Keputusan ini diambil setelah inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi menemukan masih adanya ASN yang tidak responsif saat dihubungi pada jam kerja. Tiga OPD yang tak lagi menerapkan sistem WFH adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA).

"Keputusan itu berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan bersama. Mulai 1 Juli nanti seluruh ASN, baik pejabat struktural maupun fungsional di ketiga OPD tersebut, wajib kembali masuk kantor," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, Selasa (30/6/2026).

Evaluasi dilakukan usai Pemkab Jombang menggelar sidak di sejumlah OPD, antara lain Disdikbud, DPMD, Sekretariat DPRD, dan DPPKB PPPA. Dalam sidak tersebut, Sekda meminta daftar pegawai yang sedang menjalankan WFH untuk kemudian diverifikasi melalui panggilan video secara acak. Langkah ini bertujuan memastikan pegawai benar-benar bekerja dari rumah dan tetap siaga menjalankan tugas.

"Seluruh ASN yang WFH kami minta dihubungi melalui video call satu per satu untuk memastikan mereka tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan," jelas Agus.

Dari hasil pengecekan, masih ditemukan beberapa ASN yang tidak mengangkat panggilan video maupun tidak memberikan respons. Padahal, selama menjalankan WFH, mereka tetap diwajibkan siaga dan dapat dihubungi sewaktu-waktu.

Selain aspek kedisiplinan, Pemkab Jombang juga mengevaluasi dampak kebijakan WFH terhadap efisiensi operasional. Salah satu indikatornya adalah penurunan biaya listrik di sejumlah kantor. Di Sekretariat DPRD Jombang, misalnya, pengeluaran listrik berkurang sekitar Rp1 juta per bulan, dari sebelumnya Rp23 juta menjadi Rp22 juta. Sementara di DPPKB PPPA, biaya listrik turun dari sekitar Rp6 juta menjadi Rp5 juta, bahkan sempat menyentuh angka Rp4 juta pada Mei lalu.

Meskipun kebijakan WFH dinilai mampu memberikan efisiensi anggaran, Pemkab Jombang menegaskan bahwa kedisiplinan ASN tetap menjadi prioritas utama. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar penghentian WFH di tiga OPD yang menjadi perhatian khusus selama sidak berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agus Saputra, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi dengan nomor LP/B/218/VI/2026/SPKT/Polres Jombang/Polda Jawa Timur tertanggal 13 Juni 2026. 

Laporan tersebut terkait pencurian yang terjadi pada Rabu, 10 Juni 2026, sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Made, Desa Waru, Kecamatan Kudu, Jombang. Korban bernama Nuril Kurniawan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat yang diparkir saat menghadiri kegiatan hiburan masyarakat.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Jombang segera melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara intensif," ujar AKP Magribi kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Selang empat hari setelah menerima laporan, tepatnya pada Minggu (14/6/2026), polisi berhasil mengamankan empat tersangka. Mereka adalah YP (38), warga Kota Mojokerto; WBS (37), warga Kabupaten Tulungagung; serta AA (32) dan AS (37), keduanya warga Kabupaten Mojokerto. 

Dua tersangka ditangkap saat kegiatan sound horeg di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, sementara dua lainnya diringkus saat acara Orkes Elsamba di Lapangan Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito.

"Para tersangka menjalankan aksinya secara terorganisir. Tersangka utama bertugas mencari informasi lokasi hiburan dan melakukan survei, lalu menggunakan kunci T untuk merusak kunci motor, sementara tiga orang lainnya mengawasi situasi," jelas AKP Magribi.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, meliputi satu unit motor korban yang berhasil ditemukan, satu gagang beserta mata kunci T, serta satu unit motor yang digunakan para pelaku.

Berdasarkan hasil pengembangan, para tersangka mengaku telah melakukan 14 aksi pencurian di berbagai kecamatan, antara lain Diwek, Tembelang, Ngoro, Bareng, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Megaluh, dan Jogoroto. Hingga saat ini, penyidik telah mengungkap dan mengaitkan sembilan tempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan alat bukti yang cukup, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendalaman.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Polres Jombang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat menghadiri kegiatan hiburan rakyat. Masyarakat diimbau untuk menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di lokasi yang aman, dan segera melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

"Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Kepolisian melalui Hotline 110," pungkas AKP Magribi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kedua entitas tersebut adalah PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB), perusahaan kontraktor pertambangan yang berpusat di Jakarta Pusat, dan PT Borneo Andalan Semesta (PT BAS), perusahaan pertambangan swasta nasional yang bergerak di sektor jasa angkut hasil tambang batu bara.

Dalam keterangan kepada media suarajatimpost.com, Edi Haryanto menyebut gugatan perdata baru yang diajukan PT SBB dan PT BAS terhadap PT SMG mengandung asas Ne Bis In Idem, yakni perkara dengan subjek dan objek yang sama serta telah berkekuatan hukum tetap.

Edi menjelaskan, gugatan pertama dengan judul Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan PT SBB terhadap PT SMG dan PT BAS telah diputus di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2024/PN Tgt.

Dalam putusan tersebut, gugatan ditolak dan penggugat dinyatakan kalah. Upaya banding dan kasasi yang ditempuh PT SBB juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Mahkamah Agung.

“Putusan kasasi pada 6 Mei 2026 dengan nomor 456 K/PDT/2026 telah menyatakan tolak, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Edi, Senin (30/6/2026).

Menurut Edi, gugatan kedua yang kini diajukan dengan judul Wan Prestasi (Ingkar Janji) oleh PT SBB sebagai Penggugat I dan PT BAS sebagai Penggugat II, dengan PT SMG sebagai Tergugat, memiliki subjek dan objek yang sama persis dengan gugatan sebelumnya.

“Objek gugatan, para pihak, dan materi pokok perkara adalah sama. Ini jelas mengandung asas Ne Bis In Idem, sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh majelis hakim,” ungkapnya.

Menguatkan argumennya, Edi mengutip sejumlah yurisprudensi dan ketentuan hukum, termasuk Pasal 1917 KUHPerdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa perkara dengan objek dan subjek yang sama tidak dapat diajukan kembali setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menegaskan bahwa situasi di lingkungan PT SMG saat ini kondusif dan tidak terjadi miss di kalangan jajaran kepengurusan. Pihaknya berharap tidak ada kesimpangsiuran mengenai kondisi terkini PT SMG, menyusul adanya pernyataan terkait gugatan kedua dari PT SBB dan PT BAS.

"Bilamana ada kabar yang tidak sesuai dengan fakta, maka kami menyatakan itu masuk dalam kategori kabar bohong alias hoaks," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam keterangan yang diterima redaksi, rotasi jabatan ini meliputi sejumlah posisi strategis di lingkungan Polres Jombang. Jabatan Kasat Reskrim yang sebelumnya diemban AKP Dimas Robin Alexander kini diserahterimakan kepada AKP Magribi Agus Saputra yang sebelumnya menjabat Kanit II Subbidpaminal Bidpropam Polda Jawa Timur. AKP Dimas Robin Alexander mendapat tugas baru sebagai Kanit II Subbidpaminal Bidpropam Polda Jawa Timur.

Selanjutnya, jabatan Kapolsek Kabuh yang sebelumnya dijabat AKP Tommi Hermanto kini dipercayakan kepada AKP Muhammad Yogie Pratama yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Mojokerto. AKP Tommi Hermanto mendapat penugasan baru sebagai Kasihukum Polres Jombang.

Berikutnya, jabatan Kapolsek Mojowarno, AKP Susilo, mendapat tugas baru sebagai Kasubbagkerma Bagops Polres Jombang. Posisinya digantikan oleh Iptu Dhira Wira Prasasta yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur.

Sementara itu, AKP Mohamad Djulan yang sebelumnya menjabat Kapolsek Jogoroto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagbinops Bagops Polres Jombang. Jabatan Kapolsek Jogoroto selanjutnya diisi oleh AKP Fadilah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tembelang.

Jabatan Kapolsek Tembelang dipercayakan kepada AKP Sartono yang sebelumnya menjabat Kapolsek Plandaan. Posisi Kapolsek Plandaan kemudian diisi oleh AKP Solihin Budi Santoso yang sebelumnya menjabat Kapolsek Peterongan.

Untuk jabatan Kapolsek Peterongan, dipercayakan kepada AKP Hidayaturrahman yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur. Sedangkan Kapolsek Sumobito, AKP Bagus Tejo Purnomo, mendapat tugas baru sebagai Kapolsek Ngusikan menggantikan Iptu Suraji.

Iptu Suraji selanjutnya dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Bandar Kedungmulyo menggantikan Iptu Zaenal Abidin yang kini menempati jabatan baru sebagai Kasubbagren Progar Bagren Polres Jombang.

Di sisi lain, AKP Trisulo Hadi Warjianto yang sebelumnya menjabat Kapolsek Megaluh ditunjuk sebagai Kapolsek Sumobito. Jabatan Kapolsek Megaluh kini diisi oleh Iptu Irfendi Fibrianto yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Timur.

Selain rotasi jabatan tersebut, Iptu Rangga Nurrizaldy yang sebelumnya menjabat Kanit 3 Satreskrim Polres Jombang dimutasikan sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Dalpers Ro SDM Polda Jawa Timur dalam rangka mengikuti Pendidikan S-2 STIK Reguler Angkatan ke-16 Tahun Anggaran 2026.

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polres Jombang. 

"Saya mengucapkan selamat atas jabatan yang baru. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas pada jabatan sebelumnya. Semoga sukses di tempat tugas yang baru. Saya juga memohon maaf apabila selama kebersamaan terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan," ujarnya dalam pesan yang diterima wartawan, Senin (29/6/2026).

Kapolres memberikan apresiasi khusus kepada pejabat lama atas kinerja optimal, terutama dalam pengungkapan berbagai kasus selama bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Jombang. 

"Selama menjabat, hampir seluruh kasus dapat diungkap dengan baik. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jombang," ungkapnya.

Kepada para pejabat yang baru bergabung, Kapolres menyampaikan ucapan selamat datang serta berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan. 

"Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Polres Jombang. Semoga pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik dan membawa inovasi demi kemajuan organisasi," katanya.

Lebih lanjut, AKBP Ardi Kurniawan menegaskan bahwa seluruh personel Polres Jombang harus mengedepankan prinsip respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Menurutnya, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

"Saya ingin permasalahan apa pun harus diselesaikan dengan turun langsung ke lapangan. Prinsip utama di Polres Jombang adalah respons cepat terhadap laporan masyarakat, baik di Polres maupun di jajaran. Kita harus hadir, memberikan manfaat bagi masyarakat Jombang, dan jangan sampai menyakiti hati masyarakat," tandasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kehadiran Wapres Gibran yang didampingi langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang ini menambah makna istimewa pada acara tahunan Pondok Pesantren (Ponpes) Gadingmangu tersebut.

Sebanyak 2.000 peserta yang terdiri dari santri dan alumni Ponpes Gadingmangu mengikuti perkemahan yang berlangsung dari 28 Juni hingga 2 Juli 2026. Mengusung tema "Perkuat Karakter Pemuda, Profesional, Religius dan Berazaskan Pancasila, guna Memperkokoh Eksistensi Bangsa di bawah Naungan NKRI", kegiatan ini menjadi penanda perjalanan Ponpes Gadingmangu.

Dalam sambutannya, Wapres Gibran menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada periode 2030 hingga 2045.

"Anak muda harus memiliki wawasan yang luas, akhlak yang baik, karakter yang kuat, serta mampu mandiri, termasuk dalam bidang kewirausahaan," ujar Gibran di hadapan peserta.

Ia juga mengingatkan para peserta akan pentingnya menyiapkan diri sejak dini untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. "Persiapkan diri sejak sekarang agar mampu menjadi generasi yang membawa kemajuan bangsa," pesannya.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan. 

"Bangsa ini membutuhkan stabilitas. Jangan mudah percaya hoaks, karena pembangunan tidak akan berjalan baik apabila masyarakat terpecah belah," tegasnya.

Ketua Panitia Permata CAI 2026, H. Achmad Fawwaz Abd Aziz, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Wakil Presiden. Menurutnya, kehadiran Gibran menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh peserta.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial, Wapres juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera di sekitar Desa Sambirejo.

Fawwaz menjelaskan, selama lima hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai materi pembinaan seperti wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dakwah, hukum, hingga kepemimpinan. 

"Kami ingin melahirkan generasi muda yang memiliki nasionalisme tinggi, berjiwa patriotik, religius, mandiri, serta siap menjadi pemimpin masa depan," katanya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja tinggi. Perkemahan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bonus demografi merupakan peluang besar bagi Indonesia. Karena itu, generasi muda harus dipersiapkan sejak dini agar mampu menjadi SDM unggul yang profesional, religius, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini diambil untuk meluruskan narasi yang sempat beredar dari pihak kuasa hukum salah satu terduga pelaku pemukulan, yang menyatakan bahwa para pelaku merupakan pekerja pabrik tersebut.

Petugas Keamanan Pabrik, Bayaki, membantah keras klaim tersebut dan menegaskan bahwa keempat terduga pelaku sama sekali tidak memiliki ikatan kerja dengan perusahaan. Status para pelaku murni warga luar atau warga sekitar, bukan karyawan pabrik.

"Bukan pekerja di sini. Bukan pekerja di sini, ya mereka orang luar, warga sini," ujar Bayaki saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/6/2026).

Bayaki kemudian membeberkan kronologi peristiwa secara runtut. Insiden bermula pada malam hari ketika keempat orang tersebut mendatangi area pabrik dengan dalih ingin meminta lowongan pekerjaan. Karena waktu yang sudah larut dan tidak tepat untuk urusan administrasi, pihak keamanan mengarahkan mereka secara baik-baik untuk datang kembali keesokan harinya.

Namun, situasi justru berujung ricuh. Para pelaku yang diduga kuat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol langsung tersulut emosi. Mereka bertindak arogan hingga melakukan aksi pemukulan terhadap pekerja pabrik.

"Pertama, tujuannya minta pekerjaan. Dan saya suruh untuk datang besok pagi. Ternyata memang keadaan bau alkohol, ya mungkin akhirnya mereka jadi arogan," tambah Bayaki.

Bayaki sangat menyayangkan tindakan para pelaku yang dinilai tidak etis. Menurutnya, urusan mencari pekerjaan seharusnya dilakukan pada siang hari secara resmi dan dalam kondisi yang kondusif, bukan pada larut malam.

Saat ini, kasus penganiayaan tersebut telah resmi dilaporkan dan ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Pihak keamanan pabrik sepenuhnya mendukung proses hukum yang berjalan.

"Ya, semoga dengan memberikan suatu efek jera bagi mereka," pungkas Bayaki.

Senada dengan pihak keamanan, Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun Kedung Asem, Desa Bandarkedungmulyo, Hartono, turut bersuara. 

Ia menyampaikan bahwa keberadaan PT Handsome Investments Indonesia di wilayahnya sebenarnya sangat dinantikan masyarakat demi mendongkrak perekonomian warga sekitar.

Pihak pemerintah desa secara tegas membantah bahwa aksi gangguan atau premanisme yang terjadi tersebut mewakili aspirasi warga dusun setempat.

Menurut Hartono, kehadiran pabrik ini dinilai menjadi angin segar bagi ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi para pemuda setempat. Bahkan, pemerintah desa telah merencanakan bahwa pada tahap awal operasional, perekrutan tenaga kerja akan memprioritaskan warga lokal sebelum membuka kesempatan bagi warga dari desa lain.

"PT Handsome ini ya sebuah perusahaan yang sangat ditunggu oleh masyarakat kami. Keberadaannya ini memang sudah dirindukan lah bahasanya, supaya segera beroperasi dan kami semua masyarakat Bandarkedungmulyo terutama, khususnya ya ingin kerja di sini," ujar Hartono.

Menanggapi insiden gangguan tersebut, Hartono menegaskan bahwa masyarakat justru sangat tidak menginginkan adanya konflik. Aksi-aksi premanisme yang memperlambat jalannya operasional pabrik dinilai sangat merugikan kepentingan khalayak umum. Warga disebutnya merasa dirugikan karena dampak positif pabrik, terutama penyerapan tenaga kerja, menjadi tertunda.

"Tapi yang jelas warga kami ya sangat tidak menginginkan hal itu. Jadi ada prinsip-prinsip yang nantinya memperlambat operasi pabrik ini ya sangat-sangat mengganggu masyarakat kami gitu loh. Pinginnya cepat berdiri, sehingga merasakan dampak positifnya," tegas Hartono.

Terkait langkah hukum yang kini telah ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan, pihak pemerintah dusun sepenuhnya menyerahkan dan mendukung penuh proses tersebut kepada aparat penegak hukum. 

Hartono berharap pihak kepolisian dapat bertindak objektif dan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini karena telah mengganggu iklim investasi dan kepentingan masyarakat luas.

"Ya saya berharap ya polisi obyektif dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga apapun ketika memang ini merugikan secara khalayak umum ya bagaimana gitu, Pak," pungkas Hartono. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kelangkaan terpantau terjadi di tiga SPBU, yakni SPBU Jalan Basuki Rahmad (Desa Tunggorono), SPBU Jalan Haji Abdoeh Moertadji (Jatipelem, Kecamatan Diwek), dan SPBU di wilayah Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang. Kondisi ini memaksa sejumlah pemilik kendaraan bermotor beralih ke jenis BBM lain.

Berbeda dengan titik lainnya, SPBU Jalan Gatot Subroto, Jelakombo, dan SPBU Desa Glagahan, Kecamatan Perak, masih menyediakan Pertalite. Namun, ketersediaan tersebut justru memicu antrean panjang kendaraan hingga meluber ke area jalan raya.

"Saya tadi mau berangkat kerja dari Kecamatan Peterongan menuju Kecamatan Perak. Dalam perjalanan, saya sudah berkeliling ke empat SPBU, tapi akhirnya terpaksa membeli Pertamax dengan harga Rp16.250 per liter karena Pertalite tidak ada," ujar Rama, salah satu pengendara yang terdampak kelangkaan.

Tak hanya di SPBU, pengecer bensin di sepanjang jalan tersebut juga kehabisan stok Pertalite. Sebagian besar hanya menyisakan Pertamax, bahkan ada yang tidak memiliki stok sama sekali.

Salah satu petugas SPBU di Jalan Basuki Rahmad, Tunggorono, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa kekosongan Pertalite telah terjadi sejak Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

"Iya, kosong sejak tadi pagi jam 3," ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi kelangkaan stok Solar. Menurutnya, pasokan Solar per shift dibatasi sebanyak 1.500 liter, sesuai kebijakan dari kantor pusat Pertamina.

"Solar ini juga terancam, karena memang dibatasi 1.500 liter per shift dari Pertamina sana," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan sosial rutin pondok sejak tahun 1976. Selain warga sekitar kawasan pondok, terkhusus Desa Gadingmangu, peserta khitan juga berasal dari warga Kabupaten Jombang.

Pengurus Ponpes Gadingmangu, KH Dawud Bin Ali mengatakan kegiatan khitan massal sebagai bentuk ikhtiar Ponpes untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar.

"Ikhtiar sosial untuk warga sekitar dan membangun sinergi bersama pemerintah daerah," ucap KH Dawud Bin Ali dalam sambutan yang disampaikan.

Pihaknya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari pemerintah selama ini. Ponpes Gadingmangu terus berkomitmen secara reguler mengadakan bakti sosial khitan massal setiap tahunnya. 

"Kurang lebih sudah sebanyak 80 kali kegiatan terselenggara sejak tahun 1976," ungkapnya.

Jumlah peserta untuk tahun 2026 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tahun ini ponpes menerima pendaftar sebanyak 72 orang, sedangkan tahun sebelumnya sebanyak kurang lebih 60 orang.

Senada Humas Ponpes Gadingmangu, Rudi Haryanto menyebut ada 8 orang tenaga medis yang membantu kegiatan khitanan massal. 

"Tenaga medis dari beberapa klinik di wilayah kecamatan Perak," ujar Rudi.

Pihaknya berterima kasih atas kehadiran forkopimda maupun forkopimcam, termasuk kehadiran dari Wakil Bupati Jombang KH Salmanuddin Yazid atau Gus Salman.

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menyampaikan kehadiran Forkopimda untuk memenuhi undangan kegiatan khitanan massal Ponpes Gadingmangu dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 70 orang.

"Semoga anak-anak yang di khitan cepat diberikan kesembuhan dan kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa," tandas Gus Wabub. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Jupri, proyek ini bermula dari pengajuan izin pemanfaatan akses jalan oleh pihak PT Jian You Indonesia kepada warga Desa Gambiran. Menindaklanjuti permohonan itu, pemerintah desa segera melakukan pengecekan status aset. 

Hasilnya, berdasarkan data dari Dinas PUPR, jalan tersebut tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah, melainkan berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah Desa Gambiran.

“Sebelum pembangunan dimulai, pihak desa sudah menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada 5 Desember 2025 yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga perwakilan petani dan pemuda,” ujar Jupri kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Jupri menegaskan, tidak ada penolakan sama sekali dari warga terkait pembangunan tersebut. Ia meluruskan bahwa insiden yang sempat viral terjadi semata-mata karena faktor teknis. 

“Kemarin itu belum boleh lewat hanya karena betonnya masih baru dicor, jadi butuh waktu sekitar tiga minggu agar kuat. Kalau belum waktunya sudah dilewati, tentu akan merusak kualitas beton itu sendiri. Sekarang setelah siap, semuanya justru sangat senang," jelasnya.

Fasilitas jalan yang dibangun pada bulan Mei lalu itu terletak di perbatasan Dusun Gambiran Selatan dan Dusun Ngrowo. Kini, pembangunan telah rampung dan manfaatnya mulai dirasakan secara luas oleh warga, khususnya para petani dan anak-anak sekolah. Tak hanya membangun jalan, pihak PT Jian You Indonesia juga turut membangun saluran irigasi sawah sebagai wujud perhatian terhadap petani setempat.

"Alhamdulillah, melalui Musdes tersebut semua pihak sepakat dan mengizinkan pengajuan dari PT Jian You Indonesia untuk membangun akses jalan ini. Sekarang jalannya sudah lebar dan luas, bahkan kendaraan roda empat seperti truk diesel sudah bisa bersalipan dengan mudah. Aktivitas pertanian dan waktu panen kini jauh lebih lancar,” tambah Jupri.

Rasa syukur juga disampaikan oleh Sayid Abdulloh (55), salah seorang petani Desa Gambiran. Ia mengungkapkan kebahagiaannya atas perubahan kondisi jalan yang dulu rusak dan penuh lubang menjadi jalur beton yang mulus. 

"Dulu kalau mau ke sawah susahnya minta ampun, lubangnya terlalu dalam. Sekarang jalur betonnya sudah nyaman dan sangat membantu perjalanan petani. Selain untuk ke sawah, anak-anak sekolah juga sekarang bisa lewat sini dengan aman tanpa harus memutar ke jalan raya besar," tuturnya.

Senada dengan Sayid, Wahib (63), warga Kecamatan Sumobito yang memiliki lahan sawah di Desa Gambiran, juga turut merasakan manfaat jalan tersebut. 

"Meskipun saya bukan orang Gambiran, tapi saya punya sawah di daerah sini. Saya senang karena jalan menuju sawah sekarang bagus dan mulus, jadi kalau panen, truk pengangkut juga lebih mudah jalannya,” ungkapnya.

Pihak Pemerintah Desa Gambiran berharap, kehadiran PT Jian You Indonesia dan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya memperlancar aktivitas sosial dan pertanian, melainkan juga mampu mendongkrak roda perekonomian serta memberdayakan pelaku UMKM di lingkungan Desa Gambiran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi ini merupakan respons atas kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal ribuan buruh yang dilakukan manajemen PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang.

Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, menegaskan bahwa para pekerja yang hadir dalam aksi ini merupakan korban PHK sepihak ribuan buruh. Tindakan PHK tersebut dianggap cacat hukum dan menunjukkan kesewenang-wenangan manajemen perusahaan.

"Hari ini, semua yang kita bawa adalah karyawan PT SGS. Semuanya adalah korban PHK. Jadi per tanggal 30 Juni mereka disudahi," ujar Hadi saat ditemui di sela-sela aksi.

Hadi menjelaskan, sebelum proses PHK berjalan, para buruh telah digantikan oleh tenaga kerja outsourcing dan alih daya. Ia menilai tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2026.

“Pekerja outsourcing hanya boleh dipekerjakan di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak boleh mempekerjakan di pekerjaan inti. Namun, proses ini belum selesai, perusahaan sudah menghentikan mereka dan menggeser tempat kerja mereka,” tegas Hadi.

Selain menuntut pembatalan PHK, SBPJ juga mendesak pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten Jombang terkait nasib ribuan buruh yang terancam kehilangan pekerjaan. 

Hadi menyoroti adanya ketimpangan antara klaim pemerintah dalam meminimalkan angka pengangguran dengan kenyataan di lapangan.

“Angka pengangguran bertambah ribuan orang di Kabupaten Jombang. Nah, ini yang kita perlu pertanggungjawaban, di mana Dinas Tenaga Kerja Jombang selalu saja tidak ada progres terbaik,” tandasnya.

Para buruh menuntut beberapa poin penting, di antaranya mencabut UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, menolak PHK sepihak, menolak sistem pesangon yang dicicil, serta menghapus sistem kerja kontrak dan alih daya yang dianggap merugikan kesejahteraan buruh. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr. Wahono Edi Prastowo, menjelaskan bahwa puncak kegiatan ditandai dengan pelaksanaan zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri dari Mabes Polri.

"Bakti kesehatan ini dilaksanakan serentak oleh Bidokkes di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Timur, puncaknya digelar di Rumah Sakit Bhayangkara Jombang," ujarnya.

Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, meliputi operasi katarak, khitan massal, operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum dan spesialis, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan gigi.

Kombes Pol dr. Wahono Edi Prastowo menyampaikan bahwa kegiatan ini menargetkan sebanyak 2.500 penerima manfaat dari berbagai kalangan, di antaranya pelajar, balita, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, pekerja, pengemudi ojek online, serta masyarakat umum di sekitar Jombang.

Selain pelayanan kesehatan, Polda Jatim juga memperkenalkan program Kartu Bhayangkara Prioritas. Program yang telah berjalan sekitar tiga tahun ini ditujukan bagi mitra dan masyarakat yang memenuhi syarat.

"Kartu Bhayangkara Prioritas memberikan kemudahan dan prioritas pelayanan yang setara dengan keluarga besar Polri, mulai dari pendaftaran hingga pelayanan kesehatan lainnya," jelasnya.

Ia menambahkan, pemegang kartu tetap harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Kartu Bhayangkara Prioritas dapat langsung datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Jombang. Wahono berharap keberadaan rumah sakit tersebut semakin dikenal luas dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai fasilitas kesehatan umum.

"Rumah Sakit Bhayangkara Jombang tidak hanya untuk keluarga besar Polri, tetapi juga melayani seluruh masyarakat. Melalui momentum Hari Bhayangkara ini, kami ingin hadir dan berbakti langsung kepada masyarakat," tuturnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Informasi tersebut disampaikan oleh pelapor, Sutarji, warga Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Ia mengungkapkan dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Honda Brio tahun 2017 miliknya oleh oknum kades berinisial S.

"Sampai hari ini, saya masih menuduh mobil itu dibawa Pak Syahbiyan. Yang jelas itu. Mobil itu masih di situ lah, belum dikembalikan," ujar Sutarji kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Menurut Sutarji, permasalahan bermula pada 12 Maret 2026. Saat itu, ia meminta bantuan kepada Kades S untuk menyelesaikan sebuah perkara. Sebagai jaminan penanganan kasus, mobil miliknya diserahkan.

Setelah masalah selesai, Sutarji bermaksud mengambil kembali mobil jaminan tersebut ke rumah Kades di Desa Plosokerep. Ia datang dengan membawa uang Rp20 juta sebagai bentuk ucapan terima kasih. Namun, bukannya mengembalikan mobil, Kades S malah berdalih mobil masih berada di Kediri.

Selanjutnya, Sutarji mengaku bahwa pada 25 Mei 2026, Kades S kembali meminta uang senilai Rp5 juta. Merespons permintaan itu, Sutarji berniat memberikan uang sekaligus mengambil mobilnya dengan membawa total uang senilai Rp30 juta.

"Kades hanya mengambil Rp5 juta dan berjanji akan mengembalikan mobil pada awal Juni 2026," beber Sutarji.

Hingga laporan ini dibuat, janji tersebut tidak kunjung ditepati. Bahkan, Sutarji mengaku oknum kades tersebut sempat melakukan intimidasi kepada anaknya. Akibat kejadian ini, Sutarji menderita kerugian material mencapai Rp80 juta.

Dalam keterangannya, Sutarji menegaskan masih menuntut tanggung jawab oknum kades tersebut. Terkait proses hukum, ia berharap pihak kepolisian dapat memeriksa pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan yang jujur.

"Saya memohon para pihak yang terkait keberadaan mobil saya untuk diperiksa, dalam kurung istri dan Syahbiyan dan istrinya," tandas Sutarji.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan.

"Iya benar, masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi sesuai prosedur," ungkapnya.

Di sisi lain, Kades Plosokerep berinisial S saat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. Wartawan juga sudah berupaya mendatangi Kantor Desa Plosokerep, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua ORADO Jombang M Hakam Amarulloh melalui Ketua Harian Adi Rosul menyampaikan, turnamen olahraga domino digelar terbuka untuk para atlet di Jawa Timur. Open turnamen ini didukung penuh oleh Polres Jombang dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80.

Turnamen tersebut digelar satu hari penuh di Gedung Kresna Polres Jombang sejak pukul 09.00 WIB. Acara dibuka langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan.

"Turnamen domino ini digelar dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80. Atas dukungan penuh Kapolres Jombang, ORADO Jombang sukses menggelar open turnamen yang diikuti para atlet olahraga domino se-Jawa Timur," kata Adi di lokasi, Minggu (21/6/2026).

Adi menyampaikan, antusias peserta cukup tinggi pada turnamen domino Kapolres Jombang Cup kali ini. Sebanyak 32 tim ramai-ramai mengikuti open turnamen olahraga domino tersebut. Tidak hanya dari Jombang, peserta juga datang dari Kediri, Blitar, Mojokerto, Lamongan, hingga Surabaya.

"Alhamdulillah antusias peserta pertandingan dan para atlet cukup tinggi. Ini menandakan olahraga domino cukup diminati masyarakat. Hari ini sebanyak 32 tim atau 64 peserta bertanding memperebutkan juara Kapolres Jombang Cup," ucapnya.

Atmosfer keseruan pertandingan olahraga domino juga dirasakan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan yang turut bermain pada pertandingan tersebut. Menurutnya, olahraga domino ini merupakan kegiatan positif yang bisa menyalurkan energi positif di masyarakat.

"Olahraga domino ini sangat positif. Bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan masyarakat ke arah positif, sehingga bisa mendukung terwujudnya lingkungan kamtibmas di Jombang," ujarnya.

Ardi mengatakan, turnamen domino digelar dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk dukungan Polres Jombang kepada para atlet ORADO untuk meraih prestasi di bidang olahraga domino.

"Adanya kompetisi ini maka semakin banyak wadah turnamen olahraga domino di Jombang, sehingga bisa memunculkan bibit-bibit atlet potensial yang nantinya akan berprestasi tidak hanya di lokal Jombang saja, melainkan sampai ke tingkat nasional," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

AKBP Ardi Kurniawan secara tegas akan mengambil langkah-langkah hukum atas segala aktivitas yang ditengarahi mengarah pada upaya-upaya menghambat jalannya investasi di kota santri. 

"Iya mas, kita proses sesuai prosedur hukum," ucap AKBP Ardi Kurniawan kepada suarajatimpost.com, Ahad (21/6/2026). 

Sebelumnya, PT Handsome Investments Indonesia yang berlokasi di Dusun Kedung Asem, Desa/Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, menempuh jalur hukum atas dugaan aksi premanisme, intimidasi, dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para pekerjanya.

Langkah hukum ini diambil karena aktivitas yang mengarah pada premanisme tersebut telah mengganggu kegiatan operasional dan dinilai tidak sejalan dengan semangat menciptakan iklim investasi yang aman di Kabupaten Jombang.

Pihak perusahaan secara resmi melaporkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.40 WIB itu ke polisi pada Rabu (17/6/2026). Laporan tercatat dengan Nomor Bukti Laporan: STTLPM/520.RESKRIM/VI/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR.

Peristiwa bermula saat empat orang pria berinisial MLN, KDK, RE, dan DDK diduga memasuki kawasan operasional pabrik melalui gerbang depan tanpa izin, baik secara tertulis maupun lisan. Saat para terlapor masuk, dua petugas keamanan pabrik, Haki dan Mat Iksan, sedang berada di area belakang pabrik untuk mengawal truk molen pengangkut cor beton untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Setelah berada di dalam pekarangan pabrik, kelompok tersebut diduga membuat keonaran dan mengusir para karyawan yang sedang menjalankan aktivitas kerja lembur. Selain intimidasi verbal, tindakan itu juga disertai kekerasan fisik. Dilaporkan, dua orang karyawan PT Handsome Investments Indonesia menjadi korban penganiayaan di lokasi kejadian. (*)

Editor:  Danu

Turnamen ini sekaligus membuktikan bahwa animo pencinta eSports di Kabupaten Jombang merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari ketatnya persaingan sejak awal, di mana dari total 62 tim yang mendaftar, sebanyak 54 tim dengan total 270 peserta dinyatakan lolos verifikasi untuk bertanding. 

"Turnamen ini menyasar pemuda dengan rentang usia 15 hingga 30 tahun sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan wadah positif bagi talenta muda lokal," Ketua Umum ESI Kabupaten Jombang, Rahmat Agung Saputra, kepada media, Ahad (21/6/2026). 

Selain memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar Rp5 juta turnamen ini juga menjadi ajang seleksi yang sangat ketat. Pasalnya, tim peraih Juara 1, 2, dan 3, serta memenuhi syarat regulasi usia 16 hingga 22 tahun akan langsung dikirim sebagai delegasi resmi Polres Jombang.

Mereka dijadwalkan bertanding dalam turnamen kualifikasi serentak se-Jawa Timur pada 21–22 Juni, demi memperebutkan tiket menuju turnamen Kapolda Jatim hingga tingkat Kapolri.

Acara puncak ditutup dengan penyerahan hadiah yang diserahkan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander bersama Ketua Umum ESI Kabupaten Jombang, Rahmat Agung Saputra. 

Pihak penyelenggara berharap, dengan tingginya antusiasme yang menjadikan Jombang sebagai barometer eSports di Jawa Timur.

"Para pemuda tidak hanya sekadar bermain game, namun mampu terus mengasah mental kompetitif yang sportif serta siap membawa nama harum Kabupaten Jombang di kancah provinsi maupun nasional," tandas Agung. (*)

Editor: Danu

Pertandingan ini menjadi sarana solidaritas dan dukungan untuk saling menimba ilmu demi kemajuan sepak bola di Jawa Timur. Bagi BUFA sendiri, laga ini merupakan wadah untuk membangun akademi sekaligus pembelajaran dari klub besar kebanggaan warga Jawa Timur.

Pembina BUFA, Frengky Anjasmoro, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada klub Persebaya U-17 atas kesediaannya meluangkan waktu untuk datang dan bertanding di homebase BUFA di Jombang.

“Semoga seluruh keluarga besar Persebaya diberikan kelancaran, keberhasilan, kesuksesan, dan mampu meraih prestasi di tingkat nasional,” ujar Frengky.

Pihaknya merasa terhormat atas kehadiran pemain muda, pelatih, dan ofisial klub Persebaya Surabaya yang telah memberikan pelajaran berharga bagi para pemain muda BUFA dalam laga persahabatan tersebut.

“BUFA baru berdiri sekitar dua tahun, dan Alhamdulillah bisa menjadi sparring partner Persebaya U-17 yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Ini tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap hubungan antara BUFA dan Persebaya tidak berhenti pada satu pertandingan saja, melainkan dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan pembinaan dan komunikasi antarklub.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, menjadi sarana komunikasi sekaligus mempererat silaturahmi antara BUFA dan Persebaya,” tuturnya.

Frengky juga berharap para pemain dari kedua tim dapat terus berprestasi dan mewujudkan cita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ia menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik selain kemampuan teknis di lapangan.

“Kami berharap anak-anak bisa meraih prestasi, menggapai cita-citanya menjadi pemain profesional yang berkarakter mulia, dan suatu saat dapat menjadi bagian dari Timnas Indonesia,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan konvoi dikoordinasi langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati bulan Bung Karno yang melibatkan seluruh perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Donny Anggun, menjelaskan bahwa agenda ziarah ke kota persemayaman sang proklamator merupakan bentuk penghormatan tinggi sekaligus momen refleksi bagi para kader untuk mendoakan almarhum selaku Pahlawan Nasional tersebut.

"Kegiatan ziarah ke Blitar ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang sudah kami jadwalkan di DPC PDI Perjuangan Jombang untuk memperingati Bulan Bung Karno. Seperti yang kita ketahui, bulan Juni penuh dengan momen bersejarah, mulai dari Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, hingga Hari Wafat beliau nanti pada 21 Juni," ujar Donny saat diwawancarai di lokasi keberangkatan.

Donny mengungkapkan bahwa keputusan menggunakan kendaraan roda dua ini tidak diambil secara sepihak, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama dengan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) sejak beberapa minggu yang lalu. Menurutnya, ada filosofi mendalam di balik pemilihan moda transportasi ini, yakni untuk memupuk rasa kepedulian dan kebersamaan yang nyata di sepanjang jalan.

"Kami memang menghendaki berangkat naik sepeda motor. Teman-teman di tingkat bawah menilai, kalau kita naik bus atau kendaraan mewah lainnya, kita seperti berada di 'zona nyaman'. Kami ingin melepas ego itu. Dengan bersepeda motor bersama seperti ini, harapannya para kader bisa jauh lebih guyub, menyatu dengan masyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan antar-pengurus," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jombang tersebut.

Menyadari bahwa membawa puluhan sepeda motor ke luar kota berpotensi mengganggu pengguna jalan lain, pihak DPC PDI Perjuangan Jombang telah menyiapkan skema dan teknis perjalanan yang sangat matang demi menjaga ketertiban lalu lintas serta keselamatan para kader.

Donny menerangkan, setiap PAC dari total 21 kecamatan di Jombang mengirimkan 3 armada sepeda motor. Setidaknya ada sekitar 63 sepeda motor dari perwakilan kecamatan yang bergerak, belum termasuk rombongan tambahan dari pengurus harian DPC serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang.

Agar tidak menimbulkan kemacetan panjang di jalur arteri Jombang–Blitar, pemberangkatan tidak dilakukan sekaligus dalam satu rombongan besar. Panitia memecah konvoi menjadi 5 sampai 6 kelompok kecil. Setiap kelompok kecil tersebut hanya berisi maksimal 10 sepeda motor. Waktu keberangkatan antar-kelompok pun diberi jeda beberapa menit. Selain itu, tiap-tiap kelompok dikawal ketat oleh dua orang personel Satgas Cakra Buana untuk memastikan barisan tetap tertib dan mematuhi rambu lalu lintas.

"Kami sudah membentuk kepanitiaan khusus jauh-jauh hari dan menerjunkan Satgas partai untuk melakukan pengawalan ketat. Kami tidak ingin konvoi ini mengganggu hak masyarakat umum di jalan raya. Makanya semua harus patuh pada aturan kelompok yang sudah dibuat," tegas Donny.

Perjalanan panjang dari Jombang ini nantinya tidak langsung menuju ke area pemakaman. Setibanya di wilayah Blitar, seluruh rombongan kader dari Jombang dijadwalkan untuk transit dan beristirahat sejenak. Tempat berkumpul utama dipusatkan di kediaman Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar yang bertindak selaku tuan rumah.

Momen transit ini akan dimanfaatkan oleh para kader untuk saling bersilaturahmi, berdiskusi, sekaligus melakukan konsolidasi santai dengan sesama kader partai, baik dari internal Blitar maupun dari wilayah lain di Jawa Timur yang kebetulan juga hadir di lokasi.

Setelah seluruh persiapan selesai dan kondisi fisik para kader kembali segar, barulah pada sore hari sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB, seluruh rombongan besar akan bergerak bersama-sama menuju kompleks Makam Bung Karno. Agenda utama di sana adalah melaksanakan doa bersama secara khusyuk, membaca tahlil, dan ditutup dengan prosesi tabur bunga di pusara Sang Proklamator. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan peningkatan kapasitas keilmuan kepada siswa dan guru dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 18-19 Juni 2026 bertempat di salah satu sarana sekolah setempat.

Kegiatan yang diikuti 30 siswa-siswi ini pada hari pertama, peserta mendapatkan materi dasar-dasar jurnalistik dan multimedia. Kemudian pada hari kedua para siswa menjalani praktik wawancara, penulisan berita, hingga pembuatan podcast layaknya jurnalis profesional.

Kepala SMP Negeri 4 Jombang, Slamet Agus Tri Prastyo, menyampaikan apresiasi kepada para insan media yang tergabung dalam IJTI Jombang karena telah meluangkan waktu dan tenaga untuk berbagi ilmu.

"Saya sebagai kepala sekolah berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk SMPN 4 Jombang," ujar Agus dalam pesan yang diterima wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Ia menambahkan, pemahaman mengenai jurnalistik dan media menjadi hal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

"Di era seperti ini, kita harus benar-benar belajar dan mengerti tentang jurnalistik dan media. Ini ilmu yang penting sekali," jelasnya.

Agus mengungkapkan, setelah pelatihan tersebut pihak sekolah berencana membentuk ekstrakurikuler jurnalistik. Ia berharap para siswa menjadi penyeimbang informasi sekaligus terus mengembangkan kemampuan yang ada.

"Saya berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan menjadi hal yang bermanfaat. Kalian juga diharapkan menjadi penyeimbang berita dan meningkatkan ilmu jurnalistik," tuturnya.

Panitia kegiatan, Adi Rosul menjelaskan bahwa pelatihan dirancang untuk menyesuaikan perkembangan dunia media saat ini dengan memadukan teori dan praktik.

"Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama materi dasar-dasar jurnalistik dan multimedia, sedangkan hari kedua praktik wawancara, penulisan berita, dan podcast," ujarnya.

Para peserta dibekali kemampuan mencari, memverifikasi, dan menyusun berita yang objektif dan menarik, serta pelatihan fotografi jurnalistik, teknik berbicara di depan kamera, visual storytelling, hingga simulasi reportase dan pembuatan podcast.

Pada hari kedua, Kapolsek Jombang, AKP Edy Widoyono, memberikan materi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja sebagai bagian dari penguatan karakter bagi para peserta.

"Melalui kegiatan yang diinisiasi IJTI Jombang, diharapkan lahir bibit-bibit jurnalis muda yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif sekaligus menghasilkan informasi yang sehat dan berkualitas di lingkungan sekolah maupun masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah hukum ini diambil karena aktivitas yang mengarah pada premanisme tersebut telah mengganggu kegiatan operasional dan dinilai tidak sejalan dengan semangat menciptakan iklim investasi yang aman di Kabupaten Jombang.

Pihak perusahaan secara resmi melaporkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 23.40 WIB itu ke polisi pada Rabu (17/6/2026). Laporan tercatat dengan Nomor Bukti Laporan: STTLPM/520.RESKRIM/VI/2026/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR.

Peristiwa bermula saat empat orang pria berinisial MLN, KDK, RE, dan DDK diduga memasuki kawasan operasional pabrik melalui gerbang depan tanpa izin, baik secara tertulis maupun lisan. Saat para terlapor masuk, dua petugas keamanan pabrik, Haki dan Mat Iksan, sedang berada di area belakang pabrik untuk mengawal truk molen pengangkut cor beton untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Setelah berada di dalam pekarangan pabrik, kelompok tersebut diduga membuat keonaran dan mengusir para karyawan yang sedang menjalankan aktivitas kerja lembur. Selain intimidasi verbal, tindakan itu juga disertai kekerasan fisik. Dilaporkan, dua orang karyawan PT Handsome Investments Indonesia menjadi korban penganiayaan di lokasi kejadian.

Mewakili pihak perusahaan, MB selaku pemegang mandat tanggung jawab PT Handsome Investments Indonesia, menyatakan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan upaya melindungi hak-hak pekerja. Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat merespons cepat laporan tersebut.

"Aksi ini terjadi pada malam hari, sekitar pukul 23.54 WIB. Mereka masuk ke area perusahaan dan melakukan pemukulan terhadap pekerja kita yang sedang bertugas. Untuk nama-nama oknum yang terlibat, seluruhnya sudah kami serahkan secara resmi dalam berkas laporan di kepolisian," ujar MB dalam pesan yang diterima wartawan, Jumat (19/6/2026).

Pihak perusahaan berharap dapat tercipta lingkungan industri yang kondusif. Kepastian keamanan dinilai sebagai pilar utama agar investasi yang masuk ke Jombang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian daerah.

"Kami sangat berharap pihak keamanan, dalam hal ini Polres Jombang, dapat merespons laporan ini dengan baik. Penegakan hukum yang tegas sangat penting agar investasi dari PT Handsome maupun perusahaan lainnya di wilayah Jombang dapat berjalan aman, lancar, dan terbebas dari segala bentuk gangguan luar," tambah MB.

Insiden pengusiran dan penganiayaan di tengah malam ini berdampak langsung pada kondisi psikologis para pekerja di lapangan. Keresahan pun muncul di kalangan pekerja, khususnya mereka yang bertugas pada giliran kerja malam (shift malam).

"Kami yakin, Pemerintah Jombang, bahkan pihak kepolisian serta elemen pendukungnya, mampu menciptakan iklim investasi di Jombang yang aman dan bebas dari aksi premanisme," tandasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan adanya laporan perusahaan tersebut. 

"Iya betul ada," ucap AKP Dimas Robin singkat kepada suarajatimpost.com.

Melalui unit Pidana Umum (Pidum), polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menjamin keamanan iklim investasi di Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Capaian ini menempatkan SMA Budi Utomo di peringkat kedua se-Kabupaten Jombang untuk jumlah siswa terbanyak yang lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Waka Humas) SMA Budi Utomo Gadingmangu, Abdul Aziz Kusaini, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan anak didiknya tersebut.

"Alhamdulillah, untuk tahun ajaran 2025/2026 ini, SMA Budi Utomo berhasil meloloskan total 137 murid dari berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru," ujar Abdul Aziz saat diwawancarai.

Secara rinci, sebaran 137 siswa yang lolos ke kampus negeri tersebut meliputi: jalur SNBP (prestasi) 56 siswa; jalur prestasi lainnya 22 siswa; jalur SPAN-PTKIN (keagamaan) 10 siswa; jalur SNBT (tes) & mandiri 49 siswa. 

Total kelulusan ini merepresentasikan sekitar 25 persen dari keseluruhan siswa kelas 12 yang berjumlah 530 anak.

Keberhasilan meloloskan ratusan siswa ke perguruan tinggi ini tidak diraih secara instan. Pihak sekolah telah merancang strategi matang dan pendampingan intensif sejak para siswa duduk di bangku kelas 11.

Langkah tersebut meliputi bimbingan khusus untuk menghadapi ujian tertulis (SNBT) serta pemetaan nilai rapor siswa yang masuk kriteria kuota pendaftaran jalur prestasi (SNBP).

"Mulai dari kelas 11 anak-anak sudah kita persiapkan. Kami bimbing mereka secara intensif melalui program bimbingan belajar," jelas Abdul Aziz.

Demi memaksimalkan potensi siswa, SMA Budi Utomo juga mengalokasikan waktu belajar khusus dan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga bimbingan belajar (bimbel) ternama, seperti Ruangguru dan Pejuang Pendidik.

Melihat tren positif ini, manajemen SMA Budi Utomo Gadingmangu langsung memasang target yang lebih tinggi untuk tahun ajaran berikutnya. Pihak sekolah optimistis bisa mendongkrak angka kelulusan, dengan target khusus 150 siswa lolos murni dari jalur prestasi (SNBP).

Selain jalur prestasi, program bimbingan untuk jalur ujian tertulis dan mandiri juga akan terus digenjot secara maksimal.

"Harapan kami untuk tahun depan, 150 siswa bisa lolos PTN dari jalur SNBP saja. Otomatis jalur-jalur lainnya juga akan terus kami upayakan, sehingga targetnya 50 hingga 75 persen lulusan kami bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri," pungkas Abdul Aziz. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebanyak 535 jemaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 60 dan 61 akhirnya tiba kembali di kampung halaman dengan selamat setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci.

Namun, di tengah gemuruh kebahagiaan keluarga yang menjemput, terselip duka yang mendalam. 

Salah satu jemaah bernama Sukipan, warga Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya beberapa jam sebelum jadwal keberangkatannya pulang ke Indonesia.

Sukipan, yang tergabung dalam Kloter 61, mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 01.00 dini hari waktu Arab Saudi. Kepergiannya menambah daftar jemaah asal Jombang yang tutup usia di Tanah Suci menjadi empat orang.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berdasarkan laporan medis yang diterimanya, almarhum meninggal dunia akibat serangan stroke.

"Informasi yang kami terima, almarhum mengalami serangan stroke menjelang kepulangan. Kami memastikan bahwa seluruh jemaah yang wafat di Arab Saudi berhak mendapatkan santunan asuransi yang sudah termasuk dalam komponen biaya haji," ujar Ilham.

Bupati Jombang, Warsubi, yang menyambut langsung kedatangan para jemaah di Pendopo Kabupaten, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Sukipan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, kami menghaturkan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga. Semoga almarhum mendapat ampunan, rahmat, dan ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT," ucap Warsubi.

Di sisi lain, Warsubi juga memberikan ucapan selamat datang kembali kepada ratusan jemaah yang telah berhasil menyelesaikan rukun Islam kelima. Ia berharap seluruh jemaah dapat mempertahankan semangat ibadah dan menjadi teladan yang baik di lingkungan masyarakat.

"Selamat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara," tuturnya.

Proses kepulangan jemaah haji asal Jombang masih belum selesai. Ilham Rohim menambahkan bahwa pada Kamis (18/6/2026) besok, dua kloter berikutnya, yakni Kloter 62 dan 63, dijadwalkan akan tiba di Jombang.

Pihak Kemenag memastikan bahwa seluruh jemaah yang berada di dua kloter tersebut saat ini dalam kondisi sehat.

"Hingga laporan terakhir, kondisi jemaah di Kloter 62 dan 63 dalam keadaan baik. Tidak ada jemaah yang tertinggal di Arab Saudi, baik karena sakit maupun alasan lainnya," pungkas Ilham. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Jajaran Satreskrim Polres Jombang akhirnya resmi menetapkan kakak kandung korban, seorang perempuan berinisial S, sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan penganiayaan berat. 

Penetapan tersebut dilakukan setelah serangkaian upaya autopsi melalui tindakan ekshumasi pada makam korban di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, kakak korban berinisial S kini telah kami tetapkan sebagai tersangka," ungkap Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander dalam pesan yang diterima wartawan, Rabu (17/06/2026).

Penetapan tersangka, jelas AKP Dimas, diputuskan usai peningkatan status penyidikan berdasarkan temuan dua alat bukti yang cukup, selain adanya sejumlah kesaksian yang diperkuat oleh bukti ilmiah kedokteran forensik.

"Saksi melihat langsung aksi pemukulan dan penganiayaan oleh tersangka. Dari hasil autopsi terdapat luka-luka pada jasad korban sinkron dengan pola penganiayaan yang diceritakan saksi," terangnya.

Dalam upaya pendalaman keterangan tersangka, penyidik menghadapi kendala serius. Sebab, tersangka S, yang sebelumnya dalam kondisi sehat, mendadak mengalami kelumpuhan dan memilih bungkam.

"Proses penggalian keterangan memang belum optimal karena tersangka enggan berbicara. Meski demikian, kami akan terus melakukan pendalaman," pungkas AKP Dimas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban dipastikan bernama Choiriyah alias Puji (47), warga Dusun Pajaran, Desa/Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

Korban merupakan seorang perempuan lajang kelompok rentan dengan kondisi disabilitas intelektual (tunagrahita). 

Korban diketahui baru sekitar dua minggu tinggal bersama kakak kandungnya di rumah kos tersebut.

Dugaan pembunuhan terhadap Choiriyah kini menguat. Hasil ekshumasi atau pembongkaran makam oleh Satreskrim Polres Jombang dan Polsek Peterongan, yang berkolaborasi dengan dokter serta tim Inafis RS Bhayangkara Kediri di pemakaman Dusun Pajaran, menemukan tanda-tanda luka di berbagai titik tubuh korban.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menerangkan bahwa hasil autopsi pada tindakan ekshumasi menunjukkan banyak luka akibat benda tumpul pada tubuh korban. Terdapat luka memar pada dua jari tangan kiri, dagu, bibir bawah, leher depan atas, dahi, lengan, dada, kepala, dan pipi.

Kemudian, ditemukan pula luka lecet berbentuk garis di dagu, patah pada dua jari tangan kiri, serta memar pada paha dan pinggang kanan.

"Semua luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup dan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul," ucap AKP Dimas Robin dalam pesan yang diterima wartawan, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan tanda-tanda hasil autopsi tersebut, Satreskrim Polres Jombang menyimpulkan bahwa Choiriyah bukan tewas akibat terjatuh di kamar mandi, melainkan menjadi korban penganiayaan.

"Penyebab kematian korban yaitu resapan darah pada seluruh kulit kepala dan pembusukan organ dalam," beber AKP Dimas.

Menurut AKP Dimas, korban memang memiliki kondisi tunagrahita atau disabilitas intelektual, yaitu kondisi keterbelakangan mental yang ditandai dengan kemampuan intelektual (IQ) dan fungsi kognitif di bawah rata-rata. Oleh karena itu, korban selalu dirawat oleh kakak kandungnya.

"Korban memang mengalami keterbelakangan mental sehingga harus dirawat kakak kandungnya," tandasnya.

Kepolisian bergerak cepat usai melakukan ekshumasi terhadap Choiriyah alias Puji, perempuan yang sebelumnya sempat dikira remaja dan ditemukan tewas di kamar mandi kos Desa Jogoroto. 

Polisi kini mulai mengerucutkan penyelidikan guna mengumpulkan bukti untuk menguatkan adanya unsur penganiayaan maut di balik kematian korban.

Penyelidikan yang awalnya sempat terganjal penolakan pihak keluarga tersebut kini berjalan agresif. Tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan autopsi pada sekujur tubuh korban.

Kapolsek Peterongan, AKP Solihin Budi Santosa, menegaskan bahwa ekshumasi yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Pajaran, Peterongan, merupakan kunci utama untuk melengkapi alat bukti hukum.

"Betul, kita adakan pembongkaran makam atas nama Khoiriah yang mana diduga terjadi penganiayaan dengan TKP di Desa/Kecamatan Jogoroto, dan untuk TKP pemakamannya di Dusun Pajaran, Desa/Kecamatan Peterongan. Jadi kita untuk melengkapi (bukti) terjadinya tindak pidana penganiayaan," ujar AKP Solihin.

Langkah tegas kepolisian ini sekaligus mematahkan alibi awal yang sempat dilontarkan pihak keluarga. Saat jasad korban ditemukan pada Jumat (12/6/2026) lalu, kakak korban sempat berdalih kepada warga bahwa adiknya murni tidak sadarkan diri akibat terpeleset di kamar mandi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Suara kritis wakil rakyat dari Komisi XII DPR RI ini terlontar di sela-sela kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Azana Style Hotel, Kabupaten Jombang, Senin (15/6/2026).

Politisi yang akrab disapa Ibu Meitri ini menilai isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, perlu terus digaungkan, mengingat semangat untuk menciptakan Kampung Proklim.

"Sampah sendiri tidak hanya sebagai sesuatu yang kotor, tapi kalau dikelola dan difungsikan dengan baik, akan menjadi energi baru dan terbarukan," ungkap Meitri kepada suarajatimpost.com.

Selain itu, Meitri turut mendorong terbentuknya Kampung Proklim yang memiliki upaya adaptasi, mitigasi, dan inovasi pengelolaan sampah. Sebuah kampung yang indah, memiliki ruang terbuka hijau, *go green*, serta ekosistem air, udara, dan lingkungannya bisa menjadi sumber perekonomian.

"Sampah dimanfaatkan untuk dikaryakan menjadi produk UMKM guna memenuhi kebutuhan perekonomian," beber wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII itu.

Langkah pengelolaan sampah di Jombang, menurut Meitri, sudah cukup baik. Dukungan pemerintah daerah (Pemda) terlihat dari banyaknya ruang terbuka hijau, tempat pemilahan sampah, serta sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah baik, termasuk penganggaran yang digelontorkan oleh Pemda.

"Anggaran sebesar 3 persen dari seluruh penganggaran yang dimiliki kabupaten dialokasikan untuk kebutuhan khusus pengelolaan sampah," tandasnya.

Acara sosialisasi Proklim dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang bersama sejumlah komunitas yang peduli pada isu-isu berkaitan dengan lingkungan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penyelidikan yang awalnya sempat terganjal penolakan pihak keluarga tersebut kini berjalan agresif. Tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan otopsi pada sekujur tubuh korban.

Kapolsek Peterongan, AKP Solihin Budi Santosa, menegaskan bahwa ekshumasi yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Pajaran, Peterongan, merupakan kunci utama untuk melengkapi alat bukti hukum.

""Betul, kita adakan pembongkaran makam atas nama Khoiriah yang mana diduga terjadi penganiayaan dengan TKP di Desa/Kecamatan Jogoroto, dan untuk TKP pemakamannya di Dusun Pajaran, Desa/Kecamatan Peterongan. Jadi kita untuk melengkapi (bukti) terjadinya tindak pidana penganiayaan," ujar AKP Solihin.

Langkah tegas kepolisian ini sekaligus mematahkan alibi awal yang sempat dilontarkan pihak keluarga. Saat jasad korban ditemukan pada Jumat (12/6/2026) lalu, kakak korban sempat berdalih kepada warga bahwa adiknya murni tidak sadarkan diri akibat terpeleset di kamar mandi.

Namun, skenario tersebut runtuh setelah warga sekitar berinisial N, yang ikut membantu mengevakuasi korban, melihat langsung kondisi tubuh remaja tersebut yang sudah kaku dan dipenuhi luka lebam janggal.

Tak hanya itu, N yang kamar kosnya bersebelahan langsung dengan korban juga mengaku mendengar suara teriakan minta tolong sehari sebelum jasad Khoiriah ditemukan.

Kesaksian krusial dari warga serta temuan fisik saat otopsi kini menjadi kartu as bagi penyidik. Polisi saat ini tinggal menunggu hasil resmi dokumen forensik dari RS Bhayangkara Kediri untuk mencocokkan jenis kekerasan yang dialami korban.

Hasil otopsi tersebut akan menjadi alat bukti pamungkas bagi penyidik Polres Jombang dan Polsek jajaran untuk memastikan penyebab kematian korban. (*) 

Editor: Danu 

Pantauan di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, petugas Polres Jombang bersama warga memadati area pemakaman. Makam korban telah dipasangi garis polisi. Warga bergotong royong membersihkan sekitar makam dan memasang terop sebagai persiapan proses ekshumasi.

Kepala Dusun Pajaran, Sofii, membenarkan rencana pembongkaran makam tersebut. “Iya, akan dilakukan bongkar makam,” ujarnya. 

Rencana ekshumasi ini berawal dari kejanggalan yang dicium warga saat evakuasi jasad korban dari kamar mandi kos di Desa/Kecamatan Jogoroto, Jumat (12/6/2026). Seorang warga berinisial N yang turut membantu evakuasi melihat langsung kondisi tubuh korban yang sudah kaku, tak bernyawa, dan terdapat luka lebam di sejumlah bagian.

N menuturkan, ia dibangunkan warga sekitar pukul 11.45 WIB untuk membantu menggotong tubuh remaja tersebut. “Posisi saya awalnya sedang tidur, kemudian dibangunkan, disuruh membantu menggotong korban di kamar mandi sebelah kos saya,” ucap N dalam wawancara, Sabtu (13/6/2026) malam.

Saat evakuasi, N tidak mengetahui pasti apakah korban sudah meninggal atau hanya pingsan. Namun, tubuhnya sudah kaku. Kakak korban yang berada di lokasi menyebut adiknya habis terpeleset di kamar mandi dan tidak sadarkan diri.

Kejanggalan semakin menguat karena sehari sebelum ditemukan tak bernyawa, N yang tinggal di kamar kos bersebelahan dengan dinding korban mendengar suara minta tolong. Kini polisi mendalami dugaan penganiayaan melalui proses ekshumasi untuk mengungkap penyebab pasti kematian remaja tersebut. (*)

Editor: Danu

Warga berinisial N tersebut melihat langsung kondisi korban kaku tubuh, tak bernyawa, dan luka lebam sejumlah bagian. Bahkan sehari sebelum ditemukan tidak bernyawa, N tetangga kos mendengar suara minta tolong dari kamar berbatas dinding dengan kamar kos nya. 

Dalam penuturan kepada wartawan, N ketika itu terkaget dibangunkan oleh warga sekitar untuk membantu angkat tubuh remaja yang dalam kondisi kaku dalam kamar mandi. Kejadian sekitar pukul 11.45 WIB. 

"Posisi saya awalnya sedang tidur kemudian dibangunkan jam 11.45, disuruh membantu menggotong korban di kamar mandi sebelah kos saya," ucap N dalam wawancara Sabtu (13/6/2026) malam. 

Saat proses evakuasi tubuh remaja itu, N tidak tahu pasti apa sudah dalam kondisi tidak bernyawa atasu sekedar pingsan. Badan remaja itu sudah kaku, kakak korban disekitar lokasi bilang kalau adiknya habis terpeleset di kamar mandi dan tidak sadarkan diri. 

"Kakaknya bilang adiknya habis terpeleset di kamar mandi lalu tidak sadarkan diri," ujarnya. Walaupun demikian penuturan dari sang kakak, N bersama tiga warga lainnya melihat adanya krganjilan, secara terang adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. 

"Saya melihat adanya sejumlah tanda tak wajar pada tubuh korban. Terdapat luka lebam berwarna biru di bagian sekitar mata serta pergelangan tangan," jelasnya.

Keganjilan semakin kuat, lantaran beberapa jam sebelum korban ditemukan tak berdaya, N sempat menyaksikan langsung adanya aksi kekerasan fisik di dalam kamar kos tersebut. Dugaan masalahnya sepele, perkaran bumbu sambal pecel habis di dapur. 

Lantaran kasihan, N bahkan sempat dua kali datang memberi teguran dan melerai tindakan sang kakak karena terus-terusan menghujam pukulan ke tubuh korban. 

"Saya tegur, sudahlah, kalau diteruskan bisa bahaya. Adiknya saat itu masih sehat dan sadar, bahkan sempat teriak-teriak minta ampun juga kepada kakaknya yang terdengar dari kamar saya," imbuhnya. 

Teguran tak diindahkan, N lantas balik ke kamar untuk istirahat, sampai akhirnya dibangunkan warga untuk membantu proses evakuasi korban dari kamar mandi. Belakangan N menyadari jika remaja yang dimaksud sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan telah dimakamkan. 

Berdasar keterangan N, kakak beradik tersebut indekos tinggal bersebelahan dengan kamarnya belum begitu lama sekitar 2 Mingguan. 

"Terkait identitas lengkapnya saya kurang tau persis karena mereka tinggal di sini belum lama sekitar 2 mingguan. Tapi mereka infonya orang Dusun Pajaran, Desa Peterongan," jelasnya. 

Sementara Kapolsek Jogoroto, AKP Mohamad Djulan saat dikonfirmasi mengungkapkan belum ada laporan tapi anggota reskrim polsek sudah meluncur ke TKP. 

"Yang jelas memang benar ada masalah lain-lain tapi kami belum bisa menjelaskan, sejauh ini belum ada yang melapor. Saya sudah koordinasi sama Polres, nanti laporannya ke Polres," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Anas Burhani akan memimpin roda organisasi dalam kurun waktu 5 tahun, dari periode 2026 hingga 2031. Ia menggantikan sosok Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang sebelumnya, yakni Hadi Atmaji. 

Usai ditetapkan sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Jombang, Anas Burhani menyampaikan ucapan terima kasih atas amanah yang telah diberikan. 

“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ucap Anas Burhani dalam pesan diterima wartawan.

Ia berkomitmen untuk memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput. Seluruh kader harus bergerak bersama mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian politik partai di Kabupaten Jombang.

"Kami akan memperkuat soliditas organisasi, memperluas basis dukungan masyarakat, serta bekerja lebih keras untuk melipatgandakan kemenangan PKB Jombang pada agenda-agenda politik mendatang," ungkapnya.

Baginya kepengurusan DPC PKB Jombang nantinya mesti memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan organisasi partai.

“Kami ingin menghadirkan semangat baru di tubuh PKB Jombang. Anak-anak muda yang memiliki kapasitas, loyalitas, kreativitas, dan semangat pengabdian akan kami libatkan pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan yang baru," bebernya.

Regenerasi dan kolaborasi antara kader senior dan generasi muda menurtnya menjadi kunci untuk melipatgandakan kemenangan PKB di Jombang. 

"Peran generasi muda atau Gen Z sangat penting untuk menjawab tantangan zaman dalam dinamika sosial dan politik daerah," ujar politikus sekaligus legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang itu.

Sesuai ketentuan organisasi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun susunan kepengurusan lengkap DPC PKB Jombang untuk kemudian diajukan kepada DPP PKB guna mendapatkan pengesahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Komisi A DPRD Jombang menyatakan tidak dapat mengintervensi keputusan pemecatan tersebut karena persoalan sudah masuk ke ranah hukum formal seiring diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati.

Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, menjelaskan posisi dilematis dewan muncul karena aduan baru masuk setelah SK pemberhentian dari bupati resmi keluar dan diterima oleh dua guru tersebut. 

"Kami sampaikan ranah kami ini terbatas. Sudah masuk ranah hukum. Sudah enggak bisa kita masuk ranah itu, karena SK pemberhentian ini sudah diterima," jelas Totok dalam pesan diterima, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, dewan sebenarnya bisa memberikan rekomendasi atau intervensi yang kuat jika masalah ini dilaporkan saat status sanksinya masih dalam tahap pemeriksaan atau proses pembinaan di tingkat dinas. 

"Mestinya, mengadu kepada kita itu saat masalah itu masih bergejolak, masih proses, enggak apa-apa kita bantu. Kan nanti ada pernyataan-pernyataan yang bisa kami terima masalahnya tidak sampai ke pemutusan hubungan dengan syarat bla bla bla,' gitu kan? Lah ini mengadu kepada kita sudah ada surat pemberhentian," imbuh Totok.

Mengenai keputusan tidak memanggil Kepala Disdikbud dan BKPSDM Jombang, Totok beralasan hal itu diambil berdasarkan hasil kajian internal komisi demi menjaga kondusivitas tata kelola pemerintahan daerah dan menghindari kesalah pahaman antar lembaga. 

"Dari hasil kajian diskusi masalahnya, tidak perlu kita menghadirkan mereka. Saya khawatir nanti salah paham. Kaya-kayanya kita mengadu Kepala Dinas dengan Bupati," terang Totok. 

Ia menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menguji keadilan dan keabsahan SK Bupati tersebut adalah melalui mekanisme hukum resmi yang tersedia bagi ASN. 

Meskipun aspirasinya belum membuahkan hasil yang diharapkan di tingkat legislatif, Ndharu Suwandono tetap menyampaikan pandangannya terhadap jalannya pertemuan di DPRD Jombang. 

"Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Jombang yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan langsung aduan kami. Bagaimanapun, forum ini adalah bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap nasib kami di bawah," ujar Ndharu.

Meski demikian, mantan guru olahraga SDN Jombatan 6 ini menyayangkan RDP berjalan tidak sesuai harapan tanpa adanya konfrontasi data dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) maupun BKPSDM Jombang. Ndharu menegaskan, ketiadaan pihak eksekutif membuat esensi rapat dengar pendapat menjadi hilang. 

"Jujur kami kecewa karena tidak ada adu data dan fakta secara terbuka dengan instansi terkait dalam rapat tadi. Kami ke sini membawa bukti kuat, termasuk absensi manual, untuk membantah tuduhan tidak masuk kerja selama 177 hari. Tapi bagaimana kami bisa meluruskan kejanggalan ini kalau instansi yang mengeluarkan laporan tersebut justru tidak dihadirkan untuk dikonfrontasi? RDP ini terkesan hanya mendengarkan sepihak tanpa ada solusi konkret untuk menguji kebenaran dokumen yang menjadi dasar pemecatan kami," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM), Faizzudin FM atau yang akrab disapa Gus Faiz, selaku pendamping hak asasi manusia bagi kedua guru, menyoroti ketidakhadiran pihak eksekutif Kabupaten Jombang dalam RDP tersebut. 

Menurutnya, absennya pihak eksekutif mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, serta minimnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan publik secara terbuka. 

"Ketika eksekutif mangkir dari undangan RDP, publik berhak mempertanyakan sejauh mana transparansi dan keseriusan mereka dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sikap tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak guru untuk memperoleh kejelasan atas proses yang berujung pada terbitnya SK pemberhentian ASN," tandas Faiz.

Faiz juga mengkritisi sikap Komisi A DPRD Jombang yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pemberhentian ASN yang telah berujung pada terbitnya SK Bupati. 

"Saya menilai DPRD Jombang, khususnya Komisi A, belum memahami secara utuh nilai-nilai filosofis dewan perwakilan rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan guna menjaga akuntabilitas, transparansi, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan," tegasnya. 

Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 20A UUD 1945. 

"Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD mengemban mandat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta mengawal cita-cita bangsa. Ketika ada dugaan ketidakadilan dalam proses administrasi pemerintahan, DPRD seharusnya hadir sebagai pengontrol kebijakan, bukan sekadar menyatakan tidak berwenang," pungkas Faiz.

Sebagai informasi, kasus pemberhentian ini menimpa Ndharu Suwandono (Guru SDN Jombatan 6) dan Yogi Susilo (Guru SDN Jipurapah 2 Plandaan) atas dugaan pelanggaran disiplin kerja berat. Sementara pihak pemerintah daerah menyatakan pemecatan sudah sesuai prosedur pembinaan berkala sejak 2024, kedua guru tersebut menolak keras tuduhan tersebut dan kini tengah mengajukan banding ke Badan Pertimbangan ASN (BP ASN). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berlokasi di Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Posko Pangan yang dibangun sebulan lalu itu kini memasuki masa panen dan langsung diserbu warga yang membutuhkan. Aksi ini menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan mulai dari tingkat desa.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang, Donny Anggun, mengatakan pendirian Posko Pangan merupakan tindak lanjut instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader menciptakan kantong-kantong pangan mandiri.

"Satu bulan lalu kami mendirikan Posko Pangan di Kecamatan Tembelang sebagai proyek percontohan. Hari ini, hasil panennya langsung kami bagikan kepada masyarakat. Kami memahami situasi ekonomi sedang sulit, harga pangan melonjak, dan nilai tukar rupiah berfluktuasi tajam. Ini wujud kepedulian nyata untuk meringankan beban dapur warga," ujar Donny saat diwawancarai di lokasi panen.

Wakil Ketua DPRD Jombang itu menambahkan, gerakan ini juga mengusung misi edukasi. Masyarakat diajak tidak semata bergantung pada beras, melainkan mulai melirik tanaman pangan alternatif.

"Kami mengampanyekan penanaman tanaman pengganti beras. Kita harus kreatif dan mandiri agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi tanpa bergantung pada satu komoditas," imbuhnya.

Keberhasilan Posko Pangan di Tampingmojo tak lepas dari semangat gotong royong yang melibatkan pengurus partai, warga, dan para ahli pertanian.

Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Moh. Naim, menjelaskan lahan percontohan itu ditanami beragam sayuran organik cepat panen dan bernutrisi tinggi, seperti kangkung, sawi, terung, dan tomat.

"Semua dikerjakan secara gotong royong. Kami tidak asal menanam; ada bimbingan teknis langsung dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang menerjunkan ahli pertanian terampil. Hasilnya, kualitas sayuran sangat baik dan layak konsumsi," kata Naim.

Melihat antusiasme warga, DPC PDI Perjuangan Jombang menargetkan gerakan ini dapat direplikasi di seluruh kecamatan. Naim menyebut, Ketua DPC akan menginstruksikan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) di 21 kecamatan untuk bergerak. Luas lahan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi geografis setempat.

"Prinsipnya tetap sama: dikelola bersama, didampingi ahli, dan seluruh hasilnya 100 persen diberikan cuma-cuma untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan," pungkas Naim. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala SPPG Brudu Perkasa Raya, Rika Setyowati, mengonfirmasi bahwa seluruh fasilitas dapur umum dinyatakan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

"Alhamdulillah hari ini sudah mulai operasional. Hampir seminggu kami terkena suspend, padahal semua fasilitas sudah sesuai dengan standar. Sudah sesuai standar semua," ujar Rika saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2026).

Rika menjelaskan, proses evaluasi yang berujung pada suspensi sempat menimbulkan tanda tanya karena pihaknya merasa telah menjalankan semua ketentuan. Ia menegaskan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SPPG Brudu juga sudah sesuai standar dan seluruh aspek telah dinyatakan lolos.

"IPAL-nya sudah sesuai standar, semua sudah lolos sih," tambahnya.

SPPG Brudu selama ini memegang peranan penting dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Tercatat, dapur ini melayani pemenuhan kebutuhan gizi bagi 2.381 orang penerima manfaat. Layanannya mencakup 23 sekolah serta 6 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Adapun sasaran Posyandu meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pasca beroperasi kembali, Rika menyampaikan bahwa sambutan dari para penerima manfaat sangat positif.

"Sejauh ini penerima manfaat antusias usai SPPG operasional lagi," katanya.

Ke depan, Rika berharap layanan SPPG Brudu dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Ia optimistis pengalaman evaluasi ini justru akan memperkuat komitmen pihaknya dalam menyajikan makanan bergizi yang higienis dan sesuai standar bagi masyarakat.

"Bisa berjalan lebih lancar dan efektif ke depannya," pungkasnya.

Dengan kembali aktifnya SPPG Brudu, 2.381 penerima manfaat yang terdiri dari pelajar dan kelompok rentan di 23 sekolah dan 6 posyandu kini dapat kembali menikmati menu Makan Bergizi Gratis setiap hari.

Tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jombang yang sebelumnya dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini resmi dapat beroperasi kembali. Keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi dan verifikasi menyatakan seluruh SPPG telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, terutama terkait ketersediaan dan kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pencabutan status penghentian operasional sementara tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 2987/D.TWS/06/2026 tentang Pencabutan Pemberhentian Operasional Sementara yang diterbitkan pada 7 Juni 2026. 

Dalam lampirannya disebutkan bahwa SPPG yang sebelumnya disuspend telah memenuhi seluruh standar operasional, didasarkan pada terpenuhinya syarat utama berupa ketersediaan IPAL dan/atau fasilitas pengolahan limbah yang sesuai standar.

