“Nanti akan ada Pantarlih yang datang ke rumah-rumah, sambutlah dengan baik, mereka ini menjadi ujung tombak dalam menyusun daftar pemilih yang akurat,” katanya.

Untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024, Masrukin telah didata petugas Pantarlih bersama PPS Kelurahan Bugih dan PPK Kota Pamekasan.

“Tadi saya kedatangan teman-teman Pantarlih dari KPU Kabupaten Pamekasan. Mereka melakukan coklit daftar pemilih untuk Pilkada 2024,” ucapnya.

Dikatakan, colkit sangat penting untuk memastikan jumlah daftar pemilih yang akan mencoblos pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan pada 27 November 2024 mendatang.

“Data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu bagian penting untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas. Selain itu, agar masyarakat dapat dipenuhi haknya sebagai pemilih,” tukasnya.(***)

Editor: Tri Sukma 

Pj Bupti Pamekasan menyampaikan, tambahan masa jabatan dua tahun itu disisi lain nikmat, akan tetapi ini perlu disyukiri.

“Tambahan masa jabatan dua tahun itu ya satu sisi nikmat, karena ini hasil perjuangan, biasanya sudah persiapan (Pilkades, red) ditunda dulu, ini patut disyukuri,” katanya.

Dikatakan, tambahan masa jabatan ini harus diikuti dengan tambahan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, tentu dengan hati ikhlas dan penuh tanggungjawab.

“Roda pemerintahan harus difungsikan, jangan hanya melayani waktu malam di rumah bapak kepala desa, balai desa harus beroperasi. Tetapi, ada dimana saja harus bisa melayani masyarakatnya,” ungkapnya.

Ia menyebut, kepala desa juga harus memikirkan pelayanan berbasis digital. Sehingga, semua elemen masyarakat mendapat pelayanan yang maksimal.

“Adanya tambahan masa jabatan ini jangan terlalu euforia, syukuri saja. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada pak klebun (kades,red) atas anugerah perpanjangan 2 tahun masa jabatan ini,” tukasnya. (***)

Editor: Rizqi Ardian 

Rofiqoh Amin (23) menjadi korban pengeroyokan usai melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) di Balai Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Minggu (23/6).

Dalam surat lapor nomor :  LPM/287/Satreskrim/VI/2024/SPKT Polres Pamekasan tersebut, korban mengaku dikeroyok oleh sekitar 7 orang. Akibatnya, ia mengalami luka di bagian dahi dan memar di bagian Kepala.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto berjanji akan segera memproses laporan tersebut secepatnya dan memeriksa saksi-saksi.

“Penyidik akan menindaklanjuti dengan memeriksa pelapor, saksi saksi dan mencari informasi penyelidikan terkait peristiwa itu, InsyaAllah berbagai pihak akan dimintai keterangan,” tukasnya.

Korban yang merupakan pemuda asal Desa Bira Timur Sampang itu bercerita bahwa sewaktu malam pertama dan malam kedua pelaksanaan PKD di Balai Desa Larangan Badung tidak terjadi apa-apa.

Namun, pihaknya didatangi oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan pemuda desa Larangan Badung, mereka meminta kegiatan malam ditiadakan dengan alasan ramai.

“Tapi warga disana tidak ada yang komplain karena kami sudah pamit waktu sore harinya kalau mau ada acara, termasuk izin kepada kepala desa sebelumnya,” katanya. “Dahi luka, kepala memar-memar akibat dikeroyok oleh sekelompok pemuda itu. Sudah divisum ke RSUD Pamekasan."(*)

Editor: Tri Sukma

Perda itu bertujuan untuk mempermudah proses perizinan sehingga iklim investasi semikin berkembang dan berdampak baik pada peningkatan ekonomi daerah.

Ketua DPRD Pamekasan Halili mengatakan bahwa salah satu pembahasan dalam Perda itu tentang keterjaminan keamanan bagi investor.

"Sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, itu dalam rangka mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan di Pamekasan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Taufikurachman menyampaikan bahwa kemudahan proses perizinan jauh sebelum ditetapkan Perda.

Akan tetapi, kata Taufiq, dengan adanya Perda tersebut diinginkan bisa lebih meningkat. Untuk saat ini, target capaian investasi pemerintah daerah 2024 ditetapkan senilai Rp 100 miliar.

"Jadi kami memberikan kemudahan, dalam menyiapkan kemudahan ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan, harusnya beberapa investor bisa melihat mana daerah yang bisa tempati untuk investasi dan semacamnya, ini kan belum, karena RDTR-nya belum selesai,” tukasnya. (***)

Editor: Tri Sukma

Tangisan bayi itu terdengar dari TPU Palanggeran Dusun Jembul, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, pada Minggu malam, (2/6/2024) sekitar pukul 21.30 WIB.

Kala itu, Mohammad Aris (50) seorang petani setempat bersama kedua rekannya hendak ke sawah untuk menggarap lahan tanaman tembakau.

Saat di tengah sawah, mereka mendengar suara bayi menangis.m. Mendapati suara tangisan bayi, mereka mencari sumber suara. Mulanya, mereka mengira suara kuntilanak yang ingin mengganggunya.

Namun sesampai di daerah TPU Palanggeran Dusun Jembul, Desa Tanjung, Haris, sapaan Mohammad Aris, melihat seorang bayi laki-laki dalam keadaan telanjang dan masih lengkap dengan ari-arinya.

“Langsung dirangkul bayi tanpa pakaian yang masih utuh ari-arinya itu oleh Haris dan dibawa kerumahnya,” kata Kepala Desa Tanjung, Zabur.

Setelah bayi itu di rumahnya, Haris melaporkan temuan bayi laki-laki itu kepadanya.

“Saya bersama Kapolsek beserta Bidan Desa langsung menuju ke Dusun Jembul rumah Haris,”tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Diketahui, mayat perempuan itu bernama Hariyani (42) warga asal Jl. Ciliwung Gg II No 23, RT002 RW 002, Kelurahan Bendi, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, mayat perempuan itu diketahui oleh temannya, Asyari Candra.

Mulanya, suami korban Heru Sujarwo (45) meminta tolong kepada Asyari Candra untuk mendatangi istrinya yang menginap disebuah kost, dikarenakan korban dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak ada jawaban dari pagi hari.

Menurutnya, pukul 18.08 WIB, saksi (Asyari Candra) mendatangi rumah kost milik Remiati untuk mengecek korban.

Sesampai di kost, kata Sri, saksi langsung masuk ke tempat kost, namun pintu kamar korban dalam tidak terkunci dan lampu kamar hidup.

“Sebelum masuk kamar kost, saksi menghubungi suami korban via Video Call. Sesampai di dalam kamar kos, saksi sudah melihat korban tidak bernyawa dengan posisi tubuh terlentang dan posisi tangan ke atas,” katanya.

Setelah itu, saksi menghubungi pemilik kos ibu Remiati dan Rehlatun Sholehah untuk menutup korban dengan selimut.

Mendapat informasi dari warga, pihak kepolisian setempat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Dusun Lombeng, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

"Hasil pemeriksaan luar tubuh korban tidak ada bekas penganiayaan, dan seluruh tubuh korban dalam kondisi membiru,” ungkapnya.

Ia menyebut, keluarga korban tidak mengizinkan untuk dilaksanakan otopsi terhadap jenazah korban dan ingin untuk langsung di bawa kerumah duka di Kabupaten Blitar.

"Barang bukti yang di amankan di Polsek Pademawu berupa obat-obatan milik korban, dan untuk barang berharga berupa HP, uang dan lainnya dibawa oleh pengantar jenazah ke rumah duka di Blitar,” tukasnya. (*) 

Editor: Rizqi Ardian 

Menindaklanjuti berita itu, Kapolsek Kota Pamekasan, KBO Reskrim Polres Pamekasan, Kanit PPA Reskrim Polres Pamekasan, Kanit Identifikasi Polres Pamekasan, Kanit Reskrim Polsek Kota, dan Kanit IK Polsek Kota mendatangi SDN Jungcangcang 1 Pamekasan pada Rabu (8/5)

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan bahwa kedatangannya ke SDN Jungcangcang 1 Pamekasan guna melakukan penyelidikan dan menemui siswa yang mengalami keracunan massal.

“Sebanyak 27 siswa mengalami pusing, sakit perut dan muntah-muntah diduga keracunan setelah membeli snack merk Daya yang dijual disalah satu kantin sekolah,” katanya.

Sri menyebut, pada Selasa (30/4) sekitar pukul 09.00 WIB, siswi bernama Dinda (12) terasa pusing kemudian setelah mengkonsumsi snack yang dibeli dari kantin sekolah.

“Kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya. Setelah itu, banyak siswa yang mengalami pusing dan muntah-muntah. Saat dikonfirmasi, siswa tersebut membeli snack merk Daya,” ungkapnya.

Setelah kejadian itu, kata Sri, Kepala SDN Jungcangcang 1 Pamekasan Siti Fatimah menghubungi Lurah Jungcangcang dan kemudian menghubungi pihak puskesmas.

“Waktu itu, kepala sekolah langsung menghubungi lurah dan puskesmas untuk memberikan pertolongan pertama, sehingga banyak siswa sudah membaik/sembuh,” terangnya.

Sri menambahkan, dalam kejadian tersebut tidak ada siswa yang sampai rawat inap di Puskesmas. Keesokan harinya para siswa-siswi melaksanakan kegiatan sebaimana mestinya.

“Kami berpesan kepada seluruh warga, khususnya orang tua wali murid, lebih baik putra putrinya bila kesekolah diberi bekal dari rumah agar tidak jajan sembarangan," pungkasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Sebesar Rp 494.000.000 uang yang bersumber dari APBD Pamekasan habis untuk membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk ratusan warga Pamekasan yang meninggal dunia.

Anggota DPRD Pamekasan Qomarul Wahyudi mengatakan, BPK RI sangat detail terkait jumlah warga Pamekasan yang meninggal dunia, mencapai 500 orang lebih.

“Ada 500 lebih orang meninggal dunia lengkap dengan nama, alamat, tanggal dan tahun kematiannya, masih dibebani pembayaran dari APBD tahun 2022,” ucapnya.

Harusnya, kata Wahyu, Pemkab Pamekasan menghapus data orang meninggal tersebut agar tidak membebani APBD.

Tercatat, sejak tahun 2018 data orang meninggal dunia masih belum dihapus dan terus dibayar BPJS Kesehatan-nya.

“Pemkab Pamekasan selalu bicara anggaran defisit. Ternyata ada anggaran yang tidak tepat yang nilainnya hampir setengah miliar mengalir ke BPJS,” ungkapnya.

Ia menilai, tidak dihapusnya data tersebut karena ada unsur kesengajaan. Dugaan itu diperkuat karena data kematian yang tidak dihapus sejak tahun 2018.

Dikatakan, andai kata data orang meninggal itu dihapus, akan ada penghematan anggaran. Sehingga anggaran yang sia-sia itu dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

“Kalau setahun atau dua tahun mungkin kami nilai teledor. Tapi ini berjalan sudah 4 tahun masih dibiarkan,” pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Pamekasan Achmad Syamlan membenarkan adanya peristiwa keracunan di salah satu sekolah dasar.

Menurutnya, setelah mendapatkan laporan bahwa terjadi keracunan massal terhadap pelajar di salah satu sekolah dasar (SD), pihaknya langsung menerjunkan tim ke lokasi.

“Tim kami terjunkan ke sana untuk mengecek dan menginvestigasi ke sekolah itu, ternyata benar ada puluhan siswa yang diduga keracunan makanan kemasan," katanya.

Syamlan menerangkan bahwa puluhan siswa-siswi yang keracunan mengalami gejala pusing, mual dan muntah-muntah.

Ia mengaku telah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab terjadinya puluhan pelajar keracunan.

Bahkan, kata Syamlan, sampel makanan tersebut telah dikirim ke Surabaya guna mengetahui pasti keracunannya tersebut.

"Estimasi selesai prosesnya sekitar 1 mingguan lagi. Insyaallah minggu depan sudah kami terima data itu (hasil pemeriksaan sampel),” ujarnya.

Syamlan menambahkan, dari sekian banyak siswa yang keracunan, tidak ada yang dirawat di Puskesmas.

“Rata-rata puluhan siswa itu hanya mengalami mual dan muntah biasa,” pungkasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

RMINU Pamekasan KH Taufiqurrahman Khozin menilai konten video YouTube yang diupload akun Akeloy Production mencoreng citra pondok pesantren.

Menurut Kiai Apik, sapaan akrab KH Taufiqurrahman Khozin, video ‘Guru Tugas 2’ yang berdurasi 36:47 menit itu tidak pantas untuk ditayangkan.

"Guru tugas itu berangkat ke berbagai daerah dengan membawa tugas suci dari pesantren untuk membantu lembaga pendidikan dan pesantren. Kita tahu bersama, bahwa yang memberangkatkan guru tugas ini biasanya pesantren-pesantren besar," ucapnya.

Sementara, kata beliau, dalam video yang ada itu hanya menampilkan sisi negatif saja, hampir tidak menampilkan sisi positifnya sama sekali.

“Jika memang ada perilaku satu atau dua orang guru tugas yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, jangan mengabaikan kebaikan guru tugas, sehingga dipukul rata. Itukan hanya oknum saja," terangnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Taman Bunga Kacok, Palengaan itu meminta, agar video yang sedang ramai diperbincangkan di jagat maya itu dihapus, dan seluruh crew yang terlibat dalam pembuatan video tersebut segera meminta maaf secara terbuka.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan LBHNU (Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, red). Jika permintaan kami ini tidak diindahkan, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan delik pencemaran nama baik pesantren," tukasnya.(*)

Editor: Tri Sukma

Rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan nanti malam pada Selasa, 9 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB sampai 00.00 WIB.

Berikut titik jalan yang akan dilakukan rekayasa di Simpang 4 Pos 3 Pegadaian ditutup dari arah Jl. Segara dialihkan ke Jl. Kabupaten dan Jl. Amin Jakfar.

Untuk Simpang 3 Psar Sore ditutup dari arah Jl. Kabupaten dialihkan ke Jl. Parteker, dan Simpang 3 Goyang Lidah ditutup ke Jl. Agus Salim.

Simpang 3 Kesehatan ditutup dialihkan ke Jl. Agus Salim. Untuk Simpang 3 Cemerlang ditutup dari arah Jl. Trunojoyo dialihkan ke Jl. Jingga, dan untuk simpang 4 Binamarga di tutup dialihkan ke Jl. Kemuning dan Jl. Balaikambang.

Sedangkan Simpang 4 Pos 1 ditutup dari arah Sumenep dialihkan ke Jl. Jingga.

“Rekayasa lalu lintas ini dibuat untuk mengurai dan mengurangi kemacetan yang akan terjadi di dalam Kota Pamekasan,” ucap Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto.

