Helikopter yang membawa Wapres mendarat di Lapangan Sport Center Kalipang, Desa Karangasem, Kecamatan Jenu, sekira pukul 08.30 WIB. Dari lokasi tersebut, rombongan langsung menuju kawasan industri PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).

Usai dari kawasan industri, rombongan melanjutkan agenda ke Pasar Glondonggede di Kecamatan Tambakboyo. Di pasar tersebut, Gibran menyempatkan diri menyapa pedagang dan masyarakat serta meninjau langsung aktivitas jual beli ikan.

Sepanjang perjalanan menuju lokasi kunjungan, warga tampak berkerumun di tepi jalan untuk melihat dan menyapa orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan berziarah ke makam Sunan Bonang, salah satu tokoh Wali Songo yang dimakamkan di Tuban. Setelah itu, wapres melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Tuban.

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan silaturahmi ke kediaman Habib Husein Ba’gil. Kedatangan wapres di lokasi itu juga disambut para jamaah yang hadir.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono berharap kunjungan wakil presiden dapat memberikan dampak positif bagi daerah.

“Kunjungan ini diharapkan membawa dampak positif, terutama dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, wapres juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bersama jajaran TNI-Polri dan pejabat terkait lainnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sejak selepas salat asar, puluhan warga mulai berdatangan dengan membawa wadah masing-masing. Mereka mengantre dengan tertib untuk mendapatkan bubur yang dibagikan secara gratis. Tidak ada batasan penerima, selama persediaan masih ada dan warga membawa tempat sendiri.

Proses memasak dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat. Kegiatan dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Warga berbagi peran, mulai dari meracik bumbu, memotong daging dan tulangan sapi, hingga menjaga api dan mengaduk bubur di atas tungku kayu bakar.

Sekitar 12 kilogram beras serta 4 hingga 5 kilogram daging dan tulangan sapi digunakan untuk memasak bubur tersebut. Bubur dimasak menggunakan dua wajan besar selama kurang lebih dua jam hingga matang dan siap dibagikan.

Aroma gurih mulai tercium saat bubur diangkat dari wajan. Satu per satu warga maju menyerahkan wadah mereka untuk diisi. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai pembagian tersebut.

Bubur suro memiliki cita rasa khas dengan bumbu yang kuat. Rasanya disebut-sebut mirip dengan hidangan Timur Tengah seperti nasi kebuli. Sajian ini menjadi kuliner yang dinanti warga setiap Ramadan, khususnya di wilayah Kutorejo.

Salah satu peracik bumbu, Muhamad Lazim, mengaku telah terlibat dalam tradisi ini sejak kecil. Ia mengatakan tradisi memasak dan membagikan bubur suro sudah berlangsung sejak 1937.

“Sejak kecil saya sudah ikut. Dulu diajak orang tua bantu ambil bumbu atau bahan. Tradisi ini katanya dikenalkan oleh keturunan Arab dan terus berjalan sampai sekarang,” ujarnya.

Di masyarakat, bubur suro juga dikaitkan dengan 10 Asyura dan kisah Nabi Nuh yang membagikan makanan agar semua bahan yang tersisa bisa dimanfaatkan bersama. Selain disantap langsung, bubur ini juga kerap dipadukan dengan kuah lodeh atau gulai.

Bagi warga, bubur suro menjadi bagian tak terpisahkan dari Ramadan. Mahfud (65) mengaku selalu menantikan sajian tersebut setiap tahun.

“Setiap Ramadan pasti menunggu bubur ini. Rasanya khas, jadi seperti ada yang kurang kalau tidak makan bubur suro,” katanya.

Di balik tradisi sederhana ini, tersimpan nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat berbagi yang terus dijaga warga Kelurahan Kutorejo dari generasi ke generasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebelumnya, kubu Teguh Prabowo Gunawan alias Go Tjong Ping menggelar acara Pesta Rakyat pada Minggu (22/2/2026) di area klenteng dalam rangka perayaan Imlek. Namun, kegiatan tersebut justru memicu gesekan dengan pihak pengelola klenteng dari Surabaya, yakni Ratna dan Suyanto.

Ketegangan berlanjut ketika Go Tjong Ping, yang mengklaim sebagai pengurus sah klenteng, melakukan penyegelan di sejumlah titik dan berupaya mengambil alih pengelolaan. Ia menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan klenteng kepada umat di Tuban.

Dalam pernyataannya, Tjong Ping juga menyebut CEO PT Kapal Api Global, Soedomo Margonoto, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas polemik yang terjadi di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) tersebut.

“Pengelola Surabaya sudah selesai kontraknya dan harus dikembalikan ke umat Tuban. Kuncinya ada di beliau (Soedomo). Kalau beliau ikhlas mengembalikan sesuai perjanjian, persoalan selesai dan tidak akan ada keributan seperti ini,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum pengelola Surabaya, Nang Engki Anom Suseno, menyayangkan tindakan yang dinilai memperkeruh situasi. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk keberatan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan aksi yang bisa menimbulkan keributqn.

“Pihak-pihak tersebut memiliki hak yang dilindungi undang-undang. Jika merasa haknya dilanggar, seharusnya ditempuh melalui gugatan,” ujar Engki dalam konferensi pers di kantornya, Senin (23/2/2026).

Menurut Engki, pengelolaan belum dapat diserahkan kepada pihak Tuban karena sejumlah poin perjanjian masih belum tuntas. Di antaranya proses pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) umat, inventarisasi aset, serta legalitas pembentukan yayasan yang harus diakui secara hukum.

“Kalau diminta dikembalikan ke umat, pertanyaannya umat yang mana? Semua bisa mengaku umat. Penyerahan harus dilakukan kepada kepengurusan definitif yang diakui negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya pihak luar yang dinilai tidak memiliki kaitan langsung dengan konflik internal klenteng, namun turut terlibat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperluas konflik ke ranah masyarakat umum.

“Kami menghimbau pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan agar tidak ikut campur, kecuali memang memiliki dasar hukum untuk terlibat,” katanya.

Kuasa hukum juga meminta kubu Tjong Ping menghentikan langkah-langkah sepihak. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum atau dialog langsung.

“Jika imbauan ini tidak diindahkan, kami akan mengambil langkah-langkah terukur, termasuk langkah hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Go Tjong Ping menyatakan masa pengelolaan pihak Surabaya telah berakhir sesuai akta notaris, sehingga klenteng harus dikembalikan kepada umat Tuban.

Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari hearing dengan DPRD hingga aksi unjuk rasa. Hingga akhirnya, pihaknya menggelar Pesta Rakyat dan menduduki area klenteng bersama kelompoknya, yang berujung pada gesekan antara dua belah puhak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah preventif ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi mobilitas warga di sejumlah titik strategis Kabupaten Lamongan.

Patroli yang digelar pasca-apel siaga ini tidak hanya menyasar jalan protokol, namun juga difokuskan pada objek vital keagamaan dan pusat aktivitas publik. 

Petugas menyisir area Gereja Katolik Santo Fransiscus Xaverius dan Gereja GKJW Lamongan guna menjamin sterilitas dan kenyamanan ibadah. 

Selain itu, pengawasan ketat diberlakukan di Alun-alun Lamongan, Jalur Lingkar Utara (JLU), serta Pos Pelayanan Terminal Lamongan yang menjadi titik nadi transportasi.

Di tengah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas akibat lonjakan volume kendaraan, petugas di lapangan secara aktif melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. 

Polisi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas dan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas di ruang publik.

Kasatgas Preventif Operasi Lilin Semeru 2025 Polres Lamongan, Iptu Yossy Eka Prasetya Suwandana, menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan merupakan bentuk respons cepat institusi dalam memitigasi risiko keamanan.

"Kami mendorong peran aktif masyarakat. Jika ditemukan indikasi tindakan mencurigakan atau membutuhkan asistensi kepolisian, segera akses layanan Polisi 110. Kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal selama momentum Nataru ini," kata dia. 

Meski situasi secara umum terpantau terkendali, Polres Lamongan tetap memberlakukan status siaga guna mengantisipasi dinamika lapangan yang fluktuatif. 

Kehadiran personel gabungan di pusat keramaian diharapkan mampu menjadi deterrent effect bagi pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman bagi warga yang merayakan libur akhir tahun. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini memicu kerusakan di sejumlah fasilitas publik dan objek vital, yang memaksa jajaran Polresta Lamongan melakukan operasi tanggap darurat berskala besar guna memulihkan stabilitas wilayah.

Kapolsek Lamongan Kota, Kompol M. Fadelan, memimpin langsung personel gabungan dari unit Pamapta, Satlantas, hingga Satsamapta untuk menanggulangi dampak bencana. 

Operasi ini tertuju pada pembersihan material reruntuhan dan pengamanan akses jalan yang sempat lumpuh total.

Kasihumas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid, mengonfirmasi bahwa terjangan angin mengakibatkan kerusakan masif, salah satunya pada sektor ekonomi kerakyatan. 

"Sebanyak 40 tenda pelaku usaha di gelaran Pasar Malam Megilan 2025 yang berlokasi di Lapangan Gajah Mada rusak berat," ujar Hamzaid. 

Kerapuhan infrastruktur juga menjadi persoalan serius dalam peristiwa ini. Tembok sisi selatan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan roboh dan menimpa sebuah kendaraan roda tiga. 

Meski kerusakan material tergolong signifikan, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ambruknya struktur bangunan pemerintah tersebut.

Lumpuhnya akses publik menjadi kendala utama di beberapa titik. Polisi mencatat pohon tumbang sepanjang sembilan meter menutup total akses di sisi timur Gedung Pemda. 

Kondisi serupa terjadi di lorong Pasar Tingkat, di mana material pohon menimpa seorang warga dan kendaraan bermotor.

Salah satu dampak yang paling parah adalah tersumbatnya akses menuju RSUD Dr. Soegiri. 

Penumpukan kendaraan sempat terjadi di area layanan kesehatan tersebut akibat pohon tumbang yang melintang di badan jalan.

Menyikapi potensi cuaca ekstrem yang masih mengancam, Polres Lamongan mengeluarkan peringatan dini bagi seluruh warga. 

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan situasi darurat kepada pihak berwenang guna mempercepat penanganan di lapangan.

"Kami memprioritaskan normalisasi akses menuju RSUD Soegiri dan jalur ekonomi di Pasar Tingkat agar pelayanan publik serta denyut nadi ekonomi warga tidak terhenti lama," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kunjungannya, Menteri Yandri memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Lamongan dalam pemberdayaan desa. Ia menilai Lamongan sebagai salah satu daerah dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Timur, yakni 462 desa dan 12 kelurahan, yang dinilai mampu dikelola secara progresif.

“Pemberdayaan desa di Lamongan menunjukkan hasil nyata. Ini penting karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Yandri.

Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 277 desa di Kabupaten Lamongan berstatus mandiri, sementara 185 desa lainnya berstatus maju. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa berbasis kemandirian ekonomi.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat desa diwujudkan melalui optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Pemkab Lamongan terus mendorong kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemaksimalan fungsi KDMP, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes saat seremonial di Pendopo Lokatantra.

Ia memaparkan, hingga saat ini terdapat 103 KDMP yang telah beroperasi di Lamongan. Sebanyak 13 KDMP telah menjalin kerja sama dengan SPPG, sementara 39 KDMP masih dalam tahap pembangunan.

Secara keseluruhan, 429 KDMP telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), dengan total omzet mencapai lebih dari Rp455 juta.

KDMP di Lamongan bergerak di berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan kebutuhan pokok, pertanian, perikanan dan kelautan, hingga jasa pengelolaan sampah, serta layanan simpan pinjam. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan desa.

Selain KDMP, Pemkab Lamongan juga mencatat keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tercatat 18 BUMDes berstatus maju dan 22 berkembang, salah satunya BUMDes Plosowahyu yang bergerak di sektor kambing perah dan budidaya ikan lele.

Menteri Yandri menegaskan, penguatan lembaga ekonomi desa melalui KDMP dan BUMDes menjadi strategi utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan.

“Optimalisasi lembaga ekonomi desa adalah kunci. KDMP dan BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pedesaan,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana, Ketua Umum Apdesi Merah Putih Anwar Sadat, Ketua DPD RI Suktan Bachtiar, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurut dia, pupuk merupakan faktor penting dalam budidaya perikanan tambak karena berpengaruh langsung terhadap kesuburan lahan dan produktivitas panen.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendukung adanya subsidi pupuk sektor perikanan. Sebelumnya, saat subsidi pupuk pertanian sempat terhenti, produktivitas petambak kami ikut terdampak,” kata Yuhronur Efendi saat menghadiri sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk subsidi di UD Tani Jaya, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Ahad (21/12/2025)

Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes menyebutkan, saat ini sekitar 23 ribu petambak di Lamongan telah terdata dalam e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP). Padahal, jumlah petambak di daerah tersebut mencapai sekitar 30 ribu orang. 

Ia menilai peningkatan partisipasi pengisian ERSP menjadi krusial karena data tersebut menjadi dasar penentuan alokasi pupuk bersubsidi.

Karena itu, ia meminta Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan bersama Penyuluh Perikanan Lapangan untuk aktif mendampingi petambak dalam proses pendataan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan.

Subsidi tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi perikanan budidaya.

Menurut TB Haeru, simulasi penebusan pupuk yang dilakukan di Lamongan penting untuk memastikan akurasi penyaluran sekaligus menguji penerapan sistem digital dalam proses distribusi.

“Dengan aturan baru ini, petambak tidak perlu khawatir kesulitan mengakses pupuk subsidi. Penyuluh perikanan, dinas, dan pemerintah daerah sudah berkomitmen mendampingi agar program ini berjalan sukses,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Aparat kepolisian yang dipimpin IPDA Istiono segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, pengamanan, serta membantu proses evakuasi di area terdampak bencana.

Kasi Humas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid mengatakan angin puting beliung menyebabkan sekitar 115 unit stan pasar malam mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Personel Polres Lamongan bergerak cepat mendatangi lokasi bencana untuk melakukan pengamanan dan evakuasi. Hingga saat ini tidak ditemukan korban jiwa dan kondisi sudah terkendali,” kata Hamzaid, Sabtu.( 20/12/2025)

Selain melakukan evakuasi, polisi juga mengamankan lokasi kejadian guna mencegah risiko lanjutan serta menjaga ketertiban masyarakat di sekitar Lapangan Gajah Mada.

Petugas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi dampak susulan akibat cuaca ekstrem. Hingga Sabtu petang, situasi di lokasi kejadian dilaporkan aman dan kondusif. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pernyataan itu disampaikan Yuhronur Efendi saat menghadiri Milad Akbar Muhammadiyah ke-113 yang digelar di Dome Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA), Sabtu, 20 Desember 2025.

Menurut Yuhronur, pembangunan daerah tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.

“Pembangunan bukan hanya soal kesejahteraan ekonomi, tetapi juga bagaimana masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Jika dua aspek ini terpenuhi, kualitas hidup masyarakat akan meningkat,” kata Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes.

Ia menilai Muhammadiyah telah berkontribusi besar dalam mendukung upaya tersebut. Kehadiran fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dikelola Muhammadiyah di Lamongan dinilai mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan terus menunjukkan peningkatan kualitas layanan.

“Muhammadiyah menunjukkan eksistensinya melalui kontribusi nyata dalam pembangunan Lamongan. Hal ini terlihat dari fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terus berkembang,” ujarnya.

Yuhronur menambahkan, kontribusi Muhammadiyah sejalan dengan 15 program prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan. Program tersebut di antaranya Lamongan Sehat, Pendidikan Terintegrasi dan Gratis (Perintis), Young Entrepreneur Success, serta Megpreneur.

Dalam rangkaian kegiatan Milad Akbar tersebut, dilakukan pula peresmian Dome Universitas Muhammadiyah Lamongan serta peluncuran AUMKES Lamongan Group Holdings. 

Peresmian dihadiri oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Shodikin, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sukadiono, serta Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Apel dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Forkopimda Kabupaten Lamongan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto, pejabat TNI-Polri, pimpinan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Peserta apel terdiri dari personel gabungan Subdenpom dan Subkogartap, TNI Kodim 0812 Lamongan, Polres Lamongan dan Polsek jajaran, Dishub, Satpol PP, BPBD, Damkar, hingga Senkom.

Sebagai tanda dimulainya Operasi Lilin Semeru 2025, pimpinan apel melakukan penyematan pita operasi kepada perwakilan pasukan.

Dalam amanatnya, Bupati Lamongan membacakan pesan Kapolri yang mengajak seluruh peserta apel untuk berdoa sejenak bagi para korban musibah di wilayah Sumatra. Ia menegaskan bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana prasarana pengamanan Nataru.

Bupati juga mengingatkan adanya potensi bencana akibat perubahan iklim berdasarkan informasi dari BMKG hingga Februari 2026, sehingga seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan.

Polri bersama stakeholder terkait telah memetakan potensi gangguan kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang menjadi prioritas pengamanan selama Natal dan Tahun Baru. Selain itu, sterilisasi tempat ibadah juga akan dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan darurat Polri 110 sebagai sarana pengaduan maupun informasi terkait keamanan, lalu lintas, dan situasi kamtibmas.

Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan seluruh instansi terkait untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan Nataru.

“Polres Lamongan berkomitmen mengoptimalkan pengamanan, pelayanan, dan respons cepat terhadap potensi gangguan kamtibmas demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.

Usai apel, Bupati Lamongan bersama Forkopimda melakukan pengecekan personel serta kendaraan dinas yang akan digunakan dalam Operasi Lilin Semeru 2025. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Panggilan masuk pertama kali diterima oleh operator layanan darurat 110 Polres Gresik. Setelah dilakukan pengecekan sistem, diketahui lokasi penelepon berada di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan.

Operator layanan 110 kemudian berkoordinasi dengan Polsek Kalitengah untuk memastikan tidak adanya kejadian darurat atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Laporan tersebut diterima oleh Kepala SPKT Polsek Kalitengah, AIPDA Sugianto.

Sebagai bentuk respons cepat, petugas langsung mendatangi lokasi penelepon pada Kamis sore (15/12) di Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah. Setibanya di lokasi, petugas bertemu dengan ayah dari penelepon yang mengaku tidak pernah menghubungi layanan darurat kepolisian.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa telepon seluler tersebut digunakan oleh anaknya yang berusia 8 tahun, sebut saja Ananda (bukan nama sebenarnya).

Kapolsek Kalitengah mengaku lega setelah memastikan tidak terjadi kondisi darurat. Meski demikian, pihak kepolisian justru memberikan apresiasi kepada Ananda yang dinilai sudah memahami pentingnya nomor layanan darurat kepolisian.

“Ini menunjukkan bahwa edukasi tentang layanan kepolisian sudah sampai ke anak-anak. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan kepeduliannya,” ujar Kapolsek Kalitengah.

Hal senada disampaikan Kasihumas Polres Lamongan, IPDA M. Hamzaid. Ia mengaku bangga karena anak seusia Ananda sudah mengetahui dan menghafal nomor layanan darurat 110.

“Jika anak kecil saja sudah tahu dan hafal layanan 110, maka masyarakat tidak perlu ragu atau takut untuk menghubungi kami. Layanan 110 ini gratis dan siap melayani masyarakat selama 24 jam,” tegasnya.

Melalui peristiwa tersebut, Polsek Kalitengah Polres Lamongan berharap kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan layanan darurat 110 semakin meningkat sebagai sarana komunikasi cepat dengan kepolisian guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Peningkatan tersebut mencerminkan membaiknya kualitas kesehatan dan pembangunan manusia di Bumi Ronggolawe, meski tantangan gaya hidup tetap menjadi perhatian.

Data BPS Tuban menunjukkan UHH pada 2022 berada di angka 74,53 tahun. Angka itu meningkat menjadi 74,77 tahun pada 2023, lalu kembali naik menjadi 74,95 tahun pada 2024. Tren kenaikan berlanjut pada 2025 dengan capaian 75,23 tahun.

Statistisi Ahli Muda BPS Tuban, Triana Pujilestari, menjelaskan, UHH merupakan indikator yang menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai bayi yang lahir pada tahun tertentu, dengan asumsi kondisi kesehatan dan faktor penunjang kehidupan berada dalam keadaan baik.

“Artinya, bayi yang lahir pada tahun tersebut diproyeksikan dapat hidup hingga usia itu,” ujar Triana.

Menurutnya, kenaikan UHH tidak terlepas dari membaiknya kualitas pembangunan manusia di Tuban. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban tercatat mencapai 73,15. Capaian tersebut didorong oleh akses layanan kesehatan yang semakin luas serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

“Kesadaran terhadap nutrisi dan kesehatan mulai terbentuk, dan itu berdampak langsung pada peningkatan umur harapan hidup,” katanya.

Dari sisi layanan kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD dr. Koesma Tuban, Erwin Era Prasetya, menilai peningkatan UHH merupakan hasil dari upaya jangka panjang penguatan sektor kesehatan. Ia menyebut penurunan angka kematian ibu dan bayi serta berkurangnya prevalensi stunting menjadi indikator penting perbaikan kualitas hidup masyarakat.

“Perkembangan teknologi medis, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan infrastruktur layanan berkontribusi besar terhadap peningkatan UHH,” ujar Erwin.

Meski demikian, Erwin mengingatkan adanya potensi risiko ke depan seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Pola konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan bahan pengawet dinilai dapat memicu peningkatan penyakit degeneratif jika tidak diimbangi dengan perilaku hidup sehat.

“Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, umur harapan hidup bisa terpengaruh jika pola makan dan gaya hidup tidak dibenahi. Beban pembiayaan kesehatan dapat meningkat, angka kesakitan naik, dan UHH berisiko menurun,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Erwin menekankan pentingnya penguatan edukasi promotif dan preventif di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara itu, rumah sakit diarahkan untuk memaksimalkan layanan kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan kapasitas pelayanan serta pemanfaatan teknologi medis.

Ia juga menilai kebijakan pemerintah yang membatasi kadar gula, garam, dan bahan pengawet dalam produk makanan dan minuman akan berperan penting dalam menjaga tren peningkatan umur harapan hidup masyarakat Tuban.

“Jika ada keberanian mengambil kebijakan tegas, dampaknya akan jauh lebih optimal,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Prosesi penyerahan ini berlangsung di Pendopo Krido Manunggal Tuban dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tuban, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pada Kamis (18/12/2025).

Bupati Aditya Halindra menegaskan bahwa sertifikat tanah wakaf memiliki peran strategis sebagai jaminan legalitas aset. 

Menurutnya, kepastian hukum akan memastikan tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan demi kepentingan umat serta masyarakat luas.

"Sertifikat tanah wakaf ini krusial agar pemanfaatannya dapat berjalan dengan aman dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar bupati yang karib disapa Mas Lindra tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama para pemangku kepentingan dalam memberikan kepastian hukum. 

Legalitas yang jelas dinilai mampu meminimalkan potensi perselisihan maupun konflik agraria di masa depan, sekaligus memproteksi aset wakaf dari sengketa hukum.

Lebih lanjut, bupati menyatakan bahwa tanah wakaf memiliki fungsi sosial yang luas, mencakup kepentingan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga tempat ibadah. Oleh karena itu, percepatan proses sertifikasi menjadi prioritas agar pengelolaan aset semakin tertib secara administrasi dan terlindungi secara hukum.

Pemkab Tuban juga berkomitmen untuk terus mendorong masyarakat yang mengelola tanah wakaf agar segera menempuh proses sertifikasi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan sinergi antara Pemkab Tuban, Kantor Kemenag, dan Kantor Pertanahan (BPN) setempat.

"Pemkab Tuban akan terus memperkuat kerja sama dengan Kemenag dan BPN agar seluruh tanah wakaf di Kabupaten Tuban tersertifikasi. Ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menjaga serta mengoptimalkan aset wakaf," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Heny Susilowati, mengungkapkan bahwa potensi tanah wakaf di wilayah tersebut mencapai kurang lebih 1.200 bidang. 

Pihaknya menargetkan seluruh proses sertifikasi dapat dituntaskan pada 2026 melalui penguatan koordinasi lintas sektoral.

Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola tanah wakaf yang tertib administrasi, aman secara hukum, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

"Ke depan, kami akan melaksanakan pendataan dan sensus tanah wakaf untuk memverifikasi jumlah riil di lapangan. Selain itu, kami akan menggencarkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf," tutup Heny. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Data terbaru yang dirilis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban mengungkap fakta mengkhawatirkan. Sebab, tren kekerasan terhadap perempuan dan anak terus merangkak naik dalam tiga tahun terakhir. 

Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi komitmen daerah menuju status wilayah ramah perempuan dan anak.

Berdasarkan rekapitulasi data Dinsos P3A, eskalasi kasus terlihat nyata. Jika pada 2023 tercatat 48 perempuan menjadi korban, angka tersebut memang sempat melandai ke 45 korban pada 2024. Namun, memasuki 2025, angka tersebut melonjak drastis hingga menyentuh 58 korban.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada segmen anak-anak. Terjadi lonjakan yang cukup signifikan, dari 54 korban di tahun 2023 menjadi 61 korban di tahun 2024, dan mencapai puncaknya pada 2025 dengan 83 korban. 

Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya celah besar dalam sistem proteksi dini di tingkat akar rumput.

Kepala Dinsos P3A Tuban, Sugeng Purnomo, membeberkan bahwa fenomena ini bukan tanpa sebab. Himpitan ekonomi dan tingginya angka pernikahan dini masih menjadi determinan utama dalam memicu konflik yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis.

"Kesiapan mental dalam pernikahan usia dini belum matang. Hal ini sangat rentan memicu konflik rumah tangga yang destruktif," kata Sugeng, Jumat (19/12/2025).

Meski pemerintah mengeklaim telah menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan yang komprehensif, bahkan hingga jangka panjang melebihi satu tahun, tantangan terbesar tetap ada pada stigma masyarakat.

Sugeng menggarisbawahi bahwa melaporkan kekerasan seringkali masih dianggap sebagai tindakan membuka aib. Padahal, sambung dia tanpa laporan, lingkaran kekerasan akan terus berulang. 

"Pelayanan pendampingan kami terbuka penuh. Melapor bukan aib, melainkan langkah awal pemulihan korban agar bisa kembali menjalani kehidupan normal," imbuh dia.

Meningkatnya angka-angka ini menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional atau sekadar seremonial. 

Sugeng menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang nyata, mulai dari penguatan ketahanan keluarga hingga pengawasan lingkungan masyarakat yang lebih ketat.

"Ini adalah tugas kita bersama. Seluruh stakeholder harus berkolaborasi untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaporan ini dilakukan buntut pencatutan nama PWI serta foto Ketua PWI Tuban oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk meminta sumbangan uang kepada para Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupeten Bojonegoro.

Dalam laporan tersebut, PWI Tuban menyerahkan lampiran sejumlah bukti. Berkas pelaporan ini diterima langsung oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satreskrim Polres Tuban, IPDA Sutikno SH

Ketua PWI Kabupaten Tuban, Suwandi menuturkan, kedatanganya bersama para pengurus dan anggota ke Satreskrim Polres Tuban guna mengadukan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Pasalnya, oknum yang mengatasnamakan wartawan tersebut mencatut nama PWI dan foto Ketua PWI Tuban untuk meminta uang kepada para kades dengan dalih sumbangan kegiatan PWI pada akhir tahun. Tentu dari modus seperti itu sangat merugikan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap insan pers.

"Kedatangan kami kesini, yang pertama untuk mengadukan oknum yang mengatasnamakan wartawan dan mencatut nama PWI untuk meminta-minta uang ke para kades-kades. Kedua, kami melaporkan dugaan pencemaran nama baik PWI dan foto Ketua PWI Tuban yang diedarkan ke kades-kades di Bojonegoro untuk mendapatkan uang," ungkap Suwandi.

Suwandi berharap, aparat kepolisian agar dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sikap tegas harus dilakukan penyidik agar tidak banyak korban akibat oleh oknum itu.

 "Kami berharap, Satreskrim Polres Tuban segera menindaklanjuti laporan kami ini," timpalnya.

Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Tuban, IPDA Sutikno menyampaikan, berkas aduan dari Ketua dan Anggota PWI Tuban ini sudah diterima. Selanjutnya, akan segera ditindaklanjuti.

"Sudah kami terima dan akan kita tindaklanjuti," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penyaluran bantuan berlangsung di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinsos P3A dan PMD Tuban dan difasilitasi oleh Sentra Margo Laras. Program ini menyasar 18 orang tua dari anak-anak yang tengah mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat (SR)

Bantuan yang diberikan bersifat variatif dan disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing keluarga. Sebanyak sembilan KPM menerima bantuan ternak kambing untuk dikembangkan, sementara penerima lainnya memperoleh perlengkapan usaha, mulai dari alat menjahit, sarana terapi bekam, hingga modal usaha berjualan makanan dan meracang.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, Kepala Dinsos P3A dan PMD Tuban Sugeng Purnomo, perwakilan Sentra Margo Laras, para pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos P3A dan PMD Tuban, Mahendra Yanu Putra Perdana, menjelaskan bahwa program ini difokuskan kepada KPM yang sebelumnya belum tersentuh bantuan pemberdayaan dari pemerintah pusat.

“Sentra Margo Laras memfasilitasi KPM yang belum mendapatkan program pemberdayaan dari Kementerian Sosial,” kata Mahendra.

Ia menegaskan, bantuan diserahkan langsung kepada penerima tanpa perantara agar dapat segera dimanfaatkan dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi keluarga. Selain penyaluran, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan berkembang dan berkelanjutan.

“Pengawasan dilakukan agar bantuan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menilai, program pemberdayaan berbasis usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menekan beban pengeluaran masyarakat.

“Program ini tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga membantu menurunkan beban pengeluaran masyarakat,” ujar Joko Sarwono.

Melalui skema bantuan usaha tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban berharap KPM PKH mampu bergerak menuju kemandirian ekonomi dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memimpin apel Korpri dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Halaman Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (17/12/2025).

Menurut Yuhronur, digitalisasi menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Sistem yang terbuka dan terintegrasi diyakini mampu meminimalisir praktik korupsi, seperti mark-up anggaran, manipulasi dokumen, hingga suap.

“Digitalisasi layanan publik adalah strategi efektif untuk menutup ruang-ruang korupsi. Dengan sistem berbasis teknologi, proses menjadi lebih transparan dan mudah diawasi,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Salah satu implementasi nyata dari strategi tersebut adalah pengembangan Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2 (Simaya). Inovasi digital ini memanfaatkan platform elektronik berbasis web untuk mengelola administrasi dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara daring.

Sistem Simaya, yang berhasil meraih penghargaan pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025, bertujuan mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Selain digitalisasi, Pemkab Lamongan juga memperluas kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi pejabat struktural, tetapi juga mencakup kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, dan sejumlah penyelenggara negara lainnya.

Langkah tersebut sejalan dengan misi kelima Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam RPJMD 2025–2029, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta pelayanan publik berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.

“Ada dua pilar utama yang kami manfaatkan untuk mencegah praktik korupsi. Pertama, digitalisasi sistem pemerintahan. Kedua, penguatan pendidikan integritas sejak lingkup terkecil, termasuk keluarga,” tegas Yuhronur.

Berbagai upaya pencegahan tersebut turut berdampak pada capaian integritas daerah. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lamongan mencatatkan skor 77,78 pada tahun 2025, menempatkan daerah yang dikenal sebagai Kota Soto itu pada kategori capaian integritas tinggi. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Inovasi layanan transportasi publik mereka, Si Mas Ganteng (Transportasi Masyarakat Tuban yang Elegan, Aman, Nyaman, dan Terintegrasi), berhasil masuk sebagai Top Inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) 2025 untuk Kategori Transportasi Digital Pelayanan Publik.

Pencapaian ini melengkapi prestasi Tuban setelah sebelumnya meraih predikat Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025.

Si Mas Ganteng juga menjadi salah satu inovasi terpilih yang diundang untuk tampil dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur di Ballroom lantai 3 Fairfield Hotel by Marriott Surabaya, Jumat (12/12/2025).

Kepala BRIDA Jawa Timur, Andriyanto, mengungkapkan bahwa kompetisi inovasi ini bukan sekadar ajang pengumpulan proposal, melainkan gerakan perubahan masif yang mendorong transformasi pelayanan publik di daerah.

"Sejak dibuka September lalu, antusiasme peserta luar biasa. Tahun ini kami menerima 231 proposal inovasi, rekor partisipasi tertinggi hingga sekarang," ujar Andriyanto. 

Ia menambahkan bahwa ide-ide inovatif yang lahir berasal dari persoalan nyata yang dihadapi aparatur dalam keseharian.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang menyerahkan langsung penghargaan, menekankan bahwa keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan birokrasi yang suportif.

"Banyak inovasi lahir karena ada ekosistemnya. Tanpa ekosistem, inovasi tidak akan berkembang. Saya percaya para kepala daerah punya peran besar dalam menciptakan ruang itu," tegas Emil. 

Ia juga mendorong para inovator untuk terus berkarya. "Teruslah berinovasi, jangan berhenti," ujarnya. 

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, yang hadir menerima penghargaan, menjelaskan bahwa inovasi Si Mas Ganteng dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan.

"Inovasi bukan sekadar ide, tapi solusi. Si Mas Ganteng kami hadirkan agar mobilitas warga lebih mudah, aman, dan terjangkau," terang Bupati yang karib disapa Mas Lindra tersebut. 

Mas Lindra juga berkomitmen bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus membuka ruang kreativitas bagi aparatur. 

"Inovasi harus berkelanjutan agar dampaknya terus dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Layanan Si Mas Ganteng merupakan bus yang memiliki desain modern, fasilitas ramah pelajar, serta dilengkapi integrasi aplikasi digital untuk pemantauan perjalanan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses transportasi, meningkatkan keselamatan, dan mengurangi beban biaya harian bagi warga Tuban.

Keikutsertaan Si Mas Ganteng dalam pameran inovasi menegaskan posisi Tuban sebagai daerah yang adaptif, solutif, dan berkomitmen tinggi dalam menghadirkan layanan publik yang berdampak langsung. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Setelah puluhan tahun tinggal di rumah bambu yang rapuh dan bocor, Sarpuah kini dapat menikmati hari tua di tempat tinggal baru yang lebih aman dan nyaman.

Rumah lama Sarpuah yang berukuran 5x7 meter telah mengalami kerusakan parah. Dinding bambu yang lapuk dan atap yang bocor di banyak titik membuatnya rentan terhadap cuaca buruk, terutama saat hujan. Kondisi ini diperparah karena ia hidup seorang diri tanpa keturunan.

Setelah melalui proses pembongkaran dan pembangunan ulang oleh UPZ SIG Pabrik Tuban, kini berdiri rumah baru berukuran 5x9 meter yang kokoh. 

Lantai yang semula berupa tanah kini telah diganti keramik, memberikan Sarpuah kenyamanan dan rasa aman yang belum pernah ia rasakan.

"Alhamdulillah sekarang rumah saya sudah bagus dan lebih nyaman, ini berkat dibangun oleh UPZ SIG Pabrik Tuban," ujar Sarpuah penuh haru, Jumat (12/12/2025).

Sekretaris UPZ SIG Pabrik Tuban, Andik Sutikno, menjelaskan bahwa program bedah rumah ini adalah bagian dari inisiatif sosial "Tuban Peduli". 

Program ini merupakan salah satu dari lima pilar utama UPZ SIG, bersama dengan Tuban Cerdas, Tuban Takwa, Tuban Berdaya, dan Tuban Sehat.

"Kami berharap rumah baru ini memberikan suasana yang lebih sehat, nyaman, dan aman sehingga Nenek Sarpuah bisa menjalani hari tua dengan tenang tanpa khawatir kebocoran atau bangunan rapuh," jelas Andik.

Ia menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial dan komitmen berkelanjutan dari karyawan SIG Pabrik Tuban dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, khususnya bagi warga kurang mampu. 

"Semoga bantuan ini bermanfaat bagi penerima dan membawa keberkahan bagi para pemberi zakat," tambahnya.

Sementara itu, Perangkat Desa Kapu, Dhohir, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah lama berencana merenovasi rumah Sarpuah, namun terkendala regulasi.

"Alhamdulillah sekarang bisa terealisasi berkat program UPZ SIG," kata Dhohir. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diserahkan pada Rabu, (10/12/2025), di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menerima langsung trofi IGA 2025 dari Presiden Direktur CNN Indonesia, Titin Rosmasari.

IGA merupakan agenda tahunan yang bertujuan memberikan apresiasi tinggi atas komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah (Pemda) dalam menghadirkan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

"Alhamdulillah, pada IGA 2025 Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan penghargaan kategori terinovatif. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar bupati yang karib disapa Pak Yes tersebut.

Pada proses penilaian IGA tahun ini, Lamongan menunjukkan keseriusannya dengan melaporkan total 203 inovasi. Jumlah tersebut terbagi menjadi 72 inovasi digital dan 131 inovasi non-digital.

Dua inovasi unggulan Lamongan yang menarik perhatian tim penilai adalah SIMAYA (Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2) – Inovasi Digital dan Laserku (Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah) – Inovasi Non-Digital. 

SIMAYA, sebagai inovasi berbasis digital, berfungsi sebagai platform daring yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun.

Sejak diluncurkan, sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Realisasi Pendapatan PBB-P2 Lamongan mengalami peningkatan signifikan, dari Rp43 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp49,97 miliar pada tahun 2024.

Selain mendorong pendapatan daerah, SIMAYA juga berkontribusi besar dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan data 2024, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini mencapai 90,07 persen.

"Selain akuntabel dan transparan, inovasi ini memudahkan masyarakat karena bisa diakses kapan saja," jelas Pak Yes.

Sementara, Laserku menjadi inovasi non-digital komprehensif yang menjangkau aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat secara langsung melalui kunjungan rumah.

Hingga 2024, dampak program Laserku telah tercatat nyata, meliputi penerima manfaat mencapai 5.131 Kepala Keluarga (KK), bantuan sembako diberikan kepada 852 keluarga, dan bantuan tunai kepada 752 keluarga, 114 keluarga berhasil diberdayakan ekonominya dan perbaikan terhadap 518 rumah tidak layak huni telah diselesaikan.

Secara makro, program ini juga berhasil mendongkrak Angka Harapan Hidup Lamongan dari 72,40 menjadi 75,07, serta meningkatkan Indeks Kesehatan dari 0,806 menjadi 0,847 pada tahun 2024.

Bupati menekankan bahwa keberlanjutan inovasi di Lamongan didukung oleh regulasi yang jelas, pembentukan budaya kerja inovatif, alokasi anggaran yang memadai, kolaborasi lintas pihak, dan pemberian insentif bagi para inovator. Seluruh inovasi ini dipastikan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas pemerintah di tingkat pusat dan provinsi.

Dengan raihan IGA 2025, Kabupaten Lamongan kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang konsisten mendorong transformasi pelayanan publik melalui inovasi yang berkelanjutan dan terukur. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam kunjungan tersebut, Wabup secara simbolis menyerahkan bantuan paket kebutuhan pokok (sembako) kepada sejumlah keluarga yang tertimpa musibah.

Wabup Joko menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga. Ia mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem tersebut telah mengakibatkan puluhan rumah rusak, pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan di beberapa titik.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Semoga warga diberi kekuatan menghadapi musibah ini," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Joko Sarwono juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Semanding, pemerintah desa, serta berbagai pihak yang telah bergerak cepat dalam melakukan penanganan awal.

"BPBD dan seluruh pemangku kepentingan langsung membuka akses jalan, membersihkan pohon tumbang, hingga melakukan langkah tanggap darurat," kata wabup.

Ia menginstruksikan agar penanganan dilakukan secara cepat dan terukur, berdasarkan pendataan riil dari lapangan. Wabup berharap seluruh warga terdampak dapat segera memperoleh hunian sementara sambil menunggu proses perbaikan rumah.

BPBD Tuban diminta segera menyalurkan material bangunan ke balai desa untuk selanjutnya digunakan dalam perbaikan rumah secara gotong royong bersama masyarakat. Hasil peninjauan lapangan ini akan dilaporkan kepada Bupati Tuban sebagai dasar penyusunan kebijakan rekonstruksi dan pemulihan permukiman.

"Data riil dari lapangan menjadi dasar kita mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pemulihan pascabencana," tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, menjelaskan bahwa hujan deras disertai puting beliung telah menyebabkan kerusakan di sembilan desa di Kecamatan Semanding.

Di Desa Penambangan tercatat sebanyak 134 rumah rusak dan 13 pohon tumbang, di Desa Tegalagung tercatat 102 rumah rusak, di Desa Prunggahan Wetan tercatat 20 rumah rusak dan 3 titik pohon tumbang, di Desa Prunggahan Kulon tercatat 14 rumah rusak dan kerusakan minor juga terjadi di Desa Semanding, Genaharjo, Sembungrejo, Bektiharjo, dan Kelurahan Gedongombo.

Sudarmaji menyebutkan bahwa penanganan melibatkan unsur TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Ia kembali mengimbau warga agar tetap siaga.

Wabup Joko Sarwono juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan deras disertai angin kencang masih berpeluang terjadi hingga awal tahun 2026, berdasarkan informasi dari BMKG dan BPBD Tuban. Warga diminta berhati-hati dan segera melapor jika terjadi kejadian bencana.

"Segera melaporkan apabila terjadi kejadian bencana," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini menjadi bentuk respons cepat dan kepedulian Polres Tuban terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah akibat cuaca ekstrem.

Didampingi jajaran pejabat utama Polres Tuban, Kapolres meninjau sejumlah titik terdampak sekaligus menyerahkan paket bantuan sembako kepada warga. Rombongan juga memastikan kondisi kerusakan rumah serta kebutuhan mendesak masyarakat pascakejadian.

Dalam keterangannya, Kombespol Agung menyebutkan bahwa angin puting beliung yang terjadi pada Senin (8/12/2025) lalu menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah warga. Meski demikian, ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kami hadir untuk melihat langsung dampak yang ditimbulkan sekaligus menyampaikan keprihatinan kami dengan memberikan bantuan agar beban warga sedikit berkurang,” ujarnya.

Selain memberikan bantuan sembako, Polres Tuban juga mengerahkan tim kesehatan dan tim trauma healing untuk mendampingi warga, khususnya anak-anak, yang mengalami tekanan psikologis setelah rumah mereka rusak diterjang angin.

“Kami juga menyiapkan tenaga untuk membantu pembenahan rumah warga yang rusak,” tambah Kapolres.

Sebelumnya, pada Selasa (9/12/2025), puluhan anggota Polres Tuban yang dipimpin Kabag Ops Kompol Mochamad Faqih telah turun ke lokasi melakukan kerja bakti.

Mereka membantu warga membersihkan puing material, memperbaiki atap rumah, hingga menyingkirkan bangunan yang berpotensi membahayakan.

Aksi cepat dan kolaboratif ini diharapkan mampu membantu percepatan pemulihan kondisi warga terdampak sekaligus menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. (**) 

Editor: Rizqi Ardian

Kapolsek Semanding, AKP M. Lukman Hadi, mengatakan, kerusakan rumah tersebar di Desa Tegalagung dan Desa Penambangan.

“Sebanyak 43 rumah terdampak di Desa Tegalagung dan 20 rumah di Desa Penambangan,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.15 WIB. Meski kerusakan cukup signifikan, tidak ada laporan korban jiwa. Petugas gabungan saat ini masih melakukan pendataan lanjutan terkait total kerugian.

Sejumlah warga mengaku panik saat terpaan angin kencang merusak permukiman. Muhamad, warga Tegalagung, menceritakan genteng rumah-rumah warga beterbangan tersapu angin.

“Tadi saya lihat banyak genting jatuh, anginnya kencang sekali,” ungkapnya.

Warga lainnya, Haris, mengatakan, angin datang tiba-tiba setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

“Awalnya hujan biasa, tapi tidak lama angin besar menerbangkan atap rumah warga,” tuturnya.

Kapolsek Semanding mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu.

“Pastikan saluran air bersih dari sampah dan segera masuk rumah ketika hujan disertai angin kencang. Bencana tidak bisa diprediksi, jadi kewaspadaan penting,” tegasnya.

Petugas gabungan bersama pemerintah desa kini bergerak cepat membantu warga terdampak serta memastikan situasi kembali aman. (*) 

Editor: Rizqi Ardian

“Untuk penanganan kasus ditangani langsung oleh Bidpropam Polda Jatim,” tambah Kasihumas Polres Tuban, Iptu Siswanto,

Siswanto menegaskan keputusan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan internal berjalan lebih fokus dan tanpa hambatan. Menurutnya, patsus merupakan prosedur standar yang diterapkan setiap kali muncul dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian.

“Penempatan khusus dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan objektif dan sesuai prosedur,” jelas Siswanto.

Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung. Polres Tuban menyampaikan bahwa perkembangan terbaru akan diumumkan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan internal dituntaskan.

Seperti diberitakan, pemeriksaan Propam Polda Jatim ini menindaklanjuti laporan warga yang mengaku dianiaya saat proses penangkapan Muhammad Rifai alias Radit, 31 tahun, warga Desa Jetis, Kecamatan Kenduruan. Ia ditangkap oleh sejumlah pria yang mengaku berasal dari Unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban dengan tuduhan pencurian semangka. Penangkapan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah maupun bukti awal yang memadai.

Dalam keterangannya, Radit mengaku mengalami kekerasan fisik sejak dari lokasi penangkapan hingga dibawa ke Polsek Kenduruan, Polsek Bangilan, lalu ke Polres Tuban. Ia menyebut dipukul, ditendang, dan dipaksa mengakui perbuatan yang ia bantah lakukan. Akibatnya, ia mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan trauma psikologis.

Pengaduan Radit kemudian memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan soal prosedur penegakan hukum di lapangan.  (*)

Editor: Danu 

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan penganiayaan yang melibatkan sejumlah oknum anggota Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban.

Pemeriksaan Propam ini menyusul adanya laporan dari warga yang mengaku mengalami kekerasan fisik selama proses penangkapan.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Tuban, Iptu Siswanto, menyatakan bahwa proses klarifikasi terhadap oknum yang diduga terlibat masih berlangsung. Ia memastikan bahwa Propam tengah mendalami dugaan pelanggaran prosedur dalam penegakan hukum.

"Masih dalam pemeriksaan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan setelah seluruh proses selesai," ujar Iptu Siswanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (29/11/2025).

Kasus ini bermula dari penangkapan Muhammad Rifai alias Radit (31), warga Desa Jetis, Kecamatan Kenduruan. Radit ditangkap oleh sejumlah pria yang mengaku sebagai anggota Unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban atas tuduhan pencurian semangka. 

Penangkapan tersebut disorot karena diduga dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah maupun bukti awal yang memadai.

Dalam keterangannya, Radit mengaku mengalami kekerasan fisik sejak dari lokasi penangkapan. Ia menyebut telah dipukul, ditendang, dan dipaksa mengakui perbuatan yang ia bantah lakukan.

Kekerasan fisik tersebut, menurut Radit, terjadi saat dirinya dibawa ke Polsek Kenduruan, Polsek Bangilan, hingga tiba di Polres Tuban. Akibatnya, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan trauma psikologis.

Pengaduan Radit memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan mengenai standar prosedur penegakan hukum di lapangan. 

Divpropam Polda Jawa Timur kemudian turun tangan untuk menginvestigasi dugaan tindakan di luar kewenangan serta indikasi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Hingga saat ini, Propam masih memeriksa intensif sejumlah anggota yang diduga terlibat. Polres Tuban menyatakan akan menunggu hasil pendalaman dari Propam sebelum memberikan keterangan resmi mengenai langkah lanjutan yang akan diambil. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dan dihadiri jajaran Forkopimda Tuban, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta para pimpinan instansi vertikal, OPD, camat se-Kabupaten Tuban, tokoh agama, pemuda, komunitas, hingga pelajar dan mahasiswa.

Dalam momen bersejarah itu, Pemkab Tuban turut menyerahkan sejumlah penghargaan atas prestasi di berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, olahraga, hingga tingkat desa.

Dalam sambutannya, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Bumi Ronggolawe yang telah memasuki usia 732 tahun.

Ia menilai, usia tersebut menjadi bukti keteguhan dan kebersamaan masyarakat Tuban dalam menjaga nilai-nilai luhur warisan para leluhur.

“Bumi Ronggolawe telah berdiri teguh selama 732 tahun di atas semangat kebersamaan dan pengabdian. Kita mewarisi nilai perjuangan para pendahulu yang harus terus kita lanjutkan,” ujar Bupati Lindra dalam pidatonya.

Mengusung tema “Lanjutkan Karya Bersama”, Lindra menegaskan pentingnya integritas, loyalitas, dan kolaborasi dalam melanjutkan pembangunan yang telah dirintis.

“Kita tidak memulai dari nol. Kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun dengan keringat dan cinta para pendiri Tuban. Sekarang adalah saatnya meneguhkan komitmen untuk melahirkan karya nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati Lindra juga memaparkan sejumlah inovasi dan capaian pembangunan yang telah diwujudkan Pemkab Tuban. Di antaranya, peningkatan layanan publik yang lebih humanis melalui Bus “Si Mas Ganteng”, pembangunan GOR Rangga Jaya Anoraga, serta ruang terbuka hijau Tuban Abirama dan Tuban Abhipraya.

“Semua ini mencerminkan keseimbangan antara pembangunan, kesehatan, dan kebahagiaan masyarakat,” tambahnya.

Pada momentum Hari Jadi ke-732, Pemkab Tuban juga menerima Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban yang resmi diterbitkan pemerintah pusat. Sertifikat tersebut menjadi pengakuan atas keunikan dan nilai budaya batik khas Tuban.

“Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi hasil kerja keras seluruh masyarakat dan pelaku industri kreatif dalam menjaga warisan budaya. Ke depan, kami bersama Dekranasda akan terus memperkuat sektor batik dan tenun sebagai pilar industri kecil menengah Tuban,” ungkap Lindra.

Selain penghargaan bagi pemerintah dan pelaku usaha, Pemkab Tuban juga memberikan apresiasi kepada generasi muda berprestasi. Di antaranya, Muhammad Mario Habigin, peraih medali emas World Skills ASEAN Filipina 2025, serta Dwiky Firmansyah, atlet atletik pemecah rekor nasional junior.

“Mereka adalah simbol harapan kita. Generasi muda Tuban harus terus berprestasi dan membawa nama daerah di kancah nasional dan internasional,” kata Lindra.

Di akhir sambutannya, Bupati Lindra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga sinergi, memperkuat kebersamaan, dan melanjutkan perjuangan demi kemajuan Tuban

“Jangan pernah padamkan nyala semangat Ronggolawe. Mari kita ukir sejarah baru, menjadikan Tuban sebagai mercusuar di Jawa Timur, kebanggaan Indonesia,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Mereka menuntut agar Kepala Desa Kepohagung, Dono Samuri, segera dicopot dari jabatannya atas dugaan penyelewengan dana desa dan kas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Dugaan penyelewengan itu mencapai total sekitar Rp1,1 miliar, terdiri dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kas HIPPA senilai Rp845 juta, serta dana investor HIPPA sekitar Rp290 juta. Warga menilai kasus ini berlarut-larut tanpa penyelesaian, hingga akhirnya memicu kemarahan masyarakat.

Ketegangan memuncak setelah pernyataan Dono Samuri dalam pemeriksaan Inspektorat, yang menyebut bahwa “desa memiliki utang pribadi” kepadanya. Pernyataan itu dinilai warga sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat dan harga diri masyarakat Kepohagung.

“Saat pertemuan dengan pengurus HIPPA dan perangkat desa, kepala desa mengatakan tidak menerima uang sepeserpun. Justru menyebut desa berutang pribadi kepadanya. Pernyataan itu membuat warga semakin geram,” ujar Koordinator Aksi, Ahmad Ihyar, di lokasi demonstrasi.

Selain menuntut pencopotan kepala desa, warga juga mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana tersebut secara transparan dan tuntas.

Mereka bahkan sempat berorasi dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan pemberhentian kades.

Menanggapi aksi tersebut, Camat Plumpang, Saefiyudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat teguran ketiga kepada Kepala Desa Kepohagung.

“Surat teguran ketiga sudah kami keluarkan. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Saefiyudin menambahkan, proses pemberhentian kepala desa akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sementara itu, Ketua BPD Kepohagung, Listyo Dwi Winarko, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi warga.

“Masalah ini sudah empat bulan berjalan. Kami akan segera memproses pemberhentian sementara kepala desa dan terus melakukan pengawasan,” tegas Listyo.

Aksi unjuk rasa berjalan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Kecamatan Plumpang. Namun, warga mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Salah satunya adalah Kurniawan Adi Prasetyo, pemuda asal Kecamatan Solokuro, yang mendapat penghargaan atas dedikasinya menjaga ketahanan pangan melalui pelestarian benih lokal nusantara dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Sejak 2014, Kurniawan telah mengumpulkan berbagai jenis benih lokal dan mengembangkannya agar tetap lestari di tengah arus pertanian modern.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang memimpin jalannya upacara mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan.

Ia menegaskan, pemuda memiliki peran strategis sebagai agent of change dan bagian penting dari masyarakat sipil yang mendorong kemajuan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan mendukung kiprah dan eksistensi pemuda. Kami terus membuka ruang kolaborasi agar pemuda menjadi daya dorong pembangunan Lamongan,” ujar Yuhronur dalam sambutannya.

Menurutnya, Pemkab Lamongan juga terus memperkuat pembangunan kepemudaan melalui RPJMD 2025–2029 dan program prioritas Lamongan Generasi Emas. Program ini dirancang untuk membentuk generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

Melalui pendekatan holistik, program tersebut tak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan, dan potensi individu, termasuk di bidang olahraga serta industri kreatif.

“Pemuda Lamongan diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan yang berkelanjutan di masa depan,” kata Yuhronur.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lamongan tahun ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali semangat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mewujudkan daerah yang tangguh, produktif, dan berdaya saing global. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Raut lelah masih terlihat di wajah mereka, tapi kali ini terselip harapan baru. Setelah berhari-hari berjalan kaki tanpa tujuan pasti, keluarga itu akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara, Senin (27/10/2025) malam.

Mereka adalah Moh. Fadil (35), Risky Nur Atmi (30), dan tiga anaknya, Ridwan Pratama (8), Siti Nurfalizah (7), serta Alhafiz (4).

Lima orang ini menjadi sorotan publik setelah kisah pilu mereka viral, karena terlantar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebelum akhirnya dievakuasi oleh Ipda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang akrab disapa Pak Pur.

Awal kisah ini bermula dari langkah nekat mereka merantau ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sekitar setahun lalu.

Fadil bekerja sebagai buruh penjaga tambak ikan, berharap bisa memperbaiki nasib keluarga. Namun, harapan itu kandas. Enam bulan terakhir, pemilik tambak menghilang tanpa kabar dan meninggalkan para pekerjanya tanpa upah.

“Sudah enam bulan kami tidak digaji, katanya usaha bangkrut. Kami bingung mau makan apa,” tutur Fadil pelan.

Tanpa bekal dan tabungan, keluarga kecil itu memutuskan kembali ke kampung halaman mereka di Jl. Pasar Lama, Lingkungan 29, Desa Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.

Perjalanan jauh itu mereka tempuh dengan menumpang bus sejauh yang bisa dibayar, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki saat uang habis.

Namun takdir membawa mereka terhenti di Lamongan. “Kami sudah empat hari jalan kaki. Kadang makan dari belas kasih orang,” kenang Risky, menahan air mata.

Di tengah kelelahan itu, nasib mempertemukan keluarga Fadil dengan Ipda Purnomo. Polisi yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial itu mendapat laporan dari warga tentang satu keluarga yang berjalan kaki tanpa tujuan di jalan raya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menjemput mereka.

“Saya lihat mereka sudah lemas, anak-anaknya kelaparan. Jadi saya ajak pulang dulu, biar istirahat,” kata Purnomo. Malam itu, keluarga Fadil menginap di rumahnya, diberi makan dan pakaian bersih.

Keesokan harinya, kabar tentang keluarga ini menyebar luas di media sosial. Warganet ramai mengapresiasi tindakan Purnomo yang dianggap mewakili wajah humanis polisi di tengah masyarakat.

Berbagai pihak pun tergerak. Wakil Wali Kota Medan mengirimkan bantuan Rp5 juta, disusul bantuan pribadi dari Doni Prabu Motor sebesar Rp5 juta untuk ongkos dan bekal perjalanan.

“Alhamdulillah, malam ini keluarga itu sudah kami antar naik bus menuju Medan,” ujar Purnomo saat ditemui, Senin (27/10/2015).

Ia menyebut, sebelum keberangkatan, keluarga Fadil beristirahat di rumahnya satu malam untuk memulihkan tenaga.

Bagi Fadil, pengalaman itu menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan.

“Kami tak menyangka masih ada orang sebaik Pak Purnomo. Semoga amalnya dibalas Allah,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Kisah keluarga Fadil bukan sekadar cerita tentang kesulitan ekonomi, melainkan potret nyata perjuangan para perantau di tengah ketidakpastian hidup.

Di sisi lain, aksi cepat aparat dan kepedulian warga menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan masih hidup di tengah kerasnya realitas sosial.

“Kadang orang hanya butuh sedikit perhatian untuk bisa kembali berdiri,” kata Purnomo.

Kini, bus yang membawa keluarga Fadil telah melaju ke arah utara. Di balik kaca jendela, tiga anak kecil melambaikan tangan, mungkin tanda perpisahan, mungkin juga tanda harapan baru.

Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya kisah kecil tentang satu keluarga terlantar. Tapi bagi Fadil dan Pak Purnomo, pertemuan itu akan selalu diingat sebagai bukti bahwa empati belum benar-benar hilang dari negeri ini. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, dalam acara Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Laksana Tri Handoko menjelaskan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan inovasi berbasis riset. 

Kabupaten Tuban menjadi satu dari 39 daerah di Indonesia yang dinilai berhasil memanfaatkan hasil kajian kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah.

“Kami memberikan apresiasi kepada daerah yang konsisten memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab tantangan pembangunan,” ujar Laksana dalam sambutannya.

Menurut BRIN, penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan RPJMN 2025–2029, yakni perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan, serta peran BRIDA dalam optimalisasi potensi dan penyelesaian permasalahan daerah.

Laksana menegaskan, BRIN akan terus bermitra dengan pemerintah daerah dalam memberikan solusi berbasis penelitian dan kolaborasi dengan praktisi serta akademisi.

“Setiap potensi daerah akan dimaksimalkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih besar,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan terima kasih kepada BRIN atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan, Pemkab Tuban akan terus memperkuat kolaborasi dengan BRIDA dalam mendorong tata kelola pembangunan berbasis data dan inovasi.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis riset dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tuban,” kata Aditya.

Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu juga menegaskan komitmen Pemkab Tuban untuk memperkuat riset daerah dan inovasi lintas sektor dalam mendukung visi pembangunan yang maju, unggul, dan berkelanjutan.

“Bapperida sebagai leading sector akan terus kami dorong menjadi wadah penggerak inovasi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Koordinator aksi, Sutrisno, mengatakan, tuntutan utama warga ialah pemberian kompensasi berupa paket sembako senilai Rp300 ribu per kepala keluarga (KK). Warga menilai insiden tersebut telah menimbulkan dampak psikologis dan kesehatan bagi masyarakat sekitar, meski tidak ada korban jiwa.

“Anak-anak trauma melihat asap hitam dari flare. Beberapa warga juga sempat mengalami diare dua hari setelah kejadian,” ujar Sutrisno di lokasi aksi.

Dari data warga, jumlah penerima kompensasi yang diusulkan mencapai sekitar 2.000 KK, terdiri atas 1.200 KK di Desa Remen dan 780 KK di Desa Tasikharjo.

Selain kompensasi, warga juga menuntut prioritas tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Mereka menilai kesempatan kerja di lingkungan TPPI selama ini lebih banyak diberikan melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI) sehingga warga sekitar kesulitan memperoleh akses pekerjaan.

“Kami hanya meminta ada skala prioritas, minimal dua persen untuk warga lokal,” tegas Sutrisno.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar fungsi humas TPPI diaktifkan kembali sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Mereka menilai selama ini komunikasi perusahaan terkesan tertutup dan tidak menampung aspirasi warga.