Sehubungan dengan hasil evaluasi itu, BGN menyatakan status Pemberhentian Operasional Sementara (Suspend) terhadap SPPG yang tercantum dalam lampiran resmi dicabut dan satuan pelayanan tersebut dapat kembali beroperasi secara normal sejak tanggal surat diterbitkan. 

Selain itu, BGN merekomendasikan agar penyaluran Dana Bantuan Pemerintah kepada SPPG bersangkutan diaktifkan kembali. Dalam surat yang sama, kepala SPPG diwajibkan melakukan pelaporan secara berkala minimal satu kali setiap bulan melalui Sistem Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas Care) guna memastikan konsistensi penerapan standar mutu dan kepatuhan operasional.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, membenarkan pencabutan status suspend terhadap tujuh SPPG tersebut. 

"Saya baru terima tadi pagi suratnya. Memang sanksi suspend ketujuh SPPG sudah dicabut, dan mereka bisa operasional kembali," ujar Deni dalam pesan diterima, Rabu (10/6/2026). 

Adapun tujuh SPPG di Kabupaten Jombang yang status suspendnya dicabut adalah SPPG Jombang Diwek Cukir Yayasan Segoro Agung Makmur, SPPG Jombang Candimulyo 2 Yayasan Garuda Bakti Nusantara Nganjuk, SPPG Jombang Kesamben Kedungbetik Yayasan YPP Miftahul Ulum, SPPG Jombang Sumobito Brudu Yayasan Brudu Perkasa Raya, SPPG Jombang Plandaan Bangsri Yayasan Kalimasada, SPPG Jombang Diwek Puton Yayasan Ma'hadul Muta'allimin, dan SPPG Jombang Peterongan 2 Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum.

Dalam lampiran surat tersebut, tercatat hanya 22 SPPG di Jawa Timur yang memperoleh pencabutan status suspend terkait persoalan IPAL. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan data sebelumnya yang menyebutkan sebanyak 372 SPPG di Jawa Timur sempat dikenai penghentian operasional sementara oleh BGN. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pertamina resmi menyesuaikan harga sejumlah produk BBM pada Rabu (10/6/2026). Pertamax (RON 92) yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pantauan di SPBU Mojongapit, Kecamatan Jombang, pada Rabu (10/6/2026) pagi menunjukkan adanya perubahan pola antrean kendaraan. Jalur pengisian Pertamax terlihat lebih sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Hanya beberapa kendaraan tampak melakukan pengisian Pertamax, lebih banyak antrian mengular di dispenser BBM jenis Pertalite. 

"Kalau biasanya pengguna Pertamax cukup banyak. Hari ini terlihat lebih sepi, sementara antrean di Pertalite justru meningkat," ucap salah satu petugas SPBU Mojongapit. 

Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah perubahan tersebut sepenuhnya dipicu oleh kenaikan harga Pertamax. Namun, ia menilai faktor harga kemungkinan turut memengaruhi pilihan konsumen saat mengisi bahan bakar. 

"Kemungkinan bisa saja karena kenaikan harga, tetapi kami tidak bisa memastikan secara pasti," katanya.

Salah seorang pengguna kendaraan, Yusril Ferdiansyah, warga Kecamatan Peterongan, mengaku memutuskan beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan cukup signifikan. Menurutnya, selisih harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter membuat biaya operasional kendaraan menjadi lebih besar apabila tetap menggunakan Pertamax.

"Setelah harganya naik sampai Rp16 ribuan per liter, saya memilih beralih ke Pertalite dulu supaya pengeluaran tidak terlalu besar," ungkap Yusril saat ditemui.

Ia mengaku keputusan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Terlebih, kendaraan yang digunakannya merupakan sarana utama untuk beraktivitas dan menempuh perjalanan setiap hari. 

"Mudah-mudahan ke depan ada penyesuaian lagi. Kalau harganya lebih terjangkau, mungkin saya akan kembali menggunakan Pertamax," tambahnya.

Pendapat serupa disampaikan Mulham Fahmi, warga Kecamatan Mojowarno, Jombang, pengguna kendaraan roda empat. Ia menilai kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari Rp3.900 per liter cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

"Kenaikannya cukup besar dan tentu berpengaruh terhadap pengeluaran bulanan. Untuk masyarakat yang setiap hari menggunakan kendaraan, biaya transportasi pasti ikut naik," katanya.

Meski demikian, Mulham berharap kualitas BBM dan pelayanan yang diberikan tetap sebanding dengan harga yang dibayarkan konsumen. Ia juga berharap pemerintah dan Pertamina dapat mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dalam setiap kebijakan penyesuaian harga BBM.

"Kami memahami harga BBM mengikuti berbagai faktor, tetapi yang terpenting adalah masyarakat tidak terlalu terbebani dan tetap memiliki pilihan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pencabutan status penghentian operasional sementara tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 2987/D.TWS/06/2026 tentang Pencabutan Pemberhentian Operasional Sementara yang diterbitkan pada 7 Juni 2026. Dalam lampirannya disebutkan bahwa SPPG yang sebelumnya disuspend telah memenuhi seluruh standar operasional, didasarkan pada terpenuhinya syarat utama berupa ketersediaan IPAL dan/atau fasilitas pengolahan limbah yang sesuai standar.

Sehubungan dengan hasil evaluasi itu, BGN menyatakan status Pemberhentian Operasional Sementara (Suspend) terhadap SPPG yang tercantum dalam lampiran resmi dicabut dan satuan pelayanan tersebut dapat kembali beroperasi secara normal sejak tanggal surat diterbitkan. 

Selain itu, BGN merekomendasikan agar penyaluran Dana Bantuan Pemerintah kepada SPPG bersangkutan diaktifkan kembali. Dalam surat yang sama, kepala SPPG diwajibkan melakukan pelaporan secara berkala minimal satu kali setiap bulan melalui Sistem Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas Care) guna memastikan konsistensi penerapan standar mutu dan kepatuhan operasional.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, membenarkan pencabutan status suspend terhadap tujuh SPPG tersebut. 

"Saya baru terima tadi pagi suratnya. Memang sanksi suspend ketujuh SPPG sudah dicabut, dan mereka bisa operasional kembali," ujar Deni dalam pesan diterima, Rabu (10/6/2026). 

Adapun tujuh SPPG di Kabupaten Jombang yang status suspendnya dicabut adalah SPPG Jombang Diwek Cukir Yayasan Segoro Agung Makmur, SPPG Jombang Candimulyo 2 Yayasan Garuda Bakti Nusantara Nganjuk, SPPG Jombang Kesamben Kedungbetik Yayasan YPP Miftahul Ulum, SPPG Jombang Sumobito Brudu Yayasan Brudu Perkasa Raya, SPPG Jombang Plandaan Bangsri Yayasan Kalimasada, SPPG Jombang Diwek Puton Yayasan Ma'hadul Muta'allimin, dan SPPG Jombang Peterongan 2 Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum.

Dalam lampiran surat tersebut, tercatat hanya 22 SPPG di Jawa Timur yang memperoleh pencabutan status suspend terkait persoalan IPAL. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan data sebelumnya yang menyebutkan sebanyak 372 SPPG di Jawa Timur sempat dikenai penghentian operasional sementara oleh BGN.

Sebelumnya, BGN menghentikan sementara operasional tujuh SPPG di Kabupaten Jombang setelah hasil pendataan menemukan fasilitas IPAL yang belum tersedia atau belum memenuhi standar. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Penghentian sementara itu tertuang dalam Surat BGN Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Dengan dicabutnya status suspend, ketujuh SPPG di Jombang kini dapat kembali menjalankan pelayanan dalam program MBG. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dinamika pertemuan langsung terasa sejak awal, saat Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi itu menyambut sang tamu mulia didampingi Wakil Bupati Salmanudin (Gus Salman), Sekretaris Daerah Agus Purnomo serta segenap jajaran kepala OPD. Interaksi keduanya bukan sekadar seremonial kenegaraan, melainkan mengalir menjadi dialog penuh ketakjuban spiritual.

Momen paling dinamis terjadi ketika Syekh Ahmad Rouhi secara spontan melontarkan pujian mendalam terhadap aura kepemimpinan Abah Warsubi. Sang Syekh mengaku menangkap pancaran berbeda dari sosok bupati. 

"Alhamdulillah, kita memiliki pimpinan yang di wajahnya ada sinar, ada cahaya, ada ketawadhuannya, dan akhlak baiknya. Insya Allah, Bupati kita ini, derajat beliau akan ditinggikan oleh Allah SWT, tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Amin," ungkapnya penuh keyakinan.

Pernyataan ini sontak mengubah atmosfer ruang Swagata menjadi semakin syahdu. Abah Warsubi merespons dengan kerendahan hati yang kental, menyampaikan rasa syukur dan penghormatan mendalam atas doa yang langsung dipanjatkan oleh zuriah Rasulullah tersebut. 

"Kedatangan Syekh Ahmad Rouhi ke Pendopo Kabupaten Jombang ini adalah sebuah keberkahan dan kehormatan yang luar biasa bagi kami semua," tutur Abah Warsubi dalam pesan diterima wartawan, Selasa (9/6/2026). 

Dinamika kian menguat saat Bupati Warsubi memaparkan potret sosiologis-religius Jombang. Dengan 1,4 juta jiwa penduduk yang tersebar di 21 kecamatan dan ditopang 234 pesantren termasuk empat pilar besar Tebuireng, Tambakberas, Denanyar, dan Rejoso Peterongan Jombang dipresentasikan sebagai kota santri yang autentik. Respons Syekh Ahmad Rouhi terhadap pemaparan ini begitu antusias. Ia menekankan bahwa perhatian seorang kepala daerah terhadap pesantren adalah legitimasi kepemimpinan yang saleh.

"Ini adalah ciri bupati yang baik, yang menaruh perhatian besar terhadap pondok pesantren. Setiap huruf Al-Qur'an yang dibaca santri akan menjadi amal jariyah yang mengalir tanpa putus bagi siapa pun yang mendukungnya," tegasnya, menciptakan dinamika diskusi yang menyentuh ranah tanggung jawab duniawi sekaligus investasi ukhrawi.

Pertemuan mencapai klimaks emosionalnya saat Syekh Ahmad Rouhi memimpin doa bersama. Dalam untaian doa yang dipanjatkan dengan keagungan Nabi Muhammad SAW dan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Syekh memohonkan kesehatan, umur berkah, keturunan saleh, serta kesuksesan bagi jajaran pemimpin Jombang. Suasana haru dan syahdu begitu terasa, menutup dinamika pertemuan dengan doa sapu jagat agar seluruh yang hadir kelak dikumpulkan kembali di Surga Firdaus bersama Baginda Rasulullah SAW.

Bagi Syekh Ahmad Rouhi sendiri, pertemuan ini menjadi penggalan perjalanan spiritualnya di Indonesia negeri yang sejak 2018 ia cintai dan pilih sebagai tempat mengabdi selepas menerima isyarat spiritual sang kakek. Kini, dinamika pertemuan di Pendopo Jombang itu telah merajut komitmen bersama antara pemerintah daerah dan ulama internasional dalam merawat ukhuwah islamiyah serta memajukan pondok pesantren. (**)

Editor: Syaiful Aries

Kali ini, penyaluran bantuan dilaksanakan di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai pihak terkait guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Kehadiran bantuan ini menjadi semakin penting di saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) tampak antusias dan tertib mengikuti proses penyaluran. Petugas Bulog bersama aparat desa melakukan verifikasi dan pendampingan guna memastikan bantuan disalurkan sesuai data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini menjadi wujud nyata jaminan ketepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, menegaskan bahwa Bulog berkomitmen penuh menjaga kualitas beras yang disalurkan serta memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar.

"Bantuan pangan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Bulog memastikan beras yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang baik dan disalurkan secepat mungkin, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para PBP," ujar Muhammad Husin dalam pesan kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Selain meringankan beban masyarakat penerima, penyaluran bantuan pangan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Dengan ketersediaan beras yang cukup di tingkat masyarakat, daya beli diharapkan tetap terjaga dan gejolak harga dapat diminimalisir.

Melalui penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Gudo ini, Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan distribusi yang cepat, tepat, dan berkualitas, Bulog terus berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terciptanya stabilitas pangan di Kabupaten Jombang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Administratur Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro menegaskan hal tersebut. Ia melihat kasus dugaan perusakan dan pembalakan liar di kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Petak 38 Delta (D) dan Petak 38 K, Desa Kedunglumpung, Kecamatan Mojoagung, Jombang mirip dengan modus operandi yang dilakukan para pelaku mirip dengan kasus pembalakan liar sebelumnya yang pernah terjadi di Desa Jabung. 

Menurut Enny, para pelaku sengaja mengincar pohon-pohon di kawasan tersebut karena berasumsi bahwa Perhutani sudah tidak memiliki hak kelola menyusul adanya kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Masyarakat memanfaatkan momen karena dianggap status quo atau Perhutani sudah tidak ada hak mengelola di sana. Mereka intinya haus lahan dan mencoba masuk secara ilegal. Padahal, jika statusnya KHDPK, masyarakat seharusnya mengajukan izin secara resmi, bukan merusak," tegas Enny dalam pesan ditulis suarajatimpost.com, Senin (8/6/2026). 

Sementara itu, perihal perkara di kawasan Alas Gedangan, bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh para pelaku merupakan jenis tanaman keras yang berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) aliran sungai.

"Tanamannya campur, kami menyebutnya rimba campur. Ada jati, mahoni, wangkang, bendo, hingga dadap. Karena itu masuk kawasan perlindungan setempat, Perhutani sendiri sebenarnya tidak memproduksi atau mengambil kayu di situ. Fungsinya murni untuk perlindungan sempadan sungai," jelas Pak Asper.

Terkait barang bukti kayu yang sudah telanjur ditebang, pihak Perhutani memastikan tidak akan mengevakuasinya ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK). Berdasarkan aturan perlindungan hutan yang berlaku, kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung harus tetap dibiarkan berada di lokasi asalnya.

"Aturan mainnya, kayu yang berasal dari hutan lindung tidak boleh dievakuasi. Jadi kemarin kami hanya menyerahkan alat-alat yang diduga milik pelaku perusakan berupa sembilan sepeda motor ke Polsek Mojoagung. Penyerahan rampung dalam waktu kurang dari 1x24 jam," pungkasnya.

"Meskipun status peta indikatif lahan tersebut masuk dalam KHDPK, fungsi pengamanan hutan tetap berada di bawah tanggung jawab penuh Perhutani sepanjang belum ada pemohon atau pengelola resmi yang ditunjuk oleh kementerian," tandasnya. 

Sebelumnya, aksi pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hutan RPH Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, berhasil digagalkan oleh petugas gabungan pada Sabtu (23/5/2026) lalu. Sayangnya, sembilan orang pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sembilan unit sepeda motor di lokasi kejadian.

Peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika tim patroli mendengar suara mesin senso (gergaji mesin) dari dalam kawasan Petak 38K dan 38D. Petugas yang berkoordinasi dengan Polisi Kehutanan Mobil (Polhutmob) KPH Jombang langsung masuk ke dalam petak tersebut setengah jam kemudian. Di lokasi, mereka mendapati aktivitas penebangan liar yang telah merusak sekitar 2.715 hektar area.

"Sembilan pelaku melarikan diri saat petugas tiba. Medan yang terjal dengan jurang sedalam 30 meter dan kemiringan hampir 90 derajat membuat petugas tidak dapat langsung mengamankan para pelaku karena sangat membahayakan," jelas Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, saat dikonfirmasi.

Dari hasil pengecekan, tercatat sebanyak 188 pohon jenis jati, sono, walikukun, sambi, pangkal, kemloko, dan awar-awar ditemukan dalam kondisi tertebang. Kerugian akibat aksi ini ditaksir mencapai Rp93.446.000 untuk kerusakan di Petak 38K, serta Rp8.966.000 di Petak 38D.

Barang bukti sembilan sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Mojoagung untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

"Kami akan melakukan pengembangan dari barang bukti kendaraan yang ada. Identitas para pelaku sedang kami dalami. Ini adalah tindakan ilegal yang sangat merugikan negara dan lingkungan," tegas Kompol Yogas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, mengatakan raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD sebagai upaya memperkuat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. 

Keberadaan regulasi baru diperlukan mengingat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 yang selama ini menjadi dasar pengaturan dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

"Perda yang lama masih mengacu pada aturan terdahulu. Sementara saat ini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian agar regulasi di daerah tetap relevan," ucap Kartiyono usai kegiatan.

Ia menjelaskan, penyusunan raperda tersebut juga didasari karakteristik Jombang yang dikenal sebagai kota santri, dengan banyak pondok pesantren yang telah berkembang sejak lama. Karena itu, negara dalam hal ini pemerintah daerah dinilai perlu hadir untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak berkembang tanpa pengawasan.

Selain menyesuaikan regulasi nasional, DPRD juga menargetkan aturan tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan, terutama bagi generasi muda dari dampak negatif penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Saat ini, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, raperda masih dalam tahap penyusunan. 

DPRD telah beberapa kali melakukan pembahasan internal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan komisi terkait, sebelum memasukkannya ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Sebagai bagian dari proses penyusunan, DPRD juga menggelar uji publik dan konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

"Kami ingin mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat. Jangan sampai regulasi ini hanya berdasarkan pandangan DPRD dan pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jombang," katanya.

Kartiyono menambahkan, keberadaan perda baru nantinya diharapkan mampu menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun pihak tertentu dalam peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Terkait maraknya penjualan minuman keras di sejumlah warung atau kios, ia menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan penindakan. 

"Berdasarkan regulasi nasional, pelaku usaha yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol tanpa izin dapat dikenakan sanksi," bebernya.

"Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berupa penyegelan, penutupan sementara hingga penyitaan barang bukti terhadap usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin," tegasnya.

Menurut Kartiyono, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang tidak mengeluarkan izin bagi warung atau kios untuk menjual minuman beralkohol. "Karena itu, aktivitas penjualan yang dilakukan tanpa izin dapat langsung ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Dalam raperda yang sedang disusun, DPRD juga akan mengatur secara lebih rinci mengenai lokasi atau kategori tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol sesuai aturan nasional. Beberapa di antaranya seperti hotel berbintang dan fasilitas tertentu yang memenuhi persyaratan. 

"Namun ketentuan tersebut akan diatur secara ketat, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan maupun peredaran minuman beralkohol secara bebas di wilayah Kabupaten Jombang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Salah satu guru yang mengajukan hearing, Ndharu Suwandono, mengaku telah mengirim surat permohonan secara resmi ke DPRD Jombang sejak 8 Mei 2026. Namun, hingga awal Juni ini, pelaksanaan hearing belum juga digelar.

"Saya sudah mengajukan hearing ke DPRD Jombang secara resmi sejak 8 Mei 2026. Sampai sekarang belum ada pelaksanaannya. Minggu kemarin saya coba menanyakan perkembangannya dan masih diminta menunggu," ujar Ndharu kepada wartawan dalam pesan yang diterima, Kamis (4/6/2026).

Ndharu merupakan guru olahraga di SD Negeri Jombatan 6 yang menerima sanksi pemberhentian. Ia bersama guru lainnya, Yogi Susilo, sebelumnya menyatakan keberatan atas keputusan tersebut dan telah menempuh upaya banding ke Badan Pertimbangan ASN (BP ASN).

Senada dengan Ndharu, Yogi Susilo juga mengaku masih menunggu kepastian pelaksanaan hearing. Guru SDN Jipurapah 2 Kecamatan Plandaan itu menegaskan siap memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung terkait dasar pemberhentiannya sebagai ASN.

Yogi mengatakan telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang menurutnya dapat menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, ia juga berencana menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui aktivitasnya selama bertugas di sekolah.

"Saya siap adu data dan adu fakta dalam hearing nanti. Saya akan membawa bukti-bukti yang saya miliki, termasuk saksi-saksi yang mengetahui aktivitas saya selama mengajar," ujar Yogi.

Menurut Yogi, hearing menjadi kesempatan penting untuk menguji seluruh keterangan yang selama ini menjadi dasar penjatuhan sanksi. Ia berharap forum tersebut dapat berlangsung terbuka sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan data dan argumentasinya secara proporsional.

"Nanti kita buka bersama-sama. Saya ingin semua data disandingkan dan diperiksa secara terbuka. Kalau memang ada perbedaan data, biar dibahas dalam hearing sehingga masyarakat juga bisa mengetahui fakta yang sebenarnya," katanya.

Kepastian hearing disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Jombang, Danang Praptoko. "Ya, insyaallah difasilitasi minggu depan. Saat ini masih menunggu konfirmasi jadwal pasti dari komisi," kata Danang saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Komisi D DPRD Jombang menyatakan akan mendalami kasus pemberhentian dua guru ASN tersebut dengan memanggil seluruh pihak yang berkaitan. DPRD menegaskan belum akan mengambil kesimpulan sebelum mendengarkan keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta para guru yang bersangkutan.

Ndharu sendiri membantah tuduhan tidak masuk kerja selama 177 hari sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemberhentiannya. Ia mengaku masih memiliki bukti absensi manual dan dokumen kegiatan pembelajaran selama bertugas.

Yogi Susilo juga menolak tuduhan tidak menjalankan tugas mengajar. Ia mengklaim tetap aktif mengajar dan telah mengajukan banding atas sanksi pemberhentian yang diterimanya.

Sementara itu, pihak sekolah sebelumnya membantah tudingan bahwa data ketidakhadiran guru yang diberhentikan tidak akurat. Kepala SDN Jipurapah 2, Winarsih, menyatakan bahwa pihak sekolah memiliki dokumen absensi yang menunjukkan Yogi Susilo tidak aktif mengajar dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menurut Winarsih, kondisi tersebut bahkan sempat berdampak terhadap proses pembelajaran siswa. Pihak sekolah juga mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, menegaskan bahwa pemberhentian dua guru ASN tersebut bukan karena kritik terhadap fasilitas sekolah maupun alasan lainnya, melainkan murni berdasarkan hasil pemeriksaan disiplin kerja. Pemeriksaan dilakukan oleh tim lintas instansi yang melibatkan BKPSDM, Inspektorat, serta bagian hukum dengan melakukan verifikasi dokumen maupun klarifikasi langsung di lapangan.

Senada dengan itu, Kepala BKPSDM Jombang, Anwar, menyatakan keputusan pemberhentian merupakan bagian dari proses pembinaan yang telah berlangsung sejak 2024. Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan kesempatan dan sanksi disiplin bertahap kepada pegawai yang bersangkutan. Namun, karena pelanggaran serupa kembali terjadi, Pemkab Jombang akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian sesuai ketentuan disiplin ASN yang berlaku.

Meski demikian, baik Disdikbud maupun BKPSDM menyatakan menghormati langkah banding yang ditempuh kedua guru tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua DPK APINDO Jombang, Fathurohman yang akrab disapa Gus Fath, menegaskan komitmennya menjadikan APINDO sebagai organisasi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

"Komitmen kami menjadikan organisasi berorientasi kepada masyarakat dan pembangunan daerah, tidak hanya kepentingan usaha," ucap Gus Fath.

Ia menekankan, peran APINDO ke depan harus lebih luas daripada sekadar menjadi bagian dari unsur dewan pengupahan. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masuknya investasi baru serta memperkuat ekosistem usaha di Kabupaten Jombang.

"APINDO harus hadir sebagai mitra pemerintah dalam mendukung terwujudnya visi Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua. Kami siap membangun kolaborasi yang produktif demi kemajuan daerah," ujarnya.

Bupati Jombang Warsubi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menilai APINDO memiliki posisi penting sebagai wadah dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut Warsubi, keberadaan APINDO dibutuhkan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendukung percepatan pembangunan.

"Dunia usaha merupakan salah satu motor penggerak ekonomi. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Warsubi.

Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, ia menekankan perlunya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan kalangan pengusaha. "Karena itu, APINDO diharapkan aktif mendorong terciptanya iklim usaha yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jombang saat ini berada di angka 3,28 persen. Meski mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap berupaya menekan angka tersebut melalui penguatan sektor usaha dan pengembangan kewirausahaan.

Warsubi juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu memulai usaha meski dengan modal terbatas. Menurutnya, banyak perusahaan besar yang tumbuh dari usaha berskala kecil. Ia berharap APINDO dapat berperan dalam mencetak lebih banyak wirausahawan baru melalui pendampingan, penguatan inovasi, serta perluasan akses jaringan bisnis bagi pelaku usaha lokal.

Selain itu, Warsubi menilai letak geografis Jombang yang relatif dekat dengan kawasan pelabuhan menjadi nilai tambah dalam menarik investor. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diminta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah agar iklim usaha tetap terjaga.

"Ketika investasi berkembang dan dunia usaha tumbuh, peluang kerja akan semakin luas. Dampaknya, ekonomi daerah akan semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pilihan pasif DLH Jombang itu disampaikan langsung Kepala Dinas Miftahul Ulum. Pihaknya mebgaku belum ada arahan lebih lanjut dari BGN. Selain itu, pihak DLH Jombang mengaku masih fokus pada sejumlah aduan lain perihal lingkungan.

"Untuk saat ini kami masih menunggu koordinasi dan arahan dari BGN," ucap Ulum dalam pesan diterima wartawan, Kamis (4/6/2026).

Ulum belum bisa memastikan apakah fasilitas IPAL di masing-masing SPPG telah memenuhi ketentuan atau masih memerlukan perbaikan.

DLH Jombang bahkan mengaku belum menerima data awal kondisi IPAL di sejumlah SPPG yang dimaksud.

"Yang perlu dipastikan adalah tingkat kesesuaian fasilitas tersebut dengan standar yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Berdasar pengetahuannya, kapasitas layanan setiap SPPG diperkirakan berada pada kisaran 2.000 hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Jumlah produksi tersebut, kebutuhan pengelolaan limbah menjadi aspek penting harus diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dan keamanan pangan," ungkapnya.

BGN sendiri mengeluarkan regulasi penghentian sementara operasional tujuh SPPG di Kabupaten Jombang setelah hasil pendataan menunjukkan adanya persoalan terkait IPAL. Sejumlah fasilitas disebut belum tersedia atau belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 tentang penghentian operasional sementara sejumlah SPPG di Jawa Timur.

Di Kabupaten Jombang, terdapat tujuh SPPG yang terdampak kebijakan tersebut, yaitu:

1. SPPG Jombang Diwek Cukir, dikelola Yayasan Segoro Agung Makmur. 2. SPPG Jombang Peterongan, dikelola Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum. 3. SPPG Jombang Candimulyo, dikelola Yayasan Garuda Bakti Nusantara Nganjuk. 4. SPPG Jombang Diwek Puton, dikelola Yayasan Ma'hadul Muta'allimin. 5. SPPG Jombang Plandaan Bangsri, dikelola Yayasan Kalimasada. 6. SPPG Jombang Kesamben Kedungbetik, dikelola Yayasan YPP Miftahul Ulum. 7. SPPG Jombang Sumobito Brudu, dikelola Yayasan Brudu Perkasa Raya.

Ketujuh SPPG tersebut dikelola oleh yayasan yang berbeda dan telah beroperasi sejak Agustus hingga November 2025. BGN menilai ketidaksesuaian fasilitas pengolahan limbah berpotensi memengaruhi standar kebersihan, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat program.

Berdasarkan regulasi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 2025, setiap SPPG wajib memiliki serta mengoperasikan IPAL sebelum membuang limbah cair ke lingkungan.

Aturan tersebut juga mengharuskan pengelola melakukan pemantauan kualitas air limbah secara berkala dan melaporkannya melalui sistem informasi lingkungan hidup. Selain memenuhi baku mutu air limbah, setiap SPPG diwajibkan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai dengan kapasitas produksinya guna mencegah pencemaran lingkungan.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan, belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian operasional tujuh SPPG di Jombang. Deni juga tidak merespons pesan upaya konfirmasi yang dikirim awak media maupun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi ketentuan IPAL yang dipersyaratkan.

Secara keseluruhan, tercatat 372 SPPG di Jawa Timur mendapat penghentian sementara dalam kategori perbaikan mayor karena persoalan pengelolaan air limbah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jombang hingga saat ini berlangsung lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta petugas di lapangan.

“Penyaluran Bantuan Pangan di Kabupaten Jombang terus kami percepat dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran dan kualitas beras yang diterima masyarakat. Kami menargetkan seluruh proses penyaluran dapat diselesaikan sesuai jadwal, yaitu paling lambat pada tanggal 12 Juni 2026,” ujar Muhammad Husin dalam pesan diterima wartawan, Rabu (3/6/2026). 

Program Bantuan Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bulog Cabang Mojokerto memastikan beras yang disalurkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan diterima dalam kondisi baik.

Untuk mendukung kelancaran penyaluran, Bulog Cabang Mojokerto juga terus melakukan monitoring dan evaluasi di setiap titik distribusi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kendala di lapangan serta memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima yang berhak.

Melalui sinergi antara Perum Bulog, pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan desa, serta seluruh pihak terkait, penyaluran Bantuan Pangan di Kabupaten Jombang diharapkan dapat selesai tepat waktu pada 12 Juni 2026. Dengan demikian, manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan percepatan penyaluran yang terus dilakukan, Bulog Cabang Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

Perlu diketahui data penerima bapang ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program bapang ini didistribusikan pemerintah kepada 33.244.408 penerima atau KK di seluruh Indonesia.

Untuk penerima bantuan pangan se-Kabupaten Jombang sebanyak 207.858 penerima. Total beras yang disalurkan sebanyak 4.157.160 kilogram dan minyak goreng sebanyak 831.432 liter. 

Ia menambahkan, program bantuan pangan ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tahun 2026 ini diberikan untuk yang pertama, yakni alokasi bulan Februari dan Maret. Mudah-mudahan nanti juga akan ada bantuan selanjutnya, apakah untuk alokasi April, Mei, dan bulan-bulan berikutnya," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Jombang mengapresiasi langkah Bulog dalam mendukung ketahanan pangan di Jombang. Merujuk hasil rapat high level meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 dan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-08 tanggal 9 Februari 2026, telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng menjadi salah satu program stimulus ekonomi tahun 2026.

"Merupakan program direktif Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan cadangan pangan nasional yang hari ini didistribusikan kepada seluruh warga negara Indonesia," terang Bupati Warsubi.

Menurut Bupati Warsubi, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut.

"Total keseluruhan bantuan pangan diberikan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan (PBP) bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional (Data Sosek) yang ada di Desil 1 sampai dengan Desil 5," tandasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Penangkapan yang dilakukan pada pertengahan bulan lalu itu terkait kasus dugaan penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp280 juta.

Kapolsek Jombang, AKP Edy Widoyono, mengungkapkan bahwa perkara ini bermula dari transaksi peminjaman uang antara tersangka dengan korban, Hariadi. 

“Kejadian berawal saat ada transaksi peminjaman uang antara tersangka dengan korban Hariadi. Uang sejumlah tadi, ditransfer secara bertahap,” ujar AKP Edy dalam pesannya, Selasa (2/6/2026).

Guna meyakinkan korban, tersangka mengaku tengah menangani proyek pendirian pabrik di wilayah Kecamatan Mojowarno. Untuk memperkuat dalihnya, AA bahkan membawa 4 bendel Surat Perintah Kerja (SPK). 

“Kebutuhan uang sendiri rencananya bakal digunakan untuk pekerjaan sampai bisa mendapatkan uang muka,” lanjut AKP Edy.

Terpedaya dengan bukti SPK dan penuturan tersangka, korban kemudian mentransfer uang secara bertahap ke rekening AA hingga total terkumpul sebesar Rp280 juta.

Atas perbuatannya, tersangka kini telah ditahan. “Tersangka kami tahan dan dijerat dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda kategori V atau maksimal 500 juta rupiah,” pungkas AKP Edy.

Sementara itu, korban Hariadi menceritakan bahwa saat datang meminjam uang, tersangka menunjukkan SPK dengan dua item pekerjaan, yaitu fisik bangunan dan pengurugan pabrik.

“Tersangka bercerita jika ada dua item pekerjaan, meliputi fisik serta pengurugan pabrik. Masing-masing dengan nilai di atas 10 serta Rp6-7 miliar,” tutur Hariadi.

Masalah muncul setelah uang berhasil dikantongi tersangka. AA mulai menghilang dan tidak menepati janji untuk mengembalikan dana.

“Sebenarnya sudah berkali-kali saya menghubungi, namun jawabannya selalu sama. Dalihnya, belum dibayar oleh pihak pabrik,” ungkapnya.

Tak hanya kerugian uang, Hariadi juga kehilangan satu unit kendaraan roda empat miliknya yang dipinjamkan kepada tersangka. 

“Cukup saya sayangkan di sini, niatan baik saya justru diabaikan. Termasuk, saya juga meminjamkan kendaraan yang selama ini dipergunakan oleh tersangka sebagai penunjang mobilitas,” tutup Hariadi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Forum tersebut secara khusus membahas kembali jejak kelahiran Presiden pertama RI, Soekarno, yang diyakini berada di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Wakil Ketua Bidang DPC PDIP Jombang, Andika Wahyono, menjelaskan bahwa sarasehan ini merupakan agenda diskusi rutin partai. Momentum Hari Lahir Pancasila yang bertepatan dengan Bulan Bung Karno dimanfaatkan untuk mengangkat kembali diskursus sejarah mengenai tempat kelahiran sang proklamator.

“Ini sebenarnya forum diskusi yang sudah lama berjalan. Kebetulan kami mengambil momentum 1 Juni, yang juga Hari Lahir Pancasila, untuk kembali membedah dan mendiskusikan kelahiran Bung Karno,” ujar Andika, Selasa (2/6/2026). 

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dengan sudut pandang berbeda. Seorang akademisi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memaparkan bukti-bukti yang menjadi dasar anggapan bahwa Soekarno lahir di Surabaya. Di sisi lain, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang turut menyampaikan berbagai temuan yang memperkuat dugaan bahwa Bung Karno lahir di Ploso, termasuk kisah perawatan Soekarno saat bayi dan keberadaan ari-ari yang diyakini dimakamkan di wilayah tersebut.

Andika menekankan bahwa esensi diskusi bukanlah semata-mata mencari kontroversi tempat lahir. “Yang ingin kami gali sebenarnya bukan semata kontroversi tempat lahirnya, tetapi bagaimana pemikiran Bung Karno tentang marhaenisme, Trisakti, dan implementasinya hari ini bisa kembali dipahami generasi muda,” katanya.

Sarasehan ini juga menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas kader dan kalangan muda melalui tambahan wawasan serta perspektif yang lebih luas.

Sementara itu, budayawan Jombang, Nasrul Illah (Cak Nas), mengapresiasi dukungan PDIP terhadap upaya penetapan Ploso Jombang sebagai lokasi kelahiran Soekarno. Menurutnya, respons cepat dari PDIP Jombang menjadi energi baru dalam mendorong pengakuan resmi terhadap situs bersejarah tersebut.

“Siapa pun yang mendukung upaya ini tentu kami apresiasi. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kelompok atau partai tertentu,” kata Cak Nas.

Ia berharap pemerintah segera mengambil keputusan terkait status situs itu, bahkan menargetkan penetapan dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2026. “Kalau bisa sebelum September atau November sudah ada keputusan. Jangan sampai lewat tahun ini karena akan semakin berat prosesnya,” ujarnya.

Cak Nas menambahkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terus mendorong Kementerian Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Timur untuk memfasilitasi dialog dengan pihak Surabaya. Dialog terbuka berdasarkan data dan kajian sejarah ini dinilai penting untuk membahas polemik lokasi kelahiran Bung Karno secara jernih, bukan sebagai ajang saling mempertentangkan daerah.

“Yang terpenting adalah sejarahnya bisa diungkap secara utuh dan menjadi pengetahuan bersama,” tuturnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah awal dimulai dengan melantik 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) periode 2026-2031 pada Sabtu (30/5/2026). Usai pelantikan, konsolidasi masif langsung didorong hingga ke tingkat ranting.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, menyatakan target ini disusun berdasarkan evaluasi hasil Pemilu 2024, di mana partainya meraih 10 kursi. Ia menilai masih ada peluang besar untuk menambah kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya belum maksimal.

"Target 14 kursi bukan sekadar angka. Kami ingin mengembalikan posisi partai sebagai kekuatan utama di DPRD Jombang," tegas Sumrambah dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Sumrambah menjelaskan, meski Pemilu 2024 menghasilkan tambahan kursi di beberapa dapil, namun terjadi penurunan di wilayah lain. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting. Ia pun meminta seluruh pengurus PAC yang baru dilantik untuk segera bergerak melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting, dengan menekankan kesamaan visi dan gerak organisasi dari tingkat cabang hingga akar rumput.

Tak hanya memperkuat struktur, PDI Perjuangan Jombang juga menggencarkan program berbasis masyarakat. Salah satunya, mengubah fungsi Posko Perjuangan menjadi Posko Pangan yang difokuskan untuk kegiatan sosial dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

"Politik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, posko yang ada kami dorong menjadi ruang produktif yang bisa dimanfaatkan bersama," ujar Sumrambah.

Senada, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang, Donny Anggun, menyebut pelantikan 21 PAC ini sebagai langkah awal menyongsong Pemilu 2029. Fokus utama lainnya adalah meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan.

Instruksi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, komposisi pengurus setidaknya diisi 20 hingga 30 persen oleh kader berusia maksimal 35 tahun. Kebijakan ini untuk menyesuaikan perubahan demografi pemilih yang pada 2029 diperkirakan didominasi kaum milenial dan Generasi Z.

"Anak-anak muda harus diberi ruang lebih besar. Mereka bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dari proses kaderisasi dan perjuangan partai," kata Donny.

Ia menambahkan, adaptasi terhadap teknologi dan pola komunikasi politik juga menjadi perhatian. Seluruh kader, termasuk pengurus senior, didorong untuk aktif memanfaatkan media sosial guna menjangkau masyarakat.

Usai pelantikan PAC, DPC PDI Perjuangan Jombang menargetkan pembentukan dan penguatan kepengurusan ranting di seluruh desa selesai pada tahun ini. Konsolidasi berlapis ini diharapkan memperkuat jaringan organisasi dan menjadi modal utama menghadapi kontestasi politik lima tahun mendatang.

"Kami ingin tahun ini pembentukan ranting di desa-desa tuntas. Setelahnya, fokus kami memperkuat soliditas organisasi hingga ke tingkat paling bawah," pungkas Donny Anggun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sejumlah dokter ahli yang hadir dalam pertemuan dengan media tersebut antara lain dr. Irma Yuliawati Puji Lestari, dr. Mohammad Mahfudz, dr. Ahmad Mahfur, dr. Eka Gita Wahyudi, dr. Karina Pratiwi, dr. Ririn Faujiah, dr. Antina Nevi Hidayati (IGD), dan dr. Nesya (IGD). Para dokter ini dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran.

Dalam penjelasannya, Dr. Pudji Umbaran membenarkan bahwa pihaknya menangani pasien berinisial NH, namun menampik dugaan tindakan malapraktik.

NH merupakan pasien rujukan dari rumah sakit swasta Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang dengan diagnosis awal problem jantung dan meninggal dunia saat mendapatkan proses penanganan cuci darah usai diagnosa penyakit Ginjal di RSUD Jombang. 

"Dan memang betul setelah dilakukan pemeriksaan, ada jantung yang membengkak, kemudian ada gambaran lain berkaitan dengan bendungan jantung. Setelah diperiksa oleh tim di Instalasi Gawat Darurat (IGD), ternyata ada hal lain yang jauh lebih urgen saat itu, yaitu kondisi ginjalnya yang terganggu," jelas Pudji Umbaran kepada wartawan, Senin (16/6/2026).

Pihak rumah sakit kemudian melakukan berbagai upaya konsultasi dengan para ahli. Mengingat di RSUD Jombang terdapat dokter ahli penyakit dalam dan ahli ginjal, simpulan medis mewajibkan pasien NH menjalani cuci darah.

"Memang tidak cito, artinya tidak urgen saat itu juga. Bisa dijadwalkan hari Senin (1/6), dan sudah disiapkan untuk dilakukan cuci darah karena ginjalnya bermasalah. Gangguan ginjal ini bukan kejadian sesaat, melainkan kejadian yang sudah berlangsung lama," terangnya.

"Mungkin keluarga tidak mendeteksi adanya gangguan itu, tetapi dari hasil laboratorium dan semua dokumen pemeriksaan oleh tim ahli di bagian penyakit dalam dan ginjal, kasus ini adalah kasus lama yang memang harus dilakukan cuci darah," tambahnya.

Terkait prosedur pemasangan Catheter Double Lumen (CDL), Dr. Pudji menjelaskan bahwa alat tersebut harus terpasang pada pembuluh darah besar di area dekat leher sebagai persiapan sebelum hemodialisis. Pemasangan dilakukan pada malam itu juga.

Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur telah disampaikan kepada keluarga dan pihak keluarga telah menyetujui melalui penandatanganan dokumen general consent maupun informed consent.

Dalam tindakan tersebut, ada banyak hal yang perlu dicermati, mengingat pasien memiliki kelainan gangguan jantung serta gangguan ginjal yang sudah kronis.

"Kondisi yang terungkap dari hasil pemeriksaan menunjukkan situasi yang benar-benar bagaikan buah simalakama," ungkapnya.

Menurutnya, jika CDL tidak dipasang, kondisi pasien akan fatal. Sebaliknya, jika dilakukan pemasangan, risikonya juga sangat besar. Dalam situasi sulit tersebut, tugas utama adalah menyelamatkan pasien, sehingga seluruh prosedur yang diperlukan tetap dijalankan.

"Pemasangan CDL dilakukan oleh ahlinya, yaitu dokter anestesi yang memiliki keahlian khusus dalam tindakan tersebut. Jadi, berkaitan dengan informasi yang menyebutkan ini sebagai malpraktik, saya bisa jawab insyaallah tidak," tandasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima suarajatimpost.com, Minggu (31/5/2026) malam, pasien NH meninggal dunia di RSUD Jombang setelah menerima penanganan cuci darah.

Saat kejadian sekitar pukul 21.00, terjadi perdebatan di Ruang Abimanyu RSUD Jombang antara pihak keluarga dan karyawan RSUD. Tidak ada satu pun dokter yang hadir saat itu untuk memberikan penjelasan. Pihak keluarga menduga adanya tindakan malapraktik oleh tenaga medis di RSUD Jombang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pada Senin (25/5/2026) lalu, Bupati Jombang Warsubi dan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, di Jakarta. Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana hadir diwakili oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri. 

Dalam lobi strategis ini, ketiga bupati didampingi langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten.

Bupati Jombang Warsubi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan sirkulasi lahan. 

"Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor," tutur Warsubi dalam pesan yang diterima wartawan, Jumat (29/5/2026).

Bupati menyebut, jika seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan mulus, tahapan awal pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027. 

"Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan di atas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi," bebernya.

Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing atau berbagi beban pendanaan pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU.

Sebagai tindak lanjut dari usulan sharing anggaran tersebut, pembicaraan akan segera diperluas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan dari pemprov dinilai sangat esensial untuk memayungi aspek hukum dan kesepakatan finansial.

"Kami dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flyover demi mengurai kemacetan Mengkreng yang sudah sangat luar biasa masuk 3 besar di Indonesia," terangnya.

"Sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif untuk mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terlebih dahulu guna mengamankan komitmen awal pusat. Semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat," imbuhnya.

Perlu diketahui, inisiasi proyek ini sebelumnya telah digagas ketiga kepala daerah saat memetakan sirkulasi kendaraan langsung di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026) lalu. Simpang Mengkreng merupakan titik transit vital di Jawa Timur yang menghubungkan Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Menjadi jalur arteri utama kendaraan dari arah Surabaya menuju wilayah barat dan selatan, seperti Madiun dan sekitarnya, kawasan ini kerap mengalami kelumpuhan arus.

Bahkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng masuk dalam tiga besar titik kemacetan paling parah di Indonesia, khususnya pada momen mudik bulan Ramadan. Melalui rancangan yang tengah diusulkan, jalur flyover ini nantinya akan membentang dari wilayah Jombang lalu terbagi menjadi dua jalur keluar atau ramp off, yakni satu ke arah Kediri dan satu ke arah Nganjuk. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pembukaan pelatihan ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni. 

Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Jombang juga hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen sepuluh tahunan untuk memotret kondisi perekonomian, khususnya di sektor non-pertanian. 

Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk satu dekade ke depan.

"Keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang," tutur Bupati Warsubi.

Bupati juga memberikan instruksi kepada para petugas sensus. Ia menekankan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas dengan tidak memanipulasi atau memperkirakan data di atas meja tanpa verifikasi langsung ke responden. Selain itu, ia meminta para petugas bersikap ramah dalam menghadapi masyarakat serta memanfaatkan masa pelatihan agar mahir mengoperasikan perangkat pencacahan.

Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, menambahkan bahwa SE 2026 menjadi momentum penting karena lanskap ekonomi mengalami perubahan dalam sepuluh tahun terakhir, terutama dipicu oleh digitalisasi pascapandemi serta pertumbuhan industri kreatif dan UMKM baru di Jombang.

"Data ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, bukan hanya sekadar catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih, Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran," jelas Mouna.

Mouna juga mengingatkan para calon petugas agar bekerja sesuai prosedur dan menghindari praktik survei asal-asalan.

"Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas Kota Santri, komunikasi yang baik, sehingga tercapai tujuan Sensus Ekonomi 2026 ini," tegasnya.

Pada kesempatan itu, BPS Jombang juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pengamanan dari Kapolres dan Komandan Distrik Militer (Dandim) Jombang guna menjamin keamanan petugas saat melakukan pendataan di kawasan sentra ekonomi maupun permukiman warga, selaras dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dijalin di tingkat pusat.

Ketua Panitia Kegiatan, Amat Alamin Wafa, dalam laporannya memaparkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan menerapkan metode pembelajaran kombinasi (hibrida) melalui Learning Management System (LMS) dan tatap muka, yang dijadwalkan berlangsung dari 29 Mei hingga 12 Juni 2026. Secara keseluruhan, pelatihan ini diikuti oleh 1.217 peserta yang terbagi ke dalam 48 kelas. Guna menjaga efektivitas belajar, pelaksanaan dibagi menjadi lima gelombang.

"Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, diikuti oleh 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap melalui pelatihan intensif ini, lahir petugas-petugas lapangan yang kompeten, terlatih, dan andal demi menghasilkan data Indonesia yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Amat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Beruntung, jajaran Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang berhasil menggagalkan aksi tersebut saat menggelar patroli rutin di wilayah Kecamatan Mojoagung.

Meski para pelaku berhasil melarikan diri dari sergapan petugas, mereka meninggalkan sedikitnya 9 unit sepeda motor di dalam hutan terjal yang kini telah disita oleh aparat kepolisian.

Administratur (Adm) Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro mengonfirmasi adanya temuan perusakan hutan dan penyitaan barang bukti kendaraan bermotor tersebut.

Ia menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi di kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Petak 38 Delta (D) dan Petak 38 K, Desa Kedunglumpung, Kecamatan Mojoagung.

"Berdasarkan laporan dari jajaran kami di lapangan, Pak Asper beserta Pak Mantri dan Mandor yang melaksanakan patroli rutin menemukan adanya perusakan awal dan sembilan unit sepeda motor. Pohon-pohon yang dirusak juga masih ada di lapangan," ujar Enny Handhayany kepada suarajatimpost.com, Jumat (29/5/2026).

Saat petugas mencoba melakukan penyergapan, para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri.

Posisi pelaku yang berada di medan lebih rendah membuat mereka lebih mudah memantau pergerakan petugas yang datang dari area ketinggian.

"Saat dikonfirmasi ke Pak Asper apakah ada tersangka yang tertangkap, ternyata mereka lari semua. Karena lokasinya sangat terjal, petugas kami kesulitan untuk mengejar. Mereka akhirnya meninggalkan barang bukti sepeda motor begitu saja," tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Mojoagung Kompol Yogas membenarkan telah menerima penyerahan 9 unit sepeda motor dari pihak Perhutani KPH Jombang.

"Ya penyerahan dari Perhutani tapi hanya sepeda motornya saja, orangnya tidak ada, itupun baru dugaan pembalak liar karena saat ditemukan sepeda motor tidak ditemukan pohon yang di balak," ungkap Kompol Yogas.

Sejumlah barang bukti kendaraan kini masih dalam pengamanan Polsek Mojoagung. Langkah hukum terkait dugaan pembalakan dan perusakan hutan lindung tengah dalam upaya penyelidikan aparat kepolisian. (*)

Editor: Syaiful Aries

Sumrambah menjelaskan bahwa aksi sosial yang menyasar Dusun Pesantren, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, dan Desa Brambang, Kecamatan Diwek ini merupakan buah dari semangat gotong royong kader internal di Jawa Timur. Dua ekor sapi tersebut merupakan kiriman dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur.

“Melalui kami, Bapak Said Abdullah menyampaikan salam kepada masyarakat Jombang. Selamat menjalankan ibadah Iduladha. Mari kita jadikan momentum ini sebagai bentuk merawat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujar Sumrambah menyampaikan pesan khusus dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah.

Lebih dari sekadar ritual keagamaan dan pembagian daging, Sumrambah menegaskan bahwa esensi dari penyaluran kurban ini adalah untuk merawat hubungan kemanusiaan. Ia berharap kehadiran parpol dalam hari besar keagamaan dapat mempererat kebersamaan serta memberikan keberkahan nyata bagi para penerima manfaat.

Melalui langkah ini, partai berlambang banteng moncong putih tersebut ingin menunjukkan bahwa ikatan sosial dengan masyarakat bawah harus tetap hidup, tanpa harus menunggu momentum kontestasi politik bergulir.

Sementara itu, tokoh agama sekaligus representasi warga setempat, Abdul Khalim, melontarkan apresiasi yang sarat akan harapan besar. Ia menilai bahwa bantuan ini membuktikan eksistensi partai tidak hanya menyentuh rakyat saat pemilu.

“Ini menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan tidak hanya menyentuh rakyat ketika akan pemilu saja. Tapi momentum lainnya, PDI Perjuangan terus menyapa rakyat, seperti pada perayaan Iduladha tahun ini,” ujar Abdul.

Ia pun berharap agar konsistensi untuk terus bergerak dan berjuang di garis rakyat ini dapat dipertahankan, baik oleh pengurus partai di tingkat pusat maupun daerah. Usai penyembelihan, daging sapi langsung dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, mulai dari kaum duafa, tukang becak, hingga warga sekitar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Humas Pondok Pesantren Gadingmangu, Rudi Haryanto mengatakan, total hewan kurban yang diterima tahun ini mencapai sekitar 270 ekor sapi dan lebih dari 700 ekor kambing. Namun, penyembelihan dilakukan secara bertahap selama tiga hari.

"Khusus hari ini yang disembelih sekitar 190 ekor sapi. Kegiatan penyembelihan dan distribusi akan dilaksanakan selama tiga hari," ujarnya.

Rudi menjelaskan, pelaksanaan kurban dimulai usai Salat Iduladha dan dilakukan di beberapa titik penyembelihan yang telah tersertifikasi halal.

"Alhamdulillah pelaksanaan pembagian daging kurban hari ini berjalan lancar, mulai setelah salat Iduladha hingga proses pemotongan hewan kurban," ungkap Rudi.

Dari hasil penyembelihan hari pertama, ponpes membagikan sekitar 6.000 bungkus daging kurban kepada masyarakat sekitar pondok pesantren. Selain itu, sekitar 1.000 bungkus lainnya disiapkan untuk masyarakat luar desa, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, serta Forkopimcam.

Menurut Rudi, warga Desa Gadingmangu menjadi prioritas utama penerima daging kurban, disusul masyarakat di desa-desa sekitar.

"Yang pertama tentu warga Desa Gadingmangu, kemudian masyarakat sekitar atau desa tetangga," ucapnya.

Untuk menjaga ketertiban pembagian, panitia lebih dulu membagikan kupon kepada warga pada pagi hari. Selanjutnya, daging mulai dibagikan sekitar pukul 13.00 WIB.

"Alhamdulillah selama proses pembagian tidak ada kendala dan masyarakat juga tertib saat mengantre," tutur Rudi.

Antusiasme warga terlihat sejak siang hari. Salah satunya Rubiyati, warga Desa Plumpung, yang mengaku senang mendapat undangan menerima daging kurban dari Ponpes Gadingmangu.

"Alhamdulillah hari ini saya senang sekali. Nanti kalau sampai rumah daging ini mau saya buat rawon," kata Rubiyati sambil tersenyum. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembagian hewan kurban tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan usai Salat Iduladha di lapangan Mapolres Jombang, Rabu (27/5/2026). Hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 12 ekor sapi dan 27 ekor kambing.

Dalam sambutannya, Kapolres Jombang menyampaikan bahwa pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, pihaknya menyerahkan hewan kurban dari seluruh keluarga besar Polres Jombang, termasuk Bhayangkari beserta keluarga, kepada pondok pesantren dan masyarakat di Kabupaten Jombang.

"Semoga hewan kurban yang telah diniatkan dengan penuh keikhlasan ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah kita. Semoga melalui ibadah kurban ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, sehingga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT," ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ladang amal ibadah bagi seluruh anggota Polri, khususnya anggota Polres Jombang.

"Semoga menjadi ladang amal kebaikan bagi rekan-rekan yang telah berkurban dan menyisihkan rezekinya untuk saudara-saudara kita pada momen Idul Adha tahun 2026 ini," lanjut AKBP Ardi.

Sebelumnya, dua ekor sapi bantuan dari Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto. Hewan kurban tersebut diterima langsung oleh K.H. Abdul Gofar, Sekretaris Ponpes Tebuireng Diwek, Jombang, dan Hj. Nur Zakiyah, Ketua Yayasan Ponpes Hafidzul Musthofah Al-Hasaniyyah Desa Mejoyo, Kecamatan Gudo, Jombang. Prosesi penyerahan berlangsung dengan penuh kehangatan.

AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa momentum Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, melainkan juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. 

Ia menekankan pentingnya menjaga semangat berbagi dan kepedulian sosial, terutama kepada lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam membentuk karakter generasi muda.

"Penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami berharap dapat memberikan manfaat serta mempererat hubungan silaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat," ujar Kapolres Jombang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan telinga serta luka serius pada tangan kanan. 

"Informasi yang dihimpun, petasan yang dimainkan korban diduga meledak saat berada di dekat tangannya hingga menyebabkan luka serius," ucap Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, dalam pesan kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).

Korban diketahui bernama Mohammad Eka Setyawan (21), warga Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.30 WIB di jalan desa setempat saat korban bermain petasan.

Warga kemudian membawa korban ke Puskesmas Mojoagung sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

"Untuk korban masih dalam perawatan, kami juga masih melakukan pendalaman lebih lanjut," terangnya.

Kompol Yogas menjelaskan, pihaknya menerima informasi dari Puskesmas Mojoagung sekitar pukul 23.00 terkait adanya korban luka akibat ledakan petasan. Setelah menerima laporan tersebut, anggota Polsek Mojoagung langsung mendatangi lokasi dan rumah korban di Dusun Tanggalrejo.

"Anggota sempat mendatangi rumah korban, namun pihak keluarga tidak berkenan membuat laporan polisi," ujarnya.

Dari hasil interogasi awal petugas, petasan tersebut diduga diperoleh korban dari temannya. Namun, hingga kini korban belum dapat dimintai keterangan secara rinci karena masih dalam kondisi sakit. Dari keterangan tenaga kesehatan, diketahui korban mengalami luka pada jempol tangan kanan dan luka bakar di bagian wajah serta telinga kanan.

"Saat ini masih dirawat di RSUD Jombang dan direncanakan menjalani tindakan amputasi pada jempol tangan kanannya," imbuhnya.

Kompol Yogas juga mengimbau masyarakat agar tidak bermain maupun menyalakan petasan karena berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya anak-anak muda, agar tidak bermain petasan. Selain berbahaya dan bisa menyebabkan luka serius, penggunaan petasan juga melanggar aturan dan dapat mengganggu keamanan lingkungan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 600.4/297/415.01/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Jombang, Warsubi, pada 25 Mei 2026.

Dalam edaran tersebut, seluruh panitia salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban diminta mengurangi penggunaan kantong plastik saat membagikan daging kepada warga. "Warga juga diimbau membawa wadah sendiri dari rumah untuk menampung daging kurban," kata Warsubi dalam keterangan yang diterima, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan, pembagian daging kurban diharapkan tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan memakai wadah ramah lingkungan yang bisa digunakan kembali.

Pemkab Jombang juga mendorong pemakaian kemasan dari bahan alami dan kearifan lokal, seperti daun pisang, daun jati, besek bambu, hingga anyaman pandan. 

"Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan tersebut diharapkan mampu menekan timbulan sampah plastik selama momentum Idul Adha," ungkap Warsubi.

Tak hanya kemasan, panitia kurban juga diminta menyediakan tempat sampah terpilah di lokasi salat Idul Adha, area penyembelihan, dan titik pembagian daging kurban. Pemerintah daerah pun menekankan pentingnya pengelolaan limbah penyembelihan, baik padat maupun cair, agar tidak mencemari lingkungan dan sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari kampanye publik, masyarakat diajak aktif menyuarakan gerakan pengurangan sampah plastik melalui media sosial dengan tagar #JombangCantikTanpaSampahPlastik, #JombangResik, dan #EcoQurban. 

Warga juga diminta menyertakan akun resmi media sosial pemda seperti @dlhjombang, @bupati.jombang, dan @wakilbupati.jombang dalam unggahan kampanye lingkungan.

"Kami dari Pemkab Jombang berharap perayaan Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah dan berbagi kepada sesama, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penyerahan ini merupakan bentuk kepedulian dan penguatan silaturahmi dengan masyarakat serta kalangan pesantren di Kabupaten Jombang.

Dua ekor sapi yang disalurkan merupakan bantuan dari Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto. Hewan kurban tersebut diterima langsung oleh K.H. Abdul Gofar, Sekretaris Ponpes Tebuireng Diwek, Jombang, dan Hj. Nur Zakiyah, Ketua Yayasan Ponpes Hafidzul Musthofah Al-Hasaniyyah Desa Mejoyo, Kecamatan Gudo, Jombang. Prosesi penyerahan berlangsung dengan penuh kehangatan.

AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa momentum Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, melainkan juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. 

Ia menekankan pentingnya menjaga semangat berbagi dan kepedulian sosial, terutama kepada lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam membentuk karakter generasi muda.

"Penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami berharap dapat memberikan manfaat serta mempererat hubungan silaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat," ujar Kapolres Jombang.

Pihak pondok pesantren menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh jajaran kepolisian. Bantuan hewan kurban tersebut dinilai sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Penyerahan hewan kurban ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi melanggar hukum ini diduga dilakukan sang ajudan bersama seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang berinisial An.

Kepala Unit (Kanit) Pidana Umum Satreskrim Polres Jombang, Ipda Rendro Lastono, mengatakan bahwa langkah penyelidikan dilakukan usai menerima laporan dari Sutopo, warga Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang.

"Waalaikumsalam, kami baru menerima laporan kemarin, dan akan kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu," ucap Ipda Rendro kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Kasus dugaan pemerasan dan perampasan yang membelit ajudan orang nomor satu di Pemkab Jombang serta oknum PNS Disdukcapil tersebut resmi masuk ke ranah hukum setelah dilaporkan ke Polres Jombang, Rabu (25/5/2026).

Pelaporan ini dilakukan oleh Sutopo, mertua dari perempuan berinisial Pu. Pu sendiri merupakan mantan karyawan toko kelontong di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, yang diduga menjadi korban penculikan oleh oknum kerabat pemilik toko.

Sutopo didampingi kuasa hukumnya, Faris Trihatmoyo dari Kantor Hukum Faris & Partners, mendatangi langsung Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Jombang.

Faris menjelaskan bahwa kliennya menjadi korban pemerasan dan perampasan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), kendaraan bermotor, serta perhiasan oleh dua terlapor, yakni Al dan An.

"Pak Sutopo ini diperas, diminta SHM-nya sebagai ganti permasalahan lain yang sebenarnya beliau tidak tahu-menahu," ujar Faris usai membuat laporan.

Dalam perkara ini, jika terbukti bersalah, ajudan Bupati dan oknum ASN tersebut bakal dijerat dengan Pasal 482 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Berdasarkan dalil perkara pidana tersebut, para terlapor terancam hukuman empat tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bupati Warsubi menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya, baik secara pribadi, mewakili pemerintah daerah, maupun seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, kepada 57 Bhikkhu yang berasal dari berbagai negara ASEAN, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos.

"Setiap langkah kaki beliau merupakan simbol keteguhan, cinta kasih, dan persaudaraan kemanusiaan. Sebuah kehormatan luar biasa bagi kami bisa menyambut langsung kehadiran para Bhante yang tengah mengemban misi suci ini," ujar Bupati Warsubi.

Di hadapan para pemuka agama Buddha dan tamu undangan, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Kabupaten Jombang memiliki identitas kuat sebagai Kota Santri yang sekaligus menjadi refleksi keberagaman bangsa.

"Jombang miniatur Indonesia yang rukun," tegasnya.

Masyarakat Jombang, lanjutnya, hidup dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak menjadi sekat, melainkan perekat yang membuat warga Jombang dapat hidup berdampingan secara rukun dan saling menghormati. Kehadiran para Bhikkhu di Jombang menjadi bukti nyata bahwa semangat persaudaraan lintas iman terjaga dengan sangat baik di Kabupaten Jombang.

Bupati Warsubi juga mendoakan agar seluruh peserta Walk for Peace 2026 yang berjalan kaki dari Pulau Bali menuju Candi Borobudur dalam rangka menyongsong puncak perayaan Waisak ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran hingga garis akhir.

Acara penyambutan ini merefleksikan toleransi yang kuat dengan hadirnya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta para tokoh organisasi keagamaan di Jombang.

Melalui momentum ini, Bupati Warsubi berharap pesan damai dan kebajikan yang dibawa oleh rombongan Indonesia Walk for Peace 2026 dapat terus bergaung dan menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk merawat persatuan. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaporan ini dilakukan oleh Sutopo, mertua dari perempuan berinisial Pu mantan karyawan toko klontong di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang yang diduga jadi korban penculikan oleh oknum kerabat pemilik toko. 

Sutopo didampingi kuasa hukumnya, Faris Trihatmoyo dari kantor hukum Faris & Partner's mendatangi langsung unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Jombang.

Faris menjelaskan bahwa kliennya menjadi korban pemerasan dan perampasan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), kendaraan bermotor dan perhiasan oleh dua terlapor berinisial An dan Al. 

"Pak Sutopo ini diperas, diminta SHM-nya sebagai ganti permasalahan lain yang sebenarnya beliau tidak tahu-menahu," ujar Faris usai membuat laporan.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, terlapor An merupakan oknum PNS di Dispendukcapil, sementara Al merupakan ajudan Bupati Jombang, Warsubi. 

Atas kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian materiil sementara sebesar Rp200 juta.

"Kita nanti akan gali lagi apakah ada kerugian-kerugian yang lain," imbuh Faris.

Pihaknya meminta agar aparat kepolisian serius menangani laporan tersebut. Menurutnya, kasus ini merupakan pelanggaran hukum berat karena berkaitan dengan upaya pemerasan yang menyasar keluarga korban penculikan.

"Kami berharap persoalan ini segera ditangani secara serius. Mungkin nanti akan terbuka fakta-fakta lain kalau sudah dilakukan penyelidikan atau penyidikan," tegasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian Reskrim Polres Jombang telah menerima laporan dengan nomor surat: STTLPM/448.RESKRIM/V/2026/SPKT/POLRES JOMBANG tertanggal 25 Mei 2026 dan akan segera menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada salah satu terlapor berinisial Al di nomor hanphone +62 856-0737-xxxx atas dugaan perampasan SHM milik Sutopo belum mendapat respon sampai berita ini diterbitkan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua KTH Sumberjalin, Trimora Bagus Husen mengatakan aktivitas ilegal ekskavator tersebut murni inisiatif dari pemilik eskavator tanpa sepengetahuan dari dirinya. 

"Situasinya, kalau masalah dengan ekskavator, pengurus KTA Sumber Jalin tidak diajak musyawarah," ucap Trimo kepada suarajatimpost.com, Senin (25/5/2026). 

Trimo tidak menduga, jika pada esok harinya, sekitar hari senin (18/5/2026) ada aktivitas eskavator di lokasi kawasan hutan alas gedangan menuju Petak 24. Ia mengaku sudah mengingatkan kepada penanggung jawab soal resiko yang dihadapi. 

"Tahu-tahu, besoknya pagi sudah ada ekskavator gitu. Saya konfirmasi di situ, karena ada penanggung jawabnya. Saya bilang memang itu pengurus KTA tidak diberitahu, ya sudah, kalau ada apa-apa, saya enggak tanggung jawab sebagai kelompok tani. Seperti itu, Mas," beber Trimo. 

Selamat ini KTH Sumber Jalin di bawah pembinaan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Kabupaten Nganjuk. Setiap satu minggu sekali pihak KTH melakukan penanaman tanaman buah bekerjasama dengan pihak KUA Mojoagung. 

Sebelumnya, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk yang mengampu wilayah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto merespons cepat laporan masyarakat terkait adanya alat berat jenis ekskavator yang masuk ke kawasan hutan Alas Gedangan. 

Pihak otoritas kehutanan menegaskan akan segera menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi mendalam.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, Indah Setiawati, mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima informasi tersebut. Langkah awal yang akan diambil adalah mengidentifikasi status hukum lahan serta aktivitas yang sedang berlangsung di sana.

"Kami baru mendapatkan informasi ini. Kami akan mencoba menggali ataupun mengidentifikasi lebih lanjut seperti apa di sana, ada apa di sana. Kami tetap akan menugaskan teman-teman untuk mengkaji lebih lanjut," ujar Indah saat ditemui wartawan di Kantor CDK Wilayah Nganjuk Wilayah Kerja Kabupaten Jombang, Jumat (22/5/2026) lalu. 

Sementara itu, Adminitratur KPH Perhutani Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro sesaat setelah mendapat informasi dari wartawan pihaknya belum mengetahui aktivitas eskavator di kawasan hutan tersebut. 

Setelahnya melakukan koordinasi dengan jajaran dibawah, Enny Handhayany mendapatkan informasi jika aktivitas alat berat milik bapak Dwi diklaim bersangkutan merupakan permintaan dari masyarakat. 

"Menurut Pak Dwi yg punya alat ekskavator katanya 'permintaan' masyarakat yg punya lahan tebu di petak 24, dan petak tersebut merupakan indikatif KHDPK yang saat ini di bawah pengawasan Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk," ungkap Enny Handhayany. 

Pihak Polsek Mojoagung, melalui Kompol Yogas menyampaikan temuan aktivitas ilegal tersebut. Pihaknya juga telah melakukan tindakan tegas dan meminta alat berat untuk berhenti bekerja serta di evakuasi dari lokasi Alas Gedangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Pelaksana Lomba, Iptu Bowo Tri Kuncoro menyatakan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, sukses, dan meriah berkat dukungan penuh dari seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang.

Dalam wawancara usai perlombaan, Iptu Bowo menjelaskan bahwa kompetisi kali ini dirancang tidak hanya sebagai ajang adu ketangkasan, tetapi juga sebagai wahana memperkuat sinergitas antar instansi. 

Sebagai pegiat olahraga menembak, Iptu Bowo pun merinci empat kelas yang dipertandingkan, berikut maksud dari diadaknnya setiap kelas. Berikut urainnya :

1. Dueling Plat Estafet Beregu: Ajang Sinergitas TNI-Polri dan Perbakin

Kelas ini menjadi pembuka sekaligus simbol kolaborasi. Setiap regu terdiri dari tiga personel gabungan, yakni satu dari Kodim (TNI), satu dari Polres (Polri), dan satu dari Perbakin. 

"Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri, Perbakin, dan Pemerintah Kabupaten Jombang," ujar Iptu Bowo, Sabtu (23/5/2026). 

2. Presisi Kombinasi: Uji Kecermatan dan Ketepatan Tingkat Tinggi

Berbeda dengan kelas beregu, Presisi Kombinasi menguji akurasi individu para penembak. Peserta dihadapkan pada dua sasaran plat dan delapan sasaran lesan. Pemenang ditentukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Kelas ini bertujuan untuk mengasah kecermatan dan ketepatan sasaran setiap shooter.

3. Dueling Plat Perorangan: Kecepatan dan Akurasi Jadi Penentu

Kelas ini menyajikan duel menegangkan. Setiap penembak hanya dibekali sepuluh butir peluru untuk menjatuhkan lima plat. Pemenang adalah yang paling banyak dan paling cepat merobohkan sasaran. 

"Kelas ini penting untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan ketepatan, sekaligus menjadi latihan vital bagi personel TNI-Polri untuk kinerja di lapangan. Bagi anggota Perbakin, ini adalah batu loncatan menuju event-event lebih tinggi," bebernya. 

4. Kelas Eksekutif: Para Senior Turun Gunung Beri Motivasi

Kelas spesial ini diikuti oleh para senior yang telah mengantongi lisensi IPSC dari Pengprov Jatim. Kehadiran mereka bukan sekadar bertanding, melainkan untuk memberi motivasi dan contoh langsung kepada atlet-atlet muda serta pendatang baru Perbakin Jombang. 

"Agar mereka bisa mencontoh senior-seniornya, sehingga Perbakin Jombang bisa berkiprah di kancah nasional," imbuhnya. 

Kelancaran acara ini tidak lepas dari dukungan maksimal Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang. Iptu Bowo menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran dan dukungan penuh dari Danrem, Dandim, Kapolres, dan Bupati Jombang yang hadir langsung di lokasi. 

"Dengan diresmikannya lapangan tembak baru dan suksesnya penyelenggaraan lomba ini, diharapkan ekosistem olahraga menembak di Jombang semakin maju dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam suasana penuh keakraban, jajaran alumni memberikan pesan dan harapan besarnya bagi estafet kepemimpinan selanjutnya. Mewakili Koordinator KAHMI Jombang, Maulana Syahiduzzaman atau Gus Maman menyampaikan harapan agar HMI Cabang Jombang semakin solid dan maju.

"Kita alumni berharap Cabang bisa lebih eksis lagi, lebih produktif, dan menjadi rujukan para mahasiswa untuk berorganisasi," ujar Gus Maman kepada suarajatimpost.com, Sabtu (23/5/2026). 

Tak hanya soal keorganisasian, para senior juga menyoroti pentingnya mempertajam daya kritis kader dalam merespons dinamika nasional maupun global. Menanggapi isu geopolitik yang beberapa waktu terakhir memantik aksi turun jalan, HMI Jombang digadang-gadang akan meningkatkan kualitas nalar gerakannya.

Menurut Bang Maman, tema besar yang diusung dalam periode mendatang adalah "Arah Baru HMI Jombang". Tema ini menitikberatkan pada revitalisasi nalar kritis di internal cabang.

"Peningkatan nalar kritis ini akan disemangati lagi di perkaderan cabang. Ke depan, dosisnya akan lebih kritis lagi," tegasnya saat dimintai komentar.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan alumni Medan Amrullah yang hadir menekankan bahwa kehadiran alumni dalam Konfercab bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk ikatan emosional dan tanggung jawab moral untuk memastikan HMI tetap berada di garda terdepan sebagai organisasi perjuangan.

Dengan rampungnya Konfercab ke-31 ini, diharapkan para pengurus baru mampu membawa HMI Jombang menjadi organisasi yang tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga matang secara kualitas intelektual dan gerakan sosial kemasyarakatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Umum Perbakin Jombang, Agus Budi Hartono, mengungkapkan kebanggaannya atas terwujudnya fasilitas yang dinilainya sangat aman dan berstandar nasional ini.

“Alhamdulillah, teman-teman sangat termotivasi. Peresmian ini tidak hanya seremonial, tetapi langsung diuji dengan event internal,” ujar Agus Budi Hartono usai kegiatan, Sabtu (23/5/2026).

Rangkaian acara dimulai dengan peresmian dan penandatanganan prasasti, yang kemudian dilanjutkan dengan kompetisi internal seperti tembak presisi, duel plat, dan lomba estafet.

Ajang ini diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta seluruh atlet Perbakin. Kehadiran dan dukungan dari Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbakin Jawa Timur turut menambah kemeriahan.

Berlokasi di area eks Markas 503, Agus memastikan bahwa desain lapangan sangat mengutamakan faktor keselamatan. 

“Kondisi di lapangan ini benar-benar sangat safety. Jenis lapangannya pun sudah standar, baik untuk senjata laras pendek maupun laras panjang,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Iptu Bowo Tri Kuncoro selaku ketua panitia yang telah memberikan inspirasi bagi seluruh anggota Perbakin hingga fasilitas ini bisa berdiri.

Terkait rencana ke depan, Agus membeberkan sejumlah agenda strategis. Selain perbaikan dan penambahan rest area untuk penyimpanan peralatan serta toilet, Perbakin Jombang berencana menggelar kejuaraan "Danrem Cup" dalam waktu dekat yang akan dibuka untuk umum.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan jam terbang atlet, mereka juga akan menyelenggarakan kejuaraan menembak reaksi (Match-Sil) berskala nasional. 

“Nanti insyaallah akan sangat ramai sekali. Ini adalah follow-up nyata kami untuk memajukan olahraga menembak di Jombang,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Lomba, Iptu Bowo Tri Kuncoro menyatakan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, sukses, dan meriah berkat dukungan penuh dari seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang.

"Kompetisi kali ini dirancang tidak hanya sebagai ajang adu ketangkasan, tetapi juga sebagai wahana memperkuat sinergitas antarinstansi," beber Iptu Bowo. 

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Komandan Korem 082/CPYJ Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Komandan Kodim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Komandan Satuan Radar (Satrad) 222 Ploso di Jombang Letkol Lek Bayu Ardiansyah, Ketua Umum Perbakin Jombang, Agus Budi Hartono dan semua jajaran. 

"Alhamdulillah, terima kasih kepada semua jajaran Forkopimda. Semua datang, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danrem, dan Pak Bupati semua hadir," ungkapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data yang diperoleh, mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi S 1961 PX melaju dari arah timur menuju barat. Di saat bersamaan, dua sepeda motor Honda Vario melaju dari arah selatan ke utara.

Akibat insiden tersebut, bagian depan mobil Avanza mengalami kerusakan cukup parah setelah menghantam tiang di sekitar lokasi.

Mobil Avanza dikemudikan oleh Burhanudin (15), seorang remaja asal Kecamatan Sumobito, Jombang. Sementara itu, sepeda motor Honda Vario merah berpelat nomor S 2860 OCU dikendarai oleh Anggi (31), warga Kecamatan Peterongan, Jombang, yang berboncengan dengan Sifa (21). Satu unit sepeda motor lainnya, Honda Vario putih dengan nomor polisi S 4474 OCN, dikendarai oleh Fadil (14), warga Kecamatan Diwek, Jombang.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, saat dikonfirmasi pada Jumat pagi menyampaikan bahwa satu orang penumpang motor, Sifa, mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk menjalani perawatan. Sementara itu, para pengendara lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka serius.

