menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Proses pemadaman melibatkan satu unit armada pemadam, dua unit kendaraan penyuplai air, serta satu kendaraan rescue. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan proses pembasahan hingga pukul 05.30 WIB untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

"Api berhasil kami kuasai dan padamkan, kemudian dilakukan pembasahan menyeluruh pada area terdampak," kata Iwan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kebakaran menyebabkan kerusakan pada sebagian bangunan rumah, kandang ternak, serta sejumlah harta benda milik korban.

Data kerugian yang dihimpun meliputi enam ekor kambing, perabot rumah tangga, uang tunai sekitar Rp8 juta, gabah kurang lebih satu ton, pupuk padi, serta kerusakan pada bangunan rumah dan kandang. Total kerugian material menurut pemilik rumah diperkirakan mencapai Rp90 juta.

Iwan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah, terutama di area yang berdekatan dengan bangunan maupun bahan mudah terbakar.

"Kami mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api tanpa pengawasan saat membakar sampah. Kondisi angin dan material kering di sekitar lokasi dapat menyebabkan api cepat membesar dan menjalar ke bangunan maupun lahan di sekitarnya," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Jembatan Garuda merupakan salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut menjadi bagian dari bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa jembatan yang berada di Desa Kates tersebut telah berdiri sejak tahun 1985. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi bangunan mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia sehingga tidak lagi mampu memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

"Sebelumnya, jembatan ini memiliki panjang 5 meter dengan lebar 2 meter. Karena kondisinya sudah mengalami kerusakan, akhirnya diajukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan perbaikan," ujarnya.

Menurut Ahmad Baharudin, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama yang digunakan warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kerusakan yang terjadi sebelumnya sempat menghambat mobilitas masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi.

Sementara itu, Dandim 0807 Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI Angkatan Darat turut membantu percepatan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di sejumlah wilayah.

Ia menjelaskan, setelah proses renovasi selesai dilakukan, jembatan mengalami peningkatan kapasitas melalui pelebaran konstruksi. Jika sebelumnya hanya memiliki lebar 2 meter, kini Jembatan Garuda yang dibangun menggunakan struktur beton memiliki lebar 3,5 meter dengan panjang tetap 5 meter.

"Perbaikan ini tidak hanya meningkatkan kualitas konstruksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat sehingga mobilitas menjadi lebih aman dan nyaman," katanya.

Lebih lanjut, Hanny menegaskan bahwa Jembatan Garuda memiliki fungsi vital bagi warga Desa Kates. Selain menjadi akses utama bagi pelajar menuju sekolah, jembatan tersebut juga menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan peternakan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

"Jembatan ini menghubungkan kawasan permukiman dengan fasilitas pendidikan. Selain itu, menjadi jalur penting untuk mengangkut hasil pertanian maupun peternakan warga," jelasnya.

Tidak hanya di Desa Kates, program bantuan pembangunan jembatan dari Presiden Prabowo juga direalisasikan di sejumlah titik lain di Kabupaten Tulungagung. Secara keseluruhan, terdapat enam unit jembatan yang dibangun melalui program tersebut, terdiri atas lima jembatan beton dan satu jembatan gantung.

Lima jembatan beton tersebut tersebar di beberapa wilayah, di antaranya dua unit di Kecamatan Kalidawir, satu unit di Desa Kates, satu unit di Desa Gondang Gunung, serta satu unit lainnya di Desa Samar. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Terkait pembiayaan, Hanny mengungkapkan bahwa seluruh pembangunan jembatan didanai melalui APBN dengan besaran anggaran yang berbeda-beda, menyesuaikan ukuran dan kebutuhan konstruksi masing-masing jembatan.

"Nilai anggaran pembangunan setiap jembatan tidak sama. Besarannya berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta," pungkasnya.

Dengan rampungnya pembangunan Jembatan Garuda, masyarakat Desa Kates kini memiliki akses yang lebih aman, luas, dan representatif. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pendidikan, mempercepat distribusi hasil produksi warga, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di kawasan pedesaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Erwin Novianto, Selasa (9/6/2026) mengatakan seluruh proses administrasi dan lelang proyek sebenarnya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Bahkan pemenang tender juga telah ditetapkan. Namun pelaksanaan pekerjaan belum dapat dimulai karena masih menunggu izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Menurut Erwin, izin dari BBWS diperlukan karena terdapat penyesuaian terkait akses jalan inspeksi dan sejumlah aspek teknis lainnya yang berada dalam kewenangan balai.

“Ini proses lainnya sudah selesai, sudah dua minggu yang lalu, sudah ada pemenangnya. Tinggal menunggu BBWS karena ada penyesuaian untuk jalan inspeksi dan lain-lain. Minggu ini jadwalnya sudah selesai,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan, surat dari BBWS telah diajukan sejak pekan lalu dan dijadwalkan terbit pada pekan ini. Dengan terbitnya izin tersebut, Dinas PUPR dapat segera menerbitkan SPK kepada pihak penyedia jasa konstruksi untuk memulai pekerjaan di lapangan.

“Surat dari BBWS itu sudah minggu lalu kita sampaikan. Minggu ini nanti terbit suratnya. Izin mulai action minggu ini,” katanya.

Setelah SPK diterbitkan, seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Tahapan awal yang akan dilakukan meliputi persiapan lapangan, mobilisasi alat dan material, hingga pengaturan distribusi kebutuhan konstruksi sebelum pekerjaan utama dimulai.

Erwin menegaskan tidak ada jeda waktu yang lama antara penerbitan SPK dan dimulainya pekerjaan di lapangan. Bahkan kontraktor dapat langsung bergerak melakukan persiapan pada hari yang sama setelah dokumen ditandatangani.

“Setelah SPK itu sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia untuk melaksanakan. Jadi ditandatangani hari ini misalkan, hari ini juga bisa langsung mulai persiapan lapangan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari APBD untuk pembangunan ulang Jembatan Junjung. Dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan dengan konstruksi yang telah dirancang sebelumnya tanpa adanya perubahan spesifikasi teknis.

Erwin memastikan desain dan konstruksi jembatan tetap mengacu pada perencanaan awal. Struktur yang akan digunakan adalah konstruksi balok gerber yang dinilai lebih kuat dan memiliki daya tahan lebih baik untuk mendukung aktivitas masyarakat serta lalu lintas kendaraan di kawasan tersebut.

“Nominalnya Rp7 miliar. Spesifikasi konstruksi sesuai dengan perencanaan,” tegasnya.

Terkait target penyelesaian, Dinas PUPR memberikan waktu maksimal enam bulan kepada kontraktor untuk menuntaskan pekerjaan. Meski demikian, proses pembangunan berpeluang selesai lebih cepat apabila kondisi cuaca selama pelaksanaan proyek mendukung.

Menurut Erwin, faktor cuaca menjadi salah satu penentu utama dalam pekerjaan konstruksi jembatan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan pondasi, struktur, dan aktivitas di sekitar aliran sungai.

“Paling lama itu enam bulan. Tapi kalau cuacanya menguntungkan, lima bulan sudah selesai,” pungkasnya.

Dengan dimulainya pekerjaan dalam waktu dekat, masyarakat yang selama ini menunggu perbaikan Jembatan Junjung diharapkan dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman dan layak. Pemerintah daerah juga berharap proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan berarti sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Tulungagung, Sebrina Mahardika mengatakan, jumlah SPPG sudah mencapai 129 dapur yang tersebar di seluruh wilayah Tulungagung. Namun ada sebanyak 18 SPPG yang kini berstatus suspen. 

“Ada 18 SPPG di Tulungagung yang disuspen oleh BGN,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 18 SPPG disuspen. Mulai dari sarpras tidak memenuhi standar, kejadian luar biasa (KLB) hingga dugaan monopoli supplier. 

“SPPG yang disuspen ada yang baru dan lama. Setiap SPPG yang tidak memenuhi standar dan aturan akan disuspen,” terangnya.

Sebrina menjelaskan, dugaan monopoli supplier yang dilakukan SPPG juga menjadi penyebab suspen. Pasalnya, dalam ketentuan BGN, setiap SPPG minimal harus memiliki 15 supplier agar tidak menguntungkan pihak tertentu. 

“Dari hasil evaluasi menunjukan SPPG hanya memiliki tiga sampai lima supplier,” jelasnya.

Menurut Sebrina, masa suspen tidak ditentukan secara pasti. Status suspen dapat dicabut apabila SPPG telah melakukan perbaikan dan memenuhi standar yang ditentukan BGN.

“Durasi suspen tergantung SPPG melakukan perbaikan. Semakin cepat maka status supsen dapat segera dicabut,” paparnya. 

Jumlah SPPG yang disuspen di Tulungagung masih dapat berubah. Korwil BGN Tulungagung akan terus melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin.

“Jika ditemukan kekurangan sarpras, manajemen hingga kualitas menu akan dilaporkan BGN pusat,” ungkapnya.

Sebrina menambahkan, bagi penerima manfaat dari SPPG yang disuspen akan dialihkan ke dapur lain. Sehingga pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan. 

“Untuk penerima manfaat dari SPPG yang disuspen tidak perlu khawatir karana akan dialihkan ke SPPG lain,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP terus digencarkan melalui berbagai jalur distribusi, mulai pasar tradisional, gerai ritel modern, kios pangan, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Pemimpin Cabang Perum BULOG Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi gejolak harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pasokan tetap aman bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu instrumen utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat serta optimalisasi penyaluran beras SPHP ke berbagai saluran penjualan resmi.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG secara nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara untuk wilayah kerja Cabang Tulungagung, kami menguasai stok sekitar 85 ribu ton. Jumlah tersebut sangat mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, maupun berbagai program pemerintah lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras," ujar Yonas, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, realisasi penyaluran bantuan pangan di empat wilayah kerja Bulog Tulungagung hingga 8 Juni 2026 telah mencapai 55,72 persen dari total target penerima bantuan.

"Dari target sekitar 465 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP), saat ini hampir 260 ribu PBP telah menerima bantuan beras. Khusus di Kabupaten Tulungagung, bantuan sudah tersalurkan kepada sekitar 85 ribu PBP dari target kurang lebih 150 ribu PBP. Kami menargetkan seluruh penyaluran dapat tuntas 100 persen sebelum akhir Juni 2026," jelasnya.

Yonas menilai percepatan distribusi bantuan pangan memiliki dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, program tersebut juga berkontribusi dalam meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Di sisi lain, BULOG juga terus memperluas distribusi beras SPHP sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga harga beras tetap terjangkau. Penyaluran dilakukan secara masif melalui pasar tradisional, kios pangan binaan, jaringan pengecer resmi, hingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar bersama pemerintah daerah.

"Beras SPHP merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Karena itu, distribusinya akan terus kami tingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," katanya.

Pemerintah memandang kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP menjadi langkah efektif dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar. Dengan dukungan stok beras yang kuat serta jaringan distribusi yang luas, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras.

Selain menjamin kelancaran distribusi, BULOG Tulungagung juga memastikan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, berkualitas baik, dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung berbagai kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami memastikan stok beras yang tersedia dalam kondisi aman dan sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, kami akan terus bekerja menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi," tegas Yonas.

Dengan percepatan penyaluran bantuan pangan dan penguatan distribusi beras SPHP tersebut, BULOG berharap stabilitas harga beras di wilayah Tulungagung Raya dan sekitarnya dapat terus terjaga, sekaligus memberikan perlindungan bagi daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar pangan nasional. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dipimpin Pandita Vihara Buddha Loka Tulungagung, Romo Sugianto Gandikha, para umat Buddha mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan khidmat. Atthami Puja merupakan ritual penghormatan terhadap kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama, sekaligus mengingatkan umat pada ajaran dan jasa-jasa Sang Buddha.

Romo Sugianto Gandikha menjelaskan bahwa perayaan Atthami Puja tahun ini diprakarsai oleh Vihara Buddha Loka Tulungagung dan menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian peringatan Tri Suci Waisak.

"Di siang yang membahagiakan ini kami para umat Buddha Tulungagung, khususnya yang diprakarsai oleh Wihara Buddha Loka, melaksanakan rangkaian kegiatan yang bisa dikatakan sebagai kegiatan penutup dalam peringatan Tri Suci Waisak, yang mana peringatan ini bernama Atthami Puja," ujarnya.

Menurutnya, Atthami Puja memiliki makna khusus karena berkaitan dengan peristiwa kremasi atau persembahan api terhadap jasad Sang Buddha setelah wafat. Oleh karena itu, ritual ini menjadi momentum refleksi bagi umat Buddha untuk mengenang pengorbanan dan keteladanan Sang Buddha Gautama.

Pelaksanaan ritual juga dihadiri Pembina Buddha Sasana Jawa Timur, Dr. Panji Budiarso, serta umat Buddha dari berbagai wilayah di Tulungagung, mulai dari kawasan kota, Ngunut hingga Selorejo. Kehadiran umat dari tiga vihara tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dalam memperingati salah satu hari penting dalam kalender Buddhis.

Pemilihan Candi Sanggrahan sebagai lokasi pelaksanaan ritual bukan tanpa alasan. Selain memiliki nilai historis yang kuat, candi peninggalan masa Majapahit itu dinilai memiliki keterkaitan dengan makna Atthami Puja.

"Untuk memaknai Atthami Puja, kita menggunakan tempat yaitu Candi Sanggrahan ini karena mengingat Candi Sanggrahan mempunyai sejarah. Tempat ini juga menjadi tempat persemayaman jenazah Gayatri sebelum dikremasikan di Candi Dadi. Maka kita menggunakan tempat ini untuk memberikan makna yang seiring sejalan dengan peringatan Atthami Puja, yaitu peringatan persembahan api," kata Romo Sugianto.

Melalui pemilihan lokasi tersebut, umat Buddha diharapkan dapat lebih mendalami makna spiritual Atthami Puja sekaligus mengenang nilai-nilai sejarah yang dimiliki Candi Sanggrahan.

Sementara itu, Atthami Puja masih tergolong jarang dilaksanakan oleh umat Buddha di Indonesia. Sebagian besar umat Buddha di tanah air umumnya hanya mengenal rangkaian perayaan hingga Tri Suci Waisak. Berbeda dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, di mana Atthami Puja menjadi bagian dari rangkaian ritual keagamaan yang rutin diselenggarakan setiap tahun.

Meski demikian, pelaksanaan Atthami Puja di Tulungagung menjadi upaya untuk memperkenalkan kembali tradisi Buddhis yang memiliki nilai sejarah dan spiritual mendalam, sekaligus memperkaya pemahaman umat terhadap rangkaian peringatan suci setelah Waisak. (*)

Editor: Danu

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu. Kondisi ini dirasakan para perajin tahu di Kabupaten Tulungagung yang harus mencari cara agar usahanya tetap bertahan di tengah kenaikan biaya produksi.

Salah satu produsen tahu di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Kuswoyo, mengatakan saat ini harga kedelai impor mencapai Rp10.800 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram.

"Harga kedelai sekarang Rp10.800 per kilogram. Sebelumnya hanya sekitar Rp9.500 sampai Rp10.000 per kilogram," ujar Kuswoyo saat ditemui di lokasi produksinya, Minggu (7/6/2026).

Menurut Kuswoyo, tren kenaikan harga kedelai sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun, lonjakan yang paling terasa terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan beriringan dengan menguatnya dolar Amerika Serikat.

"Kalau naiknya yang dari Rp9.000 sampai di atas Rp10.000 itu sekitar empat bulanan. Ketika dolar naik juga ikut naik," katanya.

Kenaikan harga bahan baku tersebut memaksa para produsen tahu memutar otak agar tidak kehilangan pelanggan. Alih-alih menaikkan harga jual, Kuswoyo memilih memperkecil ukuran tahu yang diproduksinya. Dengan cara itu, harga jual kepada konsumen tetap bisa dipertahankan di angka Rp1.000 per potong.

Perubahan ukuran dilakukan dengan menambah jumlah potongan tahu dalam setiap loyang produksi. Jika sebelumnya satu loyang diiris menjadi 150 potong, kini jumlahnya menjadi 160 potong.

"Ukuran tahu kami perkecil. Dulu satu kotak bisa jadi 150 biji, sekarang menjadi 160 biji. Jadi ada tambahan sekitar 10 biji," ungkapnya.

Selain harus menyesuaikan ukuran produk, Kuswoyo juga mengaku mengalami penurunan penjualan. Konsumen mulai mengeluhkan kondisi ekonomi yang membuat daya beli menurun, sehingga permintaan tidak setinggi sebelumnya.

"Penjualan agak menurun. Biasanya bisa jual empat jurigen, sekarang hanya tiga jurigen. Konsumen juga banyak yang mengeluh," tuturnya.

Meski demikian, aktivitas produksi masih berjalan normal. Dalam sehari, Kuswoyo menghabiskan sekitar 1,5 hingga 2 kuintal kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi tahu yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Tulungagung, seperti Campurdarat, Ngentrong, Besole, hingga beberapa pasar tradisional dan desa-desa sekitar.

"Kalau produksi sehari sekitar satu setengah sampai dua kuintal kedelai. Penjualannya masih relatif stabil dan dipasarkan ke Campurdarat, Ngentrong, Besole, serta beberapa pasar," jelasnya.

Kuswoyo menambahkan, berdasarkan informasi dari pemasok langganannya, harga kedelai impor masih berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Karena itu, para perajin tahu terus memantau perkembangan harga bahan baku agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk mempertahankan usahanya.

Hingga kini, sebagian besar produsen tahu masih memilih menggunakan kedelai impor dibandingkan kedelai lokal. Selain ketersediaannya lebih terjamin, tahu yang dihasilkan dari kedelai impor dinilai memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan tahu yang dibuat dari kedelai lokal.

"Kalau kedelai lokal sebenarnya bisa digunakan, tetapi kebanyakan perajin memilih kedelai impor karena tahu yang dihasilkan lebih tahan lama," pungkas Kuswoyo. (*)

Editor: Danu

Saat ditemukan, kondisi jenazah telah mengalami kerusakan sehingga menyulitkan proses identifikasi awal.

Kapolsek Kalidawir Iptu Bambang Kurniawan, mengatakan jenazah pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 05.00 WIB di tepi pantai. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kelompok sadar wisata setempat dan diteruskan kepada aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya.

“Awal kejadian yaitu saudara Suyono pada pukul lima menemukan mayat di pinggir pantai. Selanjutnya melaporkan kepada Pokdarwis dan diteruskan ke Forkopimcam,” ujar Iptu Bambang Kurniawan.

Setelah menerima laporan, petugas gabungan dari Polsek Kalidawir, Tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung, serta tim forensik RSUD dr. Iskak langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan evakuasi jenazah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia sekitar 20 hingga 30 tahun. Saat ditemukan, korban mengenakan celana boxer warna abu-abu bertuliskan Manchester City 555 dan celana dalam warna abu-abu merek Davero.

“Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban adalah perempuan kurang lebih umur 20 sampai 30 tahun,” kata Iptu Bambang.

Polisi menyebut kondisi jenazah sudah mengalami kerusakan akibat diduga terlalu lama berada di laut sebelum akhirnya terdampar di kawasan Pantai Cemoro Sewu. Kondisi tersebut juga dipengaruhi faktor alam, termasuk ombak laut dan paparan lingkungan sekitar.

“Diperkirakan meninggal sudah lebih dari satu minggu,” lanjutnya.

Jenazah kemudian dievakuasi ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Iskak Tulungagung guna menjalani proses identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, pihak kepolisian mengaku belum menerima laporan warga kehilangan anggota keluarga yang berkaitan dengan penemuan tersebut.

“Selanjutnya dibawa ke rumah sakit dokter Iskak untuk dilakukan penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut,” ujar dia.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri serupa agar segera melapor ke Polsek Kalidawir atau RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk membantu proses identifikasi korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pada penyaluran ini, total terdapat 82 unit kendaraan roda tiga yang dibagikan. Masing-masing KDKMP menerima dua unit kendaraan roda tiga. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan sarana dan prasarana bagi program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai desa di Tulungagung.

Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengatakan, kendaraan operasional tersebut diberikan untuk mendukung kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi penuh.

“Kalau hari ini, kita terima ada 82. Jadi masing-masing operasi nanti dapat dua. Jadi, untuk 41 KDKMP hari ini,” ujar Letkol Hanny Galih.

Meski demikian, ia menyebut pembangunan koperasi di Tulungagung belum sepenuhnya rampung. Hingga saat ini, baru 37 koperasi yang selesai dibangun dari total 140 desa tahap pertama yang direncanakan.

“KDKMP kebetulan masih belum, untuk update terakhir hari ini kita sudah 37,” katanya.

Menurutnya, koperasi yang sudah selesai dibangun pun belum sepenuhnya beroperasi karena masih menunggu kelengkapan fasilitas penunjang lainnya.

“Kalau untuk beroperasi belum, karena selain fisiknya 100 persen, nanti juga akan ada diisi oleh perlengkapan di sana. Nah ini salah satu perlengkapannya,” imbuhnya.

Hanny menambahkan, peresmian operasional koperasi desa tersebut direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada Agustus mendatang.

“Kalau nanti akan diresmikan secara bersamaan oleh Presiden di bulan Agustus. Kemungkinan sebelum penyampaian pertanggungjawaban Presiden ke DPR,” jelasnya.

Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pembangunan KDKMP, terutama terkait ketersediaan lahan di beberapa desa.

“Di Tulungagung ini baru 140 desa yang dibangun, dan sudah selesai 37. Kalau kita ada desa di sini kan 271, tetapi karena ada beberapa kendala salah satunya desa itu tidak punya lahan,” ungkapnya.

Selain kendaraan roda tiga, sebelumnya sejumlah koperasi juga telah menerima bantuan truk operasional. Namun hingga kini kendaraan jenis pikap masih belum diterima oleh pihak daerah.

“Jadi satu KDKMP ini dapat satu truk, satu pikap, dan dua kendaraan roda tiga. Pikap kebetulan kita belum dapat sama sekali,” katanya.

Dalam arahannya kepada para pengelola koperasi dan kepala desa, Hanny meminta kendaraan operasional dirawat dengan baik serta digunakan sesuai peruntukannya. Ia juga mengingatkan pentingnya faktor keamanan saat kendaraan dibawa menuju desa masing-masing.

Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bantuan kendaraan tersebut bukan sekadar pembagian fasilitas, melainkan bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi.

“Ini bukan barang yang dibagi-bagikan. Barang ini untuk menunjang kesuksesan berjalannya Koperasi Merah Putih yang ada di desa panjenengan semuanya demi meningkatkan perekonomian di desanya masing-masing,” kata Ahmad Baharudin.

Ia meminta seluruh pengurus koperasi memanfaatkan kendaraan operasional secara maksimal dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Gunakanlah kendaraan ini semaksimal mungkin untuk kepentingan kegiatan di Koperasi Desa Merah Putih masing-masing. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Menurut Ahmad Baharudin, koperasi desa nantinya juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara petani, peternak, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di desa masing-masing.

“Koperasi Desa Merah Putih agar bekerja sama dengan MBG yang ada di desanya masing-masing. Itu agar nanti ada kesinambungan antara petani, koperasi, dan MBG yang ada di Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perawatan kendaraan operasional agar bantuan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Panjenengan dikasih barang ini, tidak ada alasan lagi Koperasi Desa Merah Putih kurang sarprasnya, kurang kendaraan. Yang ada kita harus semangat untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih,” katanya.

Ahmad Baharudin berharap keberadaan kendaraan operasional dapat memperlancar distribusi usaha koperasi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar program Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden RI itu dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Sapi kurban tersebut dibeli dari peternak asal Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, dengan harga mencapai Rp132 juta.

Ahmad Baharudin mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden diberikan secara rutin setiap tahun dan lokasi penyalurannya dilakukan secara bergantian di sejumlah wilayah di Tulungagung.

“Hari ini saya mewakili Pak Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa daging sapi, yaitu berupa sapi kepada Takmir Masjid Syariful Muttaqin di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung,” ujar Ahmad Baharudin.

Ia menjelaskan, sapi bantuan Presiden tersebut memiliki bobot 1 ton 50 kilogram dan merupakan sapi jenis limosin. 

“Berat sapinya 1 ton 50 kilo. Harganya Rp132 juta. Jenis sapi limosin,” katanya.

Menurut Bahrudin, pemilihan lokasi penyerahan bantuan tidak dipusatkan di wilayah kota, melainkan bergantian agar pemerataan distribusi hewan kurban bisa dirasakan masyarakat di berbagai kecamatan.

“Di kota kan sudah mendapatkan banyak daging kurban dari Pemerintah Kabupaten. Jadi kita bagi bergantian setiap tahun,” imbuhnya.

Sapi jumbo yang diberi nama “Fajar” itu merupakan milik peternak bernama Syaiful Anam. Ia mengaku sapi tersebut menjadi ternak terbaik yang pernah dipeliharanya selama hampir dua tahun terakhir.

“Saya rawat ini hampir dua tahun di rumah, Mas. Dari kecil, terus saya pelihara sampai sekarang ini,” kata Syaiful.

Menurutnya, sapi tersebut mulai dipelihara sejak berusia sekitar satu setengah tahun hingga kini berumur sekitar tiga setengah tahun. Sapi itu akhirnya terpilih setelah melalui proses survei dan seleksi bersama sejumlah sapi lain dari peternak di Tulungagung.

“Di Kabupaten Tulungagung dulu kalau enggak salah ada empat ekor, itu sapinya bagus semua. Alhamdulillah direkomendasikan ke pusat, alhamdulillah yang terpilih punya saya ini,” ujarnya.

Syaiful mengungkapkan awalnya ia menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp150 juta. Namun setelah proses negosiasi, sapi limosin miliknya dilepas dengan harga Rp132 juta.

“Kemarin saya buka harga itu di Rp150 juta, alhamdulillah dealnya harga di Rp132 juta,” katanya.

Ia juga menyebut sapi bernama Fajar itu merupakan sapi terbaik yang dimilikinya saat ini. Nama Fajar dipilih karena sapi tersebut lahir pada pagi hari.

“Ini sapi terbaik saya. Dulu lahirnya itu pagi, saya kasih nama Fajar,” tuturnya.

Usai diserahkan kepada Takmir Masjid Syariful Muttaqin, sapi bantuan Presiden tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung. Hasil pemeriksaan menyatakan sapi dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala SDN 1 Babadan, Endang Sri Wahyuni mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari salah satu guru yang dihubungi warga sekitar pada Selasa (26/5/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena ruang kelas sudah dikosongkan sejak beberapa waktu terakhir setelah pihak sekolah melihat adanya tanda-tanda kerusakan pada bagian penyangga atap.

“Sekitar jam 1 malam saya mendapat WA dari salah satu teman guru. Teman guru itu mendapat WA dari salah satu masyarakat,” ujar Endang.

Menurutnya, satu ruang kelas yakni kelas 6 roboh total, sedangkan satu ruang lainnya yakni kelas 5 mengalami kerusakan cukup parah dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Yang roboh satu ruangan, yang satu rusak,” katanya.

Endang menjelaskan kondisi bangunan sekolah memang sudah lama mengalami kerusakan. Bahkan pihak sekolah telah berulang kali mengajukan perbaikan karena bangunan tersebut belum pernah direnovasi sejak awal dibangun.

“Rusaknya sudah lama, pengajuannya juga sudah lama, karena ini merupakan pembangunan lama yang belum pernah direnovasi,” ungkapnya.

Ia menyebut renovasi terakhir hanya dilakukan pada bagian emper sekolah pada akhir tahun 2025. Saat itu, kerusakan yang terlihat hanya terjadi di bagian teras bangunan.

“Renovasi pertama adalah tahun 2025 akhir. Itu pun renovasi bagian teras. Karena pada saat itu yang kelihatan rusak itu teras,” jelasnya.

Sementara untuk ruang kelas yang kini roboh, Endang memastikan belum pernah mendapatkan renovasi sama sekali sejak berdiri sekitar tahun 2008.

“Belum sama sekali,” ucapnya.

Akibat kerusakan dua ruang kelas tersebut, siswa kelas 6 dan 5 kini harus menjalani kegiatan belajar mengajar di ruang perpustakaan dan musala sekolah. Meski menggunakan fasilitas darurat, pihak sekolah memastikan proses pembelajaran tetap berjalan normal.

“Kalau pembelajarannya tidak berdampak karena kami mempunyai ruangan tersendiri untuk anak-anak. Ada di perpustakaan, ada di mushola, kemudian saya geser ke sana. Jadi untuk KBM tidak bermasalah,” tutur Endang.

Ia menambahkan, siswa yang dipindahkan berasal dari kelas lima dan kelas enam. Ruangan yang rusak sendiri sebenarnya sudah dikosongkan sejak dua bulan terakhir demi alasan keselamatan.

“Anak-anak tetap nyaman. Anak-anak dipindah ruangan saja,” imbuhnya.

Pihak sekolah berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pendidikan segera melakukan perbaikan agar para siswa dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Tri Hariadi mengaku telah menerima laporan terkait ambruknya ruang kelas di SDN 1 Babadan. Pemerintah daerah juga sudah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah anggota dewan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami sudah dapat informasi soal SDN 1 Babadan. Kami langsung bahas dengan TAPD dengan beberapa anggota dewan,” ujarnya.

Menurut Tri, proses pembangunan nantinya tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Pemkab menargetkan pembangunan ruang kelas baru dapat direalisasikan pada tahun 2026 karena dinilai mendesak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa.

“Target pembangunan tahun 2026, karena ini sangat dibutuhkan siswa untuk kegiatan belajar mengajar,” terangnya.

Namun demikian, hingga kini pemerintah daerah masih belum menentukan besaran anggaran pembangunan karena masih menunggu proses penghitungan kebutuhan.

“Untuk nominal belum ada, karena harus dibahas dulu,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kobaran api menghanguskan area penggilingan tebu beserta sejumlah peralatan produksi dan sekitar dua ton gula siap jual. Total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta.

Peristiwa kebakaran itu pertama kali diketahui warga sekitar saat asap tebal muncul dari area belakang pabrik milik Muhajir yang saat itu dalam kondisi tidak beroperasi. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar di lokasi, terutama sepah tebu kering sisa produksi.

Kapolsek Sumbergempol, AKP Moh. Anshori mengatakan, laporan kebakaran diterima polisi sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah menerima laporan dari warga, petugas kepolisian langsung berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penanganan.

“Siang hari ini sekitar pukul 14.30 ada warga masyarakat yang melaporkan ke Polsek Sumbergempol bahwa telah terjadi kebakaran penggilingan tebu milik Saudara Muhajir di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol,” ujar AKP Moh. Anshori.

Menurut Anshori, berdasarkan keterangan saksi, kepulan asap pertama kali terlihat dari bagian belakang area penggilingan. Warga kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan sebelum akhirnya mengetahui api sudah membakar tumpukan sepah tebu.

“Menurut keterangan dari saksi yang kebetulan ada di belakang tempat penggilingan agak jauh, melihat ada kepulan asap di belakang. Kemudian didatangi sama saksi dan warga masyarakat sekitar untuk melakukan pengecekan, dan ternyata di situ sudah terjadi kebakaran sepah tebu atau sisa tebu yang habis digiling itu,” jelasnya.

Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dengan membawa dua unit mobil pemadam dan dua truk penyuplai air. Namun proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api terus membesar akibat banyaknya bahan mudah terbakar di area pabrik.

Selain membakar tumpukan sepah tebu, api juga merusak sejumlah fasilitas produksi. Beberapa bagian alat penggilingan dan panel listrik dilaporkan ikut terbakar. Polisi juga mencatat adanya stok gula hasil produksi yang berada di lokasi saat kebakaran terjadi.

“Yang terbakar adalah panel listrik, kemudian sebagian alat untuk menggiling, yang sebagian besar adalah sepah tebu. Termasuk di dalamnya masih ada gula hasil produksi sekitar dua ton,” kata Anshori.

Akibat kejadian tersebut, pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nilai kerugian itu berasal dari kerusakan bangunan, alat produksi, hingga stok gula siap jual yang tersimpan di dalam gudang.

“Total kerugian dari alat dan termasuk gula sekitar dua ton kurang lebih Rp200 juta,” imbuhnya.

Sementara itu, polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut setelah proses pemadaman selesai dilakukan.

“Kemungkinan dari korsleting listrik, tapi kita akan melihat setelah memang benar-benar api nanti padam, baru kita lakukan pengecekan ulang,” ungkap Anshori.

Saat kebakaran terjadi, kondisi pabrik diketahui sedang kosong dan tidak ada aktivitas produksi. Aktivitas terakhir di lokasi disebut berlangsung pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB.

“Tidak ada. Jadi aktivitas terakhir kemarin sampai malam sekitar pukul 22.00 itu sudah terakhir, enggak ada kegiatan. Jadi hari ini tidak ada kegiatan sama sekali,” pungkasnya.

Hingga Senin petang, atau sekitar empat jam setelah kejadian, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan proses pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba menjelaskan, kasus tersebut ditangani berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Polisi memastikan perkara tersebut bukan masuk ranah perlindungan konsumen sebagaimana sempat ramai di media sosial sebelumnya.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi seorang petani berinisial N yang mengaku pernah membeli pupuk non subsidi dengan harga murah dari tersangka.

“Pupuk tidak terdaftar, makanya kita lab-kan. Kita periksa ahli. Nah, berita yang viral itu salah alamat. Dalam arti, bukan perlindungan konsumen tetapi Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,” ujar Iptu Andi, Kamis (21/5/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satreskrim Polres Tulungagung kemudian melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy. Melalui perantara saksi N, petugas memesan sebanyak 40 sak pupuk kepada tersangka P.

Pemesanan dilakukan dengan pembayaran transfer melalui Brilink senilai Rp5,2 juta pada 28 Maret 2026 dan dilunasi dua hari kemudian.

Saat pupuk dikirim sesuai lokasi kesepakatan di Jalan Jayeng Kusuma, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, pada 30 Maret 2026, petugas langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap barang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pupuk itu diperoleh tersangka dari sebuah perusahaan di Gresik milik seseorang berinisial AR dengan jumlah sekitar tujuh ton. Polisi pun bergerak menelusuri asal barang hingga ke lokasi produksi di Gresik.

“Jadi ini dia beli tujuh ton di Gresik. Kami sudah datangi ke sana, memang benar barangnya dari sana. Sekarang kami koordinasi dengan Kejaksaan di Gresik apakah bisa ditetapkan tersangka atau tidak, kami ikut petunjuk jaksa,” terang Iptu Andi.

Ia menyebut, berdasarkan hasil penyidikan, legalitas perusahaan produsen memang ada. Namun, ditemukan dugaan penyalahgunaan merek pada produk pupuk yang diedarkan.

“Dari hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa legalitas perusahaan memang ada, namun produk yang seharusnya bermerek ‘Green Mathoh’ justru dijual menggunakan merek NPK Phoska,” ungkapnya.

Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga menggandeng ahli pertanian dari Provinsi Jawa Timur dan melakukan pengujian laboratorium guna memastikan kandungan pupuk yang dijual. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan pupuk tersebut berada di bawah standar dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Hasil lab menyatakan tidak sesuai dengan yang harus diedarkan. Tidak sesuai dengan SNI-nya,” kata IPTU Andi.

Menurut dia, tersangka diduga mengetahui bahwa pupuk yang dibelinya tidak memenuhi ketentuan. Apalagi harga pupuk tersebut jauh lebih murah dibanding harga pupuk resmi di pasaran.

“Enggak mungkin beli tujuh ton itu enggak tahu legal atau ilegal. Logika hukumnya sudah tahu. Dia beli sekitar Rp70 ribu per sak isi 50 kilogram, lalu dijual lagi sekitar Rp130 ribuan,” ujarnya.

Dari tujuh ton pupuk yang dibeli tersangka, sebagian diketahui telah dijual kepada sejumlah petani, sementara sisanya masih tersimpan di gudang dan telah diamankan polisi sebagai barang bukti.

“Belum semua diedarkan. Ada sisa di gudang yang kami amankan. Ada yang dipakai, ada juga yang dijual-belikan ke beberapa orang, termasuk kami memastikannya lewat undercover buy itu,” tambahnya.

Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pupuk, dokumen legalitas perusahaan, bukti transfer pembayaran, hingga dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil gelar perkara serta alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan dokumen surat, penyidik resmi menetapkan P sebagai tersangka. Saat ini, berkas perkara tengah diproses untuk tahap pertama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebagian warga mengaku iba melihat kondisi bayi yang ditemukan terlantar di dalam kardus di sebuah warung tepi jalan di area persawahan. Mereka berharap dapat merawat dan mengasuh bayi tersebut apabila proses hukum dan administrasi telah selesai dilakukan pemerintah.

Salah seorang warga bernama Riska (33) mengaku datang ke puskesmas karena keluarganya berniat mengadopsi bayi laki-laki tersebut. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari petugas, proses adopsi ternyata tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Iya, inginnya mau ngambil bayi buat diadopsi. Tapi ternyata masih nunggu prosedurnya dan prosesnya masih lama,” ujar Riska saat ditemui di Puskesmas Pucanglaban.

Menurutnya, petugas Dinas Sosial telah memberikan penjelasan mengenai tahapan dan syarat adopsi anak yang harus dipenuhi calon orang tua asuh.

“Tadi dijelaskan tidak segampang langsung mengambil, harus daftar ke Dinas Sosial dulu. Prosesnya juga banyak syarat-syaratnya,” imbuhnya.

Riska mengatakan, keinginan mengadopsi bayi tersebut berasal dari anggota keluarganya yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak.

“Yang mau adopsi itu ponakan saya. Sudah menikah 13 tahun belum punya momongan,” katanya.

Sementara itu, Petugas Dinas Sosial Tulungagung, Akri Nuruda, menegaskan bahwa bayi temuan tersebut harus ditangani sesuai prosedur resmi yang berlaku. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PSAB) Sidoarjo milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

“Karena ini anak temuan, otomatis kita harus mengikuti aturan yang ada. Setelah berkas-berkas lengkap nanti langkahnya kita serahkan ke UPT PSAB Sidoarjo menjadi anak negara,” jelas Akri Nuruda.

Menurutnya, proses penanganan masih menunggu kelengkapan administrasi dan memastikan kondisi kesehatan bayi tetap stabil sebelum diproses lebih lanjut.

“Kita menunggu proses kelengkapan berkas dan yang penting bayinya sehat dulu,” ujarnya.

Akri juga membenarkan banyak warga datang untuk menanyakan prosedur adopsi bayi tersebut. Namun ia menekankan seluruh proses pengajuan harus melalui Dinas Sosial dan tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Kalau memang ada yang mau mengadopsi langsung datang ke Dinas Sosial saja, nanti kita terangkan mekanismenya,” katanya.

Ia menambahkan, calon orang tua angkat nantinya akan melalui tahapan verifikasi dan uji kelayakan sebelum diperbolehkan mengadopsi anak.

“Nanti ada beberapa poin yang diuji kelayakannya. Minimal usia 30 tahun sampai maksimal 55 tahun, usia pernikahan minimal lima tahun, dan maksimal memiliki satu anak,” terang Akri.

Saat ini bayi laki-laki tersebut masih menjalani perawatan di ruang khusus Puskesmas Pucanglaban dan dalam kondisi sehat. Pemerintah bersama aparat kepolisian juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua maupun pelaku yang membuang bayi tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus penemuan bayi ini kini ditangani Tim Inafis bersama Unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung dan Polsek Pucanglaban. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara pada Kamis (21/5/2026) siang untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut.

Kapolsek Pucanglaban AKP Tarmadi menjelaskan, bayi pertama kali ditemukan sekitar pukul 23.00 WIB oleh seorang warga bernama Juli, warga Dusun Kasrepan, Desa Demuk, yang sehari-hari mencari barang bekas di sekitar lokasi.

“Di sebuah warung yang berada di sebelah sawah di Dusun Demuk ditemukan sebuah kardus yang di dalamnya ada bayi laki-laki. Pertama ditemukan oleh saudara Juli yang kemudian memberitahukan kepada rekannya,” ujar AKP Tarmadi.

Menurutnya, Juli yang merupakan penyandang tuna wicara dan tuna rungu kemudian memberi tahu rekannya, Hendri. Setelah dicek bersama, keduanya memastikan ada seorang bayi di dalam kardus tersebut. Saat bayi menangis, warga kemudian menghubungi Ketua RT setempat, sebelum akhirnya bayi dibawa ke Puskesmas Pucanglaban.

“Pak Ketua RT kemudian membawa bayi ke puskesmas untuk perawatan selanjutnya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pucanglaban,” imbuhnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, kondisi bayi diketahui sehat dan stabil. Polisi memperkirakan bayi tersebut baru saja dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan warga.

“Bayi diperkirakan dilahirkan satu atau dua jam sebelum ditemukan. Hal itu karena ari-arinya masih basah dan dipotong tidak beraturan, bahkan masih ada darah yang mengering,” terang AKP Tarmadi.

Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari orang tua maupun pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Penelusuran dilakukan dengan menyebarkan informasi ke sejumlah desa sekitar hingga wilayah perbatasan Tulungagung dan Blitar.

“Kita sudah menyebarkan informasi ke perangkat Desa Demuk, Sumberdadap, hingga wilayah Kalidawir yang berbatasan dengan Blitar untuk membantu penyelidikan,” jelasnya.

Sementara itu, Dokter Puskesmas Pucanglaban, dr. Ririn, memastikan kondisi bayi laki-laki tersebut dalam keadaan normal dan tidak mengalami gangguan kesehatan serius.

“Bayi dalam kondisi normal, sehat dan juga aktif. Tidak kurang satu apapun. Berat badannya 3,4 kilogram dengan panjang 48 sentimeter,” kata dr. Ririn.

Ia menjelaskan, dari kondisi tali pusar yang ditemukan, proses persalinan diduga tidak dilakukan dengan bantuan tenaga medis. Petugas medis kemudian melakukan penanganan ulang terhadap tali pusar bayi untuk mencegah infeksi.

“Potongan ari-arinya terlihat tidak beraturan sehingga kami lakukan pemotongan ulang. Kemungkinan alat yang digunakan tidak steril sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan infeksi,” ujarnya.

Meski demikian, bayi tidak memerlukan perawatan intensif menggunakan inkubator karena kondisinya sehat dan lahir cukup bulan. Saat ini bayi dirawat di ruang khusus Puskesmas Pucanglaban sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.

Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah kardus dan tiga lembar kain selimut bayi yang ditemukan bersama korban di lokasi kejadian. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka, salah satunya mengalami patah kaki akibat sempat terjepit di dalam kendaraan.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.50 WIB itu melibatkan truk trailer bernomor polisi H 8493 OH yang dikemudikan Adi Tia Wahyu Priatama (30), warga Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan mobil pikap bernomor polisi AG 8016 LL yang dikemudikan Mohammad Atmim Nur Afani (25), warga Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

Selain pengemudi, di dalam mobil pikap juga terdapat seorang penumpang bernama Iqbal Syaibatul Azmi (25), warga Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Akibat benturan keras tersebut, Iqbal mengalami patah kaki kanan, sementara pengemudi Gran Max mengalami nyeri dada dan luka di bagian wajah.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung Ipda Gerry Permana mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat truk trailer melaju dari arah barat ke timur. Sementara mobil pikap melaju dari arah berlawanan, yakni timur ke barat.

“Untuk info awal kecelakaan, jadi untuk truk peti kemas berjalan dari barat ke timur. Kemudian pikap Gran Max berjalan dari arah berlawanan, dari timur ke barat,” ujar Ipda Gerry.

Menurutnya, pengemudi truk peti kemas diduga berusaha mendahului kendaraan lain di depannya. Namun saat melakukan manuver, kendaraan besar tersebut diduga terlalu mengambil jalur lawan arah karena kondisi jalan yang tidak terlalu lebar.

“Nah, sesampainya di TKP, dari keterangan sopir peti kemas, dia berusaha mendahului kendaraan. Nah, kemudian akibat dari manuver tersebut, kemungkinan besar sopir Gran Max ini merasa kebingungan karena posisi kendaraan peti kemas berada di tengah, jadi agak memakan jalur berlawanan,” jelasnya.

Benturan keras pun tidak dapat dihindari. Kedua kendaraan disebut sempat membelok ke kanan sebelum akhirnya bertabrakan di tengah jalan. Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan kedua kendaraan mengalami kerusakan parah.

“Akibat dari manuver yang dilakukan pengemudi peti kemas, kemungkinan pengemudi Gran Max ini merasa kebingungan. Jadi akhirnya dia dari keterangan saksi tiba-tiba juga berbelok ke kanan. Jadi mereka saling berbelok ke kanan akhirnya berbenturan di tengah,” lanjut dia.

Petugas Satlantas Polres Tulungagung yang menerima laporan dari masyarakat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan arus lalu lintas dan proses evakuasi korban. Karena salah satu korban sempat terjepit di dalam kabin mobil pikap, polisi turut meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.

“Iya, karena posisi penumpang yang terjepit akibat kecelakaan itu akhirnya kita berupaya untuk mengeluarkan sendiri juga tidak mampu, tidak ada alatnya, akhirnya kita bekerja sama dengan Damkar untuk berusaha mengevakuasi penumpang,” ungkapnya.

Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi kendaraan yang ringsek berat. Korban yang terjepit di dalam kabin pikap akhirnya berhasil dievakuasi petugas Damkar dalam waktu sekitar satu jam usai waktu kejadian.

“Alhamdulillah sekitar pukul 21.00 kendaraan juga sudah ditepikan dan penumpang sudah dievakuasi ke rumah sakit,” kata Ipda Gerry.

Sementara itu, pengemudi truk peti kemas dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius. Polisi masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa lebih lanjut keterangan para korban dan saksi.

“Untuk lebih jelasnya bagaimana kronologis awal hingga terjadi benturan, kita akan cross-check ke sopir dan penumpang pikap setelah bisa dimintai keterangan,” tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Akibat ulahnya, sejumlah perangkat elektronik milik kantor raib dibawa kabur. Namun aksi pelaku akhirnya diendus Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung dan berhasil ditangkap.

Kasus pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 03.30 WIB di Kantor Disbudpar Tulungagung yang berada di Jalan Laksda Adisucipto Gang 1, Kelurahan Kenayan, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung. Tersangka pelaku berinisial MUA (29), warga Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Ipru Andi Wiranata Tamba mengungkapkan, pelaku ternyata bukan orang asing di sekitar lokasi. Sehari-hari, MUA bekerja di lapak jahit kaki lima tepat di depan kantor tersebut, sehingga cukup mengenal situasi dan petugas jaga.

“Pelaku memiliki modus dengan menghafali pola kerja karyawan lembur dan mengetahui lokasi penyimpanan kunci kantor karena sering bergaul dengan petugas jaga di lokasi,” ujar Iptu Andi Wiranata Tamba, Selasa (19/5/2026).

Menurut polisi, kedekatan itulah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sebelum beraksi, MUA sengaja mengajak petugas jaga minum minuman keras bersama agar situasi menjadi lengah.

Bisa dibilang, pelaku datang bukan cuma bawa niat, tapi juga strategi. Saat penjaga mulai teler dan fokus menjaga keseimbangan badan ketimbang menjaga kantor, pelaku diam-diam mengambil kunci akses masuk yang berada di pos jaga.

Setelah situasi dirasa aman, pelaku masuk ke dalam kantor dan menggasak sejumlah barang elektronik. Hebatnya lagi, usai beraksi pelaku sempat mengembalikan kunci ke tempat semula seolah tidak terjadi apa-apa.

“Setelah berhasil menjalankan aksinya, pelaku mengembalikan kunci ke tempat semula dan meninggalkan lokasi membawa barang hasil curian,” lanjut Iptu Andi.

Kasus ini kemudian terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan kehilangan pada Rabu (6/5/2026). Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan.

Hasilnya, keberadaan pelaku berhasil terlacak beberapa hari kemudian. Pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 21.15 WIB, polisi menangkap MUA saat sedang berada di sebuah warung kopi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.

“Berawal dari laporan yang diterima petugas pada Rabu (6/5/2026), Unit Resmob Macan Agung langsung melakukan olah TKP dan serangkaian penyelidikan,” sambung Kasat Reskrim.

Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ternyata belum sempat dijual. Barang-barang tersebut dititipkan pelaku di rumah temannya di wilayah Kediri.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit PC merek Axioo MyPC One Pro J5, satu unit printer Epson L3211 A4, satu unit scanner Epson warna putih, dosbook PC dan printer, serta satu unit sepeda motor Suzuki Bravo bernopol AG 4659 R.

Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi menjerat MUA dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 477 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp500 juta,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Satlantas Polres Tulungagung, kecelakaan melibatkan sepeda motor tanpa pelat nomor yang dikendarai remaja berinisial RAP (16), warga Kecamatan Bandung, dan sepeda motor tanpa pelat nomor yang dikendarai MR (16), warga Kecamatan Pakel.

Akibat tabrakan tersebut, RAP mengalami luka robek pada bagian belakang kepala dan sempat tidak sadarkan diri saat dievakuasi petugas. Sementara MR mengalami luka lecet pada bagian kening dan tangan kanan.

Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung, Ipda Gerry Permana, menjelaskan bahwa kecelakaan diduga dipicu karena salah satu kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi hingga pengendara kehilangan kendali.

“Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, kendaraan Yamaha Fiz melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan cukup tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga tidak dapat menguasai laju kendaraan sehingga oleng ke kanan dan bertabrakan dengan Honda Tiger yang datang dari arah berlawanan,” ujar Ipda Gerry Permana.

Setelah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi korban dan pengamanan arus lalu lintas, saat ini Unit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut.

“Dua kendaraan sudah kami amankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kami juga meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian,” tambahnya.

Pihak Satlantas Polres Tulungagung mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor.

“Kejadian ini menjadi perhatian dan evaluasi bersama. Anak-anak yang belum cukup usia dan belum memiliki SIM seharusnya tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan sendiri. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas,” ujar Ipda Gerry.

Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan kendaraan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari.

“Peran orang tua sangat penting dalam memberikan edukasi dan pengawasan kepada anak-anak agar tertib berlalu lintas dan memahami risiko berkendara di jalan raya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB di aliran Sungai Brantas wilayah Tulungagung. Sebelumnya, korban diketahui berangkat dari rumahnya di Desa Bendosari sekitar pukul 05.30 WIB dengan membawa karung ikan untuk mencari ikan di sungai.

Berdasarkan keterangan saksi bernama Sarjono, korban diduga terpeleset di bantaran sungai yang licin sebelum akhirnya jatuh ke aliran Sungai Brantas dan hanyut terbawa arus deras. Warga di sekitar lokasi tidak sempat memberikan pertolongan karena kejadian berlangsung sangat cepat.

“Untuk kronologi kejadian, sekitar pukul 07.00 WIB Pak Mustofa melakukan pencarian ikan. Namun nahas, beliau terpeleset dan jatuh ke sungai. Usia korban sekitar 45 tahun,” ujar Komandan Tim Basarnas, Nuryono.

Diduga, korban mencari ikan dengan memanfaatkan sisa fenomena “pladu” atau penggelontoran air bendungan yang sebelumnya membuat banyak ikan muncul di aliran sungai. Namun kondisi bekas genangan air menyebabkan area bantaran menjadi licin dan berbahaya.

Usai menerima laporan, tim SAR gabungan dari Basarnas Trenggalek, BPBD, serta Damkar Tulungagung langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian.

Dalam proses pencarian, petugas mengerahkan dua unit LCR (Landing Craft Rubber) atau perahu karet untuk menyisir aliran Sungai Brantas.

“Proses pencarian kami lakukan menggunakan dua LCR dengan metode penyisiran dari lokasi kejadian sampai Jembatan Ngujang I,” jelas Nuryono.

Tim SAR melakukan pencarian dengan radius sekitar tiga kilometer dari titik korban dilaporkan hanyut. Selain penyisiran melalui jalur sungai, pencarian juga dilakukan melalui jalur darat oleh warga bersama keluarga korban.

Meski debit air Sungai Brantas mulai normal, petugas tetap mengimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama di area yang licin pasca penggelontoran air bendungan.

“Untuk kendala sementara tidak ada, karena debit air sudah mulai kembali seperti sediakala. Namun berdasarkan informasi saksi, kondisi bekas terkena air itu membuat lokasi menjadi licin sehingga korban terpeleset,” tambahnya.

Hingga Selasa sore, proses pencarian masih terus dilakukan dan tim SAR gabungan tetap bersiaga di sekitar lokasi kejadian untuk menemukan korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Roni mengatakan, majelis hakim telah memutus perkara terhadap dua terdakwa dengan amar putusan berbeda sesuai peran masing-masing dalam perkara korupsi tersebut. Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair pasal 604 KUHP.

“Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara serta denda sesuai fakta persidangan,” ujar Roni, Senin (18/5/2026).

Terdakwa Yudi Rahmawan, mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung, divonis lima tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Tak hanya hukuman badan, Yudi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,9 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

“Untuk terdakwa Yudi Rahmawan, hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti karena dianggap turut menikmati aliran dana yang merugikan negara,” kata Roni.

Sementara itu, terdakwa Reni Budi Kristanti dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak membebankan uang pengganti kepada Reni.

Roni menjelaskan, barang bukti dalam perkara atas nama Yudi akan dipergunakan untuk perkara terdakwa Reni. Sedangkan barang bukti pada perkara Reni dikembalikan kepada pihak dari mana benda tersebut disita.

“Baik jaksa penuntut umum maupun kedua terdakwa saat ini masih menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” imbuhnya.

Kasus dugaan korupsi tersebut sebelumnya mulai diselidiki Kejaksaan Negeri Tulungagung sejak Agustus 2025. Penyelidikan dilakukan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pasien pengguna SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Dalam proses penyelidikan, penyidik kejaksaan memeriksa sejumlah saksi dan dokumen keuangan rumah sakit. Hasilnya, Kejari Tulungagung kemudian menetapkan dua tersangka pada 10 September 2025, yakni Yudi Rahmawan dan seorang staf Reni Budi Kristanti.

Berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar. Nilai kerugian tersebut berasal dari pengelolaan dana pasien SKTM selama kurun waktu 2022 hingga 2024.

Praktik penyimpangan itu dilakukan dengan cara tidak menyetorkan seluruh dana penerimaan pasien SKTM ke kas resmi rumah sakit. Sebagian dana justru diduga dialihkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Hingga kini, putusan majelis hakim tersebut belum berkekuatan hukum tetap lantaran jaksa penuntut umum maupun kedua terdakwa masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pada pemberangkatan tahap awal, Minggu (17/5/2026) sore, sebanyak 380 calon jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 102 diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya. Selanjutnya, pemberangkatan calon jemaah lainnya dilakukan pada malam hari untuk kloter berikutnya.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran ibadah, serta kembali ke daerah asal dengan predikat haji mabrur.

“Pada hari ini kita berangkatkan jemaah haji Kabupaten Tulungagung Kloter 102 sebanyak 380 jemaah. Nanti masih ada pemberangkatan lagi sekitar pukul 12 malam,” ujar Ahmad Baharudin.

Ia juga meminta para jemaah turut mendoakan Kabupaten Tulungagung agar tetap aman dan kondusif selama musim haji berlangsung.

“Kami mohon kepada seluruh jemaah haji untuk mendoakan dirinya sendiri dan juga mendoakan Kabupaten Tulungagung agar kondusif, aman, dan pulang membawa predikat haji yang mabrur,” katanya.

Selain itu, Ahmad Baharudin mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, kondisi fisik menjadi faktor utama karena rangkaian ibadah di Tanah Suci membutuhkan stamina yang kuat.

“Jaga kesehatan dan ikuti arahan ketua kloter maupun ketua rombongan. Jangan sampai lepas dari kelompok dan selalu komunikasi dengan teman-temannya serta tim kesehatan. Haji ini membutuhkan fisik yang kuat,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau para jemaah untuk tetap menjaga pola makan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik yang berlebihan di luar rukun dan wajib haji.

“Makan harus tetap dijaga walaupun mungkin makanan tidak cocok. Tetap makan dan banyak minum. Jangan memaksakan kegiatan yang menguras fisik dan bukan termasuk wajib maupun rukun haji,” tambahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyiapkan anggaran sekitar Rp900 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung proses keberangkatan hingga pemulangan jemaah, termasuk fasilitas antar jemput dan souvenir batik.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung, Suryani, menjelaskan total calon jemaah haji asal Tulungagung sebenarnya mencapai 1.178 orang. Namun, tiga orang batal berangkat.

“Total awalnya 1.178 jemaah, tetapi ada tiga yang gagal berangkat. Satu meninggal dunia, kemudian dua lainnya batal karena suaminya sedang opname sehingga istrinya juga tidak bisa berangkat,” jelas Suryani.

Menurutnya, jemaah haji Tulungagung terbagi dalam beberapa kelompok terbang, yakni Kloter 102, 103, 104, 105, serta Kloter 112 yang berisi enam orang jemaah.

“Kloter 102 masuk asrama haji nanti malam pukul 20.00 dan akan terbang Senin malam pukul 21.00. Sedangkan Kloter 103 masuk asrama Senin pagi pukul 06.00 dan terbang pada hari Selasa pukul 06.25,” terangnya.

Suryani juga mengungkapkan terdapat 12 jemaah yang menggunakan kursi roda. Sebagian kursi roda telah dikirim lebih dulu bersama koper, sedangkan kursi roda yang digunakan selama perjalanan dibawa langsung oleh jemaah.

“Ada 12 jemaah yang menggunakan kursi roda. Sebagian sudah kami kirim bersama koper, sedangkan yang digunakan selama perjalanan dibawa langsung oleh jemaah di bus,” katanya.

Meski seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar, pihaknya tetap meminta para jemaah menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan, mengingat aktivitas menerima tamu sering membuat waktu istirahat berkurang.

“Rata-rata jemaah menerima banyak tamu sehingga kurang tidur dan kurang istirahat. Kami berharap tidak ada lagi jemaah yang sakit menjelang keberangkatan,” ujarnya.

Ia pun berpesan agar para jemaah memprioritaskan kesehatan selama berada di Tanah Suci karena jadwal pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup padat.

“Setelah tiba di sana hanya sekitar empat sampai lima hari sudah mulai pelaksanaan haji. Jadi kesehatan harus benar-benar dijaga. Ibadah sunnah bisa dilakukan setelah seluruh rangkaian haji selesai,” pungkasnya.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas peluang kerja global bagi lulusan pendidikan vokasi. Negara tujuan penempatan meliputi Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, hingga Singapura dengan sektor kerja yang beragam, mulai manufaktur, pertanian, konstruksi, kesehatan, hingga teknologi.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada sekolah-sekolah vokasi yang dinilai berhasil menyiapkan lulusan berdaya saing internasional.

“SMK swasta yang memberikan inisiasi, motivasi, dan inspirasi untuk menggerakkan siswa-siswinya Go Global. Luar biasa. Para kepala SMK negeri dan swasta di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan yang juga menyiapkan siswa-siswinya Go Global, terima kasih,” ujar Khofifah.

Ia menegaskan, program magang luar negeri bukan sekadar penempatan kerja, melainkan proses peningkatan kompetensi atau up skilling bagi generasi muda Jawa Timur.

“Kalau sudah selesai bekerja di sana lima tahun, ini menurut saya bukan magang kerja semata. Ini adalah modal up-skilling. Skillnya ditingkatkan tentu dengan peralatan-peralatan modern dan jejaring market yang luar biasa. Bawalah ilmunya pulang, selain tentu membawa rezeki yang luar biasa,” katanya.

Khofifah juga menyebut para peserta sebagai bagian dari pahlawan devisa yang akan berkontribusi terhadap perekonomian negara melalui penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

“Anak-anak kita akan berangkat bekerja. Mereka akan mendulang devisa. Jadi kalau ada pahlawan devisa, bagian di antara pahlawan devisa adalah anak-anak yang luar biasa bersama kita di ruangan ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut memberikan pesan agar para peserta tetap menjaga identitas kebangsaan selama bekerja di luar negeri.

“Di negara manapun bumi dipijak, tetaplah kibarkan merah putih. Tetaplah di hati merah putih dan tetaplah di top of mind kita merah putih,” pesannya.

Usai acara pelepasan, Khofifah menjelaskan bahwa salah satu tantangan pendidikan saat ini adalah persoalan employability atau tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja.

Menurutnya, SMK di Jawa Timur memiliki peran signifikan dalam membangun konektivitas kerja internasional bagi para siswa.

“SMK negeri dan swasta ini perannya signifikan untuk menginisiasi dan membangun koneksitas ruang kerja di berbagai negara,” katanya.

Ia menyebut kemampuan bahasa asing menjadi syarat utama yang harus dimiliki peserta sebelum diberangkatkan.

“Yang akan ke Turki bahasa Inggrisnya harus fasih. Yang akan ke Korea Selatan bahasa Korea. Yang akan ke Jepang bahasa Jepang. Yang ke Saudi dan Uni Emirat Arab tentu harus fasih bahasa Arab,” jelasnya.

Khofifah juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, salah satunya pengelasan bawah laut di Jerman.

“Saya tanya, welding atau pengelasan bawah laut itu memang permintaannya tinggi sekali,” ujarnya.

Selain sektor teknik, peserta juga akan bekerja di bidang pertanian, manufaktur, dan perhotelan. Menurut Khofifah, hal tersebut menunjukkan semakin luasnya diversifikasi profesi lulusan SMK Jawa Timur di pasar kerja global.

Sementara itu, Aries Agung Paewai melaporkan bahwa pada 2026 terdapat total 4.920 potensi penempatan kerja luar negeri yang berasal dari 112 SMK negeri dan swasta di Jawa Timur.

“Sebanyak 3.186 peserta magang kerja luar negeri dan 1.734 alumni pekerja migran akan kembali bekerja di luar negeri,” kata Aries.

Ia menjelaskan, Jepang masih menjadi negara tujuan utama karena tingginya kebutuhan tenaga kerja dan besarnya kepercayaan terhadap lulusan SMK Jawa Timur.

“Ini menunjukkan lulusan SMK Jawa Timur sudah menjadi bagian dari rantai tenaga kerja global,” ujarnya.

Menurut Aries, Kabupaten Tulungagung menjadi daerah dengan kontribusi peserta terbesar di Jawa Timur, mencapai 1.628 peserta. Angka tersebut disusul Kabupaten Madiun, Sidoarjo, Pasuruan, Kota Malang, dan Tuban.

Ia juga mengungkapkan bahwa SMK Sore Tulungagung menjadi sekolah penyumbang peserta terbanyak dengan total 717 peserta.

“Data ini membuktikan bahwa sekolah yang serius membangun budaya disiplin, bahasa asing, kompetensi industri, dan koneksi dunia kerja, maka peluang global sangat terbuka bagi anak-anak kita,” kata Aries.

Aries menambahkan bahwa peluang kerja internasional kini terbuka hampir di seluruh bidang keahlian SMK, mulai teknik mesin, otomotif, listrik, kesehatan, farmasi, kuliner, bisnis digital, hingga teknologi informasi.

“Dunia kerja internasional tidak hanya membutuhkan tenaga kerja fisik, tetapi juga tenaga kerja berbasis teknologi dan kompetensi modern. Ini membuktikan bahwa SMK Jawa Timur mulai selaras dengan kebutuhan industri global,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Aries berpesan agar para peserta menjaga disiplin, etos kerja, dan nama baik Indonesia selama bekerja di luar negeri.

“Kalau anak-anak sekalian sukses dan berhasil, maka lulusan SMK lain di seluruh Jawa Timur tentu akan ikut terbawa bisa bekerja di luar negeri,” katanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berkunjung ke SMKN 1 Tulungagung, Kamis (14/5/2026) mengatakan, Program SIKAP kini telah berjalan di berbagai daerah, termasuk Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Menurutnya, sekolah didorong untuk memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pendidikan karakter siswa.

“Program SIKAP ini sudah membumi di Jawa Timur. Kita memanfaatkan lahan kosong untuk digunakan sebagai penguatan ketahanan pangan. Di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan sudah banyak sekolah yang mengikuti Program SIKAP,” ujar Aries.

Aries menjelaskan, program tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup atau life skills. Para siswa dilibatkan langsung dalam kegiatan bercocok tanam, budidaya ikan, peternakan, hingga pengolahan hasil pertanian.

“Kita ingin sekolah-sekolah mengefektifkan lahan yang mereka punya untuk Program SIKAP. Pendidikan tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga keterampilan hidup. Anak-anak belajar menanam, memelihara ikan, beternak, sampai mengolah hasil tani,” katanya.

Ia menambahkan, Program SIKAP juga menjadi upaya menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian dan agribisnis yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia.

“Kita membangun karakter anak-anak bahwa Indonesia punya agrobisnis dan pertanian yang luar biasa. Kita tumbuhkan lagi semangat mereka menjadi petani dan berkebun. Hasilnya nanti bisa mereka nikmati bersama sekaligus menjadi peluang berwirausaha,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur, saat ini terdapat 97 sekolah pelaksana SIKAP di wilayah Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Rinciannya, 27 sekolah di Tulungagung, 24 sekolah di Trenggalek, dan 46 sekolah di Pacitan.

Sementara secara keseluruhan di Jawa Timur, Program SIKAP telah diterapkan di sekitar 176 sekolah negeri dan swasta dari total 493 sekolah yang ada.

“Tidak semua sekolah bisa menerapkan karena ada sekolah yang lahannya terbatas. Tapi yang punya potensi lahan kita dorong untuk memanfaatkannya, dan sebagian sekolah juga sudah mulai melakukan penjajakan,” ungkap Aries.

Untuk jenis tanaman yang dibudidayakan, sekolah-sekolah menanam berbagai komoditas seperti sayur-mayur, buah-buahan, hingga kacang-kacangan yang dinilai mudah dibudidayakan dan cepat dipanen.

“Yang ditanam macam-macam, ada sayur, buah, kacang-kacangan dan lainnya. Karena itu lebih mudah dan tidak terlalu lama untuk dipanen oleh siswa,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pelaksanaan Program SIKAP yang dinilai telah menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya di SMKN 1 Tulungagung.

Khofifah menilai program tersebut bukan sekadar kegiatan pertanian sekolah, melainkan proses pembelajaran nyata bagi siswa dalam mengenal sektor ketahanan pangan dan dunia usaha sejak dini.

“Kita memberikan ruang kepada anak didik untuk mulai mengenali, belajar, dan menyiapkan masa depan melalui berbagai ikhtiar yang akan menguatkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Menurut Khofifah, produk-produk hasil Program SIKAP kini mulai menunjukkan kualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Bahkan beberapa produk sudah ditampilkan dalam forum strategis, termasuk kegiatan Bank Indonesia.

“Saya melihat produk-produk SIKAP ini sudah mulai naik kelas. Kemarin dipamerkan di Hotel Westin dalam pertemuan Bank Indonesia se-Jawa dan produknya langsung diborong. Ini luar biasa,” katanya.

Khofifah juga mendorong sekolah untuk mulai memperkuat hilirisasi produk agar memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Salah satunya melalui pengolahan kulit ikan patin menjadi produk makanan siap jual dengan standar produksi yang baik.

“Kita harus mulai memikirkan hilirisasi produk. Kalau kualitasnya dijaga, higienitasnya baik, dan produksinya standar, bukan tidak mungkin produk siswa SMK bisa masuk pasar nasional bahkan internasional,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya jejaring, kolaborasi, dan pendampingan industri agar produk-produk sekolah memiliki kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar.

“Kalau ada buyer, tantangannya bukan hanya kualitas, tapi continuity dan quantity. Karena itu sekolah harus membangun sinergi dan kolaborasi seluas-luasnya,” tegas Khofifah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengajak seluruh sekolah pelaksana Program SIKAP untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi pertanian, peternakan, maupun perikanan.

“Kita harus terus improve. Ilmu berkembang sangat dinamis. Semua sekolah yang menerapkan SIKAP harus terus belajar dan mencari inovasi terbaru agar sektor hortikultura, peternakan, dan perikanan di sekolah bisa semakin maksimal,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peresmian dilakukan secara simbolis di SMKN 1 Tulungagung, Kamis (14/5/2026) siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, kepala sekolah terkait, guru, hingga para siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan kunjungan Gubernur Khofifah menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan di Jawa Timur, khususnya sekolah vokasi dan sekolah pelaksana Program SIKAP.

“Banyak sekolah yang telah didatangi oleh Ibu Gubernur, salah satunya adalah SMKN 1 Tulungagung. Beliau sudah lama ingin hadir di tengah-tengah para guru dan murid-murid hebat SMKN 1 Tulungagung karena ingin menyaksikan bagaimana perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah yang menyelenggarakan program SIKAP,” ujar Aries.

Menurut dia, kehadiran Khofifah tidak hanya untuk melihat hasil pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan peningkatan mutu pendidikan berjalan optimal.

“Pada kesempatan ini tentu tidak hanya melihat wajah sekolah hasil rehabilitasi dan revitalisasi, tapi ingin melihat perkembangan pendidikan yang nyata. Kehadiran Ibu Gubernur ingin membangkitkan semangat kita semua terkait mutu, kualitas, serta prestasi siswa-siswa kita,” katanya.

Ia menegaskan Pemprov Jatim memiliki komitmen menjadikan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional, terutama pendidikan vokasi.

“Kita ingin Jawa Timur sekali lagi bukan hanya barometer prestasi nasional, tapi barometer pendidikan nasional dan khususnya vokasi di tingkat nasional,” tegasnya.

Dalam laporannya, Aries menyebut revitalisasi dan rehabilitasi sekolah di tiga daerah tersebut menelan anggaran sekitar Rp46,98 miliar untuk 44 lembaga pendidikan.

Di Kabupaten Tulungagung, revitalisasi menyasar 20 lembaga pendidikan dengan total anggaran Rp23,24 miliar. Rinciannya delapan SMA sebesar Rp4,72 miliar, 10 SMK sebesar Rp17,33 miliar, serta dua SLB sebesar Rp1,18 miliar.

Sementara di Kabupaten Trenggalek terdapat 11 lembaga pendidikan dengan total anggaran Rp8,58 miliar, terdiri dari dua SMA sebesar Rp1,07 miliar dan sembilan SMK sebesar Rp7,51 miliar.

Adapun di Kabupaten Pacitan, revitalisasi dilakukan pada 13 lembaga pendidikan dengan total anggaran Rp15,15 miliar, meliputi dua SMA sebesar Rp1,25 miliar, 10 SMK sebesar Rp12,29 miliar, dan satu SLB sebesar Rp1,60 miliar.

Aries menjelaskan rehabilitasi mencakup pembangunan dan perbaikan ruang kelas, ruang praktik siswa, laboratorium, perpustakaan, toilet, ruang BK, UKS, ruang OSIS, hingga tempat ibadah.

“Perhatian ini tidak hanya untuk SMA dan SMK, tapi juga SLB, yang berarti pendidikan inklusi benar-benar menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Menurut Aries, bantuan revitalisasi pendidikan yang diterima Jawa Timur pada 2025 menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

“Jawa Timur mendapatkan bantuan untuk perbaikan sekolah di berbagai wilayah. Ini adalah perhatian dari Presiden dan juga Ibu Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meninjau sejumlah ruang kelas baru dan ruang praktik di SMKN 1 Tulungagung, termasuk praktik pengolahan kulit ikan patin yang dilakukan para siswa.

Aries menyebut SMKN 1 Tulungagung menjadi salah satu contoh sekolah vokasi unggulan di Jawa Timur.

“SMKN 1 Tulungagung adalah contoh nyata SMK yang luar biasa, satu-satunya SMK Agribisnis dan Agroteknologi di Jawa Timur dengan berbagai kompetensi unggulan mulai tanaman, peternakan, perikanan hingga pengawasan mutu,” jelasnya.

Sekolah tersebut saat ini memiliki lebih dari 2.000 siswa dan telah menghasilkan sekitar 250 lulusan yang akan bekerja di luar negeri.

Saat meninjau praktik pengolahan kulit ikan patin, Khofifah meminta agar proses produksi ditingkatkan menggunakan teknologi tepat guna agar kualitas produk lebih terjamin.

“Oleh karena itu yang tadi saya lihat, saya langsung menyampaikan kepada Pak Kadisdik. Sesungguhnya ada sesuatu yang bisa kita siapkan dengan teknologi tepat guna sehingga dipastikan bahwa kulit ikan yang digoreng tidak ada yang mentah dan tidak ada yang gosong,” kata Khofifah.