Ia mengimbau, agar masyarakat yang akan melakukan bepergian dari arah Sumenep menuju Surabaya maupun sebaliknya untuk memperhatikan informasi ini.(*)

Editor: tri sukma

Hakim meminta kuasa hukum penggugat, tergugat dan turut tergugat menunjukkan bukti-bukti atas tanah pada sidang dengan agenda pembuktian surat kepemilikan hak tanah seluas 2.813 meter persegi yaitu .

Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang pembuktian dikarenakan bukti-bukti yang ditunjukkan pertanahan (tergugat) dan turut tergugat, Sri Suhartatik tidak sesuai dengan bukti asli yang dikantongi penggugat, Bahriyah.

Kuasa hukum tergugat Sri Suhartatik, Abdus Syukur mengatakan bahwa bukti-bukti yang dibawanya dirasa sudah sesuai dengan fakta apa yang ada di lapangan.

Ia menyebut, meskipun banyak media massa menganggap pihaknya yang salah, Syukur akan tetap membuktikannya dengan jalur sidang di Pengadilan.

"Nanti kita buktikan di Pengadilan ini," kata Abdus Syukur, kuasa hukum tergugat Sri Suhartatik kepada suarajatimpost.com usai menjalankan sidang pembuktian di PN Pamekasan.

Menurutnya, langkah hukum yang dilakukan merupakan langkah akhir. Sebab pihaknya mengedepankan proses mediasi, dikarenakan pihak penggugat dan tergugat masih keluarga.

"Sebetulnya langkah hukum ke Pengadilan maupun ke Polres bukan langkah hukum yang pertama, tapi itu langkah hukum terakhir setelah proses mediasi kita lakukan," tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum nenek Bahriyah, Ach Supyadi mengatakan bahwa pihaknya ke Pengadilan Negeri Pamekasan menggugat BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan menggugat ahli waris pemilik sertifikat SHM dengan nomor 1817 atas nama H Fathollah Anwar.

"Ditolaknya oleh Majelis Hakim dikarenakan copy yang diajukan ke Majelis Hakim tidak singkron dengan aslinya, itu bukti sertifikat (atas nama H Fathollah Anwar)," ucapnya.

Selain itu, kata Supyadi, bukti pernyataan ahli waris terhadap proses prapembuatan sertifikat SHM atas nama H Fathollah Anwar tidak sesuai.

"Copy dan aslinya tidak sesuai. Jadi, copy dan aslinya itu tidak singkron semua, sehingga dipending oleh pihak tergugat dan itu sesuai saran Majelis Hakim," ungkapnya.

Diketahui, dalam sengketa tanah ini, Polres Pamekasan telah menetapkan dua orang tersangka atas dugaan kasus pemalsuan SPPT, yakni Bahriyah dan mantan Lurah Gladak Anyar Syarif Usman.

Namun, status tersangka itu dibebukan dikarenakan Bahriyah masih menjalankan kasus perdata di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.(*)

Editor: Tri Sukma

MoU yang dilakukan di Pendopo Kabupaten Probolinggo, pada Kamis, 27 Maret 2024, berupa pengedalian inflasi tahun 2024.

Pj Sekda Pamekasan Ach Faisol diterima langsung Pj Sekda Probolinggo Heri Sulystiyanto.

Faisol mengatakan, maksud penandatangan kesepakatan tersebut sebagai upaya Pemkab Pamekasan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah sekaligus evaluasi kinerja Pj Bupati Pamekasan Masrukin.

“Di samping itu kami ingin mendapatkan insentif fiskal pengendalian inflasi daerah di mana salah satu indikatornya adalah kerjasama seperti yang kita laksanakan ini,” katanya.

Dikatakan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Pamekasan yaitu menjalin kerja sama suplai bawang merah dan cabe rawit dengan Pemkab Probolinggo.

Adapun pejabat yang ikut mendampingi Pj Sekda, Kepala Bapperida Pamekasan Sigit Priyono, Kepala Disperindag Basri Yulianto, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nolo Garjito, dan Kepala Bagian Perekonomian Pemkan Pamekasan Bachtiar.

"Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami," tandasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Probolinggo Heri Sulystiyanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan jajaran Pemkab Pamekasan yang sama-sama bertujuan untuk mendapatkan bantuan viskal, baik berupa pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan.

"Karena kami juga melihat ada peluang disana, kami sering menyampaikan kepada teman-teman OPD untuk segera melakukan penyerapan anggaran agar tujuan itu tercapai," tukasnya.(adv)

Editor: Tri Sukma

Anugerah yang diserahkan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024), diterima oleh Kepala Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Supriyanto dan Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Achmad Sjaifuddin.

Anugerah yang diterima Pemkab Pamekasan merupakan Adipura tahun 2023 kategori kota kecil.

Kepala DLH Pamekasan Supriyanto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam suksesnya peraihan anugerah Adipura tersebut.

Mulai dari DLH, DPUPR, Satpol PP dan Damkar, Dishub, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, forum lurah dan segenap penggiat kebersihan.

"Terimakasih kepada pihak yang telah terlibat dalam anugerah Piala Adipura tahun 2023 kategori kota kecil," pungkasnya (adv)

Editor: Tri Sukma

Hal itu disampaikan Pj Bupati Pamekasan Masrukin saat melantik sebanyak 445 PPPK di Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (27/3/2024).

Masrukin mengajak para PPPK yang dilantik tetap disiplin dalam menjalankan tugas. Selain itu, mereka cepat mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat bekerja.

Dikatakan, sebanyak 445 PPPK itu diharapkan dapat mengisi kekosongan di berbagai OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sebab, beberapa tahun terakhir tidak ada rekrutmen ASN.

“Tenaga baru ini kita harapkan nantinya dapat mengisi kekosongan ASN yang sudah lama tidak ada rekrutmen, jadi keberadaan PPPK ini bisa menambah kekuatan kami di beberapa formasi,” katanya.

Ia menyebut, para abdi negara yang dilantik sebagai PPPK akan memberikan peningkatan maupun kemajuan untuk pelayanan publik semakin maksimal.

“Awal bekerja, mungkin mereka menemukan hal yang tidak sesuai keinginan. Tetapi, menjadi tantangan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di pemerintahan Kabupaten Pamekasan,” tukasnya.

Sekedar diketahui, pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Achmad Faisol, serta sejumlah pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.(adv)

Editor: Tri Sukma

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, menghangus sekitar 10 (sepuluh) kios atau lapak penjualan.

Warga sekitar serta sejumlah penjual dan pedangang, hingga pengendara yang melintas pun panik dan berusaha memadamkan api seadanya.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, kebakaran terjadi disebabkan adanya konsleting arus listrik di salah satu kios.

Sri menyebut, sekitar pukul 06.50 WIB, api yang melalap kios atau lapak Pasar Palowijo Waru, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, berhasil dipadamkan.

“Korban jiwa tidak ada. Hanya saja, kerugian ditaksir mencapai Rp 800.000.000,” ungkap Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto.

Berikut data pemilik kios terdampak kebakaran; 
1. H. Nurhafi pemilik toko sembako asal Desa Waru Timur
2. H. Mai/H. Hondru pemilik toko roti dan snack asal Desa Waru Barat
3. Matali penjual sandal asal Desa Waru Barat
4. Siti pemilik toko sembako
5. Rofi bu Tatik toko sandal asal Desa Waru Barat
6. Sumratun penjual jamu
7. Salbeti waru nasi asal Waru Barat
8. Busina penjual daging ayam asal Desa Waru Barat
9. Bu Sarima pemilik toko sandal asal Desa Waru Barat
10. H. Busri penjual sandal asal Desa Waru Barat.

(*)

Editor: Tri Sukma

Safari ramadan di 13 kecamatan itu diawali dari Kecamatan Batumarmar, Pasean, Waru, Pakong, Pegantenan, Palengaan, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, dan terakhir di Kecamatan Pamekasan.

Setiap berlangsungnya safari ramadan, Pj Bupati Pamekasan tampak memberikan tali asih kepada puluhan anak yatim, dan memberikan santunan kepada ahli waris guru ngaji.

Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan, kegiatan safari ramadan ini bertujuan untuk silaturahmi kepada tokoh agama, dan elemen masyarakat.

“Safari ramadan ini menjadi ajang silaturrahim antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang digelar setiap bulan suci ramadan,” katanya.

Selain itu, kata mantan Sekda Pamekasan, kegiatan ini sebagai wadah serap aspirasi terhadap seluruh elemen masyarakat.

Pihaknya memohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat apabila tidak dapat mengakomodir semua aspirasinya.

Sebab, kata dia, jabatannya saat ini sebatas mengisi kekosongan pimpinan daerah, yang tentunya memiliki keterbatasan wewenang.

"Kita ini seperti sopir klepean saja. Kalau nanti sudah pelantikan bupati, pak Pj sekda kembali lagi menjabat sebagai inspektur dan saya kembali lagi sebagai sekda," tukasnya.

Dalam kegiatan safari ramadan, orang nomor satu di Bumi Gerbang Salam itu didampingi oleh Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Ach Faisol, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan, dan Jajaran Pejabat Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. (adv)

Editor: Tri Sukma

Anak yatim piatu asal Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, itu disekap selama satu bulan oleh terduga pelaku yang merupakan orang Desa Bangkes.

Atas kejadian itu, Melati yang ditinggal bapak ibunya sejak kecil melaporkan insiden itu ke Mapolres Pamekasan, pada Senin (25/3/2024).

Saat melaporkan peristiwa itu, Melati didampingi paman dan neneknya, serta anggota Polsek Guluk-guluk Sumenep, Faisol.

Dalam laporannya itu, Melati mengaku disekap oleh seorang pria bernama PD, warga asal Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Siti, nenek Melati mengatakan, Melati pada Jumat, 23 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, dijemput oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

Setelah dijemput oleh pria yang tidak dikenal oleh nenek itu, Melati tidak kunjung pulang ke rumahnya, di Kabupaten Sumenep.

Karena tidak ada kabar selama selama 16 hari, akhirnya pihak keluarga melaporkan kehilangan Melati ke Mapolsek Guluk-guluk Sumenep, pada Minggu, 10 Maret 2024.

Laporan kehilangan Melati tertuang dalam laporan polisi nomor: STLK/B/01/III/ITUK.7.1.1/2024/Polsek, 10 Maret 2024.

Tepat satu bulan disekap, anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya itu mengabarkan keberadaannya dan kondisi terkini kepada pamannya.

Pada, Minggu 24 Maret 2024, Melati mengirim share lokasi kepada pamannya. Setelah mendapat sharelok itu, paman korban bersama anggota Polsek Guluk-guluk bergegas ke lokasi.

“Kami ke lokasi mengikuti sharelok yang dikirim (Melati) bersama anggota Polsek Guluk-guluk,” ucap paman korban.

Usai dijemput, Melati bersama paman, nenek dan anggota Polsek Guluk-guluk Sumenep datang ke Mapolres Pamekasan melaporkan peristiwa yang ditimpa Melati.

Pengakuan Melati, kata paman korban, Melati diancam akan dibunuh oleh terduga pelaku jika Melati pulang ke rumahnya.

“Saya diancam, kalau pulang akan dibunuh semuanya,” kata paman Melati menirukan pernyataan Melati yang dikirim melalui via voice note WhatsApp.

Sementara itu, Faisol anggota Polsek Guluk-guluk mengaku kasihan atas peristiwa yang terjadi pada Melati. Selain daripada itu, Melati merupakan anak yatim piatu.

“Saya kawal karena kasihan, dia anak yatim piatu sejak kecil dan hidup bersama neneknya,” kata Faisol anggota Polsek Guluk-guluk.

Terpisah, Kasihumas Polres Pamekasan Sri Sugiarto mengatakan bahwa kasus tersebut dalam proses penyelidikan.

“Masih penyelidikan mas,” singkatnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Sengketa tanah yang melibatkan nenek Bahriyah dan keponakannya Sri Suhartatik. Bahriyah dilaporkan keponakannya atas dugaan pemalsuan surat berupa SPPT.

Gelar perkara yang dipimpin langsung Dirreskrimum Kombespol Totok Suharyanto atas laporan nomor: LP/B/459/VIII/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Agustus 2022 itu berlangsung selama 2,5 jam dengan menghasilkan 2 poin penting.

Poin penting itu, disampaikan oleh Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto bersama dengan Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Irawan dan tim penyidik Polres Pamekasan. 

Pertama, penetapan tersangka telah didapat minimal 2 alat bukti atas delic formil pemalsuan surat dugaan perbuatan menggunakan surat palsu berupa SPPT/ NOP memalsu dengan cara foto copy SPPT an Bahriyah. 

Selanjutnya, SPPT/ NOP diketik diganti tahun terbit SPPT NOP tahun 2016 yang kemudian digunakan seolah-olah benar setelah dileges oleh Lurah Syarif Usman, S.E tahun 2016 untuk syarat pendaftaran tanah atas nama hak tanah Terlapor Bahriyah mendasari alas hak C no 2208 persil 2a klas VD

Kedua, adanya gugatan perdata dari terlapor Bahriyah di PN Pamekasan, teregister nomor 1/Pdt.G/2024/PN PMK tentang gugatan PMH tentang obyek hak kebendaan tanah obyek perkara hak tanah dalam perkara, adanya Peraturan Mahkamah (Perma) nomor 1 tahun 1956 dan psl 81 KUHP.

"Maka terhadap penyidikan perkara pidana ditangguhkan sampai adanya putusan incrah Gugatan/obyek gesil," ungkap Kombes Dirmanto. 

Adapun sidang gugatan perdata yang diajukan Bahriyah, akan digelar pada Kamis (28/3/2024) di PN Pamekasan. 

Kapolres Pamekasan AKBP Dani Jazuli Irawan menuturkan, proses penanganan perkara dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 atau ayat 2 junto 55 ayat 1 KUHP, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Terkait dengan tuduhan kriminalisasi, kami sampaikan bahwa tidak ada Kriminalisasi yang terjadi, karena memang kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan tahapan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)," tegas  Kapolres Pamekasan AKBP Dani.

Sebelum Gelar Perkara, Polres Pamekasan melaksanakan konferensi pers terkait sengketa tanah yang melibatkan bibi dan ponaan di Kelurahan Gladak Anyar.

Dalam konferensi pers itu, Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Irawan menerangkan bahwa tidak ada kriminalisasi atas penetapan tersangka terhadap nenek Bahriyah dan mantan Lurah Gladak Anyar Syarif Usman.

Menurutnya, dari tanah seluas 2.813 meter persegi, berdasarkan turunan leter C desa no. 22008 Persil no. 11 a/V/D atas nama Bahriyah, terdapat tanah milik Sri Suhartatik seluas 1.805 meter persegi.

Tanah seluas 1.805 meter persegi milik pelapor telah bersertifikat SHM atas nama H Fathollah Anwar terbitan tahun 1999.