Petugas kepolisian telah segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan serta menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti dari kecelakaan tersebut.

Ipda Siswanto turut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hingga dini hari.

"Pengendara diharapkan mematuhi aturan lalu lintas, menjaga konsentrasi, serta mengutamakan keselamatan demi mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya," imbaunya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pihak otoritas kehutanan menegaskan akan segera menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi mendalam.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, Indah Setiawati, mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima informasi tersebut. Langkah awal yang akan diambil adalah mengidentifikasi status hukum lahan serta aktivitas yang sedang berlangsung di sana.

"Kami baru mendapatkan informasi ini. Kami akan mencoba menggali ataupun mengidentifikasi lebih lanjut seperti apa di sana, ada apa di sana. Kami tetap akan menugaskan teman-teman untuk mengkaji lebih lanjut," ujar Indah saat ditemui wartawan di Kantor CDK Wilayah Nganjuk Wilayah Kerja Kabupaten Jombang, Jumat (22/5/2026). 

Pihak CDK Nganjuk saat ini tengah memastikan apakah lokasi masuknya ekskavator tersebut berada di dalam kawasan yang masih dikelola oleh Perum Perhutani atau sudah masuk dalam Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Terkait legalitas alat berat eskavator di dalam hutan, Indah menegaskan bahwa secara aturan perundang-undangan, ekskavator atau alat berat lainnya tidak boleh sembarangan melintasi atau beroperasi di kawasan hutan tanpa izin resmi.

"Secara regulasi, kalau tanpa perizinan yang sudah ada, tanpa adanya prosedur tertentu, memang tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan. Ada mekanisme-mekanisme yang harus dipenuhi terlebih dahulu," jelasnya.

Selidiki Alih Fungsi Lahan Tebu

Selain masalah alat berat, CDK Nganjuk juga menyoroti adanya tegakan tebu di kawasan Alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, yang memiliki fungsi asli sebagai hutan produksi.

Pihaknya akan menelusuri apakah penanaman tebu tersebut memiliki ikatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sah, bagian dari program pemerintah (seperti P81), atau justru digarap secara sepihak oleh warga.

Kendati demikian, Indah menekankan pentingnya pendekatan yang persuasif. Jika aktivitas tersebut terjadi karena ketidaktahuan regulasi oleh operator atau masyarakat, pihak dinas melalui penyuluh lapangan akan memberikan edukasi terlebih dahulu.

"Semoga yang membawa ekskavator itu hanya karena memang tidak tahu. Kalau tidak tahu, kita beri tahu agar bisa dihentikan. Kami ingin mengajak masyarakat bersama-sama untuk tetap menjaga hutan kita," pungkas Indah.

Sebagai informasi, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk sendiri membawahi tiga wilayah pengawasan, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten/Kota Mojokerto.

Sebelumnya, Sumber informasi warga dilapangan mengatakan jika ada kegiatan pembangunan jalan menggunakan alat berat jenis eskavator di alas Gedangan. Aktivitas yang diduga ilegal tersebut berada di area tanaman tebu menuju petak 24 kawasan hutan tersebut. 

"Sudah sejak hari senin (18/5/2026) lalu, bahkan setiap pesanggem diminta membayar Rp1 juta tiap hektare," ucap sumber mewanti namanya untuk dirahasiakan, Kamis (21/5/2026). 

Menurutnya, alat berat ekskavator merupakan milik seorang pengusaha bernama Dwi warga Kecamatan Wonosalam, dan diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani. Termasuk pembayaran setiap hektare Rp1 juta kepada setiap pesanggem atau penggarap. 

Sementara itu, Adminitratur KPH Perhutani Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro sesaat setelah mendapat informasi dari wartawan pihaknya belum mengetahui aktivitas eskavator di kawasan hutan tersebut. 

Setelahnya melakukan koordinasi dengan jajaran dibawah, Enny Handhayany mendapatkan informasi jika aktivitas alat berat milik bapak Dwi diklaim bersangkutan merupakan permintaan dari masyarakat. 

"Menurut Pak Dwi yg punya alat ekskavator katanya 'permintaan' masyarakat yg punya lahan tebu di petak 24, dan petak tersebut merupakan indikatif KHDPK yang saat ini di bawah pengawasan Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk," ungkap Enny Handhayany. 

Pihak Polsek Mojoagung, melalui Kompol Yogas menyampaikan temuan aktivitas ilegal tersebut. Pihaknya juga telah melakukan tindakan tegas dan meminta alat berat untuk berhenti bekerja serta di evakuasi dari lokasi Alas Gedangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Usai melakukan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, jajaran Polsek Mojoagung langsung mendatangi tempat aktivitas ilegal alat berat eskavator di kawasan hutan petak 24 alas Gedangan. 

Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas membenarkan adanya aktivitas eskavator milik Dwi warga Wonosalam, Jombang. Kendaraan eskavator saat pihaknya tiba sudah dalam kondisi berhenti bekerja. Setelahnya, polisi memberikan teguran keras agar tidak mengulangi kegiatan ilegal tersebut. 

"Iya, teguran keras karena mengingat memang baru dimulai, baru akan dimulai diketahui oleh pihak Perhutani, dan pihak Perhutani berkoordinasi dengan Polsek Mojoagung untuk melakukan penindakan," ucap Kompol Yogas dalam pesan diterima wartawan, Jumat (22/5/2026). 

Kompol Yogas juga memastikan pihaknya meminta pihak pemilik eskavator untuk meninggalkan lokasi. 

"Tindakan kami dengan mengevakuasi paksa mobil diangkut untuk tidak melaksanakan aktivitas kembali," bebernya. 

Sebelumnya, kegiatan ilegal alat berat eskavator di lahan hutan alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang mendapat respon menohok dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang. 

Sumber informasi warga dilapangan mengatakan jika ada kegiatan pembangunan jalan menggunakan alat berat jenis eskavator di alas Gedangan. Aktivitas yang diduga ilegal tersebut berada di area tanaman tebu menuju petak 24 kawasan hutan tersebut. 

"Sudah sejak hari senin (18/5/2026) lalu, bahkan setiap pesanggem diminta membayar satu juta rupiah tiap hektar," ucap sumber mewanti namanya untuk dirahasiakan, Kamis (21/5/2026). 

Menurutnya, alat berat eskavator merupakan milik seorang pengusaha bernama Dwi warga Kecamatan Wonosalam, dan diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani. Termasuk pembayaran setiap hektar Rp1 juta kepada setiap pesanggem atau penggarap. 

Sementara itu, Adminitratur KPH Perhutani Jombang, Enny Handhayany Yanto Saputro sesaat setelah mendapat informasi dari wartawan pihaknya belum mengetahui aktivitas eskavator di kawasan hutan tersebut. 

Setelahnya melakukan koordinasi dengan jajaran dibawah, Enny Handhayany mendapatkan informasi jika aktivitas alat berat milik bapak Dwi diklaim bersangkutan merupakan permintaan dari masyarakat. 

"Menurut Pak Dwi yg punya alat eskavator katanya 'permintaan' masyarakat yg punya lahan tebu di petak 24, dan petak tersebut merupakan indikatif KHDPK yang saat ini di bawah pengawasan Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk," ungkap Enny Handhayany. 

Ia menjelaskan jika memang permintaan dari petani tebu, kewenangan bukan pada pihak Perhutani. 

"Untuk petani tebu, tidak punya keterikatan apapun dengan Perhutani," bebernya. 

Enny mempersilahkan kepada wartawan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut permintaan penggunaan alat berat eskavator kepada petani tebu yang berada di kaeasan petak 24 alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung. 

Berdasar laporan diterima oleh Enny, tidak ada tebangan kayu di kawasan tersebut. Jika pun ada tebangan dan ada aktivitas pembuatan jalan diupayakan tidak menggunakan alat berat eskavator. 

"Kalau untuk kayu, kami tidak punya tebangan di daerah tersebut. Jika pun ada, pembuatan jalan diupayakan tidak menggunakan eskavator," tandasnya. 

Sebagai tindak lanjut, pihaknya melalui Wakil Administratur KPH Jombang, Asisten Perhutani Gedangan dan Komandan Regu sudah melakukan komunikasi dengan Pak Dwi pemilik eskavator. 

"Yang bersangkutan kooperatif dan akan mengeluarkan eskavator besok pagi (21/5) serta menghentikan kegiatan terkait permintaan uang Rp1 juta tiap petani di luar sepengatahuan dan tanggung jawab pihak Perhutani," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Yunizar Kilat Daya menerima langsung perwakilan massa aksi. Ia menegaskan bahwa pihaknya menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.

"Tadi ojol sudah datang ke sini, menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di mana mereka pada pokoknya meminta keadilan untuk Pak Nadim sebagai terdakwa yang sedang disidangkan di perkara tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta," ujar Yunizar saat ditemui usai audiensi.

Yunizar menjelaskan bahwa aksi tersebut dijadikan sebagai wadah curahan hati para pengemudi. Pihaknya berjanji akan menyampaikan tuntutan keadilan itu kepada pengadilan yang berwenang, meskipun mekanismenya dilakukan secara informal.

"Sebagai tempat curahan hati mereka dan penyampaian aspirasi, kami menerima aspirasi yang mereka sampaikan pada kami dan kami terima dengan baik. Aspirasi itu insyaallah akan kami sampaikan ke pengadilan yang berwenang," jelasnya.

Meski menerima aspirasi dengan terbuka, Yunizar menekankan bahwa secara teknis dan yuridis, Pengadilan Negeri Jombang tidak memiliki kewenangan untuk menangani atau mengintervensi perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

"Pengadilan Negeri Jombang tidak punya kewenangan apa-apa untuk hal itu. Tapi hanya menerima aspirasi dan nanti akan menyampaikan ke Pengadilan Tipikor Jakarta," tegasnya.

Aksi solidaritas para pengemudi ojol ini berlangsung damai. Mereka berharap aspirasi yang dititipkan melalui PN Jombang dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim di Jakarta untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Nadim Makarim. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sedikitnya ada 250 pekerja jalanan ini menggelar aksi damai di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Jombang. 

Aksi ini bukan sekadar pembelaan buta, melainkan sebuah protes kritis dari rakyat kecil yang nuraninya terusik oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak masuk akal sehat.

Massa aksi menuntut majelis hakim menggunakan hati nurani untuk memberikan vonis bebas murni atau hukuman seringan-ringannya. 

Bagi para pekerja sektor informal ini, tuntutan JPU berupa 18 tahun penjara dan denda fantastis senilai Rp5,6 triliun dirasa lebih mirip pembunuhan karakter dan kepailitan paksa ketimbang penegakan hukum yang berkeadilan.

Di saat banyak aksi massa digerakkan oleh elite politik dengan logistik melimpah, gerakan para pengemudi di Jombang ini justru tampil beda dan organik. Koordinator aksi roda dua (R2), Bagus Rasda Ananda, menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari solidaritas kelas pekerja.

"Kita berangkat aksi ini murni dari kerja keras kita, dari uang kita pribadi, urunan. Tidak ada yang menunggangi," tegas Bagus.

Klarifikasi ini menjadi kritik menohok bagi para skeptis yang kerap mencurigai gerakan rakyat. Fakta bahwa para ojol rela menyisihkan pendapatan harian mereka yang tidak seberapa demi urunan aksi membuktikan adanya ikatan moral dan rasa keadilan yang terusik di tingkat akar rumput.

Kritik dilontarkan massa aksi justru menguliti ketidakwajaran tuntutan finansial dari jaksa. Bagus Rasda dengan jeli membedah matematika hukum JPU yang dinilai mengada-ada dan melompati batas realitas. 

Ia membandingkan denda Rp5,6 triliun tersebut dengan total aset Nadiem yang diperkirakan tidak menyentuh angka Rp500 miliar saat melepas jabatan menteri.

"Pak Nadiem dilepas jadi menteri, asetnya tidak lebih dari 500 miliar. Jaksa menuntut denda 5,6 triliun, jelas beliau enggak punya uang. Mau tidak mau masa tahanan akan ditambah, berarti beliau bisa menjalani hukuman 28 tahun. Saya harap hakim masih punya hati nurani," cecar Bagus.

Argumen dari balik kemudi ojol ini justru membuka mata publik: bagaimana mungkin sistem hukum menuntut pengembalian nominal yang secara matematis mustahil dipenuhi dari aset pribadi yang ada? Menumpuk subsider masa tahanan hingga total hampir tiga dekade akibat denda yang tidak realistis dinilai sebagai bentuk pemiskinan yang dipaksakan dan jauh dari prinsip hukum yang berkeadilan.

Aksi solidaritas ini tidak lahir di ruang hampa. Ini adalah respons logis dari masyarakat yang tahu cara berterima kasih. Melalui pendirian Gojek pada 2010, Nadiem Makarim diakui sebagai pahlawan ekonomi yang menyelamatkan jutaan perut rakyat kecil, sebuah fungsi penyedia lapangan kerja masif yang selama ini gagal dipenuhi secara optimal oleh negara.

Perwakilan pengemudi R4, Gana, menyampaikan pesan moral yang mendalam agar majelis hakim bertindak sebagai "penyalur tangan Tuhan" yang melihat kasus ini secara jernih, utuh, dan adil.

"Di mana-mana ojol tergerak karena Pak Nadiem menciptakan lapangan pekerjaan buat kita sejak 2010. Bukan hanya kami, UMKM dan masyarakat semua terbantukan," pungkas Bagus. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sumber informasi warga dilapangan mengatakan jika ada kegiatan pembangunan jalan menggunakan alat berat jenis eskavator di alas Gedangan. Aktivitas yang diduga ilegal tersebut berada di area tanaman tebu menuju petak 24 kawasan hutan tersebut. 

"Sudah sejak hari senin (18/5/2026) lalu, bahkan setiap pesanggem diminta membayar satu juta rupiah tiap hektar," ucap sumber mewanti namanya dirahasiakan, Kamis (21/5/2026). 

Menurutnya, alat berat eskavator merupakan milik seorang pengusaha bernama Dwi warga Kecamatan Wonosalam, dan diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani. Termasuk pembayaran setiap hektar Rp1 juta kepada setiap pesanggem atau penggarap. 

Sementara itu, Adminitratur KPH Perhutani Jombang Enny Handhayany Yanto Saputro sesaat setelah mendapat informasi dari wartawan pihaknya belum mengetahui aktivitas eskavator di kawasan hutan tersebut. 

Setelahnya melakukan koordinasi dengan jajaran dibawah, Enny Handhayany mendapatkan informasi jika aktivitas alat berat milik bapak Dwi diklaim bersangkutan merupakan permintaan dari masyarakat. 

"Menurut Pak Dwi yg punya alat eskavator katanya 'permintaan' masyarakat yg punya lahan tebu di petak 24, dan petak tersebut merupakan indikatif KHDPK yang saat ini di bawah pengawasan Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk," ungkap Enny Handhayany. 

Ia menjelaskan jika memang permintaan dari petani tebu, kewenangan bukan pada pihak Perhutani. 

"Untuk petani tebu, tidak punya keterikatan apapun dengan Perhutani," bebernya. 

Enny mempersilahkan kepada wartawan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut permintaan penggunaan alat berat eskavator kepada petani tebu yang berada di kaeasan petak 24 alas Gedangan, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung. 

Berdasar laporan diterima oleh Enny, tidak ada tebangan kayu di kawasan tersebut. Jika pun ada tebangan dan ada aktivitas pembuatan jalan diupayakan tidak menggunakan alat berat eskavator. 

"Kalau untuk kayu, kami tidak punya tebangan di daerah tersebut. Jika pun ada, pembuatan jalan diupayakan tidak menggunakan eskavator," tandasnya. 

Sebagai tindak lanjut, pihaknya melalui Wakil Administratur KPH Jombang, Asisten Perhutani Gedangan dan Komandan Regu sudah melakukan komunikasi dengan Pak Dwi pemilik eskavator. 

"Yang bersangkutan kooperatif dan akan mengeluarkan eskavator besok pagi (21/5) serta menghentikan kegiatan terkait permintaan uang Rp1 juta tiap petani di luar sepengatahuan dan tanggung jawab pihak Perhutani," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi yang digelar dengan tema 'Solidaritas Ojol Jombang R2 dan R4 Bela Nadiem Makarim' ini berkaitan dengan bergulirnya kasus Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) tersebut didakwa dan dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek (tahun anggaran 2019–2022). 

Kasus ini juga menuntutnya membayar denda dan uang pengganti dengan total triliunan rupiah.

Pantauan lapangan, ratusan ojol berseragam hijau lengkap dengan kendaraan mengawali titik aksi di sekitar Stadion Jombang. Massa dengan pengawalan polisi lantas bergerak ke arah PN Jombang. 

Setibanya di depan PN Jombang, massa membentangkan spanduk tuntutan dan mengkonsolidasikan massa untuk menggelar orasi di jalan Wachid Hasyim depan kantor PN Jombang. 

"Ayo kumpul, panas siji, panas kabeh, benderanya dikibarkan, kami disini datang tidak dibayar, ojek jombang tidak diberi nasi, murni swadaya," ucap salah satu orator aksi. 

Pihak aliansi Ojol dari aplikasi Gojek, Grab, PDRJ, Shopee Food, serta sejumlah aplikasi lain menyoroti langkah proses hukum Nadiem Makarim. 

"Kami tidak setuju dengan putusan jaksa, pak nadiem adalah pahlawan kami," lanjut orator. 

Sampai berita ini diturunkan aksi Ojol masih berlangsung di depan PN Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Modus yang digunakan adalah melontarkan tudingan pelanggaran penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang kecil terhadap aturan untuk memeras uang hingga ratusan ribu rupiah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pemerasan ini diduga terstruktur. Pelaku kerap menyasar toko kelontong atau Toko Madura pada larut malam. Dengan gaya intimidatif, mereka meminta sejumlah uang sebagai "uang damai" agar persoalan jual beli bensin eceran tidak berlanjut ke ranah hukum. 

Situasi ini memicu keresahan di kalangan pelaku usaha mikro, lantaran aksi serupa diduga tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan sudah menimpa beberapa jaringan Toko Madura di kawasan Mojoagung dengan pola yang identik.

Salah satu korban berinisial S, penjaga Toko Madura di Mojoagung, menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menjadi korban pemerasan oleh dua pria tak dikenal pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. 

Saat beraksi, salah satu pelaku mengenakan jaket hijau khas ojek online, sementara pelaku lainnya memakai hoodie penutup kepala dan tetap mengenakan helm untuk menyembunyikan identitas.

“Saya nggak kenal mereka. Anak saya sempat merekam kejadian itu secara sembunyi-sembunyi karena takut,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Kedua pria tersebut langsung melayangkan tudingan bahwa toko tempat S bekerja telah melakukan pelanggaran hukum berat karena menjual bensin eceran. Di bawah tekanan dan bentakan, pelaku secara arogan memaksa korban menyerahkan uang sebesar Rp1 juta.

“Memintanya dengan membentak,” lanjut S.

Dalam situasi tertekan, S mencoba bernegosiasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik usaha, melainkan hanya pekerja. Korban bahkan menawarkan untuk menghubungkan pelaku langsung dengan pemilik toko agar masalah dapat diselesaikan secara transparan. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah.

“Saya bilang kalau memang minta uang sebanyak itu, saya telepon dulu pemilik toko. Tapi mereka tidak mau,” ungkapnya.

Setelah melalui proses tawar-menawar yang alot dan penuh intimidasi, S yang saat itu hanya memegang uang tunai Rp200 ribu terpaksa menyerahkan uang operasional toko sebesar Rp500 ribu demi menyelamatkan diri dari ancaman para pelaku.

“Saya bilang cuma punya Rp200 ribu. Daripada ramai terus, akhirnya saya kasih Rp500 ribu,” tuturnya.

Merespons maraknya praktik premanisme yang kian berani di wilayah hukum Jombang, korban berharap pihak Kepolisian Resor (Polres) Jombang maupun Polsek Mojoagung segera melakukan tindakan preventif dan represif di lapangan.

“Saya berharap polisi bisa menindaklanjuti supaya kami merasa aman dan nyaman dalam berniaga,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan langsung merespons cepat laporan tersebut. Pihaknya menerjunkan tim ke lokasi untuk menyelidiki dugaan pemalakan yang mencatut nama institusi Polri. Polres Jombang berkomitmen mengungkap kasus ini dan menindak tegas praktik premanisme yang meresahkan para pedagang kecil.

"Terima kasih infonya mas, kami tindaklanjuti," ujar AKBP Ardi Kurniawan melalui pesan singkat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander membenarkan penanganan kasus kontraktor bernama AA oleh Polsek Jombang. 

"Yang nangani kota mas," ucap AKP Dimas dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Rabu (20/5/2026). 

AKP Dimas mempersilahkan untuk lebih lanjut mengkonfirmasi langkah penetapan tersangka dan penahanan terhadap AA. "Monggo," ujarnya singkat. 

Upaya menggali informasi di jajaran Polsek Jombang, salah satu sumber membenarkan jika ada penahanan terhadap yang bersangkutan. 

"Sudah dalam tahanan," ucap sumber internal Polsek Jombang. 

Terpisah, tim kuasa hukum AA dari Kantor Firma Hukum ELTS akhirnya angkat bicara mengenai penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Perkara yang melibatkan pelaku usaha di bidang kontraktor ini ditegaskan bermula dari hubungan kepercayaan serta pembiayaan atau pinjaman dalam konteks usaha, bukan didasari oleh modus penipuan atau identitas palsu.

Pihak kuasa hukum meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

“Seseorang tidak dapat diposisikan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami meminta kepada seluruh pihak agar tidak membentuk opini yang dapat menghakimi sebelum seluruh fakta diuji secara utuh,” ujar Agus Sholahuddin selaku perwakilan tim kuasa hukum dalam pesan diterima wartawan. 

Menurut Agus, tim kuasa hukum memaparkan sejumlah fakta awal yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang berlangsung secara terus-menerus dan terstruktur. Di antaranya, penyerahan aliran dana dilakukan secara bertahap, bukan dalam satu ikatan yang manipulatif; lalu adanya komitmen pembayaran dimana terdapat riwayat pembayaran serta cicilan yang telah dilakukan oleh kliennya.

"Selain itu ada upaya penyelesaian damai, adanya komunikasi yang intens antar pihak serta upaya penyelesaian melalui kesepakatan pembayaran," beber Agus. 

Untuk itu, Agus bersama tim kuasa hukum, melihat ada latar belakang hubungan bisnis, riwayat pembayaran, serta kondisi usaha kliennya harus dipertimbangkan secara cermat agar proses hukum ini dapat mencerminkan keadilan substantif. 

Saat ini, tim hukum yang beranggotakan Agus Sholahuddin, Supar, Hendra Juli Santoso, Yunita Ariani dan Adi Hariono, sedang mendalami seluruh dokumen perkara, mulai dari laporan polisi hingga alat bukti yang digunakan untuk menetapkan status tersangka.

“Tim kuasa hukum akan menggunakan seluruh hak hukum, termasuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan serta melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan alat bukti. Kami berharap proses ini berjalan secara objektif, profesional, dan proporsional,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang kontraktor asal Kecamatan Gudo, Jombang, berinisial AA yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan, membantah keras narasi tersebut. Ia malah menyatakan bahwa dirinya adalah korban, karena belum menerima pembayaran senilai Rp1,3 miliar dari PT Tunas Althea Sejati.

Hal ini disampaikan AA dalam jumpa pers pada Kamis (24/9/2025) tahun lalu. "Itu tidak benar," tegasnya.

AA menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal pelapor, Emi Widuriyati. Kerja sama pengadaan material bangunan, menurutnya, dilakukan dengan seorang anggota TNI-AD aktif yang bertugas di Kodim 0814 Jombang, berinisual SU, yang dalam laporan Emi berstatus sebagai saksi.

"Kapasitas SU dalam kerja sama ini adalah sebagai penyuplai material. Saya tidak tahu dari toko mana ia memenuhi kebutuhan material saya, yang penting terpenuhi," ujar AA. 

Proyek konstruksi dengan PT Tunas Althea Sejati ini disebut AA sebagai penunjukan langsung, antara PT Tunas Althea Sejati (pihak pertama) dengan perusahaannya, CV Putra Akbar (pihak kedua). AA kemudian bekerja sama dengan SU untuk penyediaan material.

Kesepakatan pembayaran dari AA kepada SU, akan dilakukan setelah AA sendiri menerima pembayaran dari PT Tunas Althea Sejati. Namun, hingga kini, pembayaran dari perusahaan tersebut belum juga diterimanya.

AA mengakui telah melakukan pembayaran sebagian, senilai ratusan juta rupiah, kepada SU. Pembayaran terakhir tertahan karena PT Tunas Althea Sejati belum membayar, sehingga AA menghentikan sementara pekerjaan di lapangan.

Bahkan, AA telah melaporkan PT Tunas Althea Sejati ke Polda Jawa Timur pada Juli 2025 lalu atas dugaan penggelapan. Laporan tersebut saat ini sedang berproses dan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

AA menyayangkan laporan dari Emi, yang ia anggap tidak tepat sasaran. Ia mengaku kaget dilaporkan oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia menegaskan tidak ada niat menggelapkan barang milik Emi, karena ia tidak pernah berhubungan langsung dengannya.

"Yang seharusnya dilaporkan oleh Emi adalah SU, karena hubungan bisnisnya ada dengan dia, bukan dengan saya," jelas AA. 

Lebih lanjut, AA mengungkapkan bahwa investigasi mengungkap fakta baru: PT Tunas Althea Sejati diduga telah melakukan pembayaran, namun tidak langsung ke CV Putra Akbar selaku pemegang Surat Perintah Kerja (SPK), melainkan ke pihak lain. PT Tunas Althea Sejati disebut AA sudah mengakui kesalahan ini.

"Harapan saya, berita ini bisa diluruskan. Faktanya tidak seperti yang diberitakan sebelumnya," pungkas AA. 

Informasi diterima wartawan, AA dilaporkan ke Polres Jombang oleh pemilik toko bangunan, Emi Widuriyati (33), pada 21 Juli 2025. AA diduga menipu dan menggelapkan material bangunan senilai Rp141 juta. Emi mengaku barangnya telah digunakan di lokasi proyek, namun pembayaran tidak kunjung diterimanya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala SMP Budi Utomo, Sutopo, menegaskan bahwa sekolah sama sekali tidak memiliki kebijakan untuk menahan ijazah para siswa yang telah dinyatakan lulus.

Menurut Sutopo, setelah ijazah selesai diproses dan siap untuk didistribusikan, pihak sekolah selalu memberikan pengumuman resmi kepada orang tua siswa melalui wali kelas masing-masing agar ijazah tersebut bisa segera diambil.

"Kami tidak menahan ijazah. Ketika ijazah sudah siap didistribusikan, kami langsung menyampaikan kepada orang tua melalui wali kelas untuk segera diambil," ujar Sutopo saat ditemui suarajatimpost.com, Rabu (20/5/2026). 

Terkait prosedur pengambilan, Sutopo menjelaskan bahwa sekolah memang menerapkan syarat administratif umum yang wajar, seperti penyelesaian administrasi dan pengembalian buku-buku pinjaman ke perpustakaan sekolah. Namun, ia menekankan bahwa urusan tunggakan biaya sekolah tidak menjadi penghalang bagi siswa yang ingin mengambil haknya.

Ia mencontohkan, pada hari yang sama terdapat dua orang wali murid yang datang untuk mengambil ijazah meskipun masih memiliki tunggakan administrasi. Pihak sekolah tetap memberikan ijazah tersebut tanpa mempersulit prosesnya.

"Prinsipnya kita tidak menahan. Tadi ada dua orang wali murid dari tahun ajaran kemarin yang datang. Meskipun belum lunas dan masih ada tunggakan, begitu mereka datang untuk mengambil ijazah, tetap kami berikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Sutopo mengungkapkan bahwa alasan masih adanya ijazah yang tersimpan di sekolah murni karena faktor dari pihak siswa atau orang tua sendiri yang belum sempat mengambilnya. Beberapa siswa memilih menunda pengambilan karena berbagai alasan pribadi, mulai dari faktor kesibukan hingga rencana melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK.

"Ada siswa yang bilang nanti saja mengambilnya karena mau lanjut ke SMA atau SMK. Ada juga yang sengaja mengambil saat liburan panjang sekalian pulang kampung. Jadi, kalau ijazah itu masih banyak di sekolah, itu karena belum diambil oleh yang bersangkutan, bukan karena kami tahan," pungkas Sutopo.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Jombang menerima dan melakukan kroscek atas aduan masyarakat (dumas) dugaan penahanan ijazah siswa di Yayasan Pendidikan Budi Utomo (YPBU) Jombang. 

Dumas oleh sejumlah perwakilan wali siswa dan mantan siswa sekolah dibawah naungan YPBU Jombang terjadi pada Jumat (15/5/2026) lalu di kantor DP Jombang, Jalan Patimura, Kecamatan Jombang. 

Wakil Ketua DP Jombang Arif Kuswirasasono menyebut pembuat Dumas mengeluhkan tidak bisa ambil ijazah selama bertahun-tahun. 

"Satu diantara pendumas, karena tidak bisa ambil ijazah sejak tahun 2018, akhirnya putus asa tidak bisa cari kerja atau kuliah, terpaksa memilih menikah hingga punya 2 anak," beber Arif dalam pesan diterima wartawan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Warsubi menyampaikan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 58 persen. Pemerintah Kabupaten Jombang pun mulai mempersiapkan penerimaan peserta didik baru sesuai arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Pemkab Jombang diminta Kemensos membuka pendaftaran murid baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas," ujar Warsubi.

Ia menjelaskan, Pemkab Jombang telah berkoordinasi langsung dengan Kemensos untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu. Hasil koordinasi menargetkan proyek rampung pada 27 Juni 2026.

Sejumlah fasilitas utama menjadi prioritas penyelesaian agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan, meliputi ruang kelas, asrama siswa, masjid, hingga kantin. "Yang paling utama diselesaikan adalah ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas makan untuk anak-anak," katanya.

Warsubi menambahkan, proses rekrutmen calon siswa mulai dilakukan dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan, seluruh kebutuhan pendidikan siswa di Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah, makan dan minum, hingga perlengkapan belajar.

"Harapannya anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah dengan baik karena semuanya sudah disediakan pemerintah tanpa biaya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Jombang dari Waskita, Taufik, mengungkapkan progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 59 persen, sedangkan khusus bangunan di Jombang sekitar 60 persen. Ia memastikan pihak kontraktor berkomitmen menyelesaikan pembangunan sesuai target pemerintah pusat.

"Kami berupaya agar pembangunan bisa selesai sesuai arahan Presiden dan Menteri. Target kami pada 20 Juni sudah dapat dioperasionalkan," ujarnya.

Taufik menambahkan, prioritas pengerjaan saat ini difokuskan pada ruang kelas, asrama, kantin, dan fasilitas ibadah. Adapun fasilitas tambahan seperti gedung serbaguna akan diselesaikan pada tahap berikutnya. "Harapannya awal Juli nanti seluruh kelengkapan sudah siap sehingga anak-anak bisa mulai bersekolah secara penuh," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sebagai daerah dengan populasi santri dan pelajar yang sangat besar, Jombang memiliki tantangan demografis yang unik. Kerentanan wilayah terhadap peredaran gelap narkoba sering kali tersembunyi di balik dinamika arus lalu lintas masyarakat yang melintasi jalur utama provinsi.

Kasatnarkoba Polres Jombang, IPTU Bowo Tri Kuncoro, menilai keberadaan BNNK memungkinkan edukasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) masuk lebih dalam ke lingkungan pendidikan dan pesantren secara sistematis dan masif.

"Miris rasanya jika banyaknya kasus narkoba di Jombang berdampak pada generasi muda, baik santri maupun pelajar," ucap Iptu Bowo kepada suarajatimpost.com, Selasa (19/5/2026).

Kebutuhan pembentukan BNNK Jombang pernah pihaknya sampaikan kepada Bupati Jombang Warsubi dan Komisi A DPRD Jawa Timur pada bulan Maret 2026 lalu. "Responnya positif, tapi memang butuh segera ada realisasi," bebernya.

Perwira polisi bergelar sarjana hukum ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengupayakan pembentukan struktur dan legitimasi keberadaan BNNK terlebih dahulu, sehingga bisa langsung melakukan aksi pencegahan dan sosialisasi hingga ke akar rumput.

"Bisa bikin struktur dan melegalkan keberadaan BNNK Jombang terlebih dahulu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga bisa langsung melakukan tindakan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan BNNK memiliki peran vital dalam menyediakan akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan medis dan sosial yang lebih humanis, guna meminimalisir stigma negatif. BNNK juga berfungsi sebagai jembatan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, instansi pendidikan, hingga tokoh agama untuk menciptakan ekosistem lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba.

Banyak pihak menilai bahwa penanganan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aspek penegakan hukum yang represif. Pendekatan preventif yang dilakukan oleh lembaga khusus seperti BNNK akan sangat membantu dalam melakukan deteksi dini melalui tes urine berkala dan literasi bahaya narkoba jenis baru yang terus bermutasi.

"Jombang ini daerah terbuka. Santrinya banyak, pelajarnya luar biasa besar. Kita butuh lembaga khusus seperti BNNK yang fokusnya tidak cuma menangkap pelakunya, tapi membentengi anak-anak kita sebelum mereka sempat menyentuh narkoba," tandasnya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut ada 156 pengguna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di Jombang yang mendapat rehabilitasi dalam lima bulan terakhir. Data tersebut disampaikan BNN Kota Mojokerto yang mengampu penanganan penyalahgunaan narkoba di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

Menurut Penyuluh Muda BNNK Mojokerto, Arum Palupi, sejak Januari hingga Mei 2025 pihaknya telah menangani 156 orang yang berhadapan dengan penyalahgunaan narkoba.

"Kalau sesuai dengan wilayah yang kami ampu, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang, sejak Januari hingga Mei 2025, dari hasil koordinasi dengan Polres Jombang sudah ada sekitar 156 orang yang diajukan rehabilitasi ke BNN," kata Arum Palupi, Jumat (30/5/2025) lalu.

Arum mengungkapkan, dari tiga wilayah tanggung jawab penanganan BNNK, Kabupaten Jombang menempati posisi pertama pengguna narkoba terbanyak. "Artinya, kasus di Jombang lumayan tinggi, dibandingkan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto," ungkapnya.

Bagi perempuan berhijab dan berkacamata ini, langkah pencegahan masih menjadi domain utama yang perlu dilakukan. Upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara masif dinilai mampu memberantas peredaran narkoba, khususnya di Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dumas oleh sejumlah perwakilan wali siswa dan mantan siswa sekolah dibawah naungan YPBU Jombang terjadi pada Jumat (15/5/2026) lalu di kantor DP Jombang, Jalan Patimura, Kecamatan Jombang. 

Wakil Ketua DP Jombang Arif Kuswirasasono menyebut pembuat Dumas mengeluhkan tidak bisa ambil ijazah selama bertahun-tahun. 

"Satu diantara pendumas, karena tidak bisa ambil ijazah sejak tahun 2018, akhirnya putus asa tidak bisa cari kerja atau kuliah, terpaksa memilih menikah hingga punya 2 anak," beber Arif dalam pesan diterima wartawan, Selasa (19/5/2026). 

Merespon aduan tersebut, tiga orang anggota DP Jombang, yakni Arif Kuswirasasono, bersama sekretaris Nur Khasanuri dan juga Koordinator Bidang Pengawas dan Mediasi Hari Sukemi melakukan verifikasi faktual dengan bertandang ke pengurus YPBU pada Selasa (18/5/2026) sekira pukuk 10.00 WIB. 

"Saat verifikasi faktual ke yayasan YPBU 3 orang anggota DP tidak diterima dengan baik oleh pihak yayasan," akunya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Budi Utomo, Heboh Handono Pribadi Luhur menampik adanya penahanan ijazah siswa. Informasi penahanan ijazah tersebut sama sekali tidak benar. 

Justru, sebaliknya pihak sekolah mengaku proaktif menghubungi para alumni satu per satu agar segera mengambil ijazah mereka guna menghindari risiko kerusakan atau kehilangan dokumen penting tersebut. 

"Kalau sampai saat ini, penahanan ijazah dari kami sekolah tidak ada. Kalau ijazah yang belum diambil, banyak. Bahkan kita hubungi satu per satu untuk bisa segera mengambil ijazah. Karena kami biar juga tidak berisiko membawa ijazah. Namun ada yang memang untuk proses tersebut tidak langsung diambil karena posisi repot kerja, atau mungkin ada yang tugas kemubalighan sebagai pengabdian keilmuan pondoknya," terang Heboh Handono. 

Pihak sekolah juga menambahkan, persoalan administrasi bukanlah penghalang bagi alumni untuk mendapatkan dokumen kelulusan. Sekolah selalu terbuka untuk memberikan solusi terbaik melalui komunikasi yang baik.

Bahkan, bagi alumni yang membutuhkan syarat cepat untuk melamar kerja atau melanjutkan kuliah, sekolah selalu siap memfasilitasi pembuatan transkrip nilai, Surat Keterangan Lulus (SKL), hingga proses legalisir dengan tanda tangan basah.

"Ada yang mungkin belum bisa mengambil barangkali ada kekurangan syarat administrasi, banyak sekali solusi. Yang penting ada komunikasi baik. Apalagi tujuannya untuk mau kerja, mau kuliah, kami bisa bantu dengan berbagai macam. Yang sering itu minta transkrip nilai sebagai syarat, kami langsung bikinkan termasuk legalisir tanda tangan basah," jelasnya. 

Heboh Handono juga menyampaikan perihal kedatangan pihak DP Jombang ke sekolah benar adanya. Namun, pihak YPBU dan Kepala Sekolah memang tidak berada di tempat karena ada kegiatan diluar. 

"Kalau tidak dijumpai, betul. Tidak sedang berada di sekolah. Sehingga kalau kami yang sudah-sudah terbuka oleh siapapun pihak manapun hadir ke sekolah. Betul, sedang kegiatan di luar," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan secara serentak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia, Sabtu (16/5/2026). Momen Peresmian dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto dari KDKMP Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Di Kabupaten Jombang, pelaksanaan launching dipusatkan di KDKMP Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang. Bupati Jombang Warsubi bersama Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya mengikuti peresmian secara virtual melalui zoom meeting. 

Bupati Warsubi menyampaikan pada tahap awal terdapat 80 KDKMP di Kabupaten Jombang yang turut diresmikan. Sementara itu, sebanyak 211 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan 170 unit telah selesai dibangun.

Warsubi berharap keberadaan koperasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.

"Mari masyarakat membeli kebutuhan di KDKMP," ucapnya. 

Dalam peninjauan gerai KDKMP Desa Mojongapit, Warsubi memeriksa sejumlah komoditas seperti beras SPHP, Minyakita, sembako, gas elpiji, hingga obat-obatan.

"Barang-barang yang dijual semuanya tersedia dan kami pastikan sesuai harga eceran tertinggi (HET)," ungkap Warsubi.

Dalam pantauan pesan virtual, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, dalam penuturannya via zoom, menyebut KDKMP menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi desa.

"Hari ini bapak presiden tidak hanya meresmikan gedung, tetapi meresmikan instrumen keadilan ekonomi bagi Indonesia," katanya dalam sambutan.

Menurut Zulkifli Hasan, hingga saat ini sebanyak 9.294 unit fisik KDKMP telah rampung dibangun dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Dari total tersebut, 1.061 unit telah siap beroperasi penuh.

Pemerintah juga menargetkan sekitar 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi sebelum 16 Agustus 2026. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia dan merekrut manajer koperasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyebut peluncuran KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

"Saya memandang ini hari penting dan tonggak bersejarah. Mungkin jarang ada negara yang meresmikan lebih dari seribu koperasi lengkap secara fisik dalam waktu bersamaan," beber Prabowo via layar zoom.

Ia menegaskan, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, tetapi juga melayani penyaluran gas elpiji, pupuk subsidi, layanan logistik, hingga apotek obat murah bagi masyarakat desa.

"Dengan KDKMP, pertumbuhan ekonomi desa akan maju dan desa bisa mandiri," tutup Prabowo. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan peresmian KDKMP secara nasional dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan kegiatan peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

Hadir dalam zoom meeting di lokasi KDKMP di Desa Mojongapit, sebanyak 80 titik KDKMP se-Jombang serta jajaran Forkopimda, di antaranya Bupati Jombang Warsubi, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, perwakilan Agrinas, serta sejumlah tamu undangan lain.

Menurut Letkol Kav Dicky Prasojo, program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa.

"Melalui koperasi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing," ujar Dandim 0814 Jombang dalam pesan yang diterima suarajatimpost.com.

Dandim 0814 Jombang menyatakan dukungannya bahwa koperasi yang dikelola dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat ketahanan wilayah dari aspek ekonomi.

"Diharapkan program ini mampu membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional," tandasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Letkol Kav Dicky Prasojo menyampaikan progres menjanjikan pembangunan gedung KDKMP di kota santri. Dari 306 desa dan kelurahan, pihaknya telah menargetkan sebanyak 210 titik siap sepenuhnya pada bulan Juli 2026 nanti. 

"Untuk wilayah Jombang sendiri, dari total 306 desa dan kelurahan, ditargetkan 210 titik sudah siap sepenuhnya pada bulan Juli nanti," ungkap Letkol Dicky. 

Sejauh ini memang diakui jika memang ada kendala lahan untuk pembangunan KDKMP di Jombang. Terutama kendala yang dialami oleh wilayah kelurahan berposisi di daerah perkotaan. 

Walau demikian pihak Kodim 0814 Jombang terus berupaya agar ketersediaan lahan segera terwujud. 

"Semoga saja ada tanah masuk baru, terutama yang di kelurahan. Kendalanya di kelurahan ini memang kurang tanahnya," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembukaan kejuaraan dilakukan secara resmi oleh Rektor Unipdu KH M Zulfikar As’ad dengan ditandai pemukulan gong. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unipdu bekerja sama dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat Unipdu.

Ketua pelaksana, M Aqil Thoriq, menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan upaya melestarikan pencak silat sebagai budaya asli Indonesia serta menjadi wadah silaturahmi antar-atlet di Kabupaten Jombang. 

"Kejuaraan ini juga menjadi ajang meningkatkan prestasi atlet dari satuan pendidikan maupun perguruan pencak silat," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Aqil memerinci, total peserta terdiri dari 94 atlet dari kategori usia dini dan praremaja, serta 172 atlet lainnya berasal dari kategori remaja dan dewasa. Ia menilai event pencak silat tingkat pelajar masih cukup jarang digelar sehingga pihaknya berharap kegiatan ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya. 

“Wadah tersendiri bagi pelajar usia dini hingga remaja untuk mengembangkan bakat dan prestasi,” tambahnya.

Atas terselenggaranya kegiatan, Aqil menyampaikan terima kasih kepada Rektor Unipdu, IPSI, seluruh panitia, serta para sponsor seperti TS Clothing, UD Manakutahu, dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendukung dan menyukseskan acara.

Di tempat yang sama, Rektor Unipdu KH M Zulfikar As’ad berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan pertandingan sebagai sarana menggali potensi dan mengasah kemampuan diri dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. 

“Kemenangan sejati bukan hanya tentang meraih medali emas, tetapi berkompetisi secara sportif dan menjunjung tinggi etika olahraga,” tegasnya.

Zulfikar turut mengapresiasi kerja keras panitia, pelatih, dan para atlet. Ia berharap melalui ajang ini akan lahir bibit-bibit atlet pencak silat unggulan yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar menyebut posisi manajer dan karyawan KDKMP merupakan ranah pusat. 

"Oh iya, terkait masalah rekrutmen pegawai, kami sudah sampaikan bahwa untuk posisi manajer memang itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat," ucap Syaiful Anwar kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Pihak Pemkab Jombang sebelumnya sudah membentuk pengurus koperasi yang pelaksanaannya dilakukan di tahun 2025 lalu dan sudah terbentuk di 306 desa dan kelurahan 

"Namun, ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk manajer semua proses rekrutmen di bawah pemerintah pusat. Kami dari pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi terkait hal tersebut," terang Syaiful.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo menyebut perekrutan pegawai di luar posisi manajer hingga kini belum menjadi ranah pemerintah daerah.

"Jadi belum di ranahnya kita," kata Hari.

Pemkab Jombang masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme KDKMP. Masih ada relaksasi regulasi dari pemerintah pusat.

"Kami menunggu aturan lanjutan terkait KDKMP ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Beredar daftar nama-nama warga dari sejumlah desa di Jombang yang disebut sebagai calon karyawan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lengkap dengan pemberi rekomendasi. Peredaran daftar tersebut membuat sejumlah Kepala Desa (Kades) bingung dan tidak tahu menahu.

Daftar itu mencakup nama KDKMP, nama calon karyawan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kecamatan, kabupaten, nomor handphone, posisi, serta asal rekomendasi. Padahal, pemerintah desa maupun pengurus KDKMP tingkat desa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perekrutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama yang beredar.

Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, menyampaikan bahwa pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDKMP di wilayahnya. Ia menegaskan, jika beredar nama-nama warga yang direkomendasikan oleh oknum dari unsur yang mengarah ke salah satu partai politik, pihaknya tidak tahu menahu.

"Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu," ujar Khoiman dalam pesan yang diterima, Rabu (13/5/2026).

Khoiman mengakui memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDKMP. Namun, hingga saat ini, pihak desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.

"Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut," ungkapnya.

Beredarnya daftar nama rekomendasi itu membuat pemerintah desa merasa bingung karena nama-nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

"Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Daftar itu mencakup nama KDKMP, nama calon karyawan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kecamatan, kabupaten, nomor handphone, posisi, serta asal rekomendasi. Padahal, pemerintah desa maupun pengurus KDKMP tingkat desa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perekrutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama yang beredar.

Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, menyampaikan bahwa pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDKMP di wilayahnya. Ia menegaskan, jika beredar nama-nama warga yang direkomendasikan oleh oknum dari unsur yang mengarah ke salah satu partai politik, pihaknya tidak tahu menahu.

"Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu," ujar Khoiman dalam pesan yang diterima, Rabu (13/5/2026).

Khoiman mengakui memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDKMP. Namun, hingga saat ini, pihak desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.

"Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut," ungkapnya.

Beredarnya daftar nama rekomendasi itu membuat pemerintah desa merasa bingung karena nama-nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

"Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama," ucapnya.

Khoiman mengaku keresahan para kepala desa muncul karena adanya dugaan intervensi pihak luar dalam proses perekrutan.

"Yang membuat kepala desa resah dan keberatan ya itu tadi, karena diindikasi ada permainan dari salah satu partai politik untuk memasukkan nama-nama kadernya di situ," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa tidak mempermasalahkan siapa pun yang direkrut selama prosesnya terbuka dan melibatkan warga setempat yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan koperasi.

"Buat kami sebetulnya tidak masalah, selama ada koordinasi dan diambilkan dari warga setempat. Terus warga tersebut juga punya kemampuan untuk masuk di bidangnya," ungkapnya.

Selain soal perekrutan, Khoiman menyebut hingga kini desa juga belum mendapatkan penjelasan detail terkait tata kelola KDKMP, termasuk sistem penggajian karyawan.

"Penggajiannya itu kami sampai saat ini juga belum tahu. Sistem gaji bersumber dari mana, terus gajinya berapa, itu kami juga belum tahu," terangnya.

Ia berharap pemerintah maupun pihak pengelola segera memberikan regulasi yang jelas agar program KDKMP tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kalau memang itu sepenuhnya dikelola oleh PT Agrinas ya monggo. Tapi kalau nanti akan diserahkan ke pemerintahan desa, dengan sistem perekrutan seperti ini kami juga tidak yakin Kopdes Merah Putih bisa maju dan berkembang," tuturnya.

Di Kecamatan Bareng sendiri, Khoiman menyebut setidaknya ada empat desa yang disebut siap menjalani launching KDKMP dalam waktu dekat.

Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mochamad Saifur. Ia mengaku para kepala desa dan pengurus koperasi desa hingga kini belum memahami regulasi perekrutan karyawan KDKMP.

"Kita bingung untuk regulasi perekrutan karyawan. Karena dari awal kita belum tahu bagaimana regulasinya. Tapi di media sosial ini sudah banyak beredar nama-nama calon pengisi karyawan KDKMP," kata Saifur.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah desa dan pengurus koperasi merasa tidak dilibatkan dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat desa.

"Pengurus dari desa itu banyak, tapi mereka juga enggak tahu bagaimana cara rekrutmennya. Itu yang membuat kita merasa tidak diikutsertakan dalam KDKMP," ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini masyarakat justru banyak bertanya kepada kepala desa terkait mekanisme pendaftaran karyawan KDKMP. Namun, pemerintah desa sendiri tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Di masyarakat banyak yang tanya kepada kepala desa, bagaimana caranya menjadi karyawan KDKMP. Ini masih pertanyaan, lah kok tiba-tiba muncul nama-nama calon pengisi karyawan KDKMP," jelasnya.

Saifur berharap proses perekrutan dilakukan secara terbuka dan disosialisasikan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.

"Walaupun memang dikelola oleh Agrinas, paling tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Kami kepala desa dan pengurus diberi tahu bagaimana cara rekrutmennya secara terbuka," tuturnya.

Ia menilai minimnya informasi membuat kepala desa dan pengurus koperasi menjadi sasaran pertanyaan masyarakat.

"Yang jadi bulan-bulanan masyarakat itu kepala desa dan pengurus, sedangkan kami tidak tahu apa-apa tentang rekrutmen itu," keluhnya.

Bahkan, Saifur menegaskan pemerintah desa bisa mengambil langkah tegas apabila nantinya terdapat karyawan yang bekerja tanpa koordinasi dengan desa maupun pengurus koperasi.

"Karena itu kan tanah milik desa, belum ada penyerahan dan lain sebagainya," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, tersangka ketiga yang juga merupakan otak dari perbuatan ini akhirnya kami tangkap pada (7/5) lalu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Dimas menjelaskan, penangkapan Nur Hidayah dilakukan setelah polisi melakukan pemantauan dan penyelidikan intensif.

“Penangkapannya di pinggir jalan, dan langsung dibawa ke Mapolres Jombang,” imbuhnya. 

Usai diperiksa, polisi langsung menetapkan Nur Hidayah sebagai tersangka dan menahannya. Ia dijerat Pasal 450 dan atau Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penculikan dan penyanderaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. 

“Iya, sudah jadi tersangka dan ditahan per hari ditangkapnya itu,” tegas Dimas.

Kendati otak pelaku telah ditangkap, polisi masih memburu dua pelaku lain yang berstatus buron, yakni Sidi dan Zainudin. Keduanya diduga merupakan suruhan Nur Hidayah dalam menjalankan aksi penyekapan tersebut.

Kasus ini bermula pada Minggu dini hari (2/3/2026) lalu, ketika keluarga AA (29), istrinya ZR (25), dan anak mereka KAA (5) yang tinggal di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, didatangi sejumlah orang. 

Para pelaku yang dipimpin Nur Hidayah datang untuk menagih utang bisnis rokok ilegal sebesar Rp25 juta. Karena korban tidak memiliki uang, ketiganya lantas dibawa dan disekap di sebuah rumah di Bangkalan, Madura.

Sebelum membawa pergi korban, para pelaku sempat meninggalkan kartu identitas kepada Ketua RT setempat dan berjanji akan memulangkan korban pada hari yang sama. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, korban tak kunjung kembali. Pihak keluarga yang khawatir akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Menindaklanjuti laporan, Tim Resmob Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak dan melakukan penyelidikan.

Pada Selasa malam (3/3/2026), polisi lebih dulu menangkap dua tersangka, Moh Zehri (40) dan Bahar (29), di kediaman mereka masing-masing di Bangkalan.

Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita tiga unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam aksi penculikan.

Dengan telah diamankannya tiga tersangka, polisi kini masih memburu Sidi dan Zainudin yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data diperoleh Ilham, jemaah haji yang dinyatakan tutup usia bernama Suyono asal Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Jemaah berusia 57 tahun dan bergabung dengan keberangkatan Kloter SUB 62.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, benar ada satu jemaah haji asal Jombang dari Kloter SUB 62 yang meninggal dunia atas nama Suyono bin Reso," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Penyebab meninggalnya Suyono diduga akibat serangan jantung usia jatuh pingsan ketika turun dari bus rombongan. Sempat ada upaya penanganan dari tim medis dengan membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Jeddah, namun naas nyawanya tidak tertolong. 

"Almarhum sempat dibawa ke rumah sakit setelah pingsan saat turun dari bus. Namun sekitar pukul 08.57 Waktu Arab Saudi dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa cardiogenic shock atau serangan jantung," ucapnya.

Hingga kini menurut Ilham, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait diagnosa kemungkinan adanya faktor lain yang berpengaruh pada kondisi kesehatan almarhum.

Jenazah Suyono dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kota Makkah, Arab Saudi. Ia menyebut dengan meninggalnya satu jemaah haji, total jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang sebelumnya mencapai 1.262 orang, kini tinggal 1.261 orang jemaah. 

"Total awal jamaah haji 1.262, meninggal satu menjadi total keseluruhan 1.261 jamaah," beber Ilham. 

"Semoga almarhum Bapak Suyono husnul khatimah, diampuni segala dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji asal Jombang lainnya agar senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji," pungkas Ilham Rohim. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pesan Gibran disampaikan dalam pidatonya di sela-sela menghadiri pengajian umum Haul ke-55 KH Abdul Wahab Chasbullah di halaman Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Minggu (10/5/2026).

"Mbah Wahab adalah seorang tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, dan komitmen kuat untuk kemajuan bangsa," ungkap Gibran dalam sambutannya.

Menurutnya, wajib bagi semua santri, bukan hanya santri Tambakberas, untuk meneladani Mbah Wahab. "Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi," bebernya.

Saat tiba di Jombang, Wapres Gibran menggunakan helikopter dan mendarat di lapangan Stadion Merdeka Jombang. Setelah tiba di Stadion Merdeka, Gibran langsung menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Di kompleks pondok, ia bersama rombongan terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abdul Wahab Chasbullah sebelum menuju panggung utama acara haul.

Kehadiran Wapres disambut antusias ribuan jamaah yang didominasi kaum ibu mengenakan pakaian serba putih. Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Jombang Warsubi, serta penceramah kondang Ahmad Muwafiq atau Gus Muwaffiq.

Dalam sambutannya, Gibran mengaku sengaja mempercepat agenda kunjungan kerjanya ke Lampung demi memenuhi undangan para kiai untuk hadir di Tambakberas.  "Kalau yang perintah Pak Kiai, ya saya harus berangkat," ucap Gibran yang disambut tepuk tangan jamaah. 

Ia juga menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja menyelesaikan kunjungan luar negeri ke Filipina.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga berinteraksi dengan para santri. Ia memanggil dua santri, seorang santriwan dan seorang santriwati, untuk maju ke depan panggung. Kepada keduanya, Gibran melontarkan pertanyaan mengenai kebanggaan menjadi seorang santri.

Kedua santri itu menjawab pertanyaan dengan lantang dan tegas di hadapan ribuan jamaah. Usai menjawab, keduanya langsung mendapat hadiah masing-masing satu unit sepeda dari Wapres Gibran. Penyerahan hadiah itu pun disambut riuh tepuk tangan dan sorak gembira para santri dan jamaah.

Dalam pidatonya, Gibran turut menyinggung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk pengembangan program 'Kampung Haji' yang digagas Presiden Prabowo.

Program tersebut dirancang untuk mendukung layanan jamaah haji Indonesia agar lebih mudah dan efisien. Menurutnya, Kampung Haji akan dibangun di atas lahan seluas 45 hektare dan tidak hanya difungsikan sebagai penginapan, tetapi juga pusat layanan bagi jamaah haji Indonesia. 

"Ke depan diharapkan bisa memperlancar pelayanan, mempermudah proses, dan insya Allah biaya haji bisa semakin ditekan," kata Gibran.

Selain itu, Wapres menekankan pentingnya peran santri dalam menghadapi tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Ia menyebut Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar memiliki aset penting berupa generasi santri yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Gibran juga mengapresiasi kontribusi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang telah melahirkan banyak tokoh nasional, termasuk Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta sejumlah tokoh lain di bidang pemerintahan dan pendidikan. Menurutnya, pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren Tambakberas, termasuk pembukaan jurusan pertanian, ekonomi, pendidikan, dan teknologi informasi, menjadi bukti bahwa pesantren mampu mengikuti perkembangan zaman.

"Saya juga mengapresiasi upaya dari Pondok untuk mengembangkan pendidikan tinggi melalui kampusnya. Ini saya dengar selain jurusan agama Islam ada juga jurusan pertanian, ada jurusan ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi informasi. Dan saya kira ini salah satu terminal bahwa kampus-kampus, terutama yang ada di Tambakberas ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman," ujarnya.

Menutup sambutannya, Gibran meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal program prioritas pemerintah pusat, mulai dari swasembada pangan hingga penguatan ekonomi desa. 

"Saya titip kepada Pak Kyai, kepada Pak Kapolri, Gubernur, Pak Bupati, Forkopimda yang hadir untuk selalu mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden. MBG, CKG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, dan program-program lainnya," pungkasnya.

Usai memberikan sambutan, Wapres berpamitan kepada para kiai dan jamaah untuk melanjutkan agenda berikutnya.  (*)

Editor: Danu 

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander membenarkan langkah penyidikan unit Tipikor dalam pencarian alat bukti melalui penggeledahan terseut. "Betul," jawab AKP Dimas kepada suarajatimpost, Ahad (10/5/2026).

Unit Tipikor Polres Jombang melakukan penggeledahan di rumah kepala desa (Kades) inisial RHD dan mantan Operator Desa berinisial AP, Selasa (21/4/2026). Menurut anggota BPD, Suwadi peristiwa penggeledahan dilakukan setidaknya oleh 9 orang tim Unit Tipikor Satreskrim Polres Jombang. Sekretaris Desa sekaligus Bendahara Desa jadi saksi saat upaya penggeledahan.

"Sembilan orang kayaknya mas, sama kanit baru kok," ujar Suwadi.

Menurut Suwadi, proses penggeledahan juga berlangsung cukup lama. Dari sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Berbagai dokumen pun berhasil diperoleh dari upaya penggeledahan.

"Dokumen yang dibawa oleh pihak berwenang meliputi SPJ dan RAB dari periode tahun 2021 hingga 2023, serta ditemukannya SK Operator yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang/tidak ada," tandasnya.

Berdasar informasi diterima, peristiwa penyelewengan uang negara ini terungkap usai ada keresahan oleh warga terkait kinerja Kades yang kerap tidak masuk kerja dan juga kejanggalan aktivitas pembangunan desa.

Laporan dugaan praktek korupsi pun lantas dilayangkan sejak 2025 oleh warga. Dari temuan penyelidikan polisi ada uang negara senilai ratusan juta rupiah yang diduga dikorupsi. (*)

Editor: Danu

Menggunakan total 12 armada bus, para jemaah memasuki Pendopo Kabupaten Jombang pukul 15.30 WIB. Mereka memasuki bus masing-masing dengan dibantu oleh para petugas gabungan. Selanjutnya, jemaah mengikuti rangkaian prosesi pemberangkatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah haji yang akhirnya mendapatkan panggilan Allah SWT setelah masa tunggu yang panjang. Ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan fisik selama menjalankan ibadah haji.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, kami menyampaikan selamat dan doa terbaik. Kami berpesan agar bapak ibu senantiasa menjaga kondisi kesehatan karena ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Atur pola makan, istirahat cukup, dan bijaklah mengatur tenaga," tutur Bupati Warsubi dalam pesan yang diterima, Kamis (7/5/2026).

Lebih lanjut, Bupati juga mengingatkan jemaah haji untuk meluruskan niat dan melepaskan sejenak urusan duniawi agar dapat fokus beribadah dengan ikhlas. Ia berharap seluruh jemaah haji menjaga kekompakan, senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, serta disiplin mengikuti arahan petugas selama di Arab Saudi.

"Dan tak lupa, kami mohon didoakan agar Kabupaten Jombang senantiasa aman, damai, dilancarkan semua urusan pemimpinnya, dan masyarakatnya diberikan kesejahteraan," ujar Bupati Warsubi.

"Dengan memohon ridho Allah SWT, seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jemaah haji kloter 60 dan 61 secara resmi saya nyatakan diberangkatkan. Semoga kembali dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah," pungkasnya.

Tepat pukul 17.20 WIB, bus jemaah haji Kabupaten Jombang mulai bergerak keluar dari pintu Pendopo Kabupaten Jombang menuju Asrama Haji Sukolilo sebelum terbang ke Tanah Suci.

Turut melepas agenda pemberangkatan jemaah haji ini di antaranya Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanudin, beserta Ning Ema Erfina, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Kepala Kejaksaan Negeri Dyah Ambarwati, perwakilan dari Kodim 0814, perwakilan dari Dansatradar 405 Ploso, Ketua MUI Jombang, Dr. KH. Muhammad Afifuddin Dimyathi (Gus Awis), KH. Cholil Dahlan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang (Tipe A) H. Ilham Rohim, Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umroh RI Gus Gibran Muhammad Fawas, Staf Khusus Menteri Haji dan Umroh RI Gus Abdul Wachid Asyari, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, beserta Ketua DWP Kabupaten Jombang, staf ahli, asisten, dan para Kepala OPD terkait.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang (Tipe A) Ilham Rohim, menyampaikan bahwa total jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang berangkat tahun ini sebanyak 1.263 orang.

Rangkaian pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Jombang berlanjut untuk Kloter 62 dan Kloter 63. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Hal tersebut disampaikan Gus Irfan usai melepas jamaah haji Kloter 62 dan 63 asal Jombang, Kamis (7/5/2026).

"Sudah 50% lebih, kemarin 50%. Sudah berangkat semua, saya angkanya tidak persis tapi sudah 250 kloter dan sudah hampir 50%," ujar Gus Irfan kepada wartawan, termasuk suarajatimpost.com.

Menurut Gus Irfan, tidak ada kendala berarti dalam proses persiapan maupun keberangkatan jemaah.

"Sebagian jemaah yang di Madinah sudah bergeser ke Makkah. Hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah kemudian ke Makkah," ujarnya.

Terkait kondisi kesehatan jemaah dan proses imigrasi, Gus Irfan mengaku mendapat laporan bahwa baru satu jemaah haji yang tertolak dari Imigrasi Arab Saudi karena memiliki kasus beberapa waktu lalu.

"Kalau yang tertolak oleh Imigrasi Saudi yang masuk ke saya cuma satu. Karena dia memang punya kasus ketika beberapa waktu yang lalu," bebernya.

"Yang tertolak di Asrama Haji karena kesehatannya tidak memungkinkan, artinya tidak layak terbang, ya angka persisnya sekitar 10, kurang lebih 10 kurang," imbuhnya.

Gus Irfan sejak awal mewanti-wanti calon jemaah agar menjaga kesehatan sehingga bisa lolos dari hambatan saat berangkat ibadah ke Tanah Suci.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia juga tengah membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Imigrasi Indonesia.

"Fungsinya untuk mencegah ada haji-haji yang tidak melalui prosedur yang benar. Daripada di sana terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian, tidak bisa menjalankan ibadah haji, kita cegah di sini," terang Gus Irfan.

Hasil deteksi jamaah haji ilegal, pihaknya mendapati tidak kurang dari 100 jemaah yang tertahan di sejumlah bandara. Angka tersebut jauh menurun dibanding musim haji tahun 2025 lalu.

"Tahun ini alhamdulillah sudah turun banget, turun banyak. Total selama sampai hari ini mungkin belum sampai 100. Tahun lalu di musim haji itu total lebih dari 1.000 yang tertahan di bandara-bandara kita," jelasnya.

"Tolonglah, kasihan mereka. Jangan sampai tertipu oleh iming-iming haji tanpa antre. Prinsipnya tidak ada, haji tanpa antre itu tidak ada," pungkas Gus Irfan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Persoalan ini diakui langsung oleh Pemerintah Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, menyebutkan bahwa desanya belum dapat merealisasikan pembangunan gerai KDKMP karena ketiadaan lahan yang tersedia.

"Permasalahan utama memang lahan. Kami tidak memiliki lokasi untuk pembangunan," kata Erwin dalam pesan yang diterima wartawan, Kamis (7/5/2026).

Erwin menambahkan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang serta berkoordinasi dengan Kodim 0814 Jombang untuk mencari solusi. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait tindak lanjutnya. 

Situasi semakin rumit mengingat seluruh tanah kas desa (TKD) milik Desa Kepatihan berada di luar wilayah administratif, yakni di Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh, dan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang.

"Kalau dibangun di luar wilayah desa, itu tidak sesuai konsep. Program ini kan satu desa satu gerai," ungkapnya.

Di sisi lain, Bupati Jombang, Warsubi, mencatat ada 210 titik KDKMP di Jombang yang sedang dalam masa persiapan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 80 persen atau sekitar 167 titik yang sudah siap. Meski demikian, Warsubi tidak menampik adanya kendala lahan di sejumlah wilayah.

"Masih ada (desa/kelurahan) yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait pengadaan tanahnya, apakah bisa di gang atau di jalur jalan lingkungan desa. Saya yakin mekanismenya pasti ada," ujar Warsubi.

Program KDKMP merupakan bagian dari program nasional yang terintegrasi dengan inisiatif strategis lainnya, seperti Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warsubi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib mensukseskan agenda nasional tersebut.

Sementara itu, Komandan Kodim 0814/Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo, menyampaikan bahwa pemerintah berencana melakukan peluncuran serentak 1.000 titik KDKMP di seluruh Indonesia pada akhir Juli 2026, tepat sebelum pidato kenegaraan 17 Agustus.

"Untuk wilayah Jombang sendiri, dari total 306 desa dan kelurahan, ditargetkan 210 titik sudah siap sepenuhnya pada bulan Juli nanti," ungkapnya.

Dandim mengakui kendala lahan terutama dialami oleh wilayah kelurahan yang berada di daerah perkotaan. Meski begitu, pihaknya terus berupaya agar ketersediaan lahan segera terwujud.

"Kalau di Jombang, insya Allah seluruh 210 sudah jadi semua. Jadi, dari total 306, kurang 96 lagi. Ya, semoga saja ada tanah masuk baru, terutama di kelurahan. Kendalanya di kelurahan ini memang kurang tanahnya," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Korban berinisial N (17) itu kini diketahui tengah mengandung dengan usia kehamilan memasuki bulan kelima.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mengungkapkan bahwa perbuatan tersangka bermula pada April 2025. Saat itu, korban bertemu pelaku di Taman Kebon Rojo. Korban tak sadarkan diri seusai menenggak minuman tanpa merek yang diberikan tersangka.

"Korban tersadar dan mendapati dirinya sudah berada di rumah pelaku dalam kondisi tanpa pakaian. Di alas tidur juga ditemukan bercak darah," ujar AKP Dimas, Rabu (6/5/2026).

Pasca kejadian pertama, tersangka terus memaksa korban dengan modus intimidasi. Korban mengaku dipaksa melayani hasrat pelaku sedikitnya sepuluh kali di kediaman tersangka.

"Apabila korban menolak datang, tersangka tak segan mengancam dengan kekerasan fisik," lanjutnya.

Kasus ini mulai terbongkar setelah korban sempat tidak pulang ke rumah selama dua hari pada Maret 2026. Ayah kandung korban, S (40), berhasil melacak keberadaan anaknya lewat titik lokasi yang dikirim melalui ponsel.

Rangkaian kebohongan tersangka kian terkuak saat ia mendatangi rumah korban dengan dalih hendak bertanggung jawab. Sikap itu justru menimbulkan rasa curiga sang ayah.

Menindaklanjuti laporan keluarga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak dan menangkap tersangka pada Kamis (30/4/2026). Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban dan hasil visum.

Kini P mendekam di tahanan Mapolres Jombang. Ia dijerat Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Kami akan kawal proses penyidikan secara mendalam sampai kasus ini siap dilimpahkan ke pengadilan," tegas AKP Dimas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diketahui bernama Moh. Yusroni (52), warga Dusun Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Perak.

Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor Kawasaki bernomor polisi L 2392 JC melaju dari arah barat menuju timur. Setibanya di tempat kejadian, korban diduga hendak menyalip truk gandeng bernomor polisi AG 8485 UV yang dikemudikan oleh Didi Setiawan.

Nahas, pada waktu yang bersamaan, dari arah berlawanan muncul truk gandeng lain dengan nomor polisi B 9141 CEH yang dikemudikan Edi Sutarno.

"Karena jarak yang terlalu dekat, korban tidak mampu menghindar sehingga sepeda motor yang dikendarainya bersenggolan dengan badan truk," jelas Kapolsek Perak IPTU Mohammad Supriyo dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Benturan keras itu menyebabkan korban terjatuh ke bawah kendaraan dan terlindas roda truk gandeng. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan perut, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Petugas dari Polsek Perak bersama Unit Laka Lantas Polres Jombang yang tiba di lokasi segera melakukan penanganan. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Jombang guna keperluan visum dan pemulasaraan.

Selain mengevakuasi korban, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor serta dua unit truk gandeng yang terlibat. Petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek menegaskan, jajarannya telah melakukan langkah penanganan mulai dari mengamankan lokasi hingga berkoordinasi dengan Unit Laka Lantas Polres Jombang.

"Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan lebih lanjut oleh Unit Laka Lantas Polres Jombang," ujarnya.

Akibat peristiwa ini, kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp1 juta. Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan agar lebih berhati-hati, khususnya saat mendahului kendaraan di jalur padat dengan penerangan minim. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Sekolah SMAN Ploso, Qoidatun Nisak, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, melainkan juga sarana pembelajaran kontekstual bagi siswa. 

“Hari ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-43 sekolah. Kami ingin siswa tidak hanya merayakan, tapi peduli dengan pangan dan lingkungan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Salah satu kegiatan utamanya adalah panen hasil kebun sekolah. Beragam sayuran seperti terong, kangkung, cabai, dan tomat dipanen langsung oleh siswa kelas 10 dan 11. Tanaman-tanaman tersebut merupakan hasil budi daya siswa di lahan sekolah yang pengelolaannya dibagi per kelas. 

“Kami tidak melibatkan kelas 12 karena mereka sudah fokus pada persiapan akhir pembelajaran dan ujian,” jelas Qoidatun.

Selain panen, siswa juga menghadirkan 15 stan kuliner yang menyajikan jajanan tradisional khas Indonesia. Menariknya, sebagai bagian dari program pengurangan sampah yang dicanangkan Dinas Pendidikan Jawa Timur, seluruh makanan dikemas tanpa menggunakan plastik. 

“Bungkusnya tidak boleh plastik. Anak-anak menggunakan daun atau kertas bekas yang masih layak. Ini bagian dari edukasi menuju kebiasaan ramah lingkungan,” kata Qoidatun menambahkan.

Tak hanya itu, suasana budaya juga sangat terasa karena para siswa mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Qoidatun berharap, melalui kegiatan ini siswa semakin mengenal budaya bangsa, mencintai makanan tradisional, serta membangun karakter hidup bersih dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Untuk menambah semangat siswa, pihak sekolah pun mengadakan penilaian. Beberapa kategori yang dilombakan antara lain stan terbaik, kostum terbaik, hingga kebersihan area. 

“Penilaian kebersihan juga penting. Kami ingin siswa terbiasa tidak membuang sampah sembarangan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua OSIS SMAN Ploso, Anggi, menyebut kegiatan ini menjadi ajang pengembangan kreativitas dan kekompakan antarkelas. 

“Kegiatan ini melatih kolaborasi. Setiap kelas saling berbagi ide untuk menampilkan yang terbaik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, persiapan acara dilakukan sekitar dua minggu sebelum hari pelaksanaan. Meski awalnya berkonsep sederhana, antusiasme siswa yang tinggi membuat acara berkembang jauh lebih meriah. 

“Awalnya sederhana, tapi ternyata di luar ekspektasi. Teman-teman sangat antusias dan hasilnya jadi sangat keren,” katanya.

OSIS sendiri berperan tidak hanya sebagai panitia, tetapi juga membantu mengoordinasikan siswa di masing-masing kelas serta menyebarkan informasi kegiatan. Dengan total 15 stan yang masing-masing dikelola oleh satu kelas, gelar karya ini menjadi bukti nyata bahwa pembelajaran dapat dikemas secara kreatif, menyenangkan, sekaligus bermakna bagi siswa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Guru bernama Yogi Susilo itu dipecat atas dugaan sering tidak masuk mengajar, namun tudingan tersebut dibantah keras oleh mantan murid dan warga sekitar.

Kepala Dusun Kedungdendeng, Desa Jipurapah, Jihan Suprendi (25), yang juga mantan murid Yogi, memberikan kesaksian yang berbeda. Ia mengenal Yogi sebagai pribadi yang disiplin dan sangat jarang absen.

"Setahu saya, Pak Yogi itu orangnya baik dan tidak pernah bolos. Dulu saya juga murid beliau," ucap Jihan, Rabu (6/5/2026).

Tinggal tepat di depan sekolah, Jihan mengaku sering mengamati aktivitas para guru. Ia menyebut Yogi biasanya sudah tiba di sekolah sebelum jam setengah tujuh pagi, bahkan tetap berangkat saat hujan dan kondisi jalan rusak. Ketidakhadiran Yogi, menurut Jihan, hanya terjadi selama beberapa bulan karena sakit, dan setelah pulih ia kembali aktif mengajar seperti biasa.

Jihan juga menilai Yogi memiliki hubungan yang sangat baik dengan siswa dan wali murid. 

"Orangnya supel, suka bercanda. Wali murid juga banyak yang senang. Bahkan sering mampir ke rumah warga saat istirahat untuk sekadar ngobrol," tambahnya. 

Ia mengungkapkan, banyak warga yang heran dengan keputusan pemecatan tersebut mengingat rekam jejak Yogi yang dinilai baik. Jihan menegaskan, Yogi adalah guru yang datang paling awal dan pulang paling akhir.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SDN Jipurapah 2, Winarsih, memberikan keterangan yang justru menguatkan alasan pemecatan. Winarsih mengungkapkan adanya dugaan ketidakhadiran berkepanjangan Yogi sepanjang 2024 hingga 2025 yang berdampak serius pada kegiatan belajar mengajar.

"Memang benar, selama satu semester itu tidak masuk. Bukti absensinya ada," ucap Winarsih.

Menurut Winarsih, kondisi itu berlanjut dari Januari hingga Juni 2025, yang berujung pada sanksi penurunan pangkat dari golongan III B menjadi III A oleh Dinas Pendidikan. Setelah itu, Yogi sempat aktif selama dua bulan dari Juli hingga Agustus 2025. Namun, sejak September 2025, kehadirannya kembali tidak menentu. Winarsih menyebut, dalam sebulan, Yogi hanya masuk satu kali dari total 20 hari kerja.

"Kalau dihitung, dalam satu bulan kerja sekitar 20 hari, tapi kehadirannya sangat minim. Bisa dibilang 10 hari hanya masuk satu kali," ujarnya. 