Ia menyarankan penggunaan teknologi vacuum frying agar kualitas hasil produksi lebih standar dan higienis.

“Kalau menggunakan vacuum frying itu standar. Tidak ada yang mentah, tidak ada yang gosong. Kita juga harus menjaga higienitasnya dan memastikan tidak ada bahan pengawet, minimal bisa delapan bulan tanpa bahan pengawet,” ujarnya.

Khofifah mengaku telah memesan bantuan alat vacuum frying berkapasitas lima kilogram dan 10 kilogram untuk mendukung pengembangan produk siswa.

“Saya nanti ingin melihat ketika vacuum frying, saya sudah pesan tadi untuk kapasitas lima kilo dan kapasitas 10 kilo. Saya rasa lima dan 10 cukup,” katanya.

Menurut Khofifah, produk-produk hasil Program SIKAP sudah saatnya naik kelas hingga menembus pasar nasional bahkan internasional.

“Saya rasa sudah saatnya hilirisasi dari produk-produk SIKAP ini naik kelas nasional,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Tulungagung, Dwi Yanuarti mengatakan, proses pendampingan telah dilakukan sejak penjemputan korban di Kabupaten Serang hingga tiba kembali di Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, perjalanan pulang membutuhkan waktu lebih lama dibanding keberangkatan karena petugas memprioritaskan kondisi psikologis anak.

“Perjalanan hampir dua kali lebih lama dari berangkat. Kalau di Google Maps sekitar 14 sampai 15 jam, tapi kami banyak berhenti di rest area untuk memastikan anak nyaman,” ujar Dwi, Rabu (13/5/2026).

Selama perjalanan, petugas beberapa kali mengajak anak bermain dan beristirahat agar tidak mengalami tekanan psikologis. Dwi mengungkapkan, balita tersebut sempat menunjukkan trauma saat berada di dalam mobil.

“Di awal anak sempat tantrum setiap naik mobil. Jadi kami pelan-pelan, tidak mengejar waktu, yang penting anak nyaman dan selamat sampai Tulungagung,” katanya.

Setibanya di Tulungagung pada Kamis dini hari, petugas langsung memastikan seluruh kebutuhan anak terpenuhi. Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan. Anak tersebut kemudian dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung guna menjalani pemeriksaan menyeluruh di poli anak. Dari hasil pemeriksaan awal, kondisi kesehatan balita dinyatakan baik.

“Alhamdulillah hasil pemeriksaan baik. Nanti masih ada pemeriksaan lanjutan terkait tumbuh kembang anak untuk memastikan tidak ada dampak dari peristiwa ini,” jelasnya.

Selain pemulihan fisik dan psikologis anak, UPT PPA juga membantu pengurusan dokumen identitas korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dwi menyebut seluruh administrasi kini telah selesai diproses.

Ia memastikan kondisi anak saat ini berangsur pulih dan kembali ceria. Bahkan, menurutnya, balita tersebut sudah mulai merasa nyaman dengan para pendamping.

“Kondisinya alhamdulillah baik, sudah ceria lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, pendampingan terhadap ibu korban juga terus dilakukan, terutama untuk menghadapi proses hukum yang masih berjalan. UPT PPA menilai kesiapan mental dan psikologis ibu korban menjadi hal penting karena proses hukum diperkirakan berlangsung panjang.

“Pendampingan untuk ibunya tetap kami lakukan, terutama dalam menghadapi proses hukum dan pengasuhan anak ke depan,” kata Dwi.

Terkait kemungkinan penyelesaian damai atau restorative justice (RJ), Dwi mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi dari pihak korban mengenai hal tersebut. Ia menegaskan fokus utama saat ini masih pada pemulihan ibu dan anak.

“Semoga ini ada penegakan keadilan, secara hukumnya kan gitu. Artinya ini memang benar dikupas motif yang sebenarnya itu seperti apa," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Koordinator Komite K3 RSUD Dokter Iskak Tulungagung, Zuhda Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari simulasi kegawatdaruratan bencana yang rutin dilaksanakan setiap tahun di lingkungan rumah sakit.

“Kegiatan simulasi kegawatdaruratan bencana. Jadi memang di Rumah Sakit Dr. Iskak setiap tahun kita melakukan kegiatan simulasi tanggap bencana untuk seluruh karyawan di RSUD Dr. Iskak,” ujarnya.

Setelah kondisi dinyatakan lebih terkendali, proses evakuasi pasien langsung dilakukan menuju titik aman guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan.

Di tengah proses penyelamatan, muncul simulasi kebakaran di salah satu ruangan yang diduga dipicu korsleting listrik akibat gempa. Petugas kemudian sigap memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Menurut Zuhda, simulasi tersebut bertujuan membangun kesiapsiagaan seluruh civitas hospitalia saat menghadapi situasi darurat sebenarnya.

“Tujuannya adalah saat nanti misalkan jika terjadi bencana, kita civitas hospitalia sudah siap dalam melakukan kesiapsiagaan,” katanya.

Dalam simulasi kali ini, pihak rumah sakit mempraktikkan penanganan bencana gempa bumi yang dilanjutkan dengan proses evakuasi korban dari Gedung Graha Mandiri lantai lima, yang merupakan gedung tertinggi di lingkungan rumah sakit.

“Yang pertama kita sudah melakukan simulasi gempa bumi, evakuasi korban bencana yang kita lakukan di gedung paling tinggi di Rumah Sakit Dr. Iskak yaitu di Gedung Graha Mandiri lantai lima,” jelas Zuhda.

Selain simulasi gempa, peserta juga mendapat pelatihan penanganan kebakaran dengan skenario gempa bumi yang menyebabkan korsleting listrik hingga memicu kebakaran di area rumah sakit.

“Setelah itu, kita lakukan simulasi juga terkait bencana kebakaran. Jadi skenarionya adalah bencana gempa bumi yang menyebabkan korsleting listrik sehingga menimbulkan kebakaran di rumah sakit,” imbuhnya.

Kegiatan yang digelar bersama BPBD Tulungagung tersebut juga menjadi rangkaian workshop manajemen bencana bagi staf medis maupun nonmedis yang berlangsung selama dua hari. Hari pertama diisi dengan materi, roleplay, dan pembekalan teori di auditorium, sedangkan hari kedua dilanjutkan dengan praktik lapangan melalui simulasi langsung.

“Agenda ini kita laksanakan selama dua hari. Hari pertama kita lakukan di ruangan auditorium, ada materi, ada roleplay, kemudian hari kedua yaitu praktik lapangan yaitu simulasi yang seperti kita lihat saat ini,” terang Zuhda.

Ia menambahkan, peserta kegiatan berasal dari seluruh perwakilan unit pelayanan di rumah sakit, mulai dari tenaga medis hingga unsur manajemen.

“Pesertanya yaitu seluruh perwakilan dari ruangan di Rumah Sakit Dr. Iskak. Jadi ada dari perawat, bidan, manajemen, rekam medis, radiologi, dokter, semua profesi ikut terlibat dalam kegiatan simulasi ini,” pungkasnya.

Melalui kegiatan rutin tersebut, RSUD Dokter Iskak berharap kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam menghadapi potensi gempa maupun kebakaran dapat terus meningkat, sehingga risiko dan korban jiwa saat terjadi bencana sebenarnya dapat diminimalisasi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Proyek penggantian jembatan yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Tulungagung tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali.

Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut masuk dalam paket Penggantian Jembatan Gondang I dan Kaliombo dengan nomor kontrak HK 0201/S/Bbpjn5.8.1/2026/0463 tertanggal 16 April 2026.

Nilai kontrak proyek mencapai Rp15.963.493.194 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Proyek dikerjakan oleh PT Permata Alam Sakti dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender.

KBO Satlantas Polres Tulungagung Iptu Zainudin mengatakan, rencana penutupan dan rekayasa lalu lintas masih dalam tahap koordinasi awal bersama Forum Lalu Lintas Tulungagung dan pihak pelaksana proyek.

“Dalam bulan Mei ini sampai dengan Desember akan dilaksanakan penggantian jembatan. Penggantian dalam arti pembangunan ulang yang sifatnya total. Jembatan Gondang I yang berada di Jalan Raya Gondang,” ujar Iptu Zainudin, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penutupan total dilakukan karena kondisi kerusakan jembatan cukup parah, terutama pada bagian kaki jembatan, sehingga pembangunan tidak memungkinkan dilakukan secara bertahap dengan sistem buka tutup satu sisi.

“Pembangunannya ini tidak bisa satu sisi, yang lain digunakan, enggak bisa. Karena kerusakannya cukup parah di bagian kaki jembatan,” katanya.

Zainudin menjelaskan, penutupan total Jembatan Gondang I direncanakan mulai 25 Mei 2026. Setelah penutupan dilakukan, pengerjaan fisik langsung dimulai.

“Penutupan direncanakan tanggal 25 Mei ini. Jadi penutupan mulai tanggal itu, otomatis disambung pengerjaan,” jelasnya.

Berdasarkan timeline proyek, pekerjaan ditargetkan selesai pada 30 November 2026. Namun masih ada masa sterilisasi hingga 11 Desember 2026 sebelum jembatan dapat difungsikan kembali secara penuh.

Terkait penutupan jalur tersebut, Satlantas Polres Tulungagung telah menyiapkan rekayasa arus kendaraan. Bagi kendaraan bertonase besar, kendaraan roda enam atau kendaraan bertonase tinggi dari arah Trenggalek akan dialihkan mulai Simpang Tiga Durenan ke arah selatan menuju Simpang Tiga Bandung, kemudian melewati jalur Pakel, Campurdarat, Boyolangu hingga Simpang Empat Tamanan.

Dari titik tersebut kendaraan diarahkan menuju Simpang Empat Jepun yang terhubung ke arah Kediri maupun Blitar.

“Itu yang dari arah Trenggalek untuk tonase besar,” terang Zainudin.

Sementara itu, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat kecil dari arah Trenggalek diarahkan melewati jalur alternatif yang lebih dekat. Pengendara dapat melalui Simpang Tiga Malasan menuju Simpang Empat Gempolan, kemudian ke arah utara menuju perempatan Cabe hingga Simpang Tiga Jetaan timur Polsek Kalangbret.

Selain itu tersedia opsi jalur lain melalui Pasar Gondang maupun jalur Kecamatan Gondang yang nantinya tetap bermuara di kawasan perempatan Cabe dan Simpang Tiga Jetaan.

Untuk kendaraan besar dari arah Kediri dan Blitar menuju Trenggalek, pengalihan arus dimulai dari Simpang Tiga Ngujang. Kendaraan diarahkan ke selatan dan bergabung dengan arus dari Blitar di kawasan Simpang Empat Jepun.

Selanjutnya kendaraan diarahkan menuju Simpang Empat Tamanan, kemudian melewati Boyolangu, Campurdarat, Pakel hingga Simpang Tiga Bandung dan Durenan, Trenggalek.

“Roda enam ke atas atau tonase tinggi kita alihkan semua di Simpang Empat Tamanan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, kendaraan besar dari arah Karangrejo tidak diperbolehkan melewati jalur sempit menuju kawasan selatan seperti Cuiri dan Jetaan guna menghindari kemacetan dan gangguan lalu lintas.

Satlantas Polres Tulungagung mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalur Tulungagung-Trenggalek, agar menyesuaikan rute perjalanan selama proyek berlangsung.

Petugas juga akan melakukan survei lanjutan untuk memastikan efektivitas rekayasa lalu lintas sebelum penutupan total diterapkan secara resmi pada akhir Mei mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di rumah kontrakan yang digunakan sebagai kantor perusahaan penyedia layanan wifi tersebut, seorang siswi yang tengah menjalani praktik kerja lapangan (PKL) mendadak mengalami sakit hebat di tubuh bagian belakang, hingga tak mampu bergerak saat hendak pulang dari tempat magangnya.

Korban diketahui bernama Sandra Kirana Aulia (18), siswi kelas 11 SMK Sore, warga Dusun Bangak RT 5 RW 1, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat.

Peristiwa itu bermula saat Sandra selesai menjalani aktivitas PKL di lapangan. Menurut informasi yang dihimpun, korban kemudian naik ke lantai dua untuk mengambil tasnya. Namun saat merunduk, tiba-tiba bagian belakang tubuhnya terasa sakit hebat hingga tubuhnya tak bisa digerakkan.

Rekan-rekan korban yang berada di lokasi sempat panik melihat kondisi Sandra yang hanya bisa terlentang di lantai sambil menahan sakit. Karena posisi berada di lantai dua dengan akses tangga sempit, teman-temannya memilih meminta bantuan petugas pemadam kebakaran dan relawan ambulans.

Kasi Evakuasi dan Penyelamatan Dinas Damkar Tulungagung, Iwan, mengatakan pihaknya langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan adanya siswi magang yang mengalami gangguan pada bagian punggung tersebut.

“Informasi dari teman-temannya, selesai kegiatan di lapangan korban naik ke lantai dua untuk mengambil tas. Saat merunduk, punggungnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Posisi korban terlentang di lantai dan tidak bisa berdiri,” ujar Iwan.

Menurutnya, rekan-rekan korban meminta bantuan Damkar karena tidak berani mengambil risiko menurunkan korban tanpa alat keselamatan. Selain itu, akses tangga yang cukup sempit mempersulit proses evakuasi.

“Teman-temannya tidak mau ambil risiko karena khawatir terjadi sesuatu. Selain itu posisi di lantai dua dan tangganya sempit, sehingga kami bersama relawan ambulans melakukan evakuasi menggunakan tandu basket,” jelasnya.

Untuk mengevakuasi korban petugas Damkar memarkir mobil rescue sedekat mungkin dengan teras lantai dua rumah tersebut. Dengan menggunakan tandu basket, korban perlahan diturunkan dan diterima oleh petugas yang telah bersiap di atas mobil rescue.

“Mobil rescue kami dekatkan ke teras rumah, lalu korban dimasukkan ke tandu basket dan diturunkan. Setelah itu langsung dipindahkan ke ambulans,” kata Iwan.

Selama proses evakuasi, Sandra diketahui tetap dalam kondisi sadar meski terus menangis karena menahan rasa sakit.

“Korban masih sadar, tetapi terus menangis karena merasa kesakitan saat proses evakuasi,” ungkapnya.

Proses penyelamatan berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Sandra langsung dirujuk ke Rumah Sakit Karneni Campurdarat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Alhamdulillah proses evakuasi berjalan lancar dan tidak terlalu lama. Sekitar 30 menit korban berhasil kami turunkan dan langsung dibawa ke rumah sakit,” pungkas Iwan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam satu pekan pelaksanaannya, tercatat sebanyak 56 pelanggaran telah terkonfirmasi melalui sistem tersebut.

KBO Satlantas Polres Tulungagung, Iptu Zainudin menjelaskan bahwa penerapan ETLE handheld saat ini difokuskan pada titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan dengan fatalitas tinggi.

“Kalau disapu bersih sebenarnya pelanggaran itu sangat banyak, tapi kami tetap melakukan prioritas penindakan pada lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Zainudin, Senin (11/5/2026).

Beberapa titik yang menjadi fokus pengawasan di antaranya Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, dan Jalan Panglima Sudirman. Lokasi tersebut dinilai rawan terjadi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan serius.

Menurut Zainudin, angka 56 pelanggaran selama sepekan masih tergolong rendah. Sebab, ETLE handheld hanya menjadi pelengkap dari sistem ETLE lain yang sudah lebih dulu beroperasi, seperti ETLE statis dan ETLE mobile.

“Handheld ini sifatnya alternatif untuk menjangkau pelanggaran yang tidak tercover ETLE lain,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebagian masyarakat masih dalam tahap penyesuaian terhadap sistem tilang elektronik genggam tersebut. Banyak pengendara yang mengaku tidak menyadari saat melakukan pelanggaran karena tidak melihat keberadaan petugas.

Pelanggaran parkir sembarangan juga menjadi salah satu sasaran penindakan. Dalam sejumlah kasus, petugas langsung memotret kendaraan menggunakan ETLE handheld ketika pengemudi tidak berada di lokasi.

Dari total pelanggaran yang tercatat, pelanggar usia pelajar hingga mahasiswa mendominasi dengan persentase mencapai 75 persen. Pelanggaran banyak ditemukan saat malam akhir pekan, terutama di kawasan Alun-alun Tulungagung dan GOR Lembupeteng.

“Masih banyak ditemukan pengendara roda dua, khususnya usia pelajar dan mahasiswa, yang tidak memakai helm,” ujar Zainudin.

Ia menambahkan, mayoritas pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor. Sementara pelanggaran kendaraan roda empat jumlahnya relatif kecil. Jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni tidak memakai helm, melanggar marka dan rambu lalu lintas, serta menerobos lampu merah.

Untuk pelanggaran rambu, salah satu lokasi yang kerap ditemukan pelanggaran berada di Jalan Ahmad Yani Timur, kawasan depan Gereja Santa Maria ke arah timur, di mana masih banyak pengendara roda empat yang melanggar rambu.

Sedangkan pelanggaran lampu lalu lintas banyak terjadi pada jam sekolah di sejumlah persimpangan seperti simpang empat BTA, depan kantor Pemkab Tulungagung, dan simpang empat Mangunsari.

Iptu Zainudin menegaskan, sistem ETLE handheld dilengkapi bukti visual yang detail sehingga pelanggar sulit mengelak. Foto yang diambil petugas tidak hanya menampilkan nomor polisi kendaraan, tetapi juga kondisi pelanggaran secara lengkap.

“Kalau tidak pakai helm, tidak pakai spion, atau parkir melanggar rambu, semuanya terlihat jelas dalam foto,” katanya.

Ia mengakui sempat ada sejumlah pelanggar yang membantah saat dikonfirmasi. Namun setelah diperlihatkan bukti foto, pelanggar akhirnya mengakui kesalahannya.

Menurutnya, banyak pelanggar yang tidak langsung diberhentikan di lokasi. Strategi tersebut justru dianggap lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Dengan mereka tidak sadar sedang diawasi, akhirnya muncul rasa waspada dan itu diharapkan membuat masyarakat lebih tertib,” ujarnya.

Polres Tulungagung memastikan program ETLE handheld akan terus dilanjutkan tanpa batas waktu. Bahkan ke depan, jumlah perangkat dimungkinkan bertambah apabila dinilai efektif.

Saat ini, Satlantas Polres Tulungagung baru memiliki satu unit ETLE handheld. Penggunaan tilang elektronik juga menjadi bagian dari upaya meminimalkan tilang manual guna mencegah potensi penyimpangan dalam penindakan di lapangan.

Meski begitu, Zainudin menegaskan tahap awal penerapan ETLE handheld masih mengedepankan edukasi kepada masyarakat.

“Kami masih tahap penyesuaian. Tidak langsung semua pelanggaran dijepret. Tujuannya agar masyarakat juga bisa beradaptasi dan memahami sistem baru ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua DPD APTRI Tulungagung, Santoso, mengatakan, pihaknya akan terus mengawal ketersediaan tebu agar proses produksi gula di PG Mojopanggung berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Untuk musim giling tahun 2026, kami dari APTRI siap mendukung bahan baku agar PG Mojopanggung bisa menggiling sesuai dengan harapan,” ujar Santoso, Senin (11/5/2026).

Selain memastikan dukungan pasokan tebu, APTRI juga tengah memperjuangkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula di tingkat pemerintah.

Menurut Santoso, hal tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTRI yang digelar di Jakarta pada 25-26 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, APTRI mewakili aspirasi petani tebu untuk meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari sebelumnya Rp14.500 per kilogram menjadi Rp16.875 per kilogram.

“Kami meminta pemerintah segera menetapkan HPP gula sebesar Rp16.875 per kilogram demi mendukung kesejahteraan petani tebu,” katanya.

Sementara itu, pada musim giling tahun 2026, PG Mojopanggung menargetkan mampu menggiling sebanyak 446.123 ton tebu. Pasokan bahan baku tersebut berasal dari lahan tebu seluas 6.783 hektare yang tersebar di lima wilayah, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

PG Mojopanggung juga menargetkan rendemen sebesar 7,21 persen dengan kapasitas giling minimal mencapai 2.864 ton cane per day (TCD). Adapun target produksi gula pada musim giling tahun ini dipatok sebesar 33.705 ton.

Untuk mencapai target tersebut, masa giling diperkirakan berlangsung selama sekitar 161 hari. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penemuan jenazah korban sempat menggemparkan warga sekitar. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pencari rumput yang melintas di kawasan tersebut. Saat itu, saksi mencium bau menyengat dari arah sungai kering di tengah kebun tebu. 

Setelah mencari sumber bau, saksi menemukan tubuh korban dalam kondisi membusuk di dasar sungai tersebut.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan pihak kepolisian. Petugas Polsek Ngunut bersama Tim Inafis, pemerintah desa, dan warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi jenazah korban.

Kapolsek Ngunut, Kompol Trinuartiko, menyatakan bahwa korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu pekan lalu. Warga sempat berupaya mencari keberadaan korban, termasuk mengumumkannya melalui media sosial.

"Korban almarhumah Mbah Salmi ini sudah sekitar lima hari meninggalkan rumah. Karena beliau juga berusia sekitar 85 tahun dan hidup sebatang kara di rumah," ujar Kompol Trinuartiko.

Menurutnya, korban diketahui pernah menikah namun tidak memiliki keturunan sehingga tinggal seorang diri. Saat meninggalkan rumah, korban diduga membawa bantal yang kemudian ditemukan di sekitar lokasi penemuan jenazah.

"Sempat diumumkan hilang dan diunggah di media sosial, barangkali ada warga masyarakat yang menemukan. Ternyata tadi pagi ada seseorang yang sedang mencari rumput di kawasan eks PG Kunir mencium bau menyengat, lalu ditemukan almarhumah sudah dalam kondisi membusuk di sungai," imbuhnya.

Dari hasil pemeriksaan awal oleh Tim Inafis dan petugas forensik, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat kelelahan serta tidak mendapat asupan makanan dan minuman selama beberapa hari.

"Untuk sementara indikasi kekerasan tidak ada. Murni karena usia tua, mungkin sudah tidak makan berhari-hari," tegas Kompol Trinuartiko.

Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemulasaraan. Selanjutnya, jenazah akan diserahkan kepada Pemerintah Desa Kaliwungu untuk dimakamkan.

"Nanti untuk pemakaman insyaallah akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Kaliwungu, karena almarhumah tercatat sebagai warga desa Kaliwungu," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal itu disampaikan Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan PT SGN, Putu Sukarmen saat menghadiri tradisi manten tebu sebagai penanda dimulainya musim buka giling di PT Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula Mojopanggung, Tulungagung, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, target tersebut sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

“Harapan kita bersama bahwa Pabrik Gula Mojopanggung dalam waktu dekat akan mengawali giling. Tentunya ini selaras dengan Asta Cita Presiden untuk menyongsong swasembada pangan, khususnya konsumsi gula nasional yang diharapkan tercapai pada 2028 dan kini dipercepat menjadi 2027,” ujar Putu.

Ia menjelaskan, salah satu langkah utama yang dilakukan SGN tahun ini adalah mengakselerasi program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu dengan membongkar ratoon (tanaman tebu sisa tebang yang tumbuh kembali) guna meningkatkan pasokan bahan baku tebu.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani dan pekerja di sektor gula.

“Dengan jumlah bahan baku yang cukup, maka harapan kita masyarakat petani akan lebih sejahtera dan karyawan juga lebih sejahtera,” katanya.

Putu menilai tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan bagi PT SGN. Pasalnya, berbagai persoalan eksternal yang terjadi pada 2025 disebut telah terselesaikan. Selain itu, kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih baik dibanding tahun lalu yang mengalami curah hujan tinggi.

“Tahun lalu hujan terus-menerus menjadi isu negatif. Tahun ini dipastikan akan membaik. Meskipun ada ancaman kemarau lebih panjang, tetapi sampai sekarang masih ada hujan sehingga menjadi pertanda yang baik bagi tanaman tebu,” jelasnya.

Selain faktor cuaca, harga gula juga diprediksi membaik setelah dilakukan analisis oleh akademisi dan praktisi terkait penetapan biaya pokok produksi (BPP) gula.

“Insyaallah akan membawa angin segar bagi petani tebu, khususnya di Mojopanggung,” tambahnya.

Putu menyebut produksi gula PT SGN pada 2025 mencapai 883 ribu ton. Angka tersebut diproyeksikan meningkat sekitar 23 persen pada 2026 menjadi 1,1 juta ton. Sementara itu, produksi gula nasional tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton dan tahun ini diperkirakan mencapai 3 juta ton.

“Kalau nasional masih di angka kebutuhan 2,9 juta ton. Kalau memang produksi 3 juta ton tercapai, maka swasembada gula konsumsi tidak ada isu lagi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan swasembada gula, terutama terkait pasokan bahan baku tebu. Kapasitas pabrik gula milik SGN saat ini disebut jauh lebih besar dibanding ketersediaan bahan baku, sehingga memicu persaingan antar pabrik dalam memperoleh tebu.

“Kapasitas pabrik kita jauh lebih besar daripada kapasitas pasok bahan baku. Akhirnya terjadi persaingan yang berdampak pada kualitas tebu yang dipanen menjadi tidak optimal,” katanya.

Karena itu, program bongkar ratoon dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas tebu tanpa memunculkan persaingan yang tidak sehat antar pabrik gula. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kuasa hukum tersangka dari LBH Gayatri Moh. Hufron Efendi menegaskan, pihaknya akan memberikan pembelaan terhadap tersangka dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.

“Pertama, kita harus menyamakan perspektif bahwa kami mendampingi tersangka ini tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah. Jadi bagaimanapun juga sebelum dibuktikan di pengadilan, maka tersangka belum bisa dianggap bersalah,” ujar Hufron, Sabtu (9/5/2026).

Ia menegaskan, LBH Gayatri akan memberikan pendampingan maksimal kepada GH selama proses penyidikan berlangsung. Menurutnya, penyidik juga harus bekerja keras untuk membuktikan unsur pidana dalam perkara tersebut, termasuk dugaan adanya niat jahat atau mens rea dari tersangka.

“Kami akan melakukan pembelaan terhadap tersangka dengan sebaik-baiknya. Karena nanti penyidik harus membuktikan apakah benar ada unsur trafficking, penculikan, atau tindak pidana lainnya. Unsur niat jahat itu harus dibuktikan secara jelas,” katanya.

Meski demikian, Hufron menyatakan apabila nantinya dalam proses hukum ditemukan unsur pidana yang kuat, pihaknya berharap GH tetap mendapatkan keadilan sesuai dengan proporsi perbuatannya.

“Kalau nanti ternyata memang terbukti ada unsur jahatnya, ya tentu perkara ini harus didudukkan secara adil sesuai fakta hukumnya,” imbuhnya.

Terkait dugaan penculikan atau perdagangan anak, pihak kuasa hukum mengaku hingga kini belum menemukan indikasi adanya niat tersebut berdasarkan keterangan kliennya.

“Sejauh ini kami belum melihat adanya arah ke sana. Kami tidak tahu apakah penyidik memiliki bukti-bukti tertentu, tetapi dari hasil penggalian keterangan terhadap tersangka, belum ada indikasi niat menjual atau menculik anak,” ujar Hufron.

Menurut pengakuan GH kepada penasihat hukumnya, balita tersebut sebelumnya memang dititipkan oleh ibunya kepada tersangka karena sang ibu bekerja. Saat itu, GH disebut hendak pulang ke Lampung untuk menghadiri kelahiran cucunya.

“Menurut keterangan tersangka, anak itu memang dititipkan kepadanya. Karena tersangka hendak ke Lampung dan anak tersebut tidak ada yang mengasuh, akhirnya dibawa serta. Jadi menurut pengakuan tersangka, tidak ada niatan untuk menjual ataupun menculik,” jelasnya.

Keterangan senada juga disampaikan penasihat hukum lainnya dari LBH Gayatri, Fitri Erna. Ia menyebut, berdasarkan pengakuan tersangka, sebelum keberangkatan ke Lampung komunikasi dengan ibu balita masih berjalan baik.

“Menurut keterangan tersangka kepada kami, awalnya dia sudah memberi tahu ibu si anak bahwa dalam waktu dekat akan pulang ke Lampung karena anaknya akan melahirkan,” ujar Fitri.

Ia menjelaskan, beberapa hari kemudian ibu balita menitipkan anaknya kepada GH selama empat hari karena bekerja. Di tengah masa penitipan itulah GH memutuskan berangkat ke Lampung secara mendadak.

“Pemesanan tiket bus dilakukan secara instan pada tanggal keberangkatan tanggal lima. Menurut pengakuannya, niat membawa anak itu hanya untuk sementara, lalu setelah acara kelahiran cucunya selesai akan kembali lagi ke Tulungagung dan mengembalikan anak tersebut kepada ibunya,” terangnya.

Fitri menambahkan, tersangka juga mengaku sempat melakukan komunikasi melalui video call dengan ibu balita sebelum berangkat.

“Empat hari sebelum keberangkatan komunikasi masih baik, ada video call dan kirim foto. Bahkan sebelum naik bus, tersangka sempat video call saat menyuapi anak itu,” katanya.

Sementara terkait sulitnya komunikasi selama perjalanan, tersangka berdalih telepon genggamnya beberapa kali dimatikan untuk menghemat baterai.

“Menurut pengakuannya, HP kadang hidup kadang mati karena ingin menghemat baterai selama perjalanan bus,” tambah Fitri.

Mengenai banyaknya barang bawaan saat keberangkatan, pihak kuasa hukum menyebut barang tersebut bukan untuk melarikan diri, melainkan perlengkapan bayi dan kebutuhan anak tersangka di Lampung yang akan melahirkan.

“Pengakuan tersangka, barang yang dibawa itu perlengkapan si bayi dan kebutuhan anaknya yang akan melahirkan di Lampung. Bahkan barang pribadi tersangka masih banyak tertinggal di kosnya di Desa Ngunut karena memang niatnya akan kembali lagi ke Tulungagung,” jelas Fitri.

LBH Gayatri juga membuka kemungkinan penyelesaian perkara melalui restorative justice (RJ). Namun hingga kini pihak kuasa hukum mengaku belum dapat bertemu dengan ibu balita untuk membicarakan kemungkinan damai.

“Kami sebenarnya ingin mengupayakan restorative justice, karena ini delik aduan. Kalau laporan dicabut dan kedua pihak berdamai, maka perkara bisa selesai. Tetapi sampai sekarang kami belum bertemu dengan ibu korban,” ujar Fitri.

Sebelumnya, GH ditangkap polisi di Serang, Banten, pada Rabu (6/5/2026). Saat diamankan, GH tengah berada di dalam bus bersama balita yang diasuhnya dalam perjalanan menuju Lampung. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara balita yang masih berusia 17 bulan tersebut sudah kembali ke pangkuan ibu kandungnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Prosesi manten tebu dilakukan dengan mengarak sepasang boneka pengantin bersama batang tebu mengelilingi area pabrik. Setelah itu, simbol manten tebu tersebut dimasukkan ke dalam mesin giling secara bersama-sama sebagai tanda dimulainya operasional penggilingan tebu tahun ini.

General Manager PG Mojopanggung, Sugiyanto mengatakan, ritual manten tebu memiliki makna filosofis tentang sinergi antara petani tebu dan pabrik gula.

“Makna manten tebu itu sebenarnya adalah wujud perkawinan dari dua lembaga yang berbeda yaitu sinergitas antara petani dengan pabrik gula. Harapannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar,” ujar Sugiyanto.

Dalam sambutannya, Sugiyanto menyampaikan rasa syukur karena pembukaan musim giling 2026 dapat dihadiri langsung oleh Plt Bupati Tulungagung serta jajaran manajemen pusat PT Sinergi Gula Nusantara. Ia berharap musim giling tahun ini berjalan aman dan lancar, baik dari sisi produksi maupun operasional pabrik.

Menurut Sugiyanto, PG Mojopanggung menargetkan menggiling sekitar 446.123 ton tebu pada musim giling 2026. Pasokan tebu tersebut berasal dari areal seluas 6.783 hektare yang tersebar di lima daerah, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

Selain itu, pabrik juga menargetkan rendemen sebesar 7,21 persen dengan kapasitas giling minimal 2.864 ton cane per day (TCD). Sementara target produksi gula tahun ini dipatok mencapai 33.705 ton dengan lama masa giling sekitar 161 hari.

Sugiyanto mengungkapkan, capaian produksi tahun 2025 lalu belum sepenuhnya memenuhi target akibat pengaruh cuaca ekstrem La Nina yang berkepanjangan. Meski demikian, PG Mojopanggung tetap mampu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan.

“Secara tonase tahun lalu sekitar 31 ribu ton dari target sekitar 33 ribu ton atau terealisasi sekitar 90 persen. Kendala utama memang faktor iklim dan cuaca,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menyatakan dukungannya terhadap peningkatan produksi tebu sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional dan swasembada gula.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pabrik gula dan petani tebu untuk memperluas lahan tanam tanpa mengganggu produksi pangan lainnya.

"Jadi tebu atau gula ini juga termasuk ketahanan pangan, dan antara pemerintah dengan pabrik gula ini bisa bekerja sama untuk sinergi untuk meningkatkan produksi tebu,” ujarnya.

Ahmad Baharudin menyebut sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi Tulungagung. Pada 2025, luas areal tanaman tebu di Tulungagung mencapai sekitar 3.862 hektare dengan produksi mencapai 366.890 ton tebu basah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mendapat target dari Kementerian Pertanian pada 2026 berupa program bongkar ratoon seluas 1.055 hektare dan perluasan areal tanam tebu seluas 176 hektare.

Ia berharap kemitraan antara pabrik gula dan petani terus diperkuat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung target swasembada gula nasional pada 2028.

“Dengan dimulainya musim giling ini, roda perekonomian di Kabupaten Tulungagung diharapkan semakin bergerak dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tradisi adat tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Ageng Menak Sopal, tokoh yang dipercaya berjasa dalam pembangunan Dam Bagong. Bendungan itu selama puluhan tahun menjadi sumber pengairan penting bagi lahan pertanian di wilayah Trenggalek dan Pogalan.

Rangkaian acara berlangsung selama dua hari. Prosesi diawali dengan kirab kerbau mengelilingi Kelurahan Ngantru sebelum singgah di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Pada malam harinya, masyarakat mengikuti jamasan pusaka, penyembelihan kerbau, hingga pagelaran wayang kulit Murwakala bertajuk Bersih Dam Bagong.

Puncak tradisi digelar pada Jumat pagi melalui prosesi larung kepala kerbau di Dam Bagong. Sejumlah bagian kerbau seperti kepala, kulit, dan tulang diarak menuju lokasi bendungan untuk kemudian dilarung ke aliran air.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memimpin langsung prosesi tersebut. Ia mengawali ritual dengan melempar potongan kaki kerbau ke aliran Dam Bagong, disusul bagian tubuh lainnya. Suasana semakin riuh ketika kepala kerbau dilemparkan dari tengah bendungan ke area gerojokan air.

Momen itu menjadi bagian yang paling dinanti warga. Sejumlah pemuda yang telah bersiap di bawah bendungan langsung menceburkan diri demi memperebutkan kepala kerbau yang hanyut bersama derasnya air.

Salah seorang peserta, Zidan, mengaku baru pertama kali mengikuti tradisi tersebut. Ia mengatakan suasana rebutan kepala kerbau berlangsung seru sekaligus menegangkan.

“Agak susah, ini baru pertama kali. Tadi itu tempatnya lumayan dalam,” ujar Zidan.

Kepala kerbau yang berhasil didapat rencananya akan dibagi bersama rekan satu timnya untuk kemudian dimasak dan disantap bersama.

Menurut Mochamad Nur Arifin, tradisi larung kepala kerbau bukan sekadar seremoni budaya, melainkan simbol rasa syukur sekaligus doa agar keberadaan Dam Bagong terus membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani.

“Para petani yang pengairannya teraliri dari Dam Bagong ini bisa diberikan kelancaran, rezekinya lumintu, airnya ada terus,” kata Arifin.

Di tengah perkembangan zaman, tradisi larung kepala kerbau tetap menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya mempertahankan nilai budaya dan sejarah lokal, ritual ini juga berkembang menjadi wisata budaya yang selalu dinanti masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan empat kali gelar perkara, Satreskrim Polres Tulungagung menyimpulkan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Polisi menduga korban meninggal akibat bunuh diri yang dipicu tekanan psikologis berkepanjangan.

Kasatreskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba mengatakan, penyelidikan dilakukan bersama Polsek Boyolangu dan Unit Reskrim Polres Tulungagung dengan melibatkan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), saksi-saksi, rekaman CCTV, hingga hasil visum dan otopsi.

“Setelah empat kali gelar perkara dan analisa evaluasi, kami menyimpulkan tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana. Dugaan awal pembunuhan setelah kami dalami seluruhnya terbantahkan,” ujar Iptu Andi Tamba, Jumat (8/5/2026).

Menurut Andi, saat petugas tiba di lokasi, kondisi TKP sudah mengalami perubahan karena sempat ada barang-barang yang dipindahkan oleh keluarga korban yang tinggal serumah.

“Status quo TKP sudah tidak sebagaimana mestinya karena ada beberapa lokasi dan barang bukti yang berubah sebelum petugas datang,” katanya.

Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi kemudian memeriksa kemungkinan adanya motif pembunuhan, mulai dari persoalan ekonomi, konflik keluarga, hingga hubungan pribadi. Dari hasil pemeriksaan, seluruh dugaan tersebut tidak ditemukan.

“Perhiasan korban masih melekat di tubuh korban saat ditemukan. Selain itu uang pinjaman sekitar Rp16 juta juga masih ada di rumah korban,” jelas Andi.

Ia menambahkan, pembagian harta keluarga sebelumnya juga disebut telah dilakukan secara merata sehingga tidak ditemukan indikasi konflik perebutan warisan.

Penyidik juga memeriksa keterangan anak dan menantu korban yang tinggal bersama korban. Polisi menyebut seluruh keterangan yang diberikan konsisten selama proses pemeriksaan.

“Terkait hubungan emosional maupun persoalan keluarga juga sudah kami dalami. Keterangan anak dan mantu konsisten dan tidak berubah,” imbuhnya.

Selain pemeriksaan saksi, polisi turut menelusuri rekaman CCTV di sekitar rumah korban. Berdasarkan dugaan dokter, korban diperkirakan meninggal antara pukul 03.00 WIB hingga 05.00 WIB.

“Hasil pengecekan CCTV depan rumah pada jam tersebut tidak ditemukan aktivitas mencurigakan. Baru sekitar pukul 05.30 WIB anak korban keluar rumah dan mengecek kondisi ibunya,” terang Andi.

Polisi juga memeriksa kemungkinan adanya orang lain yang masuk melalui bagian belakang rumah. Namun dugaan tersebut tidak ditemukan.

“Karena sebelumnya hujan, apabila ada orang melintas atau keluar dari belakang rumah seharusnya muncul jejak kaki. Itu tidak ditemukan,” ujarnya.

Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan tekanan psikologis yang dialami korban selama beberapa waktu terakhir. Korban diketahui beraktivitas sebagai pedagang di Pasar Tamanan.

“Korban diduga mengalami perundungan di lingkungan pasar, termasuk tuduhan mencuri dari sesama pedagang,” ungkap Andi.

Keterangan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pedagang di sekitar lokasi korban berjualan serta pihak desa yang sebelumnya pernah memediasi persoalan tersebut.

“Sudah kami mintakan keterangan kepada beberapa saksi dan pihak desa terkait adanya mediasi sebelumnya,” katanya.

Selain itu, korban juga diketahui memiliki riwayat gangguan kesehatan pada saluran pencernaan khususnya lambung, serta sempat menjalani perawatan karena penyakit tifus. Polisi menemukan obat-obatan yang dikonsumsi korban sebelum meninggal dunia.

Menurut Andi, penyidik juga meminta pendapat ahli dan tenaga medis terkait kondisi psikologis korban.

“Ada kondisi psikosomatis yang dapat membuat seseorang merasakan sakit fisik akibat tekanan mental atau stres berkepanjangan,” jelasnya.

Terkait luka pada tubuh korban, polisi menegaskan hasil otopsi menunjukkan luka tersebut disebabkan benda tajam yang diduga digunakan sendiri oleh korban.

“Hasil visum dan otopsi menunjukkan luka fatal terjadi pada bagian leher dan menyebabkan korban meninggal dunia,” ujarnya.

Polres Tulungagung mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi psikologis orang di sekitar serta menghindari tindakan perundungan dalam bentuk apa pun.

Bagi masyarakat yang mengalami tekanan emosional, depresi, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, penting untuk segera mencari bantuan kepada keluarga, tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, atau layanan konseling terdekat. Dukungan sosial dan pendampingan dapat membantu mencegah risiko yang lebih buruk. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang perempuan berinisial GH (52), warga Desa Yudha Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, diamankan polisi saat hendak membawa seorang balita berusia 17 bulan ke Lampung menggunakan bus antarkota.

Kasatreskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba menjelaskan, laporan polisi dibuat pada Rabu, 6 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 03.30 WIB. Laporan diajukan oleh ibu korban berinisial IR (34), yang tinggal di tempat kos di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Setelah berhasil diamankan di Serang, GH dibawa ke Polres Tulungagung guna proses hukum lebih lanjut, dan kini statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dasar perkara ini dimulai dari laporan polisi LPB/77/V/2026/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tanggal 6 Mei 2026. Pelapor adalah seorang ibu berinisial IR, sedangkan korban adalah anak kandungnya sendiri berinisial B yang masih berusia kurang lebih 17 bulan,” ujar Iptu Andi Tamba.

Menurut dia, setelah laporan diterima, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) langsung melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian lain hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan di wilayah Serang, Banten.

“Atas laporan tersebut, Unit PPA melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan polres dan polda jajaran sehingga pada Rabu pukul 08.30 WIB tersangka berhasil diamankan oleh Polres Serang, Banten,” katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus bermula pada Kamis, 30 April 2026 malam. Saat itu IR yang bekerja malam menitipkan anaknya kepada GH yang dikenalnya sebagai tetangga kos di wilayah Ngunut.

Awalnya, IR menghubungi GH melalui WhatsApp dan menanyakan kesediaannya menjaga sang anak. Sekitar pukul 20.00 WIB, korban kemudian diantar ke tempat kos tersangka untuk dititipkan sementara karena pelapor harus bekerja. Namun sejak hari pertama penitipan, IR mulai kesulitan menemui anaknya. Setiap kali datang atau meminta bertemu, tersangka selalu berdalih balita tersebut sedang tidur.

“Pada hari pertama dititipkan, ibunya mau ketemu anaknya, tapi dijawab anaknya sedang tidur jangan diganggu. Hari kedua juga begitu, saat mengantar susu dan pampers hanya diminta bertemu di luar kos,” terang Kasatreskrim.

Meski sempat beberapa kali melakukan video call dan melihat kondisi anaknya dalam keadaan sehat, pelapor mulai curiga ketika komunikasi dengan tersangka semakin sulit.

Kecurigaan memuncak pada Selasa, 5 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 WIB saat IR melakukan video call dan melihat tersangka berada di dalam bus sambil membawa anaknya. Sejak saat itu tersangka tidak lagi bisa dihubungi, dan ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa GH diduga telah merencanakan keberangkatan ke Lampung sejak awal. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone OPPO warna ungu milik tersangka, screenshot percakapan WhatsApp, serta tiket bus Handoyo jurusan Lampung.

“Tiket bus ini sudah dipesan tanggal 5 Mei pukul 10.00 WIB. Sementara komunikasi terakhir dengan pelapor hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB dan tersangka sudah berada di perjalanan menuju Lampung,” jelas Iptu Andi.

Tak hanya itu, polisi juga menemukan barang-barang pribadi milik tersangka yang telah dikemas untuk dibawa pulang ke Lampung, seperti pakaian, kompor gas, sembako, hingga peralatan dapur.

“Niat untuk membawa anak tersebut sudah tergambar. Semua barang-barangnya sudah dibawa dan dimasukkan ke dalam bus. Jadi memang ada dugaan tidak akan kembali lagi ke Tulungagung,” tambah Iptu Andi Tamba.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka diduga membawa korban dengan tujuan untuk diasuh sendiri di Lampung.

“Motif tersangka adalah untuk menguasai anak tersebut dan membawanya ke Lampung,” kata Kasatreskrim.

Polisi juga memastikan kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat dan telah kembali ke pangkuan ibu kandungnya.

“Anak saat ini sudah kembali kepada ibu kandungnya dalam kondisi sehat dan aman. Korban juga sudah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Tulungagung,” ujar Iptu Andi Tamba.

Atas perbuatannya, GH dijerat Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang tindakan membawa pergi anak di luar kehendak orang tua atau wali dengan maksud menguasai anak tersebut, yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.

“Kami menerapkan Pasal 454 KUHP baru dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun,” tegas Iptu Andi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MFB (25), warga Kelurahan Karangwaru, Tulungagung. Pelaku diduga mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bernomor polisi AG 4871 SV yang digunakan siswa untuk kegiatan praktik pembelajaran di sekolah tersebut.

Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Puji Hartanto melalui Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Nanang Murdianto mengatakan, penangkapan dilakukan pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB setelah petugas melakukan penyelidikan intensif.

“Pelaku berhasil diamankan di rumahnya di wilayah Kelurahan Karangwaru oleh Kanit Reskrim Iptu Sutrisno bersama anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota,” ujar Nanang, Kamis (7/5/2026).

Kasus pencurian itu pertama kali diketahui pada Minggu, 26 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu penjaga sekolah sedang melakukan patroli rutin di area sekolah untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman.

Ketika memeriksa salah satu ruang praktik, saksi mendapati pintu ruangan dalam kondisi terbuka. Setelah dicek lebih lanjut, sepeda motor milik sekolah yang sebelumnya disimpan di dalam ruangan ternyata sudah hilang.

“Sesampainya di salah satu ruang praktik, saksi mendapati pintu ruangan sudah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan, sepeda motor Yamaha Mio milik sekolah sudah tidak berada di tempat,” kata Iptu Nanang.

Mengetahui kejadian tersebut, pihak sekolah langsung melaporkan kasus itu ke Polsek Tulungagung Kota. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, identitas pelaku akhirnya berhasil diketahui dan tidak berselang lama, petugas langsung melakukan penangkapan ke rumah tersangka.

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio AG 4871 SV, satu lembar STNK, satu buku BPKB, serta grendel dan gembok dalam kondisi rusak yang diduga dirusak saat aksi pencurian berlangsung.

“Pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Polsek Tulungagung Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Berdasarkan catatan kepolisian, MFB diketahui bukan kali pertama terlibat kasus pencurian. Pelaku tercatat pernah melakukan tindak pidana serupa di wilayah Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, pada tahun 2025. Namun pihak korban tidak melaporkannya ke pihak berwenang dan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum.

Masih di tahun yang sama, tersangka kembali terlibat pencurian di wilayah Kabupaten Trenggalek hingga akhirnya menjalani hukuman di Rumah Tahanan Trenggalek.

Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kriminalitas, terutama dengan memastikan sistem keamanan kendaraan maupun lingkungan tempat penyimpanan barang berharga dalam kondisi aman.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memastikan keamanan lingkungan serta kendaraan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, pelepasan calon jemaah haji menjadi momentum penting sekaligus bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang akan menunaikan rukun Islam kelima.

“Hari ini kami menggelar acara pelepasan ribuan jemaah calon haji di Pendapa Tulungagung,” kata Baharudin.

Dalam sambutannya, Baharudin mengingatkan seluruh calon jemaah agar menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi. Menurutnya, kesehatan menjadi faktor utama agar seluruh tahapan ibadah dapat dijalani dengan lancar.

“Saya menekankan mudah-mudahan perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Sehingga pulang mendapat predikat mabrur dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Baharudin juga menitipkan doa kepada para jemaah agar Kabupaten Tulungagung senantiasa diberikan keamanan, kesejahteraan, dan pemimpin yang amanah.

“Tadi saya juga titip doa kepada jemaah. Semoga Tulungagung selalu aman, nyaman, sejahtera dan pimpinan amanah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Tulungagung, Suryani, menjelaskan jumlah calon jemaah haji Tulungagung awalnya tercatat sebanyak 1.179 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1.161 jemaah reguler, 12 petugas kloter, lima petugas haji daerah (PHD), dan satu pembimbing KBIHU.

“Berdasarkan laporan sampai hari ini ada 1.179 orang, termasuk petugas kloter 12 orang, PHD lima orang, dan satu pembimbing KBIHU. Kalau jamaah murni ada 1.161 orang,” terang Suryani.

Namun, data tersebut berubah setelah adanya laporan calon jemaah asal Kecamatan Sumbergempol meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dengan tambahan satu kasus terbaru itu, total calon jemaah yang wafat menjelang keberangkatan mencapai enam orang.

“Hari ini ada informasi bahwa dari Sumbergempol ada yang meninggal. Jadi jumlahnya menjadi 1.178. Kalau pasangannya memutuskan menunda keberangkatan, maka bisa menjadi 1.177,” jelasnya.

Suryani mengungkapkan, lima calon jemaah yang meninggal sebelumnya bahkan telah masuk dalam pembagian kelompok terbang (kloter). Karena itu, perubahan data keberangkatan masih sangat mungkin terjadi hingga hari pemberangkatan.

“Yang tidak berangkat itu lima, kemudian tambah satu lagi jadi enam. Kalau pasangannya ikut menunda, bisa menjadi tujuh, tetapi itu belum pasti,” katanya.

Ia menambahkan, dinamika data jemaah setiap tahun memang kerap terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan hingga kemungkinan adanya tambahan kuota dari daerah lain.

“Sampai dengan pemberangkatan terus berubah. Bisa berkurang karena ada yang sakit atau meninggal dunia. Tapi juga bisa bertambah kalau ada kuota kosong dari kabupaten atau kota lain yang kemudian diisi jamaah Tulungagung,” ungkap Suryani.

Di sisi lain, seluruh proses administrasi keberangkatan disebut hampir rampung. Kemenhaj Tulungagung memastikan seluruh visa jemaah telah selesai diproses, meski masih ada beberapa dokumen yang memerlukan perbaikan data.

“Visa Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Hanya ada beberapa yang beda huruf antara paspor dan visa, namun sudah diproses perbaikannya. Insyaallah tidak ada masalah,” jelasnya.

Pemkab Tulungagung juga memberikan dukungan fasilitas keberangkatan bagi calon jemaah haji. Bantuan tersebut meliputi transportasi menuju embarkasi, konsumsi, pengangkutan koper, hingga kegiatan pelepasan dan penyambutan jemaah sepulang dari Tanah Suci.

“Dari Pemkab menanggung transportasi dari Tulungagung ke embarkasi maupun saat pulang. Termasuk konsumsi, pengangkutan koper, dan suvenir batik khas Tulungagung,” pungkas Suryani.

Adapun jemaah termuda tahun ini tercatat atas nama Mahmud Ahmad Reza (18), warga Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol. Sedangkan jemaah tertua adalah Samadi (96), warga Kecamatan Rejotangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan pendidikan tersebut diikuti puluhan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Edu Fair menjadi wadah bagi para siswa SMA, SMK, dan sederajat untuk memperoleh informasi langsung mengenai pilihan kampus, program studi, fasilitas pendidikan, hingga berbagai program unggulan yang ditawarkan masing-masing perguruan tinggi.

Sejumlah kampus juga memperkenalkan berbagai program menarik, mulai dari beasiswa pendidikan, keringanan biaya kuliah, hingga peluang pengembangan kompetensi dan karier bagi calon mahasiswa.

Dalam sambutannya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas menegaskan pentingnya pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Ia mengajak para pelajar di Kabupaten Trenggalek untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan global.

“Pendidikan itu penting, pendidikan itu yang paling utama. Kita masih diberikan akal untuk terus belajar, terus berilmu, terus berguru, dan memajukan kehidupan manusia,” ujar Ibas di hadapan ratusan pelajar dan guru.

Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, menurutnya, pendidikan harus menjadi hak yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia.

“Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar mengingatkan kita bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Indonesia maju dimulai dari anak-anak dan para pelajar yang ada di Kabupaten Trenggalek,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ibas juga menyinggung berbagai tantangan dunia saat ini, mulai dari konflik global hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran. Ia menilai generasi muda harus memiliki karakter kuat, disiplin, dan semangat pantang menyerah untuk menghadapi masa depan.

“Kita harus menjawab tantangan kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan hidup. Untuk itu anak-anak harus rajin, disiplin, berkarakter, dan menjadi manusia yang beradab. Hanya dengan pendidikan kita bisa menjawab kegelapan dan memberikan penerangan bagi kehidupan,” tuturnya.

Ia pun mendorong para siswa agar tidak takut bermimpi besar dan terus meningkatkan kemampuan, terutama di bidang teknologi dan komunikasi.

“Pelajari teknologi, kuasai IT dan komunikasi. Jangan pernah menyerah. Semua bisa dengan kerja keras dan mimpi yang tinggi,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Ibas turut mengingat pesan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai pentingnya belajar sepanjang hayat.

“Hidup adalah universitas yang abadi. Tidak pernah ada kata cukup untuk terus belajar dan menambah ilmu,” ungkapnya.

Selain itu, Ibas menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa pendidikan, hingga program LPDP bagi mahasiswa.

Ia berharap pelaksanaan EBY Edu Fair 2026 mampu menjadi jembatan kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, orang tua, dan siswa dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia.

“Can do spirit, yakinlah kalian punya semangat aku bisa. Jadilah tunas bangsa, ciptakan generasi emas, dan bangun Indonesia dengan ilmu pengetahuan serta karakter yang baik,” tandasnya.

Acara Edu Fair berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para pelajar yang memadati stan-stan perguruan tinggi untuk berkonsultasi mengenai jurusan kuliah, peluang beasiswa, hingga prospek kerja di masa mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fakta di lapangan menunjukkan, besaran penghasilan yang diterima guru PPPK PW tidak jauh berbeda dibanding saat mereka masih berstatus honorer. Rata-rata, mereka hanya memperoleh sekitar Rp350 ribu sebagai imbalan atas tugas mengajar yang dijalankan.

Kondisi ini pun memantik perhatian kalangan legislatif. Isu kesejahteraan guru PPPK PW bahkan menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung tahun 2025.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung pada Senin (4/5/2026), persoalan tersebut ditempatkan sebagai rekomendasi prioritas. Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Harinto Triyoso, menyebut bahwa pihaknya telah lebih dulu melakukan pembahasan bersama Dinas Pendidikan.

“Hasil hearing dengan dinas pendidikan kami tindak lanjuti dalam bentuk rekomendasi LKPJ. Kesejahteraan PPPK Guru Paruh Waktu menjadi poin pertama,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Meski belum merinci jumlah pasti guru yang masih menerima honor Rp350 ribu, data pengangkatan pada Desember 2025 mencatat ada sekitar 1.515 tenaga pendidik yang masuk dalam kategori PPPK Guru PW.

Sebagai langkah perbaikan, DPRD mengusulkan peningkatan penghasilan hingga mencapai Rp1 juta per bulan. Usulan tersebut, menurut Harinto, telah diajukan oleh Dinas Pendidikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami mendorong angka Rp1 juta. Usulan itu sudah disampaikan ke TAPD, jadi prosesnya sedang berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, peluang realisasi kenaikan penghasilan tersebut terbuka pada tahun anggaran berjalan, atau paling lambat saat perubahan anggaran sebelum penetapan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Karena harus ada perubahan di tahun berjalan atau 2027, yaitu saat perubahan pergeseran anggaran, itu sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK),” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa isu kesejahteraan tenaga pendidik tidak bisa dilepaskan dari prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam forum paripurna, ia menyebut tiga sektor utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni layanan kesehatan universal (UHC), infrastruktur, dan pendidikan.

“Ketiganya merupakan kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan,” katanya.

Namun demikian, Marsono juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan anggaran. Ia menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Saat ini, porsi belanja pegawai di Tulungagung masih melampaui batas tersebut. Karena itu, diperlukan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pengelolaan anggaran tetap efektif, efisien, dan akuntabel.

“Kita harus mencari formulasi terbaik sesuai kemampuan anggaran daerah, tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa keberadaan PPPK tetap menjadi prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan tenaga teknis. Penyesuaian jumlah pegawai, menurutnya, harus didasarkan pada kebutuhan riil, bukan dengan mengurangi hak atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Jumlah guru dan teknis, kalimat bukan dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, tapi jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), itu melanggar HAM, dikurangi gaji juga tidak,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Organisasi profesi tersebut menegaskan bahwa penilaian terhadap dugaan malpraktik tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Ketua IDI Cabang Tulungagung, dr. Moch Mundir Arif, menjelaskan bahwa mekanisme penanganan kasus kedokteran saat ini telah mengalami perubahan. Dahulu, investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin dokter dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang berada dalam lingkup organisasi. Namun kini, MKDKI berdiri secara otonom di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di tingkat pusat.

“Dengan perubahan tersebut, IDI di daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi langsung terhadap kasus yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya, Rabu (6/5/2025).

Ia menambahkan, peran IDI saat ini lebih terbatas pada pemberian pendampingan kepada anggotanya, baik dalam aspek etik maupun hukum. Dalam kasus yang menimpa dokter IGPS, pihaknya mengaku telah menawarkan bantuan tersebut.

“Pendampingan sudah kami tawarkan, namun yang bersangkutan merasa belum membutuhkan keterlibatan dari organisasi,” jelasnya.

Penanganan perkara ini sendiri saat ini berada di bawah kuasa hukum RS Era Medika. Dokter IGPS juga telah memperoleh pendampingan dari tim hukum rumah sakit, sehingga IDI tidak dapat terlibat lebih jauh tanpa persetujuan dari pihak terkait.

“Kami hanya menerima informasi dari dokter yang bersangkutan. Untuk detail perkara, kami tidak memiliki akses karena bukan kewenangan kami,” katanya.

Meski tengah menghadapi laporan, status dokter IGPS diketahui masih aktif menjalankan praktik. Hal ini dikarenakan belum adanya keputusan hukum atau disiplin yang bersifat final.

“Selama belum ada putusan, yang bersangkutan tetap dapat menjalankan praktik seperti biasa,” tambahnya.

IDI juga menegaskan tetap membuka peluang pendampingan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Meski tidak memiliki tim hukum khusus di tingkat daerah, organisasi tersebut mengaku memiliki jejaring yang dapat dimanfaatkan untuk membantu anggotanya.

Lebih lanjut, dr. Mundir menjelaskan bahwa kasus dugaan malapraktik sebenarnya bukan hal yang jarang terjadi di dunia medis. Setiap tindakan medis, terutama operasi, memiliki risiko yang melekat, seperti perdarahan maupun infeksi.

“Jika tidak terjadi infeksi, umumnya luka operasi dapat sembuh dalam waktu sekitar satu minggu. Namun jika muncul infeksi, proses penyembuhan bisa lebih lama dan bergantung pada kondisi pasien,” paparnya.

Ia juga menyoroti bahwa lokasi luka tertentu, seperti di area ketiak, memiliki potensi risiko infeksi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi area yang lembap serta sering mengalami pergerakan, sehingga dapat memengaruhi stabilitas jahitan.

“Karena itu, penilaian terhadap dugaan malpraktik harus dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai faktor medis yang ada,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Tulungagung, Aris Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari pasien, manajemen rumah sakit, hingga dokter operator secara terpisah.

Meski awalnya direncanakan untuk mediasi, proses tersebut kini bergeser menjadi pendampingan hukum lantaran pasien telah resmi melapor ke Polres Tulungagung.

"Kami sudah memanggil pasien yang melapor untuk mengetahui kondisi secara detail," jelas Aris, Rabu (6/5/2026).

"Rencananya kami akan buat pertemuan kedua belah pihak. Tapi dari pasien dan kuasa hukumnya sudah melapor ke Polres Tulungagung," tambahnya.

Dinkes Tulungagung kini tengah menyusun rekomendasi berdasarkan hasil klarifikasi tersebut untuk diteruskan ke Dinkes Provinsi Jawa Timur. Terkait aspek medis mengenai dugaan tertinggalnya kasa, Aris menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian ahli.

"Secara teknis nanti yang bisa menyampaikan adalah tim dokter sebagai ahli. Hasil mediasi akan kami keluarkan dalam bentuk rekomendasi. Karena sudah masuk ke polisi, kami tinggal mengawal kasus ini," tegas Aris.

Sementara itu di sisi lain, manajemen RS Era Medika memberikan klarifikasi resmi. Direktur RS Era Medika, dr. Rizqi Putra Sansaka, menegaskan bahwa operasi eksisi FAM (pangkasan tumor jinak) yang dilakukan pada 20 Desember 2025 tersebut telah berjalan sesuai standar medis.

Menurutnya, penggunaan kasa atau tampon adalah prosedur lazim untuk menekan perdarahan pascaoperasi yang seharusnya diganti secara berkala hingga luka mengering total.

“Semua tindakan kami sudah sesuai prosedur yang ditentukan oleh standar BPJS Kesehatan,” ungkap dr. Rizqi.

Pihak rumah sakit juga memaparkan kronologi kontrol pasien. Yayuk tercatat menjalani rawat inap pada 19-23 Desember 2025 dan sempat melakukan kontrol sebanyak tiga kali. Namun, pihak RS menyayangkan ketidakhadiran pasien pada jadwal krusial berikutnya.

“Pasien dijadwalkan kontrol keempat pada 19 Januari 2026, akan tetapi pasien tidak datang,” papar dr. Rizqi.

Terkait klaim pasien yang merasa sudah dinyatakan sembuh sehingga berangkat ke Singapura pada 14 Januari 2026, pihak RS mengaku tidak mengetahui dasar pernyataan tersebut. Padahal, secara medis pasien masih diwajibkan menjalani perawatan lanjutan.

“Padahal pasien wajib melakukan perawatan lanjutan atau kontrol rawat jalan pada 19 Januari 2026,” imbuhnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihak manajemen RS Era Medika akan melakukan prosedur secara internal dan eksternal sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Yayuk Setiawati merasa ada pembengkakan pada ketiaknya setelah dua pekan bekerja di Singapura. Pemeriksaan medis di sana menunjukkan adanya kasa yang tertinggal. Karena terkendala biaya untuk melakukan operasi di Singapura, yang bersangkutan pulang kembali ke Indonesia dan menjalani operasi pengambilan benda asing di RS Prima Medika.

Saat ini, Polres Tulungagung tengah mendalami laporan tersebut, sementara Dinkes siap memberikan dukungan data medis jika diperlukan dalam proses penyelidikan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam momentum pengambilan sumpah janji yang digelar di ruang Prajamukti Kantor Pemkab Tulungagung tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menyampaikan pesan tegas terkait pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN). Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja dan semangat pengabdian.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat kepada Pegawai Negeri Sipil yang baru saja mengucapkan sumpah janji PNS dan dilantik dalam jabatan fungsional. Semoga ini menambah etos kerja dan semangat berkarya demi kemajuan Kabupaten Tulungagung yang kita cintai,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi PNS. Oleh karena itu, para ASN diminta mensyukuri amanah yang diberikan dengan menunjukkan kinerja terbaik.

“Di luar sana masih banyak masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini, namun tidak semua memperoleh kesempatan tersebut. Wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk semangat dan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 74 pejabat fungsional resmi dilantik, baik melalui pengangkatan pertama maupun perpindahan jabatan. Ahmad Baharudin menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam sistem manajemen ASN.

“Jabatan fungsional merupakan bagian penting dalam sistem manajemen aparatur sipil negara, yang menjamin profesionalitas berdasarkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tuntutan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah yang semakin tinggi. ASN diminta mampu menjaga citra positif dengan bekerja secara profesional dan mematuhi kode etik yang berlaku.

“Sebagai PNS, saudara terikat oleh aturan kepegawaian dan kode etik yang jelas. Oleh karena itu, berpikirlah ke depan mengenai konsekuensi sebagai PNS dan jadilah bagian dari motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

Menutup sambutannya, Ahmad Baharudin berpesan agar seluruh ASN dapat menjadi teladan dalam bekerja serta selalu berhati-hati dan cermat dalam menjalankan tugas.

“Saya mengajak seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk bekerja lebih giat, lebih cermat, dan lebih bertanggung jawab. Ingat, setiap jabatan harus berkontribusi dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sebagaimana mestinya karena akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah SWT,” pungkasnya.

Ia pun berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat menghasilkan ASN yang berkualitas demi kemajuan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa membimbing setiap upaya kita dalam menciptakan aparatur sipil negara yang berkualitas di Kabupaten Tulungagung,” tutupnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Usai mengikuti rapat paripurna pada Senin (4/52026) siang, Marsono enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia berdalih tidak memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menyarankan awak media agar mengonfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait.

“Saya nggak berkompeten untuk menjawab itu. Sumbernya aja dicari,” ujarnya singkat.

Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April lalu. Operasi tersebut berujung pada penetapan Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Gatut diduga melakukan praktik pemerasan terhadap 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dari aksi tersebut, ia diduga berhasil mengumpulkan dana hingga Rp2,7 miliar.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, dana yang terkumpul diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaannya antara lain untuk pembelian barang mewah, biaya pengobatan, hingga keperluan jamuan makan dan pembagian tunjangan hari raya (THR) bagi sejumlah pejabat.

Hingga kini, proses penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik KPK telah menyita sejumlah dokumen penting serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan ini menjadi momen kembalinya Tri Hariadi ke posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, setelah sebelumnya sempat dimutasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menanggapi penunjukan tersebut, Tri Hariadi mengaku siap menjalankan amanah dan fokus melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

“Yang jelas kita semangat menghadapi tahun 2026 ini. Tentu yang pertama melanjutkan apa yang sudah direncanakan tahun 2025. Memastikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus di tengah dinamika yang sempat terjadi di Tulungagung. 

“Kita juga prihatin dengan kejadian di Tulungagung. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali fokus pada kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan pelayanan secara maksimal,” tambahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Tri menyebut tidak ada penugasan khusus dari Plt Bupati, melainkan menekankan kerja kolektif bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tugas khusus ya tugasnya semua. Artinya kita bersama teman-teman OPD melaksanakan kegiatan bersama. Koordinasi harus kita perkuat, regulasi harus kita sempurnakan. Kebetulan saat ini BPK juga ada di sini, ini momen yang tepat untuk kita sharing,” jelasnya.

Terkait kondisi psikologis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat terguncang, Tri optimistis para pegawai tetap profesional dan mampu bangkit.

“Teman-teman sudah dewasa, saya yakin mereka melihat ke depan, tidak ke belakang. Kami juga mensupport agar secara moril tetap terjaga, semangatnya terjaga, fokusnya terjaga, sehingga target di tahun 2026 bisa tercapai,” katanya.

Saat ditanya mengenai proses penunjukan dirinya kembali sebagai Pj Sekda, Tri menegaskan bahwa sebagai birokrat dirinya siap mengikuti perintah pimpinan.

“Kalau kita birokrasi itu pada prinsipnya mengikuti perintah. Kalau diperintah, kita siap,” tegasnya.

Tri Hariadi juga memastikan tidak ada persoalan pribadi dengan pihak manapun, termasuk pejabat sebelumnya. Ia menambahkan bahwa komunikasi antarpejabat berjalan dengan baik.

“Tidak ada, ini kan dinas. Kita menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya, 

Ke depan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, baik di internal pemerintah daerah maupun dengan pihak eksternal.

“Kita akan mencoba koordinasi, mencari benang merah bagaimana ke depan kita memperbaiki. Tidak hanya pemerintah, tapi juga melibatkan legislatif dan pemangku kepentingan lainnya di Tulungagung,” paparnya.

Sementara itu, mengenai serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikabarkan masih minim, Tri mengaku akan segera melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya belum tahu secara detail. Kalau memang masih minim, tentu harus ada langkah khusus untuk percepatan agar progresnya baik,” ujarnya.

Saat ditanya soal perasaannya kembali ke jabatan lama setelah sempat berpindah tugas, Tri menanggapinya santai. 

“Ya biasa saja,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tri Hariadi bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekda sejak Februari 2024 hingga 12 Desember 2025, sebelum kemudian dimutasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa jabatan Sekda Tulungagung telah kosong sejak 12 Desember 2025. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, kepala daerah wajib menunjuk penjabat Sekda setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jabatan Sekda sebelumnya juga diisi oleh Pj, yakni Soeroto.

“Penunjukan Saudara Tri Hariadi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah telah melalui proses koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan mendapatkan persetujuan tertulis, sehingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Baharudin.

Ia menegaskan, posisi sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama administrasi pemerintahan sekaligus koordinator seluruh perangkat daerah. Kekosongan jabatan ini, menurutnya, berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

“Sekretaris daerah memiliki peran yang sangat penting. Kekosongan jabatan ini dapat menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung,” katanya.

Baharudin juga menyinggung dinamika yang tengah terjadi di pemerintahan daerah, termasuk proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, penunjukan penjabat sekda menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran roda pemerintahan.

“Penunjukan ini penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung untuk tetap bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita doakan agar seluruh proses hukum yang sedang berlangsung berjalan lancar dan segera selesai. Semoga ke depan Tulungagung semakin baik dan bersih,” imbuhnya.

Dalam sesi wawancara usai pelantikan, Baharudin menjelaskan bahwa pengisian jabatan Pj Sekda dilakukan karena posisi tersebut memang telah kosong sejak berakhirnya masa jabatan sebelumnya. Ia mengakui masa jabatan penjabat sebelumnya tidak diperpanjang, sehingga langsung dilakukan pergantian.

“Sudah habis, baru kita isi lagi. Akhirnya langsung diganti Pak Tri tadi,” jelasnya.

Baharudin juga mengungkapkan alasan memilih Tri Hariadi, yakni faktor pengalaman dalam birokrasi pemerintahan.

“Saya ini masih baru sebagai Plt Bupati, jadi saya memilih sekda yang sudah berpengalaman memimpin pemerintahan,” katanya.

Baharudin menambahkan, masa jabatan penjabat sekda berlaku selama tiga bulan dan dapat dievaluasi kembali.

“Pj berlaku tiga bulan. Nanti kita lihat ke depan,” ujarnya.

Terkait kemungkinan menjadi sekda definitif, ia menyerahkan pada proses dan ketentuan yang berlaku.

“Kita lihat dulu. Ini nanti ya, Gusti Allah yang menentukan,” ucapnya.

Ia juga memastikan seluruh proses pengangkatan telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk mendapatkan persetujuan dari gubernur.

“Sudah prosedural semua. Pengusulan sejak 30 April, kemudian keluar persetujuan, baru hari ini dilaksanakan,” jelasnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan Kabupaten Tulungagung dapat kembali berjalan optimal, khususnya dalam koordinasi antar perangkat daerah dan pelayanan kepada masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kuasa hukum pelapor, Santoso, menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan RSU EM yang berada di wilayah Kecamatan Ngunut, serta seorang dokter spesialis bedah berinisial IG.

Menurut Santoso, kasus bermula saat kliennya memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut pada 16 Desember 2025, dan dinyatakan bahwa ada tumor jinak di ketiak sebelah kanan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2025, dilakukan tindakan operasi oleh dokter spesialis bedah berinisial IG di rumah sakit tersebut.

“Klien saya pada tanggal 16 Desember 2025 melakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut dan oleh dokter dikatakan bahwa ada tumor jinak di ketiak sebelah kanan. Setelah itu pada tanggal 20, klien saya kembali lagi dan pada hari itu juga dilaksanakan operasi bedah,” ujar Santoso, Kamis (30/4/2026).

Pascaoperasi, pasien sempat menjalani rawat inap selama tiga hari sebelum diperbolehkan pulang. Ia kemudian melakukan kontrol lanjutan pada 26 dan 30 Desember 2025 kepada dokter yang sama. Selanjutnya, kontrol dilakukan pada 6 dan 12 Januari 2026 kepada dokter lain karena dokter sebelumnya sedang cuti.

“Pada kontrol terakhir dinyatakan sehat, sehingga pada 14 Januari 2026 klien saya berangkat bekerja sebagai TKW ke Singapura,” jelas Santoso.

Namun, sekitar dua minggu setelah bekerja di Singapura, Yayuk mulai merasakan nyeri di area bekas operasi. Ia kemudian memeriksakan diri ke klinik setempat. 