“Kami ingin humas aktif lagi. Selama ini masyarakat kesulitan menyampaikan keluhan,” tambahnya.

Warga menolak ajakan audiensi tertutup yang diajukan manajemen TPPI. Mereka meminta pertemuan dilakukan secara terbuka di balai desa agar hasilnya transparan dan diketahui publik.

“Kami tidak mau pertemuan tertutup karena bisa menimbulkan salah paham. Semua harus terbuka,” kata Sutrisno.

Selain persoalan sosial, massa juga menyoroti keamanan fasilitas pabrik yang dinilai sudah menua. Mereka khawatir kondisi itu berpotensi memicu insiden serupa.

“Pabrik ini sudah beroperasi sejak 2004. Banyak jalur pipa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan warga, Area Manager CSR & Comrell TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, mengatakan, perusahaan telah beberapa kali bertemu dengan perwakilan masyarakat yang difasilitasi oleh Forkopimca dan BPBD Tuban. Menurutnya, dua tuntutan utama warga, yakni kompensasi dan prioritas tenaga kerja lokal, masih terus dibahas.

“Sejak pertemuan pertama hingga ketiga, dua hal itu yang selalu disampaikan warga,” kata Tinoto kepada wartawan.

Tinoto menambahkan, TPPI terbuka terhadap proses penyelesaian, namun mengusulkan adanya mediator independen agar hasil pembahasan lebih objektif.

“Kami berharap ada pihak ketiga yang bisa menilai tuntutan secara objektif,” ujarnya.

Terkait nominal kompensasi Rp300 ribu per KK, Tinoto menegaskan angka tersebut belum pernah disampaikan secara resmi kepada perusahaan. Ia menyebut perlu dilakukan kajian dan justifikasi teknis sebelum keputusan diambil.

Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa, TPPI telah melakukan evaluasi sistem keamanan operasional dan peningkatan standar keselamatan.

“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti kemarin tidak terulang,” ujar Tinoto.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan area pabrik. Mereka berencana melanjutkan aksi hingga empat hari ke depan dan mengancam mendirikan tenda di dua pintu utama jika belum ada kesepakatan dengan pihak perusahaan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Tuban, Iptu I Made Riandika Darsana, mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan warga yang viral di media sosial.

“Ini kami laksanakan karena ada isu yang berkembang di masyarakat terkait pertalite yang bermasalah,” ujar Riandika kepada wartawan di lokasi.

Menurut Riandika, hingga Senin sore pihaknya telah melakukan pengecekan di dua lokasi, yaitu SPBU Patung di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, dan SPBU Dasin di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu. Namun, ia memastikan pemeriksaan akan diperluas ke sejumlah SPBU lain di wilayah Tuban.

“Sementara baru dua SPBU yang kami lakukan pengecekan, nanti kemungkinan akan berkembang,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, tim gabungan dari Polres Tuban bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) melakukan pemeriksaan menyeluruh. Petugas mengecek kondisi tangki penyimpanan, proses distribusi, hingga mengambil sampel BBM untuk diuji lebih lanjut di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).

“Setelah pengambilan sampel, nanti akan kita cek di TBBM. Dari situ akan terlihat apakah ada penyimpangan di SPBU atau di jalur pengiriman,” jelas Riandika.

Hasil pengecekan sementara menunjukkan, takaran dispenser di dua SPBU yang diperiksa masih sesuai standar, dan tidak ditemukan indikasi kecurangan alat ukur.

“Untuk yang kita cek hari ini, takarannya sesuai. Sekilas warna dan baunya juga masih bagus, tapi tetap akan kita uji lebih lanjut,” katanya.

Riandika mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia menegaskan bahwa Polres Tuban bersama Diskopumdag akan terus melakukan pemantauan terhadap pendistribusian BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

“Kami pastikan pengawasan akan terus dilakukan agar ketersediaan BBM sesuai dengan ketentuan pemerintah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan mencatat, kualitas gabah pada musim ini berpotensi menembus Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) yang berlaku sejak 15 Januari 2025.

Bahkan, harga rata-rata gabah di tingkat produsen pada Oktober 2025 telah mencapai Rp7.300 per kilogram untuk GKP dan Rp8.033 per kilogram untuk gabah kering giling (GKG).

“Alhamdulillah Kecamatan Kembangbahu panen raya MT III. Melihat potensi pertanian yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus melakukan pendampingan hingga fasilitasi untuk para petani,” kata Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menghadiri panen raya di Desa Sidomukti, Kecamatan Kembangbahu, Senin, (27/10/2025).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan, Mugito, mengungkapkan, hingga 24 Oktober 2025, realisasi tanam di Kabupaten Lamongan telah mencapai 120.247 hektare atau 62,51 persen dari target. Target tanam pada musim tanam tahun ini ditetapkan seluas 192.373 hektare.

Sementara itu, luas panen padi sepanjang 2025 (hingga Oktober) mencapai 166.017 hektare, dengan estimasi produksi 1.211.924 ton gabah kering giling (GKG).

Pada kegiatan panen raya tersebut, pemerintah daerah juga membuka sesi dialog bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat. Sejumlah petani menyampaikan kebutuhan mereka akan combine harvester, alat pemanen padi modern yang diharapkan dapat mempercepat proses panen dan mengurangi kehilangan hasil.

“Dengan penggunaan alat panen modern, efisiensi tenaga dan hasil panen bisa meningkat. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah terus berlanjut,” ujar salah satu perwakilan Gapoktan Sidomukti.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Selain memberikan bantuan sarana dan prasarana, Pemkab juga mendorong optimalisasi lahan serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peningkatan jalan sepanjang 3,235 kilometer itu menggunakan konstruksi aspal dua lapis, dan diharapkan memperlancar mobilitas warga serta menguatkan potensi ekonomi desa.

Ruas jalan yang menghubungkan Desa Miru dan Desa Jugo tersebut menjadi akses vital bagi kegiatan masyarakat, terutama di sektor pertanian. Desa Miru dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lamongan, dengan hasil panen mencapai 10 ton per hektare.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang turut mendampingi peresmian, mengatakan peningkatan kualitas infrastruktur akan memberikan efek berganda bagi masyarakat.

“Adanya peningkatan kualitas ruas jalan tentu memberikan multiplier effect untuk masyarakat. Terlebih di Desa Miru terdapat potensi pertanian padi yang luar biasa, sehingga infrastruktur yang memadai akan semakin menguatkan potensi tersebut,” ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes.

Menurut Yuhronur, Pemkab Lamongan terus berupaya meningkatkan infrastruktur daerah melalui program prioritas Jalan Mantap dan Alus (Jamula Mantap).

Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah provinsi dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Lamongan utara.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menyebut pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci utama percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur yang memadai akan menjadi lokomotif akselerasi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” kata Khofifah dalam sambutannya.

Dengan rampungnya rehabilitasi ruas Miru–Jugo, diharapkan aktivitas ekonomi dan sosial warga sekitar semakin lancar, serta potensi pertanian setempat dapat berkembang lebih optimal. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Hadir pula Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua PC Muslimat NU Lamongan Kartika Hidayati yang turut mengikuti jalan sehat dan doa bersama.

Dalam sambutannya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa momentum Hari Santri menjadi pengingat sekaligus pendorong untuk terus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di masyarakat melalui program unggulan daerah “Lamongan Nyantri.”

“Program Lamongan Nyantri kami hadirkan sebagai upaya merawat nilai-nilai kesalehan sosial, agar masyarakat Lamongan mampu mempertahankan budaya yang beradab dan berakhlakul karimah. Ini penting bagi pembentukan generasi masa depan yang unggul secara moral dan spiritual,” ujar Yuhronur.

Ia menambahkan, Pemkab Lamongan senantiasa melibatkan pesantren dan kalangan santri dalam berbagai lini pembangunan daerah. Mulai dari pelaksanaan program prioritas daerah hingga sinergi dengan program nasional, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pesantren dan santri memiliki peran besar dalam pembangunan, karena mereka tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga penguatan dimensi moral, spiritual, dan sosial-ekonomi. Inilah fondasi pembangunan sumber daya manusia yang paripurna,” tambahnya.

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU periode 2025–2030 menekankan pentingnya penguatan SDM melalui keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas.

“Santri sejak dini dibekali dua pendekatan sekaligus: profesional dan spiritual. Kombinasi keduanya mencetak individu yang tidak hanya cakap dan kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi dan memiliki komitmen moral yang kuat,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, sinergi antara pemerintah daerah, pesantren, dan masyarakat merupakan kunci lahirnya generasi unggul yang mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Peringatan Hari Santri Nasional di Lamongan tahun ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dapat berjalan beriringan, menumbuhkan semangat kolaborasi dalam membangun masyarakat yang religius, berdaya saing, dan berkarakter. (*)

Editor: Danu S

Kepala Ofisial Baruna Paddle Club dan Baruna Boat, Ubed, mengatakan dukungan Ipda Purnomo sangat berarti bagi para atlet. Mereka baru saja mengikuti Kejuaraan Perahu Dayung Massive XI Maritim yang digelar di Surabaya, Sabtu (26/10/2025).

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas dukungan Ipda Purnomo, baik secara moral maupun melalui kolaborasi Polres Lamongan dan PT Sining Nusantara Raya. Pembinaan atlet kami jadi lebih lancar,” kata Ubed, Minggu (27/10/2025).

Menurut Ubed, perhatian Ipda Purnomo membantu klub menyelesaikan sejumlah tantangan penting. Mulai dari pengembangan fasilitas latihan, pelatihan rutin, hingga persiapan menuju kompetisi nasional.

“Beliau menjadi contoh nyata bahwa sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat bisa memajukan olahraga daerah,” tambahnya.

Dukungan itu mulai membuahkan hasil. Atlet dayung Lamongan kini makin percaya diri dan mampu bersaing di berbagai ajang nasional.

Sementara itu, Ipda Purnomo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung generasi muda Lamongan. Tak hanya di bidang keamanan, tapi juga di bidang olahraga dan kegiatan sosial.

“Saya lahir dan besar di Lamongan. Saya ingin bermanfaat bagi warga dalam segala hal, termasuk mendukung kegiatan olahraga seperti dayung. Semoga ini menambah semangat anak muda lain untuk terlibat,” ujarnya.

Purnomo menilai Lamongan memiliki potensi besar dari segi sumber daya manusia dan alam.

“Saya berharap ke depan lahir atlet dayung tingkat regional dan nasional dari Kabupaten Lamongan,” kata polisi yang akrab disapa Par Pur itu.

Kolaborasi antara Polres Lamongan, PT Sining Nusantara Raya, dan komunitas olahraga setempat diharapkan bisa menjadi langkah awal memperkuat pembinaan atlet dan mengembangkan potensi olahraga air di Lamongan.(*)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 23–24 Oktober 2025, digelar di Auditorium Kantor Pusat SIG Pabrik Tuban, Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek. Sekitar 500 petani yang selama ini bercocok tanam di area greenbelt mengikuti sosialisasi tersebut.

Senior Manager of Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman petani dalam menjaga kawasan hutan, reklamasi pasca tambang, dan area greenbelt dari kerusakan maupun potensi bahaya, terutama kebakaran.

“Sosialisasi ini untuk memberikan edukasi agar para petani bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan dan area greenbelt, serta memahami potensi bahaya yang bisa timbul,” ujar Dharma, Sabtu (25/10/2025).

Dharma menambahkan, area greenbelt berperan penting sebagai pembatas antara wilayah operasional perusahaan dan permukiman warga, sekaligus berfungsi menekan dampak aktivitas tambang seperti kebisingan.

Selain edukasi lingkungan, para peserta juga mendapat pembekalan terkait aspek hukum apabila terjadi kelalaian maupun kesengajaan dalam pembakaran kawasan reklamasi.

“Kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang memiliki dasar hukum. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para petani menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kebersihan area tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Security Operation Officer SIG Pabrik Tuban, AKBP Kuncoro, menegaskan bahwa pembakaran lahan merupakan pelanggaran serius sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana serta denda yang besar.

“Bahkan jika kebakaran terjadi karena kelalaian, pelaku dapat dijerat Pasal 188 KUHP dengan ancaman penjara hingga lima tahun. Tak hanya pelaku, pihak yang menyuruh atau menganjurkan juga bisa dikenai hukuman,” tegas Kuncoro.

Para petani mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pengetahuan praktis dan kesadaran hukum, terutama menjelang musim kemarau yang rawan kebakaran.

“Kegiatan ini sangat bagus. Kami jadi paham pentingnya greenbelt dan konsekuensi hukum jika merusaknya,” ujar Badrus Sholeh, salah satu petani peserta sosialisasi.

Tentang SIG

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG merupakan perusahaan BUMN di sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan 51 persen saham dimiliki Pemerintah Indonesia.

Bertransformasi sejak 2013, SIG kini menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan Asia, Australia, dan Oceania.

Sebagai holding BUMN semen, SIG menaungi enam anak usaha produsen semen yakni PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, serta Thang Long Cement Company di Vietnam.

Melalui praktik berkelanjutan, SIG berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam setiap aktivitas operasionalnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Manager Persatu Tuban, M. Abdul Rohman, menyebut penunjukan pelatih baru merupakan bagian dari strategi pembenahan manajemen dan pembinaan tim secara menyeluruh. Ia berharap kehadiran Khoirul Anam bisa membawa angin segar bagi kebangkitan Persatu.

“Alhamdulillah, kita telah menunjuk pelatih kepala untuk tim Persatu. Head coach ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan membawa sepak bola Tuban lebih baik serta kembali berprestasi,” ujar Rohman, Jumat (24/10/2025).

Lebih lanjut, Rohman menegaskan bahwa Persatu bukan sekadar klub, melainkan simbol kebanggaan masyarakat Tuban. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh demi kemajuan tim.

“Persatu ini tim kebanggaan masyarakat Tuban. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar tim ini terus berkembang,” katanya.

Penunjukan Khoirul Anam sendiri dianggap sebagai langkah tepat. Pelatih asal Gresik itu memiliki rekam jejak positif, di antaranya sukses membawa Sang Maestro FC promosi ke Liga 3 Nusantara musim 2024–2025.

“Kami memilih pelatih yang sudah teruji. Dengan dukungan masyarakat, Persatu akan kembali bersinar,” tegas Rohman.

Rohman juga menekankan bahwa kebangkitan Persatu bukan sekadar soal strategi, melainkan semangat kolektif antara manajemen, pemain, dan masyarakat.

“Prestasi tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk terus bangkit. Dari tanah Tuban, kita berjuang dan mengukir prestasi untuk kebanggaan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Khoirul Anam menyatakan siap menunaikan kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen membangun tim yang solid dan kompetitif untuk menghadapi musim 2025.

“Kita akan memaksimalkan potensi pemain lokal dan membangun tim yang tangguh. Setiap pertandingan akan dimaksimalkan untuk meraih poin penuh,” tutur Anam.

Dalam waktu dekat, manajemen Persatu akan menggelar seleksi terbuka bagi calon pemain, sebagai langkah awal membentuk skuad yang siap bersaing di Liga 4 Jawa Timur.

Dengan manajemen baru dan semangat pembaruan, Persatu Tuban berharap bisa kembali menjadi kebanggaan publik Bumi Wali. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (HPHK, HPIK, dan OPTK). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat rantai logistik nasional sekaligus menumbuhkan perekonomian lokal Lamongan.

“Beberapa hari lalu Pemkab Lamongan sudah menyampaikan penyelesaian hambatan dan penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina. Hari ini peninjauan kelengkapan fisik adalah tindak lanjut dari proses tersebut,” ujar Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes.

Menurutnya, apabila penetapan tersebut disetujui, Pelabuhan Tanjung Pakis akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan daerah. Di antaranya memperkuat basis ekonomi lokal, meningkatkan daya saing investasi, menjadikan Lamongan simpul penting logistik regional, serta menopang kegiatan industri dan perdagangan.

Lebih lanjut, Pak Yes menambahkan, penetapan Tanjung Pakis sebagai pintu gerbang karantina juga akan membuka potensi besar sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di kawasan pantura.

Terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Pelabuhan Tanjung Pakis telah memenuhi standar internasional ISPS (International Standard for Port Security), sehingga dinilai aman dan layak untuk kegiatan perdagangan serta karantina.

Letaknya yang berdekatan dengan sentra perikanan di Brondong, Tuban, dan Rembang semakin memperkuat posisinya sebagai pelabuhan strategis dengan efisiensi logistik tinggi.

Berdasarkan analisis teknis, hadirnya Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai gerbang karantina juga akan mengurangi kepadatan di Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak, sekaligus menjadi rute alternatif perdagangan yang mampu menekan biaya logistik akibat kemacetan dan penundaan bongkar muat.

Perwakilan Tim Kemkopolkam, Heri Budi Purnomo, menegaskan bahwa peninjauan kelengkapan fisik ini sangat penting dilakukan.

 “Peninjauan ini menjadi bagian dari proses menuju peningkatan status Pelabuhan Tanjung Pakis. Tahun 2027 ditargetkan pelabuhan ini akan bertransformasi menjadi pelabuhan utama,” jelasnya.

Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan pemerintah daerah, Pelabuhan Tanjung Pakis diharapkan segera menjadi simpul ekonomi baru yang mendorong kemajuan kawasan pantura Jawa Timur. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan kebanggaannya karena Lamongan dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan besar tersebut. Menurutnya, kehadiran 35 utusan kerajaan, lembaga adat, dan suku dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat Adat Nusantara (Matra) merupakan bentuk nyata semangat persatuan dalam keberagaman.

“Sebuah penghargaan bagi Kabupaten Lamongan karena sebanyak 35 utusan kerajaan, lembaga adat, dan suku seluruh Nusantara menghadiri acara ini. Momentum ini harus kita gunakan untuk meneguhkan komitmen dalam melestarikan kebudayaan kita,” ujar Bupati Yuhronur,(18/10).

Dengan mengusung tema “Paduraksa Nusantara”, festival ini diawali dengan kegiatan wisata religi di Kota Soto, meliputi ziarah ke Makam Dewi Andong Sari—ibunda Patih Gajah Mada—serta Makam Sunan Drajat. Acara berlanjut dengan Kirab Agung Raja Nusantara yang menampilkan kekayaan simbol dan busana adat dari berbagai daerah.

Puncak kegiatan dimeriahkan oleh pagelaran seni budaya Nusantara, menampilkan beragam tarian tradisional seperti Tari Kabasaran dari Sulawesi Utara, Gandrung dari Banyuwangi, Tayub khas Tuban, hingga pertunjukan Fragmen Sendra Tari Topeng dari Malang. Tak hanya itu, sastrawan Zawawi Imron turut memukau penonton lewat pembacaan karya Cluret Emas.

Festival juga menghadirkan pagelaran Wayang Songsong serta pengumuman pemenang lomba desain batik 2025 yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, namun juga memberi dampak ekonomi positif bagi pelaku seni, UMKM, dan sektor pariwisata. (*)

Editor: Danu S 

Dalam pandangan Gus Maksum, tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menilai langkah Menkeu Purbaya justru menunjukkan profesionalisme sebagai pengelola keuangan negara.

“Saya tidak melihat Pak Purbaya mencampuri kebijakan kementerian lain. Justru manuvernya menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme sebagai Menteri Keuangan yang mengelola sirkulasi keuangan negara,” ujar Gus Maksum di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, sebagai bendahara negara, wajar bila Menkeu memiliki perhatian terhadap penggunaan anggaran di setiap kementerian. Hal itu, kata Gus Maksum, merupakan bagian dari fungsi kontrol agar pengelolaan keuangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Niatnya bukan ikut campur, tapi mendorong efektivitas pengelolaan keuangan agar program-program kementerian bisa maksimal. Beliau itu orang yang tulus dan apa adanya, melihat persoalan dari perspektif luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gus Maksum menilai Purbaya sebagai sosok berintegritas dan berkapasitas di bidang ekonomi. Ia menyebut bahwa negara membutuhkan pejabat yang memiliki kredibilitas dan keahlian sesuai bidangnya.

“Negara ini harus diurus oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Saya selalu mendoakan Pak Purbaya agar diberi perlindungan Allah dan keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara,” imbuhnya.

Meski banyak kritik yang diarahkan kepada Menkeu, Gus Maksum justru menilai kritik tersebut bisa menjadi motivasi. Ia yakin Menkue Purbaya akan tetap fokus menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Biarkan kritik datang dari mana saja. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Saya melihat beliau benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Gus Maksum mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Jangan buru-buru menilai negatif. Doakan saja, dukung, dan lihat hasilnya nanti. Insyaallah langkah beliau akan membawa manfaat besar bagi bangsa ini,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebocoran itu memicu flash fire, yakni nyala api yang terjadi secara cepat. Meski demikian, pihak perusahaan memastikan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

HSSE Manager TPPI, Sudarmanto, menjelaskan bahwa kondisi pompa yang sebelumnya terbakar kini telah aman. Menurutnya, unit lain di kompleks kilang tetap beroperasi normal.

“Alhamdulillah, api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit. Kebakaran terjadi karena kebocoran pada salah satu unit pompa yang memicu api menyala cepat,” ujar Sudarmanto saat dikonfirmasi, kamis  (16/10/2025)

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kerusakan lingkungan akibat peristiwa tersebut. Sementara unit yang terdampak masih dalam proses identifikasi untuk dilakukan startup ulang.

Menanggapi informasi dari warga sekitar yang mengaku mendengar suara ledakan, Sudarmanto menampik hal itu. Ia menjelaskan bahwa suara keras yang terdengar bukan berasal dari ledakan, melainkan dari uap (steam) sistem pengamanan pabrik.

“Tidak ada ledakan. Suara keras itu hanya uap dari proses safety follow-up yang memang harus dikeluarkan,” tegasnya.

Diketahui, kebakaran kilang TPPI Tuban sempat menimbulkan kepulan asap tebal yang terlihat dari kejauhan. Namun situasi kini telah terkendali, dan seluruh aktivitas operasional kilang kembali berjalan normal. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan alat ekonomi produktif dan bibit tanaman yang digelar oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur di Aula Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Tirto Moro.

Acara dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi, Anggota DPRD Jatim Aulia Hani Mustikasari, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro Widodo Joko Santoso, Kepala DKP2P Kabupaten Tuban Eko Julianto, serta Public Relation & CSR Management Officer SIG Pabrik Tuban, Luksono, bersama jajaran Forkopimca Merakurak dan perwakilan kelompok tani.

Public Relation & CSR Management Officer SIG Pabrik Tuban, Luksono, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu petani dalam mengatasi keterbatasan air, terutama saat musim kemarau.

“Selama ini petani penggarap Perhutanan Sosial di KTH Wono Lestari hanya mengandalkan air hujan. Saat kemarau, mereka tidak bisa menanam dan lahan menjadi gersang. Dengan adanya sumur bor ini, diharapkan petani bisa menanam sepanjang tahun,” ujar Luksono.

Menurutnya, keberadaan sumur bor tersebut juga menjadi bagian dari dukungan SIG terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menyampaikan apresiasi kepada SIG atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan petani hutan.

“Kami berterima kasih atas kepedulian SIG Pabrik Tuban. Dengan adanya sumur bor ini, produktivitas pertanian masyarakat di Tuban diharapkan meningkat karena ketersediaan air yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, wilayah hutan di Desa Tegalrejo kini telah dikembangkan dengan sistem agroforestry, di mana petani menanam tanaman keras seperti mangga, alpukat, petai, balsa, dan sawo di sela-sela lahan pertanian mereka.

“Ketersediaan air menjadi kunci tercapainya fungsi hutan, baik konservasi, lindung, maupun produksi,” tambah Jumadi.

Senada, Anggota Komisi B DPRD Jatim Aulia Hani Mustikasari juga mengapresiasi sinergi yang dibangun SIG bersama pemerintah daerah. Ia berharap langkah ini menjadi contoh bagi perusahaan lain di Tuban.

“Kami berharap semua perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya

Dengan hadirnya bantuan sumur bor ini, para petani KTH Wono Lestari kini memiliki harapan baru untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada pembukaan The 40th Trade Expo Indonesia (TEI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Rabu (15/10/2025).

Primaniyarta Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah kepada eksportir berprestasi dan kepala daerah yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ekspor nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemerintah pusat terhadap upaya Lamongan dalam memperkuat sektor ekspor.

“Capaian ekspor Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kita masih cukup tangguh dalam menghadapi ketidakpastian pasar global. Harapannya, tahun ini bisa terus kita tingkatkan,” ujar Pak Yes.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan mencatat, nilai ekspor daerah tersebut mencapai Rp107,53 triliun pada 2022, Rp96,51 triliun pada 2023, dan Rp20,78 triliun pada 2024.

Bahkan, pada Mei 2025 lalu, Lamongan melepas ekspor perdana tahun ini yang berisi berbagai produk unggulan lokal ke 10 negara tujuan.

Komoditas ekspor utama antara lain ikan, udang, kayu, kain tenun khas Lamongan, pupuk, pakan ternak, makanan dan minuman olahan, serta perabot rumah tangga. 

Produk-produk tersebut kini menembus pasar internasional seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, Inggris, Turki, Jerman, India, dan Hong Kong. 

Untuk menjaga tren positif ekspor, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Disperindag terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Beberapa program strategis. Seperti Klinik Ekspor bekerja sama dengan KPPBC Gresik untuk peningkatan mutu produksi UMKM.

Program Business Matching dengan berbagai negara mitra. Kolaborasi dengan Export Center Surabaya (ECS) melalui fasilitasi layanan Inarxport dan pendampingan pelaku UMKM ekspor.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lamongan dalam mewujudkan visi “Lamongan Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing Global.” (**)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diketahui bernama Karman (72), warga Kelurahan Sukolilo, Tuban, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir antar jemput pekerja di salah satu perusahaan lokal, PT Jaya Raya.

Menurut informasi yang dihimpun, mobil yang dikendarai korban sudah terparkir kira-kira sejak pukul 17.00 WIB. 

Awalnya, warga mengira pria lansia itu hanya sedang beristirahat usai menurunkan para pekerja. Namun, kecurigaan muncul ketika hingga malam korban tak juga beranjak dari dalam mobilnya.

“Saya kira beliau cuma istirahat sebentar, soalnya tiap sore memang biasa nunggu atau nurunin pekerja di sini,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namanya, saat ditemui di lokasi kejadian.

Beberapa jam kemudian, sejumlah warga dan pekerja mencoba memeriksa kondisi korban. Saat pintu mobil dibuka, mereka dikejutkan dengan kondisi Karman yang sudah tak sadarkan diri. Warga segera melapor ke Polsek Tuban.

Petugas Polsek Tuban bersama tim Inafis Polres Tuban yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit mendadak,” ujar Kapolsek Tuban AKP Ciput Abidin, saat dikonfirmasi.

Ciput menambahkan, berdasarkan keterangan keluarga, korban tidak memiliki riwayat penyakit serius. Namun, polisi tetap melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian.

Jenazah Karman kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada keluarga.

Suasana duka menyelimuti rumah korban di Sukolilo, tempat keluarga dan kerabat menunggu kepulangan almarhum untuk dimakamkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih menyelidiki kemungkinan lain di balik kematian pria lansia tersebut, meski indikasi awal mengarah pada faktor kesehatan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Setidaknya 68 titik drainase dan sungai kini tengah dalam proses pembenahan, dengan progres pengerjaan mencapai 60 persen.

Proyek tersebut mencakup sejumlah lokasi strategis, seperti Kali Kaliotik di Dusun Dandangan Desa Dlanggu Kecamatan Deket, Kali Genceng Desa Takeranklating Kecamatan Tikung, hingga Kali Desa Kebalan Kulon Kecamatan Sekaran, serta pemeliharaan tanggul dan tebing sungai di Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh Pemkab dalam mengelola sumber daya air dan mengurangi potensi bencana hidrometeorologi selama puncak musim hujan.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pembenahan saluran drainase dan sungai yang urgent di 68 titik, dan progres pengerjaannya sudah 60 persen. Ini bentuk pendekatan proaktif dalam pengelolaan air dan mitigasi risiko banjir,” ujar Erwin kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

Erwin menambahkan, upaya penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada saluran drainase, tetapi juga dilakukan melalui normalisasi waduk dan embung. Hingga saat ini, sebanyak 96 titik infrastruktur air telah direhabilitasi, terdiri dari 22 waduk dan rawa serta 74 embung yang tersebar di berbagai kecamatan.

Normalisasi tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu memperkuat ketahanan sumber daya air sekaligus menjaga ketersediaan air bersih dan irigasi masyarakat saat musim kemarau tiba.

Langkah terintegrasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Lamongan dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayahnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Evaluasi tersebut dilakukan setelah BGN menemukan sejumlah pelanggaran teknis dalam implementasi program di lapangan. Menurut Dadang, masih ada oknum penyelenggara yang tidak menjalankan petunjuk teknis sesuai ketentuan.

“Kami tidak akan mentoleransi pihak yang abai terhadap standar teknis. Mulai hari ini BGN bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI akan menegakkan sanksi bagi yang melanggar,” tegas Dadang.

Ia menekankan, ketentuan teknis bukan sekadar soal kelayakan gizi, tetapi juga mencakup komponen bahan baku, operasional, dan sewa. Ketidaksesuaian di salah satu aspek itu dinilai dapat berdampak fatal terhadap kualitas gizi anak penerima manfaat.

Menanggapi evaluasi tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memastikan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan MBG.

“Semua masukan dari BGN akan kami tindaklanjuti. Kami berkomitmen agar pelaksanaan program MBG di Lamongan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi,” ujar Yuhronur.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemkab Lamongan bersama Dinas Kesehatan akan menerapkan Sertifikat Keamanan Pangan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hasil uji laboratorium. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diwajibkan melaporkan daftar menu dan kandungan gizi secara mingguan.

Selain aspek gizi, program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Yuhronur menjelaskan, MBG dapat menciptakan lapangan kerja baru di desa dan kota, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta memberdayakan UMKM, petani, dan nelayan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Lamongan akan mensinergikan SPPG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk pemenuhan bahan pangan. Bahkan, pemerintah daerah mewajibkan minimal sepertiga bahan baku berasal dari produk lokal.

“Kami ingin manfaat ekonomi program ini dirasakan merata di seluruh lapisan masyarakat,” tegas Yuhronur.

Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan Nalikan melaporkan, dari target 111 SPPG, saat ini baru 79 SPPG yang beroperasi di 27 kecamatan. Hingga awal Oktober, tercatat 149.896 paket makanan bergizi telah disalurkan kepada anak-anak penerima manfaat.

Meski demikian, BGN mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas distribusi.

“Program MBG punya misi besar: menurunkan angka stunting dan mencetak generasi sehat. Tapi misi itu hanya bisa tercapai jika seluruh pihak serius menjalankannya,” pungkas Dadang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Penanaman simbolis di Kabupaten Tuban dipimpin langsung oleh Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, didampingi para pejabat utama dan perwakilan stakeholder di lahan pertanian Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang.

Melalui sambungan Zoom Meeting, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, yang terpusat di Kabupaten Tangerang, Banten. Acara utama dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Gerakan tanam jagung ini merupakan tindak lanjut dari program Kapolri untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional,” ujar Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale.

Menurutnya, Kabupaten Tuban memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian jagung. Tercatat, terdapat 8.740 hektare lahan LBS dan tegalan yang diproyeksikan untuk ditanami jagung pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Untuk kuartal IV ini, sudah ada 1.133 hektare lahan yang ditanami jagung, terdiri dari 770 hektare lahan produktif, 209 hektare lahan hutan, dan 150 hektare lahan baku sawah,” jelas Kapolres.

Tak hanya menanam, Polres Tuban juga melepas hasil panen jagung sebanyak 32 ton untuk diserap oleh Bulog. Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Tuban, yang menandai kontribusi Polri dalam menjaga rantai pasok pangan nasional.

Selain kegiatan tanam jagung, Polres Tuban turut menggelar bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Program ini diharapkan menjadi jembatan membangun kedekatan antara aparat kepolisian dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkas AKBP William.

Kegiatan tanam jagung serentak ini menegaskan komitmen Polri sebagai bagian dari solusi nasional menghadapi tantangan pangan, sekaligus langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomimasyarakat desa. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Sedikitnya 96 titik infrastruktur air saat ini tengah direhabilitasi, terdiri dari 22 waduk dan rawa, serta 74 embung yang menjadi penopang utama kebutuhan air bersih dan irigasi masyarakat.

Langkah ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan air baku yang berkelanjutan.

Air bersih diharapkan tak hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang produktivitas pertanian dan sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Lamongan.

“Tujuan kami jelas, memastikan air yang cukup, bersih, dan berkualitas agar masyarakat bisa hidup sehat dan sektor produktif bisa tumbuh,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, saat dikonfirmasi, Rabu (8/10/2025).

Erwin menyebut, hingga Oktober 2025, rehabilitasi waduk dan rawa telah mencapai 62 persen dengan total volume pengerjaan 127.500 meter kubik.

Beberapa waduk yang sudah rampung di antaranya Waduk Maduran, Takeran, Delikguno, Canggah, Kedungdowo, dan Sluis Keyongan.

Sementara itu, pembangunan dan rehabilitasi embung mencakup volume 419.000 meter kubik, dengan progres realisasi mencapai 68 persen.

Embung-embung tersebut berperan penting dalam menampung air hujan dan menjaga suplai air bagi lahan pertanian di musim kemarau.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan seluruh proyek penguatan sumber daya air ini akan tuntas pada 10 Desember 2025.

“Kita pastikan seluruh pekerjaan selesai sesuai jadwal, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Erwin.

Langkah Lamongan ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman krisis air.

Dengan memperkuat infrastruktur sumber daya air, Lamongan berharap menjadi daerah tangguh air, sekaligus model pengelolaan air terpadu di tingkat kabupaten. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pernyataan itu disampaikan Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes, saat menjadi tuan rumah pertemuan rutin organisasi wanita se-Bakorwil II Bojonegoro, Kamis (2/10/2025) di Pendopo Lokatantra Lamongan. 

Pertemuan tersebut dihadiri berbagai organisasi perempuan, mulai dari Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), hingga Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi).

“Organisasi wanita adalah mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program kerja, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga. Dari keluarga lahir generasi tangguh dan berakhlak,” kata Pak Yes dalam sambutannya.

Fokus itu, kata dia, juga sejalan dengan misi kedua Pemkab Lamongan tahun 2025, yakni “Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman.”

Dalam kesempatan itu, Bupati Yes turut mengapresiasi capaian TP PKK Kabupaten Lamongan yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Dari angka 27,05 persen pada 2022, kasus stunting di Lamongan turun menjadi hanya 6,9 persen pada 2024.

Ke depan, selain fokus pada pendidikan karakter dan literasi generasi muda, organisasi wanita juga akan diarahkan pada program penanganan gizi, pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

“Isu stunting, pengentasan kemiskinan, hingga perlindungan perempuan harus menjadi agenda prioritas. Karena akselerasi pembangunan hanya bisa dicapai lewat kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator TP PKK Bakorwil II Bojonegoro Yuan Erma Agung Subagyo memaparkan sejumlah agenda spesifik yang akan digarap empat bulan mendatang.

Antara lain optimalisasi Program Hatinya PKK dan Toga (Tanaman Obat Keluarga), pengembangan UMKM lewat pameran produk lokal, hingga sosialisasi perumahan dan perbaikan lingkungan.

Tidak hanya agenda serius, pertemuan rutin ini juga diwarnai penampilan seni budaya. Mulai dari musik religi, angklung, hingga suguhan kreatif dari pelaku UMKM Lamongan yang sekaligus menjadi ajang promosi produk daerah.

Pertemuan tersebut, menurut Yuan, bukan hanya ruang konsolidasi organisasi wanita, melainkan juga momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Organisasi wanita harus hadir sebagai penggerak, bukan hanya pelengkap,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi tersebut dilakukan lantaran para peternak mengaku geram dengan maraknya sidak dari aparat penegak hukum ke kandang mereka. Menurut mereka, sidak itu kerap dilakukan tanpa surat tugas resmi dan tidak melibatkan dinas terkait.

“Kami mempertanyakan aturan soal izin usaha. Regulasi yang belum jelas membuat aparat sering berdalih usaha kami tidak sesuai UU Cipta Kerja maupun PP Nomor 5 Tahun 2021,” kata Ketua Perkumpulan, Aminarto.

Ia menegaskan bahwa usaha peternakan rakyat termasuk kategori UMKM. Hal itu, lanjutnya, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

Aminarto juga menyebut aksi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan DPRD Lamongan dan Bupati pada Januari 2025 lalu. Hingga kini, kata dia, belum ada kejelasan terkait penerapan perda izin usaha bagi peternak.

Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menyatakan apresiasinya atas kedatangan para peternak. Ia menilai forum semacam ini penting untuk membuka ruang diskusi antara masyarakat dengan aparat.

“Saya menerima teman-teman peternak dan berharap forum ini bisa menghasilkan solusi soal perizinan usaha. Semoga ada kejelasan yang bisa menjadi acuan bersama,”ujar Agus. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan teks Pancasila. Sedangkan Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, memimpin pembacaan ikrar Hari Kesaktian Pancasila.

Dalam amanatnya, Bupati Yuhronur menekankan pentingnya peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila.

"Generasi muda harus memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan itu, akan tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme," ujarnya.

Upacara yang dipimpin Kapten Kav Nur Codjim dari Kodim 0812 Lamongan berlangsung khidmat. Hadir jajaran Forkopimda, unsur TNI-Polri, Satpol PP, BPBD, KORPRI, pelajar, mahasiswa hingga Pramuka.

Selain melalui upacara, Pemkab Lamongan juga terus menumbuhkan nasionalisme dengan beragam kegiatan seperti gerak jalan patriotik, Megilan Karnaval, kunjungan ke situs sejarah, serta mengembangkan kegiatan budaya lokal.

Pemkab juga memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi untuk daerah dan bangsa. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Chaidir Annas, mengatakan capaian ini menempatkan Lamongan pada posisi keenam tertinggi di Jawa Timur.

“Sejak Februari lalu sampai hari ini, masyarakat yang sudah terlayani CKG sebanyak 344.217 orang. Target RPJMN sendiri adalah 36 persen dari jumlah penduduk, yakni 492.301 orang,” kata Annas, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, layanan kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan usia, mulai bayi, anak-anak, hingga siswa sekolah. Tenaga kesehatan bahkan aktif mendatangi sekolah untuk melakukan pemeriksaan.

“Tujuan utama CKG adalah deteksi dini penyakit, mencegah komplikasi, meningkatkan kesadaran kesehatan, mengurangi biaya kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Dinkes Lamongan juga mengatasi kendala teknis yang sempat muncul, seperti masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan mendaftar.

Solusinya, tenaga kesehatan langsung menginput data ke aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) tanpa perlu perangkat pribadi warga.

Jenis layanan yang diberikan cukup beragam, mulai pemeriksaan status gizi, kesehatan indera, gigi, hingga deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular seperti anemia, gula darah, dan kebugaran.

Dengan kemudahan akses layanan ini, Pemkab Lamongan optimistis cakupan CKG akan terus meningkat hingga akhir tahun. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bencana tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga dan bangunan sekolah mengalami kerusakan. Sejumlah pohon juga tumbang hingga menutup akses jalan, bahkan ada yang menimpa rumah warga.

Selasa (30/9/2025) pagi, aparat gabungan dari Polres Tuban, Polsek Singgahan, TNI, BPBD, serta masyarakat setempat turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pembersihan material.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban, Sudarmadji, mengatakan pihaknya memprioritaskan pemulihan rumah warga agar bisa segera ditempati kembali.

“Kita lakukan pemulihan terutama rumah warga. Untuk fasilitas umum akan kita assessment lebih lanjut sebelum dilakukan pembenahan,” ujar Sudarmadji di lokasi.

Kapolres Tuban, AKBP William Cornelis Tanasale, menegaskan, kehadiran Polri dalam membantu warga terdampak sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat.

“Kami hadir di sini sebagai perwujudan negara hadir di tengah masyarakat,” kata William.

Berdasarkan data Polres Tuban, sebanyak 28 rumah di Desa Tanjungrejo dan 9 rumah di Desa Mergosari mengalami kerusakan, sebagian besar pada bagian atap. Meski begitu, tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kerusakan hanya materiil,” ungkap Kapolres. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Gus Maksum Wasekjen PBNU secara pribadi, Ia mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam menertibkan cukai tembakau agar tidak merugikan negara maupun masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor rokok. Justru, Gus Maksum menilai pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat, baik bagi perusahaan besar maupun UMKM.

“Jangan ada lagi opini bahwa Menkeu pro perusahaan rokok besar. Tidak begitu. Intinya, rokok ilegal harus diberantas karena merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Ia meyakini, kebijakan pengaturan cukai juga tetap memperhatikan keberlangsungan industri rokok, termasuk UMKM. Bahkan, menurut Gus Maksum, baik perusahaan besar maupun kecil akan mendapat perlindungan melalui aturan yang ada sehingga harga rokok tetap terjangkau di tengah masyarakat.

Indonesia, lanjutnya, adalah salah satu penghasil tembakau terbesar di dunia. Karena itu, sektor ini telah menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari pabrik, petani, hingga rantai distribusi.

“Perputaran ekonomi di sektor ini besar sekali. Jika dikelola dengan baik, akan memberi kemajuan bagi bangsa,” ujarnya.

Gus Maksum pun menyatakan dukungannya terhadap Menkeu Purbaya untuk terus melanjutkan terobosan kebijakan ekonomi.

Ia berharap langkah ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, serta mewujudkan bangsa yang mandiri dan disegani di kancah internasional. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Acara berlangsung di Pendapa Kridha Manunggal, Senin (29/9/2025), dan dihadiri Wakil Bupati Joko Sarwono, Sekretaris Daerah Budi Wiyana, serta jajaran pimpinan OPD dan camat.

Dalam sambutannya, Aditya menegaskan pengangkatan PPPK ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Tuban dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“Pemkab Tuban berkomitmen memberikan kesempatan bagi para honorer untuk meningkatkan kesejahteraannya. ASN adalah pondasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Aditya.

Ia meminta seluruh aparatur yang baru diangkat agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan jabatan tersebut sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata bagi warga Tuban.

Selain itu, Pemkab Tuban akan melakukan evaluasi rutin setiap tahun terhadap kinerja ASN, termasuk PPPK. Menurut Aditya, langkah itu penting untuk memastikan aparatur bekerja sesuai tugas dan mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

“Evaluasi kinerja dilakukan agar ASN bisa terus berkontribusi lebih besar melalui terobosan-terobosan di unit kerja masing-masing. Pada akhirnya, hal ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Aditya yang akrab disapa Mas Lindra itu menambahkan, penyerahan SK PPPK Tahap 2 menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik di Kabupaten Tuban.

Ia berharap para aparatur segera beradaptasi dan bekerja profesional guna mendukung pembangunan daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di Tuban, panen berlangsung di lahan petani Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, serta Desa Becok, Kecamatan Merakurak. Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polres terhadap program ketahanan pangan nasional yang tengah digalakkan Presiden Prabowo Subianto.

“Panen jagung kuartal III ini merupakan komitmen kami dalam mendukung program ketahanan pangan. Hasil panen di Tuban diperkirakan mencapai 236 ton dari lahan 40 hektare,” ujar AKBP William.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Tuban juga menyiapkan mesin perontok untuk menghasilkan jagung pipil kering dengan kadar air 18 persen. Namun, jagung tetap harus melalui proses pengeringan tambahan hingga kadar air mencapai 14 persen agar layak disalurkan ke masyarakat.

Kapolres memastikan hasil panen dapat langsung diserap oleh Bulog. Jagung kering dengan kadar air 18 persen dihargai Rp5.500 per kilogram, sedangkan kadar air 14 persen dihargai Rp6.400 per kilogram.

“Sebagian hasil panen hari ini langsung kita serahkan ke Bulog. Untuk jagung dengan kadar air 16–20 persen tetap perlu dikeringkan lagi,” tegas William.

Berdasarkan data, luas lahan tanam jagung di Kabupaten Tuban periode Juli–September 2025 meningkat 7,32 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 20.095 hektare. Dari lahan tersebut, total produksi diperkirakan mencapai 120 ribu ton.

Kapolres Tuban berharap panen raya ini dapat memberi kontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat kemandirian pertanian berkelanjutan di daerah. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale melalui Kasatreskrim AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, keduanya merupakan spesialis pencurian dengan sasaran rumah hingga kendaraan bermotor. Dari hasil pemeriksaan, keduanya sudah beraksi di tujuh lokasi berbeda.

"Salah seorang pelaku inisial S terpaksa kami berikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap," kata Dimas dalam konferensi pers, Jumat (26/9/2025).

Para pelaku ditangkap saat mengendarai sepeda motor hasil curian di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding.

Dari tangan mereka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Honda Vario, 1 lembar STNK, 63 tabung gas elpiji 3 kg, 1 laptop Asus, 1 TV Cooca, dan 1 set speaker aktif.

Menurut Dimas, barang curian tersebut sebagian sudah dijual. Tabung gas 3 kg misalnya, dilepas sekitar Rp100 ribu per tabung. Polisi juga tengah mendalami kemungkinan adanya penadah yang bisa dijerat pasal 480 KUHP.

"Masih ada dua pelaku lain yang saat ini dalam pengejaran. Masing-masing punya peran berbeda, ada yang mengawasi dan ada yang jadi eksekutor," jelas Dimas.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada karena para pelaku biasanya mencari rumah maupun warung yang sepi pengawasan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut Gus Maksum, Purbaya dinilai mampu menghadirkan terobosan di tengah kerentanan ekonomi Indonesia, terutama dalam penguatan fiskal dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

“Langkah-langkah Menkeu Purbaya ini strategis dan insyaallah memberikan dampak positif bagi ekonomi bangsa,” ujar Gus Maksum kepada suarjatimpost ,Jumat (26/9/2025)

Ia menilai langkah Purbaya mendorong perbankan pemerintah menyalurkan dana bagi pelaku usaha kecil dan menengah patut diapresiasi. Terobosan tersebut, kata dia, dapat memperkuat fondasi ekonomi dari lapisan masyarakat bawah.

Gus Maksum juga berharap Presiden Prabowo Subianto terus memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ekonomi.. 

“Selain kekuatan pertahanan dan ideologi, kekuatan ekonomi juga sangat penting dijaga, dikawal, bahkan dibangkitkan agar mampu bersaing di kancah global,” katanya.

Ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara, bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi, bukan saling menyalahkan. 

“Ekonomi yang kita hadapi hari ini sangat rentan. Maka mari bersama-sama, jangan saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.

Gus Maksum, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani sebagai langkah cerdas sekaligus strategis.

Track record Menteri keuangan (Menku) Purbaya Yudhi Sadewa dibidang ekonomi sudah malang melintang . Publik sebaiknya bersabar memberikan ruang untuk Menku Purbaya untuk menyusun strategi.

“Kritis boleh, tapi kritis yang membangun. Menteri Keuangan yang baru harus diberi kesempatan untuk bekerja,” kata Gus Maksum.

Menurutnya, pergantian menteri keuangan penting karena ekonomi nasional belakangan ini stagnan sedang tidak baik baik saja , bahkan melemah di kalangan menengah bawah.

 “Apalagi di daerah, ekonomi masyarakat menurun. Karena itu, keputusan Presiden sangat tepat,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU tersebut. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kondisi itu membuat para siswa mengalami gejala mulai dari pusing, mual, hingga muntah-muntah, kemudian mereka harus menjalani perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Koesma Tuban.

“Masih dirawat, tadi katanya muntah ada darahnya,” ujar Juharti (52), ibu dari salah seorang korban, Siti Khoirul Nisa, saat mendampingi anaknya di rumah sakit, Rabu (24/9/2025).

Berdasarkan data yang terhimpun, menu utama MBG hari itu terdiri dari nasi goreng, telur mata sapi, tahu, tempe, irisan timun, dan dua buah anggur. Dari situ, sejumlah pelajar sempat mengeluhkan kondisi nasi goreng yang lengket dan berair, bahkan diduga sudah basi.

Beberapa siswa meminta agar menu tersebut diganti dengan yang lebih higienis. Namun petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang bermintra dengan Yayasan Al Falah Ponorogo, memberi ganti dengan kondisi nasi goreng tetap sama.

Hal itu memunculkan dugaan bahwa Kepala SPPG, Dimas Aunur Rochman, telah mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan makanan bergizi. Imbasnya, beberapa siswa langsung merasa mual dan muntah usai menyantap hidangan tak sehat tersebut.

Kondisi mereka kian memburuk hingga sebagian muntah disertai darah. Kemudian, enam pelajar yang terdiri dari lima siswi dan satu siswa kelas X dilarikan ke IGD untuk mendapatkan penanganan medis.

“Kondisi anak masih lemas. Tadi saya dikabari pihak sekolah, langsung panik,” tambang Juharti, wali murid asal Desa Wangun, Kecamatan Palang, Tuban.

Ia menceritakan bahwa para siswa sempat dirawat di puskesmas setempat. Namun kondisinya kian memburuk hingga akhirnya dirujuk ke RSUD dr. Koesma Tuban.

Dia pun mengaku kejadian tersebut membuat kecewa berat terhadap pelaksanaan program MBG di sekolahan. Bahkan, trauma dengan menu yang telah disediakan.

“Kecewa. Lebih baik anak bawa makan sendiri daripada berisiko sakit begini,” ujar Juharti dengan nada kesal.

Salah seorang guru SMKN Palang, Zainal, juga membenarkan peristiwa tersebut. Namun, dirinya enggan berbicara banyak lantaran nantinya akan dijelaskan pihak yang berwewenang.

“Saya hanya mengantar siswa, nanti detailnya bisa ditanyakan ke penyedia makanan,” ungkapnya ketika di IGD RSUD dr Koesma Tuban.

Sementara itu, drg. Roikan, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban, telah mendapatkan laporan tersebut. Ia pun belum berani berkomentar banyak lantaran masih proses pendalaman.

“Kita dalami secara lab, nanti kalau sudah keluar coba kita konfirmasi. Nunggu pemeriksa dulu,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kali ini, insiden kurang sedap terjadi di SDN Desa Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Jawa Timur, setelah ulat ditemukan dalam salah satu menu yang disajikan kepada siswa.

Temuan tersebut terungkap melalui sebuah video yang viral di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat menu MBG berisi mie campur sayur sawi, potongan semangka, serta saus sambal kemasan.

Namun, perhatian publik tertuju pada sayur sawi yang tampak bercampur ulat. Video itu juga memperlihatkan seseorang berusaha memisahkan sayur yang tercemar dari baki makanan.

Camat Widang, Suwarsono, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut ulat yang ditemukan sudah dalam kondisi mati karena ikut terendam saat perebusan.

“Iya, tadi di SD. Tapi ulatnya sudah mati karena ikut direbus, hanya satu menu,” jelas Suwarsono kepada Suara Jatimpost, Rabu (24/9/2025).

Meski begitu, pihak kecamatan langsung melakukan peninjauan ke dapur penyedia makanan dan meminta penggantian menu.

“Sudah diganti saat itu juga,” tegas Suwarsono.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihak penyedia makanan telah diingatkan agar lebih teliti dalam proses pengolahan. 

Camat Widang menilai peristiwa itu bisa menjadi bahan introspeksi agar kualitas program tetap terjaga dan lebih berhati-hati untuk mengikuti SOP yang ada.

“Namanya pekerjaan manusia, kadang ada kelalaian. Tapi sejak awal sudah kita ingatkan untuk berhati-hati,” ucapnya.

Meski dianggap kelalaian, insiden ini menambah daftar catatan publik kasus serupa di Tuban. Pada Juli lalu, belatung hidup ditemukan dalam menu MBG di SMA Negeri 1 Tambakboyo. Rangkaian kejadian ini memicu kritik dari DPRD Tuban.

Wakil rakyat menilai, kualitas makanan yang disajikan kerap tidak sejalan dengan tujuan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto: meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus mencegah stunting. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pemasangan ini ditujukan untuk memperlancar arus kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan pembangunan fondasi APILL di simpang Balun mulai dilakukan pada Selasa, 23 September 2025. Menurutnya, sejak JLU resmi dibuka pada Agustus lalu, pemerintah terus melakukan evaluasi.

“Sejak diaktifkan dan dibuka untuk umum, JLU memang masih terus dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas keamanan bagi pengguna jalan,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.

JLU sepanjang 7,15 kilometer membentang dari Desa Rejosari, Kecamatan Deket, hingga Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan. Sebelumnya, sudah ada tiga titik APILL yang terpasang, masing-masing di pintu barat, pintu timur, dan Deket.

Untuk sementara, ruas JLU kembali ditutup selama pemasangan dua APILL baru berlangsung. Jalan tersebut baru akan dibuka kembali setelah pekerjaan selesai.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur–Bali (BBPJN Jatim–Bali), yang diwakili Arfian Zanuardi, menyebutkan pengkajian JLU masih terus dilakukan. 

“Harapannya, ke depan tetap ada penyesuaian dan penyempurnaan berkesinambungan, baik dari kondisi jalan, penerangan, hingga pemasangan APILL,” kata dia.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menyebut keberadaan JLU menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Panglima Sudirman yang kerap padat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Enam belas titik tersebut meliputi Daerah Irigasi Bengawan Solo, Waduk Palangan, Waduk Paprit, Waduk Jajong, Waduk Makamsantri, Rawa Bulu, Sluis Keyongan, Waduk Bowo, Rawa Manyar, Waduk Pading, Rawa Kwanon, Waduk Takeran, Waduk Delikguno, Waduk Tuwiri, Waduk Canggah, serta Rawa Geger.

"Hari ini groundbreaking irigasi baik saluran primer, sekunder, maupun saluran kerja menuju sawah. Total ada 16 titik dengan dana sekitar Rp69 miliar. Tentu ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama dalam mendukung ketahanan pangan," kata Yuhronur.

Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) tahap II tahun 2025. Langkah tersebut diharapkan menjaga ketersediaan air sekaligus mendukung target swasembada pangan dengan tambahan luas tanam 193.373 hektare.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, menambahkan proyek rehabilitasi ditarget rampung dalam tiga bulan ke depan. Selain itu, pemeliharaan sumber daya air juga akan dilakukan lewat normalisasi waduk dan embung. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Di Indonesia, persoalan ini juga mencuat. Remaja usia 10-19 tahun bahkan disebut sebagai kelompok rentan, dengan gangguan kecemasan menjadi kasus tertinggi yang dialami lebih dari 28 remaja.

Hal ini pula yang mendorong PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) menggelar program GRR Tuban Goes to School 2025 di SMA Manbail Huda, Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Senin (22/9/2025). 

Kegiatan bertema Mental Health Awareness ini menghadirkan psikolog klinis, Ciptari Dhienda Aurellya.

“Remaja usia 12-18 tahun sangat rentan mengalami masalah mental karena sedang melewati fase storm atau badai, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Mereka butuh bimbingan dari orang tua, guru, maupun lingkungan terdekat,” kata Dhienda.

Para siswa menyambut positif kegiatan ini. Silvi, siswi kelas XII, mengaku mendapat wawasan baru soal pentingnya menjaga kesehatan mental. Senada, Salma juga merasa sosialisasi tersebut membantunya lebih mengenali diri dan belajar merespons masalah secara positif.

Di kesempatan terpisah, Yuli Witantra, Sr. Officer CSR PRPP menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung tumbuh kembang generasi muda sekitar proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.

“Generasi muda Tuban adalah aset bangsa. Gangguan kesehatan mental ini bahaya laten yang bisa menghambat potensi mereka. Karena itu PRPP mendorong anak-anak tumbuh optimal demi mendukung visi Indonesia Emas 2045,” jelas Yuli.

Selain di SMA Manbail Huda, sosialisasi juga dilanjutkan di SMK Manbail Futuh, Desa Beji, Selasa (23/9/2025). Program ini diikuti lebih dari 170 siswa.

Dalam kegiatan tersebut, PRPP turut memperkenalkan proyek GRR Tuban melalui Vladislav Smetanin, Manager Compliance PRPP, serta memberikan tips membangun ketahanan mental menghadapi stres yang dibawakan oleh Sandi Dumara, Manager HSSE Petrochemical Complex PRPP.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PRPP dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB No. 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta TPB No. 4 tentang Pendidikan Berkualitas.

Diketahui,kegiatan ini diikuti antusias ratusan siswa dan menghadirkan psikolog klinis untuk membekali remaja menjaga kesehatan mental. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, mengatakan dari total 39 orang yang diamankan, 26 di antaranya masih di bawah umur. Selain itu, polisi juga mengamankan 18 unit sepeda motor serta 38 handphone dari para pemuda tersebut.

“Mereka mengaku anggota perguruan silat Pagar Nusa dari Rembang, Bojonegoro, Nganjuk, dan Lamongan. Rencananya akan melakukan pertemuan di Pantai Cemara, Jenu,” ujar Dimas kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Menurut Dimas, tidak ditemukan senjata tajam maupun benda terlarang saat pemeriksaan. Namun, sejumlah atribut perguruan silat tetap diamankan untuk mencegah potensi gesekan dengan kelompok lain.

“Konvoi menggunakan atribut itu bisa memicu kerawanan. Selain bisa jadi pelaku, mereka juga berpotensi jadi korban kejahatan,” tegasnya.

Saat ini, puluhan pemuda tersebut masih didata untuk dilakukan pembinaan sebelum dikembalikan ke orang tua masing-masing. Adapun seluruh kendaraan yang terjaring akan dikenai tilang, dan pemilik wajib menunjukkan kelengkapan surat-surat bila ingin mengambilnya.

“Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan akibat konvoi tersebut. Namun banyak masyarakat yang resah dan melapor melalui call center 110,” tambah Dimas.

Dimas juga mengimbau kepada seluruh anggota perguruan silat agar menghindari kegiatan konvoi yang menunjukkan atribut tertentu di jalan umum. Hal itu dinilai rawan memicu ketersinggungan dan benturan antar komunitas.

“Banyak tindak pidana maupun gesekan terjadi karena hal seperti ini. Kami rutin gelar patroli skala besar untuk menjaga situasi Tuban tetap kondusif,” pungkasnya.(*)

Editor: Rizqi Ardian 

“Kalau laporan memang sudah masuk ke saya. Tapi saya belum bisa bicara banyak karena belum cek lapangan. Yang penting bagi saya pertama, korban segera ditangani dan hak-haknya dipenuhi,” ujar Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Subkorwil Tuban, Erni Kartikasari, Minggu (21/9/2025).

Dari laporan awal, korban disebut telah mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Namun, perlindungan di area ketinggian dinilai belum memadai. “Kalau di ketinggian itu, seharusnya tidak cukup hanya helm atau sepatu safety. Minimal harus ada body harness atau safety belt, sesuai potensi bahaya. Karena di ketinggian, risiko terbesar adalah jatuh,” jelasnya.

Kecelakaan itu terjadi usai pekerjaan selesai. Saat hendak mengambil alat kompresor, lantai yang diinjak korban diduga keropos hingga membuatnya terperosok dan jatuh.

Menurut Erni, perusahaan telah memenuhi kewajiban melaporkan kecelakaan dalam waktu 2x24 jam. Selain itu, perusahaan juga wajib menjamin hak-hak korban, termasuk santunan BPJS Ketenagakerjaan, biaya pemakaman, serta bentuk tanggung jawab lain.

Meski begitu, ia menilai tetap ada unsur pelanggaran lantaran aspek pengamanan belum diterapkan secara penuh.

“Kalau kelalaian, saya tidak bisa langsung bilang begitu. Di kami, penyebab kecelakaan ada dua, yakni unsafe action dan unsafe condition. Nah, kondisi di ketinggian itu memang berbahaya sehingga perusahaan wajib memberi perlindungan lebih,” tegasnya.

Erni menambahkan, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PLTU Tanjung Awar-Awar sejauh ini sudah cukup ketat. Namun, potensi bahaya di area ketinggian tetap perlu diperhitungkan secara matang.

“Kalau 100 persen, mungkin 98 persen sudah terpenuhi. Dua persennya memang di luar perkiraan. Tapi tidak bisa begitu. Kalau di ketinggian, potensi bahaya paling mungkin adalah jatuh. Itu yang seharusnya dipikirkan,” kata dia.

Ia memastikan akan melakukan pemeriksaan lapangan pada Rabu mendatang untuk menyusun rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.