Winarsih menambahkan, sejak Oktober hingga Desember 2025, tidak ada surat keterangan resmi yang diberikan kepada sekolah, termasuk surat dokter.

Dampak dari ketidakhadiran ini dinilai krusial, terutama bagi siswa kelas 1 yang membutuhkan pendampingan intensif. 

"Dampaknya sangat besar, terutama pada siswa kelas satu. Kemampuan membaca dan berhitung mereka jadi tertinggal," jelas Winarsih. 

Ia memastikan bahwa seluruh bukti absensi dan dokumen pendukung telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan BKPSDM, dan keterangan dari seluruh staf sekolah membenarkan kondisi tersebut.

Meski demikian, Yogi diketahui kembali aktif mengajar sejak Januari 2026 setelah dipanggil oleh Dinas Pendidikan. SDN Jipurapah 2 sendiri memiliki total 10 guru dan 25 siswa, dengan Yogi bertanggung jawab mengajar 7 siswa di kelas 1. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Keluhan petani yang meminta tidak disebutkan identitasnya itu mengurai hasil temuan di lapangan. Ia menyebut bangunan proyek Hippa tersebut diduga syarat manipulasi. 

"Sepertinya proyek Hippa sesuai prosedur, namun ada beberapa diduga patut dicurigai. Dari penggunaan anggaran tidak sesuai dengan RAB, salah satu contoh belanja pompa air merk Kubota 8,5 PK yang di RAB berbunyi senilai Rp21 juta, tapi fakta pengecekan di lapangan pada saat itu nilainya tidak lebih dari Rp14 juta," ucap salah seorang narasumber kepada media ini, Selasa (5/5/2026).

Sekitar tahun 2021 sampai saat ini, keberadaan pompa air diesel sudah tidak ada. Temuan di lapangan kuat dugaan barang sudah ditransaksikan kepada pihak lain. Terkait siapa yang menjual, tidak diketahui, tapi arah barang dirinya mengetahui. Sepertinya, karena khawatir terkuak, pihak dari desa sudah menyiapkan diesel namun tidak sesuai dengan spek yang dibeli. 

"Yang lama merknya Kubota kapasitas 8,5 PK sekarang sudah disiapkan diesel lagi tapi bukan merk Kubota 8,5 PK," ujarnya. 

Selain dugaan ada permainan di pengadaan diesel, juga ada penyelewengan pada pengadaan paralon. Spek Paralon dan jumlahnya sudah tidak sesuai dengan RAB. Termasuk untuk pengeboran, di RAB tertulis ongkos pengeboran Rp4,5 juta, namun ketika kita klarifikasi kepada pihak pengebor, cuma diberi ongkos Rp1,5 juta. 

"Dari pengeboran itu ada Rp 3 juta yang hilang," sebutnya. 

Pengerjaan Hippa 2019 sebenarnya ada tiga desa di Kecamatan Megaluh yang menerima, yakni Desa Megaluh, Desa Sudimoro dan Desa Dukuharum. 

"Paling parah penyelewengannya Desa Sudimoro," tudingnya. 

Petani merasa dirugikan, atau tidak bermanfaatnya pengeboran sumur dangkal ini. Pihak warga berharap ada langkah pengusutan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Kerugian masyarakat yang selama ini bisa terjawab. 

Upaya konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Sudimoro, Irsyad Sirajuddin melalui sambungan Whatsapp +62 851-9458-xxxx terkait keluhan petani soal proyek Hippa dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang belum menuai jawaban. 

Atas kerugian dari dugaan penyelewengan proyek pembangunan sumur dangkal tersebut, sejumlah petani di Desa Sudimoro bahkan akan melayangkan laporan kepada pihak berwajib. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Namun, di balik angka presensi ketidakhadiran yang disodorkan pemerintah daerah, tersimpan narasi perlawanan soal sistem birokrasi yang dianggap kaku dan tuli, hingga dugaan kriminalisasi terhadap mereka yang berani bersuara. Berikut fakta-faktanya:

Tragedi Yogi Susilo: Lumpuh di Medan Ekstrem, Permohonan Mutasi Diabaikan

Bagi Yogi Susilo Wicaksono, pengabdiannya di wilayah terpencil berakhir dengan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) yang ditandatangani Bupati Warsubi pada 18 April 2026. Yogi dituding mangkir selama 181 hari sepanjang tahun 2025.

Akar masalahnya bermula pada 2023 saat ia dimutasi ke SDN Jipurapah 2, sekolah di pelosok dengan medan berat dan jarak tempuh 90 menit dari rumahnya. Di tengah tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, penyakit saraf terjepit (HNP) yang dideritanya sejak 2016 kambuh.

Kondisinya ambruk pada Juli 2024. Kakinya memar hitam dan ia kehilangan kemampuan berjalan. Dalam kondisi tak berdaya, Yogi berkali-kali mengajukan mutasi ke sekolah dengan akses lebih ramah bagi kondisi medisnya, lengkap dengan resume medis. Namun, permohonan itu tak pernah ditindaklanjuti.

"Saya bilang siap masuk, meskipun pangkat diturunkan, asalkan dimutasi karena riwayat sakit saya. Tapi tidak ada tindak lanjut," ungkap Yogi.

Pemkab Jombang bergeming pada catatan ketidakhadiran masif dari sistem absensi manual saat itu. Bagi mereka, angka 181 hari adalah angka mati yang tak bisa ditawar alasan kesehatan.

Dharu Suwandono: Mesin Pemindai Wajah Jadi Alat Pemecat dan Dugaan Balas Dendam

Nasib serupa menimpa Dharu Suwandono, guru olahraga di SDN Jombatan 6, yang dipecat atas tuduhan mangkir 177 hari. Dharu membantah keras dan membawa narasi lebih tajam: dugaan malfungsi teknologi dan aroma balas dendam birokrasi.

Menurutnya, pangkal masalah adalah mesin *faceprint* (pemindai wajah) sekolah yang gagal membaca datanya sejak 2024. Selama mesin rusak, ia mengklaim tetap mengajar dan mengisi absensi manual, sebuah prosedur yang awalnya direstui pihak sekolah.

"Absensi manual itu ada. Faceprint seharusnya alat bantu disiplin, bukan alat untuk menjatuhkan pegawai," tegas Dharu.

Ia menduga ada motif lain di balik pemecatannya. Sebelum SK turun, Dharu vokal melaporkan dugaan manipulasi data elektronik ke polisi, terkait data sertifikasi miliknya dan istri yang mendadak tidak valid. Akibatnya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp40 juta tak kunjung cair.

"Saya menduga ini ada kaitannya. Saya melaporkan kebenaran, tapi justru saya yang didepak," ujarnya. Kini, Dharu menempuh jalur banding ke Badan Pertimbangan (BP) ASN.

Klaim Pemkab Jombang: Prosedur Sudah On the Track

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan prosedur pemecatan sudah benar. Kepala BKPSDM, Anwar, menyebut keputusan itu telah melalui proses panjang dan mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Proses sudah berjalan sesuai ketentuan. Yang bersangkutan telah diberikan kesempatan memperbaiki, namun tidak dimanfaatkan," tegas Anwar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Wor Windari, menambahkan beban kerja guru kini lebih ketat. Merujuk Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, guru wajib memenuhi 37,5 jam kerja per pekan. Ketidakhadiran fisik tanpa keterangan sah, apa pun alasannya, dianggap pelanggaran disiplin berat.

Dewan Pendidikan Desak Audit Kemanusiaan

Kasus ini memicu reaksi keras Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang. Ketua Dewan Pendidikan, Cholil Hasyim, mencium ketidakadilan administratif dan lemahnya tata kelola data.

"Ada perbedaan data mencolok. Guru merasa masuk, dinas mencatat bolos. Ini menunjukkan ada yang salah dengan sistem pencatatan kita," kata Cholil.

Dewan Pendidikan mengeluarkan lima rekomendasi darurat, salah satunya mendesak "Audit Kemanusiaan". Mereka meminta pemeriksaan medis independen untuk menilai kelayakan fisik guru di medan ekstrem serta mendorong penyelesaian berbasis restorative justice.

Kasus Yogi dan Dharu kini menjadi cermin retak dunia pendidikan di Jombang. Di kota yang dikenal sebagai Kota Santri ini, keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa tengah diuji di ruang banding dan Pengadilan Tata Usaha Negara. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung sebelum koperasi tersebut resmi dioperasikan secara massal pada akhir Juli 2026 mendatang.

Dalam keterangannya, Warsubi menjelaskan bahwa KDKMP di Desa Tunggorono telah mulai menerima dukungan armada logistik. 

"Dukungan tersebut mencakup satu unit truk, satu mobil pick-up, serta dua unit motor roda tiga (Tosa) yang akan digunakan untuk menunjang operasional koperasi di tingkat desa," ucap Warsubi kepada suarajatimpost.com, Senin (4/5/2026). 

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 210 titik KDKMP di Jombang sedang dalam masa persiapan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 80 persen atau sekitar 167 titik yang sudah siap. Meski demikian, Warsubi mengakui masih terdapat kendala lahan di beberapa wilayah.

"Masih ada (desa/kelurahan) yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait pengadaan tanahnya, apakah bisa di gang atau di jalur jalan lingkungan desa. Saya yakin mekanismenya pasti ada," ujar Warsubi. 

Program KDKMP ini merupakan bagian dari Program Nasional yang terintegrasi dengan inisiatif strategis lainnya, seperti Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warsubi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib mensukseskan agenda nasional tersebut.

Sementara itu, Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo menyampaikan terkait rencana pemerintah akan melakukan launching serentak 1.000 titik KDMP di seluruh Indonesia pada akhir Juli 2026, tepat sebelum pidato kenegaraan 17 Agustus.

"Untuk wilayah Jombang sendiri, dari total 306 desa dan kelurahan, ditargetkan 210 titik sudah siap sepenuhnya pada bulan Juli nanti," ungkap Letkol Kav Dicky. 

Diakui Dandim jika kendala lahan untuk pembangunan KDKMP dialami wilayah kelurahan yang posisinya di daerah perkotaan. Namun, pihaknya terus berupaya agar ketersediaan lahan segera terwujud. 

"Kalau di Jombang, Insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. Jadi kalau Jombang kan (totalnya) 306, kurang 96 lagi. Ya, semoga saja ada tanah masuk baru, terutama yang di kelurahan. Kendalanya di kelurahan ini memang kurang tanahnya," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Momen "Jagongan Budaya" bertepatan dengan malam bulan purnama pada penanggalan Jawa, Jumat malam (01/4/2026). Bertempat di Sanggar Wayang Topeng Tri Purwo Budoyo, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, acara ini dihadiri pegiat budaya dari Trowulan Mojokerto, Kediri, dan Jombang. Di tempat tersebut, mereka berdoa bersama untuk kebangkitan Nusantara.

Sejumlah narasumber hadir dalam jagongan budaya dan doa bersama tersebut, di antaranya Budayawan Nasrul Ilah (Cak Nas), Pemerhati Sejarah Arif Yulianto (Cak Arif), Pemerhati Sejarah Ari Hakim, Pemerhati Budaya Supriyadi, Praktisi Budaya Isma Hakim, Pembina Situs Persada Soekarno Kediri RM. Kuswartono, serta Tokoh Spiritual Ki Budi Sejati.

Di awal acara, ditampilkan Tari Klono oleh anak-anak Desa Jatiduwur. Kemudian dilanjutkan dengan Tari Klono Wayang Topeng Jatiduwur sebagai simbol refleksi Raja Majapahit Hayam Wuruk yang menari menggunakan topeng berwarna emas.

Acara kemudian berlanjut dengan jagongan budaya yang mengulas masa keemasan Nusantara pada era Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas sosok Sang Proklamator, Ir. Soekarno atau Bung Karno, yang mampu membawa Indonesia sejajar dengan negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Pengelola Sanggar Wayang Topeng Tri Purwo Budoyo, Isma Hakim, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan diskusi dan perenungan bahwa kebangkitan Nusantara harus dijemput, tidak hanya ditunggu.

"Kami memilih malam puncak Purnama sebagai refleksi Prabu Hayam Wuruk menari topeng berwarna emas. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada inilah masa keemasan Majapahit terjadi," ujar Isma Hakim dalan pesan diterima, Ahad (3/4/2026). 

Isma Hakim berharap, ulasan sejarah Raja Hayam Wuruk dan Bung Karno beserta semangat kedua tokoh tersebut dapat menjadi spirit bagi Indonesia untuk bangkit seperti kondisi Nusantara pada masa keemasannya yang terkenal dengan "Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo".

Sementara itu, Pegiat Sejarah Ari Hakim berharap kegiatan serupa dapat memicu inisiatif yang sama di daerah-daerah lain.

"Untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kebangkitan Nusantara benar-benar segera diberikan kepada Indonesia," pungkasnya. (*)

Editor: Danu 

Pemerintah menegaskan, barang bawaan yang melanggar aturan dapat berujung pada penyitaan hingga menghambat proses keberangkatan ke Tanah Suci.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang, Ilham Rohim menekankan bahwa pemeriksaan barang bawaan akan dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan.

"Jangan sampai karena membawa barang yang dilarang justru menghambat keberangkatan sendiri," ujar Ilham dalam pesan yang diterima wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Adapun deretan barang yang dilarang masuk ke dalam koper maupun tas kabin meliputi pisau, gunting, cutter, korek api gas, bahan kimia, hingga benda mudah meledak. Petugas bandara disebut tidak akan memberi toleransi terhadap barang yang dianggap membahayakan keselamatan penerbangan.

Tak hanya benda tajam, jemaah juga diminta lebih cermat dalam membawa perlengkapan cair. Parfum, minyak kayu putih, sampo, madu, obat sirup, hingga losion dibatasi maksimal 100 mililiter per kemasan. 

"Cairan yang melebihi ketentuan berpotensi ditahan saat pemeriksaan," lanjut Ilham.

Aturan ketat juga berlaku untuk penggunaan power bank. Kapasitas maksimal yang diperbolehkan hanya 20 ribu mAh dan wajib dibawa di dalam tas kabin. Jika kedapatan disimpan di bagasi, barang tersebut berisiko dikeluarkan oleh petugas.

Selain barang bawaan, Ilham turut mengingatkan jemaah agar tidak membawa rokok maupun uang tunai secara berlebihan. Rokok hanya diperbolehkan maksimal 200 batang dan murni untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan.

Sementara bagi jemaah yang rutin mengonsumsi obat dalam jumlah banyak, diwajibkan untuk membawa surat keterangan dokter guna menghindari kendala saat pemeriksaan keamanan di bandara.

Di sisi lain, proses pengumpulan koper CJH Jombang mulai dijadwalkan pada 4 hingga 5 Mei 2026. Kloter 60 dan 61 diagendakan menyerahkan koper pada Senin (4/5/2026), sedangkan kloter 62 dan 63 pada Selasa (5/5/2026).

Pihak Kemenhaj berharap seluruh jemaah dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kelancaran proses keberangkatan tanpa hambatan administrasi maupun pemeriksaan barang bawaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Suasana upacara tidak hanya khidmat, namun juga sarat makna kebangsaan. Bupati Warsubi dan para pejabat hadir mengenakan busana khas Jombang Deles, sementara peserta lainnya tampil anggun dengan pakaian nasional dan baju adat daerah, sebagai simbol kuat semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi membacakan amanat tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Mendikdasmen menegaskan bahwa hakikat pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses mulia untuk memanusiakan manusia. Sejalan dengan hal itu, pemerintah pusat mendorong implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai program prioritas.

“Pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus untuk memanusiakan manusia. Jika hendak memajukan bangsa, perbaikilah pendidikan mulai dari dalam kelas melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam,” ujar Bupati Warsubi membacakan pidato Mendikdasmen.

Komitmen Pemkab Jombang selaras dengan langkah strategis pemerintah pusat untuk mewujudkan "Pendidikan Bermutu untuk Semua" melalui lima pilar utama. Pertama, menciptakan ruang belajar yang nyaman dengan merevitalisasi bangunan sekolah dan mempercepat digitalisasi sarana kelas. Kedua, meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru melalui beasiswa S1, pelatihan teknologi, dan penyederhanaan penyaluran tunjangan. Ketiga, membangun karakter anak bangsa lewat sekolah aman dan program gizi baik. Keempat, memperkuat literasi, numerasi, dan penguasaan sains (STEM). Terakhir, menjamin akses pendidikan yang adil bagi anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus.

Sebagai bentuk apresiasi nyata atas komitmen tenaga pendidik, Hardiknas 2026 di Jombang juga diwarnai pemberian penghargaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Berikut para peraih Juara I:

- Guru PAUD: Iflaha Zulia Rahayu Fitri, S.Pd (KB Tarbiyatul Aulad, Megaluh)

- Kepala Sekolah PAUD: Nur Khanifah (TPA Islam Terpadu Ceria, Mojoagung)

- Guru TK: Lilik Chuzaimah, S.Psi (TK Roudlotul Hikmah, Diwek)

- Kepala TK: Yulia Mustianingrum, S.Pd., M.A.P (TK Dharma Wanita Sepanyul, Gudo)

- Guru SD: Ismail Harianto, M.Pd (SD Negeri Tampingmojo, Tembelang)

- Kepala Sekolah SD: Donny Erfantoro, S.Pd. (SD Negeri Jombatan 3 Jombang)

- Guru SMP: Meriena Mustikaning Kussusilo, S.Pd (SMP Negeri 3 Kabuh)

- Kepala SMP: Laily Syarifah, S.Ag (SMP Negeri 2 Megaluh)

- Guru Pamong: Gilang Adi Permana, S.Pd., M.Pd. (SKB Gudo)

- Pengawas Penilik: Ninik Nur Oktaviani, S.Pd (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)

Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, Ketua DPRD Hadi Atmaji, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, Ning Ema Erfina, para pimpinan organisasi wanita, serta seluruh Kepala OPD dan undangan lainnya. Kehadiran mereka semakin mengukuhkan sinergi dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu di Kabupaten Jombang. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengungkapkan bahwa pemanfaatan aset properti menjadi pilar utama dalam ekspansi bisnis tersebut. Perusahaan memaksimalkan lahan dan bangunan di sekitar stasiun untuk area komersial, seperti penyewaan kios, ruang iklan, hingga modernisasi pengelolaan fasilitas parkir.

“Pengembangan bisnis non-core kini menjadi salah satu fokus utama kami. Seluruh aset yang dimiliki diupayakan memiliki nilai tambah secara ekonomi, guna meningkatkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan,” ujar Tohari dalan pesan diterima wartawan, Sabtu (2/5/2026). 

Tidak hanya optimalisasi aset fisik, KAI Daop 7 Madiun turut memperkuat sinergi ekosistem transportasi dan layanan hospitality. Wujud konkretnya adalah kolaborasi dengan penyedia transportasi daring yang diresmikan di Stasiun Madiun pada Jumat (1/5/2026). Kerja sama ini menghadirkan fasilitas Lounge khusus bagi pelanggan yang menunggu kendaraan lanjutan, memberikan suasana yang lebih nyaman dan pelayanan personal.

Dalam momen peresmian tersebut, Tohari turut menyapa pelanggan yang baru tiba dan membagikan merchandise menarik kepada mereka yang berada di area Lounge.

“Sinergi ini merupakan langkah nyata membangun ekosistem layanan terintegrasi. Kami ingin pengalaman pelanggan tidak berhenti saat turun dari kereta, tetapi berlanjut melalui fasilitas yang nyaman dan relevan dengan kebutuhan perjalanan masa kini,” tambahnya.

Melalui berbagai inovasi di sektor non-angkutan seperti Lounge dan kerja sama antarmoda yang akan dikembangkan hingga ke stasiun lain termasuk Jombang, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen meningkatkan standar pelayanan berbasis hospitality.

Harapannya, langkah ini tak hanya mendongkrak kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis perusahaan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua SBPJ-GSBI Jombang, Hadi Purnomo, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan kayu lapis PT Seng Fong Moulding Perkasa (SGS). 

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK hanya menerima pesangon separuh dari ketentuan, itupun dibayarkan secara bertahap hingga 10 kali cicilan.

“Jumlah pekerja yang terdampak PHK sejak tahun lalu mencapai sekitar 347 orang. Saat ini masih tersisa tiga pekerja yang menolak skema pesangon tersebut,” ucap Hadi dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Jumat (1/5/2026).

Selain persoalan PHK, SBPJ-GSBI juga menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hadi menilai regulasi tersebut membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan PHK dengan dalih kerugian tanpa transparansi.

“Perusahaan menyatakan merugi, tetapi tidak pernah membuka data kerugian kepada pekerja. Kami sudah berupaya melakukan perundingan bipartit maupun tripartit, namun perusahaan tetap bersikukuh pada alasan kerugian dan pembayaran pesangon secara mencicil,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Sarbumusi Jombang, Lutfi Mulyono, menyoroti persoalan outsourcing dan upah pekerja. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan di Jombang yang membayar pekerjanya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Sekitar 90 persen perusahaan di Jombang masih membayar upah di bawah UMK. Ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi,” ungkap Lutfi usai audiensi.

Sarbumusi juga meminta evaluasi terhadap peraturan daerah yang dinilai sudah tidak relevan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Lutfi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi apabila tidak ada tindak lanjut dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami ingin ada rekomendasi konkret dan penindakan dari pemerintah, bukan sekadar hearing tanpa hasil,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, menyatakan bahwa kasus ini mengungkap adanya potensi ketidaksinkronan data dan kelemahan komunikasi administratif yang fatal di internal dinas. 

Dewan Pendidikan menemukan perbedaan antara data ketidakhadiran 181 hari versi dinas dengan pengakuan guru yang bersangkutan.

"Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksinkronan data kehadiran atau perbedaan interpretasi terhadap status kehadiran di lapangan," tegas Cholil Hasyim dalam keterangan rilis Dewan Pendidikan yang diterima media ini, Jumat (1/5/2026).

Selain sengketa data kehadiran, Dewan Pendidikan juga menyinggung kelalaian administrasi dalam merespons kondisi kesehatan guru. 

Terdapat dikotomi informasi di mana pihak dinas mengeklaim tidak pernah menerima pengajuan mutasi tertulis, sementara guru mengaku telah mengajukan permohonan lisan beserta bukti medis saraf terjepit. 

Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kelemahan tata kelola administrasi kepegawaian, terutama dalam menangani situasi darurat kesehatan. 

Dewan Pendidikan menekankan bahwa secara hukum, merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2016, keterbatasan fisik jangka panjang yang dialami guru di medan berat seharusnya mendapat hak akomodasi yang layak dan pertimbangan penempatan yang manusiawi.

Dewan Pendidikan mengeluarkan lima rekomendasi, pertama Dewan Pendidikan meminta audit kemanusiaan dan verifikasi medis Independen dengan cara embentuk tim medis spesialis saraf untuk menilai kesesuaian fisik guru dengan medan penugasan ekstrem di wilayah Jipurapah.

Kedua, klarifikasi dan rekonstruksi administrasi. Artinya membuka ruang formal untuk melengkapi dokumen medis dan mutasi guna memastikan status kepegawaian ditetapkan secara akurat.

Ketiga harus ada investigasi dari Inspektorat. Dewan Pendidikan mendesak Inspektorat daerah memeriksa sistem pencatatan kehadiran untuk memastikan tidak ada ketidakadilan struktural.

Keempat Dewan Pendidikan meminta ada penyelesaian keadilan restoratif. Mempertimbangkan opsi mutasi bersyarat sebagai alternatif selain pemecatan.

Kelima adanya reformasi penempatan wilayah 3T. Dewan Pendidikan mendesak kebijakan penempatan guru di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) berbasis profil kesehatan dan analisis risiko geografis.

Dewan Pendidikan mengingatkan bahwa integritas sistem pendidikan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif yang kaku, tetapi juga dari keadilan data dan perlindungan terhadap keselamatan kerja aparatur di lapangan. 

"Penuntasan kasus ini secara transparan menjadi ujian bagi kredibilitas manajemen birokrasi pendidikan di Kabupaten Jombang," pungkasnya. 

Sebelumnya, Belum usai kasus pemberhentian guru berinisial S atau Yogi Susilo di Jombang, kini dunia pendidikan di Kota Santri kembali dihangatkan dengan dugaan kasus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Dharu Suwandono, seorang guru olahraga di SD Negeri Jombatan 6.

Dharu mengaku diberhentikan dengan tuduhan akumulasi tidak masuk kerja selama 177 hari, meski ia membantah keras tuduhan tersebut.

Dharu, yang telah mengabdi di Jombang sejak 2009, menduga kuat bahwa pemberhentian dirinya merupakan buntut dari laporannya ke pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh oknum pegawai di Dinas Pendidikan setempat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pelaku pertama, Ahmad Fuad Hasan (39), ditangkap di sebuah rumah di Dusun Tanjung Anom, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, pada 14 April 2026. 

"Saat dilakukan penggerebekan, pelaku sedang memindahkan gas menggunakan pipa besi modifikasi," ujar Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander dalam pesan diterima wartawan, Jumat (1/5/2026).

Pelaku kedua, Muhammad Taufik (48), ditangkap pada 15 April 2026 di Perumahan Griya Kalijaring Indah, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang. Pelaku kedapatan melakukan praktik pengoplosan memakai selang regulator.

Para pelaku menggunakan peralatan rakitan untuk mentransfer isi dari empat tabung gas 3 kg (tabung melon) ke dalam satu tabung 12 kg. 

"Hasil dari pengoplosan ini kemudian dijual kembali dengan harga pasar non-subsidi, yakni sekitar Rp150.000 per tabung," ungkapnya.

Dari kedua tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain puluhan tabung elpiji ukuran 3 kg dan 12 kg, alat suntik rakitan berupa pipa besi dan selang regulator, timbangan digital untuk memastikan berat gas, serta satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan sebagai sarana transportasi operasional.

"Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah," pungkas AKP Dimas.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus mendalami kasus ini guna menelusuri kemungkinan adanya jaringan pengoplos lain yang lebih besar di wilayah Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedua korban, Sita Janatul Munawaroh (25) dan adiknya Zubaidah Septia Ningsih (21), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pria di dalam rumah mereka.

Kapolsek Plandaan, AKP Sartono, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku berinisial AD (25), warga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Insiden berdarah ini terjadi sekitar pukul 23.30 WIB saat para penghuni rumah sedang beristirahat.

“Kami telah menerima laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan. Pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar salah satu korban,” ujar AKP Sartono, Jumat (1/5/2026).

Kejadian bermula saat ibu korban, Masripah, terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka dan keributan di kamar anaknya, Sita. Saat diperiksa, pelaku didapati sedang mencekik Sita sambil menodongkan sebilah pisau bergagang kayu. Perkelahian pun tak terhindarkan. 

Pelaku yang gelap mata kemudian menusuk Sita di bagian perut sebelah kiri. Tak berhenti di situ, Zubaidah yang berusaha menolong kakaknya juga menjadi sasaran amukan pelaku hingga mengalami dua luka tusuk di bagian paha kanan dan perut.

“Mendengar teriakan minta tolong, warga sekitar langsung berdatangan ke lokasi untuk melerai dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya,” imbuhnya.

Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku untuk menghindari amuk massa. Selain pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu bilah pisau, satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi KT-4967-ZF milik pelaku, serta pakaian korban.

Saat ini, kedua korban tengah mendapatkan perawatan medis dan telah dilakukan visum (Visum Et Repertum). Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami motif di balik aksi penusukan yang diduga telah direncanakan tersebut.

“Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Plandaan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami masih memeriksa saksi-saksi guna mengungkap latar belakang kejadian ini,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan yang mengusung tema “Buruh Bersatu, Jombang Maju! Buruh Hebat, Indonesia Kuat!” ini diikuti ribuan peserta dari unsur pekerja, pemerintah, dan masyarakat umum.

Bupati Jombang Warsubi hadir bersama Ketua DPRD Hadi Atmaji, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Ketua DWP Jombang Lilik Agus Purnomo, Ketua SPSI Jombang Subagyo, perwakilan Forkopimda, serta seluruh serikat buruh di Jombang. Rangkaian acara diawali dengan senam kebugaran yang diikuti peserta dengan penuh antusias, dilanjutkan dengan pembukaan resmi, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan, dan pembagian doorprize. Suasana semakin semarak dengan pembagian tiga hadiah umroh dari Bupati Warsubi kepada para pekerja yang beruntung.

Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan dalam suasana aman, damai, dan kondusif. Ia menilai senam kebugaran ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar pekerja serta antara pekerja dengan pemerintah. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan kebersamaan dan menghadirkan kebahagiaan, sebagai wujud syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bekerja,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa May Day merupakan momentum untuk menghargai perjuangan, dedikasi, dan kontribusi besar para pekerja dalam pembangunan. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kerja yang telah memberikan sumbangsih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang.

Salah satu penerima hadiah umroh, Yayuk Yuniarti dari PT MAS, mengaku sangat gembira dan tidak menyangka. “Tadi malam tidak ada feeling apa-apa, tapi berdoa semoga dapat umroh. Terima kasih Abah Bupati,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, sehat, dan produktif guna mewujudkan visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Langkah strategis yang dilakukan antara lain memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha melalui APINDO, dan serikat pekerja; mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja; memastikan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan; serta menjaga hubungan industrial yang harmonis. (***) 

Editor: Syaiful Aries

“May Day tahun ini mengusung tema ‘Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja’ dengan tagline ‘Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama’. Ini menegaskan arah kita dalam membangun dunia kerja yang lebih baik,” ujar Warsubi dalam pesan diterima, Jumat (1/5/2026) 

Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat dicapai tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja. Ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati menekankan bahwa pekerja merupakan penggerak utama roda industri dan perekonomian. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak pekerja, peningkatan kompetensi, serta jaminan kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, dunia usaha juga perlu terus didorong agar mampu berkembang, berinovasi, dan memiliki daya saing tinggi guna membuka lebih banyak lapangan kerja serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Jombang, lanjutnya, berkomitmen untuk terus berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif melalui penguatan dialog konstruktif, penyusunan regulasi yang berkeadilan, serta pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga kerja.

Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya organisasi pengusaha, pelaku usaha, dan serikat pekerja yang telah menjaga harmonisasi hubungan industrial di Kabupaten Jombang. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna menciptakan iklim industri yang maju, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan pekerja.

Sebagai wujud apresiasi, dalam kegiatan tasyakuran May Day di Pendopo Kabupaten Jombang diserahkan sejumlah penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan program ketenagakerjaan.

Pada kategori Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanpa kecelakaan kerja, penghargaan diberikan kepada 10 perusahaan, antara lain KSU Perdula MPS Ngoro, PT Cheil Jedang Indonesia, PT Jayamas Medica Industri Tbk, dan PT Kimia Farma Plant Watudakon.

Kategori Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB) tingkat Gold diberikan kepada empat perusahaan, yakni PT Anugerah Mutiara Luhur Indonesia Jaya, PT Aksha Karunia Mill, PT Mufasufu Sejati Jaya Lestari, dan KSU Perdula MPS Ngoro. Sementara untuk kategori Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja tingkat Platinum, penghargaan diterima oleh enam perusahaan, di antaranya PT Seng Fong Moulding Perkasa dan PT Sumber Graha Sejahtera.

Tak hanya perusahaan, Bupati Jombang juga memberikan penghargaan kepada pimpinan unit kerja (PUK) serikat pekerja yang dinilai aktif dan berkontribusi dalam memperjuangkan hak pekerja di tingkat perusahaan, seperti PUK SBSI PT Pei Hai, PUK SPSI PT Mufasufu Sejati Jaya Lestari, hingga PUK PT Anugerah Mutiara Luhur Indonesia.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Subagyo mengapresiasi perhatian Pemkab Jombang terhadap pekerja.

"Sudah 13 tahun Pemkab Jombang memfasilitasi May Day sejak 2013, padahal May Day baru menjadi hari libur nasional pada 2015. Artinya Jombang berhasil menemui titik komunikasi matang terkait pekerja," ujarnya.

Ia juga berterima kasih atas peningkatan UMR serta upaya Bupati Warsubi mendatangkan investor yang mengurangi pengangguran di Jombang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jombang Bambang Suntowo menambahkan, puncak peringatan May Day akan dilaksanakan pada 1 Mei 2026 dengan senam kebugaran di Stadion yang diikuti 8.000 peserta, pemeriksaan kesehatan gratis, dan gerakan pangan murah.

Peringatan tasyakuran May Day 2026 ditutup dengan suasana penuh keakraban sebagai simbol kebersamaan seluruh elemen dalam membangun dunia kerja yang lebih baik. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menjelaskan bahwa penetapan skala prioritas pembangunan tidak dilakukan sembarangan. Pihaknya telah memetakan lima paket Proyek Strategis Daerah (PSD) yang dinilai krusial dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta memacu akselerasi ekonomi di sektor pertanian dan industri.

"Penetapan lokasi didasarkan pada kajian teknis yang komprehensif, mulai dari tingkat kerusakan jalan hingga peran ruas tersebut dalam jaringan transportasi kabupaten. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas fisik jalan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur jangka panjang," ujar Bustomi, Kamis (30/4/2026).

Untuk menangani kerusakan berat dan memastikan usia pakai lebih lama, teknologi beton diterapkan di ruas Gebangbunder–Plandaan dengan alokasi dana Rp 2,65 miliar. Sementara itu, pendekatan berbeda digunakan pada ruas Cukir–Mojowarno yang mendapatkan anggaran Rp 1,18 miliar. Proyek ini difokuskan pada pelapisan hotmix dua lapis serta penguatan titik rawan longsor.

Beberapa ruas vital lainnya juga menjadi perhatian utama. Jalur Mojoagung–Mojoduwur yang menghubungkan kawasan permukiman ke pusat ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp 2,77 miliar. Di wilayah utara Brantas, perbaikan juga menyasar ruas Made–Asemgede di Kecamatan Ngusikan dengan anggaran Rp 2,66 miliar.

Pembangunan infrastruktur ini juga menyentuh sektor pariwisata di dataran tinggi. Ruas Mojolegi–Panglungan di Wonosalam dialokasikan dana Rp 1,90 miliar yang mencakup pelebaran bahu jalan serta pembangunan struktur penahan tebing untuk meningkatkan keamanan transportasi.

Bustomi memastikan seluruh proyek dikerjakan melalui mekanisme pengadaan yang transparan dengan pengawasan ketat di lapangan guna menjamin hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. 

"Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemantapan jalan secara signifikan. Dengan infrastruktur yang prima, mobilitas masyarakat akan lebih lancar sehingga biaya distribusi dapat ditekan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara merata," pungkasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Raperda ini digadang-gadang menjadi pedoman utama Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan jasa konstruksi di Kabupaten Jombang. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR, Imam Bustomi, dan dihadiri oleh lintas pemangku kepentingan, termasuk Inspektur Kabupaten Jombang, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perkim, serta Kepala DLH. Jajaran Sekretariat Daerah seperti Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian PBJ, dan Kepala Bagian Hukum juga turut hadir sebagai narasumber.

Kepala Dinas PUPR, Imam Bustomi, menekankan urgensi Perda ini untuk menjamin standarisasi dan kualitas pembangunan. 

"Penyusunan Raperda ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan upaya strategis menciptakan iklim jasa konstruksi yang sehat. Kami ingin memastikan kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna jasa, sehingga tercipta tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai standar nasional," tegasnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada penyelarasan aturan daerah terhadap undang-undang yang lebih tinggi, integrasi sistem perizinan berusaha, serta penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4). Para peserta rapat memberikan masukan mendalam untuk memastikan tidak ada hambatan hukum dalam investasi dan pelaksanaan proyek.

Selain menertibkan penyelenggaraan jasa konstruksi, Raperda ini juga bertujuan memberdayakan penyedia jasa lokal agar lebih kompetitif dan profesional. Setelah tahap penyempurnaan ini rampung, naskah Raperda akan segera diajukan ke DPRD Kabupaten Jombang untuk proses legislasi lebih lanjut.

"Langkah ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam transformasi tata kelola infrastruktur yang lebih modern dan berintegritas di Kabupaten Jombang," pungkas Imam Bustomi. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Yogi, yang mengabdi sejak 2007 dan berstatus PNS pada 2010, menyatakan bahwa dirinya mengidap penyakit saraf terjepit akibat kecelakaan pada tahun 2016. Kondisi tersebut sempat membuatnya lumpuh dan tidak dapat berjalan.

“Menurut dokter, itu tidak bisa sembuh total. Harus menghindari perjalanan jauh dan aktivitas berat,” ujar Yogi dalam pesannya yang diterima Rabu (30/4/2026).

Meski dalam keterbatasan, Yogi tetap menjalankan tugas, termasuk saat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di SDN Jipurapah 2 pada 2023. Ia mengaku sempat menolak penugasan tersebut karena kondisi fisiknya, namun tetap diminta untuk menjabat.

Ia menceritakan, jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah mencapai 1,5 jam dengan kondisi jalan yang menanjak, menurun, dan berbatu.

“Saya berangkat jam 05.30, sampai hampir jam 07.00. Medannya berat, naik turun gunung. Itu sebenarnya yang harus saya hindari,” tuturnya.

Permohonan mutasi yang telah berulang kali ia ajukan dengan melampirkan dokumen medis lengkap tidak pernah dikabulkan.

“Waktu saya sudah dijatuhi hukuman penurunan pangkat, seharusnya itu jadi pertimbangan untuk mutasi. Tapi tidak ada tindak lanjut,” keluhnya.

Mengenai tuduhan ketidakhadiran, Yogi tidak membantah sepenuhnya. Ia mengakui sempat absen, terutama saat penyakitnya kambuh pada pertengahan 2024 hingga awal 2025.

“Saya akui memang tidak masuk karena sakit. Tapi itu ada surat dokter,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah menerima pembinaan dan sanksi penurunan pangkat, dirinya kembali aktif mengajar penuh waktu sejak pertengahan 2025.

Yogi juga mengungkap kejanggalan pada sistem absensi manual di sekolahnya yang menjadi dasar penilaian ketidakhadirannya.

“Yang lain tidak masuk tapi tetap ditulis hadir. Saya tidak mau ikut menulis yang tidak sesuai fakta,” katanya.

Ia bahkan mengaku telah mengirimkan laporan dan dokumentasi praktik tersebut ke dinas terkait, namun tidak ditanggapi. Sebagai bentuk protes, ia menolak mengisi absensi manual dan mendorong penggunaan sistem digital.

“Saya minta ada faceprint supaya jelas. Jangan hanya percaya tulisan,” ujarnya.

Tak hanya persoalan administratif, Yogi mengaku mengalami tekanan sosial di lingkungan kerjanya. Ia merasa pernah dipermalukan di depan para siswa.

“Saat saya mengajar, murid tiba-tiba dipulangkan. Saya seperti dijadikan bahan tertawaan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia tetap berusaha menjalankan tugas hingga akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian pada 18 April 2026.

Menanggapi pemecatan tersebut, Yogi menyatakan akan mengajukan banding ke Badan Pertimbangan ASN (BPASN). Jika jalur tersebut tidak berhasil, ia akan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ini menyangkut keadilan. Saya akan tempuh jalur yang ada,” tegasnya.

Ia menilai keputusan pemberhentian ini tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan dan upaya yang telah ia lakukan.

“Kalau dinas itu ibarat orang tua, seharusnya melihat kondisi anaknya. Apakah tega membiarkan bekerja di kondisi yang memperparah sakit?” tutupnya.

Di sisi lain, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang memberikan penjelasan berbeda. Kepala BKPSDM, Anwar, menegaskan bahwa pemberhentian ini murni karena pelanggaran disiplin berat, bukan buntut dari kritik terhadap fasilitas sekolah.

"Menurut hasil pemeriksaan tim terpadu, Yogi tercatat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 181 hari kerja secara akumulatif sepanjang Januari hingga Desember 2025. Bahkan, pola ketidakhadiran ini disebut sudah berlangsung sejak pertengahan 2024," ungkapnya dalam keterangan, Selasa (28/4/2026) kemarin.

Anwar menjelaskan, berbagai langkah pembinaan sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah. Pada Desember 2024, yang bersangkutan bahkan sempat menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi aturan dan menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan yang melibatkan pengelola apotek eksisting serta calon pelaku usaha ini digelar sebagai bentuk pembinaan penataan ruang dan penyesuaian terhadap kebijakan terbaru sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Bimtek menghadirkan narasumber dari Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, hingga Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Jombang yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR, Agus Andrianto Dwi W, ST, MT, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi perubahan regulasi dari PP 5/2021 ke PP 28/2025 serta implementasi PP 28/2024 terkait pelaksanaan UU Kesehatan.

"Regulasi ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat dasar perizinan, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga standar teknis fasilitas kesehatan melalui OSS RBA," ujar Andri, sapaan akrabnya dalam pesan diterima, Kamis (30/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Jombang juga menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor 1.5 Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan KKPR Darat bagi Usaha Mikro. SE yang berlaku sejak 6 Februari 2026 hingga tiga bulan ke depan ini memberikan kemudahan bagi apotek yang masuk kategori usaha mikro.

Melalui mekanisme Pernyataan Mandiri, KKPR untuk usaha mikro dapat langsung terbit pada hari yang sama. Meski demikian, pelaku usaha tetap wajib mengurus dokumen Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) untuk melanjutkan proses perizinan ke tahap berikutnya.

Materi bimtek meliputi kebijakan perizinan berbasis risiko di OSS RBA, pemenuhan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam penerbitan KKPR, persyaratan tata ruang dan PBG, serta standar teknis penyelenggaraan apotek.

"Kami berharap melalui bimtek ini terbangun koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah dan meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan. Tujuannya agar penyelenggaraan apotek di Jombang semakin tertib, sesuai tata ruang, dan memenuhi standar pelayanan kesehatan," tegas Andri.

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi pembinaan penataan ruang sesuai PP 21/2021 serta penyesuaian kebijakan daerah terhadap dinamika regulasi nasional. Langkah ini diambil guna mendukung peningkatan ekosistem investasi dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang. (***) 

Editor: Syaiful Aries

ASN yang merupakan guru kelas di salah satu SD Negeri di Kabupaten Jombang dengan golongan III/b, resmi diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang tertanggal 18 April 2026. Dalam keputusan tersebut, ia dinilai melanggar disiplin karena tidak masuk kerja tanpa keterangan sepanjang tahun 2025.

Namun, S membantah tuduhan itu. "Saya tetap masuk setiap hari setelah masa hukuman disiplin sebelumnya selesai. Bahkan tunjangan profesi guru (TPG) saya cair dari Juli sampai Desember 2025, itu bukti kalau saya aktif," ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Kasus ini bermula dari laporan kepala sekolah yang menyebut S tidak pernah masuk kerja. Ia kemudian dipanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang pada awal Januari 2026 untuk memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

Dalam pemeriksaan itu, S mengaku telah menyampaikan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas mengajar disertai bukti absen manual. Ia juga menghadirkan saksi rekan guru yang mengetahui kehadirannya di sekolah saat proses pemeriksaan lanjutan di BKPSDM Jombang. Namun, menurutnya, keterangan tersebut tidak dijadikan pertimbangan. 

"Kesaksian teman saya seolah tidak dianggap. Bahkan dianggap tidak benar," katanya.

Pada Maret 2026, S kembali dipanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang untuk pemeriksaan lanjutan sebelum akhirnya dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. S turut menyinggung sistem absensi yang saat itu masih manual. Ia menyebut teknologi absensi berbasis finger face baru diterapkan di sekolahnya pada Januari 2026. 

"Waktu yang dituduhkan itu absennya masih manual. Justru saya yang meminta agar segera dipasang sistem finger face supaya jelas," ujarnya.

Ia bahkan sempat membuat video yang menyoroti kondisi kedisiplinan di sekolah, termasuk ketidakhadiran guru lain dan fasilitas yang belum memadai. Video tersebut, menurutnya, dikirimkan ke pihak dinas sebagai bentuk masukan. 

"Yang lain tidak masuk setiap hari, tapi tidak ada masalah. Saya justru dituntut harus selalu hadir," tambahnya.

S menilai proses penjatuhan sanksi terhadap dirinya berlangsung terlalu cepat dan tidak melalui tahapan semestinya. 

"Seharusnya ada proses bertahap dalam penegakan disiplin. Ini terkesan prematur langsung ke PDH," katanya. 

Dalam SK yang diterimanya, disebutkan bahwa ia dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 181 hari kerja secara kumulatif.

Atas keputusan tersebut, S berencana mengajukan banding ke Badan Pertimbangan ASN (BPASN). 

"Saya akan banding. Diberi waktu 15 hari kerja, itu akan saya gunakan," ujarnya. 

Ia mengaku keputusan itu berdampak besar pada keluarganya. S yang telah mengabdi sejak 2007 dan menjadi PNS sejak 2010 kini harus menanggung beban psikologis bersama keluarga. 

"Istri saya yang paling terpukul, sampai stres. Kalau saya berusaha menerima," katanya. 

S diketahui harus menanggung dua anak dan seorang istri yang harus dinafkahi. Ia berharap ada perbaikan dalam sistem kerja dan kebijakan terhadap guru, khususnya terkait beban dan tekanan kerja. 

"Guru itu tugasnya membuat siswa nyaman, tapi gurunya sendiri juga harus diberi kenyamanan. Jangan ditekan terus," ujarnya. 

Ia juga menyoroti risiko yang dihadapi guru akibat tuntutan kehadiran yang ketat, termasuk potensi kecelakaan karena terburu-buru mengejar absensi. 

"Banyak yang berangkat tergesa-gesa demi absensi, itu berbahaya. Harusnya ada jeda toleransi 15 menit sehingga yang rumahnya jauh juga merasa nyaman," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah tempat S bekerja membenarkan hal tersebut. 

"Ya benar karena memang alpanya melebihi batas dari aturan dan ketentuan. Kalau secara administrasi bisa menghubungi pihak Dinas Pendidikan," singkatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Wor Windari, membantah jika alasan pemberhentian S karena yang bersangkutan mengajukan kritik. 

"Tidak benar jika pemberhentian saudara berinisial S itu karena adanya kritikan yang bersangkutan terkait fasilitas sekolah," ucapnya. 

Kadisdik Jombang menyebut proses pemberhentian S merupakan tindak lanjut dari upaya pembinaan disiplin terhadap pegawai tersebut yang dilakukan sebelumnya atas pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja. 

"Inisial S itu berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti tidak masuk kerja selama 181 hari kerja secara kumulatif sejak Januari sampai Desember 2025," beber Wor Windari. 

"(Pelanggaran) sudah dilakukan sejak Juli 2024, yaitu dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah," imbuhnya.

Wor Windari juga menyampaikan bahwa langkah pemeriksaan terhadap S dilakukan oleh tim gabungan, bukan hanya Disdikbud Jombang, tetapi juga melibatkan tim dari BKPSDM. 

"Bupati mengambil keputusan itu kan juga tidak serta merta, kan juga ada rekomendasi dari BKN, dari BKN ada rekomendasi untuk pemberhentian," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menurut Senadi, Kades Manunggal diduga telah menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) tanpa sepengetahuan dirinya sebagai persyaratan pengajuan KUR Bank BRI. Ia tidak pernah merasa meminta SKU, dan Kades Manunggal juga tidak pernah meminta izin untuk penerbitan SKU.

"Muncul dengan sendirinya, tidak pernah meminta, mboten," ucap Senadi dalam rekaman wawancara ditulis suarajatimpost.com, Selasa (28/4/2026).

Senadi baru mengetahui perihal keberadaan SKU atas nama dirinya dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.

"Tidak tahu. Tahunya ya di Kejaksaan ini," ujar warga Dusun Manunggal Kidul itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Keboan Jombang.

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Kamis (23/4/2026) lalu.

Selanjutnya, Dalam pernyataan resminya, Pemimpin Kantor Cabang BRI Jombang, Boedhi Winaryo, menyampaikan bahwa BRI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Jombang untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"BRI menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Jombang dalam menjalankan tugasnya secara profesional," ujar Boedhi dalam pesan rilisnya, Senin (27/4/2026) kemarin. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Apresiasi ini menjadi kado istimewa bagi masyarakat Jombang pada peringatan Otoda tahun ini yang mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita".

Penghargaan yang diterima Bupati Warsubi merupakan bentuk pengakuan resmi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI atas keberhasilan Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sepanjang tahun 2025.

Jombang berada di peringkat 4 nasional sebagai kabupaten yang berhasil mengimplementasikan semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, dengan status nilai "Tinggi" yakni skor 3,5962.

"Alhamdulillah, penghargaan ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran OPD di lingkup Pemkab Jombang yang berkolaborasi dengan lintas sektor serta partisipasi dan dukungan luar biasa dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Jombang. Capaian ini membuktikan bahwa komitmen kita dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat diakui di level nasional," ujar Bupati Warsubi dalam rilis diterima redaksi. 

Keberhasilan meraih penghargaan EPPD ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus berinovasi. Fokus ke depan adalah mengoptimalkan potensi lokal melalui kebijakan otonomi yang pro rakyat, selaras dengan semangat transformasi nasional yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk terus berinovasi demi Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Mohon doa dan dukungan selalu," pungkasnya.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ditekankan bahwa peringatan Hari Otoda ke-30 merupakan momentum bagi kepala daerah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan visi besar Asta Cita.

Pemberian piagam penghargaan dan trofi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada 5 gubernur, 9 wali kota, dan 15 bupati.

EPPD merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2025.

Raihan prestasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2025. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Jombang menjadi satu-satunya daerah yang secara khusus melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus sebagai aktor utama dalam peringatan HKB. Langkah ini menjadi wujud nyata pembangunan sistem penanggulangan bencana yang inklusif.

Mengangkat tema “Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana”, acara ini bertujuan membekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana, terutama bagi kelompok rentan.

Sekretaris Daerah Agus Purnomo, yang membacakan sambutan Bupati Warsubi, menekankan bahwa penyandang disabilitas harus diposisikan sebagai subjek yang berdaya, bukan sekadar objek perlindungan.

Sistem kebencanaan yang inklusif harus mencakup akses informasi yang ramah, sistem peringatan dini yang mudah diakses, jalur evakuasi yang memadai, serta pelibatan aktif dalam penyelamatan.

“Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen memperkuat penanggulangan bencana berbasis inklusi melalui pelatihan, penguatan kapasitas komunitas, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Agus.

Senada dengan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwanto, menyebut terobosan ini patut dibanggakan.

“Kita memberikan contoh terbaik untuk Indonesia. Semoga daerah lain tidak lupa bahwa ada anak-anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat kesempatan sama dalam kesiapsiagaan bencana,” tegasnya.

Selain simulasi, kemeriahan HKB 2026 juga diwarnai penampilan bakat siswa SLB berupa peragaan busana, tarian, hingga bernyanyi. Panggung tersebut menjadi ruang ekspresi yang menonjolkan potensi dan kepercayaan diri mereka dalam suasana penuh kegembiraan.

Para siswa juga menerima edukasi tanggap bencana dari tim BPBD Kabupaten Jombang. Materi disampaikan secara interaktif dan ramah anak agar pesan kesiapsiagaan lebih mudah diterima.

Kesuksesan acara ini merupakan hasil sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para guru SLB, orang tua, serta berbagai pihak yang mendukung terciptanya budaya sadar bencana yang inklusif.

Melalui peringatan ini, Kabupaten Jombang kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus menjadi percontohan praktik baik bagi daerah lain di Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Wonosalam, Iptu Aspio Tri Utomo menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan dari pihak perhutani KPH Jombang terkait pemotongan pohon Sengon. 

"Benar, kirim surat kalau ada pohon sengon telah ditebang," ucap Iptu Aspio kepada suarajatimpost.com, Senin (27/4/2026). 

Pihaknya masih melakukan upaya penyelidikan untuk memastikan dugaan aksi perusakan kawasan hutan lindung, berikut unsur pidana dan pelaku perusakan. 

"Masih lidik mas," ujarnya singkat. 

Sebelumnya, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang menemukan dugaan aksi penebangan liar di kawasan hutan lindung wilayah RPH Sumberejo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jabung, Kecamatan Wonosalam. Temuan ini terungkap saat petugas gabungan melakukan patroli rutin di kawasan tersebut.

Administratur (ADM) Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayani Y.S, menjelaskan bahwa pihaknya mendapati sekitar 27 tunggak pohon yang telah ditebang secara tidak sah. Sebagian batang kayu bahkan sudah dipotong-potong, namun belum sempat diangkut oleh pelaku dari lokasi kejadian.

"Kalau disebut pencurian kayu, konteksnya belum tepat karena material kayunya masih berada di lokasi. Tindakan ini lebih mengarah pada perusakan hutan atau penebangan liar," ujar Enny saat ditemui di kantornya, Selasa (21/4/2026) lalu. 

Berdasarkan indikasi awal di lapangan, Enny menduga motif pelaku bukan untuk mencuri hasil hutan berupa kayu, melainkan untuk membuka lahan pertanian secara ilegal dengan cara menghilangkan tegakan pohon yang ada.

Pihak Perhutani telah membuat laporan resmi kejadian tersebut melalui Asisten Perhutani (Asper) setempat dan meneruskannya ke Polsek Wonosalam. Hingga berita ini diturunkan, identitas pelaku masih dalam proses penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pernyataan resminya, Pemimpin Kantor Cabang BRI Jombang, Boedhi Winaryo, menyampaikan bahwa BRI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Jombang untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"BRI menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Jombang dalam menjalankan tugasnya secara profesional," ujar Boedhi dalam standby statement dalam pesan rilisnya, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, Boedhi menegaskan bahwa BRI tidak mentoleransi segala bentuk kecurangan. Sebagai bentuk komitmen penerapan zero tolerance terhadap fraud, manajemen telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada oknum pekerja yang terlibat pada tanggal 14 April 2026.

"Atas kejadian tersebut, BRI juga telah memberikan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Oknum Pekerja yang terlibat fraud," tegasnya.

Boedhi menambahkan bahwa BRI senantiasa pro-aktif dalam mengungkap kasus-kasus kecurangan internal. Langkah ini merupakan wujud nyata penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap lini operasional bisnis perusahaan.

"BRI senantiasa pro-aktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud serta menjunjung tinggi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya," pungkasnya.

Dengan adanya sanksi tegas dan dukungan terhadap proses hukum ini, BRI berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Keboan Jombang.

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Kamis (23/4/2026) lalu.

Sementara, Iwan Setianto selaku kuasa hukum para Debitur atau nasabah korban rekayasa pengadaan KUR Bank BRI Unit Keboan mengapresiasi langkah tegas Kejari Jombang. Pihaknya juga mendukung setiap proses penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka baru.

Ia juga menyebut keberadaan tersangka baru besar kemungkinan karena kasus korupsi KUR Bank BRI Unit Keboan pasti tidak berdiri sendiri. Dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Insan Nur Chakim, Suliyadi, dan Mahfud Rohani akan ada tersangka baru. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Saya diberikan amanah oleh teman-teman. Kami sampaikan terima kasih," ujar Bang Reza dari Kantor Firma Hukum SSA Al-Wahid, Senin (27/4/2026).

Dalam wawancaranya, ia menyoroti sikap pasrah masyarakat kecil saat mengalami ketidakadilan. Baginya, persepsi bahwa keadilan itu mahal dan hanya berpihak pada yang berduit harus dihilangkan.

"Semua setara di mata hukum. Banyak masyarakat kecil yang pasrah karena tidak punya uang untuk memperjuangkan keadilan. Itu tidak boleh. Kalau perlu, masyarakat kecil yang ditindas kita gratiskan saat minta bantuan hukum," tegasnya.

Sebagai nakhoda baru, Bang Reza berencana membenahi internal organisasi, terutama dalam memberi pemahaman hukum ke masyarakat. FKAJ tidak hanya akan menjadi ruang diskusi bagi para advokat lintas organisasi, tetapi juga aktif bersinergi dengan pemerintah daerah dan media.

"Kita siap diajak diskusi dalam hal kebijakan yang memihak masyarakat kecil. Media juga akan kita gandeng untuk edukasi dan pengawalan," ungkapnya.

Senada, Sekretaris FKAJ Suja'i (Bang Jai) menambahkan, organisasi akan agresif melakukan audiensi dengan instansi pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum (APH). Tujuannya untuk memastikan FKAJ hadir sebagai wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, baik perkara pidana, perdata, waris, hingga perceraian.

Sementara itu, pendiri FKAJ Kasful Hidayat menjelaskan bahwa forum yang kini beranggotakan 87 advokat ini dibangun tanpa sekat hierarki.

"Ini forum kebersamaan, semua anggota setara. Ke depan, kita juga fokus pada kesejahteraan anggota, terutama memberi pendampingan bagi advokat junior yang belum punya pengalaman praktik," pungkasnya.

Dalam musyawarah itu, disepakati pula perubahan masa bakti kepengurusan dari satu tahun menjadi tiga tahun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Melalui program rehabilitasi ambisius, area yang dulu dikenal sebagai "area mati" kini resmi bertransformasi menjadi kompleks budidaya lele modern yang siap menjadi motor ekonomi baru kawasan pedesaan.

Sebanyak 16 unit kolam beton permanen dengan dimensi bervariasi, mulai dari 5 x12 meter persegi hingga 9x8 meter persegi. Pemandangan yang menyejukkan mata dibanding sebelumnya, ketika kawasan tersebut didominasi oleh semak belukar. 

Proses pengerjaan yang mengedepankan sistem padat karya ini melibatkan partisipasi aktif warga, mulai dari pembersihan lahan, rehabilitasi dinding, hingga pembenahan drainase.

Tak hanya sekadar bangunan fisik, kolam-kolam tersebut kini telah berpenghuni. Pemerintah desa mencatat sebanyak 194.000 bibit lele berkualitas telah ditebar secara bertahap. Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan strategi terukur untuk menggerakkan roda Pendapatan Asli Desa (PAD). 

"Penyebaran bibit kami lakukan secara terencana agar ekosistem kolam tetap terjaga dan hasil panen bisa berkelanjutan," jelas Adi Sutrisno, penanggung jawab lapangan kepada wartawan, Ahad (26/4/2026).

Transformasi ini sekaligus menjadi jawaban tegas atas isu miring yang sempat menerpa transparansi anggaran. Kepala Desa Sumberagung, M. Mukhlis, dengan gamblang memaparkan bahwa dana senilai Rp150.000.000 dikelola melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) secara akuntabel. 

"Tidak ada yang gelap. Dana tersebut kami peras secara maksimal untuk rehab fisik kolam yang sudah lama rusak serta pengadaan bibit skala besar. Ini adalah investasi untuk masa depan warga kami," tegasnya.

Keberhasilan Desa Temuwulan di wilayah lain menjadi spirit tersendiri bagi warga Sumberagung. Dengan konsep padat karya, proyek ini tidak hanya menghidupkan lahan tidur, tetapi juga menghidupkan ekonomi rumah tangga. 

"Warga tidak hanya jadi penonton. Mereka bekerja di sini, menghidupkan ekonomi keluarga, dan menjaga ketahanan pangan daerah secara mandiri," ungkap Adi Sutrisno menambahkan. 

Ke depan, desa ini menargetkan diri sebagai ikon baru "Kampung Lele" di Kabupaten Jombang yang berdaya saing ekonomi tinggi.

Transformasi lahan mangkrak di Desa Sumberagung menjadi bukti bahwa transparansi dan gotong royong mampu menyulap "raksasa tidur" menjadi aset produktif. Kini, tinggal menunggu waktu hingga panen raya tiba dan kesejahteraan warga benar-benar terangkat dari riak air kolam-kolam beton itu. (*)

Editor: Danu

DPRD akhirnya memanggil pihak RSUD untuk membeber persoalan pada rumah sakit plat merah itu. 

Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, secara tegas menampik tudingan adanya aroma kekeluargaan dengan dalih kesetaraan hak warga negara. 

Penegasan tersebut disampaikan dr. Pudji Umbaran usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (23/4/2026). 

Di hadapan awak media, dr. Pudji membantah adanya keistimewaan berbasis hubungan keluarga dalam penempatan jabatan struktural di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jombang.

"Jadi, kalau dibilang aroma keluarga, itu tidak benar. Kita semuanya adalah warga masyarakat. Orang hidup di Jombang, ya masyarakat Jombang. Karena masyarakat Jombang, mau tidak mau memiliki hak dan kewajiban yang sama," ujar dr. Pudji, Sabtu (25/4/2026).

dr. Pudji berargumen bahwa atas dasar kesetaraan hak tersebut, siapa pun berhak bekerja di RSUD Jombang. 

Namun, ia mengeklaim adanya syarat mutlak berupa kompetensi, kewajiban mengikuti alur rekrutmen, serta penempatan yang harus sesuai dengan jenjang karier dan kualifikasi.

"Tidak kemudian seseorang itu tiba-tiba langsung bekerja di sana. Tetap ada proses. Proses itulah yang kemudian kita yakini untuk menilai seseorang itu mampu. Penempatannya pun sesuai jenjang karier yang ada, tidak tiba-tiba ditaruh di atas. Semuanya dari dasar," terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa peluang kerja tersebut bersifat terbuka, tidak hanya bagi warga Jombang, tetapi juga bagi pelamar dari luar daerah.

Terkait mekanisme birokrasi, dr. Pudji menjelaskan adanya fleksibilitas pengelolaan pegawai mengingat status RSUD sebagai BLUD. 

Meski demikian, ia menjamin seluruh proses berjalan terintegrasi dan dilaporkan secara berkala kepada dewan pengawas serta Bupati Jombang selaku pemilik.

Menanggapi kritik mengenai pelayanan yang dinilai belum maksimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, dr. Pudji berdalih bahwa pengadaan alat kesehatan harus melalui prosedur yang ketat. Pihaknya mengaku menerapkan Health Technology Assessment (HTA) atau kajian kebutuhan teknologi kesehatan.

"Kami tidak bisa membeli alat dengan alasan 'pokoknya saya beli ini'. Harus ada kajian. Contohnya, karena kasus di area jantung dan stroke tinggi, kami cukupi kebutuhan di sana. Dulu kami bekerja sama untuk CT Scan," jelasnya.

Saat ini, RSUD Jombang tengah memproses penambahan alat Cath Lab. Langkah ini dianggap mendesak karena tingginya kasus jantung, sementara fasilitas dan dokter spesialis yang tersedia masih sangat terbatas. Dengan tambahan satu unit Cath Lab, dr. Pudji optimistis pelayanan akan lebih optimal.

Selain infrastruktur, ia mengklaim fokus pada pemenuhan tenaga kesehatan yang adaptif. Pihaknya bersama Kabag Umum menyatakan telah memetakan kebutuhan tenaga berdasarkan kompetensi, bukan sekadar perekrutan serampangan.

"Karena orang sakit tidak berkurang, justru bertambah. Jadi, penambahan tenaga, kualifikasi, dan sebagainya itu benar-benar mengikuti kebutuhan," pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, mengonfirmasi bahwa pihak legislatif telah menuntut penjelasan langsung dari Direktur RSUD Jombang terkait isu nepotisme internal tersebut.

"Kami konfirmasi, lebih tepatnya ya beliau yang menjelaskan. Namun, kami secara objektif saja menjawab, nepotisme atau anaknya yang bekerja di RSUD itu, anaknya Direktur itu," ucap Agung.

Menurut Agung, Direktur RSUD Jombang tampak percaya diri saat menyatakan bahwa penempatan kedua anaknya telah melalui prosedur yang berlaku.

"Baik mulai dari rekrutmen sampai penempatan, sampai golongan eselonnya juga itu sesuai dengan tahapan yang bersangkutan. Tidak ada yang dilebih-lebihkan di situ," bebernya.

Saat ditegaskan kembali mengenai status anak dr. Pudji yang bekerja di instansi yang dipimpin ayahnya sendiri, Agung membenarkan informasi tersebut.

"Memang betul. Memang betul, dan memang ini juga sudah dikonsultasikan ke BKPSDM juga hal-hal ini. Jadi, untuk lebih lengkapnya silakan diperjelas di sana. Yang jelas kami Komisi D tidak mempermasalahkan itu bilamana dengan catatan tetap mengedepankan profesionalitas dan tugas pokok serta fungsi," tegasnya.

Namun, sumber internal wakil rakyat lainnya memberikan warning keras terhadap RSUD. Ia mengingatkan kembali peringatan dari lembaga antirasuah pada November 2025 lalu, saat sejumlah pejabat Pemkab Jombang dipanggil ke Jakarta.

Sebab, menurut sumber tersebut, RSUD Jombang menjadi salah satu institusi yang berada di bawah radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah program pengadaan barang dan jasa. Selain itu, KPK juga juga disebut telah mewanti-wanti adanya praktik nepotisme serta potensi jual beli jabatan di lingkungan tersebut. (*)

Editor: Syaiful Aries

Gudang Bulog di Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang menjadi salah satu tempat yang dipilih menjadi sarana edukasi bagi siswa.

Kepala Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin menyampaikan di Gudang Bulog Sembung, para siswa mendapat gambaran langsung mengenai kapasitas penyimpanan cadangan beras. 

"Bulog Cabang Mojokerto saat ini mengelola stok hingga 72 ribu ton beras, sementara secara nasional Perum Bulog menguasai stok sekitar 5 juta ton," ucap Husin kepada suarajatimpost.com, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Husin, kehadiran siswa di Gudang Bulog bukan aktivitas biasa, tapi merupakan stimulus pemantik siswa agar tertarik menekuni dunia pertanian.

"Tujuannya memberikan insight kepada siswa, khususnya tentang bagaimana proses pengadaan gabah hingga menjadi beras yang dikelola Bulog," bebernya.

Sebelum menuju Gudang Bulog Sembung di Jombang, rangkaian kegiatan dimulai dari area persawahan di Kecamatan Perak. Di sana, para siswa menyaksikan secara langsung proses pembelian gabah oleh Bulog. Mereka juga diajak berinteraksi dengan Babinsa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan brigade pangan yang bertugas di lapangan.

Perjalanan edukasi berlanjut ke pabrik penggilingan padi milik PT Sinar Makmur Komoditas, yang merupakan mitra Bulog. Para pelajar diperlihatkan tahapan pengolahan gabah, termasuk proses pengeringan menggunakan dryer hingga tahap penggilingan menjadi beras siap konsumsi.

Sepanjang kegiatan, antusiasme siswa tampak tinggi, terutama saat berada di lahan pertanian. Beberapa di antaranya bahkan mendapat kesempatan langsung menaiki alat-alat pertanian.

Husin berharap, program ini mampu mengubah persepsi generasi muda, khususnya Gen Z, yang kerap menilai profesi petani kurang menjanjikan. 

"Harapannya mindset mereka berubah, bahwa petani itu bisa sukses dan sejahtera," katanya.

Ia turut menyinggung kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai sebagai wujud dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani.

Melalui edukasi semacam ini, Bulog berharap mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian serta memahami peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Iwan Setianto selaku kuasa hukum para Debitur atau nasabah korban rekayasa pengadaan KUR Bank BRI Unit Keboan mengapresiasi langkah tegas Kejari Jombang. Pihaknya juga mendukung setiap proses penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka baru.

"Kami sangat mengapresiasi atas apa yang disampaikan beliau bahwa Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Jombang menyampaikan bahwa sekarang ini masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan," ucap Iwan Setianto kepada suarajatimpost.com, Sabtu (25/4/2026). 

Iwan juga menyebut keberadaan tersangka baru besar kemungkinan karena kasus korupsi KUR Bank BRI Unit Keboan pasti tidak berdiri sendiri. Dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Insan Nur Chakim, Suliyadi, dan Mahfud Rohani akan ada tersangka baru.

"Itu tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain dari pihak perbankan atau dari pihak kelurahan atau desa. Karena perkara ini tidak berdiri sendiri, jadi perkara ini adalah satu rangkaian peristiwa," bebernya.

Mewakili para debitur sekitar 12 orang, Iwan berharap untuk para korban atau para debitur atau nasabah BRI ini adalah agar keadilan dapat betul-betul ditegakkan. Siapa yang melakukan kejahatan ini dapat bertanggung jawab.

"Jadi semuanya bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang paling terpenting adalah sertifikat dari para korban ini, setelah perkara ini selesai disidangkan dan ada putusan yang inkracht, maka dikembalikan kepada pemiliknya, kepada nasabah BRI tersebut," tandasnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara pengadaan Kredit Usaha Rakyat  (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Keboan Jombang.

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada media ini, Kamis (23/4/2026) kemarin.

Dyah tidak menampik dalam perkara Korupsi pencairan KUR Bank BRI Unit Keboan memunculkan adanya tersangka baru. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketiga tersangka, masing-masing berinisial MIC selaku mantri di Bank BRI Unit Keboan, kemudian perempuan berinisial Su selaku calo dalam mencari para debitur dan MR diduga menikmati hasil uang dari rekayasa kredit.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati menyampaikan perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran korps Adhyaksa di bawah komandonya.

"Sampai hari ini sudah ada tiga tersangka yang kita lakukan penahanan, nggih," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Kamis (23/4/2026).

Dyah tidak menampik dalam perkara Korupsi pencairan KUR Bank BRI Unit Keboan memunculkan adanya tersangka baru.

"Nah, ini kami juga lagi mendalami, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Nah, kita tadi juga sedang mendalami. Insyaallah ya, dalam waktu dekat ada kabar baru," beber mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Banten itu.

Ia menegaskan, para tersangka memiliki peran berbeda-beda. Selain tersangka MIC selaku mantri sebagai ujung tombak pemasaran, analis kredit mikro, dan pembina nasabah hingga terjadi pencairan KUR, terdapat dua tersangka lagi sebagai calo dan penikmat pencairan.

"Mereka adalah, satu sebagai kayak calonya gitu ya. Calo yang memakai para debitur ini untuk dipakai namanya dan agunannya untuk melakukan peminjaman kepada BRI. Nah, itu. Satunya lagi adalah yang menikmati uangnya. Iya, gitu," tegas Dyah.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang resmi menetapkan seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) berinisial MIC (35), warga Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran kredit mikro fiktif.

Tersangka yang menjabat sebagai Mantri atau Pejabat Kredit Lini (PKL) di BRI Unit Keboan ini diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini telah dilakukan sejak Oktober 2025. Proses tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang kemudian diperbarui pada April 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan, MIC menjalankan aksinya dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Modus yang digunakan tersangka tergolong rapi, namun melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Rabu (8/4/2026) lalu.

Menurut Dyah, tersangka meloloskan permohonan kredit dari 11 debitur yang sebenarnya tidak memiliki usaha atau tidak memenuhi syarat (tidak layak).

Meski mengetahui dokumen debitur tidak sesuai persyaratan, MIC tetap membuat formulir analisis dan evaluasi seolah-olah para debitur tersebut layak menerima dana KUR.

"Tersangka diduga menaikkan plafon kredit secara sepihak tanpa sepengetahuan debitur. Sebagai contoh, kredit yang seharusnya Rp100 juta dinaikkan menjadi Rp150 juta, di mana selisih Rp50 juta tersebut dikantongi oleh tersangka untuk kepentingan pribadi," terang Dyah.

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang melalui tim penyidiknya menyatakan bahwa saat ini total kerugian negara masih dalam proses perhitungan resmi oleh BPKP, namun estimasi awal mencapai angka Rp1,5 miliar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Baik monitoring SR yang sudah berjalan dengan memanfaatkan sementara gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung maupun progres pembangunan gedung SR di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang.

Langkah dewan ini menyusul tuntutan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jombang akan realisasi program pemerintah pusat dengan penganggaran yang dianggap besar, yakni program MBG, KDKMP, hingga kegiatan SR di Jombang.

Anggota Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra menjelaskan kegiatan SR sudah berjalan di Jombang sejak Juli 2025 lalu. Fasilitas ini dilengkapi 16 sarana utama termasuk asrama untuk 100 siswa, laboratorium, dan ruang kelas yang representatif untuk pembelajaran. 

"Bahwasanya memang untuk Sekolah Rakyat ini regulasi dan juklak-juknisnya itu memang dari pusat. Kami di Kabupaten Jombang, DPRD hanya bisa memastikan, membantu memastikan bahwasanya yang bersekolah di Sekolah Rakyat itu memang anak-anak yang berhak untuk bersekolah di situ," ucap Agung kepada suarajatimpost, Kamis (23/4/2026).

"Hanya monitoring saja yang bisa kita lakukan saat ini seperti itu. Kalau kita rubah apa otak-atik juklak-juknisnya kita masih tidak berkewenangan di situ," imbuh politisi Partai Golkar Jombang itu.

Sejauh ini dewan belum mendapatkan problem dalam pelaksanaan SR di Mojoagung yang sempat ditinjau langsung oleh Bupati Jombang.

"Kami kira sejauh ini belum ada aduan ataupun problem yang kami temui di lapangan terkait Sekolah Rakyat. Jadi semoga ini tetap bisa konsisten, artinya dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat ini tetap baik, tetap tidak ada temuan, dan tidak ada yang janggal," terang Agung.

Ketua DPC GMNI Jombang, Dafa Rahinanta, mengatakan setelah pihaknya melakukan kajian panjang. Mereka membawa tema besar “koreksi rezim” dengan menyoroti beberapa program strategis pemerintah pusat kepada DPRD Jombang.

“Ada beberapa yang kita soroti, pertama terkait program MBG, kemudian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan juga sekolah rakyat,” ujar Dafa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan, dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Jombang, Chris Maya Rinelda, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima berkas pengajuan cuti haji dari puluhan pegawai. Berdasarkan data yang masuk, total terdapat 45 ASN yang akan berangkat ke Tanah Suci, dengan rincian 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sampai saat ini yang sudah masuk ke kami ada 38 PNS dan 7 PPPK, total 45 ASN," ujar Chris Maya Rinelda kepada wartawan di Jombang, Kamis (23/4/2026).

Chris menjelaskan, seluruh proses pengajuan cuti haji tersebut telah memenuhi prosedur dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 serta pembaruannya dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti bagi PNS.

Menurutnya, cuti haji merupakan hak bagi ASN yang wajib difasilitasi sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi. Pihaknya memastikan bahwa pemberian izin ini tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. BKPSDM telah mengimbau setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian pembagian tugas selama pegawai yang bersangkutan menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Seluruhnya sudah mengajukan sesuai aturan yang berlaku. Kami juga meminta instansi terkait mengatur pembagian tugas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ungkapnya.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menyampaikan bahwa total Calon Jemaah Haji (CJH) asal Jombang mencapai 1.267 orang. Mereka akan terbagi dalam kloter 60, 61, 62, dan 63 dan dijadwalkan mulai bertolak menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Juanda Surabaya pada 6 hingga 7 Mei 2026.

Terkait jemaah cadangan, Ilham menambahkan bahwa peluang pemberangkatan masih terbuka jika terdapat kekosongan kuota dari daerah lain akibat adanya jemaah yang mengundurkan diri. "Jika ada kekosongan di daerah lain, kemungkinan bisa diisi oleh jemaah dari sini," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Manajemen rumah sakit tengah merampungkan proposal pembangunan gedung baru yang akan dibangun setinggi 10 lantai, bertambah dari desain awal yang hanya direncanakan tujuh lantai.

Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, menyampaikan bahwa lokasi pembangunan telah ditetapkan, yakni di lahan bekas kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) yang terletak di bagian belakang kompleks rumah sakit. Area ini dinilai strategis karena memiliki kontur lahan yang memanjang dari timur ke barat.

dr. Pudji menjelaskan bahwa dokumen perencanaan saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 90 persen. Dalam waktu dekat, proposal tersebut akan segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari kepala daerah.

Perubahan jumlah lantai dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan yang lebih mendalam. Salah satu pertimbangan utamanya adalah krisis lahan parkir yang selama ini menjadi keluhan di lingkungan RSUD Jombang.

"Berdasarkan perhitungan terbaru, kebutuhan parkir belum akan terpenuhi jika hanya dibangun tujuh lantai. Oleh karena itu, kami tingkatkan menjadi 10 lantai agar mampu menampung kendaraan roda dua maupun roda empat," ujar dr. Pudji dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (23/4/2026).

Selain difungsikan sebagai kantong parkir, gedung baru ini juga dirancang untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan. Konsep pembangunan vertikal dipilih sebagai solusi atas keterbatasan lahan, sehingga pemanfaatan ruang bisa lebih optimal.

Dalam skema yang diajukan, pembangunan tidak akan dilaksanakan secara langsung oleh pihak rumah sakit. Seluruh proses teknis, mulai dari penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga pelaksanaan konstruksi, akan ditangani oleh pemerintah pusat.

"RSUD hanya mengusulkan, nanti pemerintah pusat yang akan melaksanakan pembangunannya. Jadi, kami nantinya akan menerima gedung yang sudah siap pakai," jelasnya.

Luas lahan yang disiapkan diperkirakan mencapai 25 meter x 150 meter. Dengan pengembangan vertikal 10 lantai, kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat menambah kapasitas layanan, mengurai kepadatan, serta memberikan kenyamanan lebih bagi pasien dan pengunjung RSUD Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa kriminal itu berlangsung pada Senin (20/4/2026) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Satpam bernama Achmad Fajar Aprilanto (30), tengah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Saat itu, korban memarkir sepeda motor Honda Vario tahun 2017 bernomor polisi S 3481 OJ tepat di depan pos jaga.

Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, menyampaikan saat kejadian kondisi gerbang kantor dalam keadaan terbuka dan kunci motor masih menempel di kendaraan. 

"Korban sedang dinas malam, kemudian memarkir kendaraannya di depan pos. Karena hanya ditinggal sebentar untuk menyapu di sisi barat," terangnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).

Tidak lebih dari sepuluh menit menjalankan tugas, saat kembali ke sekitar pos jaga, ia terkejut motor tidak ada di tempat semula. Korban sempat berusaha mencari di sekeliling kantor, namun nihil.

Dari rekaman kamera pengawas atau Closed Circuit Televition (CCTV) yang diterima redaksi, tampak jelas seorang pria tak dikenal masuk dengan mudah melewati gerbang yang terbuka. 

Pelaku mengenakan kaus dan celana jeans berjalan santai menuju motor korban, lalu langsung membawa kabur.

"Setelah dicek melalui CCTV, memang terlihat seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku mengambil kendaraan tanpa izin," ujar Kompol Yogas.

Akibat pencurian ini, korban ditaksir merugi hingga Rp 13 juta. Laporan resmi telah diterima Polsek Mojoagung, dan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan. Kami sedang mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV dan memintai keterangan saksi-saksi," imbuh Kompol Yogas.

Menutup keterangannya, Kapolsek kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. "Kami mengingatkan agar tidak meninggalkan kunci di kendaraan, meskipun hanya sebentar," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Administratur (ADM) Perhutani KPH Jombang, Enny Handhayani Y.S., menjelaskan bahwa pihaknya mendapati sekitar 27 tunggak pohon yang telah ditebang secara tidak sah. Sebagian batang kayu bahkan sudah dipotong-potong, namun belum sempat diangkut oleh pelaku dari lokasi kejadian.

"Kalau disebut pencurian kayu, konteksnya belum tepat karena material kayunya masih berada di lokasi. Tindakan ini lebih mengarah pada perusakan hutan atau penebangan liar," ujar Enny saat ditemui di kantornya, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan indikasi awal di lapangan, Enny menduga motif pelaku bukan untuk mencuri hasil hutan berupa kayu, melainkan untuk membuka lahan pertanian secara ilegal dengan cara menghilangkan tegakan pohon yang ada.

Pihak Perhutani telah membuat laporan resmi kejadian tersebut melalui Asisten Perhutani (Asper) setempat dan meneruskannya ke Polsek Wonosalam. Hingga berita ini diturunkan, identitas pelaku masih dalam proses penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib.

Perhutani juga terus mengintensifkan koordinasi dengan kepala desa setempat serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pengelolaan kawasan hutan.

"Kami menduga akses menuju lokasi hutan yang cukup tertutup itu biasanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu, termasuk kemungkinan oknum anggota LMDH. Namun ini masih sebatas dugaan dan akan terus kami dalami," imbuh Enny.

Ia menegaskan bahwa Perhutani membuka ruang kerja sama seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan hutan secara legal melalui skema perhutanan sosial. Namun, tindakan perusakan dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi.

"Jika nanti pelaku berhasil diidentifikasi, kami pastikan akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami tidak akan pandang bulu," tegasnya.

Lebih lanjut, Enny mengingatkan kembali pentingnya menjaga fungsi konservasi hutan lindung. Ia menyebut kerusakan hutan di wilayah Wonosalam dan sekitarnya berpotensi memperparah risiko bencana alam, seperti banjir bandang yang kerap melanda wilayah Kabupaten Jombang.

Sebagai langkah mitigasi dan pemulihan, Perhutani KPH Jombang terus menggencarkan program rehabilitasi dan konservasi. Pada tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan penanaman pohon di lahan seluas kurang lebih 600 hektar, dengan prioritas utama pada kawasan hutan lindung yang rusak.

Adapun jenis tanaman yang dipilih untuk kawasan lindung adalah rimba campur serta tanaman MPTS (Multi-Purpose Tree Species) atau jenis tanaman serbaguna. Tanaman ini menghasilkan manfaat non-kayu seperti buah-buahan, daun, atau getah, sekaligus berfungsi ekologis menjaga keseimbangan tata air dan mencegah erosi.

"Tanaman di hutan lindung ini bukan untuk ditebang kayunya, melainkan untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Di sisi lain, hasil non-kayunya juga bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan," pungkas Enny.

Perhutani berharap masyarakat turut berperan aktif menjaga kelestarian hutan serta tidak ragu melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar kawasan hutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban dikonfirmasi sebagai Anang Sularso (33), warga Dusun Bogem Utara, Desa Bogem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dengan kondisi luka parah pada leher atau gorokan.

"Dari hasil autopsi, ditemukan sejumlah luka akibat benda tajam, di antaranya pada leher dan wajah. Penyebab kematian adalah luka pada leher yang memutus pembuluh darah utama," ucap AKP Dimas kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Polisi menetapkan satu pelaku utama berinisial Slamet Mahmudi (43), yang juga berasal dari wilayah yang sama dengan korban. Selain itu, satu orang lainnya berinisial Mohammad Abdul Mutolib (36) turut diamankan karena berperan membantu tersangka membuang barang bukti.

Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet kepada Anang adalah karena rasa cemburu. 

"Dari hasil penyelidikan, pembunuhan dipicu rasa cemburu. Pelaku tidak terima karena korban diduga mendekati perempuan yang merupakan pasangan pelaku," ujarnya melanjutkan.

Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Saat itu, korban dan pelaku diketahui sempat keluar bersama dan mengonsumsi minuman keras sebelum terjadi pertengkaran yang berujung pada aksi kekerasan.

Tersangka menjemput korban di rumahnya, lalu keduanya sempat keluar bersama menggunakan sepeda motor milik korban. Saat itulah tersangka melancarkan aksinya. 

"Antara korban dan pelaku ini berteman. Mereka sempat bersama, kemudian terjadi cekcok hingga berujung pembunuhan," kata AKP Dimas Robin Alexander.

Setelah melakukan pembunuhan, tersangka lalu bercerita kepada tersangka kedua. Sesaat setelah melakukan pembunuhan, mereka kemudian merencanakan membuang ketiga barang bukti tersebut di Sungai Brantas di wilayah Kras, Kediri.

Setelah kejadian, pelaku membuang jasad korban ke sungai yang berada di sekitar lokasi kejadian dengan tujuan menghilangkan jejak. Arus sungai kemudian membawa jasad hingga akhirnya ditemukan di wilayah Megaluh, Jombang.

"Tak hanya itu, sejumlah barang milik korban juga dibuang ke Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Kras, Kediri. Barang tersebut meliputi sepeda motor dan telepon genggam korban," ungkapnya.

Polisi hingga kini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti dua unit telepon genggam milik tersangka dan dua sepeda motor. Sementara barang bukti lain masih dalam pencarian karena terkendala derasnya arus sungai.

Pelaku utama dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, juga dikenakan pasal terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman tambahan. 

"Kemudian juga terkait dengan pasal 468 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP Tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara," bebernya.

Polisi menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi pembunuhan tersebut tidak direncanakan secara matang. Namun, pelaku diketahui telah membawa senjata tajam sebelum kejadian, yang kemudian digunakan saat pertikaian terjadi. 

"Senjata tajam itu sudah dibeli oleh tersangka seminggu sebelumnya. Dan selalu dibawa kemanapun," pungkasnya.

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

"Kita belum tahu karena sudah ada tanda-tanda pembusukan lanjut, sudah ada belatungnya, tulang juga sudah nampak. Nanti kita dalami setelah otopsi selesai," ucap AKP Dimas Robin Alexander kepada suarajatimpost.com, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan itu, AKP Dimas juga menjelaskan lokasi penemuan mayat tidak jauh dari akses jalan raya utama.

"Itu di lahan jagung, jaraknya dari jalan raya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meter ke dalam. Di lokasi tidak ditemukan adanya kendaraan," terangnya.

Saat ditanya apakah peristiwa ini mengarah pada tindak pidana pembunuhan, AKP Dimas menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil autopsi resmi.

"Belum tahu. Nanti setelah otopsi akan kita sampaikan penyebab kematian dan perkembangannya," tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada pihak keluarga yang datang mengidentifikasi jenazah. Pihak yang mendampingi proses evakuasi dan pemeriksaan di RSUD adalah Kepala Desa (Kades) Sumberjo serta Kapolsek Wonosalam.

Kepolisian Resor (Polres) Jombang membeberkan hasil identifikasi sementara terkait penemuan sesosok mayat di area ladang jagung, Dusun Babatan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan keterangan polisi, kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut. Tampak belatung pada tubuh korban dan sebagian tulang belulang sudah mulai terlihat. Meski demikian, polisi menduga kuat jenis kelamin korban adalah laki-laki berdasarkan pakaian yang dikenakan.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa jenazah telah dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang untuk menjalani proses autopsi.

"Jadi memang ditemukan satu jenazah laki-laki, belum diketahui identitasnya. Saat ini jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah guna dilakukan otopsi lebih lanjut dan juga proses pengenalan identitas," ujar AKP Dimas Robin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Rinda, karyawan salah satu agen LPG non-subsidi berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh, Kecamatan Jombang, membenarkan perubahan harga tersebut. Ia merinci, berdasarkan daftar harga terbaru per Senin (20/4/2026), LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram kini dibanderol dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp107.000 per tabung. Sementara untuk ukuran 12 kilogram, harga jualnya mencapai Rp228.000 per tabung.

"HET-nya untuk 5,5 kilogram itu Rp107.000, dan untuk yang 12 kilogram Rp228.000," ujar Rinda saat dikonfirmasi wartawan. 

Ia menambahkan, nominal tersebut belum termasuk biaya ongkos kirim apabila konsumen meminta layanan antar ke rumah.

Menurut keterangan dari pihak agen, penyesuaian harga ini dipengaruhi oleh dinamika distribusi serta fluktuasi pasokan di tingkat Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Di samping itu, peningkatan biaya operasional dan transportasi juga dinilai menjadi faktor yang memengaruhi harga jual akhir kepada konsumen. 

Meski terjadi kenaikan, Rinda menyebut kondisi pasokan masih tergolong normal. "Kendalanya hanya antrian di SPBE, tapi distribusi ke masyarakat masih bisa ter-cover dengan baik," imbuhnya.

Kondisi ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Jombang. Muhammad Raffi, warga Kecamatan Jogoroto, mengaku belum mengetahui informasi kenaikan harga tersebut. Sebagai pengguna LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram, ia menyatakan akan melakukan langkah penghematan jika harga memang benar-benar melonjak. 

"Kalau naik ya mau tidak mau harus menghemat penggunaan gas. Saya belum cek lagi harganya di pasar," tuturnya.

Sementara itu, dampak kenaikan ini lebih terasa bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan LPG sebagai bahan bakar utama memasak. 

Dewi, seorang pedagang warung pecel lele di kawasan Peterongan, mengaku harus lebih cermat mengatur biaya operasional. Ia menyebut dalam kurun waktu dua minggu, warungnya bisa menghabiskan satu hingga dua tabung LPG ukuran 12 kilogram, tergantung tingkat keramaian pembeli.

"Dengan harga yang sekarang, tentu cukup terasa di biaya operasional. LPG ini kebutuhan utama untuk memasak, jadi mau tidak mau harus disiasati," jelas Dewi. 

Ia berharap ke depannya harga komoditas tersebut dapat kembali stabil agar tidak semakin membebani usaha kecil. 

"Semoga harganya bisa lebih stabil supaya kami pedagang kecil tidak terlalu terbebani," pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan keterangan polisi, kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut. Tampak belatung pada tubuh korban dan sebagian tulang belulang sudah mulai terlihat. Meski demikian, polisi menduga kuat jenis kelamin korban adalah laki-laki berdasarkan pakaian yang dikenakan.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa jenazah telah dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang untuk menjalani proses autopsi.

"Jadi memang ditemukan satu jenazah laki-laki, belum diketahui identitasnya. Saat ini jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah guna dilakukan otopsi lebih lanjut dan juga proses pengenalan identitas," ujar AKP Dimas Robin kepada suarajatimpost.com di lokasi kamar jenazah RSUD Jombang.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sementara, petugas menemukan sejumlah barang bukti. Korban ditemukan mengenakan kaos, jaket, celana panjang jeans, serta sepatu sport. Sebuah telepon genggam (handphone) juga berhasil diamankan dari saku celana korban.

"Sementara ini baru kita temukan handphone pada saku korban. Untuk ciri fisik, secara visual mayat memiliki rambut di kepala. Jenis kelamin diduga laki-laki, namun untuk lebih lanjut masih kita dalami," jelas AKP Dimas.

Sebelumnya, sesosok mayat ditemukan oleh warga di area ladang jagung Dusun Babatan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Senin (20/4/2026).

Berdasar informasi, posisi mayat berada disebelah utara tempat wisata Bajak Laut 2, atau sekitar 100 meter jalan keutara dan masuk ke ladang jagung sekitar 50 meter dari jalan raya.

Saat kali pertama di temukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Iswari, kondisi mayat diperkirakan berjenis kelamin laki-laki dengan pakaian lengkap berikut sebuah Hanphone dalam saku celana.

"Sepertinya laki-laki ciri-cirinya sepertinya laki-laki kemudian memakai celana jeans ada HP masih ada HP di sakunya, bisa punya kondisi sudah membusuk tidak bisa dikenali," ucap Warjito warga Wonosalam disekitar lokasi dalam pesan diterima. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasar informasi, posisi mayat berada disebelah utara tempat wisata Bajak Laut 2, atau sekitar 100 meter jalan keutara dan masuk ke ladang jagung sekitar 50 meter dari jalan raya.

Saat kali pertama di temukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Iswari, kondisi mayat diperkirakan berjenis kelamin laki-laki dengan pakaian lengkap berikut sebuah Hanphone dalam saku celana. 

"Sepertinya laki-laki ciri-cirinya sepertinya laki-laki kemudian memakai celana jeans ada HP masih ada HP di sakunya, bisa punya kondisi sudah membusuk tidak bisa dikenali," ucap Warjito warga Wonosalam disekitar lokasi dalam pesan diterima. 

Kapolsek Wonosalam, Iptu Aspio Tri Utomo membenarkan adanya temuan mayat tersebut.

Pihaknya tengah menerjunkan tim untuk melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara. 

"Iya benar, kami sedang menuju ke lokasi," ungkap Iptu Aspio. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan yang menggabungkan literasi digital dan dasar-dasar jurnalistik. Materi yang diberikan meliputi penguatan pola pikir digital seperti etika bermedia sosial, identifikasi hoaks, hingga pencegahan perundungan siber. Selain itu, siswa juga dibekali keterampilan teknis seperti teknik wawancara, penulisan berita 5W+1H, mobile journalism, dan fotografi jurnalistik.

Sebagaimana terlihat dari kegiatan safari edukasi Jurnalistik dan Literasi Digital yang diselenggarakan oleh PWI Jombang berkolaborasi MKKS SMP, Jumat (18/4/2026) kemarin.  Kegiatan ini dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang serta Aula SMPN 1 Jombang ini

Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menyatakan bahwa edukasi ini penting untuk membangun generasi yang kritis di tengah derasnya arus informasi digital.

“Edukasi ini agar para siswa memahami bahwa di balik setiap informasi ada etika yang harus dijunjung, sehingga mereka kebal terhadap hoaks dan konten negatif,” ucap Mufid dalam pesan diterima wartawan, Ahad (19/4/2026).

Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Jombang, Yoni Tri Joko Kurnianto, optimistis pelatihan semacam ini mampu melahirkan bibit jurnalis muda dari lingkungan sekolah

Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, menegaskan bahwa kompetensi digital merupakan kebutuhan esensial bagi generasi muda.

“Siswa harus punya kecakapan digital yang mumpuni agar siap menghadapi dinamika zaman. Kami ingin mereka tidak sekadar jadi penonton, tapi juga kreator yang bertanggung jawab,” tandas Wor Windari.

Di era ketika setiap individu bisa menjadi produsen informasi, literasi digital menjadi fondasi penting agar pelajar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pencipta konten yang bertanggung jawab. (*)

Editor: Danu 

Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, menyampaikan bahwa surat edaran tersebut akan ditujukan kepada pihak kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah desa. Inti dari edaran itu adalah imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan secara sembarangan. 

"Dalam waktu dekat, sekitar pekan depan, surat edaran itu sudah mulai didistribusikan," ujar Wiku, Ahad (19/4/2026).

Wiku menambahkan, pihaknya telah mengikuti koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan hasil paparan, ancaman El Nino tetap harus diwaspadai meskipun intensitasnya diprediksi tidak seekstrem periode sebelumnya. 

"Potensi tetap ada, meski tidak separah yang dibayangkan. Namun kami tetap diminta siaga," imbuhnya.

Ia menjelaskan, wilayah dengan risiko kebakaran tertinggi di Jombang berada di kawasan perbukitan, seperti Kecamatan Wonosalam. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. 

"Medannya cukup berat, sehingga penanganan kebakaran di wilayah tersebut tidak mudah," ungkap Wiku.

Selain menyiapkan surat edaran, BPBD Jombang juga menindaklanjuti arahan kepolisian untuk meningkatkan sosialisasi kepada warga, terutama yang bermukim di sekitar zona rawan kebakaran. Edukasi ini dinilai krusial untuk mencegah kebakaran yang dipicu oleh aktivitas manusia.

Sementara itu, Anggota Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jombang, Pepi Stevy Maria, mengungkapkan bahwa peristiwa karhutla terakhir di wilayah tersebut terjadi pada tahun 2023 di kawasan Wonosalam dengan luas area terdampak mencapai sekitar 40 hektare. 

Ia mengakui, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan. Upaya pemadaman masih sangat bergantung pada tenaga manusia dengan peralatan manual.

"Penanganannya masih manual. Saat itu sekitar 48 personel dikerahkan untuk membuat sekat bakar agar api tidak meluas," jelas Pepi.

Jika api tidak dapat dikendalikan dengan sumber daya lokal, BPBD Jombang akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta bantuan tambahan, termasuk pemadaman melalui jalur udara. 

"Pada kejadian terakhir, sempat dilakukan pemadaman menggunakan helikopter dengan tiga kali penerbangan (sorti)," pungkasnya. (*)

Editor: Danu 

Sebelumnya, seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Maya (23) dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terlalu banyak menghirup asap. Kini, korban bernama Sri Indah (33) yang sempat menjalani perawatan intensif dalam kondisi kritis di RSUD Jombang, turut dinyatakan meninggal dunia.

Kapolsek Jombang, AKP Edy Widoyono, membenarkan kabar duka tersebut. Ia menjelaskan bahwa Sri Indah meninggal dunia pada Sabtu (18/4/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

"Korban atas nama Sri Indah, ART berusia 33 tahun, yang sebelumnya dalam kondisi kritis, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Jombang," terang AKP Edy.

Jenazah korban selanjutnya telah dikebumikan oleh pihak keluarga di Tempat Pemakaman Umum Dusun Bendungrejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Dengan berpulangnya Sri Indah, total korban jiwa dalam musibah kebakaran yang dipicu oleh korsleting listrik pendingin ruangan (AC) ini tercatat dua orang. Keduanya merupakan asisten rumah tangga yang sedang berada di dalam rumah saat kobaran api mulai membesar.

Sebelumnya, Mendapat laporan warga, tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang langsung meluncur ke lokasi kejadian dengan mengerahkan tiga unit armada pemadam. Petugas tiba di lokasi sekitar tengah malam dan segera bergabung dengan aparat kepolisian untuk melakukan pemadaman.

Karena kondisi rumah yang terkunci, petugas terpaksa melakukan pembongkaran paksa pada pintu untuk menembus kobaran api sekaligus menyelamatkan para penghuni. Berkat respons cepat tersebut, api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 30 menit, tepatnya pada pukul 00.30 WIB.

Seluruh penghuni rumah berhasil dievakuasi, namun satu korban bernama Maya (23) tidak dapat diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah diduga kuat menghirup terlalu banyak asap beracun selama insiden berlangsung.

Kapolsek Jombang menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi ini dan memastikan para korban selamat tengah menjalani perawatan intensif. 

"Semua korban yang selamat sudah kami evakuasi ke RSUD Jombang untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami sangat berduka atas kepergian salah satu korban," ucapnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gus Kikin saat ditemui awak media di Ndalem Kesepuhan Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pada Sabtu (18/4/2026) pagi. 

Pertemuan tersebut berlangsung sesaat sebelum digelarnya agenda seremonial Musyawarah Nasional (Munas) dan Festival Pesantren Tebuireng 2026 yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE).

Menanggapi dinamika terkini di internal NU serta situasi politik dan ekonomi nasional, Gus Kikin menilai kondisinya cukup kompleks. Meski demikian, ia menegaskan sikapnya untuk siap menerima tanggung jawab jika memang mendapat dukungan dan dorongan kuat dari berbagai pihak.

"Kalau didorong dan dianggap mampu, saya siap menjalankan. Tapi saya tidak pernah meminta," ujar Gus Kikin.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Kikin juga menyerukan agar Nahdlatul Ulama kembali mengokohkan posisi strategisnya dengan bertumpu pada kekuatan utama sebagai organisasi yang solid. 

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ini menilai bahwa pada masa awal berdirinya, NU memiliki fondasi organisasi yang sangat kokoh, terutama dalam merawat kekompakan internal. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai contoh ideal bagi eksistensi organisasi kemasyarakatan sipil.

"NU sejak awal berdiri hingga periode 1930-1940-an dikenal solid. Itu menjadi kekuatan penting bagi organisasi dan masyarakat," lanjutnya.

Gus Kikin turut menyoroti munculnya beragam pandangan dan komentar di ruang publik terkait dinamika yang berkembang. Menurutnya, hal tersebut harus direspons dengan upaya mengembalikan NU kepada nilai-nilai dasarnya. 

"Yang terpenting bagaimana kita bisa kembali pada kondisi ideal, yakni organisasi yang solid dan berdaya," tegasnya.

Ia juga menyinggung kontribusi besar warga NU dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa, utamanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kekuatan itu, menurutnya, lahir dari sinergi dan kebersamaan antar elemen masyarakat. 

"Kekuatan itu lahir dari sinerginya antar elemen, sehingga bisa menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa yang kuat," ungkap Gus Kikin.

Sementara itu, Ketua Umum Presidium Nasional IKAPETE, Prof. Dr. KH Masykuri Bakri, menegaskan bahwa forum Munas kali ini lebih difokuskan pada upaya penguatan peran alumni Tebuireng. Pihaknya sengaja tidak memperluas pembahasan hingga ke isu-isu eksternal organisasi yang lebih rumit.

"Kami tidak membahas hal-hal eksternal yang rumit. Fokus kami adalah bagaimana alumni bisa menjadi perekat dan peneduh di tengah masyarakat," jelasnya.

Ia berharap, alumni Tebuireng yang tersebar di berbagai penjuru daerah dapat terus memperkuat persatuan serta menjaga marwah perjuangan NU sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah dirintis oleh pendirinya, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. IKAPETE juga mendorong agar proses suksesi kepemimpinan di tubuh NU dapat berjalan secara sehat dan bersih dari praktik politik uang.

"Persatuan dan kesatuan adalah kunci utama. Kami juga berharap tidak ada praktik money politik dalam proses ke depan," imbuhnya.

Ia menegaskan, alumni Pesantren Tebuireng berharap siapa pun sosok yang terpilih kelak mampu mengembalikan arah perjuangan NU kepada khittah dan rel perjuangan organisasi yang sesungguhnya. 

"Kalau memang itu menjadi kehendak bersama dari seluruh pengurus di daerah, tentu akan didukung. Intinya NU harus kembali ke relnya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Jombang, AKP Edy Widoyono, menjelaskan bahwa musibah ini pertama kali disadari oleh tetangga korban yang melihat kepulan asap tebal keluar dari rumah yang saat itu dalam keadaan tertutup rapat.

"Dugaan awal kami, api berasal dari hubungan arus pendek listrik pada unit AC yang berada di ruang tengah," terang AKP Edy Widoyono saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).

Mendapat laporan warga, tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang langsung meluncur ke lokasi kejadian dengan mengerahkan tiga unit armada pemadam. Petugas tiba di lokasi sekitar tengah malam dan segera bergabung dengan aparat kepolisian untuk melakukan pemadaman.

Karena kondisi rumah yang terkunci, petugas terpaksa melakukan pembongkaran paksa pada pintu untuk menembus kobaran api sekaligus menyelamatkan para penghuni. Berkat respons cepat tersebut, api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 30 menit, tepatnya pada pukul 00.30 WIB.

Seluruh penghuni rumah berhasil dievakuasi, namun satu korban bernama Maya (23) tidak dapat diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah diduga kuat menghirup terlalu banyak asap beracun selama insiden berlangsung.

Kapolsek Jombang menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi ini dan memastikan para korban selamat tengah menjalani perawatan intensif. 

"Semua korban yang selamat sudah kami evakuasi ke RSUD Jombang untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami sangat berduka atas kepergian salah satu korban," ucapnya.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya puing-puing sisa unit AC yang diduga menjadi sumber awal kebakaran. Hingga kini, penyelidikan mendalam masih terus dilakukan guna mengungkap secara pasti kronologi kejadian.

Akibat kebakaran ini, taksiran kerugian materiil mencapai angka sekitar Rp200 juta. Kapolsek menegaskan jajarannya telah melakukan langkah-langkah prosedural, termasuk pengamanan lokasi, permintaan keterangan saksi-saksi di sekitar TKP, serta pelaporan resmi kepada pimpinan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data yang dihimpun, Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, diduga mengangkat kedua anaknya sendiri sebagai pegawai di institusi yang dipimpinnya. Dua nama yang disebut-sebut dalam bursa perbincangan internal adalah MHFA yang biasa disapa F, dan NA yang akrab disapa N.

"Ada dua anaknya, sudah ramai diperbincangkan, namanya MHFA panggilannya F dan NA panggilannya N," ujar narasumber yang enggan identitasnya dipublikasikan.

Meski mengakui keberadaan kedua nama tersebut, sumber ini masih enggan memberikan keterangan detail mengenai posisi atau jabatan strategis apa yang saat ini diduduki oleh kedua anak sang direktur. 

"Adalah, pokoknya, lulusannya teknik industri dan hukum," imbuhnya singkat.

Saat dimintai konfirmasi terkait kabar tersebut, dr. Pudji Umbaran tidak secara tegas membantah maupun membenarkan. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya membuka kesempatan kerja bagi siapa pun yang memenuhi syarat.

"Semua masyarakat boleh bekerja di RSUD Jombang. Sepanjang memiliki kompetensi yang sesuai untuk peningkatan kinerja pelayanan di RSUD Jombang," ujarnya melalui pesan singkat.

Sementara itu, praktisi hukum Jombang, Syarahuddin (Bang Reza), menilai bahwa praktik tersebut, jika terbukti kebenarannya, jelas termasuk dalam kategori nepotisme yang melanggar ketentuan hukum.

"Kalau itu benar ya melanggar hukum," tegasnya.

Reza menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkali-kali menegaskan bahwa nepotisme adalah praktik yang merusak tata kelola pemerintahan, mengarah pada tindak pidana korupsi, serta menggerus integritas institusi karena mengesampingkan kepentingan publik demi kepentingan keluarga atau kroni.

"Kita siap mengawal untuk kebaikan Jombang, bahkan kita siap lapor ke KPK ketika diperlukan," ancam Reza.

Ia merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Aturan tersebut secara tegas melarang pejabat publik, termasuk Direktur RSUD, memberikan keuntungan kepada anggota keluarga dalam hal pengangkatan pegawai tanpa melalui mekanisme yang profesional dan meritokratis.

Perekrutan pegawai di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD seharusnya dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan adil, bukan berdasarkan penunjukan langsung oleh pimpinan.

"Tindakan menunjuk keluarga sebagai pegawai atau memberikan jabatan berpotensi melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terjadi nepotisme," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pudji membantah tudingan bahwa seorang pejabat berinisial HD mengemban empat posisi strategis sekaligus.

"Tidak benar," ujar dr. Pudji Umbaran saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/5/2026).

Pudji mengklarifikasi status kepegawaian HD yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Ia membenarkan bahwa secara definitif, HD menjabat sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis. Namun, Pudji mengakui HD juga diberi mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelaporan dan Evaluasi untuk mengisi kekosongan jabatan pascapensiunnya pejabat terdahulu.

"Saat ini HD sebagai Ka Instalasi Rekam Medis (definitif). Karena Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pensiun, sementara tugasnya sangat erat dengan Instalasi Rekam Medis, maka saudara HD saya tunjuk sebagai Plt Kasubag Pelaporan dan Evaluasi (tugas tambahan). Tugas lainnya sudah kita hentikan saat saudara HD ditunjuk sebagai Plt tersebut," beber Pudji.

Pernyataan tersebut sekaligus menyanggah informasi yang beredar bahwa HD masih menjabat sebagai Wakil Kepala Instalasi Pemberkasan dan Klaim Jaminan Kesehatan (IPKJK) serta Plt Perencanaan.

Isu ini mengemuka seiring munculnya laporan yang mengindikasikan standar pelayanan publik di RSUD Jombang mengalami penurunan signifikan. 

Masyarakat mulai mempertanyakan kebijakan mutasi Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah kepemimpinan dr. Pudji Umbaran yang dinilai tidak rasional.

Informasi dari sumber internal menyebutkan adanya pergeseran sedikitnya sepuluh personel kompeten dari unit vital seperti Poli Jiwa, VCT, dan unit rawat jalan. Posisi mereka digantikan oleh petugas yang dinilai belum menguasai standar konseling maupun teknis pelayanan. Hal ini berdampak pada keluhan pasien mengenai lambatnya birokrasi dan ketidakefektifan komunikasi.

"Terjadi degradasi kualitas SDM secara masif. Penempatan personel tidak lagi berbasis pada keahlian, melainkan kebijakan mutasi yang mengabaikan aspek fungsional," ungkap sumber yang enggan identitasnya dipublikasikan tersebut. 

Selain persoalan manajerial SDM, infrastruktur fisik juga tidak luput dari kritik. Desain loket rawat jalan yang terlalu tinggi dinilai menghambat aksesibilitas dan kenyamanan pasien saat berinteraksi dengan petugas.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan mutasi besar-besaran tersebut, Pudji Umbaran tidak memberikan penjelasan substantif. Ia justru meminta rincian identitas pelapor sebagai syarat untuk memberikan klarifikasi.

"Keluhannya apa? Di mana, oleh siapa, dan nama siapa? Kami butuh detailnya untuk klarifikasi yang jelas," ujar dr. Pudji saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dokter Spesialis THT-BKL RSUD Jombang, dr. Kihastanto, Sp. THT-BKL, menegaskan bahwa masalah pendengaran pada anak kerap kali menjadi "gangguan tersembunyi". Jika diabaikan, kondisi ini dapat merusak fondasi utama perkembangan kognitif, kemampuan bicara, dan interaksi sosial anak di lingkungan sekolah maupun rumah.

Dalam dialog interaktif yang dipandu Ayu Karina, dr. Kihastanto memaparkan tiga jenis gangguan pendengaran yang paling sering menyerang anak usia sekolah. Pertama adalah Gangguan Konduksi, yakni terhambatnya gelombang suara pada telinga luar dan tengah akibat penumpukan kotoran telinga yang keras atau adanya cairan kental di telinga tengah. 

Kedua, Gangguan Sensori Neural, yaitu kerusakan saraf pada organ koklea di telinga dalam. Ketiga, Central Auditory Processing Disorder (CAPD), di mana pendengaran secara fisik normal namun proses pengolahan suara di otak mengalami keterlambatan pematangan.

"Gangguan pendengaran ini sangat mempengaruhi proses belajar. Anak membutuhkan upaya atau effort yang jauh lebih besar untuk sekadar mendengar, sehingga ia lebih cepat lelah dan kehilangan konsentrasi dibanding teman-temannya," jelas dr. Kihastanto dalam pesan diterima, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, dr. Kihastanto mengimbau para orang tua dan guru untuk peka terhadap perubahan perilaku anak yang mungkin menjadi indikasi awal. Tanda-tanda yang patut diwaspadai antara lain: anak sering tampak bingung di kelas, kerap bertanya ulang kepada teman mengenai penjelasan guru, sulit memusatkan perhatian dalam waktu lama, hingga perubahan sikap seperti menjadi lebih cuek atau sebaliknya, terlalu aktif karena mencari pelarian dari kebosanan mendengar.

Terkait pencegahan, pihak RSUD Jombang mendorong diadakannya skrining pendengaran berkala di sekolah dasar, terutama bagi siswa yang menunjukkan gejala-gejala mencurigakan. Selain itu, dr. Kihastanto menyoroti fenomena peningkatan kasus gangguan pendengaran akibat penggunaan perangkat audio pribadi (earphone atau headphone).

"Ini termasuk gangguan pendengaran akibat bising. Aturannya jelas, volume maksimal hanya 60 persen dan durasi mendengarkan tidak boleh lebih dari 60 menit. Jika terpaksa lebih lama, harus diistirahatkan setidaknya setengah jam sebelum digunakan lagi," tegasnya.

RSUD Jombang mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, untuk tidak menunda-nunda pemeriksaan jika mencurigai adanya penurunan fungsi pendengaran pada anak. 

"Jangan beranggapan nanti akan normal sendiri. Peran bapak ibu guru dan orang tua sangat vital. Jika diperlukan, kami siap melayani di Poli THT RSUD Jombang," tutup dr. Kihastanto. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyatakan pihaknya telah menerima audiensi dari DPC GMNI Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, GMNI menyampaikan evaluasi serta kritik membangun terhadap sejumlah program strategis nasional, khususnya menyangkut implementasi di lapangan.

"Nah, mereka memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan program ke depannya, khususnya terkait implementasinya. Karena bisa jadi program itu bagus, tapi secara implementasi karena kontinu ini yang perlu kita kawal bersama," ujar politisi Partai Gerindra yang karib disapa Mbak Della itu kepada suarajatimpost, Selasa (15/4/2026).

Tuntutan Standarisasi dan Transparansi MBG

Dalam audiensi tersebut, GMNI menyoroti secara spesifik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Della merinci, tuntutan utama mahasiswa adalah menyangkut standarisasi dapur umum.

"Artinya dapur-dapur yang tidak layak untuk direkomendasikan ditutup. Kemudian standarisasi menu dan kesesuaian dengan anggaran, bahwa menu harus standarnya bagus, harus higienis, kemudian harus sesuai dengan budget-nya. Ada yang Rp8.000, ada yang Rp10.000," beber politisi yang maju dari Dapil 6 Jombang itu.

Selain itu, GMNI juga mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran MBG. Menanggapi hal ini, Della menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah menggandeng kejaksaan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh guna mencegah penyimpangan.

Dorongan Percepatan KDKMP dan Sinergi Keamanan 

Selain MBG, aspirasi GMNI juga menyentuh pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). DPRD Jombang berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah dan instansi berwenang guna mempercepat pembangunan serta pengawasan proyek tersebut.

"Harapannya KDKMP ini program yang bagus; artinya ketersediaan pangan terjamin, tidak hanya secara kuantitas tapi secara harga juga bisa murah diterima oleh banyak masyarakat," imbuh Ketua DPC Gerindra Jombang itu.

GMNI juga memberikan masukan terkait upaya menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Jombang serta pentingnya menjaga keterbukaan demokrasi dan sinergisitas antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah agar linear dengan program pusat.

Apresiasi untuk Program Sekolah Rakyat

Di tengah berbagai kritik dan evaluasi, Della mengungkapkan bahwa GMNI justru memberikan apresiasi tinggi terhadap program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, Jombang menjadi salah satu daerah pertama yang telah merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi dengan jumlah siswa mencapai sekitar 100 anak.

"Saya secara pribadi, ini program yang sangat bagus. Harapannya ke depan nanti kita bisa sinergi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial, bahwa there is no children left behind uneducated. Tidak ada anak-anak di Kabupaten Jombang yang tidak mengenyam pendidikan," tegas Della.

Menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang menyatakan akan segera mendisposisikan hasil audiensi ke komisi-komisi terkait. Sebagian besar isu akan diarahkan ke Komisi D, namun juga terdapat catatan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM terdampak kebijakan.

"Tadi juga sudah langsung saya sampaikan kepada Mas Agung selaku dari pimpinan komisi untuk kita tindaklanjuti dari evaluasi dari adik-adik hari ini, baik ke pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat melalui fraksinya masing-masing," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Fenomena yang menjadi langganan tahunan ini sempat memicu kemarahan warga. Masyarakat di wilayah terdampak mengaku kehilangan kenyamanan hidup, mulai dari gangguan saat makan hingga sulitnya beristirahat akibat bau menyengat yang menusuk hidung.

Kepala Desa Sepanyul, Dedy Anugrah Dwi P., mengonfirmasi bahwa sumber masalah berasal dari kandang di sisi utara desa. 

Mirisnya, lokasi tersebut sebelumnya pernah dihentikan operasionalnya, namun belakangan kembali beroperasi tanpa perbaikan manajemen lingkungan yang memadai.

"Kami berterima kasih kepada DLH yang telah merespons. Hari ini pihak dinas sudah memberikan arahan tegas kepada pemilik agar melakukan perawatan ekstra," ujar Dedy kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Dalam sidak tersebut, DLH mengeluarkan instruksi yang tidak bisa ditawar. Pemilik kandang, Sugeng, diwajibkan melakukan penyemprotan lalat secara rutin menggunakan insektisida efektif, bukan sekadar air, serta melakukan pembersihan total kotoran ayam segera setelah panen berakhir tanpa penundaan.

Selain aspek lingkungan, pemerintah desa juga menyentil lemahnya empati dan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) pemilik usaha. 

Dedy menegaskan mekanisme pembagian kompensasi daging ayam yang selama ini dinilai merepotkan masyarakat terdampak.

"Kami meminta mekanisme kompensasi diperbaiki. Berikan langsung ke rumah warga atau melalui Ketua RT, jangan malah warga yang diminta datang ke kandang. Itu adalah bentuk empati minimal atas dampak yang mereka rasakan," tegas Dedy.

Saat ini, DLH berkomitmen untuk mengawasi ketat proses pembersihan pascapanen guna menjamin kondisi lingkungan kembali kondusif. 

Sementara itu, warga masih menunggu realisasi janji pengelola, berharap teror lalat ini tidak menjadi agenda rutin di musim pemeliharaan berikutnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, usai mengikuti rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Rabu (15/4/2026).

Menurut Bustomi, keberadaan Perda ini menjadi krusial karena akan mengisi celah regulasi yang selama ini belum terakomodasi oleh aturan di tingkat pusat maupun provinsi. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas kerja para pelaku jasa konstruksi di Jombang.

"Terkait Jasa Konstruksi, dan lain-lain itu sudah diatur di peraturan yang lebih tinggi. Jadi, pada Perda ini harapannya mengatur hal-hal yang belum diatur di aturan di atasnya. Prinsipnya seperti itu," ujar Bustomi kepada suarajatimpost, Kamis (16/4/2026).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengusaha konstruksi lokal, Bustomi menegaskan bahwa pihaknya sangat menginginkan prioritas bagi pelaku usaha setempat.

Namun, ia mengakui adanya keterbatasan regulasi perundang-undangan lebih tinggi yang tidak dapat dilangkahi terkait prinsip persaingan usaha yang sehat dan terbuka.

"Kita kepinginnya sih pengusaha lokal itu diutamakan, tapi di aturan hukumnya kan tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi untuk daya saing para pelaku jasa konstruksi lokal itu sendiri," jelasnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan pascapengesahan Perda nanti, Dinas PUPR akan menggencarkan program pembinaan dan bimbingan teknis. Tujuannya agar para kontraktor dan penyedia jasa lokal dapat memiliki sertifikasi yang menjadi syarat mutlak dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menjawab pertanyaan mengenai potensi masuknya pengusaha konstruksi dari luar daerah, Bustomi menegaskan bahwa Pemkab Jombang tidak dapat serta-merta membatasi hal tersebut. 

Namun demikian, ia mengungkapkan adanya celah potensial yang diusulkan dalam rapat Bapemperda terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

"Ada usulan dari Pak Bayu, Kepala DPMPTSP. Mungkin ini celah yang belum dilakukan daerah lain. Kalau bisa dirumuskan dan tidak melanggar aturan di atasnya, mungkin bisa dipersyaratkan dalam proses pemilihan jasa konstruksi. Itu salah satu upaya untuk memberdayakan pengusaha lokal. Tapi kembali lagi, pengusaha lokalnya harus mau mengikuti arahan untuk meningkatkan kualitas," terang Bustomi.

Bustomi menegaskan bahwa inisiasi Perda ini lahir dari berbagai permasalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan yang kerap terjadi. 

Menurutnya, permasalahan teknis dan administratif tersebut membutuhkan solusi yang bersifat regulatif di tingkat daerah.

"Banyak permasalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan yang harus kita beri solusi. Salah satu solusinya harus melalui regulasi. Materi yang belum diatur oleh aturan di atasnya, coba kita atur di dalam Perda ini," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Aksi ini merupakan refleksi terhadap kinerja legislatif yang dinilai kehilangan taji dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Dalam orasinya, massa mengecam sikap pasif DPRD Jombang yang dianggap cenderung menjadi tukang stempel bagi kebijakan pemerintah pusat tanpa melakukan filtrasi terhadap dampak sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif saat ini berada di titik nadir.

Ia menuntut para wakil rakyat untuk kembali ke khittahnya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar pelaksana instruksi struktural dari atas.

"Kami mendesak DPRD Jombang agar kritis dalam mengawal program pemerintah pusat. Jangan sampai kebijakan top-down dieksekusi buta tanpa mempertimbangkan keberpihakan pada rakyat kecil di daerah," tegas Daffa.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian ini mengusung empat tuntutan. 

Pertama adalah restorasi fungsi pengawasan. GMNI mendesak DPRD Jombang bersikap kritis dan independen terhadap program pemerintah pusat.

Kedua, mitigasi krisis global. GMNI Jombang mendorong pemerintah daerah untuk responsif terhadap dinamika geopolitik internasional yang memicu ketidakpastian ekonomi di level lokal.

Ketiga, stop segala bentuk kriminalisasi aktivis. Menuntut jaminan ruang demokrasi dan mendesak aparat serta legislatif untuk menghentikan segala bentuk pembungkaman aspirasi.

Keempat, partisipasi publik bermakna. GMNI menuntut keterlibatan nyata masyarakat sipil dan mahasiswa dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis daerah.

Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa Jas Merah ini akhirnya diterima untuk berdialog di Ruang Sidang Paripurna. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jombang, di antaranya: Wakil Ketua DPRD, Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari dan M. Syarif Hidayatullah, serta Anggota DPRD Rahmat Agung Saputra. 

Dialog ini juga difasilitasi oleh Kepala Kesbangpol Jombang, Budi Winarno, dan Wakapolres Jombang, Kompol Syarlis.

Daffa mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif dalam menghadapi inflasi atau gangguan distribusi pangan yang merupakan imbas dari situasi dunia.

Hingga berita ini diturunkan, massa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan gelombang yang lebih besar jika tuntutan untuk membuka ruang partisipatif dalam kebijakan daerah tidak segera diimplementasikan secara konkret oleh DPRD Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Regulasi ini digadang-gadang menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan serta kualitas proyek pembangunan di Kota Santri, menyusul sejumlah insiden konstruksi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat intensif bersama sejumlah stakeholder pada Rabu (15/4/2026) kemarin. 

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan pemerintah daerah terkait pembentukan Perda yang menjadi amanat peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Regulasi ini menjadi pedoman bagi kita semua sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan Permen PU Nomor 1 Tahun 2023, ada kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha jasa konstruksi di daerah masing-masing,” ujar Kartiyono kepada suarajatimpost.com, Kamis (16/4/2026).

Kartiyono menegaskan, DPRD memberikan apresiasi tinggi terhadap itikad Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengajukan Raperda ini. Menurutnya, inisiatif ini merupakan respons nyata untuk menjawab permasalahan kualitas pembangunan yang kerap menjadi sorotan publik.

“Harapan kami, ini menjadi langkah meningkatkan kualitas program pembangunan di Jombang. Mengingat beberapa tahun terakhir kita disuguhi insiden-insiden yang tidak mengenakkan, seperti di beberapa Puskesmas dan yang terbaru di Pasar Ploso. Ini butuh perhatian serius,” tegasnya.

DPRD pun langsung menyambut baik usulan tersebut dengan memprosesnya melalui diskusi intensif dan konsultasi mendalam. Dalam prosesnya, Bapemperda sengaja melibatkan langsung para pelaku usaha jasa konstruksi lokal.

“Kami mengundang stakeholder karena ingin melibatkan masyarakat, khususnya di bidang jasa konstruksi. Agar ada aspek keadilan dan perlakuan yang semestinya bagi pengusaha lokal Jombang,” imbuhnya.

Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah aspirasi para kontraktor lokal agar tidak lagi menjadi "penonton di rumah sendiri". Selama ini, banyak proyek strategis pembangunan di Jombang yang justru dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah.

“Teman-teman pengusaha jasa konstruksi Jombang menyampaikan harapan agar mereka bisa lebih berperan dalam proyek-proyek strategis di daerahnya sendiri,” pungkas Kartiyono.

Pembahasan Raperda ini akan terus berlanjut guna merumuskan pasal-pasal yang tidak hanya mengatur standar teknis dan pengawasan ketat, tetapi juga membuka ruang keberpihakan bagi peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolsek Sumobito, AKP Bagus Tejo Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan CIK (49), seorang PNS berdomisili di Surabaya, sebagai tersangka utama yang berperan sebagai penyuruh.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan CIK ini yang menyuruh dan mengoordinir pengambilan rel untuk dijual. Ini bukan sekadar kejahatan jalanan, ada aktor intelektualnya," ungkap AKP Bagus Tejo Purnomo dalam pesan diterima, Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan kronologi, aksi ini telah direncanakan sejak awal April 2026. CIK memerintahkan dua pelaku, MS (50) warga Kecamatan Peterongan dan IS (44) warga Kecamatan Kabuh, untuk mengambil potongan rel bekas pagar jenis R25 sepanjang dua meter di stasiun tersebut.

Pada aksi pertama, Rabu (8/4/2026), kawanan ini sukses menggondol dan menjual 22 batang rel. Hasil penjualan dibagi tidak merata: CIK meraup bagian terbesar senilai Rp1 juta, disusul IS sebesar Rp800 ribu, dan MS hanya menerima Rp400 ribu.

Namun nahas, saat mencoba mengulangi perbuatannya pada Senin (13/4/2026), kedua pelaku lapangan lebih dulu diciduk petugas Reskrim Polsek Sumobito sebelum sempat membawa kabur barang bukti.

Pengepul Rongsokan Turut Dijerat

Selain mengamankan otak pelaku, polisi juga menindak tegas jalur distribusi hasil curian. Seorang pengepul barang rongsokan berinisial IR (51), warga Kecamatan Diwek, Jombang, ikut diamankan atas dugaan penadahan.

IR terbukti membeli 22 batang rel hasil curian dengan total berat mencapai 1.100 kilogram. Dengan harga Rp3.700 per kilogram, transaksi haram ini bernilai total Rp4.070.000. IR mengaku bahwa rel-rel tersebut kemudian langsung dijual kembali ke sebuah pabrik di wilayah Mojokerto.

"Pelaku penadah ini tahu betul bahwa barang tersebut adalah potongan rel kereta api, namun tetap nekat membeli. Unsur penadahan sangat jelas dan akan kami dalami," tegas Kapolsek.

Polisi kini mengamankan sejumlah barang bukti tambahan, antara lain 25 batang rel kereta api jenis R25, bukti transfer melalui dompet digital, telepon genggam, serta kendaraan operasional yang digunakan para pelaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 477 jo Pasal 20 huruf b UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencurian dengan Pemberatan, serta Pasal 591 KUHP terkait tindak pidana Penadahan.

AKP Bagus Tejo Purnomo menegaskan bahwa pengembangan kasus masih terus dilakukan.

"Kami tidak menutup kemungkinan ada jaringan yang lebih luas, baik dari sisi penyuruh maupun pembeli akhir. Pendalaman masih terus berjalan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Rangkaian safari jurnalistik dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi remaja dan generasi muda ini ditandai dengan kegiatan pembuka program ini berlangsung di SMAN 3 Jombang pada Rabu (15/4/2026). 

Peserta Safari Jurnalistik bakal dibekali berbagai materi penting kejurnalisan, mulai dari dasar-dasar jurnalistik, teknik videografi, fotografi, hingga strategi pengelolaan media sosial (medsos) secara bijak dan bertanggung jawab. 

Hal penting lainnya, seluruh materi disampaikan langsung oleh para jurnalis profesional yang tergabung dalam PWI Jombang melalui sesi praktik lapangan.

Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan literasi media di kalangan generasi muda, khususnya dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.

"Safari jurnalistik ini menjadi ikhtiar kami untuk memberikan pemahaman kepada pelajar dan mahasiswa agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu memproduksi konten yang positif, edukatif, dan bertanggung jawab," ujar Mufid.

Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai jurnalis media televisi nasional ini menambahkan, kemampuan jurnalistik dan literasi digital merupakan bekal krusial di era modernitas. Ia menekankan bahwa generasi muda dapat memahami kebenaran informasi serta memahami etika dalam bermedia sosial.

"Di tengah maraknya hoaks dan disinformasi, peran generasi muda sangat strategis untuk menjadi agen perubahan. Kami ingin mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Jombang, Saidun, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah PWI Jombang yang telah menghadirkan edukasi langsung kepada para siswa.

Ia menilai kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan pelajar masa kini yang aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari penggunaan perangkat dan platform digital.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran PWI Jombang. Materi yang diberikan sangat bermanfaat dan membuka wawasan siswa kami tentang dunia jurnalistik serta pentingnya bermedia sosial secara bijak," ungkap Saidun.

Saidun berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut guna membentuk karakter pelajar yang kritis, kreatif, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sebagai informasi, Safari Jurnalistik PWI Jombang akan terus bergulir di berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pada bulan April ini, kegiatan serupa dijadwalkan menyambangi SMKN 1 Jombang, sejumlah Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta sekolah menengah pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

Tak hanya menyasar tingkat menengah, PWI Jombang juga tengah mematangkan rencana pelaksanaan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu kampus yang menjadi target adalah Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, yang diagendakan akan berlangsung pada bulan Mei mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Senin (13/4/2026) sekitar pukul 20.20 WIB. Kasus ini terungkap setelah petugas keamanan internal melaporkan hilangnya material rel pada Rabu (8/4/2026).

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MS (50), warga Kecamatan Peterongan, dan IS (44), warga Kecamatan Kabuh.

Kapolsek Sumobito, AKP Bagus Tejo Purnomo, mengatakan bahwa penangkapan terhadap dua "rayap besi" ini merupakan tindak lanjut dari laporan petugas lapangan.

"Setelah menerima informasi, anggota kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian rel kereta api," ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, kedua pelaku diduga secara bersama-sama mengambil rel kereta api jenis R25 tanpa izin. Rel tersebut merupakan bagian dari pagar di area stasiun. Barang curian kemudian dimuat menggunakan kendaraan pick up.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 25 batang rel kereta api bekas pagar, satu unit mobil pick up Suzuki Carry, serta satu unit sepeda motor.

AKP Bagus Tejo Purnomo menambahkan bahwa akibat kejadian tersebut, pihak korban mengalami kerugian sekitar Rp11,5 juta.

"Barang bukti dan kedua tersangka saat ini telah diamankan di Polsek Sumobito untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," jelasnya.

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 477 KUHPidana sesuai dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi "rayap besi" ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Puluhan warga Jombang menerima buku tabungan atau rekening tersebut. Prosesi serah terima dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) setempat, Rabu (15/4/2026) pagi.

Anggota DPRD Jombang, Junita Erma Zakiyah, turut hadir dalam kesempatan tersebut. Legislator yang akrab disapa Mbak Ita ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, ia kembali mengusulkan tiga nama warga untuk menerima manfaat program PK-RTLH. Ketiga nama yang diusulkannya tersebut dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menerima buku tabungan bantuan.

"Saya hanya mengusulkan dan menganggarkan. Pelaksanaannya oleh Dinas Perkim. Mudah-mudahan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini di hadapan para penerima manfaat.

Mbak Ita menjelaskan, proses PK-RTLH dimulai dari tahap pendataan, pengusulan, hingga penganggaran. Setelah anggaran disetujui, barulah penerima mendapatkan rekening atau buku tabungan. Ia menegaskan bahwa dana bantuan yang masuk ke buku tabungan tersebut hanya untuk pembayaran bahan bangunan dan biaya tukang.

Proses pengerjaan rumah, menurutnya, biasanya berlangsung relatif cepat, yakni antara 10 hingga 14 hari, tergantung kondisi di lapangan.

Dalam sambutannya, Mbak Ita juga berbagi pengalaman pada tahun 2025 lalu. Saat itu, ia mengusulkan tiga warga, namun satu di antaranya tidak lolos karena tercatat pernah menerima bantuan serupa sekitar 10 tahun lalu. Berbeda dengan tahun ini, ketiga usulannya untuk tahun 2026 berhasil lolos seleksi.

"Semoga tahun depan makin banyak warga yang bisa dibantu dalam program PK-RTLH ini," harapnya.

Di sisi lain, Mbak Ita menyoroti tantangan dalam mekanisme pendataan di lapangan. Ia mencontohkan, pada tahun 2025 lalu terdapat usulan sebanyak 39 rumah tidak layak huni yang masuk kepadanya. Namun setelah diverifikasi, hanya 11 rumah yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Sisanya justru masuk desil di atas 5, bahkan ada yang tidak masuk dalam kategori desil sama sekali.

Sebagai informasi, desil merupakan sistem pengelompokan kesejahteraan rumah tangga, mulai dari desil 1 untuk kategori paling miskin hingga desil 10 untuk paling sejahtera.

"Nah, ini yang jadi PR bersama terkait mekanisme pendataan. Sebab, banyak rumah tidak layak huni, tapi tidak masuk desil," ungkap Mbak Ita menutup keterangannya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana berhasil membawa pulang Medali Golden, sekaligus mengantarkan Bupati Jombang Warsubi dan Direktur Utama Khoirul Hasyim meraih penghargaan individu bergengsi.

Medali Golden diraih Perumda Tirta Kencana atas konsistensinya mempertahankan predikat Bintang 5 selama empat tahun berturut-turut. 

Capaian ini menjadi bukti solidnya tata kelola perusahaan serta inovasi berkelanjutan dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat Jombang.

Penilaian ketat dari dewan juri independen yang melibatkan pakar ekonomi dan akademisi nasional menyoroti tiga aspek utama: Pencapaian kinerja keuangan yang sehat, Perbaikan sistem layanan digital dan respons pelanggan, serta Kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Capaian Medali Golden ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim. Ini bukan sekadar angka, melainkan representasi kualitas layanan yang semakin baik bagi masyarakat," ujar Khoirul Hasyim yang juga dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD 2026, dalam pesan diterima wartawan, Rabu (15/4/2026).

Di tingkat kepemimpinan daerah, Bupati Jombang Warsubi turut meraih penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD 2026. Apresiasi ini diberikan atas peran aktifnya dalam mendorong tata kelola perusahaan daerah yang sehat, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Penghargaan ini adalah pelecut semangat. BUMD harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan pemulihan ekonomi daerah, bukan sekadar mengejar profit," tegas Bupati Warsubi.

Tak hanya Perumda Tirta Kencana, dua institusi lain di bawah naungan Pemkab Jombang juga mencatatkan prestasi gemilang di malam yang sama. PT BPR Bank Jombang (Perseroda) sukses meraih Golden Trophy (Bintang 5 selama tiga tahun berturut-turut), sementara RSUD Ploso berhasil menyabet predikat Bintang 4 atas peningkatan mutu layanan kesehatan.

Dengan raihan ini, Jombang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu barometer sukses tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat nasional. (***)

Editor: Syaiful Aries

Di sudut Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Heri Purnomo tumbuh dari kolam-kolam kecil yang dulu nyaris tenggelam oleh kerugian. Iya, Mas Heri karib disapa, memilih untuk menjadi peternak lele. 

Bagi sebagian orang, kehilangan hingga Rp1 miliar mungkin menjadi titik akhir perjuangan. Namun bagi Heri, itu justru menjadi momen kebangkitan dan perubahan cara pandang, bahwa usaha tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan sendiri, melainkan harus ditopang oleh semangat kebersamaan.

Perjalanannya dimulai pada 2016 silam. Tanpa bekal latar belakang perikanan, ia belajar secara otodidak merawat enam kolam lele sederhana. Jalan yang ditempuh tidaklah mulus. Rentetan kegagalan silih berganti menghantam hingga puncaknya kerugian besar tak terelakkan.

"Kalau gagal, pasti pernah dan itu pasti. Tapi karena saya punya keyakinan bahwa hal ini bisa bermanfaat bagi orang lain, saya terus mencoba," tutur Heri dalam pesan diterima, Selasa (14/4/2026).

Dari keterpurukan itu, Heri justru menemukan akar masalah yang selama ini luput dari perhatian. Ia menyadari bahwa peternak kecil tidak hanya bergulat dengan persoalan teknis budidaya, tetapi juga terjerat dalam keterbatasan akses pasar yang sempit.

"Saya melihat peternak kecil itu punya kendala dalam keterbatasan akses pasar. Sehingga cakupannya sangat kecil," sambungnya.

Kesadaran itu membelokkan haluan perjuangannya. Heri tak lagi sekadar sibuk membesarkan lele, tetapi juga merajut jaringan solidaritas. Tiga tahun lalu, ia mulai merintis wadah bersama bernama Kelompok Petani Ikan Air Tawar Nusantara (Pekantara). Tujuannya sederhana namun fundamental,  menyatukan para pembudidaya agar tidak berjalan dalam kesendirian.

"Tujuan saya itu hanya satu. Kita semua berkumpul, membentuk kelompok, agar bisa berkembang bersama, biar para peternak ini tidak berjalan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Awalnya, kelompok yang ia inisiasi hanya diikuti segelintir warga sekitar. Namun kini, anggota Pekantara telah berkembang pesat menjadi sekitar 100 peternak yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Jombang.

Pertumbuhan itu bukan sekadar statistik. Kapasitas produksi yang semula kecil kini melonjak tajam hingga mencapai sekitar 4 ton lele per hari. Lebih dari itu, ada transformasi pola pikir di antara para anggota, dari yang semula berkompetisi menjadi berkolaborasi.

Di dalam kelompok, Heri tak hanya menjadi penggerak, tetapi juga pendamping setia. Ia membagikan pengalaman soal teknik budidaya efisien serta mendorong pemanfaatan pakan alternatif guna menekan beban biaya produksi.

"Bagi saya, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari seberapa kuat para peternak bisa bertahan bersama menghadapi dinamika pasar," jelasnya.

Upaya gigih itu akhirnya membuahkan pengakuan. Dalam ajang PWI Jombang Award 2026, Heri Purnomo diganjar penghargaan sebagai "Inisiator Sinergi Ekonomi Akuakultur Kabupaten Jombang".

Penghargaan ini menjadi simbol atas kerja panjang yang tidak instan, dari usaha individu yang jatuh bangun menjadi gerakan kolektif yang berdampak nyata.

Pihak PWI menilai, apa yang diinisiasi Heri bukan sekadar membangun bisnis, tetapi membangun ekosistem kemandirian. 

"Beliau berhasil mendorong kemandirian ekonomi berbasis akuakultur, sekaligus memperkuat posisi peternak kecil di tengah tantangan pasar," kata Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid.

Kini, kolam-kolam lele di Temuwulan bukan lagi sekadar genangan air untuk budidaya. Tempat itu telah menjelma menjadi ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang untuk bertumbuh bersama.

Heri Purnomo memang memulai langkahnya seorang diri, tetapi hari ini jejaknya diikuti puluhan peternak lain yang berjalan seirama menuju arah yang sama.

Ke depan, harapan mengalir sederas sirkulasi air kolam. Model kolaborasi yang ia bangun diharapkan terus berkembang, menjadi inspirasi bahwa kekuatan terbesar dalam usaha bukan terletak pada individu semata, melainkan pada kebersamaan yang terorganisasi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Disdagrin Jombang, Anjik Eko Saputro, menegaskan bahwa situasi yang terjadi bukanlah kelangkaan mutlak, melainkan keterbatasan stok di tingkat pengecer akibat pengiriman yang tidak sesuai volume normal.

"Kalau kelangkaan itu berarti barangnya sama sekali tidak ada. Ini masih ada pengiriman rutin, hanya saja jumlahnya berkurang signifikan," ujar Anjik saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, jika biasanya seorang pengecer menerima jatah 20 tabung per pengiriman, saat ini jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar lima tabung saja.

Anjik menjelaskan, penyusutan pasokan ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, rantai distribusi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Surabaya mengalami keterlambatan pengiriman. Kedua, terdapat pengaruh eksternal berupa dinamika ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi stabilitas sektor energi.

Di samping faktor distribusi dan global, tingginya permintaan masyarakat pascalibur Syawal juga menjadi pemicu berkurangnya stok di pasaran. Aktivitas warga yang kembali meningkat membuat konsumsi gas bersubsidi tersebut ikut melonjak.

"Permintaan sedang tinggi, sementara kiriman dari SPBE terbatas. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jombang, tetapi juga di sejumlah daerah lain," imbuhnya.

Meski demikian, Disdagrin Jombang optimistis situasi akan segera normal. Pihak SPBE disebut telah berkomitmen untuk mengirimkan pasokan sesuai kuota dalam pekan ini.

"Kami akan terus turun memantau. Harapannya, dalam waktu dekat distribusi kembali lancar dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," pungkas Anjik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur ini menegaskan bahwa gerilya silaturahmi yang ia lakukan merupakan bagian dari ikhtiar mencari kepercayaan dan restu, bukan semata-mata sebagai agenda pencalonan formal. 

Langkah tersebut semakin menguatkan kabar yang beredar luas di publik bahwa cucu salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri, itu siap untuk maju sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ditemui di Ndalem Kesepuhan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar pada Selasa (14/4/2026), Gus Salam mengaku kurang nyaman dengan diksi 'mencalonkan' atau 'dicalonkan' dalam konteks organisasi NU. 

Menurutnya, dinamika di tubuh NU lebih menekankan pada aspek pengabdian (khidmah), bukan kontestasi layaknya partai politik atau birokrasi pemerintahan.

"Di NU itu perspektifnya adalah pengabdian. Karena itu, saya lebih memilih menyebutnya sebagai ikhtiar mencari kepercayaan," ujar Gus Salam kepada awak media.

Dalam kurun waktu terakhir, Gus Salam mengaku telah bertemu dan bersilaturahmi dengan banyak kiai sepuh serta pengasuh pondok pesantren di berbagai wilayah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kunjungan tersebut ia lakukan semata-mata untuk memohon doa serta restu sebagai bekal utama dalam perjalanan pengabdiannya di NU.

Tak hanya kepada para masyayikh, komunikasi intens juga ia bangun dengan jajaran Pengurus Wilayah (PW) hingga Pengurus Cabang (PC) NU. 

Ia menargetkan mampu menjangkau 80 hingga 90 persen struktur organisasi sebelum muktamar resmi digelar.

Mengenai teknis pelaksanaan Muktamar, Gus Salam menyuarakan harapannya agar segera ada kepastian waktu dan tempat. Ia menilai kejelasan jadwal tersebut krusial untuk memastikan roda organisasi kembali berjalan normal, mengingat masih banyaknya kepengurusan di tingkat daerah yang statusnya belum definitif.

"Banyak SK di tingkat cabang yang sudah tidak aktif, ada yang masih berstatus karateker, bahkan ada yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ini tentu mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan," jelasnya.

Selain itu, Gus Salam menekankan pentingnya rekonsiliasi internal sebagai fondasi utama dalam memperkuat NU ke depan. Ia berpandangan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam organisasi besar, namun jangan sampai berujung pada perpecahan yang melemahkan.

"Yang paling prinsip adalah rekonsiliasi total. NU ini organisasi besar dengan kepercayaan umat yang tinggi, sehingga persatuan dan kebersamaan harus dijaga," tegasnya.

Dukungan terhadap figur Gus Salam turut mengalir dari kalangan alumni Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar. 

Pembina Ikatan Keluarga Alumni pondok tersebut, Sholahudin Fathurohman, menyatakan bahwa pihaknya bersama dzuriah (keturunan) KH Bisri Syansuri telah menggelar musyawarah dan bersepakat untuk mendorong Gus Salam maju dalam kontestasi muktamar.

Menurut Sholahudin, keputusan bulat itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kedalaman keilmuan, kapasitas berorganisasi, hingga legitimasi dzuriah yang kuat di lingkungan pesantren.

"Kami sepakat meminta beliau untuk maju. Secara keilmuan dan kapabilitas, kami tidak meragukan," ungkap Sholahudin di lokasi yang sama.

Meski memberikan dukungan penuh, Sholahudin menyadari bahwa kalangan alumni tidak memiliki hak suara langsung dalam muktamar. Dukungan yang diberikan lebih bersifat moral melalui doa serta ikhtiar yang sesuai dengan kapasitas mereka.

"Kalau kami hanya bisa berdoa, maka itu yang kami lakukan. Harapannya, ikhtiar ini bisa membawa kebaikan bagi NU ke depan," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Insiden nahas tersebut terjadi saat truk tronton bernomor polisi L 9610 UE yang melaju dari arah timur ke barat menghantam mobil pikap bernopol S 6794 WE yang dikemudikan oleh Hendriyanto. 

Benturan keras yang tak terhindarkan membuat bagian depan mobil pikap ringsek parah, menjepit tubuh korban, serta mendorong kendaraan tersebut hingga menabrak sebuah rumah warga di sekitar lokasi.

Proses penyelamatan berjalan menegangkan. Tim gabungan pemadam kebakaran harus bekerja ekstra hati-hati akibat kondisi kabin yang hancur dan adanya tumpahan bahan bakar yang berisiko memicu kebakaran. 

"Kami harus membuka ruang di bagian kabin menggunakan alat hidrolik agar korban bisa dikeluarkan dengan aman," kata salah seorang petugas Damkar di lokasi kepada wartawan. 

Setelah perjuangan panjang, Hendriyanto akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan sadar, meski tampak lemah serta mengalami luka-luka. Korban segera dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Menurut penuturan warga setempat, Saiful Amin, mengaku tidak menyaksikan langsung detik-detik tabrakan, namun mendengar suara benturan keras sesaat setelah ia tiba di rumah. 

Ia menduga pikap yang mengangkut perabotan seperti meja, kursi, dan kaca itu sempat berhenti atau mundur untuk berbelok, saat bersamaan truk tronton melaju dan tidak dapat menghindar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Identitas korban akhirnya menyusul terungkap. Polisi menyebut identitas mayat pria beinisial AR (36) tahun, warga Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander menyebut temuan jenazah pada hari Minggu, 12 april 2026 WIB, dimana jenazah tersangkut pada dak semen pada sungai yg mengalir 

"Adapun identitas jenazah AR, 36 Tahun, Alamat Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri," ucap AKP Dimas Robin kepada suarajatimpost.com, Senin (13/4/2026). 

Kasatreskrim Dimas Robin juga mengurai secara lebih detail hasil autopsi yang menunjukkan ketidakwajaran dengan kondisi mayat pria tanpa busana tersebut. 

"Hasil autopsi kematian tidak wajar dengan temuan luka terbuka pada wajah pipi kiri, luka terbuka pada leher sebelah kanan dan luka terbuka pada lengan kiri," terangnya. 

Saat ini peristiwa tersebut tengah ditangani Polres Jombang guna penyelidikan lebih lanjut, apakah ada unsur kriminalitas atau tidak. 

Sebelumnya, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal di lokasi kejadian, tidak ada satu pun warga setempat yang mengenali sosok korban. 

"Hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sementara, korban ini bukan warga Megaluh maupun Turipinggir. Bahkan, kami menduga kuat korban bukan berasal dari wilayah Jombang," ujar AKBP Ardi Kurniawan 

AKBP Ardi menjelaskan, pihaknya membuka kemungkinan jasad tersebut terbawa arus dari daerah lain mengingat Saluran Induk Mrican Kanan memiliki alur yang cukup panjang dan terhubung hingga wilayah Kediri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang petani di aliran Sekunder Turi Baru, Dusun Paras, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, pada Ahad (12/4/2026) siang.

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal di lokasi kejadian, tidak ada satu pun warga setempat yang mengenali sosok korban. 

"Hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sementara, korban ini bukan warga Megaluh maupun Turipinggir. Bahkan, kami menduga kuat korban bukan berasal dari wilayah Jombang," ujar AKBP Ardi Kurniawan dalam pesan yang diterima, Senin (13/4/2026). 

AKBP Ardi menjelaskan, pihaknya membuka kemungkinan jasad tersebut terbawa arus dari daerah lain mengingat Saluran Induk Mrican Kanan memiliki alur yang cukup panjang dan terhubung hingga wilayah Kediri. 

Kondisi debit air yang dilaporkan sempat tinggi sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi turut memperkuat dugaan tersebut. 

"Saat air menyusut, jasad korban dalam posisi tengkurap ditemukan tersangkut pada balok beton pembatas sungai," terangnya.

Polres Jombang berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menelusuri laporan orang hilang dari sejumlah daerah guna mengungkap identitas pria malang tersebut. 

"Kami akan berupaya maksimal mengungkap identitas korban sekaligus mendalami penyebab pasti kematiannya," tegas AKBP Ardi Kurniawan.

Kepala Dusun Paras, Johan Dwi Santoso, menerangkan bahwa saat ditemukan, kondisi jenazah masih relatif segar dengan tubuh tanpa busana. 

"Posisinya hanya mengenakan celana dalam saja. Saat dievakuasi petugas kepolisian dari Polsek Megaluh, baru diketahui ada luka sayatan parah di lehernya, seperti bekas gorokan. Kami belum tahu apakah ini murni pembunuhan atau bagaimana," ungkap Johan.

Saat ini, jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Jombang untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menggali penjelasan secara komprehensif dari pihak eksekutif, mencakup tahap perencanaan, penyusunan kebutuhan, hingga realisasi pengadaan. 

"Kami meminta penjelasan lengkap agar tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Disdikbud Jombang menjelaskan bahwa pengadaan barang tersebut dilaksanakan melalui sistem e-catalog versi 6. Pihak penyedia ditetapkan berdasarkan penawaran harga terendah yang tetap mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditentukan sebelumnya. 

Erna menegaskan, berdasarkan dokumen yang dipaparkan, seluruh mekanisme prosedural dinilai telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Secara prosedural, dari penjelasan dinas tidak ditemukan adanya permasalahan. RDP ini juga menjadi bentuk komitmen dewan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan," imbuhnya.

Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, menambahkan bahwa pihaknya telah membuka seluruh data dan tahapan proses secara transparan di hadapan anggota dewan. Ia memastikan tidak ada praktik pengondisian atau intervensi dalam penentuan penyedia barang.

"Semua murni melalui e-catalog. Spesifikasi Chromebook pun telah kami rancang sejak awal untuk menunjang kebutuhan pembelajaran digital di sekolah," jelas Wor Windari. 

Ia pun menegaskan kembali bahwa pengadaan dengan pagu anggaran miliaran rupiah tersebut telah berjalan sesuai koridor aturan yang ada. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam peninjauan yang dilakukan di SMAN 2 Jombang dan MAN 1 Jombang, Zulkifli Hasan mendapati fakta bahwa program MBG di lingkungan madrasah baru dimulai hari ini, sementara di sekolah umum telah berjalan selama berbulan-bulan.

"SMAN 2 sudah dapat makanan bergizi, sementara MAN 1 ini baru mulai hari ini. Memang kami sudah dua hingga tiga kali rapat agar percepatan dilakukan, khususnya untuk sekolah berbasis agama seperti tsanawiyah, aliyah, dan pondok pesantren," ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Zulhas mengungkapkan data bahwa cakupan program MBG di sekolah berbasis agama saat ini baru menyentuh angka 15 persen. Angka ini tertinggal cukup jauh dibandingkan cakupan di sekolah umum yang telah mencapai sekitar 85 persen.

"Di sekolah umum bahkan sudah ada yang berjalan enam sampai tujuh bulan. Sementara di sini baru mulai, sehingga anak-anak sempat mempertanyakan mengapa mereka belum mendapatkan," tambahnya.

Meski menyoroti soal waktu pelaksanaan, Menko Pangan menilai kualitas menu yang disajikan di MAN 1 Jombang sudah sangat layak dan memenuhi standar gizi. Ia sempat mengecek langsung menu seperti chicken katsu, sayur, buah, dan susu yang disajikan kepada para siswa.

"Menunya bagus sekali. Ini sudah sangat layak dan ada variasinya berkat inovasi dari masing-masing SPPG," ungkapnya.