“Dari pemeriksaan di sana terlihat ada pembengkakan. Bahkan keesokan harinya luka tersebut pecah,” ungkap Santoso.

Ia menambahkan, dari kondisi tersebut diduga terdapat benda asing yang tertinggal di dalam tubuh kliennya.

“Kelihatannya ada kasa atau benda asing yang tertinggal di lokasi operasi,” katanya.

Yayuk kemudian dirujuk ke Sengkang General Hospital. Berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit tersebut, ditemukan adanya benda asing yang tertinggal. 

“Ada surat keterangan dari dokter di sana yang menyebutkan memang terdapat benda asing atau kasa,” ujar Santoso.

Karena keterbatasan biaya untuk menjalani operasi di Singapura, Yayuk akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 1 April 2026. Keesokan harinya, ia menjalani pemeriksaan di RSUD dr. Iskak Tulungagung dan disarankan segera menjalani operasi.

"Dengan dibantu oleh majikan, dibelikan tiket, klien saya pulang ke Indonesia. Terus tanggal 2 masuk ke Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung untuk melakukan pemeriksaan dan disarankan secepatnya untuk dilaksanakan operasi untuk mengambil kasa yang tertinggal di tempat yang dioperasi tersebut. Siangnya, Ia ke Rumah Sakit Prima Medika dan pada hari itu juga pukul 21.00 WIB dilakukan operasi untuk mengeluarkan benda asing atau kasa di tempat tersebut," jelasnya.

Terkait kasus ini, Santoso menyebut telah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit sebelumnya. Namun, menurutnya, belum ada penyelesaian konkret. 

“Kami sudah beberapa kali berkomunikasi, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas, hanya janji-janji,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan yang diajukan telah dilengkapi sejumlah alat bukti. 

“Ada resume medis dari kedua rumah sakit, foto kondisi luka, serta surat keterangan dari rumah sakit di Singapura yang sudah diterjemahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSU EM, dr. Rizqi Putra Sansaka, menyatakan pihaknya membuka peluang penyelesaian secara kekeluargaan. 

“Nah ini kan rencananya mau diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dari pihak pelapor atau pasien belum menyebutkan untuk nominalnya untuk kekeluargaan itu, nominal yang diinginkan," ujarnya melalui sambungan telepon.

Ia mengatakan komunikasi dengan pihak pasien telah dilakukan, termasuk kunjungan langsung dan komunikasi melalui aplikasi perpesanan. Ia juga mengaku jika selama ini pihaknya belum menerima permintaan dialog dari pihak pasien.

"Kalau permintaan untuk itu belum ada, saya rasa belum ada ya. Cuma kami sudah pernah ke rumahnya sekali, terus kita juga apa hubungan via WA juga berkali-kali sudah. Yang terakhir ini ya itu, tinggal nunggu jawaban dari pasien terkait nominal yang diinginkan itu berapa kalau misal kekeluargaan gitu," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa bentuk bantuan yang dimaksud lebih kepada tali asih bukan ganti rugi. Terkait dugaan adanya kesalahan prosedur medis, dr. Rizqi menyatakan pihaknya telah menjalankan tindakan sesuai standar.

“Kami sesuai prosedur, dari dokter spesialis dan standar operasi juga sudah sesuai. Kami tidak merasa melakukan kesalahan.Mungkin lebih jelasnya bisa hubungi tim legalnya rumah sakit,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kunjungannya, Wapres didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin bersama Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara, dari area amphitheater bendungan, rombongan memantau secara langsung kondisi fisik proyek yang terus berjalan.

Berdasarkan laporan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, pembangunan Bendungan Bagong yang memiliki nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun tersebut kini telah mencapai progres sekitar 60 persen. Meski sempat menghadapi kendala, terutama dalam proses pembebasan lahan dan penyesuaian anggaran, proyek ini tetap dilanjutkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bagong, Senna Anggadipa Adhitama, menjelaskan bahwa pembangunan bendungan ditargetkan selesai pada 2029. Namun demikian, pihaknya membuka peluang percepatan apabila kondisi memungkinkan.

“Bendungan Bagong ini tetap berlanjut. Direncanakan pembangunan sampai dengan 2029, tapi karena ada efisiensi, kalau bisa dipercepat, akan kami percepat. Progres sampai saat ini sekitar 60 persen,” ujar Senna.

Ia juga memaparkan bahwa kebutuhan anggaran proyek mengalami penyesuaian. Awalnya diproyeksikan sebesar Rp2,1 triliun, namun terdapat tambahan sekitar Rp600 miliar untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan.

“Proyeksi anggaran sampai tuntas sekitar Rp2,1 triliun, tapi nanti ada penambahan sekitar Rp600 miliar,” jelasnya.

Terkait kendala yang dihadapi, Senna menyebut persoalan utama di awal pembangunan adalah pembebasan lahan. Proyek yang telah dikontrak sejak 2018 itu baru dapat dikerjakan secara optimal pada periode 2021 hingga 2022.

“Kendala utama di awal memang lahan. Kita kontrak di 2018, tapi baru bisa mengerjakan sekitar 2021 dan 2022. Namun karena ini termasuk Proyek Strategis Nasional, kita tetap berjalan dan berkomitmen menyelesaikannya,” tambahnya.

Dengan capaian progres yang terus meningkat, pemerintah berharap Bendungan Bagong dapat segera rampung dan memberikan manfaat besar, terutama dalam mendukung irigasi, pengendalian banjir, serta ketersediaan air baku bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam agenda tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Rombongan memantau langsung progres fisik pembangunan bendungan dari area amphitheater, yang menjadi titik strategis untuk melihat keseluruhan proyek.

Usai peninjauan, Wapres menggelar pertemuan tertutup bersama puluhan kepala desa se-Kabupaten Trenggalek. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi disampaikan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan desa.

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Trenggalek, Puryono, mengungkapkan apresiasi atas kunjungan Wapres sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di wilayahnya.

“Kami perwakilan kepala desa se-Kabupaten Trenggalek menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mas Wapres yang sudah menyambangi Trenggalek. Mudah-mudahan ini Trenggalek semakin makmur,” ujar Puryono.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Bagong, termasuk aspek pembebasan lahan. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar jaringan irigasi di Bendungan Tugu segera dibangun guna mendukung program nasional swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Tak hanya itu, Puryono juga menyoroti urgensi penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) sepanjang sekitar 40 kilometer yang dinilai krusial bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Jawa.

“JLS merupakan satu-satunya akses mobilitas ekonomi dan konektivitas di wilayah selatan. Ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah di Pulau Jawa,” tambahnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wapres Gibran menyatakan komitmen pemerintah untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat desa.

“Sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah mendukung program prioritas dan visi-misi Bapak Presiden,” kata Gibran.

Ia menegaskan bahwa sejumlah isu seperti pembangunan Bendungan Tugu, layanan kesehatan melalui BPJS, hingga konektivitas jalan, serta pembebasan lahan di area Bendungan Bagong, akan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Terkait beberapa ruas jalan yang belum tersambung sekitar 40 kilometer, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Dan juga masalah yang ada di sini terkait pembebasan lahannya, nanti akan segera kita carikan solusi terbaiknya." ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berbeda dengan sistem ETLE statis yang terpasang di titik tertentu, perangkat handheld ini memungkinkan petugas melakukan penindakan secara mobile saat patroli di lapangan. Dengan alat tersebut, petugas cukup memotret pelanggaran kasat mata seperti pengendara yang tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua orang, atau kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP Mohammad Taufik Nabila, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari pengembangan sistem tilang elektronik yang terintegrasi langsung dengan database pusat.

“Memang untuk sekarang kita ada inovasi dari Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Jatim, di mana kita sekarang memiliki ETLE Handheld. Perangkat ini merupakan bentuk penindakan pengganti tilang yang terkonfigurasi dengan database ETLE,” ujarnya.

Ia menambahkan, perangkat tersebut berbentuk telepon genggam yang telah dilengkapi aplikasi khusus. Saat petugas menemukan pelanggaran, cukup dilakukan pengambilan gambar tanpa harus selalu menghentikan kendaraan.

“Sehingga pelanggar itu nanti tanpa kita hentikan pun kita bisa foto, kemudian surat tilangnya akan langsung masuk ke alamat rumah. Atau jika pengendara kita hentikan, nanti kita berikan bukti pelanggaran untuk proses pembayaran di bank,” jelasnya.

Untuk tahap awal, jenis pelanggaran yang ditindak masih terbatas pada pelanggaran kasat mata. Namun sistem aplikasi sudah dirancang untuk mendeteksi dan mencatat jenis pelanggaran secara otomatis saat kamera diarahkan ke pelanggar.

“Untuk sementara yang kita data adalah pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm, boncengan lebih dari satu orang, dan tidak sesuai spektek. Pada saat kamera diarahkan kepada pelanggar, nanti akan muncul jenis pelanggarannya,” tambah Taufik.

Terkait operasionalnya, ETLE Handheld akan digunakan secara fleksibel oleh anggota yang sedang bertugas di lapangan, tanpa batasan waktu tertentu.

“Alat ini kita titipkan kepada anggota yang patroli. Pada saat melihat pelanggaran di jalan, langsung bisa dicapture foto ataupun ditindak sewaktu-waktu, kapan pun itu,” ungkapnya.

Saat ini, Polres Tulungagung baru memiliki satu unit ETLE Handheld. Namun ke depan, jumlahnya akan ditambah seiring dengan distribusi dari Korlantas Polri.

“Sementara kita masih pegang satu unit, nanti ke depannya kita akan tambah kembali. Konsepnya sama seperti ETLE Mobile, tetapi ini lebih simpel karena menggunakan handphone dan bisa dibawa ke mana pun,” katanya.

Keberadaan perangkat ini juga diharapkan dapat menutupi keterbatasan ETLE statis di Tulungagung yang saat ini baru tersedia di satu titik, yakni di Perempatan Tamanan.

Dengan penerapan teknologi ini, kepolisian berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran prosedur oleh oknum petugas di lapangan.

“Harapannya tentu masyarakat semakin tertib berlalu lintas, dan penindakan bisa lebih transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Seorang pria berinisial S (49), warga Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diamankan petugas pada Ahad (19/4/2026) pagi.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan berupa pembelian dan penjualan BBM Pertalite dalam jumlah tidak wajar.

“Petugas menerima informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Setelah dilakukan penyelidikan, tim langsung mendatangi lokasi dan menemukan barang bukti di rumah pelaku,” ujar Iptu Andi.

Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui membeli BBM jenis Pertalite secara berulang di sejumlah SPBU di wilayah Tulungagung pada Minggu dini hari. Sekitar pukul 05.00 WIB, pelaku membeli 40 liter Pertalite di SPBU Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, kemudian kembali membeli 40 liter di SPBU Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, sekitar pukul 05.30 WIB.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang tahun 1994 berwarna biru metalik dengan nomor polisi AG 1452 YD, serta memanfaatkan dua barcode atau QR Code subsidi Pertalite untuk mengelabui sistem pembelian.

Setelah mendapatkan BBM, pelaku membawa pulang ke rumahnya di Dusun Krajan, Desa Banaran. Di lokasi tersebut, pelaku memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke dalam galon menggunakan alat sederhana berupa ember yang telah dimodifikasi dan selang.

“BBM tersebut kemudian dipindahkan ke galon ukuran 15 liter, lalu dijual kembali melalui mesin pom mini milik pelaku,” jelas Iptu Andi.

Ia menambahkan, BBM subsidi tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga resmi. 

“Untuk harga jualnya Rp11.500 per liter, sehingga pelaku mengambil keuntungan sekitar Rp1.500 per liter,” ungkapnya.

Saat dilakukan penggerebekan di rumah pelaku pada Ahad pagi sekitar pukul 07.00 WIB, petugas menemukan sembilan galon berisi Pertalite, masing-masing berkapasitas 15 liter. Pelaku kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain BBM dalam galon, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, di antaranya satu unit mobil Toyota Kijang, selang air sepanjang sekitar dua meter, ember modifikasi, dua galon kosong, satu unit telepon genggam, serta dua barcode subsidi Pertalite.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, juncto Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, menjelaskan, pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengisian ulang gas portable secara ilegal di wilayah Desa Serut, Kecamatan Boyolangu.

Pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, polisi lebih dulu mengamankan seorang saksi berinisial RP di rumahnya di Desa Serut yang kedapatan menyimpan puluhan tabung gas portable.

"Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa gas tersebut diperoleh dari tersangka AB," ujar Iptu Andi.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AB di sebuah warung kopi di wilayah Kedungwaru. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain tabung LPG 3 kg subsidi, alat pengisian gas, serta puluhan tabung gas portable kosong dan berisi.

Polisi mengungkap praktik ini dilakukan dengan cara memindahkan isi LPG subsidi ke tabung gas portable menggunakan alat khusus berupa selang pengisi. 

“Modus operandi yang dilakukan yaitu dia membeli gas tabung LPG 3 kilogram subsidi, kemudian menyuntikkan ke gas portable menggunakan alat selang. Setelah mencapai berat sekitar 320 sampai 335 gram, baru diganti ke tabung kosong berikutnya,” ujar Iptu Andi, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, dari satu tabung LPG 3 kilogram, pelaku dapat mengisi hingga 10 tabung gas portable. Gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual dengan harga Rp6.000 hingga Rp8.000 untuk isi ulang, dan sekitar Rp13.000 jika dijual bersama kalengnya. 

“Motifnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Estimasi keuntungan per bulan sekitar Rp1,5 juta,” tambahnya.

Dalam pemeriksaan, diketahui pelaku telah menjalankan praktik tersebut selama kurang lebih empat tahun dan memiliki sejumlah pelanggan tetap.

“Dia sudah beroperasi kurang lebih empat tahun dan sudah memiliki banyak pelanggan. Untuk tabung kosong, dia beli dari pengepul, kemudian diisi ulang menggunakan alat tersebut,” jelas Andi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden tersebut melibatkan Bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7832 UT dengan truk gandeng Mitsubishi bernomor polisi AG 9487 UR.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang bus dilaporkan selamat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Satlantas Polres Tulungagung, bus dikemudikan oleh Yuda Adiputra (35), warga Kelurahan Kelutan, Trenggalek, sementara truk dikemudikan oleh Subadi (40), warga Kelurahan Kepatihan, Tulungagung. Kedua pengemudi dipastikan dalam kondisi selamat usai kejadian.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula saat bus Harapan Jaya melaju dari arah utara ke selatan. Pada saat bersamaan, truk Mitsubishi melaju dari arah berlawanan, yakni selatan ke utara.

Diduga, saat hendak mendahului kendaraan di depannya, pengemudi bus mengambil haluan terlalu ke kanan hingga melewati marka garis tengah jalan yang tidak terputus. Akibatnya, tabrakan dengan truk dari arah berlawanan pun tidak dapat dihindari.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP M. Taufik Nabila, melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung, Ipda Gerry Permana, menjelaskan bahwa pelanggaran marka jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan.

“Berdasarkan hasil olah TKP, bus saat itu berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun mengambil jalur terlalu ke kanan hingga melewati marka garis utuh. Padahal, marka tersebut menandakan larangan untuk mendahului. Karena kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, akhirnya terjadi tabrakan,” jelas Ipda Gerry Permana.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan umum.

“Kami pastikan dalam kejadian ini tidak ada korban luka maupun jiwa, seluruh penumpang selamat. Namun demikian, ini harus menjadi perhatian serius. Pengemudi wajib disiplin terhadap rambu dan marka jalan, karena pelanggaran sekecil apa pun bisa berakibat fatal,” tambahnya.

Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan dan bodi. Kerugian yang timbul diperkirakan bersifat material.

Petugas Unit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung yang datang ke lokasi segera melakukan pengamanan TKP, mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Polisi juga mengimbau seluruh pengemudi, terutama kendaraan angkutan penumpang, agar selalu mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan mendahului di jalur yang dilarang.

"Kami meminta seluruh pengemudi, khususnya angkutan penumpang yang membawa banyak nyawa, untuk tidak egois memakan lajur arah berlawanan dan selalu mengutamakan keselamatan bersama," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebagai salah satu lumbung beras di Jawa Timur, Tulungagung kembali menunjukkan kontribusinya terhadap pasokan pangan nasional. Produksi padi di daerah ini dinilai terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan.

Anggia menyebut, capaian produksi beras nasional sepanjang 2026 menunjukkan tren positif. Kondisi ini dinilai memperkuat optimisme terhadap program swasembada pangan, bahkan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Produksi padi di Tulungagung sangat baik, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Ini berdampak langsung pada stok beras di Bulog yang menjadi sangat melimpah,” ujar Anggia.

Ia menambahkan, tingginya hasil panen justru memunculkan tantangan baru, yakni keterbatasan kapasitas penyimpanan. Menurutnya, gudang yang tersedia saat ini sudah tidak lagi mampu menampung seluruh hasil serapan.

“Bahkan bisa dikatakan, stoknya sangat besar sampai-sampai gudangnya kurang. Ini tentu membanggakan, tapi juga perlu segera diantisipasi,” imbuhnya.

Data produksi menunjukkan, sepanjang April 2026, potensi panen di Tulungagung mencapai sekitar 94.640 ton dari total luas lahan 13.716 hektare. Lonjakan produksi ini membuat fasilitas penyimpanan yang ada penuh, sehingga diperlukan tambahan gudang untuk mengakomodasi hasil panen, baik padi maupun jagung.

Kondisi tersebut juga dibenarkan Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto. Ia menjelaskan bahwa tidak hanya beras, stok jagung yang dikelola Bulog juga terus meningkat.

“Untuk Jawa Timur, stok jagung saat ini sudah mencapai 55 ribu ton dan akan terus bertambah karena kami juga mendapat penugasan penyerapan hingga 1 juta ton secara nasional,” jelasnya.

Prihasto mengakui, keterbatasan gudang menjadi tantangan utama di tengah tingginya serapan hasil panen. Di Tulungagung sendiri, kapasitas penyimpanan bahkan masih kurang untuk menampung tambahan ribuan ton hasil panen.

“Gudang kita digunakan untuk menampung beras dan jagung sekaligus. Itu sebabnya kapasitas yang ada saat ini masih belum mencukupi,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Bulog telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk segera mencari tambahan fasilitas penyimpanan. Upaya ini dilakukan agar proses penyerapan hasil panen petani tetap berjalan optimal tanpa terkendala ruang.

“Kami sudah meminta seluruh pimpinan wilayah untuk menambah kapasitas gudang, terutama selama masa panen raya. Khusus di Tulungagung, direncanakan akan ada tambahan dua gudang baru,” pungkas Prihasto.

Melimpahnya hasil panen di Tulungagung menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain, peningkatan infrastruktur pascapanen menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar surplus produksi dapat dikelola secara maksimal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan akibat El Nino. Ia menegaskan bahwa Bulog siap menjalankan berbagai penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga beras.

“Kalaupun ada El Nino, untuk beras masyarakat jangan panik. Bulog ada, Bulog siap kapanpun diperintahkan untuk menyalurkan bantuan pangan, termasuk beras SPHP. Bulog siap,” ujar Prihasto, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan data terbaru, cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional telah mencapai lebih dari 5 juta ton. Angka tersebut dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka waktu yang relatif panjang, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun.

“Sampai sekarang ini kita lihat kita punya cadangan beras yang cukup, lebih dari 5 juta ton. Hari ini sudah hampir 5,1 juta ton, sekitar 5,089 juta ton, dan insyaallah hari ini sudah tercapai 5,1 juta ton,” jelasnya.

Prihasto juga memaparkan bahwa jika mengacu pada data Kementerian Pertanian, ketahanan stok beras nasional bisa mencapai hingga 11 bulan. Bahkan, proyeksi tersebut dihitung dalam kondisi tanpa panen sama sekali.

“Kalau 5 juta ton itu kita hitung dengan stok di Bulog, ditambah yang ada di horeka (hotel, restoran dan kafe) dan pasar. Ketahanan menurut data Kementerian Pertanian bisa sampai 11 bulan. Itu pun dengan asumsi tidak ada panen sama sekali. Padahal dalam kenyataannya, meskipun El Nino, tetap akan ada panen, walaupun mungkin tidak maksimal,” paparnya.

Di tingkat regional, cadangan beras di Jawa Timur tercatat mencapai 1,3 juta ton. Jumlah tersebut turut memperkuat stok nasional dalam menghadapi potensi dampak kekeringan.

Dengan kondisi tersebut, Bulog menegaskan bahwa ketersediaan beras masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun diharapkan terus melakukan langkah antisipatif guna meminimalisir dampak El Nino terhadap sektor pertanian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, dalam kunjungannya ke Tulungagagung, Senin (27/4/2026), menyatakan stok beras di Jawa Timur telah mencapai 1,3 juta ton. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara secara nasional, cadangan beras pemerintah telah menembus 5,1 juta ton.

“So far sampai sekarang ini kita lihat kita punya cadangan beras yang cukup ya, 5 juta ton lebih sampai hari ini. Sudah hampir 5,1 juta ton, sekitar 5,89 juta ton. Kurang 11.000 ton lagi itu sudah 5,1 juta. Insyaallah hari ini sudah tercapai 5,1 juta ton,” ujar Prihasto.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kesiapan Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Proses penyerapan gabah petani yang terus berjalan turut menjadi faktor utama terjaganya stok nasional.

Terkait penugasan pemerintah, Bulog pada tahun 2025 telah berhasil memenuhi target penyerapan sebesar 3 juta ton setara beras. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 menugaskan penyerapan sebesar 4 juta ton.

“Untuk capaian secara nasional, tahun 2025 kita dapat tugas 3 juta ton dan alhamdulillah sudah tercapai. Untuk tahun 2026 kita mendapat penugasan 4 juta ton. Saat ini kita sudah menyerap hampir 2,4 juta ton atau kurang lebih sekitar 60 persen dari target,” jelasnya.

Selain beras, stok jagung di Jawa Timur juga dalam kondisi aman. Saat ini, cadangan jagung tercatat sebesar 55 ribu ton dan masih terus bertambah seiring penugasan pemerintah yang menargetkan pengadaan jagung nasional hingga 1 juta ton.

“Jawa Timur ada 55.000 ton dan ini masih terus bertambah. Nanti kita juga akan mendapat penugasan jagung 1 juta ton secara nasional, dengan target di masing-masing provinsi,” tambah Prihasto.

Di tengah melimpahnya stok pangan, tantangan yang dihadapi Bulog saat ini justru terletak pada keterbatasan kapasitas gudang. Di sejumlah daerah seperti Tulungagung, upaya pencarian tambahan ruang penyimpanan terus dilakukan untuk menampung hasil panen yang meningkat.

Kondisi ini pun mendapat apresiasi dari anggota DPR RI, Anggia Ermarini. Ia menilai capaian produksi dan serapan pangan, khususnya di Tulungagung, menunjukkan kinerja yang sangat positif.

“Alhamdulillah, produktivitas padi di Tulungagung ini bagus, dan rendemennya juga paling bagus. Bulog juga punya stok yang sangat besar, bahkan sampai gudangnya kurang. Ini membanggakan bagi kita semuanya,” ujarnya.

Anggia juga mengaku optimistis terhadap cita-cita swasembada pangan nasional yang selama ini didorong pemerintah. Ia bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai wujud nyata dari harapan lama untuk mengurangi ketergantungan impor.

“Semangatnya Presiden adalah swasembada pangan. Sejak dulu impiannya bagaimana kita tidak perlu impor, bahkan bisa ekspor. Dan hari ini terwujud, seperti mimpi yang jadi kenyataan,” tuturnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri kegiatan panen di lahan pertanian Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, pada Senin (27/4/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Anggia Erma Rini bersama perwakilan dari Perum Bulog yang turut memantau hasil produksi pertanian di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya, Ahmad Baharudin menyebut panen yang berlangsung menjadi indikator positif atas kerja sama antara petani dan pemerintah daerah. Ia menilai, hasil produksi yang melimpah saat ini menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di tingkat lokal.

“Panen ini menjadi gambaran bahwa upaya bersama yang dilakukan selama ini membuahkan hasil yang baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mencemaskan ketersediaan bahan pokok dalam waktu dekat. Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, cadangan pangan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga lebih dari satu tahun ke depan, seiring masuknya hasil panen dari berbagai wilayah.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap bersiap menghadapi potensi gangguan akibat perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan. Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan guna menjaga produktivitas sektor pertanian, terutama terkait ketersediaan air.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan bantuan pompa air serta pengembangan sistem irigasi berbasis perpompaan, khususnya bagi lahan yang belum terjangkau jaringan irigasi teknis. Program ini merupakan bagian dari arahan Kementerian Pertanian untuk memastikan petani tetap dapat mengolah lahan secara optimal.

“Petani yang membutuhkan dukungan sarana air dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Pertanian,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto, mengungkapkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan berupa 21 unit irigasi perpompaan untuk kelompok tani di daerah tersebut. Ia menambahkan, kemungkinan penambahan bantuan masih terbuka, meski jumlah pastinya belum ditetapkan. (***)

Editor: Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, hadir langsung dalam agenda tersebut. Kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius mendorong perencanaan tata kota yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga berbasis kajian ilmiah.

Kegiatan ini menghadirkan tim akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai narasumber utama. Paparan yang disampaikan menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah pengembangan kawasan perkotaan Tulungagung ke depan.

Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi atas kontribusi tim perencana dari UGM yang telah menyusun grand desain tersebut secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan koridor jalan dengan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal, sehingga identitas daerah tetap terjaga di tengah modernisasi.

"Grand desain koridor jalan perkotaan ini bukan sekadar dokumen perencanaan biasa. Ini adalah visi kita bersama untuk menata Tulungagung agar lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Plt Bupati grand desain ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan representasi visi bersama dalam mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan kalangan akademisi, pemerintah daerah berharap setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat serta mengacu pada praktik terbaik.

“Dengan melibatkan akademisi dari UGM, kita ingin memastikan bahwa perencanaan ini berbasis pada kajian ilmiah yang mendalam dan praktik terbaik,” sambungnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bappeda, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat implementasi grand desain yang telah dirumuskan.

Di akhir kegiatan, Plt Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal realisasi perencanaan tersebut. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang solid, Tulungagung dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, tertata, dan layak huni bagi seluruh masyarakat.

"Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, saya yakin Tulungagung akan menjadi kota yang semakin maju, tertata rapi, dan nyaman untuk seluruh warganya. Mari kita kawal bersama pelaksanaan grand desain ini," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Api cepat membesar karena di dalam toko tersimpan ratusan liter bahan bakar minyak (BBM) serta puluhan tabung gas elpiji. Selain menghanguskan bangunan toko, kebakaran juga melalap satu unit mobil pikap, satu sepeda motor, serta berbagai barang dagangan.

Perangkat Desa Besole, Sumariyanto, menjelaskan kebakaran bermula saat pemilik toko sedang melayani pembelian BBM untuk nelayan.

“Sekira pukul 16.30, yang punya toko, Pak Gatot Trianto, melayani pembeli BBM untuk keperluan melaut. Di saat bersamaan terjadi korsleting listrik, sehingga tidak bisa ditangani dan BBM di depannya langsung terbakar,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh isi toko yang menjual sembako, rokok, hingga tabung gas ludes terbakar. 

“Satu mobil pikap, satu sepeda motor juga ikut terbakar. Untuk mobil Avanza milik tetangga berhasil diselamatkan meski sebagian catnya rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” imbuhnya.

Sumariyanto juga mengungkapkan bahwa stok BBM di lokasi memang cukup banyak karena digunakan untuk menyuplai kebutuhan nelayan di kawasan Popoh.

“BBM-nya lumayan banyak karena baru belanja. Para nelayan disini kan menguasakan ke Pak Gatot Trianto ini untuk membelikan bensin ke SPBU, sehingga nelayan ini mengambilnya dari Pak Gatot Trianto ini tadi. Itupun juga atas rekomendasi dari pihak terkait,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Tulungagung, Iwan Supriyono, menyebut pihaknya menerima laporan pada pukul 16.50 WIB dan langsung menuju lokasi satu menit kemudian. Petugas tiba di lokasi pukul 17.38 WIB dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 18.32 WIB.

“Objek yang terbakar adalah warung sembako beserta seluruh isinya, satu mobil pikap, satu sepeda motor, 25 tabung gas elpiji, sekitar 175 liter solar, dan 600 liter pertalite,” terang Iwan.

Terkait penyebab kebakaran, ia menjelaskan dugaan sementara berasal dari korsleting listrik pada jaringan di atas bangunan. 

“Informasi dari pemilik, setelah selesai mengisi BBM, ada percikan dari jaringan listrik di atas warung yang kemudian menyambar uap BBM,” ujarnya.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp350 juta. Selain itu, insiden tersebut juga sempat memicu gangguan listrik di wilayah sekitar akibat adanya gardu yang terdampak.

Saat ini, aparat kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. (*)

Editor: Danu

Tulungagung - Ratusan relawan dari berbagai komunitas bersih-bersih masjid dari penjuru Indonesia memadati Masjid Al-Fattah Tulungagung dalam gelaran Jambore Bersih-Bersih Masjid ke-3, Minggu (26/4/2026). Mengusung tagline “Bersih Masjidku, Bersih Negeriku”, kegiatan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi lintas komunitas, tetapi juga momentum menyatukan semangat merawat rumah ibadah secara kolektif.

Sekitar 500 peserta yang hadir, datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan dari Bali hingga Aceh. Selama dua hari, Sabtu dan Minggu, mereka mengikuti rangkaian acara mulai dari sarasehan hingga tausiah penguatan dakwah. Puncaknya, pada Minggu siang, ratusan relawan turun langsung melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah masjid di sekitar lokasi kegiatan.

Perwakilan Masjid Jogokariyan Cangkringan Yogyakarta, Ustaz Ismail, menyebut jambore ini menjadi ruang temu sekaligus penyamaan visi antar komunitas relawan masjid di Indonesia.

“Ini adalah momen kita bertemu dengan seluruh komunitas dari berbagai daerah. Kami ingin menyatukan semuanya, menghadirkan visi dan misi yang sama, tulus untuk membersihkan masjid,” ujarnya.

Ia menjelaskan, agenda utama di hari kedua dikenal dengan istilah “gerebek masjid”, yakni aksi pembersihan serentak di beberapa titik. Dalam kegiatan ini, relawan dibagi ke lima masjid, di antaranya Masjid Al-Fattah Cempaka, Masjid Agung Al-Munawwar, Masjid Al-Muslimun Kepatihan, Masjid Jami’ Al-Huda, dan Masjid At-Takwa Kepatihan.

“Kami membagi sekitar 450 relawan menjadi lima kelompok. Setiap kelompok minimal 50 orang supaya dalam waktu sekitar tiga jam, target bersih-bersih bisa maksimal sebelum kembali ke masjid induk,” jelasnya.

Antusiasme warga setempat pun menjadi pengalaman tersendiri bagi para relawan. Ismail mengaku takmir masjid yang dikunjungi merasa terkejut sekaligus terharu melihat kedatangan puluhan relawan dengan perlengkapan lengkap.

“Mereka sangat kaget dan surprise. Ada yang datang pakai bus, mobil, dan membawa banyak peralatan. Sambutannya luar biasa, itu yang membuat kami juga sangat gembira,” tambahnya.

Sementara itu, Founder aplikasi Marbot sekaligus inisiator kegiatan, Ferdi Hasan, menuturkan bahwa gerakan bersih-bersih masjid sebenarnya telah lama tumbuh secara organik di berbagai daerah. Namun melalui jambore, semangat tersebut coba disatukan dalam skala nasional.

“Relawan ini sudah banyak bergerak sendiri-sendiri dengan niat ikhlas, tanpa pungutan. Tapi kita ingin menyatukan visi supaya gerakannya seragam secara nasional,” ungkap Ferdi.

Ia mengisahkan, jambore pertama digelar di Bali, disusul di Cangkringan, Yogyakarta, dan kini di Tulungagung. Setiap penyelenggaraan menghadirkan warna tersendiri, termasuk pelatihan membuat perlengkapan kebersihan secara mandiri.

Lebih jauh, Ferdi menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari melanjutkan semangat dakwah almarhum Kiai Jazir Jogokariyan Yogyakarta yang selama ini dikenal aktif menggerakkan komunitas masjid.

“Kami ingin merawat semangat dakwah beliau. Jambore ini bukan sekadar acara, tapi syiar bahwa membersihkan masjid dilakukan dengan tulus, bukan untuk mencari sesuatu,” katanya.

Ia juga berharap gerakan ini mampu menarik generasi muda untuk mencintai masjid sejak dini.

“Kami bahkan membuat film tentang anak-anak yang ikut bersih-bersih masjid. Harapannya, generasi berikutnya akan melihat dan tergerak. Karena membersihkan masjid adalah langkah awal menjadi pejuang Islam,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ustaz Derry Sulaiman. Ia mengaku tak menyangka gerakan yang awalnya sederhana kini berkembang menjadi gerakan nasional.

“Awalnya saya pikir ini hanya gerakan kecil di Cibubur. Tapi Masya Allah, sekarang menjadi nasional. Ini tidak lepas dari peran almarhum Kiai Jazir dan Ustaz Kusnadi, yang pemikirannya kini menjadi inspirasi banyak orang,” tuturnya.

Menurut Derry, gerakan ini murni dilandasi keikhlasan, tanpa sponsor maupun donatur.

“Semua datang dengan biaya sendiri, dari Aceh, Bali, Medan. Ini gerakan lillahi ta’ala, dan saya yakin tidak akan bisa dihentikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan masjid sejatinya merupakan tanggung jawab bersama umat Islam, sekecil apa pun kontribusi yang diberikan.

“Membersihkan masjid itu bukan hanya fisik, tapi juga membersihkan hati kita. Sekecil apa pun yang kita lakukan, nilainya besar,” pungkasnya.

Melalui jambore ini, para relawan berharap semangat gotong royong merawat masjid terus menyebar ke berbagai daerah, menjadikan masjid tak hanya bersih secara fisik, tetapi juga hidup sebagai pusat aktivitas umat.

Ritual diawali dengan kirab budaya dan arak-arakan sesaji dari pusat desa menuju telaga. Warga dari Desa Sawo, Gedangan, Ngentrong, dan Gamping berjalan bersama, membawa aneka hasil bumi dan makanan tradisional. Prosesi ini juga diikuti oleh sesepuh Tirta Mulya yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai tradisi.

Setibanya di area telaga, rangkaian ritual dilanjutkan dengan ziarah serta siraman pada patung Joko Sedono dan Dewi Sri, yang dipercaya sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Patung-patung tersebut dihias, diberi minyak wangi, disisir, hingga dipasangi mahkota janur sebagai bagian dari prosesi sakral.

Tokoh masyarakat setempat, Pamuji, menjelaskan bahwa tradisi Ulur-Ulur telah ada sejak zaman nenek moyang dan terus dilestarikan hingga kini.

“Ini upacara adat sejak nenek moyang dulu, Mas. Diadakan sebagai tanda bersyukur atas air yang keluar dari telaga ini, yang mengalir ke sawah dan membantu masyarakat menggarap lahan hingga menghasilkan tanaman,” ujar Pamuji.

Ia menambahkan, manfaat air Telaga Buret tidak hanya dirasakan oleh para petani, tetapi juga pelaku usaha di sekitar wilayah tersebut.

“Yang menggunakan air ini bukan petani saja, pengusaha pun juga memanfaatkan air dari telaga ini. Ada empat desa yang bergantung, yaitu Ngentrong, Sawo, Gedangan, dan Gamping,” jelasnya.

Menurut Pamuji, istilah “ulur-ulur” sendiri memiliki makna memberi atau mengasihi, yang diwujudkan melalui tradisi membawa makanan sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah.

Tradisi ini juga tidak lepas dari cerita leluhur yang berkembang di masyarakat. Konon, di kawasan telaga pernah ada seorang pertapa bernama Jigangjoyo yang berasal dari Mataram. Ia dipercaya sebagai sosok yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya keberadaan Dewi Sri dan Joko Sedono sebagai simbol kesuburan.

“Dulu sempat dipercaya kalau Dewi Sri dan Joko Sedono meninggalkan desa, sehingga terjadi paceklik. Lalu oleh pertapa itu disarankan untuk ‘dipulangkan’ kembali melalui ritual, dimandikan atau dijamas. Setelah itu, air telaga kembali melimpah dan sawah menjadi subur lagi,” tutur Pamuji.

Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, masyarakat juga menaruh harapan besar agar tradisi ini tetap terjaga di masa mendatang, seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan Telaga Buret.

“Harapannya tradisi ini tidak punah. Ini budaya yang harus terus dibudayakan. Lingkungan telaga juga harus dijaga, direboisasi supaya lebih rindang dan sumber airnya tetap terjaga,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sembilan saksi yang diperiksa berasal dari berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah, di antaranya AW selaku Kepala Bagian Protokol Setda Tulungagung, JTR staf protokol, AL dan MG sebagai sekretaris pribadi bupati, FH Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, MM Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, SO Kepala Dinas Pertanian, RP Kepala Dinas Sosial, serta HTO Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Mereka dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang tengah disidik KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya berharap seluruh saksi dapat bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik.

“Kami berharap para saksi hadir dan memberikan keterangan secara lengkap, jujur, dan benar. Karena setiap keterangan sangat membantu proses penyidikan agar perkara ini bisa terungkap secara terang benderang,” ujarnya.

Budi menegaskan, hingga saat ini KPK masih memfokuskan penyidikan pada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka GSW bersama ajudannya, YOG. Meski demikian, ia membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara. 

“Saat ini kami fokus pada dugaan pemerasan, namun tidak menutup kemungkinan jika dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti lain seperti gratifikasi, maka itu akan mempertebal bukti-bukti yang sudah kami dapatkan di awal,” jelasnya.

Lebih lanjut, KPK juga berpacu dengan waktu dalam menyelesaikan berkas penyidikan mengingat para tersangka telah ditahan. Menurut Budi, proses hukum harus berjalan cepat agar perkara segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. 

“Kami harus segera melengkapi berkas penyidikan agar bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan masuk ke tahap persidangan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam proses persidangan nantinya seluruh fakta akan dibuka secara menyeluruh kepada publik, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. 

“Di persidangan nanti masyarakat bisa melihat secara utuh bagaimana peristiwa ini terjadi dan apakah ada pihak lain yang juga punya peran krusial dalam perkara ini, semuanya nanti akan terungkap ya. Setiap fakta yang muncul tentunya akan dianalisis oleh JPU, apakah kemudian terbuka kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan atau seperti apa, nanti kita lihat perkembangannya,” ungkapnya.

Terkait masa penahanan, Budi menjelaskan bahwa KPK memiliki opsi perpanjangan waktu jika proses penyidikan belum rampung. 

“Penahanan awal memang 20 hari, namun dapat diperpanjang hingga 40 hari ke depan apabila masih diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam lanjutan penyidikan, penyidik KPK memeriksa sembilan saksi di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Rabu (22/4/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang menjerat dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung dan ajudannya.

“Hari ini penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, mulai dari bagian protokol, sekretaris pribadi, hingga beberapa kepala dinas,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Menurut Budi, para saksi didalami terkait kronologi penyiapan hingga pembuatan surat pernyataan pengunduran diri yang diduga digunakan sebagai alat tekanan oleh tersangka.

“Surat pernyataan tersebut diduga digunakan sebagai alat pemeras, karena ditandatangani tanpa tanggal. Ketika ada kepala dinas yang tidak memenuhi keinginan bupati, surat itu bisa digunakan untuk menekan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa isi surat tersebut tergolong berat karena memuat pernyataan kesediaan mundur dari jabatan maupun status sebagai aparatur sipil negara jika dinilai tidak kompeten.

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan praktik permintaan penggantian biaya operasional pribadi oleh tersangka kepada perangkat daerah. 

“Modus yang digunakan adalah meminta penggantian biaya operasional pribadi kepada dinas. Bahkan ada surat pernyataan terkait pengelolaan anggaran yang membebankan tanggung jawab kepada kepala dinas,” kata Budi.

Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan dari rangkaian proses hukum yang sebelumnya telah dilakukan, mulai dari operasi tangkap tangan hingga peningkatan status perkara ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik berfokus pada penguatan alat bukti melalui keterangan para saksi.

“Pemeriksaan ini untuk memperkuat bukti-bukti awal yang sudah kami kumpulkan,” ujarnya.

KPK juga mengimbau seluruh saksi yang telah dijadwalkan untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.

Adapun sembilan saksi yang diperiksa berasal dari berbagai unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diantaranya AW, Kabag Protokol Setda Tulungagung, JTR, staff bagian protokol, AL, sekretaris pribadi bupati, MG, sekretaris pribadi bupati, FH, Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, MM Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tulungagung, SO, Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, RP, Kepala Dinas Sosial Tulungagung, dan HTO, Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Dema Fasih UIN Satu Tulungagung, Aji Dwi Laksono, mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan aspirasi sekaligus mempertanyakan peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Kita ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah di Tulungagung, khususnya untuk mengetahui lebih jauh peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jadwal audiensi sebelumnya telah disepakati setelah mengalami perubahan dari hari Senin dan Selasa menjadi Rabu dan Kamis. Namun, pada hari pelaksanaan, pihak DPRD kembali memberitahukan bahwa seluruh anggota dewan menjalankan perjalanan dinas ke Malang untuk pembahasan naskah akademik.

“Kami sudah bersurat sejak Jumat tanggal 17 dan sudah ada jawaban bahwa audiensi dilaksanakan hari Rabu dan Kamis. Tapi pagi tadi sekitar pukul 08.30 kami diberi tahu bahwa seluruh dewan tidak ada di tempat,” jelasnya.

Menurut Aji, ketiadaan satu pun perwakilan DPRD di kantor dinilai menunjukkan tidak optimalnya fungsi lembaga tersebut dalam menerima aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan akan berlangsung hingga DPRD memberikan klarifikasi secara terbuka. 

“Seharusnya ada perwakilan yang standby untuk menerima aspirasi masyarakat, tetapi hari ini tidak ada sama sekali. Ini bentuk kekecewaan kami,” tegasnya.

Mahasiswa juga menyoroti substansi audiensi yang ingin dibahas, yakni terkait pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, khususnya setelah terjadinya dua kali kasus OTT di Tulungagung. Mereka menilai perlu adanya evaluasi terhadap fungsi kontrol DPRD agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Kasubag TU DPRD Tulungagung, Sunu Wijayanto, membantah bahwa pihaknya menolak aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa audiensi hanya ditunda karena seluruh anggota DPRD sedang menjalankan agenda resmi di luar kota. 

“Bukan menolak, cuma kami agendakan ulang. Nanti kalau sudah ada jawaban dari pimpinan, kami akan undang lagi mahasiswa,” ujarnya.

Sunu menjelaskan bahwa agenda perjalanan dinas tersebut merupakan kegiatan pembahasan naskah akademik yang diikuti seluruh komisi DPRD di Malang. Meski demikian, ia memastikan aspirasi mahasiswa tetap akan ditampung dan dijadwalkan kembali. 

“Tetap kita tampung, tetapi dengan agenda selanjutnya karena agenda rutin sudah dilaksanakan,” katanya.

Terkait penyegelan, Sunu menyebut ruangan yang disegel merupakan ruang aspirasi yang biasa digunakan untuk menerima masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Ia memastikan bahwa aksi tersebut tidak mengganggu operasional utama DPRD untuk sementara waktu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemilik paket diketahui bernama Cindy Laurenza (26), yang berdomisili di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, Desa/Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Ia mendatangi Polres Tulungagung pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB untuk memberikan klarifikasi terkait paket tersebut.

Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto, menjelaskan bahwa paket berisi daging iris tersebut milik Cindy Laurenza, yang dikuatkan dengan bukti pemesanan.

“Setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, benar bahwa paket tersebut milik saudari Cindy Laurenza. Yang bersangkutan telah menunjukkan bukti pemesanan dan menjelaskan kronologi kejadian,” terang Nanang.

Dalam keterangannya kepada petugas, Cindy menjelaskan bahwa paket itu memang miliknya yang berisi daging iris yang ia pesan dari Surabaya. 

“Paket tersebut berisi daging iris sebanyak 120 pack dengan total harga Rp4.990.000,” ujarnya. 

Paket tersebut kemungkinan ditinggalkan di pinggir jalan akibat miskomunikasi dengan pihak jasa pengiriman. Tidak adanya pemberitahuan dari kurir membuat paket itu tidak segera diterima oleh Cindy.

“Sepertinya ada miskomunikasi, karena yang bersangkutan tidak menerima informasi dari kurir terkait pengantaran paket tersebut,” jelas Iptu Nanang.

Dengan terungkapnya identitas pemilik, kasus penemuan kotak misterius berisi daging tersebut dipastikan telah selesai dan tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat. Paket tersebut juga telah diserahkan oleh polisi kepada pemiliknya.

Sebelumnya pada Senin pagi masyarakat di sekitar kantor BAF Kedungwaru, diresahkan dengan adanya kotak misterius dan tertutup rapat menggunakan lakban berwarna cokelat. Temuan tersebut lantas dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

Setelah dibuka ternyata kotak tersebut berisi daging iris. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV diketahui kotak tersebut diturunkan dari mobil pikap oleh dua orang pada Sabtu sore. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabagops Polres Tulungagung, Kompol Maga Fidri Isdiawan yang memimpin pengamanan, mengatakan kotak tersebut pertama kali ditemukan dalam kondisi mencurigakan karena berukuran cukup besar, terbuat dari styrofoam, dan tertutup rapat menggunakan lakban berwarna cokelat.

“Terkait temuan ini, pagi tadi ada warga yang lapor adanya satu kotak styrofoam terlakban di depan kantor BAF Kedungwaru,” ujarnya.

Di bagian atas kotak, terdapat tulisan “Tulungagung 120” yang semakin menimbulkan rasa penasaran warga. Karena khawatir akan isi kotak tersebut, warga yang menemukan langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Tulungagung segera menerjunkan personel dari Polsek Kedungwaru, Satuan Samapta, hingga Tim Inafis untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

“Kemudian kita lakukan pendalaman, kami datang ke lokasi dan dilakukan pengecekan awal,” tambahnya.

Petugas kemudian melakukan pengecekan menggunakan alat metal detector untuk memastikan ada atau tidaknya unsur berbahaya di dalam kotak. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan logam mencurigakan. Polisi juga melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengetahui asal-usul kotak tersebut.

“Dicek dengan metal detector tidak ada unsur logam, lalu kita buka untuk memastikan isi di dalamnya,” jelas Kompol Maga.

Setelah dipastikan aman, petugas akhirnya membuka kotak misterius tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kotak itu ternyata berisi potongan daging fillet yang telah dikemas dalam sekitar 120 paket berukuran kecil. Polisi menduga barang tersebut diturunkan oleh dua orang menggunakan kendaraan pikap pada Sabtu sore.

“Ternyata ada daging fillet sekitar 120 pack di dalamnya, dari CCTV terlihat ada kendaraan yang menurunkan barang itu, kemungkinan ada yang memesan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, polisi masih melakukan pendalaman terkait jenis daging dan pemiliknya. Secara kasat mata, daging tersebut diduga merupakan daging sapi yang masih dalam kondisi cukup baik meski tidak lagi dalam keadaan dingin.

“Kita belum bisa memastikan jenisnya, kelihatan seperti daging sapi, kondisinya masih segar dengan tanggal kedaluwarsa 7 Desember 2026,” katanya.

Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tulungagung. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang merasa memiliki untuk segera mengambil dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

“Barang diamankan di Mapolres Tulungagung, bagi pemilik bisa mengambil di polres,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi berbeda yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, yakni rumah dinas bupati, rumah pribadi Gatut Sunu Wibowo di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, serta rumah ajudannya yang berinisial YOG di Desa Kesambi, Kecamatan Bandung.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Pekan ini penyidik menjadwalkan melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi, dan hari ini telah dilakukan di tiga titik, yakni rumah dinas bupati, rumah pribadi saudara GSW, dan rumah pribadi saudara YOG,” ujarnya.

Rombongan penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati yakni Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, terpantu masuk ke pendopo sekira pukul 10.00 WIB. Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan tersebut.

“Dalam penggeledahan ini penyidik mengamankan beberapa dokumen, di antaranya surat pernyataan yang ditandatangani sejumlah OPD,” kata Budi.

Menurut KPK, dokumen berupa surat pernyataan tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan kepada para kepala OPD agar mengikuti seluruh perintah bupati. Praktik ini menjadi salah satu fokus dalam pengembangan penyidikan. 

“Surat pernyataan ini diduga digunakan sebagai alat tekan kepada para OPD agar patuh dan nurut terhadap semua perintah bupati,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah penyidik untuk mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat proses pembuktian dalam perkara yang sedang berjalan. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah tersebut.

“Rangkaian penggeledahan ini adalah kebutuhan penyidik untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam proses penyidikan, dan kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Tulungagung yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Penggeledahan di rumah dinas bupati sendiri berlangsung cukup lama, yakni lebih dari enam jam. Rombongan penyidik KPK diketahui meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.40 WIB, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan pada hari tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatlantas Polres Trenggalek, AKP Sony Suhartanto, mengatakan peristiwa ini melibatkan satu unit mobil Toyota Fortuner bernomor polisi AG 1671 SK yang tengah melintas dari arah Trenggalek menuju Ponorogo.

"Pada hari ini, Kamis sekitar pukul 10.10 WIB terjadi batu jatuh di lokasi longsor sebelumnya di kilometer 16 jalur Trenggalek-Ponorogo," ujarnya.

Kasatlantas melanjutkan, saat kejadian kondisi cuaca cerah dan jalur sedang diberlakukan sistem buka-tutup. Namun, sebuah bongkahan batu berukuran besar dengan diameter sekitar 1,5 meter tiba-tiba jatuh dari tebing di sisi jalan dan menimpa mobil yang dikemudikan oleh Eko Priyono (49), warga Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

"Ketika kendaraan melintas, tiba-tiba batu besar jatuh dari atas bukit dan mengenai bagian kap kanan mobil," jelas AKP Sony.

Akibat kejadian tersebut, kendaraan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kap dan mesin. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengemudi mobil dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka fisik, meskipun sempat mengalami syok akibat kejadian mendadak tersebut.

"Korban atas nama saudara Eko Priyono dalam kondisi sehat walafiat, hanya mengalami syok dan tidak ada luka," tambah AKP Sony.

Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian langsung menutup total jalur Trenggalek-Ponorogo di kilometer 16. Penutupan ini berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, demi menghindari risiko kejadian susulan.

"Untuk saat ini jalur kami tutup total. Kendaraan roda dua dan roda empat kami arahkan ke jalur alternatif, sedangkan kendaraan besar seperti truk tronton dan bus kami sarankan untuk putar balik mencari jalur lain," terang AKP Sony.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihak terkait saat ini masih melakukan asesmen dan pemeriksaan kondisi tebing di lokasi kejadian guna memastikan keamanan jalur sebelum kembali dibuka.

"Kami belum berani membuka jalur sebelum ada rekomendasi tertulis dari pemangku kepentingan (stakeholder) terkait yang menyatakan jalur tersebut aman dilalui," ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menghindari jalur Trenggalek-Ponorogo, khususnya di Km 16, hingga situasi dinyatakan benar-benar aman. Hingga Kamis siang pukul 12.30 WIB, belum ada kepastian kapan jalur tersebut akan kembali dibuka.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melintas di jalur tersebut. Untuk waktu pembukaan kembali masih belum bisa dipastikan sampai benar-benar dinyatakan aman dan nyaman," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sebagai tindak lanjut, polisi melakukan otopsi terhadap jenazah korban guna mengungkap penyebab pasti kematian. Proses autopsi dilakukan bersama tim kedokteran forensik di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Iskak Tulungagung, pada Rabu sore hingga malam.

Autopsi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung lebih dari dua jam. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban.

Kanit Reskrim Polsek Boyolangu, Aiptu Wahyudi, mengungkapkan bahwa secara kasatmata terdapat beberapa luka sayatan di bagian leher korban.

“Kalau luka secara kasatmata memang ada lima luka sayatan di leher. Untuk penyebab kematian yang jelas adalah putusnya nadi di sebelah kiri,” ujarnya.

Selain itu, petugas juga menemukan luka lain di bagian tangan kiri korban yang diduga bekas gigitan. Namun, hingga kini pihak kepolisian masih mendalami asal-usul luka tersebut.

“Di tangan ada seperti luka bekas gigitan, namun itu masih kita dalami. Untuk hasil lengkapnya nanti akan disampaikan setelah resume otopsi keluar,” tambahnya.

Dari hasil sementara, korban diduga meninggal akibat pendarahan hebat setelah urat nadi di leher sebelah kiri terputus akibat benda tajam. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa pisau dapur sepanjang sekitar 20 sentimeter yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Selain pemeriksaan fisik, tim forensik juga mengambil sampel cairan lambung dan darah korban untuk uji toksikologi guna mengetahui kemungkinan adanya zat tertentu dalam tubuh korban.

Saat ini, proses penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi telah memeriksa sedikitnya empat saksi dari pihak keluarga, yakni dua anak kandung korban serta dua menantu.

“Prosesnya masih dalam tahap penyelidikan. Saksi-saksi dari keluarga sudah kita periksa, total ada empat orang,” jelas Wahyudi.

Pihak kepolisian belum dapat memastikan motif maupun kronologi pasti kejadian tersebut dan masih menunggu hasil lengkap autopsi serta pengembangan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah proses otopsi selesai, jenazah korban rencananya akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait kasus ini dan menunggu hasil resmi dari penyelidikan yang masih berjalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Tulungagung, Nanang Murdianto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang masuk pada Selasa (14/4/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 22.40 WIB di salah satu hotel di Tulungaung.

“Berbekal laporan masyarakat, anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota segera melakukan penyelidikan di lokasi. Sekitar pukul 22.40 WIB, petugas mendapati dugaan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh dua orang di dalam kamar hotel,” ujar Nanang, Rabu (15/4/2026).

Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial TS laki-laki (30), warga Desa Muneng, Kecamatan, Purwoasri, Kabupaten Kediri dan ESW perempuan (36) warga Kelurahan Kaliombo, Kecamatan/Kota Kediri Kediri. Keduanya diduga terlibat dalam aktivitas produksi atau pembuatan konten pornografi.

Menurut Iptu Nanang, saat penindakan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

“Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita dua unit telepon genggam dan satu buah tripod yang diduga digunakan untuk merekam atau memproduksi konten,” jelasnya.

Setelah diamankan di lokasi, kedua terduga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Tulungagung Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat dengan pasal terkait tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Para pelaku disangkakan melanggar ketentuan hukum terkait produksi dan penyebaran pornografi. Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut untuk pengembangan kasus,” pungkas Nanang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Boyolangu, AKP Retno Pujiarsih, mengatakan, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh menantu korban sekitar pukul 05.15 WIB. Saat itu, saksi hendak menuju kamar mandi dan melintasi dapur. Ia kemudian melihat korban sudah tergeletak di lantai dan tidak bergerak, sehingga segera memanggil anggota keluarga lainnya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada polisi.

"Jadi belum sampai ke kamar mandi menantunya itu melihat ibu mertuanya itu sudah tergeletak bersimbah darah. Akhirnya dia memanggil suaminya, anaknya korban itu. Akhirnya karena ada luka-luka berdarah pihak keluarga menghubungi Polsek Boyolangu dan Polres Tulungagung," ujarnya.

Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan adanya luka pada tubuh korban. Namun demikian, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian.

"Dari kasatmata yang kami lihat bersama dengan Pamapta juga tim Inafis ada luka di leher," ungkapnya.

Sejumlah barang yang berada di sekitar lokasi turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke RSUD dr. Iskak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis.

Polisi juga mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, termasuk anggota keluarga yang berada di rumah saat kejadian berlangsung.

"Untuk barang bukti yang diamankan, ada pisau, kemudian ada baju korban dan juga obat-obatan," jelasnya.

AKP Retno Puji, menambahkan berdasarkan informasi dari keluarga, korban sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena sakit, sebelum kembali ke rumah beberapa hari lalu.

"Keterangan dari pihak keluarga yang bersangkutan hari Jumat kemarin opname di rumah sakit Bhayangkara 3 hari 4 boleh pulang indikasinya sakitnya sakit tipes," katanya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematian. Sampai dengan Rabu sore sekitar pukul 17.20 WIB, outopsi masih berlangsung di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr Iskak Tulungagung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolsek Tulungagung Kota, Kompol Puji Hartanto, melalui Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto. Ia menjelaskan, kasus bermula dari laporan korban bernama Fajar Imam Nurrohmat, yang merasa dirugikan akibat aksi penipuan tersebut.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 2 April 2026. Saat itu, ibu korban, Indasah, menerima pesanan nasi goreng dalam jumlah besar, yakni 85 bungkus, melalui aplikasi WhatsApp. Pemesan mengaku sebagai anggota Kodim Tulungagung, sehingga korban tidak menaruh curiga.

Pelaku kemudian mengirimkan bukti transfer senilai Rp1.805.000. Namun, bukti tersebut ternyata palsu. Karena merasa menerima kelebihan pembayaran, korban sempat mengembalikan uang sebesar Rp700.000 kepada pelaku.

Tak berhenti di situ, pelaku kembali mengelabui korban dengan mengarahkan transaksi lanjutan menggunakan metode QRIS dengan berbagai dalih. Akibatnya, saldo milik korban kembali terkuras hingga total kerugian mencapai Rp1.805.000.

“Korban baru menyadari telah tertipu setelah melakukan pengecekan saldo rekening, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulungagung Kota,” ujar Iprtu Nanang, Senin (13/4/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota segera melakukan serangkaian penyelidikan. Hasilnya, identitas pelaku berhasil dikantongi.

Dipimpin Panit I Iptu Prasetyo Adi, tim kepolisian bergerak menuju wilayah Bojonegoro. Pelaku akhirnya ditangkap di kediamannya di wilayah Bojonegoro pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 01.15 WIB.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman percakapan di WhatsApp, bukti transaksi melalui aplikasi BRImo, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menjalankan aksinya.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 492 KUHP,” terang IPTU Nanang.

Pihak kepolisian pun mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan online, terutama yang mengatasnamakan institusi resmi. Warga diminta memastikan setiap transaksi benar-benar telah diterima sebelum mengirimkan uang, guna menghindari kejadian serupa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung sekaligus PLT Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa Gatut Sunu belum berstatus sebagai kader resmi Partai Gerindra. Hal itu merujuk pada penjelasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

“Sesuai penjelasan dari DPP, Pak Gatut Sunu itu belum resmi menjadi kader Partai Gerindra,” ujar Ahmad Baharudin, Senin (14/4/2026).

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa Gatut Sunu telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Namun, menurutnya, kepemilikan KTA belum otomatis menjadikan seseorang sebagai kader partai.

“Kalau KTA itu semua orang yang mengusulkan bisa saja, tapi belum menjadi kader,” jelasnya.

Dengan status tersebut, Ahmad Baharudin memastikan bahwa Partai Gerindra tidak memberikan bantuan hukum kepada Gatut Sunu dalam perkara yang tengah dihadapinya.

Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, hingga saat ini juga belum ada langkah pemberian bantuan hukum.

“Pemkab belum sampai ke situ. Saya juga belum koordinasi dengan Pak Sekda maupun Kabag Hukum,” katanya.

Ahmad Baharudin kemudian menjelaskan perbedaan antara anggota biasa dan kader dalam struktur Partai Gerindra. Ia menyebut, untuk menjadi kader, seseorang harus melalui tahapan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis (Bimtek).

“Kalau kader Partai Gerindra itu harus melalui Bimtek. Sedangkan Pak Gatut Sunu itu masih mendaftar tapi belum mengikuti Bimtek, sehingga tidak bisa disebut kader,” paparnya.

Lebih jauh, ia mengakui bahwa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Gatut Sunu menjadi kejutan tersendiri, baik bagi dirinya maupun jajaran pemerintahan di Tulungagung. Terlebih, peristiwa serupa juga telah terjadi di daerah tersebut.

“Saya sendiri juga kaget dengan adanya OTT ini, karena Tulungagung sudah berkali-kali ada OTT,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi para pelaksana program pembangunan, khususnya di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tentu ini bisa menjadi trauma kepada para pelaksana program pembangunan. Kalau trauma, otomatis jadi sangat hati-hati, dan inovasinya bisa berkurang,” ujarnya.

Terkait komunikasi terakhir dengan Gatut Sunu, Ahmad Baharudin menyebut bahwa dirinya sempat bertemu dalam sebuah acara pada Jumat lalu, sebelum kasus tersebut mencuat.

“Terakhir komunikasi itu hari Jumat, sempat ketemu di UIN dalam acara sosialisasi. Setelah itu sudah tidak ada kontak lagi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut Ahmad Baharudin, proses penunjukan PLT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sesuai dengan undang-undang, mulai Senin pagi Tulungagung sudah ada perintah untuk wakilnya menjabat PLT Kepala Daerah dari Mendagri, dan sudah ada SK dari gubernur pada hari ini,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Dalam masa transisi ini, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami tekankan agar masyarakat Tulungagung tetap tenang dan kondusif. Semuanya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan pelayanan ASN kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Baharudin memastikan bahwa seluruh program pemerintah daerah, termasuk proyek-proyek yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan tetap dilanjutkan.

“Karena itu sudah menjadi program pemerintah Kabupaten dan sudah dimasukkan dalam APBD, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagai PLT, kewenangannya terbatas sehingga tidak dapat mengubah kebijakan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Sebagai PLT kan tidak bisa merubah kebijakan-kebijakan strategis. Artinya visi misi bupati sebelumnya tetap dilanjutkan,” imbuhnya.

Terkait proyek-proyek yang telah maupun belum memasuki tahap lelang, ia memastikan semuanya tetap berjalan.

“Yang sudah selesai lelang tetap lanjut. Yang belum selesai lelang juga tetap dilanjutkan, dan yang sudah dikerjakan juga terus dilaksanakan,” tegasnya.

Meski demikian, Ahmad Baharudin mengakui bahwa dirinya masih perlu mempelajari secara menyeluruh program dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pasalnya, ia mengaku tidak terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran maupun program sejak awal.

“Saya akan lihat dulu, kita pelajari dulu. Karena selama ini saya tidak terlibat dalam perencanaan anggaran dan program dari awal,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menjalankan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tulungagung.

Dalam menjalankan tugas sebagai PLT di tengah tahun anggaran berjalan, ia juga mengakui adanya berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman awal terhadap postur anggaran dan rencana program.

“Tantangannya banyak, karena saya tidak terlibat dalam perencanaan anggaran. Jadi di pertengahan tahun ini saya harus langsung melaksanakan tugas kepala daerah,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga semangat dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kondisi transisi ini. Hambatan dalam pelaksanaan program, menurutnya, dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia dan perencanaan.

“Tantangannya termasuk hambatan dalam pelaksanaan program, baik dari SDM maupun dari perencanaan. Maka dari itu kita harus memberikan semangat kepada ASN,” katanya.

Untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap optimal, pihaknya juga akan menggelar sosialisasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi pada Selasa (14/4/2026).

“Besok akan ada sosialisasi, kita dibantu oleh Kemendagri dan dari provinsi untuk mendampingi agar program-program pemerintahan berjalan tanpa kendala,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati Ahmad Baharudin untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut.

Kepastian penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Tulungagung, Arif Efendi. 

Ia menyebutkan bahwa penunjukan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Iya, sudah," ujar Arif singkat melalui pesan WhatsApp, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, penugasan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati mulai berlaku sejak Minggu, 12 April 2026. 

Penetapan itu didasarkan pada Surat Perintah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Nomor: 100.1.4.2/12240/011.2/2026.

"Berlaku per 12 April 2026," jelasnya.

Arif menambahkan, tidak ada batas waktu pasti terkait masa jabatan pelaksana tugas tersebut. 

Ahmad Baharudin akan menjalankan peran sebagai Plt Bupati hingga ada keputusan lanjutan dari pemerintah, termasuk kemungkinan penunjukan pejabat definitif.

"Berlaku sampai ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah," imbuhnya.

Dengan diterbitkannya surat perintah tersebut, posisi Gatut Sunu Wibowo sebagai Bupati Tulungagung dinyatakan nonaktif. 

Pemerintahan daerah kini dijalankan oleh pelaksana tugas guna memastikan roda birokrasi dan pelayanan publik tetap berjalan.

"Iya, yang ada saat ini surat perintah," pungkas Arif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski demikian, sejumlah pejabat yang sebelumnya diperiksa KPK belum terlihat mengikuti apel pagi pada Senin (13/4/2026).

Apel pagi yang digelar di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Soeroto. 

Dalam arahannya, Soeroto menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan tanpa gangguan meski terjadi dinamika di internal pemerintahan.

"Pelayanan tetap seperti yang sudah ada. Kinerja harus tetap berjalan seperti biasa, tidak boleh terganggu," ujar Soeroto.

Terkait kepemimpinan di tingkat kabupaten pasca-penetapan tersangka terhadap bupati, Soeroto menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Untuk pucuk pimpinan, kita menunggu keputusan dari pusat. Kalau sudah ada, nanti akan kami tindak lanjuti," imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah pejabat yang sebelumnya dibawa ke Jakarta oleh KPK belum tampak hadir dalam apel pagi. Diduga, mereka masih dalam perjalanan kembali ke Tulungagung.

"Mungkin mereka masih dalam perjalanan," kata Soeroto.

Pasca-OTT yang dilakukan pada Jumat lalu, sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Tulungagung masih disegel KPK. Akibatnya, sebagian pegawai terpaksa berpindah ke ruangan lain untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka.

Beberapa ruangan yang masih disegel antara lain ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tulungagung, serta sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), termasuk ruang kepala dinas.

"Soal ruangan yang disegel, sementara belum bisa digunakan. Tapi pegawai bisa menggunakan tempat lain, dan kinerja harus tetap berjalan seperti biasa," jelas Soeroto.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, DYA, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dengan modus pemerasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah serta barang lainnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut sebelumnya berlangsung di Markas Kepolisian Resor Tulungagung, dengan penyidik KPK memanfaatkan ruangan di lokasi tersebut. Proses pemeriksaan berjalan hampir 12 jam, dimulai sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi.

Usai pemeriksaan, para pejabat langsung diberangkatkan menuju Jakarta pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Mereka diangkut menggunakan satu unit bus dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Rombongan bergerak dari Tulungagung menuju Bandara Juanda untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 12 orang yang dibawa dalam rombongan tersebut. Mereka terdiri dari sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Tulungagung, di antaranya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Makrus Manan, Kepala Bagian Pemerintahan Arif Efendi, Kepala Bagian Umum Yulius Rama Isworo, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aris Wahyudiono, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Hartono.

Selain itu, turut dibawa Kepala Dinas Pertanian Suyanto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dwi Hari Subagyo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Agus Priyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Erwin Nofianto, ajudan bupati Dwi Yoga, staf Bagian Pemerintahan bernama Oki, serta seorang anggota DPRD Tulungagung yang juga merupakan adik bupati, Jatmiko.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo telah berada di Gedung KPK sejak pagi sekitar pukul 06.50 WIB.

Hingga saat ini, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus OTT tersebut. Pemeriksaan lanjutan di Jakarta diharapkan dapat mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto, membenarkan jika salah satu ruangan di Mapolres Tulungagung dipinjam untuk kepentingan pemeriksaan oleh KPK dalam kasus yang ditangani. 

"Betul, sampai saat ini masih ada kegiatan KPK di polres. Mereka pinjam ruangan di satreskrim untuk kepentingan pemeriksaan. Ini kan gedung milik negara ya boleh-boleh saja," kata AKBP Ihram, Sabtu (11/4/2026). 

Menurutnya kepolisian hanya sebatas menyiapkan ruangan, sedangkan terkait kegiatan pemeriksaan dan orang-orang yang dipanggil bukan kewenangan kepolisian. 

"Kami tidak tahu soal pemeriksaannya. Itu kewenangan KPK langsung," imbuhnya.

Sementara itu, sejak Jumat malam penjagaan di Polres Tulungagung diperketat. Pintu gerbang ditutup dan dijaga anggota polisi. Sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung, terlihat bergiliran memasuki Mapolres. Sampai dengan Sabtu (11/4/2026) pukul 01.24 dini hari, belum terlihat ada yang keluar. (*)

Editor: Danu 

Kabar mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Tulungagung dibenarkan pihak KPK. Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk di antara pihak yang diamankan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa hingga Jumat malam, tim KPK masih berada di Tulungagung untuk melanjutkan proses penyelidikan. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait dalam perkara ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut, setidaknya ada 16 orang yang telah diamankan. Namun, hingga saat ini KPK belum merinci identitas para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut, selain mengonfirmasi keterlibatan kepala daerah setempat.

"Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Dimana Tim mengamankan sejumlah 16 orang salah satunya Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," tulisnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, belum memberikan tanggapan terkait kabar penangkapan tersebut. Saat ditemui di sela kegiatannya dalam sebuah acara di GOR Lembupeteng pada Jumat malam, ia memilih diam tidak menjawab pertanyaan awak media. Ia hanya merespons dengan gestur singkat mengangkat kedua tangan di depan dada tanpa memberikan pernyataan.(*)

Editor: Danu 

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin (6/4/2026), melalui operasi gabungan yang melibatkan sejumlah tim, di antaranya Resmob Polres Tulungagung, Resmob Kota Batu, Resmob Malang Kota, serta Unit Reskrim Polsek Sukun.

"Tersangka yang diamankan tiga orang, inisial GI (56), S (61), dan R (51). Ketiganya asal Malang," kata Iptu Andi Tamba, Jumat (10/4/2026).

Andi Tamba menuturkan, polisi terlebih dahulu mengamankan tersangka GI di sebuah rumah kos di kawasan Comboran, Kota Malang. Selanjutnya, tersangka R ditangkap di kediamannya di wilayah Sukun. Sementara tersangka S diamankan di pinggir jalan kawasan Sukun.

Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, rokok berbagai merek, perhiasan emas, serta peralatan yang digunakan untuk membobol tembok seperti palu, obeng, bor manual, linggis, dan gergaji. Selain itu, turut diamankan satu unit mobil Toyota Avanza warna putih yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatan.

Dalam aksinya, para pelaku menggunakan cara tidak biasa. Mereka membobol tembok bangunan bagian samping atau belakang untuk masuk ke dalam toko, sebelum akhirnya menggasak sejumlah barang berharga.

“Para pelaku berkeliling mencari target yang dianggap aman, terutama toko yang berada di lokasi sepi dengan akses tembok yang mudah dijebol. Mereka kemudian beraksi pada dini hari,” jelasnya.

Dua lokasi yang menjadi sasaran pelaku yakni gerai Alfamart di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, serta Alfamart di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 10 Februari 2026 dan Jumat, 6 Maret 2026.

Kasatreskrim menambahkan, jika dua dari tiga tersangka pelaku, yakni GI dan S, merupakan residivis dalam kasus pencurian. Ketiganya juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah Tulungagung pada tahun 2025 dengan modus yang sama.

"Para tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara," pungkas Iptu Andi Tamba. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komandan tim operasi pencarian dari Basarnas Pos Trenggalek , M. Jazuli Prasetyo, menyebut pihaknya menerima laporan pada Jumat pagi.

“Tadi pagi kami mendapatkan informasi dari rekan BPBD Kabupaten Tulungagung bahwasanya ada satu orang terjatuh di sekitaran Sungai Brantas,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Korban diketahui berinisial PCA, berusia 26 tahun. Berdasarkan keterangan keluarga, korban terakhir terlihat berada di rumah pada Kamis (9/4/2026) siang sebelum akhirnya keluar sekitar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB dan tidak kembali hingga malam hari. 

Jazuli menjelaskan bahwa di lokasi ditemukan barang-barang milik korban.

“Di situ di tempat lokasi ditemukan dompet atau barang bawaan milik korban,” katanya.

Upaya pencarian yang dilakukan warga sebelumnya juga menemukan tas berisi barang pribadi serta surat yang diduga ditulis korban berisi pesan perpisahan untuk keluarga dan anaknya. Selain itu, ditemukan pula pakaian dan alas kaki milik korban di sekitar tepi sungai. 

Jazuli menambahkan bahwa dugaan sementara korban berada di sekitar aliran sungai sebelum hilang.