Seperti diberitakan, Suntari, pekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Awar-Awar, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, Jumat (19/9/2025). Warga Desa Wadung, Kecamatan Jenu. Ia terjatuh dari lantai tiga saat sedang mengangkat sebuah kompresor.

Menurut keterangan saksi, sesaat setelah korban mengangkat kompresor terdengar suara patahan. Beberapa saat kemudian, Suntari ditemukan tergeletak bersama alat yang dibawanya.

“Korban dibawa ke RS Nahdlatul Ulama Tuban. Namun setibanya di rumah sakit, dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia akibat luka serius,” kata Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander.

Kecelakaan kerja ini menimbulkan pertanyaan terkait penerapan standar keselamatan di lingkungan PLTU yang merupakan objek vital nasional.

(*)

Editor: Danu S

Korban diketahui bernama Suntari, warga Desa Wadung, Kecamatan Jenu. Ia terjatuh dari lantai tiga saat sedang mengangkat sebuah kompresor.

Menurut keterangan saksi, sesaat setelah korban mengangkat kompresor terdengar suara patahan. Beberapa saat kemudian, Suntari ditemukan tergeletak bersama alat yang dibawanya.

“Korban dibawa ke RS Nahdlatul Ulama Tuban. Namun setibanya di rumah sakit, dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia akibat luka serius,” kata Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander.

Jenazah Suntari kemudian dipulangkan ke rumah duka di Desa Wadung. Prosesi pemakaman berlangsung setelah salat Jumat dengan suasana duka mendalam. Warga dan kerabat terus berdatangan memberikan doa dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar.

Kepala Desa Wadung, Sasmito, membenarkan kabar duka tersebut. “Saya mendapat informasi dan sudah meminta istri untuk takziah. Detail kronologi saya belum tahu karena sedang berada di luar kota,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PLTU Tanjung Awar-Awar belum memberikan pernyataan resmi. Upaya wartawan untuk meminta konfirmasi kepada humas perusahaan belum membuahkan hasil.

Kecelakaan kerja ini menimbulkan pertanyaan terkait penerapan standar keselamatan di lingkungan PLTU yang merupakan objek vital nasional.

Publik kini menanti penjelasan manajemen, apakah insiden ini murni musibah atau terdapat unsur kelalaian yang perlu dipertanggungjawabkan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Seluruh fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan, total sampah yang dihasilkan dari 27 kecamatan rata-rata mencapai 550 ton per hari.

Namun, pemanfaatan TPS3R di tingkat desa dinilai masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah berjalan optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Hingga kini, progres pembangunan TPS3R di Lamongan belum maksimal. Dari total 474 desa/kelurahan, baru 21 TPS3R yang beroperasi.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan hal itu usai melepas aksi bersih sampah dalam rangka peringatan World Cleanup Day (WCD) 2025, Jumat (19/9/2025) di Kawasan Gadjah Mada, Lamongan.

Aksi ini diikuti oleh Forkopimda, OPD, staf, hingga pelajar yang menyasar kawasan sekitar Pasar Sukomulyo.

“Permasalahan sampah tidak cukup hanya dengan memaksimalkan pengelolaan. Edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisasi penggunaan sampah plastik juga menjadi bagian penting,” ujar Yuhronur.

Saat ini, TPST Samtaku memiliki kapasitas pengelolaan rata-rata 60 ton per hari, dengan jumlah sampah masuk mencapai 40–45 ton per hari. Untuk menambah kapasitas, Pemkab Lamongan juga tengah membangun TPST Dadapan yang nantinya akan mengakomodasi pengelolaan sampah di wilayah pantura.

Dalam Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), Pemkab Lamongan menargetkan pada tahun 2024 capaian penanganan sebesar 70 persen dan pengurangan 30 persen. Namun, realisasi di lapangan dinilai masih belum optimal.

“Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan fasilitas agar jumlah sampah yang tertangani dapat meningkat,” kata Yuhronur.

Aksi bersih sampah yang digelar serentak di seluruh Lamongan ini turut melibatkan armada kebersihan, di antaranya tiga dump truck, 10 kendaraan tossa, serta 100 personel kebersihan. Dump truck dijadwalkan menyisir wilayah Kecamatan Tikung, Babat, dan Karangbinangun. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan bertajuk Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dengan tema “Ibu Berkarya, Anak Terjaga” ini digelar di Balai Among Jagad, kawasan Ecopark Kambangsemi SIG Pabrik Tuban. Selain para wali murid, kegiatan juga diikuti guru, siswa TK, puskesmas, serta posyandu di wilayah setempat.

Senior Manager of Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinkes P2KB serta tenaga kesehatan yang terlibat.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak dan ketahanan keluarga.

“Kesuksesan anak tidak lepas dari pola asuh yang baik. Orang tua, terutama ibu, harus memahami bagaimana mendidik anak di tengah derasnya pengaruh teknologi dan informasi. Banyak yang memberi gawai saat anak rewel, apakah ini tepat atau tidak, hal-hal seperti ini juga menjadi materi parenting,” ujar Dharma.

Dharma menambahkan, Ecopark Kambangsemi SIG juga disiapkan sebagai ruang edukasi masyarakat dengan berbagai fasilitas, mulai dari budidaya melon, peternakan ayam, kambing, hingga kolam ikan.

“Anak-anak bisa belajar langsung di sini, dan masyarakat tidak dipungut biaya untuk berkunjung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinkes P2KB Tuban, Harsono Tri Asworo, menekankan pentingnya peran pengasuh, termasuk guru maupun keluarga yang dititipi anak ketika ibu bekerja.

“Pemantauan perkembangan anak harus terus dilakukan karena lingkungan sangat memengaruhi tumbuh kembang mereka,” jelas Harsono.

Hal senada disampaikan Pengelola Ketahanan Keluarga Dinkes P2KB Tuban, Candra Dewi Kumalasari. Ia menilai program Tamasya menjadi sarana peningkatan kapasitas pengasuh, guru TK, maupun orang tua.

“Edukasi ini mengajarkan bagaimana memperlakukan anak sesuai usianya agar tumbuh kembang mereka lebih terpantau,” ujarnya.

Selain parenting untuk para ibu, anak-anak TK juga mengikuti berbagai aktivitas di area Camping Ground Ecopark Kambangsemi.

Mereka berpartisipasi dalam lomba mewarnai, menanam pohon, hingga outbound. Di lokasi berbeda, siswa SMKN 3 Tuban turut serta dalam kegiatan pembibitan tanaman keras seperti jati, kaliandra, dan klampis di rumah pembibitan Giyo Winih. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bertempat di halaman Mapolres Tuban, Kamis (18/9/2025), sejumlah pengurus Bhayangkari yang dipimpin Ketua Cabang, Ny. Meily William, membagikan 200 nasi kotak kepada tukang becak dan pengemudi ojek online (ojol).

Kegiatan ini disambut hangat para penerima. Senyum dan ungkapan syukur terpancar dari wajah mereka yang sehari-hari mengais rezeki di jalanan.

“Ini hanya sedikit, semoga bisa memberi semangat kepada bapak-bapak yang berjuang mencari nafkah,” kata Ny. Meily William.

Ia menambahkan, kegiatan berbagi ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap tugas suami sebagai anggota Polri sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Terima kasih sudah hadir di sini, semoga berkenan dan membawa berkah bagi kita semua,” imbuhnya.

Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, urut mengapresiasi kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, aksi nyata yang dilakukan Bhayangkari dapat mendukung program Polres dalam mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Semoga menjadi inspirasi dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Kapolres.

Selain di halaman Mapolres, kegiatan serupa juga digelar di terminal parkir wisata Sunan Bonang, Tuban. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Sujarwoto Tjondronegoro atau akrab disapa Mas Totok, di Perum Bukit Karang AK9, dihadiri sekitar 60 alumni dari berbagai daerah di Indonesia. 

Agenda reuni ini juga dilanjutkan di sebuah restoran dan hotel ternama di Tuban, dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

“Ini agenda tahunan. Tahun sebelumnya kami gelar di Semarang, kali ini di Tuban,” ujar Sujarwoto kepada suarajatimpost.

Salah satu guru besar Universitas Merdeka Malang, Prof. Bambang Satria, yang turut hadir, mengaku bangga dengan soliditas dan kebersamaan yang terus terjaga di antara para alumni FH UNEJ 1976.

“Selain ajang silaturahmi, forum ini juga menjadi ruang diskusi personal yang bermanfaat,” kata Bambang.

Di sela acara, Bambang juga menyinggung kondisi nasional, khususnya terkait melemahnya perekonomian Indonesia.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memengaruhi, mulai dari kebijakan pemerintahan, dinamika lokal dan global, hingga adanya pihak-pihak yang ingin kondisi negara tidak baik-baik saja.

“Kita harus hati-hati dengan yang ingin negara kita ini tidak baik-baik saja,” tegas Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut.

Ia juga berpesan agar masyarakat mencintai negeri, menjaga stabilitas politik, serta mendukung jalannya pemerintahan yang baru saja terpilih.

“Kalau ingin bermain dalam dinamika politik Indonesia, ya melalui mekanisme perundang-undangan yang ada, lewat pemilu lima tahun mendatang,” tambahnya.

Reuni yang dikemas dengan tembang kenangan itu diharapkan semakin mempererat ikatan alumni sekaligus menjadi momentum untuk menyuarakan semangat kebangsaan di tengah dinamika nasional. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, pejabat utama, kapolsek jajaran, serta anggota Polres Tuban. Selain itu, anggota polsek di wilayah Tuban juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Mengusung tema “Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, Kita wujudkan Polri Presisi guna Mendukung Asta Cita”, acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

Usai doa bersama, Polres Tuban menyalurkan bantuan sosial berupa 200 paket beras kemasan 5 kilogram kepada warga, termasuk penyandang disabilitas dari Sanggar Disabilitas Melampaui Batas Semanding.

“Mohon diterima, semoga menjadi berkah buat kita semua,” kata AKBP William Cornelis Tanasale. Ia juga berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi keluarga, bukan diperjualbelikan.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Amir Mahmud, Ketua Yayasan Sanggar Disabilitas Melampaui Batas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Tuban.

“Terima kasih Pak Kapolres Tuban, semoga bermanfaat bagi kami kaum disabilitas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan warga Kelurahan Sukolilo, Dwi Nanik Indrawati. Ia menilai kegiatan keagamaan sekaligus bakti sosial ini mampu mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

“Semoga Polres Tuban bisa semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Polres Tuban berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya menjadi momentum religius, tetapi juga wadah memperkuat silaturahmi, menumbuhkan kepedulian, serta menjaga sinergi dengan masyarakat di Kabupaten Tuban. (*)

Editor : Danu S

Menurutnya, gagasan yang ia lama suarakan kini resmi terwujud setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.

Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, pada senin (8/9/2025), bersamaan dengan perombakan sejumlah posisi di kabinet .

Gus Maksum menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto merupakan jawaban atas aspirasi umat.

“Apa yang saya usulkan, saya gaungkan selama ini alhamdulillah menjadi kenyataan, dikabulkan Allah dan diwujudkan Presiden. Saya mengucapkan terima kasih,” kata Gus Maksum kepada Suarajatimpost, Rabu (10/9/2025).

Ia berharap kehadiran kementerian baru itu mampu meningkatkan pelayanan haji Indonesia, mulai dari keberangkatan, kesehatan, hingga penataan jamaah di tanah suci. 

“Insyaallah, Gus Irfan bisa membawa Kementerian Haji dan Umrah ini menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.

Gus Maksum optimistis kebijakan tersebut akan berdampak positif pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang tertib, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh jamaah. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Mayoritas kendaraan yang diamankan menggunakan knalpot brong, yang menimbulkan kebisingan serta keresahan masyarakat.

Wakapolres Tuban, Kompol Achmad Robial, didampingi Kasat Lantas AKP Moh. Imam Reza dan Plt. Kasihumas Iptu Siswanto, menegaskan, penindakan ini merupakan respon atas keluhan masyarakat.

“Kebanyakan kendaraan yang ditindak tidak menggunakan knalpot sesuai spektek. Penindakan dilakukan baik melalui patroli skala besar maupun hasil laporan langsung masyarakat,” kata Kompol Robi, Senin (8/9/2025).

Selain patroli, laporan melalui call center 110 juga menjadi dasar penindakan. Warga kerap mengeluhkan adanya konvoi kendaraan dengan knalpot bising, terutama pada malam hari.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian kendaraan diduga akan dipakai untuk balap liar hingga rencana tawuran antar kelompok pemuda. Beberapa pelanggar bahkan diketahui berasal dari luar Tuban.

“Setiap ada keluhan masyarakat akan kita tindaklanjuti dimanapun berada,” tegas Robi.

Seluruh kendaraan pelanggar dikenakan sanksi tilang dan diamankan di Mapolres Tuban selama dua bulan. Pemilik dapat mengambil kendaraannya setelah mengganti knalpot dan melengkapi kelengkapan sesuai standar.

“Setiap akan mengambil kendaraannya wajib melengkapi sesuai aslinya,” ujar Robi.

Wakapolres menambahkan, sebagian besar pelanggar berusia pelajar. Untuk mencegah kejadian serupa, Kapolres Tuban memerintahkan seluruh Kapolsek menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah wilayahnya pada Senin (8/9/2025) 

“Tujuannya memberikan edukasi kepada pelajar, khususnya tentang aturan berlalu lintas dan penggunaan kendaraan bermotor,” ucap Robi.

Kompol Robi juga mengimbau masyarakat untuk berkendara dengan bijak dan menggunakan knalpot standar. “Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib,” katanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda kebangsaan ini diikuti lintas elemen, mulai dari jajaran kepolisian, partai politik, kepala desa, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga komunitas pengemudi ojek online (ojol).

Sejumlah perwakilan lembaga juga turut hadir, di antaranya penyelenggara pemilu, organisasi pencak silat, KONI, aktivis perempuan, Ikatan Dokter Indonesia, hingga organisasi ekstra kampus.

Sekretaris Umum KAHMI Tuban, M Abdul Rohman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum menyatukan doa agar bangsa Indonesia tetap damai.

“Kita libatkan semua elemen agar sama-sama ikut berdoa untuk negeri yang damai,” ujar Abdul Rohman.

Ia menambahkan, suasana khidmat istigosah juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah dinamika bangsa.

“Indonesia adalah rumah kita, dan menjaga kerukunan di dalamnya adalah tugas kita semua, termasuk menjaga Kabupaten Tuban ini,” lanjutnya.

Koordinator Presidium KAHMI Tuban, Suhadi, menilai kehadiran berbagai lintas organisasi menjadi bukti masyarakat Tuban mudah diajak bersinergi untuk menjaga kerukunan.

“Semua yang hadir di sini turut mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban, termasuk peran serta dari pihak kepolisian,” kata Suhadi yang juga menjabat Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tuban sekaligus Kades Sumberjo, Rengel.

Ia menekankan, momentum di bulan Rabiul Awal ini tidak hanya untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memperkuat doa demi keselamatan bangsa.

“Tuban ini sejatinya dihuni orang-orang baik. Semoga kebaikan ini terus mendatangkan keberkahan,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana, yang turut hadir, mengapresiasi langkah KAHMI Tuban menghadirkan doa bersama lintas elemen. Menurutnya, kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar spiritual menjaga situasi tetap kondusif.

“Kita doakan Indonesia dan Kabupaten Tuban tetap kondusif, agar pembangunan dan perekonomian bisa berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat. Situasi damai bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi seluruh elemen bangsa,” ujar Budi.

Ia menambahkan, doa bersama juga dilaksanakan secara serentak di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

“Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan kedamaian, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga khususnya bagi masyarakat Tuban,” imbuhnya.

Istigosah dan dzikir bersama dipimpin langsung oleh Pengasuh Yayasan Ash Shomadiyah Tuban, Gus Riza Shalahuddin Habibi. Ratusan peserta larut dalam doa yang dipanjatkan demi Indonesia yang damai, aman, dan sejahtera. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Seruan ini disampaikan pada Minggu (31/8/2025) malam, menyusul maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang sebagian berujung anarkis.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya agar kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Lamongan agar tetap kondusif, jauh dari segala bentuk anarkisme,” kata Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes.

Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, penyampaiannya perlu dilakukan secara konstruktif, santun, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Aspirasi bisa disampaikan dengan baik, tanpa harus disertai tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat,” ujar Yuhronur.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Ponpes Sunan Drajat, Abdul Ghofur, juga berpesan agar masyarakat Lamongan tetap menjaga kerukunan.

 Ia menilai, menjaga keharmonisan di daerah bukan hanya bermanfaat untuk Lamongan, tetapi juga bagian dari kontribusi menjaga keutuhan Indonesia.

“Kita harus rukun, saling menjaga, karena itu juga bagian dari ikhtiar menjaga bangsa dan negara,” tutur Abdul Ghofur. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Penyerahan perangkat akuaponik berlangsung di Balai Desa Wadung, Sabtu (30/8/2025), dirangkai program edukasi kesehatan bertajuk Cantik di Hati, melibatkan kader Posyandu serta tim penggerak PKK.

“Alhamdulillah, melanjutkan kegiatan serupa dari tahun sebelumnya, kami kembali menyelenggarakan program Cantik di Hati. Meski angka stunting menurun, program kesehatan masyarakat harus berkesinambungan,” ujar Yuli Witantra.

Yuli Witantra, Senior Officer Corporate Social Responsibility PRPP, menegaskan Polindes memiliki peran strategis mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, termasuk ketersediaan pangan bergizi dan pemenuhan kebutuhan makanan mandiri.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Jenu, Muhammad Syaifudin Zuhri. Menurutnya, langkah PRPP selaras dengan program pemerintah menekan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban.

“Stunting ini pekerjaan rumah bersama, bukan hanya pemerintah desa atau kecamatan, tetapi seluruh masyarakat. Peran perusahaan dalam edukasi kesehatan seperti ini harus dimanfaatkan,” kata Syaifudin.

Selain perangkat akuaponik, kegiatan menghadirkan materi edukasi dari Puskesmas Jenu terkait higienitas makanan, juga pelatihan perkebunan dan perikanan akuaponik oleh Komunitas Kampoeng Tani Tuban.

Kepala Desa Sumurgeneng, Gihanto, mengapresiasi program tersebut. Dia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan dan berkelanjutan di desanya agar memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami merasakan kepedulian konsisten dari PRPP. Semoga program-program seperti ini tetap dijalankan di masa mendatang,” ucap Gihanto menutup pernyataannya.

Program Cantik di Hati sudah berjalan sejak 2024. Kegiatan ini mendukung pilar kedua Asta Cita tentang kemandirian pangan sekaligus komitmen PRPP pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara khusus, program menyasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 2, Tanpa Kelaparan, dan nomor 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. (*)

Editor: Ali Wafa

GPM sendiri merupakan program pemerintah pusat yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Tahun ini, pelaksanaannya menjangkau 7.285 kecamatan di 38 provinsi.

Melalui sambungan zoom bersama Presiden Prabowo Subianto, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa GPM bukan sekadar acara seremonial. Ia menilai kegiatan ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat.

“Program ini bukan sekadar pendistribusian pangan murah, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin kelangsungan pangan nasional. Stabilitas harga, keterjangkauan pangan, hingga stok kebutuhan pokok menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Yuhronur.

Dalam kegiatan GPM di Lamongan, masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP kemasan 5 kilogram dengan harga Rp11.600 per kilogram atau Rp58.000 per pack, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan minyak goreng merek Minyakita seharga Rp15.000 per liter.

Di titik utama pelaksanaan GPM di Kawasan Gajah Mada, tersedia 7 ton beras sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, 250 kilogram gula, serta 250 liter minyak goreng. 

Sementara di kecamatan lain, setiap titik menyediakan 1 ton beras SPHP, kecuali Kecamatan Paciran dan Brondong yang mendapat tambahan hingga 2,5 ton beras per kecamatan karena adanya panen padi di wilayah tersebut.

Melalui GPM, pemerintah berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat daerah hingga nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara atau Mas Dirham menegaskan, program MBG tidak sekadar soal pemenuhan manfaat, tetapi juga menopang perekonomian warga sekitar.

“Apresiasi setinggi-tingginya atas di-launching-nya dua dapur MBG. Karena ini wujud nyata kolaborasi lintas sektor. Selain untuk memenuhi target penerima manfaat, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, menyukseskan ketahanan pangan, hingga menyerap tenaga kerja,” kata Mas Dirham.

Dia menyebut, saat ini terdapat 34 dapur MBG di Lamongan. Jumlah tersebut menjadikan Lamongan sebagai daerah dengan dapur MBG terbanyak di Jawa Timur.

Targetnya, ada 111 dapur di Kota Soto. Namun, jumlah tersebut dapat bertambah sesuai kebutuhan dan evaluasi, sejalan dengan prioritas perbaikan gizi masyarakat.

“Program MBG tidak hanya sekadar isi perut. Tapi perbaikan gizi dari makanan yang bisa memberikan dampak positif jangka panjang bagi generasi emas 2045,” tegasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama, turut hadir dalam peresmian. Dia menilai, program tersebut penting untuk terus diperluas cakupannya.

“Masih diperlukan penambahan dapur MBG untuk mewujudkan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini penting untuk mendukung gizi masyarakat secara menyeluruh,” ujar Lia. (*)

Editor: Ali Wafa

Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 400 peserta. Mereka terdiri dari karyawan, anak perusahaan, serta mitra kerja yang bersemangat mengikuti agenda rutin internal SIG Pabrik Tuban.

Peserta menempuh rute sepanjang 5,5 kilometer. Start dimulai dari Kantor SIG Tuban, melewati area Central Coal Transport (CCT), underpass, storage batu kapur Tuban, Kantor Operasional Crusher, hingga Kantor United Tractors Semen Gresik (UTSG).

Ketua Panitia Fun Trail Run, Agus Widadi, mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan. Menurutnya, ajang ini menjadi wadah silaturahmi serta penguatan kolaborasi di antara lingkungan kerja.

"Selain sehat dan bahagia, kami ingin semangat kebersamaan karyawan terus tumbuh. Ini bagian dari refleksi nilai kebangsaan yang kami junjung di SIG," ujar Agus.

Dia menambahkan, rute melewati area pabrik sekaligus menunjukkan lingkungan kerja tetap aman. Menurutnya, aktivitas produksi berjalan tanpa mengganggu kenyamanan berolahraga maupun kualitas udara di sekitar pabrik.

"Pemantauan rutin selalu dilakukan, baik uji emisi maupun kebisingan," jelasnya.

Selain Fun Trail Run, SIG Pabrik Tuban juga menggelar sejumlah lomba bertema nasionalisme. Perlombaan meliputi estafet sarung, ball drop challenge, turnamen e-football, lomba paku dalam botol, hingga kompetisi catur beregu. (**)

Editor: Ali Wafa

Salat gaib berlangsung pada Jumat (29/8/2025) sore, dipimpin langsung Ustaz Mustofa. Sejumlah pejabat utama, anggota kepolisian, serta warga sekitar hadir memberikan doa untuk almarhum Affan.

Kapolres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, menyampaikan dukacita atas meninggalnya Affan. Pihaknya menegaskan dukungan penuh terhadap keluarga korban di tengah duka mendalam.

"Saya, atas nama pribadi dan keluarga besar Polres Lamongan, menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita dalam aksi unjuk rasa di Jakarta kemarin," ucapnya.

Dia berharap, almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan menghadapi musibah yang terjadi.

"Kami semua mendoakan semoga almarhum husnulkhatimah, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta kekuatan," lanjutnya.

AKBP Agus juga mengajak masyarakat Lamongan menjaga situasi tetap kondusif. Menurut dia, warga tidak boleh mudah terprovokasi agar keamanan dan ketertiban masyarakat terus terjaga dengan baik.

"Saya mengajak masyarakat Lamongan untuk bersama-sama menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," ujarnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Ajang penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi para penggiat TPM terbaik sekaligus wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan produktivitas peralatan produksi dengan biaya perawatan yang tepat sasaran. Tahun ini, TPM Award mengusung tema “Clean Environment Toward Sustainability & Green Industry”.

Group Head of Production SIG Pabrik Tuban, Benny Ismanto, dalam sambutannya menekankan bahwa TPM bukan hanya sekadar menjaga produktivitas, tetapi juga langkah nyata mendukung lingkungan bersih, keberlanjutan, dan industri hijau.

“TPM merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik. Inovasi di lingkungan kerja sangat penting untuk menunjang kinerja perusahaan yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penggiat TPM yang sudah berjuang menjalankan ini meski tidak mudah,” ujar Benny.

Ia menambahkan, keberhasilan TPM tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan juga proses yang dilalui, mulai dari pembentukan kelompok hingga peran individu.

Menurutnya, prinsip TPM bahkan bisa diterapkan tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, TPM Senior Officer SIG Pabrik Tuban, Sulaiman, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk dukungan manajemen terhadap seluruh karyawan yang terlibat.

“Dengan TPM, kita memiliki visi dan misi yang sama agar semakin solid, semangat, dan kolaboratif. Harapannya, seluruh penggiat TPM mampu reaktif melihat peluang di lapangan untuk menjadi inisiatif improvement. Sampai Juli 2025, kami berhasil melakukan efisiensi senilai Rp4,5 miliar,” ungkapnya.

Daftar Pemenang TPM Award Semester I 2025 SIG Pabrik Tuban

Kategori Leader Gugus Terbaik

Didiet Joko Susil, Ir. – Gugus Cement Silo & OK Mill

Kategori Leader SGA Terbaik

Hasan Mujahid – SGA EP Cooler & Clinker Transport Tuban 1

Rusdi, ST – SGA Preheater & Blending Silo Tuban 1

Hatta Mudzakkir – SGA Packer Tuban 4

Kategori Anggota SGA Terbaik

Agung Nugroho – SGA Reclaimer & Mix Bin Tuban 2

Moh. Rif’an Thohir – SGA EP Cooler & Clinker Transport Tuban 1

Devya Nurul Amalia – Quality Assurance

Kategori Outsourcing Terbaik

Andan Muntohir – SGA Crusher Tuban 2

Imam Buqori – SGA Lab & Sampler Tuban 3-4

Agus Hari Besar – SGA Packer Tuban 1

Kategori FI Terbaik

Safety Device

Lubricon

Miner

Kategori SGA Terbaik

OK Mill

Packer Tuban 1

WHRPG

Kategori Area Owner Terbaik

Mubbarok – Area Owner Finish Mill 1-2 & Packer

Sebagai BUMN klaster infrastruktur dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, SIG terus mendorong penerapan industri hijau dan berkelanjutan.

Sejak bertransformasi pada 2013, SIG telah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional dengan pasar mencakup Asia, Australia, dan Oceania.

SIG juga menaungi enam anak usaha produsen semen, yakni PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, serta Thang Long Cement Company di Vietnam.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, SIG berkomitmen mendukung keberlanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, serta mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai inisiatif, termasuk TPM Award yang rutin digelar setiap tahun. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang akrab disapa Pak Yes, melepas langsung peserta karnaval dari depan Pendopo Lokatantra. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana menumbuhkan rasa patriotisme sejak dini.

“Kita harapkan kegiatan ini membangkitkan semangat dan patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Kabupaten Lamongan yang kita cintai,” ujar Yuhronur.

Tahun ini, karnaval diikuti 11 lembaga sekolah tingkat SMP dan MTs. Para peserta menampilkan kreativitas melalui beragam kesenian, budaya, hingga inovasi modern. Menurut Yuhronur, keberagaman tersebut menjadi cerminan potensi kejayaan pembangunan di Lamongan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Sodikin, mengatakan karnaval bukan sekadar perayaan, melainkan wadah bagi generasi muda untuk belajar memaknai kemerdekaan.

“Kegiatan ini memberi ruang bagi pelajar untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menghidupkan nilai-nilai patriotisme melalui simbol-simbol budaya yang ditampilkan,” ujarnya.

Dengan rute Pendopo Lokatantra – Jl. Lamongrejo – Jl. Wahidin SH – Jl. Soewoko – Jl. KH Ahmad Dahlan – Jl. Sunan Drajad – Jl. Sumargo – hingga Lapangan Gajah Mada, masyarakat Lamongan tumpah ruah memenuhi sepanjang jalan.

Busana adat, marching band, tarian tradisional, replika bangunan dan karakter, hingga cosplay modern berpadu menyuguhkan parade penuh warna.

Tiap penampilan bukan hanya memikat mata, tetapi juga membawa pesan bahwa cinta tanah air dapat diwujudkan lewat pelestarian budaya, inovasi, dan kebanggaan pada daerah. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang dinilai berjasa besar dan memberi manfaat nyata bagi perkembangan Gerakan Pramuka, baik di Indonesia maupun dunia.

Piagam penghargaan ditandatangani Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, tertanggal 4 Agustus 2025, mengacu pada Keputusan Kwarnas Nomor 175 Tahun 2012.

Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Pramuka Tuban, Aditya atau Mas Lindra dianggap aktif memberi perhatian, dorongan, serta dukungan pada kegiatan pembinaan generasi muda melalui kepramukaan.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh insan Pramuka Tuban yang telah bekerja keras. Semoga menjadi pemacu semangat untuk terus berkarya dan mengabdi bagi bangsa,” ujar Mas Lindra.

Dia menambahkan, apresiasi itu akan menjadi motivasi untuk memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda di Kabupaten Tuban.

Sebelumnya, dalam apel peringatan Hari Pramuka ke-64 tingkat Jawa Timur di Dermaga Ujung Koarmada II, Surabaya, Kamis (14/8/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyoroti kiprah Mas Lindra.

Menurut Khofifah, Bupati Tuban layak menjadi duta Pramuka karena komitmennya dalam memperkuat gerakan itu sangat nyata.

“Dengan dukungan pemimpin seperti beliau, penguatan Pramuka di daerah akan makin masif,” kata Khofifah. (*)

Editor: Ali Wafa

Sugeng menyebut pemerintah menargetkan sekitar 15 ribu KDMP segera beroperasi pada tahap kedua tahun ini. Dari jumlah itu, Kabupaten Lamongan mendapat jatah sebanyak 474 KDMP.

“Bulan Agustus ini sekitar 15 ribu (KDMP) tadi. Lamongan kebagian sekian (474). Nanti dilihat progresnya dan yang diupayakan bisa akselerasi operasional,” kata Sugeng di Guest House Lamongan.

Untuk mempercepat operasional, pemerintah pusat akan menggelar rapat koordinasi sekaligus membentuk satgas di tingkat kabupaten/kota.

Sugeng juga meninjau langsung salah satu KDMP di Desa Kramat, Kecamatan Lamongan, yang telah beroperasi dengan usaha toko pertanian.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memastikan seluruh KDMP di wilayahnya siap beroperasi. Namun sebagian besar masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Khusus untuk koperasi desa merah putih, kita alhamdulillah sudah 100 persen. Tapi yang benar-benar operasional masih beberapa. Karena semua koperasi ini baru, jadi masih saling menunggu arahan. Tinggal beberapa catatan saja,” ujar Pak Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Etik Sulistiani, mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan. Mulai dari keterbatasan modal, minimnya tenaga pendamping, hingga belum adanya petunjuk teknis kerja sama usaha.

Meski begitu, Etik menyebut beberapa KDMP di Lamongan sudah mulai berjalan. Di antaranya usaha toko pertanian, toko olahraga, hingga jasa sewa alat pertanian. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kapolri tiba di Tuban dengan pengawalan ketat menggunakan tiga unit helikopter yang mendarat di lapangan Kutoghoro, Desa Widang, Kecamatan Widang.

Kedatangan Kapolri didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Kapolda Jawa Timur, dan disambut langsung Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bersama jajaran Forkopimda.

Dari lokasi pendaratan, rombongan bertolak menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan untuk bersilaturahmi dengan pengasuh pesantren KH Ubaidillah Faqih serta sejumlah ulama.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MUI Tuban KH Abdul Matin Djawahir, Pimpinan Ponpes Walisongo Gomang KH Nasroh Hadiningrat, serta jajaran pengurus Ponpes Langitan di antaranya KH Ali Marzuki, KH Muhammad, KH Abdullah Habib, dan KH Abdurrahman.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menyerahkan santunan kepada 100 santri Ponpes Langitan. Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan para tokoh agama.

Bupati Tuban Aditya Halindra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolri. Menurutnya, pertemuan tersebut semakin mempererat kerja sama antara pemerintah, kepolisian, dan ulama dalam menjaga persatuan serta kedamaian masyarakat.

“Suatu kehormatan bagi Kabupaten Tuban atas kunjungan Bapak Kapolri. Kami berharap silaturahmi ini memperkuat kebersamaan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar  Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dalam keterangan resmi.

Sementara itu, perwakilan Ponpes Langitan KH Maksum Faqih menuturkan pertemuan berlangsung dengan hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Ia menyebut Kapolri memiliki kedekatan dengan para ulama Langitan.

“Bapak Kapolri juga meminta doa dari para ulama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kebersamaan ini menjadi pondasi dalam mewujudkan kemajuan bangsa,” kata Gus Maksum.

Setelah bersilaturahmi dan menyerahkan santunan, rombongan Kapolri bersama Wakil Gubernur Jatim melanjutkan agenda kunjungan kerja keKabupaten Jombang. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Festival ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Mangrove Sedunia yang tahun ini mengusung tema “Rayakan Mangrove, Rangkai Harapan”.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Mas Dirham menegaskan pentingnya ekosistem mangrove bagi keberlangsungan lingkungan pesisir. Menurutnya, keberadaan mangrove mampu mengurangi risiko abrasi, erosi, dan gelombang badai.

“Mangrove juga menjaga kualitas air, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir,” ujar Dirham.

Kabupaten Lamongan sendiri memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer dengan kawasan mangrove seluas 135,5 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 85 persen berada di Kecamatan Brondong, sementara sisanya tersebar di Kecamatan Paciran.

Melihat potensi tersebut, Pemkab Lamongan terus mengintensifkan konservasi mangrove. Upaya ini tidak hanya berupa penanaman, tetapi juga perawatan berkelanjutan, termasuk menjaga kebersihan area hutan mangrove.

Festival Mangrove Jawa Timur VII di Probolinggo turut dihadiri Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan BPLH, Sigit Reliantoro, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Selain penanaman mangrove, rangkaian kegiatan juga meliputi pelepasliaran burung dan penebaran benih kepiting di kawasan pesisir. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes, di gerai Alfamart Jalan Veteran Lamongan, Selasa (19/8/2025).

Adapun sepuluh produk tersebut yakni Opak Ladusing (Sito Bandeng), Kembang Goyang (Ar Rayyan Sejahtera), Merupuk Singkong (Navid Snack), Tempe Kriuk (Lisfood), Rengginang (Jajanan Ibu), Stick Balado (2R Snack), Seblak Krispi (Mama Iin), Teri Krezz (Kirana Food Indonesia), Cotton Candy Arumanis (Ratita Snack), serta Keripik Seledri (Dins Snack).

Menurut Yuhronur, peluncuran ini menjadi bagian dari program prioritas "UMKM Naik Kelas" yang terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Ia menegaskan bahwa dukungan dan fasilitasi kepada UMKM diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemkab Lamongan terus bekerja sama dengan ritel modern agar produk UMKM semakin berkembang. Sepuluh produk yang hari ini diluncurkan adalah bukti kualitas UMKM Lamongan semakin baik, baik dari segi rasa maupun kemasan,” ujar Yuhronur.

Sebelum bisa dipasarkan di ritel modern, seluruh produk UMKM Lamongan telah melalui proses kurasi oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, perusahaan pengelola jaringan Alfamart. Proses kurasi mencakup standar kualitas, keamanan, perizinan, hingga tampilan kemasan yang informatif dan menarik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamongan menambahkan, pendampingan intensif terus diberikan mulai dari tahap produksi, perizinan, hingga strategi pemasaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kuantitas sekaligus kualitas produk UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program kemitraan antara Pemkab Lamongan dan PT Sumber Alfaria Trijaya.

Branch Manager PT Sumber Alfaria Trijaya, Nurcahyo Rahutomo, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung perkembangan UMKM lokal.

Ia menekankan bahwa tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelaku UMKM untuk bisa masuk ke rak Alfamart, sepanjang produk mampu memenuhi kriteria kurasi.

“Kami ingin terus berkolaborasi agar produk UMKM Lamongan bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Nurcahyo.

Dengan langkah ini, Pemkab Lamongan berharap semakin banyak produk UMKM lokal bisa naik kelas dan dikenal lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pembukaan JLU ini dilakukan setelah seluruh infrastruktur penunjang rampung, termasuk pemasangan 10 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berupa traffic light dan warning light di titik-titik strategis.

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, hadirnya JLU bukan hanya untuk mengurai kemacetan di kawasan jalan nasional yang kerap terhambat karena adanya dua lintasan kereta api. Lebih dari itu, JLU juga diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di sekitar jalur baru tersebut.

“Pada momen HUT ke-80 RI, kita tandai dengan membuka pemanfaatan JLU. Jalan ini adalah salah satu proyek strategis nasional yang pembangunannya merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan dilanjutkan oleh Pemkab Lamongan. Selain mengurai kemacetan, JLU juga diharapkan menumbuhkan ekonomi di sekitarnya,” ujar Pak Yes.

JLU menghubungkan Desa Rejosari, Kecamatan Deket dengan Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan. Keberadaan jalur lingkar ini diperkirakan akan mempermudah mobilitas sektor pertanian, perikanan budidaya, industri, hingga perdagangan.

Di kawasan JLU, Pemkab Lamongan juga tengah menyiapkan pembangunan Pasar Ikan Lamongan yang kini sudah memasuki tahap pengurukan lahan. Selain itu, sejumlah investor mulai melirik kawasan sekitar JLU, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan usaha lainnya.

“Dengan dukungan fasilitas infrastruktur yang memadai, kawasan ini diharapkan berkembang pesat. Kita akan terus melakukan evaluasi bersama pihak terkait untuk memastikan fungsi dan keselamatan jalan berjalan optimal,” kata Bupati.

Tahap evaluasi dan pemeliharaan JLU sendiri dijadwalkan berlangsung hingga September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yuhronur Efendi juga meresmikan sejumlah nama jalan baru di kawasan perkotaan Lamongan. Antara lain Jalan K.H. Ahmad Muhtadi di pertigaan timur RSUD dr. Soegiri, Jalan Ronggo Aboe Amin di belakang Lamongan Sport Center, dan Jalan Soekarno Hatta di kawasan Pasar Sidoharjo.

Penamaan jalan tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan serta melestarikan sejarah perjuangan bangsa.

“Selain sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan para pahlawan, penamaan ini juga menjadi sarana mengenalkan tokoh-tokoh penting kepada masyarakat,” tutur Pak Yes. (**)

Editor: Ali Wafa

Bendera Merah Putih dibawa oleh Wadhatus Syelani Octavia (16), siswi asal Laren yang menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lamongan 2025.

Syela, sapaan akrabnya, menjadi satu-satunya pelajar yang lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat kabupaten tahun ini. Siswi SMAS Wachid Hasjim Maduran tersebut dipercaya sebagai pembawa baki bendera dalam upacara.

“Menjadi Paskibraka adalah mimpi saya. Tahun lalu saya bertugas di tingkat kecamatan, Alhamdulillah tahun ini bisa lolos tes dan mengibarkan bendera di kabupaten,” ujar Syela kepada wartawan usai bertugas.

Syela bercerita, untuk bisa sampai pada momen bersejarah itu, ia menjalani latihan intensif selama satu bulan penuh bersama rekan-rekannya.

Diakuinya, tidak mudah menjalani latihan karena sempat merasakan sakit fisik akibat rutinitas yang cukup padat. Namun hal itu tak menyurutkan tekadnya.

“Awal latihan sempat sakit, tapi saya abaikan karena ini memang cita-cita saya sejak lama,” kata Syela.

Sebagai pembawa baki, Syela memiliki peran penting dalam prosesi. Ia dituntut menjaga ketenangan, fokus, dan mampu mengendalikan diri di tengah suasana khidmat upacara, termasuk menghadapi situasi tak terduga.

Momen paling membanggakan baginya adalah ketika menerima bendera Merah Putih dari Bupati Lamongan Yuhronur Efendi untuk diserahkan kepada pengibar, Muhammad Nova Nadiansyah.

Bagi Syela, pengalaman menjadi Paskibraka di tingkat kabupaten merupakan pencapaian besar yang akan menjadi bekal untuk langkah berikutnya.

“Kesempatan ini adalah pengalaman berharga. Saya berharap bisa mempermudah jalan saya untuk mewujudkan target selanjutnya, yaitu masuk sekolah kedinasan,” tuturnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Penyerahan tali asih dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi usai upacara peringatan HUT ke-80 RI yang digelar di Alun-Alun Lamongan, Ahad (17/8/2025) pagi.

“Ini adalah bentuk penghormatan kepada para pejuang dan upaya memperkuat semangat kebangsaan di masyarakat,” ujar Yuhronur.

Sebanyak 29 veteran pejuang kemerdekaan dan 30 janda pahlawan menerima tali asih dari Pemkab Lamongan. Selain itu, tali asih juga diberikan kepada sejumlah eks napiter yang aktif dalam Yayasan Lingkar Perdamaian, antara lain Ketua Ali Fauzi, Wakil Ketua Sumarno, dua anggota yayasan, serta pengasuh Ponpes Al Ikhlas Brondong, Azhari Dipo Kusumo.

Tidak hanya itu, remisi umum dan dasawarsa juga diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas II B Lamongan. Tercatat, 517 orang menerima remisi umum dan 559 orang menerima remisi dasawarsa.

Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan. Salah satunya adalah Samtono bin Alm Wakijan, yang mendapat remisi umum 2 bulan 1 hari dan remisi dasawarsa 23 hari, sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Usai upacara, Bupati bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan melanjutkan agenda dengan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara secara virtual dari Pendopo Lokatantra.

Peringatan HUT ke-80 RI tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” yang sejalan dengan visi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyiapkan generasi unggul menyongsong satu abad Indonesia merdeka. (*)

Editor: Ali Wafa

Dalam apel yang digelar setiap malam jelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tersebut, Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes, bertindak sebagai inspektur upacara. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghormatan mendalam atas jasa para pahlawan bangsa.

“Atas kegigihan dan pengorbanannya, kemerdekaan bangsa bisa diwujudkan dan dipertahankan hingga saat ini,” ujar Pak Yes dalam sambutannya.

Menurut data, terdapat 343 makam yang terdiri dari TNI, Polri, pegawai sipil, dan pejuang, serta 53 pahlawan tak dikenal yang dimakamkan di TMP Kesuma Negara Lamongan. Pak Yes menyebut, doa dan penghormatan juga ditujukan kepada para pahlawan yang tidak diketahui nama maupun tempat peristirahatannya.

“Mereka ada di kota-kota, dusun-dusun, lereng gunung, lembah ngarai, hingga dasar lautan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Pak Yes menegaskan bahwa apel kehormatan dan renungan suci bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, ia menyebutnya sebagai pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.

“Tugas generasi saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan dengan meningkatkan kualitas diri, menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif,” kata Bupati Lamongan.

Apel kehormatan dan renungan suci tersebut berlangsung khidmat dengan kehadiran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan, perwakilan TNI/Polri, serta tokoh masyarakat (**)

Editor: Ali Wafa

Film yang diangkat dari kisah nyata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, bersama suaminya, Noer Fajrieansyah, menjadi sarana refleksi. Para kader belajar makna kesabaran dan keikhlasan.

Sekretaris Umum KAHMI Tuban, M. Abdul Rohman mengatakan, film ini adalah sarana efektif untuk menunjukkan bahwa jalan akan selalu terbuka bagi mereka yang sabar.

“Film ini menjadi salah satu sarana efektif untuk menunjukkan bagaimana jalan akan selalu terbuka bagi mereka yang sabar dan ikhlas,” ujar M. Abdul Rohman, Sabtu (16/8/2025).

Rohman menambahkan, nilai perjuangan, keteguhan hati, dan keyakinan menjadi alasan film ini dipilih. Menurutnya, kesabaran pasti membuahkan hasil.

"Kami ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan bahwa dalam setiap proses kehilangan, kesabaran itu kunci. Itu juga relevan dengan perjuangan organisasi,” tegasnya.

Ketua Umum HMI Cabang Tuban, Agus Siswanto menyebut, film ini menyajikan inspirasi kuat dari perjalanan panjang pasangan tersebut dalam mendapatkan keturunan.

Pasangan itu, katanya, tidak menyerah meskipun mengalami keguguran hingga tiga kali. Dengan penuh kesabaran, keduanya akhirnya berhasil mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung.

"Kegagalan dan kehilangan tak membuat mereka pupus harapan. Justru semakin menguatkan perjuangan mereka,” kata Agus.

Dia berharap, para kader HMI dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Keberhasilan tidak hanya diukur dari materi, tetapi ada proses perjuangan.

"Keberhasilan tidak hanya diukur dari materi, tetapi ada proses perjuangan yang menuntut kesabaran,” ujarnya.

Acara nobar yang digelar sejak Kamis (14/8/2025) lalu berlangsung khidmat. Para kader dan alumni menyimak film dengan serius hingga akhir.

Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi ringan. Para kader HMI berbagi pandangan mengenai pesan moral yang bisa dipetik dari kisah tersebut.

"Generasi muda harus mampu memaknai arti kesabaran, perjuangan, dan kesetiaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam perjuangan yang lebih luas,” tutur Agus. (*)

Editor: Ali Wafa

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Tuban tersebut turut diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kalangan perbankan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional, membangun kemandirian bangsa, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Salah satu fokus utama adalah ketahanan pangan. Pemerintah pusat menargetkan pembukaan jutaan hektar sawah baru guna mengurangi ketergantungan pada impor.

“Tidak ada negara yang kuat tanpa kemampuan memproduksi makanan sendiri. Saat ini stok cadangan beras nasional kita lebih dari 4 juta ton,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup celah kebocoran ekonomi serta menindak manipulasi pasar.

“Siapa pun yang berani menipu rakyat akan kami proses sesuai hukum. Kami tidak takut karena rakyat bersama kami,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra menyatakan Pemkab Tuban siap mendukung penuh arah kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai, pokok-pokok pikiran Presiden akan menjadi pedoman penyusunan program pembangunan daerah.

“Pada tahun 2026, Pemkab Tuban segera melakukan linearisasi program agar selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. Upaya ini juga kami arahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi hingga sektor rumah tangga,” kata Halindra.

Halindra menambahkan, peringatan HUT ke-80 RI menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme serta semangat kebersamaan.

“Mari kita bersama-sama berkolaborasi, berinovasi, dan menghadirkan karya nyata bagi bangsa,” pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan pengucapan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin langsung oleh Yuhronur, atau yang akrab disapa Pak Yes.

“Anak-anakku calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Lamongan, pengukuhan ini bermakna bahwa kalian telah berikrar untuk siap mengamalkan Pancasila, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Yuhronur dalam sambutannya.

Sebanyak 76 anggota paskibraka tersebut terdiri dari 41 putri dan 35 putra yang berasal dari 35 SMA sederajat di Lamongan. Mereka terbagi dalam formasi pasukan 17, 8, dan 45.

Sebelum dikukuhkan, para anggota telah menjalani proses seleksi ketat sejak Februari lalu. Seleksi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), Peraturan Baris Berbaris (PBB), kesamaptaan jasmani, hingga tes kepribadian.

Setelah lolos tahapan seleksi, para calon paskibraka mengikuti pemusatan latihan selama 22 hari sejak 17 Juli 2025.

Selama pembinaan, anggota paskibraka tidak hanya dilatih baris-berbaris dan fisik, tetapi juga ditanamkan nilai kedisiplinan, solidaritas, serta nasionalisme.

Yuhronur berharap, para paskibraka Lamongan 2025 tidak hanya sukses dalam menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus mendatang, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda di Lamongan.

“Momentum ini adalah awal bagi kalian untuk terus menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila sebagai putra putri terbaik Kabupaten Lamongan,” ujarnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan ini dilaksanakan di lima desa, Jumat (15/8/2025).

Layanan kesehatan gratis ini terlaksana berkat kerja sama SIG dengan Rumah Sakit Semen Gresik (RSSG) dan puskesmas setempat.

Lokasi pengobatan tersebar di Desa Tlogowaru, Temandang, dan Pongpongan di Kecamatan Merakurak, serta Desa Sumberarum dan Karanglo di Kecamatan Kerek.

Kepala Desa Karanglo, Suharum, menyampaikan apresiasi atas kepedulian SIG terhadap kesehatan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada SIG yang secara rutin mengadakan pengobatan gratis. Kegiatan ini sangat membantu warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan layak,” ujarnya.

Menurut Suharum, kesempatan ini perlu dimanfaatkan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin sehingga potensi penyakit dapat terdeteksi sejak dini.

Senada, Kepala Puskesmas Kecamatan Kerek, dr. Rika Triyana Sholakhudin, menilai inisiatif SIG sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Indonesia Sehat.

“Keluhan pasien yang paling banyak ditemui adalah pegal linu, hipertensi, influenza, dan sejumlah keluhan lainnya. Mayoritas peserta adalah lansia. Selain layanan kesehatan, kami juga memberikan edukasi pola hidup sehat,” jelasnya.

Senior Manager of Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, mengatakan program ini merupakan bentuk nyata kontribusi perusahaan kepada masyarakat.

“SIG bukan hanya entitas bisnis, tapi juga mitra pembangunan yang peduli terhadap kesejahteraan warga. Kami berharap manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dharma.

Dalam kesempatan tersebut, SIG juga melakukan sosialisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta edukasi pengelolaan limbah rumah tangga secara aman.

Sebagai informasi, SIG merupakan perusahaan BUMN klaster infrastruktur yang mayoritas sahamnya (51 persen) dimiliki pemerintah.

Beroperasi sejak lebih dari satu abad, SIG kini menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan Asia, Australia, dan Oceania, dengan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, bertindak sebagai pembina apel. Dia membacakan sambutan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso.

Dalam amanatnya, Budi Waseso menekankan bahwa Gerakan Pramuka merupakan solusi strategis. Pramuka dinilai mampu mencetak generasi muda yang tangguh dan berintegritas.

“Organisasi non-akademik ini membekali anggotanya dengan pendidikan life skill, soft skill, hard skill, serta kecerdasan Sesosif—spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Ini menjadi postur ideal seorang Pramuka sebagai agen perubahan bangsa,” ujar Yuhronur membacakan sambutan.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan, momen HUT ke-64 Pramuka harus menjadi refleksi nyata. Gerakan ini harus terus mengakar di lintas generasi.

Menurutnya, tantangan generasi muda semakin kompleks. Mulai dari disrupsi teknologi, judi online, perundungan, hingga tawuran pelajar.

“Gerakan Pramuka harus hadir sebagai solusi strategis membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan siap menghadapi perubahan zaman,” kata Pak Yes.

Apel besar tersebut dipimpin oleh Maftukah, siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Babat. Peringatan HUT ini juga dimeriahkan dengan gelar terampil kepramukaan.

Acara juga menampilkan semaphore dance oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Lamongan. Pertunjukan tersebut berkolaborasi dengan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Lamongan. (*)

Editor: Ali Wafa

Dalam apel yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Aditya menerima bendera Merah Putih. Penyerahan itu menjadi simbol semangat kemerdekaan, persatuan, dan pengabdian membangun bangsa.

“Bendera Merah Putih ini bukan sekadar simbol negara, tetapi amanah untuk terus menyalakan semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian,” ujar Aditya.

Dia juga berharap Pramuka menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang tangguh. Generasi ini harus berkarakter dan siap mengabdi bagi Indonesia.

Acara tersebut diikuti sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah di Jatim. Keunikan lokasi di dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menambah kesan tersendiri.

Peserta berlayar menuju Pangkalan Batuporon, Bangkalan, Madura, menggunakan dua kapal perang. Kapal itu adalah KRI Surabaya-591 dan KRI Makassar-590.

Selain upacara, peringatan Hari Pramuka juga diisi dengan bakti sosial. Sebanyak 300 penerima bantuan sosial mendapat paket yang disalurkan melalui perahu dan side ramp KRI.

Dalam amanatnya, Gubernur Khofifah menegaskan peran strategis Pramuka. "Pramuka harus menjadi jangkar moral generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi," kata dia.

Khofifah juga mengapresiasi komitmen Bupati Tuban dalam penguatan gerakan Pramuka. "Bupati Tuban ini cocok menjadi Duta Pramuka," ucapnya.

Menurut Khofifah, dengan dukungan pemimpin seperti Aditya, penguatan Pramuka di daerah akan makin masif. Peringatan Hari Pramuka ke-64 ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa”.

Tema tersebut menegaskan kembali peran Pramuka. Peran itu adalah menjaga persatuan, memperkuat karakter, dan menyalakan semangat kebangsaan. (*)

Editor: Ali Wafa

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dari Wakil Menteri PPPA Veronica Tan di Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Penghargaan ini merupakan keempat kali berturut-turut: 2022 - 2025. 

"Penghargaan KLA predikat Nindya yang diraih Pemkab Lamongan adalah yang keempat sejak 2022. Ini menandakan komitmen Lamongan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak," kata Yuhronur.

Apa alasan hingga mendapatkan KLA hingga empat kali? Menurut pria yang akrab disapa Pak Yes ini, Pemkab Lamongan  konsisten mengembangkan program perlindungan anak, mulai dari penyediaan ruang bermain ramah anak, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan inklusif.

Pak Yes menyebut komitmen ini merupakan investasi jangka panjang. "Anak adalah generasi penerus yang harus tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Mari kita siapkan generasi unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sejumlah program inovasi Pemkab Lamongan di antaranya beasiswa pendidikan gratis Perintis, Aksi Biru untuk mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan, dan Sadel Cepak atau Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak.

Selain itu, Lamongan juga memiliki Sekolah Rakyat Menengah Atas (SR MA) 25 di Brondong, program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa, serta berbagai inisiatif kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengentas kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan. (*)

Editor : Danu S

Dalam diskusi terbuka yang digelar bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS), seperti pada berita yang ditulis sebelumnya, forum yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Komisi IV dan V itu menjadi ajang curhat petani dan warga, yang selama ini merasa diabaikan oleh pemerintah dalam penyelesaian persoalan banjir tahunan.

Seorang tokoh petani Desa Klotok Kecamatan Plumpang, Ridwan, menyoroti penyempitan lebar sungai yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir terus terjadi.

"Lebar asli sungai harusnya 24 meter, tapi di beberapa titik hanya tinggal 9 meter, bahkan ada yang cuma 5 meter," ujar Ridwan dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, upaya normalisasi selama ini belum menyentuh akar persoalan. Ridwan bahkan mengaku telah menghabiskan ratusan juta rupiah secara swadaya untuk membersihkan endapan sedimentasi dan eceng gondok dari badan sungai.

"Kalau cuma urusan ambil eceng gondok dan lumpur, kami petani juga bisa dan sudah di lakukan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua HIPPA Desa Plumpang, Nur Aksan. Ia menilai penanganan Kali Avur Kuwu harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke muara sungai yang berada di Waduk Jabung Ring Dyke.

Selain itu maraknya tambang ilegal dan hutan gundul di kawasan pegunungan kapur Kecamatan Rengel, Grabakan dan Semanding berdampak pada kali avur.  

"Pada musim penghujan air dari pegunungan itu terjung langsung ke Kali Avur yang kondisinya sudah menyempit dan mengalami pendangkalan, sehingga luapan air meluber ke lahan pertanian warga," ungkap Nur Ahsan Ketua HiPPA Desa Plumpang, Rabu (6/8/2025).

Menanggapi keluhan warga, Kepala BBWS Bengawan Solo, Gatut Bayuadjie, mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam penanganan banjir di kawasan tersebut. Ia menyebut penyempitan sungai salah satunya disebabkan oleh aktivitas pertanian yang memanfaatkan badan sungai sebagai lahan tanam.

"Ada petani yang menggunakan badan sungai untuk lahan, padahal itu tidak diperbolehkan," kata Gatut.

Ia juga mengungkapkan bahwa proyek Jabung Ring Dyke masih terkendala pembebasan lahan. Sebanyak 57 bidang tanah belum mendapatkan ganti rugi dengan total nilai mencapai Rp15 miliar hingga Rp20 miliar. 

Sementara pembangunan tanggul masih kurang sekitar 2 kilometer dari total kebutuhan, dengan estimasi biaya sebesar Rp200 miliar.

Untuk normalisasi Kali Avur sendiri, Gatut menyatakan pihaknya sudah menyelesaikan pengerukan sepanjang 3 kilometer. Ditargetkan hingga akhir Agustus 2025, pekerjaan akan mencapai 9 kilometer.

Terkait kerusakan lahan di hulu, ia menyebut pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan untuk melakukan penataan wilayah serta program reboisasi.

"Pemkab tadi juga sudah menyampaikan komitmennya untuk melakukan reboisasi guna mengurangi sedimentasi," tambah Gatut.

Warga berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih serius dalam menangani persoalan banjir yang telah bertahun-tahun melanda kawasan Waduk Jabung Ring Dyke dan Kali Avur, agar petani tidak terus merugi dan kondisi lingkungan bisa kembali stabil. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa berbagai capaian telah diraih Lamongan dalam pemenuhan hak-hak anak. Di antaranya adalah predikat Nindya dalam KLA tahun 2023 serta penghargaan Top 5 Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Award 2025.

“Momen HAN ini menjadi pengingat sekaligus komitmen kita bersama untuk menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang semakin layak anak,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut harus dijadikan tolok ukur dalam memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan empat hak dasar anak, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, Pak Yes menyebutkan bahwa Lamongan telah menyiapkan berbagai program yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, mulai dari akses pendidikan, pencegahan perkawinan anak, hingga pemenuhan gizi. Di antaranya :

• Program Perintis (Beasiswa Pendidikan Gratis dan Terintegrasi): Beasiswa rutin setiap tahun untuk anak dari keluarga tidak mampu.
• Aksi Biru (Anak Tidak Sekolah Kembali Sekolah): Inisiatif untuk menuntaskan kasus anak putus sekolah melalui pendampingan guru.
• Sadel Cepak (Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak): Program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mengedukasi masyarakat desa agar mencegah perkawinan anak.
• Sekolah Rakyat Menengah Atas (SR MA) 25 di Brondong: Fasilitas pendidikan gratis dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pemenuhan nutrisi siswa sebagai bagian dari pembangunan SDM unggul.

“Jika anak-anak kita sehat, sekolah, dan terlindungi dari risiko sosial seperti perkawinan dini, maka kita sedang menyiapkan generasi emas untuk masa depan,” kata Pak Yes.

Sementara itu, Kepala DP3A Lamongan, Umuronah, mengatakan bahwa puncak peringatan HAN 2025 menjadi ajang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.

Beragam kegiatan telah digelar dalam rangkaian acara tersebut, mulai dari lomba puisi, desain poster, lomba desa model Cepak Sadel, hingga talkshow edukatif.

Pemenang lomba-lomba tersebut menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Lamongan di acara puncak.

“Semua ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembangunan,” tutur Umuronah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ajang yang digelar selama enam hari, dari 6 hingga 11 Agustus 2025 ini, diikuti sebanyak 724 atlet dari berbagai daerah, seperti Lamongan, Pasuruan, Bandung, Kalimantan Tengah, hingga Manokwari.

Atlet tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni Kejurkab sebanyak 260 atlet, dan Bupati Open sebanyak 463 atlet. Pertandingan mempertandingkan berbagai kelas usia, mulai dari usia dini hingga veteran, dengan kategori tunggal, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan turnamen ini menunjukkan antusiasme tinggi dari para atlet dan merupakan wadah strategis untuk menjaring bibit-bibit unggul di bidang olahraga bulutangkis.

“Tentu ini adalah turnamen yang berkualitas, akan kita tunjukkan berbagai prestasi, khususnya atlet di Kabupaten Lamongan,” ujar Yuhronur dalam sambutannya.

Menurut Yuhronur, olahraga bulutangkis di Lamongan terus berkembang dan membutuhkan ekosistem serta kompetisi yang mendukung pertumbuhan atlet dari tingkat lokal hingga nasional.

“Dari sini, prestasi akan terus berkembang ke tingkat Porprov, nasional, hingga internasional. Dan semua itu bermula dari turnamen seperti ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PBSI Lamongan, Dirham Akbar Akrasa, menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem olahraga bulutangkis yang berkelanjutan, mulai dari desa, sekolah, hingga klub-klub lokal.