Kepala MAN 1 Jombang, Saadatul Athiyah, menyambut positif realisasi perdana program MBG di sekolahnya. Ia menyebut bantuan makan siang bergizi ini sangat berarti bagi para siswa.

"Kami tentu senang, karena ini bisa mengurangi uang yang harus dikeluarkan anak-anak untuk membeli makan siang," ujar Saadatul.

Dijelaskan bahwa program MBG di MAN 1 Jombang menyasar sekitar 1.500 siswa dari tiga jenjang kelas. Jumlah ini diperkirakan menyusut menjadi 1.000 siswa setelah kelulusan kelas 12. Pendistribusian makanan hari ini bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sambong dan merupakan kali pertama sekolah tersebut menerima program ini secara resmi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 910 Kepala Keluarga (KK) menerima manfaat untuk jatah periode dua bulan, yakni Februari–Maret 2026. Setiap KK mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Pimpinan Cabang Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, menyatakan bahwa untuk Desa Purisemanding, pihaknya menyalurkan bantuan kepada 910 penerima dengan total 18.200 kilogram beras dan 3.640 liter minyak goreng.

"Kebutuhan pangan pokok bagi Bapak Ibu semuanya, bagi keluarganya, tentunya untuk ketahanan pangan keluarga masing-masing, baik beras maupun minyak goreng," ujar Muhammad Husin dalam sambutannya, Jumat (10/4/2026).

Husin menjelaskan, data penerima bantuan pangan ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program bantuan pangan ini didistribusikan pemerintah kepada 33.244.408 penerima atau KK di seluruh Indonesia.

"Untuk penerima bantuan pangan se-Kabupaten Jombang sebanyak 207.858 penerima. Total beras yang disalurkan sebanyak 4.157.160 kilogram dan minyak goreng sebanyak 831.432 liter," bebernya.

Ia menambahkan, program bantuan pangan ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tahun 2026 ini diberikan untuk yang pertama, yakni alokasi bulan Februari dan Maret. Mudah-mudahan nanti juga akan ada bantuan selanjutnya, apakah untuk alokasi April, Mei, dan bulan-bulan berikutnya," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Jombang mengapresiasi langkah Bulog dalam mendukung ketahanan pangan di Jombang. Merujuk hasil rapat high level meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 dan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-08 tanggal 9 Februari 2026, telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng menjadi salah satu program stimulus ekonomi tahun 2026.

"Merupakan program direktif Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan cadangan pangan nasional yang hari ini didistribusikan kepada seluruh warga negara Indonesia," terang Bupati Warsubi.

Menurut Bupati Warsubi, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut. 

"Total keseluruhan bantuan pangan diberikan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan (PBP) bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional (Data Sosek) yang ada di Desil 1 sampai dengan Desil 5," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kondisi tersebut dipicu oleh terganggunya distribusi minyak global, sehingga harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Situasi ini kemudian merembet ke berbagai sektor turunan, termasuk industri petrokimia.

Dalam industri ini, nafta menjadi salah satu bahan baku utama yang sangat bergantung pada minyak bumi. Nafta digunakan untuk memproduksi senyawa kimia seperti etilena, propilena, dan butadiena.

Berbagai senyawa tersebut selanjutnya diolah menjadi produk-produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah plastik, karet, bahan bakar, hingga pelarut industri.

Kenaikan harga nafta yang dipicu mahalnya minyak dunia membuat biaya produksi plastik ikut melonjak. Dampaknya, harga plastik di pasaran dalam negeri mengalami kenaikan cukup tajam.

Akmal (23), seorang pedagang sembako di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, mengungkapkan bahwa harga plastik kemasan mengalami lonjakan hingga sekitar 100 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi dalam waktu relatif singkat.

"Harga plastik bungkus naik rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000. Untuk kantong kresek, dari sebelumnya Rp29.000 sekarang menjadi Rp50.000 per pak," ucap Akmal kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut turut memengaruhi pola belanja konsumen. Meski kebutuhan plastik tidak bisa dihindari, jumlah pembelian cenderung mengalami penurunan.

"Pembeli tetap membutuhkan, tapi sekarang membeli dalam jumlah lebih sedikit dari biasanya," ujarnya melanjutkan.

Keluhan serupa disampaikan Anas, pedagang es sinom keliling yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga plastik terhadap usahanya. Ia mengaku biaya operasional meningkat.

Es dagangan Anas memang sangat membutuhkan plastik sebagai wadah utama. Terlebih, banyak pelanggannya yang ingin membungkus.

"Kalau es saya ini jelas sangat butuh plastik. Saya biasanya nyetok 50-100 plastik ukuran sedang. Kadang habis, kadang masih sisa sedikit," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, harga plastik pun ikut melonjak. Hal itulah yang kemudian disadari oleh Anas.

"Saya sadar itu pas mau nyetok plastiknya, lah kok harganya sudah naik drastis. Biasanya murah sekarang mahal. Ya mau tidak mau saya beli," ungkapnya.

Terlebih, keuntungan yang ia dapat dari berjualan es sinom tidak seberapa. Hal itulah yang kemudian membuat ia pusing dan memutar otak.

"Dulu plastik jadi kemasan paling murah. Sekarang harganya naik, otomatis keuntungan jadi makin tipis," pungkas Anas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pihak pesantren menilai kehadiran Menteri Haji dan Umrah, KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), dalam forum tertinggi organisasi tersebut, menjadi sinyal kuat terjalinnya harmonisasi antara pemerintah dan lembaga dakwah.

Munas X LDII resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa agenda lima tahunan ini bukan sekadar rutinitas pergantian kepengurusan, melainkan momentum strategis untuk mengevaluasi arah gerak organisasi serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. 

Chriswanto menyoroti dinamika global, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah hingga Eropa Timur, yang dinilai berdampak langsung pada ketahanan pangan, energi, dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, LDII berkomitmen untuk terus mendukung visi pembangunan nasional melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“LDII ingin terus hadir memberi kontribusi nyata melalui program-program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan negara,” ujar Chriswanto dalam keterangan diterima wartawan, Kamis (9/4/2026). 

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah KH Mochamad Irfan Yusuf yang hadir mewakili pemerintah menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta Munas.

Gus Irfan menekankan pentingnya peran ormas dan pesantren dalam merawat dakwah yang menyejukkan serta memperkuat karakter sosial masyarakat. Ia menyatakan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah dengan elemen masyarakat sipil.

“Pembangunan bangsa tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah. Harus ada sinergi dengan ormas, pesantren, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Gus Irfan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ponpes Gadingmangu, Nurul Firdaus, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Munas X LDII. Ia menilai tema yang diusung dalam Munas kali ini sangat relevan dengan semangat kemandirian yang selama ini ditanamkan kepada para santri. 

Menurutnya, pesantren masa kini tidak hanya dituntut fokus pada penguatan ilmu agama, tetapi juga harus membekali santri dengan kesadaran terhadap isu-isu strategis kebangsaan, termasuk ketahanan pangan dan energi.

“Keluarga besar Ponpes Gadingmangu mengapresiasi kehadiran Menteri Haji dan Umrah sebagai sinyal kuat harmonisasi pemerintah dan lembaga dakwah. Santri tidak hanya dibekali ilmu agama yang kuat, tetapi juga harus melek terhadap ketahanan pangan dan energi sebagai wujud bakti kepada negara,” tegas Nurul Firdaus.

Ponpes Gadingmangu berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi dakwah, dan lembaga pendidikan merupakan kunci penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Semangat kebersamaan dan kontribusi nyata dinilai menjadi modal utama agar bangsa Indonesia tetap kokoh dan berdaya saing. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden nahas itu terjadi pada Senin dini hari (6/4/2026) di sebuah rumah tempat korban menumpang tidur di Dusun Puton, Kecamatan Diwek. Pelaku yang diduga melakukan penghakiman fisik tersebut diketahui bernama Rokidi alias Roki.

Kepada wartawan, Kamis (9/4/2026), korban SS menuturkan kronologi pahit yang menimpanya. Malam nahas itu berawal dari niat baiknya untuk mengunjungi kediaman Rokidi di kawasan Kayangan, Kecamatan Diwek, guna mempererat tali persaudaraan usai Idulfitri. Sayangnya, saat tiba di lokasi, orang yang dituju tidak berada di tempat.

"Awalnya saya ke rumah saudara Rokidi mau silaturahmi Lebaran, tapi beliau tidak ada di rumah. Karena sudah malam, saya putuskan mampir ke rumah teman saya, Pak Darmawan di Dusun Puton, untuk numpang istirahat," tutur SS dengan nada lirih.

Sekitar pukul 00.30 WIB, saat korban tengah terlelap pulas, pintu rumah Darmawan tiba-tiba didatangi Rokidi. Tanpa adanya ruang untuk klarifikasi atau dialog, pelaku yang diduga telah dibakar emosi atas sebuah kesalahpahaman langsung bertindak layaknya hakim jalanan. SS yang baru saja terbangun dari tidur tak memiliki kesempatan untuk membela diri.

"Tahu-tahu dia sudah di dalam dan langsung main pukul. Kepala saya dibenturkan membabi buta. Saya sungguh kaget karena posisi baru bangun tidur. Sepertinya ada salah paham, tapi masa iya harus main hakim sendiri seperti itu," kenangnya.

Akibat aksi brutal tersebut, bagian kepala kanan SS mengalami luka robek yang cukup dalam. Darah bercucuran dan korban terpaksa harus mendapatkan perawatan medis serta jahitan untuk menutup lukanya.

Merasa harga dirinya diinjak-injak dan menjadi korban kekerasan sepihak, SS tidak tinggal diam. Ia langsung mendatangi kantor Polsek Diwek untuk menempuh jalur hukum atas aksi main hakim sendiri yang dialaminya. Laporan tersebut telah resmi dicatat pihak kepolisian dengan Nomor: LP/B/9/IV/2026/SPKT/POLSEK DIWEK/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR.

"Saya ini korbannya. Mau silaturahmi kok malah dihajar. Ini sudah masuk kategori main hakim sendiri. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Seharusnya masalah salah paham bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan omongan baik, bukan dengan kepalan tangan," tegasnya.

Dalam laporan polisi tersebut, pelaku diduga kuat melanggar Pasal 466 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Tindak Pidana Penganiayaan. 

Saat ini, jajaran Polsek Diwek tengah melakukan pengejaran dan penyelidikan lebih lanjut terhadap terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi petugas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam sambutannya di Malam Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Yusro, Rabu (8/4/2026), Mufid menekankan bahwa kunci keberlangsungan pers bukan terletak pada adaptasi teknologi semata, melainkan pada komitmen moral dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Dunia digital memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya yakin insan pers tidak akan pernah tergantikan, meskipun teknologi semakin canggih, bahkan di era AI saat ini,” ucap Mufid dalam pesan diterima wartawan, Kamis (9/4/2026). 

“Selama insan pers menjaga profesionalisme dan integritas, saya yakin pers tidak akan pernah mati," imbuhnya. 

Mufid, yang sehari-hari merupakan jurnalis MDTV, memandang peringatan HPN bukan sekadar seremoni rutin, melainkan bukti afirmatif kehadiran negara terhadap pilar keempat demokrasi. Ia menilai, eksistensi pers di Jombang harus berbanding lurus dengan kualitas pemberitaan yang mendidik dan beretika.

Pada kesempatan yang sama, PWI Jombang juga menggelar PWI Jombang Award. Mufid menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi konkret organisasi kepada elemen masyarakat yang telah mendedikasikan diri bagi pembangunan daerah, bukan sekadar acara penghargaan seremonial.

“Ini adalah komitmen kami untuk mengapresiasi kontribusi nyata bagi Kabupaten Jombang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka yang menjabat sebagai Mantri atau Pejabat Kredit Lini (PKL) di BRI Unit Keboan ini diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini telah dilakukan sejak Oktober 2025. Proses tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang kemudian diperbarui pada April 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan, MIC menjalankan aksinya dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Modus yang digunakan tersangka tergolong rapi, namun melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan," ucap Dyah Ambarwati kepada suarajatimpost.com, Rabu (8/4/2026).

Menurut Dyah, tersangka meloloskan permohonan kredit dari 11 debitur yang sebenarnya tidak memiliki usaha atau tidak memenuhi syarat (tidak layak). 

Meski mengetahui dokumen debitur tidak sesuai persyaratan, MIC tetap membuat formulir analisis dan evaluasi seolah-olah para debitur tersebut layak menerima dana KUR.

"Tersangka diduga menaikkan plafon kredit secara sepihak tanpa sepengetahuan debitur. Sebagai contoh, kredit yang seharusnya Rp100 juta dinaikkan menjadi Rp150 juta, di mana selisih Rp50 juta tersebut dikantongi oleh tersangka untuk kepentingan pribadi," terang Dyah.

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang melalui tim penyidiknya menyatakan bahwa saat ini total kerugian negara masih dalam proses perhitungan resmi oleh BPKP, namun estimasi awal mencapai angka Rp1,5 miliar.

"Status kredit saat ini sudah berada di posisi 'Col 5' atau macet total karena para debitur memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pelunasan sama sekali," ujar Jaksa Dyah.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, MIC langsung menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Jombang selama 20 hari ke depan guna memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.

Tersangka MIC dijerat dengan pasal berlapis, termasuk menggunakan KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal utama: Pasal 603 KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor. Pasal subsider: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Kejaksaan Negeri Jombang menegaskan akan terus mendalami kasus ini untuk melihat kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. (*)

Editor: Syaiful Aries

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membawa perubahan fundamental pada mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Perubahan ini diproyeksikan akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengendalikan tata ruang serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di wilayah administratif Kabupaten Jombang.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, menjelaskan bahwa poin paling signifikan dalam PP 28/2025 adalah perubahan indikator kewenangan penerbitan KKPR. Jika sebelumnya kewenangan ditentukan berdasarkan status modal, regulasi terbaru kini sepenuhnya mengacu pada batas wilayah administratif.

"Status Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak lagi menjadi indikator kewenangan. Selama lokasi usaha berada dalam satu wilayah kabupaten, maka penerbitan KKPR menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tersebut," ujar Imam Bustomi, Rabu (8/4/2026).

Secara teknis, pembagian kewenangan tersebut diatur sebagai berikut, Pemerintah Kabupaten/Kota: Menangani lokasi usaha yang berada dalam satu wilayah administratif kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi: Menangani lokasi usaha yang melintasi batas antar-kabupaten/kota. Pemerintah Pusat: Menangani lokasi usaha yang melintasi batas antar-provinsi.

Selain aspek kewenangan, sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) kini menerapkan standar perhitungan luasan lahan yang lebih presisi melalui peta poligon (berformat shapefile atau .shp). Dalam mekanisme terbaru, luas lahan akan terisi secara otomatis berdasarkan unggahan poligon dan tidak dapat diubah secara manual oleh pemohon.

Sistem memberikan toleransi terhadap selisih perbedaan angka antara dokumen fisik dan perhitungan digital. Sebagai contoh, jika sertifikat mencantumkan luas 100 meter persegi namun hasil perhitungan sistem OSS menunjukkan 110 meter persegi, maka angka yang digunakan secara resmi adalah hasil perhitungan sistem, selama bentuk poligon lahan sesuai dengan kondisi lapangan.

Regulasi terbaru juga memperketat pemberian perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebelumnya, pernyataan mandiri dapat terbit untuk seluruh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) selama modal usaha di bawah Rp5 miliar.

Namun, berdasarkan PP 28/2025, pernyataan mandiri kini hanya diberikan bagi kegiatan usaha skala mikro dengan kategori KBLI risiko rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan aspek keamanan dan kesesuaian ruang pada jenis usaha yang memiliki dampak lebih kompleks.

Terkait masa berlaku, durasi validitas KKPR kini berbanding lurus dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah. Pemerintah mengatur dua skema utama, yakni Belum Memiliki Tanah: KKPR berlaku selama tiga tahun sebagai masa perolehan lahan.

Lalu, Sudah Memiliki Tanah, dimana masa berlaku KKPR mengikuti durasi hak atas tanah yang dimiliki. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memegang Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun, maka KKPR akan berlaku dalam jangka waktu yang sama.

Meskipun PP 28/2025 telah diundangkan, Imam Bustomi mengakui adanya kendala teknis pada sistem OSS RBA yang belum sepenuhnya mengakomodasi prosedur terbaru. Salah satunya adalah mekanisme pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dilakukan di awal sebelum verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tata ruang.

Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan otoritas pusat agar sinkronisasi sistem segera tuntas guna memastikan pelayanan perizinan di daerah berjalan optimal.

"Hingga saat ini, pelaksanaan KKPR berusaha sebagian masih mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2021. Hal ini disebabkan sistem OSS belum sepenuhnya terintegrasi dengan perubahan aturan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Kegiatan survei ini kami jadwalkan seminggu dua kali, setiap Selasa dan Kamis, kecuali tidak ada permohonan di minggu sebelumnya. Meski hanya ada satu permohonan, tetap kami lakukan survei," pungkas Imam Bustomi. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa terjadi sekitar pukul 01.35 WIB. Nanang, saksi di lokasi, menuturkan keberadaan api muncul dari tumpukan kayu di dalam gudang. Warga sempat berupaya memadamkan api secara gotong royong dengan peralatan seadanya. Namun, api cepat membesar dan sulit dikendalikan.

Laporan kejadian diterima petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) sekitar pukul 01.45 WIB. Tim bergerak dari Pos Damkar Mojoagung menuju lokasi pada pukul 01.50 WIB. Sekitar pukul 02.10 WIB, petugas tiba dan langsung berupaya lakukan pemadaman serta pendinginan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.10 WIB.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, seluruh isi gudang dan tempat produksi pentol hangus terbakar.

Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, menyampaikan tim gabungan bergerak cepat setelah menerima laporan warga. 

"Begitu laporan masuk, petugas langsung kami kerahkan ke lokasi. Dua unit fire pumper truck diterjunkan untuk mempercepat proses pemadaman," ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk relawan dan warga setempat. 

"Sinergi petugas damkar, relawan, perangkat desa, serta masyarakat sangat membantu proses pemadaman sehingga api bisa segera dikendalikan," katanya.

Proses penanganan melibatkan Pos Damkar Mojoagung, Pos Damkar Jombang, Gatana, Bagana, perangkat desa, serta warga sekitar. Saat ini kondisi di lokasi telah dinyatakan aman setelah dilakukan pendinginan. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari kegiatan halal bihalal yang digelar oleh perguruan PSHT ranting Tanjungwarung, Kecamatan Kabuh. Acara yang seharusnya hanya diikuti anggota ranting setempat itu berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Usai acara, muncul iring-iringan konvoi yang bergerak dari arah Kabuh menuju pusat kota. Para peserta konvoi membawa dan mengibarkan atribut perguruan masing-masing. Situasi tersebut memicu ketegangan hingga berujung bentrok dengan kelompok dari perguruan lain, yakni Kera Sakti.

"Para penggembira ini mengibarkan atributnya masing-masing. Sehingga, dari peristiwa tersebut menimbulkan bentrok dengan perguruan silat lain, yaitu Perguruan Kera Sakti," ucap AKP Dimas, Selasa (7/4/2026).

Polisi mencatat setidaknya dua lokasi kejadian, yakni di wilayah Mojosongo dan Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek. 

"Di kedua lokasi tersebut terdapat korban dari masing-masing perguruan, baik dari PSHT maupun Kera Sakti," ujar Dimas.

Dari hasil penyelidikan siniar melalui rekaman video yang beredar, polisi telah mengidentifikasi lebih dari 30 orang terduga pelaku. 

"Beberapa orang sudah kami amankan beserta kendaraan dan atribut yang digunakan. Sisanya akan kami jemput satu per satu untuk dimintai keterangan," ungkapnya.

Selain pengejaran terhadap pelaku, polisi juga akan menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan peserta konvoi. Seluruh kendaraan yang terlibat akan dikenai sanksi tilang karena dinilai mengganggu ketertiban serta tidak memenuhi kelengkapan berkendara.

"Atas arahan Bapak Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, seluruh kendaraan akan dilakukan penilangan karena mengganggu ketertiban lalu lintas dan beberapa kendaraan tidak dilengkapi perlengkapan," katanya.

Kasat Samapta Polres Jombang, AKP Arip, menambahkan bahwa sebagian peserta konvoi berasal dari luar daerah, seperti Kediri dan Nganjuk. Dalam perjalanan, mereka terlihat membawa atribut perguruan dan mengenakan pakaian seragam hitam.

Petugas gabungan dari Sat Samapta dan Satlantas dikerahkan melakukan patroli serta penyekatan di sejumlah ruas jalan, terutama di jalur Ploso hingga Tembelang. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diamankannya tiga orang di Jalan Raya Desa Sambongdukuh sekitar pukul 16.00 WIB.

"Tidak ditemukan senjata tajam saat pemeriksaan. Kasusnya sudah kami serahkan ke Satreskrim untuk penanganan lebih lanjut," beber Arip.

Dimas menegaskan, penanganan kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah serta pengurus perguruan silat di semua tingkatan.

"Pada intinya kita tidak anti perguruan silat. Namun, semua pihak harus bersama-sama menjaga ketertiban. Perguruan seharusnya menjadi wadah pembinaan, bukan ajang unjuk kekuatan yang meresahkan masyarakat. Siapa pun yang mengganggu ketertiban di masyarakat akan kita tindak tegas," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

"Kita berharap agar muktamar yang akan datang ini benar-benar bisa memilih pengurus yang bersih. Menurut saya, miqat-nya (kriteria) itu tanpa uang. Artinya, proses berangkatnya tanpa menggunakan uang dalam arti suap-menyuap dan sebagainya," ujar Gus Fahmi kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia mengakui bahwa Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah menetapkan sejumlah usulan terkait kriteria calon pimpinan PBNU mendatang. 

Meski demikian, Gus Fahmi secara pribadi berharap calon Ketua Umum PBNU tidak hanya berasal dari kalangan pesantren.

"Saya pribadi ingin agar kepengurusan yang akan datang seperti zaman pertama berdiri. Artinya, calon ketua umum itu tidak harus dari kalangan pesantren, tidak harus dari kalangan Gus, kiai, dan sebagainya. Dulu pengurus pertama PBNU itu Haji Hasan Gipo, ketua umumnya saudagar, pengusaha. Beliau rela menjual asetnya untuk menghidupi NU," kenangnya.

Menjelang Muktamar ke-35, setidaknya telah muncul 13 nama calon. 

Namun, menurut Gus Fahmi, jika nantinya Ketua Umum PBNU berasal dari kalangan pengusaha atau konglomerat, NU diharapkan bisa lebih mandiri dalam menjalankan roda organisasi.

"Sopo ngerti ono pengusaha konglomerat sing gelem nguripi NU, (siapa tahu ada pengusaha konglomerat yang mau menghidupi NU). Misalnya, walaupun mungkin tidak begitu alim, tidak begitu bisa mengaji, tetapi yang penting bisa menghidupi NU. Ini bagi saya tentu menarik, punya modal agar NU mandiri. Jadi tidak hanya bermodal proposal nantinya," tegas Gus Fahmi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolsek Diwek, AKP Achmad Darul Huda, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan petugas telah mendatangi lokasi kejadian dan saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Laporan sudah kami terima, anggota juga sudah ke lokasi. Saat ini masih dalam proses pendalaman," kata AKP Achmad Darul Huda saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/4/2026).

Rumah milik pasangan Nanik dan Sunarto menjadi sasaran perbuatan orang tak dikenal. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 03.30 WIB, saat penghuni rumah mencium bau menyengat dari dalam rumah. Setelah ditelusuri, sumber bau berasal dari cairan limbah septiktank yang menggenang di area depan pintu dan merembes ke dalam rumah.

Anak korban, Tri Diyah Wari, mengungkapkan bahwa limbah tersebut diduga sengaja disiramkan oleh pelaku melalui celah pintu dan jendela. Kondisi tersebut membuat kedua orang tuanya panik dan segera meminta bantuan keluarga.

"Air limbah itu sudah masuk ke dalam rumah. Diduga disiram lewat sela pintu dan jendela," ucap Tri Diyah.

Menurutnya, kejadian ini merupakan yang pertama kali dialami keluarganya. Ia mengaku khawatir aksi tersebut dapat berulang dan berpotensi berkembang menjadi ancaman yang lebih serius.

"Itu jelas dimasukkan ke dalam rumah lewat sela-sela pintu dan jendela. Setelah kejadian itu, ibu saya menelepon saya dan ketakutan," katanya.

Tri juga memastikan orang tuanya tidak memiliki konflik dengan pihak mana pun yang dapat memicu aksi tersebut. Selain itu, ia menegaskan tidak ada kerusakan atau kebocoran pada septiktank rumah, sehingga kuat dugaan limbah berasal dari luar.

"Orang tua saya tidak punya masalah sama siapa pun sebelumnya. Jadi dengan adanya kejadian ini, kami juga bingung," ungkapnya.

Atas kejadian itu, pihak keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Diwek agar segera ditindaklanjuti dan pelaku dapat diungkap. Polisi pun kini terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku teror yang meresahkan warga setempat. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kelima dari tujuh nama tersebut merupakan hasil pemetaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, sementara dua nama lainnya muncul dalam forum Muscab DPC PKB Jombang.

Ketujuh kandidat Ketua DPC PKB Jombang yang dijagokan antara lain: Hadi Atmaji (Ketua DPC PKB Jombang periode sebelumnya sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Jombang), Anas Burhani (Sekretaris DPC PKB Jombang), Walyul Hakim, Kartiyono (anggota Fraksi PKB Jombang di DPRD Jombang), Fauzan (anggota Fraksi PKB Jombang di DPRD Jombang), Erna Kuswati, serta KH Salmanuddin Yazid (Wakil Bupati Jombang).

Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Subaidi Muchtar, menjelaskan bahwa seluruh kandidat akan menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dalam dua tahap. Tahap pertama berupa psikotes bekerja sama dengan Lembaga Psikologi Universitas Negeri Malang, dijadwalkan pada 10-11 April 2026 di Malang.

"Hasil psikotes akan menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yakni wawancara oleh DPP. Dari situ akan terlihat kompetensi, kapasitas kepemimpinan, hingga kesiapan para calon," ungkap Subaidi, Senin (6/4/2026).

Seluruh berkas hasil Muscab langsung dibawa ke DPW di Surabaya dan diteruskan ke DPP pada hari yang sama untuk diproses lebih lanjut.

Selain pemilihan ketua, Muscab juga merumuskan sejumlah strategi organisasi. Penguatan kaderisasi menjadi fokus utama karena dinilai sebagai fondasi kekuatan partai. Penyusunan program kerja diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat, seperti tantangan petani, nelayan, hingga kesejahteraan santri.

PKB juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program-program strategis di daerah. Di tengah dinamika global, partai diminta lebih kreatif dan responsif menghadapi potensi krisis pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta penurunan daya beli masyarakat.

Subaidi menambahkan, mekanisme seleksi berbasis UKK merupakan upaya PKB melahirkan pemimpin berkualitas dan menghindari pola pemilihan yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Pendekatan ini berbasis kompetensi dan kapasitas, bukan sekadar popularitas," bebernya.

PKB juga membuka ruang bagi generasi muda dan perempuan dalam struktur kepengurusan. Bahkan, terdapat kebijakan bahwa minimal 30 persen posisi ketua DPAC diisi oleh perempuan dengan usia di bawah 35 tahun.

Sementara itu, DPP PKB, Daniel Johan, menyampaikan bahwa forum Muscab telah menerima laporan pertanggungjawaban DPC PKB Jombang dengan baik. 

"Laporan pertanggungjawaban DPC diterima dengan baik. Kemudian muncul sejumlah nama calon ketua yang akan mengikuti proses lanjutan," ujarnya.

Dengan total tujuh kandidat yang akan mengikuti seleksi lanjutan, bursa pemilihan Ketua DPC PKB Jombang dipastikan berlangsung sengit dan menarik untuk dinantikan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua DPC PKB Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan bahwa Muscab menjadi forum penting bagi gerak langkah partai ke depan.

"Muscab ini menjadi forum penting untuk konsolidasi sekaligus menentukan arah kebijakan partai ke depan," ujar Hadi Atmaji dalam pesan yang diterima pada Ahad (5/4/2026).

Hadi menegaskan bahwa kekuatan utama PKB Jombang terletak pada soliditas para kader. Seluruh jajaran, mulai dari tingkat anak cabang hingga cabang, memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan garis kebijakan partai.

Selain sebagai ajang evaluasi, Muscab juga akan membahas program kerja strategis yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Hadi, hasil forum tersebut akan berpengaruh terhadap penguatan peran partai di tingkat daerah.

Hadi berharap pelaksanaan Muscab berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan menjunjung tinggi kebersamaan.

"Momentum ini kami harapkan dapat mempererat hubungan antarkader sekaligus memperkuat semangat perjuangan partai," pungkasnya.

Ketua Panitia Muscab, Mochammad Fauzan, yang juga Komandan DKC Panji Bangsa Jombang, menilai Muscab kali ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi titik awal perubahan arah politik PKB di Jombang agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurutnya, partai berlambang bola dunia itu ingin tampil lebih terbuka, progresif, serta memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan.

Salah satu hal yang ditekankan dalam konferensi pers tersebut adalah komitmen PKB Jombang untuk memperkuat prinsip inklusivitas. Fauzan menegaskan bahwa partainya tidak membatasi diri hanya pada kelompok tertentu.

Ia menyebut PKB membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat membangun daerah, tanpa memandang latar belakang agama maupun kelompok sosial.

"PKB adalah rumah bersama. Siapa pun yang memiliki visi memajukan Jombang dipersilakan bergabung," kata Fauzan.

Selain itu, Muscab kali ini juga akan menjadi momentum regenerasi di tubuh partai. Keterlibatan berbagai badan otonom yang didominasi generasi muda disebut sebagai sinyal kuat bahwa PKB Jombang ingin memberi ruang lebih luas bagi Generasi Z untuk berperan dalam kepengurusan.

Fauzan menegaskan, generasi muda tidak hanya akan ditempatkan sebagai pelengkap, tetapi akan didorong masuk ke dalam posisi strategis di struktur kepengurusan DPC. Ia menilai gagasan dan perspektif baru dari kalangan muda sangat penting agar partai tetap relevan dengan dinamika politik dan sosial saat ini. (*)

Editor: Danu

Penyerahan dokumen vital ini pada Kamis (5/3/2026) lalu, menandakan bahwa fasilitas kesehatan milik kepolisian tersebut telah berhasil melalui serangkaian uji teknis ketat dan dinyatakan memenuhi standar kelaikan operasional sesuai regulasi nasional.

Prosesi penyerahan dilakukan langsung oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, didampingi Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Edy Yulianto, serta Subkoordinator Bina Konstruksi dan Tata Bangunan, Irma Fitriana, S.T. Dokumen tersebut diterima oleh jajaran manajemen RS Bhayangkara sebagai bukti otentik kesiapan infrastruktur gedung dalam melayani masyarakat.

Dalam perspektif teknis dan jurnalistik, SLF bukan sekadar berkas administratif. Bagi bangunan dengan fungsi pelayanan kesehatan seperti RS Bhayangkara, SLF merupakan instrumen perlindungan publik yang memastikan gedung memiliki daya tahan struktur yang andal, sistem proteksi kebakaran yang mumpuni, serta standar sanitasi dan pencahayaan yang memadai.

Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menekankan bahwa penerbitan SLF ini didasarkan pada hasil audit komprehensif oleh tim teknis dan tenaga ahli. Standar penilaian mencakup empat aspek krusial: keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan aksesibilitas.

"Kegiatan ini adalah wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam memastikan bangunan gedung pelayanan publik telah memenuhi kelaikan sesuai standar teknis yang berlaku. Dengan diterbitkannya SLF, masyarakat tidak perlu ragu, karena bangunan RS Bhayangkara dinyatakan aman dan layak dioperasikan secara legal," ujar Bustomi dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/4/2026).

Di Indonesia, kepemilikan SLF merupakan kewajiban mutlak bagi setiap bangunan gedung, utamanya fasilitas umum dan bangunan usaha. Tanpa dokumen ini, sebuah gedung secara hukum dianggap belum tuntas dalam memenuhi syarat keamanan bagi para penghuni dan penggunanya.

Langkah proaktif RS Bhayangkara dalam mengurus SLF diharapkan dapat menjadi pemantik bagi pengelola gedung lain di Kabupaten Jombang. Dinas PUPR memproyeksikan adanya peningkatan kesadaran administratif bagi para pemilik bangunan gedung, baik dari kalangan swasta maupun instansi pemerintah, untuk segera melakukan sertifikasi serupa.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran pemilik dan pengelola bangunan gedung di Jombang semakin meningkat. Tujuan akhirnya adalah terciptanya tata bangunan yang aman, tertib secara administrasi, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat sebagai pengguna akhir," pungkas Bustomi.

Dengan kepemilikan SLF ini, RS Bhayangkara Jombang kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk terus mengembangkan kualitas layanannya, sekaligus memberikan kepastian bahwa infrastruktur pendukung medis di Kabupaten Jombang terus bergerak menuju standar nasional yang lebih profesional dan aman. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah preventif ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan strategi mitigasi risiko di tengah ancaman angin kencang yang kerap menyertai hujan deras di wilayah Jombang belakangan ini.

Kegiatan pemangkasan kali ini diprioritaskan pada dua urat nadi transportasi kabupaten, yakni ruas jalan Cukir–Mojowarno dan Selorejo–Mojoroto. Kedua jalur ini dipilih berdasarkan hasil pemetaan risiko yang menunjukkan kepadatan arus lalu lintas serta keberadaan pohon-pohon tua dengan tajuk yang terlalu rimbun.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, menegaskan bahwa kriteria pohon yang menjadi sasaran pemangkasan telah ditentukan secara selektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem jalan sekaligus aspek keamanan.

"Pohon-pohon yang dipangkas adalah yang kondisinya sudah rapuh, terlalu rindang sehingga membebani batang utama, maupun yang secara struktur miring dan berpotensi roboh saat diterjang angin kencang," ujar Bustomi saat dikonfirmasi pada Kamis (02/04/2026).

Eksekusi di lapangan dipercayakan sepenuhnya kepada Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Bidang Bina Marga. Tim ini tidak hanya bertugas melakukan pemangkasan (pruning) secara terencana, tetapi juga disiagakan 24 jam untuk merespons laporan darurat.

Poin-poin Utama Operasi Tim URC:

1. Pemangkasan Selektif: Mengurangi beban dahan tanpa mematikan pohon agar fungsi peneduh tetap terjaga.

2. Pembersihan Jalur: Memastikan sisa pangkasan tidak mengganggu drainase atau badan jalan.

3. Respon Cepat: Penanganan langsung di lokasi jika ditemukan pohon tumbang pasca-badai guna mencegah kemacetan panjang.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi untuk menekankan pentingnya upaya antisipasi dini. Kita tidak ingin menunggu jatuh korban atau kerusakan infrastruktur baru bergerak. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas tertinggi kami," tambah Bustomi.

Selain aspek keselamatan, Dinas PUPR Jombang juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran mobilitas ekonomi masyarakat. Jalur Cukir–Mojowarno, misalnya, merupakan akses vital bagi distribusi barang dan aktivitas harian warga.

Dengan dilaksanakannya pemangkasan ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan akibat pohon tumbang yang menimpa pengendara, melindungi infrastruktur kabel jaringan listrik dan telekomunikasi, serta memberikan jarak pandang yang lebih luas bagi pengemudi saat hujan lebat.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas PUPR mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada saat berkendara di tengah cuaca buruk. Masyarakat juga diminta segera melaporkan melalui saluran resmi jika menemukan pohon di tepi jalan yang kondisinya membahayakan. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Pada Rabu (1/4/2026), otoritas terkait mengerahkan alat berat untuk menormalisasi aliran sungai di Jembatan Avour Watudakon, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben. Langkah ini diambil guna mengantisipasi penyumbatan aliran air yang kian krusial di tengah cuaca ekstrem.

Tindakan tersebut dilakukan menyusul terjadinya penumpukan material sampah domestik dan limbah alam yang tersangkut pada pilar jembatan. Apabila dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu luapan air ke permukiman warga dan lahan pertanian di wilayah Kesamben.

Berbeda dengan pembersihan manual, kali ini Dinas PUPR Jombang menerjunkan unit Excavator Pindad PC 140. Penggunaan alat berat produksi dalam negeri ini dipilih karena spesifikasinya yang mumpuni untuk menjangkau titik-titik sulit di bawah konstruksi jembatan, serta memiliki kapasitas angkut material yang besar.

Proses evakuasi sampah berlangsung intensif sejak pagi hari. Berbagai jenis sampah diangkat dari dasar sungai, mulai dari sumbatan bambu (barongan), ranting pohon, hingga limbah rumah tangga. Upaya ini bertujuan mengembalikan fungsi hidrolis saluran Avour Watudakon.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, menegaskan bahwa pembersihan ini merupakan bagian dari agenda rutin yang statusnya ditingkatkan menjadi prioritas selama musim penghujan. Menurutnya, sumbatan di bawah jembatan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya backwater atau aliran air balik yang memicu banjir rob di hulu sungai.

"Pembersihan ini rutin kami lakukan sebagai langkah konkret menangkal bencana alam, khususnya banjir. Fokus kami adalah memastikan tidak ada hambatan pada struktur bangunan air seperti jembatan ini, karena di sinilah titik paling rawan terjadinya penumpukan sampah," ujar Bustomi, Jumat (3/4/2026).

Bustomi menambahkan, saluran Avour Watudakon memiliki peran vital dalam sistem drainase regional di Kecamatan Kesamben. Sedikit saja hambatan di titik ini dapat berdampak luas pada mobilitas dan ekonomi masyarakat desa sekitar.

Meskipun Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dari Dinas PUPR dikerahkan secara berkala, Imam Bustomi mengingatkan bahwa solusi permanen dari banjir bukan hanya terletak pada normalisasi sungai, melainkan juga pada perubahan perilaku kolektif.

Catatan Strategis Dinas PUPR Jombang:

• Normalisasi Berkala: Melakukan pengerukan sedimen dan pembersihan sampah secara terjadwal di titik-titik rawan.

• Optimalisasi Alat Berat: Memastikan seluruh armada, termasuk Excavator Pindad PC 140, dalam kondisi prima untuk penanganan darurat.

• Edukasi Publik: Mengajak warga desa di sepanjang aliran sungai untuk berhenti menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir.

"Kami bekerja di hilir dengan membersihkan sampah, namun harapan besar kami adalah masyarakat di hulu juga ikut menjaga dengan tidak membuang sampah ke sungai. Dengan aliran yang lancar, risiko banjir dapat kita minimalisir secara signifikan," pungkas Bustomi.

Dengan tuntasnya pembersihan di Jembatan Avour Watudakon ini, Dinas PUPR Jombang memastikan akan terus memantau titik-titik jembatan lain di seluruh Kabupaten Jombang yang memiliki karakteristik serupa guna menjamin keamanan warga dari ancaman luapan air. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, membenarkan peristiwa nahas tersebut. Ia menyebutkan bahwa dua korban jiwa dalam kecelakaan ini adalah pengendara motor dan penumpangnya.

"Benar, laka antara sepeda motor dan truk parkir, dua korban meninggal dunia," ujar Ipda Siswanto dalam pesan yang diterima, Rabu (1/4/2026).

Menurut keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat truk Mitsubishi bernopol H 1392 HG yang dikemudikan Heri (39), warga Pati, sedang berhenti di bahu jalan dalam posisi menghadap ke utara dengan muatan kendaraan di atasnya.

Saat itu, melaju sepeda motor Honda Beat Street bernopol S 4405 AY yang dikendarai Agustin (29), warga Desa Sugihwaras, berboncengan dengan putrinya yang masih berusia tiga tahun, Binar. Motor melaju dari arah selatan menuju utara.

Saksi mata bernama Yanto (32) mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang gelap diduga menjadi faktor penyebab kecelakaan.

"Motor dari selatan ke utara, kemungkinan tidak melihat karena kondisi gelap. Langsung menabrak bagian belakang truk, motornya sampai menempel," ujar Yanto.

Benturan keras membuat kedua korban terjatuh. Binar ditemukan tergeletak di atas sepeda motor, sementara sang ibu berada di bawah kendaraan. Keduanya meninggal dunia di tempat kejadian.

Saat ini, petugas kepolisian masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Kendaraan yang terlibat telah diamankan untuk proses lebih lanjut.

"Kendaraan sudah diamankan, untuk penyebab pasti masih kami dalami," beber Ipda Siswanto.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, agar lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara di malam hari, serta bagi pengemudi kendaraan berat untuk memperhatikan keamanan saat parkir di bahu jalan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kerusakan terjadi di RT 06/RW 03 dan mulai diketahui warga pada Selasa (31/3/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Jalan paving yang berada di bantaran Sungai Pojok runtuh setelah tergerus arus deras saat banjir melanda kawasan tersebut.

Kepala Desa Pojok Klitih, Siti Roaini, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa tingginya debit air menjadi faktor utama amblesnya jalan karena struktur tanah di sekitar sungai tidak mampu menahan tekanan.

"Jalan tersebut berada tepat di samping Sungai Pojok, sehingga rawan tergerus saat debit air meningkat," ucapnya dalam pesan yang diterima wartawan, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, jalan yang rusak merupakan akses lingkungan warga, bukan jalur utama penghubung antardusun. Adapun panjang jalan yang ambles diperkirakan mencapai 2,5 meter dengan lebar sekitar 3 meter.

Akibat kejadian itu, akses jalan ditutup demi keselamatan warga. Penutupan ini berdampak pada aktivitas masyarakat setempat, meskipun masih tersedia jalur alternatif di gang sekitar lokasi.

"Untuk sementara, warga masih bisa menggunakan jalan lain di sekitar lokasi, meskipun aktivitas menjadi sedikit terganggu," katanya.

Pemerintah Desa Pojok Klitih berencana segera melakukan perbaikan agar akses warga kembali normal. Pihak desa juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam proses pemulihan infrastruktur tersebut.

Sementara itu, banjir dilaporkan telah surut pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB. Tidak ada kerusakan signifikan pada rumah warga, meski sejumlah rumah sempat tergenang air.

Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Marmoyo dan Sungai Rapah Ombo meluap. Air kemudian mengalir ke wilayah permukiman yang lebih rendah, termasuk Dusun Pojok, dengan ketinggian air sempat mencapai sekitar pinggang orang dewasa.

Selain Dusun Pojok, banjir juga merendam sejumlah wilayah lain di Kecamatan Plandaan, di antaranya Dusun Rapahombo dan Dusun Kedungdendeng, Desa Jiporapah. Warga menyebut banjir kali ini tergolong lebih parah dibanding biasanya karena air sempat masuk ke dalam rumah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Data Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 yang dirilis Yayasan Harmoni Jombang bersama Women’s Crisis Center (WCC) Jombang mencatat, lingkungan pendidikan menjadi lokasi dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, sedikitnya tujuh kasus terjadi di lingkungan sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal seperti pesantren, madrasah, dan TPQ.

Relasi pelaku didominasi oleh guru dan pengasuh, yang menunjukkan adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban.

"Dominasi relasi pelaku sebagai guru dan pengasuh menegaskan adanya ketimpangan relasi kuasa dan menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, baik formal maupun non formal," ujar Ana Abdillah, Direktur WCC Jombang, dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (1/4/2026).

Yang menjadi perhatian utama, sejumlah kasus menunjukkan adanya praktik manipulasi berbasis agama, salah satunya melalui modus yang disebut nikah gaib. Dalam praktik ini, pelaku menggunakan narasi religius dengan mengklaim telah menikahi korban secara spiritual atau gaib. Korban kemudian ditekan untuk menerima tindakan tersebut sebagai bagian dari kewajiban agama, bentuk ibadah, atau ujian keimanan.

Tak jarang, korban juga dijanjikan pahala, keselamatan keluarga, hingga imbalan spiritual tertentu agar menuruti kehendak pelaku. Pelaku biasanya memposisikan diri sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama lebih tinggi, sehingga korban merasa harus patuh dan tidak berani mempertanyakan.

Selain manipulasi ideologis, pelaku juga menggunakan ancaman dan tekanan psikologis, termasuk intimidasi serta ancaman penyebaran konten pribadi, untuk mengontrol korban.

"Dalam konteks anak, tidak ada istilah suka sama suka. Relasi tersebut sejak awal sudah timpang, sehingga anak tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui cara-cara simbolik dan psikologis yang kompleks," beber Ana.

Posisi pelaku sebagai figur otoritas membuat korban berada dalam situasi rentan dan sulit melawan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, serta belum efektifnya mekanisme pengaduan.

Selain lingkungan pendidikan, WCC Jombang juga mencatat 6 kasus kekerasan di lingkungan kerja sepanjang 2025. Relasi pelaku didominasi oleh atasan dan rekan kerja, mencerminkan pola ketimpangan kuasa yang serupa.

"Lingkungan kerja mencakup relasi pelaku seperti atasan, rekan kerja, majikan, maupun relasi kerja informal lainnya. Kasus kekerasan terjadi di berbagai lokasi kerja, seperti kantor, pabrik, rumah majikan, serta ruang kerja lain yang terkait dengan aktivitas pekerjaan korban," jelas Ana.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari hingga Desember 2025, WCC Jombang mendampingi 127 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 75 kasus kekerasan seksual dengan rincian 18 pelecehan seksual fisik, 2 pelecehan seksual non-fisik, 4 pemaksaan perkawinan, 14 kekerasan seksual berbasis elektronik, 34 perkosaan, dan 3 pemaksaan aborsi.

Selain itu, tercatat 45 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta satu kasus tindak pidana pembunuhan berbasis gender berupa perkosaan yang disertai pembunuhan berencana. Dari keseluruhan kasus tersebut, tujuh perempuan mengalami ancaman pembunuhan, termasuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan, dan kerja.

WCC Jombang menilai temuan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan serta pengawasan ketat terhadap relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

"Kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung secara luas, berulang, dan terjadi dalam relasi personal maupun institusional," pungkas Ana.

Temuan ini menunjukkan bahwa tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah dan pesantren, justru dapat menjadi ruang menyakitkan bagi korban kekerasan jika sistem perlindungan tidak berjalan efektif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, menjelaskan bahwa Raperda ini akan mengatur secara tegas hak dan kewajiban pendidik serta tenaga kependidikan.

“Harapannya, ada dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada guru, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini muncul,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, cakupan perlindungan dalam Raperda ini berlaku bagi seluruh pendidik tanpa membedakan status kepegawaian maupun jenjang pendidikan.

“Semua guru masuk dalam cakupan, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, dari jenjang SD hingga SMA. Jadi ini menyasar seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Jombang,” tegasnya.

Wor Windari menambahkan, apabila Raperda disahkan, langkah tersebut akan ditindaklanjuti dengan regulasi teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu, Raperda juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri atas praktisi pendidikan, ahli hukum, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Satgas tersebut akan berperan menangani persoalan pendidik, khususnya melalui mediasi untuk kasus-kasus yang tidak langsung masuk ke ranah hukum.

“Tidak semua persoalan harus langsung diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan adanya Satgas, diharapkan bisa dilakukan mediasi atau penanganan awal,” ungkapnya.

Saat ini, pembahasan Raperda telah memasuki tahap kedua. DPRD Jombang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus melakukan pembahasan bersama Disdikbud dan pihak terkait, dengan harapan Raperda segera rampung menjadi payung hukum yang komprehensif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, dan dihadiri para Pejabat Utama (PJU), kapolsek jajaran, seluruh personel Polres Jombang, serta Ketua Bhayangkari Ny. Olivia Ardi beserta pengurus Bhayangkari Cabang Jombang.

Dalam arahannya usai libur Idulfitri, Kapolres Jombang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel. Ia mengakui bahwa selama menjabat kurang lebih satu tahun dua bulan di Polres Jombang, sebagai manusia biasa dirinya tak luput dari kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

“Atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kekhilafan yang ada dapat dimaafkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga memberikan apresiasi atas dedikasi, kinerja, serta loyalitas seluruh anggota dalam pelaksanaan Operasi Ketupat selama masa Idulfitri. Ia menilai operasi tersebut berjalan lancar berkat kerja sama dan kekompakan seluruh personel.

Kapolres turut menyoroti keberhasilan jajarannya dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk upaya pencegahan penyalaan petasan serta penerbangan balon udara yang berpotensi membahayakan.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh anggota, sehingga berbagai potensi gangguan dapat kita cegah dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personel untuk terus menanamkan niat tulus dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Semoga setiap pekerjaan yang kita lakukan diniatkan dengan ikhlas sebagai bentuk pengabdian, sehingga menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua,” tuturnya.

Kegiatan apel perdana ini kemudian ditutup dengan sesi halalbihalal yang bertujuan mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kekompakan antarpersonel setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Kapolres berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus dijaga guna mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tragis tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya harus menjalani perawatan intensif.

Insiden bermula sekitar pukul 15.00 WIB ketika para pekerja tengah menyelesaikan panen padi borongan di lahan milik warga setempat, Sholikin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pemanenan sempat dihentikan sementara saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Setelah intensitas hujan mereda dan cuaca dianggap membaik, para pekerja kembali melanjutkan proses pengangkutan hasil panen. Namun, di tengah aktivitas tersebut, sambaran petir secara tiba-tiba mengenai dua orang pekerja yang berada di area terbuka.

Kapolsek Kesamben, Iptu Niswan, saat dikonfirmasi membenarkan insiden tersebut. Korban meninggal dunia diidentifikasi bernama Joni (40), warga Dusun Sini, Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan. Korban mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian dengan luka bakar serius akibat induksi elektrik dari petir.

Sementara itu, korban selamat adalah Slamet (50), warga Dusun Tambakrejo, Desa Kedungbetik. Slamet sempat ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pasca-ledakan petir dan segera dievakuasi ke RSUD Jombang untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.

"Satu korban dipastikan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan satu korban lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sudah berada di rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut," ujar Iptu Niswan dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Pihak kepolisian bersama tim medis telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban. Setelah dipastikan tidak ada unsur kekerasan lainnya, jenazah Joni diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

Menyikapi fenomena cuaca ekstrem yang masih mengintai wilayah Jombang, Iptu Niswan mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya para petani yang beraktivitas di ruang terbuka. Ia menekankan bahwa area persawahan yang luas dan rata memiliki risiko tinggi sebagai titik sambaran petir saat cuaca buruk.

"Mengingat kondisi cuaca ekstrem yang disertai hujan deras, angin kencang, dan aktivitas petir yang tinggi, kami meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati. Hindari beraktivitas di lahan terbuka yang rata saat mendung tebal atau hujan, karena area tersebut sangat rentan terhadap sambaran petir," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Regulasi ini merupakan inisiatif DPRD untuk memberikan jaminan hukum serta meningkatkan kesejahteraan para pendidik yang dianggap sebagai pencetak generasi bangsa.

Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono, menyebutkan salah satu poin krusial yang melatarbelakangi Raperda ini adalah maraknya kasus hukum yang menimpa guru saat berusaha mendisiplinkan karakter siswa di sekolah.

"Tujuan mereka (guru) adalah menciptakan kedisiplinan dan mendidik karakter anak, namun justru sering kali berujung pada kriminalisasi," ungkap Kartiyono kepada wartawan sebelum acara rapat terbuka di ruang Sidang Paripurna DPRD Jombang, Senin (30/3/2026).

Menurut dia, melalui aturan ini, negara diharapkan hadir untuk memberikan keleluasaan bagi guru dalam mengaktualisasikan proses pengajaran tanpa rasa takut akan tuntutan hukum, selama dilakukan dalam koridor yang benar.

Guna melahirkan produk hukum yang objektif dan humanis, Bapemperda DPRD Jombang secara aktif menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

"Dalam agenda terbaru, pembahasan tidak hanya melibatkan organisasi profesi, tetapi juga merangkul berbagai pihak," ujarnya.

Ia merinci, pada agenda pembahasan Raperda ini, pihaknya mengundang siswa dari SMA 1, SMA 2, dan SMA 3 Jombang, serta organisasi IPNU dan IPPNU untuk mendengar perspektif murid mengenai pendisiplinan yang manusiawi. Selain itu, dilibatkan pula Komisariat Unwaha dan Senat Mahad Aly Hasyim Asy'ari.

Perwakilan lembaga penegak hukum turut dihadirkan, mulai dari KPAI, Women’s Crisis Center (WCC), serta Unit PPA Polres Jombang untuk memberikan pendapat hukum terkait format regulasi perlindungan guru.

"Sebelumnya telah melibatkan PGRI, Dewan Pendidikan, hingga praktisi pendidikan seperti Pergunu," akunya.

Selain aspek perlindungan hukum, Raperda ini juga menyoroti kondisi kesejahteraan dan hak intelektual guru yang dinilai masih terabaikan.

"DPRD Jombang menargetkan regulasi ini dapat menjamin hak-hak guru agar tetap terjaga, mengingat mereka adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa depan," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (22/3/2026) dini hari. Rumah yang roboh tersebut milik Anam, warga setempat. "Kejadiannya sekitar pukul 04.00 WIB dini hari, jelang subuh," ujar Kepala Desa Tanggalrejo, Dimas Wahyu Romadhona, Senin (23/3/2026).

Dhona, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa rumah yang ambruk tersebut memang termasuk rumah tidak layak huni. "Secara bangunan, sudah tidak layak huni. Kami juga sudah berulang kali mengusulkan perbaikan, namun belum terealisasi," jelasnya.

Menurut Dhona, ambruknya rumah tersebut dipicu oleh kondisi bangunan yang sudah rapuh diperparah dengan cuaca buruk. "Secara bangunan memang sudah tidak layak, ditambah hujan di sini sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi tidak reda, akhirnya ambruk," tambahnya.

Beruntung, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Empat penghuni rumah—Anam, istri, dan dua anaknya—berhasil menyelamatkan diri begitu mengetahui rumah akan roboh.

"Alhamdulillah, Pak Anam, istri, dan dua anaknya selamat. Tidak ada korban jiwa," ungkap Dhona.

Hingga Minggu sore, petugas BPBD bersama warga sekitar telah bergotong royong membersihkan puing-puing rumah korban. Meski demikian, Anam dan keluarganya belum dapat menempati kembali rumahnya karena seluruh bagian bangunan ambruk total.

"Sementara ini, pemilik rumah mengungsi di rumah orang tuanya karena tidak mungkin ditempati. Warga berharap ada bantuan segera dari pemerintah untuk meringankan perbaikan rumahnya," pungkas Dhona. (*)

Editor: Danu 

Bagi Bupati yang karib disapa Abah Warsubi ini, Idulfitri bukan sekadar seremoni berakhirnya bulan puasa, melainkan ujian konsistensi ibadah sekaligus kemenangan besar melawan hawa nafsu.

"Idulfitri adalah hari kemenangan. Namun kemenangan ini bukanlah kemenangan atas orang lain. Ini adalah kemenangan atas diri kita sendiri, atas keserakahan yang berhasil kita tahan, atas amarah yang mampu kita kendalikan, serta atas ego yang berhasil kita tundukkan selama Ramadan," tutur Bupati Warsubi dalam pesan yang diterima, Ahad (22/3/2026).

Abah Warsubi, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh masyarakat.

"Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa kariim. Minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," ucapnya.

Ia juga mendoakan masyarakat agar seluruh amal ibadahnya diterima. "Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan, mengampuni segala khilaf dan dosa kita, serta menjadikan kita pribadi yang semakin bertakwa," tuturnya.

Bupati Warsubi turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Jombang yang telah menjaga ketertiban selama bulan suci.

Menurutnya, suasana kondusif yang tercipta merupakan buah sinergi antara pemerintah, aparat, dan warga. 

Ia berharap nilai-nilai kedisiplinan dan kesabaran yang ditempa selama Ramadan dapat diimplementasikan dalam pembangunan daerah.

"Mari kita jadikan Idulfitri ini sebagai kesempatan untuk saling memaafkan dengan tulus. Kita buka lembaran baru dengan hati yang bersih, kita rajut kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang, serta kita tumbuhkan kembali benih-benih kebaikan di dalam kehidupan kita," pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Darsono (65), pemilik lapak tersebut, telah menekuni profesi unik ini sejak 1994, atau selama 32 tahun.

Keahliannya terletak pada kemampuan memperbaiki spion pecah atau patah tanpa harus mengganti seluruh unit. 

Cukup dengan mengganti komponen kaca yang rusak, pelanggan bisa mendapatkan spion yang kembali layak pakai dalam hitungan menit.

“Rata-rata yang datang spionnya pecah. Di sini lebih hemat karena cukup ganti kacanya saja,” ujar Darsono saat ditemui wartawan, Ahad (22/3/2026).

Keahlian tersebut diperoleh Darsono dari seorang rekan yang mengajarkannya teknik servis kaca spion hingga pemasangan kaca mobil. 

Bermodalkan peralatan sederhana seperti pemotong kaca dan tang, serta ketersediaan stok kaca cembung maupun datar untuk motor dan mobil, Darsono mampu melayani berbagai jenis kendaraan.

Tarif servis yang ditawarkan cukup bervariasi. Untuk sepeda motor, biaya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Sementara itu, untuk mobil, truk, atau bus, tarifnya dapat mencapai lebih dari Rp100.000 per unit kaca spion.

Meski memiliki keahlian langka, hingga kini belum ada anak maupun kerabatnya yang meneruskan usaha tersebut. 

Darsono menyatakan terbuka bagi siapa pun yang ingin belajar. 

“Saya berharap selalu diberi kesehatan agar bisa membantu pengendara yang kesulitan mencari spion pengganti dengan harga terjangkau,” ucapnya.

Setiap hari, rata-rata empat hingga tujuh pelanggan datang untuk membeli kaca atau memperbaiki spion. 

Meski omzetnya menurun akibat pergeseran pola belanja masyarakat ke platform online, penghasilannya dinilai masih mencukupi kebutuhan keluarga. 

Sang istri pun turut membantu perekonomian dengan membuka warung makan dan kopi di dekat rumah.

Untuk menjangkau pelanggan yang tidak dapat berkunjung ke pasar, Darsono menyediakan layanan panggilan ke rumah-rumah. 

Selama Ramadan, ia beroperasi mulai pukul 07.00 hingga waktu ashar. Pada momentum Lebaran, ia hanya libur dua hari dan kembali bekerja pada hari ketiga.

Setelah puluhan tahun bertahan, Darsono berharap Pasar Tunggorono mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Ia menginginkan perekonomian di pasar yang dikenal sebagai sentra barang bekas (loak) ini kembali bergeliat.

“Harapannya pemerintah daerah bisa membantu pedagang kecil yang masih bertahan di Pasar Tunggorono,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Ribuan kendaraan terjebak dalam antrean sepanjang 4 kilometer selama lebih dari satu jam akibat pertemuan arus di titik Simpang Tiga Mengkreng.

Kemacetan yang terpantau sejak pukul 16.00 WIB ini didominasi oleh kendaraan pribadi asal Surabaya dan Sidoarjo yang bergerak menuju arah barat (Nganjuk). 

Volume kendaraan yang melonjak tajam membuat rekayasa lalu lintas berupa sistem buka-tutup (contraflow) yang diterapkan kepolisian belum mampu mengurai kepadatan kendaraan.

Selain Simpang Tiga Mengkreng yang mempertemukan arus dari arah Jombang, Nganjuk, dan Kediri, titik hambat lainnya berada di perlintasan kereta api Desa Plosorejo. 

Frekuensi perjalanan kereta api yang tinggi memaksa kendaraan berhenti total, sehingga memicu penumpukan kendaraan yang mengular hingga gerbang keluar (exit) Tol Bandarkedungmulyo.

Sejumlah pemudik mengeluhkan durasi perjalanan yang meningkat tajam. Satyawan (43), warga Sidoarjo tujuan Kertosono, mengaku kelelahan akibat stagnasi kendaraan.

"Macetnya dari exit tol, kira-kira 4 kilometer. Nunggu sekitar satu jam lebih," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Kondisi serupa dialami Widodo (47), pemudik asal Surabaya. Ia menyebut cuaca terik memperburuk situasi di tengah kemacetan yang hampir tidak bergerak.

"Tadi berangkat setengah delapan, sampai sekarang masih di jalan. Kejebak macet sekitar satu sampai dua jam. Panas sekali," keluhnya.

Berdasarkan data lapangan dan keterangan warga sekitar, kepadatan di jalur nasional ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan. 

Pengendara diimbau untuk memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, serta tetap mematuhi instruksi petugas guna meminimalkan risiko kecelakaan di titik lelah. (*)

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa nahas itu berlangsung sekira pukul 16.20 WIB di rumah milik Dita Mahardika Putri Utami. Ketiga korban diketahui sedang meracik bubuk mercon secara sederhana saat kejadian berlangsung.

Kapolsek Ngoro, Iptu Susila, menerangkan bahwa ledakan diduga dipicu oleh percikan api dari korek api yang sedang dimainkan oleh salah satu korban.

"B, pelajar SMP, saat itu sedang mengisi bubuk mercon ke dalam enam gulungan kertas menggunakan sendok kertas. Di dekatnya ada R yang memainkan korek api, sementara F berada di sampingnya," jelas Susila.

Percikan api dari korek api tersebut diduga menyambar bubuk mercon yang sedang diracik, sehingga menyebabkan ledakan keras.

"Karena ada yang memainkan korek api, akhirnya terjadi ledakan dan mengenai ketiganya," imbuhnya.

Akibat kejadian tersebut, ketiga bocah mengalami luka-luka. R (10), siswa kelas 4 SD, menderita luka pada jari tangannya. F, pelajar kelas 2 SMP, mengalami luka di bagian mata dan kepala. Sementara B, pelajar kelas 3 SMP, mengalami luka di bagian dada dengan kondisi kulit yang terluka.

Ketiganya merupakan warga setempat. Setelah kejadian, mereka semula dilarikan ke Puskesmas Pulorejo untuk mendapatkan penanganan awal. Namun, karena luka yang dialami cukup serius, ketiga korban kemudian dirujuk ke RSUD Jombang untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendataan terkait peristiwa tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas bermain bahan peledak berbahaya, terutama pada anak-anak, guna mencegah terulangnya kejadian serupa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Posko-posko tersebut tersebar di sejumlah titik strategis guna menjamin kenyamanan dan keamanan pemudik selama perjalanan.

Sekretaris PC GP Ansor Jombang, M. Firzam Balyaman, menjelaskan bahwa pendirian posko mudik merupakan agenda rutin tahunan. 

Hal ini merupakan wujud kepedulian kader Ansor dan Banser terhadap masyarakat.

"Posko ini diharapkan menjadi tempat singgah bagi pemudik yang membutuhkan bantuan di perjalanan," ucapnya kepada wartawan, Jumat (20/3/2026).

Ia menuturkan, kondisi perjalanan yang tidak menentu kerap mengakibatkan pemudik menghadapi berbagai kendala, mulai dari kelelahan hingga gangguan teknis pada kendaraan.

"Karena itu, keberadaan posko dinilai penting untuk membantu kelancaran arus mudik, khususnya di wilayah Jombang," ujarnya.

Tahun ini, posko mudik Ansor tersebar di 18 titik yang mencakup 13 kecamatan. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Mojowarno, Bareng, Diwek, Gudo, Jombang, Bandar Kedungmulyo, Perak, Tembelang, Ploso, Kesamben, hingga Wonosalam.

Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Jombang, Amirul, menambahkan bahwa pendirian posko dilakukan secara swadaya oleh masing-masing Pengurus Anak Cabang (PAC).

"Inisiatif ini merupakan bentuk nyata gerakan sosial yang terus dijaga setiap tahun oleh para kader di tingkat kecamatan," katanya saat dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, pemudik yang merasa lelah atau mengantuk dapat memanfaatkan posko tersebut sebagai tempat beristirahat. Selain itu, petugas juga bersiaga memberikan bantuan apabila terjadi kendala selama perjalanan.

"Harapan kami, seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik bisa sampai tujuan dengan aman dan sehat, sehingga dapat merayakan Hari Raya bersama keluarga," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Muhajir menegaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Syawal merupakan dinamika yang sudah lama berlangsung di Indonesia. 

Perbedaan metode antara hisab dan rukyatulhilal, menurutnya, bukanlah hal baru dan selama ini dapat disikapi dengan baik oleh masyarakat.

"Kita sudah biasa berbeda. Jadi ibarat sandal jepit, ada kanan dan kiri. Kalau dinikmati, harmonisasinya justru luar biasa," ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu memperdebatkan perbedaan tersebut secara berlebihan. 

Sebaliknya, momentum Idulfitri justru harus dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan, bukan untuk memperuncing perbedaan.

"Saya menghargai dan menghormati. Yang berlebaran lebih awal, silakan menjalankan sesuai keyakinannya. Begitu juga yang berlebaran pada hari berikutnya, kita saling menghormati," lanjutnya.

Muhajir juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga suasana kondusif, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. 

Ia mengingatkan bahwa esensi Idulfitri adalah kembali kepada kesucian, termasuk dalam sikap dan perilaku sosial.

"Jangan sampai perbedaan ini menimbulkan gesekan. Justru ini menjadi ujian kedewasaan kita dalam beragama dan bermasyarakat. Mari kita jaga kebersamaan, karena persatuan itu jauh lebih penting," tegasnya.

Lebih lanjut, Muhajir mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada esensi ibadah Ramadan dan Idulfitri, yaitu meningkatkan ketakwaan serta memperkuat kepedulian sosial. 

Ia berharap perbedaan yang ada dapat menjadi bagian dari keberagaman yang memperkaya, bukan justru memecah belah.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai Ramadan dengan baik dan merayakan Idulfitri dengan penuh rasa syukur, saling memaafkan, dan mempererat silaturahmi. Perbedaan ini diharapkan tetap menjadi bagian dari keberagaman yang memperkaya, bukan memecah belah masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal secara astronomis sebenarnya sudah wujud atau berada di atas ufuk. Meski demikian, ketinggiannya dinilai belum memenuhi kriteria visibilitas atau imkan rukyah yang berlaku.

"Berdasarkan perhitungan para ahli hisab, hilal memang sudah ada atau wujud, tetapi belum memenuhi kriteria imkan rukyah. Tingginya masih di bawah 3 derajat," ujar Muhajir saat dikonfirmasi wartawan di lokasi pemantauan.

Muhajir menjelaskan bahwa Indonesia mengacu pada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang menetapkan batas minimal ketinggian hilal agar dapat dirukyat yakni 3 derajat.

Pemantauan hilal dilakukan secara serentak di 117 titik di seluruh Indonesia, termasuk 28 titik di wilayah Jawa Timur. Hasil pengamatan dari berbagai lokasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pada malam harinya.

"Kalau di Jombang tidak terlihat, kita masih menunggu laporan dari daerah lain. Bisa saja di titik lain hilal berhasil diamati," katanya.

Namun, ia mengakui bahwa berdasarkan kondisi di lokasi pemantauan Jombang, hilal belum berhasil terlihat. Selain faktor ketinggian yang belum memenuhi syarat, kondisi cuaca yang berawan juga turut memengaruhi hasil pengamatan.

"Di sini belum terlihat. Cuaca mendung juga menjadi salah satu kendala," tambahnya.

Muhajir menegaskan bahwa kepastian penetapan 1 Syawal 1447 H masih menunggu hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI. Apabila hilal tidak terlihat di seluruh titik pemantauan, maka bulan Ramadan akan disempurnakan menjadi 30 hari (istikmal).

"Kalau seluruh titik tidak berhasil melihat hilal, maka puasa disempurnakan 30 hari. Artinya, kemungkinan Idulfitri jatuh pada hari Sabtu," ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan tanggal pasti Hari Raya Idulfitri sebelum keputusan resmi pemerintah diumumkan.

"Kita tunggu hasil sidang isbat malam ini," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan DNA, dua mayat yang ditemukan pada 25 Februari 2026 lalu tersebut adalah Sri Kusyanti (36) dan anaknya, Naila (6), warga Desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

"Pemeriksaan DNA ini kami laksanakan dengan mengambil sampling dari pihak keluarga, orang tua, maupun dari ibu yang bersangkutan," ujar AKBP Ardi Kurniawan kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).

Perjalanan Korban Sebelum Tewas

Dari hasil analisis Closed Circuit Television (CCTV) dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi melacak pergerakan korban sebelum ditemukan tewas. Kedua korban diketahui berboncengan sepeda motor dari rumah menuju lokasi kejadian tanpa menggunakan helm.

"Korban berangkat dari Nganjuk sampai dengan lokasi hanya mereka berdua tanpa diikuti oleh orang lain ataupun orang-orang mencurigakan lainnya," terang Kapolres.

Keterangan ini diperkuat oleh kesaksian seorang penjual kios bensin Pertalite di sekitar lokasi. Korban sempat membeli bahan bakar minyak (BBM) tidak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

Temuan Zat Kimia Mematikan

Pengungkapan kasus ini semakin jelas setelah hasil pemeriksaan toksikologi menunjukkan adanya cairan HCl asam pada lambung Sri Kusyanti. Cairan tersebut identik dengan pembersih lantai merek Clintex.

"Cairan pembersih lantai tersebut dibeli oleh yang bersangkutan sendiri melalui saudaranya," ungkap AKBP Ardi Kurniawan.

Lebih mengenaskan, pada pipi Naila ditemukan pelepuhan yang diduga kuat berasal dari cairan pembersih lantai yang sama.

Penyebab Kematian Korban

Tim forensik juga memastikan penyebab kematian kedua korban. Untuk Naila (6), kematiannya disebabkan karena mati lemas akibat luka bakar dan masuknya gas asap ke dalam saluran pernapasan.

Sementara itu, Sri Kusyanti (36) tewas akibat kondisi pendarahan dan kerusakan pada rongga perut, serta masuknya gas asap akibat pembakaran.

"Hasil pemeriksaan luar pada kedua jenazah menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan," tegas Kapolres.

Kesimpulan Akhir Kasus

Berdasarkan seluruh rangkaian penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa peristiwa ini murni merupakan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya, kemudian mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang sama.

"Dapat kita simpulkan dan gambarkan bahwa saudari Sri Kusyanti meminumkan cairan pembersih lantai kepada anaknya, kemudian melakukan pembakaran. Selanjutnya, yang bersangkutan melakukan bunuh diri dengan cara yang sama," pungkas AKBP Ardi Kurniawan.

Keluarga korban yang telah menerima hasil penyelidikan polisi kini tengah berduka atas kejadian tragis yang merenggut nyawa dua orang sekaligus tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus ini mengungkap adanya dugaan praktik debet paksa yang dilakukan oleh pihak Mandiri Utama Finance (MUF) terhadap rekening nasabah tanpa adanya kesepakatan auto-debet sebelumnya.

Nasabah berinisial EM (55), warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, mengungkapkan fakta tersebut setelah memenuhi panggilan pihak Customer Service (CS) BSI KC Jombang di Kompleks Ruko Cempaka Mas pada Rabu (18/3/2026).

"Iya, tadi memenuhi panggilan. Dijelaskan jika memang ada penarikan uang keluar itu, tetapi tulisannya debet lain-lain," ungkap EM melalui pesan singkat, Kamis (19/3/2026).

Bukannya memberikan solusi konkret atas penarikan sepihak tersebut, pihak CS BSI justru mengarahkan nasabah untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Mandiri Utama Finance (MUF) terkait angsuran kredit motor.

"Mungkin bisa dikonfirmasi ke kantor Mandiri Utama Finance, kantornya ada di pojok (lokasi yang sama di Kompleks Cempaka Mas)," urainya menirukan arahan petugas bank.

EM kemudian mendatangi kantor MUF untuk melakukan protes. Ia menegaskan tidak pernah memberikan izin atau menandatangani persetujuan auto-debet dari rekening BSI miliknya, karena selama ini pembayaran angsuran selalu dilakukan secara tunai melalui gerai Indomaret.

"Setelah dicetak rekening koran, benar dana masuk ke tagihan Mandiri Utama Finance," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen BSI KC Jombang mengenai legalitas perpindahan saldo nasabah ke pihak MUF secara otomatis. Pihak pimpinan BSI dan MUF masih memilih bungkam saat didatangi di kantornya. 

Padahal, nasabah menegaskan bahwa rekening tersebut murni digunakan untuk menyimpan uang dan menerima gaji, bukan sebagai instrumen pembayaran kredit.

Sebelumnya, keamanan sistem perbankan yang notabene bank platerah disorot setelah dana milik EM senilai Rp1.171.000 raib mendadak melalui penarikan sepihak pada Rabu (18/3/2026) pukul 10.09 WIB.

"Saya kaget tiba-tiba dapat pesan notifikasi kalau ada yang menarik uang saya," ucap EM kepada wartawan.

Saat mencoba mengklarifikasi ke kantor cabang di Peterongan, EM sempat tertahan dan hanya ditemui oleh petugas satuan pengamanan (satpam) bernama Ahmad. Saat itu, pihak bank berdalih bahwa sistem sedang mengalami gangguan (error) sejak pagi hari.

"Dia bilangnya error, tadi saya dimintai data-data lalu akan dihubungi oleh pihak bank setelah sistem kembali normal," pungkas EM. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Akibat insiden tersebut, dua unit sepeda motor yang terparkir tertimpa material bangunan dan mengalami kerusakan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini lantaran lokasi sedang sepi dari aktivitas warga.

Seorang pedagang yang menjadi saksi mata, Sri Wahyuni (45), mengaku sempat mendengar suara retakan sebelum konstruksi atap tersebut runtuh.

"Awalnya seperti ada kucing di atas, lari-lari, lalu terdengar bunyi 'kretak-kretak'. Lama-kelamaan suaranya semakin keras, kemudian tiba-tiba langsung jatuh dari arah selatan ke utara," kata dia kepada wartawan.

Ia menambahkan, saat kejadian dirinya berada tidak jauh dari lokasi dan segera menjauh karena khawatir terhadap kabel listrik yang mungkin ikut terdampak.

"Saya takut ada kabel, jadi langsung berdiri dan menjauh. Saat itu saya berada di belakangnya dan untungnya tidak ada orang melintas sama sekali," ujarnya.

Sri juga memastikan bahwa tidak ada faktor cuaca ekstrem yang memicu ambruknya bagian bangunan tersebut.

"Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kondisinya normal saja, tiba-tiba ambruk," tambahnya.

Bangunan Pasar Ploso diketahui baru saja selesai direhabilitasi. Proyek senilai Rp3,9 miliar tersebut mulai dikerjakan pada 18 Juli 2025 dan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2025. 

Namun, pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan hingga baru selesai pada 17 Desember 2025, sehingga kontraktor pelaksana dikenai denda keterlambatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bangunan tersebut meledak dan ludes terbakar pada Rabu (18/3/2026) dini hari, menyebabkan tiga penghuni rumah menderita luka bakar serius.

Ledakan hebat dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.35 WIB. Warga setempat dikejutkan oleh dentuman keras dari dalam rumah milik Hari, yang seketika disusul kobaran api yang membubung tinggi.

"Tiba-tiba terdengar ledakan, lalu api langsung membesar dari dalam rumah," ujar salah seorang warga di lokasi kejadian.

Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Felipe Dias Quintas, membenarkan peristiwa tersebut. 

Pihaknya menerima laporan sesaat setelah ledakan memicu kepanikan warga.

"Kami menerima laporan sekitar pukul 00.40 WIB dan tim langsung diberangkatkan ke lokasi," ujarnya.

Warga sempat berupaya memadamkan api secara mandiri, namun terkendala besarnya kobaran api yang membahayakan keselamatan. 

Petugas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi pukul 00.46 WIB segera melakukan isolasi api dan pembasahan.

"Penanganan berlangsung hingga pukul 03.00 WIB. Setelah itu, api dinyatakan padam dan situasi dinyatakan aman," kata Wiku.

Penyebab kebakaran diduga kuat berasal dari kebocoran gas LPG, mengingat terdapat puluhan tabung yang disimpan di dalam rumah kontrakan tersebut. 

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan legalitas penyimpanan tabung tersebut.

"Indikasi awal memang mengarah ke kebocoran gas, tetapi masih didalami oleh kepolisian," tambahnya.

Tiga korban yang mengalami luka bakar telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. 

Ketiganya merupakan warga Sengon, masing-masing adalah Ahmad Yani (35) mengalami luka bakar 20 persen, Abdul Rokim (43) mengalami luka bakar 50 persen dan Muhammad Rokip (35) mengalami luka bakar 25 persen.

Akibat ledakan ini, bangunan berukuran 8 x 18 meter tersebut mengalami kerusakan struktur yang parah. Kerugian material ditaksir mencapai Rp100 juta.

Sejumlah unsur dari Damkar Jombang, Pusdal Ops, serta Polres Jombang terlibat langsung dalam penanganan serta olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut," pungkas Wiku. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Nasabah BSI KC Jombang berinisial EM (55), warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, mengaku terkejut saat menerima notifikasi melalui aplikasi mobile banking (m-banking) yang menunjukkan adanya transaksi keluar senilai Rp1.171.000 tanpa persetujuannya.

"Saya kaget tiba-tiba dapat pesan notifikasi kalau ada yang narik uang saya," ucap EM kepada wartawan.

Pasca menerima notifikasi tersebut, EM segera mendatangi kantor BSI KC Jombang yang berlokasi di kawasan Ruko Cempaka Mas, Jl. Soekarno-Hatta, Peterongan, untuk meminta klarifikasi. 

Setibanya di lokasi, EM hanya ditemui oleh petugas satuan keamanan (satpam) bernama Ahmad. 

Petugas tersebut menyatakan bahwa sistem perbankan sedang mengalami gangguan (error) sejak pagi hari. 

Pihak keamanan kemudian meminta bukti notifikasi, KTP, serta nomor telepon nasabah untuk ditindaklanjuti.

"Dia bilangnya error, tadi saya dimintai data-data lalu akan dihubungi oleh pihak bank setelah sistem kembali normal," ungkap EM.

Upaya konfirmasi sempat dialihkan kepada mantan Kepala BSI KC Jombang, Feri. Namun, ia enggan memberikan keterangan mendalam dengan alasan sudah tidak lagi menjabat di kantor cabang tersebut dan mengarahkan nasabah ke bagian layanan pelanggan (customer service).

"Silakan ke Customer Service saja Mas, karena saat ini sedang buka terbatas," jelas Feri.

Hingga berita ini diturunkan, hilangnya dana nasabah BSI KC Jombang tersebut masih menjadi teka-teki tanpa kejelasan mengenai siapa atau pihak mana yang melakukan penarikan. 

EM mendesak adanya transparansi dan tanggung jawab penuh dari pihak bank atas hilangnya dana di rekening pribadinya itu. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kandungan nitrit pada telur asin yang menjadi bagian dari menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disantap santri saat berbuka di pondok tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Hexawan Tjahja Widada, menjelaskan bahwa nitrit ditemukan dalam sampel telur asin yang dikonsumsi para santri. Zat tersebut diduga kuat menjadi pemicu utama keracunan.

"Normalnya makanan tidak mengandung nitrit. Dampaknya bisa memicu mual, muntah, hingga gangguan pencernaan secara mendadak," ujar Hexawan kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Selain temuan nitrit pada telur asin, pemeriksaan juga mendeteksi tingginya kadar bakteri Escherichia coli (E. coli) pada sumber air yang digunakan di lingkungan pondok. Air tersebut dimanfaatkan untuk memasak hingga mencuci peralatan makan.

"Harusnya nol. Tapi ini mencapai 1.030 sampai 2.030 per mililiter. Itu berisiko menyebabkan sakit perut, mual, dan nyeri perut," kata Hexawan.

Dari hasil uji laboratorium lainnya, sampel muntahan santri juga mengandung bakteri Bacillus cereus. Namun, Dinkes belum dapat memastikan sumber pasti bakteri tersebut lantaran tidak semua sampel makanan diuji.

"Fokus pemeriksaan pada telur asin, rawon, air, dan sampel muntahan," jelasnya.

Menariknya, tidak semua santri yang mengonsumsi telur asin mengalami gejala keracunan. Hal ini menurut Hexawan mengindikasikan adanya perbedaan kualitas atau distribusi pangan.

"Yang menyebabkan intoleransi makanan diduga telur asin itu. Tapi tidak semua yang makan mengalami gejala. Kemungkinan ada perbedaan kualitas atau distribusi makanan," paparnya.

Ia menduga kandungan nitrit muncul akibat proses penyimpanan yang kurang baik atau kualitas bahan baku yang tidak terkontrol.

"Bisa jadi karena penyimpanan terlalu lama atau sumber bahan berbeda. Ini perlu evaluasi pada pengadaan bahan baku," ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinkes Jombang telah memberikan pembinaan kepada pihak pondok. Fokus utama pembinaan adalah peningkatan sanitasi lingkungan dan perbaikan sistem filtrasi air.

"Kami minta sanitasi ditingkatkan. Filter air perlu diperbaiki agar kandungan E. coli bisa ditekan," tegasnya.

Sebelumnya, Penyebab keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Sholawat Darut Taubah, Dusun Betek Selatan, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, mulai temukan petunjuk. 

Pengasuh pesantren, Muhammad Adam, memberikan kesaksian kunci yang mengarahkan dugaan kuat pada menu telur asin dari program bantuan eksternal (MBG) sebagai sumber petaka keracunan yang terjadi pada Kamis (5/3/2026) tersebut. 

Fakta di lapangan versi pengasuh ponpes menyebutkan, kronologi peristiwa bermula saat puluhan santri menyantap hidangan berbuka puasa yang terdiri dari nasi rawon yang merupakan hasil masakan internal pondok, serta paket menu kering tambahan yang mencakup telur asin, roti, dan buah-buahan. 

Indikasi kontaminasi muncul seketika setelah para santri membatalkan puasa mereka atau tiba waktu berbuka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026, ruas Tol Jombang–Mojokerto diperkirakan akan dilintasi sekitar 1,14 juta kendaraan. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,45 persen dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, pihak pengelola telah melakukan sejumlah persiapan mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur jalan, kesiapan sarana dan prasarana, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Presiden Direktur ASTRA Tol Jomo, Firdaus Azis, mengatakan pihaknya menempatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan sebagai prioritas utama selama periode mudik Lebaran tahun ini.

"Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan menjadi fokus utama kami selama masa mudik dan libur Idulfitri. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar perjalanan masyarakat menuju kampung halaman berlangsung lancar," ujar Firdaus dalam pesan diterima wartawan, Selasa (17/3/2026). 

Ia menjelaskan, hingga H-6 Lebaran atau 15 Maret 2026, tercatat sekitar 171 ribu kendaraan telah melintas di ruas Tol Jombang–Mojokerto. Angka tersebut meningkat sekitar 8,9 persen dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun lalu.

Dalam mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas, ASTRA Tol Jomo juga menyiapkan berbagai langkah operasional. Perusahaan bekerja sama dengan Polda Jawa Timur, khususnya unit Patroli Jalan Raya, untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan.

Selain itu, pihak pengelola menambah 10 unit mobile reader di gerbang tol guna mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean kendaraan.

Firdaus menambahkan bahwa perusahaan juga telah menyiagakan sekitar 200 petugas untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode Lebaran.

"Kami menyiapkan berbagai layanan operasional seperti tiga mobil patroli, satu kendaraan rescue, dua ambulans lengkap dengan peralatan medis, serta empat unit mobil derek yang siap membantu pengguna jalan," jelasnya.

Dari sisi fasilitas pendukung, ASTRA Tol Jomo juga bekerja sama dengan Pertamina untuk menyediakan SPBU modular di beberapa titik rest area, yakni Rest Area Teras Melati KM 695 A dan Rest Area Teras Dipa KM 678 B. Fasilitas tersebut beroperasi mulai 9 Maret hingga 31 Maret 2026 untuk memastikan ketersediaan bahan bakar bagi pemudik.

Selain itu, pengguna kendaraan listrik juga dapat memanfaatkan fasilitas Ultra Fast EV Charging Station berkapasitas 120 kW yang tersedia di Rest Area Teras Melati KM 695 A.

Untuk meningkatkan keamanan perjalanan, ruas tol ini dilengkapi dengan 124 kamera CCTV yang tersebar di jalur utama, gerbang tol, serta kawasan rest area. Pengelola juga memastikan tidak ada pekerjaan perbaikan jalan mulai H-10 hingga H+10 Lebaran guna menjaga kelancaran arus kendaraan.

Di sisi lain, ASTRA Tol Jomo juga melakukan langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pembersihan drainase secara rutin, penguatan lereng di titik rawan longsor, serta penyediaan pompa air di lokasi yang berpotensi mengalami genangan.

Sebagai langkah pengamanan tambahan, pos pengamanan dari kepolisian juga disiapkan di sejumlah titik strategis, termasuk di rest area KM 678 A dan KM 678 B, serta di akses gerbang tol Jombang dan Mojokerto Barat.

Melalui kampanye "Indahnya Kebersamaan", ASTRA Tol Jomo berharap perjalanan mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, menghindari waktu puncak arus mudik maupun balik, serta beristirahat secara berkala di rest area yang tersedia agar perjalanan tetap aman hingga tiba di kampung halaman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Suwadi, anggota BPD Banjardowo, mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari keluhan masyarakat terhadap kepala desa yang dinilai lalai dan jarang masuk kerja. Aksi demonstrasi yang digelar warga untuk meminta yang bersangkutan mundur secara terhormat tidak membuahkan hasil.

Setelah mendapatkan arahan dari pemerintah daerah, warga kemudian memfokuskan tuntutan pada aspek hukum, yaitu dugaan korupsi dana desa. Penelusuran internal menemukan setidaknya sepuluh item proyek fisik yang diduga fiktif atau tidak sesuai realisasi.

“Saat Inspektorat turun, kepala desa sempat mengakui adanya temuan itu. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan tindak lanjutnya,” kata Suwadi kepada wartawan, Selasa (17/3/2026). 

Kasus ini telah dilaporkan ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Jombang setahun lalu. Pelapor mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) hingga sepuluh kali. Polisi juga telah memeriksa pelapor sebagai saksi dan melakukan pengecekan lapangan terhadap proyek-proyek desa yang bermasalah.

Dari informasi yang dihimpun pelapor, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp189 juta. Ditambah lagi, ada dana Rp8 juta yang tidak dimasukkan dalam perhitungan kerugian oleh Inspektorat.

“Di lapangan jelas ada pekerjaan yang tidak dikerjakan. Kenapa proses hukumnya mandek?” tegasnya.

Selain persoalan korupsi, Suwadi juga menyoroti kacaunya tata kelola pemerintahan desa. Ia menyebutkan terjadi saling lempar tanggung jawab antar perangkat desa.

Akibatnya, anggaran 2025 menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) lebih dari Rp400 juta karena tidak terserap. Honor RT/RW tahun 2026 pun tertahan karena syarat administrasi tidak dipenuhi, meski uang sudah ada di rekening desa.

Suwadi membantah isu yang menyebutkan adanya upaya damai dengan mencabut laporan polisi. Ia menegaskan, laporan ini murni aspirasi warga yang menginginkan hukum ditegakkan.

“Kami mewakili masyarakat. Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Kami minta kepolisian segera memberikan kepastian,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander meminta waktu kepada wartawan mengingat ada sejumlah kasus kriminalitas yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Pihaknya akan membeber perkembangan kasus usai pengamanan perayaan Idulfitri 2026.

"Saya cek dulu," ujarnya singkat. 

Berdasar informasi, pihak Satreskrim Polres Jombanh unit Tipikor tengah serius menangani dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DD Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

Selain sejumlah bukti, pihak polisi juga telah memanggil sejumlah saksi berikut hasil temuan inspektorat untuk mengarah pada penetapan tersangka. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Realisasi perbaikan ini terwujud berkat dukungan PT Camino Industrial Indonesia yang menyalurkan bantuan material serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sisi jalan tersebut.

Kepala Dusun (Kasun) Drenges, Didik Supriadi, menyatakan bahwa sebelum adanya bantuan ini, akses jalan menuju makam dilaporkan dalam kondisi rusak berat. Jalanan tersebut sangat berlumpur atau dalam istilah setempat disebut bledok.

Kondisi semakin memprihatinkan saat musim hujan tiba, ketika air kerap meluap dan menggenangi badan jalan. Hal ini mengakibatkan prosesi pemakaman jenazah oleh warga menjadi sangat terhambat dan sulit dilakukan.

"Sangat-sangat bledok. Dan air ini bisa naik ke atas jalan, sehingga tanah yang masuk ke sana itu jarang sekali dilewati orang. Terganggulah istilahnya masyarakat Dusun Jati Drenges, kalau ada pemakaman itu sangat-sangat sulit," ujar Didik kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Atas perubahan signifikan tersebut, Didik mewakili warga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak manajemen PT Camino Industrial Indonesia. 

Ia berharap bantuan ini meningkatkan kenyamanan warga dan berharap kerja sama ini terus berlanjut di masa depan.

"Saya sebagai Kepala Dusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Camino. Semoga Camino ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen PT Camino, Kindi, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Ia menegaskan perbaikan akses jalan ini merupakan langkah awal dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa.

"Ini awal lah Pak ya, awal nanti ke depannya mungkin kalau perusahaan kita semakin berkembang, kita bisa bantu di pembangunan yang lainnya," ujar Kindi.

Hingga saat ini, selain perbaikan jalan makam dan tanggul, pihak desa tengah berkoordinasi dengan PT Camino untuk penambahan urukan tanah di beberapa titik jalan yang masih berlubang guna memastikan mobilitas warga benar-benar lancar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Bupati Jombang Warsubi diwakili oleh Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd dalam penyerahan secara simbolis didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, perwakilan Forkopimda, Staf Ahli, serta Kepala OPD terkait.

Bantuan yang disalurkan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat prasejahtera menghadapi lonjakan harga komoditas, khususnya beras yang masih relatif tinggi di pasaran.

Dalam sambutannya, Gus Wabup Salmanudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu melalui bantuan tunai dan pangan.

"Bantuan Sosial yang disalurkan bersumber dari APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pra sejahtera atau kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi harga komoditas beras," tuturnya.

Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran dan perhatian pemerintah Kabupaten Jombang kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus bentuk kepedulian dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Pada tahun ini, bantuan sosial bagi PPKS dan PSKS diberikan kepada 2.495 penerima manfaat, yang disalurkan dalam bentuk uang sebesar Rp100.000 serta bantuan beras sebanyak 5 kilogram untuk masing-masing penerima," rinci Gus Wabup.

Rincian penerima bantuan terdiri dari 2.200 penerima manfaat PPKS dan 295 penerima manfaat PSKS.

"Kami berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari bagi Bapak dan Ibu sekalian, serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan keluarga," tutur Gus Wabup Salmanudin.

Wakil Bupati Jombang juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya jajaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang telah mempersiapkan dan menyalurkan bantuan dengan baik.

"Saya berpesan agar proses penyaluran bantuan ini dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan memberikan manfaat bagi penerima," terangnya.

Kepada para penerima bantuan, Gus Wabup berpesan agar tetap semangat, terus berusaha, dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

"Semoga bantuan ini dapat menjadi penyemangat serta sedikit meringankan beban yang Bapak dan Ibu rasakan, semoga bermanfaat, serta mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT," pungkasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Acara ini menjadi ajang deklarasi komitmen partai dalam membuka diri seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat.

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Muscab, Mochammad Fauzan, yang juga menjabat sebagai Komandan DKC Panji Bangsa Jombang. Ia didampingi jajaran pimpinan badan partai yang didominasi wajah-wajah muda, antara lain dari Garda Bangsa, Gemasaba, dan Perempuan Bangsa.

Rumah Besar untuk Semua Golongan

Mochammad Fauzan menegaskan bahwa inklusivitas menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Muscab mendatang. PKB Jombang, menurutnya, ingin menghapus stigma eksklusivitas dan membuka diri bagi siapa pun yang memiliki komitmen membangun Jombang, tanpa memandang latar belakang.

"PKB adalah partai yang terbuka, bukan hanya untuk kalangan Islam saja. Kami mengundang siapa pun yang memiliki visi membangun Jombang untuk bergabung. Kami ingin menghapus sekat eksklusivitas agar kebijakan partai benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh warga Jombang," ujar Fauzan di hadapan awak media.

Gen Z Masuk Ring Utama Kepengurusan

Penekanan pada keterbukaan juga diwujudkan dalam bentuk regenerasi kepengurusan. Kehadiran badan partai seperti Garda Bangsa, Gemasaba, dan Perempuan Bangsa dalam konferensi pers menjadi simbol bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, akan mendapatkan porsi strategis dalam struktur DPC PKB Jombang ke depan.

"Kami tidak ingin Gen Z hanya menjadi pemanis di pinggiran. Hasil kesepakatan dengan badan-badan partai, kami akan mendorong anak-anak muda ini masuk ke ring utama kepengurusan DPC. Ide segar mereka sangat dibutuhkan agar partai tetap relevan dengan tantangan zaman," tegas Fauzan.

Usung Konsep Green Party dan Taubat Ekologis

Sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan, PKB Jombang secara resmi mengusung konsep Green Party dalam pelaksanaan Muscab nanti. Konsep yang disebut "Taubat Ekologis" ini akan diterapkan secara teknis melalui dua kebijakan utama:

1. Zero Plastic Waste: Larangan penggunaan botol minum plastik sekali pakai di seluruh area Muscab.

2. Local Sourcing: Konsumsi peserta akan menggunakan bahan pangan lokal non-kemasan plastik untuk meminimalisir limbah.

"PKB Jombang ingin mempelopori politik hijau. Muscab tanpa plastik adalah pesan kuat bagi kader dan masyarakat bahwa kepedulian pada lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab politik kami," tambah anggota Fraksi PKB DPRD Jombang tersebut.

Menutup konferensi pers, panitia menyatakan optimisme bahwa konsolidasi yang sudah dilakukan hingga tingkat akar rumput akan berbuah manis pada Muscab mendatang. Mengenai waktu pasti pelaksanaan, Fauzan memberikan keterangan singkat.

"Pelaksanaan Muscab akan diselenggarakan setelah Hari Raya. Tentang detail pelaksanaannya, tunggu informasi selanjutnya," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jombang, Syamsul Bahri, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 01.47 WIB. Tim pemadam dari Pos Damkar Mojoagung langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Api pertama kali diketahui oleh warga bernama Taufik sekitar pukul 01.40 WIB. Saat itu, api sudah terlihat muncul dari area gudang rosok milik Andi Suryawan," ujar Syamsul Bahri, Senin (16/3/2026) siang.

Warga setempat sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun kobaran api justru semakin membesar karena material rongsokan yang mudah terbakar. Tim pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bangunan di sekitarnya.

"Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.40 WIB setelah petugas melakukan pemadaman dan pendinginan secara intensif," kata Syamsul.

Gudang berukuran sekitar 13 x 28 meter persegi beserta seluruh isinya hangus terbakar. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp70 juta. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Dalam penanganan kebakaran ini, petugas mengerahkan dua unit *fire pumper truck* beserta perlengkapannya serta satu unit *fire supply truck*. Sejumlah unsur turut terlibat, antara lain Pos Damkar Mojoagung, Pos Damkar Jombang, Pos Damkar Ngoro, Polsek Mojoagung, Koramil Mojoagung, relawan SEMAR, BANSER, Gatana, perangkat desa, serta warga setempat.

Atas kejadian ini, petugas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah, terutama di dekat area yang mudah terbakar.

"Kami imbau warga untuk memastikan api benar-benar padam setelah membakar sampah. Jangan meninggalkan bara api yang masih menyala karena berpotensi memicu kebakaran," pungkas Syamsul Bahri. (*)

Editor: Danu

Kapolsek Tembelang, AKP Fadilah, membenarkan adanya penemuan jasad tersebut. Pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.

"Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dan sudah kaku di atas kasur kamar kontrakannya," ujar AKP Fadilah dalam pesan diterima wartawan, Senin (16/3/2026).

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Desi Selfianah (33), seorang wanita yang tinggal serumah dengan korban. Menurut keterangan Desi, ia terakhir melihat korban masih hidup pada Sabtu (14/3/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

"Saat itu saya pamit pergi ke rumah orang tua di Desa Nglele, Kecamatan Sumobito. Sebelum saya pergi, korban sempat mengeluh sesak di bagian dada," jelas Desi.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Desi mencoba menghubungi korban melalui WhatsApp, namun tidak mendapat respons. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB, ia kembali ke kontrakan untuk mengecek kondisi Gunadi.

"Saat membuka pintu kamar yang tidak terkunci, saya melihat korban sudah tergeletak tidak bergerak di atas kasur. Saya langsung menghubungi keluarganya di Lamongan dan melapor ke polsek," tambahnya.

Mendapat laporan tersebut, petugas dari Polsek Tembelang bersama Tim Identifikasi Polres Jombang dan tenaga kesehatan Puskesmas Tembelang segera mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Berdasarkan keterangan saksi dan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat penyakit sesak napas. Pihak keluarga yang telah datang ke lokasi menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi.

"Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya," pungkas Kapolsek.

Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab meninggalnya korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan kondisi terkini para pasien.

"Tingkat luka bakarnya bervariasi, mulai dari 12 persen, 25 persen, 28 persen, hingga 30 persen. Ini kondisi yang harus ditangani serius karena luka bakar akibat petasan cenderung dalam," ungkap dr. Pudji dalam keterangannya, Jumat (14/3/2026).

Salah seorang korban mengalami kondisi yang lebih kritis akibat cedera hancur (crush injury) pada tangan kirinya. Tim medis awalnya menghadapi penolakan dari pihak keluarga untuk tindakan amputasi, namun setelah melalui diskusi, akhirnya diputuskan untuk melakukan operasi amputasi pada jari kedua tangan kiri pasien.

"Operasi telah dilakukan pukul 03.00 dini hari dan alhamdulillah berhasil," tambahnya.

Saat ini kelima pasien dirawat intensif di Ruang Yudhistira RSUD Jombang. Kondisi mereka dilaporkan stabil dan rencananya besok tim medis akan melakukan tindakan debridement pada luka bakar keempat pasien lainnya.

"Insyaallah semuanya kita tangani dengan serius. Kita berharap mudah-mudahan segera ada kabar baik," pungkas dr. Pudji.

Sebelum itu, ledakan keras mengguncang sebuah rumah di Dusun Kuwayuhan, Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang pada Jumat (13/3/2026) malam. 

Insiden yang diduga berasal dari petasan atau mercon yang sedang dirakit ini mengakibatkan lima orang remaja mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke RSUD Jombang.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan melalui laporan resmi yang diterima pada Sabtu (14/3/2026) menjelaskan bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 23.30 WIB.

Kelima korban adalah Brilian Raditia Alfino (15), Kevin Bagas (17), Muhammad Zadith Taqwa (15), Azril Resky Abdillah (18), dan Wahit Fatur Rohman (17). Seluruh korban merupakan pelajar dan warga sekitar Kecamatan Gudo dan Ngoro. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi pelaku baru terhenti setelah warga berdatangan dan menghajarnya hingga babak belur.

Korban adalah Mucksin (70), warga Desa Kalangsemanding yang pagi itu sedang mencari rumput di lahan kosong.

"Kejadiannya sekitar pukul 09.00. Awalnya pak Mucksin lagi ngarit," ujar Tia, saksi mata di lapangan.

Beberapa saat kemudian, seorang anak jalanan bernama M. Tomi Irfan (20), asal Kediri, datang ke lokasi.

"Anak punk itu jalan dari arah timur, waktu lewat depan sini kayak senyum-senyum sendiri, kemudian menghampiri pak Mucksin," lanjutnya.

Tak lama berselang, Mucksin berteriak meminta tolong. Saat Tia mendatangi lokasi, korban dan pelaku terlihat sedang memperebutkan sabit.

"Sempat rebutan sabit sampai gagangnya lepas. Setelah itu pak Mucksin dibacok beberapa kali," imbuhnya.

Aksi penganiayaan itu akhirnya terhenti setelah warga mendatangi lokasi. Warga yang geram langsung memukuli Tomi.

"Pak Mucksin sudah dibawa ke rumah sakit, ada luka di kepala dan tangan. Pelakunya dipukuli, lalu diikat tangannya sebelum dibawa polisi," pungkasnya.

Kapolsek Perak, Iptu M. Supriyo, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah mendatangi lokasi untuk mengevakuasi pelaku serta korban.

"Benar, kami sudah mendatangi lokasi, mengamankan pelaku, dan mengevakuasi korban," terangnya.

Supriyo menyebut korban menderita luka bacok di beberapa bagian tubuh. Sementara itu, pelaku juga mengalami luka akibat amukan massa.

"Korban selamat dan masih dirawat di RSUD Jombang. Pelaku ditangani di Puskesmas Perak. Kasusnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres Jombang," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden yang diduga berasal dari petasan atau mercon yang sedang dirakit ini mengakibatkan lima orang remaja mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke RSUD Jombang.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan melalui laporan resmi yang diterima pada Sabtu (14/3/2026) menjelaskan bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 23.30 WIB.

Kelima korban adalah Brilian Raditia Alfino (15), Kevin Bagas (17), Muhammad Zadith Taqwa (15), Azril Resky Abdillah (18), dan Wahit Fatur Rohman (17). Seluruh korban merupakan pelajar dan warga sekitar Kecamatan Gudo dan Ngoro.

"Berdasarkan keterangan sementara, para korban diduga tengah merakit petasan di teras rumah milik Sdri. Lia Alfianti yang dihuni bersama anaknya, Brilian Raditia Alfino, yang juga menjadi salah satu korban," ungkap AKBP Ardi Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Akibat ledakan tersebut, selain melukai para korban, juga merusak sejumlah bagian rumah. Atap asbes dan kaca jendela di teras rumah pecah berantakan.

Warga setempat yang mendengar dan melihat kejadian tersebut segera berinisiatif memadamkan sisa percikan api dengan menyiram air guna mencegah ledakan susulan.

"Para korban kemudian dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan intensif atas luka bakar yang diderita di beberapa bagian tubuh," terang kapolres.

Tim Satreskrim Polres Jombang yang dipimpin langsung Kasat Reskrim bersama jajaran Polsek Gudo dan Unit Identifikasi segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan awal.

Saat tiba di lokasi, petugas menemukan TKP dalam kondisi telah dibersihkan oleh warga. Meski demikian, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, antara lain: Sebuah palu besi, gunting, batang besi, dan sendok yang ditemukan di halaman rumah.

Berikutnya satu lembar tikar plastik bekas terbakar; sejumlah selongsong petasan/mercon dan sebuah korek api bensol warna hijau yang ditemukan di tumpukan sampah belakang rumah; beberapa potong kain/pakaian bekas terbakar; serta sebuah ember berisi air yang digunakan untuk merendam petasan/mercon yang tidak meledak, ditemukan di dekat sumur.

Sebagai langkah lanjutan, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk menjaga status quo, mengamankan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Jombang," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Angka ini melanjutkan lonjakan signifikan yang terjadi sepanjang tahun 2025, di mana RSUD Jombang mencatat sedikitnya 1.279 kasus dengan angka kematian mencapai 138 orang.

Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, mengungkapkan bahwa tingginya kasus pneumonia tidak lepas dari pengaruh cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jombang dalam beberapa waktu terakhir.

"Memang berkaitan dengan kondisi cuaca hidrometeorologi yang tidak menentu. Ketika hujan turun sangat deras, kondisi tubuh masyarakat ikut menurun. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan, terutama pneumonia," jelas dr. Pudji Umbaran, Sabtu (14/3/2026).

Saat ini, RSUD Jombang masih merawat 18 pasien pneumonia. Dari jumlah tersebut, tiga pasien harus menjalani perawatan intensif di ICU central.

Balita Jadi Kelompok Paling Rentan

Menurut Pudji, kelompok usia balita menjadi yang paling rentan mengalami kondisi berat akibat pneumonia. Hal ini berkaitan dengan anatomi saluran pernapasan balita yang lebih pendek dan sempit dibandingkan orang dewasa.

"Rata-rata kegawatan terjadi pada balita karena saluran napas mereka pendek dan sempit. Ketika terjadi pembengkakan, kondisinya bisa sangat serius. Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki saluran napas lebih panjang dan besar sehingga pembengkakan tidak terlalu berdampak berat," terangnya.

Fasilitas Khusus Anak Disiapkan

Menyikapi tingginya kasus pneumonia pada anak, RSUD Jombang telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, terutama di ruang ICU anak. Rumah sakit tersebut menyiagakan enam ventilator khusus anak untuk membantu penanganan pasien balita dengan kondisi berat.

"Kami siapkan fasilitas di ICU anak untuk bayi dan balita yang terdampak pneumonia. Alat-alat sudah tersedia, termasuk enam ventilator khusus anak," tegas Pudji.

Waspadai Gejala Pneumonia

Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti virus, bakteri, maupun jamur. Dalam beberapa kasus, infeksi bisa terjadi akibat kombinasi virus dan bakteri yang memperparah kondisi pasien.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala pneumonia, seperti batuk berdahak, demam tinggi, sesak napas, hingga nyeri dada. 

Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker di tempat umum, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan.

"Ini kondisi yang harus kita berikan atensi cukup serius," pungkas Pudji. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyampaikan bahwa posko pengaduan tersebut telah beroperasi sejak Senin (2/3/2026). Operasional posko ini melibatkan pengawas ketenagakerjaan dari pemerintah provinsi yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Jombang.

"Posko pengaduan sudah kami buka dan bekerja sama dengan pengawas provinsi yang ada di Jombang. Jika ada pekerja yang ingin mengadukan persoalan THR, bisa datang ke Disnaker atau ke kantor pengawas di BLK," ujar Isawan dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Untuk mempermudah jangkauan masyarakat, Disnaker menyediakan kanal pengaduan melalui WhatsApp. Fasilitas ini diharapkan memungkinkan pekerja menyampaikan keluhan tanpa kendala jarak dan birokrasi fisik.

Nanang menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026 yang telah disosialisasikan kepada pihak korporasi maupun masyarakat luas.

Selain menerima aduan, posko ini juga berfungsi sebagai pusat konsultasi terkait mekanisme, prosedur, hingga kriteria penerima THR, baik bagi sisi pekerja maupun pihak perusahaan.

Hingga saat ini, Disnaker Jombang mengeklaim belum menerima laporan pengaduan sejak posko resmi dibuka. Kondisi ini terpantau melandai dibandingkan tahun 2025 yang mencatat tiga pengaduan masuk terkait sengketa perhitungan dan keterlambatan waktu pencairan THR.

"Pada tahun lalu ada tiga laporan yang kami terima," ungkapnya.

Disnaker mendesak seluruh perusahaan agar patuh memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta surat edaran yang telah diterbitkan.

Nanang menilai pemberian THR bukan sekadar beban finansial perusahaan, melainkan bentuk apresiasi terhadap karyawan sekaligus instrumen vital dalam menjaga stabilitas hubungan industrial yang harmonis.

Jika muncul kendala di lapangan, pihaknya mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme komunikasi bipartit antara pekerja dan perusahaan sebelum memasuki tahap intervensi pengawasan.

"THR merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada pekerja. Ini juga menjadi momentum baik untuk memperkuat hubungan antara pengusaha dan karyawan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di antara mereka, duduk bersila beralaskan sajadah, ada Nenek Tumirah (65) yang menggenggam erat tangan cucunya.

"Seneng, nduk. Bisa buka bareng, dapat santunan pula. Rasane ati iki anget (Senang, bisa buka bareng, dapat santunan pula. Rasanya hati ini hangat)," ucapnya lirih sambil menahan haru.

Ponpes Gadingmangu memang sengaja menggelar acara santunan yang dirangkai dengan buka puasa bersama, mengundang tak kurang dari 700 penerima manfaat.

Ratusan anak yatim dan kaum dhuafa itu duduk berdampingan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang. Tak ada sekat, yang ada hanya kebersamaan yang hangat.

Rudi Hariyanto, Humas Ponpes Gadingmangu, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya melihat antusiasme para undangan. Menurutnya, di balik amplop santunan yang dibagikan, ada makna yang lebih dalam yang ingin dibangun.

"Kami ingin menciptakan suasana kekeluargaan. Bahwa di bulan suci ini, kita semua, pejabat, kiai, dan masyarakat, terutama adik-adik yatim dan dhuafa, bisa duduk bersama, merasakan kebahagiaan yang sama," tutur Rudi.

Ia menambahkan, tahun ini merupakan kali kedua kegiatan ini digelar. "Harapan kami sederhana, semoga ini bisa terus berlanjut setiap Ramadan. Bukan soal besarnya santunan, tapi bagaimana kepedulian ini tidak pernah putus," imbuhnya.

Kebersamaan itu makin terasa saat waktu berbuka tiba. Dengan tertib, mereka menyantap takjil dan menu buka puasa yang telah disediakan. Gelak tawa anak-anak yang berebut kolak dan kurma mewarnai ruangan, sejenak melupakan kerasnya kehidupan di luar sana.

Purwanto, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang hadir mewakili Bupati Warsubi, mengaku tersentuh dengan suasana akrab yang tercipta.

"Inilah modal dasar kita. Ketika semua elemen masyarakat, dari pejabat hingga warga biasa, bisa duduk bersama dengan penuh kehangatan seperti ini, maka pembangunan dan pelayanan publik akan berjalan dengan baik. Ini bukan sekadar acara seremoni, ini tentang hati yang menyatu," ucapnya.

Di penghujung acara, doa bersama dipanjatkan. Suara "Aamiin" menggema di aula, membawa harapan bahwa kebahagiaan yang dirasakan sore itu takkan sirna ditelan waktu.

Para sponsor, seperti Cafe Rumah Kebun, J&T Cargo, dan BMT, juga mendapat doa tulus dari para penerima manfaat. Semua sederhana, namun meninggalkan kehangatan yang sulit terlupakan di hati para hadirin. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Cabang Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, dalam wawancara di sela kegiatan pasar murah di Jombang, menegaskan hal tersebut. Pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Ketahanan Pangan, untuk menggelar operasi pasar.

"Kita menyediakan beras SPHP sebanyak 8 ton, kemudian beras premium sebanyak 350 kg, gula 200 kg, dan Minyakita sebanyak 300 liter," ujar Mas Husin, sapaan akrabnya, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, dukungan untuk pasar murah ini akan berlangsung secara berkelanjutan selama Ramadan dan menjelang Lebaran, tidak hanya pada satu kesempatan saja. Pihaknya juga mendukung kegiatan serupa yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang maupun wilayah lainnya.

Menurut Husin stok pangan, terutama beras SPHP dan minyak goreng, sangat aman. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terkait gejolak ekonomi global.

"Untuk beras SPHP dan minyak, kami pastikan sampai tahun ini pun masih aman, bahkan tahun depan pun masih aman. Berarti 6 bulan ke depan aman, sampai tahun ini pun masih aman," tegasnya.

Menurutnya, kondisi global saat ini tidak memengaruhi stok pangan yang dikelola Bulog. "Sementara belum ada gangguan atau tantangan, hambatan ya, terkait kondisi global. Sementara masih aman," imbuhnya.

Selain melalui pasar murah, Bulog juga menggencarkan distribusi beras SPHP melalui berbagai kanal. 

"Kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih, dengan pengecer di pasar tradisional, dengan ritel modern, termasuk Gerakan Pangan Murah bersama TNI dan Polri," jelas Husin.

Di luar kegiatan tersebut, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan. Rencananya, penyaluran untuk Kabupaten Jombang akan dilakukan setelah Lebaran.

Menyikapi tingginya permintaan menjelang hari raya, Mas Husin mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Ia memastikan ketersediaan pangan terjamin, termasuk dalam menyikapi momen perayaan keagamaan lainnya.

"Nggih, betul. Kita pastikan masyarakat tidak perlu panik terkait stok pangan ini, baik beras dan minyak goreng kita pastikan aman. Intinya kita juga support kegiatan keagamaan apa pun, tidak hanya Ramadan-Lebaran, namun dengan Nyepi pun juga kita support. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP dan minyak di pasar atau Koperasi Merah Putih," pungkasnya.

Sementara untuk komoditas gula, Bulog memastikan stok aman berkat kolaborasi dengan PTPN PG Semboro dan RNI. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Khofifah menjelaskan bahwa pasar murah ini bersifat komplementer atau melengkapi program serupa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Ini adalah pasar murah yang dilakukan Pemprov di tahun 2026 yang ke-47. Sifatnya adalah komplementaritas, melengkapi dengan apa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota. Bupati sudah melakukan intervensi di masing-masing kecamatan. Kita sifatnya melengkapi. Kita ingin melakukan penjangkauan logistik kepada masyarakat," ujar Khofifah saat ditemui di lokasi.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menegaskan bahwa lokasi pasar murah sengaja tidak berdekatan dengan pasar tradisional agar tidak menjadi kompetitor. Menjelang Hari Raya Idulfitri, kebutuhan logistik rumah tangga cenderung meningkat, sehingga keterjangkauan layanan dan harga menjadi prioritas.

"Maka diharapkan setiap pasar murah ini tidak berdekatan dengan pasar tradisional, karena ini bukan kompetitor pasar tradisional. Nah, begitu juga ini untuk memberikan keterjangkauan harga. Jadi keterjangkauan layanan, keterjangkauan harga itu menjadi penting di saat-saat menjelang Idulfitri, ada kecenderungan peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik masing-masing rumah tangga. Jadi kita keliling saja, ini yang ke-47," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyapa warga yang antre untuk mendapatkan bahan pokok. Ia menyebutkan adanya program khusus bagi kelompok rentan.

"Oh, itu untuk lansia kurang mampu, yang umur 60 tahun ke atas. Dari awal enam tahun lalu kita bikin ini memang kalau untuk lansia kita berikan gratis 5 kilo beras. Kalau untuk balita dan ibu hamil, gratis untuk telur. Kira-kira gitu sih. Ayo, suwun nggih," katanya sambil menyapa warga.

Terkait ketersediaan bahan pokok, Khofifah memastikan stok pangan di Jawa Timur dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Ia juga menyebut harga masih terkendali menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran.

"Aman, sangat aman, sangat aman. Sangat aman, iya. Kalau beras itu kita sampai akhir tahun ya. Aman-aman, insyaallah," pungkasnya.

Kegiatan pasar murah ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat yang mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama menjelang hari raya.

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Muhammad Husin mengatakan terkait kegiatan pasar murah pada siang hari ini, pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan. 

"Kita menyediakan beras SPHP sebanyak 8 ton, kemudian beras premium sebanyak 350 kg, gula 200 kg, dan Minyakita sebanyak 300 liter," ungkap Husin.

Dukungan pasar murah oleh Bulog ini dilakukan selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Jadi tidak hanya pada kesempatan kali ini saja, dukungan akan terus diberikan untuk memastikan stok pangan aman.

"Baik, untuk minyak goreng dan beras SPHP khususnya, kita pastikan stok aman selama Ramadan ini dan menjelang Lebaran. Termasuk setelah Lebaran pun masih aman," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander mengungkapkan bahwa jenazah bayi telah menjalani pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematiannya.

"Terhadap bayi tersebut saat ini sudah dilakukan autopsi," kata Dimas saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bayi laki-laki tersebut sempat hidup setelah dilahirkan sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Bayi ini sempat hidup dan meninggal sebelum terbawa arus sungai," ujarnya.

Tim forensik menemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian kepala bayi. Luka yang ditemukan berupa memar dan resapan darah pada jaringan kepala yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul.

"Ditemukan tanda kekerasan di bagian kepala akibat benturan benda tumpul," kata Dimas.

Selain luka pada kepala, tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh bayi. Saat pemeriksaan, dokter forensik juga menemukan tali pusar dan ari-ari yang masih menempel pada tubuh bayi, mengindikasikan bayi tersebut baru saja dilahirkan.

Berdasarkan analisis medis, bayi diperkirakan meninggal sekitar dua hari sebelum ditemukan warga pada Selasa (10/3/2026) sore. Dari temuan tersebut, polisi menduga bayi menjadi korban pembunuhan sebelum dibuang ke sungai.

"Kemungkinan besar bayi ini dibunuh lebih dulu kemudian dibuang ke sungai," tegasnya.

Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Petugas menelusuri wilayah di sepanjang aliran sungai untuk mencari kemungkinan adanya perempuan yang baru melahirkan dalam beberapa hari terakhir. Polisi juga membuka informasi dari masyarakat untuk membantu pengungkapan kasus ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam operasi tersebut, polisi meringkus dua orang tersangka, yakni seorang buruh serabutan berinisial T (43) dan seorang pria berinisial KS (38), pada Senin (9/3/2026) pagi.

Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka T di kediamannya, Dusun Karangan Krajan, Desa Karangan, sekitar pukul 05.00 WIB. 

Dari tangan T, petugas mengamankan tujuh paket sabu siap edar yang disembunyikan dalam potongan sedotan plastik berwarna hijau, putih, dan hitam.

"Total barang bukti yang kami amankan memiliki berat kotor sekitar 2,06 gram, dengan berat bersih kurang lebih 0,62 gram," jelas Kasat Resnarkoba Polres Jombang, Iptu Bowo Trikuncoro, melalui keterangan tertulis, Rabu (11/3/2026).

Selain narkotika, polisi menyita tas berwarna abu-abu, satu pak sedotan plastik, isolasi hitam, korek api, gunting, serta satu unit ponsel pintar. Di dalam ponsel tersebut, ditemukan riwayat percakapan aplikasi WhatsApp yang berkaitan dengan transaksi narkoba.

Pengembangan Kasus: Pemasok Diringkus

Hanya berselang satu jam setelah penangkapan T, anggota Opsnal Unit II Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil meringkus tersangka KS (38) di Dusun Karangan Wetan, Desa Karangan. KS diduga kuat berperan sebagai pemasok sabu bagi tersangka T.

"Penangkapan KS merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka T. Di rumah tersangka KS, anggota menemukan 13 paket sabu siap edar," ujar Iptu Bowo.

Dari penggeledahan di rumah KS, polisi menyita sabu dengan berat kotor 4,77 gram (berat bersih 2,32 gram). Narkotika tersebut dikemas secara rapi dalam potongan sedotan plastik berwarna merah, kuning, biru, dan hijau, serta satu paket berukuran lebih besar yang disimpan dalam dompet merah muda.

Barang bukti lain yang turut diamankan dari KS meliputi dua pak plastik klip kosong, sedotan yang dimodifikasi sebagai alat skrup, serta satu unit ponsel pintar yang digunakan untuk koordinasi transaksi.

Ancaman Hukuman dan Pengembangan Jaringan

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan di atas kedua tersangka.

"Kasus ini masih terus kami kembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul barang haram tersebut," tegas Iptu Bowo.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, subsider Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tersangka terancam hukuman pidana penjara minimal lima tahun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengungkapkan total anggaran yang digulirkan mencapai Rp114.673.526.966. Dana tersebut telah diproses melalui Bank Jatim dan memasuki tahap pencairan.

"Seluruh pengajuan Desa Mantra posisi jam 11 tadi sudah di Bank Jatim dan siang ini sudah proses pencairan," ujar Agus Purnomo dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa percepatan pencairan ini merupakan instruksi langsung Bupati Jombang, Warsubi. Pemkab berkomitmen agar seluruh program dalam Desa Mantra, termasuk honor RT dan RW, dapat diterima tepat waktu oleh penerima manfaat.

"Ini sesuai instruksi Abah Bupati agar pencairan program Desa Mantra, termasuk di dalamnya honor RT dan RW, bisa tepat waktu," katanya.

Agus menambahkan, Program Desa Mantra memiliki sejumlah menu kegiatan prioritas yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Beberapa di antaranya meliputi: Honor RT dan RW, Bantuan kegiatan RT, Bantuan kegiatan dasawisma, Pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa.

Selanjutnya, Pengadaan pupuk organik seperti kompos dan bokashi, Pelatihan serta fasilitasi sarana bagi wirausaha baru (WUB), Penyediaan dana talangan petani untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pembangunan infrastruktur desa.

Khusus untuk pembangunan jalan desa, anggaran dapat digunakan untuk aspal hotmix AC-WC dengan ketebalan 5 sentimeter, aspal hotmix HRS-WC tebal 3,5 sentimeter, hingga rigid beton fc 30 setebal 20 sentimeter. Program ini juga mencakup pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan lingkungan seperti paving, serta pengadaan kendaraan operasional bagi pemerintah desa.

Dengan mekanisme tersebut, Pemkab Jombang berharap setiap desa dapat menyesuaikan penggunaan anggaran sesuai karakter dan kebutuhan lokal.

Proses Pencairan di Tingkat Desa

Sementara itu, Kepala Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Wartomo, mengatakan proses pencairan di tingkat desa masih berlangsung. Menurut dia, pemerintah desa telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi sejak awal pekan.

"Senin kemarin kami sudah komplit semua syarat administrasinya. Saya cek di rekening masih proses," ujarnya.

Wartomo menjelaskan, secara regulasi pencairan honor RT dan RW dilakukan setiap tiga bulan sekali. Setelah dana masuk ke rekening desa, pemerintah desa akan segera menyalurkannya kepada para penerima.

Di Desa Galengdowo sendiri terdapat 18 RT dan 6 RW yang menerima honor. Masing-masing akan mendapatkan insentif sebesar Rp450.000 setiap tiga bulan sekali. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penangkapan yang dilakukan pada Senin (9/3/2026) sekitar pukul 05.30 WIB ini bermula dari laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan di wilayah tersebut. Petugas yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil mengamankan P yang tak lain adalah warga Dusun Gongseng, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben.

Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 11 paket sabu siap edar dengan berat kotor total 2,82 gram. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain yang terkait, seperti pipet kaca berisi sabu seberat 1,78 gram, dua skrop dari sedotan plastik, lima plastik klip kosong, satu alat hisap atau bong, serta dua unit ponsel merek Realme dan Infinix.

Kepala Satreskoba Polres Jombang, Iptu Bowo Trikuncoro, membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tersangka bukanlah wajah baru dalam lingkaran peredaran narkotika. P tercatat pernah dihukum berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2021 untuk kasus serupa.

"Iya benar, ini merupakan residivis kambuhan. Setelah bebas dari hukuman sebelumnya, yang bersangkutan justru kembali lagi ke bisnis haram ini," ujar Iptu Bowo kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Jombang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk memburu kemungkinan adanya jaringan lain di balik peredaran barang haram tersebut.

Atas perbuatannya, P dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya semakin berat mengingat statusnya sebagai residivis dalam kasus yang sama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tersangka berinisial DAP (23), warga Dusun Dungmangu, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Jombang. Ia ditangkap di kawasan Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, pada Minggu (1/3/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran bahan berbahaya di wilayah tersebut.

"Tim Resmob langsung turun ke lapangan setelah menerima informasi. Hasilnya, tersangka berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti bahan petasan," ungkapnya, Selasa (10/3/2026).

Barang bukti yang disita antara lain 9 ons bubuk mercon siap pakai, 1 kilogram bubuk boster kelengkeng, satu bendel sumbu hijau, delapan gelondongan petasan ukuran sedang dan besar, timbangan digital, toples, lakban, serta ponsel Vivo Y29 yang diduga digunakan untuk transaksi.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memproduksi sendiri bubuk petasan tersebut. Bahan baku seperti boster kelengkeng dan belerang dibeli secara daring melalui TikTok.

"Tersangka meracik sendiri bahan-bahan itu untuk kemudian diperjualbelikan. Kini ia dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Jombang untuk proses lebih lanjut," kata Dimas.

Akibat perbuatannya, DAP dijerat Pasal 306 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penguasaan bahan peledak secara ilegal dan terancam hukuman penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam sidak tersebut, politisi yang akrab disapa Mbak Estu itu meninjau langsung kondisi cadangan beras dan proses penyerapan gabah petani. Ia mengapresiasi kesiapan Bulog yang dinilai optimal dalam menjalankan tugasnya.

"Saya apresiasi kinerja Bulog. Stok di gudang Mojongapit sekitar 65 ribu ton dan aman hingga tahun depan. Apalagi nanti masih ada tambahan dari panen raya," ujar Sadarestuwati dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Tak hanya soal stok, ia juga mengapresiasi kualitas beras Bulog yang sempat diragukan sebagian masyarakat. Setelah melihat langsung, menurutnya beras yang disalurkan Bulog layak konsumsi karena berasal dari pengadaan lokal tahun sebelumnya.

Sadarestuwati juga mengapresiasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Di Pasar Pon, harga beras SPHP masih sesuai HET, yakni Rp11.500–Rp11.600 per kilogram. Minyak goreng Minyak Kita juga dijual sesuai ketentuan.

"Para pedagang senang menjual beras SPHP karena harganya terjangkau. Ini membantu masyarakat di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja," katanya.

Ia berharap Bulog terus mempertahankan kinerja positifnya, termasuk dalam hal pengadaan dan distribusi gula ke depan. Sementara itu, Wakil Pemimpin Bulog Kanwil Jawa Timur, Sugeng Hardono, menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut.

"Kami berterima kasih atas apresiasi dan dukungan dari Ibu Sadarestuwati. Stok beras Jawa Timur mencapai 999 ribu ton. Kami akan terus menjaga stabilitas harga dan menindak tegas pedagang yang menjual di atas HET," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim ini dirancang untuk siaga bantu masyarakat menghadapi masalah teknis maupun kesehatan selama perjalanan mudik.

Sebagai langkah awal, Satlantas Polres Jombang menggelar pelatihan intensif bagi personel tim Burog di Kantor Satlantas Polres Jombang pada Senin (9/3/2026). 

Pelatihan tersebut bertujuan membekali anggota dengan keterampilan teknis dan medis guna mempercepat penanganan di lapangan.

Kepala Satlantas Polres Jombang, AKP Anjar Rahmad Putra, menjelaskan bahwa tim ini akan diluncurkan secara resmi oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, pada 12 Maret mendatang.

"Personel kami latih untuk melakukan bongkar pasang ban, menjumper aki kendaraan, hingga membuka pintu mobil dalam kondisi darurat. Ini penting agar mereka sigap membantu pemudik yang mengalami kendala teknis di jalan," ujar AKP Anjar.

Selain perlengkapan teknis seperti jerigen bahan bakar untuk kendaraan kehabisan bensin, tim Burog juga dibekali pelatihan pertolongan pertama gawat darurat. Pelatihan medis ini diberikan oleh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Dokter Yoga, mencakup penanganan awal bagi pemudik yang mengalami serangan jantung atau kondisi darurat lainnya di jalan.

"Kami ingin anggota tidak hanya sigap soal kendaraan, tetapi juga mampu memberikan pertolongan pertama pada pemudik yang sakit atau pingsan sebelum tim medis tiba," tambahnya.

AKP Anjar menegaskan, tim Burog merupakan bagian dari pengamanan Lebaran 2026 dan terintegrasi dengan layanan darurat kepolisian 110. Masyarakat yang mengalami gangguan kendaraan atau kondisi darurat lainnya selama di perjalanan dapat segera menghubungi nomor tersebut.

"Nanti tim Burog dari Satlantas akan langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan secepat mungkin," jelasnya.

Sebanyak 26 personel disiapkan dalam tim Burog. Mereka akan diterjunkan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat agar dapat bergerak lincah dan menjangkau lokasi kejadian dengan cepat, baik di jalur arteri maupun jalan tol yang melintasi wilayah Jombang.

"Tim ini akan difokuskan di titik-titik rawan macet dan rawan kecelakaan, serta jalur-jalur utama yang dilalui pemudik," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban diketahui bernama Bida Suhanik (54), pemilik rumah dengan dapur yang terbakar. Akibat insiden tersebut, ia mengalami luka bakar sekitar 10 persen di beberapa bagian tubuhnya.

Komandan Regu Damkar Pos Jombang Kota, Ronaldo, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga bernama Ika Oktaviani pada pukul 08.13 WIB. Petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi.

"Tim berangkat pukul 08.14 WIB dan tiba di tempat kejadian pukul 08.20 WIB untuk melakukan pemadaman dan penanganan," ujarnya.

Api diduga berasal dari kebocoran gas LPG pada kompor yang sedang digunakan di dapur korban. Kobaran api dengan cepat melahap ruangan dapur berukuran 3 x 4 meter persegi hingga mengalami kerusakan cukup parah.

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pembasahan dan pengamanan di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam serta tidak kembali menyala.

"Operasi penanganan selesai sekitar pukul 09.00 WIB setelah situasi dinyatakan aman dan terkendali," kata Ronaldo.

Akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian material ditaksir mencapai Rp500 ribu. Pihak pemadam kebakaran mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan rutin memeriksa kondisi selang, regulator, serta tabung LPG guna mencegah kebocoran gas yang berpotensi memicu kebakaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hadir sebagai pembicara, Dekan Fakultas Bisnis, Bahasa dan Pendidikan Unipdu Jombang, Dr. Wiwik Maryati, membawakan materi berjudul 'Gig Economy & Freelance Culture: Peluang Kerja Fleksibel dan Tantangan Kesejahteraan' di Islamic Center Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Kecamatan Peterongan.

Wiwik memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi gig tidak terlepas dari pesatnya digitalisasi yang membuka akses luas terhadap berbagai peluang kerja. Model kerja berbasis proyek atau jasa ini kian diminati, terutama oleh mereka yang mendambakan fleksibilitas waktu dan tempat.

"Transformasi digital membuat akses terhadap pekerjaan semakin luas. Dengan bantuan platform digital, seseorang bisa menawarkan jasa atau produk kepada pasar yang jauh lebih besar," jelasnya di hadapan para peserta kajian.

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, di mana sebagiannya adalah pekerja lepas. Kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan sistem ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Kedekatan mereka dengan teknologi dan kemampuan belajar mandiri menjadi modal utama.

"Generasi Z relatif lebih mudah beradaptasi karena terbiasa dengan teknologi digital. Banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara mandiri dengan modal yang tidak terlalu besar," ujarnya menambahkan.

Menurut Wiwik, bulan Ramadan justru menjadi momentum peningkatan permintaan jasa lepas. Hal ini membuka peluang bagi para freelancer untuk meraup penghasilan tambahan di tengah fleksibilitas waktu yang mereka miliki.

Namun di balik peluang tersebut, ia mengingatkan adanya sejumlah tantangan serius. Ketidakstabilan pendapatan menjadi persoalan utama, karena penghasilan sangat bergantung pada jumlah proyek yang masuk. Ketika order sepi, pendapatan pun ikut merosot. Selain itu, pekerja lepas juga harus mengurus sendiri perlindungan sosial mereka, seperti jaminan kesehatan dan keamanan kerja, serta menghadapi persaingan yang semakin ketat di ranah digital.

Dari perspektif Islam, Wiwik menegaskan bahwa pekerjaan lepas diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang benar. Kejelasan akad, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan pekerjaan menjadi kunci utamanya.

"Islam memberikan kelonggaran dalam aktivitas muamalah. Selama akadnya jelas, dijalankan secara jujur dan amanah, maka pekerjaan tersebut diperbolehkan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mereka mengalami keracunan massal setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat berbuka puasa. 

Kasus ini kini mendapat atensi serius dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG Jombang terhadap kredibilitas penyedia layanan gizi tersebut.

Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jombang, Agus Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ke lokasi kejadian guna melakukan investigasi.

"Dinas Kesehatan sudah turun ke lapangan, termasuk ke PKU Muhammadiyah Betek. Sampel makanan telah diambil dan akan dibawa ke Surabaya untuk uji laboratorium. Kita tunggu hasilnya," ujar Agus kepada media, Senin (9/3/2026).

Sekretaria Daerah Kabupaten Jombang ini juga menjelaskan bahwa hasil uji laboratorium akan menjadi rujukan utama untuk memastikan penyebab pasti keracunan tersebut. 

Jika terbukti bahwa sumber kontaminasi berasal dari menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Betek, Satgas memastikan akan melayangkan rekomendasi sanksi berat kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jika terbukti penyebab keracunan adalah menu dari SPPG Betek, kami akan rekomendasikan ke BGN untuk melakukan tindakan," tegas Agus.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa Satgas selama ini rutin melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPPG di wilayahnya. 

Ironisnya, dalam inspeksi mendadak (sidak) terakhir pada Rabu (4/3/2026), tim menemukan berbagai bentuk pelanggaran prosedur.

"Temuan di lapangan akan kami rekomendasikan. Kami memotret kondisi SPPG yang kami sidak dan hasilnya kami sampaikan ke BGN," jelasnya.

Menyusul insiden ini, Satgas memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola dari 107 unit SPPG yang tersebar di Jombang agar disiplin mematuhi standar operasional prosedur (SOP). 

Menurut Agus, kelalaian dalam pengelolaan pangan dinilai sebagai bentuk sabotase terhadap program prioritas negara.

"Kami minta agar semua pihak mengikuti ketentuan perundang-undangan dan SOP dari BGN. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Program ini adalah Program Strategis Nasional yang harus kita dukung bersama," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kegiatan sosial berbagi takjil dilaksanakan di Pos Kota, Alun-alun Kabupaten Jombang, dengan menyasar masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat hubungan antar umat beragama. Ratusan warga tampak antusias menerima paket berbuka puasa yang dibagikan para pengurus INTI Jawa Timur.

Pantauan di lokasi, para pengurus dan anggota INTI terlihat bersemangat membagikan paket berisi nasi, ayam, tahu tempe sambel dan lalapan, kerupuk, serta minuman teh botol dan es degan kepada warga yang datang.

Ketua panitia kegiatan, Phoa Anditya, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasme masyarakat Jombang. Ia mengaku tak menyangka ribuan paket takjil yang disediakan ludes dalam waktu singkat.

"Tidak sampai sore ini tadi sudah habis. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan kerukunan masyarakat Jombang sangat terjaga, kami bersyukur atas hal itu," ungkap pria yang akrab disapa Andi ini di sela-sela kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa aksi berbagi ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

"Melalui pembagian paket berbuka puasa ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus mempererat tali persaudaraan," ucapnya.

Selain berbagi takjil, rangkaian kegiatan INTI Jawa Timur di Jombang juga mencakup kunjungan budaya serta ziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek.

Menurut Phoa, sosok Gus Dur memiliki peran besar dalam memperjuangkan nilai toleransi dan kebebasan berbudaya bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Ketua Pengurus Daerah INTI Jawa Timur, Stefanus Budy, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 45 peserta dari Surabaya, 20 orang dari Jombang, serta enam orang dari Malang. Rangkaian acara meliputi ziarah ke makam Gus Dur, anjangsana ke pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, wisata budaya ke Klenteng Hong San Kiong di Gudo, serta workshop Museum Wayang Potehi.

"Bagi kami, Gus Dur adalah tokoh kemanusiaan dan tokoh pluralisme. Beliau berani membuka sekat-sekat di antara anak bangsa sehingga masyarakat Tionghoa bisa lebih bebas mengekspresikan budaya, termasuk merayakan Imlek dan menggunakan identitas budaya secara terbuka," kata Stefanus.

Ia menegaskan bahwa nilai yang paling diingat dari ajaran Gus Dur adalah pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis. INTI Jawa Timur berharap kegiatan berbagi kepada masyarakat dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momen tertentu, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden ini terjadi pasca konsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat berbuka puasa, Kamis (5/3/2026).

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengonfirmasi adanya laporan warga mengenai puluhan santri yang mengalami gejala klinis berupa mual dan muntah sesaat setelah menyantap hidangan di lingkungan pesantren.

"Informasi yang kami terima ada dugaan keracunan makanan saat berbuka puasa di pondok pesantren tersebut. Saat ini ada 31 santri yang sempat mendapatkan perawatan di RSU PKU Muhammadiyah Mojoagung," ujar Ardi saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).

Guna kepentingan penyelidikan, kepolisian bersama tim medis Dinkes Jombang telah melakukan olah TKP dan pengambilan sampel di lokasi kejadian. 

Material yang diamankan meliputi sisa konsumsi nasi rawon, telur asin yang menjadi bagian dari menu MBG, hingga sampel muntahan korban.

"Semua sampel tersebut kami siapkan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya agar dapat diketahui penyebabnya secara ilmiah," tegas AKBP Ardi.

Meskipun gejala fisik menunjukkan indikasi keracunan, hasil uji cepat (rapid test) sementara terhadap sampel makanan belum menunjukkan adanya residu kimia berbahaya.

"Dari hasil rapid test sementara tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, sianida, nitrat maupun arsenik," jelasnya.

Hingga saat ini, otoritas keamanan belum menetapkan simpulan akhir terkait penyebab pasti peristiwa tersebut. 

Penyelidikan masih difokuskan pada korelasi antara menu yang dikonsumsi dengan gejala yang timbul, mengingat adanya variasi pola makan di antara para korban.

"Hasil keterangan sementara, ada yang makan rawon saja, ada yang makan telur asin saja, dan ada yang mengonsumsi keduanya. Beberapa tetap mengalami gejala, sehingga ini masih kami dalami," tambah Ardi.

Terkait kondisi medis, Kapolres memastikan mayoritas santri telah melewati masa kritis dan diperbolehkan pulang.

"Untuk yang masih berada di ruang IGD saat ini tinggal tujuh orang, terdiri dari satu santri laki-laki dan enam santri perempuan. Kondisinya juga sudah stabil dan bisa berkomunikasi," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menegaskan bahwa penanganan medis telah dilakukan secara maksimal. 

Namun, ia menekankan perlunya uji mikrobiologi untuk mendeteksi kemungkinan kontaminasi bakteri yang tidak terdeteksi melalui uji cepat kimia.

"Sampel yang kami kirim meliputi makanan, muntahan pasien, serta sampel air dari lingkungan pondok. Pemeriksaan laboratorium termasuk uji mikrobiologi untuk memastikan sumbernya," kata Hexawan.

Ia juga mengingatkan bahwa proses pembuktian secara laboratoris memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang valid.

"Untuk pemeriksaan laboratorium dan kultur bakteri biasanya memerlukan waktu sekitar 10 hari agar hasilnya benar-benar akurat," pungkasnya.

Kasus ini menjadi atensi serius bagi Polres dan Dinkes Jombang guna mengevaluasi standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di institusi pendidikan dan keagamaan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pengasuh pesantren, Muhammad Adam, memberikan kesaksian kunci yang mengarahkan dugaan kuat pada menu telur asin dari program bantuan eksternal (MBG) sebagai sumber petaka keracunan yang terjadi pada Kamis (5/3/2026) tersebut. 

Fakta di lapangan versi pengasuh ponpes menyebutkan, kronologi peristiwa bermula saat puluhan santri menyantap hidangan berbuka puasa yang terdiri dari nasi rawon yang merupakan hasil masakan internal pondok, serta paket menu kering tambahan yang mencakup telur asin, roti, dan buah-buahan. Indikasi kontaminasi muncul seketika setelah para santri membatalkan puasa mereka atau tiba waktu berbuka.

Muhammad Adam mengungkapkan bahwa gejala klinis muncul secara mendadak dan masif, memicu kepanikan di lingkungan asrama.

"Awalnya saya kira telat makan sehingga maag atau apa, ternyata semua. Terutama perempuan banyak yang lemas, ada yang menangis, ada yang pingsan," ujar Muhammad Adam saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Ia secara spesifik membedakan antara integritas konsumsi internal pesantren dengan intervensi pangan dari luar.

Adam menegaskan bahwa nasi dan sayur rawon diolah sendiri oleh pihak pesantren dengan standar keamanan yang biasa mereka terapkan, sementara telur asin merupakan kiriman bantuan yang tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB, atau beberapa jam sebelum waktu berbuka.

Kecurigaan terhadap telur asin tersebut diperkuat oleh fakta distribusi gejala yang hanya menyasar konsumen menu tertentu. Para santri yang absen mengonsumsi telur asin dilaporkan dalam kondisi bugar.

"Yang hanya makan rawon tidak (muntah). Termasuk saya makan rawon tidak (mengalami gejala) karena tidak makan telur asin. Rata-rata yang makan telur asin (yang mual-muntah)," tegasnya. 

Merespons situasi darurat tersebut, pihak pesantren segera memobilisasi armada ambulans guna mengevakuasi korban ke RSU PKU Muhammadiyah Mojoagung. 

Skala insiden ini cukup fatal, dari total 84 santri yang menetap di asrama, sebanyak 40 santri harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Data medis menunjukkan rincian korban terdampak meliputi 30 santri putri dan 10 santri putra, yang mayoritas berada pada rentang usia pelajar jenjang SMP hingga SMA.

Hingga saat ini, Muhammad Adam memastikan seluruh korban masih berada di bawah penanganan medis ketat. 

Pihak pesantren secara resmi menyerahkan proses investigasi dan uji laboratorium kepada pihak berwenang guna mengungkap kepastian penyebab keracunan serta menuntut akuntabilitas dari pihak penyalur bantuan pangan tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya langsung bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para santri yang menunjukkan gejala gangguan intoleransi makanan.

"Pertama, semua kita gerakkan. Jadi semua penderita kita datangi ke pondok tersebut. Yang mengalami mual-mual, ada gejala gangguan intoleransi makanan, segera dievakuasi ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah," ujar dr. Hexawan saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Menurutnya, dari total sekitar 80 santri yang menyantap hidangan berbuka, sebanyak 31 orang mengalami gejala seperti mual dan muntah-muntah. Gejala tersebut muncul tidak lama setelah mereka mengonsumsi makanan.

"Gejalanya itu ya biasanya intoleransi makanan, habis makan langsung mual-mual, muntah-muntah. Itu gejala klasik kalau orang habis makan sesuatu yang tidak cocok, tubuh menolak," jelasnya.

Hingga Kamis malam, sekora pukul 23.00 WIB, kondisi para santri berangsur membaik. Sebanyak 10 orang telah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah bugar, sementara 21 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Informasi terbaru, dari 10 pasien sudah bisa pulang karena kondisinya bagus. Sedangkan 21 orang masih dalam penanganan utama, insyaallah semua tertangani dengan baik," tambahnya.

Sebagai langkah investigasi, Dinas Kesehatan Jombang telah mengambil sejumlah sampel makanan yang disantap para santri, termasuk rawon, telur asin, serta sampel muntahan pasien. Sampel tersebut rencananya akan dibawa ke laboratorium di Surabaya untuk diuji guna mengetahui penyebab pasti kejadian ini.

"Kita belum bisa mendeteksi penyebab pastinya. Rawon dibuat sendiri oleh pihak pondok pesantren. Sementara untuk telur asin, kami masih mendalami apakah berasal dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dari pondok sendiri. Kita harus mencari penyebab pastinya dari mana," tegas dr. Hexawan.

Meski begitu, ia memastikan bahwa seluruh santri dalam kondisi sadar dan mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh. Pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Alhamdulillah semua sehat, yang penting tertangani dengan baik. Langkah selanjutnya masih menunggu hasil lab besok," pungkasnya.

Kejadian ini menjadi perhatian serius mengingat menu MBG merupakan bagian dari program pemerintah yang didistribusikan ke sejumlah pondok pesantren. Dinas Kesehatan bersama pihak terkait masih terus melakukan pendataan dan pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pantauan lapangan, para santri langsung mendapatkan perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat RSU PKU Muhammadiyah Mojoagung. Sejumlah ambulans tampak berjejer di halaman rumah sakit, sementara korban terus mendapat penanganan medis.

Tampak juga pengasuh Pondok Pesantren beserta jajaran Dinas Kesehatan Jombang, Camat Mojoagung, dan jajaran kepolisian yang memantau langsung kondisi dugaan keracunan puluhan santri.

Salah seorang santri, Azza Khoirunisa (17), menuturkan bahwa kejadian berlangsung tidak lama setelah para santri menyantap hidangan berbuka. Menu yang disajikan pihak pondok berupa nasi rawon, ditambah makanan kering dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berisi roti, susu, kacang, kurma, dan telur asin.

"Setelah buka puasa, beberapa menit kemudian ada yang mulai mual, pusing, bahkan ada yang sampai tidak sadarkan diri," ujar Azza di lokasi rumah sakit.

Azza sendiri selamat karena terlambat berbuka. Ia sedang mengikuti kegiatan di luar pondok dan belum sempat menyantap makanan saat santri lain mulai menunjukkan gejala.

"Saya belum makan dari tadi. Waktu kembali, anak-anak sudah makan dan kondisinya mulai banyak yang mual dan pingsan," katanya.

Para santri yang masih sehat segera mengevakuasi teman-temannya ke pendopo pondok, sebelum akhirnya memanggil ambulans untuk membawa mereka ke rumah sakit.

Azza menyebutkan jumlah santri putri di pondok tersebut sekitar 34 orang, sementara santri putra lebih dari 30 orang. Ia menduga makanan yang dikonsumsi menjadi pemicu kejadian ini, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan.

Menu kering MBG yang diterima santri diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Betek. Namun, belum dapat dipastikan apakah makanan tersebut menjadi sumber keracunan.

Sejumlah pejabat dan aparat terlihat memantau langsung penanganan korban di rumah sakit, antara lain petugas kepolisian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Camat Mojoagung, Kapolsek, dan Kasatreskrim Polres Jombang.

Hingga berita ini ditayangkan, para santri masih menjalani perawatan medis, sementara pihak berwenang terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti dugaan keracunan massal tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Menanggapi kritik tersebut, Warsubi menegaskan bahwa sektor pendidikan dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada regulasi pemerintah pusat dan provinsi.

Warsubi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kritik konstruktif yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dan evaluasi bersama.

"Alhamdulillah, untuk pendidikan di Jombang tahun 2025 kemarin kita mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN pusat hampir Rp27 miliar, sekitar Rp26 sekian miliar," ujarnya, Senin (2/3/2026).

Dana tersebut, lanjutnya, dialokasikan untuk 8 SMP dan 14 SD di Kabupaten Jombang. Bantuan DAK itu dinilai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat sekaligus dukungan konkret bagi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

"Ini apresiasi dari pusat untuk membantu Jombang. Artinya, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian dan prioritas," tegasnya.

Terkait kritik mengenai ketidakjelasan status Guru Madrasah Diniyah (Madin), muatan lokal keagamaan, serta skema PPPK paruh waktu, Warsubi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari regulasi yang berlaku. Menurutnya, perubahan status menjadi tenaga kerja paruh waktu merupakan konsekuensi dari aturan yang ditetapkan pemerintah di atasnya.

"Iya, karena kemarin aturannya berbeda. Artinya menjadi tenaga kerja paruh waktu. Dan yang tidak masuk itu banyak, karena belum tercapai masa kerjanya atau belum memenuhi aturannya," jelasnya.

Ia menambahkan, tidak terpenuhinya syarat administrasi menjadi faktor utama sejumlah tenaga pendidik tidak lolos dalam skema tersebut.

"Jadi istilahnya tidak terpenuhi syarat menjadi paruh waktu. Semua ada regulasinya," katanya.

Terkait Peraturan Bupati (Perbup) yang disebut tengah berproses di tingkat provinsi sebagai payung hukum pendidikan diniyah dan muatan lokal, Warsubi menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian.

"Belum, kita tunggu nanti prosesnya. Belum mendapat laporan dari Sekda. Tapi yang jelas itu ada aturannya," ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jombang tidak mungkin mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan pusat maupun provinsi.

"Kita tidak mungkin melawan aturan pusat atau provinsi. Semua ada regulasinya yang harus kita taati sebagai payung hukum kami," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, menjelaskan kronologi kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda GL tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang dikendarai Rio (20), warga Desa Sumberjo, melaju dari arah barat menuju timur.

Saat melintas di lokasi kejadian, motor tersebut menabrak seorang pejalan kaki bernama Sa'i (80), warga Dusun Pagak, Desa Sumberjo, yang sedang menuntun sepeda angin di tepi jalan sebelah utara.

"Setelah menabrak pejalan kaki, sepeda motor Honda GL terpental ke arah kanan jalan dan kemudian menabrak sepeda motor Honda Revo bernomor polisi S-3391-WO yang dikendarai Jari (67), warga Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh," ucap Ipda Siswanto dalam pesan yang diterima wartawan, Kamis siang.

Akibat kecelakaan tersebut, Jari mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke RSUD Jombang. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan.

"Sementara itu, Rio pengendara Honda GL dan Sa'i yang merupakan pejalan kaki mengalami luka-luka dan juga dirawat di rumah sakit yang sama," ungkapnya.

Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 09.15 WIB. Korban diketahui bernama Suwandi (50), warga Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Smash bernomor polisi W 2612 YR.

Adapun kendaraan lain yang terlibat adalah truk tebu bernomor polisi N 8515 NN yang dikemudikan oleh Nurul, warga asal Probolinggo.

Berdasarkan keterangan sopir truk, kecelakaan bermula saat ia melaju dari arah utara menuju ke selatan.

"Saya dari utara, ke arah selatan posisi mau ke Kediri, ambil tebu," terang Nurul di lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, Nurul bermaksud mendahului kendaraan lain yang berada di depannya.

"Iya tadi awalnya memang mau nyalip, nyalip tangki di depan," lanjutnya.

Saat truk mengambil lajur berlawanan untuk menyalip, pengemudi diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah selatan. Secara bersamaan, melaju sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan. Benturan keras pun tidak terhindarkan.

"Kena bagian kanan truk saya tadi, terus langsung nyungsep yang motor, ya gimana lagi namanya apes," ucap Nurul.

Akibat benturan tersebut, korban terlempar dari kendaraan dan terseret hingga beberapa meter. Suwandi dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah pada bagian kepala. Sementara itu, sepeda motor korban mengalami kerusakan berat pada bagian depan.

Proses evakuasi jenazah korban selesai dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB untuk kemudian dibawa ke RSUD Jombang. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendalami kronologi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, membenarkan terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa tersebut.

"Iya benar, penyebab utama kecelakaan masih kita dalami," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berseberangan dengan temuan aktivis lingkungan, hasil uji laboratorium terbaru DLH justru menunjukkan kualitas air limbah perusahaan tersebut masih memenuhi baku mutu pemerintah.

Kepala DLH Jombang, Miftahul Ulum, menyebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tim laboratorium instansinya, seluruh parameter yang diuji tidak melampaui ambang batas aman yang ditetapkan.