“Yang tertinggal ada dompet atau barang milik beliau di sekitar Sungai Brantas,” ungkapnya.

Memasuki Jumat siang, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Damkar Tulungagung, TNI, dan Polri mulai melakukan pencarian intensif. Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran Sungai Brantas menggunakan perahu karet serta penelusuran jalur darat di sekitar lokasi kejadian. 

Jazuli menjelaskan bahwa operasi hari pertama difokuskan di titik awal. 

“Hari ini hari H1, kita fokus di lokasi kejadian dan melakukan pencarian menggunakan dua perahu karet,” jelasnya.

Hingga Jumat sore, korban masih belum ditemukan dan pencarian terus dilanjutkan. Tim SAR berencana memperluas area pencarian hingga beberapa kilometer dari lokasi awal guna meningkatkan peluang menemukan korban.

“Mungkin nanti kita perpanjang pencarian sekitar dua sampai lima kilometer,” pungkas Jazuli. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wirananta Tamba, mengatakan penanganan perkara ini didasarkan pada laporan polisi nomor LP/B/202/XI/2025/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tertanggal 18 November 2025.

“Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka berinisial MR (32), yang merupakan tetangga korban,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Polisi menyebut, peristiwa diduga terjadi lebih dari satu kali di lokasi yang sama, yakni di rumah korban yang berada di wilayah Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Saat kejadian, korban disebut berada dalam kondisi sendirian di rumah.

“Dugaan peristiwa terjadi pada beberapa waktu berbeda sejak 2021 hingga terakhir pada November 2025. Tersangka diduga memanfaatkan situasi saat korban berada seorang diri,” jelas Andi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyidik telah mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk memperkuat proses hukum yang berjalan. Saat ini, tersangka telah ditetapkan dan dilakukan penahanan.

“Tersangka dijerat Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Fitri Erna, menyampaikan bahwa kondisi psikologis korban sempat terdampak akibat peristiwa tersebut. Namun, saat ini korban berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan.

“Awalnya korban mengalami tekanan psikologis dan sempat menarik diri, namun sekarang kondisinya sudah membaik, terlebih setelah tersangka ditahan,” ujarnya.

Menurutnya, korban juga telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulungagung, meski prosesnya masih dalam tahap awal.

“Alhamdulillah saat ini korban sudah kembali beraktivitas seperti biasa, termasuk bersekolah,” imbuhnya.

Lanjut Fitri, pihak keluarga berharap proses hukum dapat berjalan secara adil dan memberikan efek jera.

“Harapan kami perkara ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang penting adil dan bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulungagung, dalam menangani perkara tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan lingkungan serta perlindungan terhadap anak guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Kantor Bulog Cabang Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerap gabah kering panen (GKP) dalam jumlah signifikan. Dari target tahunan, realisasi serapan bahkan mencapai lebih dari 30 persen.

“Untuk Kabupaten Tulungagung saja, kita sudah menyerap sekitar 20.000 ton gabah kering petani. Sebagian sudah kita olah menjadi beras hasil giling dan dimasukkan ke gudang,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini berdampak pada kapasitas penyimpanan yang kini telah penuh. Bulog pun mengambil langkah antisipatif dengan menyewa gudang tambahan dari pihak swasta guna menampung kelebihan stok tersebut.

“Gudang kita sudah penuh, sehingga kita siapkan gudang-gudang swasta untuk penyimpanan. Ini menunjukkan kondisi surplus. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan atau kerawanan pangan, insyaallah tidak akan terjadi,” tambahnya.

Selain memastikan ketersediaan stok, Bulog Tulungagung juga tengah bersiap menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk wilayah Tulungagung, total bantuan yang akan didistribusikan mencapai 2.991 ton beras dan 598.000 liter minyak goreng.

Adapun jumlah penerima bantuan pangan (BPP) tercatat sebanyak 149.572 orang. Setiap penerima nantinya akan mendapatkan alokasi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

“Harapannya penyaluran ini bisa berjalan lancar dan selesai dalam bulan ini,” pungkas Yonas.

Dengan kondisi stok yang melimpah dan program bantuan yang segera disalurkan, Bulog optimistis stabilitas pangan di Tulungagung akan tetap terjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, di Kantor Desa Keboireng pada Rabu (8/4/2026).

Setiap penerima mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan ini merupakan akumulasi untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026. Per bulannya, masing-masing warga memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Dalam keterangannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Program ini dari pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Bulog Tulungagung dan bekerja sama dengan Pemkab. Penentuan penerima dilakukan oleh Dinas Sosial,” ujar Gatut.

Ia menegaskan bahwa bantuan ini harus tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Gatut juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan.

“Kalau teman-teman media atau LSM mengetahui penerima yang tidak sesuai kriteria, silakan laporkan. Akan kami tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, program ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Ia memastikan bahwa proses penyaluran akan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Sosial agar berjalan transparan dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Kantor Bulog Cabang Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menyampaikan bahwa total bantuan yang disiapkan untuk wilayah Tulungagung mencapai 2.991 ton beras dan 598.000 liter minyak goreng.

“Jumlah penerima bantuan pangan di Tulungagung tercatat sebanyak 149.572 keluarga penerima manfaat. Masing-masing akan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” jelas Yonas.

Ia berharap proses distribusi bantuan dapat berjalan lancar dan selesai dalam bulan April 2026.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya bagi warga kurang mampu di wilayah Tulungagung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ia mengungkapkan bahwa tim di lapangan telah mengantongi sejumlah petunjuk penting terkait pelaku, termasuk kendaraan yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. 

“Informasi terakhir, rekan-rekan Resmob Macan Agung sudah menemukan titik terang dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Kendaraan yang digunakan adalah Avanza warna putih dan saat ini masih berada di luar kota,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurut Iptu Andi, tim kepolisian masih berada di luar kota untuk melakukan pengejaran dan pengembangan kasus. Ia juga mengisyaratkan bahwa jumlah pelaku lebih dari satu orang, meskipun belum merinci secara pasti jumlah yang telah diamankan.

“Untuk perkembangan lebih lanjutnya mungkin nanti akan kita rilis juga. Yang pasti lebih dari satu orang. Tim masih di luar kota untuk mengejar pelaku lainnya,” jelasnya.

Polisi juga mendalami keterkaitan antar kasus pembobolan yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk dua tempat kejadian perkara terakhir yang menyasar gerai minimarket jaringan dengan modus serupa, yakni menjebol tembok bangunan. Selain itu, aparat juga tengah menelusuri kemungkinan adanya penadah barang hasil kejahatan.

Berdasar catatan kepolisian, pada awal tahun 2026 hingga Maret, peristiwa pembobolan minimarket dengan cara menjebol tembok terjadi di dua TKP. Yakni Alfamart Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru dan Alfamart Doroampel, Kecamatan Sumbegempol. 

Di kedua lokasi tersebut pelaku membawa kabur sejumlah barang berharga yang ada di dalam toko, di antaranya produk rokok, kosmetik, obat-obatan hinggga susu bayi. Khusus di TKP Ringinpitu, pelaku mencuri 2.179 jenis barang dengan nilai mencapai Rp92,6 juta. 

“Kami sudah mendapatkan titik terang dan saat ini masih melakukan pengembangan di luar kota, termasuk untuk menelusuri kemungkinan adanya penadah,” tambah Andi.

Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah para pelaku merupakan bagian dari komplotan terorganisir. Identitas para pelaku pun masih dalam proses pendalaman.

“Untuk sementara kami masih dalami, termasuk apakah ini komplotan atau bukan. Identitas juga masih dalam proses penyelidikan,” tegasnya.

Polisi memastikan para terduga pelaku ini masyarakat sipil, berbeda dengan tersangka pelaku pembobolan sejumlah minimarket yang sebelumnya berhasil terungkap.

Sebelumnya, pada awal Maret 2026, Polisi juga berhasil mengungkap kasus pembobolan minimarket berjaringan dengan modus berbeda, yakni masuk melalui atap. Namun, karena pelaku dalam kasus tersebut merupakan anggota TNI AD aktif, penanganannya kemudian dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Kamis, 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB, tepatnya di depan kantor PT Telkom Indonesia Cabang Kalidawir. Aksi pencurian ini melibatkan sepuluh orang pelaku yang sebagian besar merupakan pekerja dari perusahaan mitra PT. Telkom.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penggalian kabel di lokasi tersebut pada malam hari.

“Petugas menerima laporan warga terkait adanya aktivitas penggalian kabel. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, benar ditemukan sekelompok orang yang sedang menggali dan mengambil kabel milik Telkom,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Dari hasil penyelidikan di lapangan, diketahui para pelaku memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya. Tersangka berinisial AB, laki-laki (39), warga Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Simomulyo, Kota Surabaya, diduga sebagai koordinator yang mengatur jalannya pencurian, mulai dari penggalian, pemotongan hingga pengawasan.

Para pelaku lainnya bertugas melakukan penggalian kabel menggunakan alat manual seperti cangkul dan linggis, menentukan lokasi kabel, hingga menarik dan memotong kabel tembaga yang berada di dalam tanah. Kabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mobil untuk dibawa pergi.

“Modus operandi yang digunakan adalah dengan menggali jaringan kabel secara manual, kemudian kabel ditarik menggunakan kendaraan dan dipotong-potong. Hasilnya rencananya akan dijual dan dibagi kepada para pelaku,” jelas Kasatreskrim.

Dalam aksinya, pelaku menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi B 1901 PIV untuk mengangkut hasil curian. Kabel yang berhasil diambil terdiri dari kabel tembaga dengan diameter sekitar 5 cm dan 8 cm, masing-masing sepanjang kurang lebih 15 meter dan telah dipotong menjadi beberapa bagian.

Petugas yang dipimpin Kanit Pidana Tertentu Satreskrim Polres Tulungagung, IPDA Fatahillah Aslam, langsung mengamankan para pelaku di lokasi kejadian beserta sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa alat gali, kabel tembaga dengan total panjang puluhan meter, kabel seling baja, serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil curian.

“Seluruh pelaku berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Tulungagung untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu Officer Aset PT. Telkom Wilayah Jatim Barat, Lia, membenarkan jika kabel yang dicuri tersebut merupakan aset milik PT. Telkom. Kabel tersebut sudah tidak aktif sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

"Itu kabel tembaga dan masih menjadi aset kami, dampaknya kami mengalami kerugian sekitar Rp14 juta," ujar Lia.

Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas umum, guna mencegah kerugian yang lebih besar serta gangguan terhadap layanan publik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ironisnya lagi, aksi bejat tersebut dilakukan berulang kali sejak korban masih duduk di bangku SD hingga SMA. Kasus dugaan pencabulan tersebut kini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tulungagung.

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban melapor pada November 2025 lalu. Terduga pelaku berinisial M (70), warga Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, diduga melakukan perbuatan cabul secara berulang terhadap korban.

Peristiwa tersebut disebut terjadi dalam kurun waktu cukup panjang, yakni sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Lokasi kejadian di rumah korban di wilayah Kecamatan Sumbergempol, terutama di rumah korban saat dalam kondisi sepi.

Iptu Andi Wiranata Tamba, mengungkapkan bahwa pelaku diduga memanfaatkan kedekatan emosional dengan korban untuk melancarkan aksinya.

“Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut dengan cara merayu dan memberikan iming-iming berupa makanan maupun uang kepada korban. Situasi korban yang minim pengawasan orang tua turut dimanfaatkan oleh tersangka,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Menurut polisi, aksi tersebut terjadi berulang kali sejak tahun 2023 hingga terakhir pada Kamis, 13 November 2025 sekitar pukul 15.30 WIB.

Pada kejadian terakhir, kakak korban yang baru pulang memergoki tersangka berada di rumah bersama korban. Melihat tersangka buru-buru membenahi posisi celana lalu pergi keluar, kakak korban bertanya kepada korban. Setelah didesak akhirnya korban mengaku bahwa dirinya dicabuli.

Sejak kecil korban diketahui tinggal tanpa pendampingan orang tua, karena orang tuanya bekerja di luar negeri. Selama ini korban di rumah hanya bersama kakaknya. Kondisi ini membuat pelaku memiliki akses dan kedekatan dengan korban sejak kecil.

“Korban mengenal tersangka sebagai sosok yang dekat dalam kesehariannya. Hal tersebut diduga membuat korban sulit menolak hingga akhirnya hanya pasrah ketika peristiwa itu terjadi,” tambah Andi.

Saat ini, penyidik telah melakukan serangkaian langkah, mulai dari menerima laporan, penyelidikan, gelar perkara, hingga penyidikan. Polisi juga telah mengamankan barang bukti terkait kasus tersebut.

"Pasal yang disangkakan yaitu pasal 415 huruf b atau pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun," tegas Andi Tamba. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Operasional Damkar Tulungagung, Bambang Pidekso, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 04.59 WIB. Tak lama berselang, tim langsung diberangkatkan menuju tempat kejadian kebakaran (TKK) pada pukul 05.06 WIB dan tiba di lokasi pukul 05.20 WIB. Proses pemadaman api berlangsung sekitar satu jam.

“Begitu menerima laporan, petugas segera bergerak ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 07.30 WIB,” ujar Bambang.

Objek yang terbakar merupakan tempat usaha mebel milik Mulyo, warga RT 01/RW 01 Dusun Tlogo. Berdasarkan laporan di lapangan, kebakaran pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang melihat kepulan asap dari area bengkel.

“Warga sekitar yang mengetahui adanya asap langsung memberi tahu pemilik dan warga lainnya. Mereka sempat berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan air, namun api dengan cepat membesar,” jelas Bambang.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 04.30 WIB tersebut masuk dalam kategori skala sedang. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini.

Meski demikian, sejumlah peralatan dan bahan usaha dilaporkan hangus terbakar, di antaranya satu unit mesin gergaji, satu unit mesin diesel, serta sekitar 10 meter kubik kayu jati.

Untuk penanganan kebakaran, Damkar Tulungagung mengerahkan dua unit armada pemadam dan satu unit armada suplai air. Sejumlah personel turut diterjunkan, termasuk Kasi Operasional, Kasi Penyelamatan, dan analis kebakaran.

Selain itu, proses penanganan juga melibatkan perangkat desa setempat serta anggota Polsek Sendang.

“Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” pungkas Bambang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Rumah milik seorang warga bernama Mukanah dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian dapur setelah tertimbun material longsor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kapolsek Pagerwojo, AKP Guruh Yudhi Setiawan, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak pukul 21.00 WIB hingga sekira pukul 23.00 WIB. Kondisi tersebut memicu pergerakan tanah di area belakang rumah korban.

“Hujan terjadi cukup lama dengan intensitas tinggi, sehingga tanah di belakang rumah tidak mampu menahan debit air dan akhirnya longsor,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, longsoran berasal dari tebing penahan jalan yang berada di belakang rumah korban. Struktur tanah yang labil dan jenuh air menyebabkan tebing tersebut runtuh dan menimpa bangunan dapur hingga mengalami kerusakan cukup parah.

“Material longsor langsung menghantam bagian dapur hingga jebol. Korban merupakan seorang janda yang tinggal bersama cucunya yang masih bersekolah,” tambahnya.

Saat kejadian berlangsung, Mukanah bersama cucunya sedang tertidur di bagian depan rumah. Posisi tersebut membuat keduanya selamat karena longsoran hanya mengenai bagian belakang bangunan.

Keesokan harinya, petugas gabungan bersama warga setempat langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Mereka bergotong royong membersihkan material tanah yang menimbun dapur rumah korban.

“Material longsor diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 meter dan lebar 8 meter,” jelas Guruh.

Meski mengalami kerusakan, bagian depan rumah masih dinilai layak huni sehingga korban tidak perlu mengungsi. Namun demikian, petugas tetap melakukan asesmen awal serta berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, laporan resmi juga disiapkan guna diajukan kepada instansi terkait agar korban dapat memperoleh bantuan.

Akibat kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp30 juta, meliputi kerusakan dinding rumah serta sejumlah perabotan dapur yang tertimbun material longsor. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Kalangbret, IPTU Sugeng Haryono, mengatakan peristiwa terjadi sekira pukul 15.00 WIB saat truk yang dikemudikan pria berinisial MU (45), warga Kepanjen, Malang, melaju menuju Trenggalek.

“Menurut keterangannya dari Perum Jasa Tirta, bego ini sebelumnya dipergunakan untuk normalisasi Sungai Sembung dan rencana akan dibawa ke Bendo, Trenggalek untuk pekerjaan serupa,” ujarnya.

Saat melintas di kawasan perempatan Putrajaya, muatan alat berat diduga melebihi batas ketinggian sehingga menyangkut kabel listrik.

“Terus kemudian sampai di perempatan Putrajaya, tersangkut kabel listrik PLN sehingga mengakibatkan putusnya kabel,” tambah Sugeng.

Akibat kejadian tersebut, kabel PLN sepanjang kurang lebih 200 meter terseret dan putus, memicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, arus lalu lintas sempat tersendat karena kendaraan berhenti dan memakan sebagian badan jalan.

“Kalau menurut keterangannya tadi tidak dipasang pengaman, kemudian juga ada kelebihan tinggi muatan,” jelasnya.

Petugas kepolisian langsung melakukan penanganan di lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Kita koordinasikan dengan petugas PLN, kebetulan juga sudah di lokasi. Armada sementara diamankan dulu. Jadi nanti bikin pernyataan di Polsek, perkara ini sudah clear. Nah, kemudian nanti bisa lanjut ke Trenggalek,” kata Sugeng.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Tulungagung, Dhodhit Hari Seputro, menyebutkan pemadaman terjadi pada dua gardu listrik yang berdampak pada sekitar 500 pelanggan.

“Padam dua gardu, sekitar 500 pelanggan terdampak,” ujarnya.

PLN memperkirakan proses pemulihan berlangsung sekitar tiga jam karena adanya kerusakan di beberapa titik jaringan.

“Recovery diusahakan semaksimal mungkin, kira-kira sekitar tiga jam karena konstruksinya banyak yang copot, ada sekitar delapan titik,” jelasnya.

Pihak PLN juga masih melakukan pengecekan untuk menentukan langkah perbaikan lanjutan.

“Kalau memang tidak perlu penggantian, nanti kita sambung kembali,” tambah Dhodhit.

Ia memastikan bahwa ketinggian jaringan listrik di lokasi tersebut telah sesuai standar, sehingga insiden diduga dipicu oleh muatan kendaraan yang melebihi batas.

“Secara ketinggian sebenarnya sudah memenuhi syarat, karena sebelumnya muatan tinggi juga tidak menyenggol,” pungkasnya.

Hingga pukuk 17.00 WIB, proses perbaikan masih berlangsung dan petugas terus berupaya memulihkan pasokan listrik bagi pelanggan terdampak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban saat ini menjalani perawatan di RSUD dr. Iskak Tulungagung setelah sebelumnya mendapat penanganan awal dari petugas.

Kasi Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Tulungagung, Iwan Supriyono, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 10.45 WIB dan langsung menuju lokasi. Petugas tiba sekira pukul 11.00 WIB dan berhasil memadamkan api pada pukul 11.25 WIB.

“Api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat dan tidak sampai merambat ke bagian bangunan utama rumah,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan petugas, kebakaran diduga dipicu oleh kelalaian saat korban membawa bahan bakar minyak (BBM) menggunakan wadah kaca yang dalam kondisi retak atau bocor. Saat melintas di area dapur dengan kompor menyala, cairan atau uap BBM tersulut api dan menyambar kaki korban.

"Korban itu jualan bensin eceran. Terus beliaunya setelah menuangkan dua botol itu ditaruh di bawah lengan itu benturan terus terjadi kebocoran mengenai kaki, nah di belakang itu ada tungku untuk memasak itu menyambar uapnya dan terjadilah kebakaran," tutur Iwan.

Selain melukai korban, api juga sempat membakar sejumlah peralatan dapur. Namun, kebakaran tidak meluas ke bagian rumah lainnya.

Petugas juga mencatat kerugian material akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp20 juta, terutama dari kerusakan peralatan dapur.

Pihak pemadam kebakaran mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan maupun membawa bahan mudah terbakar, terutama di dekat sumber api, guna menghindari risiko kebakaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Sudarmaji, menjelaskan bahwa longsor terjadi di RT 01 RW 01, Dusun Krajan, Desa Kradinan. Material tanah yang ambrol menghantam rumah milik Sugiono hingga menyebabkan kerusakan cukup signifikan.

“Tanah longsor menimpa dinding rumah milik Pak Sugiono dengan lebar sekitar 4 meter dan tinggi 2,5 meter hingga jebol,” ujar Sudarmaji, Jumat (3/4/2026).

Peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 17.00 WIB, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi sejak pukul 14.00 WIB hingga sore hari. Curah hujan yang tinggi diduga menjadi pemicu utama terjadinya longsor.

Selain di lokasi tersebut, longsoran juga terjadi di tempat lain yakni area calon lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Kradinan. Bekas rataan tanah yang labil membuat area tersebut tidak mampu menahan air hujan sehingga akhirnya ambrol ke bawah. Material longsor tersebut cukup mengkhawatirkan, karena dibawahnya terdapat pemukiman warga.

“Informasinya, tanah tersebut merupakan bekas rataan calon lokasi koperasi desa Merah Putih, dan bagian tandonnya longsor ke bawah,” jelasnya.

Meski jarak material longsoran dari rumah warga masih sekitar 100 meter, tetapi karena kondisi tebing cukup curam keberadaannya dinilai mengancam belasan rumah dibawahnya.

Sebagai langkah penanganan darurat, pada Jumat (3/4/2026) pagi hingga siang, petugas gabungan melakukan pemasangan terpal di lokasi longsor untuk menahan pergerakan tanah agar tidak semakin meluas.

“Pemasangan terpal sudah selesai dilaksanakan sebagai upaya antisipasi longsor susulan,” tambah Sudarmaji.

Selain itu, BPBD Tulungagung juga telah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak guna memenuhi kebutuhan dasar pascakejadian.

Pihak BPBD mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan longsor, untuk tetap waspada terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Evakuasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Iwan Supriyono, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan peristiwa tersebut dari seorang warga yang melintas di depan lokasi. Saksi melihat balon udara tersangkut di kabel listrik dan menjuntai di atap teras rumah, dengan api yang masih menyala dan sesekali terdengar suara ledakan petasan.

“Menindaklanjuti laporan tersebut kami langsung menerjunkan anggota piket ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan mengantisipasi terjadi kebakaran,” ujar Iwan.

Menurut keterangan pelapor, saat balon tersangkut, api masih terlihat aktif dan beberapa petasan sempat meledak. Namun, saat petugas Damkar tiba di lokasi, api pada balon sudah padam sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan.

“Alhamdulillah saat petugas kami tiba di lokasi api di balon sudah padam sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan,” lanjutnya.

Petugas kemudian melakukan proses evakuasi balon yang tersangkut di kabel listrik dan atap rumah. Proses tersebut berlangsung cepat dan balon berhasil diturunkan tanpa kendala berarti.

Iwan menjelaskan, ukuran balon tidak terlalu besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Meskipun demikian, keberadaan balon yang dilengkapi petasan tetap berpotensi membahayakan keselamatan.

"Kami juga menemukan 5 buah petasan seukuran jari tangan yang gagal meledak," imbuhnya.

Selain itu, kepada petugas Damkar, pemilik rumah mengaku sebelumnya juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada petugas PLN. Namun, hingga proses evakuasi selesai dilakukan oleh Damkar, petugas PLN belum tiba di lokasi.

Selanjutnya, balon udara beserta sisa petasan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Damkar Tulungagung untuk penanganan lebih lanjut. (*)

Editor: Syaiful Aries

Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah milik Sopingi (53), meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.

Menurut Sopingi, peristiwa terjadi sekitar pukul 06.30 WIB. Awalnya, ia mendengar suara benda jatuh di bagian atap rumahnya. Saat diperiksa, sebuah balon udara berukuran cukup besar tersangkut di genting dalam kondisi api masih menyala.

"Karena ada apinya, saya ambil tangga, saya naik ke atas takutnya kalau kebakar rumah saya, lalu saya tarik balonnya," ujar dia.

Namun, saat hendak menurunkan balon tersebut, petasan yang tergantung pada balon tiba-tiba meledak. Ledakan terjadi sebanyak tiga kali dengan kekuatan cukup keras hingga memecahkan belasan genting rumah. Serpihan genting pun berhamburan ke berbagai arah.

"Ledakan terjadi tiga kali, untungnya serpihan genteng itu tidak mengenai saya," imbuhnya.

Beruntung, dalam kejadian tersebut Sopingi tidak mengalami luka. Kerusakan yang ditimbulkan terbatas pada pecahnya sejumlah genting rumah.

Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Besuki. Petugas yang menerima laporan segera menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta langkah penanganan awal.

Kapolsek Besuki, AKP Mokhamad Samsun, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari kepala desa sekitar pukul 07.05 WIB terkait adanya balon udara yang tersangkut di rumah warga.

"Setelah menerima informasi, kami langsung mengerahkan anggota untuk mendatangi TKP, melakukan sterilisasi, serta penanganan awal sambil menunggu pendataan," jelasnya.

Ia menambahkan, balon udara tersebut tidak meledak saat pertama kali jatuh di atap rumah. Ledakan baru terjadi ketika pemilik rumah berupaya mengevakuasi balon.

"Pada saat jatuh, hanya terdengar seperti benda jatuh biasa, tidak ada ledakan. Ledakan terjadi saat balon akan diambil dari atas genteng," terangnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, ledakan terjadi sebanyak tiga kali. Sementara itu, asal balon udara belum dapat dipastikan, namun diduga berasal dari arah utara.

"Ukuran balon cukup besar, kemungkinan terbawa angin dari wilayah utara. Untuk asal pastinya kami belum bisa memastikan," tambahnya.

Akibat kejadian tersebut, sekitar sepuluh hingga belasan genting rumah warga mengalami kerusakan. Tidak ada korban luka maupun kerusakan bangunan lain yang dilaporkan.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa balon udara plastik dengan panjang 6,5 meter dan diameter 2,5 meter, serta tiga petasan yang gagal meledak. Pada balon tersebut terdapat ciri khusus berupa tulisan "Gareng Gank Tengah".

Kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Masyarakat diimbau untuk tidak menerbangkan balon udara secara liar karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain serta menimbulkan kerusakan materiil. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki, dalam keterangannya pada Kamis (2/4/2026) siang, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja Unit Pidum Satreskrim setelah menerima laporan masyarakat.

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/1/I/2026 tertanggal 10 Januari 2026. Pelapor, Nella Audina Kusuma Citra (24), warga Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Trenggalek, melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh tersangka NK (35), warga Desa Parakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

Peristiwa bermula pada Desember 2025, saat korban mengikuti arisan online yang dikelola tersangka melalui grup WhatsApp bernama Arisantuy Modal Usaha Trenggalek dan Bandar Arisan LN Beauty Salon n Herbal

“Tersangka menawarkan lelang arisan dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar dalam waktu singkat,” jelas Kapolres.

Korban kemudian beberapa kali mengikuti arisan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp8 juta hingga Rp22 juta, dengan janji pencairan (mutus) dalam waktu tertentu. Namun hingga tanggal yang dijanjikan, korban tidak juga menerima uang arisan seperti yang dijanjikan.

“Total kerugian yang dialami pelapor mencapai Rp48 juta,” ungkap Kapolres.

Selain pelapor tersebut, polisi juga menerima laporan dari lima orang korban lain dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar. Diantaranya Reni Agustina, warga Desa Semarum, Kecamatan Durenan, Trenggalek dengan kerugian Rp132 juta, dan Ilma Mukarromah, warga Desa Senden, Kecamatan Kampak, Trenggalek, yang mengaku rugi Rp531 juta.

“Dari beberapa laporan tersebut, total kerugian yang dialami para korban mencapai ratusan juta rupiah,” tambah AKBP Ridwan.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik hingga akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Tersangka diketahui berada di Timor Leste.

“Kami berkoordinasi dengan Polda NTT, Polres Belu, dan pihak imigrasi. Tersangka akhirnya berhasil dideportasi ke Indonesia dan pada 19 Maret 2026 tersangka berhasil kami jemput dan bawa ke Polres Trenggalek untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” terang Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, khususnya yang memanfaatkan media sosial.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Pastikan legalitas dan kredibilitas pihak yang menawarkan investasi atau arisan,” pesannya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perubahan kebijakan menjadi faktor utama terhambatnya proses tersebut. Jika sebelumnya kawasan wisata berada di bawah pengelolaan Perhutani, kini kewenangannya beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Pemkab Tulungagung saat ini masih menanti terbitnya aturan terbaru dari KLHK sebagai dasar hukum untuk memperbarui perjanjian kerja sama pengelolaan wisata.

Kepala Disbudpar Tulungagung, M. Ardian Candra, menjelaskan bahwa hingga kini proses pembaruan kerja sama belum bisa dilakukan akibat adanya perubahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 149 Tahun 2021.

“Dalam aturan tersebut terjadi pergeseran kewenangan. Yang sebelumnya dikelola Perhutani, kini menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian kehutanan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, terdapat sekitar 10 titik wisata di wilayah Tulungagung yang terdampak kondisi ini. Lokasi tersebut meliputi kawasan pantai dan hutan yang sebelumnya dikelola oleh Disbudpar, namun masa perjanjiannya telah habis sejak tahun lalu.

Kondisi tersebut turut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata. Pasalnya, pemerintah daerah belum dapat menarik retribusi tiket masuk karena belum adanya dasar hukum terbaru.

“Untuk sementara retribusi belum bisa ditarik. Aktivitas wisata tetap berjalan, tetapi pengelolaan hanya sebatas parkir oleh pengelola lokal, dan itu tidak masuk ke PAD,” jelasnya.

Situasi ini juga dinilai kurang menguntungkan, terutama pada momen libur besar seperti Idulfitri 2026, yang biasanya menjadi periode puncak kunjungan wisatawan sekaligus penyumbang signifikan bagi pendapatan daerah.

“Ini tentu berdampak pada capaian target PAD. Padahal, libur Lebaran biasanya menjadi momentum penting untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap regulasi dari KLHK dapat segera diterbitkan agar proses pembaruan kerja sama bisa segera dilakukan dan pengelolaan destinasi wisata kembali berjalan maksimal.

“Kami masih menunggu kejelasan dari kementerian. Harapannya aturan tersebut segera terbit sehingga kerja sama dapat diperbarui dan pengelolaan wisata kembali optimal,” pungkas Candra. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Tulungagung, IPTU Nanang Murdianto, menjelaskan, kejadian bermula saat korban, MA laki-laki (27) mendatangi rumah pelaku yang merupakan kakaknya sendiri, FC, laki-laki (37). Saat itu korban baru datang dan masih mengenakan helm, kemudian terjadi adu mulut antara keduanya. 

“Awalnya korban datang menemui pelaku, lalu terjadi cekcok. Tidak lama kemudian pelaku mengambil sabit dan melakukan penyerangan,” ujarnya.

Dari keterangan saksi, setelah cekcok pelaku pergi menuju kandang ayam milik tetangganya lalu kembali dengan membawa sabit. Senjata tersebut kemudian digunakan untuk menyerang korban hingga menyebabkan tiga luka robek di bagian punggung. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya melerai dan berhasil mengamankan pelaku beserta senjata tajam yang digunakan. 

“Warga bersama saksi berhasil mengamankan sabit dan menghentikan aksi pelaku,” tambah Nanang.

Korban selanjutnya dilarikan ke RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung, luka yang dialami tidak tergolong berat karena kondisi sabit yang digunakan dalam keadaan tumpul.

“Korban mengalami luka robek di punggung, namun tidak sampai mengancam nyawa,” jelasnya.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, pelaku langsung diamankan oleh petugas dan mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim kesehatan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tulungagung, dr. Aris Setiawan, menyebut pelaku segera dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk penanganan lanjutan.

“Pelaku hari ini langsung dirujuk ke RSJ Lawang Malang untuk mendapatkan perawatan,” paparnya.

Menurut Aris, pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa dan telah beberapa kali menjalani perawatan di RSJ Lawang Malang. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2025, pelaku tercatat sudah tiga kali menjalani perawatan sebelum akhirnya dipulangkan dalam kondisi stabil dan melanjutkan pengobatan secara rutin melalui puskesmas. 

“Pelaku memang memiliki riwayat perawatan berulang di RSJ dan rutin kontrol setelah dinyatakan stabil,” imbuhnya.

Ironisnya, korban yang merupakan adik kandung pelaku justru selama ini berperan aktif dalam merawat dan mendampingi pengobatan. Ia rutin mengambil obat ke puskesmas dan memastikan pelaku menjalani terapi secara teratur. 

“Selama ini korban yang merawat dan mengambilkan obat. Sebelumnya juga tidak pernah ada riwayat kekerasan seperti ini,” pungkas Aris. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tulungagung, Aris Setiawan, mengatakan, hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 44 kasus suspek campak yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, hanya satu kasus yang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan urin. Kasus positif tersebut terjadi pada awal tahun dan kini pasien telah sembuh.

“Laporan bulan Maret kemarin ada 44 suspek. Dari jumlah itu hanya satu yang positif berdasarkan pemeriksaan, dan itu terjadi di awal Januari. Saat ini kondisinya sudah sembuh,” jelasnya.

Meski hanya satu yang terkonfirmasi positif, jumlah suspek pada tahun ini dinilai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada Februari tahun lalu jumlah suspek hanya berkisar 20 kasus, dengan satu kasus positif yang muncul pada bulan Maret. Kondisi ini membuat kewaspadaan pemerintah daerah semakin ditingkatkan.

“Kalau dibandingkan tahun lalu memang ada peningkatan jumlah suspek, sehingga perlu langkah antisipasi lebih dini,” tambah Aris.

Sebagai langkah penanggulangan, Dinas Kesehatan melaksanakan program Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi respons wabah di wilayah dengan temuan suspek tinggi, salah satunya Desa Ringinpitu. Program ini menyasar balita usia 9 hingga 59 bulan dengan target sekitar 350 anak. Aris menyebut, kebijakan ini diambil karena jumlah suspek di wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. 

“Hari ini kami melaksanakan ORI di Ringinpitu karena jumlah suspek di wilayah ini lebih tinggi. Sehingga dilakukan pemberian vaksin campak untuk anak usia 9 sampai 59 bulan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan imunisasi di wilayah prioritas dilakukan tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan program imunisasi pada umumnya yang hanya menyasar anak dengan imunisasi belum lengkap.

“Kalau biasanya imunisasi kejar hanya untuk yang belum lengkap, tetapi khusus di Ringinpitu ini semua balita usia 9 sampai 59 bulan tetap diberikan vaksin tanpa melihat riwayat imunisasinya,” terangnya.

Meski terjadi peningkatan jumlah suspek, kondisi di Tulungagung saat ini belum ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun, sesuai rekomendasi pemerintah pusat dan organisasi kesehatan dunia, daerah tetap didorong melakukan percepatan imunisasi guna mencegah penyebaran lebih luas. 

“Sampai saat ini belum KLB, tetapi kami tetap melakukan langkah pencegahan sesuai rekomendasi agar kasus tidak berkembang,” pungkas Aris. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemerintah Kabupaten Tulungagung di bawah kepemimpinan Bupati Gatut Sunu Wibowo mengambil langkah konkret dengan menghibahkan lahan sekaligus membangun gedung baru di lokasi berbeda.

Pembangunan dua gedung Mapolsek tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto bersama Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini berlangsung di lahan aset milik Pemkab Tulungagung yang berada di belakang Pasar Sumbergempol.

Permasalahan lahan ini diketahui telah berlangsung lama. Mapolsek Sumbergempol selama puluhan tahun berdiri di atas tanah milik warga, sementara Mapolsek Ngantru menempati lahan campuran antara milik Polri dan masyarakat.

Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto menyebut momen ini sebagai peristiwa bersejarah, mengingat persoalan legalitas lahan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

“Momentum ini bersejarah sekali. Dari tahun 1952 sudah ada bangunan Polsek, tetapi tidak berada pada alas hak yang sah dan selalu menjadi polemik. Padahal kami hadir untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, yang memberikan kepastian hukum bagi keberadaan fasilitas pelayanan publik tersebut.

“Hari ini dijawab oleh Bapak Bupati dan DPRD. Ini jawaban kepada seluruh masyarakat. Kami hanya pelaksana tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,” tambahnya.

Terkait bangunan lama, pihak kepolisian memastikan akan mengembalikannya kepada pemilik sah.

“Bangunan lama akan dikembalikan kepada yang berhak. Nanti akan dilakukan appraisal oleh pihak terkait. Yang pasti, kami menyatakan bangunan tersebut bukan milik Polri,” tegasnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, pihak kepolisian masih akan memanfaatkan bangunan lama untuk pelayanan sementara.

“Kami mohon dalam waktu 3 sampai 4 bulan ke depan, selama pembangunan berjalan, masih bisa memberikan pelayanan di lokasi lama. Kami juga berharap tidak ada keterlambatan agar bisa segera ditempati,” jelasnya.

Ia berharap pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antar lembaga.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang keamanan.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan bersinergi dengan Polres Tulungagung. Harapannya ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih baik dan lancar,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai aturan dan menjaga kualitas konstruksi.

“Kami mohon pembangunan ini dilaksanakan sesuai aturan dan undang-undang, kualitasnya dijaga sesuai spesifikasi kontrak. Karena saat ini semua pihak ikut mengawasi, baik masyarakat, media, maupun LSM,” tegasnya.

Menurutnya, transparansi dan profesionalisme menjadi kunci agar pembangunan berjalan tanpa kendala.

“Harapan kami tidak ada masalah, sehingga hasilnya bagus, awet, dan benar-benar bisa dinikmati masyarakat Tulungagung,” imbuhnya.

Pemkab Tulungagung memastikan seluruh lahan dan bangunan baru akan dihibahkan kepada Polres Tulungagung.

Adapun total anggaran pembangunan dua Mapolsek ini mencapai Rp4 miliar yang bersumber dari APBD Tulungagung Tahun 2026. Rinciannya, pembangunan Mapolsek Sumbergempol sebesar Rp2,05 miliar dan Mapolsek Ngantru sebesar Rp2,06 miliar.

Untuk lokasi pembangunan, Mapolsek Sumbergempol dibangun di lahan seluas 1.710 meter persegi yang berada di Lapangan Desa Sumberadi. Sementara Mapolsek Ngantru dibangun di kawasan Pasar Pojok dengan luas lahan 1.750 meter persegi.

Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan polemik berkepanjangan terkait status lahan dapat benar-benar berakhir, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mempersiapkan program tersebut, mulai dari kesiapan lahan hingga pemenuhan berbagai persyaratan administratif.

“Progres Sekolah Rakyat bagus sekali. Sejak awal Pak Bupati datang ke Jakarta, beliau sudah menunjukkan minat dan semangat tinggi serta mengikuti seluruh proses. Ini tidak mudah karena harus menyiapkan lahan dan memenuhi syarat yang clear and clean, tetapi semua bisa dipenuhi,” ujar Gus Ipul, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di Trenggalek telah masuk dalam tahap pembangunan awal dan dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

“Sekarang sudah menjadi salah satu dari 104 titik yang dibangun tahap pertama. Ini sudah dalam proses, termasuk Kabupaten Trenggalek. Sekolah ini nantinya bisa menampung sekitar 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA, khusus untuk warga Kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan upaya negara untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan yang selama ini luput dari perhatian.

lah gagasan Presiden yang ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang paling miskin, paling tidak mampu, yang belum terbawa dalam proses pembangunan, termasuk anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” katanya.

Ia menyoroti fenomena “invisible people” atau kelompok yang sering tidak terlihat dalam data maupun perhatian publik.

“Mereka sering disebut sebagai invisible people. Penderitaan mereka tidak kelihatan oleh kita. Bisa jadi mereka ada di sekitar kita, bahkan tetangga kita, tapi kita tidak melihatnya,” ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, terdapat hampir 4 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah.

“Banyak anak-anak kita lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA. Ini pekerjaan rumah kita semua yang ingin dijawab oleh Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.

Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka sistem pendaftaran. Sebaliknya, pemerintah menggunakan pendekatan penjangkauan aktif.

“Sekolah Rakyat itu tidak ada pendaftaran. Yang ada penjangkauan. Data dijangkau, dicek ke lapangan, jika benar, baru bisa masuk,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses penjangkauan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama dinas terkait hingga pemerintah daerah.

“Setelah dicek dan sesuai, ditandatangani Pak Bupati, baru saya sahkan sebagai siswa Sekolah Rakyat,” imbuhnya.

Menurut Gus Ipul, saat ini terdapat 166 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan total sekitar 16.000 siswa.

Gus Ipul juga menyoroti perubahan positif yang dialami para siswa Sekolah Rakyat Trenggalek setelah mengikuti pendidikan selama beberapa bulan terakhir.

“Kalau sekarang sudah bisa menyanyi, lebih percaya diri, itu karena mereka telah melalui proses pendidikan sekitar 4-5 bulan. Sebelumnya mereka takut, punya masalah kesehatan, tapi sekarang terlihat lebih percaya diri,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan program ini melalui tiga bentuk kontribusi.

“Kita semua harus bergerak. Pertama sedekah informasi, kedua sedekah partisipasi, dan ketiga sedekah rezeki. Ini mari kita lakukan bersama,” ajaknya.

Ia menekankan bahwa peran perangkat desa seperti kepala desa, RT, dan RW sangat penting dalam mengidentifikasi warga miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi pendidikan.

Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di Sekolah Rakyat.

“Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, dan tidak boleh ada intoleransi di Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Tim Operasi Basarnas Trenggalek, Yoni Fariza, menjelaskan bahwa insiden dramatis ini bermula pada Minggu (29/3/2026) siang, saat kapal pengangkut batu bara MV SLM Josephine melintasi perairan selatan Bali. Di tengah perjalanan, kru kapal melihat seorang pria terapung di laut. Pria tersebut diidentifikasi sebagai Imam Junaedi, nelayan asal Situbondo, yang bertahan hidup dengan berpegangan pada katir (penyeimbang) perahu yang telah terbalik.

Korban yang berhasil dievakuasi ke atas kapal tersebut kemudian dijemput oleh tim SAR di perairan Trenggalek. Menurut Yoni, pihaknya pertama kali menerima informasi melalui sinyal darurat yang dikirimkan oleh kapal tersebut pada Minggu malam.

“Kemarin sekitar pukul 21.00 WIB, kami mendapatkan sinyal mayday dari salah satu kapal pengangkut batu bara dari Berau menuju Cilacap. Dari sinyal tersebut kami berkomunikasi dan diketahui kapal tersebut telah mengevakuasi satu nelayan dalam kondisi masih hidup,” ujar Yoni, Senin (30/3/2026).

Setelah menerima laporan tersebut, pada Senin siang, Basarnas segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak di wilayah Trenggalek untuk proses penanganan lebih lanjut.

“Nelayan tersebut berasal dari Situbondo dan sudah berada di kapal dalam kondisi selamat. Kami kemudian berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan Prigi, Kesyahbandaran, Pos AL, Polairud, serta unsur pemerintah lainnya. Akhirnya disepakati korban akan di-intercept (dicegat) di Teluk Prigi,” jelasnya.

Yoni menambahkan bahwa lokasi penemuan korban berada di sekitar perairan Bali, sementara perahu milik korban dipastikan telah tenggelam.

“Untuk titik evakuasi masih di sekitar masuk perairan Bali. Sedangkan perahunya berupa jukung kecil dengan katir, dan berdasarkan komunikasi, perahu tersebut terbalik dan tenggelam setelah dihantam ombak,” imbuhnya.

Usai dievakuasi, korban dibawa menuju Pelabuhan Prigi. Setibanya di daratan, Imam Junaedi yang selamat dari maut tersebut langsung bersujud syukur.

Sesampainya di Prigi, korban segera menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Watulimo untuk memastikan kondisi fisiknya. Rencananya, setelah dinyatakan pulih, korban akan dipulangkan ke kampung halamannya di Situbondo untuk berkumpul kembali dengan keluarga. (*)

Editor: Syaiful Aries

Salah satu panitia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di sela kegiatannya di Trenggalek pada Minggu (29/3/2026) sore, menyampaikan bahwa struktur kepanitiaan inti saat ini telah dibentuk.

“Jadi, muktamar sedang dalam proses persiapan. Kepanitiaan inti sudah dibentuk. Insyaallah, sebelum muktamar nanti akan diselenggarakan konferensi besar dan munas alim ulama,” ujar Gus Ipul.

Dalam struktur kepanitiaan konferensi besar, musyawarah nasional alim ulama, dan muktamar, Gus Ipul dipercaya untuk mengemban peran penting dalam rangkaian agenda tersebut.

“Saya kebetulan dipercaya selaku ketua panitia konferensi besar dan munas alim ulama, sekaligus nanti ketua panitia muktamar,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, dalam struktur kepanitiaan, Katib Aam ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee (SC) dengan Prof. Muhammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Sementara itu, posisi Sekretaris Organizing Committee (OC) diisi oleh Lora Amin Said Husin.

“Saat ini kami sedang bersiap untuk melengkapi struktur kepanitiaan. Setelah itu, kami akan menyusun materi untuk konbes dan munas, sekaligus ini dijadikan materi untuk muktamar,” tambahnya.

Terkait dinamika internal organisasi, Gus Ipul memastikan kondisi Nahdlatul Ulama tetap kondusif menjelang muktamar.

“Kondusif, kondusif. NU kondusif,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan yang muncul akan diselesaikan dengan semangat mencari solusi bersama.

“Perbedaan diatasi dengan semangat untuk mencari solusi,” katanya.

Mengenai lokasi penyelenggaraan muktamar, Gus Ipul menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi. Meski banyak daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, penentuan lokasi masih menunggu hasil rapat.

“Belum, sedang dirapatkan, belum diputuskan. Yang mengusulkan banyak, tetapi tentu nanti akan diputuskan melalui rapat,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa muktamar pasti digelar di Jawa Timur.

“Ya, belum tentu. Namun, usulan-usulan dari berbagai daerah insyaallah kondusif, berjalan sesuai ketentuan, dan akan bermuktamar sesuai tradisi NU. Perbedaan diatasi dengan semangat untuk mencari solusi," imbuhnya.

Terkait kemungkinan pencalonan Ketua Umum PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak memiliki peluang yang sama selama memenuhi syarat.

“Ya, semuanya bisa, siapa pun boleh. Namun, yang menentukan kan nanti muktamirin,” katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai peluang dirinya maju, Gus Ipul merendah sambil berseloroh.

“Potongan saya pantas apa tidak? Banyak yang lain lah. Tidak ada potongan saya jadi ketua umum,” selorohnya.

Menurut Gus Ipul, pelaksanaan muktamar direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2026.

“Kalau muktamarnya insyaallah rencananya di bulan Juli atau selambat-lambatnya Agustus,” jelasnya.

Sementara itu, Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional Alim Ulama dijadwalkan lebih awal.

“Kalau untuk konbesnya kira-kira April, bulan depan. Mohon doa restunya saja, semoga semuanya berjalan dengan baik,” pungkas Gus Ipul. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedatangan Menteri yang karib disapa Gus Ipul ini disambut langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Dalam agenda tersebut, Menteri Sosial berdialog dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), siswa Sekolah Rakyat, hingga kepala desa dan operator data tingkat desa.

Gus Ipul menegaskan bahwa kunjungan ini secara khusus bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor, terutama terkait pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).

“Saya memang sengaja datang ke Trenggalek untuk bertemu dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran. Ada kepala desa, operator desa, kepala dinas, Forkopimda, DPRD, hingga pendamping Kementerian Sosial. Intinya kita ingin berkolaborasi,” ujar Gus Ipul.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dalam menjaga kualitas data sosial. Menurutnya, Trenggalek telah memiliki mekanisme mumpuni dalam menghasilkan data akurat, meskipun memerlukan sinkronisasi antara data pusat dan daerah.

“Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Sudah ada upaya nyata, tetapi tetap perlu kita pertajam supaya data pusat, provinsi, dan daerah bisa sama,” jelasnya.

Gus Ipul menekankan bahwa data sosial bersifat dinamis, sehingga membutuhkan pembaruan berkala dan terkoordinasi dari tingkat terbawah.

“Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, pindah, bahkan perubahan status ekonomi. Maka perlu koordinasi dari RT, RW, dusun, desa, hingga ke pemerintah pusat agar data benar-benar akurat,” katanya.

Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa pengelolaan data terpusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara kementerian dan pemerintah daerah berperan dalam pemutakhiran data. Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci agar bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengungkapkan hasil evaluasi sementara yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyaluran bansos.

“Diperkirakan untuk PKH dan zakat itu sekitar 45 persen tidak tepat sasaran. Ini yang terus kita perbaiki melalui koordinasi dan pemutakhiran data,” ungkapnya.

Ia optimistis dengan data yang valid, intervensi pemerintah akan lebih efektif bagi masyarakat yang membutuhkan. Gus Ipul juga memuji meningkatnya kesadaran warga yang secara sukarela mengundurkan diri (graduasi mandiri) dari daftar penerima bansos karena merasa sudah mampu.

“Alhamdulillah sudah banyak penerima manfaat yang mengundurkan diri. Ini patut kita apresiasi, karena memberi ruang bagi mereka yang lebih membutuhkan,” tambahnya.

Mensos turut menyoroti perkembangan Kabupaten Trenggalek yang dinilai semakin baik, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun dampak pembangunan.

“Saya lihat Trenggalek sekarang lebih asri, bersih, dan tertata. Itu mencerminkan tata kelola yang baik dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjangkau kelompok masyarakat marginal yang belum terdata.

“Mereka yang belum terdata, yang tersisihkan, harus kita rangkul. Kita data agar mendapatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan, supaya ke depan mereka bisa mandiri,” tegasnya.

Terkait mekanisme verifikasi, Gus Ipul menegaskan proses tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau hari ini dimutakhirkan, tiga bulan lagi belum masuk, kita kirim lagi. Tidak boleh menyerah. Dengan kerja sama semua pihak, data akan semakin akurat,” katanya.

Ia menambahkan, data yang valid secara alami akan menyaring penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, baik melalui sistem verifikasi maupun kesadaran diri.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin menyampaikan bahwa Pemkab telah lama menjalankan program penanganan kemiskinan berbasis data melalui Posko Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) sejak 2016.

“Sebenarnya apa yang diharapkan Pak Mensos sudah kami lakukan melalui Posko Gertak. Tantangannya sekarang adalah bagaimana data daerah ini bisa terintegrasi dengan pusat melalui BPS,” jelas Mas Ipin.

Ia mengungkapkan, Pemkab Trenggalek telah berkoordinasi dengan BPS untuk mempercepat integrasi data, termasuk rencana menempatkan petugas BPS di Posko Gertak.

“Kalau perlu petugas BPS kita tempatkan di Posko Gertak supaya sistemnya bisa langsung,” ujarnya.

Di tingkat desa, pemerintah daerah mendorong pembentukan tim operator untuk mengelola data sosial secara berkala. Mas Ipin juga menyoroti kendala administratif warga rentan, seperti lansia yang belum memiliki KTP.

“Masih banyak mbah-mbah kita yang lahir tahun 1930-an belum punya KTP. Kalau belum terdata, mereka jadi seperti invisible, tidak bisa mengakses bantuan,” katanya.

Guna mengatasi hal tersebut, Pemkab Trenggalek menggencarkan layanan "jemput bola" melalui perekaman data kependudukan rutin setiap minggu. Bagi warga yang terverifikasi membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemkab mengambil langkah cepat melalui pendanaan alternatif.

“Sambil menunggu data pusat diperbarui, yang benar-benar membutuhkan kita bantu dulu menggunakan dana dari Baznas,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hal itu disampaikan pada Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/3/2026).

Di hadapan Mensos, bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu mengatakan, saat ini Trenggalek sebenarnya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 98 persen. Namun saat ini, jumlah peserta aktif masih berada di angka sekitar 60 persen.

“Terakhir, yang ingin kami laporkan terkait masalah kesehatan, Pak Menteri, di Trenggalek sebenarnya kita sudah universal health coverage, sudah 98% terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Tetapi statusnya yang aktif sampai sekarang hanya 60%,” ujar Mas Ipin.

Ia menjelaskan, sebelumnya pembiayaan BPJS di Trenggalek banyak ditopang dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dana tersebut mengalami penurunan signifikan.

“Dulu kita dapat cukai tembakau itu hampir Rp43 miliar, sebagian besar kita gunakan untuk BPJS. Sekarang hanya dapat Rp10 miliar, padahal pabrik rokoknya makin banyak, petani tembakaunya makin banyak,” jelasnya.

Mas Ipin merinci, usulan tambahan kuota tersebut ditujukan untuk kelompok masyarakat rentan, di antaranya warga dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Kami hanya minta sekitar 12.000 sampai 20.000. Itu untuk siapa? Kita sudah mendata, 12.000 itu warga Trenggalek yang nonaktif yang memiliki penyakit kronis, kemudian 6.000 difabel, dan 1.000 ODGJ dengan kondisi berat. Jadi kami mohon dibantu,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila kuota dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terpenuhi, pihaknya akan mengupayakan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta optimalisasi sumber anggaran daerah.

“Tidak harus 20.000. Kalau ada tambahan sebagian, sisanya nanti akan kita kolaborasikan lewat Baznas dan evaluasi sumber lain seperti silpa rumah sakit untuk mengaktifkan kembali BPJS warga,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Gus Ipul menyatakan pihaknya akan segera melakukan verifikasi data dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum memutuskan realisasi bantuan.

“Nanti kita akan periksa lagi. Tentu kita akan lakukan koordinasi, lalu kita kirim ke BPS. Kita akan mencoba, memang kalau memenuhi kriteria akan kita perjuangkan,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa warga dengan penyakit katastropik menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan. Namun demikian, diperlukan pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran, terutama terkait posisi masyarakat dalam desil kesejahteraan.

“Apalagi tadi disebutkan katastropik. Itu wajib mendapatkan bantuan. Tinggal sekarang posisinya di desil berapa, itu perlu kita lakukan verifikasi. Karena ada orang yang sebenarnya di desil lima atau enam, tapi karena sakit jadi turun,” jelasnya.

Gus Ipul juga mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa status mereka melalui aplikasi Cek Bansos dan mengusulkan perbaikan data jika diperlukan.

“Silakan buka aplikasi Cek Bansos, masukkan NIK. Nanti dilihat ada di desil berapa. Kalau merasa tidak sesuai, bisa dilakukan usulan. Ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga filantropi dalam mengatasi keterbatasan fiskal.

“Ini kata kuncinya kolaborasi. Saya senang Trenggalek sudah mulai bekerja sama dengan Baznas dan filantropi. Di Kementerian Sosial juga kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu kasus-kasus yang tidak tercover BPJS,” ungkapnya.

Gus Ipul memastikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut.

“Saya setuju penyakit katastropik ini harus menjadi atensi. Kita akan periksa secepatnya. Saya sudah perintahkan, besok kita lihat datanya, setelah itu kita akan eksekusi,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu 

Peristiwa tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Vario. Berdasarkan data dari petugas, kedua kendaraan terlibat tabrakan saat melaju di jalur yang sama.

Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila, melalui Kanit Gakkum IPDA Gerry Permana, mengungkapkan pengendara Yamaha Mio diketahui berinisial Y laki-laki (82), warga Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol. Ia mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Sementara itu, pengendara Honda Vario berinisial CNA, laki-laki (22), warga Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol juga mengalami luka. Sementara korban meninggal dunia merupakan penumpang Honda Vario, berinisial M, laki-laki (55) meninggal dunia.

"Korban sempat mengalami luka berat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat Yamaha Mio yang dikendarai Y melaju dari arah selatan ke utara, lalu berhenti hendak menyeberang jalan. Namun karena diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas, saat melakukan manuver tersebut, honda Vario yang melaju dari arah utara ke selatan, tidak sempat menghindar dan terjadilah tabrakan.

Petugas Unit Laka Satlantas Polres Tulungagung yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Polisi melakukan olah TKP, mendata saksi berinisial A (55), serta mengevakuasi para korban. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan beserta dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM C milik pengendara.

Kerugian materiil akibat kecelakaan ini ditaksir mencapai sekitar Rp1 juta. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Unit Laka Satlantas Polres Tulungagung.

Satlantas Polres Tulungagung mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara di jalan raya.

“Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar selalu memperhatikan situasi lalu lintas, baik dari arah depan maupun belakang, sebelum berbelok atau menyeberang. Pastikan kondisi benar-benar aman demi keselamatan bersama,” tegasnya. (*)

Editor: Danu 

Alih-alih menindak tegas dengan cara represif, Pemerintah Desa Notorejo memilih pendekatan yang lebih santai namun efektif, mengajak masyarakat tetap berkarya, tetapi dengan aturan yang aman.

Kepala Desa Notorejo, Mustakim, menjelaskan bahwa kegiatan ini sengaja digelar untuk mengurangi tradisi penerbangan balon udara liar yang biasanya marak saat momen Lebaran.

“Alhamdulillah, pagi ini kita bisa mengadakan festival balon. Ini sebagai contoh untuk desa lain, karena masih banyak yang menerbangkan balon liar dan petasan yang merugikan masyarakat,” ujar Mustakim.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah desa, pihak kepolisian, TNI, serta remaja masjid. Tujuannya jelas, mengedukasi masyarakat agar tetap bisa menyalurkan hobi tanpa harus membahayakan lingkungan sekitar.

“Kalau di Desa Notorejo, penerbangan balon liar sudah tidak ada sama sekali. Ini berkat kerja sama semua pihak, mulai dari Babinkamtibmas, Babinsa, hingga masyarakat,” tegasnya.

Menurut Mustakim, balon udara liar berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kebakaran lahan, kerusakan rumah, hingga membahayakan keselamatan warga akibat petasan.

“Jangan sampai balon jatuh ke rumah atau lahan tebu yang bisa memicu kebakaran. Petasan juga bisa melukai orang. Harapannya kegiatan ini bisa mencegah hal-hal seperti itu,” imbuhnya.

Festival ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan anak muda. Salah satunya Danang Jauharul Afif, yang bersama kelompok remaja masjidnya membuat balon udara berdiameter sekitar 7 meter dan panjang 10 meter hanya dalam waktu empat hari.

“Pembuatannya sekitar empat hari. Tantangannya di presisi, terutama saat menggunting bahan. Kalau tidak presisi, bentuknya bisa tidak pas bahkan sobek,” jelas Danang.

Ia menilai festival ini menjadi wadah positif untuk menyalurkan kreativitas generasi muda sekaligus menghindari praktik balon liar yang berbahaya.

“Kalau balon liar saya kurang setuju, karena bisa jatuh ke kabel listrik atau rumah warga. Dulu pernah juga jatuh di sawah tebu sampai terbakar,” katanya.

Danang berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan mampu menginspirasi pemuda lain untuk berkarya dengan cara yang lebih aman.

“Harapannya anak-anak muda bisa lebih kreatif tapi tetap mematuhi aturan. Dengan adanya kegiatan ini, kreativitas jadi tersalurkan,” tambahnya.

Melihat tingginya antusiasme warga, Pemerintah Desa Notorejo berencana menjadikan Festival Balon Udara Mini sebagai agenda rutin tahunan setiap usai Lebaran. Cara sederhana ini pun terbukti mampu mengubah tradisi lama menjadi perayaan yang lebih aman, tanpa menghilangkan semangat kebersamaan masyarakat. (*)

Editor: Danu

Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan petugas PLN melakukan penyisiran di sejumlah desa, khususnya di wilayah Kecamatan Durenan yang menjadi salah satu pusat aktivitas penerbangan balon udara. Hasilnya, sebanyak 10 balon udara berukuran sedang hingga besar berhasil diamankan dari wilayah Kecamatan Durenan, sementara enam balon lainnya disita dari kawasan Kota Trenggalek.

Sebagian balon diamankan saat hendak diterbangkan di area permukiman dan persawahan warga. Selain balon udara, petugas juga menyita sejumlah petasan, termasuk petasan berukuran diameter lima sentimeter dan petasan renteng yang dinilai berbahaya.

Kapolsek Durenan, IPTU R.M. Sagi Janitra, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan kegiatan gabungan lintas instansi yang dilakukan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi.

“Ini adalah giat gabungan dari Polsek Durenan, Koramil, dan tim pemeliharaan jaringan PLN. Kami melakukan penertiban sejak tadi malam pukul 19.00 hingga pagi hari, dan berhasil mengamankan sekitar 10 balon udara, satu petasan renteng, serta satu petasan berdiameter lima sentimeter,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, seluruh barang bukti tersebut diamankan dari berbagai desa di Kecamatan Durenan dalam rangka pengamanan perayaan Kupatan.

Ia menambahkan, jumlah temuan tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, aparat mengamankan sekitar 22 balon udara dan 65 petasan.

“Trennya menurun karena masyarakat mulai memahami dampak dan bahaya balon udara liar. Selain itu, kami juga rutin melakukan sosialisasi kepada warga,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan 27 anak yang diduga terlibat dalam aktivitas penerbangan balon udara. Namun, mereka tidak diproses hukum karena masih di bawah umur. Polisi memilih memberikan pembinaan serta memanggil orang tua masing-masing.

“Kami berikan edukasi terkait risiko dan konsekuensinya, lalu kami kembalikan kepada orang tua,” tambahnya.

Meski berjalan relatif kondusif, petugas sempat mengalami ketegangan dengan warga saat akan mengamankan balon yang siap diterbangkan. Namun situasi dapat dikendalikan tanpa eskalasi lebih lanjut.

Penertiban ini dilakukan untuk mencegah berbagai risiko, seperti kebakaran, gangguan jaringan listrik, hingga membahayakan keselamatan penerbangan. Aparat berharap kesadaran masyarakat terus meningkat agar tradisi Kupatan tetap dapat dirayakan tanpa mengabaikan aspek keselamatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tradisi tahunan ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan, mulai dari silaturahmi hingga pawai budaya yang menjadi daya tarik masyarakat setempat.

Tidak hanya warga, perayaan Kupatan tahun ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama istrinya, Arumi Bachsin. Kehadiran keduanya menambah semarak suasana sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi lokal.

Dalam kunjungannya, Emil Dardak menyempatkan diri bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Babul Ulum. Ia juga berbaur dengan masyarakat serta mengikuti rangkaian kegiatan Kupatan yang telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Trenggalek.

Emil mengungkapkan kedekatannya dengan Trenggalek sebagai kampung halamannya. Ia menuturkan bahwa sebelumnya ia lebih sering berkunjung ke kediaman almarhum eyangnya. Namun, kini ia menyadari bahwa tradisi Kupatan menjadi salah satu momentum istimewa yang justru membuatnya memilih kembali ke Trenggalek.

“Bagaimanapun ini kampung halaman saya, Trenggalek. Dulu biasanya hanya ke kediaman almarhumah eyang Dardak. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata Kupatan ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi warga. Jadi sekarang justru kami datang saat Lebaran Ketupat,” ujar Emil, Sabtu (28/3/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa pada Hari Raya Idulfitri, dirinya memiliki tugas resmi di Surabaya, seperti mengikuti salat Id di Masjid Al-Akbar dan kegiatan di Grahadi. Karena itu, momentum Kupatan menjadi waktu yang tepat baginya untuk pulang kampung dan bersilaturahmi dengan masyarakat.

Emil menambahkan, sehari sebelumnya ia telah bersilaturahmi dengan warga di Kelurahan Ngantru. Sementara pada pagi hari perayaan Kupatan, ia berkesempatan bertemu dengan keluarga atau zuriah dari almarhum Mbah Mesir, serta menyaksikan langsung pemberangkatan pawai Kupatan.

“Tahun ini alhamdulillah bisa menyaksikan langsung pemberangkatan pawai. Tahun lalu tidak ada, dan sebelumnya saya datang sudah terlambat,” katanya.

Lebih lanjut, Emil menilai tradisi Kupatan memiliki nilai penting sebagai akar budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menekankan bahwa tradisi ini bukan hanya milik masyarakat Trenggalek, tetapi juga telah berkembang di berbagai daerah.

“Ini penting sebagai akar budaya. Kita lihat bagaimana tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan cucu Mbah Fatah yang masih berusia dua tahun pun nantinya akan tumbuh dengan mengenal tradisi ini,” pungkasnya.

Perayaan Kupatan di Trenggalek tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga simbol kuatnya nilai kebersamaan dan pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan zaman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Suasana yang tercipta tidak kalah meriah dibandingkan Hari Raya Idulfitri hari pertama. Bahkan, perayaan ini kerap disebut lebih semarak karena menjadi ajang silaturahmi lanjutan antarkeluarga dan masyarakat.

Sejak Sabtu (28/3/2026) pagi, warga tampak saling berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya. Setiap tuan rumah menyambut tamu dengan hidangan khas berupa ketupat lengkap dengan sayur, menciptakan nuansa hangat penuh kebersamaan. 

Tradisi ini tidak sekadar jamuan makan, melainkan simbol eratnya tali persaudaraan yang terus dijaga lintas generasi.

Perayaan Lebaran Ketupat tahun 2026 semakin semarak dengan digelarnya kirab tumpeng ketupat dan aneka hasil bumi. Tiga tumpeng utama diarak sebagai simbol kebersamaan warga. 

Tumpeng lanang berisi ketupat, tumpeng wadon berisi sayur-mayur, dan satu tumpeng lainnya berisi aneka jajanan. Semua disiapkan melalui gotong royong masyarakat Desa Durenan.

Kirab dimulai dari rumah kepala desa, kemudian bergerak menyusuri jalan desa menuju Pondok Pesantren Babul Ulum. Di lokasi ini, rombongan berhenti sejenak untuk melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh pengasuh pondok. Setelah itu, kirab dilanjutkan hingga Lapangan Durenan sebagai titik akhir. Di sana, tumpeng yang diarak menjadi rebutan warga, menambah kemeriahan suasana.

Tradisi kupatan berasal dari lingkungan Pondok Pesantren Babul Ulum dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini berakar dari ajaran seorang tokoh penyiar Islam setempat, Mbah Kiai Mesir, yang mengajarkan pentingnya menjalankan puasa sunah Syawal selama enam hari setelah Idulfitri.

Menurut Mohammad Al Haidar, salah satu keluarga pondok, menjelaskan bahwa tradisi ini bermula dari kebiasaan sang leluhur.

"Ini ya awalnya dari kakek kami, kakek buyut kami, Mbah Kiai Mesir itu. Dulu waktu hari raya Idulfitri beliau langsung diundang Adipati ke pendopo. Kemudian beliau melaksanakan puasa Syawal dari hari raya kedua sampai hari raya keenam. Nah, sehingga hari raya kedelapan itu mengadakan open house. Santri-santri, alumni, masyarakat itu sowan-nya, berlebarannya, meminta maafnya di hari raya Ketupat itu," ujarnya.

Ia menambahkan, nilai yang diajarkan leluhurnya sejak ratusan tahun lalu tersebut tetap dipegang hingga kini.

"Ajaran untuk menjalankan puasa sunah Syawal itu masih kami jaga. Alhamdulillah, tradisi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di masyarakat," imbuhnya.

Seiring waktu, tradisi Lebaran Ketupat tidak lagi terbatas di lingkungan pondok, melainkan meluas dan dirayakan oleh masyarakat Durenan dan sekitarnya. Antusiasme warga yang tinggi menjadikan tradisi ini sebagai salah satu agenda budaya yang dinantikan setiap tahun.

Tingginya jumlah pengunjung juga berdampak pada arus lalu lintas. Jalan utama penghubung Trenggalek-Tulungagung mengalami kepadatan hingga tujuh kilometer. Kepadatan terjadi dari kawasan Pasar Kamulan hingga Kedunglurah, seiring membeludaknya kendaraan yang datang dari berbagai daerah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 4205 REO dan Yamaha Vega R nomor polisi AG 6321 RBG.

Berdasarkan data yang dihimpun di lokasi, Honda Scoopy dikendarai Adi Sujarwo (51), warga Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, yang saat itu berboncengan dengan Dedi Pratama (26), warga setempat. Sementara Yamaha Vega R dikendarai Mohammad Ridwan (52), warga Desa Kendal, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung, Ipda Gerry Permana, mewakili Kasat Lantas AKP M. Taufik Nabila, menjelaskan bahwa kecelakaan diduga dipicu hilangnya kendali salah satu kendaraan.

“Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah selatan ke utara. Sesampainya di TKP, diduga pengendara kehilangan keseimbangan sehingga kendaraan oleng dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan,” ujar Ipda Gerry.

Akibat kejadian tersebut, ketiga orang yang terlibat mengalami luka-luka dan sempat mengalami penurunan kesadaran. Mereka kemudian dilarikan ke RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk mendapatkan penanganan medis.

Petugas Unit Laka Satlantas Polres Tulungagung yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP, mengevakuasi korban, serta mengamankan barang bukti berupa kedua kendaraan beserta dokumen STNK.

“Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan lebih lanjut oleh Unit Laka Satlantas Polres Tulungagung,” imbuhnya.

Melalui Ipda Gerry Permana, Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP M. Taufik Nabila turut mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan konsentrasi selama di jalan. 

“Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima. Jika merasa mengantuk, lelah, atau kurang sehat, sebaiknya menepi dan beristirahat demi keselamatan bersama,” pesannya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila, mengungkapkan bahwa selama operasi berlangsung, pihaknya telah mengintensifkan berbagai langkah pencegahan. Total tercatat sebanyak 11.431 kegiatan preventif dilakukan guna memastikan keamanan serta kelancaran arus kendaraan.

“Selama operasi, angka kecelakaan tercatat 28 kejadian. Dari jumlah tersebut, tiga orang meninggal dunia dan 50 lainnya mengalami luka ringan. Sementara total kerugian material diperkirakan mencapai Rp27 juta,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, arus kendaraan di jalur utara mengalami peningkatan cukup signifikan. Tercatat sekitar 3.199 kendaraan roda dua dan 2.044 kendaraan roda empat melintas setiap jam. Secara keseluruhan, rata-rata volume kendaraan mencapai 10.000 unit roda dua dan 5.000 unit roda empat per jam di wilayah Tulungagung.

Meski demikian, lonjakan jumlah kendaraan tersebut masih dapat dikendalikan dengan baik. Kepadatan lalu lintas hanya terpantau di beberapa titik, seperti kawasan simpang tiga Jetaan dan simpang empat Cuwiri, terutama pada sore hari menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri.

Untuk mengurai kemacetan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan menyesuaikan durasi lampu merah di persimpangan. Arus dari arah barat dan timur diperpanjang menjadi masing-masing 50 detik dan 35 detik, sementara dari arah utara dipersingkat menjadi 25 detik.

“Kebijakan ini terbukti efektif menjaga arus kendaraan tetap bergerak dan mencegah penumpukan,” jelas Taufik.

Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di kawasan wisata. Jalur selatan yang mengarah ke sejumlah destinasi pantai seperti Pantai Gemah, Pantai Popoh, dan Mulyosari terpantau relatif lengang selama masa Lebaran.

Menurut Taufik, tren masyarakat tahun ini cenderung memilih bersilaturahmi di dalam kota dibandingkan bepergian ke destinasi wisata luar daerah.

“Pergerakan masyarakat lebih banyak terpusat di dalam kota, sehingga tidak terjadi lonjakan signifikan di kawasan wisata,” tambahnya.

Walaupun Operasi Ketupat telah resmi berakhir, kepolisian tetap melanjutkan pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) hingga akhir pekan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas warga saat tradisi Lebaran Ketupat yang diperkirakan berlangsung pada 27-28 Maret 2026.

Pengamanan difokuskan pada jalur perkotaan serta akses masuk dari arah Trenggalek, Kediri, dan wilayah selatan Tulungagung. Selain itu, patroli juga tetap dilakukan di Jalur Lintas Selatan (JLS) guna mengantisipasi potensi lonjakan pengunjung di kawasan wisata.

“Jika terjadi kepadatan, kami siap melakukan pengaturan langsung di lapangan. Namun hingga saat ini, rekayasa lampu lalu lintas masih cukup efektif,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam unggahannya, Gatut mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi satwa di lokasi tersebut, terutama rusa yang dinilai tampak kurus dan kurang terawat. Ia bahkan menyinggung pengalaman pribadi saat cucunya mempertanyakan kondisi hewan tersebut.