Tahun 2017, Bahriyah melakukan sertifikat terhadap seluruh tanah seluas 2.813 meter persegi, termasuk milik Sri Suhartatik.

Bahriyah mengklaim tanah itu miliknya semua dan tidak pernah dijual kepada siapapun, mengingat leter C desa tahun 1975 masih atas namanya, sehingga tidak mungkin ada sertifikat lain selain miliknya.

Setelah diusut, SPPT yang awalnya atas nama Fathollah Anwar, berubah atas nama Bahriyah, ipar Fathollah Anwar yang juga bibi Sri Suhartatik.

"Sudah kami sita berkas warkah No. 13323/2017 dari penerbitan Sertifikat No. 02988 atas nama Bahriyah yang dijadikan sebagai syarat permohonan pendaftaran tanah, berupa fotocopy SPPT dengan NOP: 35.28.050.015.003.0060.0,. Surat tersebut dilegalisir oleh lurah Gladak Anyar Syarif Usman. Surat itu seharusnya atas nama Sri Suhartatik," ungkap Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Irawan.

Dani berharap perkara ini ada dimediasi, mengingat pelapor dan terlapor masih ikatan family.(*)

Editor: Tri Sukma

Penggerebekan pertama dilakukan di di Dusun. Lotpolot, Desa Kadur, Kecamatan Kadurpada Minggu (24/3) pukul 10.00 WIB

Penggerebekan kedua, di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan.

Dari dua tempat itu, polisi hanya mengemankan satu orang terduga pelaku. Sementara satu orang terduga pelaku melarikan diri.

Saat penggerebekan, pemilik rumah M, tidak ada di rumahnya. Hanya saja, polisi berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti.

Barang bukti yang diamankan, mercon bola 36 buah, plastik berisi obat serbuk petasan + sumbu 40 buah, sumbu 11 buah, sumbu kertas 2 kantong plastik, benang tambul 2 rol, garam belanda 2 kantong plastik, semen 1 kantong plastik, semen putih 1 kantong plastik, dan bungkus mercon dari kertas 987 buah.

“Saat ini Satreskrim melanjutkan penyelidikan untuk menemukan terduga pelaku M yang melarikan diri dari rumahnya,” kata Kasihumas Polres Pamekasan Sri Sugiarto.

Penggerebekan kedua, kata Sri, dilakukan dihari yang sama dengan jam berbeda, yakni pukul 14.30 WIB, di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Dari penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan AT (29), seorang pria kelahiran Jakarta.

“Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bahan peledak pembuatan mercon dan mercon jadi siap jual yang berada di kediaman terduga,” ujarnya.

Adapun barang buktinya sebagai berikut; 1 karung potasium, 1 karung garam belanda, 7 buah kantong plastik berisi sreng dor, 2 buah kantong plastik berisi alumunium powder, 1 kantong plastik berisi arang, 1 karung besar berisi selongsong mercon, 1 buah mercon rentengan, dan 1 buah karung berisi kertas.

Sri menyebut, saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Pamekasan guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Selanjutnya terduga serta barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pamekasan, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Kedua ahli waris guru ngaji almarhum Mansur AM dan Moh Ningrad, mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta.

Santunan jaminan kematian itu diserahkan langsung oleh Pj Bupati Pamekasan Masrukin saat Safari Ramadan di Pendopo Kecamatan Proppo, Kamis (22/3/2024).

Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan, santunan jaminan kematian ini diserahkan bagi peserta bukan penerima upah yang bekerja sebagai guru ngaji yang didaftarkan sebagai penerima bantuan pekerja rentan oleh Pemkab Pamekasan.

"Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan yang telah menyalurkan santunan kematian kepada ahli waris guru ngaji sebesar Rp 42 juta," katanya.

Masrukin menyebut, santunan jaminan kematian ini tidak bisa mengganti ditinggalkannya orang tua ahli waris.

Meski demikian, diberikannya santunan jaminan kematian ini bagian dari sumbangsih dari Pemkab Pamekaaan yang bekersajama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Paling tidak bisa untuk pengganti meringankan kebutuhan sehari-hari," pungkasnya. (adv)

Edtor: Tri Sukma

Pendistribusian beras murah dilakukan langsung oleh Pj Bupati Pamekasan Masrukin bersama pejabat lainnya di Kantor Kecamatan Waru, Rabu (21/2/2024).

Selain menyalurkan beras murah, Pj Bupati Pamekasan bersama rombongan memantau harga sembako di Pasar Waru. Ia memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap stabilSelain menyalurkan beras murah, Pj Bupati Pamekasan bersama rombongan memantau harga sembako di Pasar Waru. Ia memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.

Selain menyalurkan beras murah, Pj Bupati Pamekasan bersama rombongan memantau harga sembako di Pasar Waru. Ia memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa mendistribusikan beras kepada masyarakat, hal ini sebagai salah satu upaya kita meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya," katanya.

Dikatakan Masrukin, operasi pasar menjadi bagian dari upaya pemkab dalam menjaga stabilitasi harga di pasaran.

Sebab, kontrol pemerintah sangat penting supaya harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga dengan baik.

"Ini bukan menandingi pedagang kita ya, tetapi untuk mengontrol harga saja, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya operasi pasar seperti ini," tukasnya.(adv)

Editor: Tri Sukma

Kepada wartawan online, radio, dan televisi yang hendak mewawancarai, Manajer PLN UP 3 Pamekasan menanggapi dengan bertanya balik terkait kartu uji kompetensi wartawan (UKW).

“Kepala PLN yang sekarang sepertinya agak elit dan tidak sembarang menerima wartawan. Saya pas bingung yang mau wawancara, sementara ada penugasan interview dari kantor,” ujarnya.

Ketua MCC PWI Pamekasan Ahmad Jalaluddin Faisol menyatakan, ada dua hal yang perlu disampaikan ke publik berkenaan dengan kasus penolakan pejabat untuk diwawancarai oleh wartawan yang belum lulus UKW Dewan Pers.

Pertama, narasumber boleh menolak wawancara wartawan yang belum kompeten. Boleh bukan berarti wajib. Hak sepenuhnya tetap ada pada narasumber.

“Banyak narasumber tetap mau diwawancarai meskipun si wartawan belum kompeten, belum lulus UKW Dewan Pers. Tergantung pada kredibilitas si wartawan,” katanya.

Atas hal itu, kata Faisol, sikap Fahmi Fahresi tidak bisa disalahkan. Terpenting cara menolaknya dilakukan sebaik mungkin; tidak arogan, apalagi mengusir wartawan.

Kedua, UKW itu adalah syarat formal guna menentukan wartawan sudah kompeten atau belum kompeten. Di samping itu, terdapat syarat substansial.

“Syarat substansialnya ialah kredibilitas wartawannya. Selagi dia taat pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan aturan yang mengikat lainnya, meskipun belum lulus UKW, sudah selayaknya dia dihormati,” terangnya.

Oleh karena itu, MCC PWI Pamekasan mendorong narasumber untuk tidak hanya fokus ke kartu UKW Dewan Pers. Namun, juga mencermati rekam jejak si wartawan lewat karya-karyanya.

“Kalau tidak punya kartu UKW, kemudian ditambah karyanya tidak jelas, medianya tidak jelas, ya itu boleh ditolak karena sudah menyangkut kredibilitas si wartawan,” tegas Faisol.

Sementara itu, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menambahkan, organisasi profesi yang dipimpinnya sejauh ini tidak dalam posisi meminta narasumber hanya bersedia menerima wartawan bersertifikat kompeten.

“Narasumber boleh menolak sekaligus boleh menerima wartawan yang belum bersertifikat kompeten,” ujar pria yang akrab disapa Anam itu.

Di PWI Pamekasan sendiri, tambah Anam, kini terdapat 44 anggota yang sudah lulus UKW Dewan Pers. Meski begitu, patokannya tetap karya.

“Kartu UKW Dewan Pers ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi itu mengandung beban moral agar wartawan kompeten tetap menghasilkan karya yang berpijak pada Kode Etik Jurnalistik,” tegas alumnus Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep itu.

Jika terdapat wartawan yang lulus UKW tapi melanggar kode etik jurnalistik, tegas Anam, kartu uji kompetensinya bisa diusulkan dicabut oleh lembaga penguji Dewan Pers.

“Karena itu, karya jurnalistik yang berkualitas adalah hakikat kekompetenan seorang wartawan. Kartu UKW itu sebatas pengikat moral saja,” terang Dosen Universitas Madura (UNIRA) itu.

PWI Pamekasan Bersiap Kembali Gelar UKW

Pada 26-28 Agustus 2022 lalu, PWI Pamekasan yang masih dipimpin Tabri S Munir sukses menggelar UKW di Hotel Odaita Pamekasan. 

Kegiatan yang diikuti 30 wartawan ini menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pamekasan. Hasilnya, 29 wartawan dinyatakan kompeten dan satu peserta gagal lulus UKW.

Kala PWI Pamekasan dipimpin Abd Aziz sebelumnya, sebanyak 20 anggota PWI lulus UKW yang digelar oleh PWI kabupaten/kota di Jawa Timur.

“UKW Muda saya lulus di kepemimpinannya Pak Aziz. Sementara UKW Madya, saya raih sewaktu PWI Pamekasan dipimpin Kak Tabri,” ungkap Anam.

Anam bertekad tahun ini PWI Pamekasan kembali menggelar UKW. Alumnus Pascasarjana IAIN Madura ini merasa kepikiran ke wartawan profesional di Pamekasan yang belum lulus UKW.

“Banyak wartawan di Pamekasan yang tidak punya kartu UKW Dewan Pers, padahal mereka kompeten: karyanya jelas dan selalu berpijak pada Kode Etik Jurnalistik. Hanya saja, belum ditakdirkan ikut UKW,” ungkapnya.

Pemuda yang juga Tabib Totok Syaraf ini menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Diskominfo Pamekasan Nur Hidajatul Firdaus. 

“Diupayakan tahun ini, PWI Pamekasan akan kembali menggandeng Diskominfo Pamekasan menggelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK). Dalam peraturan Dewan Pers terbaru, OKK ini menjadi syarat untuk ikut UKW,” kata Anam.

Anam mengapresiasi kesadaran Pemkab Pamekasan, melalui Diskominfo Pamekasan, yang turut mendukung lahirnya wartawan-wartawan kompeten lewat OKK dan UKW.

“Berarti Pemkab Pamekasan sadar betapa munculnya wartawan kompeten itu sangat berdampak positif terhadap kemajuan di daerahnya,” tukas Anam.

Mereka meminta RSIA Puri Bunda Madura yang baru diresmikan oleh Pj Bupati Pamekasan Masrukin pada Senin, 26 Februari 2024, ditutup.

Penutupan RSIA Puri Bunda Madura bukan tanpa alasan, Dear Jatim menduga rumah sakit yang berlokasi di Jalan Kabupaten No 99, Kelurahan Bugih Pamekasan, bermasalah perizinannya.

"Saya tegaskan bahwa RSIA Puri Bunda Madura sangat potensial dugaan memang salah dalam persoalan administrasi perizinan," kata Ketua Dear Jatim Ach Faisol.

Oleh karena itu, Dear Jatim meminta pemerintah daerah dan pihak legislatif untuk melakukan sweeping ke RSIA Puri Bunda Madura.

Jika nantinya pihak RSIA Puri Bunda Madura terbukti bersalah, Faisol meminta pemerintah daerah membekukan alias menutup rumah sakit yang baru dibuka itu.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Hermanto memenuhi permintaan massa aksi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSIA Puri Bunda Madura.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada pihak RSIA Puri Bunda jika memang tidak sesuai dengan aturan.

Untuk mengentaskan persoalan ini, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat. 

“Kendati demikian, jika memang terbukti tidak sesuai aturan kami akan melakukan penutupan bahkan akan menindak tegas pihak birorasi yang terlibat memberikan perizinan," tukasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Dalam video berdurasi 22 detik itu, nampak perempuan dan laki-laki mengacungkan celurit di pinggir jalan.

Diketahui, peristiwa yang nyaris terjadi carok itu disebabkan adanya salahpaham antara warga Desa Tebul Timur dengan warga Desa Bulangan Barat.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan terjadinya cekcok mulut antara warga Desa Bulengan Barat dan Tebul Tibur.

Sri menjelaskan, kejadian tersebut bermula dari kecelakaan antara pengemudi mobil dan motor di Jalan Raya Pegantenan depan Toko Qoim, Selasa (19/3/2024) sekita pukul 17.00 WIB.

Saat kecelakaan, pengendara mobil dan motor cekcok mulut. Sontak masyarakat yang ada disekitar langsung melerai kedua belah pihak.

Saat melangsungkan peleraian, datang Ahmadi warga Desa Bulengan Barat yang spontan mengatakan untuk dibiarkan jangan dilerai.

“Sudah biarkan saja bila tidak mau dilerai,“ kata Sri kepada suarajatimpost.com menirukan suara Ahmadi yang divideo oleh seseorang, Kamis (21/3/2024).

Video ucapan Ahmadi pun viral di kalangan masyarakat Desa Tebul Timur yang memicu keluarga Roy dan Fairul warga Desa Tebul Timur yang terlibat kecelakaan tidak terima.

Keesokan harinya, kata Sri, pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WIB, keluarga Roy dan Fairul mendatangi Ahmadi di rumahnya dengan membawa celurit.

“Kejadian tersebut diketahui istri Ahmadi,” ujarnya.

Dengan keadaan kaget, istri Ahmadi langsung menghubungi pamannya yang bernama Susuri warga Desa Bulangan Barat.

Setelah mendapat kabar itu, Susuri menanyakan kepada Ahmadi masalah yang telah terjadi sehingga didatangi warga Desa Tebul Timur dengan membawa celurit.

Namun Ahmadi tidak mengakuinya karena dia merasa tidak punya salah.

"Sehingga untuk mengetahui akar masalahnya, Susuri bermaksud mendatangi keluarga Roy dan Fairul di rumahnya," ungkapnya.

Tak disangka, dalam perjalanan menuju rumah Roy dan Fairul, Susuri dihalangi Hatib yang masih mempunyai ikatan keluarga dengan Roy dan Fairul.

Dikatakan, keluarga Roy dan Fairul salah paham mengira Susuri akan melabrak, sehingga mereka menghubungi keluarganya.

Selang beberapa saat, keluarga Roy dan Fairul datang dengan membawa celurit sekitar 10 orang. Waktu itu langsung terjadi cekcok mulut antara Susuri dengan keluarga Roy dan Fairul.

"Saat terjadi cekcok mulut, Wakapolsek Pegantenan melintas di TKP dan langsung melera”.

"Saat itu juga datang H Faris dan langsung membawa Susuri dengan mobilnya ke rumah Kepala Desa Bulangan Barat," jelasnya.