“Ini menjadi salah satu langkah kami dalam menjaring bibit-bibit atlet potensial, yang ke depan dapat mengharumkan nama Lamongan di kancah provinsi maupun nasional,” kata Dirham.

Dirham juga mengungkapkan bahwa para atlet akan memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar Rp61 juta. Ia berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan bermain secara fair play sepanjang turnamen berlangsung.

“Kehadiran ratusan atlet dari berbagai daerah tentu membawa semangat baru bagi kami, sekaligus menjadi bukti bahwa Lamongan siap menjadi tuan rumah yang kompetitif dan berdayasaing,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Forum tersebut diwarnai ketegangan saat salah seorang peserta dialog menyuarakan normalisasi Kali Avour agar mengembalikan lebar sungai seperti ukuran semula, yakni 24 meter. Seperti diketahui, saat ini lebarnya hanya menyisakan beberapa meter saja.

Para petani menilai pertemuan tersebut tidak memberikan kepastian terhadap penyelesaian banjir yang setiap tahun merendam lahan pertanian mereka, akibat terdampak dari mangkraknya pembangunan waduk Jabung Ring Dyke di perbatasan Kabupaten Tuban - Lamongan Jawa Timur. Persisnya Kecamatan Widang - Tuban 

Dua anggota DPR RI, Ali Mufthi dan H. Eko Wahyudi, hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS). Dialog itu bertujuan menyerap aspirasi petani, khususnya terkait masalah banjir akibat luapan Kali Avour dan sungai-sungai limpasan dari wilayah Rengel, Grabagan, hingga Semanding.

Namun bagi para petani, forum itu belum menjawab substansi persoalan. “Tidak ada komitmen konkret yang bisa kami pegang. Semua masih normatif,” kata Nur Ahsan, perwakilan petani dari Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), kepada suarajatimpost usai forum digelar.

Menurut Ahsan, para petani telah lama menyuarakan keresahan terkait luapan air yang disebabkan pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan di kawasan pegunungan kapur, di wilayah sekitar yang hutannya sudah gundul dan adanya tambang ilegal yang berdampak pada hulu aljiran Kali Avour.

Puncak kekesalan itu bahkan sempat mendorong warga menjebol tanggul Waduk Jabung Ring Dyke (JRD) di Desa Mlangi dan Mrutuk pada 17 Juni 2025 lalu.

BBWS BS dan Pemerintah Kabupaten Tuban merespons kejadian itu dengan merencanakan proyek revitalisasi sungai sepanjang sembilan kilometer yang disebut akan dimulai akhir Agustus 2025. Namun, Ahsan menyebut rencana tersebut belum menyentuh akar masalah.

“Kami minta normalisasi menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan hanya pengerukan ringan di bagian bawah. Termasuk permintaan kami soal AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), alat pertanian, pelatihan adaptasi iklim, semuanya belum ada jawaban jelas,” ujar dia.

Kepala BBWS BS, Gatut Bayuadji, tidak membantah bahwa aktivitas pertambangan ilegal di hulu turut memperparah sedimentasi sungai. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap tambang liar.

"Kami sedang menjalin komunikasi lintas sektor, termasuk dengan desa dan kabupaten. Tapi penanganan ini perlu kolaborasi agar tidak menimbulkan konflik sosial,” ujar Gatut.

Sementara itu, Anggota DPR RI Ali Mufthi menyebut hasil forum dialog akan dijadikan bahan laporan ke kementerian terkait. Ia juga menyinggung evaluasi terhadap proyek normalisasi sebelumnya.

“Harapan kami sama seperti masyarakat, wilayah ini tidak lagi jadi langganan banjir. Tapi semua butuh proses dan sinergi lintas lembaga,” kata Ali.

Sebelumnya, pada 14 Juni 2025, para petani juga telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Tuban. Namun hingga kini, belum ada langkah signifikan yang dilakukan untuk mengurai masalah yang terus berulang setiap musim hujan tersebut. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI H. Eko Wahyudi dalam forum dialog bersama kelompok tani di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Tuban, Selasa, 5 Agustus 2025.

"Kali Avur ini adalah urat nadi pertanian bagi ribuan hektare lahan di Tuban. Tanpa aliran air yang lancar, petani akan kesulitan," kata Eko Wahyudi dalam sambutannya.

Dialog dan peninjauan lapangan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI H. Ali Mufti, Kepala BBWS Bengawan Solo Gatut Bayuadji, perwakilan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, hingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.

Politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan normalisasi kali dan optimalisasi sistem irigasi.

“Kami mendorong sinergi antara petani, pemerintah pusat dan daerah, termasuk DPR RI, agar fungsi Kali Avur kembali maksimal,” ujarnya.

Eko juga menyampaikan apresiasinya terhadap Komisi V DPR RI yang dinilai aktif dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur irigasi, termasuk untuk wilayah Plumpang dan Widang yang rawan terdampak banjir dan kekeringan.

Dalam kesempatan yang sama, H. Ali Mufti menyatakan bahwa kolaborasi lintas komisi di DPR merupakan bentuk nyata dukungan terhadap swasembada pangan.

“Kami di Komisi V akan terus mengawal persoalan irigasi ini sampai tuntas di Senayan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BBWS Bengawan Solo, Gatut Bayuadji, menyebut pengelolaan sungai Bengawan Solo dan anak sungainya memerlukan keterlibatan multipihak.

“Penanganan banjir dan irigasi tak bisa dilakukan sendiri. Harus melibatkan pemerintah pusat, pemda, kehutanan, dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, hanya dengan kerja bersama, dampak banjir bisa dikurangi dan ketersediaan air bagi pertanian dapat terjaga secara berkelanjutan.

Langkah-langkah percepatan normalisasi Kali Avur ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan kelompok tani, terutama yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dari wilayah Plumpang dan Widang. Dengan sistem perpompaan dan irigasi yang terpadu, DPR RI optimistis produktivitas panen bisa meningkat.

“Insyaallah, jika suplai air kita kelola dengan baik, hasil panen meningkat, petani sejahtera, dan kita bisa menuju pertanian yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkas Eko Wahyudi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama rombongan berdialog langsung dengan 75 siswa serta para wali murid. Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keluarga tidak mampu agar anak-anak mereka tetap dapat mengenyam pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini memiliki kualitas dan fasilitas yang unggulan. Tujuannya untuk menolong keluarga yang tidak mampu agar anak-anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Saifullah Yusuf.

SR MA 25 Brondong telah mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025 lalu dan memberikan berbagai fasilitas gratis bagi siswa, mulai dari cek kesehatan gratis, makan bergizi, talent mapping, seragam dan perlengkapan sekolah, fasilitas asrama, hingga laptop untuk menunjang kegiatan belajar.

Saifullah Yusuf juga menekankan bahwa sistem pendidikan di SR tidak terpaku pada usia. Anak-anak dari keluarga miskin bisa masuk sesuai kebutuhan, tanpa batasan umur yang kaku.

“Kalau ada anak umur 17 tahun baru masuk SR MA, tidak masalah. Karena ini program baru dan fleksibel,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa saat ini angka kemiskinan di Lamongan telah turun menjadi 12,16 persen, dari sebelumnya 12,42 persen pada 2023.

“SR adalah bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan utamanya agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah hanya karena persoalan biaya,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Menurut dia, selain menjadi upaya pengentasan kemiskinan, SR MA 25 Brondong juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lamongan dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, Pemkab Lamongan juga terus menggulirkan berbagai bantuan sosial, baik dari pusat, provinsi, maupun daerah. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), PKH Plus dari Pemprov Jatim, hingga program Yakin Semua Sejahtera (YSS) dari Pemkab Lamongan yang menyasar guru ngaji, takmir masjid, imam musala, modin, hingga pengasuh pesantren.

Kepala Sekolah SR MA 25 Brondong, Anis Al Aminatuf Wardian Sari, menyebut bahwa siswa-siswa di sekolah ini berasal dari latar belakang yang sangat beragam, bahkan ada yang belum bisa membaca dan tidak memiliki orang tua.

“Keberadaan SR sangat membantu anak-anak dari keluarga yang tidak mampu agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” tuturnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ardi Praptono turut serta dalam penanaman perdana tersebut. Yuhronur menegaskan komitmen Lamongan sebagai lumbung pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan tanam tiga kali setahun.

"Sebagai lumbung pangan nasional, Kabupaten Lamongan menyatakan kesiapannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Kami terus berupaya, termasuk melalui MT III serta optimalisasi lahan bera," ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes.

Menurut dia, dari total target tanam 192.373 hektare, Lamongan hanya memiliki lahan baku 96.095,9 hektare. Untuk mengejar target tersebut, tanam tiga kali setahun menjadi solusi. MT III yang dimulai awal Agustus ini diperkirakan panen pada Oktober.

Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Ardi Praptono menyebut ketersediaan air, pupuk, dan benih di wilayah Sukodadi relatif aman. Namun dia mencatat aspirasi petani yang membutuhkan alat panen modern.

"Teknologi pertanian saat ini sangat membantu. Jadi kalau masyarakat menginginkan combine, itu sangat wajar. Kami siap mengawal bantuan tersebut agar bisa terealisasi," kata Ardi.

Dalam dialog bersama petani, beberapa persoalan disampaikan. Salah satunya adalah infrastruktur jalan pertanian yang dinilai belum memadai. Petani berharap pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan untuk kelancaran distribusi hasil panen.

Selain itu, mereka mengeluhkan kondisi penampungan air yang mulai dangkal. Petani meminta pengerukan segera dilakukan agar pasokan air irigasi tetap terjaga, terutama menjelang musim kemarau.

"Dengan air yang cukup, kami bisa lebih produktif. Kami berharap pemerintah membantu pengerukan penampungan air ini," ungkap seorang petani dalam dialog tersebut.

Kegiatan tanam padi MT III ini menjadi bagian dari strategi bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat swasembada pangan. Kolaborasi antarlembaga dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan program pangan nasional. (*)

Editor: Ali Wafa

Kegiatan monev ini turut melibatkan unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban, Ronggolawe Pers Solidarity (RPS), dan Radar Tuban. Tim memulai kunjungan dari Ecopark Kambangsemi, lahan pascatambang yang kini dikembangkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

Di lokasi tersebut, rombongan meninjau pengelolaan peternakan ayam petelur, kambing, ikan lele, serta kebun pisang Cavendish dan rumah kaca melon. Area itu juga dilengkapi camping ground yang dikelola warga dengan pendampingan CSR perusahaan.

Setelahnya, tim mengunjungi peternakan ayam di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, dan fasilitas pengolahan sampah di Desa Temaji, Kecamatan Jenu. Kunjungan ditutup di destinasi wisata Pantai Semilir, Desa Socorejo.

Public Relation & CSR Management Officer SIG Tuban, Luksono, mengatakan monev ini bertujuan memastikan efektivitas program CSR yang dijalankan perusahaan dan dampaknya bagi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat dan dinas terkait bisa melihat langsung dampak program CSR yang telah kami salurkan. Dari evaluasi ini juga kami mendapatkan masukan untuk perbaikan ke depan,” kata Luksono, Jumat (1/8/2025).

Menurut dia, sepanjang 2024 SIG telah merealisasikan 173 usulan program dari masyarakat. Sebanyak 58 persen merupakan program pemberdayaan, 17 persen infrastruktur, 9 persen peningkatan kapasitas, dan 16 persen karikatif.

Total penerima manfaat program CSR SIG tahun lalu mencapai 24.778 orang. Luksono menegaskan, masukan dari masyarakat dan mitra dinas akan menjadi bahan evaluasi penting untuk program lanjutan.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Kebencanaan, dan Kepahlawanan Dinsos P3A & PMD Tuban, Mahendra Yanu Putra Perdana, mengapresiasi pelibatan institusinya dalam kegiatan evaluasi ini.

“Kami ucapkan terima kasih atas pelibatan ini. Harapannya, program yang dijalankan SIG terus membawa dampak positif dan kesejahteraan bagi masyarakat Tuban,” ujar Mahendra.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan badan usaha milik negara (BUMN) klaster infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham perusahaan ini.

SIG merupakan induk usaha enam produsen semen nasional, termasuk PT Semen Gresik dan PT Semen Padang. Kini, SIG telah bertransformasi menjadi penyedia solusi bahan bangunan berkelanjutan di pasar Asia, Australia, dan Oseania.

Perusahaan juga berkomitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui praktik industri ramah lingkungan. (*)

Editor: Ali Wafa

Forum lima tahunan tersebut disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai agar pengurus dan kader makin solid menyongsong pemilu mendatang.

“Musda Tuban ini menjadi ajang untuk menyolidkan semua kader sampai tingkat bawah, dan bukan menjadi penyebab perpecahan,” tegas Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2025–2030, H. Eko Wahyudi, Jumat (1/8/2025).

Dia menambahkan, pelaksanaan musda sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar seluruh kader mengedepankan kebersamaan dan memperkuat konsolidasi demi kesiapan menghadapi pesta demokrasi.

Selain memperkuat barisan, musda juga dipandang sebagai wadah untuk menegaskan peran strategis Partai Golkar sebagai salah satu pilar demokrasi nasional.

“Insyaallah, Partai Golkar akan menjadi partai pemenang di pemilu berikutnya. Golkar solid, Indonesia maju, dan Golkar Jatim asyik menuju puncak,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Kabupaten Tuban–Bojonegoro itu.

Dia berharap agenda Musda XI berjalan sukses dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu melahirkan keputusan strategis dan kepengurusan terbaik.

“Semoga musda menghasilkan keputusan terbaik untuk partai. Kita siap bersama-sama menyukseskan agenda ini sekaligus memetakan langkah strategis ke depan untuk membesarkan partai menuju puncak kemenangan,” imbuh anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar tersebut.

Pengurus DPD Golkar Jawa Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang telah berkontribusi aktif. Menurut Eko, kerja keras seluruh elemen partai telah berbuah keberhasilan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif pada pemilu sebelumnya.

“Siapa pun yang nantinya terpilih, pihaknya akan menghormati dan menghargai. Kemudian, perolehan suara partai ini harus dijaga dan terus ditingkatkan secara bersama-sama. Kader Golkar harus hadir dalam kerja nyata untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari program Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk periode Juni–Juli 2025. Setiap keluarga mendapatkan alokasi 20 kilogram beras.

“Ini bagian dari fungsi pengawasan kami di Komisi IV DPR RI, agar bantuan bisa benar-benar tepat sasaran dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” ujar H. Eko Wahyudi saat penyaluran bantuan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Dicky Purwanto, Pimpinan Bulog Cabang Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja, unsur kepolisian, serta sejumlah pihak terkait.

Tak sekadar hadir secara simbolis, Eko Wahyudi juga turun langsung melakukan pengecekan kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat.

“Kita ingin pastikan bahwa masyarakat menerima beras yang layak konsumsi dan berkualitas baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini tidak hanya bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

“Saya punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat terjaga secara adil dan merata,” imbuh anggota Fraksi Golkar itu.

Meski bantuan beras ini dinilai bermanfaat untuk meringankan beban masyarakat, Eko Wahyudi menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas.

“Bantuan ini penting, tapi bukan solusi akhir. Kami terus mendorong program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat, terutama petani, memiliki kemandirian,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang aspirasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun keluhan.

“Keberadaan saya di Senayan untuk memperjuangkan kepentingan panjenengan semua,” tegasnya di hadapan warga yang hadir.

Sementara itu, Pimpinan Bulog Cabang Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja mengungkapkan bahwa beras yang disalurkan merupakan hasil produksi petani lokal.

“Kami harap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, dimasak untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk dijual,” pesannya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

“Kerja sama semua pihak sangat penting agar program seperti ini bisa berjalan dengan maksimal dan memberi dampak nyata,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam sambutannya, bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menekankan peran strategis GOW sebagai mitra pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kaum perempuan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Banyak sekali isu-isu yang nanti akan dikerjakan oleh GOW, tidak hanya persoalan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Tapi juga isu-isu seperti pengembangan UMKM, stunting, dan kesehatan mental masyarakat yang kini menjadi perhatian besar, terlebih dengan perkembangan digitalisasi dan media sosial," ujar Yuhronur.

Pak Yes berharap kepengurusan baru GOW yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor, serta menghasilkan dampak nyata dan luas bagi masyarakat Lamongan.

Ketua GOW Kabupaten Lamongan yang baru, Cana Dirham Akbar Aksara, menyatakan kesiapannya untuk menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan program-program yang berpihak pada perempuan.

"Kami siap mendukung pemerintah dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah," kata Cana.

Ia menjelaskan bahwa GOW Lamongan memiliki visi untuk mewujudkan harkat dan martabat perempuan, agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Lamongan. Untuk mewujudkannya, ada tiga misi utama yang akan dijalankan.

"Pertama, membangun kerja sama yang erat antara organisasi-organisasi wanita di Lamongan. Kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kaum perempuan agar mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan. Dan ketiga, mendorong kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, hingga dalam berbangsa dan bernegara," urainya.

Saat ini, GOW Lamongan menaungi 27 organisasi wanita yang tergabung di dalamnya. Cana menambahkan, pihaknya tengah melakukan pengkategorisasian ulang agar struktur organisasi lebih solid dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Dengan penyusunan ulang ini, kami harap GOW bisa lebih fokus, kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pelantikan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Lindra ini menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap lingkungan kerja baru. Ia meminta para pejabat segera memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban serta mampu menghadirkan terobosan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Pemerintah pusat telah mendorong agar daerah lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada anggaran pusat. Karena itu, saya harap bapak Ibu yang dilantik hari ini bisa langsung mengambil langkah strategis dalam melaksanakan program-program daerah,” ujar Lindra dalam sambutannya.

Menurut Bupati Tuban dua periode tersebut, pengisian jabatan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Ia memastikan pelantikan susulan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan akan segera dilaksanakan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan pada posisi sebelumnya. Di tempat baru ini, kami harap semangat pengabdian itu tetap sama, bahkan lebih baik lagi. Karena masyarakat telah menitipkan amanah besar di pundak kita,” ucapnya.

Bupati Lindra juga menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong pejabat yang baru dilantik untuk terus berinovasi dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Pelantikan ini, lanjutnya, telah sesuai dengan regulasi yang memperbolehkan rotasi jabatan dalam kurun waktu enam bulan, selama memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam pelantikan tersebut:

1. Abdul Rakmat sebagai Kepala Bapperida Kabupaten Tuban
2. Endah Nurul Kumarijati sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan
3. dr. Masyudi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Esti Surahmi sebagai Kepala DPMPTSP
5. Gunadi sebagai Kepala Diskopumdag
6. Agus Wijaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Endro Budi Sulistyo sebagai Kepala Dispersip
8. Rohman Ubaid sebagai Kepala Disnakerin

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat kinerja Pemkab Tuban dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sektor ekonomi kreatif, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengrajin lokal binaan Dekranasda.

"Ini adalah tugas Dekranasda menaikkan kelas UMKM menjadi lebih meningkat lagi. Ekonomi kreatif sesungguhnya digerakkan untuk menambah nilai supaya bisa diterima pasar dengan sebaik-baiknya," ujar Bupati Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, dalam sambutannya.

Menurut Pak Yes, langkah memajukan UMKM memerlukan strategi menyeluruh, mulai dari penguatan desain, peningkatan kualitas produk, hingga pemanfaatan branding dan teknik pemasaran yang lebih profesional.

Ia mencontohkan, kekhasan produk tenun Parenggean asal Lamongan telah mulai dikenal luas. Bahkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut membeli kain tenun yang ternyata berasal dari Lamongan saat berkunjung ke NTB.

"Produk kita sudah punya ciri khas, tinggal bagaimana kita mengangkatnya dengan pengemasan dan promosi yang lebih baik," katanya.

Lebih lanjut, Pak Yes berharap Dekranasda dapat berperan sebagai jembatan yang mempertemukan para pengrajin dengan pasar, baik lokal maupun global.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan Anis Yuhronur Efendi menyampaikan komitmennya untuk terus memberdayakan pelaku UMKM agar mampu bertransformasi dan bersaing di pasar modern.

"Kami menyadari keberhasilan ini tidak dapat dicapai tanpa sinergi lintas sektor, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta. Inilah kunci agar pengrajin dan UMKM kita dapat bersaing di tingkat global," kata Anis.

Pengurus baru Dekranasda Lamongan diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor kerajinan lokal dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan produk unggulan daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan ini merupakan hasil penindakan terhadap pelanggaran cukai sepanjang tahun 2025.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung penerimaan negara dari sektor cukai. Menurutnya, cukai menjadi salah satu sumber penting pendapatan negara yang hasilnya dapat kembali dinikmati masyarakat.

“BKC ilegal harus dimusnahkan karena akan mengganggu penerimaan negara. Dana yang seharusnya masuk kas negara, justru hilang akibat praktik ilegal ini. Padahal, dana cukai dimanfaatkan untuk membiayai program-program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes.

Ia menambahkan, Lamongan memiliki potensi besar dari sektor tembakau dengan keberadaan sejumlah pabrik rokok di wilayahnya. Hal ini membuat Lamongan menjadi salah satu penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), yang setiap tahunnya mencapai Rp70 hingga Rp80 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai sektor, termasuk penegakan hukum, peningkatan pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan bagi petani tembakau.

Dalam upaya memberantas rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama instansi terkait terus menggencarkan operasi bersama. Hingga Juli 2025, tercatat sudah 72 kali operasi digelar dari target 200 operasi sepanjang tahun ini.

"Dari hasil operasi, sebanyak 229 ribu batang rokok ilegal berhasil diamankan. Jika dikonversikan ke potensi kerugian negara, nilainya mencapai Rp377 juta," ujar Yuhronur.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 506.224 batang rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) tanpa pita cukai, serta 66 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau sekitar 39,6 liter yang dikemas dalam 32 koli. Selain itu, turut dimusnahkan sejumlah barang elektronik seperti ponsel yang juga merupakan hasil sitaan perkara inkracht.

Total kerugian negara akibat barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp492 juta lebih.

Sebelum pemusnahan, kegiatan diawali dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh KPPBC TMP B Gresik. Materi yang disampaikan mencakup ciri-ciri barang kena cukai ilegal serta mekanisme penanganannya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Lamongan memberikan pemahaman terkait aspek hukum dari peredaran barang ilegal. Kepala Kejari menekankan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan cukai tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana.

“Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara bagi pelanggar menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang cukai bukan hal sepele,” tegas perwakilan Kejari Lamongan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Lamongan berharap masyarakat semakin sadar untuk tidak memperjualbelikan ataupun mengonsumsi barang kena cukai ilegal, demi mendukung keuangan negara dan menjaga keberlanjutan program pembangunandi daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi hadir langsung dalam rapat dan menandatangani dokumen persetujuan bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam sambutannya, bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bentuk nyata dari sinergi antarlembaga untuk mendorong percepatan program-program prioritas yang berpihak kepada masyarakat.

"Raperda perubahan APBD ini disusun berdasarkan proyeksi ekonomi makro nasional, dinamika fiskal daerah, isu strategis pembangunan, hingga efektivitas belanja daerah yang dievaluasi secara menyeluruh," kata Pak Yes.

Ia menambahkan, perubahan APBD 2025 bertujuan menjaga kesinambungan fiskal daerah, sekaligus memperkuat daya saing dan potensi ekonomi Lamongan menjelang akhir tahun.

Adapun postur anggaran dalam perubahan APBD 2025 tercatat sebesar Rp3,237 triliun untuk pendapatan daerah, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp3,325 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menyampaikan pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pak Yes menjelaskan, KUA-PPAS 2026 menjadi landasan teknokratis sekaligus arah pijakan penyusunan APBD mendatang. Tema yang diangkat tahun depan adalah “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemupukan Modal Sosial sebagai Landasan Menuju Kejayaan Berkelanjutan”.

Melalui tema tersebut, Pemkab Lamongan menargetkan penguatan SDM, peningkatan akses layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,236 triliun, dengan alokasi belanja mencapai Rp3,434 triliun.

Pemkab Lamongan menetapkan enam prioritas utama pembangunan tahun 2026, yakni:

1. Pemantapan SDM Unggul dan Berdaya Saing, melalui program seperti Lamongan Sehat, Perintis, dan Generasi Emas Lamongan.
2. Stabilisasi Kemandirian Ekonomi dan UMKM Lokal, termasuk program Lumbung Pangan Nasional, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success, Ramasinta, dan Desa Pintar.
3. Penguatan Kesejahteraan dan Daya Saing Tenaga Kerja, melalui Yakin Semua Sejahtera dan Young Entrepreneur Success.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Dasar, mencakup program Jamula Mantap, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, dan Lamongan Tangguh.
5. Penguatan Stabilitas Sosial dan Harmoni Masyarakat, melalui Lamongan Nyantri yang mengedepankan nilai spiritualitas dan kebudayaan inklusif.
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan digitalisasi layanan publik demi menciptakan birokrasi modern dan adaptif.

“Keenam prioritas ini menjadi pedoman strategis seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan tahun 2026,” tutup Pak Yes. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, penggerebekan bermula dari laporan warga tentang dugaan praktik prostitusi online. Tim Satreskrim kemudian melakukan pengintaian dan penindakan di sebuah rumah kos di Jalan Masjid Al Falah, Tuban.

“Sekira pukul 02.00 WIB, tim kami melakukan penggerebekan dan mendapati pasangan bukan suami istri sedang berhubungan badan di dalam kamar,” terang AKP Dimas dalam keterangan pers, Jumat (25/7/2025).

Pasangan tersebut ternyata adalah pria berinisial D dan perempuan berinisial I, yang merupakan istri sah AM. Ironisnya, AM justru berada di luar kamar dan menunggu selama transaksi berlangsung. Dari pemeriksaan, diketahui keduanya memang sengaja menjajakan layanan seksual melalui aplikasi MiChat.

“Dari pengakuan tersangka, istrinya dijual kepada pria lain dengan tarif Rp300.000,” ungkap AKP Dimas.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua buku nikah, enam unit ponsel, dan uang tunai Rp150.000. Modus ini sudah dilakukan berulang kali oleh pasangan tersebut demi alasan ekonomi.

Akibat perbuatannya, AM dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul dan eksploitasi.

“Kami masih mendalami apakah ada praktik serupa yang dilakukan oleh pasangan ini di tempat lain. Saat ini tersangka masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Tuban,” tandas AKP Dimas. (*)

Editor: Ali Wafa

Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan bahwa KDMP merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Dia berharap koperasi ini bisa menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi secara lebih mandiri dan merata.

“Hari ini 474 KDMP di Lamongan resmi kita launching. Tentu ini adalah upaya dan harapan kita dalam menggerakkan ekonomi masyarakat agar lebih maju,” kata Pak Yes.

Menurut dia, KDMP tidak hanya dirancang untuk memperkuat perekonomian desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong kemandirian desa melalui berbagai sektor usaha yang lebih luas.

Pak Yes menegaskan, kehadiran KDMP tidak akan mengganggu keberadaan koperasi lama yang sudah beroperasi di desa. Sebaliknya, koperasi baru ini diharapkan bisa bersinergi untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lamongan, Etik Sulistyani menjelaskan, dari total 474 KDMP, sebanyak 221 unit bergerak di bidang perdagangan, 187 di sektor pertanian, 44 di kelautan dan perikanan, serta 22 unit di sektor jasa. Sebagian sudah beroperasi dengan fasilitas lengkap.

Etik menambahkan bahwa Pemkab Lamongan bersama Dinas Koperasi dan UMKM akan terus memberikan pendampingan agar koperasi di Lamongan, termasuk KDMP, bisa berkembang dan memperkuat fondasi ekonomi desa secara berkelanjutan.

"Kami akan terus mendampingi perkembangan koperasi, termasuk KDMP, agar dapat memperkuat fondasi ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan," kata Etik. (*)

Editor: Ali Wafa

Pihak manajemen KDMP yang berada di bawah naungan Manajemen Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran, Kabupaten Lamongan, menyatakan telah menerima permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh pengurus KDMP Pucangan.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam kunjungan resmi ke kantor pusat perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat di Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak KDMP Pucangan didampingi Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur serta Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tuban.

"Kami sebagai insan pesantren menerima permohonan maaf atas kekhilafan yang bersangkutan. Harapan kami, hal seperti ini tidak terulang kembali," kata Gus Anas Al Khifni, perwakilan Manajemen Perekonomian Ponpes Sunan Drajat, Kamis (24/7/2025).

Menurut Gus Anas, selain menyampaikan permohonan maaf, pihak KDMP Pucangan juga mengajukan permintaan agar manajemen kembali memberikan dukungan terhadap operasional koperasi.

Menanggapi hal itu, manajemen menyatakan bersedia mendukung kembali, namun secara terbatas, sambil menunggu proses pengiriman logistik dan penyempurnaan fasilitas gerai.

"Untuk saat ini, kami membuka kembali KDMP Pucangan secara terbatas. Kami sedang menunggu pengiriman barang agar lebih lengkap dan harga yang ditawarkan lebih terjangkau. 

“Tujuannya, agar akses masyarakat desa terhadap produk koperasi semakin mudah dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," ujarnya.

Di tengah proses pemulihan gerai Pucangan, manajemen KDMP juga melanjutkan ekspansi koperasi dengan meresmikan cabang baru di Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban, pada Kamis (24/7/2025).

"Alhamdulillah, hari ini kami membuka cabang baru KDMP di Kecamatan Rangel. Target kami ke depan, insyaallah, dapat mendukung berdirinya 100 KDMP di seluruh Indonesia," ujar Gus Anas.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen mendukung program nasional Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu juga menjadi simbol bahwa semangat kolaborasi, perbaikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi tetap terbuka di tengah berbagai dinamika yang terjadi. (*)

Editor: Ali Wafa

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025).

BKN menilai, Pemkab Lamongan menunjukkan keunggulan dalam hal kecepatan dan ketepatan usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan oleh internal BKN Kantor Regional II Surabaya sebelum menetapkan penerima penghargaan.

“Hari ini, Pemkab Lamongan menerima penghargaan dari BKN. Ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proses kenaikan pangkat ASN secara efektif dan efisien,” ujar Yuhronur Efendi usai menerima penghargaan.

Menurut pria yang akrab disapa Pak Yes itu, penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dia menegaskan pentingnya peran ASN sebagai pelayan publik yang membanggakan.

“Dengan semangat ‘Bangga Melayani Bangsa’, ASN di Lamongan akan terus kami dorong memberikan layanan terbaik dan profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya dengan loyalitas. Menurutnya, kompetensi adalah faktor penting yang harus melekat pada setiap aparatur negara.

“Loyalitas saja tidak cukup. Harus diiringi dengan kompetensi agar pelayanan yang diberikan benar-benar berkualitas dan efisien. Keduanya harus berjalan bersama,” kata Zudan.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam penerapan manajemen talenta oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Komitmen ini bertujuan membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif, kompeten, dan berdampak positif bagi Indonesia ke depan. (*)

Editor: Ali Wafa

Dalam kunjungan tersebut, bupati yang akrab disapa Pak Yes menyatakan apresiasinya terhadap PT DESI, yang dinilai sebagai bentuk investasi industri yang membanggakan.

Menurutnya, keberadaan PT DESI menjadi bukti bahwa Lamongan mulai dilirik sebagai lokasi strategis bagi pengembangan bisnis masa depan.

“Pemkab Lamongan sangat mendukung dan mendorong tumbuhnya investasi pengelolaan limbah B3. PT DESI adalah kebanggaan Lamongan karena industri ini sangat relevan dengan tantangan lingkungan ke depan,” ujar Pak Yes.

Ia menambahkan, pengelolaan limbah B3 maupun non B3 tidak lagi dilihat sebagai upaya mengelola residu semata, tetapi juga sebagai peluang ekonomi sirkular yang dapat menghasilkan bahan baku daur ulang untuk keperluan industri.

PT DESI diketahui mengoperasikan fasilitas pengelolaan limbah B3 dengan teknologi berstandar internasional.

Layanan yang disediakan perusahaan meliputi pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan (utilisasi) limbah berbahaya, serta penyediaan tempat pembuangan akhir (TPA) limbah B3.

Admin Manajer PT DESI, Sahal, menjelaskan bahwa perusahaan juga berkomitmen menjaga relasi yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Hal ini tercermin dari keterlibatan tenaga kerja lokal dan dukungan terhadap UMKM sekitar.

“Sekitar 40 persen dari total karyawan kami berasal dari masyarakat Lamongan. Selain itu, PT DESI juga aktif melibatkan pelaku usaha lokal dalam operasional perusahaan,” terang Sahal.

Dalam paparannya, Sahal menyebut bahwa peningkatan jumlah pelanggan menjadi salah satu pendorong utama pengembangan fasilitas.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan landfill kedua seluas 150x150 meter persegi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah.

Tak hanya itu, PT DESI juga tengah memperluas area bisnisnya melalui akuisisi lahan milik warga setempat dengan total lahan mencapai sekitar 30 hektare.

Langkah ini diambil guna mendukung pengembangan fasilitas dan memperkuat posisi perusahaan dalam menyediakan solusi pengelolaan limbah berkelanjutan.

“Kami ingin terus tumbuh bersama masyarakat, sambil tetap menjaga komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi daerah,” pungkas Sahal. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Permintaan maaf tersebut disampaikan Santiko pada Rabu (23/7/2025), lantaran pernyataannya dianggap kurang menegaskan peran besar Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat dalam pengembangan KDMP di desanya.

“Saat itu saya tiba-tiba diberikan mikrofon. Saya grogi dan hanya menyampaikan hal yang spontan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat,” ujar Santiko kepada wartawan.

Santiko, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas KDMP Pucangan, mengakui bahwa secara struktural, seharusnya penyampaian pernyataan resmi dilakukan oleh Ketua Koperasi.

Ia pun menegaskan bahwa keberadaan dan perkembangan KDMP di Pucangan tidak lepas dari dukungan Ponpes Sunan Drajat, baik dalam aspek ekonomi maupun manajerial.

“Sejak awal kontribusi Ponpes Sunan Drajat sangat besar. Dampaknya sangat terasa, dan warga juga sangat terbantu,” ujarnya.

Ia berharap, kerja sama antara KDMP dan Ponpes Sunan Drajat dapat terus dilanjutkan, mengingat masih banyak gerai KDMP yang belum optimal dalam distribusi produk dan baru sebatas etalase.

“Sudah hampir dua tahun berjalan. Ke depan kami harap bisa kembali dilengkapi dan diperkuat,” tambah Santiko.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskop UKMP) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, menegaskan pentingnya kolaborasi antara koperasi desa dengan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren dan pelaku usaha.

“KDMP tidak harus berdiri sendiri. Perlu kerja sama, terutama dalam hal permodalan, suplai barang, hingga peningkatan kualitas SDM,” kata Agus.

Ia menyebut komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan Ponpes Sunan Drajat masih terus berjalan. Bahkan, Pemkab dilibatkan dalam upaya penataan ulang perjanjian kerja sama guna memperkuat ekosistem KDMP.

“Pemkab siap memfasilitasi. Kami juga akan menjalin komunikasi lebih intensif dengan pihak Sunan Drajat. Harapannya, pola kerja sama ini bisa dijadikan contoh bagi KDMP lainnya di Tuban,” ujarnya.

Sebagai informasi, KDMP merupakan program nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbasis komunitas dan potensi lokal. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Keputusan itu diambil menyusul keluarnya surat pemutusan kerja sama yang dilayangkan manajemen perusahaan bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025, dan ditujukan kepada Kepala Desa Pucangan.

Direktur Utama PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni menyampaikan, pihaknya menarik diri karena merasa tidak disebut sebagai pihak yang selama ini telah mendukung penuh operasional KDMP dalam forum resmi peluncuran bersama presiden.

“Sejak awal kami yang merenovasi bangunan, mengisi barang-barang di koperasi, menyusun manajemen, hingga koperasi itu diresmikan. Tapi saat peresmian, Kepala Desa dan Ketua KDMP menyebut dukungan berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, tanpa menyebut kami sama sekali,” kata Anas kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Menurut Anas, pernyataan tersebut dinilai mencederai semangat kemitraan yang telah dibangun sejak penandatanganan perjanjian kerja sama pada 31 Januari 2024. Dalam kontrak tersebut, tercantum klausul yang memperbolehkan pembatalan sepihak jika terjadi pelanggaran atau pernyataan yang bertentangan dengan fakta kerja sama.

Akibat dari pemutusan ini, pihak manajemen segera melakukan pembongkaran dan penarikan seluruh aset milik perusahaan yang sebelumnya ditempatkan di KDMP Pucangan. Termasuk barang-barang dagangan dan papan nama koperasi.

“Kami tidak bisa membiarkan kontribusi kami diabaikan. Karena itu semua aset kami tarik dan kami hentikan kerja sama,” jelas Anas.

Hal senada juga disampaikan Direktur Sarana dan Prasarana PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Mohammad Khomsun. Dia membenarkan bahwa mulai Selasa (22/7/2025), seluruh aset perusahaan yang berada di lokasi KDMP Pucangan sudah dipindahkan ke lokasi lain.

“Ya, kami bersama tim turun langsung untuk menarik aset. Ini langkah tegas yang diambil manajemen,” ujar Khomsun.

Khomsun menambahkan, pihak desa sempat mendatangi manajemen usai peresmian dan menyampaikan permintaan maaf. Mereka mengaku gugup saat menyampaikan sambutan kepada presiden. Sehingga tidak menyebut keterlibatan perusahaan.

“Alasannya mereka gugup, tapi justru menyebut dukungan dari pihak lain yang sebenarnya tidak terlibat. Ini tentu membingungkan,” ucap Khomsun.

Meski demikian, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung program nasional KDMP yang digagas Presiden Prabowo Subianto di daerah lain.

“Kami tetap berkomitmen mendukung KDMP, saat ini kami juga sudah mendampingi di beberapa titik seperti Gresik, Palang dan Rengel di Tuban, serta Baureno di Bojonegoro,” kata Anas.

Koperasi Merah Putih merupakan gagasan pemerintah pusat untuk memperkuat perekonomian desa melalui koperasi modern yang terintegrasi. Sebelumnya, KDMP Pucangan ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan nasional dalam program besutan Presiden Prabowo Subianto itu. (*)

Editor: Ali Wafa

Tradisi tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya melestarikan budaya lokal yang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Janggala.

Dusun Graman tercatat memiliki nilai sejarah penting. Di masa silam, wilayah ini dikenal sebagai Desa Garaman yang mendapatkan penghargaan berupa Prasasti Garaman dari Raja Mapanji Garasakan, putra dari Raja Airlangga.

“Dulu masyarakat sini punya otonomi daerah, punya kekhasan untuk memungut pajak sendiri, sumber daya alam yang dikelola sendiri. Kekhasan ini harus kita rawat, termasuk tradisi seperti sedekah bumi yang harus terus dilestarikan,” ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes, dalam sambutannya.

Prasasti Garaman menjadi simbol penetapan Desa Garaman sebagai desa otonom, lantaran kontribusi warganya dalam membela pemerintahan Mapanji Garasakan.

Demi menjaga warisan sejarah tersebut, Pemkab Lamongan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto untuk membuat replika prasasti.

“Beberapa tempat sudah kita buatkan replikanya, terutama di wilayah Ngimbang dan Sambeng. Replika itu dibuat dengan ukuran, bentuk, dan tulisan yang persis seperti prasasti asli yang ada di Museum Nasional,” jelas Yuhronur.

Rangkaian Sedekah Bumi diawali dengan arak-arakan nyadran dari Balai Desa menuju Sendrang Graman. Di lokasi ini, warga dan tokoh masyarakat menggelar doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan desa.

Arak-arakan berlangsung meriah dengan partisipasi empat RT dari Dusun Graman. Para peserta mengenakan kostum ala kerajaan, membawa gunungan hasil bumi, serta menyuguhkan teatrikal perang sempyoh yang menyimbolkan perlawanan rakyat pada masa lampau.

Antusiasme warga tampak tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian acara, yang tak hanya menjadi ajang syukuran, tapi juga pengingat akan sejarah dan jati diri desa.

“Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tapi penguat identitas dan peringatan akan peran besar masyarakat kita di masa lalu. Ini adalah kekayaan budaya yang tak boleh hilang,” pungkas Pak Yes. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky usai menyerahkan bantuan sosial (bansos) di Pendapa Kridha Manunggal Tuban, Senin (21/7/2025).

Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu mengungkapkan, saat ini Sekolah Rakyat di Tuban telah memiliki dua rombongan belajar (rombel). Masing-masing untuk jenjang SMP dan SMA. Total siswa sebanyak 50 orang dengan masing-masing kelas diisi 25 siswa.

“Pagi tadi anak-anak calon siswa Sekolah Rakyat sudah mengikuti tes kesehatan oleh Dinkes P2KB Tuban,” ujar Mas Lindra.

Lokasi pembelajaran awal ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Tuban. Namun, Pemkab Tuban telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5 hingga 7 hektare untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat permanen.

“Inshaallah tahun depan mulai dibangun. Lahan sudah disurvei,” tambahnya.

Mas Lindra menambahkan, untuk teknis pelaksanaan, termasuk kurikulum, penggajian guru, dan penunjukan kepala sekolah, sepenuhnya mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dari pemerintah pusat.

Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, para calon siswa dan orang tua juga diajak makan bersama. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian dan semangat kebersamaan dalam menyambut tahun ajaran baru.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut mengapresiasi langkah cepat Pemkab Tuban dalam mendukung program Sekolah Rakyat, yang masuk dalam gelombang 1B pelaksanaan secara nasional.

Khofifah menyampaikan, Sekolah Rakyat akan segera memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dalam waktu dekat.

Dengan mengadopsi sistem sekolah berasrama  atau boarding school, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merata bagi semua anak.

“Kami berharap anak-anak bisa segera menyesuaikan diri, tumbuh dalam lingkungan yang baik, dan mendapatkan hak pendidikan secara layak,” kata Khofifah.

Dia juga menyampaikan apresiasi Pemkab Tuban yang telah sigap dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program pendidikan prioritas nasional tersebut.

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang merata dan bermutu.

Dengan kehadiran program Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi anak-anak dari keluarga rentan yang tertinggal dalam pendidikan.

Dengan sistem boarding school dan dukungan penuh dari negara, program ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tangguh, unggul, dan siap bersaing. (*)

Editor: Ali Wafa

Peluncuran dilakukan secara hybrid, dengan lokasi utama di Klaten, Jawa Tengah, serta sejumlah titik daring di berbagai daerah, termasuk Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

KDMP Pucangan menjadi salah satu lokasi peresmian yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

Hadir pula Wakil Bupati Tuban, jajaran Forkopimda Jawa Timur dan Tuban, pimpinan OPD, perwakilan perbankan, serta pengurus KDMP se-Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kehadiran koperasi desa dan kelurahan merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, koperasi harus menjadi motor penggerak utama roda perekonomian desa.

“Perputaran ekonomi harus tumbuh dari, oleh, dan untuk desa. Koperasi harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan warga, termasuk petani dan UMKM,” kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung pentingnya peran koperasi dalam penyediaan barang berkualitas dengan harga terjangkau, termasuk pupuk, bibit, hasil pertanian, hingga obat-obatan. Ia meminta agar aparat penegak hukum tak ragu bertindak terhadap pihak-pihak yang merugikan rakyat.

“Saya perintahkan penegak hukum untuk mengejar siapa pun yang menyengsarakan rakyat,” tegas Prabowo, seraya mengajak seluruh kepala daerah meninggalkan sekat politik dan bersama-sama membangun kepentingan rakyat.

Usai peresmian, Gubernur Khofifah bersama Bupati Tuban meninjau gerai KDMP Pucangan. Khofifah mengungkapkan, sebanyak 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur telah memiliki KDMP atau KKMP yang berbadan hukum.

“Jatim menjadi provinsi tercepat dalam realisasi program ini secara nasional. Saat ini, dari 103 KDMP yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia, 23 di antaranya ada di Jawa Timur,” ujarnya.

Khofifah menyebut, dukungan dari berbagai pihak seperti Bulog, Pertamina, Kimia Farma, perbankan, serta BUMN dan BUMD lainnya menjadi kunci keberhasilan KDMP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu bukti keberhasilan, kata Khofifah, ditunjukkan oleh KDMP Pucangan yang mampu mencatat omzet mencapai Rp620 juta per bulan.

“Ini patut menjadi contoh bagi desa-desa lain. Tapi ekosistem ekonomi yang sudah ada juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan pelaku usaha lainnya,” ucapnya.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam penguatan ekonomi berbasis desa. Ia menyebut, hingga saat ini terdapat 328 KDMP di wilayahnya yang telah terlembaga dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak strategis.

“Pemkab akan memastikan KDMP tidak mengganggu pelaku usaha eksisting. KDMP hadir sebagai penyedia kebutuhan warga seperti sembako, LPG, pupuk, obat-obatan, serta layanan tambahan seperti simpan pinjam, perbankan, hingga Samsat,” jelas Mas Lindra, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan bahwa KDMP merupakan bentuk nyata dari semangat kemandirian desa sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.

“Dari Desa, Oleh Desa, dan Untuk Desa. Itulah semangat yang terus kami pegang,” pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Bantuan alsintan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi dan jagung yang menjadi andalan Kabupaten Tuban.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, menyebutkan bahwa bantuan tersebut terdiri dari 5 unit cultivator, 2 traktor roda dua, 4 corn sheller, 3 combine harvester, dan 1 unit power thresher multiguna.

“Alat-alat ini sangat penting untuk memperkuat proses produksi, terutama jagung, agar hasil tidak banyak terbuang. Semua unit akan didistribusikan kepada kelompok tani di Tuban,” ujar Heru dalam sambutannya.

Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra menyampaikan apresiasi atas perhatian berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada para petani di daerahnya.

Menurut dia, bantuan alsintan ini bukan sekadar dukungan teknis, tetapi juga bentuk nyata komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan memperkuat distribusi produksi ke luar daerah.

“Jawa Timur kini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga distribusi ke provinsi lain. Ini sesuai arahan Presiden dan sangat membantu petani kami, terutama dalam komoditas jagung yang menjadi unggulan Tuban,” kata Mas Lindra.

Ia juga menegaskan pentingnya pemanfaatan alat secara adil dan merata. Ia berharap alsintan yang diberikan tidak hanya digunakan oleh kelompok penerima, tetapi juga dapat dipinjamkan kepada kelompok tani lain yang belum menerima bantuan.

“Tujuannya agar dampak positif bisa dirasakan lebih luas dan meningkatkan produktivitas secara kolektif,” tambahnya.

Gubernur Jawa Timur dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bantuan alsintan merupakan bagian dari strategi nasional penguatan ketahanan pangan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk TNI dan Polri.

“Semua stakeholder dari desa hingga provinsi harus bersinergi agar arahan Presiden terkait ketahanan pangan bisa diimplementasikan secara optimal,” kata Gubernur.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya peran aktif bupati dan jajaran OPD dalam menyukseskan program strategis sektor pertanian.

Lebih jauh, Gubernur menyebut keberhasilan misi dagang antarprovinsi yang digagas Pemprov Jatim membuktikan besarnya peluang pasar bagi produk pertanian daerah.

“Contohnya misi dagang ke NTB pada 9 Juli lalu, yang berhasil mencatatkan nilai transaksi hingga Rp1,068 triliun. Tinggal bagaimana konektivitas antardaerah diperkuat agar distribusi tidak timpang,” ujarnya.

Acara penyerahan alsintan turut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim dan Kabupaten Tuban, penyuluh pertanian, perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), serta unsur Forkopimka Merakurak.

Kehadiran para petani dalam acara ini juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap bantuan tersebut. Mereka berharap alsintan dapat segera digunakan pada masa tanam mendatang. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Luqmanul Hakim mengatakan, pihaknya mendorong seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam hal pengurusan izin resmi.

"Kami mendorong pengusaha pertambangan agar mengurus izin dan menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan yang ada," ucapnya, Senin (21 /7/2025).

Politisi Partai Nasdem itu juga menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI) di depan Kantor Pemkab Tuban. Dia menyebut, demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi yang patut dihormati.

"Aksi demo adalah cerminan negara demokrasi. Fraksi Nasdem akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar persoalan ini segera mendapat solusi terbaik dan tidak merugikan siapa pun," tegasnya.

Luqmanul menambahkan, meskipun kewenangan penerbitan IUP berada di pemerintah provinsi dan pusat, namun pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan aktivitas pertambangan di daerah.

"Pemerintah daerah tetap memiliki peran penting, terutama dalam pengawasan dampak lingkungan dan keselamatan kerja, yang menjadi otoritas dinas teknis terkait," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tuban, Endah Nurul Kumarijati, mengakui keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian tambang ilegal.

"Perizinannya bukan kewenangan kami, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," jelas Endah.

Sebelumnya, belasan aktivis yang tergabung dalam JAPAI menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemkab Tuban pada Jumat (18/7/2025). Mereka memprotes maraknya tambang pasir silika ilegal di wilayah Tuban dan menuding pemerintah serta aparat penegak hukum melakukan pembiaran.

Menurut mereka, aktivitas tambang ilegal berdampak langsung terhadap kerusakan infrastruktur jalan, pencemaran udara, hingga kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Aktivis JAPAI mendesak Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bersama aparat kepolisian segera menutup seluruh kegiatan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan tidak berizin di wilayah Bumi Wali. (*)

Editor: Ali Wafa

Acara ini digelar secara hybrid serentak di Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, dan Jakarta, sebagai wujud kepedulian dan komitmen sosial organisasi.

Santunan diberikan kepada siswa-siswi SD/MI hingga kelas VII SMP/MTs dari kalangan anak yatim. Total nilai bantuan mencapai Rp88,5 juta, yang berasal dari donasi para dewan pembina, pengurus, serta seluruh anggota IIKSMI.

Setiap bingkisan berisi peralatan sekolah, makanan ringan, dan uang saku, yang diserahkan bersamaan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik.

Ketua Umum IIKSMI, Lovi Fajar Soleh Fagi Effendi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang mengusung tema “Muharram Penuh Berkah, Berbagi Kasih dengan Anak-Anak Hebat” ini merupakan agenda rutin setiap Muharram.

"Ini adalah wujud syukur kami atas rezeki yang diberikan Allah SWT. Semoga tahun-tahun mendatang jumlah penerima terus bertambah dan manfaat dari kegiatan ini semakin luas," ujar Lovi.

Dia juga mengapresiasi dukungan dari PT Semen Indonesia (SIG) dan seluruh anggota IIKSMI di berbagai wilayah.

“Atas kemurahan hati ibu-ibu semua, acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan keberkahannya kembali kepada kita, terutama untuk perusahaan yang kita cintai,” ungkapnya.

Sementara itu, Dewan Pembina IIKSMI Icha Indrieffouny Indra yang hadir secara daring dari Jakarta menyampaikan pesan spiritual tentang makna hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

“Hijrah adalah momentum untuk berpindah dari keadaan yang kurang baik ke arah yang lebih baik, baik dalam ibadah, sosial, maupun pendidikan,” kata Icha.

Dia juga mengapresiasi inisiatif IIKSMI dalam mendekatkan diri dengan anak yatim.

“Sering-sering bersama anak yatim bisa melembutkan hati. Cobaan hidup terkadang membuat hati kita mengeras. Kehadiran anak-anak ini mengingatkan kita untuk lebih peduli dan bersyukur,” tegasnya.

Keceriaan tampak dari para penerima santunan. Mutiatul, siswa SMP di Gresik, mengaku senang mendapatkan bantuan.

“Rencananya uangnya untuk beli perlengkapan sekolah, soalnya sekolah sudah mulai masuk,” ujarnya.

Dwi Saputra, siswa MTs, juga menyampaikan rasa terima kasihnya. “Semoga tahun depan dapat lagi. Saya dan ibu selalu menanti undangan dari IIKSMI tiap bulan Muharram,” katanya.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG merupakan BUMN klaster infrastruktur yang telah bertransformasi sejak 2013 menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan Asia, Australia, dan Oceania.

Sebagai holding BUMN semen, SIG membawahi enam anak usaha produsen semen yakni PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, serta Thang Long Cement Company di Vietnam.

SIG berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi gas rumah kaca demi masa depan yang lebih baik. (*)

Editor: Ali Wafa

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Rapat Kerja Nasional Apkasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, (17/7/2025).

Yuhronur, yang akrab disapa Bupati Yes, menyebut Apkasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut dia, penguatan peran Apkasi akan makin mengokohkan posisi kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

“Apkasi harus menjadi motor penggerak dalam mengawal otonomi daerah yang lebih progresif, dengan tujuan utama mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Yes dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kabupaten dalam pembangunan nasional. Meski demikian, Tito mengakui bahwa kabupaten kerap terkendala oleh keterbatasan anggaran.

“Daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kepala daerah harus aktif mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di situlah kunci kemajuan daerah,” kata Tito.

Tito juga menyoroti sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menggenjot PAD. Di antaranya membuka ruang investasi swasta, menyederhanakan regulasi, memperkuat tata kelola BUMD dan BLUD, menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah, serta mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sebagai Korwil Apkasi Jatim, Yuhronur diharapkan mampu menjadi jembatan koordinasi antarkepala daerah se-Jawa Timur dalam mengatasi persoalan lintas kabupaten serta memperjuangkan aspirasi daerah ke tingkat nasional. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kejadian tersebut membuat sejumlah siswa jijik hingga muntah ketika akan menyantap makanan yang dibagikan. Temuan ini memicu kekecewaan dari DPRD Tuban yang menilai kualitas makanan MBG tidak higienis dan mencederai tujuan utama program.

“Sebagai wakil ketua DPD Gerindra Jawa Timur dan anggota DPRD Tuban, saya sangat kecewa. Ini mencoreng nama baik program unggulan Presiden Prabowo,” kata Hj. Tri Astuti, Kamis (17/7/2025).

Tri Astuti menegaskan, temuan belatung pada makanan menunjukkan kelalaian penyedia layanan yang seharusnya menjunjung tinggi standar kualitas dan kebersihan.

“Makanan yang seharusnya memenuhi gizi seimbang malah ditemukan belatung. Ini sangat mencederai tujuan dari program MBG,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat serta menekan angka stunting. Khususnya untuk kelompok rentan.

Oleh karena itu, Tri Astuti menuntut agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar menjalankan tanggung jawab sesuai standar yang telah ditetapkan.

Politisi Gerindra yang telah tiga periode menjabat anggota DPRD Tuban itu juga meminta agar penyedia layanan makanan segera dievaluasi. Dia berharap, kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Penyedia SPPG juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Program ini baru diluncurkan dan harus dijalankan secara optimal, dengan memastikan kualitas makanan yang aman dan layak konsumsi,” ujarnya.

Sebelumnya, insiden ini pertama kali mencuat di media sosial pada Senin (14/7/2025). Seorang siswa SMKN 1 Tambakboyo mengunggah video berisi penampakan beberapa belatung yang merayap keluar dari potongan ayam bakar dalam kotak makan siangnya.

Kasus serupa juga terjadi di SMAN Tambakboyo. Sedikitnya empat kotak makan ditemukan dalam kondisi serupa. Yakni mengandung belatung yang masih hidup.

Temuan itu sontak membuat para siswa kaget hingga merasa jijik. Beberapa siswa di antaranya mengaku enggan untuk menyentuh makanan tersebut.

“Harusnya makanan ini jadi penyemangat siswa belajar, bukan malah membuat mereka trauma,” ucap Camat Tambakboyo, Ari Wibisono Waspodo, Selasa (15/7/2025).

Ari menyayangkan insiden tersebut dan meminta SPPG untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.

“Kami berharap pihak penyedia makanan tidak asal-asalan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan kesehatan anak-anak sekolah,” tegasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun pihak penyedia layanan konsumsi yang ditunjuk dalam program MBG ini. (*)

Editor: Ali Wafa

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu tokoh Walisongo, Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Khofifah mengaku kunjungannya kali ini merupakan “qada” karena sebelumnya tidak sempat hadir pada acara Haul ke-516 Sunan Bonang.

"Kemarin saat haul saya belum sempat hadir, jadi hari ini saya datang untuk sowan dan berziarah," ujar Khofifah kepada wartawan usai ziarah.

Selain melakukan ziarah, Gubernur Jatim bersama Bupati Tuban juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada 52 tukang becak yang biasa beroperasi di sekitar kawasan makam.

"Ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya para abang becak yang selama ini turut menjaga dinamika wisata religi di Tuban," ucap Khofifah, Senin (14/7/2024)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Wakil Ketua Baznas Jatim, Ketua Baznas Tuban, Kepala Satpol PP dan Damkar, Plt. Kepala DLHP Tuban, serta Plt. Kabag Tapem dan Kesra Setda Tuban.

Khofifah juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Tuban yang memadati kompleks makam dan Alun-alun Tuban saat puncak Haul Sunan Bonang beberapa waktu lalu.

"Ini menunjukkan kecintaan yang tinggi masyarakat terhadap keteladanan Sunan Bonang," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Jawa Timur ke daerahnya. Menurutnya, kehadiran Khofifah menjadi penyemangat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan sosial.

"Terima kasih atas perhatian Ibu Gubernur. Kami berharap kehadiran beliau membawa berkah bagi masyarakat Tuban dan Jawa Timur pada umumnya," kata Mas Lindra.

Ia juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan haul Sunan Bonang tahun ini. Ia menilai, pelaksanaan haul berjalan tertib, nyaman, dan membawa dampak positif bagi pelaku UMKM.

"Para pedagang sangat bersyukur, karena pendapatannya meningkat berlipat ganda selama acara berlangsung. Semoga tahun depan Ibu Gubernur bisa kembali hadir," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan selama masa MPLS.

"Berlangsungnya MPLS menandakan dimulainya sekolah. Kami pastikan kegiatan ini berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan. Tidak boleh ada lagi praktik perpeloncoan atau bullying terhadap siswa," ujar Pak Yes di hadapan ratusan siswa dan guru.

Lebih lanjut, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa MPLS bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting bagi siswa dalam masa transisi dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia berharap MPLS mampu membangkitkan semangat belajar dan menumbuhkan motivasi siswa untuk berprestasi.

Mengusung tema “Cinta lingkungan, religius, harmonis, unggul, berkarya, dan bermasyarakat” atau disingkat CIHUYY, kegiatan MPLS di SMPN 1 Lamongan selaras dengan semangat program “Sekolah Ramah” yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala SMP Negeri 1 Lamongan, Yayuk Setia Rahayu, menjelaskan bahwa MPLS tidak hanya fokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter siswa.

“Tujuan utama MPLS adalah mengenalkan siswa dengan lingkungan baru mereka. Namun lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wahana untuk membentuk karakter siswa agar siap menjalani pembelajaran dengan baik,” kata Yayuk.

Tak hanya siswa yang disiapkan menyambut tahun ajaran baru, para guru di SMPN 1 Lamongan juga turut mengikuti workshop untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar (KBM). Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Yayuk juga mengungkapkan bahwa SMP Negeri 1 Lamongan menjadi salah satu sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Sebanyak 370 siswa baru telah terdaftar dan mulai menerima manfaat program tersebut sejak awal masuk sekolah.

“Program MBG sudah diterima oleh seluruh siswa baru. Data mereka sudah kami input sejak awal, sehingga bisa langsung mendapatkan bantuan makanan bergizi sejak hari pertama masuk,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Tasyakuran Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar di Balai Budaya kawasan Gajah Mada, Lamongan, Jumat (11/7/2025).

Dalam sambutannya, Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan rasa syukur atas pengangkatan para pegawai menjadi ASN. Ia mengungkapkan bahwa perjuangan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) merupakan proses yang panjang dan tidak mudah.

"Saya bertemu langsung dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan nasib teman-teman agar semuanya memiliki NIP. Ini adalah ikhtiar bersama sekaligus doa untuk Lamongan," kata Yuhronur dalam keterangan tertulis dari Prokopim Kabupaten Lamongan.

Lamongan, lanjutnya, termasuk salah satu daerah dengan kuota terbesar dalam pengangkatan CPNS dan PPPK. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya rasa syukur yang diwujudkan melalui peningkatan kinerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

“Sekarang saatnya untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kinerja, dan terus berpikir bagaimana agar Lamongan menjadi lebih bersih, terbebas dari sampah, dan ruang publik seperti Kawasan Gajah Mada ini bisa menjadi kebanggaan bersama,” ujarnya.