“Cucu saya umur 3 tahun sempat berkomentar, Mam, hewannya kok kurus-kurus, akhirnya minta dibelikan sayur wortel untuk dikasihkan makan binatang rusa di pendopo. Mana hai hatimu dan perasaanmu, kawan? Anggaran sudah aku sediakan, tiap hari kami anggarkan Rp600.000 untuk makanan hewan-hewan itu, tetapi kondisinya masih memprihatinkan!!,” tulisnya.

Saat dikonfirmasi, Gatut menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perawatan dan pemberian pakan satwa di kawasan tersebut. Namun, ia menilai implementasi di lapangan belum berjalan optimal.

“Jadi, saya menginginkan rusa-rusa itu dan binatang yang lain benar-benar diberi makan yang layak. Lalu dokternya juga harus merawat, karena sudah kita anggarkan. Kalau tidak salah, satu hari itu kita kasih Rp600.000. Saya sangat prihatin dengan kondisi rusa di sana,” ujar Gatut Sunu, Jumat (27/3/2026).

Ia berharap, dengan pengelolaan yang baik, kondisi rusa dapat segera membaik sehingga menjadi daya tarik edukatif bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Harapan kami, rusa-rusa itu bisa tumbuh baik, sehat, besar, sehingga anak-anak kecil atau orang tua yang datang ke sana bisa melihat hewan rusa ini benar-benar sesuai keinginan masyarakat. Kasihan, itu juga sesama makhluk hidup. Kalau makannya saja tidak diperhatikan, tanpa kasih sayang, ya tidak akan baik,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Gatut menyatakan akan mengambil alih langsung pengawasan pengelolaan satwa tersebut. Ia berencana menugaskan staf khusus untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan.

“Nanti saya ambil alih sendiri. Saya berikan staf, biar nanti diberikan sesuai anggaran yang kita keluarkan per hari Rp600.000,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan fasilitas di area pendopo agar lebih layak dan nyaman, baik untuk satwa maupun pengunjung.

“Tempatnya akan kita bangun, kita bersihkan, sudah kita anggarkan yang layak. Sehingga masyarakat Tulungagung kalau mau melihat binatang benar-benar nyaman, enak, bisa mengajak keluarga, anak, cucu,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga memastikan akan membentuk tim khusus, termasuk melibatkan tenaga dokter hewan, untuk mempercepat pemulihan kondisi satwa.

“Kami akan membuat tim khusus, termasuk dokter yang memelihara hewan tersebut, agar dalam dua bulan ini harus pulih seperti harapan kita semua,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

“Setiap hari saya harus meninggalkan anak saya yang masih kecil,” ujarnya.

Bagi Triyulianti, bekerja sebagai pengemudi ojek online bukan sekadar pilihan, melainkan jalan yang tersisa. Penghasilan suami yang tak menentu membuatnya harus turun ke jalan, menukar waktu bersama anak dengan harapan dapur tetap mengepul.

Air matanya kerap jatuh diam-diam, terutama saat mengingat momen-momen yang terlewat, senyum pertama, tangisan, atau sekadar memeluk anaknya lebih lama.

Namun, ia terus berjalan.

Kisah serupa juga dijalani Novi, seorang pengemudi taksi yang setiap hari menyusuri jalanan kota sejak subuh hingga larut malam. Ia bekerja sendirian untuk membesarkan anak semata wayangnya.

“Apa pun akan saya lakukan untuk anak saya,” katanya.

Bagi Novi, jalanan bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga ruang di mana ia menguji ketahanan diri. Ia menghadapi kemacetan, kelelahan, hingga rasa khawatir yang datang tanpa jeda. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan, masa depan anaknya.

Triyulianti dan Novi hanyalah dua dari sekian banyak perempuan yang memanggul beban ganda. Mereka menjadi ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Dalam banyak kasus, mereka tidak hanya menafkahi anak, tetapi juga membantu orang tua dan saudara. Mereka bekerja bukan semata untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjaga harapan tetap ada.

Di tengah perjuangan yang kerap sunyi itu, sebagian perempuan mulai menemukan jalan lain, bukan jalan yang mudah, tetapi setidaknya memberi ruang untuk bernapas.

Salah satunya melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Lembaga ini berfokus pada pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera.

Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perempuan-perempuan seperti Triyulianti dan Novi tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga pendampingan rutin. Setiap minggu, mereka berkumpul dalam kelompok kecil di lingkungan tempat tinggalnya.

Kelompok ini bukan sekadar formalitas. Di sana, mereka saling berbagi cerita, kesulitan, dan strategi bertahan. Ketika satu orang mengalami kendala, yang lain ikut membantu. Sebuah sistem yang dikenal sebagai tanggung renteng, di mana solidaritas menjadi fondasi.

Pendampingan juga mencakup pelatihan sederhana, mengatur keuangan, mengelola usaha kecil, hingga membangun kepercayaan diri. Hal-hal yang bagi sebagian orang tampak sepele, tetapi bagi mereka menjadi bekal penting untuk melangkah.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyebut bahwa mandat lembaganya adalah menghadirkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat prasejahtera.

“Selama 26 tahun PNM diberikan mandat oleh negara untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, EVP Pengembangan & Jasa Manajemen PNM, Razaq Manan Ahmad, menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.

“Perempuan merupakan motor penggerak utama dalam menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial,” katanya.

Hingga awal 2026, program ini telah menjangkau jutaan perempuan di berbagai pelosok Indonesia. Namun, angka-angka itu hanya sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya.

Di balik statistik, ada wajah-wajah seperti Triyulianti dan Novi, perempuan yang setiap hari bernegosiasi dengan keterbatasan, tetapi tetap memilih untuk bertahan.

Mereka mungkin tidak selalu terlihat dan tidak selalu terdengar. Namun, dari tangan-tangan merekalah, kehidupan terus berjalan. Harapan, sekecil apa pun, tetap dijaga agar tidak padam. (*)

Editor: Danu

Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Soeroto, menegaskan bahwa belum diterapkannya WFH lantaran belum adanya surat edaran resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.

“WFH tadi sudah dijawab oleh Bapak Bupati, bahwa walaupun provinsi sudah melaksanakan, kita masih menunggu surat edaran baik dari Kemenpan maupun Kementerian Dalam Negeri. Selama surat edaran belum ada, kita belum punya pedoman sebagai dasar untuk melaksanakan,” ujar Soeroto, Kamis (26/3/2026).

Dengan belum adanya regulasi tersebut, aktivitas kerja ASN di lingkungan Pemkab Tulungagung masih berjalan normal tanpa perubahan jam kerja. Pemerintah daerah memilih berhati-hati agar setiap kebijakan yang diambil tetap memiliki landasan hukum yang jelas.

Soeroto menambahkan, jika nantinya surat edaran dari Kementerian PAN-RB maupun Kementerian Dalam Negeri telah diterbitkan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas teknis pelaksanaan WFH.

“Nanti kalau surat edaran sudah turun, akan kita koordinasikan dengan OPD terkait, bagian hukum, inspektorat, BKPSDM, organisasi, dan asisten. Hasilnya akan kita laporkan kepada Bupati sebagai bahan telaah untuk menentukan kebijakan,” jelasnya.

Selain kebijakan WFH bagi ASN, Pemkab Tulungagung juga belum mengambil keputusan terkait wacana penerapan WFH untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendidikan sebagai acuan.

“Untuk anak sekolah juga sama, kita masih menunggu surat edaran. Nanti kalau sudah ada dari Kemendiknas atau kementerian terkait, akan kita tindak lanjuti. Intinya kita menunggu pedoman dari pusat, karena kalau belum ada, kita tidak punya payung hukum,” tegas Soeroto.

Terkait wacana alternatif penghematan energi seperti penggunaan sepeda ontel atau berjalan kaki ke kantor, Soeroto menyebut hal tersebut masih akan dikaji lebih lanjut sesuai kebutuhan daerah.

“Kita lihat nanti apakah memang diperlukan atau tidak. Kalau bersepeda atau jalan kaki itu kan bagus juga untuk kesehatan,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengatakan kondisi jalan rusak yang tersebar hampir merata di wilayah Tulungagung menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, perbaikan infrastruktur akan dikebut dalam waktu dekat.

“Perbaikan jalan menjadi prioritas utama karena banyaknya keluhan masyarakat. Sebelum Lebaran baru sekitar 15 persen yang tertangani, dan sisanya akan kami kebut setelah libur ini,” ujar Gatut.

Ia mengungkapkan, masih terdapat sekitar 85 persen pekerjaan perbaikan jalan yang harus diselesaikan. Dengan anggaran yang cukup besar, Pemkab menargetkan pengerjaan dapat berjalan optimal pada tahun 2026.

“Masih ada sekitar 85 persen yang akan kita kerjakan setelah hari raya. Karena memang banyak jalan rusak hampir merata di seluruh Kabupaten Tulungagung,” tegasnya.

Gatut menekankan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan.

“Saya mohon masyarakat ikut mengawasi. Kalau ada masalah di lapangan, silakan disampaikan. Kami ingin pekerjaan ini berjalan profesional dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” katanya.

Selain fokus pada infrastruktur, Bupati juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan program pembangunan.

“Kami mengimbau seluruh OPD untuk saling bekerja sama agar program pemerintah berjalan optimal dan visi misi kepala daerah dapat terlaksana,” ujarnya.

Apel besar dan halal bihalal yang digelar usai libur Lebaran ini, lanjut Gatut, menjadi momentum konsolidasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memulai kembali kerja-kerja pembangunan dengan semangat baru.

Pemkab Tulungagung juga memastikan seluruh program daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.

“Kami akan tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat agar seluruh program strategis nasional bisa berjalan dengan baik di daerah,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu 

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di jalan alternatif Kali Gereng, tepatnya di wilayah Desa Prigi, Kecamatan Watulimo.

Kasi Humas Polres Trenggalek, AKP Katik, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Genio bernopol AG 6649 RDS melaju dari arah utara ke selatan.

“Sesampai di tikungan terakhir yang jalannya menurun tajam, pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang tidak bisa direm (rem blong), sehingga kendaraan tergelincir ke kiri jalan dan terjun ke jurang dengan kedalaman kurang lebih enam meter,” ujar AKP Katik.

Pengemudi diketahui bernama Dandi Setiawan (27), warga Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Ia mengalami luka lecet pada kaki serta memar di bagian dada.

Sementara itu, dua penumpang yang dibonceng turut mengalami luka. Tria Yuniawati (42) Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung, dilaporkan mengalami benturan di kepala, luka sobek di pelipis, serta penurunan kesadaran. Sedangkan Selim Mikaila Azahra (8) mengalami memar di bagian paha kanan.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, menolong korban, serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.

“Korban kemudian dievakuasi bersama warga ke Puskesmas Watulimo untuk mendapatkan perawatan medis,” lanjutnya.

Polisi juga mencatat kondisi jalan di lokasi kejadian dalam keadaan kering, namun memiliki kontur bergelombang dengan turunan tajam yang cukup ekstrem.

Jalur alternatif dari wilayah Bandung, Tulungagung menuju Prigi memang dikenal memiliki medan yang menantang, dengan banyak tanjakan dan turunan curam dan panjang. Kondisi ini kerap memicu kendaraan mengalami rem blong, terutama jika sistem pengereman tidak dalam kondisi optimal. (*)

Editor: Danu 

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB di rumah milik Rudi Siswanto yang berlokasi di Dusun Gondang RT 24/RW 09, Kecamatan Gandusari. Api diduga berasal dari balon udara yang masih menyala saat jatuh, kemudian dengan cepat menyambar material mudah terbakar di bagian atap rumah.

Salah seorang saksi mata, Sugeng Riyanto, mengaku awalnya tidak menyadari adanya kebakaran. Saat itu ia tengah berada di kios yang bersebelahan dengan rumah korban.

“Ada yang bilang kebakaran-kebakaran, saya langsung mendatangi lokasi, tapi saat saya cek rumah terkunci semua karena ditinggal keluar pemiliknya,” ujar Sugeng.

Karena kondisi rumah kosong, Sugeng nekat memanjat pagar dan naik ke lantai dua untuk menjangkau titik api. Saat itu, api sudah mulai membesar dan membakar talang air plastik serta beberapa benda di sekitarnya.

“Dibantu warga saya coba padamkan api dengan air botol. Kemudian saya pecahkan atap asbes dengan kaki agar api tidak merembet,” jelasnya.

Ia juga berupaya menarik talang air berbahan karet yang terbakar untuk mengurangi potensi api meluas. Tidak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

“Tidak berselang lama ada tim damkar datang ke lokasi, akhirnya saya turun,” tambahnya.

Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Trenggalek, Burhanudin, menyebutkan dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun saat petugas tiba sekitar pukul 08.39 WIB, api sudah berhasil dipadamkan oleh warga.

“Petugas kemudian melakukan proses investigasi untuk memastikan penyebab kebakaran dan kondisi bangunan,” ujarnya.

Dari hasil pendataan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian material ditaksir sekitar Rp500 ribu, sementara aset senilai kurang lebih Rp300 juta berhasil diselamatkan. 

"Area yang terbakar hanya bagian atap rumah dengan luas sekitar 2 kali 1 meter," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun pihak Damkar, api pertama kali diketahui oleh warga bernama Iwan sekitar pukul 08.30 WIB saat melihat asap muncul dari atap rumah yang dalam keadaan terkunci karena ditinggal pemiliknya mudik ke Kediri. Ia kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

“Masih kami selidiki, beberapa barang bukti turut kami amankan. Terkait balon jatuh ini kami pastikan tidak ada petasannya, tapi ya tetap berbahaya karena bisa membakar rumah,” kata Eko.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara tradisional secara sembarangan. Selain berpotensi memicu kebakaran, balon udara juga dapat mengganggu jaringan listrik hingga keselamatan lalu lintas penerbangan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak menaikkan balon udara liar karena risikonya sangat besar,” tegasnya. (*)

Editor: Danu

Ular tersebut diketahui masuk ke dapur milik Asrofi dan bersembunyi di bawah ranjang dapur, sehingga membuat penghuni rumah panik dan segera meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar).

Kasi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Damkar Trenggalek, Burhanudin, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga pada pukul 06.14 WIB.

“Pagi tadi pukul 06.14 WIB kami menerima laporan pengaduan masyarakat yang meminta bantuan evakuasi ular kobra,” kata Burhanudin.

Dari keterangan pelapor, keberadaan ular tersebut sebenarnya sudah diketahui sejak malam sebelumnya, Senin (23/3/2026). Saat itu, ular terlihat berada di area tempat wudhu mushola yang tidak jauh dari rumah pelapor.

Namun warga memilih membiarkan ular tersebut pergi dengan sendirinya.

Keesokan paginya, ular justru ditemukan sudah berada di dalam rumah. Awalnya, keluarga mengira ular tersebut tidak berbahaya.

“Dikira ular biasa, kakek pelapor sempat mencoba memukul dengan tongkat sapu. Tapi saat dipukul, ular tersebut bisa berdiri dan kepalanya mengembang,” terang Burhanudin.

Melihat reaksi ular yang agresif dan ciri khas king cobra, keluarga langsung merasa takut dan memutuskan meminta bantuan Damkarmat Kabupaten Trenggalek.

Setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak cepat. Dalam hitungan menit, tim Damkar menyiapkan sarana dan prasarana, lalu berangkat menuju lokasi pada pukul 06.16 WIB. Petugas tiba sekitar pukul 06.40 WIB dan segera melakukan penanganan.

Saat tiba di lokasi, ular diketahui bersembunyi di kolong ranjang dapur. Ukurannya yang besar membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati.

“Kami cek ternyata ukurannya cukup besar, sembunyi di kolong,” jelasnya.

Petugas kemudian menggunakan alat penjepit khusus untuk mengevakuasi ular tersebut. Dengan teknik yang terukur, ular berhasil ditarik keluar dan diamankan tanpa menimbulkan korban.

Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, tepatnya pukul 06.50 WIB, ular berhasil dievakuasi dengan aman. Selanjutnya, hewan berbisa tersebut dimasukkan ke dalam boks khusus dan dibawa ke Markas Komando (Mako) Damkar Trenggalek untuk penanganan lebih lanjut.

“Alhamdulillah saat ini sudah aman, ular kami amankan dan dibawa ke kantor damkar,” imbuh Burhanudin.

Burhanudin pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama saat membersihkan rumah dan dapur menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap keberadaan hewan liar, terutama ular berbisa. Jika menemukan, segera laporkan ke damkar agar bisa ditangani dengan aman,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa king cobra merupakan salah satu ular paling berbahaya karena memiliki bisa mematikan, sehingga warga diminta tidak mencoba menangani sendiri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemusnahan dilakukan di kawasan lapangan tembak Gunung Cemenung, Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, dengan melibatkan Tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 12.00 hingga sekitar 18.30 WIB ini merupakan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus oleh jajaran Polres Tulungagung selama bulan suci Ramadan.

Kabag Ops Polres Tulungagung, Kompol Maga Fidri Isdiawan, mengatakan bahwa pihaknya sengaja menghadirkan tim Gegana untuk memastikan proses pemusnahan berjalan aman dan sesuai prosedur.

“Hari ini kami mengundang tim Gegana Satbrimob Polda Jatim untuk melakukan pemusnahan bahan peledak berupa petasan. Ini merupakan hasil dari tindakan kepolisian selama bulan suci Ramadan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman menjelang Idul Fitri,” ujar Kompol Maga Fidri Isdiawan.

Ia menegaskan, petasan dan bahan peledak yang dimusnahkan berpotensi membahayakan masyarakat jika disalahgunakan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi, menyimpan, ataupun menyalakan petasan, karena selain melanggar hukum juga sangat berbahaya bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, polisi memusnahkan total 346 buah petasan berbagai ukuran serta bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat mencapai 22,15 kilogram.

Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari sejumlah polsek di wilayah hukum Polres Tulungagung, di antaranya Polsek Campurdarat, Tulungagung Kota, Besuki, Ngunut, Bandung, Gondang, Sumbergempol, dan Boyolangu.

Beberapa bahan pembuatan bubuk mesiu yang turut dimusnahkan meliputi aluminium powder, serbuk belerang, potassium chlorate (KCL).

Selama proses pemusnahan, area lokasi disterilkan secara ketat. Hanya lima personel Tim Jibom yang diperbolehkan berada di titik pemusnahan, sementara petugas lainnya berjaga di perimeter untuk mencegah warga mendekat.

Pemusnahan dilakukan dengan metode disposal aman, yakni mengeluarkan isi petasan, mengurai bubuk mesiu, kemudian membakarnya secara terkendali. Menariknya, seluruh proses berlangsung tanpa menimbulkan suara ledakan keras. Dari kejauhan hanya tampak asap putih mengepul dari lokasi pemusnahan.

“Proses pemusnahan dilakukan secara hati-hati dengan standar operasional dari tim Jibom, sehingga tidak menimbulkan ledakan yang berbahaya dan semua berjalan aman serta kondusif,” pungkas Maga. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabag Ops Polres Tulungagung, Kompol Maga Fidri Isdiawan, mengungkapkan bahwa selain petasan jadi, pihaknya juga menemukan bahan peledak yang masih dalam tahap percobaan pembuatan.

“Selama kurang lebih 30 hari dari berbagai polsek jajaran, yang paling banyak mendapatkan hasil yaitu di Polsek Sumbergempol. Di sana ditemukan bahan peledak dari petasan maupun bahan peledak baru berupa misil yang masih tahap percobaan, dan sudah diamankan oleh Kapolsek beserta anggotanya,” Kompol Maga, Sabtu (21/3/2026).

Ia menegaskan, operasi tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri.

“Tujuannya untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif pada bulan suci Ramadan dan utamanya pada perayaan Idulfitri, agar masyarakat bisa lebih khidmat dalam melaksanakan ibadah,” jelasnya.

Dari hasil pengamanan, petasan berukuran besar menjadi temuan dominan. Bahkan, di wilayah Sumbergempol saja, petugas mengamankan hampir 50 petasan dengan ukuran diameter sekitar 10 sentimeter dan tinggi 25 sentimeter, serta bubuk mesiu seberat 11,4 kilogram.

“Temuan paling banyak yaitu petasan dengan diameter sekitar 10 cm dan tinggi 25 cm. Itu ada sekitar puluhan, hampir 50 buah diamankan di Sumbergempol,” kata Maga.

Selain itu, di wilayah lain seperti Polsek Tulungagung Kota, petugas menyita 79 petasan siap ledak dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 15 cm. Polsek Ngunut mengamankan 57 petasan berbagai ukuran, sementara Polsek Boyolangu menemukan total 78 petasan dengan variasi ukuran besar, sedang, dan kecil.

Tak hanya itu, Polsek Bandung turut mengamankan bahan kimia seperti KCLU, sodium bisulfat, dan sulfur powder, serta selongsong petasan. Di wilayah Polsek Besuki, polisi juga menemukan bahan baku pembuat petasan seperti aluminium powder, KCL booster, dan serbuk belerang.

Yang memprihatinkan, mayoritas pelaku yang terlibat dalam pembuatan maupun kepemilikan petasan adalah anak-anak di bawah umur, berkisar usia 10 hingga 15 tahun.

“Pelakunya mayoritas anak-anak usia 10 sampai 15 tahun. Totalnya ada sekitar 50 lebih, dan semuanya anak-anak,” ungkapnya.

Menurutnya, anak-anak tersebut belajar merakit petasan dari internet, khususnya platform video daring, serta membeli bahan-bahannya melalui marketplace online.

“Untuk belajar, mereka dari YouTube. Sedangkan bahan-bahannya dibeli secara online,” tambahnya.

Pihak kepolisian pun mengambil langkah pembinaan dengan mengembalikan anak-anak tersebut kepada orang tua masing-masing melalui mekanisme mediasi. Sementara satu kasus yang ditangani Polsek Kalidawir dan melibatkan orang dewasa proses hukum berlanjut.

“Karena mayoritas anak-anak, penyelesaian perkara dilakukan secara mediasi dan kita kembalikan kepada orang tuanya. Untuk pelaku dewasa, tetap kita lanjutkan ke tingkat penyidikan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau peran aktif orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak agar tidak terlibat dalam kegiatan berbahaya.

“Perlu adanya pembinaan serta kerja sama orang tua untuk membantu polisi dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” katanya.

Kompol Maga memastikan, pada momen ramadan hingga lebaran hari pertama ini tidak ada korban jiwa maupun kerugian material akibat petasan di wilayah Tulungagung. Hal tersebut, menurutnya, berkat upaya preventif yang dilakukan kepolisian.

“Alhamdulillah sampai sejauh ini di wilayah Kabupaten Tulungagung tidak ada korban jiwa maupun material akibat petasan tersebut. Ini murni upaya antisipasi. Sebelum terjadi ledakan, kita sudah melakukan patroli dan langkah preventif,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Polres Tulungagung menggandeng tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur untuk memusnahkan barang bukti berupa petasan dan bahan peledak tersebut.

“Hari ini kami mengundang Gegana Satbrimob Polda Jatim dalam rangka pemusnahan bahan peledak hasil penindakan selama Ramadan,” ujarnya.

Rencananya, pemusnahan dilakukan di kawasan Bukit Cemenung, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi bahaya serta memberikan efek jera, sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif hingga perayaan Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengamanan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, yang merasa terganggu oleh aktivitas sekelompok remaja yang menyalakan petasan di lingkungan permukiman.

Kapolsek Sumbergempol, AKP Mohamad Anshori, menjelaskan, laporan warga dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak suara ledakan petasan.

“Warga merasa terganggu karena suara petasan cukup keras, apalagi di sekitar lokasi ada orang yang sedang sakit. Selain itu, ada juga kolam ikan gurame milik warga yang dikhawatirkan terdampak karena ikan bisa stres dan mati akibat suara ledakan,” ujar Anshori.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera mendatangi lokasi dan mendapati sekitar sepuluh anak usia belasan tahun yang sedang berkumpul. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan para remaja tersebut membawa sejumlah petasan siap ledak, serta bahan-bahan untuk merakit petasan.

“Di lokasi kami menemukan anak-anak tersebut tidak hanya membawa petasan yang sudah jadi, tetapi juga selongsong petasan dan bubuk mesiu yang belum sempat dimasukkan ke dalam selongsong,” jelasnya.

Dari hasil pengamanan, polisi menyita sebanyak 46 petasan berbagai ukuran, alat bantu seperti kereta sorong dan corong, serta bubuk mesiu seberat 5,7 kilogram. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Sumbergempol untuk proses lebih lanjut.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka agar tidak bermain petasan, terutama yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengimbau kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya, karena penggunaan petasan selain mengganggu ketertiban umum juga sangat berbahaya bagi keselamatan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Harian PHRI Tulungagung, Erry Fauriantoko, menjelaskan bahwa pada periode 19-20 Maret 2026, tingkat okupansi hotel masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen. Namun, mulai 21 Maret hingga sekitar Lebaran hari ketiga, angka tersebut melonjak drastis.

“Pertanggal 19 Maret kemarin itu memang teman-teman di angka 60 sampai 70 persen. Nah, mulai besok itu sudah mulai di angka 80-90 persen, bahkan ada yang 93 persen,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Menurut Erry, lonjakan okupansi tersebut merata di hampir seluruh hotel di Tulungagung. Bahkan, beberapa hotel sudah mendekati kapasitas penuh sejak H- beberapa hari Lebaran.

“Rata-rata kalau Lebaran itu sudah di angka 90-an. Bahkan ada salah satu hotel, Front One, besok itu sudah full 100 persen. Lojika juga sudah di angka 91 persen,” katanya.

Ia menambahkan, rata-rata hotel di Tulungagung memiliki kapasitas sekitar 70 hingga 80 kamar. Dengan okupansi yang mendekati penuh, kondisi ini menjadi indikator kuat meningkatnya mobilitas masyarakat selama momen mudik Lebaran tahun ini.

Tingginya tingkat hunian hotel ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama meningkatnya jumlah pemudik dari luar daerah yang membutuhkan tempat menginap.

“Yang paling banyak itu dari luar kota. Mereka mudik ke keluarga di sini, tapi karena rumahnya mungkin sempit atau kamar terbatas, akhirnya memilih menginap di hotel,” jelas Erry.

Selain itu, masyarakat lokal juga turut menyumbang peningkatan okupansi. Sebagian memilih menginap di hotel karena faktor kenyamanan selama libur Lebaran.

“Ada juga warga sini sendiri, mungkin karena pembantunya mudik, jadi daripada repot, mereka memilih stay di hotel,” tambahnya.

Untuk menarik minat tamu, hotel-hotel di Tulungagung juga menawarkan berbagai promo menarik selama periode Lebaran, terutama dalam bentuk paket bundling menginap beberapa hari.

“Biasanya ada bundling, kalau ambil dua atau tiga hari itu lebih murah. Misalnya yang harusnya Rp600 ribu per malam, untuk dua hari bisa jadi sekitar Rp1 juta. Kalau tiga hari bisa lebih murah lagi,” ungkap Erry.

Sementara itu, sektor kuliner di Tulungagung juga diprediksi akan merasakan dampak positif dari meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemudik. Meski pada hari pertama Lebaran sebagian rumah makan masih tutup, aktivitas diperkirakan mulai ramai pada hari kedua dan ketiga.

“Kalau hari pertama biasanya masih banyak yang tutup dan orang-orang juga masih fokus di rumah masing-masing. Tapi mulai hari kedua, ketiga, itu biasanya sudah banyak yang keliling dan mampir makan,” jelasnya.

Erry optimistis, momentum Lebaran tahun ini akan membawa berkah bagi pelaku usaha perhotelan dan kuliner di Tulungagung.

“Teman-teman rumah makan juga insya Allah akan ikut mendapatkan berkah di momen Lebaran ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ratusan penggali kubur dan bilal jenazah, profesi yang kerap luput dari sorotan, hadir dengan penuh kesahajaan untuk menerima bingkisan Lebaran, Kamis (19/3/2026).

Di antara mereka, terdapat sosok yang telah puluhan tahun mengabdikan diri mengurus jenazah warga, hingga yang baru beberapa tahun menjalani peran sunyi tersebut. 

Mereka adalah garda terdepan yang hadir di saat duka, saat keluarga kehilangan orang tercinta, namun sering kali bekerja tanpa mengharap ucapan terima kasih.

Kapolres Tulungagung, AKBP Ihram Kustarto, secara langsung menyerahkan paket sembako dan parsel Lebaran kepada para penerima. 

Didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Tulungagung dan jajaran pejabat utama, kegiatan ini menjadi lebih dari sekadar seremonial, melainkan ruang pertemuan antara empati dan pengabdian.

Kasihumas Polres Tulungagung, Iptu Nanang, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi yang jarang terlihat, namun memiliki peran vital dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Penggali kubur dan bilal jenazah adalah profesi yang sangat mulia. Mereka membantu sesama di saat-saat terakhir kehidupan, bahkan orang yang mereka tolong pun tidak sempat mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Pernyataan tersebut seakan mewakili apresiasi yang selama ini terpendam. Di tengah keriuhan persiapan Lebaran, perhatian ini menjadi pengingat akan adanya kepedulian bagi mereka yang bekerja dalam diam.

Beberapa penerima tampak terharu saat menerima bingkisan. Bagi mereka, bantuan tersebut bukan sekadar isi paket, melainkan bentuk pengakuan atas pekerjaan yang dijalani dengan penuh keikhlasan.

Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Momen ini menghadirkan pesan bahwa kebersamaan tidak hanya dirasakan dalam suka, tetapi juga dalam duka.

Hingga penghujung acara, suasana berlangsung hangat tanpa ada sekat antara aparat dan warga. Nilai saling menghargai yang tercipta diharapkan mampu menjaga harmoni serta keamanan lingkungan.

Menjelang Lebaran, saat masyarakat sibuk mempersiapkan kebahagiaan bersama keluarga, perhatian kepada mereka yang setia mengurus kepergian orang lain menjadi pengingat penting bahwa kemanusiaan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling sunyi sekalipun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pesanan yang terus mengalir dari berbagai daerah mengakibatkan aktivitas produksi meningkat signifikan, terutama menjelang Lebaran.

“Alhamdulillah, menjelang Lebaran pada hari-hari puasa ini ada permintaan yang signifikan,” ujar Sutopo, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, lonjakan permintaan datang baik dari penjualan online maupun pembeli yang datang langsung ke rumah produksinya.

Sebelum bulan puasa, Sutopo mengaku hanya memproduksi dua hingga tiga blangkon per hari menyesuaikan jumlah pesanan. Namun kini, jumlah tersebut melonjak dua hingga tiga kali lipat. Dalam sehari, ia mampu menyelesaikan enam hingga sepuluh blangkon, bergantung pada tingkat kerumitan.

“Kalau sebelum puasa itu paling 2 sampai 3. Tapi sekarang sudah masuk bulan puasa, per hari bisa 6 sampai 10,” katanya.

Peningkatan ini mengharuskan Sutopo bekerja lebih lama demi memenuhi pesanan yang terus berdatangan. Ragam jenis blangkon diproduksi di tempat ini, mulai dari gaya Jawa Timuran, Solo, Yogyakarta, hingga model yang sedang digemari kalangan muda, yakni blangkon Sente Rewe. Dari sekian banyak pilihan, dua jenis menjadi favorit pelanggan.

“Yang paling laris itu Jogjaan dan Sente Rewe. Kalau Sente Rewe ini biasanya untuk kalangan muda, sedangkan Jogjaan lebih ke orang tua,” jelas Sutopo.

Permintaan tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Tulungagung. Pesanan justru banyak berdatangan dari berbagai kota di Pulau Jawa, bahkan luar daerah. Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan permintaan rutin, khususnya dari Bantul, Sleman, hingga Gunungkidul.

“Dari Jogja itu sering, terutama Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Kemarin juga ada dari Bekasi dan Bandung Barat,” ungkapnya.

Ia mengaku, sebagian pelanggan membeli dalam jumlah banyak untuk kebutuhan komunitas maupun acara khusus.

Di balik tingginya permintaan, proses pembuatan blangkon di rumah produksi ini tetap dilakukan secara manual. Mulai dari menyiapkan kain batik, membentuk pola, hingga menjahit setiap bagian dilakukan dengan telaten. Hal ini menjadi ciri khas sekaligus menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

“Harga bergantung pada kain dan tingkat kerumitan. Yang paling murah sekitar 100 ribu rupiah, rata-rata 150 ribu rupiah, hingga batik khusus bisa 250 sampai 450 ribu rupiah,” terang Sutopo.

Menurut Sutopo, bagi sebagian pembeli, blangkon bukan sekadar pelengkap busana. Aksesori tradisional ini memiliki makna lebih dalam, terutama saat momen Lebaran. Selain digunakan untuk salat Tarawih selama Ramadan, blangkon juga menjadi simbol identitas budaya saat bersilaturahmi.

“Biasanya dipakai untuk menjalin silaturahmi, juga penanda identitas komunitas orang Jawa, terutama bagi yang tinggal di luar Jawa,” tuturnya.

Meningkatnya permintaan di bulan Ramadan menjadi berkah bagi Sutopo. Di tengah arus modernisasi dan tren busana yang terus berubah, blangkon tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Bagi para perajin seperti Sutopo, setiap jahitan bukan sekadar pekerjaan, melainkan upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari dari generasi ke generasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Lonjakan permintaan yang drastis mengakibatkan omzet sejumlah pelaku usaha meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasa.

Kondisi tersebut salah satunya dirasakan oleh Together Kamera Tulungagung. Kepala Toko, Aditya, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk Lebaran kali ini, antusiasmenya memang lebih besar. Bahkan di beberapa gerai lain sudah banyak yang habis terjual (sold out). Di sini kebetulan masih tersedia berbagai unit, jadi permintaan mendadak pun masih bisa kami layani,” ujar Aditya, Jumat (20/3/2026).

Lonjakan permintaan terlihat jelas dari jumlah unit yang disewakan setiap hari. Jika pada hari biasa hanya berkisar 10 hingga 15 unit, kini angka tersebut menembus 40 hingga lebih dari 50 unit per hari.

“Peningkatannya langsung terasa, hampir 100 persen. Lonjakan terjadi sejak promo dibuka tanggal 17, namun sebenarnya dari tanggal 14 sudah banyak yang mengambil unit lebih awal,” jelasnya.

Dari segi durasi sewa, terjadi perubahan pola konsumsi. Sebelum masa promo, pelanggan umumnya menyewa harian kemudian memperpanjang durasi. Namun saat promo berlangsung, banyak pelanggan yang langsung mengambil paket jangka panjang.

Menurut Aditya, mayoritas penyewa berasal dari kalangan usia muda, terutama rentang 18 hingga 22 tahun. Mereka umumnya menyewa iPhone untuk mengabadikan momen Lebaran, mulai dari berkumpul bersama keluarga hingga kegiatan silaturahmi dan ziarah.

“Pelajar biasanya memilih seri XR sampai iPhone 11, paling tinggi seri 12 atau 13. Namun, bagi yang sudah bekerja, biasanya langsung menyewa seri yang lebih tinggi, seperti iPhone 14 hingga seri terbaru,” tambah Aditya.

Harga sewa bervariasi bergantung pada tipe unit, mulai dari Rp50 ribu per hari untuk seri lama seperti iPhone 8 Plus, hingga Rp350 ribu per hari untuk seri terbaru seperti iPhone 17 Pro Max. Seri yang paling diminati tetap berada di rentang iPhone XR hingga iPhone 13 karena dinilai lebih terjangkau untuk penyewaan durasi beberapa hari.

Menariknya, pada momen Lebaran ini tersedia promo khusus, yakni sewa 3 hari gratis 4 hari. Pelanggan juga dimudahkan dengan sistem perpanjangan tanpa harus datang langsung ke toko.

“Jika toko belum buka, pelanggan cukup melakukan konfirmasi melalui WhatsApp untuk perpanjangan. Jadi lebih fleksibel,” katanya.

Aditya menambahkan, selain untuk dokumentasi Lebaran, banyak pelanggan juga menggunakan iPhone sewaan untuk kebutuhan perjalanan ziarah ke sejumlah makam wali.

Dengan tingginya minat masyarakat, bisnis persewaan iPhone menjadi salah satu peluang usaha musiman yang kian menjanjikan, khususnya pada momen besar seperti Lebaran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Adapun lokasi KDKMP yang telah selesai dibangun meliputi Desa Pulosari, Pulotondo, Kaliwungu, dan Gilang di Kecamatan Ngunut, Desa Kendal dan Rejosari di Kecamatan Gondang, Desa Joho dan Karangtalun di Kecamatan Kalidawir, Desa Bulusari, Bangoan, dan Rejoagung di Kecamatan Kedungwaru, Desa Sanan dan Ngrance di Kecamatan Pakel, Desa Jatimulyo di Kecamatan Kauman, serta Desa Pucungkidul, Bono, dan Karangrejo di Kecamatan Boyolangu.

Meski demikian, dari total 271 desa dan kelurahan di Tulungagung, masih terdapat 52 desa yang hingga kini mengalami kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP.

Bupati Tulungagung, Gatot Sunu Wibowo, menyatakan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar pembangunan dapat segera dilanjutkan, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

“Kita terus berupaya untuk lokasi-lokasi yang hari ini belum bisa dibangun. Kita bekerja sama dengan ATR/BPN juga Kementerian Kehutanan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Kota, percepatan pembangunan ditargetkan dapat dimulai setelah Hari Raya. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah kawasan sekitar Pasar Ngemplak yang akan dijadikan sebagai percontohan atau barometer koperasi di Tulungagung.

“Tempatnya harus bagus, pembangunannya juga harus bagus, dan manajemennya harus profesional. Lokasi lain juga akan terus kita support agar segera terealisasi sesuai arahan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sementara itu, dari 17 KDKMP yang telah selesai dibangun, delapan di antaranya menerima bantuan kendaraan operasional berupa satu unit truk. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Tulungagung bersama Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Arh. Hanny Galih Satrio, di halaman Makodim 0807 Tulungagung, Kamis siang.

Delapan KDKMP penerima bantuan tersebut yakni KDKMP Desa Bono (Kecamatan Boyolangu) Desa Ngrance dan Sanan (Kecamatan Pakel), Desa Bangoan dan Rejoagung (Kecamatan Kedungwaru), Desa Karangtalun dan Joho (Kecamatan Kalidawir), serta Desa Kendal (Kecamatan Gondang).

Bupati berharap bantuan kendaraan tersebut dapat mendukung operasional koperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga ini menjadi kabar baik bahwa pemerintah pusat, khususnya Presiden, sangat peduli kepada masyarakat desa. Harapannya, program ini bisa ditindaklanjuti hingga tingkat desa, kabupaten, dan provinsi, serta kendaraan ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tulungagung,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Arh Hanny Galih Satrio, kepada perwakilan delapan desa penerima.

Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Arh Hanny Galih Satrio, menjelaskan bahwa pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap. Pada hari pelaksanaan, sebagian unit telah tiba di Tulungagung, sementara sisanya masih dalam perjalanan.

"Hari ini sudah datang tiga unit mobil Fuso sejak pukul 10.00 WIB, dan total yang direncanakan ada delapan unit. Lima unit lainnya masih dalam perjalanan, terakhir kami cek berada di sekitar Kertosono dan diperkirakan tiba dalam dua jam ke depan," ujarnya, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan sarana dan prasarana untuk memperkuat operasional Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 0807 Tulungagung. 

"Di Tulungagung sendiri, saat ini sudah ada 17 titik atau desa yang pembangunannya mencapai 100 persen. Namun, untuk pengiriman tahap pertama ini baru delapan unit, sisanya akan menyusul pada tahap berikutnya," jelasnya.

Delapan desa penerima tahap awal meliputi Desa Bono (Kecamatan Boyolangu), Desa Ngrance dan Sanan (Kecamatan Pakel), Desa Bangoan dan Rejoagung (Kecamatan Kedungwaru), Desa Karangtalun dan Joho (Kecamatan Kalidawir), serta Desa Kendal (Kecamatan Gondang). Hanny menegaskan pentingnya tanggung jawab pengelola dalam memanfaatkan bantuan tersebut.

"Kami berharap para pengurus koperasi dapat menjaga sarana dan prasarana ini dengan baik serta mampu mengembangkan potensi desa masing-masing. TNI bersama pemerintah daerah akan terus mendukung program strategis nasional agar memberi manfaat nyata dan berkelanjutan," katanya.

Selain kendaraan, dukungan fasilitas lain seperti pendingin ruangan (AC) dan perlengkapan toko akan menyusul setelah Hari Raya Idulfitri.

"Setelah Lebaran nanti akan dikirim AC dan rak untuk menunjang operasional gerai koperasi. Fasilitas lain juga segera menyusul dalam waktu dekat," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk Kodim 0807 Tulungagung dan mitra terkait. 

Ia menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih adalah bagian dari strategi nasional memperkuat ekonomi desa.

"Koperasi ini tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi simpul distribusi dan pengelola potensi lokal sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Hingga tahun 2025, Kabupaten Tulungagung telah membentuk 271 Koperasi Merah Putih di 257 desa dan 14 kelurahan yang seluruhnya telah berbadan hukum. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan operasionalitas koperasi tersebut secara aktif.

"Dari sisi kelembagaan kita sudah selesai, tetapi tantangan ke depan adalah operasionalisasi. Masih banyak koperasi yang belum menjalankan kegiatan usaha secara optimal," ungkapnya.

Ia menilai distribusi kendaraan ini menjadi langkah konkret memperkuat kinerja koperasi, khususnya dalam distribusi barang dan hasil produksi desa.

"Dengan dukungan logistik yang lebih baik, koperasi diharapkan mampu menghubungkan produsen desa dengan pasar yang lebih luas secara efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada perantara," jelasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat untuk menyukseskan program ini. 

Ia berpesan agar kendaraan operasional dimanfaatkan secara tepat dan tidak disalahgunakan.

"Kendaraan ini harus dijaga dan digunakan sesuai peruntukannya. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Gunakan sesuai aturan yang berlaku agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas," pesannya.

Bupati berharap melalui program ini, koperasi desa menjadi pilar utama pembangunan ekonomi berbasis masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang merata di Tulungagung.

"Harapan kami, masyarakat Tulungagung bisa semakin makmur, ayem, dan tentrem melalui sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Perayaan ditandai dengan pelaksanaan salat Id berjemaah di Masjid Nur Muhammad yang berada di lingkungan pesantren, Kamis (19/3/2026).

Sejak pagi, para jemaah tampak mendatangi masjid untuk mengikuti salat Id dengan tertib dan khidmat. 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan ibadah berlangsung sederhana tanpa pengeras suara, namun tetap diiringi kumandang takbir dari para jemaah.

Kapolsek Sumbergempol, AKP Mohammad Anshori, menyatakan jumlah jemaah yang mengikuti salat Id diperkirakan mencapai 100 orang.

"Hari ini jemaah Pondok Pesantren Al Khoiriyah sudah melaksanakan kegiatan salat Idulfitri. Jemaah kurang lebih 100 yang ada di dalam masjid," ujarnya.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, pihak kepolisian menerjunkan sejumlah personel ke lokasi. 

Pengamanan dilakukan secara terbuka maupun tertutup dengan dukungan dari Polres Tulungagung.

"Untuk menjamin pelaksanaan salat Idulfitri berjalan aman, kami turunkan personel melakukan pengamanan, baik terbuka maupun tertutup, dan dibantu juga dari Polres Tulungagung," jelas AKP Anshori.

Ia juga menambahkan bahwa di wilayah hukumnya, pelaksanaan salat Id lebih awal ini hanya dilakukan oleh jemaah di Pondok Pesantren Al Khoiriyah.

"Untuk wilayah sini, hanya di Pondok Pesantren Al Khoiriyah Yayasan Al-Mudhor yang melaksanakan salat Idulfitri hari ini," katanya.

Salat Id dimulai sekitar pukul 06.30 WIB dan diikuti oleh jemaah yang berasal dari lingkungan pesantren serta warga dari beberapa desa di sekitar Kecamatan Sumbergempol.

"Jemaah berasal dari warga sekitar dan beberapa desa di wilayah Sumbergempol," imbuhnya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan hari raya Idulfitri, situasi di lingkungan sekitar pesantren tetap kondusif. 

Warga menunjukkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan antarumat.

Perbedaan waktu perayaan ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tetap hidup berdampingan secara damai dengan menjunjung tinggi toleransi di tengah keberagaman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi nekat tersebut berhasil digagalkan petugas saat layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berlangsung pada Selasa (17/3/2026).

Kepala Lapas Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, mengungkapkan bahwa peristiwa bermula ketika petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengunjung. 

Kecurigaan mencuat saat petugas mengawasi gerak-gerik mencurigakan seorang perempuan berinisial HI (43), warga Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, yang hendak menemui narapidana kasus narkotika berinisial RS (33).

Saat penggeledahan badan dilakukan, petugas menemukan bungkusan mencurigakan yang dililit lakban merah. Barang yang disembunyikan di dalam saku celana depan sebelah kiri milik HI tersebut diduga kuat berisi narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas jaga segera melapor kepada Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) Lapas Tulungagung. 

Petugas bergerak cepat mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Laporan kejadian diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), hingga Kalapas. 

Atas arahan pimpinan, pihak Lapas segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Tulungagung guna mendalami jaringan di balik upaya penyelundupan ini.

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, menyampaikan apresiasi atas ketelitian jajarannya dalam menggagalkan infiltrasi barang haram tersebut.

“Kami berkomitmen penuh menjaga Lapas Tulungagung tetap bersih dari peredaran gelap narkoba. Keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memperketat pengawasan, terutama saat layanan kunjungan,” ujar Ma’ruf, Rabu (18/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kewaspadaan tinggi bagi setiap petugas dalam menjalankan tugas harian.

“Saya mengapresiasi dedikasi seluruh petugas yang telah bekerja dengan teliti dan sigap. Ini menunjukkan bahwa integritas dan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib terus dijaga,” tambahnya.

Saat ini, kasus dugaan penyelundupan narkoba tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan mendalam guna mengungkap keterlibatan pihak lain. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak utuh. Bagian tubuh korban ditemukan di sepanjang rel dengan jarak sekitar 100 meter dari titik awal kejadian.

Kapolsek Ngantru, AKP Edi Santoso, mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Pihak kepolisian menerima laporan dari warga sekitar 16.15 WIB.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki tanpa identitas tertabrak kereta api di wilayah Desa Keborejo. Korban diduga terseret sekitar 100 meter ke arah selatan oleh kereta yang melaju dari arah utara menuju selatan,” ujar AKP Edi Santoso.

Hingga Senin malam, identitas korban masih belum diketahui. Dari ciri-ciri yang ditemukan, korban diperkirakan berusia antara 40 hingga 50 tahun. Saat kejadian, korban mengenakan celana olahraga panjang berwarna biru dan kaos bergaris hitam putih yang sudah dalam kondisi robek. Petugas juga tidak menemukan identitas maupun barang pribadi lain di sekitar lokasi kejadian.

“Di sekitar tempat kejadian tidak ditemukan barang-barang milik korban. Hanya pakaian yang dikenakan saat kejadian,” kata AKP Edi.

Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Didit mengatakan tidak ada warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Warga baru mengetahui adanya kejadian setelah kereta api melintas di jalur tersebut.

“Terakhir ada kereta dari arah utara ke selatan sekitar pukul 16.00. Setelah itu, sekitar pukul 16.15 warga menemukan korban di rel,” ujar Didit.

Ia menambahkan hingga saat ini belum ada warga sekitar yang mengenali korban. Diduga korban bukan merupakan warga setempat.

“Belum ada yang mengenali. Sepertinya bukan warga sini,” tambahnya.

Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh petugas kepolisian bersama tim Inafis dan tenaga medis, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk dilakukan visum serta proses identifikasi lebih lanjut.

Polisi mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar segera melapor ke pihak kepolisian atau mendatangi RSUD dr. Iskak Tulungagung guna membantu proses identifikasi korban. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada pada Senin (16/3/206) sekitar pukul 15.00 WIB. Penemuan korban mengakhiri upaya pencarian yang telah dilakukan selama dua hari oleh tim SAR gabungan di kawasan bendungan tersebut.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit mengatakan, korban ditemukan saat tim SAR melakukan penyisiran di aliran sungai menggunakan perahu karet.

“Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan saat melakukan pencarian dengan menyisir perairan menggunakan perahu karet,” kata Nanang dalam keterangannya.

Setelah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Peristiwa ini bermula ketika Katno dilaporkan tidak kunjung pulang ke rumah setelah pergi memancing di sekitar Bendungan Tugu saat kondisi hujan deras. Warga kemudian menemukan sepeda motor korban terparkir di area bendungan sehingga memicu kekhawatiran keluarga.

“Masyarakat melaporkan korban diduga tenggelam saat mencari ikan di bendungan. Saat itu korban terlihat memancing ketika hujan deras, namun tidak kembali ke rumah, sementara sepeda korban ditemukan di sekitar lokasi,” jelas Nanang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Surabaya mengerahkan satu tim rescue dari Pos SAR Trenggalek untuk membantu proses pencarian bersama unsur potensi SAR di wilayah setempat.

Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personel ke dalam beberapa tim pencarian. Tiga Search and Rescue Unit (SRU) air melakukan penyisiran di permukaan perairan menggunakan perahu karet. Sementara satu SRU darat melakukan pemantauan di sejumlah titik di sekitar lokasi terakhir korban terlihat memancing.

Selain itu, informasi mengenai kejadian tersebut juga disebarluaskan kepada masyarakat sekitar agar segera melapor apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Proses pencarian hingga evakuasi melibatkan berbagai unsur, di antaranya tim rescue Pos SAR Trenggalek, BPBD Kabupaten Trenggalek, Polsek Pule, Koramil Pule, Polsek Tugu, Koramil Tugu, Dokpol Polres Trenggalek, UPT Bendungan Tugu, aparat Kecamatan Pule, SAR MTA, RESOB, Tagana, Banser, BP 1303 Trenggalek, serta keluarga korban dan warga setempat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapal nelayan KM Natasya 01 dengan 5 orang awak tersebut, diketahui sedang dalam perjalanan pulang menuju Pelabuhan Popoh, Kabupaten Tulungagung, setelah melaut selama sekitar 18 hari sejak akhir Februari. Namun nahas, saat melintasi perairan selatan Trenggalek sekitar pukul 20.00 WIB, kapal tiba-tiba menabrak karang hingga akhirnya tenggelam.

Nakhoda KM Natasya 01, Musoleh, mengatakan sebelum kejadian dirinya tidak melihat adanya tanda bahaya atau keberadaan karang di depan kapal. Kondisi gelap di laut membuat karang tersebut tidak terlihat hingga kapal akhirnya menabraknya.

“Kirain di depan itu enggak ada apa-apa. Saya juga enggak lihat kelip-kelip atau tanda apa pun. Enggak tahunya pas di belakang kapal langsung nabrak karang, pulaunya juga enggak kelihatan,” ujar Musoleh, Senin (16/3/2026).

Benturan keras membuat badan kapal mengalami kebocoran parah. Dalam waktu singkat air laut masuk ke dalam kapal hingga akhirnya kapal tenggelam.

“Setelah nabrak itu kapalnya langsung bocor. Kurang lebih lima menit saja sudah tenggelam,” kata Musoleh.

Musoleh bersama empat anak buah kapal lainnya kemudian berupaya menyelamatkan diri. Mereka keluar dari dalam kapal dan mencari satu sama lain sebelum akhirnya menggunakan penutup palka atau kotak penyimpanan ikan sebagai alat bantu mengapung.

“Saya cari teman-teman dulu supaya kumpul semua. Terus saya ambil tutup palka itu, dipakai buat pegangan sama-sama untuk berenang,” ujarnya.

Kelima awak kapal tersebut kemudian bertahan di tengah laut dengan berpegangan pada penutup palka sambil menunggu pertolongan. Mereka terombang-ambing di laut sejak Minggu malam hingga Senin pagi.

“Kurang lebih 12 jam kami di laut sampai akhirnya ada orang mancing yang menolong,” kata Musoleh.

Para korban akhirnya ditemukan oleh nelayan yang sedang memancing di sekitar perairan tersebut. Mereka kemudian dievakuasi ke lereng batu di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Kapolsek Watulimo, AKP Sunarto, menjelaskan para korban pertama kali ditolong oleh warga nelayan yang melihat mereka terapung di laut. Nelayan tersebut kemudian memberikan bantuan menggunakan tali tambang sebelum melaporkan kejadian itu kepada petugas.

“Lebih kurang 12 jam mereka terapung di laut. Pagi hari ada warga nelayan yang mancing di pinggir pantai melihat mereka lalu membantu dengan tali tambang,” ujar Sunarto.

Setelah menerima laporan, tim gabungan dari kepolisian, Polairud, dan Basarnas langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi para korban. Selanjutnya para korban dibawa ke daratan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Setelah itu nelayan minta bantuan ke Polair Popoh, kemudian juga ke Prigi dan Polsek Watulimo. Akhirnya kami bersama Basarnas menjemput mereka di sekitar Karanggandu,” jelasnya.

Seluruh awak kapal dipastikan selamat dan dalam kondisi stabil. Meski demikian, beberapa di antaranya mengalami kelelahan setelah bertahan cukup lama di tengah laut.

Sementara itu, pemilik kapal diperkirakan mengalami kerugian hingga sekitar satu miliar rupiah. Kapal KM Natasya 01 beserta muatan ikan sekitar satu ton tenggelam. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diantara suara deru mesin dan klakson kendaraan di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Kenayan, Tulungagung, sejumlah penjahit kaki lima terlihat sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti untuk memperbaiki pakaian mereka. Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 ini membawa berkah tersendiri bagi para penjahit permak kaki lima yang melapak di emperan toko tersebut.

Salah satu penjahit permak, Anasrul, mengaku jumlah pelanggan yang datang ke lapaknya meningkat cukup signifikan dibandingkan hari biasa. Peningkatan pesanan bahkan terasa sejak dua pekan sebelum Lebaran 2026.

“Iya, sudah mulai ramai. Alhamdulillah, dibanding hari biasa ada peningkatan sekitar 50 persen,” ujarnya saat ditemui, Senin (16/3/2026).

Menurut Anasrul, pada hari biasa ia hanya menerima sekitar 10 hingga 15 potong pakaian untuk diperbaiki. Namun menjelang Lebaran, jumlahnya bisa mencapai 25 potong pakaian dalam sehari.

“Kalau hari biasa kadang 10 sampai 15 potong. Sekarang bisa sampai 25 potong per hari,” katanya.

Jenis perbaikan yang diminta pelanggan pun beragam, mulai dari memotong panjang celana, mengecilkan ukuran pakaian, hingga mengganti resleting yang rusak. Kebanyakan pakaian yang diperbaiki merupakan baju baru yang dibeli khusus untuk Lebaran.

“Macam-macam. Ada yang mengecilkan, ada yang memotongkan. Rata-rata sih baju baru, karena untuk Lebaran,” kata Anasrul.

Meski pesanan meningkat, tarif permak yang ditawarkan tetap terjangkau. Biaya jasa biasanya berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp25 ribu, tergantung tingkat kesulitan pengerjaan.

“Biaya minimal Rp10 ribu sampai Rp25 ribu, tergantung kerumitannya. Kalau yang paling rumit itu biasanya bongkar total, misalnya seragam yang harus dikecilkan di bagian bahu,” jelasnya.

Tingginya permintaan bahkan membuat beberapa penjahit harus bekerja hingga larut malam. Tak jarang pekerjaan dibawa pulang agar bisa selesai tepat waktu sebelum Lebaran tiba.

“Mulai ramai sekitar dua minggu sebelum hari raya. Kadang sampai lembur juga, pekerjaannya dibawa pulang supaya cepat selesai,” ujar Anasrul.

Salah satu pelanggan, Silvi Ayu, mengaku sengaja datang ke penjahit langganannya untuk mengecilkan ukuran baju dan celana yang baru dibelinya.

Ia mengatakan hampir setiap tahun menggunakan jasa penjahit yang sama menjelang Lebaran.

“Ini tadi mengecilkan baju sama celana. Hampir setiap tahun ke sini,” kata Silvi.

Menurutnya, selain hasil jahitannya rapi, biaya yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Hal itu membuatnya tetap setia menjadi pelanggan.

“Murah kok, tadi cuma Rp15 ribu, tapi kualitasnya bagus,” ujarnya.

Meski permintaan terus meningkat menjelang Lebaran, para penjahit permak di kawasan tersebut tetap mempertahankan tarif yang sama. Pelanggan pun umumnya sudah memiliki penjahit langganan masing-masing, sehingga persaingan antarpenjahit tidak terlalu terasa.

Bagi para penjahit kaki lima ini, musim Lebaran bukan sekadar momen sibuk, tetapi juga kesempatan untuk menambah penghasilan. Di balik hiruk pikuk persiapan hari raya, jarum dan mesin jahit mereka terus bergerak, membantu banyak orang tampil lebih percaya diri dengan pakaian yang pas di badan saat merayakan Idul Fitri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat terkait menu MBG yang dinilai kurang layak atau tidak sebanding dengan nominal anggaran yang dialokasikan.

Pemantauan acak ini ditujukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tujuan awalnya, yakni menyediakan asupan makanan bergizi bagi para siswa.

Dalam video sidak yang diunggah melalui akun Instagram @gatut_sunu pada Jumat (14/3/2026), Bupati Gatut Sunu terlihat berkomunikasi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang. Dalam percakapan tersebut, ia meminta izin untuk melakukan sidak langsung ke sejumlah sekolah.

“Bu, mohon izin nggih, mohon izin. Saya ini mau sidak ke beberapa titik sekolah Bu ya, izin nggih. Nanti hasilnya saya laporkan ke panjenengan nggih,” ujar Gatut Sunu dalam video tersebut.

Pada lokasi sidak pertama di salah satu sekolah dasar, tim menemukan menu MBG yang terdiri dari nugget, tiga buah kurma, roti tawar tanpa isi, serta saus.

“Dan ini kondisinya seperti ini, bisa dilihat. Ini ada nugget, lalu ada kurma tiga. Kemudian ada roti tawar tanpa isi, dan ada saus,” kata Gatut saat menunjukkan paket makanan yang diterima siswa.

Ia menegaskan, hasil sidak tersebut akan segera dilaporkan kepada pihak BGN di Jakarta untuk ditindaklanjuti.

“Nah, hasil sidak ini secepatnya akan kami laporkan ke Bu Nanik Deyang di Jakarta. Kami selaku kepala daerah ditugasi untuk turun langsung di lapangan, dan tidak hanya di tempat ini saja. Nanti secara bertahap akan kami lakukan di titik-titik lainnya,” ujarnya.

Gatut juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal pelaksanaan program MBG agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, program yang merupakan inisiatif pemerintah pusat tersebut memiliki tujuan baik bagi masyarakat.

“Intinya program dari Bapak Presiden Republik Indonesia jangan sampai disalahgunakan. Karena niatannya baik. Kalau di lapangan terjadi sesuatu, itu hanya oknum tertentu. Kami selaku kepala daerah akan selalu tegak lurus pada program-program pemerintah pusat dan akan mengawal pelaksanaannya di Kabupaten Tulungagung,” tegasnya.

Sidak kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua. Di tempat ini, menu MBG yang ditemukan berbeda, yakni susu kemasan 250 ml, lima butir telur puyuh, satu roti kukus berukuran kecil, dua potong tahu isi, serta satu buah apel.

Gatut menjelaskan bahwa paket makanan tersebut merupakan jatah untuk dua hari sekaligus, yakni Jumat dan Sabtu.

“Ada susu kemasan 250 ml, lalu telur puyuh isinya lima biji, kemudian roti kukus ukuran kecil satu, tahu isi dua, dan apel. Ini adalah jatah untuk dua hari, hari Jumat dan Sabtu yang dijadikan satu atau dirapel,” jelasnya.

Meski menemukan perbedaan menu di lapangan, Gatut menyatakan belum bisa menyimpulkan apakah kondisi tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Ia menegaskan bahwa hasil sidak akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak terkait di tingkat pusat.

“Apakah ini pelanggaran atau tidak, saya tidak bisa menyampaikan. Nanti biar hasil sidak ini kita laporkan ke kementerian, ke Ibu Nanik S. Deyang, dan beliau yang akan menindaklanjuti,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadikgiatja) Lapas Tulungagung, Rizal Arbi Fanani mengatakan, hingga saat ini data warga binaan yang diusulkan sudah mencapai 365 orang, namun prosesnya belum sepenuhnya rampung.

“Untuk pengusulan remisi sekarang masih dalam proses. Sudah terkumpul 365 warga binaan dan masih berproses pengumpulan data, karena memang syarat-syaratnya sedang dipenuhi,” ujar Rizal, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, pengusulan remisi tersebut sudah mulai diajukan, namun masih berada dalam tahapan verifikasi dan pemenuhan dokumen.

“Sudah diusulkan sekitar 365 orang dan masih berproses,” katanya.

Terkait waktu turunnya persetujuan remisi dari pemerintah, Rizal menyebutkan bahwa keputusan biasanya diumumkan sehari menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Untuk remisinya itu biasanya turun H-1 Lebaran,” jelasnya.

Saat ini, total penghuni Lapas mencapai sekitar 605 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan narapidana yang sudah menjalani vonis pengadilan, sementara sisanya masih berstatus tahanan.

“Jumlah warga binaan saat ini sekitar 605 orang. Untuk narapidana sekitar 450 orang, sisanya tahanan,” ungkapnya.

Dari ratusan warga binaan yang diusulkan menerima remisi, beberapa di antaranya juga berpotensi langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Namun, jumlah pastinya masih menunggu proses penetapan.

“Ada yang berpotensi langsung bebas, kategori RK2. Tapi saat ini masih diusulkan dan masih dalam proses,” kata Rizal.

Rizal menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi warga binaan untuk dapat diusulkan menerima remisi. Salah satunya adalah telah menjalani masa pidana minimal enam bulan.

“Untuk remisi, pengusulannya minimal sudah menjalani pidana enam bulan,” ujarnya.

Selain itu, warga binaan juga harus menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan di Lapas.

“Setelah itu harus berkelakuan baik. Tentu ada asesmen dari pihak Lapas. Kalau dia berperilaku baik selama menjalani pembinaan di Lapas, maka dia berhak mendapatkan remisi,” jelasnya.

Besaran remisi yang diberikan juga berbeda-beda tergantung masa pidana yang telah dijalani. Pada tahun pertama narapidana dapat memperoleh pengurangan hukuman selama satu bulan hingga dua bulan.

“Remisi tahun pertama satu bulan, tahun kedua satu bulan setengah, dan tahun-tahun selanjutnya sekitar dua bulan,” pungkas Rizal. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tulungagung, Ahmad Rifai Shodiq, menyampaikan bahwa sejumlah ruas prioritas yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat kini sudah mendekati tahap penyelesaian.

“Ruas Gragalan-Wonorejo di Kecamatan Sumbergempol progresnya sudah sekitar 95 persen. Begitu juga ruas Ngunut Lingkungan 8 dan Desa Doroampel di Kecamatan Sumbergempol yang sudah mencapai sekitar 95 persen,” ujar Shodiq, Jumat (13/3/2026).

Sementara itu, untuk ruas Pulosari hingga Bukur, pengerjaan perbaikan jalan telah mencapai sekitar 62 persen.

Berbeda dengan ruas lainnya, perbaikan jalan di Desa Sambijajar masih berada pada tahap awal dengan progres sekitar 2 persen. Hal ini disebabkan kondisi kerusakan jalan yang cukup berat sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif.

“Kerusakan di Sambijajar memang cukup parah sehingga harus dilakukan pengurukan terlebih dahulu. Menjelang Lebaran kemungkinan hanya dilakukan penambalan sementara agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,” jelasnya.

Selain itu, ruas Boyolangu-Sanggrahan juga telah memasuki tahap pengaspalan dan ditargetkan dapat rampung sebelum Lebaran.

“Pengaspalan mulai dilakukan hari ini. Saat Lebaran nanti ruas Boyolangu-Sanggrahan sudah tertutup aspal seluruhnya,” tegasnya.

Shodiq menambahkan, khusus untuk perbaikan jalan dengan metode rekonstruksi beton, terutama di wilayah pegunungan, pelaksanaannya baru akan dimulai setelah Lebaran. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kemacetan selama masa arus mudik.

Terkait pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran cukup besar untuk perbaikan jalan menjelang Lebaran tahun ini.

“Untuk perbaikan jalan yang diprioritaskan menjelang Lebaran anggarannya hampir mencapai Rp60 miliar,” ungkapnya.

Dengan capaian progres tersebut, pihaknya optimistis sekitar 90 persen jalur utama di Tulungagung sudah dalam kondisi baik saat Lebaran Idulfitri 1447 H.

“Kami menargetkan sekitar 90 persen jalur utama sudah selesai sebelum Lebaran. Sisanya akan dilanjutkan setelah Lebaran,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam forum tersebut menjelaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi dokumen penting yang menjabarkan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun.

Menurutnya, RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari pelaksanaan periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sekaligus tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD,” jelasnya.

Bupati menegaskan bahwa Musrenbang di tingkat kabupaten merupakan forum penting untuk menyelaraskan berbagai aspirasi pembangunan yang telah dihimpun sebelumnya.

“Musrenbang kabupaten merupakan forum strategis untuk menyelaraskan hasil musrenbang desa dan kelurahan, musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi,” kata dia.

Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa RKPD tidak hanya disusun melalui pendekatan teknokratis, tetapi juga partisipatif dan mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Dengan demikian, RKPD benar-benar menjadi instrumen kebijakan tahunan yang kredibel, akuntabel, serta mampu menjembatani antara visi RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gatut Sunu juga memaparkan arah pembangunan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2027 yang berfokus pada percepatan pencapaian lima misi pembangunan daerah.

Kelima misi tersebut meliputi peningkatan daya saing perekonomian berbasis hilirisasi sektor unggulan dan pembangunan desa; pembangunan infrastruktur serta lingkungan hidup yang berkualitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya; penuntasan kemiskinan secara terpadu; serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan bebas korupsi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan misi tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Kelima misi tersebut harus kita jalankan secara terintegrasi dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Pemkab Tulungagung menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu "Tulungagung Berkarakter, Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel".

Menurut Gatut Sunu, tema tersebut dirumuskan sebagai respons terhadap tantangan pembangunan sekaligus langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.

“Tema ini menjadi jawaban atas tantangan yang kita hadapi sekaligus langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, inovatif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas. Bupati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tetap menjaga alokasi anggaran pembangunan jalan.

“Saya minta TAPD untuk mengalokasikan anggaran pembangunan jalan tahun 2027 minimal sama dengan tahun 2026,” tegasnya.

Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus menekan biaya transportasi.

“Dengan jalan yang alus dan mulus, distribusi barang dan jasa akan semakin lancar. Biaya transportasi bisa ditekan karena akses antarwilayah menjadi lebih mudah dan cepat,” kata Gatut Sunu.

Ia juga menambahkan bahwa akses jalan yang baik tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

“Kemudahan akses ini bukan hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga mempermudah masyarakat menjangkau fasilitas pendidikan. Dari situlah pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter dapat dimulai,” ujarnya.

Bupati berharap Musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah yang substansial, bukan sekadar formalitas.

“Saya harapkan musrenbang yang kita laksanakan hari ini benar-benar menjadi musyawarah yang bermakna, tidak hanya menampung usulan tetapi juga mendiskusikan secara serius usulan yang dianggap sebagai prioritas,” katanya.

Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memaparkan usulan prioritas yang dinilai paling berdampak bagi pencapaian visi pembangunan daerah.

“Saya minta Bappeda menyampaikan prioritas usulan yang paling berdampak dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, kemudian membuka ruang pembahasan bersama seluruh peserta musrenbang,” ujarnya.

Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan rencana pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Semoga kegiatan ini benar-benar dapat mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pengamanan tersebut dilakukan melalui Operasi Ketupat Semeru 2026 yang melibatkan 397 personel gabungan dari berbagai instansi. Rinciannya, 268 personel berasal dari kepolisian, sementara sisanya berasal dari TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, organisasi radio amatir, hingga pramuka.

Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila, mengatakan ratusan personel tersebut akan disebar di sejumlah titik strategis untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik hingga libur Lebaran.

“Personel yang kita siapkan total 397 dari berbagai instansi. Prioritas pengamanan ada di dalam kota dan juga di jalur lintas selatan,” ujar Taufik, Kamis (12/3/2026).

Lima Pos Pengamanan Disiapkan untuk mendukung pengamanan arus mudik, polisi menyiapkan lima pos pelayanan dan pengamanan yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Pos tersebut meliputi Pos Pelayanan Lembupeteng, serta Pos Pengamanan Cuwiri, Terminal Tulungagung, Bandung, dan Besuki.

Selain itu, Satlantas juga menurunkan tim urai kemacetan yang dibagi ke dalam empat arah utama pergerakan kendaraan.

“Tim urai kami bagi menjadi empat titik, yaitu barat, utara, timur, dan selatan,” jelas Taufik.

Untuk wilayah barat, petugas difokuskan di Simpang Empat Cuwiri. Sementara arah timur berada di Pasar Ngunut, arah utara di kawasan Ngantru, dan arah selatan difokuskan pada jalur Bandung-Besuki yang menjadi akses menuju Jalur Lintas Selatan (JLS).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, polisi memprediksi ada dua titik yang berpotensi mengalami kemacetan cukup tinggi selama masa mudik. Kedua titik tersebut adalah Simpang Empat Cuwiri dan Jembatan Lembupeteng yang menjadi salah satu akses utama kendaraan keluar masuk pusat kota Tulungagung.

“Pengalaman tahun lalu yang cukup padat itu di kawasan Cuwiri dan dalam kota,” kata Taufik.

Sementara untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung-Trenggalek, kepolisian tetap menyiapkan pengamanan meski diperkirakan tidak seramai saat libur tahun baru.

“Kalau JLS prediksi kami tidak sebanyak tahun baru, tapi tetap kita siapkan pengamanan karena biasanya ada peningkatan kendaraan pada sore hari,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat tentatif, termasuk kemungkinan penerapan contra flow jika terjadi kemacetan panjang.

Selain itu, rekayasa arus juga akan dilakukan di kawasan pertigaan Jalur Lintas Selatan, dengan membagi arus kendaraan menuju dua arah, yakni Campurdarat dan Bandung.

Menurut Taufik, kondisi jalan menuju Campurdarat yang sempat rusak akibat banjir kini sudah mulai diperbaiki sehingga dapat kembali digunakan oleh pemudik.

“Kami sudah cek, perbaikan jalan di Campurdarat sudah mulai bagus sehingga bisa membantu mengurai kepadatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, polisi juga mengingatkan masyarakat terkait maraknya kereta kelinci yang sering beroperasi di jalan raya. Polisi menegaskan kendaraan wisata tersebut tidak diperbolehkan melintas di jalan umum karena berpotensi membahayakan keselamatan. Meski demikian, penindakan akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kami tetap mengimbau kereta kelinci tidak boleh di jalan raya. Penindakan akan mengedepankan ETLE, teguran, maupun peneguran tertulis,” jelasnya.

Sementara itu, puncak arus mudik di Tulungagung diperkirakan terjadi pada 16 hingga 17 menjelang Hari Raya Idulfitri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ribuan warga pra sejahtera dari berbagai penjuru kota tampak sabar menunggu giliran. Meski harus berdesakan dalam antrean panjang, suasana tetap hangat. Senyum dan sapaan ringan antar warga mewarnai kegiatan sosial yang sudah menjadi tradisi tahunan ini.

Menjelang Lebaran tahun 2026 ini, jemaat GBI Rock Tulungagung membagikan 2.200 paket bingkisan Lebaran kepada warga pra sejahtera yang tersebar di 17 kelurahan di Tulungagung. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2.000 paket untuk 15 kelurahan.

Pengurus GBI Rock Tulungagung, Ramlan Sinaga, mengatakan kegiatan berbagi ini sudah berlangsung selama 15 tahun. Tujuannya sederhana, ikut menghadirkan kebahagiaan bagi warga yang akan merayakan Idulfitri.

“Sasarannya warga pra sejahtera yang akan merayakan Idulfitri. Kami ingin melengkapi sukacita mereka di hari raya dengan paket yang kami berikan hari ini,” ujar Ramlan.

Setiap paket berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, serta biskuit dan minuman. Nilainya sekitar Rp100 ribu per paket.