Sri menyebut, saat ini Polsek Pegantenan mengedepankan Bhabinkamtibmas untuk mereda dan memberikan himbauan kamtibmas kepada kedua belah pihak agar kejadian tersebut tidak berkembang.

"Kades Bulangan Barat sudah mendatangi tokoh masyarakat Tebul Timur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dari pihak warga Desa Tebul Timur menyadari bahwa terjadi kesalahpahaman antara Fairul, Roy dengan Ahmadi dan siap untuk minta maaf," tutupnya.

Mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu, ditemukan pertama kali oleh warga setempat yang sedang lewat di sekitar pintu masuk terminal Pamekasan.

Pria yang ditaksir sekitar umur kurang lebih 80 tahunan, ditemukan dikarenakan tercium aroma tidak sedap dari selokan pintu masuk terminal Ronggosukowati Pamekasan, Senin (18/3/2024).

Saat dilihat, sekitar pukul 20.00 WIB, ternyata sosok seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa.

Ciri-ciri mayat laki-laki tersebut yakni menggunakan peci warna putih, baju kemeja putih, sarung hitam, sabuk kain warna hitam dan kain hijau bertuliskan IGD.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mayat itu sekitar pukul 23.00 WIB, Senin (18/3/2024) malam.

Mendapat laporan itu, polisi langsung mendatangi lokasi. Sesampai di lokasi, polisi yang telah berkordinasi dengan BPBD melakukan evaluasi terhadap korban.

“Untuk motifnya dari kejadian ini polisi masih melakukan indintifkasi dan proses penyelidikan,” kata Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto.

Sri menyebut, untuk saat ini mayat pria yang belum diketahui identitasnya berada di kamar mayat RSUD Pamekasan.

Ia mengimbau kepada masyarakat apabila ada yang merasa kehilangan keluarga atau kerabat dengan ciri-ciri tersebut agar menghungi call center 110 atau WA Kapolres Pamekasan 082-132-133-636. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Banjir meredam 6 kelurahan dan 3 desa, yakni Kelurahan Barurambat, Kelurahan Jungcangcang, Kelurahan Kangenan, Kelurahan Parteker, Kelurahan Patemon, Kelurahan Barurambat Timur, Desa Laden, Desa Lemper, Desa Jalmak.

Pj Bupati Pamekasan, Masrukin meninjau lokasi banjir bersama Dandim Letkol Inf Ubaidillah, Wakapolres Kompol Andy, Kalaksa BPBD Dhofir, Kasatpol PP dan Damkar Yusuf, Kadinsos Herman, dan sejumlah pejabat lainnya.

“Ini banjir tahunan kalau intensitas hujan sangat tinggi, hujan mulai subuh dan hampir merata di Pamekasan, sehingga debit air meluap ditambah wilayah aliran dihilir air laut pasang,” kata Pj Bupati Pamekasan Masrukin.

Dalam kesempatan itu, Masrukin memberikan bantuan makanan siap saji kepada para korban banjir yang tidak sempat memasak untuk persiapan berbuka puasa dan sahur.

Tak hanya itu, Pemkab Pamekasan juga mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir.

“Karena tidak bisa masak, paling tidak buka puasanya tertangani dan sahurnya juga tertangani dengan bantuan berupa nasi bungkus yang siap saji. Ini memastikan supaya masyarakat tidak sulit, mengingat ini bulan Ramadan,” ujarnya.

Pj Bupati Pamekasan juga akan melakukan mitigasi terhadap beberapa wilayah untuk mengatasi bencana banjir, dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan sejumlah jembatan putus.

"Mudah-mudahan segera surut, kita akan mengecek kerugian-kerugian untuk kita bantu semaksimal mungkin. Dan kita sudah laporkan ke BPBD Provinsi, dan Pj Gubernur," tukasnya. (adv)

Editor: Rizqi Ardian 

Akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Kamis, 22 Februari 2024, rumah warga di Desa Blumbungan Larangan, Desa Pamoroh Kadur, dan Desa Toronan Pamekasan porak poranda.

Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan bahwa Pemkab Pamekasan akan selalu ada untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Nanti akan ada perbaikan-perbaikan kecil yang rumahnya rusak, nanti ditangani lewat bantuan RTLH dan kita data”.

“Sedangkan untuk masyarakat yang terdampak kebutuhan pokoknya kesulitan kita bantu, baik itu berupa beras serta kebutuhan dapur lainnya dari Pemkab Pamekasan maupun Provinsi,” katanya.

Menurutnya, hal itu dilakukan supya masyarakat tetap bisa tenang dan tidak panik akan datangnya musibah yang sudah menimpanya.

“Supaya masyarakat yang terkena musibah itu tidak galau dan panik,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa kepada sang maha kuasa (Allah) berharap tidak ada musibah lainnya di Pamekasan.

“Mari kita berdoa bareng supaya musibah ini berhenti dan tidak terjadi lagi di Kabupaten Pamekasan,” tukasnya.

Diketahui, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BPBD setempat, kerusakan akibat angin kencang kali ini di Kecamatan Pamekasan terdapat sekitar 36 rumah, Kecamatan Larangan 97 rumah dan 3 fasilitas umum, Kecamatan Kadur masih dalam taraf asesmen, Kecamatan Palengaan 2 rumah, serta Kecamatan Pegantenan 4 rumah. Namun beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. (adv)

Editor: Tri Sukma

Hal itu disampaikan Pj Bupati Pamekasan Masrukin sehari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

“Masyarakat diharap kembali ke aktifitas masing-masing. Yang petani kembali bertani, yang pedagang kembali berdagang, yang pegawai kembali di kantornya,” katanya.

Menurutnya, masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, tinggal penyelenggara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun ini.

Dikatakan, secara umum pelaksanaan pemilu di daerah berjalan lancar, meskipun ada beberapa tempat pemungutan suara yang dipindah karena hujan, seperti di Kecamatan Batumarmar.

“Untuk menjaga keutuhan logistik, penyelenggara pemilu tingkat KPPS memindahnya,” ujarnya.

Masrukin meminta masyarakat untuk menghormati dan menerima apapun hasil pemilu nanti. Prinsipnya, siapapun yang terpilih adalah pemimpin negara ini untuk lima tahun ke depan. (adv)

Editor: Tri Sukma

Korban atas nama Abduh (50) warga Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, ditemukan pukul 05.30 WIB, di Pantai Slopeng Sumenep, Jumat (15/3/2024).

Korban ditemukan berada dipinggir pesisir pantai Slopeng, Kecamatan Dasok, Kabupaten Sumenep dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi alis meninggal dunia.

Ketua Harian FRPB Pamekasan Chandra Kirana mengatakan, pada pukul 06.20 WIB, Tim Ops SAR Laut mendapat informasi bahwa ada jenazah di sebelah timur Pantai Slopeng Sumenep.

“Pukul 07.30 WIB, Tim Ops SAR Laut meluncur ke lokasi (Pantai Slopeng),” katanya, saat dihubungi melalui via WhatsApp.

Bunda Chandra, sapaan Chandra Kirana yakin jenazah yang ditemukan di Pantai Slopeng merupakan salah seorang korban yang hilang dihantam ombak di Pantai Utara Pamekasan.

“Kemudian kami melakukan evakuasi terhadap jenazah yang diindikasi Abduh (50) Desa Tamberu Sampang. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka dengan menggunakan Ambulance,” ujarnya.

Sesampai di rumah duka, ternyata benar bawah jenazah yang ditemukan di Pantai Slopeng korban tenggelam atasnama Abduh.

Diketahui, 5 orang nelayan asal pantura (pantai utara) memanen ikan dan menebar kembali jala di tengah laut berangkat pukul 15.00 WIB, Rabu, 13 Maret 2024.

Namun, saat hendak pulang sekitar pukul 22.30 WIB, perahu yang ditumpangi 5 orang nelayan dihantam ombak besar hingga terbalik.

Dari peristiwa itu, ada 3 nelayan yang selamat, yakni atas nama Hasin (47), warga Desa Tamberu, Mat Saleh (65) warga Desa. Batubintang dan Lan (50) warga Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,  Pamekasan.

Sementara korban yang masih belum ditemukan atas nama H. Alwi (60) warga Desa Tlontorajah, Kecamatan Pasean, Pamekasan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan bahwa anggota Polsek Tamberu bersama Tim SAR terus melakukan pencarian terhadap dua korban.

“Hingga saat ini Polsek Tamberu bersama Tim SAR mencari korban Abduh dan H. Alwi yang hilang. Sampai sekarang belum diketemukan,” katanya.

Diketahui, 5 orang nelayan asal pantura (pantai utara) memanen ikan dan menebar kembali jalan di tengah laut berangkat pukul 15.00 WIB, Rabu, 13 Maret 2024.

Namun, saat hendak pulang sekitar pukul 22.30 WIB, perahu yang ditumpangi 5 orang nelayan dihantam ombak besar hingga terbalik.

Dari peristiwa itu, ada 3 nelayan yang selamat, yakni atas nama Hasin (47th), warga Desa Tamberu, Mat Saleh (65th) warga Desa. Batubintang dan Lan (50th) warga Desa Blaban, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan.

Sedangka 2 korban yang belum ditemukan atas nama Abduh (50Th) warga Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang dan H. Alwi (60Th) warga Desa Tlontorajah, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan. (*)

Editor: Tri Sukma

Informasi yang diperoleh suarajatimpost.com, setelah menebar jaring ikan sekitar pukul 22.30 WIB, Rabu 13 Maret 2024, perahu milik Hasin berniat untuk kembali (pulang).

Namun sesampai dipinggir laut, pengemudi mengarahkan perahunya ke arah timur yang pada saat itu ombak dari arah barat daya menghempaskan perahu hingga terbalik.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan terjadi laka laut di pantai pantura Pamekasan.

Menurutnya, dari 5 orang korban laka laut perahu tenggelam, ada 3 orang yang selamat. Sementara 2 orang lainnya hingga saat ini masih dalam pencairan.

“Korban selamat, Hasin sempat berteriak memanggil awaknya yang ikut melaut untuk meninggalkan perahu, namun hanya satu orang yang menjawab panggiannya, yaitu korban selamat, Lan,” katanya.

Dikatakan, Hasin dan Lan selamat atas bantuan jerigen yang ia bawa. Bahkan, mereka berdua menyempatkan diri untuk mencari rekan-rekannya yang lainnya, namun tidak ditemukan hingga akhirnya menepi.

Koban yang berhasil selamat/menepi 3 orang atas nama Hasin (47), warga Desa Tamberu, Mat Saleh (65) warga Desa. Batubintang dan Lan (50) warga Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan korban yang belum ditemukan atas nama Abduh (50) warga Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang dan H. Alwi (60) warga Desa Tlontorajah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

“Korban Abduh dan H, Alwi dinyatakan hilang sampai sekarang belum ditemukan,” jelasnya.

Ia menyebut, sampai saat ini Polsek Tamberu masih melakukan pencarian serta berkordinasi dengan Polairud Polres Pamekasan dan para nelayan setempat.

Sri meminta kepada para nelayan setempat apabila saat berlayar menemukan tanda-tanda keberadaan korban supaya cepat memberikan informasi kepada tim SAR. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pengasuh Ponpes Raudhatut Tholibin, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan itu meminta kiai Kholil maju kembali dalam Pilkada Pamekasan bukan tanpa alasan.

Menurutnya, kiai Kholil sosoknya dirindukan masyarakat Pamekasan setelah purna tugas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan periode 2008-2013.

“Kiai Kholilurrahman Khafi adalah sosok yang dinanti-nanti masyarakat Pamekasan untuk maju kembali di Pilkada Pamekasan 2024,” katanya.

Ra Haki menyebut kiai Kholil merupakan figur yang pas memimpin Pamekasan melihat track record dan pengalamannya yang luar biasa.

“Beliau memiliki track record baik. Buktinya RSUD Waru merupakan rumah sakit yang digagas dan dibangun dimasa kepemimpinannya,” ujarnya.

“Selain itu, kiai Kholil sempat menjadi anggota DPR RI Dapil Madura periode 2014-2019, sehingga pola kepemimpinannya tidak diragukan lagi,” pungkasnya. (*)

Editor: Tri Sukma

Pengusiran terhadap awak media terjadi di sela-sela berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten di Gedung PKP RI Pamekasan, Senin (4/3/2024).

Diketahui, wartawan yang ditolak masuk oleh oknum polisi berinisial G, yakni Achmad Jadid, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jurnalis Center Pamekasan.

Sebelumnya, anggota KPU inisial IP mengusir wartawan bernama Nanang yang sedang duduk santai di area rekapitulasi.

Ketua MCC PWI Pamekasan Ahmad Jalaluddin Faisol menyesalkan adanya oknum KPU dan oknum polisi yang kompak menghalangi kerja jurnalistik sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

Faisol berjanji akan memberikan pendampingan hukum terhadap dua wartawan yang mendapat sikap arogansi. Sebab, sikap yang dilakukan oleh oknum KPU dan polisi itu menghalang-halangi tugas jurnalis.

“Menghalang-halangi ataupun mengusir wartawan yang hendak melakukan tugasnya sebagai jurnalis adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik,” ungkapnya.

Kabiro Madura Raya suarajatimpost.com itu menyebut, dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis mendapat perlindungan hukum sebagai mana yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Wartawan itu merupakan mitra yang tidak boleh dihalang-halangi tugasnya apalagi diusir, seharusnya tidak boleh terjadi, dengan kejadian ini harusnya oknum-oknum itu harus ditindak tegas,” tegasnya.

Sehingga, kata dia, mendatang tidak ada lagi seorang kuli tinta mendapatkan pengusiran dari oknum penyelenggara pemilu dan oknum aparat kepolisian.

“Dengan kejadian ini, semoga menjadi contoh tidak ada lagi wartawan yang mendapat sikap arogansi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” ujarnya.

Diketahui, Ketua MCC PWI Pamekasan mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan langkah-langkah hukum.

Hal itu agar tidak terjadi lagi adanya pengusiran wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan di Kota Gerbang Salam.

Menurutnya, pengusiran yang terjadi itu masuk dalam kategori kekerasan yang dialami insan pers dan jelas melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Isinya mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum, menghambat fungsi, tugas, dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan-undangan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Pengusiran terhadap beberapa wartawan yang hendak masuk ditolak meski menunjukkan id card pers dan kartu dewan pers oleh oknum polisi berinisial G.

“Jangan masuk, kalian tidak boleh masuk, ini kami sesuai SOP,” kata oknum polisi sambil menyuruhnya menghindar dari area penjagaan.

Wartawan yang mendapat pengusiran itu bernama Achmad Jadid, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jurnalis Center Pamekasan (JCP) periode 2023-2025.

Jadid mengatakan, pihaknya saat mendapat penolakan saat hendak masuk area rekapitulasi, bersama kedua wartawan lainnya.