Pak Yes juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang serius agar lingkungan tetap terjaga meski aktivitas industri di Lamongan terus tumbuh.

Sementara itu, Kepala DLH Lamongan, Andhy Kurniawan, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pengangkatan ASN, sebanyak 190 pegawai DLH telah diangkat sebagai PPPK. Selanjutnya, 50 orang lainnya akan menyusul pada tahap kedua.

"Alhamdulillah, di Lamongan kami mendapat formasi yang besar. Ini tentu menjadi semangat baru bagi kami untuk terus memperkuat layanan publik, khususnya di bidang lingkungan hidup," kata Andhy.

Acara tasyakuran ini juga menjadi momentum bagi seluruh pegawai untuk memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa hari ini tim penyidik telah memeriksa tiga orang saksi. Dengan demikian, total 29 saksi telah diperiksa sejak penyidik KPK tiba di Kabupaten Lamongan pada Senin (7/7/2025) lalu.

"Hari ini penyidik memeriksa tiga orang saksi," ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (11/7/2025).

Pantauan di lapangan, tim penyidik meninggalkan gedung Pemkab Lamongan sekitar pukul 14.45 WIB. Mereka terlihat membawa sebuah koper besar mengendarai tiga mobil yang telah terparkir di depan gedung. Para penyidik enggan memberikan komentar saat didekati awak media.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, membenarkan bahwa kegiatan pemeriksaan KPK telah selesai. Selama berada di Lamongan, KPK memanfaatkan salah satu ruangan gedung pemkab untuk melakukan pemeriksaan.

“Memang benar tim dari KPK datang sejak Senin sampai Jumat ini. Sesuai surat permohonan yang kami terima, ruangan disediakan untuk keperluan pemeriksaan,” ujar Nalikan saat ditemui wartawan.

Meski demikian, Nalikan mengaku tidak mengetahui secara rinci siapa saja yang diperiksa oleh KPK. Sebab, surat pemanggilan langsung ditujukan kepada masing-masing individu.

“Soal jumlah ASN yang diperiksa, kami tidak tahu pasti. Karena surat dari KPK langsung ke orangnya. Bisa dari ASN, bisa juga dari swasta,” kata dia.

Dia menambahkan, dalam permohonan yang dikirimkan ke Pemkab Lamongan, KPK hanya meminta disediakan ruangan yang dilengkapi 15 meja dan kursi. Selama proses pemeriksaan berlangsung, dia memastikan kegiatan pemerintahan tidak terganggu.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas para tersangka belum diungkap ke publik.

Kasus dugaan korupsi ini terkait pembangunan gedung tujuh lantai milik Pemkab Lamongan yang dikerjakan pada kurun waktu 2017 hingga 2019.

Proyek tersebut diduga sarat penyimpangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara. KPK masih terus melakukan pendalaman atas perkara ini. (*)

Editor: Ali Wafa

Selama pemeriksaan digelar di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan, sebanyak 29 orang dari berbagai latar belakang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik.

Mereka terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pejabat aktif, pensiunan, hingga pihak swasta yang diduga mengetahui rangkaian proses proyek pembangunan tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang didanai melalui anggaran tahun 2017 hingga 2019. KPK telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Namun belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka tersebut.

“Hingga Jumat (11/7/2025), total sudah 29 orang saksi yang diperiksa,” ujar salah satu sumber internal di lingkungan Pemkab Lamongan.

Berikut daftar inisial 29 saksi yang telah diperiksa KPK:

1. SHM: Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
2. F: Kasubbag Administrasi Pengelolaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
3. JA: Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glagah, Lamongan
4. ADL: Kasi Bina Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan
5. RY: Staf Subbag Pembinaan Advokasi ULP Lamongan
6. MS: PPK/Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan
7. AA: Direktur PT Agung Pradana Putra
8. HDH: GM Divisi Regional III PT Brantas Abipraya periode 2015–2019
9. MYM: Komite Manajemen Proyek/Direktur CV Absolute
10. NM: Kasubbag Keuangan Setda Lamongan
11. HP: Kepala DPKAD Lamongan tahun 2017
12. LI: Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Lamongan
13. YSR: Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lamongan
14. AO: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
15. YK: Kabid Sarana Dinas Perhubungan Lamongan
16. TAS: Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PRKP CK Lamongan
17. FS: Pegawai Inspektorat Lamongan
18. NP: Kabag Umum Setda Pemkab Lamongan
19. Kh: Mantan ajudan Bupati Lamongan
20. Ru: Direktur Utama PT Karya Bisa
21. MW: Kepala Dinas PRKP Lamongan periode 2016–2019
22. MRA: Team Leader/Konsultan PT Delta Buana (pekerja lepas)
23. AM: Konsultan PT Delta Buana
24. DSP: Site Engineer Manager ABIPRAYA – JAYA ABADI KSO
25. OWN: Manajer Proyek ABIPRAYA – JAYA ABADI KSO
26. ZRI: Site Operasional Manager ABIPRAYA – JAYA ABADI KSO
27. MUL: Staf Pemasaran PT NINDYA KARYA Wilayah IV
28. EYA: Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Lamongan
29. SUM: Pensiunan ASN Pemkab Lamongan

Pemeriksaan para saksi ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengumpulkan alat bukti dan memperkuat konstruksi hukum atas dugaan tindak pidana yang terjadi selama proses pembangunan gedung Pemkab Lamongan. (*)

Editor: Ali Wafa

Proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 hingga 2019. Proyek itu kini bermasalah karena diduga terjadi TPK di dalamnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada media ini menyampaikan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan di kantor Pemkab Lamongan.

"Ada tiga orang saksi yang dijadwalkan diperiksa. Antara lain MUL, staf pemasaran pada PT Nindya Karya Wilayah IV; EYA, kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Lamongan; serta SUM, pensiunan ASN di lingkungan Pemkab Lamongan." terang Budi.

Budi belum memberikan keterangan resmi terkait materi pemeriksaan. Namun, ketiga saksi diduga memiliki pengetahuan penting terkait proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek gedung yang menjadi fokus penyelidikan.

Sejak Senin (7/72025), tim penyidik KPK melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap puluhan saksi dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat aktif, non-aktif, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam proyek pembangunan gedung berlantai tujuh tersebut.

Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan dari proses pengumpulan alat bukti, guna mendalami potensi kerugian negara, serta mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam proses pengadaan proyek.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi dalam perkara tersebut. Namun demikian, penyidikan terus berjalan seiring upaya pengumpulan dokumen dan keterangan saksi. (*)

Editor: Ali Wafa

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bersama Wakil Bupati, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, ulama, hingga pejabat struktural turut hadir dan mengikuti rangkaian tahlil akbar dengan penuh kekhusyukan.

“Tahlil ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga wujud syukur atas dakwah Sunan Bonang yang hingga kini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, usai mengikuti acara.

Ia menegaskan, Sunan Bonang adalah sosok ulama besar yang memiliki metode dakwah kultural yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa.

“Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan budaya. Ini membuat dakwah beliau tidak hanya diterima, tetapi juga membumi hingga lintas generasi,” katanya.

Masih menurut Mas Lindra, kehadiran ribuan peziarah dari berbagai daerah menjadi bukti betapa besarnya pengaruh spiritual dan budaya dari Sunan Bonang.

“Makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai ajaran beliau,” ujar Bupati dua periode itu.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Lindra juga mengajak masyarakat untuk terus meneladani ajaran Sunan Bonang, terutama dalam hal toleransi dan penghormatan terhadap budaya lokal. Ia menilai, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan di tengah kemajuan zaman dan tantangan kehidupan digital.

“Di era digital ini, kita harus bijak. Jangan sampai media sosial menjadi sarana perpecahan akibat hoaks dan fitnah,” tegasnya.

Mas Lindra juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara yang telah menyiapkan acara dengan baik dan tertib. Ia berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam haul tersebut dapat terus dijaga hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Semoga semangat persatuan ini menjadi bekal kita dalam membangun Tuban yang lebih maju dan harmonis,” tutupnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Pemeriksaan dilakukan secara maraton sejak tanggal 7–9 Juli 2025. Pemeriksaan itu berlangsung di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan yang merupakan lokasi proyek strategis yang tengah diusut KPK.

Pada hari pertama pemeriksaan, KPK memeriksa lima orang saksi. Jumlah itu bertambah menjadi tujuh orang pada hari kedua dan delapan orang saksi pada hari ketiga.

Pemeriksaan berlangsung tertutup. Tim penyidik KPK tampak keluar-masuk kawasan kantor Pemkab Lamongan menggunakan tiga unit mobil operasional berwarna hitam.

Pada Rabu sore sekitar pukul 17.00 WIB, tiga mobil KPK kembali meninggalkan lokasi usai pemeriksaan. Sebelumnya, dua kendaraan lain lebih dulu meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.00 WIB.

Salah satu penyidik terlihat membawa koper besar saat meninggalkan gedung. Meski sejumlah wartawan telah menunggu sejak pagi, para penyidik enggan memberikan keterangan kepada media. Salah seorang saksi yang hendak diperiksa juga menolak berkomentar.

“Ojo aneh-aneh,” katanya singkat sambil berjalan menuju lift.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap delapan saksi pada Rabu (9/7/2025). Mereka terdiri dari pejabat dan staf berbagai OPD di lingkungan Pemkab Lamongan serta pihak swasta.

Berikut daftar inisial saksi yang diperiksa KPK.

1. YSR: Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. AO: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
3. YK: Kepala Bidang Sarana, Dinas Perhubungan
4. TAS: Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. FS: Pegawai Inspektorat Pemkab Lamongan
6. NP: Kepala Bagian Umum, Setda Lamongan
7. K: Mantan ajudan Bupati Lamongan
8. R: Direktur Utama PT Karya Bisa (2014–sekarang)

Menurut Budi, pemeriksaan masih akan berlanjut hingga Jumat (11/7/2025), dengan agenda pemanggilan sejumlah saksi tambahan.

Dugaan kasus korupsi ini berkaitan dengan pembangunan gedung tujuh lantai milik Pemkab Lamongan pada periode tahun 2017–2019.

Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp151 miliar dan masuk dalam daftar proyek strategis daerah. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka dalam kasus ini. (*)

Editor: Ali Wafa

Ajakan tersebut disampaikan Yuhronur saat menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dan Dian Kemala yang digelar di Gedung Juang 45 Lamongan, Kamis (10/7/2025).

Menurut Yuhronur, kemajuan teknologi termasuk kehadiran artificial intelligence (AI) memberikan banyak manfaat. Namun juga membawa tantangan baru bagi masyarakat. Khususnya dalam penyebaran informasi di media sosial.

"Berita yang beredar di media sosial sering kali menimbulkan keresahan, kegalauan, hingga hoaks yang berpotensi melemahkan aktivitas masyarakat," ujar bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Dia menambahkan, peran aktif para purnawirawan dan anggota Dian Kemala sangat penting dalam menjadi teladan di tengah masyarakat, serta menginspirasi gerakan sosial dan budaya.

"Seperti kegiatan LGC (Lamongan Green and Clean), posyandu, dan berbagai kegiatan lainnya yang banyak diprakarsai oleh PP Polri dan Dian Kemala di desa dan kelurahan," tuturnya.

Hal senada disampaikan Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto. Dia menegaskan, peran PP Polri telah memberikan kontribusi nyata. Baik dalam bentuk pemikiran maupun masukan strategis bagi institusi Polri.

"Di era globalisasi dan digitalisasi yang serba cepat dan tidak menentu, sinergi serta kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan agar kita bisa bertahan dan menjadi bangsa yang kuat di negeri sendiri," kata AKBP Agus.

Sementara itu, Ketua PP Polri Lamongan AKBP (Purn) Ngatiran menyatakan kesiapannya untuk terus berperan aktif menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-26 PP Polri, yakni “Perkokoh Semangat Pengabdian dan Jiwa Juang PP Polri dalam Mengoptimalisasi Peran Organisasi Menuju Suksesnya Penyelenggaraan Munas VI Tahun 2026”.

"Semangat ini kami pegang teguh sebagai moto kami. Sekali Bhayangkara tetap Bhayangkara, sekali berjuang tetap berjuang," tegas Ngatiran.

Acara tasyakuran HUT PP Polri dan Dian Kemala ini diikuti oleh sejumlah purnawirawan Polri, anggota keluarga besar Dian Kemala, serta pejabat daerah setempat. (*)

Editor: Ali Wafa

Penasihat hukum Wahyudi, Muhammad Ridlwan, mengatakan, kliennya harus menghadiri sidang terkait perkara Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada waktu yang bersamaan.

"Baru saja kami sampaikan langsung kepada penyidik bahwa Pak Wahyudi tidak bisa hadir besok. Beliau sedang mengikuti sidang RPHU di Surabaya, dan pihak KPK memahami kondisi tersebut," ujar Ridlwan saat ditemui di lingkungan Pemkab Lamongan, Rabu (9/7/2025).

Kedatangan Ridlwan ke Gedung Pemkab Lamongan disebut sebagai bentuk itikad baik agar ketidakhadiran Wahyudi tidak disalahartikan sebagai sikap tidak kooperatif. Ia juga menyerahkan surat resmi pemberitahuan ketidakhadiran kepada tim penyidik KPK.

"Hari dan jam pemeriksaan KPK bertepatan dengan sidang di pengadilan, jadi memang tidak memungkinkan beliau hadir," imbuhnya.

Terkait pemanggilan ulang, Ridlwan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Menurutnya, pihak penyidik akan berkoordinasi dengan majelis hakim untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kliennya.

"Pemanggilan lanjutan menjadi ranah teknis penyidik. Dan tadi sudah ada komunikasi bahwa KPK akan mengatur kembali waktunya menyesuaikan sidang," jelasnya.

Saat ditanya soal dugaan keterlibatan Wahyudi dalam perkara pembangunan Gedung Pemkab Lamongan, Ridlwan menegaskan bahwa kliennya masih berstatus sebagai saksi.

"Beliau statusnya masih sebagai saksi. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait substansi perkara," katanya.

Sementara itu, KPK masih melanjutkan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan. Pemeriksaan berlangsung di lantai 7 Gedung Pemkab, tepatnya di Ruang Gajahmada. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kali ini, giliran Ahmad Abidlah disinyalir pernah menjabat sebagai Direktur PT Agung Pradana Putra, menjalani pemeriksaan pada Selasa (8/7/2025). 

Perusahaan tersebut merupakan kontraktor pelaksana pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 dengan nilai proyek mencapai Rp151 miliar.

Pantauan di lokasi, Abid terlihat datang seorang diri dan langsung menuju lantai 7 menggunakan lift, tempat KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Selain Abid, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pihak lain. Mereka di antaranya adalah Ketua KONI Lamongan Heri Pranoto serta Mokh Sukiman saat itu menjabat PPK/Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan yang dilakukan lembaga antirasuah sejak Senin (7/7/2025).

Total, ada 15 orang penyidik yang diturunkan ke Lamongan untuk melakukan pemeriksaan secara maraton selama lima hari ke depan.

Sebelumnya, penyidik KPK juga sempat membawa koper dari lokasi pemeriksaan pada Senin malam. Koper tersebut langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Innova berpelat L 1260 ACN, yang kemudian meninggalkan halaman gedung Pemkab Lamongan. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Terpisah, jubir KPK Budi Prasetyo dikonfirmasi memberi keterangan resmi secara tertulis kepada suarajatimpost.com, ada lima orang saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan kali ini. Di antaranya adalah pejabat dan staf di lingkungan Pemkab Lamongan. Mereka adalah:

1. Sigit Hari Mardani, Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
2. Fitriasih, Kepala Subbagian Administrasi Pengelolaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
3. Joko Andriyanto, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glagah
4. Arkan Dwi Lestari, Kepala Seksi Bina Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
5. Rahman Yulianto, Staf Subbagian Pembinaan Advokasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lamongan

Kelima saksi tersebut diperiksa untuk mendalami pengetahuan serta peran masing-masing dalam proses pembangunan gedung Pemkab Lamongan pada periode 2017–2019. 

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang saat ini masih dalam tahap finalisasi perhitungan kerugian negara oleh auditor.

Juru bicara KPK menyampaikan bahwa pengumpulan keterangan dari para saksi menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut. 

“Seluruh saksi hadir dan dimintai keterangan terkait mekanisme pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga proses administrasi yang terlibat,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pejabat Pemkab Lamongan dan meminjam gedung Pemkab untuk kepentingan proses penyidikan.

Kasus ini diduga melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pembangunan gedung, dan penyidik masih terus menelusuri aliran dana serta potensi kerugian keuangan negara.

Ketua KONI Juga Diperiksa

Hari ini, KPK memeriksa Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lamongan, Heri Pranoto, pada Selasa (8/7/2025). Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan lantai 7.

Heri tiba di lokasi pemeriksaan seorang diri sambil membawa sebuah map berwarna biru. Ia mengenakan kemeja putih dan masker. Sebelum memasuki gedung, ia sempat terlihat menunggu seseorang yang akan mengantarkan kacamata di lobi pintu masuk gedung Pemkab.

"Iya mas, hari ini diperiksa KPK, katanya terkait gedung ini. Saya sendiri tidak tahu siapa saja yang turut diperiksa hari ini," ujar Heri saat dikonfirmasi wartawan.

Heri mengungkapkan, pemeriksaan yang dijalani hari ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan pada 2017 lalu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Heri tiba di lokasi pemeriksaan seorang diri sambil membawa sebuah map berwarna biru. Ia mengenakan kemeja putih dan masker. Sebelum memasuki gedung, ia sempat terlihat menunggu seseorang yang akan mengantarkan kacamata di lobi pintu masuk gedung Pemkab.

"Iya mas, hari ini diperiksa KPK, katanya terkait gedung ini. Saya sendiri tidak tahu siapa saja yang turut diperiksa hari ini," ujar Heri saat dikonfirmasi wartawan.

Heri mengungkapkan, pemeriksaan yang dijalani hari ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan pada 2017 lalu.

Pantauan di lokasi, Heri terlihat berada di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan bersama sejumlah pejabat lain, salah satunya Mokh Sukiman, yang diketahui merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan gedung tersebut.

Sebelumnya, KPK RI telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proyek pembangunan gedung pemerintah itu. Pemeriksaan berlangsung selama lima hari, dimulai sejak Senin (7/7/2025), dengan melibatkan sedikitnya 15 penyidik dari KPK. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ruang Gajahmada yang berada di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan, Jalan Kyai Ahmad Dahlan, menjadi lokasi utama pemeriksaan yang dimulai sejak Senin (7/7/2025) pagi. Hingga pukul 18.00 WIB, proses pemeriksaan masih berlangsung.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamongan, M. Ro’is, membenarkan bahwa KPK telah mengajukan permohonan penggunaan ruangan tersebut hingga tanggal 11 Juli 2025.

“Kalau soal sampai kapan pemeriksaannya saya tidak tahu. Tapi untuk pinjam tempatnya itu sampai tanggal sebelas,” ucapnya, Senin (7/7/2025).

Ro’is menyebutkan, sekitar 15 orang anggota tim KPK telah melakukan pemeriksaan sejak pukul 08.30 WIB. Namun dia belum mengetahui secara pasti siapa saja pejabat yang diperiksa.

“Nama-namanya saya belum tahu. Tapi memang dari pagi tadi sudah ada kegiatan di dalam,” tambahnya.

Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang sebelumnya telah menjadi sorotan publik.

Pemkab Lamongan sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai aktivitas lembaga antirasuah tersebut di lingkup Pemkab Lamongan. (**)

Editor: Ali Wafa

Pemeriksaan berlangsung di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan di Jalan Basuki Rahmat, dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir sekira pukul 18.57 WIB.

Pantauan di lokasi, koper tersebut langsung dimasukkan ke bagasi mobil Toyota Innova. Usai memasukkan koper, tim penyidik langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Para penyidik tampak enggan memberikan komentar saat dicegat awak media. Demikian pula para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperiksa, memilih diam dan langsung masuk ke dalam mobil usai pemeriksaan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, M Rois, membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim KPK. Menurut Rois, terdapat sekitar 15 orang petugas KPK yang datang ke kantor pemkab.

“Kami hanya diminta untuk menyiapkan tempat. Soal materi pemeriksaan, saya tidak tahu,” ujar Rois saat dikonfirmasi, Senin malam.

Belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait tujuan pemeriksaan ataupun identitas pejabat yang diperiksa. Namun, dugaan kuat pemeriksaan ini berkaitan dengan proses penyelidikan kasus korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Informasi yang dihimpun suarajatimpost.com pemeriksaan tersebut berlangsung di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat. Akses ke lantai tersebut dijaga ketat oleh petugas keamanan, dan tidak sembarang orang diperbolehkan masuk.

Pantauan di lokasi, terlihat sejumlah mobil terparkir di halaman kantor Pemkab yang diduga digunakan oleh para petugas KPK. Sementara itu, beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga terlihat berjaga di depan pintu masuk gedung.

Ketika sejumlah wartawan mencoba untuk mendekat dan memasuki area lantai 7, petugas dengan tegas melarang masuk. Hingga Senin sore, aktivitas pemeriksaan masih berlangsung di lokasi tersebut.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, M. Rois, membenarkan adanya kehadiran tim dari KPK. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail terkait pemeriksaan yang dilakukan.

"Saya hanya diminta untuk menyiapkan tempat. Mengenai materi atau siapa yang diperiksa, saya tidak tahu," ujar Rois saat dikonfirmasi secara terpisah

Rois menyebut, jumlah petugas dari KPK yang hadir di Lamongan diperkirakan sekitar 15 orang. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya hanya membantu dalam penyediaan fasilitas.

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai agenda pemeriksaan di Lamongan. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui siapa saja pihak yang diperiksa serta perkara apa yang sedang didalami. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam penyampaiannya, bupati yang akrab disapa Bupati Yes itu menekankan, bahwa arah perubahan APBD tahun ini difokuskan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas kebijakan diarahkan ke sejumlah sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan dan olahraga, kesehatan dan lingkungan hidup, serta penguatan koperasi desa.

“Perubahan ini kita prioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan diarahkan untuk semakin responsif terhadap tantangan, sekaligus menjadi instrumen strategis pembangunan,” ujar Yuhronur di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan.

Bupati Yes menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi perhatian utama dalam perubahan anggaran kali ini. Fokusnya pada peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur dasar, termasuk jaringan jalan, pengairan, serta sarana pertanian.

“Tujuannya untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menopang ketahanan pangan daerah dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Di sektor pendidikan dan olahraga, pemerintah daerah akan merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, memelihara stadion, serta meningkatkan pembinaan atlet.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan dan lingkungan hidup, anggaran difokuskan pada operasional RSUD Ki Ageng Brondong dan pemenuhan izin Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro.

Adapun di sektor koperasi, Pemkab Lamongan akan mendorong pendirian koperasi desa dan kelurahan “Merah Putih” sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam nota keuangan yang disampaikan, Pak Yes juga mengungkapkan bahwa perubahan APBD tahun ini mengalami defisit sebesar Rp88,549 miliar. Penyesuaian ini dilakukan akibat adanya pergeseran dan revisi anggaran, termasuk penyesuaian sumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,228 triliun atau turun 0,66 persen dari sebelum perubahan. Sementara itu, belanja daerah meningkat 1,75 persen menjadi Rp 3,17 triliun. Kekurangan anggaran ditutup melalui pembiayaan dari SILPA dan pinjaman daerah, sehingga estimasi sisa pembiayaan menjadi nol.

“Dengan arah kebijakan yang terukur, kami optimis perubahan APBD 2025 akan memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup pak Yes. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Namun sayangnya, di balik menggeliatnya industri di Kabupaten Tuban, angka kemiskinan di Bumi Wali itu masih cukup tinggi. Hal itu disampaikan M . Abdul Rohman, narasumber seminar kepemudaan saat pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Tuban periode 2025–2026 di gedung DPRD Tuban, Senin (30 /6/2025).

“Para aktivis dan pemuda jangan sampai hanya jadi penonton di rumah sendiri. Sekarang Tuban menjadi daerah tujuan investasi besar. Salah satunya proyek kilang minyak. Kita harus siap menghadapinya,” kata Rohman di hadapan peserta.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), nilai investasi proyek GRR Tuban membengkak menjadi sekitar US$23 miliar atau setara Rp377 triliun dari estimasi awal sebesar US$13,5 miliar.

“Skala investasi sebesar itu harus dikawal serius demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tuban. Peran pemuda sangat penting dalam memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Rohman, yang juga pengurus Karang Taruna Jawa Timur, menegaskan bahwa aktivis mahasiswa harus bersikap kritis dan mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat perkembangan industri.

Dia juga menyinggung keberadaan sejumlah industri besar lainnya yang sudah lebih dulu hadir di Tuban. Seperti PT Semen Indonesia, Solusi Bangun Indonesia (SBI), PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), hingga PLTU Tanjung Awar-Awar.

“Keterlibatan aktif pemuda harus menjadi ujung tombak dalam mengawal industrialisasi di Tuban. Tidak hanya mengawasi, tapi juga menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan,” kata Rohman.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro. Dia menegaskan, generasi muda harus mengambil peran strategis di tengah pesatnya laju industrialisasi.

“Pemuda di mana pun harus berperan aktif. Kami di DPRD juga telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memastikan pertumbuhan industri tetap berkelanjutan, adil, dan melindungi hak masyarakat,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa DPRD Tuban terus melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta dampak lingkungan dari aktivitas industri.

“Industrialisasi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersinergi membangun Tuban yang lebih maju,” katanya.

Selain Rohman dan Sugiantoro, seminar tersebut juga menghadirkan narasumber dari Pemkab Tuban. Yakni Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial Disnakerin Tuban, Lusiana.

Narasumber lainnya, pengamat industrialisasi Rifki Mukhlason, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan industri.

“Industri itu penting, tapi kalau tidak disiapkan dengan baik, tidak melibatkan masyarakat, dan tidak memperkuat SDM lokal, maka industrialisasi bisa jadi bencana jangka panjang. Bukan berkah pembangunan,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Tak sedikit jemaah, petugas haji, hingga pihak berwenang di Arab Saudi yang menyoroti berbagai kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Dari persoalan teknis saat pemberangkatan, keterlambatan layanan, hingga sistem koordinasi yang tidak optimal di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, menjadi catatan penting yang tidak bisa diabaikan. 

Bahkan, sebuah surat resmi dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia sempat beredar luas dan menimbulkan pertanyaan publik soal kesiapan serta kredibilitas sistem penyelenggaraan haji Indonesia.

Kondisi ini memunculkan gagasan penting, perlunya dibentuk Kementerian Haji yang berdiri secara mandiri dan terpisah dari Kementerian Agama.

Hal ini dinilai mendesak mengingat jumlah jemaah haji asal Indonesia yang mencapai lebih dari 230 ribu orang setiap tahunnya, menjadikannya sebagai jemaah terbesar di dunia.

"Haji adalah rukun Islam kelima yang sangat sakral bagi umat Islam. Di Indonesia, antrian keberangkatan bisa mencapai puluhan tahun. Maka sudah sepatutnya negara hadir secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik," ujar KH.Maksum Faqih, (Gus Maksum) Pengasuh PP Langitan Widang, Tuban, sekaligus Wasekjen PBNU yang menyuarakan kritik atas haji tahun ini, Sabtu ( 28/6/2025).

Menurutnya, status Badan Pengelola Haji (BPH) yang saat ini hanya menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama, dinilai tidak cukup kuat dan fleksibel dalam mengambil keputusan strategis. Dibutuhkan lembaga yang tidak hanya setingkat kementerian secara struktural, namun benar-benar berdiri sendiri secara kelembagaan dengan kewenangan penuh dalam pengelolaan haji nasional.

"Kalau terus ditangani hanya sebagai unit dari Kemenag, saya yakin tidak akan maksimal. Masalah haji sangat kompleks, mulai dari persiapan di dalam negeri, koordinasi antarinstansi, hingga pelayanan di tanah suci. Itu memerlukan struktur yang khusus, cepat, dan berwenang penuh," tambahnya.

Beberapa negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Iran telah memiliki kementerian atau otoritas khusus yang menangani haji. Mereka memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan, anggaran, pelayanan, hingga hubungan diplomatik terkait kuota dan logistik haji.

Maka, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia seharusnya juga memiliki infrastruktur kelembagaan yang setara, jika ingin benar-benar serius meningkatkan kualitas layanan haji. Pembentukan Kementerian Haji bisa menjadi langkah reformasi penting sekaligus warisan positif bagi masa depan pelayanan umat.

Usulan ini disampaikan dengan harapan agar Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI, khususnya Komisi VIII yang membidangi urusan agama dan sosial, dapat mempertimbangkan secara serius pembentukan Kementerian Haji Republik Indonesia.

“Haji bukan hanya soal logistik. Ini soal kehormatan bangsa dan tanggung jawab negara dalam melayani tamu-tamu Allah. Jika kita lalai dalam hal ini, tidak hanya dampaknya dirasakan di dunia, tapi juga menjadi beban tanggung jawab kita kelak,” pungkasnya.

Dengan adanya kementerian khusus, tata kelola haji diharapkan akan lebih tertib, profesional, dan akuntabel, sejalan dengan semangat melayani jemaah haji sebagai bentuk ibadah nasional. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Para petani berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, agar program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo benar-benar bisa terwujud di lapangan.

Ratusan petani dari wilayah Kecamatan Widang dan Plumpang di Kabupaten Tuban, serta Kecamatan Laren di Kabupaten Lamongan, menggelar forum musyawarah di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Widang pada Selasa (24/6/2025). 

Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir yang disebabkan oleh buruknya fungsi Waduk JRD di perbatasan Tuban-Lamongan.

Musyawarah yang turut dihadiri sejumlah kepala desa, camat, hingga unsur Polsek, Koramil, serta perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Pertanian Tuban, dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) ini berlangsung tegang.

Ketegangan kian memuncak saat Kepala Desa Banjar, Kecamatan Widang, Suyitno, mempertanyakan kejelasan status lahan tambak di dalam area waduk kepada perwakilan BBWS BS. Jawaban BBWS BS ternyata tanah tersebut ilegal.

"Kalau memang ilegal, apa susahnya untuk hanguskan tambak dalam waduk. Jangan sampai kita ke Jakarta. Jangan sampai, masalah ini bupati kita, gubernur kita dianggap tidak becus kerja. Itu perlu tindak lanjut dari BBWS BS dan PJT," tegas Suyitno.

Dia menegaskan, harapan masyarakat yaitu adanya normalisasi atau penyelesaian di dalam waduk, terutama tambak-tambak di dalam waduk. Karena tanah yang ada di dalam waduk tersebut merupakan tanah negara yang sudah dibebaskan.

"Selaku pemangku wilayah atau dari BBWS BS maupun dari pemerintahan pusat itu menormalisasi waduk dengan mengembalikan fungsi waduk tersebut," harapnya.

"Padahal negara membangun waduk itu untuk menyejahterakan warga yang di sekitar waduk yang notabenenya tanah wajib pajak," imbuh Suyitno.

Sementara itu, Kepala Desa Gelap, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Agus Syaifudin menegaskan, yang menjadi persoalan karena di dalam Waduk JRD banyak tambak. Sehingga aliran air dari Wilayah Kecamatan Widang dan Plumpang yang mengarah ke pintu keluar hanya melewati saluran air.

"Jadi di dalam waduk kita membuat ledeng atau kali hanya lewat itu saja. Nah, itu pun banyak dipenuhi eceng gondok. Perlu adanya normalisasi khususnya perbatasan Mlangi dan Simorejo sampai ke Outlet Jabung itu perlu dinormalisasi," ujarnya.

Dampak dari adanya tambak di dalam Waduk JRD yaitu aliran air pintu keluar tidak lancar. Selama ini di wilayah Kecamatan Widang dan Plumpang genangan air sangat tinggi. Padahal di wilayah Laren tidak ada air.

Koha, pria yang mengaku staf BBWS BS mengatakan, pintu keluar air di Waduk JRD yang berada di Kecamatan Laren memang ada rata air yang perlu dikondisikan. Karena ada beberapa petani yang membutuhkan untuk buka tutup pintu di outlet waduk. 

"Sebenarnya memang ada outlet tidak maksimal dan memang ada sedimentasi. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kegiatan normalisasi Kali Avur agar bisa lancar. Itu sebagai bentuk upaya kami dari BBWS Bengawan Solo agar masyarakat bisa tanam," pungkasnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Lokasi penemuan berada di dekat perempatan Anjlok, arah menuju Desa Tanggir. Penemuan mayat itu sontak membuat geger warga sekitar, yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian.

Tim Inafis dari Satreskrim Polres Tuban segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi jenazah ke rumah sakit guna proses identifikasi dan autopsi.

Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale melalui Kasi Humas Polres Tuban, AKP J Mintoro, membenarkan penemuan jasad tersebut.

"Benar, ada temuan mayat perempuan pagi tadi. Saat ini sudah dalam penanganan tim Inafis," kata AKP J Mintoro kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tentang kondisi mayat yang tanpa kepala tidaklah benar.

"Kondisi tubuh korban utuh, tidak seperti yang tersebar di media sosial. Kami imbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," tegasnya.

Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hingga kini, identitas korban juga belum diungkap secara resmi oleh pihak kepolisian.

"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak berspekulasi. Biarkan petugas bekerja untuk mengungkap kebenarannya," ujarAKP J Mintoro. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kedua tersangka berinisial J (45) dan AJ (30). Mereka ditangkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tuban pada Selasa (17/6/2025). Mereka merupakan anggota aktif dalam grup  Facebook tersebut.

"Grup ini sudah ada sejak tahun 2010 dan diikuti lebih dari 1.000 orang," ujar Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, Rabu (18/6/2025).

Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan terhadap aktivitas mencurigakan dalam grup Facebook "Gay Tuban". Di dalam grup itu, para anggotanya secara terbuka menyatakan diri sebagai penyuka sesama jenis.

“Grup ini kami temukan setelah sebelumnya Polda Jatim menangani grup sejenis lainnya bernama Gay Lamongan Tuban Bojonegoro. Kami menindaklanjuti temuan itu dan berhasil mengidentifikasi beberapa pengguna aktif di Tuban,” jelas AKP Dimas.

Saat ini, polisi masih memburu pelaku lainnya, termasuk admin atau pembuat grup Facebook tersebut. Proses penyelidikan dan pengembangan kasus pun terus dilakukan.

“Kami terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pengguna aktif lainnya dan mencari tahu siapa yang membuat grup ini,” tambahnya.

Akibat perbuatannya, J dan AJ dijerat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 31 jo Pasal 5 serta Pasal 32 jo Pasal 6 UU Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pornografi.

"Ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar," pungkas AKP Dimas. (*)

Editor: Ali Wafa

Rawa terluas di Jawa Timur ini, kini telah berubah menjadi sebuah waduk raksasa untuk penampungan dan pengendalian air. Waduk yang dibangun pada tahun 2010 lalu itu terbengkalai hingga warga menyebutnya waduk mangkrak

Meski demikian, di pintu masuk kawasan Waduk JRD di wilayah perbatasan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, persisnya di Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Meski terpampang papan data bertulisan larangan pemanfaatan tanah milik negara dengan ancaman denda dan pidana, namun kondisi dalam lokasi Waduk JRD tersebut ditanami padi dan dibuat tambak. 

Petani mengaku kesal karena dampak yang dirasakan sudah puluhan tahun. Sedangkan penggarap di dalam waduk selain sudah menikmati hasil dari tanah negara dan masih sibuk memperjuangkan pembebasan lahan. 

Sementara lahan pertanian yang berada di balik Waduk JRD itu petani harus menjerit berjuang selamatkan tanaman miliknya. Diperparah lagi tanggul waduk yang mangkrak menjadi asrama tikus dan menjadi petaka bagi petani

Dalam sepekan terakhir ini, ribuan hektare lahan pertanian milik petani di Kecamatan Widang dan Plumpang terendam banjir dan terancam gagal panen akibat limpahan Sungai Avur yang tidak memadai. 

Sejumlah petani juga mengaku kondisi ini sering dialami selama bertahun-tahun merasakan dampak dari pembangunan waduk yang mangkrak.

Petani menyebut, air dari hulu Sungai Avur tidak dapat tertampung di waduk. Sehingga meluap dan menggenangi area persawahan di Kecamatan Widang dan Plumpang.

Karena frustrasi gagal melakukan tanam awal musim dan terancam gagal panen, akhirnya para petani gabungan dari Kecamatan Widang dan Plumpang nekat menjebol tanggul Waduk JRD.

Banjir langganan yang menimpa petani tersebut diduga akibat tidak berfungsinya dan kevakuman Waduk JRD sebagaimana mestinya.

Waduk yang seharusnya menjadi sarana pengendali banjir dan penampung air saat musim hujan justru mangkrak terbengkalai dan disinyalir disalahgunakan fungsinya.

"Kalau di Desa Banjar, dari total 360 hektare, sekitar 120 hektare tidak bisa ditanami. Di Desa Widang ada sekitar 80 hektar, dan di Desa Bunut bahkan hampir 90 persen lahan terendam. Sementara di Kecamatan Plumpang, luasan yang terdampak mencapai 7.000 hektare," beber Wahyudi, warga setempat, Selasa (17/6/2025)

Warga Plumpang dan Widang tidak merasa punya masalah dengan penggarap yang berada di dalam waduk. Apa yang dilakukan Petani Plumpang dan Widang ini murni karena lahannya terdampak oleh luapan air Kali Avur yang seharusnya masuk ke dalam waduk.

“Masalah yang menggarap itu orang mana saya tidak mau tahu karena itu bukan urusan kami. yang saya tahu bahwa waduk itu tempat penampungan air bukan tempat penanaman padi atau dibangun tambak. Itu salah satu penghambatnya," ujarnya Wahyudi.

Lebih lanjut, Yudi menegaskan, pintu masuk pembuangan dari Kali Avur yang seharusnya masuk langsung ke dalam waduk itu besar lancar tetapi itu kurang besar.

“Pintu air Jabung Ring Dyke kurang lebar itu menjadi kendala dan sangat menggagu. Karena air yang mengalir dari Kali Avur tidak bisa langsung masuk ke dalam waduk," jelasnya.

Meski Waduk JRD telah dibangun pada tahun 2010 dan pada tahun 2011, semua lahan sudah dibebaskan. Walaupun tanah itu milik negara, tapi negara sudah memberi kompensasi kepada penggarap. Tapi nyatanya masih digarap orang lain.

Kalau tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi banjir, tapi tak separah pada tahun ini. Karena dulu tanggul mereka belum sebesar sekarang.

Di saat lahan sepanjang Kali Avur tidak bisa ditanami padi karena air tidak bisa masuk ke Waduk JRD, namun lahan di dalam waduk ini sekarang banyak tanaman padi yang seharusnya tidak ada.

"Ironisnya, kami yang di luar tanah resmi hak milik gak bisa tanam. Tetapi yang berada di dalam waduk yang ilegal sekarang bisa tanam karena tidak ada air di sana,” ungkap Wahyudi.

Warga dan petani yang tak ingin banjir meluas, akhirnya sepakat mengambil tindakan darurat. Mereka membuat sodetan atau pelebaran pintu waduk menggunakan alat berat, agar air dari Sungai Avur bisa kembali mengalir ke dalam waduk sesuai fungsinya.

"Kami tidak ingin menunggu terlalu lama, karena air makin meluas. Kami lakukan sodetan agar genangan cepat surut," imbuhnya

Para petani berharap, sodetan darurat yang mereka buat bisa membantu mengurangi genangan air dan mempercepat proses surutnya banjir. Dengan begitu, mereka bisa segera memulai kembali aktivitas bertani seperti sediakala.

Mereka juga mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan normalisasi dan evaluasi fungsi waduk, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di musim hujan mendatang. (*)

Editor: Ali Wafa

Petani yang terdampak menyebut, penyebab banjir tidak lepas dari mangkraknya proyek Waduk Jabung Ring Dyke yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Tuban–Lamongan.

Pembangunan waduk yang semestinya menjadi solusi pengendalian air justru terbengkalai selama bertahun-tahun. Akibatnya, luapan air dari daerah hulu Kali Avur tak dapat tertampung dan menggenangi area persawahan.

Sejumlah petani yang tergabung dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kecamatan Plumpang, nekat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. 

Mereka menuntut pemerintah segera melakukan normalisasi Kali Avur yang mengalami pendangkalan dan menyebabkan banjir berkepanjangan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi Kali Avur yang tak kunjung mendapat penanganan serius. Pendangkalan di sejumlah titik menyebabkan aliran air terhambat dan memicu banjir di kawasan pertanian.

Para petani menyebut, banjir tahun ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Petani yang datang berasal dari berbagai desa terdampak. Seperti Desa Klotok, Bandungrejo, Plandirejo, Sembungrejo, Kedungrejo, Kedungsoko, Kebomlati, Jatimulyo, Cangkring, dan Plumpang.

Selain area persawahan di Kecamatan Plumpang, di wilayah Kecamatan Widang di sisi selatan dari Waduk Jabung Ring Dyke (JRD) beberapa lahan pertanian bernasib sama .

Koordinator aksi, Nur Aksan mengatakan, banjir yang terjadi sudah mengganggu aktivitas pertanian secara serius. Para petani bahkan terancam gagal tanam karena lahan terus tergenang.

“Kami meminta agar Kali Avur dinormalisasi secara menyeluruh. Fungsinya sebagai saluran air harus dikembalikan. Kami juga menuntut agar DAM Swiss 2 dibuka, atau dilakukan pembobolan saluran minggu ketiga bulan ini,” ujar Nur Aksan, Ahad (15/6/2025)

Nur Aksan menyatakan, meski ada tanggapan positif atas tuntutan kedua terkait pembukaan DAM, pihaknya belum puas karena belum ada kejelasan terkait permintaan normalisasi Kali Avur.

Jika tuntutan tersebut tidak segera segera dipenuhi, dia bersama para warga mengancam akan menggelar aksi dengan menggerakkan massa yang lebih besar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo menyatakan dukungan penuh terhadap para petani. Dia menyoroti sedimentasi yang terjadi di Kali Avur.

Tulus juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek pembangunan Waduk Jabung Ring Dyke sebagai salah satu solusi jangka panjang.

“BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) harus berani mengambil langkah cepat. Jika Jabung Ring Dyke selesai, permasalahan banjir di Kali Avur akan jauh lebih mudah ditangani,” ucap Tulus.

Menurutnya, elevasi Waduk Jabung yang lebih tinggi dari wilayah Kecamatan Plumpang menjadi salah satu penyebab limpahan air yang terus menggenangi lahan petani.

Sementara itu, perwakilan teknis dari BBWS Bengawan Solo, Feri menyampaikan, pihaknya masih melakukan koordinasi internal terkait pembukaan DAM Swiss 2.

DIa menjelaskan, pembangunan Waduk Jabung Ring Dyke memang masih terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Khususnya di Desa Mlangi.

“Dari total 550 bidang, masih ada 57 bidang yang belum terselesaikan. Tahun ini tidak ada alokasi anggaran karena efisiensi. Rencananya akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2026,” jelas Feri.

Dia menambahkan, proses pembangunan waduk akan dilanjutkan setelah seluruh bidang lahan tuntas dibebaskan.

Para petani berharap ada solusi cepat dari pemerintah. Jika kondisi ini terus berlarut, mereka khawatir akan gagal panen yang berdampak pada penghidupan sehari-hari.

“Kami butuh kepastian, bukan janji. Kalau tidak segera ada tindakan, sawah kami tidak bisa ditanami,” tutup Nur Aksan. (*)

Editor: Ali Wafa

Penilaian lapangan dilakukan oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (12/6/2025). Kegiatan dimulai dari Kantor Kelurahan Kebonsari dan berlanjut menyusuri pemukiman warga.

Perwakilan tim penilai, Nugroho Rahardjo, mengapresiasi langkah Kelurahan Kebonsari yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Sebelumnya, kelurahan ini telah melalui tahapan kategori pratama dan madya sebelum melaju ke tingkat mandiri.

“Ini bukan proses yang singkat. Perlu keterlibatan aktif dari seluruh warga dan pemerintah kelurahan. Dan saya melihat Kebonsari punya peluang besar meraih kategori Mandiri,” ujar Nugroho.

Dia berharap, keberhasilan ini nantinya bisa menjadi inspirasi bagi desa dan kelurahan lain, terutama di wilayah Kabupaten Tuban. Bahkan menurutnya, tidak menutup kemungkinan Kebonsari bisa melangkah lebih jauh ke kategori pembina di masa mendatang.

Nugroho menjelaskan, program Kelurahan Berseri merupakan salah satu inovasi lingkungan yang digagas Pemprov Jawa Timur. Program ini mendorong terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan lestari hingga ke tingkat akar rumput.

“Dukungan dari berbagai pihak menjadikan program ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Di sisi lain, Lurah Kebonsari, Ariesman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai dari DLH Provinsi Jawa Timur. Dia menegaskan, pencapaian yang diraih selama ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

“Kami terus mengajak warga untuk terlibat aktif menjaga lingkungan. Harapan kami, tim penilai juga dapat memberikan masukan dan bimbingan demi perbaikan ke depan,” ujar Ariesman.

Dia menambahkan, partisipasi dalam penilaian ini bukan hanya soal kompetisi, melainkan sebagai momentum memperkuat semangat bersama dalam mewujudkan Kebonsari Berseri Mandiri. (*)

Editor: Ali Wafa

Apresiasi tersebut disampaikan saat pertemuan daring melalui Zoom di Command Center Kabupaten Lamongan, Rabu (11/6/2025).

Program 1-10-100 merupakan skema bantuan orang tua asuh kepada balita stunting maupun berisiko stunting, berupa bantuan paket makanan bergizi senilai Rp 5 juta dari satu orang tua asuh, yang diberikan kepada 10 balita selama 100 hari.

Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menjelaskan, program ini berhasil menjangkau 2.640 balita pada tahun 2024, mencakup 96,58 persen dari total balita stunting dan berisiko stunting yang tercatat sebanyak 2.557 balita.

“Pada 2024, 71 orang tua asuh menjangkau 96 persen balita stunting maupun berisiko stunting, sehingga total jangkauan mencapai 2.450 balita. Program ini bahkan sudah diadopsi pemerintah pusat melalui program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Menurunkan Stunting,” ujar Dirham.

Dana bantuan tersebut bersumber dari berbagai pihak melalui Corporate Social Responsibility (CSR), komunitas, organisasi, hingga donasi perorangan, yang pada 2024 berhasil menghimpun lebih dari Rp870 juta.

Dampak signifikan dari program ini terlihat pada angka prevalensi stunting di Lamongan yang terus menurun. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Lamongan tercatat sebesar 27,50 persen pada 2022. Angka tersebut kemudian turun drastis menjadi 9,40 persen di 2023 dan menyentuh 6,9 persen pada 2024.

Untuk menjaga efektivitas program, Pemkab Lamongan menggandeng akademisi dari Universitas Islam Lamongan (Unisla) sebagai pendamping. Sementara perkembangan balita dipantau dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu kepada orang tua asuh.

“Dari hasil pemantauan, 75 persen anak dinyatakan lulus dari garis stunting. Sementara 25 persen lainnya tidak lulus karena memiliki penyakit bawaan. Artinya, jika tanpa faktor penyakit bawaan, seluruh anak bisa dikatakan lulus stunting,” kata Dirham.

Keberhasilan Lamongan dalam menurunkan angka stunting ini mengundang perhatian dan apresiasi dari panelis penilaian Provinsi Jawa Timur.

“Terima kasih atas sumbangsih Kabupaten Lamongan dalam upaya menurunkan angka stunting di Jawa Timur,” ujar salah satu perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Ketertarikan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Universitas Airlangga, organisasi Muhammadiyah, serta TP PKK Jawa Timur.

“Kami sangat tertarik dengan inovasi program 1-10-100 ini. Ke depannya, kami ingin mempelajari lebih dalam dan mungkin mengadopsinya di daerah lain,” ujar salah seorang panelis. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Jembatan Cincin, peninggalan kolonial Belanda berusia lebih dari satu abad itu, perlahan larut dalam kabut waktu. Dilupakan. Dan menyimpan kisah-kisah yang tak pernah selesai diceritakan. Namun jembatan bersejarah ini, kini hanya menjadi sebuah cerita mistis.

Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1919 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Netherlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Jembatan Cincin pernah menjadi bagian vital jalur Babat–Tuban. Jalur ini bukan hanya penghubung dua kabupaten. Melainkan jalur strategis bagi pergerakan manusia dan logistik penjajah.

"Jembatan ini dirancang sebagai jembatan kelas A. Mampu menahan beban kereta api berat," kata Navis Abdul Rouf, sejarawan muda asal Lamongan.

Menurutnya, jembatan ini memiliki panjang sekitar 200 meter dan lebar 9 meter. Jembatan ini dibagi menjadi lima segmen. Masing-masing sepanjang 40 meter.

Jalur ini mulai beroperasi pada 1 Desember 1919. Namun sejak tahun 1980-an, roda besi berhenti bergulir. Rel yang dulu bergetar oleh dentuman lokomotif, kini ditimbun aspal. Menjadikan Jembatan Cincin sekadar lintasan kendaraan roda dua yang bergetar di atas papan kayu lapuk.

Di siang hari, jembatan ini sekilas tampak biasa. Namun saat malam merangkak, aura berbeda mulai terasa. Banyak warga percaya jembatan ini menyimpan energi negatif.

"Sekitar jam sembilan malam, suasana hawa terasa berubah. Ada warga yang mengaku sering melihat penampakan," kata Achmad, warga setempat yang setiap hari menyeberangi jembatan ini dengan sepeda motornya.

Gladak kayu yang menutup rel tua itu tampak keropos. Menyisakan lubang menganga yang mengintip langsung ke dasar jurang sungai. Getaran motor menambah kesan seolah setiap pengendara sedang berjudi dengan maut.

Tak hanya menyimpan cerita transportasi, Jembatan Cincin juga menyimpan jejak perang. Saat Agresi Militer Belanda II (1948–1949), jembatan ini menjadi saksi bisu jatuhnya Babat ke tangan pasukan Mariniers Brigade (Marbrig) Belanda tanpa perlawanan berarti. Ironisnya, sebelum itu, jembatan ini justru dihancurkan oleh pasukan Belanda sendiri.

"Pada masa perang Belanda–Jepang, jembatan ini dibom untuk mencegah pasukan Jepang menyeberangi Bengawan Solo," ujar Navis.

Aksi itu juga diyakini sebagai cara Belanda memutus jalur evakuasi warga antara kawasan Cincin dan Sekalang. Banyak warga mengungsi ke daerah Banguran, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Kini, jembatan itu tetap berdiri. Namun tak lagi menjadi nadi pergerakan atau penghubung strategis. Ia menjadi saksi bisu dari kejayaan, kehancuran, hingga kealpaan bangsa terhadap sejarahnya sendiri.

Warga dan pegiat sejarah berharap Jembatan Cincin mendapat perhatian pemerintah. Mereka ingin jembatan ini direvitalisasi. Tidak hanya untuk keselamatan pengguna jalan, tetapi juga sebagai bagian dari pelestarian sejarah.

"Jangan biarkan jembatan ini menjadi cerita mistis yang dihindari. Padahal nilai sejarahnya luar biasa," ujar Navis.

Di banyak negara, infrastruktur tua seperti ini justru menjadi destinasi wisata budaya dan edukasi. Namun di sini, nasibnya hampir sepadan dengan barang rongsokan.

“Modernisasi kerap melupakan, bahwa kemajuan bukan hanya membangun yang baru, tetapi juga merawat yang lama—karena pada warisan seperti Jembatan Cincin inilah identitas sebuah bangsa terbentuk." pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Peresmian dilakukan oleh Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Inf Dicky Purwanto, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakapolres Tuban, Camat dan Forkopimka Jenu, anggota DPRD Tuban, serta tokoh masyarakat dan agama setempat.

Letkol Inf Dicky menyebutkan, program MBG merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penyediaan makanan bergizi gratis ini bukan semata-mata bantuan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045.

"Program ini mendukung tumbuh kembang anak, ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjaga asupan gizi peserta didik," kata Dicky saat memberikan sambutan.

Dicky menambahkan, penyelenggaraan program juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian lokal. Sejumlah pelaku usaha lokal seperti petani, pedagang, dan nelayan dilibatkan dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

Setelah SPPG Jenu Sugihwaras, akan menyusul pembukaan enam SPPG lain di kecamatan berbeda. Seluruh unit tersebut kini tengah menunggu proses verifikasi dari Badan Gizi Nasional sebelum mulai beroperasi.

“Total ada tujuh SPPG yang sudah siap. Kita tinggal menunggu arahan selanjutnya,” ujar Dicky.

Sementara itu, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Yulia Istiqomah, menyampaikan bahwa SPPG Jenu Sugihwaras memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 porsi makanan per hari. Saat ini, sebanyak 2.750 siswa telah menerima manfaat program yang mencakup wilayah Kecamatan Jenu, Tuban, dan Merakurak.

"Penerima manfaat adalah siswa dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelas Yulia.

Untuk menjaga kualitas makanan, setiap SPPG melibatkan tenaga ahli gizi dalam perencanaan menu dan proses produksi. Pihaknya juga menyiapkan makanan alternatif bagi anak-anak yang memiliki alergi tertentu agar asupan gizi tetap terpenuhi.

"Seluruh proses dilakukan sesuai standar higienis dan memperhatikan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kami berkomitmen menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya," ujar Yulia.

Program MBG menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting, memperbaiki kualitas pendidikan, serta mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penegasan tersebut disampaikan Haikal saat menghadiri panen jagung PRG bersama Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, mewakili Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan jajaran Forkopimda Lamongan, Selasa (10/6/2025).

"Kenapa ada yang menyatakan jagung tidak halal? Ini banyak netizen asal bicara. Bibitnya dari tanah, secara asal-usul jelas, dan tidak ada unsur haram. Maka saya nyatakan, jagung ini halal dan tidak memerlukan sertifikat halal. Jangan ragu lagi," ujar Haikal yang akrab disapa Babe Haikal.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa secara substansi, jagung termasuk dalam positive list atau daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur oleh BPJPH.

"Inovasi jagung PRG ini justru membawa manfaat besar, baik dari sisi produktivitas maupun efisiensi biaya. Jangan ada lagi keraguan," tegasnya.

Haikal juga memaparkan bahwa peningkatan nilai dari penggunaan jagung PRG cukup signifikan.

"Nilai tambahnya bisa mencapai Rp5,5 juta per hektare. Jika diterapkan di seluruh lahan jagung di Jawa Timur yang mencapai 12 juta hektare, potensi pertambahannya mencapai Rp6 triliun. Ini sangat mendukung petani," ungkapnya.

Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menyampaikan, Pemkab Lamongan mendukung penuh pengembangan jagung PRG sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor agrobisnis daerah.

“Selama lima tahun terakhir, produksi jagung di Lamongan rata-rata mencapai 580 ribu ton per tahun. Kami berada di posisi kelima se-Jawa Timur dan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan produksi ini,” ujarnya.

Menurut Dirham, Pemkab Lamongan juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor atau pendekatan pentahelix—antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media—untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Jagung dan padi adalah dua sektor utama di Lamongan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, sebagaimana dicanangkan Presiden," imbuhnya.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lamongan, Muh Yudi Setianur, menyampaikan bahwa jagung PRG yang telah dikembangkan selama dua tahun terakhir di Desa Banyubang memberikan dampak positif secara langsung bagi petani.

"Kami bisa menghemat hingga 75 persen biaya produksi, terutama untuk pestisida. Akar tanaman juga lebih kuat, dan hasil panennya lebih baik," jelas Yudi.

Saat ini, pengembangan jagung PRG di Banyubang dilakukan di lahan seluas 10 hektare dan akan terus diperluas seiring meningkatnya minat dan hasil yang positif. (*)

Editor: Ali Wafa

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa tektonik tersebut terjadi pukul 06.15 WIB dan berpusat di laut dengan kedalaman 5 kilometer.

“Episentrum gempa berada di koordinat 5,84 Lintang Selatan dan 112,24 Bujur Timur, sekitar 119 kilometer timur laut dari Kabupaten Tuban,” terang Kepala stasiun Meteorologi, BMKG Tuban, Muchammad Nur dalam keterangan tertulis resminya, Selasa (10/6/2025).

Guncangan gempa dirasakan di wilayah Bawean, Gresik, dengan intensitas II hingga III dalam Skala Intensitas Mercalli Modifikasi (MMI). Artinya, gempa dirasakan oleh sebagian orang di dalam rumah dan terasa seperti ada kendaraan berat yang melintas.

BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

“Gempa ini dirasakan dan informasi disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan,” tambah BMKG.

Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan terkait kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Ghianto, menyatakan bahwa warga di wilayahnya tidak merasakan adanya getaran gempa.

“Di grup WhatsApp yang berisi para kepala desa se-Kecamatan Jenu, juga tidak ada laporan mengenai gempa maupun kerusakan,” ujar Ghianto.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi melalui aplikasi InfoBMKG, situs www.bmkg.go.id, atau akun media sosial resmi BMKG. (*)

Editor: Ali Wafa

Hari keramat itu bukan hari biasa. Bagi masyarakat Wolutengah, ini adalah momen sakral: sedekah bumi—sebuah tradisi warisan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Ritual sedekah bumi bukan sekadar prosesi adat. Ia menjadi manifestasi dari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam tradisi ini, masyarakat menyampaikan rasa syukur atas panen yang melimpah, sekaligus permohonan agar desa mereka dijauhkan dari pagebluk, atau mara bahaya.

Di tengah keramaian, suara gemuruh doa dan lantunan mantra terdengar mengiringi penyembelihan seekor sapi. Dagingnya kelak dimasak bersama dan disantap dalam ritual kenduri massal—sebuah lambang kebersamaan yang sarat makna sosial.

“Sedekah bumi ini bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah bentuk syukur kami kepada Tuhan, juga sebagai ikhtiar menolak balak,” kata Kepala Desa (Kades) Wolutengah, Rasdan, kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Menurut Rasdan, tradisi ini sudah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat kades. Dari penuturan para sesepuh desa, Sumur Denok dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan menjadi pusat energi kehidupan masyarakat setempat.

Airnya tidak pernah surut meskipun kemarau panjang melanda. Sehingga tidak heran jika lokasi ini menjadi tempat utama pelaksanaan sedekah bumi.

Namun, di balik semaraknya upacara, tantangan besar membayangi. Arus modernisasi perlahan menggerus minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Tak sedikit anak muda yang lebih memilih pergi ke kota, meninggalkan kampung halaman dan kearifan lokal yang menghidupi identitas mereka.

“Kadang kami khawatir, apakah anak-anak kami nanti masih mau melanjutkan ini,” ujar Lastri, salah satu warga yang sudah tiga dekade ikut menyiapkan sesaji sedekah bumi.

Lastri berharap, pemerintah maupun sekolah-sekolah di desa lebih banyak mengajarkan sejarah dan makna tradisi semacam ini.

Rasdan menyadari hal itu. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir, dia mendorong agar sedekah bumi dikemas dengan lebih terbuka, melibatkan pelajar, komunitas budaya, hingga konten kreator lokal.

“Salah satunya adalah dengan mengundang pentas Langgen Tayub, kesenian asli Tuban, agar anak-anak muda juga merasa bangga dan tertarik mengenalnya,” kata dia.

Langgen Tayub menjadi penutup acara sedekah bumi sore hari. Musik gamelan mengalun pelan. Para penari menari dengan gemulai. Sesekali mengajak penonton bergoyang bersama.

Bukan sekadar hiburan, tayub dalam konteks ini adalah bagian dari spiritualitas rakyat—seni yang membumikan rasa syukur dan kegembiraan.

Bagi masyarakat Wolutengah, sedekah bumi adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Sebuah peneguhan bahwa identitas kultural tidak hanya hidup di masa lampau, tetapi juga bisa tumbuh dan berdialog dengan zaman.

“Tradisi ini harus terus dijaga. Karena dari sinilah kita belajar siapa kita sebenarnya,” pungkas Rasdan mengakhiri sambutannya. (*)

Editor: Ali Wafa

Kegiatan ini digelar di Guest House Pendopo Lamongan, sekaligus menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan program quick win sejak mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari yang lalu.