Agar pembagian tepat sasaran, pihak gereja bekerja sama dengan pemerintah kelurahan. Data warga pra sejahtera diperoleh dari kelurahan, kemudian penerima diberi kupon dengan warna berbeda sesuai wilayah masing-masing.

“Kelurahan yang menentukan kategori warga pra sejahtera. Kami hanya memfasilitasi supaya pembagian berjalan tertib dan tepat sasaran,” jelas Ramlan.

Lebih dari sekadar kegiatan sosial, aksi ini juga menjadi simbol kepedulian lintas iman. Jemaat gereja berbagi kepada warga yang mayoritas akan merayakan Lebaran.

“Harapan kami, teman-teman pra sejahtera bisa merasakan sukacita di Lebaran ini,” tambahnya.

Bagi warga penerima, bantuan ini sangat berarti. Lilik Suryani salah satunya, warga Kelurahan Jepun tersebut mengaku hampir setiap tahun datang untuk menukar kupon dengan bingkisan Lebaran. Ia merasa sangat terbantu dengan paket sembako yang diterimanya.

“Setiap tahun dapat. Isinya seperti tahun lalu, ada minuman, gula, dan lainnya. Sangat membantu,” kata Lilik sambil tersenyum.

Di tengah antrean panjang pagi itu, terselip pesan sederhana namun kuat, perbedaan agama tidak menghalangi orang untuk saling peduli dan Lebaran terasa lebih hangat bagi semua. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Satreskrim Polres Tulungagung menetapkan dua orang tersangka yang diduga melakukan praktik penyuntikan LPG bersubsidi serta penjualan tabung gas elpiji tiga kilogram ke luar wilayah.

Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari banyaknya laporan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah kecamatan. Informasi itu bahkan sempat ramai dibicarakan di media sosial hingga menjadi perhatian nasional.

“Berawal dari informasi masyarakat yang beredar sangat masif di media sosial hingga masuk dalam pemberitaan nasional terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Tulungagung,” ujar AKBP Ihram Kustarto, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kelangkaan gas bersubsidi tersebut paling dirasakan warga di tiga kecamatan, yakni Ngunut, Rejotangan, dan Ngantru. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan fakta adanya kelangkaan gas yang kemudian merembet ke wilayah lain.

“Ketika kami mendatangi lokasi dan melakukan serangkaian kegiatan di masyarakat, benar didapati terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram yang akhirnya merembet ke kecamatan lain di Kabupaten Tulungagung,” jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Gas elpiji tiga kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah Tulungagung justru dikirim dan dijual ke luar rayon, yakni ke Kabupaten Blitar.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka masing-masing berinisial HM (40), warga Blitar, dan IM (47), warga Tulungagung. Keduanya diduga terlibat dalam praktik penyuntikan gas LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi.

“Untuk sementara kami telah menetapkan dua tersangka dan menyita barang bukti yang dapat dilihat bersama, kurang lebih sekitar 1.300 tabung gas yang terdiri dari tabung tiga kilogram dan dua belas kilogram,” kata Ihram.

Selain tabung gas, polisi juga mengamankan empat alat suntik gas serta sejumlah peralatan lain yang digunakan dalam praktik penyuntikan LPG tersebut. Dari total barang bukti itu, sekitar 300 tabung gas ditemukan sebagai sarana praktik penyuntikan, sementara sisanya merupakan tabung yang diduga terkait dengan distribusi ke luar rayon.

Kapolres menjelaskan, modus operandi yang digunakan para tersangka adalah membeli LPG 3 kilogram dari pangkalan di wilayah Rejotangan, Tulungagung, kemudian membawanya ke rumah tersangka HM di Blitar untuk dilakukan penyuntikan ke tabung LPG 12 kilogram non-subsidi.

“Motifnya adalah mencari keuntungan pribadi. Awalnya mereka membeli LPG tiga kilogram yang melanggar ketentuan rayonisasi, lalu melakukan penyuntikan gas dari tabung subsidi ke tabung dua belas kilogram untuk kebutuhan industri,” terangnya.

Ia menambahkan, setiap wilayah sebenarnya memiliki tanda khusus pada tabung gas sebagai penanda distribusi. Misalnya, tabung milik Tulungagung memiliki label tutup berwarna biru, sedangkan milik Blitar berwarna putih.

“Kalau tutupnya berwarna biru itu milik Kabupaten Tulungagung, sedangkan warna putih milik Blitar. Di situ sudah terlihat pelanggaran administrasi rayonisasi sebelum akhirnya mereka melakukan penyuntikan untuk memperoleh keuntungan,” lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, praktik ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama, yakni sekitar empat tahun. Dalam praktiknya, tersangka HM menjual hasil gas suntikan kepada IM yang berperan sebagai penadah sekaligus penjual kembali.

Dari setiap tabung LPG 12 kilogram hasil penyuntikan, keduanya diperkirakan memperoleh keuntungan antara Rp100.000 hingga Rp150.000.

“Dari hasil penyelidikan sementara, kegiatan ini sudah berjalan sekitar empat tahun. HM menjual hasil suntikan gas kepada IM dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara seratus ribu hingga seratus lima puluh ribu rupiah per tabung,” ungkap Kapolres.

Selain praktik penyuntikan, polisi juga masih mendalami dugaan pengiriman LPG 3 kilogram ke luar rayon. Dari penyelidikan awal di wilayah Ngantru, Ngunut, dan Rejotangan, ditemukan sekitar 975 tabung gas yang diduga dikirim ke Blitar.

“Statusnya masih dalam pengembangan, karena kami menemukan adanya pengiriman gas dari beberapa kecamatan di Tulungagung menuju Blitar yang turut memicu kelangkaan,” katanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda hingga sepuluh miliar rupiah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2027, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengemukakan gagasan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) skema Multi Years bagi program-program strategis daerah.

Usulan tersebut disampaikan dalam Musrenbang yang digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu (11/3/2026).

Gagasan ini muncul sebagai respons atas banyaknya aspirasi masyarakat yang berharap pembangunan infrastruktur bisa dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.

Selama ini, proses penganggaran daerah berjalan dalam dua siklus, yakni APBD induk dan perubahan anggaran.

Meski APBD induk memiliki rentang waktu lebih panjang, pelaksanaan proyek pembangunan sering kali tidak dapat segera dimulai karena harus melalui berbagai tahapan administratif, mulai dari proses perencanaan, penyusunan dokumen, hingga lelang proyek.

Sebagai contoh, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp95 miliar. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi pengerjaan tidak bisa langsung dilakukan karena masih harus melalui tahapan penunjukan pemenang lelang dan penandatanganan kontrak kerja.

Sementara itu, pada siklus perubahan anggaran, waktu pelaksanaan kegiatan relatif lebih singkat. Umumnya hanya tersisa dua hingga tiga bulan menjelang akhir tahun anggaran.

Kondisi ini membuat sejumlah proyek terpaksa dikerjakan secara terburu-buru dan cenderung bersifat darurat sehingga dampaknya dinilai kurang optimal bagi masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Trenggalek yang akrab disapa Mas Ipin mengusulkan agar program strategis daerah, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan Multi Years.

"Ini saya lontarkan di forum Musrenbang karena apapun keputusan strategis di daerah itu sebenarnya harus atas persetujuan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Makanya selama ini siklus anggaran kita itu ada di siklus di anggaran induk dan ada yang di siklus anggaran perubahan," kata Bupati Trenggalek, Rabu (11/3/2026).

Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan waktu dalam siklus anggaran tahunan.

"Kita hanya punya waktu 2 atau 3 bulan untuk melakukan eksekusi kegiatan. Dan itu rasanya kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang kecil-kecil yang kurang berdampak. Jadi kami berharap kalau memang masalahnya masyarakat sekarang ini infrastruktur ya sudah kita buat Multi Years saja program strategis daerah," imbuhnya.

Mas Ipin menjelaskan, skema Multi Years memungkinkan proyek strategis, terutama pembangunan ruas jalan yang dibutuhkan masyarakat, dikerjakan secara berkelanjutan selama masa jabatan yang masih tersisa empat tahun. Dengan demikian, pembangunan dapat tetap berjalan meskipun sumber anggaran berasal dari APBD induk maupun perubahan.

Menurutnya, mekanisme ini berbeda dengan proyek yang selama ini berjalan yang sebagian besar bersifat darurat. Hal itu terjadi karena masyarakat mengajukan kebutuhan perbaikan jalan, sementara pemerintah daerah masih harus melalui proses perencanaan, lelang, hingga penunjukan pemenang tender sebelum pekerjaan dapat dimulai.

Ia mencontohkan proyek pembangunan ruas jalan Ngetal hingga Kampak yang menggunakan skema Multi Years. Kontrak proyek tersebut ditandatangani pada Desember tahun lalu sehingga pekerjaan sudah dapat dimulai sejak Januari.

“Sekarang progresnya sudah mencapai sekitar 41 persen. Ini salah satu keuntungan kalau pekerjaannya menggunakan sistem Multi Years,” jelasnya.

Dalam implementasinya nanti, DPRD diharapkan dapat berperan aktif dengan mengusulkan prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan di setiap wilayah bisa diakomodasi secara lebih merata.

Mas Ipin juga mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD terkait rencana tersebut. Ia berharap inisiatif pembentukan perda justru dapat diprakarsai oleh DPRD sebagai representasi masyarakat.

“Harapan saya itu malah datang dari wakil rakyat, sebagai prakarsa dari DPRD, karena mereka yang punya konstituen di bawah. Tinggal nanti kita eksekutif yang mendorong. Kita yang melontarkan ide, tapi mereka yang memprakarsai untuk perdanya,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempelajari aspek regulasi terkait penerapan perda Multi Years tersebut. Salah satu yang akan dibahas adalah apakah perda nantinya harus mencantumkan nilai anggaran secara spesifik atau cukup menetapkan jenis proyek yang akan dikerjakan.

Hal ini menjadi penting karena fluktuasi harga material konstruksi, termasuk aspal, yang sangat dipengaruhi kondisi global. Ia mencontohkan dampak konflik geopolitik yang memengaruhi harga minyak dunia, yang juga berdampak pada kenaikan harga aspal sebagai salah satu produk turunannya.

Karena itu, menurutnya perlu dipertimbangkan apakah yang akan diikat dalam perda adalah nilai anggaran atau jenis pekerjaan yang menjadi prioritas pembangunan.

"Secara prinsip apa yang dibutuhkan masyarakat itu harus dianggarkan kontinyu," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila melalui KBO Satlantas Iptu Zainudin mengatakan, pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik Lebaran.

Menurut IPTU Zainudin, titik rawan kecelakaan atau black spot di Tulungagung bersifat dinamis dan dapat berubah setiap waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pola distribusi arus kendaraan yang kini tidak hanya terfokus pada jalur utama, melainkan mulai menyebar ke berbagai ruas alternatif.

“Lokasi black spot dapat berubah setiap bulan. Hal ini karena distribusi arus lalu lintas tidak lagi terpusat di satu jalur saja,” ujar Zainudin, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data terbaru kepolisian, salah satu wilayah yang cukup sering terjadi kecelakaan berada di ruas Boyolangu hingga Campurdarat, tepatnya di Desa Pelem. Dalam sejumlah kasus yang tercatat, kecelakaan umumnya melibatkan kendaraan roda dua dan roda empat.

Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur utama yang biasa digunakan sebagai rute mudik. Kepadatan kendaraan, kata Zainudin, sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Ia menjelaskan, pada ruas jalan lurus yang minim rambu maupun lampu lalu lintas, pengendara cenderung memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga potensi kecelakaan menjadi lebih besar.

“Semakin padat arus kendaraan, biasanya risiko kecelakaan juga meningkat, terutama jika pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalur lurus,” jelasnya.

Selain memetakan titik rawan kecelakaan, Satlantas Polres Tulungagung juga mengidentifikasi sejumlah trouble spot atau lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan arus kendaraan. Pola kemacetan tersebut diperkirakan berbeda antara periode sebelum Lebaran (H-) dan setelah Lebaran (H+).

Pada masa H- Lebaran, kepadatan lalu lintas diprediksi terjadi di kawasan dalam kota, khususnya di sekitar Jembatan Lembu Peteng. Area tersebut menjadi simpul pertemuan lima ruas jalan dari berbagai arah, yakni jalur barat, timur, serta akses menuju Pasar Ngemplak.

Sebagai langkah antisipasi, polisi telah memasang pembatas jalan atau tolo-tolo guna mencegah kendaraan dari jalur kecil langsung memotong arus utama.

“Kami juga melakukan pembinaan kepada relawan pengatur lalu lintas, agar tetap memprioritaskan kendaraan di jalur utama,” katanya.

Sementara itu, potensi kemacetan setelah Lebaran diperkirakan bergeser ke kawasan wisata. Hal ini disebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat yang melakukan rekreasi maupun silaturahmi ke luar kota.

Kepadatan arus kendaraan diperkirakan terjadi di kawasan Simpang Tiga Jalur Lintas Selatan (JLS) hingga akses menuju sejumlah destinasi wisata pantai di sepanjang jalur tersebut yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Trenggalek.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Satlantas Polres Tulungagung membentuk tim patroli cepat guna membantu personel di pos pengamanan.

Tim patroli ini dibagi menjadi empat wilayah kerja, yaitu Bit 1 meliputi Jetaan hingga Perempatan Cuwiri, Bit 2 dari Tamanan menuju Gor Lembu Peteng dan Pasar Boyolangu, Bit 3 di kawasan dalam kota, serta Bit 4 yang mencakup Simpang Tiga Bandung, Campurdarat hingga jalur menuju pesisir selatan.

“Tim ini bersifat mobile. Ketika dari pemantauan situasi lalu lintas terlihat adanya kepadatan, tim akan segera bergerak untuk membantu mengurai arus kendaraan,” terang Zainudin.

Selain pengerahan tim patroli, kepolisian juga menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas apabila terjadi lonjakan kendaraan secara signifikan, khususnya di kawasan wisata.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberlakuan sistem satu arah (one way) serta penutupan sementara akses dari jalur bawah guna mempercepat penguraian kepadatan.

“Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan sebagai langkah terakhir jika kapasitas jalan sudah tidak mampu menampung volume kendaraan, sehingga kemacetan total dapat dihindari,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Polres Tulungagung.

Seluruh kendaraan angkutan yang melintas diarahkan masuk ke area terminal untuk menjalani pemeriksaan administrasi maupun kelayakan kendaraan.

Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan LLAJ Tulungagung, Saikudin, mengatakan bahwa dari operasi yang digelar hari ini petugas memeriksa sekitar 200 kendaraan angkutan.

“Pada hari ini, dari operasi yang kita laksanakan kurang lebih ada 200 kendaraan yang kita jaring operasi,” ujar Saikudin, Rabu (11/3/2026).

Dari jumlah tersebut, petugas menemukan berbagai pelanggaran. Sebanyak 10 kendaraan dikenai tilang oleh petugas kepolisian, enam kendaraan diketahui belum membayar pajak, serta 18 kendaraan kedapatan tidak memiliki uji KIR yang masih berlaku.

“Kemudian ada 10 kendaraan yang mendapat peringatan dari Polres Tulungagung. Kemudian ada enam kendaraan yang mati pajaknya. Kemudian ada 18 kendaraan yang mati uji KIR,” jelasnya.

Menurut Saikudin, sebagian besar kendaraan yang ditilang karena masa berlaku uji KIR sudah habis. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi tetap memenuhi standar keselamatan.

Ia menambahkan bahwa razia tidak hanya menyasar kendaraan angkutan barang, tetapi juga bus pariwisata yang kerap digunakan untuk perjalanan jarak jauh saat musim libur.

“Sasarannya pada operasi ini selain angkutan barang kita juga angkutan bus pariwisata tentunya dalam rangka menyongsong masa angkutan Lebaran tahun 2026,” katanya.

Razia ini sengaja digelar menjelang diberlakukannya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jalan raya selama periode Lebaran. Sehingga saat-saat ini menjadi momen para pengusaha maupun pemilik kendaraan angkutan barang memaksimalkan operasional pengangkutan barang.

“Prediksi kita minggu depan ada larangan operasi kendaraan di jalan, tentunya untuk angkutan selain kebutuhan pokok itu dilarang untuk operasi di jalan,” ungkap Saikudin.

Selain menindak pelanggaran administrasi, petugas juga menemukan sejumlah kendaraan yang masuk kategori Over Dimension Over Loading (ODOL). Namun untuk pelanggaran tersebut, petugas masih memberikan peringatan kepada pengemudi sambil melakukan sosialisasi aturan.

Saikudin menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyediakan program normalisasi kendaraan ODOL agar kendaraan dapat kembali sesuai standar.

“Sebagian memang ada yang saat ini masih kita beri peringatan. Jadi kami juga saat ini mensosialisasikan terkait ODOL,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Mas Ipin seharusnya kembali ke Indonesia pada 4 Maret 2026, namun jadwal kepulangannya mundur hingga 8 Maret 2026 karena pembatalan penerbangan yang dipicu keterbatasan jalur udara di kawasan Timur Tengah.

Menurut Mas Ipin, selama berada di Kota Mekkah dan Madinah, kondisi tetap aman dan aktivitas ibadah berjalan normal.

Ia menegaskan bahwa tidak ada situasi keamanan yang mengkhawatirkan seperti yang sempat beredar di media sosial.

“Mekkah dan Madinah itu sudah dijamin, insya Allah. Doanya para nabi, jadikan negeri ini baladan aminan, negeri yang aman. Jadi kalau di Mekkah dan Madinah insya Allah tidak ada masalah, semua proses berjalan,” Mas Ipin, Senin (9/3/2026).

Mas Ipin juga menepis kabar yang menyebut adanya peningkatan penjagaan aparat secara khusus.

“Kalau yang di media sosial kemarin ada polisi disiagakan atau apa, enggak ada sama sekali,” jelasnya.

Kendala utama yang dialaminya terjadi pada sektor penerbangan. Menurutnya, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat sejumlah jalur udara terbatas sehingga berdampak pada jadwal penerbangan internasional.

“Yang memang terkendala adalah penerbangan. Karena perang sekarang kan perang udara, jadi jalur-jalur penerbangan sedikit terbatas,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi maupun sebaliknya tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui transit di beberapa kota besar di Timur Tengah.

“Rata-rata transit, tidak ada yang direct. Biasanya transit di Dubai atau Doha,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, tiket penerbangannya sempat dibatalkan oleh maskapai.

“Kemarin tiket memang sempat direfund, dicancel penerbangannya. Jadi kemudian harus extend beberapa hari dan akhirnya mencari alternatif tiket penerbangan baru,” ujarnya.

Setelah menunggu beberapa hari, ia akhirnya berhasil mendapatkan penerbangan pengganti dan tiba kembali di Indonesia pada Minggu (8/3/2026).

“Alhamdulillah sekarang sudah sampai, saya sudah sampai kemarin malam,” katanya.

Setibanya di Tanah Air, Mas Ipin langsung menggelar rapat dengan jajaran pemerintah daerah untuk membahas kondisi warga Trenggalek yang berada di luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya memantau keselamatan warga yang bekerja maupun menempuh pendidikan di wilayah yang berpotensi terdampak konflik.

“Yang malah saya tekankan keselamatan warga yang ada di sana, bukan hanya yang umroh, tapi yang bekerja atau yang sedang kuliah di daerah konflik,” ujarnya.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain negara-negara yang berada di sekitar Israel, Iran, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Mas Ipin mengaku juga menerima laporan dari warga Trenggalek yang bekerja di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia karena situasi yang dianggap tidak aman. Pemerintah Kabupaten Trenggalek pun membuka jalur komunikasi bagi keluarga warga yang memiliki sanak saudara di kawasan tersebut.

Masyarakat diminta melapor agar pemerintah daerah dapat melakukan pendataan serta koordinasi dengan pihak terkait.

“Bagi siapa pun yang punya sanak saudara yang masih bekerja, sekolah, atau tinggal di sana dan merasa tidak aman, silakan menghubungi nomor 0822-3334-3800 agar bisa kita identifikasi dulu,” jelasnya.

Selanjutnya, Pemkab Trenggalek akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BP2MI serta perwakilan pemerintah Indonesia di negara setempat untuk menentukan langkah terbaik.

“Kalau ketenagakerjaan nanti dengan BP2MI, dengan kedutaan atau kantor perwakilan Indonesia di negara tersebut yang sedang berkonflik, sehingga nanti kita bisa diarahkan seperti apa,” katanya.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap dapat membantu memastikan keselamatan warga Trenggalek di luar negeri serta memberikan solusi jika mereka membutuhkan bantuan untuk kembali ke Indonesia atau berpindah ke wilayah yang lebih aman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pernyataan resmi tersebut dirilis setelah anggota berinisial Serda AM, yang berdinas di Koramil 10/Pakel Kodim 0807/Tulungagung, tertangkap tangan saat melancarkan aksi pencurian. 

Pelaku diduga membobol atap sebuah minimarket berjaringan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kutoanyar, Tulungagung, pada Sabtu (7/3/2026) dini hari.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf terhadap pihak-pihak yang mungkin dirugikan karena kejadian ini," ujar Letkol Hanny Galih Satrio, Senin (9/3/2026).

Letkol Hanny mengonfirmasi bahwa pelaku merupakan personel aktif TNI AD. Saat ini, kasus kriminal tersebut telah masuk dalam ranah penanganan polisi militer.

"Saya ingin menegaskan bahwasanya memang benar adanya oknum TNI AD yang melakukan pencurian di supermarket di Tulungagung. Inisialnya AM anggota Koramil 10/Pakel," cetusnya.

Dandim menjelaskan, pasca-diamankan oleh aparat kepolisian bersama warga, pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung. 

Serda AM dilaporkan mengalami cedera kepala ringan sehingga memerlukan perawatan medis sebelum dapat menjalani proses interogasi lebih lanjut.

"Saat ini oknum tersebut posisinya ada di Rumah Sakit Bhayangkara," jelas dia.

Secara administrasi, perkara ini telah dilimpahkan dari Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung kepada Subdenpom V/1-6 Tulungagung. Namun, penyidik militer belum dapat melakukan pemeriksaan mendalam lantaran kondisi kesehatan tersangka yang belum stabil.

"Yang bersangkutan sudah diserahkan dari pihak Polres kepada Subdenpom, tetapi karena kondisinya masih sakit sehingga belum bisa diambil keterangan," ungkapnya.

Letkol Hanny memastikan bahwa proses hukum akan bergulir secara transparan melalui penyidikan Polisi Militer segera setelah kondisi kesehatan pelaku membaik. 

Ia menegaskan institusi TNI berkomitmen tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana.

"Pada intinya Kodim 0807, Korem 081, dan Kodam V/Brawijaya akan melaksanakan proses hukum kepada yang bersangkutan. Tidak ada istilah menutup-nutupi, semua akan diproses sesuai prosedur," tegasnya.

Berdasarkan rekam jejaknya, Serda AM diketahui baru bertugas selama enam bulan di Koramil Pakel. 

Fakta mengejutkan terungkap bahwa oknum tersebut merupakan residivis kasus serupa di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 dan pernah menjalani masa hukuman di rumah tahanan militer.

"Kasus serupa pernah terjadi di Trenggalek tahun 2024. Yang bersangkutan sudah masuk rumah tahanan militer dan keluar pada awal tahun 2025, kemudian sekarang terjadi lagi, jadi ya tetap akan kita proses lagi," katanya.

Terkait potensi keterlibatan tersangka di tempat kejadian perkara (TKP) lain, pihak Kodim masih menunggu hasil pengembangan penyidikan resmi. Informasi detail mengenai sanksi dan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara berkala oleh pihak Detasemen Polisi Militer (Denpom).

"Untuk lebih jelasnya kami menunggu proses penyidikan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Jika sudah ada hasilnya nanti akan disampaikan oleh pihak Denpom," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Czi Yudo Aji Susanto melalui keterangan tertulis yang diterima media.

Dalam pernyataannya, Letkol Yudo mengonfirmasi bahwa seorang anggota TNI Angkatan Darat berinisial AM diduga terlibat dalam kasus pencurian di sejumlah minimarket di wilayah Tulungagung dan Trenggalek.

“Kami memberitahukan memang benar ada oknum anggota TNI AD melakukan pencurian sejumlah minimarket di Tulungagung dan Trenggalek, dengan inisial pelaku AM, yang merupakan anggota Koramil Pakel, Tulungagung,” tulis Letkol Yudo dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).

Menurut Yudo, saat ini oknum tersebut tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan pengawasan dari Subdenpom V/1-6 Tulungagung. Setelah kondisi kesehatannya pulih, proses penyidikan akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Untuk sementara, tempat kejadian perkara masih diselidiki lebih lanjut secara rinci. Perkiraan sementara ada sekitar enam TKP yang berada di wilayah Tulungagung dan Trenggalek,” jelasnya.

Letkol Yudo juga mengungkapkan bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah terjerat kasus serupa di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024. Saat itu, pelaku divonis hukuman delapan bulan penjara dan baru bebas pada tahun 2025.

Pihak Kodam V/Brawijaya menegaskan tidak akan mentolerir setiap tindakan pelanggaran hukum maupun indisipliner yang dilakukan oleh anggotanya.

“Kodam V/Brawijaya tidak mentolerir setiap tindakan pelanggaran hukum dan indisipliner yang dilakukan anggotanya. Kodam mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Denpom dan Pengadilan Militer,” tegas Letkol Yudo.

Ia menambahkan, proses penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh anggota TNI agar tetap menjaga disiplin dan tidak melanggar aturan yang berlaku. (*)

Editor : Danu 

Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial EFS (57), warga Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Menjadi korban dalam kasus tersebut Edhi Hendro Kartiko, warga Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung.

Kasatreskrim Polres Tulungagung IPTU Andi Wiranata Tamba melalui Kasi Humas Polres Tulungagung IPTU Nanang menjelaskan, kasus ini bermula pada 22 Desember 2021 saat pelaku menawarkan bantuan kepada korban untuk melakukan registrasi ulang kendaraan.

“Karena yang menawarkan merupakan teman korban sendiri, korban percaya dan kemudian menyerahkan sejumlah uang serta BPKB kendaraan kepada tersangka untuk diproses registrasi ulang,” ujar IPTU Nanang, Sabtu (7/3/2026).

Namun setelah waktu yang dijanjikan untuk proses registrasi selesai, BPKB kendaraan milik korban tidak kunjung dikembalikan oleh pelaku.

Beberapa minggu kemudian, korban justru didatangi oleh petugas dari perusahaan pembiayaan yang menyampaikan bahwa BPKB miliknya telah dijaminkan oleh tersangka untuk memperoleh pinjaman dana.

Menurut polisi, dana hasil pembiayaan tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang pribadi serta membayar angsuran, tanpa sepengetahuan maupun izin dari korban.

“Dana dari pembiayaan itu digunakan tersangka untuk membayar hutang dan membayar angsuran tanpa sepengetahuan korban. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian,” lanjutnya.

Dalam proses pengungkapan perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu buah BPKB kendaraan Nissan Evalia warna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi AG 1621 SC, serta 10 lembar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Saat ini tersangka telah diamankan di Polres Tulungagung dan kasusnya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Tulungagung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Trenggalek setelah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti yang cukup.

Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Eko Widiantoro mengatakan, tersangka diduga melakukan penganiayaan terhadap ED (33), warga Desa Tanjungkerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang merupakan istri siri pelaku.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik telah menetapkan AW sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan terhadap korban ED,” ujar AKP Eko, Sabtu (7/3/2026).

Dalam kasus ini, AW dijerat Pasal 466 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara.

“Dipersangkakan melanggar Pasal 466 ayat (1) KUHP. Tersangka langsung kami tahan,” lanjutnya.

Polisi juga menegaskan bahwa AW bukan anggota Polri, meskipun dalam video yang beredar luas di media sosial ia terlihat mengenakan kaus dengan atribut Samapta.

Berdasarkan hasil autopsi, tim medis menemukan sejumlah luka memar akibat pukulan benda tumpul pada tubuh korban. Luka tersebut berada di bagian kepala dan tangan. Meski demikian, penyebab kematian korban bukan karena luka penganiayaan, melainkan keracunan cairan pembasmi rumput yang diminum korban setelah kejadian tersebut.

Sebelumnya, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Pule pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 03.00 WIB karena diduga meminum cairan pembasmi rumput. Peristiwa itu terjadi setelah video dugaan penganiayaan terhadap korban beredar luas di media sosial pada Rabu (25/2/2026).

Setelah mendapatkan penanganan awal, kondisi korban tidak menunjukkan perubahan signifikan. Pada Minggu (1/3/2026) pagi, korban kemudian dirujuk ke RSUD dr. Soedomo Trenggalek, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada sore hari.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap bahwa penganiayaan dipicu oleh pertengkaran pribadi antara korban dan pelaku. Menurut pengakuan tersangka, ia merasa malu setelah mengetahui korban mengambil telepon genggam milik majikan tempat korban bekerja. Hal tersebut kemudian memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan. 

Korban diketahui bekerja merawat orang tua di wilayah Kedungsigit, Kecamatan Karangan, Trenggalek. Sementara itu, tersangka disebut tidak memiliki pekerjaan tetap. Diketahui tersangka dengan korban juga sering cekcok terkait rencana pernikahan.

Polisi juga mengungkap bahwa sebelum kejadian penganiayaan, korban sempat dijemput pelaku di Tulungagung. Pertengkaran di antara keduanya sudah terjadi sejak dalam perjalanan pulang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jalur strategis antarkabupaten sekaligus penghubung antarprovinsi tersebut sudah dapat dilalui kendaraan sejak Jumat malam (6/3/2026), lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Kepala BPBD Trenggalek, Triadi Atmono, menyatakan bahwa pembukaan jalur tersebut dapat terlaksana lebih awal berkat percepatan penanganan oleh tim gabungan di lapangan.

"Hari Jumat 6 Maret 2026 tepat pukul 20.05 lalu lintas km 16 bisa difungsikan kembali setelah plat baja dipasang kurang lebih ada 14," ujar Triadi Atmono.

Sebelumnya, jalur tersebut tertutup material longsor berupa tanah dan bongkahan batu besar pada Selasa (3/3/2026) petang.

Longsoran tersebut menimbun badan jalan serta merusak bahu jalan, yang mengakibatkan akses utama antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo terputus total.

Pascakejadian, tim gabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, BPBD, Basarnas, serta instansi terkait segera melakukan penanganan darurat.

Proses evakuasi difokuskan pada pembersihan material longsor, terutama batu-batu berukuran besar yang menutup jalur utama.

Memasuki hari kedua penanganan, pekerjaan dilanjutkan dengan pengerukan material yang menumpuk di sekitar tembok pengaman jalan.

Selain itu, petugas melakukan pemasangan sheet pile baja sebagai penguat pada bahu jalan yang ambrol akibat terjangan material longsor.

Seluruh proses penanganan berhasil dituntaskan pada Jumat malam. Tepat pukul 20.05 WIB, jalur utama Trenggalek-Ponorogo di KM 16 resmi kembali difungsikan untuk semua jenis kendaraan.

"Kami berharap tidak terjadi hujan lebat maupun longsoran susulan sehingga jalur dua arah dapat digunakan dengan aman," ujar Triadi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan darurat di lokasi bencana tersebut. Untuk sementara waktu, arus lalu lintas di lokasi masih diberlakukan sistem buka-tutup atau bergantian dari kedua arah guna memastikan keamanan pengguna jalan.

"Terima kasih semuanya yang telah terlibat langsung untuk berkaitan dengan kelancaran di kilometer 16 tepatnya Jalan Trenggalek Ponorogo kilometer 16," pungkas Triadi. (*)

Editor: Syaiful Aries

Layanan yang digelar di depan Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulungagung di sebelah utara alun-alun ini menjadi bagian dari program SIM Ramadan, layanan khusus yang dihadirkan Satlantas Polres Tulungagung selama bulan suci untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM.

Baur SIM Satpas Polres Tulungagung, Aipda Muchamad Miftahurochman, menjelaskan bahwa program tersebut memang dirancang khusus selama Ramadan dengan konsep pelayanan yang lebih ramah bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Dalam bulan Ramadan ini Satpas Polres Tulungagung mengadakan kegiatan SIM Ramadan. Program ini dikhususkan untuk pelayanan perpanjangan SIM melalui layanan SIM keliling bagi masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya menyediakan layanan administrasi, petugas juga membagikan takjil kepada para pemohon yang mengantre. Hal ini menjadi pembeda dibanding layanan SIM keliling pada hari-hari biasa.

“Yang membedakan dalam SIM keliling Ramadan ini, kami juga membagikan takjil kepada para pemohon SIM,” kata Miftah.

Pada pelaksanaan Kamis sore tersebut, tercatat sekitar 20 warga memanfaatkan layanan perpanjangan SIM. Menurutnya, angka tersebut cukup baik mengingat kegiatan ini baru disosialisasikan sehari sebelumnya melalui media sosial.

“Untuk hari ini kami melaksanakan kegiatan SIM Ramadan di kantor MPP depan Alun-Alun Tulungagung. Kurang lebih ada sekitar 20 pemohon yang datang memperpanjang SIM,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi layanan SIM Ramadan.

“Kami sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial terkait kegiatan ini, termasuk informasi pembagian takjil bagi pemohon,” tambahnya.

Selama bulan Ramadan, Satpas Polres Tulungagung menjadwalkan layanan SIM keliling sebanyak enam kali di berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Lokasi yang dipilih pun beragam, mulai dari kawasan wisata, kantor pemerintahan hingga pusat keramaian kota.

“Selama Ramadan ini ada enam kali jadwal SIM keliling, di antaranya hari Kamis, Senin, dan Selasa di beberapa lokasi berbeda,” terang Miftahurochman.

Miftah menjelaskan, layanan berikutnya akan digelar pada hari Senin di tempat wisata Balongkawok, Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan Ngunut, dan dilanjutkan Selasa di Kantor Kecamatan Kalidawir.

“Setiap kegiatan SIM Ramadan ini kami laksanakan di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti tempat wisata, kantor pemerintahan, atau pusat keramaian,” pungkasnya.

Melalui layanan ini, masyarakat tidak hanya dapat memperpanjang SIM dengan lebih mudah, tetapi juga merasakan suasana kebersamaan Ramadan, menunggu waktu berbuka sambil menikmati takjil yang dibagikan petugas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Tulungagung sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya para santri yang menjalani ibadah puasa di lingkungan pesantren.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Daniel De Rozarie mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan agenda rutin setiap Ramadan yang bertujuan mempererat hubungan antara institusi penegak hukum dengan masyarakat.

“Siang hari ini kami melaksanakan bakti sosial yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini dalam rangka bulan Ramadan. Hari ini kami datang ke Pondok Pesantren Nurul Iman dengan membawa bantuan yang semoga bermanfaat bagi anak-anak dan adik-adik yang berada di pondok ini,” ujar Daniel.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian insan Adhyaksa terhadap sesama, sekaligus menunjukkan bahwa kejaksaan hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada hari yang sama, bakti sosial dilakukan di dua titik. Sebelumnya, bantuan juga diberikan kepada para tenaga outsourcing di lingkungan kantor kejaksaan beserta keluarganya. Setelah dari pondok pesantren, kegiatan serupa dijadwalkan berlanjut ke pondok pesantren di wilayah Kepatihan, Tulungagung.

Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan pokok, antara lain beras, minyak goreng, gula, susu, dan kerupuk. Selain bakti sosial, selama Ramadan pihak kejaksaan juga menggelar kegiatan lain seperti santunan anak yatim serta pembagian takjil kepada masyarakat.

“Kegiatan berbagi ini rutin kami lakukan setiap tahun. Lokasinya bersifat mobile, menyesuaikan dengan tempat-tempat yang dirasa lebih membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Nurul Hidayatullah yang menaungi Pondok Nurul Iman, Sugiono, menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung kepada para santri.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 42 santri yang menempuh pendidikan di pesantren tersebut, mulai dari tingkat PAUD, TK, hingga SMP dan SMA. Sebagian besar santri tinggal menetap di lingkungan pesantren.

“Alhamdulillah setiap tahun Kejaksaan selalu mengadakan kegiatan bakti sosial di sini, khususnya saat Ramadan. Bantuan ini sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan anak-anak selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri,” ungkap Sugiono.

Ia menambahkan, paket sembako yang diterima nantinya akan dibagikan kepada para santri, terutama saat mereka dijemput keluarga untuk pulang menjelang hari raya. Para santri di pesantren tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti Tulungagung, Trenggalek, Blitar, bahkan ada yang datang dari luar Pulau Jawa.

Dengan adanya kegiatan sosial seperti ini, diharapkan semangat berbagi dan kepedulian di bulan Ramadan dapat terus tumbuh, sekaligus mempererat hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski demikian, jalur strategis penghubung Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo tersebut masih belum dapat dibuka untuk lalu lintas. Kondisi tebing yang masih labil serta kerusakan pada badan jalan membuat petugas harus melakukan penanganan lanjutan. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua hari ke depan, sehingga jalur kemungkinan baru bisa dilewati pada hari Minggu mendatang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang meninjau lokasi pada Kamis siang, mengatakan penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena lokasi berada di tebing yang berisiko tinggi mengalami longsor susulan.

“Kami mohon dukungan dari segenap pengguna jalan, karena kita berurusan dengan tebing yang sangat-sangat berisiko. Kehati-hatian menjadi hal yang paling utama dalam penanganan situasi ini,” ujar Emil.

Ia menjelaskan, terdapat dua batu berukuran besar yang sebelumnya menghambat proses pembukaan jalur. Satu batu berada tepat di badan jalan dan telah dipecah serta dibersihkan, sementara satu batu lain sempat menggantung di tepi tebing.

“Batu yang di badan jalan sudah dipecah dan dibersihkan. Tetapi badan jalan mengalami hantaman yang sangat keras dari jatuhnya batu tersebut. Ada satu batu lagi yang sempat menggantung di pinggir jalan, dan itu sudah diamankan oleh tim Bina Marga,” katanya.

Batu yang berada di tepi tebing tersebut kemudian ditempatkan hingga mencapai tanah dasar agar tidak menambah beban pada struktur jalan yang berada di sisi tebing.

“Kalau tidak ditaruh di tanah dasar, batu itu bisa ikut menarik dan memberatkan jalan ini. Karena posisi jalan kita berada di pinggir tebing, sehingga berpotensi ikut terseret. Itu yang segera diamankan oleh tim,” jelas Emil.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan penanganan darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih parah pada infrastruktur jalan.

Ia juga menyoroti keberadaan tembok penahan yang dibangun pada 2017 saat dirinya masih menjabat Bupati Trenggalek. Struktur tersebut dinilai membantu menahan dampak longsoran.

“Tembok yang dibangun tahun 2017 itu terbukti membawa dampak positif untuk mencegah kerusakan yang lebih dahsyat terhadap rute ini,” ujarnya.

Meski demikian, beberapa bagian tembok mengalami kerusakan ringan.

“Ada beberapa titik yang terdampak, istilah Jawanya ‘gumpil’. Namun ini justru tanda bahwa strukturnya kokoh, sehingga perbaikannya nanti tidak perlu dibongkar, cukup ditambal dan diperkuat lagi,” kata Emil.

Saat ini petugas juga terus membersihkan material longsor yang masih tertahan di dinding penahan tebing. Pembersihan dilakukan agar tembok memiliki kapasitas untuk menahan kemungkinan runtuhan material dari atas.

Dalam penanganan tersebut, pemerintah juga melibatkan tim ahli geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk menganalisis kondisi lereng.

Dari hasil pengamatan awal, diketahui bahwa mahkota longsor di lokasi tersebut mencapai sekitar 147 meter sehingga berpotensi menimbulkan runtuhan batu berukuran besar.

“Ini yang harus kita antisipasi dengan sangat hati-hati, karena kalau rontok batunya bisa besar. Maka kita lakukan analisa lebih lanjut termasuk menggunakan teknologi LiDAR (Light Detection and Ranging) untuk melihat lapisan tanah atas,” jelas Emil.

Teknologi LiDAR digunakan untuk mendeteksi ketebalan lapisan tanah atas (topsoil) yang berpotensi menjadi pemicu longsor. Selain faktor tanah, karakter batu di lokasi tersebut juga dinilai rentan runtuh.

“Batu-batu di sini termasuk batu vulkanik muda yang gampang ‘protol’, sehingga rawan terjadi rockfall,” tambahnya.

Selain kondisi geologi, keberadaan sawah di bagian atas tebing juga menjadi perhatian. Lahan sawah dinilai berpotensi menambah kandungan air di tanah sehingga mempengaruhi stabilitas lereng.

“Di atas itu ada sawah yang memang didesain untuk menyimpan air. Ini tidak terlalu cocok dengan upaya menjaga stabilitas lereng, sehingga perlu ada penyikapan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk sementara waktu jalur nasional tersebut masih ditutup total bagi kendaraan besar. Kendaraan kecil diarahkan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan.

Emil menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama sebelum jalan kembali dibuka.

“Kita masih butuh sekitar satu sampai dua hari untuk memastikan semuanya aman. Keselamatan nomor satu. Untuk kendaraan kecil sudah ada jalan alternatif, tetapi untuk truk memang belum bisa lewat,” katanya.

Jika kondisi tebing dinilai cukup stabil, skema buka tutup satu lajur kemungkinan akan diterapkan saat jalur kembali dibuka.

Pemerintah berharap masyarakat dan para pengguna jalan dapat bersabar selama proses penanganan berlangsung, mengingat jalur tersebut merupakan salah satu akses penting penghubung antarwilayah di selatan Jawa Timur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski masih menempati marshaling area atau lokasi sementara dengan fasilitas terbatas, semangat para prajurit tetap terjaga. Pembangunan markas batalyon masih berjalan dan pada awal Maret 2026 ini progresnya baru mencapai sekitar 7 persen.

Komandan Yonif TP 886 Panjalu Jayati, Mayor Infanteri Muhammad Isa, menjelaskan bahwa satuan ini memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek pertahanan negara tetapi juga dalam pembangunan wilayah.

“Perkuatan pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu fokus utama. Dengan strategi ini, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih kokoh dalam menjaga kedaulatan serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Sebagai satuan infanteri, Yonif TP 886 tetap menjalankan tugas pokok pertempuran darat, yakni mencari, mendekati, dan menghancurkan musuh, sekaligus merebut serta mempertahankan suatu wilayah. Namun yang membedakan satuan ini dengan batalyon infanteri biasa adalah adanya fungsi teritorial pembangunan.

Selain tiga Kompi Senapan, Kompi Bantuan, dan Kompi Markas, batalyon ini juga memiliki empat kompi produksi. Keempat kompi tersebut meliputi Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Zeni Konstruksi dan Kompi Kesehatan.

Menurut Mayor Isa, kompi-kompi ini dibentuk untuk mendukung program nasional yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi kreatif.

“Selain melaksanakan tugas tempur, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, konstruksi, dan layanan kesehatan,” katanya.

Di sekitar markas sementara, para prajurit juga mulai mengolah lahan untuk kegiatan pertanian. Sejumlah komoditas sudah ditanam sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Beberapa di antaranya meliputi tanaman cabai di lahan 0,5 hektar, kebun pepaya 0,3 hektar, jagung sekitar 3 hektar, lalu tebu hingga 8 hektar dan pisang 0,2 hektar.

"Ini untuk mendukung produksi pangan dan program swasembada gula nasional,” jelasnya.

Selain itu, batalyon ini juga memiliki regu drone penyemprot yang digunakan untuk membantu kegiatan pertanian.

Tidak hanya pertanian, sektor peternakan juga mulai dikembangkan oleh para prajurit. Beberapa kegiatan yang telah berjalan antara lain budidaya ikan lele sekitar 20.000 ekor, ternak kambing etawa 16 ekor dan domba 32 ekor. Budidaya ayam petelur 240 ekor, ternak mentok 132 ekor, serta pelatihan budidaya maggot sebagai pakan ternak.

Sementara itu, kompi kesehatan juga aktif memberikan layanan pengobatan bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Pucanglaban dan Kalidawir.

Secara keseluruhan, lahan yang disiapkan untuk Yonif TP 886 mencapai sekitar 60 hektar. Sementara kawasan tanah milik TNI AD di sekitar wilayah tersebut bahkan mencapai lebih dari 1.200 hektar.

Pembangunan fisik Yonif 886 Panjalu Jayati dilakukan secara bertahap. Saat ini yang sedang dikerjakan antara lain, rumah jaga, markas batalyon, barak prajurit, kantor beberapa kompi, serta bagian perumahan. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Untuk personel, batalyon ini saat ini memiliki 651 prajurit yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama. Jumlah tersebut baru sekitar 60 persen dari kebutuhan ideal yang mencapai 1.190 personel.

Menurut Mayor Isa, salah satu alasan pendirian batalyon ini di Tulungagung adalah untuk memperkuat kekuatan TNI Angkatan Darat di wilayah selatan Jawa Timur.

“Di wilayah selatan Jawa Timur masih relatif sedikit satuan infanteri yang mengcover wilayah tersebut. Karena itu kehadiran batalyon ini juga untuk memperkuat pengamanan wilayah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Yonif TP 886 sendiri baru menempati lokasi tersebut sekitar tiga bulan, sejak November lalu. Tantangan utama yang dihadapi selama ini adalah ketersediaan air, karena kondisi wilayah yang berbukit dan relatif kering. Namun persoalan itu mulai teratasi berkat kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah pemerintah daerah, khususnya Bupati, sangat membantu kami dalam mengatasi masalah air. Sekarang masih proses, kemungkinan satu hingga dua minggu lagi bisa selesai dengan baik,” katanya.

Di tengah keterbatasan fasilitas dan pembangunan yang masih berjalan, prajurit Yonif TP 886 Panjalu Jayati tetap menjalankan dua peran sekaligus, menjaga pertahanan negara sekaligus membantu membangun kemandirian masyarakat di wilayah sekitarnya.  (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sedikitnya 72 rumah warga mengalami kerusakan ringan, mayoritas pada bagian atap yang tersapu angin maupun tertimpa pohon tumbang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, Sudarmaji, menjelaskan peristiwa pertama terdeteksi sekira pukul 14.15 hingga 15.00 WIB di sejumlah titik berbeda.

“Pada hari Selasa, 3 Maret 2026, sekira pukul 15.00 WIB, telah terjadi bencana alam berupa hujan disertai angin kencang di beberapa wilayah Kabupaten Tulungagung yang mengakibatkan kerusakan pada atap rumah serta beberapa pohon tumbang,” ujar Sudarmaji.

Berdasar hasil asesmen petugas, di Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, hujan deras dan angin kencang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Akibatnya, enam rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap.

“Untuk di Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, terdapat enam rumah terdampak. Kerusakan berupa genteng dan esbes yang rontok akibat terjangan angin,” jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun warga sempat panik saat angin kencang menerpa permukiman mereka.

Bencana serupa juga terjadi di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, pada hari dan waktu yang sama. Angin puting beliung menyebabkan dua rumah warga rusak. Salah satu rumah milik Supri, warga Dusun Prayan, mengalami kerusakan cukup signifikan. Sebanyak 20 lembar esbes terbang dari atap rumah.

“Di Desa Sobontoro, dua rumah terdampak. Salah satunya rumah Pak Supri, asbes sebanyak 20 lembar terbang dari atap rumah. Salah satu material tersebut menimpa kepala saudara Arjuna dan mengakibatkan luka di bagian kepala,” terang Sudarmaji.

Kerusakan terparah terjadi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu. Hujan sangat deras disertai angin puting beliung sekira pukul 14.15 WIB menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah warga serta mematahkan tiang listrik.

Sebanyak 53 rumah dilaporkan terdampak di wilayah ini.

“Di Desa Tanjungsari, angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah warga dan tiang listrik patah. Total ada 53 rumah terdampak,” ungkapnya.

Petugas gabungan dari Forkopimcam, BPBD, dan PLN langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang serta penanganan jaringan listrik.

“Tindakan yang diambil, Forkopimcam bersama BPBD dan PLN bekerja sama melakukan pemotongan dan pembersihan pohon,” tambahnya.

Sementara itu, di Kecamatan Sumbergempol, tepatnya di Desa Sumberdadi, Desa Wonorejo, dan Desa Sambirobyong, hujan deras dan angin kencang terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Sebanyak lima rumah warga mengalami kerusakan.

“Kerusakan rata-rata pada bagian atap rumah akibat angin kencang dan pohon tumbang,” jelas Sudarmaji.

Selain itu, di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, enam rumah warga juga terdampak. Mayoritas kerusakan berupa genteng dan esbes yang rontok tersapu angin.

Sudarmaji mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, terutama saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Jika ada pohon besar di sekitar rumah yang rawan tumbang, sebaiknya segera dilakukan pemangkasan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 70 warga binaan duduk berhadapan dengan orang-orang terkasih mereka. Total sekitar 110 pengunjung memadati gedung aula. Momen berbuka puasa bersama keluarga itu menghadirkan suasana menyentuh hati yang jarang terlihat di balik tembok tinggi lembaga pemasyarakatan.

Di sudut ruangan, seorang ibu menggenggam erat tangan putranya. Di sudut lain, anak kecil tampak tak sabar menunggu azan magrib sambil bersandar di bahu ayahnya. Kebersamaan sederhana itu terasa begitu bermakna.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Tulungagung, Rizal Arbi Fanani, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan setiap Ramadan.

“Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 3 Maret 2026 kami dari Lapas Tulungagung mengadakan acara buka bersama keluarga warga binaan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mempererat silaturahmi antara keluarga dengan warga binaan,” ujar Rizal.

Menurutnya, komunikasi dengan keluarga menjadi kebutuhan mendasar bagi warga binaan selama menjalani masa pidana.

“Yang kita ketahui, warga binaan itu membutuhkan terutama komunikasi dengan keluarga. Maka dari itu kami mengadakan acara buka bersama guna mempererat, supaya lebih indah secara komunikasi antara keluarga dan warga binaan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, sekitar 70 warga binaan mengikuti buka bersama. Sementara jumlah keluarga yang hadir juga mencapai sekitar 70 orang, dengan ketentuan maksimal empat orang untuk setiap warga binaan.

Menariknya, makanan yang tersaji dalam kegiatan tersebut dibawa langsung oleh keluarga masing-masing. Aneka hidangan rumahan mulai dari kolak, kurma, hingga lauk-pauk favorit yang mungkin sudah lama dirindukan para warga binaan.

“Untuk makanan yang disajikan itu dari keluarga warga binaan,” jelas Rizal.

Ia menegaskan, tidak ada seleksi khusus bagi warga binaan yang ingin mengikuti kegiatan ini. Lapas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang ingin bersilaturahmi.

“Untuk yang dikunjungi tidak ada seleksi. Kita membuka bagi yang ingin silaturahmi saja,” tegasnya.

Secara teknis, kunjungan buka bersama dilaksanakan setelah jadwal kunjungan reguler. Untuk kunjungan biasa, Lapas Tulungagung membuka layanan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 13.30 hingga 15.00 WIB. Sementara khusus buka bersama Ramadan, kunjungan dimulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIB dan dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama.

Rizal menambahkan, kegiatan ini bukan yang pertama kali digelar. Tradisi buka bersama keluarga telah menjadi agenda rutin setiap Ramadan dan dilaksanakan setiap sepuluh hari sekali.

“Tahun kemarin juga kami adakan untuk buka bersama dengan keluarga warga binaan. Digelar setiap sepuluh hari sekali di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya berencana kembali menggelar kegiatan serupa pada tanggal 12 atau 14 Ramadan.

Bagi para warga binaan, momen ini bukan sekadar berbagi takjil atau menikmati hidangan berbuka. Lebih dari itu, ini adalah ruang untuk memulihkan harapan, menguatkan tekad, dan merajut kembali kedekatan yang sempat terpisah oleh jarak dan waktu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Triadi Atmono, mengatakan, peristiwa terjadi sekira pukul 17.30 WIB saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Material tanah dan batu berukuran besar menutup seluruh badan jalan sehingga tidak dapat dilalui semua jenis kendaraan hingga Selasa malam pukul 19.50 WIB.

“Selasa, 3 Maret 2026 sekira pukul 17.30 terjadi tanah longsor di Kilometer 16. Sampai saat ini Jalan Raya Ponorogo-Trenggalek dilakukan penutupan sementara,” ujar Triadi.

BPBD mengimbau masyarakat yang hendak melintas dari arah Ponorogo maupun Trenggalek untuk menggunakan jalur alternatif lainnya. Namun proses penanganan masih mempertimbangkan faktor cuaca dan potensi longsor susulan.

Menurut Triadi, alat berat akan didatangkan untuk proses evakuasi material longsor. Peralatan tersebut didatangkan dari jalur Pansela karena BPBD Trenggalek tidak memiliki breaker atau alat pemecah batu berukuran besar.

“Alat berat diupayakan datang malam ini. Kami juga mendatangkan breaker pemecah batu. Namun proses evakuasi tetap menunggu kondisi stabilitas tanah karena dikhawatirkan ada longsor susulan,” jelasnya.

Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebelum longsor terjadi, pengendara sudah dihentikan oleh warga.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKO Soni Suharntanto, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terkait longsor tersebut.

Langkah yang dilakukan dintaranya pengalihan arus lalu lintas, penutupan total jalur Ponorogo-Trenggalek, serta koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan PPK 23 terkait kesiapan alat berat.

Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas dengan memutar balik kendaraan dari kedua arah. Meski terdapat jalur alternatif, tapi kondisi jalan cukup ekstrem.

"Ada jalur alternatif tapi kondisinya cukup ekstrem dan tidak kami rekomendasikan untuk kensaraan roda empat," terang Soni.

Hingga Selasa malam, proses pembersihan material longsor masih menunggu kedatangan alat berat dan kondisi cuaca yang lebih stabil. Aparat mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi sebelum melintas di jalur tersebut. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Perempuan yang sebelumnya diduga menjadi korban penganiayaan oleh pasangan nikah sirinya tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat meminum racun herbisida.

Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki, mengungkapkan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan tim kedokteran forensik Polda Jawa Timur pada Minggu malam hingga Senin dini hari.

"Minggu malam sampai Senin dini hari tim kedokteran forensik Polda Jatim telah melakukan autopsi terhadap korban ED (33). Hasilnya, penyebab kematian adalah karena herbisida yang diminum korban," ujar Ridwan.

Meski demikian, pemeriksaan medis menemukan sejumlah luka memar pada bagian kepala dan tangan korban yang diduga akibat hantaman benda tumpul.

"Memang ditemukan luka akibat pukulan balok kayu dan sandal, seperti yang terlihat di video yang beredar. Namun luka tersebut bukan menjadi penyebab kematiannya," tegas Kapolres.

Terkait video dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Trenggalek tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro, menyatakan pihaknya belum menyimpulkan status hukum terduga pelaku berinisial AW (31), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pule, Trenggalek.

"Video yang viral itu masih kami dalami. Yang jelas, yang bersangkutan bukan anggota Polri, meskipun dalam video terlihat mengenakan atribut Samapta. Untuk pembuktian alat bukti terkait itu masih kami dalami," jelas Eko.

Eko menambahkan bahwa saat ini terduga pelaku belum ditahan karena proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi masih berjalan.

"Belum ditahan. Kami masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Bekas luka ada, itu nanti akan kami dalami lebih lanjut. Saat ini kami menangani dua peristiwa untuk menentukan status hukum yang bersangkutan," tambahnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, pertengkaran antara korban dan AW dipicu oleh persoalan pribadi. 

Cekcok memuncak setelah AW merasa malu mengetahui korban diduga mengambil telepon genggam milik majikannya di wilayah Kedungsigit, Kecamatan Karangan.

"Menurut pengakuan saudara AW, yang bersangkutan merasa malu karena pasangannya mengambil HP milik tuan rumah tempat korban bekerja. Dari situ terjadi pertengkaran mulut yang terakumulasi, termasuk soal rencana pernikahan mereka dan persoalan HP tersebut," terang Eko.

Diketahui, peristiwa pemukulan terjadi di wilayah Pule saat keduanya dalam perjalanan pulang setelah pelaku menjemput korban dari Tulungagung. Polisi kini fokus mendalami jeda waktu antara aksi kekerasan dengan tindakan korban meminum cairan herbisida jenis gramason.

"Kalau kita kaitkan, antara peristiwa kekerasan dan korban meminum herbisida itu ada jeda waktu. Maka dari itu kami harus membuktikan apakah penyebab kematian dari penganiayaan atau dari racun," ujar Eko.

Hingga saat ini, penyidik belum menemukan bukti adanya unsur paksaan terhadap korban untuk meminum cairan beracun tersebut.

"Sampai saat ini belum kami temukan dugaan adanya paksaan untuk meminum herbisida. Kami masih fokus pada perbuatan kekerasan dan peristiwa korban meminum cairan tersebut," tandasnya.

Setelah proses autopsi selesai, jenazah ED telah dipulangkan ke kampung halamannya di Sumatera Selatan untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jadwal penerbangan internasional.

Salah satu yang terdampak adalah Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. Ia bersama rombongan umrah lainnya harus menunda kepulangan karena penerbangan yang seharusnya mengangkut mereka dibatalkan.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Bupati terkait kondisi tersebut.

Menurutnya, jadwal kepulangan yang semula direncanakan pada 2 atau 3 Maret 2026 terpaksa diundur lantaran tidak tersedianya penerbangan.

“Informasinya memang belum bisa pulang sesuai jadwal karena penerbangan tidak ada. Kita berharap situasi segera membaik dan penerbangan kembali normal,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Trenggalek, Edi Supriyanto, menyampaikan bahwa awalnya Bupati dijadwalkan tiba di Indonesia pada 4 Maret. Namun melihat perkembangan terkini, besar kemungkinan kedatangan tersebut harus kembali dijadwal ulang.

“Informasi terakhir ada penggeseran jadwal, tetapi karena masih ada penundaan penerbangan, kepastian waktunya belum bisa ditentukan,” jelasnya.

Tidak hanya kepala daerah, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Trenggalek, Wicaksono, juga mengalami kendala serupa. Ia menyebut seluruh penerbangan dari Jeddah, termasuk maskapai yang akan ditumpanginya, dibatalkan.

“Semua penerbangan dari Jeddah yang keluar, termasuk maskapai kami, mengalami pembatalan. Jadi kami harus menunggu sampai ada kepastian lebih lanjut,” kata Wicaksono.

Ia menjelaskan, sesuai agenda semula, rombongannya dijadwalkan meninggalkan hotel di Makkah pada pukul 13.00 waktu setempat untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Dari sana, mereka seharusnya terbang dengan rute transit di Singapura sebelum tiba di Bandara Juanda Sidoarjo.

Namun kondisi di lapangan memaksa seluruh rencana tersebut berubah.

Para jemaah kini dihadapkan pada ketidakpastian, termasuk terkait durasi tambahan masa tinggal di Arab Saudi dan konsekuensi biaya yang mungkin timbul.

“Yang membuat kami cemas adalah belum ada kejelasan sampai kapan penundaan ini berlangsung. Situasinya sulit diprediksi,” ujarnya.

Penundaan ini tidak hanya berdampak pada jadwal perjalanan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lain bagi para jemaah yang harus memperpanjang masa tinggal di luar negeri. Mereka berharap situasi segera kondusif sehingga dapat kembali ke Indonesia dengan aman. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung mencatat sedikitnya dua rombongan jemaah umrah asal Tulungagung saat ini masih berada di Arab Saudi.

Kepala Kantor Kemenhaj Tulungagung, Suryani, mengatakan pihaknya telah menerima imbauan resmi dari kementerian pada Senin (2/3/2026) terkait situasi terkini di Timur Tengah.

“Beberapa penerbangan menuju dan dari Arab Saudi berpotensi mengalami penjadwalan ulang, penundaan, bahkan pembatalan. Karena itu, bagi masyarakat yang akan berangkat umrah agar memastikan terlebih dahulu kepada maskapai. Jika belum ada kepastian, sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak datang ke bandara,” ujar Suryani, Senin (2/3/2026).

Suryani menegaskan, seluruh jemaah umrah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi diminta tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah, kata dia, menjamin komunikasi terus berjalan dengan maskapai maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami harapkan jemaah tetap tenang. Pemerintah melalui Kementerian Haji serta Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh dan Jeddah terus melakukan komunikasi intensif untuk memastikan jemaah aman dan terlayani dengan baik,” katanya.

Ia juga mengimbau keluarga jemaah di tanah air agar tidak panik dan aktif berkomunikasi melalui pihak travel masing-masing untuk memperoleh informasi terbaru terkait kondisi keluarga mereka di Arab Saudi.

Berdasarkan laporan yang masuk, terdapat dua kelompok jemaah asal Tulungagung yang saat ini berada di Arab Saudi. Salah satu rombongan berangkat melalui travel Menara Kamila Tulungagung dengan jumlah sekitar 40 orang. Sementara satu rombongan lainnya berangkat melalui travel dari luar kota sehingga tidak terpantau langsung oleh kantor Kemenhaj Tulungagung.

“Untuk rombongan dari Menara Kamila, jadwal kepulangannya sekitar tanggal 22. Sedangkan rombongan lainnya dijadwalkan pulang setelah Hari Raya. Sejauh ini belum ada informasi kendala, dan sebelumnya juga ada jemaah yang sudah kembali dengan selamat sebelum situasi memanas,” jelas Suryani.

Ia berharap seluruh jemaah asal Tulungagung tetap dalam kondisi aman dan dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Di tengah situasi geopolitik tersebut, persiapan keberangkatan haji 2026 untuk Kabupaten Tulungagung dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Tahun ini, jumlah jemaah haji Tulungagung tercatat sebanyak 1.156 orang.

Buku manasik haji telah tersedia dan dapat diambil di Surabaya. Sementara distribusi koper jemaah masih menunggu pengiriman lengkap dari pihak terkait.

“Tulungagung masuk kloter 102, 103, 104, dan sebagian 105. Insyaallah pemberangkatan pada Mei 2026. Kloter 102 masuk asrama haji tanggal 17 Mei pukul 21.00 WIB. Kloter 103 dan 104 masuk tanggal 18 Mei pukul 06.00 WIB, sedangkan kloter 105 pukul 06.30 WIB,” paparnya.

Terkait visa, Suryani menyebut seluruh pengajuan telah diproses sejak 8 Februari lalu dan hingga kini tidak ada kendala berarti.

“Secara umum proses berjalan baik. Jika ada kekurangan administrasi, langsung kami lengkapi sesuai permintaan,” tambahnya.

Pihak Kemenhaj Tulungagung menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di Arab Saudi guna memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diduga mengembuskan napas terakhir setelah mengonsumsi cairan herbisida jenis Gramason.

Korban merupakan warga Desa Tanjungkerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang berdomisili di Desa Karanganyar, Kecamatan Pule, Trenggalek. 

Adapun insiden penganiayaan yang terekam dalam video tersebut terjadi di jalan masuk Desa Karanganyar.

Video dugaan penganiayaan itu sebelumnya beredar luas di media sosial pada Rabu (25/2/2026). Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat melakukan pemukulan terhadap korban di pinggir jalan.

Kasi Humas Polres Trenggalek, AKP Katik, menjelaskan bahwa sebelum meninggal dunia, korban sempat mendapatkan perawatan medis secara intensif.

"Kami jelaskan terkait korban atas nama ED. Jadi awal mulanya, korban dibawa ke Puskesmas Pule pada hari Kamis pukul 03.00 pagi. Korban dibawa ke puskesmas karena diduga meminum obat rumput sejenis Gramason," ujar AKP Katik.

Namun, setelah mendapatkan penanganan awal, kondisi kesehatan korban tidak menunjukkan perubahan. Pada Ahad (1/3/2026) pagi, korban dirujuk ke RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk penanganan lebih lanjut.

"Korban tidak ada perubahan, kemudian dirujuk ke RSUD. Sekira pukul 15.00 sore tadi, korban dinyatakan meninggal dunia," lanjutnya.

Mengenai keterkaitan antara kematian korban dengan aksi penganiayaan dalam video yang viral, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman. 

Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku penganiayaan, yakni Andik Wianto (31), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pule.

"Untuk orang yang diduga pelaku sudah kami amankan untuk dimintai keterangan. Terkait penggunaan kaus bertuliskan Polisi Samapta, kami pastikan bahwa pelaku bukan anggota Polri atau anggota Polres Trenggalek," tegas AKP Katik.

Guna memastikan penyebab pasti kematian korban secara medis, pihak kepolisian bersama tim forensik memutuskan untuk melakukan autopsi terhadap jenazah.

"Saat ini petugas Satreskrim Trenggalek telah melakukan visum luar. Namun kami melihat akan dilakukan autopsi terhadap korban supaya bisa dipastikan meninggalnya karena apa. Karena di video beredar ada dugaan penganiayaan, dan ada bukti juga korban meminum herbisida. Jadi nanti akan diketahui meninggal itu karena apa," terangnya.

Pada Ahad menjelang tengah malam, tim forensik bersama kepolisian mulai melaksanakan proses autopsi. 

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Trenggalek. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak berspekulasi, dan menunggu hasil resmi penyelidikan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam rekaman yang beredar sejak Rabu (25/2/2026) tersebut, tampak seorang pria mengenakan kaus bertuliskan Polisi Samapta berulang kali memukul seorang perempuan di pinggir jalan.

Video tersebut memperlihatkan korban awalnya dibonceng oleh pelaku menggunakan sepeda motor. Tak lama berselang, terjadi cekcok hingga pelaku turun dari motor dan memukul korban. Meski sempat berusaha melarikan diri, korban tetap dikejar, dipukul, hingga dilempar sandal pada bagian kepala. Peristiwa ini diketahui terjadi di jalan masuk wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Kasi Humas Polres Trenggalek, AKP Katik, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kejadian tersebut, baik di Polsek Pule maupun Polres Trenggalek.

"Perlu kami perjelas bahwa sesuai dengan video yang beredar di masyarakat, terkait peristiwa penganiayaan tersebut tidak ada laporan ke Polsek Pule maupun ke Polres Trenggalek. Namun dalam hal ini Satreskrim Polres Trenggalek tetap melakukan penyelidikan terkait video yang viral di masyarakat mengenai dugaan penganiayaan yang dialami korban," ujar AKP Katik, Ahad (1/3/2026) malam.

Korban diketahui berinisial ED (33), warga Desa Tanjungkerang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang berdomisili di Desa Karanganyar, Kecamatan Pule.

Pihak kepolisian telah mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku dalam video tersebut. 

AKP Katik memastikan bahwa pria tersebut bukan merupakan anggota kepolisian.

"Kami sudah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku. Terkait penggunaan kaos bertuliskan polisi Samapta, kami pastikan bahwa pelaku bukan anggota Polri atau anggota Polres Trenggalek," tegasnya.

Terkait hubungan antara keduanya, polisi masih mendalami informasi yang berkembang. 

"Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pelaku dan korban menjalin hubungan asmara. Namun untuk kepastian status hubungan mereka, saat ini belum bisa kami pastikan," imbuh dia.

Mengenai waktu kejadian, polisi juga belum dapat memberikan keterangan pasti, namun mengonfirmasi video mulai beredar sejak Rabu lalu. 

Sementara itu, berdasarkan keterangan warga setempat, Anakke Mahmudi, kejadian tersebut benar terjadi pada Rabu di wilayah Desa Karanganyar.

Mahmudi menyebut pelaku dan korban merupakan pasangan nikah siri yang berencana meresmikan pernikahan mereka. 

"Keduanya itu menikah siri. Sempat ada rencana mau menikah secara sah. Tapi belakangan sering cekcok. Sejak ada rencana nikah sah itu, korban minta pulang," ungkap Mahmudi.

Pada Minggu sore, korban dilaporkan meninggal dunia di RSUD dr. Soedomo Trenggalek. 

Berdasarkan informasi yang beredar, korban diduga meninggal dunia setelah mengonsumsi cairan herbisida atau obat pembasmi rumput.

Hingga kini, Polres Trenggalek masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa penganiayaan tersebut serta kaitannya dengan penyebab kematian korban. 

Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi sebelum ada hasil penyelidikan resmi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Memasuki halaman GOR sebelah barat, aroma makanan tradisional bercampur dengan wangi jajanan modern menyeruak di udara. Dari kerak telor yang dimasak di atas tungku kecil, aneka jajanan pasar berwarna-warni, hingga dimsum hangat yang mengepul, serta berbagai minuman segar, semuanya tersaji dalam satu kawasan. Ramadan 2026 benar-benar terasa lengkap di sini. 

Tahun ini, Sentra Aneka Variasi Takjil Nusantara (Savana) hadir dengan wajah baru. Jika pada tahun sebelumnya digelar di Jalan WR Supratman, Pasar Wage, kini pusat kuliner Ramadan tersebut dipindahkan ke kawasan GOR Lembu Peteng. Perpindahan lokasi ini rupanya membawa perubahan besar, baik bagi pedagang maupun pengunjung.

Koordinator pedagang Savana, Haris Mukti, menyebut hingga saat ini ada sekitar 350 pedagang yang bergabung. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat lebih jika dibanding awal digelar awal Ramadan lalu.

“Sebagian besar pedagang dari car free day, sebagian lagi pedagang umum,” ujarnya.

Jumlah tersebut menjadikan Savana Takjil sebagai salah satu sentra kuliner Ramadan terbesar di Tulungagung tahun ini. Deretan tenda tertata rapi, memberi ruang yang cukup luas bagi pengunjung untuk berjalan tanpa berdesakan.

Menurut Haris, dibandingkan lokasi lama, kawasan GOR Lembu Peteng terasa lebih nyaman.

“Kalau di tempat sebelumnya itu waktunya terbatas, jadi pedagang dan pembeli seperti tergesa-gesa. Di sini waktunya lebih panjang, mereka bisa lebih santai,” jelasnya.

Dari sisi pengunjung, ia menilai antusiasme justru meningkat. Hal tersebut menepis kekhawatiran sejumlah pedagang yang awalnya pesimis dengan tingkat kunjungan pembeli.

“Kalau ramai, lebih ramai di sini. Pengunjung tiap hari malah meningkat. Kemarin ada yang datang, kami tanya, ternyata dari Ponggok, Blitar,” tambahnya.

Lonjakan pengunjung itu berbanding lurus dengan perputaran uang. Pada hari pertama pembukaan, sekitar 120 pedagang mencatat total omzet mencapai kisaran Rp30 juta. Kini, perputaran uang disebut telah menyentuh angka kurang lebih Rp50 juta per hari.

Meski begitu, Haris mengakui data detail masih terus direkap. Setiap pedagang diminta mengisi laporan omzet harian melalui tautan khusus.

“Nanti kita kumpulkan. Satu bulan dapat berapa, baru kita laporkan secara keseluruhan,” katanya.

Ia menegaskan, peningkatan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pedagang. Faktor kenyamanan menjadi kunci utama.

“Pedagang itu kuncinya merasa nyaman. Kalau tidak nyaman dan waktunya terbatas, sulit berkembang,” ujarnya.

Tak hanya kuliner, Savana Takjil jilid dua ini juga menghadirkan wahana permainan serta lapak UMKM non-kuliner. Anak-anak tampak antusias mencoba permainan, sementara orang tua berburu makanan untuk berbuka. Suasana ini menciptakan pengalaman Ramadan yang lebih dari sekadar membeli takjil, tetapi juga ruang berkumpul dan bersilaturahmi.

Menjelang azan magrib, pengunjung mulai menenteng kantong-kantong plastik berisi aneka hidangan. Senyum terlihat di wajah para pedagang yang sibuk melayani pembeli terakhir sebelum waktu berbuka tiba.

Di bawah langit mendung yang bersahabat, Savana Takjil 2026 di GOR Lembu Peteng tak sekadar menjadi pasar musiman. Ia menjelma menjadi denyut ekonomi rakyat sekaligus ruang temu hangat masyarakat Tulungagung selama Ramadan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Lusiana Wardhani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin setiap Ramadan sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pelaku UMKM makanan dan minuman.

“Jadi hari ini kita melakukan sidak terkait makanan, minuman, dan takjil di bulan Ramadan 2026. Ini sebenarnya kegiatan rutin Dinas Kesehatan karena kami juga berperan sebagai pembina UMKM di bidang makanan,” ujarnya.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, petugas mengambil 30 sampel makanan dan minuman secara acak dari para pedagang.