Ketua JCP itu mengaku telah berbicara baik-baik sembari menunjukkan kartu dewan pers, namun tetap saja dilarang masuk.

“Saya sudah berkomunikasi baik-baik, dan juga sudah menunjukkan kartu pers, namun anggota polisi tersebut tetap melarang,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

Selain launching Media Call Center, PWI Pamekasan menggelar dialog interaktif dengan tema “Pers dan Dinamika Pembangunan di Pamekasan” di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Rabu (7/2/2024).

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam mengatakan, diluncurkannya MCC PWI Pameksan sebagai wadah bagi seluruh elemen masyarakat dalam menyampaikan aduan tentang pers.

Ia berharap MCC ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengadukan dan mengkonsultasikan tentang pers, yang beberapa terakhir ini masyarakat digegerkan adanya orang yang mengaku wartawan memeras kepala desa.

“Di HPN 2024 ini, PWI Pamekasan mempersembahkan Media Call Center (MCC), dihadirkan untuk kebermanfaatan semua kalangan. Ini wadah aduan pers yang bermanfaat untuk wartawan dan masyarakat,” ucapnya.

Di sela-sela penutupan sambutan, Anam membacakan pantun untuk segenap tamu undangan.

“Jika ada kaca pecah, jangan masukkan ke dalam peti. Jika ada informasi salah, hubungi MCC PWI,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua MCC PWI Pamekasan Ahmad Jalaluddin Faisol mengatakan, bahwa MCC ini sangat penting mengingat empat tahun terakhir ini Pamekasan diresahkan dengan hadirnya wartawan bodong, yakni wartawan yang tidak kompeten dan melanggar kode etik jurnalistik.

Pertama, LSM Topan tahun 2020, Suswanto (50). Pemerasan dengan modus akan diberitakan. Dia di OTT oleh FPI kemudian digiring ke Mapolres. Ia divonis 1 tahun lebih.

Kedua, oknum wartawan Jurnal Polisi di tahun 2022, inisial MS. Dia di OTT oleh Intel Polres Pamekasan di Cafe Tomang. Pemerasan dengan modus penghapusan berita.

Ketiga, oknum wartawan Indo Pers tahun 2024, Very Mulyono. Dia di OTT oleh Satreskrim Polres Pamekasan di Cafe New Kasmaran. Pemerasan bermodus tidak akan diberitakan.

“Kasus-kasus ini sudah tidak masuk ranah pidana. Tidak ada kaitannya dengan pers. Ini bukan sengketa pers. Jika ada wartawan yang melakukan pemerasan,  dipastikan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum,” katanya.

Dikatakan Faisol, nanti masyarakat bisa melaporkan bila ada oknum mengaku wartawan, tapi tindakannya melanggar kode etik jurnalistik yang terkandung dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Kami juga resah dengan aksi oknum yang mengaku wartawan, tapi perilakunya tidak mencerminkan wartawan profesional. Tugas wartawan mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan berita lewat media massa,” tukasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria asal kabupaten Sumenep itu menyebar video telanjang berdurasi 38 detik mantan pacarnya, RW, karena kesal diputuskan.

YouTuber yang menyanyikan lagu "Ngampongah Bininah" itu menyebar hasil video call sex (VCS) yang direkamnya kepada MMS, teman korban.

"Pelaku pacaran selama 6 bulan dengan RW. Pelaku sudah beristri," kata Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo saat press rilis di Mapolres Pamekasan.

Andy mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan RW sebelum mempunyai istri.

"Kejadiannya Rabu, 7 Juni 2023, sekitar pukul 18.15 WIB di kamar kos tersangka (Kacong Arye alias J) di Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo," ungkapnya.

Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Aduan muncul pasca OTT Polres Pamekasan terhadap seorang yang mengaku wartawan yang diduga memeras Kepala Desa Somalang, Kecamatan Pakong.

Kepala SMP Islam Miftahul Ulum, Kertagenah Tengah, M Syahid mengadu ke PWI Pamekasan jika ia resah atas aksi oknum wartawan.

Sebab, kerjanya hanya meminta-minta, sementara karyanya tak sesuai kode etik jurnalistik, bahkan tak berkarya.

Menanggapi aduan M Syahid, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menyampaikan, kerja wartawan itu mengumpulkan informasi, mengamati dan mencatat apa yang terjadi, kemudian melaporkannya kepada publik.

“Kalau meminta-minta apalagi memeras, itu bajingan. Bukan wartawan!,” ucap Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam.

M Syahid terangkan bahwa lembaganya dituding menggelembungkan data siswa oleh oknum mengaku wartawan. 

Oknum itu datang ke sekolah, namun tak bertemu dengannya dan hanya menghubungi via WhatsApp.

Tak hanya itu, Syahud menceritakan, dalam chatingan oknum mengaku wartawan itu mencatut institusi penegak hukum.

Dia mengaku akan berkordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan penggelembungan jumlah siswa.

Menjawab ancaman oknum mengaku wartawan itu, Kepsek SMP Islam Miftahul Ulum menanggapinya dengan santai.

Ia mempersilahkan oknum mengaku wartawan itu melibatkan APH sekiranya punya data valid.

“Tetapi saya bisa membuktikan bahwa sekolah kami tidak satu pun siswa yang kami mark-up. Saya minta dia hati-hati karena ini persoalan nama baik, dan kami akan perjuangkan nama baik lembaga kami,” tegas Syahid.

Akan tetapi, jika oknum mengaku wartawan itu mencoreng nama baik lembaganya, pihaknya tak segan akan menempuh jalur hukum.

Sambut Baik Rencana PWI Pamekasan Luncurkan Program MCC

“Semua kepsek yang dinaungi MKKS Swasta Kabupaten Pamekasan, sangat bersyukur dan berterima kasih atas rencana PWI Pamekasan meluncurkan MCC (Media Call Center),” terang Syahid, yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta Kabupaten Pamekasan.

Dirinya mengaku berani mengadukan kasus itu ke PWI Pamekasan, karena mendapatkan informasi terkait MCC yang akan di launching di momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2024.

Sejauh ini, kata Syahid, kepsek dan para guru tidak tahu harus mengadu ke mana ketika ada persoalan aksi oknum mengaku wartawan.

Untuk diketahui, PWI Pamekasan akan meluncurkan MCC pada Rabu (7/2/2024) mendatang.

Peluncuran tersebut akan diwarnai dengan Dialog Publik dengan tema “Pers dan Dinamika Pembangunan di Kabupaten Pamekasan” di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.

Menurut Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam, MCC berpijak pada dua tujuan.

Pertama, menjadi wadah konsultasi publik berkaitan dengan dunia jurnalistik. 

Kedua, meminimalisasi munculnya oknum LSM yang mengaku wartawan, yang kerjaannya hanya menakut-nakuti masyarakat tetapi karyanya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. 

“Masyarakat bisa melaporkan itu ke MCC PWI Pamekasan. Kami siapkan saluran nomor WhatsApp yang adminnya adalah Sekretaris PWI Pamekasan Mas Jack Marzukiy,” pungkasnya.(*)

editor: trisukma

Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah kehilangan 4 (empat) unit laptop merk HP dan 1 (satu) unit proyektor.

Teknisi Kompoter SMK Bina Husada, Didit mengatakan, kejadian tindak pidana pencurian di sekolahnya terjadi pada Kamis 1 Februari 2024, pagi tadi.

Dikatakan, diketahui terjadi pencurian sewaktu pesuruh sekolah, Slamet Santoso hendak bersih-bersih ruang guru, pada pukul 05.00 WIB.

Saat di ruang guru, Santoso mendapati lemari ruang guru terbuka dan teracak-acak. Saat dilihat, empat unit laptop dan satu unit proyektor sekolah raib digondol maling.

"Pelaku yang tidak diketahui identitasnya masuk dengan cara membobol jendela. Jendela dirusak dan dicopot," kata Didit kepada awak media saat dimintai keterangan di Mapolres Pamekasan.

Didit menyebut, aksi pelaku tidak dapat terindetifikasi dikarenakan CCTV sekolah mati bersamaan dengan pulangnya para guru.

"CCTV mati karena kabel penyambung ke CCTV menggunakan cop T. Saat pulang, sekolah memang mencabut cop T itu," terangnya.

Ia menambahkan, kejadian pencurian di SMK Bina Husada Pamekasan ini terjadi yang kedua kalinya. Kejadian pertama terjadi di tahun 2023 kemarin.

"Ini kejadian yang kedua kalinya. Tahun kemaren memang tidak dilaporkan. Yang hilang 1 laptop dan 1 proyektor," bebernya.

Lebih lanjut, kata Didit, pencurian yang kedua kalinya ini sengaja dilaporkan karena 4 unit laptop sekaligus yang dicuri, dan supaya tidak dijadikan langganan pencurian oleh pelaku.

"Ini dilaporkan karena yang kedua kalinya. Kerugian sekitar Rp 20.000.000," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diketahui, pria berinisial VM itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polres Pamekasan, terkait dugaan tindak pidana pemerasan terhadap salah seorang kepala desa (kades) di kecamatan Pakong, Rabu (31/1/2024) kemaren.

Oknum wartawan yang diketahui mengantongi ID Card Pers dari Indo Pers memeras Kades Somalang sebesar Rp 4.000.000 dengan modus menakut-nakuti korban akan mengungkap kasus proyek dana desa.

“Kami pastikan itu bukan wartawan profesional. Bukan anggota PWI. Semua pengurus atau anggota PWI telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers,” kata Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, tindakan pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengaku wartawan itu jelas melabrak kode etik jurnalistik.

Pihaknya mengecam aksi pemerasan yang dilakukan oknum wartawan gadungan tersebut. Sebab tindakannya mencoreng citra jurnalis dan meresahkan bagi wartawan profesional.

“Kami juga resah dengan aksi oknum yang mengaku wartawan, tapi perilakunya tidak mencerminkan wartawan profesional,” ungkapnya.

Anam menyebut, pasal 6 kode etik jurnalistik disebutkan bahwa jurnalis atau wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap, meminta uang, apalagi sampai memeras.

“Kalau sudah demikian, sebaiknya ditangkap saja, karena sudah mencemarkan profesi wartawan. Masyarakat pun harus berani melapor jika memang menjadi korban orang yang mengaku jurnalis,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polisi mengamankan VM atas laporan dari Kepala Desa Somalang yang diperas oleh tersangka senilai Rp 3.000.000. Atas laporan itu, Satreskrim Polres Pamekasan menangkap pria yang mengantongi ID Card Indo Pers di cafe New Kasmaran.

“Tersangka memeras Kades Somalang dengan cara mengancam akan mengungkap jika tidak menyerahkan uang sebesar Rp 4 juta. Namun menerima Rp 3 juta dari korban,” ungkap Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan saat konferensi pers pada Kamis (1/2/2024).

Tersangka memeras korban karena mengaku telah mengantongi bukti kasus proyek pengaspalan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2023. Dari bukti itu, pria yang mengaku wartawan berhasil memeras Kades Somalang Pakong Pamekasan.

Akibat perbuatannya, VM terancam dengan dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 368 ayat (1) subs pasal 369 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara.(*)

editor: trisukma

Pria yang mengaku wartawan itu diduga lakukan pemerasan terhadap salah satu kepala desa di wilayah kecamatan Pakong, kabupaten Pamekasan.

Dia diduga memeras salah seorang kepala desa dengan nominal uang senilai Rp 4 juta.

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan adanya penangkapan terhadap pria yang mengaku wartawan tersebut.

Menurutnya, oknum wartawan itu diamankan Polsek Pakong yang kemudian diserahkan kepada Satreskrim Polres Pamekasan.

“Untuk duduk perkaranya kami sementara belum dapat informasi dari Satreskrim. Apabila sudah ada hasil pemeriksaan insyaAllah akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.(*)

editor: trisukma

Gemapatas merupakan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai upaya dalam mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan yang memberikan program nasional tersebut.

“Tidak tanggung-tanggung hingga mencapai 50 ribu bidang, ini luar biasa, namun masih kurang mudah - mudahan di kerjakan sampai tuntas," kata Masrukin saat sambutan di Desa Pademawu Timur Pamekasan, Selasa (30/1/2024).

Ia berharap program nasional ini dapat terselesaikan pada tahun 2024 ini karena begitu pentingnya administrasi pertanahan ini dikarenakan setiap tahunnya marak permasalahan tanah.

“Akibat persoalan tanah ini, akibat batas akibat kepemilikan yang kemungkinan dari saudara menjadi jauh, dari famili menjadi jauh juga. Oleh karna itu, pemerintah melalui kantor pertanahan ini lewat program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas ini penting sekali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Pamekasan Sugianto mengatakan bahwa kegiatan ini sedikit terlambat, mengingat Gemapatas tindak lanjut dari kegiatan percepatan pendaftaran tanah oleh Presiden.

“Gemapatas ini juga berperan dalam percepatan program PTSL. Karena tanah yang sudah dipasangi tanda batas atau patok tanah menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”.

“Sesuai dengan slogan GEMAPATAS adalah anti Cekcok, anti Caplok, dimana jika sudah dipatok tidak akan lagi ada cekcok dan caplok antar warga yang lain karena pembatasan sudah jelas," tuturnya. 

Terpisah, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan BPN Jawa Timur Hendy Pranabowo membeberkan bahwa di Jawa Timur mempunyai target total 250 ribu percepatan bidang yang tersebar di 5 kabupaten.

“Lima kabupaten tersebut masing-masing 50 ribu. Jadi ini sangat penting yang artinya masyarakat itu harus dan wajib memasang patok nya masing - masing,” ucapnya. 

Ia menyebut bahwa untuk Pamekasan mendapat jatah 50 ribu bidang tanah yang harus dilakukan pengukuran yang tersebar di 13 desa di kabupaten Pamekasan.

"Yang ke 13 desa itu kita seluruh bidang tanah di desa tersebut harus seluruhnya di ukur dan di petakan mau itu bidang tanah bapak ibu semua mau itu makam, mau itu jalan, mau itu makam, saluran air, kantor Desa, kantor Camat, dan lain sebagainya," tukasnya. (adv)

editor: trisukma

Beras yang dibagikan di Operasi Pasar Murah di Kecamatan Pakong tersebut untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras di tingkat konsumen.

Pj Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan, meskipun kecamatan Pakong masuk daerah agraris, tetapi perlu agar masyarakat tidak panik jika ada kenaikan beras.

“Supaya masyarakat tidak panik kalau ada kenaikan beras di atas HET (harga eceran tertinggi) Pamekasan masih tetap stabil, tetapi tetap kita jaga-jaga," kata, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan, hasil pantauannya di Pasar Pakong tersebut, harga cabai ditemui ada penurunan, harga telor turun, dan harga bawang juga mulai mengalami penurunan.

Ia menyebut, hasil pengecekan menunjukkan bahwa ketersedian bahan pokok di Pamekasan masih aman, dan kesetabilan harga masih bisa teratasi.