"Hari ini saya dan Mas Dirham genap 100 hari kerja. Banyak hal yang telah kami lakukan, terutama dalam merealisasikan program-program prioritas yang kami canangkan sejak awal," kata Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes, Senin ( 9/6/2025).

Fokus pada Pertanian dan Ekonomi Inklusif

Dalam 100 hari pertama, Pemkab Lamongan memprioritaskan program-program dengan dampak langsung ke masyarakat, salah satunya sektor pertanian. Hingga April 2025, produksi padi Lamongan tercatat mencapai 541.751 ton, mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

“Lamongan saat ini menjadi daerah penghasil pangan terbesar kelima di Indonesia. Harga gabah petani bahkan melampaui harga yang ditetapkan pemerintah, ini berarti ekonomi petani kita meningkat,” ujar Yuhronur.

Selain pertanian, sektor perikanan budidaya mencatat produksi 13.960 ton. Sementara itu, ekspor daging unggas ke kawasan Indonesia Timur mencapai 16 ton.

Dorong UMKM dan Ekspor

Pemkab Lamongan juga mencatat nilai ekspor sebesar Rp20,7 triliun. Sebanyak 11 produk UMKM berhasil lolos kurasi nasional, enam produk menjalin business matching dengan Hong Kong, dan 10 produk kini tersedia di jaringan ritel modern.

“Untuk mendukung UMKM lokal, kami juga menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mendorong ASN dan pelaku usaha swasta agar menggunakan produk UMKM Lamongan,” tambah Pak Yes.

Di sisi kelembagaan, sebanyak 270 koperasi tengah dalam proses legalisasi, dan 134 desa telah memiliki akta pendirian koperasi resmi

Infrastruktur dan Layanan Dasar

Dalam bidang infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan dilakukan di 27 ruas jalan strategis. Pemerintah juga memasang 104 tiang lampu dan menyalakan kembali 531 titik lampu jalan yang sebelumnya mati.

Distribusi air bersih diperluas dengan 1.500 sambungan rumah baru. Sementara proyek unggulan Jamula Mantap akan dimulai pada Juni 2025, meliputi sejumlah ruas strategis yang telah masuk proses lelang.

Terkait lingkungan, sebanyak 167 titik sampah liar telah ditangani, 805 banner liar dibersihkan, dan 820 pohon ditanam di ruang terbuka hijau. Pemkab juga merencanakan pembukaan TPST Dadapan untuk menangani sampah di wilayah utara Lamongan.

Penurunan Stunting dan RSUD Baru

Dalam bidang kesehatan, Pemkab Lamongan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dari 27,5 persen pada 2023 menjadi 6,9 persen di 2025, menempatkan Lamongan sebagai daerah dengan penurunan stunting terbaik kedua di Jawa Timur.

Upaya pemerataan layanan kesehatan juga dilakukan dengan soft launching RSUD Ki Ageng Brondong, yang akan melayani masyarakat di kawasan pesisir utara.

“Rumah sakit ini sudah mulai beroperasi, dan grand opening akan dilakukan dalam dua hingga tiga pekan mendatang,” ujar Yuhronur.

Pendidikan, Sosial, dan Pelayanan Publik

Capaian lain juga diraih di sektor pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan tahun 2025 tercatat di angka 75,9, melebihi rata-rata provinsi dan nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 177 lembaga pendidikan. SMPN 1 Lamongan dijadikan proyek percontohan sekolah digital dan inklusi.

Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu terus disalurkan guna meningkatkan akses pendidikan.

Dalam bidang sosial keagamaan, insentif telah disalurkan kepada takmir masjid, imam, modin, rohaniawan, dan guru ngaji melalui Kartu Yakin Sejahtera (YSS).

Pemkab juga mencatatkan penyelesaian 244 sertifikat tanah wakaf melalui program Gema Tawaf, serta menggalakkan gerakan "One Week One Juz" di kalangan ASN dan pelajar.

Pelayanan publik juga ikut ditingkatkan. Kanal pengaduan “Lapor Pak Yes” kini terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah. Tiga Mall Pelayanan Publik Mini di Kecamatan Ngimbang, Babat, dan Paciran telah melayani total 205 perizinan.

Tingkat Kepuasan Publik Tinggi

Berdasarkan survei independen yang dilakukan pada 20–27 Mei 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Yuhronur–Dirham mencapai 80,6 persen atau masuk dalam kategori tinggi.

“Kami bersyukur atas capaian ini, tapi kami tahu tantangan ke depan lebih besar. Kami akan terus bekerja keras untuk menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Lamongan,” pungkas Yuhronur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bertempat di Masjid Agung Tuban, hewan kurban dari Presiden Prabowo diserahkan kepada Takmir Masjid Agung Tuban untuk disembelih esok hari. Sapi berbobot 1,2 ton ini dibeli dari peternak Ali Jamaludin dari Nur Aini Farm, Kerek.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan terima kasih atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Pembelian hewan kurban dari peternak lokal ini menjadi bukti kepercayaan Presiden RI dalam mengembangkan ternaknya.

Selain itu, melalui hewan kurban yang dibagikan presiden RI menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Nantinya, hewan kurban yang disembelih akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus bukti nyata mewujudkan ketahanan pangan hingga di tingkat terkecil.

Bupati Tuban memberikan apresiasi kepada peternak Nur Aini Farm yang telah merawat hewan ternaknya dengan baik dan sepenuh hati. 

"Kelihatan, mas Ali yang merawatnya begitu berat untuk melepas sapi kesayangannya," tuturnya.

Sementara itu, peternak dari Nur Aini Farm, Ali Jamaludin mengatakan sapi yang dibeli Presiden Prabowo diberinya nama Arjuna Doser.

Ia mengaku merasa bangga dan bersyukur karena sapinya bisa dibeli Presiden Prabowo untuk dijadikan hewan kurban.

"Saya senang dan bangga karena sapi saya dibeli bapak Presiden," ujarnya.

Kendati demikian, Ali tidak menampik bahwa ia juga sedih karena harus melepas sapi kesayangannya. Sapi Arjuna Doser telah dirawatnya sejak 4 tahun lalu. 

Setiap harinya ia memberikan pakan terbaik dan membersihkannya secara rutin. Di samping itu, Arjuna Doser juga telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan hewan dari DKP2P Kabupaten Tuban. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tuban melangkah kaki dari Pendapa Kridha Manunggal menuju masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kota Tuban .

Berseragam putih dan mengenakan peci hitam, Mas Lindr, sapaan akrab Bupati Tuban, terlihat menyatu dengan ribuan jemaah yang memadati Masjid Agung. 

Mereka melaksanakan salat Iduladha 1446 Hijriah yang dipimpin Ustad Abdulloh Mujabul Marom, pengasuh Pondok Pesantren As Shomadiyah Tuban, yang juga bertindak sebagai khatib.

Dalam khutbahnya, Ustad Abdulloh menyoroti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan utama pengorbanan dan ketaatan kepada perintah Allah. 

“Ketakwaan adalah fondasi utama seorang muslim. Ibadah kurban adalah bukti nyata keikhlasan dalam berbagi dan bentuk ketaatan yang paling dicintai Allah saat Iduladha,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa penyembelihan hewan kurban memiliki rentang waktu selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Zulhijah.

 “Ini momentum emas untuk bersedekah dan melatih keikhlasan,” tambahnya.

Senada dengan sang khatib, Bupati Lindra dalam keterangannya menegaskan bahwa Iduladha bukan sekadar ritual tahunan.

 “Ini saat yang tepat untuk merefleksikan nilai-nilai keikhlasan, kepatuhan, dan pengorbanan. Semangat kurban adalah semangat membangun solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama,” tuturnya 

Di tengah tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, Mas Lindra mengajak warga untuk memperkuat sinergi serta menjaga kebersamaan. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat.

Pada perayaan Iduladha tahun ini, Takmir Masjid Agung Tuban menerima delapan ekor sapi kurban. 

Bantuan hewan kurban datang dari berbagai pihak, termasuk Presiden RI, Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, hingga sejumlah perusahaan seperti SIG Pabrik Tuban, PT SBI, PT TPPI, PLTU Tanjung Awar-Awar, dan PT Kirana Food.

"Seluruh hewan kurban rencananya akan dipotong esok hari oleh juru sembelih bersertifikat halal dan berada di bawah pengawasan dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban," tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Penyerahan dilakukan usai pelaksanaan salat Iduladha 1446 Hijriah yang sebelumnya digelar di Lapangan Kecamatan Karanggeneng.

“Atas nama pemerintah kabupaten dan masyarakat Lamongan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menyalurkan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1446 H,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes, kepada wartawan.

Sapi yang diserahkan berjenis Cross Belgian Blue dengan bobot mencapai 1,18 ton. Hewan kurban tersebut dibeli dari peternak lokal di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.

Yuhronur menambahkan, daging sapi kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Masjid Al Muttaqin. Proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan ketentuan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Dinas Kesehatan dan Peternakan Kabupaten Lamongan sebelumnya telah memberikan sosialisasi kepada panitia kurban mengenai teknik penyembelihan yang sesuai syariat dan kaidah veteriner, termasuk pemilihan hewan yang memenuhi syarat kesehatan serta mekanisme pengisian link persetujuan lokasi pemotongan.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah guna menjamin pelaksanaan ibadah kurban berjalan aman dan sesuai ketentuan," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum yang dengan semangat mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid menyambut hari raya kurban.

Dalam sambutannya, Pak Yes menyampaikan bahwa takbiran merupakan salah satu syiar penting dalam Islam sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Melalui takbir keliling, umat Islam diajak mengagungkan kebesaran Allah SWT dengan penuh khidmat dan kegembiraan.

"Mari kita semarakkan takbir keliling hari ini untuk syiar agama Islam dengan damai dan tertib. Sehingga masyarakat Lamongan bisa menyambut dengan bahagia Hari Raya Idul Adha besok pagi," kata Pak Yes.

Ia pun berharap momen Iduladha tahun ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memperkuat rasa syukur masyarakat Lamongan atas limpahan nikmat dari Allah SWT.

"Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dengan Hari Raya Iduladha tahun 1446 H. Mudah-mudahan dengan Eid Kurban kita akan senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan rasa syukur kita," ujar Pak Yes.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan para jemaah haji yang tengah menjalankan ibadah wukuf di Arafah agar diberikan kemudahan, kesehatan, dan menjadi haji yang mabrur.

Takmir Masjid Agung Lamongan, Kyai M. Ma’shum Luthfillah, mengapresiasi semangat masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyemarakkan malam takbiran. Ia menyebut takbir keliling dan gema takbir di masjid-masjid merupakan bentuk syiar Islam yang membawa keberkahan.

“Kota Lamongan penuh keramaian membaca takbir dan tahmid. Mudah-mudahan ini menjadikan Kabupaten Lamongan membawa keberkahan,” ungkap Kyai Ma’shum.

Lebih lanjut, Kyai Ma’shum menambahkan bahwa rangkaian Iduladha akan dilanjutkan esok hari dengan pelaksanaan Salat Ied serta penyembelihan hewan kurban.

"Ada 15 sapi ditambah 4 kambing. Mudah-mudahan yang berkurban menjadi sarana beliau kelak di akhirat untuk masuk surga. Dan masyarakat yang menerima menjadi berkah,” pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Langkah strategis ini tak hanya menitikberatkan pada perluasan lahan tanam, namun juga pada peningkatan kapasitas penampungan hasil produksi pertanian, khususnya jagung yang mengalami surplus dari kuartal pertama hingga kuartal kedua tahun ini.

Kabar tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal II, Kamis (5/6/2025), di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang hadir secara daring, menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan industri pengolahan pakan ternak yang rencananya akan berlokasi di kawasan Jakamitra, Kecamatan Paciran, Lamongan.

"Tentu Pemkab Lamongan, Polres Lamongan, dan seluruh elemen terkait sangat mendukung kerja sama gabungan pengusaha pakan ternak untuk mengelola hasil panen jagung menjadi pakan ternak. Terlebih lagi, lokasi pembangunan ada di Lamongan," ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes, saat menghadiri panen raya di Mapolsek Tikung, Kamis (5/6).

Pabrik yang akan mulai dibangun pada 2026 itu dirancang memiliki kapasitas penampungan hingga 92 ribu ton serta fasilitas pengeringan mencapai 1.733 ton per hari.

Kapolres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, menambahkan bahwa Lamongan juga ditunjuk sebagai pilot project untuk program Sekolah Tangguh Ketahanan Pangan Rakyat atau sentra ketahanan pangan, yang merupakan kolaborasi antara Polda Jawa Timur dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Dalam kegiatan panen raya jagung kuartal II di atas lahan seluas 0,3 hektare di Mapolsek Tikung, diperoleh hasil panen dengan produktivitas mencapai 1,5 ton. Selanjutnya, panen kuartal III dijadwalkan akan dilaksanakan di Kecamatan Solokuro.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian di tingkat daerah. Lamongan pun bersiap menjadi episentrum industri pakan ternak di Asia Tenggara. (**)

Editor: Ali Wafa

Kegiatan tersebut dimulai dengan apel peringatan yang digelar di kawasan Gajah Mada, Kamis (5/6/2025) 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang bertindak sebagai pembina apel menegaskan pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dia menekankan bahwa peringatan HLHS bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan panggilan moral untuk menjaga dan melindungi alam.

"Memperingati HLHS bukan hanya ceremonial, namun komitmen serta tanggung jawab moral kita dalam menjaga dan melindungi lingkungan," ujar Yuhronur dalam sambutannya.

Aksi bersih-bersih ini mengusung tema “Hentikan Polusi Plastik” dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga komunitas.

Setelah apel, peserta secara kolektif melakukan kegiatan pembersihan sampah. Salah satunya di area Pasar Sidoharjo.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebut bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan di Lamongan telah diwujudkan melalui berbagai program. Salah satunya Lamongan Hijau. 

Program prioritas tersebut menitikberatkan pada pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Seperti peningkatan kualitas air, pengelolaan sampah, dan pengembangan ruang terbuka hijau.

Pada tahun ini, Pemkab Lamongan akan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di wilayah Dadapan. Fasilitas ini dirancang dengan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi menangani persoalan sampah plastik.

"Inovasi pengelolaan sampah terus kami dorong melalui TPST, LGC (Lamongan green and clean), hingga TPS3R (reduce, reuse, recycle). Semua ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mengurangi volume sampah secara signifikan," tutur Yuhronur.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Andhy Kurniawan menjelaskan, aksi bersih-bersih HLHS 2025 dilakukan serentak di seluruh wilayah kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, pasar, pondok pesantren hingga perguruan tinggi di Lamongan.

“Seluruh perangkat daerah hingga satuan pendidikan melakukan aksi bersih-bersih di wilayahnya masing-masing. Khusus peserta apel di Gajah Mada, mereka dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan di Pasar Sidoharjo,” jelas Andhy.

Sebanyak 12 dump truck, 25 unit kendaraan pengangkut (tossa), dan 500 petugas kebersihan dikerahkan untuk mendukung kelancaran aksi ini.

DLH mencatat, rata-rata produksi sampah di Lamongan mencapai 520 ton per hari. Untuk itu, pembangunan TPST Dadapan menjadi langkah konkret yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pendidikan dalam pelestarian lingkungan, Pemkab Lamongan turut menyerahkan penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten kepada 14 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Penghargaan ini diberikan kepada sekolah yang aktif menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). (**)

Editor: Ali Wafa

Kegiatan itu dilaksanakan di area persawahan Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding. Acara ini bersamaan dengan kegiatan panen raya jagung yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto di Kalimantan Barat.

Bupati yang akrab dipanggil Mas Lindra itu mengapresiasi dukungan Forkopimda Kabupaten Tuban dalam mengawal dan mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. 

Lahan yang dipanen merupakan hasil binaan dari Polres Tuban yang mampu memproduksi jagung hingga 6–7 ton per hektare.

"Hasil panen jagung sangat baik, memiliki bonggol panjang dan biji yang padat," ungkapnya.

Pemkab Tuban berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga jagung. Pemkab Tuban bekerja sama dengan Bulog akan menyerap hasil panen. Harga yang diberikan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, yakni Rp5.500 per kilogram.

Sesuai arahan Presiden RI, lanjut Mas Lindra, Pemkab Tuban berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani. Di antaranya dengan menyediakan kebutuhan pertanian, penyerapan hasil pertanian, dan menjaga stabilitas harga produk.

Mas Lindra berharap, kerja sama antara stakeholder terkait bisa tetap terjaga. Di samping itu, komunikasi antara petani dengan pemerintah tetap berjalan. Sehingga kendala yang dialami para petani bisa segera diakomodir dan tercukupi.

Kapolres Tuban, AKBP William Cornelis Tanasale menyatakan, luasan lahan jagung yang dipanen kali ini mencapai 440 hektare dengan produksi 28 ton jagung.

"Adapun total keseluruhan lahan jagung di Kabupaten Tuban mencapai 138 ribu hektar,e" jelasnya.

AKBP William menegaskan, panen raya jagung diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan yang ditetapkan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Saat ini kepolisian bersama TNI terlibat secara langsung dalam mendukung ketahanan pangan nasional bersama stakeholder lain, yang bertugas mencari permasalahan di lapangan baik kebutuhan pupuk maupun bibit oleh petani. (*)

Editor: Ali Wafa

Penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang secara rutin dilakukan SIG setiap tahun. Sebanyak 26 desa di sekitar wilayah operasional pabrik menjadi penerima utama bantuan ini.

"Iduladha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian dan rasa syukur. Melalui program ini, kami berharap bisa terus menjalin silaturahmi dan kebersamaan dengan masyarakat sekitar," ujar Senior Manager of Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, usai penyerahan hewan kurban di halaman Kantor Pemkab Tuban, Kamis (5/6/2025).

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Dharma Sunyata dan diterima langsung oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana.

Menurut Dharma, seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang ketat oleh dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, untuk memastikan kelayakan dan keamanan konsumsi daging.

"Pemeriksaan meliputi kondisi kulit, kuku, mata, air liur, serta testis sapi. Hasilnya, semua hewan dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit, termasuk penyakit LSD (lumpy skin disease)," terang drh. Afik Kushardiyanto dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, SIG juga menggandeng para peternak lokal untuk pengadaan hewan kurban. Langkah ini diharapkan bisa turut mendorong perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Pengadaan dari peternak lokal ini memberi dampak positif secara ekonomi, selama tentunya memenuhi standar kesehatan hewan kurban," tambah Dharma.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan apresiasi atas kontribusi SIG. Tahun ini, Pemkab Tuban menerima enam ekor sapi kurban dari SIG untuk kemudian disalurkan ke 20 kecamatan.

"Selain ke kecamatan, kami juga menyalurkan ke lembaga-lembaga keagamaan seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan juga Lapas Tuban. Kami sangat berterima kasih atas kontribusi rutin dari SIG setiap tahun,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu.

Dia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan seperti SIG terus terjalin. Sehingga manfaat yang diterima masyarakat semakin luas. (*)

Editor: Ali Wafa

Program lintas sektoral yang berlangsung selama satu bulan ini dinilai sukses menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pembangunan fisik maupun nonfisik.

Bupati Yuhronur Efendi yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan, Pemkab Lamongan akan terus melanjutkan pembangunan yang telah dirintis melalui TMMD. Salah satu program lanjutan yang direncanakan adalah perawatan dan normalisasi waduk di wilayah tersebut.

“Ini menjadi kelanjutan dari TMMD. Jalan penghubung menuju Manyar juga sudah kami koordinasikan dengan Pemprov Jawa Timur. Dari Desa Kebalankulon, pembangunan ini akan berdampak ke desa-desa sekitar,” ujar Pak Yes.

Menurutnya, semangat pembangunan tidak hanya berhenti pada selesainya TMMD, tetapi akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Brigjen TNI Ramli mengapresiasi kolaborasi antara Kodim 0812 Lamongan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyukseskan program TMMD ke-124.

“Di Jawa Timur, TMMD ke-124 mencakup pengaspalan jalan, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), dan lain sebagainya. Di Lamongan, kegiatan rabat beton, saluran air, dan pembangunan RTLH menjadi yang paling menonjol,” jelas Ramli.

Ia menambahkan, meski saluran air yang dibangun hanya berada di wilayah Kebalankulon, manfaatnya dirasakan hingga desa-desa di bagian timur yang kerap kekurangan air saat musim kemarau.

Berbagai pembangunan fisik berhasil direalisasikan dalam TMMD ini. Di antaranya rabat beton sepanjang 690,2 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 20 cm, serta jalan poros desa sepanjang 137,5 meter dengan lebar 4,5 meter dan tinggi 15 cm. 

Selain itu, TMMD juga membangun 10 unit rumah tidak layak huni dan MCK, tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 75 meter, fasilitas lapangan olahraga, serta lima titik irigasi perpompaan (Irpon).

Di sisi nonfisik, warga Kebalankulon mendapat pelatihan budidaya ikan lele dan bantuan 2.000 ekor benih, sosialisasi ketahanan pangan terpadu, layanan perizinan usaha (NIB), serta 28 kegiatan pembinaan lainnya.

Brigjen Ramli berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun demi keberlanjutan manfaat jangka panjang.

“Program ini tidak akan berhasil jika masyarakat tidak ikut mendukung. Meski pemerintah dan TNI sudah bekerja keras, tanpa keterlibatan aktif warga, hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kunjungannya ke Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangun, Emil Dardak mengungkapkan bahwa wilayah tersebut masuk dalam kategori cekungan berdasarkan studi yang dilakukan sebelumnya.

Kondisi ini menjadikan desa tersebut rawan tergenang saat musim hujan, terlebih tahun ini curah hujan menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

"Wilayah ini memang secara geografis merupakan cekungan. Namun, Pak Bupati bersama Pemprov Jatim dan BBWS terus melakukan upaya penanganan. Kita juga tidak permisif, karena penanganan banjir juga dilakukan di Kali Lamong," ujar Emil.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjut Emil, akan menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp3,5 juta kepada 25 keluarga terdampak. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu warga menaikkan tinggi bangunan rumah agar lebih aman dari genangan.

"Setelah koordinasi bersama, akan diberikan bantuan untuk menambah tinggi bangunan rumah. Pemprov Jatim siap membantu," kata Emil.

Selain masalah banjir, Emil juga meninjau kondisi Jembatan Mediyeng di desa yang sama. Jembatan tersebut diketahui telah tiga kali mengalami ambles. Pembangunan sebelumnya dilakukan dengan dana desa. Namun kini Pemprov Jatim akan turut membantu penanganannya setelah dilakukan kajian struktur secara menyeluruh.

"Jembatan ini penting sebagai sarana mobilitas warga. Kami akan bantu, tapi perlu studi lebih lanjut karena sudah tiga kali ambles," jelas Emil.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes, mengatakan bahwa penanganan banjir di wilayahnya dilakukan secara kolaboratif. Pemkab, pemprov, hingga Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) dilibatkan dalam proses ini.

Dalam sidak tersebut, juga disalurkan berbagai bantuan logistik untuk warga terdampak banjir. Bantuan tersebut mencakup paket pangan, sandang, selimut, terpal, glangsing, paket kebersihan, hingga tambahan gizi.

Usai meninjau kawasan banjir, rombongan melanjutkan sidak ke ruas jalan nasional di perempatan Sukodadi. Tepatnya di Km 54+365 hingga 54+665. Emil mengapresiasi perbaikan overlay jalan yang telah dilakukan. Namun meminta agar perbaikan drainase bahu jalan juga segera dikerjakan, mengingat posisi drainase yang lebih tinggi dari permukaan jalan kerap menyebabkan genangan.

"Infrastruktur adalah tanggung jawab bersama, baik itu kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pak Bupati aktif berkoordinasi, dan itu penting untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat," tegas Emil.

Sebagai titik akhir sidak, Emil meninjau Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan. Pemerintah menargetkan jalan tersebut segera dibuka untuk umum guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Meski sempat dibuka secara insidentil saat arus mudik Lebaran lalu, JLU kembali ditutup karena belum adanya traffic light. Emil meminta agar petugas lalu lintas dikerahkan sementara waktu, sambil menunggu pemasangan lampu lalu lintas yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan. (*)

Editor: Ali Wafa

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofiah Nurhayati menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang dibeli memenuhi standar kesehatan.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa ternak yang akan dijadikan hewan kurban dalam keadaan sehat sesuai persyaratan, serta tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular,” kata Sofiah saat ditemui di kantornya, Selasa (3/6/2025).

Menurut Sofiah, pemeriksaan intensif dimulai sejak 26 Mei 2025 dan akan berlangsung hingga sehari sebelum Hari Raya Iduladha. Sebelumnya, pemeriksaan hewan ternak juga rutin dilakukan secara berkala setiap hari.

“Pemeriksaan dilakukan setiap hari, dan intensif sejak 26 Mei hingga H-1 Iduladha. Kegiatan sudah dilakukan pada 26, 27, 28 Mei, dan hari ini, 3 Juni. Pemeriksaan dilakukan di lapak-lapak penjualan hewan di Kecamatan Lamongan, Tikung, Kembangbahu, dan Mantup,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan melibatkan 140 personel. Mereka terdiri dari 41 dokter hewan, 62 petugas teknis seperti paramedik veteriner, pengawas bibit ternak, penyuluh, dan pengawas mutu pakan.

Selain itu, turut dilibatkan 15 mahasiswa Fakultas Peternakan UNISLA, 5 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya, 8 mahasiswa FKH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta 9 siswa SMK Muhammadiyah 6 Modo. Seluruh petugas tersebut akan diterjunkan ke 27 kecamatan.

Sofiah memastikan bahwa ketersediaan hewan ternak di wilayah Lamongan mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Berdasarkan data, populasi kambing dan domba mencapai 176.578 ekor, sedangkan populasi sapi sebanyak 107.030 ekor.

“Secara populasi sudah mencukupi. Namun, pembelian hewan kurban bisa berasal dari berbagai daerah tergantung pilihan konsumen. Sering kali hewan didatangkan dari kabupaten lain seperti Mojokerto, Probolinggo, dan Pasuruan,” ujarnya.

Selama proses pemeriksaan, pihak dinas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak dalam bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan serta biosekuriti guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular. (*)

Editor: Ali Wafa

Penyerahan SK berlangsung khidmat di Pendapa Kridha Manunggal Tuban, disaksikan oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, Sekretaris Daerah Tuban Budi Wiyana, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Lindra itu menyampaikan harapan besar kepada para CPNS yang sebagian besar berasal dari generasi Z. Ia menilai, kehadiran mereka akan membawa energi baru bagi dinamika birokrasi di Kabupaten Tuban.

“Generasi Z harus bisa menjadi penggerak perubahan melalui ide-ide inovatif dan keberanian dalam berpendapat,” kata Mas Lindra.

Ia mendorong para CPNS untuk keluar dari zona nyaman dan tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif. Menurutnya, ASN masa kini dituntut untuk mampu menghasilkan langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lindra juga menekankan pentingnya implementasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk menunjang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Ilmu yang diraih selama kuliah harus diterapkan. Ini penting agar program yang dijalankan bisa menghasilkan output dan outcome yang signifikan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya etika komunikasi dan profesionalisme dalam bekerja. Gagasan yang baik, lanjutnya, perlu disampaikan dengan cara yang tepat dan penuh tanggung jawab.

Kepada para kepala dinas, bupati juga meminta agar mampu menjadi fasilitator bagi gagasan-gagasan kreatif dari CPNS muda.

Sebagai penutup, Mas Lindra menekankan bahwa dedikasi dan pengabdian tulus kepada masyarakat harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

“Jangan cari kepuasan dari materi semata. Kebahagiaan terbesar justru datang dari senyuman dan rasa terima kasih masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polres Tuban yang menerima laporan tersebut segera bergerak cepat dengan melakukan sterilisasi lokasi dan memasang garis polisi. Tak berselang lama, tim dari Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur tiba di lokasi untuk mengevakuasi benda diduga bahan yang bisa meledak itu.

Tiga personel Gegana bersenjata lengkap memasuki rumah kosong dan berhasil mengevakuasi granat dalam hitungan menit. Granat tersebut kemudian langsung diamankan dan dibawa menggunakan kendaraan taktis milik tim penjinak bom.

Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan penemuan granat tersebut. Ia mengatakan, granat itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Yosetiawan (58) yang sedang membersihkan rumah kosong atas permintaan pemilik rumah, Cahyo.

“Setelah menerima laporan, kami langsung menindaklanjuti dengan mengamankan lokasi serta berkoordinasi dengan tim Gegana Brimob Polda Jatim,” kata Dimas saat dikonfirmasi wartawan.

Dimas menjelaskan, granat yang ditemukan hanya satu buah dan diduga sudah berada cukup lama di lokasi, mengingat kondisi fisiknya yang berkarat.

“Diduga granat itu sudah lama berada di lokasi karena kondisinya sudah berkarat,” ujar dia.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah granat tersebut masih aktif atau tidak, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut. Yang pasti, bahan peledak itu kini telah diamankan oleh tim Gegana dan akan menjalani proses disposal atau pemusnahan.

“Kami juga akan meminta keterangan lebih lanjut dari pemilik rumah terkait temuan ini,” pungkas Dimas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penemuan benda mencurigakan tersebut terjadi sekira pukul 08.00 WIB, tepatnya di bangunan kosong yang terletak di samping Hotel Amerta. Rumah tersebut diketahui telah dibeli sekira dua tahun lalu, namun belum pernah ditempati maupun dibersihkan.

Benda tersebut pertama kali ditemukan oleh Yos Setiawan (58), seorang pekerja kebersihan asal Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, yang diminta pemilik rumah untuk membersihkan lokasi.

"Rumah itu sudah lama kosong, dulunya katanya bekas bengkel motor. Saat bersih-bersih, saya lihat ada benda mencurigakan di lorong samping rumah," ujar Yos saat ditemui di lokasi.

Awalnya, Yos mengira benda tersebut hanyalah aksesori biasa. Namun karena merasa curiga dengan bentuk dan kondisi barang tersebut, ia memutuskan untuk melapor ke Markas Koramil Tuban Kota.

"Setelah dilihat oleh petugas Koramil, ternyata mereka bilang itu granat," katanya.

Hingga pukul 12.00 WIB, area sekitar lokasi penemuan telah dipasangi garis polisi. Sementara itu, penanganan lebih lanjut menunggu kedatangan tim Penjinak Bom (Jibom) dari Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur.

Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait jenis dan kondisi granat tersebut. Proses evakuasi dan identifikasi masih menunggu prosedur keamanan dari tim Jibom dari Polda Jatim. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pakde Basar, yang telah menjalani usaha perdagangan sapi sejak usia muda, menyebutkan bahwa jenis sapi yang paling diminati antara lain, limousin, simmental, dan sapi lokal. Harga termurah yang ditawarkan mencapai Rp 28 juta per ekor, tergantung jenis dan bobot sapi.

“Tiga bulan sebelum Iduladha saya sudah mulai menyetok sapi. Biasanya saya beli dari pasar-pasar hewan di wilayah Tuban dan Bojonegoro,” ujar Pakde Basar saat ditemui di kandang sapi miliknya, Selasa (3/6/2025).

Tahun ini, Basar mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah pesanan. Ia telah menerima lebih dari 50 ekor sapi yang dipesan untuk keperluan kurban. Mayoritas pemesan berasal dari Lamongan, disusul oleh pelanggan dari Kriyan, dan sekitarnya.

"Permintaan naik cukup drastis. Tapi kami terpaksa membatasi karena tenaga kerjanya di tim kami masih terbatas. Selain menjual, kami juga harus mengantarkan langsung ke pembeli, bahkan ikut membantu proses pemotongan dan penanganan dagingnya,” ungkapnya.

Layanan tambahan berupa antar dan bantu sembelih ini menjadi nilai tambah bagi usaha Basar, yang dikenal tidak hanya menjual sapi tapi juga menyuplai daging sapi segar setiap hari ke warga sekitar.

Tak hanya fokus pada penjualan, Pakde Basar juga menekankan komitmennya terhadap kualitas dan tanggung jawab pasca penjualan.

Ia menyatakan bahwa setiap sapi yang dijual dijamin kesehatannya. Bahkan, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti sapi mati sebelum disembelih, pihaknya siap mengganti.

“Semua pembelian kami tanggung jawab sepenuhnya. Kalau misalnya ada sapi yang mati sebelum dikurbankan, saya ganti. Karena saya menjaga kepercayaan pelanggan,” tegas Pakde Basar.

Perjalanan usaha Basar dimulai dari skala kecil. Dengan modal terbatas, ia merintis bisnis sapi secara bertahap hingga akhirnya kini mampu mencatatkan omzet miliaran rupiah setiap tahun, terutama pada momen-momen besar seperti Iduladha.

Selain fokus pada perdagangan hewan kurban, ia juga menjalankan usaha penjualan daging sapi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

“Setiap hari kami melayani warga sekitar yang butuh daging segar. Saya bersyukur usaha ini berkembang karena niat saya dari awal bukan hanya cari untung, tapi juga ingin bantu orang lain mendapatkan daging berkualitas, terutama di hari besar seperti Iduladha,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Grup yang diberi nama “Gay Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro” itu memiliki lebih dari 11.000 anggota. Grup tersebut bersifat tertutup dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang mendapat persetujuan dari administrator grup. Grup ini diketahui telah dibuat sejak tiga tahun lalu.

Dalam grup itu, sejumlah unggahan terpantau mengarah pada ajakan atau pencarian pasangan sesama jenis. Grup ini juga memanfaatkan fitur anonim dari Facebook yang memungkinkan anggotanya mengunggah konten tanpa menampilkan identitas pribadi.

Menanggapi hal ini, Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Joko Nursiyanto menegaskan, bahwa hukum di Indonesia tidak mengakui adanya hubungan atau pernikahan sesama jenis.

"Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri," ujarnya, Selasa (3/6/2025).

Joko menambahkan, aturan tersebut belum mengalami perubahan. Sehingga hingga saat ini, hukum di Indonesia tidak memberikan ruang legal bagi perkawinan sesama jenis.

“Selama pasal ini belum diubah, hukum di Indonesia tetap tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau LGBT,” tegasnya.

Joko pun berharap aparat dan pihak berwenang segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani fenomena ini, agar tidak semakin meluas dan berdampak pada nilai-nilai sosial di masyarakat.

"Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang posisi hukum di Indonesia, serta pentingnya menjaga norma dan nilai yang berlaku," tambahnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menerangkan, peristiwa itu terjadi setelah korban dan rombongannya berkunjung ke sebuah kafe di wilayah Kecamatan Babat.

Saat hendak meninggalkan kafe, korban tiba-tiba dihampiri oleh para pelaku yang sudah dalam pengaruh minuman keras (miras).

"Korban bersama rombongan hendak meninggalkan kafe tersebut. Namun saat di perjalanan, mereka diadang pelaku yang langsung mengayunkan celurit ke arah korban," terangnya, Selasa (3/6/2025).

AKBP Agus menjelaskan, celurit tersebut diayunkan dua kali hingga mengenai bagian punggung dan bahu korban. Meski sempat berusaha melarikan diri, korban akhirnya terjatuh di depan Pasar Gembong, Kecamatan Babat.

Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Karangkembang, Kecamatan Babat. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah yang diderita.

Polisi bergerak cepat usai kejadian dan berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial RW dan DP. Penyidikan awal menunjukkan bahwa para pelaku melakukan aksinya dalam keadaan mabuk.

"Ini murni tindak kriminal yang dilatarbelakangi pengaruh minuman keras. Bukan karena konflik antar-perguruan silat. Semua perguruan silat mengajarkan kebaikan, bukan tindakan melanggar hukum," tegas AKBP Agus.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Selain itu, pelaku juga dikenakan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP, dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Polisi masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut. (*)

Editor: Ali Wafa

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam sambutannya, Yuhronur menyampaikan ajakan untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menekankan pentingnya merealisasikan Asta Cita, delapan misi strategis dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Asta Cita mencakup berbagai bidang penting, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan. Fokus utamanya adalah pada pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, serta penguatan persatuan nasional," ujar Yuhronur.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa di berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan.

“Dalam konteks birokrasi, Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Yuhronur juga menyinggung peran nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Menurut dia, ruang maya bukanlah ruang bebas nilai, melainkan perlu diisi dengan etika, toleransi, dan saling menghargai.

“Kita harus bersama-sama membangun kesadaran kolektif agar tidak ada lagi hoaks, ujaran kebencian, maupun provokasi,” ujarnya.

Usai upacara, Bupati Lamongan melantik para pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Lamongan masa bakti 2025–2029 dalam sebuah seremoni di Pendopo Lokatantra.

Para pelaksana telah menjalani sejumlah tahapan seleksi, seperti Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

"Pemuda memiliki peran strategis dalam membumikan Pancasila. Mari kita perkuat komitmen terhadap penerapan nilai-nilai luhur bangsa," ujar Yuhronur dalam sambutannya usai pengukuhan.

Selain upacara secara luring, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional yang diselenggarakan di Lapangan Upacara Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, secara daring dari Ruang Command Center lantai 3 Kantor Pemkab Lamongan. (*)

Editor : Rizqi Ardian 

Aksi konvoi tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan melibatkan lebih dari 100 kendaraan roda dua. Konvoi melintas dari arah barat. Tepatnya di depan kantor Bulog Lamongan.

Masyarakat yang merasa resah akibat kebisingan dan ketertiban yang terganggu, langsung melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Polres Lamongan yang dipimpin oleh Kabagops Kompol Budi Santoso, segera bergerak melakukan penyekatan di sejumlah titik.

"Petugas berhasil mengamankan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan helm, memakai knalpot brong, serta kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis," ujar Kompol Budi, Senin ( 2/6/2025).

Menurut dia, para pelanggar akan dikenai sanksi tilang dan mendapatkan pembinaan. Setelah proses tersebut, para pengendara akan dipulangkan kepada orang tuanya masing-masing.

"Kami menindak tegas aksi seperti ini. Karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kompol Budi.

Polres Lamongan mengimbau masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak melakukan aksi konvoi tanpa izin. Karena hal itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. (*)

Editor: Ali Wafa

Sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah ambil bagian dalam lari sejauh 5 kilometer yang mengambil titik start dan finish di Abirama itu. Selain memeriahkan Hari Bakti Dokter, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi kesehatan dan pengembangan potensi daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Tuban sebagai tuan rumah kegiatan ini. Menurutnya, event tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan destinasi wisata lokal kepada masyarakat luar daerah.

“Ini sesuai arahan bupati Tuban, yang akrab disapa Mas Lindra, bahwa Tuban siap menjadi tuan rumah yang baik, dengan menampilkan keramahan warga dan potensi wisata lokal,” ujar Budi.

Dia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan berskala regional seperti SunriseRun akan berdampak positif terhadap sektor ekonomi lokal. Khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), perhotelan, dan industri kreatif.

“SunriseRun tidak hanya memperkuat solidaritas di kalangan tenaga medis, tetapi juga menjadi sarana integrasi antara sektor kesehatan, olahraga, dan pariwisata,” katanya.

Ketua IDI Wilayah Jawa Timur, dr. Sutrisno mengungkapkan alasan dipilihnya Kabupaten Tuban sebagai lokasi peringatan tahun ini. Menurutnya, Tuban dinilai memiliki banyak fasilitas umum yang memadai dan berkembang pesat.

“Tuban merupakan kota yang cantik dan berkembang. Fasilitas umumnya mendukung, dan ini bisa memotivasi masyarakat untuk hidup lebih sehat,” ucapnya.

Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Tuban dan antusiasme masyarakat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menunjukkan soliditas antara dokter dan pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Selain lari pagi, rangkaian Hari Bakti Dokter juga diisi dengan beberapa kegiatan edukatif. Seperti kunjungan ke SMA/MA/SMK di seluruh Kabupaten Tuban untuk memberikan penyuluhan kesehatan.

dr. Sutrisno berharap, kegiatan ini menjadi tonggak penguatan sinergi antara IDI dan Pemkab Tuban dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.

“Kami berharap IDI Jatim makin solid dan siap bersinergi untuk kesehatan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Hanya kurang dari 24 jam setelah kejadian, seorang terduga pelaku utama berinisial WA berhasil diamankan. Warga Kecamatan Sekaran itu ditangkap pada Sabtu (31/5/2025).

WA diamankan oleh tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Babat dan Unit Opsnal Satreskrim Polres Lamongan di sebuah rumah milik warga di Desa Jugo, Kecamatan Sekaran.

“Benar, kami sudah mengamankan pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Raya Babat–Lamongan,” kata Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Rizky Akbar Kurniadi.

Penangkapan WA merupakan hasil dari penyelidikan intensif yang dilakukan polisi setelah kejadian. Polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di tempat kejadian perkara (TKP), yang kemudian mengarah pada keberadaan WA.

“Masih dalam pemeriksaan. Kami juga masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran ini,” ujarnya.

Insiden tawuran yang berujung maut tersebut terjadi pada Jumat (30/5/2025) malam. Korban berinisial NFD bersama rombongannya diketahui berangkat dari Desa Sumengko menuju sebuah kafe di wilayah Babat.

Namun saat perjalanan pulang, rombongan korban diadang oleh kelompok pemuda lain di Desa Gembong, Kecamatan Babat.

Pertikaian pun tak terhindarkan. Dalam peristiwa itu, NFD menjadi sasaran penyerangan. Dia mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dan tewas di TKP meski sempat berusaha menyelamatkan diri.

Polisi menyatakan bahwa WA diduga bukan pelaku tunggal. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Kasus ini menyita perhatian publik. Warga berharap, pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian tersebut dan meningkatkan patroli. Khususnya di wilayah yang rawan konflik antarpemuda.

Polisi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku kekerasan dan menjaga ketertiban di masyarakat. (*)

Editor: Ali Wafa

Sebuah sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri (pasutri) tertabrak truk pengangkut semen curah. Akibat insiden tersebut, sang suami yang mengendarai motor tewas di lokasi kejadian. Sementara istrinya mengalami luka-luka.

“Saat itu truk dan sepeda motor sama-sama melaju dari arah Lamongan menuju Babat,” kata Irfan, sopir truk semen, kepada wartawan, Sabtu (31/5/2025).

Irfan menjelaskan, kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai korban tiba-tiba berbelok ke kanan. Diduga hendak masuk ke area SPBU. Karena jarak terlalu dekat, dirinya tidak sempat menghindar hingga tabrakan pun tak terelakkan.

"Motor itu langsung belok ke kanan, saya sudah ngerem, tapi tetap kena karena jaraknya sudah dekat sekali," ujarnya.

Korban tewas diketahui bernama Supriyono (47), warga Kecamatan Pucuk, Lamongan. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD dr. Soegiri Lamongan. Sedangkan istrinya mendapat perawatan medis.

Petugas dari Satlantas Polres Lamongan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penanganan Unit Laka Lantas Polres Lamongan untuk penyelidikan lebih lanjut. (*)

Editor: Ali Wafa

Korban diketahui berinisial NFD, warga Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Ia meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah setelah terkena sabetan senjata tajam jenis celurit.

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda Hamzaid, membenarkan adanya insiden tersebut. Sabtu pagi (31/5/2025)

“Benar, Mas. Saat ini pelaku masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau ada perkembangan, akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Hamzaid.

Berdasarkan informasi yang dihimpun suarajatimpost.com, kejadian berawal pada Jumat malam (30/5/2025), ketika korban bersama 15 rekannya berangkat dari Desa Sumengko menuju sebuah kafe di kota Babat dengan menggunakan delapan sepeda motor.

Sekira pukul 00.30 WIB, rombongan tersebut meninggalkan lokasi kafe dan melintasi Tugu Wingko Babat menuju Simpang Tiga Mira sambil menggeber kendaraan mereka.

Setibanya di lokasi kejadian, rombongan NFD diduga diadang oleh kelompok pemuda lain. NFD yang berada di barisan paling belakang menjadi sasaran serangan. Ia terkena sabetan celurit yang mengakibatkan luka parah.

Meski sempat mencoba menyelamatkan diri bersama teman-temannya ke arah barat sejauh kurang lebih 150 meter, NFD akhirnya meregang nyawa di tempat.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan masih terus mengumpulkan keterangan dari para saksi guna mengungkap identitas pelaku.

“Mohon bersabar, Mas,” kata Ipda Hamzaid singkat.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih mendalami motif dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kejadian tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban mencatat, sejak Januari hingga 23 Mei 2025, terdapat 463 kasus DBD dengan 7 korban meninggal dunia.

Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Catatannya, mulai Januari hingga 23 Mei 2024, terjadi sebanyak 444 kasus DBD di Kabupaten Tuban.

“Tahun ini jumlahnya lebih banyak,” ungkap Kepala Dinkes P2KB Tuban, Esti Surahmi, Jumat (30/5/2025).

Menurut Esti, kelompok usia anak-anak, khususnya 6 hingga 14 tahun, menjadi yang paling rentan terpapar virus dengue yang dibawa nyamuk Aedes aegypti.

Tingginya curah hujan yang berlangsung hingga pertengahan tahun menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak.

“Lingkungan yang lembap serta banyaknya genangan air menjadi tempat nyamuk bertelur. Kami mengimbau masyarakat untuk terus waspada,” ujar Esti.

Dinkes Tuban mendorong warga untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus. Yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air.

Esti menilai, peran serta masyarakat sangat krusial dalam upaya pencegahan penyebaran DBD di Kabupaten Tuban.

“Mari kita basmi DBD dengan 3M Plus guna mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk,” ujarnya.

Esti menyebut, peningkatan kasus DBD tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca ekstrem, namun juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, perilaku masyarakat, perubahan iklim, dan terbatasnya akses air bersih.

Dia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta mendukung program “1 Rumah 1 Jumantik” sebagai upaya deteksi dini keberadaan jentik nyamuk di lingkungan masing-masing.

“Kalau ada anggota keluarga yang mengalami demam tinggi, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan,” tegas Esti.

Menurutnya, pencegahan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran penyakit yang kerap meningkat saat musim hujan tersebut. (*)

Editor: Ali Wafa

Aroma khas hewan ternak menyeruak. Di sana, seorang lelaki bertubuh kekar dengan peci miring di kepala tengah menyuapi rumput ke mulut seekor kambing jantan berbulu putih tebal.

“Yang ini sudah laku,” ujarnya sambil tersenyum, Jumat (30/5/2025).

Namanya Eko Prasetyo. Usianya 36 tahun. Setiap tahun, menjelang Hari Raya Iduladha, dia meninggalkan pekerjaan hariannya sebagai petani dan fokus menjadi pedagang kambing musiman.

Tapi Eko bukan pedagang kambing biasa. Dia membawa pendekatan yang lebih halus, lebih manusiawi: memberi perawatan gratis dan pengiriman tanpa biaya ke rumah pembeli.

"Kalau ditaruh di sini, kita rawat. Kirim juga gratis," kata Eko.

Kalimat itu dia ucapkan ringan, tapi di baliknya ada strategi dagang yang terencana. Dia tahu betul, berjualan kambing menjelang Iduladha bukan cuma soal harga dan berat badan.

“Kepercayaan pembeli itu yang mahal,” ujarnya.

Lapaknya berdiri sepuluh hari lalu, beralas terpal dan berdinding bambu, hanya dibatasi jaring tali plastik dari jalan raya. Tapi geliat pembeli langsung terasa. 

Hingga akhir Mei, sebagian besar kambing yang dia datangkan dari Lumajang sudah berpindah tangan. Total ada sekitar 60 ekor—dari jenis Joper, Texel, Australia, hingga kambing lokal Jawa. Harga bervariasi, dari Rp1,8 juta hingga Rp6 juta per ekor.

Yang paling laris? “Domba,” kata Eko. “Bentuknya bagus, bulunya putih, dan banyak orang suka.” Dia tak bicara soal tren pasar global atau statistik konsumsi daging kambing, tapi pengamatan kasarnya tajam. Dia membaca perilaku pembeli seperti petani membaca cuaca.

Setiap kambing yang masuk ke lapaknya diperiksa kesehatan oleh Dinas Kesehatan Hewan Lamongan. Dia menyimpan dokumen pemeriksaan itu rapi, siap ditunjukkan kapan pun.

“Kesehatan hewan kurban itu syarat mutlak,” katanya.

Tahun-tahun sebelumnya, Eko hanya menjual kambing tanpa layanan tambahan. Tapi makin ke sini, dia sadar pembeli berubah. Banyak yang sibuk, tak sempat memilih, apalagi mengurus pengangkutan. Maka lahirlah layanan rawat dan kirim gratis itu.

“Orang tinggal tunjuk, kami yang urus sampai rumah,” ucapnya.

Puncak penjualan biasanya terjadi dua hari sebelum Iduladha. Saat itulah lapak bisa berubah seperti pasar kaget, penuh orang, suara tawar-menawar, dan sorotan lampu senter. 

“Kadang malam-malam pun masih ada yang datang,” katanya.

Tapi Eko siap. Baginya, satu pembeli puas bisa jadi jembatan bagi sepuluh pembeli berikutnya.

Bila semua kambingnya laku tahun ini, dia berniat memperbesar skala usaha tahun depan: menambah lapak, menggandeng lebih banyak peternak dari berbagai daerah, dan mungkin—kalau cukup modal—mendirikan kandang sendiri. 

“Saya ingin orang yang lewat Jalan Pahlawan langsung ingat: kalau cari kambing, ke tempat Eko saja,” ujarnya, setengah bercanda.

Di tengah bisnis musiman yang sering digarap asal-asalan, Eko Prasetyo justru merawat usahanya dengan sepenuh hati. Bukan sekadar menjual kambing, tapi juga membangun reputasi dan kepercayaan—barang dagangan yang nilainya tak bisa ditimbang dengan timbangan digital. (*)

Editor: Ali Wafa

Banjir ini dipicu oleh luapan anak Sungai Bengawan Solo (Bengawan Jero) yang terjadi sejak sepekan terakhir dan disebut-sebut sebagai yang terparah sepanjang tahun 2025.

Selain merendam areal pertanian, banjir juga mengganggu aktivitas warga di sejumlah desa, termasuk menutup akses utama di Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah.

"Jalan ini satu-satunya akses warga dan anak-anak sekolah. Sekarang terendam sepanjang 200 meter dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter," kata Saikhu, warga setempat, saat ditemui, Jumat  (30/5/2025).

Menurut Saikhu, dalam kurun waktu lima bulan terakhir, banjir serupa telah terjadi empat kali. Namun, kondisi saat ini dianggap paling merugikan karena menyebabkan kerusakan serius pada lahan tambak dan mengancam hasil panen petani.

Tak hanya merendam jalan dan sawah, banjir juga mengakibatkan banyak ikan budidaya milik petambak hanyut terbawa arus. Para petani dan petambak kini hanya bisa pasrah, menanti langkah konkret dari pemerintah daerah.

“Kami minta ada solusi jangka panjang, jangan hanya darurat setiap kali banjir datang. Ini menyangkut penghidupan kami,” ujar Saikhu.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan segera mengambil langkah antisipatif, termasuk peninggian badan jalan dan penguatan sistem drainase, agar banjir serupa tidak terus berulang.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi , dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, kenaikan elevasi Kali Blawi menjadi salah satu pemicu utama banjir. Pada 29 Mei 2025, elevasi Kali Blawi tercatat mencapai +0,55 meter, status siaga merah.

“Penyebabnya kombinasi antara curah hujan ekstrem di wilayah hulu dan lokal Lamongan serta aktivitas pertanian yang sedang memasuki musim tanam kedua (MT II),” kata Erwin.

Ia juga mencatat pintu air Kuro tidak dapat dibuka karena tingginya muka air di Bengawan Solo. Sementara itu, volume waduk dan rawa dalam kondisi optimal hingga harus melepas air ke hilir.

Namun, update malam ini pintu air sudah bisa dibuka dikarenakan air di Sungai Bengawan Solo mulai surut dan air laut juga surut akan tetapi bersifat kondisional. 

"Apabila air Bengawan Solo naik dan laut juga akan kita tutup kembali dan memaksimalkan pompa kuro dengan maksimal," ungkapnya.

Sejumlah langkah penanganan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan lintas instansi. Langkah-langkah tersebut di antaranya :

1. Pembersihan enceng gondok melalui kerja bakti warga
2. Pembukaan maksimal pintu-pintu dam seperti Dam Pembuang, Dam Tambakombo, Dam Wangen, dan Dam Plosoboden.
3. Pengoperasian Pompa Kuro.
4. Pemantauan rutin Tinggi Muka Air (TMA) Bengawan Solo.
5. Koordinasi intensif dengan BBWS Bengawan Solo, SDA Provinsi, PJT, IP3A, serta pemerintah kecamatan dan desa.

Meski demikian, lahan terdampak masih belum bisa dikeringkan untuk persiapan MT II. Pemerintah daerah berharap, situasi dapat segera terkendali agar para petani bisa kembali mengolah lahan dan menjaga ketahanan pangan lokal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang dimulai pukul 05.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 09.30 WIB ini mengambil titik start di Perum Pagerwojo, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan.

Event lari jarak jauh sejauh 23 kilometer tersebut diikuti oleh anggota komunitas lari Segoborun Lamongan. Rute yang dilalui tidak hanya menantang, tetapi juga melewati sejumlah titik ikonik di Lamongan, menjadikannya tak sekadar ajang olahraga, tetapi juga sarana promosi potensi wisata daerah.

Kapolres Lamongan didampingi oleh Kasat Binmas dan KBO Satreskrim Polres Lamongan saat melepas para peserta. Dalam sambutannya, AKBP Agus mengapresiasi antusiasme para pelari yang turut memeriahkan kegiatan ini.

"Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Selain menyehatkan tubuh, juga dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga dan menjadi wadah pembinaan bagi para atlet lari muda Lamongan," kata Agus dalam keterangannya secara tertulis kepada suarajatimpost.com siang ini.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini diharapkan bisa menjadi agenda rutin yang mampu mendorong semangat berolahraga di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Sementara itu, panitia pelaksana menyebutkan bahwa Segoborun Sambang Gondang Volume 3 merupakan bentuk kolaborasi antara komunitas pelari dengan kepolisian, serta berbagai pihak lain yang mendukung kegiatan olahraga di daerah.

"Dengan semangat sportivitas dan kebersamaan, event ini kembali membuktikan bahwa olahraga dapat menjadi perekat sosial dan medium promosi yang efektif bagi daerah, khususnya di Kabupaten Lamongan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban bernama Riski (30), warga Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, ditemukan oleh tim gabungan sekira pukul 15.30 WIB, sekitar satu mil dari Pelabuhan Sedayu Lawas, Brondong.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian langsung dievakuasi ke Puskesmas Brondong untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga," kata Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid. saat dikonfirmasi, Rabu (28/5/2025) malam.

Pencarian terhadap korban dilakukan sejak pagi oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Satpolairud Polres Lamongan, ABK Kapal Polisi X-1011 BKO Ditpolairud Polda Jawa Timur, BASARNAS, Tim MTA, serta sejumlah nelayan setempat.

Tim menyisir perairan Brondong dari sisi barat ke timur, sembari memberikan imbauan kepada para nelayan agar segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Riski dilaporkan hilang saat melaut pada Selasa (27/5/2025). Keluarga yang kehilangan kontak lantas melapor ke pihak berwenang, sehingga pencarian dilakukan sejak hari itu dan dilanjutkan keesokan harinya.

Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto, melalui Ipda Hamzaid menyampaikan apresiasi atas kerja sama berbagai pihak dalam upaya pencarian korban.

"Alhamdulillah, korban telah ditemukan berkat kerja sama semua pihak, termasuk para nelayan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan dan masyarakat yang turut membantu proses pencarian ini," ujar Hamzaid. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan apresiasi atas kinerja semua pihak yang telah terlibat dalam penanganan stunting, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Penurunan stunting ini bukan hasil kerja satu pihak saja, melainkan kolaborasi luar biasa dari seluruh elemen, pemerintah daerah, stakeholder, hingga masyarakat,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Lindra.

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari kekuatan kerja bersama yang terus dikawal oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tuban.

Ia juga menegaskan bahwa intervensi tidak hanya menyasar gizi langsung, tetapi juga faktor-faktor pendukung seperti edukasi, lingkungan sehat, dan pola asuh anak yang tepat.

Secara nasional, SSGI mencatat prevalensi stunting turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen di tahun 2024. Di Jawa Timur, angkanya turun dari 19,2 persen menjadi 14,7 persen.

Sementara di Kabupaten Tuban, penurunan terjadi lebih tajam dalam empat tahun terakhir. Pada 2021, angka stunting di Tuban masih di angka 25,1 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 17,8 persen pada 2023 dan menyentuh 11,3 persen tahun ini.

“Capaian ini sungguh luar biasa dan jauh di bawah target nasional. Ini tak lepas dari peran semua pihak yang telah bekerja keras di lapangan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, Dra. Esti Surahmi, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).

Esti menjelaskan, Dinkes P2KB bersama mitra telah menjalankan sejumlah program strategis, seperti edukasi gizi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Tak hanya itu, penguatan sanitasi juga dilakukan dengan menjadikan Tuban sebagai wilayah yang layak Open Defecation Free (ODF).

“Alhamdulillah, ini hasil dari kerja hebat bersama. Tapi perjuangan belum selesai. Kita harus terus menjaga momentum ini dan memperkuat pencegahan sejak dini,” kata Esti.

Pemkab Tuban memastikan akan terus menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Harapannya, generasi mendatang tumbuh sehat, kuat, dan bebas stunting. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Forum lima tahunan ini menjadi ajang konsolidasi organisasi, pertanggungjawaban kepengurusan lama, serta regenerasi kepemimpinan di tingkat kabupaten.

Acara diikuti 668 peserta dari berbagai tingkatan pengurus IBI dan tamu undangan. Muscab kali ini mengusung tema “Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Layanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti.” Agenda diawali seminar ilmiah dengan pemateri dr. Arief Alamsyah, MARS., dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Ketua IBI Cabang Tuban 2018–2023, Hj. Cucuk Turyatiningsih, mengatakan Muscab adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi. Ia menyebut, hingga Mei 2025, anggota IBI Tuban mencapai 920 orang, dengan 304 bidan telah menyelesaikan pendidikan profesi. 

“Alhamdulillah, semangat teman-teman untuk melanjutkan pendidikan sangat tinggi,” ujarnya kepada suarajatimpost.com melalui keterangan tertulis, Kamis ( 29/5/2025).

Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Tuban, Esti Surahmi, dalam sambutannya menegaskan peran sentral bidan dalam pelayanan kesehatan dasar.

Ia menyoroti capaian positif penurunan prevalensi stunting di Tuban berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 2024, yang mencatat angka 11,3 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur (14,7 persen) maupun nasional (19,8 persen).

“Kontribusi bidan desa sangat signifikan, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” kata Esti.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melalui video sambutan mengapresiasi pengabdian IBI di bawah kepemimpinan Hj. Cucuk. Ia menyebut kontribusi organisasi tersebut sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah.

“Semoga semangat ini diwariskan kepada pengurus baru,” ujarnya.

Muscab VIII menetapkan Rukmini, sebagai Ketua IBI Tuban periode 2023–2028. Dalam sambutannya, Rukmini mengaku sempat ragu menerima amanah karena akan segera memasuki masa purna tugas. Namun, ia menerima tanggung jawab tersebut dengan penuh syukur.

“Banyak yang lebih muda dan lebih siap, tetapi ini adalah kehendak Allah. Saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Rukmini.

Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran bidan.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Semangat sehati-sejiwa harus terus kita jaga,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan dan P2KB, dr. Atiek Supartiningsih, yang mewakili Pemkab Tuban, berharap kepengurusan baru IBI dapat bersinergi mendukung program penurunan AKI, AKB, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Penutupan Muscab diwarnai suasana solidaritas dan kekeluargaan. Hadir pula perwakilan IBI dari kabupaten tetangga seperti Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Ketua terpilih Rukmini berharap kolaborasi antarwilayah dapat terus ditingkatkan demi kemajuan profesi kebidanan dan kualitas hidup masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Survei tersebut diumumkan dalam acara “Diskusi dan Refleksi 100 Hari Kinerja Kepemimpinan di Jawa Timur” yang digelar pada Senin (26/5/2025).