Pengujian dilakukan bekerja sama dengan BPOM menggunakan metode rapid test atau uji cepat di lokasi. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan negatif dari bahan berbahaya.

“Dari 30 sampel yang diperiksa, semuanya negatif bahan berbahaya. Pemeriksaan meliputi Metanil Yellow, Rhodamin B, boraks, dan formalin,” jelas Desi.

Adapun jenis makanan yang diuji antara lain dimsum, pentol, tahu walik, hingga minuman seperti cendol. Seluruhnya merupakan makanan siap saji yang banyak diminati masyarakat saat berbuka puasa.

Desi menyebut, hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya edukasi dan pendampingan yang dilakukan Dinas Kesehatan kepada para pedagang selama ini berjalan efektif.

“Kita rutin melakukan pendampingan. Terbukti hari ini tidak ditemukan bahan berbahaya. Artinya, rata-rata teman-teman pedagang mematuhi apa yang sudah kami sampaikan,” katanya.

Meski tidak ditemukan zat berbahaya, petugas tetap memberikan catatan terkait aspek kebersihan teknis, seperti makanan yang belum tertutup sempurna. Hal itu langsung disosialisasikan kepada pedagang di lokasi.

Sebagai tanda telah dilakukan pembinaan dan edukasi, petugas memasang stiker pada lapak pedagang.

“Pemasangan stiker itu menandakan sudah dilakukan sosialisasi, tanya jawab, dan pedagang sudah memahami edukasi yang diberikan,” terang Desi.

Dengan hasil uji laboratorium cepat tersebut, Dinas Kesehatan memastikan takjil yang dijual di Savana GOR Lembupeteng aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Insyaallah aman. Tinggal tadi beberapa catatan teknis kecil seperti kebersihan yang sudah kita sampaikan,” pungkasnya.

Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat tetap bijak dalam memilih makanan serta melaporkan apabila menemukan indikasi makanan yang mencurigakan selama Ramadan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus ini bermula dari laporan seorang warga bernama Murni (41), asal Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Korban mengaku menjadi korban penipuan setelah dijanjikan pekerjaan untuk anaknya di PT Wilmar Gresik oleh tersangka berinisial LYA (30), warga Desa Kucen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto, menjelaskan bahwa tersangka menjalankan aksinya dengan berpura-pura sebagai perantara yang memiliki akses untuk membantu proses penerimaan karyawan di perusahaan tersebut.

“Pelaku menawarkan bantuan untuk memasukkan anak korban bekerja di PT Wilmar Gresik dengan syarat korban menyerahkan uang kurang lebih Rp100 juta, baik melalui transfer maupun secara tunai,” jelas Iptu Nanang, Kamis (26/2/2026).

Tergiur dengan janji tersebut, korban menyerahkan uang sesuai permintaan pelaku. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, anak korban tak kunjung diterima bekerja. 

Tersangka justru mulai sulit dihubungi dan berusaha menghindar. Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka diketahui kerap berpindah tempat tinggal hingga akhirnya memutus komunikasi total. Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boyolangu.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas segera melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa korban serta sejumlah saksi. Polisi juga mengumpulkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen transfer dana, dan melakukan pelacakan terhadap keberadaan tersangka yang diduga terus berpindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada Senin (23/2/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Petugas gabungan berhasil mengamankan tersangka saat melintas di Jalan Raya Boyolangu.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya bukti transfer dari korban ke rekening atas nama terlapor serta satu set seragam perusahaan yang diduga digunakan untuk meyakinkan korban.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolsek Boyolangu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok lowongan kerja, terutama yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan yang meminta sejumlah uang sebagai syarat. Pastikan informasi tersebut jelas, resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi korban penipuan,” tutup Iptu Nanang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan tersebut dihadiri insan media, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kemasyarakatan (ormek), serta organisasi kepemudaan (OKP) di Trenggalek. Momentum Ramadan itu dimanfaatkan untuk mempererat sinergitas sekaligus ruang refleksi bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sambutannya, AKBP Ridwan Maliki menegaskan pentingnya peran media, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian.

“Media dan mahasiswa serta organisasi yang ada di Trenggalek adalah salah satu penjaga moral kami, para penegak hukum dan pelindung, pengayom masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran media dan elemen mahasiswa dibutuhkan tidak hanya dalam pemberitaan, tetapi juga dalam ruang-ruang diskusi untuk memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Polri.

“Kami butuh masukan, baik melalui tulisan maupun diskusi. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai norma, silakan sampaikan, berikan kritik kepada kami. Itu menjadi bahan evaluasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Polres Trenggalek dan berbagai elemen masyarakat.

Kapolres menekankan, tujuan utama kepolisian adalah memastikan masyarakat Trenggalek merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Yang paling kita inginkan adalah masyarakat Kabupaten Trenggalek merasa aman dan nyaman tinggal di sini. Bisa berkarya, meningkatkan perekonomian, dan melakukan kegiatan apa pun tanpa rasa khawatir,” ungkapnya.

Menurutnya, ketika masyarakat merasa tenang dan aman, aparat kepolisian pun turut merasakan hal yang sama.

“Kalau masyarakatnya tenang, tentu polisi juga merasa senang,” tambahnya.

Ia pun membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan gagasan, kritik, maupun laporan, baik secara langsung maupun melalui jalur komunikasi resmi yang tersedia.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyoroti layanan darurat 110 yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Padahal, layanan tersebut telah tersedia cukup lama dan dapat diakses secara gratis, khususnya oleh pengguna Telkomsel di wilayah Kabupaten Trenggalek.

“Kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan layanan 110. Jika melihat, mengetahui, atau mengalami tindak pidana maupun gangguan kamtibmas, silakan hubungi 110. Anggota Polri siap siaga 24 jam,” jelasnya.

Ia memastikan petugas piket akan segera merespons setiap laporan yang masuk dan mendatangi lokasi kejadian.

Dengan predikat sebagai kota teraman nomor dua di Indonesia, Kapolres berharap capaian tersebut tidak membuat semua pihak lengah. Justru, menurutnya, keamanan harus terus dijaga melalui kolaborasi antara kepolisian, media, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan seluruh warga Trenggalek.

“Sinergitas ini harus kita tingkatkan, agar Trenggalek ke depan semakin aman dan kondusif,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sedikitnya 200 paket menu takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kapolres Trenggalek, Ridwan Maliki, turun langsung menyapa dan menyerahkan takjil kepada para pengendara. Selain di halaman Mapolres, bagi-bagi takjil juga dilakukan di depan pos Satlantas 12.0 Jalan Soekarno Hatta.

Kapolres AKBP Ridwan Maliki mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian di momentum Ramadan. Tak hanya melibatkan anggota kepolisian, kegiatan sosial ini juga menggandeng mahasiswa, organisasi kepemudaan, GP Ansor Trenggalek.

“Pada kesempatan sore hari ini, kami sengaja mengundang rekan-rekan mahasiswa, organisasi kepemudaan, GP Ansor, dan media untuk bersama-sama membagikan takjil kepada pengendara yang lewat di depan Mako Polres Trenggalek dan Pos 120 Soekarno-Hatta,” ujarnya.

Menurutnya, Ramadan menjadi momen untuk meningkatkan rasa kasih sayang dan toleransi antar sesama di Kabupaten Trenggalek. Melalui pembagian takjil, pihaknya ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Ini bentuk kebersamaan kita di bulan suci,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres juga mengapresiasi para pengguna jalan yang dinilai tertib berlalu lintas. Ia menyebut, mayoritas pengendara yang melintas telah menggunakan atribut keselamatan secara lengkap, seperti helm dan perlengkapan lainnya.

“Tadi kita lihat bersama, para pengendara sudah menggunakan atribut lengkap. Tentu ini sangat kami apresiasi,” ungkapnya.

Menurutnya, kepatuhan berlalu lintas menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, khususnya selama Ramadan.

Tak hanya berbagi takjil, Polres Trenggalek juga menggelar santuan anak yatim dan buka puasa bersama dengan mahasiswa, organisasi pemuda, dan insan pers di Mako Polres. Kegiatan ini disebut sebagai bentuk apresiasi atas sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Kami mengapresiasi sinergitas yang sudah berjalan. Semoga ke depan bisa terus kita tingkatkan untuk mewujudkan kamtibmas yang lebih kondusif di Kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Terkait situasi keamanan selama Ramadan, Kapolres memastikan hingga hari keenam puasa belum ada kejadian menonjol di wilayah hukum Polres Trenggalek.

“Alhamdulillah selama enam hari puasa ini tidak ada kejadian menonjol. Secara umum Kabupaten Trenggalek masih aman dan kondusif,” tegasnya.

Meski demikian, ia tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk saat membangunkan sahur. Kapolres meminta warga tidak menggunakan pengeras suara secara berlebihan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lain.

“Gunakan sound dalam batas wajar. Bangunkan sahur dengan cara yang baik dan bermoral, sehingga warga yang dibangunkan juga merasa senang karena diperhatikan,” pesannya.

Melalui kegiatan berbagi takjil dan penguatan sinergitas lintas elemen, Polres Trenggalek berharap suasana Ramadan di wilayah Kabupaten Trenggalek tetap aman, damai, dan penuh kebersamaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di bulan Ramadan, suasana di sekolah luar biasa yang berada di Kabupaten Tulungagung ini terasa berbeda. Lebih khusyuk. Lebih hangat. Anak-anak tunanetra duduk rapi, masing-masing dengan mushaf Al-Qur’an Braille di pangkuan. Jemari mereka menyusuri titik demi titik, menerjemahkannya menjadi huruf hijaiyah, lalu menjadi ayat-ayat suci yang mengalun memenuhi ruangan.

Riska Desila Putri, salah satu siswi tunanetra, tampak percaya diri melafalkan ayat demi ayat. Jari-jarinya lincah membaca simbol Braille Arab yang tersusun rapi di hadapannya.

“Belajar membaca Al-Qur’an Braille sejak SMP kelas 2,” tuturnya, Rabu (25/2/2026).

Awalnya, ia harus mengenali satu per satu huruf hijaiyah dalam bentuk titik timbul. Dari alif, ba, ta hingga ya. Tidak mudah di awal.

“Kalau dulu agak-agak sulit pertama,” akunya.

Namun kunci kelancarannya sederhana: membaca setiap hari. Kini, Riska telah menyelesaikan dua juz. Tantangan terbesarnya justru saat lupa.

“Kalau pas lupa, itu sulit,” katanya.

Bagi Riska, titik-titik Braille bukan sekadar kode. Di sanalah cahaya itu hadir menuntunnya membaca kalam Ilahi tanpa harus melihat.

Arif Efendi, pengajar Al-Qur’an Braille di sekolah tersebut, menjelaskan bahwa proses belajar memang tidak instan. Rata-rata siswa membutuhkan waktu satu hingga satu setengah tahun untuk benar-benar lancar membaca.

“Pertama dikenalkan huruf-huruf hijaiyah dulu. Kalau belum menguasai, tidak ditambah. Harus lancar dulu,” jelasnya.

Setiap anak memiliki kecepatan belajar berbeda. Ada yang mampu menguasai dasar-dasar dalam enam bulan, namun ada pula yang membutuhkan hingga dua tahun.

Selama Ramadan, fokus pembelajaran bukan pada penambahan materi baru, melainkan murajaah atau pengulangan hafalan.

“Karena mau mendekati libur Hari Raya. Kalau ditambah terus, mereka malah bisa bingung. Yang sudah dipelajari bisa hilang,” tambah Arif.

Tak hanya membaca, sekolah ini juga memiliki program tahfidz Al-Qur’an bagi siswa tunanetra. Di sudut lain kelas, Denadine, siswi kelas 2 SDLB, tengah menghafal Surah Al-Baqarah. Suaranya mantap, mengalun tanpa melihat teks.

Ia mulai menghafal sejak kelas 1 SD. Kini, beberapa surat telah ia kuasai. Bahkan, ia pernah mengikuti lomba dan meraih juara satu maupun dua.

“Kadang sulit kalau pas lupa,” katanya polos.

Agar hafalan kuat, ia melakukan murajaah setiap hari. Di sekolah, guru membimbing dan membacakan ayat. Di rumah, sang ibu melanjutkan pendampingan.

Metode yang digunakan sederhana namun efektif, simakan. Guru membacakan, siswa mendengarkan, lalu mengulanginya hingga melekat dalam ingatan. Jika ada kesalahan, langsung diperbaiki.

Nanda, siswa lainnya, juga tengah menyelesaikan hafalan Surah Al-Baqarah dan juz 30. Baginya, kunci menghafal adalah mendengar dan mengulang terus-menerus, baik di sekolah maupun di rumah.

Ramadan yang Lebih Bermakna

Program literasi Al-Qur’an Braille dan tahfidz ini menjadi bagian dari pembinaan mental dan spiritual di SLB PGRI Kedungwaru Tulungagung. Sekolah swasta terakreditasi B tersebut melayani berbagai kebutuhan khusus, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita hingga autis, dengan jenjang pendidikan dari SDLB hingga SMALB.

Di ruang kelas sederhana itu, Ramadan terasa lebih bermakna. Tidak ada keterbatasan yang menjadi alasan untuk berhenti belajar. Justru dari keterbatasan penglihatan, lahir ketekunan yang luar biasa.

Jemari-jemari kecil itu terus menyusuri titik-titik Braille. Suara-suara lembut terus menghafal ayat demi ayat. Di sana, di antara lembaran-lembaran bertitik timbul, cahaya itu tidak pernah padam. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyerahan sertifikat WBTb dilaksanakan di Taman Krida Budaya, Kota Malang, pada Minggu (22/02/2026). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menyampaikan rasa bangga atas pengakuan nasional terhadap kesenian yang telah hidup dan berkembang sejak tahun 1958 tersebut.

“Hari ini menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kami menerima apresiasi atas pengakuan Jaranan Senterewe sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Jaranan Senterewe yang lahir tahun 1958 bukan sekadar hiburan, tetapi simbol semangat, keberanian, dan harmoni masyarakat Tulungagung,” ujarnya.

Bupati Gatut Sunu juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian dan regenerasi pelaku seni Jaranan Senterewe.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian dan regenerasi pelaku seni. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini demi Tulungagung yang maju dan berbudaya,” pungkasnya.

Dengan pengakuan ini, Jaranan Senterewe tidak lagi sekadar pertunjukan rakyat, tetapi telah menjadi identitas dan kekuatan budaya masyarakat Tulungagung yang harus dijaga keberlanjutannya dari generasi ke generasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, Ardian Candra, mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, proses penetapan WBTB bukanlah hal yang mudah karena melalui tahapan panjang dan persyaratan ketat.

“Alhamdulillah, pada Minggu 22 Februari 2026 kemarin, kita mendapatkan piagam pengakuan Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan RI untuk Jaranan Senterewe, seni budaya khas Kabupaten Tulungagung,” ungkapnya, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga kini eksistensi Jaranan Senterewe di Tulungagung masih terjaga. Banyak kelompok seni jaranan yang aktif, meskipun pertunjukannya biasanya tampil pada momen-momen tertentu seperti peringatan hari besar, acara adat, maupun hajatan masyarakat.

“Dengan adanya penghargaan ini, tentu akan kami jadikan prioritas dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Karena untuk meraih status WBTb ini tidak mudah. Ini aset budaya tak benda yang harus kita lestarikan,” tegas Ardian.

Ardian menambahkan, pengusulan Jaranan Senterewe sebagai WBTb telah dilakukan sejak awal 2024. Salah satu syarat utama pengakuan WBTB adalah usia kesenian minimal 50 tahun serta memiliki kajian historis yang jelas dan terdokumentasi.

“Di Tulungagung, untuk tingkat nasional, baru Jaranan Senterewe yang mendapat sertifikat WBTb. Ke depan ada usulan lain seperti Reog Kendang, tetapi persyaratannya memang sangat ketat,” jelasnya.

Pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda memberikan sejumlah keuntungan, terutama dari sisi penguatan identitas daerah dan dukungan pembinaan dari pemerintah pusat.

“Secara pengakuan, ini menjadi kekayaan aset daerah yang diakui pemerintah pusat. Harapannya, pembinaan dan pengembangan bisa lebih luas, sekaligus menjadi potensi pengembangan pariwisata ke depan,” pungkas Ardian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini diambil guna menjaga kenyamanan warga serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kerap muncul akibat aktivitas tersebut.

Kasi Humas Polres Tulungagung, Nanang Murdianto, mengatakan, sosialisasi larangan tersebut sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum Ramadan dimulai. Pihaknya telah menyebar flyer imbauan serta menyampaikan larangan melalui berbagai media dan kesempatan.

“Sebelum menjelang puasa kita sudah beberapa kali menyampaikan, yang utama kita membuat papan imbauan dulu. Yang kedua kita melaksanakan kegiatan larangan-larangan pada bulan puasa,” ujar Nanang, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, selain larangan penggunaan sound besar saat SOTR, terdapat dua larangan lain yang juga menjadi fokus pengawasan, yakni menerbangkan balon udara secara liar dan menyalakan petasan.

“Larangan dari Polres Tulungagung yaitu menerbangkan balon udara. Yang kedua membunyikan atau menyalakan petasan. Yang ketiga melaksanakan kegiatan SOTR memakai sound besar atau sound horeg,” tegasnya.

Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Polres Tulungagung menerjunkan personel secara rutin melalui patroli harian. Patroli dilakukan menjelang sahur, setelah salat tarawih, hingga saat menjelang waktu berbuka puasa.

“Untuk tindak lanjut saat ini, kita dari Polres Tulungagung setiap hari membuat surat perintah ke jajaran untuk melaksanakan kegiatan patroli menjelang sahur dan juga setelah kegiatan salat tarawih maupun saat akan berbuka puasa,” jelas Nanang.

Dalam patroli yang digelar pada Sabtu (21/2/2026) malam lalu, petugas mendapati sekelompok anak yang melaksanakan ronda sahur menggunakan sound horeg dengan volume tinggi yang dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar. Polisi pun langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan perangkat sound system tersebut.

“Alhamdulillah untuk saat ini dalam waktu tiga hari sudah kita dapatkan hasilnya. Dari salah satu wilayah, kita sudah mengamankan satu sound horeg yang pada waktu itu dilaksanakan pada malam Sabtu atau malam Minggu, digunakan untuk ronda sahur,” ungkapnya.

Sebagai efek jera, perangkat sound system tersebut untuk sementara diamankan di Mapolres Tulungagung. Pemilik baru diperbolehkan mengambilnya kembali setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk sanksinya sementara kita amankan, dan kita memberikan imbauan. Untuk pengambilan sound nanti kita keluarkan setelah hari raya,” tandas Nanang.

Polres Tulungagung berharap masyarakat dapat menjalankan tradisi Ramadan dengan tetap mengedepankan ketertiban, toleransi, dan kenyamanan bersama.

Aparat juga mengimbau para orang tua agar turut mengawasi aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hingga dini hari, agar tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Saat digerebek, A didapati tengah berduaan dengan seorang laki-laki beristri berinisial LF. Penggerebekan dilakukan oleh istri LF bersama sejumlah anggota kepolisian.

Menanggapi kabar yang beredar luas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Sukowinarno, membenarkan bahwa perempuan berinisial A merupakan tenaga pendidik di wilayahnya.

Ia menyebut A tercatat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu yang mengajar di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Karangrejo.

Ini kaitan dengan dugaan seorang ASN, atau tepatnya PPPK paruh waktu di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Saya mendapatkan informasi itu tadi malam sebetulnya dari media,” ujar Sukowinarno, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan koordinasi internal pada pagi harinya. Koordinasi dilakukan dengan pihak sekolah serta unit pelaksana teknis di wilayah setempat guna memastikan status kepegawaian yang bersangkutan.

“Kemudian kami tindak lanjuti pagi hari ini untuk melakukan koordinasi dengan terkait lainnya, baik dengan sekolah maupun dengan UPASP (Unit Pelaksana Administrasi Satuan Pendidikan) atau korwil. Karena yang bersangkutan adalah seorang P3K di salah satu kecamatan di Tulungagung, yaitu Kecamatan Karangrejo,” jelasnya.

Dari hasil pengecekan data kepegawaian dan klarifikasi ke pihak terkait, Dinas Pendidikan memastikan bahwa A memang terdaftar sebagai salah satu P3K di Kabupaten Tulungagung. Namun, Sukowinarno mengungkapkan bahwa yang bersangkutan sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri.

“Setelah kami cek di data kepegawaian dan cross check kepada UPASP atau korwil, memang benar yang bersangkutan adalah salah satu P3K di Kabupaten Tulungagung. Ternyata setelah kita cek juga di surat-surat data kepegawaian, yang bersangkutan pada tanggal 11 Februari mengajukan pengunduran diri dari ASN,” paparnya.

Meski demikian, proses pengunduran diri tersebut belum final. Hingga saat ini, status A masih tercatat sebagai ASN karena surat pengunduran dirinya belum disetujui secara resmi.

“Ini masih dalam proses. Karena memang setelah tanggal 11 itu kemudian masuk masa liburan. Dalam surat pengunduran diri itu tidak serta merta langsung disetujui. Kami juga akan melakukan pemanggilan untuk verifikasi kepada yang bersangkutan,” tegas Sukowinarno.

Ia menambahkan, setelah surat pengunduran diri diserahkan, pihak dinas belum dapat memastikan keberadaan A. Oleh sebab itu, klarifikasi langsung tetap akan diupayakan sebagai bagian dari prosedur administrasi dan penegakan disiplin.

“Informasi yang kami dapatkan, setelah menyerahkan surat pengunduran diri itu, untuk mendeteksi yang bersangkutan berada di mana masih belum bisa didapat. Maka kami akan melakukan pemanggilan dan verifikasi,” ujarnya.

Terkait dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut, Sukowinarno menegaskan bahwa hal itu merupakan ranah aparat penegak hukum. Sementara Dinas Pendidikan akan fokus pada aspek disiplin ASN sesuai kewenangannya.

“Untuk yang terkait dugaan pidananya itu ranahnya APH. Kami pada ranah disiplin ASN, sehingga kami menjalankan proses itu tetap, tentunya dengan melakukan klarifikasi,” katanya.

Pihaknya juga membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan kepolisian di Tuban apabila diperlukan dalam proses penegakan disiplin.

“Nanti kalau alamatnya sudah jelas dan sebagainya, tentunya kami juga akan berkomunikasi, termasuk dengan APH yang ada di Tuban. Karena yang bersangkutan masih berstatus ASN, maka proses disiplin tetap kami jalankan,” pungkas Sukowinarno. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penemuan jenazah Mahfud pertama kali dilaporkan warga sekitar pada pukul 17.30 WIB. Saksi yang melihat kondisi korban menyebut sempat melihat adanya luka di bagian tangan, sehingga memunculkan dugaan awal adanya kematian tidak wajar.

Korban diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut. Sementara istri dan anak-anaknya tinggal di wilayah Bakalan, Kecamatan Tanggunggunung, dan rutin menjenguk korban setiap beberapa hari sekali.

Kapolsek Campurdarat, AKP Marsid, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menjelaskan, pihak kepolisian bersama tim Inafis dan tenaga kesehatan langsung melakukan pemeriksaan setelah menerima informasi dari masyarakat.

“Dari anggota yang piket menerima laporan warga bahwa di Dusun Kauman, Desa Campurdarat, ditemukan seorang warga meninggal dunia sekitar pukul 17.30 WIB. Hasil pemeriksaan medis dari Inafis dan petugas kesehatan menyatakan korban meninggal dunia karena riwayat penyakit TBC,” ujar AKP Marsid.

Ia menegaskan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Adapun luka di tangan korban merupakan bekas garukan yang mengeluarkan darah dan dikerumuni semut.

“Luka yang terlihat di tangan korban diperkirakan akibat gigitan semut. Diperkirakan korban telah meninggal dunia sejak sekitar pukul 06.00 pagi, sehingga mengundang gigitan serangga,” jelasnya.

Menurut keterangan keluarga, komunikasi terakhir dengan korban terjadi pada Senin kemarin atau sehari sebelum ditemukan meninggal. Saat itu, tidak ada keluhan khusus yang disampaikan korban.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut, polisi memastikan kematian Mahfud murni karena faktor kesehatan dan tidak mengandung unsur kekerasan. Pihak keluarga telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan selanjutnya jenazah diserahkan untuk dimakamkan oleh keluarga. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Mereka dikerumuni kawanan monyet liar hingga akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar).

Ketiga pelajar tersebut adalah Azyana Ula Ramadani (17), Angel Aulia Azahra (17), serta Julia Dhea E.S (16), ketiganya merupakan pelajar SMK Ngunut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga siswi tersebut mulai mendaki sekira pukul 08.15 WIB. Awalnya kegiatan berjalan lancar. Namun saat hendak turun karena merasa lelah, mereka justru dihadang segerombolan monyet liar.

Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Tulungagung, Iwan Supriyono, menjelaskan pihaknya menerima laporan pada siang hari.

“Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, bahwasanya tadi jam 13.12 WIB dari piket pemadam kebakaran menerima aduan masyarakat yang ada di atas Bukit Gunung Budeg minta bantuan,” ujar Iwan.

Menurutnya, ketiga pelajar tersebut diduga menjadi sasaran kawanan monyet yang mengharapkan makanan dari para pengunjung.

“Anak SMK Ngunut naik ke atas gunung mulai jam 08.15 pagi tadi. Berhubung sudah merasa capek dan ingin pulang, saat mau turun ada segerombolan monyet yang istilahnya meminta makanan. Mereka mengerumuni dan sifatnya mau menyerang ketiga pengunjung itu,” jelasnya.

Dalam kondisi panik, ketiga pelajar itu sempat mencoba memberikan makanan ringan dan minuman kepada kawanan monyet dengan harapan bisa menjauh.

“Ketiga pengunjung berusaha memberikan makanan ringan dan minuman. Tapi jumlah monyetnya malah bertambah dan tetap berkerumun. Ketiga anak itu merasa ketakutan dan akhirnya minta bantuan Damkar Kabupaten Tulungagung,” tambah Iwan.

Mendapat laporan tersebut, Damkarmat Tulungagung langsung berkoordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gunung Budeg dan menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Proses evakuasi berlangsung lancar. Saat petugas dan anggota Pokdarwis tiba di lokasi, kawanan monyet sudah mulai membubarkan diri. Ketiga pelajar kemudian dijemput dan didampingi turun hingga ke bawah.

“Kami koordinasi dengan Pokdarwis Gunung Budeg naik ke atas untuk mengevakuasi ketiga anak itu. Alhamdulillah lancar, cuma sedikit lecet di kakinya. Sampai ke bawah bisa berjalan, alhamdulillah aman dan selamat sampai di dataran bawah,” terang Iwan.

Setelah dipastikan dalam kondisi aman, ketiganya diperbolehkan pulang. Pihak Damkarmat Tulungagung mengimbau para pengunjung Gunung Budeg agar lebih berhati-hati, tidak membawa atau memperlihatkan makanan secara mencolok. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Bantuan satu unit bentor diserahkan langsung oleh Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP M. Taufik Nabila, kepada korban, Hartoyo (62), warga Kelurahan Tertek, Tulungagung, pada Selasa (17/2/2026). Ia sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut pindang di Pasar Ngemplak dengan menggunakan bentor sebagai sarana utama mencari nafkah.

Dalam kasus tabrak lari tersebut, bentor milik korban sempat terseret mobil penabrak dan rusak parah. Melihat kondisi ekonomi korban yang menggantungkan penghasilan dari bentor, Satlantas Polres Tulungagung memberikan bantuan satu unit bentor baru.

“Kami sempat berbincang dengan beliau. Bentor itu satu-satunya alat untuk mencari nafkah. Maka kami tergerak untuk membantu. Bentor ini khusus untuk angkutan barang, bukan untuk angkutan penumpang,” tegas AKP Taufik Nabila.

Kasat Lantas AKP M. Taufik Nabila menjelaskan, kecelakaan bermula saat bentor yang dikemudikan Hartoyo sedang menurunkan barang dagangan berupa ikan pindang di depan pasar sekitar pukul 00.00 WIB.

“Tiba-tiba kendaraan bentor ditabrak dari belakang oleh mobil Isuzu Panther. Bentor sempat terseret dan korban terpental ke sisi kiri jalan sehingga mengalami luka ringan,” jelasnya.

Mobil yang terlibat adalah Isuzu Panther yang dikemudikan Dimyati (62), warga Kelurahan Bago, Tulungagung. Usai menabrak, pengemudi sempat melarikan diri karena panik dan takut dikejar warga. Dalam Pelarian tersebut kendaraan kembali mengalami kecelakaan di wilayah Ngantru. Kendaraan akhirnya dihentikan massa di depan pasar Kras, Kabupaten Kediri.

“Pengemudi mengaku tidak melihat bentor karena posisi kendaraan terlalu ke kiri. Ia ketakutan saat diteriaki warga sehingga memilih melarikan diri,” terang AKP Taufik.

AKP Taufik menambahkan, peristiwa tersebut mencakup dua tempat kejadian perkara (TKP), yakni di depan Pasar Ngemplak dan di wilayah Ngantru. Namun, hanya satu laporan resmi yang masuk yakni dari pihak korban di TKP Pasar Ngemplak.

“Kami melakukan evakuasi terhadap kedua belah pihak. Pengemudi Panther mengalami luka cukup parah dan saat ini masih menjalani rawat jalan, sedangkan korban bentor luka ringan,” ujarnya.

Polisi memastikan tidak ditemukan indikasi pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Kondisi lampu kendaraan juga dalam keadaan normal saat kejadian.

Sementara itu seorang anggota kepolisian juga sempat mengalami luka robek ringan di bagian kepala saat proses evakuasi pengemudi mobil. Saat ini kondisinya telah membaik.

Kapolres Tulungagung disebut akan memberikan penghargaan kepada anggota yang terlibat dalam upaya penghentian kendaraan tabrak lari tersebut.

Hartoyo mengaku bersyukur atas bantuan bentor tersebut. Ia setiap hari bekerja mulai pukul 00.00 WIB hingga menjelang subuh sebagai buruh angkut pindang di pasar.

“Kerja mulai tengah malam sampai subuh. Ini memang untuk angkut barang. Dulu sebelum pakai kendaraan ya dipancal,” ujarnya singkat.

Terkait penanganan hukum, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara damai. Proses selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme restorative justice (RJ).

“Dua belah pihak sudah sepakat berdamai karena menyadari kejadian ini tidak disengaja. Perkara akan kami gelar dan dilanjutkan dengan proses restorative justice,” pungkas AKP Taufik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ratusan umat terpantau hadir sejak pukul 16.00 WIB dengan membawa perlengkapan sembahyang. Mereka mengikuti ritual "melepas tahun" sebagai bentuk penghormatan terhadap tahun yang akan segera berlalu.

Pengurus Klenteng Tjoe Tik Kiong, Tjio Jing Jing, menjelaskan bahwa rangkaian ibadah dibagi dalam dua tahap utama.

"Kami melaksanakan sembahyang pukul 16.00 sore untuk melepas tahun yang lama. Nanti tepat pukul 00.00 WIB, akan dilanjutkan dengan sembahyang pembuka Tahun Baru Imlek," ujar Tjio.

Momen tengah malam tersebut merupakan puncak spiritual bagi umat untuk memanjatkan doa keselamatan dan keberuntungan. Tjio menambahkan, harapan utama pada tahun baru ini adalah kelancaran rezeki, kesehatan, serta usia yang panjang. Ia juga mencatat adanya peningkatan antusiasme umat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain ritual ibadah, suasana diperiahkan dengan penampilan Barongsai di halaman dan area altar klenteng. Berbeda dengan pertunjukan di ruang publik, atraksi di dalam klenteng memiliki prosedur sakral yang ketat.

Ketua Tim Barongsai TITD Tjoe Tik Kiong, Abdurrahman Fauzi atau Ganang, menegaskan pentingnya tata krama dalam setiap gerakan. "Di dalam klenteng sifatnya lebih sakral. Kami harus melakukan penghormatan di depan altar terlebih dahulu sebagai bentuk izin secara spiritual sebelum memulai atraksi," jelas Ganang.

Tjio Jing Jing membenarkan prosedur tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada "tuan rumah" atau entitas spiritual di klenteng guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ganang, yang telah bergabung sejak 2014, menyebutkan bahwa penampilan tahun ini cukup istimewa karena timnya sempat vakum pada perayaan sebelumnya. Meski persiapan tergolong singkat, hanya sekitar satu pekan, tim yang beranggotakan 10 hingga 12 personel tersebut tetap tampil maksimal.

Menariknya, tim Barongsai Tulungagung ini mengedepankan nilai inklusivitas. Ganang yang merupakan warga suku Jawa menegaskan bahwa kesenian ini terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis. Saat ini, pihaknya tengah membuka rekrutmen bagi masyarakat yang berminat melestarikan budaya tersebut.

Perayaan Imlek di Klenteng Tjoe Tik Kiong tahun ini menjadi potret harmonisasi lintas budaya di Tulungagung. Di bawah pendar lampion dan aroma dupa, malam pergantian tahun tersebut menjadi ruang pertemuan antara doa, tradisi, dan harapan kolektif akan kehidupan yang lebih baik. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa laporan resmi telah diterima kepolisian pada Minggu sore sekira pukul 17.00 WIB.

“Benar, kami menerima laporan adanya seorang warga meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki pompa air di wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol,” ujar Iptu Nanang Murdianto.

Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 15.30 WIB. Korban diketahui bernama Mukholis (49), warga Dusun Pasir RT 36 RW 14 Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Saat kejadian, korban sedang memperbaiki kebocoran pada instalasi pipa pompa air di rumah milik seorang warga.

“Korban diduga memperbaiki kebocoran pipa dalam kondisi mesin pompa masih menyala dan terhubung dengan aliran listrik,” jelas Iptu Nanang.

Berdasarkan keterangan saksi sekaligus pemilik rumah, Srini (60), sekitar pukul 15.00 WIB korban masih dalam kondisi sadar dan sempat menjawab saat dipanggil. Saat itu, korban dalam posisi tengkurap sambil memperbaiki pompa air.

Namun sekitar pukul 15.30 WIB, saksi kembali mendatangi lokasi dan mendapati korban sudah tergeletak di dekat mesin pompa dalam posisi tengkurap serta tidak bergerak.

“Melihat kondisi tersebut, saksi kemudian meminta bantuan warga. Salah satu saksi lainnya segera memutus aliran listrik pada instalasi pompa air untuk menghindari risiko lebih lanjut,” terang Iptu Nanang.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sumbergempol. Petugas bersama tim medis dan Inafis dari Polres Tulungagung segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan awal terhadap jenazah.

“Hasil visum luar menunjukkan adanya luka bakar pada bagian lengan kanan dan telapak tangan kiri korban yang diduga akibat sengatan listrik,” ungkap Iptu Nanang.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban. Polisi menyimpulkan dugaan sementara bahwa korban meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat memperbaiki pompa air.

Lebih lanjut, pihak keluarga korban menyatakan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

“Keluarga sudah membuat pernyataan tertulis menolak autopsi dan menerima kejadian ini sebagai musibah murni akibat kecelakaan kerja,” pungkas Iptu Nanang Murdianto.

Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan perbaikan instalasi listrik dan memastikan aliran listrik dalam kondisi mati guna mencegah kejadian serupa. (*)

Editor: Danu

Prosesi itu bukan sekadar mengganti kain dan aksesori. Bagi para umat, ritual ini menjadi simbol transisi menuju tahun yang baru, harapan yang baru, dan doa-doa yang kembali dipanjatkan dengan khidmat.

“Hari ini pergantian baju dari baju kuning ke baju merah. Untuk Imlek memang harus pakai baju merah karena merah melambangkan kebahagiaan,” ujar Tjio Jingjing, Bioma Klenteng Tjoe Tik Kiong Tulungagung.

Pergantian busana rupang utama, Dewi Mak Co, diawali dengan persembahyangan di depan altar. Setelah itu dilakukan ritual pakpoy yakni meminta izin secara spiritual sebelum menyentuh dan memandikan rupang dewa.

“Setelah minta izin melalui pakpoy, Mak Co dimandikan lalu diganti bajunya,” jelas Jingjing.

Suasana menjadi semakin sakral ketika prosesi memandikan dan mengganti busana dimulai. Seluruh pintu ruangan altar dewi Mak Co ditutup. Tidak semua orang diperkenankan masuk. Ada aturan adat yang dijaga turun-temurun.

“Pada saat memandikan dan mengganti baju Mak Co, laki-laki tidak boleh masuk. Yang boleh melakukan prosesi ini hanya wanita lajang yang belum memiliki suami,” ungkapnya.

Tak hanya Dewi Mak Co yang berganti warna busana. Seluruh rupang dewa yang berada di klenteng tersebut turut mengenakan pakaian merah sebagai simbol sukacita.

“Yang diganti bajunya Mak Co besar, Mak Co kecil, Nacha, Ho Jang Kun, Hotei Jin Sin, semuanya. Total ada sembilan dewa dan semuanya diganti,” terang Jingjing.

Warna kuning yang sebelumnya dikenakan melambangkan kemuliaan dan emas. Namun menjelang Imlek, warna merah menjadi dominan sebagai perlambang kebahagiaan, keberuntungan, dan energi positif.

“Maknanya ya itu tadi, kalau Imlek kita harus pakai baju merah. Istilahnya baju merah itu bahagia,” katanya.

Busana merah itu akan dikenakan hingga perayaan Senjit Mak Co, sebelum nantinya seluruh atribut kembali diganti dengan warna kuning.

“Nanti sampai Senjit (hari ulang tahun) Mak Co kita pakai merah. Setelah itu diganti lagi kuning, termasuk semua atributnya,” imbuhnya.

Tahun Baru Imlek 2026 menandai pergantian ke tahun Kuda Api. Dalam kepercayaan Tionghoa, unsur api identik dengan semangat dan energi besar, namun juga dapat memicu emosi yang tinggi.

“Tahun ini adalah tahun Kuda Api. Namanya kuda api ya banyak orang yang lagi emosi. Makanya kita harus berusaha sabar, tenang, jangan gegabah,” tutur Jingjing.

Ia berharap tahun ini membawa kebaikan bagi semua umat. Doa-doa dipanjatkan agar kehidupan di tahun yang baru berjalan lebih lancar.

“Harapannya ke depan sukses, lancar rezekinya, panjang umur, sehat terus,” ucapnya.

Dalam perhitungan shio, tahun ini disebut membawa ciong besar bagi pemilik shio Tikus, sementara ciong kecil dialami shio Ayam, Kuda, dan Kelinci. Meski demikian, Jingjing mengingatkan bahwa semua kembali pada sikap dan usaha masing-masing.

“Yang penting kita tetap berbuat baik, sabar, dan tidak gegabah. Itu yang utama,” pungkasnya.(*)

Editor: Danu 

Sejak Minggu (15/2/2026) pagi, kawasan makam desa di Kecamatan Durenan itu mulai dipadati warga. Orang tua menggandeng anak-anak mereka, para remaja berjalan beriringan, sementara kaum bapak dan ibu membawa kantong berisi bunga serta air doa. Semua membaur tanpa sekat, duduk bersila di antara pusara keluarga, mengikuti pembacaan Surah Yasin dan tahlil dengan khusyuk.

Muhammad Mahfur dari Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pemerintah Desa Karanganom menuturkan, tradisi nyekar sebenarnya telah lama hidup di tengah masyarakat. Namun, dalam tiga tahun terakhir, kegiatan itu dikemas secara kolektif agar lebih terarah dan memperkuat kebersamaan warga.

“Alhamdulillah, kegiatan Nyekar Bareng ini sudah berjalan tiga tahun. Bisa berlangsung khidmat dan lancar berkat dukungan pemerintah desa serta para tokoh agama,” ujarnya.

Menurut Mahfur, antusiasme warga tahun ini meningkat signifikan. Selain sosialisasi yang dilakukan melalui banner dan pamflet, cuaca cerah turut mendukung jalannya acara. Sekitar 500 warga tercatat hadir, tidak hanya dari Karanganom, tetapi juga dari luar desa yang memiliki leluhur dimakamkan di TPU setempat.

“Ini bagian dari ikhtiar menyongsong Ramadan. Kami ingin kebersamaan ini terus terjaga dan semakin banyak generasi muda yang mengenal serta mendoakan ahli kuburnya,” imbuhnya.

Sementara itu bagi Puput Supriyanto (54), warga setempat, Nyekar Bareng menghadirkan suasana berbeda dibanding ziarah secara pribadi. Menurutnya, kegiatan yang dikemas bersama membuat masyarakat lebih khusyuk dan tertib dalam berdoa.

“Alhamdulillah, acaranya berjalan bagus, rapi, dan aman. Warga sangat antusias, bahkan ada yang datang dari luar desa karena punya keluarga yang dimakamkan di sini,” tuturnya.

Ia melihat kekompakan antara ulama dan umara’ menjadi kekuatan utama terselenggaranya kegiatan ini. Keterlibatan organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Karanganom memperlihatkan kolaborasi lintas generasi yang harmonis.

“IPNU, NU, tokoh masyarakat, perangkat desa semua jadi satu. Rasanya hampir tidak ada kekurangan,” tambah Puput.

Prosesi ditutup dengan doa yang dipimpin empat sesepuh dari empat penjuru wilayah yakni Dempok Etan, Nglengkong, Mboto, dan Dempok Lor. Suara mereka bersahut-sahutan memanjatkan harap agar arwah para leluhur mendapat tempat terbaik di sisiNya, serta warga Karanganom diberi kesehatan dan kekuatan menjalani Ramadan.

Bagi masyarakat Desa Karanganom, Nyekar Bareng bukan sekadar ritual tahunan. Ia menjadi ruang silaturahmi, sarana pendidikan spiritual bagi anak cucu, sekaligus pengingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara.

Di antara nisan-nisan yang berdiri sunyi, warga menemukan makna kebersamaan. Dan dari tanah yang dipijak itu, mereka menata hati, bersiap menyambut Ramadan dengan jiwa yang lebih bersih dan saling menguatkan.(*)

Editor: Danu

Sampai dengan pertengahan Februari ini, total stok darah di UDD PMI Tulungagung mencapai 620 kantong. Rinciannya, golongan darah A sebanyak 126 kantong, golongan darah B 193 kantong, golongan darah O 195 kantong, dan golongan darah AB 106 kantong. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan periode menjelang Ramadan tahun lalu yang sempat menembus lebih dari 1.000 kantong darah.

Kepala UDD PMI Tulungagung, dr. Rukmi, mengatakan bahwa stok yang ada saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan dalam waktu dekat. Namun, ia mengakui jumlah tersebut belum menyamai capaian tahun sebelumnya.

“Untuk saat ini sih ya cukup. Tapi biasanya kalau sudah mendekati puasa seperti ini stoknya sudah sekitar seribuan. Nah, sampai sekarang memang belum mencapai itu,” ujar dr. Rukmi.

Menurutnya, hingga pertengahan Februari masih terdapat sejumlah agenda donor darah di luar gedung atau melalui mobil unit keliling yang diharapkan dapat menambah persediaan.

“Sampai tanggal 15 nanti masih ada kegiatan di luar gedung, mobile unit. Jadi kami optimistis masih bisa bertambah,” imbuhnya.

Dr. Rukmi menjelaskan, penurunan stok darah tahun ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kendala dalam penyampaian informasi kepada para pendonor, sehingga partisipasi donor darah cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir.

“Memang belum memenuhi seperti tahun kemarin. Akhir-akhir ini ada kendala di pemberitahuan kepada pendonor, sehingga yang donor agak berkurang. Selain itu, faktor cuaca hujan juga cukup berpengaruh,” jelasnya.

Tingginya curah hujan di wilayah Tulungagung disebut berdampak langsung pada jumlah kunjungan pendonor, baik yang datang langsung ke kantor PMI maupun melalui layanan jemput bola. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat sebagian masyarakat menunda aktivitas donor darah.

Saat ini, rata-rata jumlah pendonor setiap hari berada di kisaran 60 orang. Dengan capaian tersebut, PMI menilai kondisi stok belum dalam tahap mengkhawatirkan, namun tetap perlu diantisipasi menjelang Ramadan.

“Kalau dengan stok seperti ini, mengkhawatirkan sih enggak. Tapi sudah kami rencanakan, kalau sampai puasa nanti tidak mencukupi, mungkin kita buka malam hari,” terang dr. Rukmi.

Ia menambahkan, PMI berencana memperpanjang jam operasional hingga malam hari selama Ramadan. Jika biasanya pelayanan berakhir pukul 21.00, nantinya akan diperpanjang hingga pukul 22.00. Selain itu, layanan donor darah juga direncanakan dibuka setelah salat tarawih.

“Mulainya mungkin sekitar jam 19.00 setelah tarawih. Di luar gedung juga akan kita maksimalkan selain pelayanan di sini yang diperpanjang jamnya,” jelasnya.

Terkait golongan darah yang paling banyak dibutuhkan, dr. Rukmi menyebut tidak ada golongan darah tertentu yang selalu mendominasi kebutuhan. Permintaan darah bergantung pada kondisi pasien di rumah sakit dan komposisi populasi golongan darah di masyarakat.

“Enggak mesti. Kadang golongan darah B, kadang O. Tergantung kebutuhan. Kalau golongan darah AB memang populasinya kecil, jadi kebutuhannya juga tidak sebanyak yang lain,” pungkasnya.

PMI Tulungagung pun mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat untuk tetap rutin mendonorkan darahnya, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan, guna memastikan ketersediaan darah tetap aman bagi pasien yang membutuhkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakapolres Trenggalek, Kompol Herlinarto, merinci bahwa pengungkapan tersebut terdiri dari delapan perkara narkotika jenis sabu dan satu perkara peredaran obat keras berbahaya (dobel L).

“Selama Januari hingga 10 Februari 2026, kami mengungkap delapan perkara narkotika jenis sabu dengan 13 tersangka, serta satu perkara undang-undang kesehatan dengan satu tersangka. Total ada 14 tersangka yang kami amankan,” ujar Kompol Herlinarto, Jumat (13/2/2026).

Pada Januari 2026, kepolisian mengungkap empat kasus narkotika dengan tujuh tersangka pria dan menyita barang bukti sabu seberat 1,05 gram. Dari empat perkara tersebut, tiga di antaranya diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice), sementara satu perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selain itu, petugas mengungkap satu kasus peredaran obat keras dengan menyita 640 butir pil dobel L dari satu tersangka.

Operasi di wilayah Kecamatan Watulimo dan Karanggandu turut menyita sejumlah barang bukti pendukung, termasuk plastik klip sabu, alat isap (bong), pipet kaca, timbangan digital, uang tunai hasil transaksi, serta telepon genggam.

Memasuki periode 1 hingga 10 Februari 2026, Satresnarkoba kembali mengungkap empat kasus narkotika dengan enam tersangka, yang terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan. Total barang bukti sabu yang disita pada periode ini mencapai 12,22 gram.

“Tiga perkara kami lanjutkan ke proses penyidikan dan satu perkara diselesaikan melalui restorative justice,” jelas Herlinarto.

Salah satu kasus menonjol diungkap pada 3 Februari 2026 di sebuah rumah kos di Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek. Petugas menyita 8,01 gram sabu beserta puluhan sedotan plastik, isolasi, timbangan digital, dan alat isap.

Tersangka dalam penggerebekan tersebut adalah AWK alias Ateng (33), warga Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, serta seorang perempuan berinisial SDF (28), warga Kelurahan Surodakan. Di lokasi dan waktu yang sama, polisi juga menangkap ADS alias Batang (36) dan seorang perempuan berinisial MB (31), keduanya merupakan warga Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Tulungagung, dengan barang bukti sabu seberat 1,76 gram.

Kompol Herlinarto menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang bervariasi. Sebagian merupakan penyalahguna narkotika golongan I untuk konsumsi pribadi, sementara tersangka lainnya berperan sebagai pengedar yang mencari keuntungan ekonomi.

Atas perbuatannya, para tersangka pengguna dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Sementara itu, para pengedar dijerat Pasal 114 ayat (1) dan (2) serta Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara hingga pidana mati.

Untuk perkara peredaran obat keras tanpa izin, tersangka dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 dan Pasal 436 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Sukowinarno, menegaskan pentingnya penguasaan bahasa Inggris di era global. Hal tersebut disampaikan dalam acara peresmian yang berlangsung pada Jumat (13/2/2026).

“Kehadiran English One sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk membekali generasi muda dengan kemampuan komunikasi global, kepercayaan diri, serta daya saing internasional,” ujar Sukowinarno.

Ia menambahkan bahwa penguasaan bahasa Inggris tidak hanya sekadar keterampilan berbahasa, namun juga berperan dalam membentuk pola pikir terbuka dan kesiapan menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, Pemkab menyambut baik metode pembelajaran yang aktif, aplikatif, dan komunikatif yang diusung lembaga ini.

Lebih lanjut, Sukowinarno menjelaskan komitmen Pemkab Tulungagung dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik jalur formal maupun nonformal. Pendidikan nonformal dianggap strategis dalam melengkapi kurikulum sekolah serta memberikan fleksibilitas bagi pengembangan diri peserta didik.

Sementara itu, Center Director English One Kediri sekaligus English One Kediri Satellite Tulungagung, Katarina Ika, menjelaskan bahwa lembaga tersebut sebelumnya telah beroperasi di Tulungagung di bawah manajemen pihak ketiga.

“Tahun ini kami mengambil alih manajemen secara langsung untuk melayani masyarakat Tulungagung,” ungkap Ika.

Menurutnya, keputusan ekspansi ini didasari oleh tingginya minat masyarakat Tulungagung. Selama ini, banyak siswa dari wilayah tersebut yang harus menempuh perjalanan selama satu jam ke Kediri untuk mengikuti proses pembelajaran. Dengan adanya cabang baru ini, akses pendidikan diharapkan menjadi lebih mudah dijangkau.

Saat ini, English One Tulungagung menampung sekitar 150 siswa yang terbagi dalam empat ruang kelas berdasarkan kelompok usia. Satu ruang khusus disediakan bagi anak usia 3 hingga 6 tahun dengan metode pendekatan khusus.

“Usia 3 sampai 6 tahun merupakan masa keemasan (golden period) untuk mempelajari bahasa kedua. Penanganannya tentu berbeda dengan usia yang lebih dewasa,” jelas Ika.

Dalam kegiatan belajar mengajar, English One menerapkan kurikulum standar internasional Common European Framework of Reference (CEFR). Pengajar diwajibkan menggunakan metode full English tanpa menerjemahkan kata per kata ke dalam bahasa Indonesia untuk menciptakan lingkungan berbahasa yang intensif.

Ika menambahkan bahwa para pengajar telah mendapatkan pelatihan khusus berbasis kurikulum Cambridge. Meskipun tetap menggunakan buku teks, metode pembelajaran lebih ditekankan pada aktivitas interaktif agar peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan tanpa merasa tertekan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tradisi ini menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan Imlek di klenteng yang menjadi pusat ibadah umat Konghucu dan Tri Dharma di Tulungagung tersebut. Prosesi ayak abu dilakukan setelah ritual sembahyang Sang Sin, yakni momen ketika para dewa diyakini naik ke nirwana beberapa hari sebelum Imlek.

Bioma atau juru kunci perempuan Klenteng Tjoe Tik Kiong, Tjio Jingjing, mengatakan bahwa ayak abu merupakan bagian penting dari tradisi bersih-bersih menjelang tahun baru.

“Hari ini tanggal 12 kita kegiatannya mengayak abu. Kita membersihkan abu-abu yang ada di altar,” ujar Tjio Jingjing, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, tradisi bersih-bersih hanya boleh dilakukan sebelum Imlek. Setelah tahun baru tiba, aktivitas seperti menyapu atau membuang sampah justru dihindari karena dipercaya dapat membuang rezeki.

“Kalau menjelang Imlek kita memang tradisinya harus bersih-bersih. Jadi nanti kalau kita sudah Imlek, kita tidak boleh bersih-bersih. Kita menyapu pun juga enggak boleh. Sampah itu istilahnya ditaruh dulu, besoknya baru boleh dibuang,” jelasnya.

Satu persatu 20 bokor di dalam klenteng dikeluarkan dan dibersihkan dari kotoran dan gagang dupa. Proses pengayakan abu harus dilakukan satu demi satu, karena abu dari setiap altar tidak boleh tercampur. Setelah disaring dari gagang-gagang dupa dan kotoran lain, abu yang telah bersih dimasukkan kembali ke bokor dan dikembalikan ke altar masing-masing.

“Makna mengayak abu itu kita membersihkan barang-barang yang istilahnya Jawa itu barang-barang yang olo (buruk). Jadi kita pembersihan supaya nanti menjelang Imlek itu tidak terjadi suatu masalah,” tutur Tjio Jingjing.

Bagi umat Tridharma, abu dupa bukan sekadar sisa pembakaran, melainkan simbol doa-doa yang telah dipanjatkan sepanjang tahun. Dengan mengayaknya, umat seolah menyaring kembali batin dan harapan, membuang hal-hal buruk untuk menyambut tahun baru dengan hati yang bersih.

Tujuan utama tradisi ini adalah penyucian diri, membersihkan pikiran buruk, membuang dosa, sekaligus memohon keberuntungan dan harapan baru di tahun yang akan datang.

Selain ayak abu, Klenteng Tjoe Tik Kiong juga telah memulai rangkaian persiapan lainnya. Ritual diawali dengan sembahyang Sang Sin, kemudian dilanjutkan dengan ayak abu, hingga nanti pergantian busana Dewi Mak Co Thian Siang Seng Bo, dewa utama di Klenteng Tjoe Tik Kiong.

“Rangkaiannya mulai sembahyang Sang Sin, kemudian ayak abu. Nanti tanggal 15 itu kita ganti bajunya Mak Co dari baju kuning ganti baju merah,” jelas Tjio Jingjing.

Menjelang Imlek suasana klenteng juga semakin semarak dengan pemasangan 250 lampion merah yang menghiasi hampir seluruh kompleks. Lampion-lampion baru ini menggantikan lampion tahun lalu yang warnanya telah kusam.

“Dekorasi klenteng, lampion hari ini naik semua dan nanti sore pemasangan lilin. Ada 250 lampion,” kata Tjio Jingjing.

Lampion dipasang di berbagai titik strategis, mulai dari altar Mak Co, Mak Kwan Im, hingga di seluruh bangunan klenteng. Untuk memudahkan umat yang ingin menyumbang, klenteng juga menyediakan lampion bagi umat yang ingin memasang sebagai bentuk partisipasi dan doa pribadi.

“Lampion kita kiriman dari Jakarta. Bukan sumbangan langsung, tapi kelenteng menyediakan. Yang besar seharga 500 ribu, yang kecil 200 ribu. Tahun ini jumlahnya sama dengan tahun lalu,” jelas Jing Jing.

Menurut Jing Jing, lampion merah bukan sekadar hiasan tetapi juga bermakna filosofis. Warna merah melambangkan rezeki dan kesuksesan, sementara cahaya yang memancar menjadi simbol pencerahan, harapan masa depan, serta doa agar hubungan keluarga tetap harmonis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kasus tersebut.

“Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan terkait pencurian yang terjadi dua bulan belakangan khususnya di minimarket. Ada enam TKP dari bulan Januari sampai Februari,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Iptu Andi Tamba, dari hasil penyelidikan sementara ditemukan dua modus utama yang digunakan pelaku.

“Pada prinsipnya kami mendapatkan bahwasanya ada dua modus. Yang pertama mulai dari pembobolan tembok, yang kedua masuk dari atap atau dari atas gedung,” jelasnya.

Ia menambahkan, para pelaku diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, termasuk merusak sistem keamanan.

“Pada saat pelaksanaan (penyelidikan) kami dapati mengecek CCTV ternyata sudah diputus kabel dari CCTV tersebut,” ungkapnya.

Adapun enam TKP yang menjadi sasaran pencurian yakni, Alfamart di Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, dengan kerugian sekitar Rp21 juta. Indomaret di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, dengan kerugian sekitar Rp3 juta. Alfamart di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, dengan kerugian sekitar Rp33 juta.

Kemudian, dua Alfamart di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, dengan kerugian masing-masing Rp33 juta dan Rp92 juta. Kemudian yang terakhir Alfamart di Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, dengan kerugian sekitar Rp14 juta.

Secara keseluruhan, total kerugian dari enam kejadian tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Iptu Andi Tamba menyebut, seluruh kejadian berlangsung pada waktu-waktu rawan.

“Kejadian ini terjadi pada dini hari kurang lebih pada pukul 02.00 sampai 04.00 pagi. Biasanya diketahui oleh karyawan minimarket saat akan membuka toko dan kemudian melaporkan kepada pemilik maupun pengelola,” terangnya.

Berdasarkan analisis sementara, lokasi minimarket yang menjadi sasaran umumnya berada di kawasan yang relatif sepi saat dini hari. Minimnya lalu lintas kendaraan maupun aktivitas warga diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya.

“Dari enam TKP tersebut diduga terjadi pada waktu-waktu rawan atau waktu sepi, mulai pukul 02.00 sampai 04.00 pagi. Lokasinya juga memang minim dari lalu lintas atau masyarakat yang berlalu lalang di daerah tersebut,” kata IPTU Andi.

Dalam proses penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung mengedepankan metode scientific crime investigation. Polisi mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mengungkap identitas pelaku.

“Untuk sementara masih proses lidik, di mana kami mengedepankan scientific crime investigation. Kami mengumpulkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang mendukung dalam proses penyelidikan ini,” tegasnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada pemilik dan pengelola minimarket agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan sistem keamanan berfungsi optimal.

“Kami mengimbau kepada pemilik ataupun pengelola minimarket untuk lebih waspada lagi dan mengaktifkan kembali alat-alat yang bisa membantu mencegah terjadinya pencurian,” pungkas Iptu Andi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakapolres Trenggalek, Kompol Herlinarto, menyatakan bahwa pengungkapan kasus dilakukan oleh Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Trenggalek. Pihak kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka dalam operasi tersebut.

"Dua tersangka yang diamankan adalah MR alias Weldan (43), warga Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan AK alias Gus Alfi (51), warga Kabupaten Pasuruan," jelas Kompol Herlinarto dalam konferensi pers, Kamis (12/2/2026).

Kompol Herlinarto menjelaskan kronologi perkara bermula pada 1 Januari 2026. Saat itu, kedua tersangka bertamu ke rumah saksi SJ di Desa Gador, Kecamatan Durenan, dan bertemu dengan korban, Wiji Astuti, warga Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari. Dalam pertemuan tersebut, tersangka mengklaim mampu mengurus pencairan modal dari Bank BCA.

Tersangka menjanjikan pencairan modal usaha sebesar Rp1 miliar dengan syarat korban menyerahkan uang administrasi senilai Rp100 juta.

"Tersangka menggunakan rangkaian kata bohong untuk meyakinkan korban bahwa dana Rp1 miliar dapat dicairkan jika korban menyerahkan uang administrasi. Dana tersebut diklaim akan masuk ke aplikasi BCA Mobile milik korban," terang Kompol Herlinarto.

Korban yang memercayai klaim tersebut kemudian membuka rekening BCA. Pada 14 Januari 2026, korban mentransfer uang senilai Rp100 juta ke rekening tersangka melalui agen BRILink. Selanjutnya, tersangka kembali menawarkan pengurusan modal hingga Rp5 miliar dengan tambahan biaya administrasi Rp60 juta, yang kembali dipenuhi oleh korban.

Saat korban menagih realisasi pencairan, tersangka berdalih terjadi kesalahan nominal sehingga dana membengkak menjadi Rp50 miliar dan belum dapat dicairkan. 

Pada 22 Januari 2026, tersangka mendatangi kediaman korban dengan membawa tiga koper yang diklaim berisi uang tunai Rp50 miliar dalam pecahan rupiah dan dolar AS.

"Untuk meyakinkan korban, tersangka menunjukkan uang pecahan Rp100 ribu yang saat diperiksa menggunakan sinar ultraviolet muncul tulisan ‘ASET 1.0.1’. Tersangka mengklaim tulisan tersebut harus dihilangkan dengan biaya tambahan sebesar Rp50 juta," jelas Wakapolres.

Kasatreskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro, menambahkan bahwa pihaknya juga menetapkan satu orang berinisial W alias I dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"DPO berinisial W diduga berperan sebagai pembuat aplikasi palsu yang digunakan tersangka untuk melancarkan aksi penipuan," ujar AKP Eko.

Aplikasi palsu tersebut dirancang sedemikian rupa agar saat korban melakukan pengecekan, muncul saldo senilai Rp5 miliar di layar ponsel guna memberikan kesan seolah dana benar-benar telah masuk ke rekening. Diketahui, aplikasi tersebut dibeli oleh tersangka dari DPO W seharga Rp40 juta.

Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Total kerugian korban mencapai Rp160 juta.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda kategori IV.

Sejumlah barang bukti turut disita petugas, meliputi rekening koran, tangkapan layar percakapan WhatsApp, dua unit ponsel, kartu ATM, alat sinar ultraviolet, serta tiga koper berisi tumpukan kertas yang menyerupai uang pecahan Rp100 ribu dan 100 dolar AS. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Namanya Dian Setyaningrum, guru kelas 3 SDN 1 Bulusari, Kecamatan Kedungwaru. Statusnya Guru PPPK paruh waktu. Di hadapan para pemangku kebijakan, ia tak lagi mampu menahan tangis.

“Sebenarnya ketika kami menerima SK dan menandatangani gaji PPPK paruh waktu, rasanya dalam hati itu miris, Pak. Kami menandatangani dengan hati menjerit. Bingung harus mengadu kepada siapa,” ucap Dian, tersedu. 

Dian mengungkapkan, dari total gaji Rp350 ribu per bulan, ia hanya menerima sekitar Rp300 ribu setelah dipotong berbagai kewajiban. Nominal yang, menurutnya, jauh dari kata layak.

“Coba kita berpikir bersama, Pak. Dengan uang Rp300 ribu, dengan ijazah S1 yang menjadi syarat minimal guru, layakkah bagi kami?” katanya lirih.

Sebagai seorang single parent dengan dua anak yang masih sekolah, satu akan masuk SMP dan satu lagi masih TK swasta, Dian mengaku penghasilannya sebagai guru tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Bensin saja untuk berangkat sekolah, cukupkah? Untuk beli beras saja kadang saya tidak mampu,” tuturnya.

Ia bahkan harus berpuasa demi memastikan kedua anaknya tetap bisa makan.

“Jujur, Pak, saya harus berpuasa. Anak-anak kadang saya ajak puasa. Logikanya, dari mana saya mencukupi kalau hanya mengandalkan gaji guru?” Ungkap Dian penuh tanya.

Di forum itu, Dian memberanikan diri menunjukkan sepatu yang dikenakannya. Sepatu hitam yang sudah usang, bahkan bolong.

“Sepatu yang saya pakai ini bolong, Pak. Untuk beli sepatu pun saya tidak mampu. Kadang justru wali murid yang memberi,” katanya dengan suara pecah.

Baginya, ironi terasa semakin dalam. Ia menyebut penghasilannya bahkan kalah dibandingkan petugas kebersihan jalan.

“Kita kalah dengan tukang sapu di jalan, Pak,” ujarnya.

Kesulitan ekonomi memaksanya mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, ia menggadaikan sertifikat pendidiknya ke bank.

“Kalau tidak seperti itu, saya tidak tahu harus bagaimana. Untuk mengontrak rumah saja saya harus memasukkan sertifikasi. Untuk biaya ibu sakit, juga begitu,” ungkapnya.

Padahal, sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru (TPG) adalah satu-satunya harapan tambahan penghasilan yang ia miliki. Namun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, penghasilan tersebut tidak lagi ia terima. Hal itu membuatnya merasa semakin terhimpit.

“Sementara setelah terima SK paruh waktu, gaji kami Rp350 ribu. Per bulan tidak cukup. Apakah kami ke sekolah jalan kaki? Kami perlu bensin. Rp300 ribu itu hanya Rp10 ribu per hari, Pak,” katanya.

Tangis Dian bukan sekadar curahan hati pribadi. Ia menegaskan, kondisi serupa juga dialami banyak rekan guru PPPK paruh waktu lainnya.

“Mohon pertimbangan bagi kami, terutama saya dan teman-teman guru,” pintanya.

Ruang rapat yang biasanya dipenuhi perdebatan formal berubah menjadi ruang empati. Para peserta audiensi terdiam, sebagian menunduk.

Di akhir penyampaiannya, dengan suara hampir tak terdengar, Dian berkata pelan.

“Prihatin sekali, Pak. Gaji sekian, beli sepatu saja tidak bisa," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan membahas persoalan kesejahteraan serta penempatan guru ASN PPPK paruh waktu. Dalam pertemuan itu, PGRI menyampaikan tiga poin utama tuntutan yang menjadi aspirasi para guru PPPK paruh waktu.

Ketua PGRI Tulungagung, Muhadi, menjelaskan, persoalan pertama adalah perbaikan gaji agar lebih layak secara kemanusiaan.

“Ada tiga hal yang menjadi hasil dari tuntutan rekan-rekan. Pertama tentu perbaikan gaji yang layak. Layak bagi kemanusiaan. Sementara gaji yang mereka terima sangat tidak layak bagi hidup seorang manusia,” ujar Muhadi audiensi.

Menurutnya, kondisi penghasilan guru PPPK paruh waktu saat ini jauh dari cukup, terlebih bagi mereka yang sebelumnya menerima tambahan dari tunjangan profesi guru (TPG) dan honor sekolah.

“Semula mereka menerima Rp1.900.000 dari sertifikasi dan mungkin sekitar Rp900.000 atau Rp1.000.000 dari sekolah. Itu semuanya hilang, sekarang tinggal menerima sekitar Rp300 ribu,” ungkapnya.

Poin kedua yang disampaikan PGRI adalah penempatan guru ASN PPPK paruh waktu sesuai analisis jabatan dan kebutuhan riil sekolah. Muhadi menyebut, dari total 201 formasi guru PPPK paruh waktu, sebagian belum mendapatkan kelas atau jam mengajar.

“Sebanyak 201 guru ASN PPPK paruh waktu itu tidak mendapat kelas atau jam di sekolah, sehingga sertifikasinya tidak bisa cair. Itu yang menjadi tekanan luar biasa bagi mereka,” tegasnya.

Karena tidak memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu, tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan. Akibatnya, penghasilan mereka turun drastis.

Muhadi mengatakan, dalam audiensi tersebut pimpinan DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut tanpa menunggu waktu lama.

“Tadi dijanjikan oleh Ketua Dewan, setelah jajaran pimpinan Dewan, akan segera dibahas dan direalisasi. Karena ini masalah hidup, masalah perut, masalah kebutuhan pokok bagi adik-adik kita PPPK paruh waktu. Akan segera ditindaklanjuti dan tidak menunggu sampai sekian bulan atau sekian tahun,” katanya.

Meski demikian, PGRI belum bisa menyatakan puas atas hasil audiensi tersebut.

“Kalau pertemuannya bagus, dialog bagus. Hanya hasilnya itu yang kita tunggu. Untuk apa kita dialog seperti itu kalau nanti hasilnya tidak nyata,” tandas Muhadi.

Ia menambahkan, DPRD berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan pada pekan depan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait guna membahas solusi konkret atas persoalan tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Sukowinarno, menyatakan bahwa persoalan tersebut memang membutuhkan pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Tadi sudah disimpulkan itu kan butuh pembicaraan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu saja sebenarnya,” ujarnya.

Terkait tuntutan kenaikan upah, Sukowinarno mengatakan belum ada pembahasan detail mengenai besaran nominalnya.

“Masalah upah masih belum dibahas secara detail untuk nilainya berapa dan sebagainya,” akunya.

Ia juga meluruskan bahwa penurunan penghasilan bukan semata-mata karena pengurangan alokasi dana tertentu, melainkan akibat tidak terpenuhinya jam mengajar minimal bagi penerima tunjangan profesi guru.

“Yang muncul itu adalah bagi sahabat-sahabat yang punya tunjangan profesi guru (TPG) itu kekurangan jam mengajar sehingga tidak bisa dicairkan. Begitu sudah mendapatkan 24 jam per minggu, dapat. Ini yang sedang kami kerjakan,” jelasnya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan saat ini tengah melakukan pemerataan jam mengajar agar para guru PPPK paruh waktu dapat memenuhi beban 24 jam per minggu sehingga tunjangan profesi bisa kembali dicairkan.

“Yang kami kerjakan adalah pemerataan agar supaya yang bersangkutan itu bisa 24 jam,” pungkas Sukowinarno. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi doa bersama ini dilakukan sebagai dukungan moral bagi perwakilan guru yang tengah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD terkait peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu.

Para guru tampak khusyuk mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berharap pertemuan itu menghasilkan solusi konkret, terutama mengenai penataan jam mengajar dan penurunan penghasilan yang dialami pasca-perubahan status menjadi PPPK paruh waktu.

Sekretaris PGRI Tulungagung, Suryono, menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam RDP merupakan upaya memperjuangkan perbaikan sektor pendidikan.

"Kami hadir memenuhi undangan dengar pendapat mengenai pendidikan serta nasib guru dan tenaga kependidikan. Perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi mereka," ujar Suryono.

Menurut Suryono, kemajuan pendidikan harus ditandai oleh dua hal utama adalah peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. 

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan yang tidak memadai untuk kebutuhan minimal keluarga akan membebani guru dalam menjalankan tugas profesionalnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu isu krusial yang disoroti adalah penurunan penghasilan guru PPPK paruh waktu. Suryono mengungkapkan fakta di lapangan bahwa sejumlah guru kehilangan jam mengajar setelah mutasi, yang berdampak langsung pada hilangnya tunjangan.

"Faktanya, ada guru yang sebelumnya memiliki jam mengajar penuh dan bersertifikat pendidik sehingga menerima tunjangan profesi. Namun, setelah menjadi PPPK paruh waktu dan dipindahkan, jam mengajar mereka tidak terpenuhi sehingga Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tidak dapat dicairkan," jelasnya.

Meski mengakui penataan guru adalah wewenang Dinas Pendidikan, ia berharap proses tersebut dikoordinasikan secara matang agar tidak merugikan tenaga pendidik. Terlebih, lokasi penugasan baru sering kali lebih jauh sementara penghasilan justru berkurang.

Sebelum menyandang status PPPK paruh waktu, guru honorer di Tulungagung menerima honor daerah sebesar Rp350 ribu (SD) dan Rp400 ribu (SMP) per bulan, ditambah insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarannya variatif.

"Saat menjadi PPPK paruh waktu, penghasilan mereka justru turun karena dana BOS tidak lagi diperbolehkan untuk menggaji mereka. Akhirnya, mereka hanya menerima honor daerah saja," ungkap Suryono.

Persoalan kian pelik ketika sistem menolak pencairan TPP sebesar kurang lebih Rp1,5 juta bagi guru yang jam mengajarnya tidak mencukupi akibat mutasi tersebut. 

PGRI mencatat sekitar 600 guru SD dan SMP di Tulungagung terdampak oleh kebijakan ini.

Melalui RDP ini, para guru mendesak adanya solusi penataan jam mengajar yang proporsional dan kebijakan yang menjamin kesejahteraan mereka tidak merosot. 

Mereka menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga kualitas pendidikan di Tulungagung agar peningkatan mutu berjalan selaras dengan kesejahteraan pengajar.

Hingga berita ini dilaporkan pada pukul 14.50 WIB, rapat dengar pendapat masih berlangsung, sementara ratusan guru tetap bertahan menggelar doa bersama di luar gedung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kurun waktu sepuluh hari terakhir, tercatat tiga gerai minimarket menjadi sasaran pembobolan, dengan insiden terbaru terjadi di Alfamart Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, pada Rabu (11/2/2026) dini hari.

Peristiwa di Desa Kacangan pertama kali diketahui sekitar pukul 06.30 WIB oleh karyawan yang hendak memulai operasional toko. 

Saksi mendapati kondisi interior gerai dalam keadaan acak-acakan serta ditemukan kerusakan signifikan pada struktur bangunan.

Kanit Reskrim Polsek Ngunut, AKP Samsul Muarif, mengonfirmasi bahwa pelaku masuk ke dalam area toko melalui jalur atap.