“Artinya kita sebenarnya sudah memasuki deflasi, cuman kita harus tekan agar tidak terlalu jauh deflasi nya. Jadi, masyarakat produsennya juga akan kewalahan," pungkasnya. (adv)

Hal itu disepakati dalam acara Sharing & Hearing Kapolres & PWI Pamekasan dengan tema “Bersama Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024” di Gedung Bhayangkara Polres Pamekasan, Jum’at (26/1/2024).

“Public complaint ini bisa berjalan dengan baik bila media massa hadir di dalamnya. Sebab, media massa bagian tak terpisahkan dari masyarakat,” kata Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam.

Menurutnya, media massa juga dapat menangkal hoaks. Dikatakan, jurnalis di Indonesia yang jumlahnya 200 ribuan dan anggota polri yang jumlahnya 460 ribuan, perlu untuk tetap bersinergi. 

“Diskusi dua arah dapat menghadirkan demokrasi yang bergizi. Melalui diskusi, dapat menghindari mispersepsi. Lewat diskusi, segala unek-unek bisa disampaikan dengan leluasa,” ujarnya.

Ia sebut, dalam Pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa media massa berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

“Ketika kami mengeritik kinerja polisi, mohon tidak salah paham. Itu bagian dari tugas kami dalam menjalankan mandat UU Pers. Terpenting kritik yang dikemas dalam bentuk berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik,” paparnya.

Anam tambahkan, UU Pers tidak sebatas melindungi wartawan namun juga [ayungi kepentingan publik.

Selain hak tolak dan hak jawab, di dalamnya juga menyertakan hak koreksi.

“Hak koreksi ini bisa digunakan oleh siapa pun dalam mengoreksi misalnya ada kekeliruan berita di media massa. Bila kritik tersebut nyata, maka media massa wajib meralatnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres AKBP Jazuli Dani Iriawan mengakui peran penting media massa untuk pengawasan bagi instansi kepolisian dalam wujudkan polri yang adil, humanis, dan beradab.

AKBP Dani mengaku selalu terbuka ke jurnalis. Ketika ada pertanyaan, dia selalu siap ditanyakan. 

“Supaya tidak ada miskomunikasi. Kita gunakan obrolan warung kopi. Kalau ada saran, kami pasti terima. Banyak masalah yang tidak bisa kami selesaikan sendiri tanpa peran media massa,” tegasnya.

AKBP Dani juga singgung partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024. 

“Kita dorong pemilih berpartisipasi. Upayakan mendekati 100 persen. Generasi z yang tidak lepas dari gawai, juga perlu didorong. Kami mohon bantuan pers untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu 2024,” tukasnya.(*)

editor: trisukma

Kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata dan sepeda motor itu telan korban jiwa. 

Pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) usai terlindas ban belakang Bus Pariwisata.

Diketahui, bus pariwisata yang dikendarai Susandi berasal di Kota Probolinggo, sedang mengantarkan wisatawan berziarah ke Asta Batu Ampar.

Seusai dari Asta Batu Ampar, sopir hendak melanjutkan perjalanan ke Asta Joko Tarub dan Asta Sayyid Yusuf Sumenep.

Namun, tepat di Jalan Raya Proppo sebelah timur balai Desa Samatan ada seorang pengendara motor ngebut ingin menyalip nus.

Akan tetapi, sepeda motor yang dikendarai Akhmad Zaini, warga Dusun Barat, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, keluar jalan raya dan terpental jauh ke jalan raya hingga terlindas ban bus bagian belakang.

“Kecepatan tinggi motornya di tikungan. Pengendara motor meninggal di tempat,” ungkap sopir Bus Pariwisata.

Menurutnya, laka maut yang menewaskan pengendara motor itu disaksikan banyak orang sebab saat itu jalan raya padat akan lalu lintas.

“Saksinya banyak di lokasi, karena waktu itu posisinya rame banyak pengendara yang melintas,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit Lakalantas Polres Pamekasan Iptu Eddy Sugiantoro terangkan bahwa korban laka meninggal dunia di lokasi kejadian usai terlindas bus pariwisata.

“Pengendar sepeda motor itu hendak menyalip Bus Pariwisata namun kemudian terjatuh dan terlindas ban belakang bus. Hanya ada satu korban jiwa,” pungkasnya. (*)

editor: trisukma

Mayat perempuan yang ditemukan di pinggir kali sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (17/1) itu diketahui bernama Sa’diyah berusia 71 tahun asal Dusun Ruberru, Desa Kertagenah Tengah.

Kasi Humas Polres Pamekasan Sri Sugiarto mengatakan, mayat itu pertama kali ditemukan oleh warga setempat bernama Mokdin (40) dan Modehlan (35).

Sri mengungkapkan bahwa sebelumnya korban sudah dinyatakan menghilang oleh pihak keluarga sejak hari Selasa, 16 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB.

“Sudah dicari oleh pihak keluarga namun korban tidak ditemukan. Korban memiliki riwayat pikun karena usia lanjut,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan Suarajatimpost pada Kamis (18/1)

Keesokan harinya, pihak keluarga mendapat informasi bahwa korban ditemukan meninggal dunia di pinggir kali di Dusun Burajah, Desa Kertagenah Tengah.

“Korban ditemukan dalam keadaan tertelungkup. Saat diperiksa oleh saksi, sudah dalam keadaan menginggal dunia dengan kondisi luka lecet pada bibir korban,” pungkasnya. (*)

editor: trisukma

Pria berinisial IN (46) itu ditangkap di Jalan Cokroatmojo, Kelurahan Parteker, Kabupaten Pamekasan, saat hendak mengedarkan sabu.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 498,88 gram. Sabu siap edar itu telah terbagi menjadi 6 klip poket.

Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Irawan saat konferensi pers mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa sebuah rumah di Jalan Cokroatmojo dijadikan tempat transit sabu.

“Narkoba yang kita amankan ini merupakan jaringan antar pulau, yakni jaringan dari Sumatera, Jawa, dan selanjutnya dibawa ke Madura,” katanya.

Dikatakan, pihaknya akan terus mendalami kasus pengedaran sabu jaringan Sumatera-Jawa yang kemudian sampai di Madura.

“Jaringan ini masih terus kita dalami dan kita akan lidik, termasuk mencari jaringan bandar hingga hingga tuntas,” ungkapnya.

Tak hanya itu, polisi juga akan memanggil pemilik rumah yang dijadikan tempat transit barang haram di Jalan Cokroatmojo Pamekasan.

“Termasuk juga pemilik tempat (penangkapan) yang dijadikan sebagai tempat transit, juga akan kita dalami. Karena yang pasti tersangka ini kenal dengan pemilik tempat,” tegasnya. 

Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU RI no.35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau denda maksimal Rp 1 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kecaman muncul setelah beredarnya foto dan video amatir perusakan mangrove di story dan grup WhatsApp.

Dalam video itu tampak dua ekskavator bergerak merusak mangrove-mangrove di pesisir pantai di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Ketua KPMM Endang menyayangkan aksi perusakan mangrove yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu.

Menurutnya, aksi tersebut sangat bertolak belakang dengan upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove yang dilakukan oleh KPMM dan masyarakat.

“Kami minta perusakan mangrove dihentikan. Sebab mangrove memang harus dilindungi dan keberadaannya cukup penting untuk keberlangsungan ekosistem,” katanya.

Ia menyebut, aksi itu harus segera dihentikan mengingat pertumbuhan mangrove di pulau Madura sangat lambat dan sulit.

Dikatakan, aksi perusakan mangrove itu melanggar undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 nomor 15 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya tentang kerusakan mangrove. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 201 tahun 2004.

“Untuk itu pelaku perusakan harus diproses hukum dan mendapat hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun, dan paling lama 10 tahun dengan denda 3 sampai 10 miliar,” tukasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurutnya, MS yang merupakan seorang ustad melakukan perbuatannya dengan cara memegang pantat anak berusia 11 tahun (korban) yang sedang tidur.

Tak hanya itu, oknum ustad itu menggoyang-goyangkan pantat korban dengan alasan membangunkan korban yang sedang tidur di kamar panti asuhan.

“Korban mengaku dicabuli di waktu subuh di dalam kamar panti yayasan di Kecamatan Larangan,” kata Jazuli, kepada awak media saat Konferensi Pers di Mapolres Pamekasan.

Dikatakan, pengakuan korban, MS mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluan dan payudara korban.

Hasil visum et repertum (VER), terdapat robekan lama pada kemaluannya.

Ia menyebut, kasus ini terjadi sekitar bulan Oktober 2023 sampai November 2023 di sebuah yayasan di Pamekasan.

“Korban adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang didampingi psikiater saat dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/8/I/2024/SPKT/POLRES PAMEKASAN/JAWA TIMUR, tanggal 8 Januari 2024, polisi amankan MS di rumahnya, di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Dalam laporan itu, pencabulan anak kelas 4 SD baru diketahui pada tanggal 22 Desember 2023 lalu.

Saat itu, korban dijemput oleh keluarga korban di sebuah yayasan di Pamekasan.

Saat itu, pelapor mendapati bahwa anaknya terdapat perubahan tingkah laku.

Pelapor mencurigai terjadi sesuatu dengan anaknya, lalu menanyakan apa ada masalah di yayasan.

Kemudian korban menceritakan bahwa telah dicabuli oleh MS yang dilakukan di waktu subuh di dalam kamar panti yayasan.(*)

editor: trisukma

Pria berinisial MS itu mencabuli ER, seorang perempuan berusia 11 tahun yang duduk di bangku kelas 4 SD.

Perbuatan bejat ustad terhadap anak didiknya itu terungkap setelah korban sering mengalami sakit perut.

Curiga anak panti asuhan itu sering mengalami sakit perut, akhirnya pihak bocah itu mengungkap perbuatan pelaku, hingga akhirnya pihak keluarga melaporkan ke polisi.

Kasi Humas Polres Pamekasan Sri Sugiarto benarkan Satreskrim Polres Pamekasan Unit PPA mengamankan seorang pelaku pencabulan di bawah umur.

“Kanit PPA beserta anggota mengamankan seseorang berinisial MS (pelaku pencabulan),” kata Sri Sugiarto.

Menurutnya, pelaku langsung diamankan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, diantaranya teman korban.

“Setelah mendapatkan bukti yang cukup Unit PPA yang dipimpin Kanit PPA segera mendatangi rumah terduga pelaku berumur 48 tahun dan diamankan,” pungkasnya.(*)

editor: trisukma

Pria berusia 27 tahun itu memesan ganja dari Medan dan dikirim melalui jasa ekspedisi J&T ke rumahnya di Jalan Amin Jakfar, Kelurahan Gladak Anyar, Kabupaten Pamekasan.

Namun niat hati ingin mengelabui polisi tidak berhasil. Aroma ganja yang dipesan lewat J&T berhasil tercium Satreskoba Polres Pamekasan.

Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan mengatakan bahwa tersangka sempat membantah paket ganja itu bukan miliknya.

Namun, orang tua tersangka membenarkan bahwa identitas yang tertera dalam paket berisikan ganja itu milik anaknya.

“Nama pemesan, nomor telepon dan alamat yang tertera di paket ganja sesuai dengan nama tersangka,” katanya saat press rilis ungkap kasus akhir tahun 2023.

Ia menyebut bahwa tersangka JA sudah beberapa kalinya memesan ganja. Namun, pihaknya memastikan bahwa tersangka hanya pemakai, bukan pengedar.

“Tersangka menyerahkan diri diantar pengacaranya ke Polres Pamekasan,” pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Selain rokok ilegal, Bea Cukai Madura memusnahkan 15 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Ribuan rokok dan 15 liter MMEA ilegal itu diperoleh dalam kurun waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023.

Kepala Bea Cukai Madura Muhammad Syahirul Alim mengatakan bahwa kedua jenis barang kena cukai itu ditaksir bernilai Rp 33.389.560.625

“Potensi kerugian negara dari dua jenis barang kena cukai tanpa pita cukai sebesar Rp 21.437.972.173,” kata Muhammad Syahirul Alim kepada awak media saat konferensi pers di Aula Bea Cukai Madura.

Ia menyebut, pemusnahan yang dilakukan di Rooftop Bea Cukai Madura sifatnya seremonial dengan cara dibakar.

Pembakaran itu melibatkan Pemkab Pamekasan, PN Pamekasan, Kejari Pamekasan, Satpol PP Pamekasan, Polres Pamekasan, dan Dandim Pamekasan.

“Pemusnahan terhadap seluruh barang kena cukai tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember di PT Hijau Alam Nusantara Mojokerto,” ujarnya.

Alim mengungkapkan, dari kedua jenis barang kena cukai yang merugikan negara sebesar Rp 21 miliar itu terdapat 3 orang tersangka yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

“Tiga tersangka ini sudah kami P21 ke kejaksaan. Tersangka divonis 2 tahun setengah,” pungkasnya. (*)

editor: trisukma

Penghargaan itu diberikan oleh Koran Harian Surya di ulang tahun ke-34 di Dyandra Convention Center Surabaya, (9/11) lalu.

Pamekasan terima dua penghargaan sekaligus, yakni sebagai darrah penurunan stunting tinggi, dan sebagai daerah dengan angka stunting terendah.

Plh Sekda Pamekasan Nurul Widiastuti sampaikan bahwa ini berkat kerja keras bersama.

Artinya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, swasta dan rekan media.

“Karena dengan pemberitaan yang seimbang menjadi penyemangat bagaimana kita menurunkan stunting secara terintegrasi,” ucapnya.

Ia menyebut, keberhasilan dalam menurunkan angka stunting itu tidak hanya peran dinas kesehatan, melainkan keberhasilan OPD lainnya di lingkungan Pemkab Pamekasan.

"Target kita tidak hanya rendah, tetapi nol. Bagaimana masyarakat sehat jiwa dan raganya, akhlaknya juga, sehingga Pamekasan hebat kita capai,” ujarnya.

Dikatakan, berdasarkan laporan satgas angka stunting di daerahnya terus menunjukkan angka positif. 

Saat ini hanya sekitar 6 persen dari sebelumnya 8 persen dari angka awal 38 persen. Artinya, angka stunting menjadi nol bukanlah target yang tidak mungkin.

"Masing-masing (OPD) sesuai dengan tupoksinya, misalnya perikanan bagaimana memperluas bantuan-bantuan protein di wilayah wilayah yang tinggi stunting”.

“Sementara dinas kesehatan tentu mengawal dari imunisasi lengkap, mengawal dari remaja, ibu hamil yang didampingi dari pihak KB,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang stunting dan kesehatan secara umum, mulai sejak hamil hingga lansia.