Penelitian dilakukan pada 15 – 22 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hasil survei menunjukkan, bahwa masyarakat menilai kepemimpinan Bupati Tuban berhasil menjalankan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta memiliki komitmen kuat terhadap jaminan sosial lintas lapisan.

Dalam kategori Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Kabupaten Tuban bahkan menempati posisi kedua di Jawa Timur dengan raihan skor 80,9 persen, tepat di bawah Kota Kediri.

Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja, khususnya di wilayah pedesaan.

Sementara di bidang Pengembangan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tuban meraih skor 82,4 persen dan berada di posisi ketiga.

Kabupaten ini dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi sebagai penyangga kawasan industri utama di Jawa Timur, dengan berbagai kebijakan yang mendukung serapan tenaga kerja lokal.

Adapun dalam kategori Ekonomi Kreatif dan UMKM, Tuban mencatat skor 79,7 persen, menempati peringkat keempat. Capaian ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor usaha mikro serta pentingnya inovasi dan akses pasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hasil survei tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas pencapaian ini.

“Saya bersyukur atas kepercayaan masyarakat Tuban dan berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab atas kerja keras dan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” ujar Aditya dalam keterangannya tertulis dikutip suarajatimpost.com, Rabu (28/5/2025).

Ia menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Tugas ke depan masih panjang. Kami mohon dukungan seluruh masyarakat agar pembangunan di Kabupaten Tuban dapat berjalan merata dan berkelanjutan,” ucapnya.

''Pemerintah Kabupaten Tuban disebut akan terus mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, khususnya yang berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup warga, dan daya saing daerah," pungkasnya.

Sebagai informasi, The Republic Institute merupakan lembaga riset independen yang fokus pada kajian kebijakan publik dan demokrasi. Lembaga ini aktif dalam memberikan pendidikan politik melalui riset ilmiah yang transparan dan partisipatif. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Bancar, Kabupaten Tuban sejak Selasa (27/5/2025). Praktik penyembelihan hewan itu diikuti oleh 60 peserta.

Pada hari kedua, diisi dengan bimbingan teknis (bimtek) terkait penyembelihan halal dan penanganan daging kurban. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta lainnya.

Peserta berasal dari kalangan juru sembelih dan takmir masjid di empat kecamatan. Yakni Bancar, Jatirogo, Tambakboyo, dan Jenu. Selain mendapat pelatihan teknis, peserta juga dibekali perlengkapan penyembelihan.

Kepala Bidang (kabid) Kesehatan Hewan DKP2P Kabupaten Tuban, Pipin Diah Larasati mengatakan, pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. 

Tujuannya yaitu meningkatkan kapasitas juru sembelih dalam menyambut pelaksanaan kurban, sekaligus menjamin daging yang beredar di masyarakat memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat dan kaidah kesehatan hewan. Sertifikat juga akan diberikan kepada peserta sebagai bukti kompetensi,” ujarnya, Rabu (28/5/2025)

Dia menambahkan, peserta diharapkan mampu menularkan ilmu yang didapat kepada rekan juru sembelih dan takmir lainnya di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kualitas penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging diharapkan semakin baik dan terjamin.

Kegiatan ini didukung oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Provinsi Jawa Timur serta Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Bumi Peternakan Wahyu Utama.

Salah satu pemateri dari BBPP Jawa Timur, Iskandar Muda, mengapresiasi semangat peserta selama mengikuti pelatihan. Antusiasme tinggi terlihat dari keaktifan peserta dalam sesi praktik dan diskusi.

“Ini menunjukkan komitmen kuat dari para juru sembelih untuk meningkatkan tata laksana kurban. Harapannya, mereka bisa langsung terlibat saat Iduladha, sekaligus menjadi agen edukasi di tengah masyarakat,” jelasnya.

Iskandar mengimbau masyarakat agar mempercayakan proses penyembelihan kepada juru sembelih yang telah mendapatkan pelatihan, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi memenuhi aspek kehalalan dan kelayakan konsumsi. (**)

Editor: Ali Wafa

Bantuan diserahkan pada Selasa (27/5/2025) sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dan di beberapa tempat lainnya.

Senior Manager of Unit Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian perusahaan terhadap warga yang terdampak bencana.

“Kami turut prihatin atas musibah banjir yang dialami masyarakat Desa Kebomelati. Melalui bantuan ini, kami berharap dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan,” ujar Dharma dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

Dia menambahkan, SIG berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya melalui aktivitas bisnis, tetapi juga dalam situasi-situasi darurat.

Sebanyak 85 keluarga di Desa Kebomelati diketahui terdampak langsung akibat banjir. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani tidak dapat bekerja karena lahan pertanian tergenang air. Bahkan terancam gagal panen.

Kepala Desa Kebomelati, H. Moenidjan mengapresiasi bantuan yang disalurkan oleh SIG. Dia menyebut, bantuan tersebut sangat berarti bagi warganya yang saat ini sedang menghadapi masa sulit.

“Terima kasih kepada SIG yang telah menunjukkan kepeduliannya. Bantuan ini sangat membantu masyarakat kami. Terutama karena banyak warga tidak bisa bekerja akibat sawah mereka terendam,” kata Moenidjan saat mendampingi penyaluran bantuan bersama Camat Plumpang, Saefiyudin. (**)

Editor: Ali Wafa

Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan TMMD yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Kegiatan ini menjadi momentum yang baik dan akan menjadi kenangan tersendiri bagi masyarakat Kebalankulon. Ini bisa menjadi pemantik semangat dan motivasi untuk terus membangun desa dengan lebih baik,” ujar Pak Yes di sela-sela kunjungan.

Menurutnya, TMMD turut mendorong dinamika dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sejalan dengan kemajuan yang terus dicapai Kabupaten Lamongan dalam berbagai sektor.

Program TMMD ke-124 di Lamongan berlangsung selama satu bulan, dengan target penyelesaian pembangunan fisik dan non-fisik. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalokasikan dana sebesar Rp 2,25 miliar untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Sasaran utama pembangunan fisik mencakup pembangunan rabat beton sepanjang 690,2 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 20 sentimeter. Selain itu, dilakukan juga pembangunan jalan poros desa sepanjang 137,5 meter dengan lebar 4,5 meter dan tinggi 15 sentimeter.

Tidak hanya itu, TMMD juga menyasar pembangunan tambahan seperti rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) juga dikerjakan dengan panjang 75 meter, lebar 50 sentimeter, dan tinggi 1,5 meter. Fasilitas lapangan olahraga serta irigasi perpompaan (Irpon) di lima titik turut menjadi bagian dari sasaran kegiatan.

Melihat langsung progres pelaksanaan TMMD, Waster Panglima TNI Brigjen (Mar) Bambang Hadi Suseno meminta agar Kodim 0812 Lamongan sebagai satuan tugas TMMD dapat mempercepat pekerjaan yang masih tertinggal, terutama yang progresnya masih di bawah 80 persen.

“Kejar target pembangunan yang belum mencapai progres 80 persen agar selesai tepat waktu,” tegas Brigjen Bambang.

TMMD ke-124 di Lamongan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, serta mempererat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang merata. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penetapan hari jadi tersebut merujuk pada hasil penelitian naskah kuno oleh Panitia Penyusun Naskah Hari Jadi dan Sejarah Lamongan. Sejarawan dan budayawan Lamongan, Navis Abdulrouf, mengatakan, peristiwa pengangkatan itu berlangsung dalam sebuah pasamuan agung yang dipimpin oleh Sunan Giri di wilayah Giri, Gresik.

“Wisuda Tumenggung Surajaya sebagai Adipati pertama bertepatan dengan Hari Raya Iduladha saat itu. Ini menunjukkan pentingnya peristiwa tersebut, baik secara religius maupun politis,” kata Navis saat dikonfirmasi suarajatimpost.com, Selasa (27/5/2025).

Ia menambahkan, penetapan tanggal ini juga tercantum dalam buku Memayu Raharjaning Praja yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada 1994.

Navis mengungkapkan bahwa nama “Lamongan” berasal dari nama tokoh karismatik bernama Hadi, seorang santri dari Dusun Cancing, kini masuk wilayah Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang.

Hadi dikenal sebagai murid kesayangan Sunan Prapen, salah satu Wali Songo yang berpengaruh di kawasan Gresik.

“Karena keahliannya dalam membina masyarakat dengan penuh kasih sayang, ia mendapat julukan 'Mbah Lamong'. Dari istilah inilah nama Lamongan berasal,” tutur Navis.

Menurutnya, kata “Lamong” berasal dari istilah Jawa yang menggambarkan sifat kepemimpinan yang lembut dan mengayomi.

Sementara itu, peringatan HJL ke-456 tahun ini diawali dengan prosesi ziarah makam para leluhur pada Minggu (25/5/2025). Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama jajaran Forkopimda melaksanakan ziarah ke makam Mbah Sabilan, Mbah Punuk, dan Mbah Lamong di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan.

“Setiap peringatan Hari Jadi Lamongan adalah momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para leluhur. Nilai-nilai perjuangan mereka harus terus dijaga sebagai fondasi pembangunan Lamongan ke depan,” kata Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes.

Pak Yes menambahkan, di usia Lamongan yang ke-456 tahun ini, pemerintah mengusung tema Harmoni Menuju Lamongan Berdaya Saing, menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja keras di tengah berbagai tantangan.

Selain Mbah Lamong, dua tokoh lain yang juga diziarahi, yakni Mbah Sabilan dan Mbah Punuk, memiliki peran penting dalam sejarah Lamongan. Mbah Sabilan dikenal sebagai panglima perang pada masa Adipati ke-3, Raden Panji Puspa Kusuma, yang gugur dalam perjuangan sehingga mendapat gelar "sabilillah".

Kisah Mbah Sabilan juga berkaitan erat dengan tradisi unik masyarakat Lamongan, yaitu tradisi lamaran oleh pihak perempuan, yang berakar dari legenda Dewi Andanwangi dan Andansari, putri dari Adipati Wirasaba, yang melamar putra Raden Panji Puspa Kusuma. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sapi jenis belgian blue miliknya dibeli dengan harga sebesar Rp100 juta. Hewan ternak berpostur jumbo itu diketahui memiliki berat hampir 1,2 ton dan berusia sekitar 3,5 tahun.

“Alhamdulillah, dari banyak sapi yang dievaluasi, hanya sapi belgian blue saya yang lolos kriteria dan dianggap layak sebagai hewan kurban presiden,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Menurut Suwignyo, proses seleksi sapi kurban dilakukan sekitar satu bulan lalu. Tim verifikasi dari tingkat provinsi yang ditunjuk pihak kepresidenan menilai ratusan sapi dari 28 provinsi di Indonesia. Dari hasil pengecekan tim Sinepo Pensi, berat sapi miliknya tercatat mencapai sekitar 1.180 kilogram.

“Jujur saya tidak pernah membayangkan. Ini sebuah kehormatan besar bagi kami peternak lokal, bisa ikut menyumbangkan hewan kurban terbaik untuk presiden,” tambahnya.

Sapi berbobot jumbo itu ternyata telah diberi nama Oreo sejak kecil oleh anak Suwignyo, yang kini telah lulus dari jurusan kedokteran hewan.

“Mungkin karena warnanya mirip biskuit Oreo, perpaduan antara putih dan hitam,” ucapnya.

Meski tak mendapat perlakuan khusus, porsi makan Oreo lebih besar dibanding sapi pada umumnya. Suwignyo menyebut, sapi tersebut rutin diberi makan jerami, rumput gajah, dan konsentrat dengan tiga kali lipat lebih banyak dari sapi biasa.

Awalnya, Oreo direncanakan untuk disembelih di Masjid Istiqlal, Jakarta. Namun, keputusan akhir menyebutkan sapi tersebut akan disembelih di Masjid Al-Mutakin, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

“Insyaallah nanti akan disembelih di Masjid Al-Mutakin Karanggeneng, agar masyarakat Lamongan bisa ikut menikmati daging kurban dari presiden,” ujar Suwignyo.

Dia berharap, pengalaman ini menjadi motivasi bagi para peternak lain di Lamongan untuk terus meningkatkan kualitas ternak mereka.

“Semoga ke depan semakin banyak peternak Lamongan yang bisa menyuplai hewan kurban untuk pejabat tinggi negara,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa

Komitmen itu dituangkan melalui 15 program prioritas yang diusung Bupati Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, dalam pasamuan agung yang berlangsung di Pendopo Lokatantra, Ahad (25/5/2025) kemarin.

Bupati Yuhronur menyampaikan sambutan berbahasa Jawa sembari menyemayamkan lambang daerah sebagai simbol kebesaran Lamongan. Ia menegaskan bahwa HJL bukan sekadar seremoni, melainkan penanda awal dari perjalanan baru pembangunan daerah.

"Hari ini Kabupaten Lamongan genap berusia 456 tahun. Pada usia ini kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan melalui lima belas program prioritas," ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes.

Program-program itu, menurut dia, dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu andalannya adalah “Lamongan Lumbung Pangan”, yang bertujuan mengakselerasi produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Program ini diharapkan menjadikan Lamongan sebagai pusat ketahanan pangan regional.

Sektor ekonomi turut diperkuat melalui program “UMKM Naik Kelas”, yang mendorong pelaku usaha mikro agar mampu bersaing dan tumbuh. Di bidang pariwisata, Pemkab Lamongan mengusung program “Ramasinta” sebagai konsep pengembangan kawasan terpadu berbasis wisata alam, budaya, kuliner, hingga ekonomi kreatif.

“Program ini bukan hanya menargetkan kunjungan wisata, tetapi juga membentuk kawasan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Pak Yes.

Di sisi lain, program “Desa Pintar” digagas untuk mentransformasi desa-desa di Lamongan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan potensi lokal. Strategi ini sejalan dengan visi kepemimpinan Yuhronur–Dirham yang berlandaskan tiga pilar: pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keharmonisan sosial.

Untuk mendukung pemerataan, Pemkab juga meluncurkan program “Jamula Mantap” guna memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan. Ditambah “Lamongan Menyala” yang menyasar optimalisasi penerangan jalan umum, serta “Lamongan Hijau” sebagai inisiatif pelestarian lingkungan.

Sementara, untuk membentuk masyarakat harmonis, program “Yakin Semua Sejahtera” (YSS) digulirkan untuk membangun kepercayaan bahwa setiap warga Lamongan memiliki peluang mencapai taraf hidup layak.

Di sektor kesehatan, ada program “Lamongan Sehat” yang mengedepankan layanan holistik dari ibu hamil hingga lansia, termasuk penanggulangan stunting.

Transformasi pelayanan publik juga ditekankan melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Semua harus merasa aman dan nyaman," ujarnya.

Komitmen pembangunan sumber daya manusia pun ditegaskan dengan program beasiswa “Perintis”, dukungan kepada wirausaha muda melalui “Young Entrepreneur Success”, serta pembinaan karakter dan talenta generasi muda lewat “Generasi Lamongan Emas”. Tak ketinggalan, penguatan nilai-nilai religius dan budaya diwadahi dalam program “Lamongan Nyantri”.

“Sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang. Ini dibuktikan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia Lamongan yang kini mencapai 75,9,” kata Pak Yes.

Sebelum pasamuan agung, prosesi kirab pataka lambang daerah dilakukan dari kantor DPRD menuju Pendopo Lokatantra. Pataka tersebut disemayamkan sebagai lambang sakral dan pengingat nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi pembangunan Lamongan," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Ia tampil sebagai juara pada Kelas G Dewasa Putra dalam kompetisi yang digelar di GOR Vira Cakti Yudha, Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari, Malang, Jawa Timur.

Kejuaraan yang berlangsung pada 23–25 April 2025 tersebut, diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik dari TNI/Polri maupun umum. Bripda Sholeh tampil impresif sepanjang laga hingga akhirnya meraih emas dan mengharumkan nama Polres Lamongan.

Kontingen Polda Jawa Timur mengirimkan 16 personel dalam ajang tersebut, terdiri atas 15 atlet dan 1 official, di bawah pimpinan AKBP Damus Asa, Mereka tampil dominan dan berhasil membawa Polda Jatim menjadi Juara Umum 1 untuk kategori dewasa.

Total, Polda Jatim mengoleksi 12 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Capaian ini menempatkan mereka di puncak klasemen, mengungguli Tim Alap-Alap Kostrad di posisi kedua dan Tim Pencak Silat UISI di peringkat ketiga.

Berikut daftar peraih medali emas dari Kontingen Polda Jatim:

• Kelas C Dewasa Putri: Bripda Adela Earlene Samantha (Polres Pasuruan)
• Kelas D Dewasa Putra: Bripda Nouval Bimo Aji Suryo S. (Satbrimob Polda Jatim), Bripda Afies Barerra Syaifillah (Polresta Malang), Bripda Achmad Lutfi K. (Polres Banyuwangi)
• Kelas E Dewasa Putra: Bripda Doni Hendrawan (Polres Mojokerto Kota), Bripda Alan Iskandar (Ditreskrimsus Polda Jatim)
• Kelas E Dewasa Putri: Bripda Novita Fajrin (Samapta Polda Jatim)
• Kelas F Dewasa Putra: Bripda Revaldho Putra Pratama (Ditreskrimum Polda Jatim)
• Kelas G Dewasa Putra: Bripda Sholeh Maulana (Polsek Babat, Polres Lamongan)
• Kelas Open 1 Dewasa Putra: Briptu Sabilly Daibi Sofari (Ditpamobvit Polda Jatim)
• Seni Tunggal Dewasa Putra: Bripda Kurnia Sandy (Polresta Malang)
• Seni Tunggal Dewasa Putri: Bripda Novita Fajrin (Samapta Polda Jatim)

Selain emas, kontingen juga menyumbang tiga medali perak yang diraih oleh Bripda Kurnia Sandy, Bripda Septi Leni Cahayani, dan Bripda Kevin Maulana Ibrahim. 

Sementara dua medali perunggu diperoleh oleh Bripda Rizqi Alwan dan Bripda Maulana Naufal F. Bripda Afies Barerra Syaifillah dari Polresta Malang juga dinobatkan sebagai Pesilat Terbaik Dewasa Putra dalam ajang ini.

Kapolres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, mengapresiasi pencapaian anggotanya tersebut.

“Kami sangat bangga atas prestasi Bripda Sholeh Maulana. Ini adalah kebanggaan bagi Polsek Babat dan Polres Lamongan. 

Semoga menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk terus berprestasi, baik dalam olahraga maupun dalam menjalankan tugas kepolisian,” kata AKBP Agus Dwi Suryanto dalam keterangan tertulis kepada suarajatimpost.com, Senin (26/5/2025).

"Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dedikasi dan semangat personel Polda Jawa Timur dalam mengharumkan nama institusi melalui olahraga bela diri tradisional seperti pencak silat," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Ibadah dimulai seusai salat Isya dan berlangsung dengan penuh khidmat. Ribuan jamaah tampak khusyuk memanjatkan doa demi keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan Kabupaten Lamongan.

“Hajat kita, masyarakat Lamongan, semoga Lamongan diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan seluruh warganya dijauhkan dari bala bencana. Ke depan, kita juga berharap Lamongan semakin berjaya dan sukses,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya.

Tak hanya terpusat di Masjid Agung, kegiatan doa bersama ini juga dilakukan serentak di masjid-masjid desa se-Kabupaten Lamongan. Masyarakat turut melaksanakan tirakatan dan tasyakuran dalam suasana religius menyambut hari jadi daerah mereka.

“Alhamdulillah, kita semua bisa bersama-sama melaksanakan salat hajat dan sujud syukur. Insyaallah, di desa-desa juga banyak masyarakat yang menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan ke-456,” kata bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Pak Yes berharap, melalui doa yang dipanjatkan, masyarakat Lamongan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT untuk membawa Lamongan menuju masa depan yang lebih baik.

“Selain bersyukur, kita juga memohon agar masyarakat Lamongan senantiasa sejahtera dan bahagia. Khususnya dalam merayakan HJL ke-456 ini. Terima kasih atas kebersamaan dan doa seluruh warga. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan lindungan oleh Allah SWT,” pungkasnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Ziarah dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan.

Rangkaian ziarah dilakukan ke tiga makam tokoh penting dalam sejarah Lamongan, yakni Mbah Sabilan, Mbah Punuk, dan Mbah Lamong yang berada di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan.

Bupati Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, mengatakan, ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh pendahulu yang telah meletakkan fondasi kejayaan Lamongan di masa lalu.

“Alhamdulillah setiap Hari Jadi Lamongan kami jadikan momentum untuk menghormati jasa para leluhur yang telah membawa kejayaan Lamongan pertama kalinya. Nilai-nilai yang mereka torehkan penting dipelihara dan diterapkan pada pembangunan Lamongan saat ini,” ujar Pak Yes dalam keterangan resminya.

Pada peringatan HJL ke-456 tahun ini, Lamongan mengusung tema "Harmoni Menuju Lamongan Berdaya Saing".

Menurut Pak Yes, tema tersebut menjadi pengingat bahwa kolaborasi dan semangat perjuangan sangat dibutuhkan dalam membangun Lamongan ke depan.

Ziarah ini juga menjadi refleksi atas nilai-nilai luhur yang diwariskan para tokoh sejarah Lamongan. Salah satunya adalah Mbah Lamong atau Rangga Hadi, Bupati Lamongan periode 1569-1607, yang dikenal dengan sikap ngemong atau mengayomi masyarakat.

Sosok yang disebut sebagai santri Sunan Giri ini dikenal luas, karena perannya dalam menyebarkan ajaran agama, mengatur pemerintahan, serta membina kehidupan masyarakat di kawasan Kenduruan.

Sementara itu, Mbah Punuk dan Mbah Sabilan juga tercatat sebagai figur penting dalam sejarah Lamongan. Mbah Sabilan, yang juga dikenal sebagai patih atau panglima perang pada masa pemerintahan Adipati ke-3 Lamongan, Raden Panji Puspa Kusuma (1640–1665), gugur di medan perang dan dikenang sebagai pejuang sabilillah.

Namanya juga lekat dengan tradisi unik yang masih hidup di Lamongan hingga kini, yakni lamaran yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan kepada laki-laki. 

Tradisi tersebut dipercaya berasal dari kisah Dewi Andanwangi dan Andansari, putri Adipati Wirasaba, yang jatuh hati kepada putra Raden Panji Puspa Kusuma dan memilih untuk lebih dulu melamar.

Dengan kegiatan ziarah ini, Pemkab Lamongan berharap masyarakat dapat lebih mengenal sejarah serta meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu untuk mendukung kemajuan Lamongan masa kini. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian panjang perayaan HJL yang jatuh pada 26 Mei 2025 mendatang.

Hari Jadi Lamongan (HJL) tahun ini mengusung tema “Harmoni Menuju Lamongan Berdaya Saing”, yang merefleksikan semangat kolaboratif seluruh elemen daerah untuk membangun masa depan Lamongan yang lebih kompetitif.

Beragam agenda telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Mulai dari aksi sosial, kegiatan edukatif dan kesehatan, acara spiritual, pertunjukan budaya, hingga hiburan rakyat.

“Kami ingin masyarakat tak hanya menjadi penonton, tapi juga bagian dari perayaan,” ujar Yuhronur, Sabtu (24/5/2025).

Acara 'Bugar bersama Indosiar' terbuka untuk umum dan disambut antusias oleh warga. Kegiatan yang digelar sejak pagi ini menghadirkan senam zumba massal, fun walk, push bike untuk anak-anak, pertunjukan musik, dan bazar UMKM lokal.

Pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan mitra kerja telah menguatkan sinergi demi memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar, tertib, dan tetap menjunjung kearifan lokal.

Kemeriahan 'Bugar bersama Indosiar' akan berlanjut hingga Minggu, 25 Mei 2025, dengan waktu pelaksanaan mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB. Seluruh kegiatan ini tidak dipungut biaya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Apresiasi tersebut disampaikan saat malam puncak penutupan Lamongan Medical Week (LMW) Season 3 di Lamongan Sport Center, Jumat (23/5/2025).

"Terima kasih IDI, yang terus bersama dengan Pemkab Lamongan menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju pembangunan sumber daya manusia yang kuat dan berdaya saing," ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Kegiatan LMW Season 3 ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-117 dan Hari Jadi Lamongan ke-456. Rangkaian acara mengusung tema "Dokter Kuat, Rakyat Sehat" dan telah berlangsung sejak 18 Mei 2025.

Beberapa kegiatan yang digelar meliputi fun walk retro, pengobatan gratis, hospital expo, IDI Goes to School (edukasi ke SMA), sarasehan kesehatan, dan ditutup dengan Retro Night yang meriah.

"Alhamdulillah, IDI Lamongan selalu memberi warna tersendiri di setiap Hari Bakti Dokter. Kali ini kita tutup dengan semangat retro yang luar biasa," tambah Pak Yes.

Ketua IDI Lamongan, dr Budi Himawan, menyebutkan konsep retro diangkat untuk membangkitkan kembali semangat muda para tenaga kesehatan.

"Kita ingin membawa kembali semangat masa muda untuk menambah semangat pengabdian di masa mendatang," jelasnya.

Puncak acara dimeriahkan oleh penampilan artis nostalgia seperti Teamlo, Sinar Djaja Tjap Badak, serta stand-up comedy Sekai dan Pakdhe Toni. Masyarakat umum pun turut hadir dan menikmati acara ini.

Dr. Budi juga menegaskan pentingnya kedekatan dokter dengan masyarakat agar terwujud pelayanan yang lebih prima.

"Kami harap dokter-dokter di Lamongan semakin kuat dan melayani dengan baik, karena dokter yang dekat dengan rakyat menjamin keselamatan pasien secara lebih maksimal," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi SJP 

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Tuban yang digelar di Pendapa Kridha Manunggal, Sabtu (24/5/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rakhmat, serta seluruh kepala sekolah dari jenjang SD dan SMP.

“Kita harus memastikan bahwa daya tampung sekolah mampu mengakomodasi seluruh anak usia sekolah. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan kuota atau alasan biaya,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Lindra. 

Mas Lindra juga menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB harus bebas dari segala bentuk pungutan.

“Penerimaan murid baru ini wajib gratis, tidak boleh ada biaya tambahan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti isu anak tidak sekolah. Ia menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk berperan aktif menekan angka anak putus sekolah (DO) maupun lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan (LTM). 

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, dalam paparannya menyebut bahwa daya tampung satuan pendidikan di Tuban secara umum masih mencukupi. 

Untuk jenjang SD, jumlah lulusan TK/RA tercatat sebanyak 16.131 anak, sementara daya tampung SD/MI mencapai 23.496 anak. Adapun lulusan SD/MI berjumlah 15.960 anak, dengan daya tampung SMP/MTs sebanyak 18.714 anak.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah atas, lulusan SMP/MTs tercatat sebanyak 15.072 anak, sedangkan daya tampung SMA/SMK/MA mencapai 15.144 anak.

Abdul Rakhmat juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), baik yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan setelah lulus.

“Langkah awal yang kami lakukan adalah pendataan dan verifikasi secara akurat untuk menyusun intervensi yang tepat,” ujarnya.

Pendataan ATS dilakukan melalui sinergi antara pemerintah desa untuk kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan satuan pendidikan untuk anak yang putus sekolah maupun lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.

Intervensi yang disiapkan meliputi pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, penyediaan pendidikan nonformal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), pelatihan vokasi, hingga angkutan sekolah gratis.

Terkait isu pungutan di sekolah, Abdul Rakhmat menegaskan bahwa seluruh aktivitas pendidikan harus mengacu pada Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016. 

“Tidak boleh ada pungutan yang membebani wali murid. Pengadaan seragam dan buku pelajaran diserahkan sepenuhnya kepada orang tua atau wali siswa,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar sekolah membatasi kegiatan studi tour dan outdoor learning secara selektif, serta menyelenggarakan kegiatan seremonial seperti pelepasan siswa atau wisuda secara sederhana.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) akan digantikan dengan buku pendamping yang disusun dan didigitalisasi oleh guru.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana sekolah harus memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tanpa pungutan tambahan dari orang tua murid.

“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan di Tuban tidak hanya terjangkau, tapi juga inklusif dan berkualitas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lamongan, TP PKK Kabupaten Lamongan, dan organisasi lainnya.

“Program-program kesehatan di Lamongan digarap secara kolaboratif agar pelaksanaannya cepat dan tepat sasaran,” ujar Yuhronur dalam Sarasehan Kesehatan memperingati Hari Bakti ke-117 IDI Cabang Lamongan, Jumat (23/5/2025).

Salah satu inovasi dari program prioritas Lamongan Sehat adalah Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (Laserku), yang memungkinkan tenaga kesehatan mengunjungi warga secara langsung.

Hingga saat ini, sebanyak 5.131 keluarga telah mendapat layanan dari program tersebut.

Yuhronur juga menyebutkan, selain menurunkan stunting, Pemkab Lamongan mencatat kemajuan pada indikator lain seperti indeks kesehatan yang mencapai 0,843 (dari skala 0 sampai 1) serta angka harapan hidup sebesar 73,22 tahun.

“Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, salah satunya dengan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan,” kata Yuhronur.

Ketua Umum PB IDI 2022–2025, Adib Khumaidi, yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis di daerah. IDI, kata dia, siap bersinergi dalam menyusun peta penugasan dokter bersama pemerintah daerah.

“Distribusi dokter yang merata akan mempercepat akses layanan kesehatan di seluruh wilayah,” ujar Adib.

Pemkab Lamongan menargetkan pembangunan sektor kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Nama Charis Mardiyanto resmi diabadikan sebagai nama ruang sidang utama adalah sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi panjangnya dalam dunia peradilan.

Peresmian ruang sidang tersebut dihadiri oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Surabaya Charis Mardiyanto, Wakil KPT Surabaya Marsudin Nainggolan, Ketua PN Lamongan Maskur Hidayat, serta jajaran Forkopimda Lamongan.

“Beliau punya semangat tinggi dan mencintai profesinya. Jadi pantas kiranya ruang sidang ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin berdedikasi terhadap profesi,” ujar Bupati Yuhronur, atau yang akrab disapa Pak Yes, Jumat (23/5/2025).

Dalam kariernya, Charis Mardiyanto telah menjabat lima kali sebagai Ketua Pengadilan Tinggi dan dua kali sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. 

“Ini prestasi yang luar biasa. Nama beliau patut dijadikan contoh dan semangat dalam menjaga profesionalisme serta integritas,” tambahnya.

Charis Mardiyanto sendiri merasa terhormat namanya diabadikan di ruang sidang tersebut. 

“Sebenarnya saya takut, karena bisa jadi saya satu-satunya KPT di Indonesia yang namanya dijadikan ruang sidang. Terlalu berat bagi saya,” ucapnya dengan rendah hati.

Charis juga menekankan pentingnya integritas dan kemampuan yuridis bagi para hakim. 

“Integritas dan kemampuan yuridis akan sangat mempengaruhi kinerja dan keberkahan dalam profesi ini,” pesannya.

Ketua PN Lamongan Maskur Hidayat dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan permohonan eksekusi yang meningkat menjadi salah satu indikator positif.

“Kami akan terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga Lamongan,” ujarnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Anak-anak saleh dan salihah tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Lamongan Menghafal Al-Quran yang bertujuan mencetak generasi muda berakhlak mulia dan berdaya saing.

"Selamat kepada siswa yang diwisuda. Ini bentuk nyata dari misi kedua Pemkab Lamongan dalam mewujudkan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak," ucap bupati yang biasa dipanggil Pak Yes itu.

Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Lamongan, Munif Syarif menjelaskan, seluruh peserta telah menjalani ujian di sekolah masing-masing dengan standar minimal hafal satu juz.

Dari total 7.810 peserta ujian tahfiz Al-Quran, sebanyak 3.591 peserta memperoleh predikat A dan berhak mengikuti wisuda. Kemudian sebanyak 1.549 peserta mendapat predikat B.

Selain itu, sebanyak 814 peserta memperoleh predikat C. Kemudian sebanyak 1.856 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat.

"Tahun ini diikuti oleh 385 lembaga pendidikan. Mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA hingga pondok pesantren," jelas Munif.

Setiap peserta yang lulus akan menerima sertifikat resmi dari LPTQ Lamongan. Sertifikat tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah nilai saat mendaftar ke sekolah tingkat lanjut.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Biyanto yang turut hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan akademik dan spiritual.

"Program seperti ini positif. Anak-anak akan tumbuh jadi pribadi yang tak hanya cerdas, tapi juga berkarakter dan berintegritas tinggi," ujarnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna keempat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan, Rabu, (21/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi hadir secara langsung dan menerima dokumen hasil pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Juru Bicara Banggar, Tulus Santoso, mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dalam menyampaikan Raperda, yang sesuai dengan ketentuan maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

“Pemerintah daerah telah menyusun Raperda sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” kata Tulus.

Dari laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.299.247.222.532,62 atau 90,81 persen.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp 3.207.611.153.293,61 atau 89,60 persen. Adapun penerimaan pembiayaan daerah mencapai realisasi 100 persen.

Menurut Tulus, keberhasilan ini turut ditopang oleh capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut, yang berhasil dipertahankan oleh Kabupaten Lamongan.

Banggar DPRD berharap agar pelaksanaan APBD tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, dengan penguatan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. 

“Sinergi yang kuat akan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Perda tersebut akan diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor registrasi resmi. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kloter 68 menjadi bagian dari total 1.256 jemaah calon haji asal Tuban yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Para jemaah dijadwalkan bertolak menuju embarkasi Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke tanah suci.

Dalam sambutannya, bupati yang akrab disapa Mas Lindra ini menyampaikan harapannya, agar seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan pulang sebagai haji yang mabrur. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mengikuti arahan petugas.

“Ibadah haji adalah momen langka dan penuh makna. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah secara khusyuk,” kata Mas Lindra.

Ia juga menekankan pentingnya solidaritas antarjemaah, serta kewaspadaan dalam menjaga dokumen pribadi selama berada di tanah suci. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, serta petugas pendamping dan tenaga kesehatan yang dinilai memiliki peran krusial dalam kelancaran pelaksanaan haji.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menjelaskan bahwa tahun ini Kabupaten Tuban memberangkatkan 1.256 jemaah, terdiri dari 1.242 jemaah reguler, 10 petugas haji daerah, dan 4 pembimbing KBIHU. Mereka terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter):

Kloter 66 sebanyak 10 orang (bergabung dengan Bojonegoro). Kloter 68 sebanyak 384 orang dan kloter 69 sebanyak 375 orang. Sedangkan, untuk kloter 70 sebanyak 376 orang.

Kloter 86 sebanyak 107 orang (bergabung dengan jemaah asal Probolinggo dan Surabaya). Selain itu, terdapat enam jemaah susulan yang masih menunggu penempatan kloter.

“Seluruh jemaah telah mengikuti manasik haji dan dinyatakan siap secara kesehatan. Kami berharap seluruhnya dapat menjalankan ibadah dengan lancar,” ujar Umi.

Kloter 69 dan 70 dijadwalkan diberangkatkan pada sore hari dari Pendapa Kridha Manunggal, sementara Kloter 86 akan diberangkatkan pada 26 Mei 2025. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan berlangsung di Aula Hotel El Resas Lamongan, Selasa (20/5/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum PBSI Jawa Timur, Hendro Puspito.

Dalam sambutannya, Dirham menyebut kepengurusan baru ini sebagai momentum kebangkitan olahraga bulutangkis di Lamongan. Ia berkomitmen menjadikan pembinaan atlet sebagai prioritas utama selama masa kepemimpinannya.

"Di kepengurusan yang baru ini, saya berharap muncul energi dan semangat baru untuk menorehkan prestasi yang membanggakan bagi Lamongan," kata Dirham.

PBSI Lamongan, kata dia, akan fokus pada penyelenggaraan kejuaraan berkualitas di berbagai level sebagai bagian dari strategi pembinaan.

Pihaknya juga telah menyiapkan pemusatan latihan daerah (Puslatda) sebagai langkah konkret menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2026.

"Perjalanan membina bulutangkis tidak mudah. Namun dengan komitmen dan kebersamaan, kita bisa mencetak atlet unggulan dari akar rumput hingga menembus level nasional bahkan internasional," ujar Dirham.

"Kami ingin meraih hasil terbaik di Porprov mendatang. Persiapan atlet terus dimaksimalkan lewat Puslatda," tegasnya menambahkan.

Sekretaris Umum PBSI Jawa Timur, Hendro Puspito, mengapresiasi kemajuan signifikan yang ditunjukkan PBSI Lamongan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mencatat, jumlah klub bulutangkis di Lamongan meningkat dari lima menjadi sebelas, sementara jumlah atlet bertambah dari 45 menjadi 121 orang.

"Ini bukti bahwa PBSI Lamongan terus tumbuh dan berkembang," ujar Hendro.

Ia mendorong kepengurusan baru untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam memperkuat pembinaan dan pendanaan.

"Di Porprov, kami melibatkan para pengusaha untuk mendukung kegiatan. Model ini bisa diterapkan juga di Lamongan," ujarnya.

Pelantikan kepengurusan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membawa bulutangkis Lamongan ke panggung prestasi yang lebih tinggi. (*)

Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Dirham membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Dalam sambutannya, Meutya menekankan pentingnya menjadikan Harkitnas sebagai momen untuk menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks, seperti kedaulatan digital, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, dan krisis pangan global.

“Sejarah Harkitnas yang dimulai dari Boedi Oetomo pada 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Kini saatnya kita sebagai generasi penerus untuk bangkit menghadapi tantangan era ini,” ujar Dirham saat membacakan sambutan.

Dirham juga menyampaikan bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan. Kebijakan pembangunan, kata dia, harus berpijak pada kepentingan rakyat.

Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau lebih dari 3,4 juta anak di Indonesia. Program ini disebut sebagai upaya strategis untuk mencetak generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Di bidang kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sistem layanan ini didukung oleh teknologi digital, yang memudahkan proses pendaftaran dan pelaksanaan.

Upacara Harkitnas ini diikuti oleh jajaran ASN, TNI, Polri, pelajar, dan elemen masyarakat Lamongan lainnya. Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025, Pemkab Tuban berhasil meraih peringkat ketiga.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang digelar di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/5/2025).

Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat, khususnya jajaran pengelola JDIH.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dedikasi seluruh jajaran Pemkab Tuban, khususnya tim JDIH. Ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik berbasis keterbukaan informasi hukum terus berkembang di Tuban,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan ini sejalan dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, yang mendorong setiap aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi titik tolak untuk memperkuat akses hukum yang inklusif dan partisipatif di tengah masyarakat,” tambahnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban, Cyta Sorjawijati, menjelaskan bahwa JDIH Tuban dinilai unggul oleh panelis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek penilaian.

“Aspek penilaian meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, kelengkapan dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana pendukung, serta pemanfaatan teknologi informasi,” paparnya.

Cyta juga menyoroti keunggulan platform digital JDIH Tuban yang telah memenuhi standar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, serta kelengkapan produk hukum yang tersedia.

“Kami mengelola berbagai dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, artikel, hingga naskah akademik dan rancangan peraturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa JDIH Tuban bahkan memiliki sejumlah koleksi produk hukum langka yang sebagian telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, sebagai upaya memperluas jangkauan layanan hukum berkualitas tinggi.

Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Cyta mengungkapkan bahwa Pemkab Tuban tengah menyiapkan sejumlah inovasi digital.

“Kami sedang merancang aplikasi JDIH berbasis Android dan iOS serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, cepat, dan transparan,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Pemkab Tuban membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, bersama Camat Rengel dan jajaran Forkopimka, turun langsung meninjau lokasi terdampak di Desa Ngadirejo dan Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Senin (19/5/2025) kemarin.

Menurut Sudarmaji, sesuai arahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky (Mas Lindra), penanganan difokuskan pada lahan persawahan warga, karena saat ini memasuki masa tanam padi dan hortikultura. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah.

“Jika tidak segera ditangani, masa tanam bisa terlewat, dan ini akan berdampak luas terhadap hasil pertanian,” ungkap Sudarmaji.

BPBD Tuban telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain pembersihan aliran avour yang menuju Bengawan Solo, pengerahan mesin pompa penyedot air dari lahan sawah, serta pendataan dan pemantauan berkala terhadap kondisi di lapangan.

Pembersihan saluran dilakukan bersama relawan dan warga setempat untuk memperlancar aliran air. Sementara itu, penggunaan pompa bertujuan mempercepat pengeringan lahan agar dapat segera ditanami.

BPBD Tuban juga bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BPBD Provinsi Jawa Timur guna memastikan penanganan berjalan terpadu dan efektif.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting, agar penanganan tidak hanya bersifat darurat tapi juga berkelanjutan,” tegasnya.

Sudarmaji menambahkan bahwa hasil peninjauan lapangan di Kecamatan Rengel telah dilaporkan langsung kepada Bupati Tuban dan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir yang dipimpin langsung oleh bupati di Kantor Kecamatan Plumpang.

Dengan langkah kolaboratif ini, BPBD Tuban berharap banjir segera surut dan aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan normal. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Suasana penuh keceriaan dalam semarak gelaran dangdut yang dibawakan para artis lokal diiringi goyangan khas tak mampu membendung derasnya air mata haru sejumlah dosen universitas ternama di Tuban (Unirow) yang menghadiri acara tersebut.

Tangis pecah dalam acara tumpengan dan sujud syukur atas pelantikan Soedjarwoto Tjondronegoro resmi menakodai Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Tuban, yang digelar di pelataran Rumah Inspirasi AK 9, Perum Bukit Karang, Tuban, Minggu (18/5/2025) 

Dihadiri oleh keluarga besar Universitas Ronggolawe (Unirow) Tuban dan sejumlah perwakilan lintas komunitas, acara tersebut berlangsung dalam suasana yang akrab dan penuh makna.

Momen paling menyentuh terjadi saat para dosen Unirow secara bergantian dan bersama-sama menyanyikan lagu lawas 'Sepanjang Jalan Kenangan' dengan aransemen lirik lagu yang diubah menjadi Sepanjang Jalan Perjuangan.

Dipandu oleh MC Dwikora, tembang nostalgia tersebut menggugah emosi para tamu undangan yang ikut larut dalam nyanyian, bahkan banyak di antara mereka yang tak kuasa menahan air mata.

Di sudut panggung yang sederhana, tampak Soedjarwoto Tjondronegoro duduk terpekur dibalik meja undangan didampingi sang istri.

Sesekali ia menyeka air mata yang menetes di pipinya. Perlahan, ia berdiri dan menghampiri para dosen yang sedang bernyanyi, sembari memberikan pelukan hangat sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan.

"Ya Mas, saya sangat terharu atas terselenggaranya acara ini. Ini menggugah perasaan saya setelah 15 tahun merasa termarginalkan. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai di titik yang patut kita syukuri bersama," ujar Soedjarwoto dengan suara bergetar.

Meski enggan menyebutkan secara spesifik siapa yang memarginalkannya, Soedjarwoto menyatakan bahwa dirinya hanya tersingkir oleh situasi. Lagu yang dinyanyikan, menurutnya, sangat mewakili perasaannya dalam menapaki jalan panjang perjuangan.

"Rasanya seperti nyawa saya melayang jauh ke cakrawala, mengingat kembali sahabat-sahabat seperjuangan yang kini telah berpulang. Saat memotong tumpeng dan membagikannya, saya teringat mereka yang dulu turut membangun Tuban dengan cucuran keringat," tambahnya.

Dalam suasana hangat penuh kekeluargaan, acara juga menjadi ajang silaturahmi lintas komunitas. Melani, salah satu anggota komunitas hiburan yang hadir, mengungkapkan kegembiraannya.

"Senang sekali bisa hadir di sini. Selain bisa bersilaturahmi, saya juga dapat menambah wawasan. Rasanya ini benar-benar memperpanjang umur karena hati saya jadi lebih bahagia," tuturnya.

Acara tumpengan ini tak hanya menjadi simbol syukur atas amanah baru, tetapi juga menjadi refleksi perjalanan panjang, kebersamaan, dan kenangan yang mengakar dalam perjuangan pendidikan di Tuban. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini sekaligus menandai pembukaan program Lamongan Exportiva Season II yang dirancang untuk memperkuat kapasitas ekspor daerah melalui promosi produk unggulan dan kolaborasi multipihak.

Sebanyak tujuh kontainer yang berisi produk dari enam perusahaan dan lima pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diberangkatkan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

Produk-produk tersebut ditujukan ke sepuluh negara, yakni Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Thailand, Australia, Hong Kong, Filipina, Kanada, Malaysia, dan Singapura.

“Pelepasan ekspor ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak awal untuk memperkuat eksistensi pelaku usaha Lamongan di kancah global,” kata Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, dalam sambutannya.

Produk Beragam, Pasar Semakin Luas

Lima kategori produk mendominasi dalam ekspor kali ini, yakni plastik dan barang turunannya, hasil perikanan seperti ikan dan udang, olahan kayu dan mebel, alas kaki dan perabot rumah tangga, serta produk makanan, minuman, dan tenun ikat.

Pak Yes mencatat, sepanjang 2024 nilai ekspor dari Lamongan mencapai Rp 20,7 triliun. Capaian tersebut dinilai cukup solid di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

“Tahun lalu kita membukukan angka ekspor yang tinggi meski dihadapkan pada gejolak pasar dunia. Ini membuktikan bahwa pelaku usaha Lamongan cukup adaptif dan tangguh,” ujarnya.

Tantangan Global dan Inisiatif Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Yuhronur juga menyinggung sejumlah tantangan global yang berpotensi memengaruhi kinerja ekspor nasional maupun daerah.

Di antaranya adalah ketidakpastian ekonomi akibat konflik dagang internasional, inflasi pangan, serta kebijakan proteksionisme sejumlah negara, termasuk kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak pada biaya logistik dan rantai pasok, serta mendorong pasar internasional menjadi semakin selektif.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil langkah proaktif melalui pelaksanaan Exportiva Season II yang tidak hanya berfungsi sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai forum edukasi dan konsultasi ekspor.

“Exportiva kali ini kami desain lebih komprehensif. Selain pameran produk unggulan, kami menghadirkan konsultan dari berbagai lembaga, termasuk Bea Cukai, untuk membekali pelaku usaha terkait prosedur ekspor, dokumen yang dibutuhkan, hingga regulasi terbaru,” jelasnya.

100 IKM Lolos Kurasi Ekspor

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, menambahkan bahwa saat ini terdapat 100 industri kecil dan menengah (IKM) yang telah lolos kurasi sebagai calon eksportir.

Ia berharap melalui Exportiva, masyarakat dapat melihat secara langsung potensi ekonomi Lamongan dan meningkatnya kesiapan pelaku usaha lokal dalam menembus pasar global.

Selain itu, ajang ini juga diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis daerah.

Adapun perusahaan dan UMKM yang berpartisipasi dalam ekspor perdana ini meliputi:

Perusahaan :

1. PT Bumi Menara Internusa
2. PT Shoetown Mustika Indonesia
3. PT Quality Works
4. PT Citi Plumb
5. PT Buildyet
6. PT Tiga Berlian Anugrah Jaya

UMKM : 

1. Koko Nono
2. Kirana
3. Soeart
4. Ansa
5. Paradila

Dengan inisiatif ini, Lamongan memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang proaktif dalam mendukung ekspor nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Masalah klasik yang selama ini membelit dua dusun tersebut akhirnya teratasi, berkat bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban.

Penyerahan program bantuan tersebut dilakukan dalam seremoni resmi yang digelar di aula Balai Desa Tuwiri Kulon pada Kamis (15/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Tuwiri Kulon, Dasmiyati, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada SIG atas kepedulian yang terus menerus diberikan kepada desanya.

“Kami, atas nama pemerintah desa dan masyarakat Tuwiri Kulon, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari SIG yang telah konsisten memberikan berbagai program CSR untuk desa kami,” ujar Dasmiyati yang telah menjabat sebagai kepala desa selama dua periode.

Menurutnya, program CSR dari SIG Pabrik Tuban pada tahun 2024 dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana air bersih.

Pendanaan proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Dana Desa (DD) dan CSR SIG, di mana pengeboran sumur dibiayai oleh DD, sementara pembangunan jaringan pipanisasi ditanggung oleh CSR SIG.

“Pengelolaan air bersih ini kami serahkan kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Manfaatnya sangat besar, terutama bagi warga Mah Beser dan Bulu yang sebelumnya harus membeli air dari mobil tangki,” tambahnya.

Sebelum adanya sumur bor, setiap warga di dua dusun tersebut harus membeli hingga empat tangki air bersih per bulan dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Biaya yang harus dikeluarkan pun cukup tinggi, terlebih untuk keperluan konsumsi dan pemeliharaan hewan ternak seperti sapi.

Namun kini, dengan hadirnya infrastruktur air bersih, sebanyak 94 Kepala Keluarga (KK) sudah dapat menikmati air bersih langsung dari rumah mereka, dengan biaya bulanan yang jauh lebih terjangkau.

Salah seorang warga Dusun Bulu, Rasidan (77), menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan.

“Dulu kami harus beli air dengan harga mahal. Sekarang air sudah mengalir sampai rumah dan harganya jauh lebih murah. Terima kasih kepada SIG dan pemerintah desa,” ucapnya penuh syukur.

Di tempat terpisah, Senior Manager of Unit Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, menjelaskan, program CSR SIG selalu dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, berdaya guna, dan berkelanjutan.

“Kami bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat untuk menciptakan perubahan positif, kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan adanya akses air bersih ini, kami harap warga Desa Tuwiri Kulon dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik setiap harinya,” ungkap Dharma.

Ia juga menambahkan bahwa setiap bantuan CSR yang telah direalisasikan diharapkan dapat dijaga dan dikembangkan bersama oleh masyarakat agar manfaatnya dapat semakin luas dan menjangkau wilayah sekitar. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendataan di tingkat desa, agar data yang tersedia akurat, mutakhir, dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten Tuban, Andhie Surya Mustari, menyampaikan, tantangan utama pembangunan di tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa, adalah tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap dan akurat. 

“Perangkat desa saat ini menghadapi beban yang cukup besar dalam mengelola data akibat banyaknya aplikasi dan permintaan data dari berbagai instansi,” ujarnya.

Melalui Program Desa Cantik, BPS Tuban bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Perdandian Kabupaten Tuban, akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada agen statistik desa. 

“Kami berharap perangkat desa dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara mandiri sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Pada tahap awal, Desa Merkawang fokus melakukan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencakup klasifikasi usaha, pelatihan yang telah diterima, akses permodalan, serta pendampingan yang diperoleh. 

Data ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendukung program pemberdayaan UMKM, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disebutkan Andhie, program Desa Cantik sendiri telah dimulai sejak tahun 2021 dengan tahap sosialisasi dan pembinaan di beberapa desa di Kecamatan Jenu dan Pelumpang. 

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mencanangkan pelaksanaan 100 persen Desa Cantik di seluruh desa di Kabupaten Tuban. 

Tahun ini, Desa Merkawang dipilih sebagai desa percontohan dengan penambahan kolaborasi melibatkan perguruan tinggi, perbankan, dan pelaku usaha agar data yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan untuk pemberian modal dan pendampingan usaha.

“Kami berharap, melalui kolaborasi ini, data yang dikumpulkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas UMKM dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Kepala BPS Kabupaten Tuban. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati yang akrab dipanggil Pak Yes itu menyampaikan, SK merupakan bagian dari dokumen legalitas kepegawaian. SK juga menjadi dasar pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN).

"Hadirnya seluruh ASN yang baru diserahkan SK pada tahun 2024 ini diwajibkan menambah energi Pemkab Lamongan dalam memberikan pelayanan publik maksimal. Dalam hal kualitas maupun kuantitasnya," ucapnya, Rabu (14/5/2025).

Pak Yes menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah menerapkan manajemen pemerintahan dengan standar internasional. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator.

Salah satunya, kata Pak Yes, Pemkab Lamongan menerima predikat A dalam standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal itu menunjukkan komitmen pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Selain itu, Pemkab Lamongan juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan akses perizinan bagi para investor. 

Pihaknya juga memiliki 15 program prioritas yang dicetuskan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Lamongan. Program itu mencakup pelayanan publik, kesehatan, dan sosial.

"Pemkab Lamongan sudah menerapkan manajemen pemerintahan berstandar internasional. Hal tersebut bersifat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Pak Yes.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Nalikan menyampaikan, pada pengangkatan tahun ini, terisi sebanyak 2.122 ASN. Mereka terdiri dari 501 CPNS dan 1.621 PPPK. Seluruh PPPK itu terdiri dari 1.467 teknis, 11 tenaga kesehatan, dan 143 guru.

"Kebutuhan pengangkatan ASN pada 2024 adalah 3.666, terisi 2.122. Selebihnya akan diisi pada pengangkatan PPPK periode kedua. Setelah pengangkatan ini akan dilakukan orientasi untuk menumbuhkan jiwa korsa ASN," tutupnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini menegaskan, peningkatan layanan kesehatan menjadi bagian dari prioritas utama, sejalan dengan program strategis “Lamongan Sehat”. Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya membutuhkan peningkatan kualitas layanan, tetapi juga perluasan jangkauan layanan kesehatan.

“Peningkatan kualitas kesehatan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, dan hal itu juga kami wujudkan di Lamongan. Untuk kualitas, kami terus menghadirkan berbagai inovasi, termasuk penerapan teknologi kesehatan. Sedangkan dari sisi kuantitas, kami menambah rumah sakit umum daerah di wilayah pantura serta membangun puskesmas pembantu,” ujar Pak Yes.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa capaian indeks kesehatan Kabupaten Lamongan saat ini berada pada angka 0,847 dari skala 0 hingga 1, yang menunjukkan kinerja positif sektor kesehatan di daerah berjuluk Kota Soto ini.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Soegiri Lamongan, dr. Moh Chaidir Anas menjelaskan, kehadiran poli bedah mulut itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Lamongan yang membutuhkan layanan spesialis tersebut, tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

“Dengan penambahan poli bedah mulut, kini RSUD dr. Soegiri memiliki total 23 layanan spesialis. Ini adalah bentuk upaya kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas dr. Chaidir.

Tak hanya itu, penambahan gedung instalasi farmasi juga menjadi langkah strategis dalam mengatasi antrean pasien dan mendukung kenyamanan layanan. Instalasi baru ini telah mulai beroperasi sejak Kamis, 8 Mei 2025.

“Penambahan instalasi farmasi ini penting, bukan hanya untuk efisiensi pelayanan, tetapi juga karena menjadi salah satu indikator penilaian BPJS dalam kerjasama pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, RSUD dr. Soegiri diharapkan semakin mampu memberikan layanan yang prima dan menyeluruh kepada masyarakat Lamongan dan sekitarnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Acara diawali dengan kirab budaya berupa arak-arakan hasil bumi yang dibawa oleh warga mengenakan pakaian adat. Warga membawa ember berisi nasi dan lauk pauk untuk dikumpulkan di Pesarean Dewi Sri, sebagai simbol kebersamaan dan sedekah kepada alam.

Rangkaian acara juga dimeriahkan oleh penampilan tari tradisional, kesenian karawitan, doa bersama, gerebek sedekah bumi, hingga makan bersama. Seluruh kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong.

Wabup Joko Sarwono mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Dia menyebut, tradisi semacam ini penting untuk terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai luhur.

“Kami mendukung agar kirab budaya ini masuk dalam agenda tahunan kebudayaan Kabupaten Tuban. Selain untuk pelestarian budaya, ini juga dapat memperkenalkan kearifan lokal Tuban ke khalayak lebih luas,” ujarnya.

Joko menekankan pentingnya pendampingan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) kepada para pelaku seni dan budaya.

Menurutnya, edukasi budaya terhadap generasi muda perlu dilakukan secara kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk melalui media sosial dan peran influencer.

Lebih lanjut, Joko berharap, kegiatan budaya dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Tuban, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Kumpulrejo, Kunarsono menyampaikan terima kasih atas kehadiran wakil bupati dalam acara tersebut. Dia menilai, kehadiran wabup sebagai wujud dukungan konkret dari Pemkab Tuban terhadap pelestarian budaya leluhur.

“Kami berharap pemerintah daerah terus memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para pelaku seni di desa kami, agar potensi wisata budaya Kumpulrejo semakin dikenal luas,” ucap Kunarsono.

Acara Kirab Budaya Dewi Sri ini diharapkan menjadi momentum penguatan identitas budaya sekaligus mendorong kemajuan ekonomi berbasis kearifan lokal di Desa Kumpulrejo. (**)

Editor: Ali Wafa

Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu berpesan, para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lamongan yang dimutasi, dapat menyelesaikan berbagai tantangan ke depan, utamanya efektivitas anggaran. 

Sebab, di tengah dukungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengalami efisiensi. Pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

Sementara, beberapa daerah pendapatan asli daerahnya (PAD) telah memasuki tahap maksimal. Sehingga pengelolaan belanja harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (angagran pendapatan dan belanja daerah) mempunyai dampak yang bearti bagi masyarakat,” kata Pak Yes.

Selain itu, Pak Yes menekankan, tantangan dan kebutuhan masyarakat kian kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik. Serta mampu mempersiapkan program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. 

Beberapa program tersebut misalnya koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis dan lainnya. 

“Kita sepakat jajaran pejabat Pemkab Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran," ujarnya.

"Pemkab Lamongan dengan solidaritas, disiplin, kerja sama baik, saling menguatkan insyallah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” imbuh Pak Yes.

Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Moh. Chaidir Anas, sebagai kepala Dinas Kesehatan; Mugito, kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Aris Wibawa, Sfat Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda; Pujobroto Irawan Putra, Sekertaris DPRD; Etik Sulistiyani, Asisten Administrasi Umum Setda; Edy Yunan Achmadi, kepala Badan Pendapatan Daerah, hingga lainnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Realisasi pokok-pokok pelaksanaan APBD tahun 2024, dari sisi pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 3,632 triliun terealisasi sebesar Rp 3,299 triliun. 

Belanja daerah dan transfer dialokasikan Rp 3,579 triliun, terealisasi Rp 3,207 triliun. Sehingga dari surplus yang ditetapkan sebesar Rp 53,085 miliar terealisasi Rp 91,636 miliar. 

Sedangkan, untuk penerimaan pembiayaan dari targetkan Rp 24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 77,273 miliar teralisasi 100 persen. Dengan demikian, nettonya tercatat minus Rp 53 miliar. Dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 38,55 miliar.

“Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanan program kegiatan,” ujar Bupati Yes.

Bupati Yes menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SPBD merupakan fondasi penting untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Selain itu, laporan keungan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik. 

"Hal ini dibuktikan dengan, Kabupaten Lamongan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 9 kali berturut-turut," ucapnya.

Capaian Ini Sejalan Dengan Diterimanya Kembali Predikat A Pada Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Tuban, Arif Handoyo menyampaikan, sesuai arahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, lembaga yang dipimpinnya ditugaskan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi publik.

Menjawab tantangan era digital, pihaknya mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor sebagai media utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan.

“SP4N Lapor menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kanal ini memungkinkan warga menyampaikan laporan secara cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Arif.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Tuban menyambut baik meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan SP4N Lapor. 

Melalui keterlibatan aktif warga, Pemkab Tuban berharap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo-SP Tuban, Rita Zahara Afrianti mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 589 laporan masyarakat yang masuk melalui SP4N Lapor. Jumlah itu jauh melampaui target awal sebanyak 100 laporan. 

Sementara itu, pada periode Januari hingga April 2025, jumlah laporan yang diterima melalui SP4N Lapor telah mencapai 424 aduan.

“Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap SP4N Lapor sebagai kanal pengaduan resmi yang responsif dan dapat diandalkan,” jelas Rita.

Setiap laporan yang masuk melalui SP4N Lapor akan ditangani oleh admin maksimal dalam waktu 24 jam dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang.

Setelah ditindaklanjuti, hasilnya akan dilaporkan kembali kepada pelapor sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.

Masyarakat Kabupaten Tuban dapat mengakses SP4N Lapor melalui situs resmi lapor.go.id, aplikasi mobile SP4N Lapor, akun Instagram resmi, atau melalui WhatsApp resmi Diskominfo-SP Tuban di nomor 0851-6142-9771.