"Berdasarkan hasil uji laboratorium terakhir, parameter limbah yang kami periksa masih memenuhi baku mutu," ujar Ulum dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Ulum mengakui bahwa hasil tersebut belum bersifat final. Pihaknya berencana melakukan pengambilan sampel tambahan secara acak guna menjaga independensi dan konsistensi data, mengingat evaluasi kualitas limbah industri memerlukan validasi berulang.

"Pengambilan sampel akan kami ulang. Dalam proses assessment, tidak cukup hanya satu kali uji," tegasnya.

Hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada DLH Provinsi Jawa Timur dan tim Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup. 

Mengingat PT IRP berstatus Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan pengawasan dan sanksi berada sepenuhnya di tingkat provinsi.

"Laporan dan hasil uji sudah kami kirim ke DLH Provinsi dan Gakkum untuk ditindaklanjuti," katanya.

Terkait aktivitas pembuangan ke Sungai Brantas, Ulum membenarkan adanya aliran limbah dari pabrik tersebut. Namun, ia mengklaim limbah tersebut telah melalui proses pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke badan sungai.

Menanggapi disparitas data yang mencolok dengan hasil uji sebelumnya dari organisasi Posko Ijo, Ulum berdalih bahwa perbedaan waktu pengambilan sampel sangat memengaruhi parameter laboratorium yang dihasilkan.

"Perbedaan waktu sampling bisa berpengaruh terhadap hasil yang keluar," ungkapnya.

Saat ini, DLH Provinsi Jawa Timur bersama tim Gakkum dilaporkan akan melakukan uji pembanding untuk memastikan validitas data. Jika pemeriksaan lanjutan membuktikan adanya pelanggaran baku mutu, DLH Jombang memastikan akan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada otoritas provinsi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sebelumnya, aktivitas industri di bantaran Sungai Brantas ini memicu polemik setelah aktivis lingkungan Posko Ijo mengungkap temuan dugaan pelanggaran berat. 

Berdasarkan uji laboratorium independen, kandungan polutan dalam limbah cair PT IRP ditemukan melonjak hingga belasan kali lipat di atas standar legal.

Analisis sampel air limbah yang diambil pada 2 Desember 2025 di titik pembuangan perusahaan menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. 

Pengujian di Laboratorium Lingkungan Jasa Tirta I mengonfirmasi pelampauan drastis pada tiga parameter utama: nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) tercatat 1.305 mg/L (baku mutu 100 mg/L), Chemical Oxygen Demand (COD) mencapai 4.700 mg/L (batas maksimal 300 mg/L), dan Total Suspended Solid (TSS) berada di angka 625 mg/L (batas 100 mg/L).

"Angka-angka ini bukan sekadar istilah teknis yang bisa dinegosiasikan. Ini adalah indikator nyata kerusakan ekologis dan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat yang bergantung pada Sungai Brantas," tegas Ketua Posko Ijo, Rulli Mustika Adya, Sabtu (24/1/2026) lalu.

Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan berkala Posko Ijo sejak Juli hingga Desember 2025. Sebagai tindak lanjut, Posko Ijo telah melayangkan pengaduan resmi kepada Gubernur Jawa Timur, Bupati Jombang, Menteri Lingkungan Hidup, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas guna mendesak tindakan tegas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Temuan mengejutkan ini mendorong Pemkab Jombang melakukan penyegelan terhadap sejumlah tower BTS yang belum memiliki SLF pada Senin (2/3/2026) lalu. 

Operasi penertiban menjadi bentuk pengakuan atas lemahnya pengawasan selama ini terhadap bangunan menara telekomunikasi yang berdiri di kota santri.

Operasi penyegelan dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dengan melibatkan sejumlah OPD, antara lain Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas PUPR, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Asisten I Setdakab Jombang, Purwanto menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus pembinaan kepada pemilik tower. Pemerintah daerah mengedepankan aspek keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pendirian bangunan menara telekomunikasi.

"Kami melakukan penyegelan di 6 titik dan akan dilakukan secara bertahap," ujar Purwanto dalam pesan yang diterima wartawan, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan, penertiban berlanjut hingga seluruh tower memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.

Purwanto juga menghimbau kepada para pemilik tower untuk segera melengkapi izin SLF. Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan dokumen penting yang menyatakan bangunan telah memenuhi standar kelayakan fungsi dan keamanan konstruksi. Minimnya kepemilikan SLF menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan selama ini.

Penyegelan dilakukan dengan pemasangan tanda dan garis pengamanan pada lokasi menara yang belum memiliki izin lengkap. Petugas Satpol PP turut memastikan proses berjalan tertib tanpa mengganggu ketertiban umum di sekitar lokasi.

Dinas PUPR berperan dalam melakukan verifikasi teknis bangunan, sementara DPMPTSP melakukan penelusuran dokumen perizinan yang telah diajukan. Dinas Kominfo juga dilibatkan untuk memastikan layanan komunikasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek legalitas.

Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa penertiban ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan mendorong kepatuhan terhadap regulasi daerah. Kepastian hukum dinilai penting untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang tertib dan aman.

Ke depan, Pemkab Jombang akan melakukan pendataan ulang seluruh tower BTS di wilayahnya. Pemilik menara diharapkan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pengurusan SLF dapat dipercepat dan aktivitas operasional tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi upaya Pemkab untuk menutup celah kelalaian pengawasan yang selama ini terjadi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Namun, tujuannya kali ini bukan sekadar berziarah, melainkan untuk menyelami masa lalu di Museum Islam Nusantara KH. Hasyim Asyari (Minha).

Senin (2/3/2026), Teguh menjadi salah satu dari sekian banyak pengunjung yang memilih menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit dengan cara berbeda. Baginya, melihat koleksi sejarah adalah cara terbaik agar waktu tak terasa berlalu.

Ada yang berbeda dari Minha tahun ini. Museum yang sempat ditutup untuk renovasi besar-besaran tersebut kini tampil dengan wajah baru. Sejak dibuka kembali pada 13 Januari 2026 lalu, proses revitalisasi total telah mengubah suasana museum menjadi lebih segar, modern, namun tetap khidmat.

Saat melangkah masuk ke lantai 2, pengunjung disambut dengan tata cahaya dramatis dan penataan artefak yang lebih tertata. Di salah satu sudut, Teguh tampak terpaku mengamati deretan kitab-kitab kuno dan naskah literasi Nusantara yang dipajang rapi dalam etalase kaca estetik.

"Jujur saya pangling. Penataannya jauh lebih estetik dan interaktif. Ngabuburit di sini tidak terasa membosankan karena kita seperti diajak masuk ke mesin waktu untuk melihat bagaimana Islam berkembang melalui jalur budaya di Nusantara," ungkap pria 41 tahun tersebut.

Koleksi yang disuguhkan Minha memang tak main-main. Di ruang utama, pengunjung bisa melihat perpaduan unik antara Islam dan budaya lokal melalui koleksi Wayang Kulit dan figur tokoh-tokoh ulama Nusantara.

Tak hanya itu, replika prasasti dan nisan kuno dari berbagai penjuru daerah menjadi saksi bisu panjangnya sejarah syiar Islam.

Semua informasi ini disajikan dengan desain grafis menarik, memudahkan pengunjung lintas generasi memahami sejarah tanpa merasa jenuh.

Salah satu daya tarik utama yang membuat museum ini tak pernah sepi adalah aksesnya yang inklusif. Menurut Teguh, keberadaan museum ini sangat membantu masyarakat awam seperti dirinya untuk memahami peran besar para ulama dalam kemerdekaan Indonesia tanpa harus membaca buku tebal.

"Mumpung gratis dan tempatnya nyaman, ini edukasi luar biasa untuk warga. Saya rasa anak-anak muda juga akan suka karena tempatnya sangat instagramable setelah direnovasi," tambah Teguh sembari mengabadikan panel sejarah Nahdlatul Ulama dengan ponselnya.

Menjelang azan maghrib, Teguh akhirnya melangkah keluar dari gedung museum. Baginya, ngabuburit hari ini bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga memberi makanan bagi pikiran dengan ilmu sejarah yang tak ternilai harganya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Sejak petang, kediaman almarhumah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Bishri, Mambaul Ma'arif, tak henti-hentinya didatangi peziarah yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Margaret dikenal luas tidak hanya sebagai Ketua Umum Fatayat NU masa khidmah 2022-2027, tetapi juga sebagai komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pantauan di lokasi, bendera putih terpasang di gerbang rumah duka. Puluhan karangan bunga dari sejumlah pejabat nasional turut menghiasi area sekitar kediaman, menjadi saksi luasnya pengabdian almarhumah semasa hidup.

Iring-iringan ambulans yang membawa jenazah tiba sekitar pukul 23.00 WIB dan langsung memasuki halaman rumah duka. Setelah prosesi singkat bersama keluarga, jenazah kemudian diberangkatkan menuju kompleks pemakaman Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif.

Pemandangan mengharukan terlihat di sepanjang rute pemakaman. Ribuan santri dan masyarakat berdesakan, bergantian menggotong keranda jenazah. Lantunan tahlil dan shalawat menggema di sepanjang perjalanan dari rumah duka hingga area pemakaman, menciptakan suasana khidmat yang menyentuh hati.

Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disalatkan di Masjid Jami Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Salat jenazah dipimpin oleh KH Marzuki Musta'mar dan diikuti lautan manusia yang memadati masjid hingga halamannya, terdiri dari para santri, tokoh ulama, serta masyarakat umum.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam prosesi pemakaman, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Jombang Warsubi, yang larut dalam doa bersama ribuan pelayat.

Setelah prosesi salat jenazah, almarhumah dimakamkan di kompleks pemakaman pondok pesantren, berdampingan dengan para masayikh Mambaul Ma'arif, sebuah penghormatan terakhir yang sangat berarti bagi keluarga dan para pengikutnya.

Kakak kandung almarhumah, KH Sholahudin Abdurahman, menyampaikan bahwa sebelum wafat, Margaret sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, selama hampir dua pekan.

"Kurang lebih 12 sampai 13 hari dirawat di rumah sakit dan sempat berada di ICU," ucapnya di sela persiapan prosesi pemakaman.

Ia menambahkan, almarhumah mengembuskan napas terakhir pada pukul 08.25 WIB, Minggu pagi. Pihak keluarga berharap seluruh masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, berkenan mendoakan almarhumah.

"Kepada seluruh pentakziah dan seluruh kaum Nahdliyyin dan seluruh umat, mohon doanya kepada adik saya tercinta. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima, diampuni oleh Allah SWT, dan ditempatkan di posisi terbaik di sisi Allah SWT," pungkasnya haru.

Dengan dikebumikannya Margaret di Denanyar, Jombang kini tidak hanya kehilangan salah satu putri terbaiknya, tetapi seluruh Nahdliyyin dan pegiat perlindungan anak Indonesia kehilangan sosok pejuang yang gigih dan berdedikasi tinggi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sahur Keliling 2026 yang digelar Komunitas GUSDURian Jombang di Pondok Pesantren Khoiriyah Hasyim Seblak, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Minggu (1/3/2026) dini hari.

Mengusung tema "Puasa Berbalut Bencana dan Goyahnya Demokrasi", kegiatan yang berlangsung mulai pukul 02.00 WIB hingga menjelang Subuh tersebut dihadiri sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan. 

Hadir dalam kesempatan itu pejabat daerah, tokoh lintas agama, komunitas masyarakat sipil, santri, serta kelompok dhuafa dan masyarakat marjinal seperti tukang becak, pengamen, pemulung, buruh, tukang parkir, hingga kelompok minoritas.

Dalam sambutannya, Shinta Nuriyah menegaskan bahwa puasa bukan sekadar rutinitas tahunan untuk menggugurkan kewajiban, melainkan ibadah yang membawa perubahan mendasar dalam diri seseorang.

"Puasa yang kita lakukan harus menjadi puasa yang revolusioner. Puasa yang mengubah perilaku dari yang kurang baik menjadi lebih baik, hingga akhirnya menuntun kita pada ketakwaan," tegas Shinta Nuriyah sebagaimana ditulis wartawan, Senin (2/3/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman yang saling menguatkan. Karena itu, bulan Ramadan hendaknya menjadi ruang untuk merangkul semua kalangan tanpa memandang latar belakang agama, suku, budaya, maupun status sosial.

"Indonesia ini beragam, dan justru karena keberagaman itulah kita kuat. Saya ingin Ramadan menjadi ruang untuk merangkul semuanya," ungkap perempuan yang akrab disapa Ibu Nyai tersebut.

Ketua Panitia Achmad Fathul Iman menjelaskan bahwa Sahur Keliling bukan sekadar agenda seremonial Ramadan, melainkan ruang perjumpaan yang memperkuat fondasi sosial di tengah situasi kebangsaan yang memerlukan penguatan nilai kebersamaan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Keresahan ini memuncak menyusul langkah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur yang memanggil sejumlah peternak atas dugaan pelanggaran Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).

Persoalan yang mengancam keberlangsungan pangan lokal ini mencuat dalam diskusi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peternak Ikan Air Tawar Nusantara (Pekantara) di Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Jombang, Sabtu (28/2/2026). Hadir sebagai penyerap aspirasi, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi.

Agus, perwakilan pembudidaya lele asal Pare, Kediri, melontarkan kritik terhadap regulasi SIPA yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. 

Ia menuntut pemerintah segera mengevaluasi batasan kubikasi (volume) penggunaan air dan memberikan perlakuan setara antara sektor perikanan dan pertanian.

"Kami pada dasarnya patuh pada perizinan, namun kami meminta agar batasan kubikasinya dibebaskan. Disamakan dengan petani," tegas Agus. 

Ia juga membeberkan bahwa tekanan hukum ini nyaris memicu aksi demonstrasi besar-besaran di Kediri sebelum akhirnya diputuskan untuk menempuh jalur diplomasi politik.

Menanggapi potensi kriminalisasi administratif tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, mengakui dinamisnya regulasi penataan usaha. 

Namun, ia mengingatkan bahwa legalitas jangan sampai menjadi alat untuk mematikan sektor perikanan, yang justru menjadi pilar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah pusat.

"Perizinan itu penting dan harus diurus. Namun, jika peternak sudah berhadapan dengan aparat penegak hukum, organisasi harus hadir memberikan pendampingan dan perlindungan," ujar politisi yang karib disapa Cak Sumardi tersebut.

Sebagai langkah konkret, Cak Sumardi berkomitmen memfasilitasi sarasehan antara Pekantara dengan instansi terkait untuk mencari solusi administratif, guna memastikan peternak tidak terus-menerus dibayangi sanksi pidana atas kebutuhan dasar usaha mereka.

Ketua DPP Petani Ikan Tawar Nusantara (Pekantara), Heri Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan anggotanya menjadi bulan-bulanan persoalan hukum akibat celah regulasi. 

Ia memastikan organisasi akan melakukan pendampingan hukum bagi pembudidaya yang dipanggil pihak kepolisian.

"Keluhan anggota mengenai pemanggilan oleh Polda Jatim ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Kami akan pasang badan dan memperjuangkan hak-hak peternak agar keberlanjutan usaha mereka tetap terjamin," pungkas Heri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, usai menghadiri acara di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026) sore. Menurutnya, jadwal tersebut disesuaikan dengan masa khidmat kepengurusan organisasi saat ini.

"Perkiraan sekitar bulan enam atau tujuh tahun 2026. Sekarang masih dalam tahap penyiapan," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi terkait tempat penyelenggaraan Muktamar. Beberapa faktor menjadi pertimbangan utama, di antaranya kesiapan infrastruktur, akses transportasi, serta dukungan dari pemerintah daerah dan warga Nahdliyin di wilayah calon tuan rumah.

"Lokasinya belum diputuskan, masih dirapatkan," katanya.

Rencana pelaksanaan Muktamar ini juga merupakan tindak lanjut dari masukan para kiai sepuh yang sebelumnya menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah dinamika internal yang sempat mengemuka di tubuh organisasi.

Sebagai forum tertinggi di lingkungan NU, Muktamar memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan organisasi ke depan, termasuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk periode selanjutnya. Agenda lima tahunan ini juga menjadi ajang konsolidasi nasional bagi warga Nahdlatul Ulama dalam merespons berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di dunia, setiap gelaran Muktamar NU selalu menarik perhatian publik. Ribuan peserta dari berbagai daerah dipastikan akan hadir, menjadikan forum ini tidak hanya penting secara organisatoris, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial dan keagamaan di tingkat nasional. (*)

Editor: Danu 

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang. Acara ini dihadiri Bupati Jombang Warsubu, Wakil Bupati KH. Salmanuddin Yazid, serta para kepala desa, pendamping sosial, dan operator perangkat desa.

Mensos menjelaskan, jalur formal pemutakhiran berjalan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan, Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga pemerintah daerah. Hasilnya kemudian dikirim ke pusat untuk diolah Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hasil pembaruan dari daerah akan diolah BPS dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam peringkat desil satu hingga sepuluh. Ini memudahkan pemerintah menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial," terangnya.

Sementara jalur kedua adalah partisipasi masyarakat. Warga yang menemukan data tidak sesuai atau ingin mengusulkan penerima manfaat baru dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos melalui fitur "usul-sanggah". Pengaduan juga bisa disampaikan melalui Command Center 24 jam dan layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171.

"Kami siapkan semua kanal ini agar banyak pihak bisa berpartisipasi mewujudkan data yang sesuai kenyataan di lapangan," tegas Gus Ipul.

Dalam kunjungannya ke Jombang, Gus Ipul juga menekankan pentingnya verifikasi langsung. Ia mencontohkan, dari sekitar 12 juta warga yang didatangi dan diajak berdialog, hampir dua juta orang ditemukan tidak lagi layak menerima bantuan.

"Kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat validasi penerima manfaat di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Menteri Sosial menambahkan, pemerintah tengah bersiap melakukan digitalisasi penyaluran bansos. Transformasi ini didukung aplikasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Tim Percepatan Transformasi Digital untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran.

Terkait peran pemerintah desa, Gus Ipul menegaskan bahwa meskipun kepala desa memahami kondisi warganya, jalur partisipasi tetap diperlukan sebagai keseimbangan. Masyarakat diberi ruang untuk melengkapi atau mengoreksi data melalui sistem yang tersedia.

"Artinya, setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk ikut memutakhirkan data ini. Mari bersama-sama wujudkan data yang solid dan tepat sasaran," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bukan sekadar obrolan biasa, mereka hadir untuk membedah dua buku yang mengupas tuntas misteri kelahiran Proklamator RI, Soekarno, di tanah Jombang.

Sekitar 70 peserta yang terdiri dari akademisi, santri, pegiat literasi, dan masyarakat umum memadati ruang acara sejak pukul 15.30 WIB. Antusiasme terlihat jelas dalam diskusi bertajuk 'Titik Nol Soekarno 1902' karya Gus Binhad Nurrohmat dan 'Menemukan Bung Karno di Jombang' karya Ach. Faisol.

Dalam pemaparannya, Gus Binhad Nurrohmat mengungkapkan bahwa bukunya lahir dari penelusuran mendalam terkait masa kecil Soekarno yang diduga kuat memiliki keterkaitan erat dengan Jombang. Bahkan, muncul hipotesis bahwa Bung Karno lahir di wilayah Ploso. Namun, ia menegaskan bahwa klaim tersebut harus dibuktikan dengan riset berbasis data, bukan sekadar asumsi.

"Hasil penelitian saya menyimpulkan bahwa Soekarno lahir di Ploso, tepatnya di Gang Buntu, Desa Rejoagung, pada 6 Juni 1902," ungkapnya.

Kesimpulan ini, lanjut Gus Binhad, diperkuat oleh sejumlah dokumen penting. Salah satunya adalah catatan dalam buku induk mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan catatan pribadi ayah Soekarno yang sama-sama mencantumkan tanggal lahir 6 Juni 1902. 

Ia juga memaparkan bukti administratif berupa 'stanboek' atau surat keputusan pengangkatan ayah Soekarno, Raden Soekarni, yang bertugas sebagai mantri guru di sekolah Ongko Loro (Sekolah Desa) milik pemerintah kolonial Belanda di Ploso sejak Desember 1901. 

"Secara administratif, dokumen ini membuktikan bahwa Raden Soekarni sudah berada di Ploso beberapa bulan sebelum kelahiran Soekarno," tegasnya.

Selain arsip tertulis, Gus Binhad juga menekankan pentingnya sejarah lisan atau memori kolektif masyarakat Ploso. Menurutnya, cerita turun-temurun tentang masa kecil Soekarno yang masih hidup di ingatan warga menjadi bagian vital dalam merekonstruksi sejarah secara utuh.

Sementara itu, Ach. Faisol, penulis buku 'Menemukan Bung Karno di Jombang', menjelaskan bahwa karyanya berfokus pada pelacakan jejak sosial dan kultural Soekarno selama berada di Jombang. 

"Pendekatan yang memadukan arsip dan sejarah lisan dapat menghadirkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fase awal kehidupan tokoh besar bangsa tersebut," jelas Faisol. 

Ia berharap kegiatan ngabuburit ilmiah seperti ini dapat membuka ruang kajian sejarah yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Jombang dalam narasi sejarah nasional.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari peserta. Menjelang waktu berbuka, suasana khidmat acara ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang semakin mempererat tali silaturahmi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di tengah persaingan jajanan modern, camilan klasik ini tetap bertahan, bahkan permintaannya meningkat tajam selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Di Kabupaten Jombang, salah satu produsen yang konsisten mempertahankan kudapan ini adalah Ika Trisna Savitri, warga Jalan Sisingamangaraja Nomor 38, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. Usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1996 ini terus berkembang berkat kualitas dan cita rasa yang khas.

"Kue ini dinamakan kembang goyang karena bentuknya menyerupai kelopak bunga dan teknik memasaknya digoreng dengan cara menggoyang-goyangkan cetakan agar adonan terlepas. Meskipun digoreng, kue ini tidak menyerap banyak minyak, sehingga tetap renyah," ujar ibu muda yang karib disapa Vivi tersebut, Sabtu (28/2/2026).

Vivi menjelaskan bahwa dahulu kue kembang goyang identik dengan perayaan besar seperti pernikahan atau khitanan. Namun, saat ini kue tersebut telah bertransformasi menjadi camilan harian favorit karena teksturnya yang gurih.

"Dengan harga yang terjangkau, kue kembang goyang menjadi pilihan tepat untuk camilan saat bersantai bersama keluarga atau teman-teman," tambahnya.

Mengikuti perkembangan zaman, Vivi melakukan inovasi pada varian rasa dan warna guna menarik minat konsumen, khususnya generasi muda. Pemasaran produknya kini telah menjangkau luar kota, termasuk pengiriman hingga ke Jakarta. Setiap memasuki masa Ramadan, volume pesanan dilaporkan mengalami kenaikan signifikan.

"Saat ini, kami sedang mengerjakan pesanan dari pelanggan. Kembang goyang kami memiliki rasa khas yang gurih dan renyah, serta harga yang terjangkau, sehingga banyak diburu pembeli," terangnya.

Dalam satu kali produksi, satu adonan mampu menghasilkan sekitar 4 kilogram kue atau setara dengan 20 kemasan. Produk ini dijual dengan harga Rp12.000 untuk kemasan 200 gram dan Rp7.000 untuk ukuran 80 gram.

"Kami juga menerima pesanan dalam jumlah besar. Untuk reseller yang memesan minimal 50 bungkus, ada harga khusus Rp11.000 per bungkus. Sementara untuk pembelian per kilogram, harganya Rp50.000," kata Vivi.

Salah satu pelanggan setia, Sugiono, mengaku rutin memesan kue ini jauh-jauh hari guna memastikan ketersediaan stok untuk hidangan Lebaran.

"Kue ini sangat renyah saat digigit, ada rasa manis yang tidak terlalu kuat dan rasa gurih yang khas. Saya sengaja pesan sekarang untuk Lebaran supaya tidak kehabisan," ujar Sugiono.

Menurutnya, selain faktor rasa, bentuk menyerupai bunga dan visual warna yang menarik menjadi daya tarik utama bagi konsumen dalam memilih camilan tradisional ini.

Melalui konsistensi pada proses produksi tradisional dan harga yang kompetitif, kue kembang goyang di Jombang tetap menjadi primadona bagi para pecinta kuliner klasik di tengah arus modernisasi. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Target serapan gabah tersebut disampaikan langsung Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, saat turun langsung ke hamparan sawah di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Kamis (26/2/2026) kemarin. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyerapan gabah berjalan optimal di awal musim panen.

“Hari ini kami memastikan panen padi di wilayah Bulog Cabang Mojokerto–Jombang yang sudah mulai memasuki musim panen. Kami ingin memastikan penyerapan Bulog berjalan maksimal,” ujar Langgeng dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Sabtu (28/2/2026). 

Hingga Rabu (25/2/2026), realisasi penyerapan gabah di Jawa Timur telah mencapai sekitar 178.000 ton atau 20 persen dari target tahunan. Capaian ini dinilai menggembirakan mengingat masih berada di awal tahun.

“Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi Januari dan Februari tahun ini jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan tren positif,” kata Langgeng.

Menurutnya, optimalisasi penyerapan gabah tidak hanya bertujuan memenuhi target, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Harapan kami tentu sesuai program pemerintah dan arahan Presiden untuk swasembada pangan. Minimal, kita memastikan ketahanan pangan untuk wilayah NKRI tetap terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, Bulog juga bersiap menghadapi penyaluran bantuan pangan pada Februari dan Maret 2026. Volume bantuan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan stok menjadi prioritas utama.

Terkait kendala cuaca, sejumlah wilayah di Jawa Timur sempat terdampak banjir, seperti di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dan sebagian Lamongan. Namun, dampaknya terhadap produksi dinilai tidak terlalu signifikan.

“Memang ada beberapa hektare yang puso, tetapi tidak signifikan. Kami terus berkomunikasi dengan dinas pertanian setempat untuk memantau kondisi di lapangan,” jelas Langgeng.

Berdasarkan informasi BMKG, puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Februari. Bulog berharap kondisi cuaca mulai membaik pada Maret sehingga mendukung kelancaran panen dan menjaga kualitas gabah.

Langgeng menambahkan, capaian penyerapan tidak terlepas dari sinergi dengan TNI, penyuluh pertanian, dan dinas pertanian di daerah. Dari sisi pendanaan, Bulog memastikan tidak ada kendala dan menjamin ketersediaan dana untuk membayar hasil panen petani secara tepat waktu.

Dengan puncak panen yang diperkirakan terjadi pada Maret hingga Mei, Bulog optimistis target serapan tahun ini dapat tercapai sekaligus memperkuat stok beras nasional di tengah tantangan cuaca yang masih fluktuatif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi digelar pada Kamis (12/02/2026) lalu menandai pembahasan yang semakin matang.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan bahwa pembahasan raperda ini hampir mencapai garis akhir. Dengan telah disampaikannya jawaban bupati, proses selanjutnya tinggal menunggu satu kali rapat paripurna lagi. 

"Tinggal paripurna terakhir dengan agenda persetujuan dari fraksi-fraksi," ucap Hadi Atmaji dalam pesan diterima redaksi, Jumat (27/2/2026).

Sementara itu, dalam pemaparan Bupati Jombang Warsubi menjelaskan bahwa raperda ini dirancang untuk mengatur siklus pengelolaan aset daerah secara komprehensif. 

"Pengaturannya mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan. Termasuk juga penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, serta pembinaan dan pengawasan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB, Bupati Warsubi memaparkan sejumlah skema legal untuk pemanfaatan aset daerah. Skema tersebut meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG). 

"Semua pelaksanaannya akan diawasi ketat oleh aparat pengawas internal dan lembaga berwenang untuk menghindari inefisiensi dan potensi kerugian daerah," tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan BMD akan dinilai dari tingkat pemanfaatan aset, ketertiban administrasi, legalitas, optimalisasi manfaat, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik. 

"Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup)," imbuhnya.

Mengenai ruang ekonomi bagi masyarakat, Warsubi menegaskan komitmennya untuk membuka peluang, namun tetap harus mengedepankan fungsi utama aset dan kepentingan umum. Ia mencontohkan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di bahu jalan. 

"Kami ingin memberi ruang, tapi tidak boleh mengorbankan keselamatan pengguna jalan. Dinas Perhubungan rutin melakukan patroli dan pendekatan persuasif agar fungsi ruang jalan tidak disalahgunakan," jelas mantan Kades Mojokrapak tersebut.

Menjawab dorongan Fraksi PDIP terkait legalitas aset, Bupati menyebutkan bahwa Pemkab melalui BPKAD telah berkolaborasi dengan ATR/BPN Jombang untuk mempercepat sertifikasi tanah milik pemerintah. 

"Pendataan aset bangunan, termasuk gedung dan jalan kabupaten, juga terus dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Terkait pemasangan kabel WiFi, Warsubi menerangkan bahwa regulasinya sudah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 10 Tahun 2025. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penataan dan pengawasan guna memastikan kepatuhan serta mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam kesempatan itu, Warsubi turut memaparkan progres penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) Perumda Perkebunan Panglungan. Tim Penyelamatan Aset yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 263 Tahun 2025 telah melakukan pematokan aset. 

"Prosesnya berlanjut dengan pendaftaran HGU ke ATR/BPN pada 9 Februari 2026 dan survei teknis keesokan harinya," jelasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pertemuan tersebut, kinerja Bank Jombang mendapat apresiasi tinggi dari para wakil rakyat.

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menegaskan bahwa secara umum kinerja Bank Jombang sangat baik. Ia menyebut performa keuangan yang terus membaik dan inovasi produk perbankan yang dinilai sesuai kebutuhan masyarakat Jombang menjadi indikator utama keberhasilan BUMD tersebut.

"Untuk saat ini kinerja Bank Jombang sangat baik. Program-programnya juga cukup bagus. Ada berbagai inovasi untuk nasabah seperti tabungan emas dan lainnya," ujar politisi PKB Jombang ini, Jumat (27/2/2026).

Menurut Anas, jajaran direksi Bank Jombang dinilai mampu membaca tren dan kebutuhan masyarakat masa kini. Ia menilai kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat lebih memilih instrumen yang lebih aman, seperti emas.

"Masyarakat sekarang lebih memilih menabung emas dibandingkan uang. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, emas dianggap lebih stabil," kata wakil rakyat dari Dapil VI Jombang ini.

Bahkan, Anas menyebut Bank Jombang sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kinerja terbaik di Kabupaten Jombang.

"Untuk saat ini perumda yang ada di Jombang terbaik ya Bank Jombang," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang (Perseroda), Afandi Nugroho, memaparkan sejumlah rencana strategis tahun 2026 dalam RDP tersebut. Program-program unggulan seperti kredit SPPG, cicilan emas, dan tabungan emas akan terus dilanjutkan.

"Dalam RDP kali ini kami menyampaikan rencana kerja tahun 2026. Pertama, kredit SPPG masih berlanjut. Kedua, kami memiliki program cicilan emas dan tabungan emas," urainya.

Afandi menilai produk berbasis emas memiliki prospek cerah seiring tren kenaikan harga emas. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi aset bagi masyarakat agar nilai ekonomi tidak tergerus.

"Harga emas saat ini sedang sangat bagus. Ke depan, masyarakat perlu memiliki instrumen yang lebih aman dan tidak tergerus nilai," papar Afandi.

Afandi mengimbau masyarakat Jombang untuk menyimpan emasnya di Bank Jombang karena dinilai lebih aman dan praktis. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen meningkatkan layanan melalui mobil banking guna menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

"Kami juga memiliki layanan mobil banking untuk mempermudah nasabah, terutama yang jauh dari kantor layanan kami," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mengkritik keras tata kelola yang amburadul, dengan menyoroti kondisi memprihatinkan di sejumlah pasar, termasuk Pasar Pon Jombang.

Dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026), Anas menegaskan bahwa persoalan pasar daerah bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan juga manajemen yang carut-marut. Ia menyebut, tanpa perencanaan tata kelola yang matang, revitalisasi pasar hanya akan sia-sia.

"Pemkab harus turun tangan mencari solusi nyata. Jangan sampai uang habis untuk bangun pasar, tapi pedagang tetap ogah menempati. Ini yang terus berulang dan harus dihentikan," tegas politisi PKB tersebut.

Anas mencontohkan kegagalan pengelolaan di Pasar Perak, Jombang di mana fasilitas baru tak dimanfaatkan pedagang. Hal serupa juga terjadi di Pasar Ploso, di mana penataan pedagang kacau dan banyak yang nekat berjualan di luar zona.

"Pasar Perak itu bukti nyata, fasilitas sudah oke, tapi pedagang tidak mau balik. Ini kan persoalan manajemen. Pemerintah harus segera berinovasi, jangan diam saja," semprotnya.

Ia juga menyoroti Pasar Pon yang dinilai kumuh. Anas mendorong agar Pemkab berani melakukan penataan ulang, seperti memindahkan pedagang daging dari lapak kumuh ke kios kosong hasil rehabilitasi 2022.

"Jangan biarkan aset daerah terbengkalai. Kalau dikelola serius, pasar bisa jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besar. Tapi kalau dikelola asal-asalan, ya begini jadinya," ujar Anas.

Padahal, kondisi atap Pasar Pon saat ini sudah bolong dan berkarat. Ironisnya, di tengah desakan perbaikan, Pemkab Jombang justru tidak mengalokasikan anggaran perbaikan pasar di tahun 2026 dengan alasan efisiensi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan terhadap DI dilakukan pada Senin (23/2/2026) berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan tersebut. Petugas yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud.

Kasat Narkoba Polres Jombang, Iptu Bowo Trikuncoro, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggotanya segera bertindak setelah memastikan keberadaan dan gerak-gerik tersangka.

"Begitu posisi target terpantau, anggota langsung melakukan penindakan dan mengamankan yang bersangkutan," ungkap Iptu Bowo dalam pesan diterima suarajatimpost.com, Jumat (27/2/2026).

Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, antara lain tujuh klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,18 gram, satu unit timbangan digital, satu buah alat takar dari sedotan plastik, serta 30 plastik klip kosong yang diduga akan digunakan untuk mengemas sabu.

Atas perbuatannya, tersangka DI saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Jombang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat.

Iptu Bowo menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi sehingga aparat dapat bertindak cepat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melaporkan aktivitas mencurigakan ini. Semoga kerja sama seperti ini terus terjalin agar lingkungan kita bersih dari narkotika," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban bernama Lilik Anggraini (61) harus dilarikan ke instalasi gawat darurat setelah mengalami luka bacok di kedua lengannya. Peristiwa nahas itu dialami korban saat hendak pulang ke rumah usai menutup tokonya di Pasar Sumobito bersama suami.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas para pelaku dan saat ini sedang melakukan pengejaran.

"Modus operandi pelaku sebelumnya membuntuti korban setelah keluar dari toko. Pelaku berjumlah empat orang menggunakan dua sepeda motor," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Saat melintas di sebuah gang menuju rumahnya di wilayah Sumobito, korban dipepet oleh para pelaku. Mereka kemudian merampas tas dan sebuah kardus milik korban yang berisi uang tunai sekitar Rp10 juta. Tak cukup dengan merampas, salah satu pelaku mengayunkan senjata tajam hingga melukai korban di bagian tangan kanan dan kiri.

Akibat pembacokan tersebut, korban mengalami luka sobek di kedua tangan. Sementara sang suami yang mendampingi saat kejadian dilaporkan tidak mengalami luka serius.

Polisi kini mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi mata.

"Untuk sementara kami sudah mengidentifikasi dugaan pelaku. Mohon doa semoga segera bisa kami ungkap," tegas AKP Dimas.

Seorang saksi mata, Asmadi, menyebut para pelaku menggunakan sepeda motor dan membawa parang untuk mengintimidasi korban. Tas korban sempat terjatuh di lokasi sebelum akhirnya dibawa kabur pelaku.

"Pelakunya pakai sepeda motor. Terus bawa parang buat nakut-nakuti. Korban dibacok ke lengan sini. Tasnya direbut, sempat jatuh di sini," ujar Asmadi sambil menunjukkan lokasi kejadian.

Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut agar segera melapor guna mempercepat proses pengungkapan kasus. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hasil autopsi sementara dari tim kedokteran forensik menyebutkan waktu kematian diperkirakan antara 48 hingga 120 jam sebelum ditemukan. Secara visual, tidak ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul maupun tajam.

"Kesimpulan sementara dokter forensik, korban meninggal akibat mati lemas karena menghirup asap, serta mengalami luka bakar pada kulit," ungkap Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander kepada wartawan, Kamis (26/2/2026). 

Fakta lain mengungkapkan bahwa pada tubuh anak ditemukan pelepuhan di area pipi yang diduga akibat paparan zat kimia basah kuat. Sementara pada tubuh ibu, ditemukan kerusakan pada tenggorokan hingga organ dalam yang juga diduga akibat interaksi dengan zat kimia tersebut.

"Kami belum dapat memastikan apakah zat itu berasal dari cairan pembersih yang ditemukan di lokasi karena masih menunggu hasil uji laboratorium," bebernya.

Meskipun begitu, polisi memastikan korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan dalam kondisi masih hidup saat terbakar. 

"Meninggalnya karena mati lemas, terbakarnya dalam kondisi masih hidup," jelasnya.

Proses Identifikasi Ilmiah Menjadi Langkah Lanjutan

AKP Dimas Robin Alexander mengatakan proses identifikasi secara ilmiah menjadi langkah lanjutan setelah pemeriksaan awal di lokasi kejadian perkara (TKP) belum membuahkan hasil melalui metode sidik jari.

"Dari hasil olah TKP, sidik jari jenazah sudah rusak sehingga belum bisa dilakukan identifikasi. Secara ilmiah, kami akan melakukan tes DNA untuk memastikan identitas korban," ucapnya. 

Meski demikian, polisi telah mengantongi sejumlah data antemortem yang dicocokkan dengan keterangan keluarga. Di lokasi, petugas menemukan sepeda motor Yamaha Vega dengan plat nomor polisi AG 5053 WO yang diakui Nur Yanto (38) merupakan suami korban sebagai miliknya. Surat-surat kendaraan juga telah diperlihatkan dan dibenarkan sebagai milik keluarga tersebut.

Selain sepeda motor, polisi menemukan kunci kontak yang berada di bawah tubuh jenazah, pakaian korban yang dikenali suami sebagai busana terakhir yang dikenakan sebelum meninggalkan rumah, serta sandal yang sesuai dengan foto milik keluarga.

"Pada jasad anak, anting yang masih terpasang juga menjadi petunjuk penting dalam pencocokan identitas," ujarnya melanjutkan.

Identitas Korban Mengarah Pada Ibu dan Anak Warga Nganjuk

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, identitas korban mengarah pada seorang perempuan berinisial SK (35), warga Balong Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, serta anak perempuannya berinisial NC (6), dengan alamat yang sama.

Dari keterangan keluarga, suami terakhir melihat istri dan anaknya pada Senin (23/2/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Pada dini hari berikutnya, keduanya diketahui meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa sepeda motor dan tidak mengenakan helm.

Suami korban kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Gondang, Polres Nganjuk, pada Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 13.00 WIB kemarin. 

Kronologis Penemuan Dua Mayat Tanpa Busana 

Sekitar satu jam setelah laporan orang hilang dibuat, warga menemukan dua mayat perempuan di area eks asrama Polri Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Lokasi tersebut diketahui merupakan bangunan lama peninggalan era Belanda yang pernah difungsikan sebagai asrama Polsek Ploso pada 2000 hingga 2014, dan kini sudah tidak digunakan.

Warga di wilayah Dusun Rejoagung, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dikejutkan dengan temuan dua mayat di sebuah bangunan kosong tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin. 

Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, penemuan tersebut berawal dari kecurigaan warga yang melaporkan adanya sesosok tubuh tergeletak di dalam bangunan tak berpenghuni itu kepada pengurus lingkungan setempat. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada perangkat desa untuk dilakukan pengecekan.

Di TKP, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, antara lain: Satu botol bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, korek api, satu botol cairan jenis Porstex berwarna hijau, pakaian korban dan sandal. 

Saat ini, Satreskrim Polres Jombang masih melakukan penelusuran rekaman CCTV, pemeriksaan saksi-saksi, serta pengajuan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan.

"Hasil gelar perkara akan disampaikan setelah seluruh rangkaian penyelidikan rampung," pungkas AKP Dimas Robin Alexander. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut menimpa seorang istri pengusaha toko sembako di wilayah Kecamatan Sumobito.

Korban diketahui bernama Lilik Anggraini (61), warga Desa/Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. 

Insiden terjadi sekitar pukul 17.00 WIB atau menjelang waktu Magrib, saat korban bersama suaminya baru saja menutup toko dan hendak pulang ke rumah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, korban dipepet oleh sekelompok pelaku saat melintas di sebuah gang di wilayah Kecamatan Sumobito. Para pelaku tidak hanya merampas tas korban, tetapi juga melakukan pembacokan hingga korban mengalami luka serius.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan identitas lengkapnya mengungkapkan bahwa korban menderita luka bacok cukup parah di sejumlah bagian tubuh.

"Lukanya sangat parah, ada beberapa luka bacok di tangan kanan dan kiri, di kaki juga ada," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Kamis (26/2/2026).

Tas yang dirampas pelaku dilaporkan berisi uang hasil penjualan toko serta sejumlah barang berharga lainnya. Diduga, jumlah pelaku berkisar antara dua hingga empat orang laki-laki.

Aksi perampokan sadis tersebut terekam kamera pengawas Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi kejadian. Dalam rekaman berdurasi 37 detik, terlihat dua pengendara sepeda motor mengenakan helm full face dan jaket tengah mengintai korban dari sebuah pertigaan.

Saat korban yang berboncengan dengan suaminya melintas, kedua pelaku langsung memepet mereka. Tak lama kemudian, muncul satu sepeda motor lain yang berboncengan mendekati korban yang sudah dalam posisi terdesak.

Rekaman CCTV juga memperlihatkan sejumlah warga dan pengendara lain di tempat kejadian perkara (TKP) sempat berusaha melawan dan menolong korban. Namun, karena para pelaku membawa senjata tajam, warga tidak berdaya sehingga para pelaku berhasil melarikan diri.

Usai kejadian, korban segera dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan intensif. Akibat kondisi luka yang serius, korban kemudian dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya guna penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Iya benar, untuk kronologi dan sebagainya nanti ya, masih dalam pengembangan," ujar AKP Dimas singkat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Proyek normalisasi ini mencakup pengerjaan sepanjang 560 meter di sisi tanggul kanan dan 200 meter di sisi tanggul kiri. Fokus utama kegiatan ini adalah mengembalikan fungsi teknis saluran agar kapasitas aliran air dapat beroperasi secara optimal.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bustomi, menegaskan bahwa normalisasi ini merupakan wujud nyata komitmen dinas dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kegiatan ini kami laksanakan sebagai langkah strategis untuk memulihkan fungsi saluran agar dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung sistem pengairan di wilayah ini," jelas Bustomi melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).

Lebih lanjut, Bustomi menerangkan bahwa normalisasi ini memiliki fungsi ganda (dual purpose). Selain bertujuan meningkatkan kapasitas debit air untuk meminimalkan risiko genangan dan banjir saat curah hujan tinggi, perbaikan ini juga memegang peranan penting bagi keberlanjutan sistem irigasi di kawasan pertanian sekitar Kecamatan Perak.

Peningkatan infrastruktur pengairan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Jombang dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang andal serta aman bagi masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan infrastruktur yang andal, aman, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," pungkasnya.

Dengan dilakukannya normalisasi secara terukur ini, Dinas PUPR berharap produktivitas lahan pertanian di Kecamatan Perak dapat tetap terjaga, sekaligus memastikan keamanan lingkungan dari potensi ancaman luapan air dapat lebih terjamin. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Melalui Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang melaksanakan pendampingan survei lapangan dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Kamis (26/2/2026).

Lokasi bangunan yang menjadi objek survei beralamat di Jalan KH Romli Tamim, Kelurahan Jelakombo. Kegiatan verifikasi ini dipimpin langsung oleh Irma Fitriana, bersama tim teknis Dinas PUPR, dengan melibatkan pendampingan dari Tim Profesi Ahli (TPA) setempat serta pihak konsultan bangunan.

Survei tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa bangunan gedung Rumah Makan Bhayangkara benar-benar memenuhi seluruh persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bustomi, menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk menjamin setiap bangunan di wilayahnya telah laik fungsi secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan secara detail terhadap kondisi eksisting bangunan.

"Tim kami melakukan pemeriksaan komprehensif yang mencakup berbagai aspek. Mulai dari kelengkapan administrasi, kesesuaian arsitektur, kekuatan struktur, hingga instalasi mekanikal, elektrikal, elektronikal, dan plumbing (MEEP)," terang Bustomi.

Tidak hanya berfokus pada aspek teknis konstruksi, tim verifikasi juga memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Aspek-aspek ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi pengguna bangunan maupun masyarakat di sekitar lokasi.

Lebih lanjut, Bustomi menegaskan bahwa pengawalan proses penerbitan SLF ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah. Pihaknya ingin menciptakan iklim penyelenggaraan bangunan yang tertib dan selalu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami berharap melalui pendampingan seperti ini, seluruh bangunan gedung yang beroperasi di Kabupaten Jombang dapat memenuhi standar kelayakan fungsi. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan bangunan yang aman dan tertib, serta mendukung tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung di daerah kita," pungkasnya.

Langkah strategis ini menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan Dinas PUPR. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap fasilitas publik yang beroperasi di Kabupaten Jombang telah mengantongi legalitas teknis yang valid, baik sebelum maupun selama masa operasionalnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Marno Hidayat (31), salah satu anggota keluarga korban, meyakini jenazah tersebut adalah kakak kandung dan keponakannya yang sempat dilaporkan hilang.

Dua jasad tanpa busana yang terdiri dari seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan tersebut ditemukan pada Rabu (25/2/2026). 

Saat ini, keduanya berada di kamar mayat RSUD Jombang untuk menjalani proses otopsi guna memastikan penyebab kematian.

Keyakinan keluarga diperkuat dengan temuan satu unit sepeda motor Yamaha Vega bernomor polisi AG 5053 WO di sekitar lokasi kejadian. 

Marno mengaku mengenali kendaraan tersebut sebagai milik kakaknya.

"Dari motor dan ciri-cirinya, saya yakin itu kakak kandung saya," ujar Marno kepada awak media di RSUD Jombang, Rabu (25/2/2026) malam.

Marno mengidentifikasi korban sebagai Sri Kusyanti (36) dan putrinya, Tiara (5), warga Kecamatan Perak, Jombang. Sri merupakan istri dari Nur Yanto (38), warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan keterangan keluarga, Sri diketahui meninggalkan rumah pada Selasa subuh dan tidak kunjung kembali. Sebelum melapor ke pihak kepolisian, suami korban sempat menunggu selama 24 jam. 

Pihak keluarga juga telah melakukan upaya pencarian mandiri di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk.

"Perginya Selasa subuh. Setelah itu tidak ada kabar. Kami muter-muter cari ke wilayah Nganjuk," ungkap Marno.

Menurut dia, kakaknya sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Selain Tiara, Sri meninggalkan seorang anak lain yang saat ini masih menempuh pendidikan di kelas II SMP.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif di balik peristiwa tersebut. 

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa petunjuk di lapangan memang mengarah pada identitas anggota keluarga Marno, meskipun proses identifikasi ilmiah sempat terkendala kondisi sidik jari korban yang rusak. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa petunjuk di lapangan mengarah kuat pada identitas tersebut, meski proses identifikasi ilmiah masih berjalan. Kondisi sidik jari yang rusak menjadi kendala teknis bagi tim kepolisian.

"Memang ada kendala, beberapa sidik jari sudah rusak sehingga belum bisa kami baca dengan alat identifikasi," ujar Dimas, Rabu (25/2/2026) malam.

Penemuan sepeda motor di lokasi kejadian menjadi titik awal pengungkapan identitas. Berdasarkan penelusuran, kendaraan tersebut terdaftar atas nama seorang pria yang sebelumnya melaporkan kehilangan istri dan anak ke Polres Nganjuk. 

Berdasarkan keterangan suami korban, istri dan anaknya meninggalkan rumah sejak pagi hari dan tidak kunjung kembali.

"Secara penyelidikan di lapangan memang suami daripada jenazah ini sudah melaporkan orang hilang. Dugaan sementara kuat bahwa ini ibu dan anak," kata dia.

Pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dari tim forensik untuk menentukan penyebab pasti kematian serta memastikan adanya unsur tindak pidana.

"Apabila sidik jari tidak terbaca, nanti akan kami lakukan alternatif lain bisa dengan DNA atau data-data lain daripada antemortem korban. Bisa dari pakaian yang digunakan korban, dihubungkan dengan keterangan saksi dan sebagainya," jelasnya.

Polisi juga meminta suami korban membawa dokumen kendaraan guna memperkuat identifikasi. Selain itu, pakaian yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) akan diperlihatkan kepada keluarga untuk dicocokkan.

Sebelumnya, kedua jenazah ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan mengalami luka bakar di sebuah bangunan tidak terpakai. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa botol yang diduga berisi bahan bakar minyak.

Penyidik sejauh ini belum menyimpulkan penyebab kematian korban dan masih melakukan pendalaman terhadap segala kemungkinan, termasuk dugaan kematian tidak wajar.

"Hasil daripada autopsi, apa penyebab kematian nanti akan kami sampaikan berikutnya," terang AKP Dimas.

Hingga saat ini, lokasi kejadian masih dipasang garis polisi. Penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap kronologi pasti peristiwa tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan pihaknya mendapat informasi dari warga sekitar pukul 14.00 WIB adanya penemuan mayat. Setelah dilakukan pemeriksaan benar adanya dua orang mayat tanpa busana. 

"Ya, jadi setelah kami cek TKP ada dua jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga," ucap AKP Dimas kepada wartawan, Rabu (25/2/2026). 

Bersama tim, pihaknya segera melakukan evakuasi mayat untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang guna dilakukan serangkaian tindakan autopsi. 

"Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi," ujarnya. 

Disinggung mengenai temuan barang bukti, AKP Dimas menyebut ada sejumlah barang bukti yang mengarah pada penemuan mayat berkaitan dengan dugaan aksi pembunuhan. 

"Di TKP ini kami temukan memang ada beberapa barang bukti. Ditemukan botol berisi cairan diduga BBM dan sebuah sepeda motor yang sudah terparkir selama dua hari. Jadi masih kami amankan sementara dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menyimpulkan apakah ini merupakan pembunuhan atau apa," terang Kasatreskrim. 

Selain temuan barang bukti, polisi mendapati kondisi mayat terlihat terbakar dan menghitam pada beberapa bagian tubuh. 

"Iya dari visual sekilas memang ada beberapa bagian kulit yang terbakar namun lebih lanjut akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik kemudian kami tunggu hasilnya," jelasnya. 

Sebelumnya, Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, digegerkan dengan penemuan dua jenazah dalam kondisi tanpa busana di kawasan eks Asrama Polri yang sudah lama tak berpenghuni, Rabu (25/2/2026). Kedua korban diduga kuat merupakan seorang ibu dan anak.

Penemuan berawal dari laporan warga yang melihat benda mencurigakan menyerupai jasad manusia di dalam sebuah lubang di lokasi tersebut. Ketua RW 10, Feni, mengaku langsung bergerak bersama pengurus RT dan warga untuk melakukan pengecekan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penemuan berawal dari laporan warga yang melihat benda mencurigakan menyerupai jasad manusia di dalam sebuah lubang di lokasi tersebut. Ketua RW 10, Feni, mengaku langsung bergerak bersama pengurus RT dan warga untuk melakukan pengecekan.

"Kami bersama Ketua RT dan beberapa warga mengecek ke lokasi untuk memastikan. Ternyata benar, kami menemukan jenazah di dalam lubang tersebut," ujar Feni saat ditemui di lokasi kejadian.

Ketua RT 03, Jamroni, menambahkan bahwa awalnya warga hanya melihat satu jenazah. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut di lubang yang sama, ditemukan satu jenazah lainnya.

Kondisi kedua korban disebut sangat memprihatinkan dan sulit dikenali. Jamroni menyebutkan kulit korban sudah mulai melepuh dengan bercak kemerahan di sekujur tubuh. Yang lebih mengejutkan, kedua jenazah ditemukan dalam kondisi tanpa busana.

"Kondisinya sudah agak melepuh dan tampak bercak merah. Kami tidak mengenali korban, kemungkinan besar bukan warga sini," kata Jamroni.

Hingga saat ini, jenis kelamin anak yang menjadi korban belum dapat dipastikan secara detail karena posisi jenazah yang tertutup. Namun dipastikan korban terdiri dari satu orang dewasa perempuan dan seorang anak-anak.

Lokasi penemuan merupakan bangunan bekas Asrama Polri yang telah bertahun-tahun kosong. Suasana yang sepi dan jauh dari pemukiman warga membuat kawasan tersebut tidak terpantau aktivitasnya.

"Kanan kiri lokasi ini sepi. Selama ini tidak ada kecurigaan atau laporan mengenai orang asing yang lalu lalang di area asrama kosong ini," tambah Jamroni.

Polres Jombang yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara dan evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi mengenai penyebab kematian korban, apakah murni karena pembunuhan atau penyebab lainnya.

Kedua jenazah kini telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang untuk menjalani proses autopsi guna mengungkap identitas serta penyebab pasti kematian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Plt Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menyampaikan bahwa laporan dapat disampaikan melalui beberapa kanal resmi. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor dinas, memanfaatkan aplikasi Informasi Jalan Jombang, atau mengirimkan laporan melalui media sosial resmi yang dikelola pemerintah daerah.

"Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat. Setiap laporan akan segera kami tindaklanjuti sesuai skala prioritas," ujar Bustomi dalam keterangannya, Senin (25/2/2026).

Bustomi menambahkan bahwa perhatian serius terhadap infrastruktur jalan juga diwujudkan melalui alokasi anggaran pada tahun 2026. Pemkab Jombang menyiapkan dana sebesar Rp23 miliar yang difokuskan untuk pemeliharaan dan peningkatan kemantapan jalan di wilayah kabupaten.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis, seperti pengadaan material, biaya transportasi, pelaksanaan perbaikan, hingga upah tenaga kerja.

"Target kami adalah menjaga seluruh ruas jalan kabupaten dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan," jelasnya.

Sejak awal Januari 2026, Dinas PUPR telah menerjunkan tim mandor jalan untuk melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik. Perbaikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tingkat kerusakan di lapangan.

"Teknik penanganannya beragam, mulai dari tambal sulam menggunakan campuran aspal dingin (coldmix) hingga pelapisan ulang dengan metode lapen," terang Bustomi.

Dalam periode 19 hingga 27 Januari 2026, tim telah menangani 22 titik ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah Jombang.

Pemkab Jombang berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin. Dengan partisipasi aktif dalam pelaporan kerusakan jalan, diharapkan proses perbaikan bisa berlangsung lebih cepat demi keberlanjutan kualitas infrastruktur daerah. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Tadarus Al-Qur'an tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang dan dibuka secara langsung oleh Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Sekretaris Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin, serta Ketua Kelompok Kerja Guru PAI beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Wor Windari menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menyukseskan program pendidikan, khususnya yang bernuansa religius.

"Kolaborasi adalah kunci keberhasilan sebuah kegiatan. Dengan menggandeng Takmir Masjid Agung dan Kemenag Jombang, kegiatan tadarus Al-Qur'an ini dapat berjalan lebih meriah, tertib, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembentukan karakter religius siswa," ujar Wor Windari, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara Disdikbud, Takmir Masjid Agung, dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang dalam upaya memperkuat pendidikan karakter di kalangan pelajar.

Kegiatan tadarus tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keimanan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini.

Pemerintah Kabupaten Jombang berharap penguatan pendidikan karakter religius di lingkungan sekolah dasar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan melalui kegiatan positif tersebut, terutama selama momentum bulan suci Ramadan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pihaknya menyayangkan informasi yang beredar selama ini atas tudingan permintaan fee Pokir 2026 oleh dirinya. Ia bahkan langsung koordinasi dengan pihak-pihak yang menerima Pokir. 

"Menemui langsung pengasuh Pondok Pesantren yang akan menerima hibah 2026 dan diterima langsung oleh beliau, pengasuh Pondok Pesantren," ucap Junita. 

Ia menyampaikan kepada pihak pengasuh pondok pesantren bahwa penerimaan hibah pokir diberikan secara untuh. 

"Yang kedua, saya menyampaikan informasi bahwa hibah Pokir itu memang akan diterima utuh, penuh. Tetapi yang harus diingat adalah dana yang diterima tidak bisa dibelanjakan 100% karena memang harus ada yang dianggarkan untuk pembayaran LPJ dan pajak," terangnya.

Setelah penjelasan diberikan kepada pemilik yayasan Pondok Pesantren, Junita menyebut pernyataan tersebut bisa diterima. "Informasi yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh beliau," bebernya. 

Jadi kalaupun tidak bisa diberikan seratus persen dana hibah, bukan untuk permintaan pribadi, tapi ada kebutuhan untuk pembayaran pajak dan pembuatan LPJ kegiatan. 

"Atas nama pribadi saya menyampaikan bahwa saya tidak pernah meminta untuk kepentingan pribadi saya," tandasnya. 

Sementara itu, praktisi hukum di Jombang, Syarahuddin menjelaskan jika dalam aturan penerimaan hibah adalah utuh sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh badan hukum atau lembaga penerima hibah. 

Praktisi hukum yang karib disapa Reza ini menegaskan bahwa pencairan hibah tidak sama dengan proposal pengajuan, melainkan dipastikan sama dengan nilai yang tertera di NPHD. Sebab, sambung Reza, proposal bisa saja disetujui sesuai nominal bisa saja tidak. Namun, kalau nilai di NPHD dipastikan sesuai dengan pencairan yang ditransfer oleh anggaran pemerintah daerah. 

"Intinya ada di NPHD, bukan permohonan, karena permohonan itu acc-nya bisa tidak sesuai dengan proposal, sementatara NPHD itu sudah fix," ujar Reza. 

Kemudian, sambung dia, soal uang yang diterima oleh lembaga memang utuh. Namun, didalamnya ada ketentuan pembayaran pajak, dan ada biaya konsultan perencanaan kalau itu hibah fisik. 

"Diterimanya memang utuh melalui NPHD, tapi didalamnya ada pajak, ada biaya konsultan perencanaan, ada juga PBG yang ada retribusi, dan semua itu sah jika masuk dalam RAB," bebernya. 

Menurutnya, itu bukan potongan melainkan biaya yang harus dikeluarkan diluar pembangunan fisik dan harus masuk RAB. 

"Kalau ini anggarannya sudah cair ya kita lihat NPHD-nya, kalau belum cair ya malah tidak masuk akal. Masak belum cair kok dipotong," tandasnya.  (*)

Editor: Danu 

Namun di balik itu, sejumlah kebijakan strategis khususnya di sektor pendidikan dinilai belum menunjukkan arah keberlanjutan yang tegas.

M. Najihul Huda, dosen Universitas Darul Ulum Jombang menilai tahun pertama pemerintahan merupakan momentum penting untuk membangun fondasi tata kelola yang kuat. Stabilitas birokrasi, sinergi lintas sektor, dan penguatan pelayanan publik memang terlihat sebagai capaian awal.

"Sebagai akademisi, saya melihat ada upaya konsolidasi dan stabilisasi. Itu penting. Tetapi fondasi saja tidak cukup jika arah kebijakan strategis, terutama pendidikan karakter, justru menjadi tidak jelas," tegas mantan aktivis PMII Jombang ini.

Sorotan paling tajam diarahkan pada perubahan skema Program Guru Madin dan muatan lokal keagamaan di sekolah dasar dan menengah. Program tersebut sebelumnya dipandang sebagai ciri khas Jombang yang dikenal sebagai kota santri, dengan ekosistem pesantren dan madrasah diniyah yang kuat.

Menurut Najihul Huda, Guru Madin bukan sekadar tambahan jam pelajaran. Program itu merupakan investasi sosial jangka panjang dalam pembentukan karakter generasi muda.

"Jika status Guru Madin dan muatan lokal keagamaan menjadi tidak pasti atau bergantung pada kebijakan tahunan, maka yang terdampak bukan hanya kesejahteraan guru. Yang lebih berbahaya adalah inkonsistensi pembentukan karakter siswa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak bisa dibangun secara sporadis atau mengikuti siklus politik lima tahunan. Tanpa jaminan regulasi yang kuat dan keberlanjutan program, visi besar pembangunan sumber daya manusia berpotensi menjadi slogan belaka.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pendidikan daerah dinilai perlu selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, yang menekankan penguatan sumber daya manusia dan karakter bangsa.

Di sisi lain, arah kebijakan daerah juga idealnya mendukung agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

"Jombang memiliki modal sosial yang luar biasa: pesantren, madrasah diniyah, budaya religius, dan tradisi keilmuan. Jika ini tidak diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum formal, maka kita kehilangan peluang menjadi model daerah berbasis karakter," katanya.

Najihul Huda menawarkan sejumlah langkah konkret yang dinilai lebih progresif.  Langkah pertama, menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berbasis riset terhadap Program Guru Madin dengan menggandeng perguruan tinggi di Jombang. "Kebijakan harus berbasis data, bukan asumsi anggaran semata," paparnya.

Kedua, desain integrasi kurikulum formal dan keagamaan perlu diperkuat. "Bukan sekadar muatan lokal administratif, tetapi model integratif antara pendidikan karakter, literasi lingkungan, dan nilai keislaman," ujar Huda.

Ketiga, diperlukan payung regulasi jangka panjang agar program strategis pendidikan tidak mudah berubah karena dinamika politik.

"Keempat, sinergi sekolah, pesantren, dan pemerintah harus dibangun secara sistematis. Dengan ekosistem pesantren yang kuat, Jombang berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing,"t andasnya.

Najihul Huda menegaskan, satu tahun adalah awal yang wajar untuk konsolidasi. Namun, ia mengingatkan bahwa publik membutuhkan arah yang jelas, bukan sekadar stabilitas administratif.

"Harmoni birokrasi itu penting. Tapi harmoni kebijakan dengan identitas kultural Jombang jauh lebih penting. Jika pendidikan karakter justru melemah, maka slogan 'membangun dengan kerja nyata dan doa' akan kehilangan substansi," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan fisik tanpa penguatan karakter hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek. Sementara pembangunan karakter melalui pendidikan adalah investasi peradaban.

"Satu tahun adalah awal. Tapi jika arah tidak segera diperjelas, maka yang tersisa hanya seremoni capaian. Jombang tidak hanya butuh jalan dan gedung. Jombang butuh generasi berkarakter. Dan pendidikan adalah jantungnya," pungkasnya.

18 Penghargaan Bergengsi sebagai Bukti Keberhasilan

Sebelumnya, Bupati Warsubi justru mengklaim beragam penghargaan sebagai keberhasilan setahun kepemimpinannya. Kabupaten Jombang berhasil mengukir berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

"Alhamdulillah, dalam satu tahun ini kita bersama-sama telah bekerja keras dan menuangkan keringat untuk kemajuan Jombang. Hasilnya, kita berhasil meraih sekitar 18 penghargaan bergengsi," ujar Warsubi dalam doa bersama dan tasyakuran sederhana di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (20/2/2026) sore,.

18 Penghargaan yang berhasil diukir selama satu tahun kepemimpinan Warsubi-Salman ini meliputi sektor tata kelola keuangan dan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial, serta sinergitas dan kerja kolektif. Penghargaan datang dari berbagai lembaga pusat, di antaranya; BPK RI, Kementerian PAN-RB, Pemprov Jawa Timur, dan Kementerian Kesehatan RI, 

Bupati Warsubi menegaskan bahwa seluruh capaian ini tidak lepas dari sinergi dan kerja keras semua pihak. "Terima kasih kami sampaikan kepada Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, pimpinan perbankan, serta seluruh kepala OPD yang terus mendukung dan mengawal program pemerintah daerah. Mari kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus membangun Jombang lebih baik lagi," ungkapnya.(*)

Editor: Danu 

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.00 WIB ini menimpa sejumlah dusun di Desa Kepuhkembeng. Dampak terparah tercatat di Dusun Klagen. Musala di lingkungan MI Miftahul Ulum roboh total setelah atapnya beterbangan diterjang puting beliung.

Penjabat (PJ) Kepala Desa Kepuhkembeng, Irfan Ramadan menjelaskan bahwa angin kencang tidak hanya merobohkan musala, tetapi juga merusak atap bangunan madrasah.

"Sekitar pukul 18.00 WIB terjadi hujan sangat deras disertai angin kencang. Puting beliung menimpa bangunan MI beserta musalanya. Atap musala terbang dan menimpa genteng atap sekolah," ujarnya, Sabtu (21/2/2026) malam.

Selain Dusun Klagen, angin puting beliung juga merusak sejumlah bangunan di tiga dusun lainnya. Irfan merinci, di Dusun Babatan satu rumah warga rusak pada bagian atap. Di Dusun Kandangan, tiga bangunan terdampak yang terdiri dari satu balai dusun dan dua rumah warga. Sementara di Dusun Kembeng, satu rumah warga juga mengalami kerusakan.

BPBD Jombang langsung bergerak cepat begitu menerima laporan. "Kami melakukan penanganan dengan skala prioritas karena dikhawatirkan membahayakan, apalagi saat itu ada kegiatan di sekitar lokasi," jelas Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas.

Beruntung, meskipun kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan kejadian ini bisa segera kami tangani," tegas Wiku.

BPBD Jombang saat ini masih melakukan pendataan lebih lanjut untuk mengetahui jumlah pasti kerusakan dan nilai kerugian akibat bencana tersebut. (*)

Editor: Danu 

Pimpinan Pusat GSBI, Bagus mengatakan ada enam pengurus FSBMC ditetapkan sebagai tergugat dalam empat perkara sekaligus, yakni nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smg, 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smg, 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smg, dan 4/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smg.

"Gugatan PHK tersebut dilayangkan oleh empat perusahaan penyedia jasa alih daya (outsourcing) yang terafiliasi dengan PT Pertamina (Persero), yaitu PT Dokku Jakom, PT Yakespena, PT Adi Puspa Nugraha, dan PT Petra Jaya," terang Bagus dalam pesan diterima, Sabtu (21/2/2026). 

Keempat perusahaan itu diketahui menempatkan tenaga kerjanya di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap, yang merupakan anak perusahaan atau subholding dari PT Pertamina (Persero).

Bagus menjelaskan duduk perkara lahirnya gugatan tersebut bermula ketika para pengurus serikat menolak keras pemberlakuan aturan baru dalam perjanjian kerja (PK), yang dinilai mendegradasi hak-hak normatif pekerja yang telah tertuang dalam perjanjian kerja sejak tahun 2013. 

Sejumlah hak yang dikurangi oleh perusahaan outsourcing tersebut antara lain:

• Hilangnya hak pekerja atas kompensasi uang pengganti hak cuti yang sebelumnya menjadi bagian dari kesejahteraan pekerja.
• Hilangnya hak pekerja atas Alat Pelindung Diri (APD) berupa sepatu, helm, sarung tangan, dan kacamata. Padahal aturan sebelumnya mewajibkan seluruh buruh untuk mematuhi dan melaksanakan code of conduct (COC) dari PT Pertamina.
• Adanya klausul baru tentang kewajiban buruh untuk mentaati code of conduct (COC) PT Pertamina (Persero), namun klausul ini diterapkan tanpa disertai sosialisasi terlebih dahulu kepada para pekerja.
• Pembayaran kompensasi kepada buruh dengan status PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Sementara itu, perwakilan FSBMC Wagimin menilai bahwa keempat perusahaan outsourcing selaku penggugat telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 serta PP 35 Tahun 2021 Pasal 18 dan Pasal 19. 

"Aturan tersebut pada intinya mewajibkan perusahaan alih daya untuk menjamin hak-hak normatif buruh yang harus dipenuhi tanpa mengurangi hak-hak pekerja apabila terjadi peralihan tenaga kerja ke perusahaan outsourcing baru," ujar Wagimin. 

Menurut Wagimin, selain menggugat PHK, keempat perusahaan juga menuntut agar FSBMC selaku tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp329.315.052, sebuah angka yang dinilai tidak berdasar dan tidak pernah diatur baik dalam peraturan perusahaan (PP) maupun perjanjian kerja.

"Situasi ini, menunjukkan watak kesewenang-wenangan perusahaan serta gagalnya sistem perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak pekerja oleh negara," bebernya. 

Dalam hal ini, FSBMC juga menyoroti tanggung jawab PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara (BUMN) yang memiliki kewajiban pengawasan, instruksi, hingga koordinasi terhadap keempat perusahaan outsourcing di lingkungan usahanya.

FSBMC tegas Wagimin, bahwa upaya perusahaan outsourcing menggugat pengurus serikat merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi. 

Tindakan ini dinilai sebagai kriminalisasi terhadap buruh yang berani melawan sistem ketidakadilan dengan cara diseret ke pengadilan dan dituntut ganti rugi.

"Alih-alih negara hadir untuk mengintervensi praktik busuk sistem kerja alih daya, justru yang terjadi adalah pembiaran. Berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari aksi protes, mogok kerja, demonstrasi di depan kantor PT Pertamina (Persero), hingga pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI. Namun semuanya tidak mendapatkan respons. Kami dibiarkan menghadapi sendiri gugatan dari perusahaan outsourcing," jelas Wagimin. 

Melalui persidangan perkara a quo, FSBMC GSBI mendesak Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Semarang untuk:

1. Menolak seluruh gugatan PHK dan ganti rugi yang diajukan oleh keempat perusahaan outsourcing.
2. Mempekerjakan kembali enam pengurus FSBMC pada pekerjaan, bagian, dan lokasi kerja semula.
3. Membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh enam pengurus FSBMC sejak Juli 2024 hingga sekarang.
4. Memberikan kebebasan, jaminan, dan perlindungan kepada pekerja TAD (Tenaga Alih Daya) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus serikat buruh sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat.

Kasus ini menjadi alarm bahaya bagi perlindungan hak-hak pekerja, khususnya di lingkungan BUMN, di mana praktik pelanggaran HAM dan kebebasan berserikat masih terjadi. 

"FSBMC berharap putusan pengadilan nantinya dapat mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera bagi perusahaan yang bertindak sewenang-wenang terhadap pekerjanya," tandasnya. (**) 

Editor : Rizqi Ardian

Pemasangan material bambu tersebut memungkinkan akses darurat bagi kendaraan roda dua mulai dibuka pada Jumat (20/2/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, mengonfirmasi bahwa penanganan sementara menggunakan bambu sebagai penahan dan gedek sebagai alas jembatan pada sisi yang rusak.

"Untuk sementara khusus roda dua. Pembangunan permanen masih menunggu ketersediaan anggaran," ujar Bustomi melalui pesan singkat, Sabtu (21/2/2026).

Saat ini, kendaraan roda empat dan kendaraan berat dilarang melintas karena konstruksi darurat dinilai belum mampu menahan beban besar. Bustomi mengimbau pengendara roda dua untuk tetap waspada saat melintasi jalur tersebut.

"Karena ini sifatnya darurat dengan material gedek bambu, tentu pengendara harus ekstra hati-hati. Kurangi kecepatan, jangan berboncengan lebih dari kapasitas, dan bergantian saat melintas agar beban tidak bertumpu dalam satu waktu," katanya.

Dinas PUPR akan melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi jembatan, terutama saat intensitas hujan tinggi yang berisiko menggerus penahan bambu.

Jembatan yang dibangun pada tahun 1950-an ini merupakan jalur penghubung antara Desa Latsari di Kecamatan Mojowarno dengan Desa Tebel di Kecamatan Bareng. Meski kendaraan roda empat masih harus memutar, pembukaan jalur darurat ini mulai membantu mobilitas warga Dusun Kempreng dan Dusun Guwo.

Pemkab Jombang menyatakan akan mengkaji rencana perbaikan permanen guna mengantisipasi kerusakan berulang, mengingat faktor usia bangunan dan risiko penggerusan air pada musim hujan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Acara yang berlangsung khidmat di bulan suci Ramadan 1447 H ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, Kepala OPD, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran KH. Cholil Dahlan (Pengasuh Ponpes Darul Ulum Rejoso) yang memimpin Istighosah dan KH. Nur Hadi (Mbah Bolong) yang menyampaikan tausiyah dan doa menambah kekhidmatan acara.

18 Penghargaan sebagai Bukti Kinerja

Berbeda dari sekadar seremoni, peringatan satu tahun ini menjadi ajang refleksi atas capaian kinerja yang membanggakan. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi didampingi Wakil Bupati Salmanudin memaparkan bahwa selama setahun masa kepemimpinan, Kabupaten Jombang berhasil mengukir berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

"Alhamdulillah, dalam satu tahun ini kita bersama-sama telah bekerja keras dan menuangkan keringat untuk kemajuan Jombang. Hasilnya, kita berhasil meraih sekitar 18 penghargaan bergengsi," ujar Bupati Warsubi dengan penuh syukur.

Berikut capaian strategis yang berhasil diukir selama satu tahun kepemimpinan Warsubi-Salman:

1. Tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
• Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB dengan peringkat ke-3 nasional dari 415 kabupaten se-Indonesia, mengukuhkan Jombang sebagai kabupaten dengan birokrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Sosial

• Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Ketiga tingkat Jawa Timur, mengapresiasi keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang merata. 
• Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,47 persen, dari 3,75 persen (2024) menjadi 3,28 persen (2025), membuka lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat.
• Penghargaan Intervensi Spesifik Stunting Terbaik Regional 1 tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Menteri Kesehatan RI, mengakui keberhasilan program percepatan penurunan stunting.
• Keberhasilan pengendalian inflasi melalui berbagai program strategis yang menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
• Optimalisasi penyerapan anggaran untuk percepatan pembangunan dan pelayanan publik.

3. Sinergitas dan Kerja Kolektif

Bupati Warsubi menegaskan bahwa seluruh capaian ini tidak lepas dari sinergi dan kerja keras semua pihak. "Terima kasih kami sampaikan kepada Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, pimpinan perbankan, serta seluruh kepala OPD yang terus mendukung dan mengawal program pemerintah daerah. Mari kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus membangun Jombang lebih baik lagi," ungkapnya.

Kerja Nyata yang Didoakan

Dalam kesempatan tersebut, upati yang akrab disapa Abah Bupati ini menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan terletak pada kerja keras kolektif seluruh komponen masyarakat yang didukung kondisi sosial kondusif. Prestasi sehebat apa pun tidak akan terwujud tanpa adanya stabilitas dan kerukunan di tengah masyarakat.

"Mohon doanya agar kami senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melanjutkan amanah ini, sehingga dapat menghadirkan perubahan dan kemajuan yang lebih baik bagi Kabupaten Jombang, mewujudkan visi Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua," pungkasnya, yang langsung diamini dengan khidmat oleh seluruh undangan.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada KH. Nur Hadi (Mbah Bolong) dan KH. Cholil Dahlan, dilanjutkan ramah tamah buka puasa bersama. Satu tahun Warsubi-Salman bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan bukti nyata bahwa harmoni dan kerja keras mampu menghadirkan kemajuan bagi Bumi Serambi Madinah. (***)