Sebab, stunting ini berkaitan dengan kualitas generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

"Saya berharap program ke depan jadi program prioritas sesuai arahan presiden. Yang kita tangani ke depan, kemiskinan ekstrim, dan penurunan angka stunting,” tukasnya. (adv)

editor: trisukma

Program yang dimotori Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan itu masuk program inovasi pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Penghargaan itu diterima langsung oleh Pj Bupati Pamekasan Masrukin di Hotel Bidakara Jakarta, pada Selasa 21 November 2023 lalu.

“Ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan peternakan dan mutu genetik sapi Madura. Bukan hanya sebatas komoditas unggulan,” kata Kabid Produksi Peternakan DKPP Pamekasan Indah Kurnia.

Dikatakan, penghargaan ini merupakan reward dari sebuah konsistensi dari program pengembangan sapi Madura sebelumnya.

“Mulai dari program instan 1 saka (inseminasi buatan 1 tahun 1 kelahiran pada sapi), tim bunting, dan seleksi bibit sapi Madura,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pamekasan Syaiful mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan hasil kerja keras dari inovasi program OPD yang mampu bersaing di tingkat nasional.

"Penghargaan ini bukan hanya seremonial, melainkan bukti bahwa Pamekasan semakin hebat dan patut diperhitungkan di tingkat nasional,” tukasnya. (adv)

editor: trisukma

Kasi Humas Polres Pamekasan Iptu Sri Sugiarto mengatakan bahwa Bus Karina dengan trayek Jakarta - Sumenep terbakar sekitar pukul 04.00 WIB dini hari.

Bus dengan nomor polisi B 7036 PRN itu dikemudikan oleh Henki Narfi (34) asal Bengkong Otista Jalan Fiana 16 Buntung Bengkong Batam, Kepulauan Riau.

“Bus Karina perjalanan dari Jakarta menuju Sumenep, sesammpainya di Pamekasan tepatnya disimpang empat Jalan Jokotole, saat lampu merah berhenti, sopir melihat ada asap yang keluar dari bagian tengah samping sebelah kiri,” katanya.

Setelah itu, kata dia, bus diparkir dipinggir jalan sebelah utara, kemudian sopir mengecek asal asap tersebut dan ternyata ada api.

“Sopir mengambil apar untuk memadamkan api, namun tambah membesar sehingga membakar semua bodi Bus,” ungkapnya.

Beruntungnya, kata Sri, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Hanya saja, kerugian kebakaran tersebut ditaksir sekitar Rp 2 miliar.

“Kondektur Bus Warsidi (30) asal Kabupaten Sragen dan sopir cadangan Abdul Mutollib (43) asal Kabupaten Tuban, selamat,” terangnya.

Ia menyebut, saat dilakukan olah TKP dan keterangan saksi dan bukti, kebakaran bus disebabkan konsleting mesin bus. (*)

Editor: trisukma

ADM merupakan mesin digital yang berfungsi sebagai alat mencetak dokumen kependudukan secara langsung, tanpa datang ke kantor Dispendukcapil setempat, dengan syarat sudah memiliki KTP elektronik.

Pj Bupati Pamekasan Masrukin dalam sambutannya mengatakan, terobosan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan sebuah inovasi baru di tengah globalisasi yang serba cepat dan mudah.

“Jadi dari Dukcapil manual ke digital sehingga munculah mesin ADM, sebab cukup dengan HP kita sudah bisa menunjukkan identitas diri, kehadiran rumah ADM ini menjadi kebahagiaan sendiri bagi Pamekasan,” katanya.

Ia menyebut, pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Jawa Timur baru ada 2 (dua), yakni di Kota Madiun dan satunya ada di Kabupaten Pamekasan.

Dikatakan, melalui pelayanan ini masyarakat dapat dengan mudah menggunakannya tanpa harus mengantre secara manual. Sebab, kata dia, ADM dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin mencetak berkas secara cepat.

"Tidak semua masyarakat mempunyai android, jadi harus dipandu baik yang berkaitan dengan persyaratan dan ketentuannya. Agar jerih payahnya Bank Jatim yang menghibahkan alat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dipublikasikan agar bisa mengurangi antrean di Kantor Dispendukcapil," tandasnya. (adv)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam surat laporan yang beredar itu, dua PPS yang berinisial S dan DP dilaporkan ke Panwascam Pademawu dan Bawaslu Pamekasan atas dugaan pelanggaran kode etik pemilu.

Rahmat Hidayat, warga Desa Murtajih Pamekasan melaporkan kedua PPS itu karena diduga telah lakukan pertemuan dengan salah seorang calon legislatif (caleg) DPRD Pamekasan, yang berinisial HN.

Usai pertemuan itu, S dan DP diduga menerima amplop dari caleg dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, Humas Bawaslu Pamekasan, Saidi mengaku masih akan menelusuri laporan Rahmat Hidayat atas dugaan pelanggaran etik pelimu yang dilakukan oleh dua PPS Lawangan Daya.

"Tak telusuri dulu," ungkap Saidi saat wartawan Suarajatimpost menghubungi melalui via WhatsApp. (*)

 editor: trisukma

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Pamekasan Ardian Junaidi bahwa keterangan dari para saksi, Pokmas Senja Utama dan Pokmas Matahari Terbit telah membuat laporan fiktif.

“Hasil keterangan dari para saksi, Pokmas penerima dana hibah telah membuat laporan fiktif,” kata Kasi Intel Kejari Pamekasan Ardian, Rabu (23/8/2023) lalu.

Namun, pernyataan berbeda muncul dari Kasi Intel Kejari Pamekasan, Ardian Junaidi dan Ketua Tim Penyelidikan Kasus Proyek Dana Hibah Fiktif,  Adi Harsanto sewaktu menemui massa aksi dari Front Aksi Massa (FAMAS) dan Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) di depan Kantor Kejari Pamekasan, Kamis (9/11/2023).

Ardian yang mulanya menyebut kasus proyek fiktif di Desa Cenlecen menunggu waktu untuk menetapkan tersangka, kini menyebut kasus tersebut diberhentikan karena melibatkan anggota DPRD Pamekasan.

“Kami Cenlecen, yaitu melibatkan anggota dewan, dan kami sudah ada MoU antara Jamintel dan Jampidsus bahwa penangan perkara penyidikan dihentikan sementara sampai ada penetapan tersangka setelah setelah selesainya Pilpres dan Pemilu,” ucapnya.

Mendengar pernyataan itu, salah seorang korlap aksi Abdussalam Marhen menyebut dalam penegakan hukum tidak ada hubungannya dengan pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, sikap Kejari Pamekasan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.

“Kira-kira apa yang dilakukan Kejagung RI memeriksa, dan menangkap Achsanol Qosasi. Hari ini yang tidak masuk akal ketika Kejagung melakukan penahanan dan Kejari Pamekasan malah melakukan MoU,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penyelidikan Kasus Dua Proyek Dana Hibah Fiktif, Adi Harsanto mengatakan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung.

“Kita patuh pada aturan yang ada. Kita mengatur bahwa, sesuai dengan memorandum yang ada yang telah dikeluarkan untuk perkara yang ada kaitannya dengan legislatif, pilkada, pilpres supaya ditangguhkan, bukan dihentikan. Jadi mohon maaf tadi mungkin pak Kasi (Intel Kejari Pamekasan Ardian-red) lagi emosi tadi, jadi ditangguhkan,” bebernya.

Perihal MoU yang telah disepakati bersama, Adi meminta salah satu perwakilan massa aksi untuk masuk dan melihat bunyi dari kerjasama itu. “Kalau mau lihat, ayo kita masuk, kita tunjukkan nanti,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi memilih membubarkan diri dan memilih akan melakukan aksi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). (*)

editor: trisukma

Korban berinisial A (38) yang merupakan warga Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, dibunuh dengan senjata tajam oleh pelaku berinisial R (38), warga Dusun Lampao Daya, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar.

Kasi Humas Polres Pamekasan Iptu Sri Sugiarto mengatakan bahwa pada sekitar pukul 19.00 WIB (24/10/2023) malam, pelaku R mendapati korban inisial A dan istrinya, SMJ berduaan di dalam sebuah kamar.

Saat itu, pelaku langsung mendobrak kamar dan berusaha melukai korban dengan senjata tajam namun korban masih berusaha melarikan diri. Namun nahas, tepat di samping rumah ibu Timah, korban dapat dikejar oleh pelaku.

“Pelaku menyabet celurit dan mengenai bagian punggung serta paha bagian belakang, sehingga mengakibatkan korban jatuh berlumuran darah,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan Iptu Sri Sugiarto.

Dikatakan, setelah melihat korban tidak berdaya, pelaku meninggalkan korban di tempat kejadian perkara (TKP).

“Pelaku melakukan aksi tersebut dikarenakan sakit hati mengetahui istri pelaku inisial SMJ dan korban A berada dalam satu kamar (diduga berselingkuh),” ungkapnya.

Ia menyebut, barang bukti yang diamankan polisi di antaranya baju korban yang terdapat darah dan sebilah celurit milik pelaku yang masih ada bercak darah. Atas peristiwa itu, pelaku diancam dengan pasal 338 KUHP subs 351 ayat 3 KUHP.

Sri mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Menurutnya, permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Selain itu, saya mengimbau agar warga menghindari perselingkuhan. Selain berdosa, hal ini juga memicu adanya tindak pidana yaitu penganiayaan bahkan pembunuhan,” tutupnya.

Sebelumnya, pada 19 Oktober 2023 lalu, Satreskrim Polres Pamekasan mengamankan pelaku pembunuhan di Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar, soal perselingkuhan menantunya. (*)

Editor: Ronny Wicak

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pembangunan gedung baru RSU Mohammad Noer sempat terjadi kendala pembebasan lahan, sehingga memanfaatkan lahan Dinas Pertanian Pemprov Jatim yang tidak dipakai.

"Ini prosesnya sudah cukup lama. Kita dulu sebetulnya mencoba mencari lahan, tapi gagal. Akhirnya lahan Distan Pemprov Jatim ini kita minta untuk dibangun RS Mohammad Noer," katanya.

Ia menyebut, pemindahan RSU Mohammad Noer dikarenakan kapasitas rumah sakit yang dulu sangat terbatas, sehingga tingkat terpakainya itu sangat tinggi.

Jadi kalau 92-93 persen itu terlalu tinggi, sehingga ada kebutuhan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat.

"Semoga dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih maksimal, lebih konferehensif, disupport oleh alat kesehatan yang lebih konferehensif dan dokter-dokter spesialis. Sekarang yang eksisting ada 140 kamar tidur, di sini direncanakan ada 250 tempat tidur," ungkapnya.

Ia berharap seluruh elemen untuk saling bersinegri guna memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat di pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan.

"Supaya masing-masing saling berkontribusi, saling mengisi dan saling melengkapi, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor : Queen Ve

Pria asal Sokobanah Sampang itu dibacok usai ketahuan selingkuh dengan H, yang sudah lama ditinggal suaminya bekerja di Malaysia.

Perselingkuhan itu akhirnya diketahui M yang merupakan mertua H. Mengetahui hal itu, pelaku beserta rekannya membacok korban hingga tewas.

Kasi Humas Polres Pamekasan Iptu Sri Sugiarto mengatakan, berdasarkan keterangan saksi H, sekitar pukul 14.00 WIB sedang bersama korban di dalam rumahnya.

Pelaku yang merupakan mertua H, seketika masuk ke dalam rumahnya bersama rekannya yang lebih dari satu orang mengejar dan menyerang korban dengan senjata tajam yang digenggam pelaku.

“Korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari melalui atap rumah di bagian dapur. Namun pelaku tetap mengejar korban,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan Iptu Sri Sugiarto.

Saat korban melompat dari atap dapur, kata Sri, pelaku langsung menyabetkan celurit ke bagian tubuh korban yang menyebabkan sejumlah luka pada bagian kepala, tangan kanan dan kiri serta paha kiri. “Korban meninggal dunia,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Sri, tersangka menganiaya korban karena tidak terima mengetahui menantunya selingkuh dengan korban.

“Saat ini, Satreskrim Polres Pamekasan telah menangkap pelaku berikut barang bukti berupa baju, sarung korban yang berlumur darah dan sebilah celurit yang terdapat bercak darah,” terangnya.

Dikatakan, saat ini Satreskrim Polres Pamekasan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan terhadap tersangka lainnya.

“Pelaku terancam dikenai pasal 170 ayat 3 KUHP subs pasal 351 ayat 2 ke 3 KUHP,” pungkasnya. (*)

Editor: Ronny Wicak

Ia merasa kaget karena pamannya yang tidak punya uang dan suka menabrak para koruptor diusung menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo di pemilu 2024 mendatang.

“Kaget, karena ada partai yang berani mengusung om Mahfud, padahal om Mahfud itu tidak punya uang dan suka menabrak para koruptor,” kata Firman Syah Ali.

Ia berharap menteri Presiden Jokowi itu tetap istiqomah menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, dan istiqomah memperjuangkan idealismenya.

“Berharap om Mahfud tetap istiqomah memperjuangkan idealismenya sebagaimana selama ini selalu beliau perjuangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh keluarga besar di pulau Madura akan selalu mendoakan Mahfud MD menjadi pribadi yang baik, lancar dan sukses.

“Seluruh keluarga berharap perjuangan om Mahfud lancar dan sukses. Qobul,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama Mahfud MD sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang akan mendampingi Bacapres Ganjar Pranowo. (*)

Editor: Queen Ve 

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan boikot terhadap produk Israel yang sudah jelas melakukan pembantaian terhadap Palestina.

"Serangan Israel terhadap Palestina merupakan kejahatan perang dan kemanusiaan, karena menyasar pemukiman rakyat sipil," kata Wakabid Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah KNPI Kabupaten Pamekasan Abdus Salam Marhen, Rabu (18/10/2023).

Pria yang disapa Abdus Salam Marhen ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan zionis Israel dalam serangannya ke jalur Gaza tidak dapat ditolerir.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah Indonesia menyatakan sikap tegas melawan Israel dan melakukan langkah dengan memboikot produk-produk Israel.

"Kita mendesak sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menyikapi apa yang terjadi, serta melakukan langkah memboikot seluruh produk Israel," ungkapnya.

Abdus Salam Marhen juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat muslim untuk melakukan boikot terhadap produk Israel.

"Kita seluruh rakyat Indonesia perlu melakukan tindakan nyata dengan memboikot produk Israel," pungkasnya. (*)

Editor : Queen Ve

Aksi yang dimulai dari Monumen Arek Lancor menuju kantor DPRD Pamekasan itu membawa bendera Israel yang kemudian dibentangkan di tengah jalan.

Terlihat, warga yang melintas jalan itu, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki, terlihat menginjak bendera Zionis Israel.

Sesampai di depan Gedung DPRD Pamekasan, massa aksi melakukan sholat gaib dan tahlil untuk warga Palestina yang menjadi korban kebiadaban Israel.