"Hasil olah TKP menunjukkan pelaku masuk dengan cara merusak atap bangunan. Fokus pencurian adalah komoditas rokok dan susu bayi. Pelaku sempat berupaya membobol brankas penyimpanan uang, namun gagal," jelas AKP Samsul, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan catatan kepolisian, aksi di Kecamatan Ngunut ini memperpanjang daftar panjang kerentanan keamanan ritel di Tulungagung. 

Pada 2 Februari 2026 pembobolan terjadi di Indomaret Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, lelaku merusak/menjebol atap bangunan.

Pada 10 Februari 2026 pembobolan terjadi di Alfamart Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, pelaku enjebol tembok bagian belakang.

Selanjutnya pada 11 Februari 2026 pembobolan terjadi Alfamart Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, pelaku merusak plafon/atap bangunan. 

Unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung telah diterjunkan ke lokasi di Desa Kacangan untuk melakukan identifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti forensik. 

Hingga saat ini, pihak manajemen toko masih melakukan audit internal guna memastikan total kerugian material secara akurat.

Rentetan peristiwa ini menunjukkan adanya pola yang serupa (predatory behavior) dengan menyasar toko ritel pada jam-jam krusial dini hari. Kepolisian kini tengah mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antar-pelaku dari ketiga lokasi tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Tulungagung, AKBP Ihram Kustarto, melalui Kasi Humas Iptu Nanang Murdianto, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui oleh karyawan saat akan memulai operasional toko.

"Sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Feri Agus Setiawan tiba untuk membuka toko. Saat masuk, saksi mendapati kondisi etalase di dalam toko sudah dalam keadaan berantakan," jelas Iptu Nanang Murdianto, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan lubang pada tembok bagian belakang bangunan yang diduga kuat sebagai akses masuk pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku juga mengambil perangkat Digital Video Recorder (DVR) CCTV yang tersimpan di ruang gudang.

"Ditemukan lubang pada tembok belakang sebagai jalur masuk. DVR CCTV juga diambil, diduga untuk menghilangkan rekaman aksi mereka," tambah Nanang.

Saksi Feri kemudian berkoordinasi dengan rekan kerjanya, Chusnul Khotimah dan Yeni Kurniawati, untuk melakukan inventarisasi barang.

Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 2.719 unit barang hilang dari tempatnya. Barang yang dicuri meliputi berbagai merek rokok, rokok elektrik (pod), minuman ringan, kosmetik, susu bayi, obat-obatan, biskuit, serta satu unit DVR CCTV.

"Total kerugian yang dialami pihak toko diperkirakan mencapai Rp92.610.632," ungkap IPTU Nanang.

Pihak manajemen Alfamart telah melaporkan kasus ini secara resmi ke Polsek Kedungwaru pada Selasa malam. Kepolisian segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan daftar inventaris barang yang hilang sebagai alat bukti.

"Saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan dan pelaku dalam proses pengejaran," tegas Iptu Nanang.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian atau melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi pada waktu kejadian untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses pengungkapan kasus. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Meski mereka harus mengikuti instruksi melalui isyarat dari pemandu, satu per satu gerak mereka mengalir rapi. Tatapan fokus, ekspresi wajah yang hidup, dan kekompakan antarpenari membuat penonton sejenak lupa bahwa para siswa tersebut merupakan penyandang tunarungu.

Di balik penampilan itu, tersimpan proses panjang yang penuh kesabaran, empati, dan kerja sama. Pelatih tari SLB B Negeri Tulungagung, Ammy Aulia Renata, mengungkapkan bahwa proses penciptaan hingga siap pentas membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun, latihan yang benar-benar intens hanya bisa dilakukan dalam beberapa pertemuan terakhir.

“Untuk proses penciptaan karya baru ini sekitar satu bulan. Itu pun karena saya juga ada kesibukan, mereka juga bersekolah. Yang benar-benar intens itu sekitar tujuh kali pertemuan terakhir,” ujarnya.

Keterbatasan waktu ternyata tidak menjadi penghalang utama. Renata justru menaruh kekaguman besar pada cara para siswa membangun komunikasi satu sama lain, meskipun ia sendiri tidak terlalu menguasai bahasa isyarat.

“Untungnya mereka sangat aktif antar teman. Modelnya seperti tutor sebaya. Jadi ketika saya memberi instruksi, teman-temannya saling mengingatkan, ‘tadi kamu kurang ini, tadi kurang itu’. Itu yang saya salut. Jalinan komunikasi mereka efektif sekali,” tutur Renata.

Dalam perayaan tersebut, total empat tarian ditampilkan, disesuaikan dengan rentang usia para siswa. Mulai dari Tari Gugur Gunung yang dibawakan siswi kelas 1 hingga 3 SD, Tari Gambyong untuk siswa kelas 5 dan 6 SD hingga SMP, Tari Reog Kendang khas Kabupaten Tulungagung, hingga penampilan pamungkas berupa tari jaranan kreasi berjudul Turonggo Karnaseta.

Nama Turonggo Karnaseta bukan dipilih tanpa makna. Renata menjelaskan, karnaseta berasal dari kata karna yang berarti pendengaran atau telinga, dan seta yang bermakna suci.

“Saya berharap meskipun secara fisik mereka tidak bisa mendengar, mereka tetap bisa menghayati melalui karya tari ini,” katanya.

Berbeda dengan tari jaranan pada umumnya, Turonggo Karnaseta dirancang khusus menyesuaikan karakter dan kebutuhan siswa tunarungu. Salah satu perbedaan paling mencolok terletak pada durasi.

“Durasi karya ini cukup pendek, hanya sekitar empat setengah menit. Karena tingkat konsentrasi anak-anak tunarungu tidak bisa kita samakan dengan rekan-rekan dengar,” jelas Renata.

Selain itu, ia menerapkan segmentasi gerak agar materi lebih mudah diingat. Gerakan disusun bertahap dan berulang, dengan hitungan yang jelas, perpindahan tempo yang perlahan, serta level gerak yang disesuaikan kemampuan tubuh para siswa.

“Kalau untuk rekan-rekan dengar, gerak bisa sangat eksploratif. Tapi untuk anak-anak tunarungu, segmentasi gerak itu membantu mereka mengingat. Semua saya pertimbangkan, kekuatan, daya tangkap, kemampuan tubuh, sampai cara mereka menyerap materi,” tambahnya.

Menariknya, dalam karya ini para siswa juga untuk pertama kalinya menggunakan properti tari seperti kuda kepang dan pecut. Meski tidak dapat mendengar bunyinya, mereka diajak merasakan getaran dari pecut tersebut.

“Mereka saya ajari mengeksplor bagaimana mencari suara pecut yang tepat. Walaupun tidak mendengar, mereka bisa merasakan getarannya,” ujar Renata.

Penampilan siang itu menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi ruang ekspresi dan kreativitas. Lewat gerak tubuh, para siswa SLB-B Negeri Tulungagung berbicara dengan caranya sendiri, tanpa suara, namun sarat makna, dan meninggalkan kesan mendalam di hati setiap yang menyaksikan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Putusan yang dibacakan pada sidang Selasa (10/2/2026) siang ini lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman 5 bulan penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang saat itu tengah menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.

Juru Bicara PN Trenggalek, Marshias, menjelaskan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan hukuman melampaui tuntutan jaksa (ultra petita).

"Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi Eko Prayitno saat menjalankan tugas profesi guru. Selain luka fisik, perbuatan terdakwa melukai psikis korban, keluarga, serta mencederai marwah tenaga kependidikan," ujar Marshias.

Hakim juga menilai tindakan terdakwa meresahkan masyarakat. Namun, terdapat hal meringankan yang menjadi pertimbangan, yakni terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif, serta adanya itikad baik berupa permohonan maaf kepada korban dan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Permintaan maaf tersebut telah diterima oleh saksi Eko Prayitno, pihak keluarga, dan perwakilan PGRI dalam persidangan," tambah Marshias.

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima vonis majelis hakim. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Vonis tersebut disambut emosional oleh ribuan guru yang memadati ruang sidang PN Trenggalek. Sejumlah guru tampak melakukan sujud syukur setelah hakim membacakan putusan yang dinilai memberikan keadilan bagi profesi pendidik.

Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno, memberikan apresiasi atas keberanian majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

"Kami berterima kasih kepada Majelis Hakim. Vonis yang melebihi tuntutan jaksa ini merupakan keputusan yang sangat berani dan kami nilai sebagai sebuah prestasi hukum dari PN Trenggalek," ujar Catur.

Ia menambahkan, pihak PGRI bersama korban dan keluarga memutuskan untuk tidak melakukan upaya hukum lanjutan atas perkara ini.

Kasus penganiayaan ini bermula saat terdakwa tidak terima adiknya ditegur dan telepon genggamnya disita oleh korban di sekolah. Terdakwa kemudian melakukan tindakan kekerasan berupa penamparan berkali-kali ke wajah korban hingga mengakibatkan luka fisik dan trauma psikologis. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Tulungagung, dr. Aris Setiawan, menyatakan kejadian ini dikategorikan sebagai kecurigaan gangguan saluran pencernaan akibat konsumsi produk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tercatat 24 anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua membutuhkan penanganan khusus karena sebagian besar kondisi mereka sudah membaik," ujar dr. Aris.

Gejala klinis yang ditemukan meliputi mual, muntah, pusing, dan lemas. Hingga sore hari, mayoritas siswa telah diperbolehkan pulang, sementara dua siswa masih menjalani perawatan intensif di puskesmas.

dr. Aris menjelaskan bahwa pihak SPPG telah bersikap proaktif. Begitu muncul indikasi masalah pada menu tersebut, kepala SPPG segera menginstruksikan penghentian konsumsi melalui grup koordinasi.

"Proses distribusi dilakukan secara bertahap. Sebagian sudah terlanjur dikonsumsi seperti di SDN 3 Bungur. Namun, pihak dapur segera menghentikan distribusi begitu ada temuan kasus," jelasnya.

Dari total 2.200 porsi yang diproduksi hari itu, sebagian telah dikirim ke sekolah dan posyandu. Meski demikian, mayoritas menu yang telah terkirim berhasil ditahan untuk tidak dikonsumsi sebelum jatuh korban lebih banyak.

Berdasarkan penelusuran awal, menu MBG tersebut terdiri dari nasi, ayam suwir, tahu, oseng kacang panjang, dan buah kurma. 

Dugaan awal penyebab keracunan mengarah pada lauk ayam, namun dr. Aris menekankan bahwa kepastian penyebab masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sisa makanan dan sampel muntahan.

Terkait kebijakan operasional, Dinkes akan melaporkan hasil investigasi kepada satuan tugas dan koordinator wilayah untuk diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, Koordinator BGN Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengonfirmasi bahwa operasional SPPG yang bersangkutan telah dihentikan sementara selama proses analisis Dinas Kesehatan berlangsung.

Sebrina mengungkapkan bahwa SPPG tersebut masih dalam tahap awal operasional dan belum melengkapi seluruh perizinan teknis. Proses penerbitan Izin Laik Higiene Sanitasi (IKL) yang dijadwalkan dalam waktu dekat kini ditangguhkan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk aspek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sanitasi dapur.

Ia menyebut pemilihan menu ayam suwir yang dinilai berisiko tinggi. Menurut Sebrina, BGN telah memberikan peringatan terhadap bahan makanan yang rentan mengalami penurunan kualitas, seperti ayam suwir, nasi gurih, bakso, mi, bihun, dan kecambah.

Hingga saat ini, kondisi seluruh siswa dilaporkan stabil. Dinkes dan BGN masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah strategis selanjutnya terhadap keberlanjutan program MBG di Tulungagung. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Para siswa dilarikan ke Puskesmas Karangrejo setelah mengeluhkan gejala mual, pusing, sakit perut, hingga muntah.

Salah satu siswa kelas 5 berinisial I mengaku mulai merasakan gejala tersebut sekitar 20 hingga 30 menit setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada pagi hari.

"Tadi makan jam setengah delapan, mulai sakit jam delapan," ujar I saat ditemui di Puskesmas Karangrejo.

Menurutnya, paket makanan yang terdiri dari nasi, sayur kacang panjang, ayam suwir, dan buah kurma tersebut sudah terasa janggal sejak awal. Saat dibuka, makanan mengeluarkan aroma tidak sedap, sementara lauk ayam terasa pahit.

Kepala SDN 3 Bungur, Andri Susanto, membenarkan adanya puluhan siswa yang mengalami dugaan keracunan makanan. 

Ia menjelaskan, distribusi MBG dilakukan sekitar pukul 07.30 WIB dan langsung dikonsumsi siswa untuk menghindari risiko makanan basi jika dikonsumsi saat jam istirahat.

"Biasanya sebelum dimakan dilakukan pengecekan oleh guru. Kebetulan hari ini jatah untuk guru tidak ada masalah, tetapi di bagian siswa ternyata ada yang bermasalah," jelas Andri.

Berdasarkan informasi dari siswa, lauk dan sayur diduga sudah tidak layak konsumsi dengan ciri-ciri bau tidak sedap dan tekstur berlendir pada sayur kacang panjang. Andri menyebut kemungkinan para siswa tetap mengonsumsi makanan tersebut karena belum memahami ciri-ciri makanan basi.

Sekitar 20 hingga 30 menit pascakonsumsi, para siswa mulai mengeluh pusing dan mual saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Mengetahui kondisi tersebut, pihak sekolah segera menghentikan aktivitas pembelajaran dan mengevakuasi siswa ke Puskesmas Karangrejo.

"Kami langsung berkoordinasi dengan puskesmas agar segera ditangani. Langkah cepat diambil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.

Dari total 24 siswa yang mendapatkan perawatan medis, sebagian besar dilaporkan telah membaik. Hingga Selasa siang, tersisa empat siswa yang masih dalam observasi, dengan dua di antaranya menjalani perawatan infus.

Korban berasal dari kelas 1 hingga kelas 6, dengan mayoritas siswa kelas 5 dan 6. Jumlah korban mencapai sepertiga dari total 76 siswa di sekolah tersebut. Kejadian ini sempat memicu kepanikan; sebagian siswa dipulangkan lebih awal, sementara lainnya dibawa ke puskesmas oleh keluarga setelah mengalami gejala serupa di rumah.

"Harapan kami, kejadian ini menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang kembali di masa depan," pungkas Andri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih melakukan penelusuran guna memastikan penyebab pasti gangguan pencernaan yang dialami para siswa tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bupati Gatut Sunu Wibowo, menjelaskan pelantikan kali ini mencakup 27 pejabat fungsional yang terdiri dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, hingga penyesuaian atau inpassing ke dalam jabatan fungsional.

“Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang kita laksanakan hari ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat fungsional yang dilantik juga telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga proses pelantikan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati Gatut Sunu berpesan agar para pejabat fungsional mampu memberikan kontribusi nyata sesuai bidang keahlian masing-masing dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

“Jabatan fungsional merupakan bagian penting dalam manajemen ASN. Profesionalisme adalah jiwa dari pejabat fungsional, sehingga harus benar-benar ahli dan terampil agar mampu memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi organisasi maupun masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gatut Sunu Wibowo menekankan pentingnya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi pejabat fungsional. Menurutnya, tanpa pengembangan keahlian dan keterampilan, kompetensi ASN akan menjadi tidak relevan dengan kompleksitas kebutuhan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, saya meminta BKPSDM untuk mengoordinasikan pemenuhan diklat teknis maupun diklat fungsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing jabatan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Bupati juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tulungagung agar bekerja lebih giat, cermat, dan bertanggung jawab.

“Tidak boleh ada ASN yang menganggur atau hanya datang ke kantor sekadar absen. Setiap jabatan harus mampu berkontribusi untuk memastikan program pemerintahan daerah berjalan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menjelaskan bahwa pelantikan jabatan fungsional ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

“Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah janjinya sesuai agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” terang Soeroto.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut bersifat wajib dan pelaksanaannya setara dengan pelantikan jabatan struktural, baik untuk promosi maupun mutasi jabatan.

“Kalau sudah wajib, ya harus dilaksanakan. Pelantikannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Bapak Bupati,” katanya.

Soeroto merinci, dari 27 pejabat fungsional yang dilantik, 11 orang berasal dari bidang kesehatan, lima dari bidang pendidikan, dan 11 dari bidang teknis. Untuk bidang kesehatan terdiri dari satu terapis gigi, satu tenaga akuntor, satu perawat, serta tujuh tenaga promotor kesehatan. Bidang pendidikan meliputi empat penilik dan satu guru.

Sementara bidang teknis mencakup empat analis sumber daya manusia aparatur, satu pengelola pengadaan barang dan jasa, dua pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta empat surveyor pemetaan.

“Seluruh pejabat yang dilantik ini sebenarnya sudah menduduki jabatan fungsionalnya, dan hari ini merupakan pelantikan pertama sesuai ketentuan Permenpan,” jelasnya.

Para pejabat fungsional tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, serta Dinas Pekerjaan Umum.

Menutup rangkaian acara, Bupati Gatot Sunu Wibowo mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang telah dilantik dan berharap momentum ini dapat menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Terduga pelaku diketahui bernama Dimyati (62), warga Kelurahan Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung. Hingga Senin (9/2/2026) sore, polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Dimyati lantaran ia masih dirawat di RSUD dr Iskak Tulungagung akibat luka di bagian kepala setelah sempat menjadi sasaran amuk massa.

“Kami belum melakukan pemeriksaan karena sampai saat ini pengemudi mobil masih menjalani perawatan di RSUD dr Iskak Tulungagung,” ujar Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila, Senin (9/2/2026).

AKP Taufik menjelaskan, berdasarkan hasil awal olah tempat kejadian perkara (TKP), pihak kepolisian tidak menemukan barang-barang terlarang maupun minuman keras di dalam mobil yang dikemudikan terduga pelaku.

“Dari hasil olah TKP, kami tidak menemukan adanya barang-barang terlarang maupun hal-hal yang bersifat miras,” jelasnya.

Terkait dugaan tabrak lari, polisi menduga tindakan tersebut dilakukan karena pelaku panik dan ketakutan usai terlibat kecelakaan. Namun demikian, kepastian mengenai motif masih menunggu hasil pemeriksaan resmi terhadap yang bersangkutan.

Dalam peristiwa tersebut, aparat kepolisian juga turut menjadi korban. Seorang anggota Satlantas Polres Tulungagung dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras saat berusaha meredam emosi massa.

“Pada saat proses peleraian, anggota kami mencoba mengamankan pengemudi mobil yang dipukuli oleh massa. Namun diduga terjadi salah sasaran sehingga ada satu anggota kami yang terluka di bagian kepala,” ungkap AKP Taufik.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang sempat viral di media sosial itu terjadi pada Minggu (8/2/2026) dini hari. Insiden melibatkan sebuah mobil Isuzu Panther bernomor polisi AG 1230 OI dengan sebuah becak motor (bentor) tanpa nomor polisi di depan Pasar Ngemplak, Tulungagung.

Kecelakaan bermula saat mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Dimyati melaju dari arah barat ke timur. Sementara itu, bentor yang dikemudikan Hartoyo, warga Kelurahan Tretek, diketahui sedang berhenti di badan jalan sebelah utara dengan posisi menghadap ke selatan.

“Sesampainya di TKP, diduga pengemudi mobil tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas di depannya sehingga menabrak bentor yang sedang berhenti di badan jalan,” jelas AKP Taufik.

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi bentor mengalami luka pada kaki. Selain itu barang dagangan berupa ikan pindang, cabai, dan sayuran rusak berserakan di jalan. 

Usai kejadian, pengemudi mobil Panther diduga melarikan diri dari lokasi sambil menyeret bodi becak. Tak pelak hal tersebut menjadi perhatian warga yang kemudian mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut kebetulan melintas anggota Unit Turjawali Satlantas Polres Tulungagung yang tengah berpatroli lalu turut melakukan pengejaran.

"Pada saat di pengejaran memang anggota kami ingin menghentikan mobil tersebut tetapi sempat ditabrak," ungkap AKP Taufik Nabila.

Pelarian terduga pelaku akhirnya terhenti setelah mobil yang dikendarainya menabrak pom mini di depan Pasar Kras, Kabupaten Kediri. Namun sebelum situasi sepenuhnya terkendali, massa yang terlanjur emosi sempat menghakimi pelaku hingga menyebabkan luka-luka, bahkan mobil Isuzu Panther tersebut digulingkan oleh massa.

Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman kasus dan menunggu kondisi terduga pelaku stabil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Jenazah Muhammad Attaya Ulum (20), wisatawan asal Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, ditemukan tergeletak di batu karang sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian.

Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto, menyatakan bahwa keberadaan jasad korban pertama kali diketahui oleh personel potensi SAR setempat sekitar pukul 05.45 WIB. Saat ditemukan, kondisi permukaan air laut diketahui sedang surut.

"Awalnya ada nelayan yang hendak melaut, namun ia melakukan patroli terlebih dahulu dengan menyusuri pinggiran pantai. Ia kemudian melihat korban tergeletak di batu karang," jelas Iptu Nanang.

Informasi tersebut segera dilaporkan kepada tim SAR gabungan yang telah bersiaga melakukan operasi pencarian selama dua hari terakhir. Sekitar pukul 06.30 WIB, tim SAR menuju lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban.

"Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr. Iskak Tulungagung," tambah dia.

Saat ditemukan, kondisi fisik jasad korban dilaporkan masih utuh dan cukup baik sehingga mudah untuk diidentifikasi. Dipastikan bahwa jasad tersebut adalah korban yang hilang saat berupaya menyelamatkan pengunjung lain yang nyaris tenggelam.

Peristiwa tragis ini bermula pada Sabtu (8/2/2026). Saat itu, korban bersama tiga rekannya sedang beraktivitas di Pantai Sine. Mereka kemudian melihat dua wisatawan asal Ponorogo berteriak meminta tolong karena mengalami kesulitan bernapas saat berenang di muara sungai.

Merespons hal tersebut, empat orang termasuk korban segera berenang untuk memberikan pertolongan. Namun nahas, akibat arus yang kuat, keempatnya kehabisan tenaga dan berusaha kembali ke tepian. 

Tiga orang berhasil menyelamatkan diri ke tepi pantai, namun korban tidak mampu mencapai daratan dan tertahan di tengah.

Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sempat berupaya memberikan bantuan menggunakan perahu. Setelah berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Ponorogo, warga bermaksud menolong korban, namun korban telah hilang tenggelam. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kecelakaan melibatkan sebuah mobil Isuzu Panther bernomor polisi AG 1230 OI dengan sebuah becak motor (bentor) tanpa nomor polisi. Usai kejadian, pengemudi mobil Panther diduga melarikan diri hingga akhirnya dikejar warga dan petugas kepolisian.

Kasatlantas Polres Tulungagung AKP M. Taufik Nabila mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Moch. Dimyati, warga Jalan I.G. Ngurah Rai VIII RT 03 RW 02 Kelurahan Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, melaju dari arah barat ke timur. Sementara itu, bentor yang dikemudikan Hartoyo, warga Jalan Kapten Patimura Barat RT 02 RW 08 Kelurahan Tretek, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, diketahui berhenti di badan jalan sebelah utara dengan posisi menghadap ke selatan. 

“Sesampainya di tempat kejadian perkara, diduga pengemudi mobil tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas di depannya sehingga terjadi tabrakan dengan bentor yang sedang berhenti di badan jalan,” jelasnya. 

Kecelakaan tersebut tidak hanya mengakibatkan korban luka, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil: sejumlah dagangan milik pedagang pasar rusak, mulai dari ikan pindang hingga sayuran berupa cabai. Selain itu, sebuah pom mini dan papan reklame di sekitar lokasi kejadian juga mengalami kerusakan.

“Pengemudi bentor tanpa nomor polisi atas nama saudara Hartoyo mengalami nyeri di paha kanan, sementara pengendara mobil Isuzu Panther AG 1230 OI atas nama saudara Moch. Dimyati mengalami luka memar di bagian wajah,” ujar AKP Taufik kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).

Usai kejadian, pengemudi mobil Isuzu Panther diduga melarikan diri dari lokasi. Aksi tersebut memicu emosi warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran bersama anggota Unit Turjawali Satlantas Polres Tulungagung.

Pelarian terduga pelaku akhirnya terhenti di depan Pasar Kras, Kabupaten Kediri. Namun, sebelum petugas sepenuhnya mengamankan situasi, massa yang terlanjur emosi sempat menghakimi pelaku hingga mengalami luka-luka. Bahkan, mobil Isuzu Panther yang digunakan pelaku digulingkan oleh massa.

Petugas kepolisian kemudian segera mengamankan pelaku dan kendaraan guna mencegah situasi semakin ricuh.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Tulungagung untuk selalu berhati-hati di jalan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” pungkas AKP M. Taufik Nabila. (*)

Editor: Danu 

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 00.30 WIB, melibatkan sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi N 3638 TDW dengan mobil Honda Mobilio bernomor polisi AG 1050 RV.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Muhammad Taufik Nabila, menjelaskan kondisi para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Pengemudi mobil Honda Mobilio atas nama Saudara Al Kahf Hasan Nawa dalam keadaan sehat. Sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja atas nama Saudara Rangga Desta Putra Agustino mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara,” ujar AKP Taufik Nabila kepada wartawan.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan awal, kecelakaan bermula saat sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Rangga Desta Putra Agustino, warga RT 01 RW 02 Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, melaju dari arah barat ke timur.

Sementara itu, dari arah berlawanan, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Al Kahf Hasan Nawa, warga Dusun Kauman RT 01 RW 02 Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, berjalan dari arah timur ke barat.

“Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara sepeda motor saat hendak mendahului kendaraan lain terlalu ke kanan, sehingga bertabrakan dengan mobil Honda Mobilio yang melaju dari arah berlawanan,” jelas AKP Taufik Nabila.

Akibat benturan keras tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP. Sementara pengemudi mobil tidak mengalami luka.

Petugas dari Satlantas Polres Tulungagung yang tiba di lokasi segera melakukan penanganan, mengamankan barang bukti, serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

Atas kejadian ini, Kasat Lantas Polres Tulungagung mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hingga dini hari.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Tulungagung untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, berhati-hati di jalan, dan mengutamakan keselamatan baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” pungkas AKP Muhammad Taufik Nabila. (*)

Editor: Danu 

Peristiwa angin puting beliung tersebut terjadi sekira pukul 14.00 WIB di Desa Sumberinginkulon, Kecamatan Ngunut. Akibatnya, rumah milik Jali (55), warga setempat, roboh setelah tidak mampu menahan terjangan angin kencang.

Beruntung, saat kejadian pemilik rumah berada di dapur bagian belakang yang tidak ikut roboh, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Kepala Desa Sumberinginkulon, Panggih Mujiono, menjelaskan, angin kencang datang secara tiba-tiba dan langsung merusak permukiman warga.

“Kronologinya sekitar jam dua siang ada angin seperti puting beliung. Di desa ini terdampak satu rumah yang roboh. Sebenarnya rumah itu memang rencananya mau dibangun, tapi keburu kena angin,” ujar Panggih.

Selain satu rumah yang roboh, angin puting beliung juga menyebabkan kerusakan pada sedikitnya 19 rumah warga lainnya, terutama pada bagian atap yang gentengnya rontok dan beterbangan.

Panggih menyebut, untuk sementara pemilik rumah yang roboh masih bertahan di area dapur yang kondisinya aman.

“Rencananya memang sudah kami ajukan lewat program bedah rumah tahun 2027. Untuk sementara pemilik rumah tetap tinggal di dapur yang tidak terdampak. Besok akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Pemerintah desa bersama warga juga akan segera melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing-puing bangunan.

“Pembersihan secepatnya kita lakukan kerja bakti bersama warga,” tambahnya.

Selain Desa Sumberingin Kulon, angin kencang juga melanda Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol.

Koordinator Pusdalops BPBD Tulungagung, Noval Hamami, mengatakan pihaknya menerima laporan angin kencang terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

“Hari ini kami mendapat laporan adanya angin kencang sekitar pukul setengah tiga sore. Laporan kerusakan masuk dari dua desa, yaitu Desa Bendilwungu dan Desa Sumberinginkulon,” kata Noval.

Di Desa Bendilwungu, angin kencang menyebabkan sedikitnya 40 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang pada bagian atap. Selain itu, satu batang pohon berukuran besar tumbang dan menimpa gudang rumah milik kakek Sari hingga ambruk.

“Saat ini kami bersama tim masih menangani pohon tumbang yang menimpa rumah di Desa Bendilwungu. Rata-rata kerusakannya genteng dan asbes yang terbang. Ada satu pohon yang menimpa rumah, merusak kandang dan genteng,” jelas Noval.

Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka akibat peristiwa angin kencang tersebut.

“Untuk korban, alhamdulillah nihil,” pungkasnya.

Hingga Sabtu malam, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung masih melakukan pendataan di lokasi terdampak. Mereka melakukan asesmen lanjutan untuk memastikan jumlah kerugian dan kebutuhan warga terdampak sebelum penanganan berikutnya dilakukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski menimbulkan kerugian materiil, BPBD setempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Bangunan yang terdampak merupakan milik Misdi (71), warga Dusun Krajan RT 03 RW 03, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Pagerwojo. 

Guncangan gempa yang kuat menyebabkan teras rumah sepanjang kurang lebih tiga meter roboh dan menimbulkan retakan signifikan pada dinding rumah.

Camat Pagerwojo, Wahyu Yuniarko, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa gempa terjadi saat sebagian besar warga tengah terlelap.

"Gempa terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Pemilik rumah terbangun karena merasakan getaran kuat dan mendengar suara genting jatuh. Karena panik dan khawatir akan gempa susulan, yang bersangkutan segera keluar rumah untuk mengungsi ke kediaman anaknya," ujar Wahyu Yuniarko, Sabtu (7/2/2026).

Wahyu menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Pihaknya kini tengah fokus pada langkah koordinasi pascabencana.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Kerusakan terbatas pada teras yang roboh dan retakan tembok. Kami telah menerima laporan resmi dan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait untuk langkah penanganan selanjutnya," tambahnya.

Sebagai bentuk respons cepat, pada Sabtu (7/2/2026) pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung bersama Forkopimcam Pagerwojo telah menyalurkan bantuan kepada keluarga terdampak. 

Bantuan logistik yang diserahkan meliputi kebutuhan dasar harian, pakaian, terpal, kasur, hingga selimut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Sudarmaji, menjelaskan bahwa kejadian berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Insiden bermula saat dua korban, Resta dan Andri, wisatawan asal Ponorogo, berenang di sisi selatan Pantai Sine. 

Namun, gelombang laut yang cukup besar tiba-tiba datang dan menyeret keduanya ke tengah. 

Melihat kejadian tersebut, empat orang lainnya yakni Muhammad Attaya Ulum (20), Achmad Wildani Ubaidillah (19), Ahmad Riskilah (20), dan Fikri (20) asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berupaya memberikan pertolongan.

Dalam proses penyelamatan tersebut, salah satu penolong bernama Muhammad Attaya Ulum (20), warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kehabisan tenaga saat berusaha menepi. 

Korban sempat meminta bantuan sebelum akhirnya hilang terseret ombak. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan dinyatakan hilang.

Sementara itu, lima korban lainnya berhasil diselamatkan. Salah satu korban selamat harus mendapatkan perawatan medis lanjutan dan dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung, sedangkan dua korban lainnya mendapat penanganan di klinik terdekat.

Sudarmaji menambahkan, proses pencarian korban hilang dilakukan melalui operasi pencarian dan pertolongan gabungan. 

Tim yang terlibat terdiri dari BPBD Tulungagung, Polairud, TNI AL, Inafis Polres Tulungagung, Polsek Kalidawir, Pemerintah Kecamatan Kalidawir, pemerintah desa setempat, Koramil, serta masyarakat pesisir Pantai Sine. 

Pencarian terus dilakukan dengan menyisir area perairan dan pesisir pantai, menyesuaikan dengan kondisi cuaca serta gelombang laut.

BPBD Tulungagung mengimbau masyarakat dan wisatawan agar lebih waspada saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama saat kondisi ombak tinggi, serta mematuhi rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang di lokasi wisata pantai. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penegasan itu disampaikan Bupati saat kegiatan sosialisasi Permendikbud Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026) yang diikuti jajaran Dinas Pendidikan dan para pendidik di Kabupaten Tulungagung.

“Ini tadi acara sosialisasi terkait Permendikbud Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Tadi sudah kita jelaskan kepada semua yang hadir, khususnya para guru yang sudah lama mengabdi dan juga yang mendapat tambahan tugas sebagai kepala sekolah,” ujar Gatut Sunu Wibowo.

Bupati menekankan, dirinya baru mulai menjabat pada tahun 2025 sehingga praktik-praktik di tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Namun, untuk pengangkatan kepala sekolah ke depan, ia memastikan akan bertindak tegas.

“Tahun ini sudah jelas saya sampaikan. Terkait perekrutan atau pengangkatan kepala sekolah baik SD maupun SMP, saya tegaskan Bupati akan tegas. Kalau perlu saya bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan secara terukur,” tegasnya.

Gatut Sunu secara khusus memperingatkan para tenaga kependidikan agar tidak percaya pada pihak-pihak yang mengaku sebagai utusan bupati dan meminta sejumlah uang dengan iming-iming jabatan.

“Kalau nanti ada makelar, ada unsur tertentu yang menamakan suruhannya bupati, meminta-minta uang dengan alasan bisa membantu mengkomunikasikan ke bupati, itu tidak benar. Saya tegaskan, saya tidak akan menyuruh siapa pun,” katanya.

Menurutnya, kepala sekolah yang akan dipilih adalah figur terbaik dengan integritas tinggi. Persyaratan utama meliputi kejujuran, kelengkapan administrasi, tidak memiliki cacat sosial, tidak pernah tersangkut masalah hukum, serta memiliki rekam jejak yang baik.

“Yang saya pilih pasti orang terbaik. Terutama jujur, tidak pernah ada masalah hukum, dan punya track record yang baik,” imbuhnya.

Untuk menjamin proses berjalan bersih, Bupati juga menyatakan akan melibatkan pengawasan dari aparat penegak hukum.

“Saya minta izin kepada Pak Kapolres dan Pak Kajari untuk ikut mengawasi, agar kegiatan ke depan bisa mendapatkan hasil yang baik,” ujarnya.

Ia menargetkan Dinas Pendidikan Tulungagung menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lain, khususnya dalam menutup ruang praktik transaksional di lingkungan pemerintahan.

“Sudah tidak ada lagi isu-isu negatif. Tidak boleh ada transaksional apa pun, termasuk kenaikan pangkat dan jabatan. Meminta atau memungut yang melanggar aturan dan hukum itu tidak boleh lagi,” tandas Gatut Sunu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Suko Winarno, mengungkapkan jumlah jabatan kepala sekolah yang kosong saat ini cukup besar. Hingga Januari 2025 tercatat sebanyak 127 posisi kepala sekolah kosong, dan jumlah itu masih berpotensi bertambah.

“Sampai dengan Januari itu ada 127 jabatan kepala sekolah yang kosong. Untuk bulan Februari ini ada laporan lisan sekitar 12 lagi yang kosong, jadi nanti ada tambahan,” jelas Suko.

Ia menjelaskan, sesuai Permendikbud Nomor 7 Tahun 2025, Dinas Pendidikan akan melakukan pendataan calon kepala sekolah, kemudian melakukan pengecekan administrasi secara menyeluruh.

“Dinas pendidikan nanti mendata calon-calon itu, kemudian kita cek secara administrasi,” ujarnya.

Meski dalam aturan disebutkan calon kepala sekolah idealnya telah lulus diklat atau pelatihan, Suko mengakui jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat diklat kepala sekolah di Tulungagung masih terbatas.

“Yang sudah diklat itu tidak sampai 127, hanya sekitar 17 orang. Sisanya belum punya sertifikat,” ungkapnya.

Namun demikian, regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap melakukan pengangkatan dengan ketentuan tertentu.

“Di ayat lain disebutkan daerah boleh mengangkat tanpa syarat diklat tadi, dengan catatan syarat lain tetap dipenuhi, seperti pangkat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak pernah dihukum disiplin,” jelas Suko.

Ia optimistis seluruh jabatan kepala sekolah yang kosong dapat segera terisi.

“Target kami sebetulnya bulan Maret sudah terisi semua,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pantauan di lapangan menunjukkan lubang jalan dengan ukuran besar dan kedalaman bervariasi tersebar di sejumlah titik. Kerusakan tampak sporadis, mulai dari kawasan permukiman hingga jalur utama penghubung antarwilayah.

Rizal, salah seorang warga yang setiap hari melintasi jalur Ngunut hingga Boyolangu, mengungkapkan, kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada perbaikan permanen yang dilakukan pemerintah daerah.

“Saya hampir setiap hari lewat jalur itu. Kondisinya memang cukup parah, terutama di Ngunut Lingkungan 7 dan 8 sampai Sambijajar. Lubangnya besar-besar dan dalam,” ujar Rizal, Jumat (5/2/2026).

Keluhan serupa disampaikan Puspa, pengendara sepeda motor yang kerap melintasi kawasan tersebut. Ia menilai kerusakan jalan sangat mengganggu aktivitas warga, terutama saat musim hujan seperti saat ini.

“Kalau hujan lubangnya tertutup air jadi tidak kelihatan. Saya pernah terperosok lubang di daerah Sambijajar, untungnya tidak sampai jatuh,” katanya.

Menurut Puspa, beberapa titik jalan sempat diperbaiki secara swadaya oleh warga sekitar dengan menambal menggunakan semen. Namun, perbaikan tersebut tidak bertahan lama dan kini kondisi jalan kembali rusak.

“Di Lingkungan 8 sempat ditambal semen, tapi sekarang rusak lagi dan malah tambah parah,” tambahnya.

Di Desa Sanggrahan, kerusakan terlihat cukup merata di jalan sepanjang sekitar 200 meter. Lubang jalan tampak mulai dari area sekitar masjid hingga minimarket. Bahkan, warga setempat memasang tulisan bernada sindiran bertuliskan “Selamat Datang di Wisata Jeglongan Sewu” sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Erwin Novianto, membenarkan adanya kerusakan pada sejumlah ruas jalan kabupaten. Ia memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan rencana perbaikan pada tahun 2026.

Namun demikian, Erwin menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat perbaikan belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan yang dilakukan bersifat pemeliharaan berkala dengan metode tambal sulam pada titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah.

“Untuk Sanggrahan akan ditangani tahun 2026 melalui pemeliharaan berkala Ruas Jalan Boyolangu-Sanggrahan,” jelas Erwin.

Selain itu, ruas jalan Ngunut-Podorejo dan Ngunut-Doroampel juga masuk dalam daftar penanganan tahun ini.

“Perbaikannya dilakukan di spot-spot yang rusak berat. Insyaallah mulai dikerjakan bulan Maret,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Meski tak memicu kepanikan massal, getaran yang bersumber dari dasar laut tersebut mengakibatkan sedikitnya 7 rumah warga dan 1 kantor desa di empat kecamatan mengalami kerusakan fisik yang cukup parah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek hingga Jumat siang pukul 13.30 WIB, kerusakan bangunan tersebar di Kecamatan Bendungan, Suruh, Munjungan dan Tugu. Beruntung, pihak BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Triadi Atmono, menjelaskan bahwa getaran gempa dirasakan warga dengan intensitas skala II MMI. 

"Getaran ringan dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang. Namun, guncangan tersebut cukup untuk merusak konstruksi rumah yang rentan," ujar Triadi, Jumat (6/2/2026).

Kerusakan dilaporkan terjadi dengan tingkat keparahan bervariasi, mulai dari tembok retak hingga bangunan roboh

Di Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, tiga unit rumah milik Katimin mengalami tembok retak, dan rumah milik Selan dan Sugi mengalami kerusakan parah pada bagian atap rumah yang ambruk.

Sementara itu, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, tercatat dua unit rumah yakni milik Jasad dan Sutaji mengalami tembok ambrol dan di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, satu unit rumah milik Soirin mengalami kerusakan dapur roboh. 

Lalu di wilayah Kecamatan Tugu di Desa Winong, satu unit rumah milik Sumarti, tembok dan atap rumah ambruk. Selain itu Kantor Desa Winong juga mengalami tembok penyekat ambrol.

"Kerugian personel nihil. Untuk kerugian materiil, saat ini masih kami lakukan pendataan lanjutan dan verifikasi di lapangan bersama perangkat desa dan relawan," tambah Triadi.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan episenter gempa terletak pada koordinat 8,98° LS dan 111,18° BT. Pusat gempa berada di laut, berjarak sekitar 89 kilometer arah tenggara Kota Pacitan dengan kedalaman menengah, yakni 58 kilometer.

Pihak BPBD mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan. 

"Warga diminta segera melaporkan setiap kerusakan tambahan atau kondisi darurat di lingkungan masing-masing kepada petugas," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di Tulungagung, tepatnya di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, warga berhamburan keluar rumah saat guncangan terjadi. Sejumlah warga bahkan membunyikan kentongan sebagai tanda peringatan karena khawatir akan terjadi gempa susulan.

Salah seorang warga setempat, Wawan, mengaku guncangan gempa terasa cukup kuat dan berlangsung relatif lama. Ia mengatakan saat kejadian dirinya sedang tertidur sebelum akhirnya terbangun karena rumah terasa bergoyang.

“Waktu itu sedang tidur, tiba-tiba terasa goyang cukup keras. Saya langsung keluar rumah, tetangga-tetangga juga pada keluar semua. Setelah di luar, guncangan masih terasa, bahkan kabel listrik terlihat bergoyang,” ujar Wawan.

Meski sempat terjadi kepanikan, hingga saat ini warga memastikan situasi di lingkungan mereka masih aman dan tidak ditemukan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut.

Selain Tulungagung, guncangan gempa juga dirasakan oleh warga di wilayah Trenggalek. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Triadi Atmono, menyampaikan berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut merupakan gempa tektonik.

“BMKG mencatat pada Jumat, 6 Februari 2026 pukul 01.06.10 WIB, wilayah Pacitan diguncang gempa tektonik dengan magnitudo pembaruan M6,2. Episenter gempa berada di laut, sekitar 89 kilometer arah tenggara Kota Pacitan, dengan kedalaman 58 kilometer,” jelas Triadi.

Ia menambahkan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.

BMKG juga melaporkan tingkat guncangan gempa bervariasi di sejumlah wilayah. Daerah Bantul, Sleman, dan Pacitan merasakan gempa dengan intensitas IV MMI, sementara Kulon Progo, Trenggalek, Wonogiri, Malang, Blitar, Surakarta, Karanganyar, Magelang, Jombang, Tulungagung, Ponorogo, Magetan, Nganjuk, Wonosobo, hingga Banjarnegara merasakan intensitas III MMI. Adapun wilayah Tuban dan Jepara merasakan guncangan dengan intensitas II MMI.

“Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami,” tegas Triadi.

Hingga pukul 01.35 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Trenggalek di masing-masing wilayah masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi lapangan tetap aman.

“Sampai saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa. Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” pungkas Triadi.

Pihak BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. (*)

Editor: Danu 

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di Sungai Saluran Lodagung yang melintas di Lingkungan 8 Desa Ngunut. Korban diketahui berinisial NA (8), seorang pelajar sekolah dasar yang saat itu tengah bermain seorang diri di belakang rumahnya.

Menurut keterangan pihak kepolisian, kejadian bermula ketika korban bermain bola di area tangkis sungai. Bola yang dimainkan korban tiba-tiba terjatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Bermaksud mengambil bola tersebut, korban mencoba mencegat di tepi sungai. Namun nahas, kondisi tangkis yang licin membuat tubuhnya terpeleset hingga jatuh ke dalam aliran sungai dengan kedalaman sekitar satu meter.

“Tiba-tiba korban jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Kondisi tersebut sangat berbahaya mengingat korban masih anak-anak,” ujar Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto.

Jeritan dan kepanikan di lokasi kejadian mengundang perhatian warga sekitar. Salah satunya Ekky Kukuh Kurniadi (38), yang saat itu sedang minum kopi di warung tak jauh dari lokasi. Melihat bocah tersebut terseret arus, Ekky tanpa berpikir panjang langsung berlari dan terjun ke sungai.

“Saudara Ekky dengan sigap masuk ke sungai, meraih tubuh korban, lalu mengangkatnya ke atas tangkis sungai. Tindakan cepat tersebut berhasil menyelamatkan korban,” lanjut IPTU Nanang.

Aksi heroik Ekky disaksikan sejumlah warga, termasuk Suroto (47), yang kemudian membantu memastikan kondisi korban aman. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka serius. Setelah kejadian, korban langsung dibawa pulang dan kini sudah berada di rumah bersama orang tuanya.

Iptu Nanang Murdianto mengapresiasi keberanian warga yang telah bertindak cepat dalam situasi darurat tersebut. Ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat bermain di area yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan selalu mengawasi aktivitas anak-anak, khususnya yang berada di sekitar sungai atau saluran air. Kejadian ini menjadi pengingat bersama akan pentingnya kewaspadaan,” tegasnya.

Pihak Polsek Ngunut sendiri mengetahui kejadian tersebut dari pemberitaan yang beredar di media sosial sekitar pukul 15.30 WIB dan memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Aksi sederhana namun penuh keberanian dari seorang warga ini pun menuai banyak pujian dari warganet. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan, Dishub Tulungagung terus melakukan pemantauan di lapangan sekaligus sosialisasi kepada para juru parkir dan masyarakat pengguna parkir.

Kepala Bidang Prasarana dan Perparkiran Dishub Tulungagung, Mahendra Sulistiawan, mengatakan kegiatan pemantauan ini dikemas dalam agenda pantaukir dan pantau parkir, yang dilakukan secara berkala.

“Kami mengadakan kegiatan pantau kir atau pantau parkir. Di awal bulan kemarin kami juga sudah melakukan kegiatan serupa dari pagi sampai siang hari. Kali ini kami coba melakukan pemantauan pada malam hari dan ternyata lebih produktif,” ujar Mahendra, Kamis (5/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dishub Tulungagung menggandeng unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta petugas keselamatan jalan. Ke depan, tidak menutup kemungkinan pemantauan akan melibatkan aparat kepolisian maupun CPM.

“Sementara ini kami menggandeng Satpol PP dan keselamatan jalan. Ke depan, tidak menutup kemungkinan kami juga akan menggandeng pihak kepolisian maupun CPM. Namun untuk saat ini, kami sebatas memantau sambil melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Mahendra menegaskan, kegiatan pemantauan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan mengingat parkir berlangganan sudah resmi diterapkan di Tulungagung.

“Harapan kami, kegiatan ini bisa berlangsung kontinu dan berkala. Karena parkir berlangganan sudah diterapkan, terutama untuk kendaraan berpelat Tulungagung,” ungkapnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Mahendra mengakui masih ditemukan beberapa pelanggaran, meski tidak berkaitan langsung dengan penarikan uang parkir.

“Ada pelanggaran, tetapi bukan soal penarikan parkir. Yang kami temukan tadi lebih ke pelanggaran rambu parkir,” terangnya.

Ia menyebutkan, selama pemantauan berlangsung, pihaknya belum menemukan juru parkir yang meminta uang parkir kepada pengendara.

“Kalau parkir, karena sudah kita sosialisasi, saya belum menemukan ada yang meminta uang. Bahkan tadi juru parkir menyampaikan sudah membaca aturan, sehingga tidak meminta,” katanya.

Pemantauan malam hari ini dilakukan di sejumlah ruas jalan utama di pusat kota Tulungagung, mulai dari Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Antasari, Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Pangeran Diponegoro.

Mahendra juga menyinggung peran pelaku usaha dalam mendukung kebijakan parkir berlangganan. Ia mengimbau agar pemilik usaha sebisa mungkin menyediakan lahan parkir sendiri bagi pengunjung.

“Iya, pelaku usaha diminta sebisanya untuk menyediakan lahan parkir sendiri. Alhamdulillah, sudah mulai ada yang menerapkan,” ujarnya.

Terkait kendala penerapan parkir berlangganan, Mahendra mengakui masih ada masyarakat yang belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Selain itu, masih ditemukan kendaraan yang pelat nomornya bukan pelat Tulungagung, sehingga tidak masuk dalam kategori parkir berlangganan.

“Kendalanya kadang masyarakat belum tahu. Ada juga yang kendaraannya tidak tercover karena plat nomornya bukan Tulungagung. Selain itu, masih ada juru parkir yang bukan resmi,” jelasnya.

Namun demikian, sepanjang pemantauan yang dilakukan Dishub pada malam itu, pihaknya belum menemukan adanya praktik penarikan uang parkir.

“Alhamdulillah, sepanjang pemantauan tadi saya belum menemukan yang menerima uang parkir. Tidak tahu kalau di lokasi lain,” tambahnya.

Jika nantinya ditemukan adanya juru parkir yang tetap meminta uang parkir, Dishub Tulungagung akan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kalau ada yang meminta dan ada aduan, kami akan lakukan pendekatan humanis dulu. Kalau memang tidak bisa, baru diproses sesuai ketentuan. Karena untuk pungutan liar itu bukan sepenuhnya wilayah kami, nanti akan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian,” tegas Mahendra.

Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya warga Tulungagung, agar memahami haknya sebagai pengguna parkir berlangganan.

“Imbauan kami, khususnya untuk masyarakat Tulungagung yang kendaraan berpelat Tulungagung, ketika parkir di tepi jalan umum kami harapkan tidak memberikan uang parkir,” pungkasnya.

Dishub Tulungagung berharap dengan sosialisasi dan pemantauan yang berkelanjutan, kebijakan parkir berlangganan dapat berjalan efektif, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat tanpa memberatkan juru parkir maupun pengguna jalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepastian pemindahan kantor itu disampaikan oleh Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto. Ia menyebut, rencana pembangunan Polsek Sumbergempol dan Polsek Ngantru di lokasi baru sudah mendapatkan persetujuan atau acc.

“Kita sampaikan, rencana tempat lokasi pembangunan Polsek Sumbergempol dan Ngantru itu sudah di-acc,” ungkapnya, Kamis (5/2/2026).

Relokasi kedua Mapolsek ini dilakukan karena status lahan polsek lama bermasalah. Untuk Polsek Ngantru, lahan saat ini sebagian merupakan milik Polri dan sebagian lagi milik masyarakat. Sementara Polsek Sumbergempol seluruh bangunannya berdiri di atas tanah milik warga.

Iptu Nanang menjelaskan, untuk Polsek Sumbergempol, lokasi pembangunan baru direncanakan berada di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol. Lokasi tersebut memanfaatkan lapangan yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan kebutuhan lahan seluas 1.710 meter persegi. Sementara Polsek Ngantru akan dibangun di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, dengan luas lahan sekitar 1.625 meter persegi.

Nanang menegaskan, penentuan lokasi pembangunan kedua polsek tersebut dilakukan melalui pertimbangan matang dan serangkaian survei lapangan bersama Pemkab Tulungagung.

“Ada pertimbangan-pertimbangan sebelum lokasi pembangunan polsek ini di-acc, salah satunya asas lokasi yang strategis, misalnya berada di dekat jalan utama agar mudah diakses masyarakat,” terangnya.

Terkait jadwal pembangunan, Polres Tulungagung menargetkan proses pembangunan dapat dimulai pada tahun 2026 ini.

“Insyaallah tahun ini, rencananya di bulan April untuk kedua polsek,” tegas Nanang.

Ia juga menambahkan, mekanisme relokasi personel dan operasional polsek akan dilakukan setelah bangunan baru selesai dibangun.

“Pastinya nanti bergeser apabila pembangunan sudah selesai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut mendampingi Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto saat meninjau langsung lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Polsek Sumbergempol, Rabu (28/1/2026).

Melalui Kasubbid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Risulhatta, Pemkab Tulungagung membenarkan adanya proses survei dan pengajuan pembangunan polsek tersebut.

“Pada tanggal 29 Januari 2026 lalu, kami mendapat disposisi surat dari Polres Tulungagung yang substansinya terkait permohonan pembangunan polsek ke Pemkab,” ungkap Galih.

Galih menjelaskan, mekanisme pemanfaatan lahan aset Pemkab Tulungagung untuk pembangunan polsek ke depan akan dilakukan melalui skema hibah.

“Dalam hal ini, Pemkab akan menghibahkan tanah dan bangunan ke Polres Tulungagung. Ketika lokasinya itu milik Pemkab dan statusnya clear and clean, maka tidak ada masalah jika aset tersebut dipakai untuk mapolsek,” jelasnya.

Lebih lanjut, Galih menyebut mekanisme hibah aset daerah tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

“Memang salah satu bentuk pemindahtanganan aset daerah itu melalui hibah dan hal tersebut diperbolehkan, terlebih untuk menunjang tugas pemerintahan. Jadi meskipun ada pengurangan aset Pemkab, secara regulasi itu sah dan diperbolehkan,” pungkasnya.

Dengan disetujuinya lokasi relokasi ini, diharapkan keberadaan Polsek Sumbergempol dan Polsek Ngantru ke depan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan memiliki kepastian hukum terkait aset bangunan kepolisian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam video yang beredar, peristiwa tersebut terekam CCTV ppada Rabu (4/2/2026) pukul 18.16 WIB. Pelaku seorang laki-laki mengenakan masker, tampak mengawasi situasi sekitar sebelum melakukan aksinya. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian tampak mengutak-utik kontak sepeda motor. Hanya dalam waktu kurang dari satu menit, motor berhasil dibawa kabur.

Menanggapi viralnya video tersebut, Polres Tulungagung memastikan bahwa peristiwa pencurian itu telah dilaporkan secara resmi dan kini tengah ditangani aparat kepolisian.

“Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Untuk saat ini, perkaranya sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang Murdianto, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan data kepolisian, Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota menerima laporan pengaduan pencurian satu unit sepeda motor pada Kamis, 5 Februari 2026, sekira pukul 09.15 WIB.

Sepeda motor yang dilaporkan hilang yakni Yamaha NMax warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi AG 2495 RCM. Kendaraan tersebut diketahui milik Tika Lestari Rahayu (38), warga Kelurahan Kauman, Tulungagung.

Sementara korban dalam kejadian ini adalah Defvria Cikka Novaila (18), seorang pelajar/mahasiswa yang masih satu alamat dengan pelapor.

Dari hasil keterangan yang diterima polisi, kronologi kejadian bermula saat korban berangkat dari rumah sekira pukul 17.45 WIB untuk nongkrong dan ngopi bersama temannya di Warkop BR PinKa, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.

Setibanya di lokasi, korban memarkir sepeda motornya di depan warung kopi dan kemudian duduk di area dalam dekat kasir.

Tak berselang lama, korban berniat pulang lebih dulu. Namun saat hendak mengambil sepeda motor, kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Korban diketahui lupa mencabut kunci kontak sepeda motor saat memarkirkan kendaraannya.

Korban kemudian meminta pemilik warung kopi untuk mengecek rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut terlihat seorang pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian material sekitar Rp25 juta.

“Dari rekaman CCTV yang beredar, kami juga jadikan sebagai bahan pendalaman. Saat ini anggota masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku,” jelas Iptu Nanang Murdianto.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, terutama di tempat umum.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci dan tidak meninggalkan kunci kontak. Kami juga berharap apabila ada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi terkait kejadian ini agar segera melapor kepada pihak kepolisian supaya kasus ini bisa segera terungkap,” pungkasnya.

Kasus pencurian tersebut kini masih dalam penanganan Polsek Tulungagung Kota. Polisi terus mengumpulkan keterangan saksi serta bukti-bukti guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Puluhan personel gabungan diterjunkan untuk membersihkan sampah di sepanjang garis pantai demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, melalui Kapolsek Watulimo AKP Sunarto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

“Aksi resik-resik pantai ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden dan Kapolri agar kawasan wisata, khususnya pantai, tetap bersih, indah, dan terawat,” ujarnya.

Kegiatan kerja bakti tersebut difokuskan pada pembersihan sampah plastik, ranting kayu, serta limbah lainnya yang terbawa arus laut dan menumpuk di area pantai.

Dengan semangat gotong royong, para petugas menyisir seluruh sudut Pantai Mutiara agar tampil lebih tertata dan sedap dipandang.

AKP Sunarto menambahkan bahwa aksi ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor di wilayah Watulimo. 

“Kegiatan ini melibatkan Polsek, Koramil, pihak Kecamatan, Posmat TNI AL, Pospol Airud, pengelola Pelabuhan Perikanan Prigi, perangkat Desa Tasikmadu, Pokdarwis, serta masyarakat setempat,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan banyak pihak menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan kawasan wisata secara berkelanjutan. Sinergi TNI-Polri bersama instansi terkait dan warga diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata unggulan daerah.

“Kurang lebih ada 60 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Semua turun bersama tanpa sekat, karena kebersihan pantai adalah tanggung jawab kita bersama,” kata AKP Sunarto.

Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan daya tarik wisata Pantai Mutiara. Pantai yang bersih dan tertata diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.

AKP Sunarto pun mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersihan pantai setelah kegiatan ini selesai.

“Kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, tidak membuang sampah sembarangan, dan bersama-sama menjaga keindahan Pantai Mutiara sebagai aset wisata kebanggaan Trenggalek,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr. Zuhrotul Aini, menyampaikan, rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung tersebut saat ini menangani jumlah pasien kanker yang tidak sedikit, bahkan berasal dari berbagai daerah di luar Tulungagung.

“Di sini kami juga merawat pasien-pasien kanker yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan kami menjadi rumah sakit rujukan dari wilayah Blitar, Trenggalek, hingga Jawa Timur bagian selatan karena sampai saat ini satu-satunya rumah sakit umum daerah yang bisa menjalankan kemoterapi adalah RSUD dr Iskak,” ujarnya.

Menurut dr. Aini, RSUD dr Iskak memiliki peran strategis dalam pelayanan kanker di wilayah selatan Jawa Timur. Hal ini menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pusat rujukan utama bagi pasien yang membutuhkan terapi lanjutan, khususnya kemoterapi.

“Pasien dari berbagai daerah itu semuanya ke sini karena fasilitas kemoterapi baru tersedia di RSUD dr Iskak,” jelasnya.

Terkait jumlah kasus kanker di Kabupaten Tulungagung, dr. Zuhrotul mengungkapkan bahwa data kanker serviks tercatat lebih dari 200 kasus dan mendekati angka 300 pasien. Namun, layanan kemoterapi untuk kanker serviks belum dapat dilakukan secara optimal.

“Untuk kanker serviks datanya memang lebih dari 200, hampir 300 kasus. Namun kemoterapinya belum bisa optimal kami lakukan di sini karena tenaga dokter masih dalam proses pendidikan subspesialis,” ungkapnya.

Sementara itu, jenis kanker yang paling banyak ditangani di RSUD dr Iskak adalah kanker payudara. Jumlah pasien kanker payudara yang mendapatkan layanan di rumah sakit ini tercatat mencapai lebih dari 900 orang.

“Yang terbanyak kami tangani di sini adalah kanker payudara. Hampir 900 lebih penderita kanker payudara yang kami layani,” kata dr. Aini.

Tingginya jumlah pasien kanker payudara juga berdampak pada lonjakan kunjungan di poli bedah onkologi. Dalam satu hari, jumlah pasien yang dilayani di poli tersebut bisa mencapai ratusan orang.

“Untuk poli bedah onkologi, pasiennya bisa mencapai 150 sampai 200 orang per hari,” tambahnya.

Dalam momentum Hari Kanker Sedunia ini, dr. Zuhrotul juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap upaya pencegahan kanker. Ia menekankan bahwa kanker memiliki penyebab yang bersifat multifaktorial dan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik.

“Penyebab kanker itu multifaktorial. Ada yang bersifat natural history atau genetik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola hidup sehat memegang peranan besar dalam meminimalkan risiko kanker, mulai dari menjaga pola makan, mengelola stres, hingga menghindari paparan zat-zat berbahaya.

“Pola hidup mulai dari makanan yang sehat, menjaga stres, menghindari kontaminasi yang tidak diperlukan, termasuk kebersihan air bersih dan lingkungan, semuanya berperan dalam timbulnya kanker pada seseorang,” pungkas dr. Aini.

dr. Aini berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker semakin meningkat. Pihak RSUD dr. Iskak juga mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan deteksi dini guna menekan angka kejadian kanker di masa mendatang. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Tercatat, lebih dari seribu warga di wilayah tersebut kini tengah berjuang melawan berbagai jenis kanker, dengan kanker payudara menempati urutan tertinggi.

Berdasarkan data kumulatif hingga Februari 2026, terdapat 984 kasus kanker payudara, disusul 278 kasus kanker serviks, 113 kasus kanker kolorektal (usus), dan 92 kasus kanker paru. 

Angka ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dini terhadap penyakit tidak menular yang mematikan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Lusiana Wardhani, menegaskan bahwa peringatan Hari Kanker Sedunia tahun ini yang bertema Bersatu dalam Keunikan harus menjadi momentum kolaborasi lintas sektor. 

Menurutnya, kanker bukan sekadar problem medis, melainkan tantangan sosial yang memerlukan dukungan sistematis.

"Pengobatan kanker adalah perjalanan panjang yang menguras biaya, fisik, dan mental. Oleh karena itu, kunci utama menekan angka fatalitas adalah deteksi dini atau skrining awal," ujar Desi saat mengunjungi pasien di RSUD dr. Iskak Tulungagung bersama Direktur RSUD, dr. Zuhrotul Aini.

Dinkes memberikan perhatian khusus pada kanker serviks dan payudara yang menjadi momok bagi kaum perempuan. 

Desi memaparkan bahwa teknologi medis saat ini telah memungkinkan deteksi sangat awal melalui metode yang sederhana dan akurat.

"Untuk kanker serviks, masyarakat bisa memanfaatkan tes IVA dan pemeriksaan HPV DNA. Sementara untuk kanker payudara, terdapat pemeriksaan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) oleh tenaga medis," imbuhnya.

Guna menekan angka kasus stadium lanjut, Pemkab Tulungagung menggratiskan layanan skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). 

Layanan ini tersedia di 32 puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulungagung. Program CKG tidak hanya menyasar kanker perempuan, tetapi juga mencakup deteksi dini kanker paru dan kolorektal.

Pemerintah berharap masyarakat, khususnya wanita usia subur, tidak lagi menunda pemeriksaan rutin. Deteksi pada stadium awal terbukti secara klinis meningkatkan peluang kesembuhan secara signifikan dibandingkan penanganan pada stadium lanjut.

Melalui langkah preventif dan edukasi masif ini, Dinkes Tulungagung menargetkan penurunan angka mortalitas kanker serta peningkatan kualitas hidup para penyintas di masa depan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) setempat mengonfirmasi temuan 59 kasus aktif yang tersebar di 12 kecamatan. 

Merespons kondisi itu, Disnakkeswan terkait mulai memperketat pengawasan lalu lintas ternak di pasar-pasar hewan.

Kepala Disnakkeswan Tulungagung, Agus Suswantoro, menegaskan bahwa meskipun puluhan kasus telah terdeteksi, pihaknya bergerak cepat melakukan pemetaan. 

"Dari hasil evaluasi laporan Puskeswan di lapangan, tercatat 59 kasus. Saat ini 12 kecamatan terdampak, sementara tujuh kecamatan lainnya masih berstatus zona hijau atau nol kasus," ujar Agus saat memimpin inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Hewan Terpadu Desa Sumberdadi, Rabu (4/2/2026).

Dalam sidak tersebut, petugas melakukan pemeriksaan fisik secara klinis terhadap sapi dan kambing yang diperdagangkan.

Fokus pemeriksaan meliputi kondisi mata, hidung, hingga berat badan proporsional untuk memastikan hewan yang masuk ke pasar dalam keadaan sehat.

Menariknya, meski wabah mulai merebak, sentimen pasar cenderung stabil. Harga sapi jantan masih bertahan di angka Rp25 juta hingga Rp30 juta per ekor. Demikian pula dengan komoditas kambing yang masih diperdagangkan pada kisaran normal, yakni Rp1,6 juta hingga Rp3,4 juta tergantung ukuran.

Agus menegaskan pentingnya vaksinasi sebagai tameng utama. Ia mengungkapkan adanya disparitas waktu penyembuhan yang cukup signifikan antara ternak yang sudah divaksin dengan yang belum.

"Sapi yang belum tervaksin memerlukan proses penyembuhan yang jauh lebih lama. Sebaliknya, ternak yang sudah menerima dosis vaksin menunjukkan pemulihan yang sangat cepat meski sempat terpapar," jelasnya.

Untuk membendung perluasan wabah, Disnakkeswan Tulungagung telah mengamankan pasokan 17.000 dosis vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belasan ribu dosis tersebut kini mulai didistribusikan ke 70 titik Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di seluruh wilayah Tulungagung.

Disnakkeswan menargetkan seluruh rangkaian vaksinasi tahap pertama rampung pada pertengahan Maret 2026. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai penularan PMK, terutama mengingat Pasar Hewan Terpadu di Tulungagung merupakan hub penting yang melibatkan pedagang lintas kota seperti Kediri, Blitar, dan Trenggalek.

Sejauh ini, Disnakkeswan menyebut belum ada laporan kasus kematian ternak akibat ledakan kasus terbaru ini. Namun, para peternak diimbau untuk tidak lengah dan segera melaporkan gejala mencurigakan pada hewan mereka ke petugas kesehatan hewan terdekat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Data tersebut disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Dari total 14 desa yang dipimpin penjabat, hanya sembilan desa yang memungkinkan untuk menggelar PAW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Tulungagung, Reza Zulkarnain, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan sekaligus mengakomodasi kesiapan desa, apakah akan memilih melaksanakan PAW atau tetap melanjutkan kepemimpinan di bawah penjabat kepala desa.

“Untuk PAW dari 14 desa, yang memenuhi syarat itu ada sembilan desa. Yang itu masih kita akomodasi dan kita data, berapa desa yang siap melakukan PAW dan berapa desa yang tetap menggunakan Pj,” ujar Reza Zulkarnain, Selasa (3/2/2026).

Adapun sembilan desa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan PAW meliputi Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol, Desa Batangsaren dan Karanganom Kecamatan Kauman, Desa Gandong dan Mergayu Kecamatan Bandung, Desa Tanen Kecamatan Rejotangan, Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru, Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir, serta Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo.

Reza menjelaskan, pilihan untuk melaksanakan PAW atau tetap dipimpin penjabat sepenuhnya diserahkan kepada hasil musyawarah desa masing-masing. Hal ini mengingat adanya pertimbangan strategis terkait masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

“Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu maksimal menjabat kepala desa adalah dua periode, satu periode delapan tahun. Jadi meskipun PAW ini hanya tersisa sekitar 16 bulan, itu sudah dihitung satu periode penuh,” jelasnya.

Dengan ketentuan tersebut, siapa pun yang terpilih melalui mekanisme PAW nantinya hanya memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali satu kali periode berikutnya. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan penting bagi desa dalam menentukan apakah akan menggelar PAW atau melanjutkan kepemimpinan penjabat.

Terkait waktu pelaksanaan, Reza menegaskan, fokus utama bukan pada kapan PAW digelar, melainkan pada keputusan desa dalam memilih model kepemimpinan yang dianggap paling menguntungkan bagi keberlangsungan pemerintahan desa ke depan.

“Belum tentu mereka melakukan PAW. Bisa saja tetap melanjutkan Pj, karena pertimbangan sisa jabatan 16 bulan tadi itu dianggap satu periode. Artinya, siapapun yang PAW hari ini hanya bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa satu kali lagi,” pungkas Reza.

DPMD Kabupaten Tulungagung sendiri mengaku telah mulai melakukan sosialisasi kepada desa-desa terkait sejak beberapa waktu terakhir, sembari menunggu hasil musyawarah desa yang akan menentukan arah kebijakan kepemimpinan di masing-masing wilayah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rakornas yang mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum nasional tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya pelaksanaan program prioritas Presiden.

Program-program tersebut diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dalam Rakornas ini, pemerintah pusat dan daerah membahas sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi pembangunan nasional. Di antaranya adalah dampak dinamika global terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan keamanan nasional, penanganan persoalan sampah secara terpadu, serta upaya pengentasan kemiskinan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, forum ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas pemerintahan, percepatan pembangunan di daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinkronisasi program nasional dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menilai Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan visi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.

“Rakornas ini sangat penting sebagai sarana penyelarasan kebijakan. Kami mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga penutupan, Bupati Gatut Sunu juga memanfaatkan momentum Rakornas untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepala daerah lainnya guna memperkuat kolaborasi antar daerah.

Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung optimistis dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah, sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 12.000 dosis vaksin mulai disuntikkan secara masif kepada komoditas sapi, kerbau, dan kambing milik warga guna memutus rantai penyebaran.

Data dari Disnakkan Trenggalek menunjukkan eskalasi kasus pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 mencapai 29 ekor ternak yang terpapar. Dari total kasus tersebut, satu ekor ternak dilaporkan mati. 

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakkan Trenggalek, Ririn Hari Setiani, mengonfirmasi bahwa pasokan vaksin merupakan alokasi langsung (dropping) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Minggu lalu kami menerima 12.000 dosis vaksin khusus sapi dari provinsi. Mulai hari ini, petugas sudah turun ke lapangan untuk mengaplikasikan vaksinasi tersebut," ujar Ririn kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Guna memastikan cakupan vaksinasi maksimal, pemerintah daerah menerjunkan tujuh tim teknis yang bekerja dengan sistem door-to-door. Tim tersebut dijadwalkan menyisir kandang-kandang peternak selama 40 hari kerja ke depan.

"Tujuh tim sudah bergerak sejak Senin kemarin. Tahap awal ini akan berlangsung selama 40 hari, dan rencananya akan kami lanjutkan kembali pada gelombang berikutnya di bulan Maret," jelas Ririn.

Meski tren kasus saat ini dilaporkan lebih landai dibandingkan awal tahun 2025 sebelum adanya intervensi vaksin, pihak dinas tetap melakukan pengobatan intensif terhadap ternak yang masih berstatus positif.

Di tengah upaya mitigasi ini, pemerintah menghadapi kendala sosiologis berupa penolakan dari sebagian pemilik ternak. Ririn mengakui masih ada warga yang enggan hewan ternaknya divaksinasi meski layanan tersebut diberikan secara cuma-cuma.

"Kami mengimbau para peternak untuk lebih kooperatif. Vaksinasi ini krusial untuk membentuk herd immunity pada ternak. Selain itu, kebersihan sanitasi kandang harus tetap menjadi prioritas utama," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa tragis yang terjadi sekitar pukul 07.50 WIB tersebut merenggut nyawa seorang pegawai pasar yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja.

Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda bernomor polisi AG 2847 RCM, mobil boks B 9175 SXU, serta sebuah dump truck L 8140 UUB. Korban jiwa teridentifikasi bernama Kiky Arya Mellanika (25), warga Dusun Blumbang, Desa Campurdarat.

Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila, mengonfirmasi bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala.

"Benar, telah terjadi kecelakaan beruntun di wilayah Campurdarat. Satu orang pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP)," ujar AKP Taufik, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, insiden bermula saat ketiga kendaraan melaju searah dari timur menuju barat. 

Posisi motor korban berada di depan, disusul mobil boks yang dikemudikan Catur Bambang Wibowo (35), dan dump truck yang dikendarai Agam Afrizal Kurniawan (20) di posisi paling belakang.

Saat melintasi lokasi kejadian, korban mengurangi kecepatan secara mendadak untuk menghindari lubang di jalan raya. 

Mobil boks di belakangnya turut mengerem, namun diduga lampu rem kendaraan tersebut tidak berfungsi, sehingga pengemudi dump truck di belakangnya terkejut.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat, dump truck menghantam bagian belakang mobil boks dengan keras. Benturan itu mendorong mobil boks ke depan hingga menghantam sepeda motor korban," jelas AKP Taufik.

Hantaman hebat tersebut menyebabkan motor korban oleng dan terjatuh. Korban mengalami cedera kepala fatal yang mengakibatkan kematian seketika di lokasi. Sementara itu, kedua pengemudi truk dilaporkan selamat tanpa luka berarti.

Unit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung telah mengamankan ketiga kendaraan sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi saat ini tengah mendalami unsur kelalaian manusia (human error) dan kelaikan teknis kendaraan yang terlibat.

"Kami masih mendalami faktor jarak antar kendaraan serta fungsi teknis lampu kendaraan boks tersebut dalam proses penyidikan," pungkasnya. (*)