Dengan keberadaan SP4N Lapor, Pemkab Tuban berharap masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan dan aspirasi, serta terlibat aktif dalam mengawal pembangunan daerah. (**)

Editor: Ali Wafa

Program pembangunan terpadu lintas sektor tersebut akan berlangsung selama satu bulan ke depan. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 150 personel TNI, Polri, dan unsur Pemkab Lamongan dikerahkan.

Bupati Yuhronur Efendi yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

"Makna dari TMMD adalah kebersamaan antara TNI, rakyat, dan seluruh elemen untuk membangun bangsa dari desa," tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Untuk pelaksanaan TMMD tahun ini, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,25 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan fisik, antara lain pembangunan jalan rabat beton sepanjang 690,2 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 20 sentimeter, serta pembangunan jalan poros desa sepanjang 137,5 meter dengan lebar 4,5 meter dan tinggi 15 sentimeter.

Selain itu, TMMD juga mencakup pembangunan 10 unit rumah tidak layak huni (RTLH) beserta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 75 meter, pembangunan fasilitas lapangan olahraga, dan satu unit irigasi perpompaan (Irpon).

Di bidang nonfisik, kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan keluarga berencana (KB) bagi 200 pasangan usia subur, pelayanan posyandu, penyuluhan pencegahan stunting, penyuluhan pertanian, pelatihan budidaya ikan lele dan distribusi benih, penyuluhan kebangsaan, pelayanan kesehatan hewan, pasar murah, layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan kegiatan lainnya.

Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara Alex Bulo, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD bukan hanya bertujuan pada hasil akhir, melainkan juga proses partisipatif yang melibatkan masyarakat.

“Kita melihat bagaimana masyarakat, meskipun sibuk dengan aktivitas harian, tetap meluangkan waktu untuk membantu TNI. Bahkan ada mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Harapannya, semangat gotong royong ini dapat terus dijaga," ungkapnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0812 Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, menyatakan bahwa TMMD merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan serta mendukung ketahanan pangan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Langkah strategis yang ambil Pemkab Tuban untuk menjamin kesehatan dan keamanan hewan kurban di siapkan untuk Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M mendatang.

Kepala DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menyampaikan bahwa Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, telah menginstruksikan DKP2P sebagai leading sektor untuk merespon meningkatnya permintaan hewan kurban menjelang Iduladha.

“Tingginya permintaan hewan berdampak pada peningkatan lalu lintas ternak antar kecamatan, antar kabupaten di Jawa Timur, hingga antar provinsi. Kami memaksimalkan upaya pencegahan guna meminimalisasi penyebaran penyakit ternak,” terang Eko Julianto, Senin (5/5/2025).

Tingginya mobilitas ternak ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan menular strategis, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD/lato-lato), serta penyakit zoonosis lainnya.

Untuk menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat, DKP2P Kabupaten Tuban menerapkan sejumlah langkah pengawasan dan pengendalian, dengan pengawasan lalu lintas ternak dan sosialisasi iSIKHNAS

DKP2P memperketat pengawasan di pasar hewan dan akses keluar-masuk ternak. Selain itu, peternak diberikan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) guna memantau pergerakan ternak secara digital.

Saat ini Pemkab juga memitigasi risiko penyebaran penyakit dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari peternakan, pasar, tempat penjualan dan penampungan, hingga lokasi pemotongan, baik di rumah potong hewan (RPH) maupun tempat pemotongan mandiri. 

Kemudian melakukan vaksinasi PMK untuk hewan rentan seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau juga terus dilaksanakan.

Selain itu dalam sosialisasi dan bimbingan teknis penyembelihan sesuai syariat, DKP2P bekerja sama dengan organisasi Juleha Indonesia (Juru Sembelih Halal) Tuban untuk memberikan edukasi kepada takmir masjid.

Materi meliputi pemilihan hewan kurban yang sehat serta tata cara penyembelihan yang memenuhi standar kesehatan dan kehalalan, guna menghasilkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

“Kami juga melakukan pemeriksaan post-mortem (pasca penyembelihan) di seluruh kecamatan untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini mengatakan, dengan menggelar zikir bersama dalam rangkaian HJL ke-456 akan memberikan spirit dan energi untuk melanjutkan pembangunan yang sudah menjadi prioritas Kabupaten Lamongan.

“Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul dan melaksanakan zikir untuk berharap kejayaan di Lamongan. Momen ini mari kita jadikan spirit untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tutur Pak Yes.

Pak Yes menerangkan, di usia 456 tahun, Kabupaten Lamongan akan terus melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik, untuk mensejahterakan masyarakat. 

Komitmen tersebut sudah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 15 program prioritas yang diusung.

Di antaranya adalah Lamongan Sehat (Meningkatkan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat), UMKM Naik Kelas (Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah agar lebih berdaya saing), Young Entrepreneur Success (YES) (Mendukung kewirausahaan muda untuk menciptakan lapangan kerja baru).

Kemudian, program Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis) untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas), Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta) dengan mengembangkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi daerah.

Selanjutnya, Desa Berjaya, untuk memberdayakan desa agar lebih mandiri dan produkti), Yakin Semua Sejahtera (YSS), yakni program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada juga Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), program memperbaiki infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas ekonomi, Prestasi Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan pengembangan potensi pemuda dan olahraga.

Kemudian, 100 peesen Pelayanan Publik Berkualitas yaitu reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik, Lamongan Menyala, sebuah program pengembangan infrastruktur energi dan listrik.

Selanjutnya, program Lamongan Hijau, sebuah  program lingkungan hidup untuk mewujudkan Lamongan yang lebih lestari, Lamongan Nyantri untuk memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat, Desa Pintar, program digitalisasi desa dan penguatan teknologi informasi dan Lamongan Tangguh untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tantangan global.

Pak Yes ia menjelaskan, lima tahun kepemimpinan nanti akan merealisasikan visi mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Dengan tiga pilar utama, yakni tumbuh ekonominya, merata pembangunannya, dan harmonis warganya.

"Tentu harapan kami adalah mampu menyempurnakan seluruh program yang telah kami usung. Pada pembangunan yang masih belum sempurna, kami berkomitmen akan menuntaskannya," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Korban asal Dusun Dengok, Desa Kandang semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan hilang saat melaut.

Korban hilang saat hendak pulang usai mencari ikan di laut di perairan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, menjelaskan, korban berhasil ditemukan di tepi pantai Jompong Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong.

"Alhamdulillah korban berhasil ditemukan dan benar diketahui adalah atas nama Hendi Santoso," jelasnya, Ahad (4/5/2025).

Anggota Sat Polairud Res Lamongan mendapatkan informasi dari Waras (56) seorang warga Jompong RT 01 RW 06 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bahwa ada jenazah posisi tengkurap di tepi pantai Dok Jompong.

Selanjutnya tim SAR Sat Polairud Quick Respon mendatanggi lokasi tersebut bersama ABK Kapal Polisi X - 1011 BKO Ditpolairud Polda Jatim untuk mengevakuasi korban.

"Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan posisi tengkurap di atas batu," ungkapnya.

Korban dievakuasi lalu diserahkan kepada keluarga.

"Kami segenap petugas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga korban diterima di sisiNYA dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan," tambahnya.

Seperti diketahui, perahu nelayan berangkat melaut dari Pelabuhan PPN Brondong pada Senin 28 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan tujuan mencari ikan di perairan Lamongan.

Setelah itu, empat hari berselang atau pada Kamis 1 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Yunus Mustofa menghubungi Munir pemilik perahu nelayan melalui telepon seluler. Ia menyampaikan bahwa Hendi Santoso, seorang ABK terjatuh ke laut di perairan Brondong.

Korban terjatuh berada di sekitar 100 meter dari bibir pantai Pelabuhan PPN Brondong, saat mereka dalam perjalanan kembali pulang dari mencari ikan.

Keesokan paginya pada Jumat, (2/5/2025) sekira pukul 10.00 WIB, pemilik perahu melaporkan peristiwa tersebut ke petugas Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Lamongan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pengurus KAUJE Korda Lamongan periode 2025–2030 telah resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pengurus Pusat (PP) KAUJE, Agung Nugroho, di Aula Gajah Mada lantai 7, Pemkab Lamongan, Sabtu (3/5/2025).

Dengan pengenalan tersebut, diharapkan kiprah KAUJE Korda Lamongan turut berkolaborasi dan bersinergi untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju.

“Akhir-akhir ini kami juga sedang berproses di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2025–2030. Harapan besar supaya bisa menyukseskan program-program yang akan direncanakan KAUJE ini bersinergi dengan program-program yang akan kita wujudkan dalam RPJMD,” kata bupati yang akrab dipanggil Pak Yes itu.

Wakil Rektor III Universitas Jember (UNEJ), Fendi Setyawan mengapresiasi kontribusi KAUJE Korda Lamongan untuk pembangunan daerah. Menurutnya, perguruan tinggi lahir untuk pengabdian yang bermanfaat kepada masyarakat. Dampak yang diberikan dari segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

“Jejaring atas dampak perguruan tinggi tidak bisa secara eksklusif diemban oleh institusi perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, visi misi universitas bisa dikembangkan melalui jejaring alumni yang tersebar di beberapa daerah. Untuk itu, kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian yang nantinya membawa almamater Universitas Jember mohon dengan sangat, pengabdian yang tiada akhir,” ujarnya. 

Sekjend PP KAUJE, Agung Nugroho, KAUJE Korda Lamongan harus bisa menjaga amanah. Dia berharap, pengurus yang sudah dilantik bisa mengemban amanah dengan penuh integritas, semangat kebersamaan, dan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Mari kita buktikan alumni Universitas Jember mampu menjadi teladan dan memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Khususnya kontribusi positif pembangunan Kabupaten Lamongan,” ucap Agung. 

Sementara itu, Ketua KAUJE Korda Lamongan, Munif Syarif yang saat ini mengemban tugas sebagai kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, menyampaikan komitmen jajaran pengurusnya untuk mengabdi terhadap lingkungan.

“Yang penting kita saling jalin silaturahmi. Artinya kita harus bisa memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Kami bertekat untuk itu. Dan insyaallah apa yang kita lakukan untuk tidak berhenti mengabdi. Mengabdi tidak harus saat kita punya jabatan,” pungkas Munif. (**)

Editor: Ali Wafa

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tulus guru dalam mempersiapkan generasi unggul, berakhlakul karimah, berkarakter, dan social capital.

“Hari ini hari pendidikan, momentum ini mengingatkan kita, memotivasi, mendorong agar kita menyiapkan investasi sumber daya manusia (SDM) untuk Indoensia emas 2045 mendatang,” ungkap Bupati Lamongan yang akrab disapa pak Yes.

Menurut Pak Yes, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, guru menjadi agen pembelajaran serta agen peradaban untuk membentuk SDM yang kuat, berpengetahuan, dan berkarakter. 

Terlebih pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Maka insan pendidikan, diharapkan terus mengabdi menjadi suluk-suluk yang menerangi peradaban, menjadi pelita dalam gelap, dan menginspirasi generasi emas Lamongan dengan keteladanan.

Langkah langkah nyata membangun layanan pendidikan bermutu terus dimasifkan dengan peningkatan kompetensi guru hingga pembiasaan anak.  

“Kemarin Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), memberikan apresiaisi saat datang langsung ke Lamongan, khususnya untuk sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini menjadi tugas kita agar menjadi kebiasaan, behavior anak-anak untuk membentuk anak berkarakter di Indonesia mendatang,” kata Pak Yes.

Keberhasilan Pemkab Lamongan memajukan pendidikan turut direpresentasikan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang kian mengalami tren positif dari 75,29 di tahun 2023 menjadi 75,9 di tahun 2024. 

Indeks pendidikan sebesar 0,672 di tahun 2024 dari 0,668 di tahun sebelumnya. Indeks daya saing daerah dari 3,14 di tahun 2022 menjadi 3,72 ditahun 2024. 

Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Munif Syarif, penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik berprestasi dan inovatif menjadi salah satu motivasi menggelorakan pendidikan berkarakter dan kreatif. 

“Kita terus mengawal pendidikan, ini pendidikan karakter untuk keteladanan kita mudah-mudahan Indoensia emas bisa tercapai bersama sama,” ujarnya.

Sedangkan, sebelum dilakukan tasyakuran dalam rangka hari pendidikan di Pendopo, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama jajaran Forkopimda melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan tahun 2025 di Alun-Alaun Lamongan yang berlangsung sukses dan meriah. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menuturkan, peringatan hari buruh menjadi momentum untuk menguatkan komitmen dalam mencipta lapangan kerja yang layak, meningkatkan produktivitas, serta menjamin hak pekerja Lamongan.

"Hari buruh adalah momentum untuk untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya komitmen membangun hubungan industrial yang bermartabat dan memupuk hubungan dunia ketenagakerjaan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah," tutur Buapati Lamongan akrab di Pak Yes.

Selanjutnya, Pak Yes menerangkan bahwa komitmen tersebut akan terus ditingkatkan. Adapun capaian yang telah berhasil diwujudkan ialah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lamongan, dari 5,46 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,34 persen pada akhir Desember 2024. 

Adapun capaian diterimanya empat kategori penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (penilaian tahun 2024) dari Gubernur Jawa Timur. 

Hal itu menandakan realisasi komitmen dalam membudayakan dan pemasyarakatan K3 di dunia kerja. Sehingga menciptakan ekosistem ketenagakerjaan nyaman dan sehat dan tentu juga menyuarakan hak ketenagakerjaan masyarakat umum.

Pada pungkasnya, orang nomor satu di Kota Soto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus menghadirkan dan memberikan fasilitas dialog sosial antara pekerja dan pengusaha. 

Yakni melalui forum tripartit, pelatihan vokasi, serta program peningkatan kompetensi. Seluruh upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan buruh. (**)

Editor : Rizqi Ardian

“Saya memang meminta agak mendadak, saya ke SMAN 1 Lamongan meminta untuk melihat pelaksanaan makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Bapak Presiden. Alhamdulillah tadi dari dialog saya dan juga pengamatan langsung dengan anak-anak dan juga dengan kepala sekolah, program ini berjalan dengan baik di SMA Negeri 1 Lamongan,” ucapnya.

Kata Mendikdasmen, program MBG telah membawa manfaat, tidak hanya bagi kesehatan namun juga membawa pengaruh positif pada pembentukan karakter siswa. Mu’ti mencontohkan karakter yang terbentuk yakni spiritualitas, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpjnan, dan kebersihan. 

Tidak hanya menyapa siswa di tingkat sekolah menengah atas (SMA) Mendikdasmen Mu’ti turut hadir di tengah siswa-siswi sekolah dasar di Lamongan yakni SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, dan SDN Jetis 4. 

“Pak menteri sangat berbahagia bisa berkunjung ke SD Negeri Kepatihan Lamongan, SD yang hebat. Karena SD nya hebat, bapak gurunya hebat, kalian semua juga harus menjadi anak-anak yang hebat. Untuk menjadi anak-anak yang hebat, kalian harus punya 7 kebiasaan untuk menjadi anak-anak yang hebat, yaitu bangun pagi, bermasyarakat, olahraga, gemar belajar, makan bergizi, dan beristirahat,” ujarnya saat di SDN Kepatihan.

Selain tujuh kebiasaan, Mendikdasmen Mu’ti perpesan, siswa-siswi untuk menghormati guru, menghormati orang tua, serta menyayangi dan berbuat baik kepada teman.

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menghadiri Tabligh Akbar dan halalbihalal PD Muhammadiyah Lamongan, di Univeraitas Muhammadiah Lamongan (UMLA) bersama Abdul Mu'ti selaku Sekertaris umum PP Muhammadiah, Wakil Ketua PWM Bidang Majelis Tabligh M. Sholihon Fanani, dan Ketua PD Muhammadiah Lamongan Shodikin mengungkapkan, Pemkab Lamongan siap mengimplemtasikan program Mendikdasmen.

“Kabupaten Lamongan siap untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program-program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Dasar dan Menengah, tadi juga disaksikan bersama bahwa para siswa hafal betul dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah tersosialisasi dan menjadi kebiasaan baru anak-anak di Kabupaten Lamongan,” tutur Pak Yes. 

Lebih lanjut, Pak Yes menceritakan, Pemkab Lamongan telah mempersiapkan program yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Hal ini diharapkan dapat membawa kemajuan pada pembangunan daerah.

“Tentu ini semua berseiring dengan program-program kami di Pemerintah Kabupaten Lamongan,” pungkas Pak Yes. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Hadir pada kesempatan ini, perwakilan Forkopimda, Camat dan Forkopimka Jenu, Ketua KTNA Tuban, Gapoktan dan petani setempat. Tampak pula perwakilan dari Bulog Gudang Wire dan perwakilan PT Pupuk Indonesia.

Kepala DKP2P Tuban, Eko Julianto menjelaskan Pemkab Tuban berkomitmen mendukung tercapainya program ketahanan pangan dengan menjaga produktivitas pertanian.

Hal tersebut sesuai dengan program strategis nasional berkaitan dengan swasembada pangan.

“Melalui kolaborasi Pemkab Tuban bersama stakeholder terkait dan insan pertanian, target yang ditetapkan untuk Kabupaten Tuban dapat dicapai bahkan terlampaui,” ungkapnya.

Eko Julianto menjelaskan DKP2P Tuban menetapkan pada bulan April ini target tanam padi hingga 12 ribu hektare. Berdasarkan laporan terakhir, per tanggal 23 April target tanam sudah capai 8.600 hektare atau sekitar 68 persen.

“Program ketahanan pangan yang ditetapkan pemerintah pusat sejalan dengan arah kebijakan Bupati Tuban, Mas Lindra yang menekankan peningkatan nilai tambah petani Tuban,” sambungnya. 

Lebih lanjut, DKP2P Tuban terus menggenjot ikhtiarnya dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Tidak hanya itu, pihaknya intens berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. 

Petani diminta untuk berkoordinasi dengan penyuluh di tiap kecamatan agar memperoleh informasi terbaru berkaitan dengan pertanian.

Menyoal optimalisasi lahan yang diinstruksikan presiden RI, Eko Julianto menjelaskan DKP2P Tuban menindaklanjuti arahan tersebut melalui program peningkatan indek pertananaman. 

Maksudnya, lahan pertanian yang memiliki Indeks Pertananam kecil akan ditingkatkan menjadi 2-3 kali tanam dalam setahun. Selain itu, juga didukung dengan penyediaan saluran irigasi yang memadai. 

Juga didukung dengan pemanfaatan alat mesin pertanian dan ketersediaan pupuk yang merata. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung gerakan swasembada pangan nasional yang dilaksanakan serentak di 14 provinsi di Indonesia.

Pak Yes menjelaskan, gerakan tanam ini juga dilakukan sejalan dengan arahan Presiden RI yang memulai tanam serentak di Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Hari ini kita melaksanakan tanam serentak, sebagaimana arahan Presiden. Di Lamongan sendiri, kita sudah mencapai 61 ribu hektare, atau 32 persen dari target tanam,” ujar Pak Yes.

Untuk mendukung kelancaran musim tanam, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian seperti bibit, air, dan pupuk dalam kondisi aman dan melimpah. 

Hal ini membuat para petani lebih bersemangat menyambut musim tanam.

“Masyarakat sangat antusias karena ketersediaan air, bibit, dan pupuk sangat cukup. Tidak ada keluhan dari petani, dan kita harapkan semua berjalan lancar tanpa adanya gangguan hama maupun tikus,” tambah Pak Yes.

Dalam kesempatan tersebut, Pak Yes juga menyampaikan bahwa Pemkab Lamongan telah mendistribusikan bibit padi varietas Inpari 32 untuk mendukung produksi pangan. 

Namun, petani tetap diberikan kebebasan memilih varietas bibit lain sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

“Kita memang menggunakan Inpari 32 untuk tanam serentak di wilayah ini. Namun, kami tetap menyerahkan kepada petani dan kelompok tani untuk menentukan pilihan bibit terbaik sesuai kebutuhan mereka,” terangnya.

Dengan langkah ini, diharapkan target swasembada pangan nasional dapat tercapai dan Lamongan tetap menjadi salah satu lumbung padi andalan di Jawa Timur," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan berlangsung khidmat di halaman Mapolres Lamongan, Jalan Kombes Pol M. Duryat, Kecamatan/Kabupaten Lamongan.

Apel ini menandai berakhirnya masa jabatan AKBP Bobby Adimas Conndroputra sebagai Kapolres Lamongan dan penyerahan tugas kepada AKBP Agus Dwi Suryanto sebagai Kapolres yang baru.

Turut hadir dalam apel tersebut Kapolres Lamongan baru dan lama beserta istri, Wakapolres Kompol I Made Prawira Wibawa, beserta ibu, para pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, anggota, serta ASN Polres Lamongan.

Dalam sambutannya, AKBP Bobby A. Condroputra, menyampaikan bahwa pergantian jabatan di tubuh Polri adalah hal yang wajar dalam rangka penyegaran dan pembinaan karier. Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi institusi Polri di tahun 2025.

“Tahun ini merupakan tahun yang penuh cobaan dan tantangan, khususnya terkait kepercayaan publik. Banyak hal yang harus kita benahi, mulai dari peningkatan kinerja internal hingga pelayanan publik. Terima kasih kepada seluruh anggota atas kerja sama yang luar biasa selama saya menjabat di Lamongan,” ujarnya.

Ia pun memohon doa restu untuk mengemban amanah baru sebagai Kapolres Jember, serta menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama bertugas.

“Saya dan keluarga mohon pamit. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah pengabdian kita semua,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kapolres Lamongan yang baru, AKBP Agus Dwi Suryanto. menyampaikan terima kasih atas dedikasi AKBP Bobby Adimas selama memimpin Polres Lamongan.

“Kami ucapkan terima kasih atas pengabdian luar biasa beliau. Semoga sukses di tempat tugas yang baru,” kata AKBP Agus.

Ia juga memohon doa dan dukungan dari seluruh personel Polres Lamongan untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

“Saya mohon izin bergabung dan memohon dukungan seluruh anggota dalam melanjutkan estafet kepemimpinan ini,” ujarnya singkat.

Acara ditutup dengan pembacaan doa, penghormatan pasukan, dan laporan komandan apel. 

Suasana haru dan penuh semangat mewarnai momen pergantian kepemimpinan ini, menandai awal baru dalam perjalanan pengabdian Polres Lamongan kepada masyarakat. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Sang ibu kandung, berinisial S, tak terima atas perbuatan mantan suaminya yang tak senonoh terhadap anaknya sendiri, dan melapor ke Polres Tuban.

Ia mengatakan, kasus pemerkosaan yang menimpa anaknya itu terjadi sejak tahun 2024, hingga awal bulan Maret 2025 di rumahnya.

Aksi bejat itu, ungkap S ibu kandung korban, dilakukan oleh pelaku saat dirinya sedang tidak ada di rumah, karena tengah bekerja di Surabaya. S dan suaminya juga diketahui telah bercerai. Karena perceraian itu, korban hanya tinggal serumah bersama pelaku.

Sementara, kasus ini terkuak setelah korban DA sempat kabur dari rumah. Ia mengaku tidak betah diperlakukan seperti itu oleh ayah kandungnya sendiri. Korban kemudian menceritakan kejadian ini kepada nenek dan kakeknya juga ibunya .

Sementara itu HJ seorang tokoh masyarakat yang juga ikut mendampingi korban mengatakan, kasus itu sudah dilaporkan ke polisi oleh S ibu korban pada Kamis tanggal 6 Maret 2025 lalu. 

Dua minggu setelah dilaporkan, pelaku malah kabur dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ia berharap agar kasus ini segera ditangani dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saya minta pelaku secepatnya ditangkap agar bisa merasakan apa yang dirasakan anakku. Biadap, sudah tidak manusia lagi tapi hewan," ungkap S ibu kandung korban Kepada Suarajatimpost, Selasa (14/4/2025).

Lanjutnya, PH melakukan pemerkosaan pernah dengan kondisi mabuk. Korban yang berusaha berteriak dibungkam mulutnya, karena korban ingin meraikan diri, pintu dikunci dan HP korban dirampas.

"Anak saya sudah tidak mau sekolah lagi, karena mengalami trauma. Saya ingin anak saya kembali seperti semula mau bergaul bersama temannya," harap sang ibu.

"Bingung, saya harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Saya sudah lelah mondar mandir ngurusin musibah yang menimpa anak saya, sementara saya harus mencari kerja untuk menyambung hidup," keluh ibu korban. 

Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Tuban, Ipda Febri Bachtiar Irawan, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, karena pelaku melarikan diri dan masih dalam pengejaran. 

"Kami telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sampai saat ini kami masih melakukan pencarian pelakunya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda tersebut bertempat di Rumah Dinas Bupati Tuban, dan diikuti Forkopimda Tuban, Sekda Tuban, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD dan Camat, perbankan, pelaku usaha swasta, akademisi, kepala desa, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Tuban.

Acara digelar dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari tradisi pasca Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. 

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemkab Tuban, saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga momentum Idulfitri ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi semangat baru untuk terus bekerja dan mengabdi dengan tulus,” ungkapnya.

Bupati Tuban, menuturkan, selain sebagai wujud rasa syukur, kegiatan halalbihalal juga menjadi momentum strategis untuk mempererat jalinan silaturahmi serta memperkuat sinergi antar elemen di Kabupaten Tuban.

Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan, kekompakan, dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Lindra menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai pondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tuban tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan, TNI/Polri, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat secara umum.

“Kolaborasi dan sinergi antar elemen sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Dengan dukungan semua pihak, kita optimis mampu mewujudkan Kabupaten Tuban yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” imbuhnya.

Alumnus Unair ini menegaskan kegiatan halabihalal yang diadakan di hari pertama kerja, menjadi penanda semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban pasca Idulfitri. Semangat tersebut dijiwai dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong.

Acara halalbihalal diisi dengan sesi saling bersalaman sebagai simbol saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Serta sesi ramah tamah yang memperkuat nuansa kekeluargaan di antara seluruh peserta yang hadir. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

"Di momen yang masih fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Karena dalam bekerja selama ini pasti ada kesalahan yang sengaja dan tidak disengaja," tutur Pak Yes saat menyampaikan sambutan.

Selanjutnya, Bupati Lamongan akrab di pak Pak yes menyampaikan, usai momen lebaran ini seluruhnya harus terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Karena hal tersebut sudah menjadi komitmen Pemkab Lamongan yang tertuang dalam program prioritas 100 persen pelayanan berkualitas.

"Setelah ini, mari kita fokuskan kinerja untuk mencapai visi misi yang kita canangkan. Yakni terus memberikan pelayanan publik yang terbaik pada masyarakat, karena kami semua sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa tercapai dengan sebaik-baiknya," kata Pak Yes.

Karena dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas diyakini akan mampu memenuhi permintaan masyarakat.

Dilaporkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan, bahwa selama bulan Ramadan seluruh kegiatan yang digelar Pemkab Lamongan berjalan dengan baik. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Uji laik fungsi yang dimaksud yakni amanat undang-undang 22 tahun 2009, di mana jalan baru sebelum dibuka, harus melalui uji laik.

JLU belum mengantongi uji administrasi meliputi penetapan status jalan, penatapan aset jalan serta pendataan berbagai fasilitas yang ada di jalan.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BBPJN Wilayah IV Jatim, Bagus Artamana mengatakan, secara konstruksi JLU Lamongan sudah siap untuk dilewati kendaraan. Namun secara administrasi masih masih belum siap.

"Pengecekan hasilnya nantinya akan menjadi bahan pertimbangan oleh pimpinan BBPJN, apakah nanti bisa dibuka sementara untuk mudik atau tidak," kata Bagus, Senin (24/2/3/2025).

Selain itu ada juga uji teknis rambu yang harus dilengkapi. Setelah dilakukan pengujian akan keluar 3 kategori, yakni jalan tersebut dikategorikan laik fungsi, laik bersyarat dan tidak laik.

Setelah pengecekan tersebut rencananya hal ini akan dilaporkan ke kepada kepala balai apakah bisa dibuka atau tidak untuk mudik lebaran. Keputusan itu akan keluar satu atau dua hari ini.

"Kepastian dibuka atau tidaknya JLU Lamongan untuk arus mudik pada lebaran nanti, masih menunggu keputusan dari Kepala BBPJN Jatim-Bali," pungkasnya.(**)

Editor: Rizqi Ardian 

Beberapa fasilitas yang diresmikan antara lain Alun-Alun Tuban, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), Taman Hutan Kota Abhipraya, bus Si Mas Ganteng generasi ke-2, serta Toilet Siaga Bersama (Tosiba).

Bertempat di Alun-Alun Tuban, peresmian ini oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dan disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Hadir pula Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Nur Chamdani, Direktur Bank Jatim Arif Suherman, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Agung Subagyo, Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani, serta jajaran Forkopimda, OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Tuban.

Tak sekadar meresmikan fasilitas, Pemkab Tuban juga berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan kepada 2.000 anak yatim dan 250 penyandang disabilitas di seluruh Kabupaten Tuban.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang dijalankan Bupati Tuban, terutama peluncuran bus Si Mas Ganteng generasi ke-2 yang akan membantu mobilitas masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi program ini. Kehadiran bus ini akan menjadi solusi transportasi antar desa dan kecamatan bagi warga Tuban,” ujar Khofifah.

Menurutnya, transportasi ini akan sangat membantu pelajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

“Dengan adanya bus ini, siswa tidak perlu lagi khawatir terlambat ke sekolah. Kendaraan yang nyaman juga akan menambah semangat mereka untuk belajar. Ini adalah langkah luar biasa dari Bupati Tuban,” imbuhnya.

Khofifah juga mengapresiasi tradisi Pemkab Tuban yang selalu mengiringi peresmian fasilitas umum dengan santunan bagi anak yatim, terutama di bulan Ramadan.

“Ini luar biasa. Ada kemuliaan Ramadan dan keberkahan bagi anak yatim. Semoga ini membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dan pemimpinnya,” kata Khofifah.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa santunan kepada anak yatim telah menjadi tradisi selama empat tahun kepemimpinannya.

“Alhamdulillah, ini tahun keempat kami memberikan santunan kepada yatim piatu dan difabel,” ujarnya.

Mas Lindra menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan pesan Gubernur Jawa Timur, agar setiap kebahagiaan yang dirasakan juga dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.

“Pesan dari Ibu Gubernur, setiap momen kebahagiaan harus diiringi dengan mengingat anak yatim dan saudara yang membutuhkan perhatian kita,” imbuhnya.

Mas lindra berharap semua fasilitas publik dapat dimanfaatkan bersama dan dijaga dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Patroli dimulai dari Mapolres Lamongan, kemudian menyusuri Jalan Kombes Duryat hingga Alun-Alun Kabupaten Lamongan. 

Dalam perjalanan, Kapolres beserta jajaran menyapa warga dan berdialog langsung dengan mereka yang tengah menunggu waktu berbuka puasa.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman, terutama menjelang berbuka. Patroli ini juga sebagai wujud pendekatan humanis antara Polri dan masyarakat," ujar AKBP Bobby A. Condroputra.

Selain mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, patroli ini juga menjadi sarana silaturahmi dan komunikasi antara kepolisian dan warga.

Masyarakat yang ditemui mengapresiasi kehadiran Kapolres dan jajarannya. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa kehadiran polisi saat ngabuburit memberikan rasa aman dan nyaman.

"Dengan adanya patroli ini, kami merasa lebih tenang saat menunggu buka puasa di sekitar Alun-Alun Lamongan," kata seorang warga setempat 

Patroli bersepeda ini merupakan bagian dari upaya Polres Lamongan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif selama bulan Ramadan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, penanaman MT II ini memang dilakukan langsung setelah panen MT I. Tujuannya agar bisa mewujudkan target luas tambah tanam yang sudah ditargetkan. Yakni 192.373 hektare.

"Alhamdulillah MT II sudah bisa dimulai di Kabupaten Lamongan. Semoga gencarnya MT II akan bisa memenuhi target kita menuju swasembada pangan tahun ini," kata Pak Yes, Kamis (13/3/2025).

Diketahuii dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan, hingga bulan Maret, luas tanam di Kabupaten Lamongan sudah mencapai 15.043 hektare.

Upaya luas tambah tanam (LTT) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan yaitu dengan menggunakan 7.773 hektare lahan bero (fakum), tegal, dan kebun untuk pertanian.  Karena lahan baku pertanian Kabupaten Lamongan adalah 96,095,9 hektare.

Ragam upaya yang diakukan, mulai dari memanfaatkan lahan bera untuk pertanian, penyusunan jadwal tanam disetiap kecamatan, monitoring lapangan harian, hingga identifikasi ketersediaan benih, pupuk, dan alsintan.

"Karena selain untuk memenuhi target, tujuan kita ialah mempertahankan predikat lumbung pangan nasional," terang Pak Yes

Dalam kesempatan yang sama, Pak Yes juga berkesempatan melakukan panen padi MT I di Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu.

Di atas 25 hektare lahan siap panen, produktifitas padi di Desa Kedungasri mencapai 7,53 ton per hektare dan mampu terjual dengan harga diatas 6.500 (gabah kering panen). (**)

Editor: Ali Wafa

Kapolres menyampaikan, Safari Ramadan ini menjadi momen penting untuk lebih dekat dengan masyarakat, serta memperkuat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci.

“Kegiatan Tarawih Keliling ini bukan sekadar ibadah bersama, tetapi juga bagian dari upaya kami untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat. Kami ingin hadir tidak hanya dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan yang membawa keberkahan bagi kita semua,” tutur Kapolres Lamongan.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Bobby secara simbolis menyerahkan bantuan mushaf Al-Qur’an kepada Takmir Masjid Namira sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan.

Setelah rangkaian ibadah selesai, Kapolres dan rombongan meninjau kegiatan bakti kesehatan yang diselenggarakan di halaman Masjid Namira

Layanan kesehatan gratis ini diharapkan dapat membantu jamaah dan masyarakat sekitar dalam menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa.

Dengan adanya kegiatan ini, Kapolres Lamongan berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan di bulan suci Ramadan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut, kata Kapolres Lamongan, merupakan bentuk rasa syukur serta sebuah harapan agar bulan Ramadan ini menjadi momen untuk meningkatkan ibadah dan kepedulian sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dalam berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan 

"Kami beserta istri dan jajaran mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu Panti Asuhan Al Mizan," kata Kapolres, Rabu (12/3/2025).

Kapolres, Bobby mengatakan, dalam kegiatan ini dirinya berdoa, semoga dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, senantiasa dilindungi oleh Allah SWT.

"Meskipun tengah berpuasa, namun kita tetap harus bersemangat dalam melayani masyarakat," pesannya.

Ia menekankan pentingnya menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, serta menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres Lamongan juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu Yayasan Al Mizan. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan membantu memenuhi kebutuhan mereka selama bulan Ramadhan.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kebersamaan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta semangat berbagi dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah-tengah bulan suci Ramadan," tutur Kapolres Lamongan mengakiri. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Senior Manager of Unit Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata menyampaikan, distribusi total sembako ini sebanyak 6.065 paket. Kemudian santunan untuk 779 anak yatim. Semuanya dibagikan di 26 desa di 3 kecamatan. Yakni Kecamatan Kerek, Merakurak dan Jenu.

"Untuk bantuan paket sembako dari perusahaan terdiri dari beras, gula pasir, dan minyak goreng. Sedangkan untuk santunan anak yatim berupa uang saku dan peralatan sekolah, " terang Dharma Sunyata, Rabu (12/3/2025)

Plant Performance Management Advisor SIG Pabrik Tuban, Otto Andri Priyono mengatakan, kegiatan ini untuk mendukung program Astacita pemerintah serta untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

SIG memberikan bantuan sembako kepada keluarga prasejahtera dan santunan kepada anak yatim. Harapannya, bantuan dari perusahaan itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama di bulan Ramadan.

Otto Andri Priyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang selama ini telah mendukung operasional perusahaan. Pihaknya berharap dengan dukungan semua pihak perusahaan dapat tumbuh semakin baik lagi.

"Sehingga perusahaan dapat memberikan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkasnya 

Sementara itu, Kepala Desa Socorejo, Zubas Arief Rahman Hakim mengatakan, atas nama pemerintahan desa dan masyarakat Desa Socorejo, dia mengucapkan terima kasih atas kepedulian SIG selama ini. 

"Saya berpesan kepada seluruh masyarakat yang menerima bantuan dari perusahaan ini untuk menerimanya dengan baik dan bersyukur, " terangnya 

Zubas Arief juga berpesan kepada seluruh anak yatim yang menerima santunan maupun masyarakat yang menerima bantuan sembako untuk terus mendoakan SIG, agar ke depan dapat menjalankan operasionalnya lebih baik lagi.

"Jika kondisi perusahaan semakin baik, maka apa yang diberikan perusahaan kepada masyarakat juga akan semakin baik," tuturnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Di Pasar Sidoharjo, Pasar Babat, dan Pasar Sukodadi, ditemukan adanya ketidaksesuaian takar yang tertera pada label di salah satu toko di Pasar Sidoharjo. 

"Salah satu toko tadi kita jumpai menjual Minyakita dengan kemasan 1 liter. Setelah kita ukur, ternyata volume isinya tidak sampai 1 liter (800 mililiter)," tutur Kepala Disperindag Lamongan Anang Taufik, Senin (10/3/2025).

Untuk menindaklanjuti kecurangan ini, Disperindag meminta pedagang untuk tidak menjual ke konsumen. 

"Kita sudah buatkan berita acara, minyak yang kemasannya tidak sesuai, tidak boleh dijual dulu," tuturnya. 

Sedangkan, sampel yang diambil di toko maupun di pasar lain dipastikan telah sesuai takar volume label. Disperindag bersama tim satgas pangan juga akan menelusuri produsen Minyakita yang berlaku curang. 

Sementara itu, selama bulan Ramadan ketersediaan Minyakita di pasar tradisional dalam kondisi aman.

“Stok aman terkendali, khusus Minyakkita. Untuk minyak goreng brand lain stock melimpah,” imbuhnya.

Namun, harga Minyakita yang beredar berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni dari HET Rp 15.700/liter dijual Rp 17.000. 

“Ditingkat pengecer di Pasar Sidoarjo d jual dengan harga Rp 17.000, ini kemungkinan karena ada biaya lainnya sehingga harga jualnya di atas HET,” pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Saat ini, Yuhronur menegaskan bahwa visi yang diusung adalah mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan dengan tiga pilar utama, mampu mewujudkan ekonomi yang tumbuh, pembangunan yang merata, dan masyarakat yang harmonis.

Ada lima rumusan misi yang akan menjadi acuan pembangunan Lamongan pada lima tahun mendatang.

Yang pertama ada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan. Yang kedua menguatkan sumber daya saing manusia yang unggul dan berakhlak serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Misi yang ketiga adalah mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang religius, harmoni, berbudaya, dan partisipatif dalam pembangunan, dan percepatan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

"Kami merumuskan lima misi untuk mewujudkan visi yakni kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Visi misi kami susun dengan pendekatan holistik serta memiliki keselarasan dengan visi misi pemerintah pusat,” tegas Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini. 

Untuk mengakselerasi realisasi visi misi pembangunan Lamongan lima tahun mendatang, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yes-Dirham akan mengaplikasikannya melalui lima belas program prioritas.

Diterangkan oleh Pak Yes, seluruh program prioritas diusung dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat saat ini dan sebagai acuan pembangunan Lamongan (fisik dan non fisik).

Di antaranya ada Lamongan Sehat (Meningkatkan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat), UMKM Naik Kelas (Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah agar lebih berdaya saing), Young Entrepreneur Success (YES) (Mendukung kewirausahaan muda untuk menciptakan lapangan kerja baru).

Selanjutnya program Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis) (Memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas), Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta) (Mengembangkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi daerah. Desa Berjaya (Memberdayakan desa agar lebih mandiri dan produktif), Yakin Semua Sejahtera (YSS) (Program peningkatan kesejahteraan masyarakat).

Ada juga Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula) (Memperbaiki infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas ekonomi), Prestasi Pemuda dan Olahraga (Meningkatkan pengembangan potensi pemuda dan olahraga), 100 persen Pelayanan Publik Berkualitas (Reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik), Lamongan Menyala (Pengembangan infrastruktur energi dan listrik).

Ada juga program Lamongan Hijau (Program lingkungan hidup untuk mewujudkan Lamongan yang lebih lestari), Lamongan Nyantri (Memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat), Desa Pintar (Digitalisasi desa dan penguatan teknologi informasi), dan Lamongan Tangguh (Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di tengah tantangan global).

Pada kesempatan yang sama, Pak Yes mengungkapkan bahwa pada seratus hari pertama kerjanya akan memfokuskan pelaksanaan quick win. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan isu sosial yang bersifat urgent di masyarakat.

Pelaksanaannya akan diawali dengan pemeliharaan jalan kabupaten, poros stretegis dan lingkungan, pemeliharaan lampu penenerangan jalan, perluasan saluran air minum dan bersih, pembersihan sampah, kerapihan pohon dan baner-baner liar, penanaman di lahan bera, menjaga produktifitas pangan.

Adapun pelaksanaan soft launching Rumah Sakit Daerah yang terletak dikawasan pantura yakni Ki Ageng Brondong, sukseskan cek kesehatan gratis dan sekolah digital, sukseskan makan bergizi gratis, menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok, aktivasi mall pelayanan publik mini digital di 27 kecamatan, respon cepat aduan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Yes dan call center Pemkab Lamongan, pendaftaran tanah wakaf, dan menyiapkan festival untuk destinasi wisata dalam rangka menyambut libur lebaran.

Ketua DPRD Kabupaten Lamongan  Freddy Wahyudi menyambut baik visi misi, program prioritas, hingga quick win prioritas. Karena tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kejadian ini terungkap setelah Dirtipidter Bareskrim Polri berhasil membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan barang bukti 16.400 liter di Tuban, Jawa Timur, dan Kerawang, Jawa Barat. 

Berhasil diamankan seorang berinisial M (31), warga Desa Sugiahan, Kecamatan Jatirogo, dan seorang lainnya berinisial N, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Satu orang berhasil diamankan dan satu orang masuk daftar pencarian orang," kata Iptu Mugiyanto, Kasi Humas Polres Tuban, Minggu (9/3/2025).

Pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 3,5 ton BBM jenis solar hasil penyalahgunaan kode batang atau barcode BBM bersubsidi yang akan dijual ke wilayah Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil penyidikan, terduga pelaku memperkerjakan warga (perengkek) untuk membeli BBM bersubsidi ke SPBU di Jatirogo menggunakan surat rekomendasi dari kepala desa.

Dengan menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi memakai rengkek jurigen 50 literan, para perengkek mengangkut BBM bersubsidi tersebut menuju ke lokasi penampungan. 

"Dari perengkek itu solar ditampung menggunakan tandon tangki bulk 1000 liter, kemudian diangkut menggunakan truk dan dijual ke Jawa Tengah," ungkapnya.

Saat diamankan, terduga pelaku sedang memindahkan BBM solar dari tandon penampungan ke atas truk yang akan dijual ke wilayah Jawa Tengah.

Atas perbuatannya tersebut, terduga pelaku ini dijerat dengan pasal 55 Undang - undang nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

"Ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun," tuturnya.

Di bulan Ramadan ini siswa mendapatkan jatah makanan kering. Menu makan yang diterima oleh para siswa tidaklah sama dengan makanan yang dibagikan sebelum bulan Ramadan.

Menurut Kepala SDN Kepatihan Nasrullah, menu MBG yang diterima anak didiknya di bulan Ramadan ini berganti.

"Awalnya makanan basah seperti lauk, pauk, susu, buah dan nasi, sekarang menjadi makanan yang awet namun tetap memiliki takaran gizi yang baik," kata Nasrullah, Jumat (7/3/2025).

Makanan kering ini, ujar Nasrullah juga diklaim bisa tahan lama dan bisa dimakan waktu berbuka puasa nanti. Adapun makanan kering yang dibagikan kepada para siswa adalah, susu, kurma, sereal dan buah.

"Program ini bisa tetap berlanjut karena menurutnya sangat bermanfaat terutama untuk anak didik sekolah sebagai pemenuhan makan bergizi. Serta bisa lebih luas lagi menyasar ke sekolah-sekolah yang belum menerima program ini," kata Nasrullah.

Nasrullah mengatakan, para siswa masih tetap senang dan menyambut gembira MBG ini. Para siswa sangat senang, jarena meskipun puasa tetap menerima MBG.

"Kalau biasanya menu yang diterima berupa makanan basah, tapi di bulan puasa ini makanan kering yang bisa tahan lama dimakan waktu berbuka puasa nanti yang diberikan," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 adalah 83,18 (predikat A atau memuaskan), mengalami peningkatan dari tahun 2023 predikat A dengan skor 83,00.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pastikan keberlanjutan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan melalui quick win program prioritas. 

Hal tersebut dituturkan pada kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah dan camat 2025 serta penandatanganan pakta integritas tahun 2025, dan awarding hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dan kecamatan tahun 2024, Kamis (6/3/2025) di Aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7.

Menurut Yuhronur, reformasi birokrasi adalah proses yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan governance yang efisien dan akuntabel.

"Reformasi birokrasi adalah proses yang harus dilalui secara konsisten sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Artinya semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik secara administratif maupun dipertanggungjawabkan kepada publik," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes dalam sambutannya.

Strategi penerapan keberlanjutan reformasi birokrasi melalui quick win prioritas dapat mengarahkan kinerja agar selalu fokus pada isu-isu prioritas yang sesuai dengan harapan masyarakat .

"Pada setatus hari kerja saya dan Wakil Bupati Lamongan Mas Dirham akan menuntaskan quick win prioritas. Yang mana di dalamnya terdapat isu prioritas yang dibutuhkan masyarakat, di antaranya ada insfratruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya," kata Pak Yes.

Tercatat pada RPJMD 2021-2026 indikator kinerja mencapai 100 persen melampaui target yang ditetapkan. Dengan 88 persen indikator sasaran juga telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada awarding hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dan kecamatan tahun 2024, ada sembilan  yang berhasil mencapai predikat AA atau memuaskan.

Di antaranya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSUD Dr. Soegiri, Kecamatan Lamongan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, RSUD Ngimbang, Dinas Perikanan, Inspektorat, dan Bapelitbangda. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Safari Ramadan di Desa Mangkujajar, Kecamatan Kembangbahu, Rabu (5/3/2025) malam.

“Menghadapi Lebaran dan menyambut saudara kita yang pulang mudik, saya berusaha agar jalan yang berlubang akibat hujan bisa segera ditutup sementara. Ini memang langkah darurat, tetapi nanti akan diperbaiki dengan lebih baik. Pemerintah Pusat saat ini juga sedang fokus menata anggaran untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Selain perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan kabupaten yang tidak berfungsi juga akan segera diganti dengan lampu baru, guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara.

“Di 100 hari kerja, saya sudah menugaskan Kepala Dinas Perhubungan untuk mengganti lampu-lampu yang sudah tidak berfungsi,” imbuhnya.

Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Yuhronur-Dirham terangkum dalam quick win program prioritas, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga kesehatan. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, dalam implementasi harapan masyarakat harus direalisasikan secara realistis. Sementara, adanya efisiensi anggaran menjadi optimalisasi agar tepat guna. 

“Kepala daerah adalah pelayan rakyat, birokrasi adalah pelayan rakyat untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Birokrasi adalah kendaraan yang digunakan, dan ASN sebagai pengendali di dalam birokrasi itu adalah bahan bakar bagi bergeraknya birokrasi yang melayani,” tutur Pak Yes. 

Lanjutnya, pencapaian visi kejayaan Lamongan yang berkelanjutan, Pak Yes berpesan, seluruh ASN dapat kompak, solid, bersatu untuk rakyat, dan berjiwa petarung.

"Akhir-akhir ini kita terus ditunjukan di medsos pemerintah melakukan efisiensi. Ini jangan dibaca efisiensi sebagai pengurangan anggaran, tapi dibaca sebagai menghindari pemborosan dan difokuskan untuk kegiatan yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambah Pak Yes. 

Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama- sama mensukseskan program-program yang dicanangkan pemerintah pusat maupun Pemkab Lamongan yang kita kelola bersama ini.

"Mari terus berperilaku sesuai Core Values ASN, ASN loyal kepada birokrasi, loyal pada korps. Saya kira semuanya sudah paham bagaimana berperilaku sebagai ASN dan di tengah-tengah masyarakat juga harus bisa menjadi contoh dan teladan," pungkasnya  (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Polri dan elemen mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A. Condroputra dan Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan turut hadir dalam acara tersebut dan secara simbolis memberangkatkan bantuan sebanyak 300 paket sembako.

Bantuan ini nantinya akan disalurkan bekerja sama dengan aliansi mahasiswa, aliansi BEM dan organisasi kepemudaan (OKP) di sekitar kampus mereka masing-masing.

AKBP Bobby menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan untuk di wilayah Lamongan yang melaksanakan baksos Polri Presisi.

Ada 300 paket sembako yang penyalurannya dilakukan dengan bekerja sama dengan aliansi mahasiswa, aliansi BEM dan OKP.

"Saya berharap pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi Untuk Negeri ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lamongan menjelang bulan suci Ramadan 2025 ini.” ujarnya. 

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari jadikan ini sebagai momentum untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," sambungnya.

Selain mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, AKBP Bobby menyampaikan pesan kamtibmas agar aliansi mahasiswa menjaga persatuan dan kesatuan usai pilkada. 

"Sampai dengan saat ini situasi aman terkendali, ini terwujud dengan kerja sama peran dari kita semua masyarakat Kabupaten Lamongan," katanya.

Pihaknya ingin menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas dalam aspek keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta menjalin silaturahmi dengan aliansi mahasiswa menjelang Ramadhan,” tutupnya. (**)

Editor: Ali Wafa

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 500.7.2.4/12.58/414.106/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kewaspadaan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan kebutuhan perdagangan ternak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menyampaikan bahwa pembukaan kembali pasar hewan, telah melalui kajian epidemiologi dari Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Tuban pada 21 Februari 2025.

Namun, jika terjadi peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), operasional pasar dapat ditinjau ulang hingga kemungkinan ditutup kembali.

“Pasar hewan tetap dibuka dengan pengawasan ketat. Hanya ternak sehat yang boleh diperjualbelikan, dibuktikan dengan tanda ‘ear tag’ sebagai bukti vaksinasi,” ujar Eko Julianto, Rabu ( 26/2/2025).

Selain itu, pengelola pasar diwajibkan melakukan desinfeksi lingkungan sebelum dan sesudah aktivitas perdagangan, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban.

Mereka juga harus menyediakan alat semprot dan tempat cuci tangan dengan desinfektan guna mencegah penyebaran virus PMK.

Dinas terkait juga akan mengintensifkan pengawasan di lapangan guna memastikan aturan ini dijalankan dengan baik.

Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap ternak yang masuk ke pasar, sekaligus memberikan edukasi kepada para pelaku usaha terkait langkah-langkah pencegahan PMK.

Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi penyebaran penyakit serta menjaga kelancaran transaksi perdagangan.

Pihak terkait diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, melakukan desinfeksi rutin, serta memastikan ternak dalam kondisi sehat.

Jika ditemukan ternak sakit, diharapkan segera diisolasi dan dilaporkan ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdekat.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Tuban berupaya menyeimbangkan aktivitas perdagangan dengan upaya pencegahan penyakit hewan, agar roda perekonomian tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keselamatan. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Pada tahun 2024 tercatat capaian penerimaan wajib pajak Kabupaten Lamongan hingga Rp 177 miliar dari target Rp 172 miliar, atau secara persentase mampu mencapai 103 persen.

Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), semenjak adanya E-PBB juga berhasil merealisasikan Rp 49,9 miliar dari target Rp 48 miliar di tahun 2024 atau 104 persen.

"Sebelum ada digital pajak, kepatuhan wajib pajak Lamongan tidak pernah mencapai 100, setelah adanya digitalisasi mampu melampaui target," tutur Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, Pujo Broto Iriawan Putra, Rabu (26/2/2025).

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, digital pajak juga bertujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang mudah dan akuntabel kepada masyarakat.

"Dengan pembayaran secara digital, jumlah yang dibayarkan aka sesuai. Sehingga mengurangi penyelewengan pajak," kata Pujo.

Dijelaskan oleh Pujo, di Kabupaten Lamongan implementasi digitalisasi pajak sudah 100 persen. Meskipun masih ada masyarakat di beberapa desa yang masih menitipkan pembayaran melalui perangkat desa. Namun perangkat desa tersebut akan membayarkan secara online juga.

Melihat kondisi tersebut, Bapenda Kabupaten Lamongan terus melakukan sosialisasi terkait cara melakukan pembayaran pajak secara online. Salah satunya yang akan digelar high level meeting pada 4 Maret mendatang.

Pada high level meeting nanti akan menghadirkan secara langsung perwakilan dari Bank Indonesia sebagai narasumber.

"Setiap hari perwakilan dari Bapenda Lamongan hadir ke Kecamatan untuk melakukan edukasi tata cara pembayaran pajak secara online," jelas Pujo.

Bapenda Kabupaten Lamongan juga sudah menyiapkan ragam kanal pembayaran online, mulai dari MPP Mobile, Sinopa Lamongan (website), mobile banking (Bank Jatim, BDL, BNI Mandiri), QRIS, bahkan e-commerce. 

"Bapenda Kabupaten Lamongan sudah menyiapkan berbagai kanal, agar tidak merepotkan masyarakat. Jika tidak memungkinkan download aplikasi, kami juga menyediakan website yakni Sinopa," ungkap Pujo. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara kepolisian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting. Di antaranya, Wakil Bupati (Wabup) Lamongan Dirham Akbar Aksara, Kasdim 0812 Lamongan Mayor Arh Moh Ngateno, dan Wakapolres Lamongan Kompol I Made Prawira Wibawa.

Selain itu, tampak hadir pula Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Tuban Bayu Nugroho, beserta stafnya. Selain itu, hadir pula pejabat dari Perhutani, Bulog, Forkopimcam Solokuro, serta perwakilan kelompok tani dan masyarakat setempat.

Kegiatan itu diawali dengan zoom meeting dengan Kapolri terkait panen raya serentak tahap satu dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang disertai pembacaan doa. Kemudian ditayangkan video selayang pandang, serta laporan gugus tugas Polri.

Kegiatan tersebut juga bersinergi dengan pelaksanaan panen raya jagung serentak oleh 18 Polda di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, Kapolres Lamongan menyerahkan bantuan dari PT Maxxi berupa bibit jagung sebanyak 180 kilogram serta alat pertanian berupa tujuh unit sprayer kepada LMDH Watutelo dan para petani penggarap lahan hutan.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dengan adanya kegiatan panen raya serentak ini, diharapkan produksi jagung di Kabupaten Lamongan semakin meningkat. Sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. (**)

Editor: Ali Wafa

Momentum ini menandakan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang hidup dan berjalan dengan baik. Karena sebelumnya seluruh kepala daerah dan wakilnya sudah mengikuti rangkaian Pilkada 2024

"Pertama saya ucapkan selamat atas terpilihnya saudara semua sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah masing-masing. Pelantikan serentak kali ini merupakan pertama kalinya di Indonesia, dan menandakan bahwa demokrasi negara kita sangat hidup," tutur Prabowo Subianto dalam arahnya di hadapan 961 kepala daerah dan wakil daerah yang hadir.

Prabowo menegaskan, terpilihnya kepala daerah adalah sebuah kepercayaan rakyat. Sebagai pelayan masyarakat, kepala daerah harus memberikan dedikasi penuh dalam pelayanan masyarakat.

"Saya ingatkan bahwa saudara dipilih berarti saudara adalah pelayan rakyat. Sebagai abdi rakyat harus membela kepentingan rakyat dan berjuang untuk perbaikan hidup rakyat," tegasnya.

Prabowo menjelaskan, setelah pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Retret sendiri memiliki tujuan agar kepala daerah mampu memegang teguh asas kepemimpinan dan meresapi nilai-nilai karakter taruna. Sehingga terhindar dari hal-hal tercela dalam menjalankan tugas.

"Setelah dilantik untuk masa jabatan 2025-2030, saya dan Mas Dirham berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas untuk masyarakat Lamongan," ungkap Yuhronur. (**)

Editor: Ali Wafa

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama dengan 961 Kepala Daerah hasil Pilkada 2024.

Pelantikan yang digelar serentak ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa jabatan yang diemban adalah amanah dari rakyat.

"Selamat atas pelantikan ini, semoga Bapak-Ibu sekalian amanah dalam mengemban tugas ini," tegas Presiden.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya semangat pelayanan dan pengabdian untuk kesejahteraan rakyat.

Presiden menambahkan, pelantikan serentak ini mencerminkan kebesaran Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya dan suku, yang harus dijaga dengan semangat toleransi dan persatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Sementara itu, Bupati Tuban terpilih, Aditya Halindra Faridzky, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Tuban yang menjadi pondasi keberhasilan pembangunan daerah. 

Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat Tuban melalui berbagai program yang berfokus pada dampak positif bagi masyarakat.

Lindra menyatakan kesiapan untuk mengikuti pembekalan khusus atau retret yang diselenggarakan oleh Kemendagri pada 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kepemimpinan dan menyelaraskan visi misi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dengan pelantikan ini, harapan besar digantungkan untuk masa depan Kabupaten Tuban yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

"Stunting adalah permasalahan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak di Indonesia. Maka dari itu terus dilakukan rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, guna merealisasikan program penurunan stunting di Kabupaten Lamongan dan penanganan yang tepat sasaran," tutur Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan Nur Indra Tsani Husaini dalam rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, Rabu (19/2/2025) di Ruang Maharani Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Menyikapi masih tingginya angka stunting, pemerintah memutuskan bahwa pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan multi sektor. Melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. 

Selain itu juga akan ditetapkan lima pilar pencegahan stunting yang tercantum dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, meliputi : 1

1. Kkomitmen dan visi kepemimpinan
2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku
3. Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa
4. Gizi dan Ketahanan Pangan
5. Pemantauan dan Evaluasi. 

Pada intervensi spesifik akan konsisten memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri, ibu hamil dan balita kurang gizi akan mendapat makanan tambahan, dan lain-lain.

Intervensi stunting pada balita harus dilaksanakan pada sasaran di hulu yaitu sejak mengalami weight faltering dan berat badannya rendah (underweight) agar tidak menjadi akut maupun kronis sehingga menjadi stunting.

Karena komitmen Pemkab Lamongan dalam menurunkan angka stunting tidak hanya fokus kepada penanganan penderita. tetapi memberikan edukasi kepada orang tua hingga remaja.

Intervensi spesifik yang sudah dilakukan oleh Pemkab Lamongan diantaranya adalah program 1-10-100,  Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa (Monalisa Berdansa),Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia, Tinggal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil (Tilik Insert Bumil), Forum Gemar Makan Ikan (Forikan), Audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan, Pemberian Sertifikat untuk Ibu Menyusui, Pendataan Keluarga Berisiko stunting, dan lainnya.

Sedangkan pada intervensi sensitif juga telah dilaksanakan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting (Resa Bersama Dashat), dan lain sebagainya.

Tercatat pada tahun 2023 angka stunting di Kabupaten Lamongan turun menjadi 9,4 dari angka 27,5 di tahun 2022.

Berdasarkan laporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bulan Desember tahun 2024, diperoleh data bahwa di Kota Soto ada 2.886 (4,76 persen) balita stunting, 4.124 (6,78 persen) balita underweight, dan 2.857 (4,71 persen) balita wasting. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Lamongan Joko Nursiyanto, terkait dengan isu pembangunan daerah yakni pembangunan infrastruktur di Lamongan akan terus diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya.

Komitmen tersebut akan dimaksimalkan dalam realisasi salah program prioritas Lamongan yakni Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula).

"Terkait pembangunan infrastruktur di Lamongan, khususnya pembangunan jalan. Pemkab Lamongan terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya," tutur Joko Nursiyanto.

Realisasi program prioritas Jamula sendiri sudah melakukan pembangunan jalan di 53 ruas (47,38 Km) pada tahun 2021, 53 ruas (47,38 Km) pada tahun 2022, 22 ruas (40,3 Km) pada tahun 2023, dan 50 ruas (44,34 Km) di tahun 2024). Dan akan terus dilakukan pembangunan jalan pada tahun 2025.

Sedangkan isu penegakan hukum, Pemkab Lamongan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. (*)

Editor: Rizqi Ardian