Ketua Korwil FKMSB wilayah Pamekasan Ach Mulazim mengatakan bahwa tujuan aksi mendorong dunia membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel.

Dikatakan, tindakan kekerasan terhadap orang lain tidak pernah dibenarkan dalam hukum manapun ataupun dalam ajaran agama apapun.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang masih terjadi kepada rakyat Palestina. Lagi pula, tindakan Israel merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) dan perlu ditentang," katanya.

Sebab, kata dia, tindakan yang dilakukan orang-orang Yahudi saat ini bukan hanya ingin menguasai, melainkan juga ingin membunuh dan menyingkirkan Palestina.

Ia menyebut, perselisihan yang dimulai oleh Zionis Israel terhadap bangsa Palestina memicu banyaknya korban jiwa. Bahkan, anak kecil yang tak berdosa turut menjadi korban.

"Maka dari itu, kamk sebagai umat muslim menjunjung tinggi kemerdekaan, perdamaian dan sumber kejayaan bagi Palestina," ungkapnya.

Diketahui, massa aksi bela Palestina membawa 7 tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta agar pemerintah Indonesia semakin lantang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
2. Meminta pemerintah Indonesia agar mendesak kedua negara untuk menahan diri dan segera melakukan gencatan senjata.
3. Meminta pemerintah Indonesia memanggil duta besar AS dan memberikan nota protes atas sikap AS yang mendukung penjajahan dan kejahatan Israel.
4. Menuntut pemerintah Indonesia untuk pro aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat konstitusi UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus di hapuskan.
5. Mengecam sejumlah media yang tidak berimbang dan bias karena menyebut Hamas sebagai teroris sementara tidak kepada Israel yang tindakannya telah diluar nalar serta melampaui batas-batas kemanusiaan.
6. Mengajak dan mendorong ke semua negara Arab dan seluruh negara di dunia agar bersatu padu mendukung kemerdekaan Palestina, menjadikan penjajahan sebagai musuh bersama dan harus segera di hapuskan dari muka bumi.
7. Mendesak PBB agar segera memberikan sangsi nyata kepada Israel terhadap pelanggaran kemanusiaan yang sering terjadi Bom Foster putih yang jelas terlarang diluncurkan kepada Palestina. (*) 
   Editor : Queen Ve

Hal itu disampaikan Seno Utomo didepan anggota DPR RI Fraksi PAN saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Lapas Klas IIA Pamekasan, Rabu (11/10/2023).

Ia menyebut, isu tersebut tidak benar dan tidak mungkin narapidana diberi konsumsi yang tidak layak. Sebab pihaknya setiap harinya melakukan pengecekan terhadap mamin yang akan disalurkan.

“Tidak benar, karena kita setiap harinya pasti ngontrol. Seperti tadi, tadi itu lauknya ikan ayam, siangnya telor dan nanti (sorenya) daging. Terus bergantian lauknya,” katanya.

Seno mengatakan bahwa pihak ketiga dalam hal ini CV Persada Utama telah pandai dalam mengalokasikan anggaran mamin untuk warga binaan Lapas Pamekasan.

Sebab, kata dia, anggaran mamin setiap harinya untuk narapidana sebesar Rp 11.000 sebelum dipotong pajak. Rp 11 ribu itu dibagi 3 untuk mamin pagi, siang dan malam.

“Anggarannya Rp 11.000 sebelum pajak. Makannya setiap harinya tiga kali. Jadi 11 ribu rupiah itu dibagi 3 kali makan,” ungkapnya.

Diketahui, untuk anggaran mamin untuk 1.190 narapidana sebesar Rp 13.090.000 setiap harinya. Jika dikalkulasi dalam setahun muncul angka sebesar Rp 4.777.850.000.

Sementara anggaran Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Lapas Klas IIA Pamekasan tahun 2023 sebesar Rp 8.555.600.000.

Artinya, pengadaan mamin yang dimenangi CV Perdana Utama kelebihan anggaran sebesar Rp 3.777.750.000.

“Itu urusan pusat, dan kelebihan anggarannya itu nantinya dikembalikan ke kas negara,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PAN Slamet Ariyadi saat melakukan sidak di ruang persediaan mamin Lapas Klas IIA Pamekasan tidak menemukan apapun.

Ia menduga mamin untuk makan siang warga binaan Laps Klas IIA Pamekasan telah disalurkan sebelum pihaknya sampai ke lokasi.

“Saat sidak tidak menemukan apapun dan dapurnya bersih,” pungkasnya. (*)

Editor: Queen Ve 

Sidak ke Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya WNA Myanmar dan Banglades yang ber-KTP dan Akte Kelahiran Indonesia.

Sementara sidak di Kantor Lapas Klas IIA Pamekasan dilakukan menindak lanjuti viralnya pemberitaan mamin (makan dan minum) narapidana yang tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

Sidak Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan

Anggota DPR RI Fraksi PAN Slamet Ariyadi mengatakan bahwa pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi warga negara asing (WNA) agar tidak semena-mena membuat dokumen kependudukan di Indnesia.

"Perlu kita ketahui bahwa menjajah Indonesia ini bukan hanya soal perang, tetapi mudahnya WNA membuat Akta Kelahiran (adminduk) juga penjajahan terhadap Indonesia secara administrasi," katanya.

Pria kelahiran Sampang Madura itu akan membawa persoalan tersebut ke parlemen supaya ada pengawasan dan kahati-hatian pemerintah, khususnya Dukcapil agar tidak memudahkan WNA mempunyai KTP Indonesia.

"WNI saja masuk ke negara luar dipersulit, masak WNA masuk ke Indonesia begitu mudahnya. Bahkan pengakuan WNA Myanmar berada di Indonesia selama 11 tahun lamanya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan Imam Bahri mengaku telah melakukan deportasi terhadap WNA Banglades yang memiliki KTP Kabupaten Sampang.

"Untuk yang Myanmar ini kami masih melakukan pengurusan administrasi keimigrasian ke Kedubes Myanmar. Setelah selesai nantinya akan kita lakukan deportasi," tandasnya.

Diketahui, saat sidak Slamet Ariyadi langsung berkomunikasi dengan WNA Myanmar yang mengaku bernama Ismal. Saat ditanya asalnya darimama, WNA Myanmar itu mengaku warga Madura. Bahkan pihaknya di Indonesia selama 11 tahun lamanya.

Sidak Kantor Lapas Klas IIA Pamekasan

"Kami melakukan sidak setelah diminta oleh teman-teman wartawan untuk menindak lanjuti berita yang viral perihal mamin narapidana yang katanya jauh dari 4 sehat 5 sempurna," ucapnya.

Ia menyebut, setiap narapidana wajib menerima mamin yang layak dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna sebagai haknya menjadi narapidana.

"Saat sidak tidak menemukan apapun dan dapurnya bersih," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Klas IIA Pamekasan Seno Utomo mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan mamin yang tidak layak konsumsi.

"Setiap harinya kita cek mamin yang diberikan kepada warga binaan, termasuk tadi pagi ada ikan ayam. Intinya tetap kita lakukan pengawasan setiap pemberian maminnya," katanya.

Dikatakan, setiap narapidana dianggarkan sebesar Rp 11.000 setiap harinya dengan makan tiga kali sehari. Artinya, narapidana mendapat jatah Rp 3.666 setiap porsinya.

 "Anggarannya Rp 11.000 sebelum pajak. Dan itu dibagi 3 kali makan dalam setiap harinya," pungkasnya. (*)

Editor: Queen Ve 

Terungkapnya data pemalsuan dokumen kedua orang tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan.

WNA Myanmar yang diketahui berinisial MHA memalsukan dokumen kependudukannya, sehingga dengan mudah mendapatkan KK, e-KTP, dan Akte Kelahiran di Kabupaten Bangkalan.

Sementara WNA Myanmar membuat dokumen kependudukan di Kabupaten Sampang berupa KK, e-KTP, dan Akte Kelahiran, serta Akte Nikah dari KUA Kecamatan Sampang.

Kepala Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan Imam Bahri mengatakan, untuk WNA Myanmar petugas Imigrasi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui media sosial You Tube tentang keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Bangkalan yang berkegiatan sebagai juru masak di warung BR.

Menurutnya, dari data itu, petugas melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan dan bukti-bukti, serta meminta keterangan dari yang bersangkutan. Setelah yang bersangkutan MHA membenarkan bahwa warga Myanmar, baru dilakukan penangkapan.

"Setelah yang bersangkutan membenarkan bahwa yang bersangkutan warga negara Myanmar dan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penangkapan dengan aparat penegak hukum setempat," katanya.

Setelah itu, WNA asal Myanmar itu dibawa ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut.

"Selama proses pemeriksaan, diketahui bahwa MHA sudah 11 tahun di Indonesia. Awal mula tujuan yang bersangkutan ke Indonesia untuk belajar di salah satu Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula pada tahun 2014-2019 dengan persyaratan melampirkan KTP," ungkapnya.

Imigrasi Pamekasan mengamankan barang bukti berupa dokumen KTP dengen nomor 3526061303950002, KK dengen nomor 3526063011200002, dan Akta Kelahiran dengan nomor 3526-LT-04122017-0081, serta Akta Nikah dengan nomor 247/46/VI/2021.

Sementara untuk WNA Bangladesh, diketahui bahwa adanya pemalsuan dokumen kependudukan sewaktu MAH hendak membuat paspor dengan data warga negara Indonesia (WNI) ke kantor Imigrasi Klas II Non TPI Pamekasan.

Saat mengajukan pembuatan paspor, MAH menggunakan dokomen kependudukan yang beralamat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Kecurigaan muncul ketika proses wawancara, petugas kesulitan berkomunikasi dengan yang bersangkutan dalam menggunakan Bahasa Indonesia," kata Agus Surono.

Istri MAH menyampaikan bahwa suaminya yang merupakan warga negara Bangladesh menderita gangguan pendengaran.

Namun petugas melihat MAH dapat memahami ketika instrinya berbicara dengan bahasa Inggris meskipun menjawab dengan bahasa isyarat.

Karena curiga, keduanya MAH dan istrinya CF dibawa ke Seksi Inteldakim Keimigrasian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selama menjalani proses pemeriksaan, diketahui MAH dapat mendengar dan berbicara menggunakan Bahasa Inggris secara jelas.

"Yang bersangkutan hanya berpura-pura menderita gangguan pendengaran untuk mengelabui petugas Imigrasi," ungkapnya.

MAH meninggalkan Bangladesh pada pada tanggal 30 Maret 2023 menuju Malaysia untuk bekerja di Hotel Ritz Carlton Kuala Lumpur sebagai Butler Servise.

Ketika di Malaysia, yang bersangkutan membayar biaya sebanyak RM 2000 kepada seseorang warga Indonesia yang tidak dikenal untuk mendapatkan KTP Indonesia sebagai dokumen dalam melaksanakan pernikahan dengan istrinya yang berdomisili di Sampang. 

"MAH datang ke Indonesia tanpa melewati tempat pemeriksaan Imigrasi menggunakan boat penyeberangan dari Malaysia menuju Medan dan menggunakan bis menuju Sampang," jelasnya.

Agus menyebut, Imigrasi Pamekasan mengamankan dokumen kependudukan Indonesia yang dimiliki WNA Banglades berupa, KK, KTP, Akte Kelahiran dan Buku Nikah yang semuanya dikeluarkan oleh Pemkab Sampang.

"Adapun dokumennya sebagai berikut, KTP dengan NIK 3215031610960006, KK dengan nomor 3527031205230004, Akta Kelahiran dengan nomor 3215-LT-27032023-0152, dan  Akta Nikah dengan nomor 3527/03108/2023/018," paparnya. (*)

Editor : Queen Ve

Adapun penyidik Kejari Pamekasan telah memeriksa 9 Pokmas penerima dana hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur tahun 2022 senilai Rp 1,5 miliar.

Dari sembilan Pokmas itu, terdapat dua paket yang diduga fiktif. Kedua Pokmas itu yakni Pokmas Matahari Terbit dan Pokmas Senja Utama.

Hasil penyidikan dan keterangan para saksi, laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kedua paket proyek Pokmas ke DPRDKP Cipta Karya Jatim merupakan hasil dari pekerjaan proyek dari pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Artinya, kedua paket proyek yang bersumber dari dana hibah Jawa Timur tersebut mengklaim pekerjaan proyek milik daerah.

Sementara itu, Kasi Intel Intel Kejari Pamekasan, Ardian Junaidi mengatakan bahwa kasus tersebut masih tahap proses penyelidikan. 

“Masih proses penyelidikan,” singkatnya saat menghubungi wartawan suarajatimpost.com melalui via telepon seluler. (*)

Pewarta : Faisol
Editor : Queen Ve

Upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Pamekasan, ialah dengan sosialisasi ke sejumlah toko, pasar, jasa pengiriman, terminal dan pelabuhan.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Pamekasan mengatakan, sosialisasi itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara humanis dan persuasif.

“Harapannya masyarakat lebih memahami dampak positif dan negatif dari rokok ilegal, sehingga para pemilik toko tidak lagi memperjualbelikannya,” katanya.

Ia menyebut, perbuatan atau melakukan praktik jual beli rokok ilegal itu melanggar Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Oleh karenanya, sosialisasi yang digalakkan Satpol PP dan Damkar Pamekasan ini menyeluruh di 13 kecamatan dan 189 kelurahan/desa se Kabupaten Pamekasan.

“Dalam hal ini kami juga menyarankan untuk sebaiknya memperjualbelikan rokok yang resmi (bercukai) yang sesuai aturan,” pungkasnya. (*)

Editor : Queen Ve

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, menghangus sekitar 10 (sepuluh) kios atau lapak penjualan.

Warga sekitar serta sejumlah penjual dan pedangang, hingga pengendara yang melintas pun panik dan berusaha memadamkan api seadanya.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, kebakaran terjadi disebabkan adanya konsleting arus listrik di salah satu kios.

Sri menyebut, sekitar pukul 06.50 WIB, api yang melalap kios atau lapak Pasar Palowijo Waru, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, berhasil dipadamkan.

“Korban jiwa tidak ada. Hanya saja, kerugian ditaksir mencapai Rp 800.000.000,” ungkap Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto.

Berikut data pemilik kios terdampak kebakaran; 
1. H. Nurhafi pemilik toko sembako asal Desa Waru Timur
2. H. Mai/H. Hondru pemilik toko roti dan snack asal Desa Waru Barat
3. Matali penjual sandal asal Desa Waru Barat
4. Siti pemilik toko sembako
5. Rofi bu Tatik toko sandal asal Desa Waru Barat
6. Sumratun penjual jamu
7. Salbeti waru nasi asal Waru Barat
8. Busina penjual daging ayam asal Desa Waru Barat
9. Bu Sarima pemilik toko sandal asal Desa Waru Barat
10. H. Busri penjual sandal asal Desa Waru Barat.

(*)

Editor: Tri Sukma